Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Survei Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Komnas HAM

37 halaman · 37 halaman diproses dengan OCR · 19.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU
  2. CURRENT ISSUE
  3. PEMAHAMAN
  4. PENILAIAN
  5. HARAPAN
  6. Metodologi Penelitian
  7. Kuantitatif Survei - Face to Face Interview
  8. Metodologi Penelitian
  9. Kuantitatif Survei - Face to Face Interview
  10. RESPONDEN
  11. Wilayah Penelitian
  12. Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia
  13. INDONESIA
  14. Timeline
  15. Profil Responden
  16. Profil Responden
  17. Profil Responden
  18. Profil Responden
  19. Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu
  20. Penyelesaian Kasus: Peristiwa 1965
  21. Penyelesaian Kasus: Penembakan Misterius 1982-1985
  22. Penyelesaian Kasus: Peristiwa Trisakti-Semanggi 1998
  23. Penyelesaian Kasus: Penculikan Aktivis 1997-1998
  24. Penyelesaian Kasus: Kerusuhan Mei 1998
  25. Penyelesaian Semua Kasus (Indeks)
  26. Kasus HAM Masa Lalu - Perlu Dituntaskan
  27. Kasus-kasus HAM Masa Lalu Perlu Dituntaskan
  28. Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan
  29. Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan
  30. Keyakinan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
  31. Hambatan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
  32. Mekanisme Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu
  33. Harapan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
  34. Kesimpulan dan Rekomendasi (1)
  35. Kesimpulan dan Rekomendasi (2)
  36. TERIMA KASIH

PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

including Indonesia firth human statis entitled international person society elementary protectionhe international property security limitation education national interference association Nations basis social State may dogg deselopment alone just without subjected United offence sintfic law equal distnctio eintrary religion act held others discrimination right free one necessary llll freedom

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including human statis entitled international person society elementary protection ie international property security limitation education national interference association Nations basis social State De deselopment alone community may dage be penal just without subjected United offence dignity sintfic amental law equal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary elll freedom

Latar Belakang & Tujuan Kajian ini memotret penilaian dan harapan publik terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu

CURRENT ISSUE

STRATEGIC OBJECTIVE

Berbagai kasus Pelanggaran HAM masa lalu belum dituntaskan oleh pemerintahan periode 2014- 2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

RESEARCH OBJECTIVE

Mendorong Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, untuk dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam program kerja mendatang.

KEY SUBJECT

Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS akan melakukan survei untuk memotret Kepedulian Publik terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menggali Harapan Publik terhadap kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo & Ma'ruf Amin dalam menuntaskan kasus -kasus HAM.

Pendekatan Penelitian Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan memetakan persoalan, sebagai acuan Rekomendasi Strategis bagi Komnas HAM

MENGETAHUI PERSEPSIPUBLIK (awareness)

MENGUKUR KEPUASANPUBLIK (satisfaction)

MENGEKSPLORASI EKSPEKTASI PUBLIK (desire)

EVALUASI PUBLIK TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM & PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including Forth human statis entitled international person society elementary protection lbi international property security limitation education national nterference association Nations basis social State De deselopment alone may dogg penal just without subjected United offence dienty sintfic amental law lequal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary llll freedom

Cakupan Penelitian Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap penuntasan kasuskasus pelanggaran HAM dan HAM Berat masa lalu

Mengukur pengetahuan publik tentang:

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

PEMAHAMAN

Kasus-kasus pelanggaran HAM

Kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya

PENILAIAN

Mengukur kepuasan publik terhadap:

Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM & pelanggaran HAM berat masa Ialu

Political Will pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM

Mengeksplorasi harapan publik terhadap:

HARAPAN

Kemampuan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM

Program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Bidang hukum dan HAM

Peran Lembaga Komnas HAM dalam mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM

Peran penegak hukum lainnya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM & PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - Face to Face Interview

Menggunakan kuesioner

Durasi wawancara maksimal 60 menit

Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih

Menjangkau lebih banyak responden (dalam jumlah ratusan responden)

Analisa dilakukan secara statistik deskriptif

Tidak bertujuan mendapatkan alasan mendalam atas pertanyaan: "mengapa"

Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - Face to Face Interview

RESPONDEN

Usia17 – 65 tahun
Jenis KelaminLaki-laki & Perempuan (proporsional 50:50)
SECBawah – Menengah – Atas (distribusi normal)
Wilayah Penelitian34 Provinsi di Indonesia
Jumlah Responden1,200 responden ; sampling error +/- 2.8%

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including human statis entitled international person society elementary protection ie international property security limitation education national interference association Nations basis social State De deselopment alone community may dage be penal just without subjected United offence dignity sintfic amental law lequal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary llll freedom

Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia

INDONESIA

Kalimantan Sumatera Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara Jawa

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling

Kecamatan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan RW RW RW RW RW RW RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT 12

Timeline

Kuantitatif Survei - Face to Face Interview - 12 Weeks

ActivityWeek
1 223456789101112
Preparation——
Instrument Construction F2F
Field223 September – 4 Oktober 2019mber – 4 OkteOktoberer 2019
QC, Coding, dan Data Entry
Analysis dan Reporting_
Presentation

N= 1,200 respondent ; SE = 2.8%

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including human statis entitled international person society elementary protection ie international property security limitation education national interference association Nations basis social State De deselopment alone community may dage be penal just without subjected United offence dignity sintfic amental law lequal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary llll freedom

Profil Responden

Responden sudah mewakili populasi Indonesia secara proporsional

No.ProvinsiN(%)
1.D.I Aceh252.1
2.Bali161.3
3.Banten564.7
4.Bengkulu80.7
5.D.I Yogyakarta161.3
6.DKI Jakarta484.0
7.Gorontalo80.7
8.Jambi161.3
9.Jawa Barat22018.3
10.Jawa Tengah17214.3
11.Jawa Timur19216.0
12.Kalimantan Barat242.0
13.Kalimantan Selatan151.3
14.Kalimantan Tengah161.3
15.Kalimantan Timur121.0
16.Kalimantan Utara40.3
17.Kepulauan Bangka Belitung80.7
No.ProvinsiN(%)
18.Kepulauan Riau80.7
19.Lampung363.0
20.Maluku80.7
21.Maluku Utara80.7
22.Nusa Tenggara Barat242.0
23.Nusa Tenggara Timur242.0
24.Papua80.7
25.Papua Barat80.7
26.Riau282.3
27.Sulawesi Barat80.7
28.Sulawesi Selatan403.3
29.Sulawesi Tengah161.3
30.Sulawesi Tenggara80.7
31.Sulawesi Utara80.7
32.Sumatera Barat80.7
33.Sumatera Selatan363.0
34.Sumatera Utara685.7
Total Responden1.200100 %

Berdasarkan pembagian wilayah (%)

2.7 15.3 82.0 Barat Tengah

Wilayah Barat : Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah Wilayah Tengah: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan, Sulawesi,

Bali,

N = 1,200; SE = ±2,8% Nusa Tenggara

Wilayah Timur : Maluku dan Papua

Profil Responden

Proporsi kelompok usia produktif lebih besar, dengan tingkat pendidikan lulusan menengah dan tinggi

Usia (%)

Tingkat Pendidikan (%)

Gen Z - Pemilih mula (< 4.4 22) Gen Y/Millenia muda (22 - 14.0 30) Gen Y/Millenia Tua (31 - 19.8 40) Gen X (41 - 52) 31.8 Baby Boomers (53 - 71) 28.0 Silent Gen (>71) 2.0

D3-S3 16.0 SD – SMP 40.1 43.9 SMA Rendah MenengahTinggi

N = 1.200; SE = ±2,8%

Profil Responden

Sebagian besar responden berasal dari kelas ekonomi bawah dan menengah

Kelas Sosial Ekonomi (%)

5.6 35.9 58.5 BawahMenengahAtas

Pekerjaan (%) Ibu rumah Tangga $0.8 Wirausaha Non-Pedagang 12.7 Pedagang 12.2 Pekerja Lepas/Penggarap 11.7 Pegawai Swasta Non-BUMN 10.4 Pensiunan 4.8 Pelajar/Mahasiswa 4.3 Pegawai Pemerintah/BUMN 4.1 Petani/Nelayan/Peternak Pemilik 3.9 Tidak Bekerja 3.4 Lainnya 1.9

