Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): SURVEI KOMNAS HAM REFLEKSI 20 TAHUN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

33 halaman · 33 halaman diproses dengan OCR · 27.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. SURVEI
  2. REFLEKSI 20 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
  3. Latar Belakang & Tujuan
  4. Undang - Undang No.39 Tahun 1999
  5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  6. Cakupan Penelitian
  7. AWARENESS
  8. APPEAL
  9. ASK
  10. ACT
  11. AFFECT
  12. Metodologi Penelitian
  13. Kuantitatif Survei - Face to Face Interview
  14. Metodologi Penelitian
  15. Kuantitatif Survei - Face to Face Interview
  16. RESPONDEN
  17. Wilayah Penelitian
  18. Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia
  19. INDONESIA
  20. Timeline
  21. Profil Responden
  22. Profil Responden
  23. Profil Responden
  24. Profil Responden
  25. Top of Mind responden terhadap frasa "Hak Asasi Manusia"
  26. Awareness terhadap UU No.39 tahun 1999
  27. Pemahaman terhadap HAM
  28. Pihak yang dipercaya dalam pemenuhan HAM
  29. Awareness terhadap lembaga Komnas HAM
  30. Sumber Informasi tentang Komnas HAM
  31. Sumber Informasi tentang Komnas HAM
  32. Peran Lembaga Komnas HAM
  33. Preferensi Institusi terkait pelanggaran HAM
  34. Pihak yang paling mudah dijangkau menjadi pilihan utama mayoritas responden
  35. Tingkat Kepuasan terhadap Komnas HAM
  36. Alasan mereka yang tidak puas terhadap Komnas HAM
  37. Penguatan kelembagaan Komnas HAM
  38. Perbandingan Kinerja 2018 dan 2019
  39. Kesimpulan dan Rekomendasi (1)
  40. Kesimpulan dan Rekomendasi (2)
  41. TERIMA KASIH

SURVEI

REFLEKSI 20 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

including Indonesia firth human statis entitled international person society elementary protectionhe international property security limitation education national interference association Nations basis social State may dogg deselopment alone just without subjected United offence sintfic law equal distnctio eintrary religion act held others discrimination right free one necessary llll freedom

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including human statis entitled international person society elementary protection ie international property security limitation education national interference association Nations basis social State De deselopment alone community may dage be penal just without subjected United offence dignity sintfic amental law equal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary elll freedom

Latar Belakang & Tujuan

Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap UU No.39 Tahun 1999 tentangHa Asasi Manusia serta lembaga Komnas HAM

CURRENT ISSUE

STRATEGIC OBJECTIVE

RESEARCH OBJECTIVE

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan bagi perlindungan HAM bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar dibentuknya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

KEY SUBJECT

Lembaga Komnas HAM memandang perlu untuk melakukan refleksi dan evaluasi 20 tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 untuk melihat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu HAM di Indonesia

Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS untuk melakukan Survei Refleksi 20 Tahun Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang No.39 Tahun 1999

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including Forth human statis entitled international person society elementary protection hi international property security limitation education national nterference association Nations basis social State De deselopment alone may dogg penal just without subjected United offence dienty sintfic amental law lequal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary llll freedom

Cakupan Penelitian

Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap UU No.39 Tahun 1999 tentangHa Asasi Manusia serta lembaga Komnas HAM

AWARENESS

Mengetahui persepsi Publik terhadap subjek (konsep, ide, gagasan, produk, dIl)

APPEAL

Mengetahui sejauh mana subjek tersebut relevan, menarik dan sesuai dengan apa yang diharapkan publik

ASK

Mengetahui sejauh mana subjek tersebut dipahami dan lewat media apa publik mendapatkan informasi lebih lanjut

ACT

Mengetahui perilaku publik yang timbul sebagai dampak internalisasi dari subjek tersebut terhadap publik

AFFECT

Mengetahui sejauh mana publik merasa puas dan terjadi perubahan di masyarakat sekitarnya terkait penerapan subjek tersebut

EVALUASI PUBLIK TERHADAP UU No.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA & KOMNAS HAM

Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - Face to Face Interview

Menggunakan kuesioner

Durasi wawancara maksimal 60 menit

Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih

Menjangkau lebih banyak responden (dalam jumlah ratusan responden)