N = 1.200; SE = ±2,8%

Profil Responden

Sebagian besar responden beragama Islam dengan suku terbanyak Jawa, Sunda dan Melayu

Berdasarkan agama (%)

0.3 0.2 1.6 0.2 2.2 3.8 5.3 58.8 27.9

Berdasarkan suku bangsa (%)

Islam (NU) Islam (selain NU/Muhammadiyah) Kristen Protestan Islam (Muhammadiyah) Kristen Katolik Hindu

Jawa 46.4 Sunda 14.3 Melayu 5.0 Bugis/Makasar 4.6 Betawi 4.3 Minang/Padang 3.3 Batak/Tapanuli 2.8 Sasak 1.9 Aceh 1.6 Banjar 1.4 Palembang 1.3 Minahasa/Man... 0.9 Lainnya 12.2

N = 1.200; SE = ±2,8%

Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Penyelesaian kasus masih simpang siur di mata publik

44.8 43.4 42.2 40 38.6 36.5 37.3 35.2 34.9 32.1 19.2 15.7 15.9 14.4 12.4 8.9 7.3 7.4 7.7 6.1 Peristiwa 1965 Penembakan Misterius Penculikan Aktivis 1997- Penembakan Trisakti- Kerusuhan Mei 1998 (Petrus) 1982-1985 1998 Semanggi 1998 Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu Tidak Jawab

N = 1.200; SE = ±2,8%

Penyelesaian Kasus: Peristiwa 1965

Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas

49.1% 46.4% 45.3% 39.6% 35.4% 33.6% 20.0% 19.3% 11.3% Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+) Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu

Penyelesaian Kasus: Penembakan Misterius 1982-1985

Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas

58.5% 53.6% 51.0% 37.7% 32.4% 30.9% 16.6% 15.6% 3.8% Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+) Tidak Tahu Sudah Tuntas Belum Tuntas

Penyelesaian Kasus: Peristiwa Trisakti-Semanggi 1998

Kecuali GenX+, generasi yang lebih muda lebih banyak yang tidak mengetahui proses penyelesaian kasus Trisakti-Semanggi, sebagian menyatakan sudah tuntas

49.1% 45.4% 43.9% 43.4% 41.8% 39.0% 15.6% 14.3% 7.5% Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+) Sudah Tuntas Tidak Tahu Belum Tuntas

Penyelesaian Kasus: Penculikan Aktivis 1997-1998

Kecuali GenX+, generasi yang lebih muda lebih banyak yang tidak mengetahui proses penyelesaian kasus penculikan aktivis, sebagian menyatakan sudah tuntas

49.1% 47.2% 45.2% 44.4% 43.2% 41.2% 13.6% 12.4% 3.8% Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+) Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu

Penyelesaian Kasus: Kerusuhan Mei 1998

Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus Mei 1998, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas

52.8% 45.7% 41.5% 41.4% 42.5% 37.3% 17.0% 16.1% 5.7% Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+) Tidak Tahu Sudah Tuntas Belum Tuntas

Penyelesaian Semua Kasus (Indeks)

Diperlukan edukasi terkait kasus HAM dan proses penyelesaiannya, di semua generasi

51.7% 1965 47.3% 44.8% 41.9% 39.5% 36.4% 16.3% 15.7% 6.4% Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+) Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu

Kasus HAM Masa Lalu - Perlu Dituntaskan

Meski mayoritas responden berpendapat Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan masih ada sebagian yang berpendapat tidak perlu

Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan (%)

13.1 Sangat Perlu Perlu Sangat Tidak Perlu 2.7 [VALUE] 17.8 % n=214 15.1 Tidak Perlu Tidak Perlu

Kasus-kasus HAM Masa Lalu Perlu Dituntaskan

Seluruh kelompok generasi berpendapat kasus-kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan

Penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu berdasarkan generasi (secara umum)

73.9 70.8 67.9 18.0 16.2 14.3 12.3 13.1 6.3 2.6 2.8 1.8 Gen Z (<22) Milenial (22 - 40) Gen X+ (41+) Sangat tidak perlu Tidak perluPerlu Sangat perlu N = 1.200; SE = ±2,8%

Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan

Mereka pesimis sebab kasus sudah terlalu lama, dan berhadapan dengan kepentingan politik

Alasan Kasus HAM masa lalu (secara umum) tidak perlu dituntaskan (%)

n=367 Kasusnya sudah terlalu lama 57.8 Sudah buntu, berhadapan dgn kekuasaan politik 28.9 tertentu Orangnya sudah mati 27.0 Membebani pemerintah 10.4 Tidak memperbaiki masalah 3.0

Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan

Peristiwa 1965 dan penembakan mahasiswa Trisakti 1998, dianggap sebagai kasus yang sulit

dituntaskan

Alasan Kasus HAM masa lalu (per kasus) tidak perlu dituntaskan (%)

67.9 Sudah buntu, berhadapan dgn 61.1 kepentingan politik 53.5 53.3 52.1 Kasusnya sudah terlalu lama 36.6 Membebani pemerintah 32.4 30.7 23.6 21.8 ■Orangnya sudah mati 14.1 14.7 9.7 8.5 5.1 5.6 3.8 1.3 1.4 1.4 1.3 Tidak Perbaiki masalah PeristiwaPl965mbakan Misterius (PetrBonla81k1985AktivisP199n1b9kan Trisakti-SemanggK19a8uhan Mei 1998

Keyakinan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Publik meragukan kemampuan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, terutama penculikan aktivis

Kemampuan Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM (%)

2.6 2.2 0.0 2.7 2.4 34.5 47.1 48 46.8 48.9 51.7 40.9 42.6 41.8 42.7 13.8 9.4 7.2 6.6 8 Peristiwa 1965 Penembakan Misterius Penculikan Aktivis 1997 Penembakan Trisakti- Kerusuhan Mei 1998 (Petrus) 1982-1985 1998 Semanggi 1998 Sangat Tidak Mampu Tidak mampu ■ Mampu ■ Sangat Mampu N = 1.200; SE = ±2,8%

Hambatan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nuansa Politis/harmonisasi politik dianggap sebagai hambatan terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu

Hambatan bagi Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf selesaikan Kasus

Ketidakmampuan presiden

HAM 2.5 73.9 23.6 Nuansa politis/menjaga harmonisasi politik

Lainnya

N = 1.200; SE = ±2,8%

Komitmen terhadap penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Mayoritas responden berpendapat Jokowi – Ma'ruf perlu mencantumkan penyelesaian kasus HAM dalam Program Kerja Pemerintah 2019-2024

Program Kerja Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf tentang Kasus HAM masa lalu (%)

Perf8 TidakPerl

Mekanisme Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional

Mekanisme penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu (%)

Melalui Pengadilan Nasional

62.1 37.2 0.5 Melalui Pengadilan Internasional

Lainnya

N = 1.200; SE = ±2,8%

Harapan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas

Harapan Terhadap Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf (%)

Cepat Menyelesaikan Kasus-Kasus HAM 70.9 Tegas terhadap penegakan hukum 20.7 Menjaga keamanan dan ketentraman rakyat 4.4 Kerja Komnas HAM ditingkatkan 0.8 Bantuan Untuk Korban HAM 0.8 Bentuk Tim Penyidik 0.3 Lainnya 2.1

N = 1.200; SE = ±2,8%

Kesimpulan dan Rekomendasi (1)

Penyelesaian kasus HAM masa lalu masih simpang siur di mata publik

Diperlukan edukasi terkait pemahaman kasus HAM dan proses penyelesaiannya di semua generasi

Meski mayoritas responden berpendapat kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan, masih ada 17.8% yang berpendapat tidak perlu ; karena kasusnya dianggap sudah terlalu lama dan berhadapan dengan kepentingan politik

Kesimpulan dan Rekomendasi (2)

Publik meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi - Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, karena ada nuansa politis

Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional

Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas

TERIMA KASIH