Analisa dilakukan secara statistik deskriptif

Tidak bertujuan mendapatkan alasan mendalam atas pertanyaan: "mengapa"

Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - Face to Face Interview

RESPONDEN

Usia17 – 65 tahun
Jenis KelaminLaki-laki & Perempuan (proporsional 50:50)
SECBawah – Menengah – Atas (distribusi normal)
Wilayah Penelitian34 Provinsi di Indonesia
Jumlah Responden1,200 responden ; sampling error +/- 2.8%

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including human statis entitled international person society elementary protectionhe international property security limitation education national interference association Nations basis social State De deselopment alone community may dage be penal just without subjected United offence dignity sintfic amental law lequal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary llll freedom

Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia

INDONESIA

Kalimantan Sumatera Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara Jawa

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling

Kecamatan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan RW RW RW RW RW RW RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT 11

Timeline

Kuantitatif Survei - Face to Face Interview - 12 Weeks

ActivityWeek
1 223456789101112
Preparation——
Instrument Construction F2F
Field223 September – 4 Oktober 2019mber – 4 OkteOktoberer 2019
QC, Coding, dan Data Entry
Analysis dan Reporting_
Presentation

N= 1,200 respondent ; SE = 2.8%

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Indonesia including human statis entitled international person society elementary protection ie international property security limitation education national interference association Nations basis social State De deselopment alone community may dage be penal just without subjected United offence dignity sintfic amental law lequal eintrary religion act held thers discrimination right free one necessary llll freedom

Profil Responden

Responden sudah mewakili populasi Indonesia secara proporsional

No.ProvinsiN(%)
1.D.I Aceh252.1
2.Bali161.3
3.Banten564.7
4.Bengkulu80.7
5.D.I Yogyakarta161.3
6.DKI Jakarta484.0
7.Gorontalo80.7
8.Jambi161.3
9.Jawa Barat22018.3
10.Jawa Tengah17214.3
11.Jawa Timur19216.0
12.Kalimantan Barat242.0
13.Kalimantan Selatan151.3
14.Kalimantan Tengah161.3
15.Kalimantan Timur121.0
16.Kalimantan Utara40.3
17.Kepulauan Bangka Belitung80.7
No.ProvinsiN(%)
18.Kepulauan Riau80.7
19.Lampung363.0
20.Maluku80.7
21.Maluku Utara80.7
22.Nusa Tenggara Barat242.0
23.Nusa Tenggara Timur242.0
24.Papua80.7
25.Papua Barat80.7
26.Riau282.3
27.Sulawesi Barat80.7
28.Sulawesi Selatan403.3
29.Sulawesi Tengah161.3
30.Sulawesi Tenggara80.7
31.Sulawesi Utara80.7
32.Sumatera Barat80.7
33.Sumatera Selatan363.0
34.Sumatera Utara685.7
Total Responden1.200100 %

Berdasarkan pembagian wilayah (%)

2.7 15.3 82.0 Barat Tengah

Wilayah Barat : Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah Wilayah Tengah: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan, Sulawesi,

Bali,

N = 1,200; SE = ±2,8% Nusa Tenggara

Wilayah Timur : Maluku dan Papua

Profil Responden

Proporsi kelompok usia produktif lebih besar, dengan tingkat pendidikan lulusan menengah dan tinggi

Usia (%)

Tingkat Pendidikan (%)

Gen Z - Pemilih mula (< 4.4 22) Gen Y/Millenia muda (22 - 14.0 30) Gen Y/Millenia Tua (31 - 19.8 40) Gen X (41 - 52) 31.8 Baby Boomers (53 - 71) 28.0 Silent Gen (>71) 2.0

D3-S3 16.0 SD – SMP 40.1 43.9 SMA Rendah MenengahTinggi

N = 1.200; SE = ±2,8%

Profil Responden

Sebagian besar responden berasal dari kelas ekonomi bawah dan menengah

Kelas Sosial Ekonomi (%)

5.6 35.9 58.5 BawahMenengahAtas

Pekerjaan (%) Ibu rumah Tangga $0.8 Wirausaha Non-Pedagang 12.7 Pedagang 12.2 Pekerja Lepas/Penggarap 11.7 Pegawai Swasta Non-BUMN 10.4 Pensiunan 4.8 Pelajar/Mahasiswa 4.3 Pegawai Pemerintah/BUMN 4.1 Petani/Nelayan/Peternak Pemilik 3.9 Tidak Bekerja 3.4 Lainnya 1.9

N = 1.200; SE = ±2,8%

Profil Responden

Sebagian besar responden beragama Islam dengan suku terbanyak Jawa, Sunda dan Melayu

Berdasarkan agama (%)

0.3 0.2 1.6 0.2 2.2 3.8 5.3 58.8 27.9

Berdasarkan suku bangsa (%)

Islam (NU) Islam (selain NU/Muhammadiyah) Kristen Protestan Islam (Muhammadiyah) Kristen Katolik Hindu

Jawa 46.4 Sunda 14.3 Melayu 5.0 Bugis/Makasar 4.6 Betawi 4.3 Minang/Padang 3.3 Batak/Tapanuli 2.8 Sasak 1.9 Aceh 1.6 Banjar 1.4 Palembang 1.3 Minahasa/Man... 0.9 Lainnya 12.2

N = 1.200; SE = ±2,8%

Top of Mind responden terhadap frasa "Hak Asasi Manusia"

Sebagian responden cukup memahami Hak Asasi Manusia, ada yang mengaitkan dengan kasus tertentu, dan ada juga yang menjawab tidak tahu

Asosiasi responden terhadap frasa Hak Asasi Manusia (%)

Hak Hidup/Individu sejak 42.1 dilahirkan Kasus HAM yang belum tuntas 11.0 Kekerasan/Kejahatan 8.7 Lainnya 2.1 Tidak tahu/ 36.6 Tidak jawab

Hak Hidup/Individu sejak dilahirkanKasus HAM yang belum tuntasKekerasan/Kejahatan
Hak untuk Hidup Aman & SejahteraKasus PapuaPelanggaran
Milik Semua OrangKasus Novel BaswedanPenindasan
Hak Mendapat PendidikanKasus MarsinahPelecehan/Diskriminasi
Menghargai/MenghormatiKasus MunirIntimidasi
Keadilan/Kesetaraan Sebagai Warga NegaraOrde Baru 1998Rasis
Hak Mendapat PerlindunganKonflik AcehKonflik

N = 1.200; SE = ±2,8%

Awareness terhadap UU No.39 tahun 1999

Mayoritas responden tidak pernah mendengar/membaca tentang UU No.39 tahun 1999

Pernah mendengar UU No.39 Tahun 1999

(%) 0.6 Tidak Pernah Perna h 29.1

Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) n=984 72.4 27.0 0.6 Tidak pernah Pernah Tidak tahu/Tidak jawab

Wilayah Indonesia Bagian Tengah (%) n=184 64.1 35.3 0.5 Pernah Tidak pernah

N = 1.200; SE = ±2,8%

Wilayah Indonesia Bagian Timur (%) n=32 56.3 43.8 0 Tidak pernah Pernah

Pemahaman terhadap HAM

Responden menilai kebebasan berpendapat dan kemerdekaan memeluk agama/kepercayaan merupakan dua hal tertinggi yang termasuk dalam HAM

9 Hal yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia (%)

Kebebasan Berpendapat 84.2 11.7 4.1 Kemerdekaan memeluk agama dan 83.4 5.3 11.3 kepercayaan Pendidikan 82.9 6.9 10.2 Perlakuan yg sama di mata Hukum 82.5 4.8 12.7 Rasa aman dari tindak kekerasan 82.3 4.5 13.2 oleh Aparat Negara Layanan Kesehatan 80.5 8.7 10.9 Kesempatan utk turut serta dlm 79.4 7.0 13.7 pemerintahan,... Rasa aman dari Konflik antarkelompok 75.4 8.8 15.8 15.9 Penyediaan lapangan pekerjaan 70.0 14.1 ■ Ya Tidak Tidak Tahu N = 1.200; SE = ±2,8%

Pihak yang dipercaya dalam pemenuhan HAM

Dalam pemenuhan HAM, pemerintah paling dipercaya di bidang pendidikan dan perlakuan yang sama di mata hukum, paling kecil di bidang lapangan kerja dan kesehatan

Pihak yang lebih dipercaya dalam pemenuhan HAM (%)

Pendidikan 70.9 22.3 5.51.3 Perlakuan yg sama di mata Hukum 70.9 22.3 5.51.3 70.7 22.3 5.11.9 Kesempatan utk turut serta dlm... 68.8 24.9 4.81.6 Kebebasan Berpendapat 4.1 2.8 68.2 25.0 68.1 25.3 4.2 2.5 Rasa aman dari Konflik antarkelompok 60.4 30.1 6.6 2.9 Layanan Kesehatan 52.7 30.4 10.7 6.3 49.0 33.6 12.6 4.8 Penyediaan lapangan pekerjaan

Pemerintah sepenuhnyaPemerintah lebih besar, swasta lebih kecilSwasta lebih besar, pemerintah lebih kecilSwasta sepenuhnya

N = 1.200; SE = ±2,8%

Awareness terhadap lembaga Komnas HAM

Mayoritas responden mengetahui keberadaan Lembaga Komnas HAM

Pernah mendengar Komnas HAM (%)

Pernah 10.5 81.2 Tidak Pernah 8.3

N = 1.200; SE = ±2,8%

Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) n=984 78.8 10.8 10.5 Tidak pernah Pernah

Wilayah Indonesia Bagian Tengah (%) n=184 85.3 9.8 4.9 Tidak pernah Pernah

Wilayah Indonesia Bagian Timur (%) n=32 96.9 3.1 0 Tidak pernah Pernah

Sumber Informasi tentang Komnas HAM

Televisi, media sosial dan surat kabar menjadi sumber informasi utama responden terkait dengan lembaga Komnas HAM

Media yang digunakan sebagai Sumber Informasi (%)

n=974 Televisi 59.5 Media sosial (FB, IG, WA, Twitter,.. 13.2 Surat kabar (koran) 7.4 Situs berita online 5.8 Lembaga pendidikan (sekolah,.. 5.7 Teman/anggota keluarga 4.3 Radio 1.7 Majalah 1.5 Brosur 0.9 Buku 0.1

Sumber Informasi tentang Komnas HAM

Hal tersebut berlaku di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur

Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) n=984 79.6 17.7 10.2 7.6 7.5 5.8 2.4 2.1 1.3 TeleWkidia sosial (FB, IG, WA, Twißteratlkabdre(kbaga) pendidikan (sekolah, Sitmphetita onlinTeman/anggota keluarga Majalah Radio Brosur

Wilayah Indonesia Bagian Tengah (%) n=184 79.9 18.2 9.1 8.4 8.4 5.8 3.2 0.6 TelevisMedia sosial (FB, IG, WA, Twitteßudabkabar (koran) Situs berita nlibaga pendidikan (sekolah,Tempíshggota keluarga Radio Majalah

Wilayah Indonesia Bagian Timur (%) 90.3 n=32 16.1 12.9 6.5 6.5 3.2 3.2 3.2 3.2

TeleWkidia sosial (FB, IG, WA, TwitSėtudHerita online Surat kabar (korar)eman/anggota keluarga Radiembaga pendidikan (sekolah, kampBsbsur Buku

Peran Lembaga Komnas HAM

Mayoritas responden telah memahami tugas utama Komnas HAM, namun masih ada sebagian yang tidak tahu

Awareness terhadap tugas utama Komnas HAM (%) Perlindungan terhadap HAM 58.9 Advokasi masalah HAM 4.0 Lainnya 1.2 Edukasi terhadap pelanggaran 0.5 HAM Tidak tahu/Tidak jawab 35.7

N = 1.200; SE = ±2,8%

Preferensi Institusi terkait pelanggaran HAM

Pihak yang paling mudah dijangkau menjadi pilihan utama mayoritas responden

Lembaga rujukan untuk melaporkan Kasus Pelanggaran HAM (%)

Polisi 33.8 RT/RW 32.8 Komnas HAM 16.8 Lembaga Bantuan Hukum 6.7 Tokoh 5.7 Adat/Agama/Masyarakat Media massa 3.8 Lurah 0.1 Orang tua/keluarga 0.1 Ombudsman 0.1 Teman 0.1

Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) n=984 34.2 33.6 16.0 6.5 5.5 4.3 RT/RW Polisi Komnas HßAbaga Bantuan Hukinkoh adat/ Media massa agama/...

Wilayah Indonesia Bagian Tengah (%) n=184 38.0 28.6 19.2 8.5 5.6 Polisi RT/RW Komnas HAMembaga Bantuan Hukum Tokoh adat/ agama/...

N = 1.200; SE = ±2,8%

Wilayah Indonesia Bagian Timur (%) n=32 33.3 25.0 22.2 13.9 5.6 Komnas HAM Polisi RT/RW Tokoh adatLembaga Bantuan Hukum agama/...

Tingkat Kepuasan terhadap Komnas HAM

Apresiasi terhadap kinerja Komnas HAM belum setinggi komisi lainnya

KOMNAS HAM 1.61.6 34.8 62.0 Sangat tidak Puas Tidak Puas Puas Sangat Puas

INDEKS KEPUAS AN

KOMNAS PEREMPUAN 26.3 70.4 Sangat tidak Puas Tidak Puas Puas Sangat Puas

KPAI 2.7 2.5 24.5 70.3 Sangat tidak Puas Tidak Puas Puas Sangat Puas

KPK 7.7 3.1 25.3 63.9 Sangat tidak Puas Tidak Puas Puas Sangat Puas

Sangat Tidak Puas Tidak Puas Puas 1.00 2.00 3.00 Komnas HAM 2.64 Komnas Perempuan 2.73 KPAI 2.73 KPK 2.76

Sangat Puas 4.00 N = 1.200; SE = ±2,8%

Alasan mereka yang tidak puas terhadap Komnas HAM

Kinerja yang tidak maksimal dan kasus yang tidak selesai menjadi catatan penting dari responden yang tidak puas

Alasan Ketidakpuasan (%)

Kinerja tidak maksimal 12.7 Kasus tidak selesai 8.4 Memihak/Tidak independen 3.5 Lainnya 0.7 Tidak tahu/Tidak jawab 3.4

N = 1.200; SE = ±2,8%

Penguatan kelembagaan Komnas HAM

Mayoritas responden mendukung kewenangan Komnas HAM diperkuat

Komnas HAM diberi Kewenangan Penyelidikan dan Penindakan (%)

Sangat 4.8 setuju Setuju Tidak tahu 8.6 75.9 1.9 Sangat Tidak setuju 10.7 % 8.8 Tidak setuju Tidak setuju

Perbandingan Kinerja 2018 dan 2019

Terjadi peningkatan terhadap kinerja lembaga Komnas HAM di tahun 2019

Awareness Affect Lembaga (Kepuasan thd Lembaga) 76% 59% Persentase yang belum tahu keberadaan Komnas HAM = 24%

Awareness Affect Lembaga (Kepuasan thd Lembaga 81% 62% Persentase yang belum tahu keberadaan Komnas HAM = 19%

Kesimpulan dan Rekomendasi (1)

Program untuk Sosialisasi HAM masih perlu ditingkatkan, terbukti dari masih banyak yang tidak tahu dan lebih mengaitkannya dengan kasus-kasus HAM

Advokasi Komnas HAM sebaiknya diarahkan pada bidang pendidikan dan perlakuan yang sama di Mata HUKUM

Meskipun publik tidak aware dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM tapi cukup paham dengan kontennya

Komnas HAM perlu bersinergi lebih baik dengan kepolisian dan pemerintah daerah (RT/RW) dalam melakukan advokasi dan penanganan kasus HAM

Kesimpulan dan Rekomendasi (2)

Agar kinerja Komnas HAM lebih optimal, pemerintah perlu memperkuat lembaga Komnas HAM dengan memberikan kewenangan yang lebih besar

Dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi peningkatan penilaian terhadap kinerja Komnas HAM

Media televisi adalah sumber informasi utama bagi masyarakat tentang lembaga Komnas HAM. Media sosial dan surat kabar patut dipertimbangkan sebagai saluran komunikasi publik

TERIMA KASIH