SURVEI PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA
METODOLOGI SURVEI
Latar Belakang dan Tujuan
Survei bekerjasama dengan melibatkan para peneliti dari Litbang Kompas
CURRENT ISSUE
Pasal 25 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Pasal 28 H Ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dari pemangku kewajiban
STRATEGIC OBJECTIVE
Komnas HAM, memandang perlu untuk melakukan kajian dalam melihat pemahaman serta evaluasi dari masyarakat terhadap hak atas kesehatan dalam konteks sistem jaminan Kesehatan nasional. Selain itu Komnas HAM juga sedang Menyusun SNP tentang Hak atas Kesehatan dan Kajian Hak atas Kesehatan Kelompok Rentan
RESEARCH OBJECTIVE
Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS untuk melakukan Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia
KEY SUBJECT
口 Pemahaman masyarakat tentang hak atas kesehatan
口 Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial nasional
口 Keterjangkauan sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS
口 Sistem jaminan sosial nasional bagi penyandang disabilitas
Pendekatan Penelitian
Pendekatan 6A Digunakan untuk pemetaan persoalan Sebagai Acuan Rekomendasi Strategis bagi Komnas HAM
Aware Appeal Ask Act Affect Advocate •Do you know •Do you trust in •Do you look for • Do you eager to • Are you satisfied •Do you suggest the the brand? any further try to use the in using the others to use the product/service? information product/service? product/service? regardingthe product/service? •Are you product/service? •Do you interested in •Do you intense •Has your life understandthe that to buy/use the improved •Will you defend concept of the product/service? •Do you find the because of using if others say bad product/service? product/service differentiation the things aboutthe or uniquenessof product/service? product/service? •Do you feel the the product product/service compare to the •Do you feel is relevant to competitor/ yourneeds? engage to the substitute product/service product/service? as it is made special for you? •Do you believe in the benefits of the product/service?
Pendekatan 6A – Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia Penjelasan Konsep Secara Garis Besar
| C | ||||||
| AWARE | APPEAL | ASK | ACT | AFFECT | ADVOCATE | |
| •Bagaimana pengetahuan publik terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional ? | •Apakah publik melihat persoalan tentang Jaminan Kesehatan ini menjadi sesuatu yang penting ? | •Apakah publik mendapat informasi yang cukup terkait dengan Jaminan Kesehatan dalam Sistem | •Bagaimana perilaku publik jika terjadi permasalahan terkait dengan Jaminan Kesehatan yang diterima ? | •Apakah publik puas dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dengan adanya BPJS? | •Bagaimana partisipatif publik terhadap upaya penegakan dan perlindungan HAM khususnya Hak atas | |
| •Bagaimana pengetahuan publik terhadap keberadaan BPJS sebagai | sesuatu yang penting ? •Apakah hal-hal yang terkait dengan Jaminan Kesehatan ini, menjadi diskusi publik dalam kesehariannya? | Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional? •Apakah ada sosialisasi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya | terkait dengan Jaminan Kesehatan yang diterima ? •Bagaimana respon publik terhadap adanya kebijakan iuran yang dibebankan, | yang diberikan oleh Rumah Sakit dengan adanya BPJS? •Apakah publik melihat ada perbedaan layanan kesehatan dari sebelum | penegakan dan perlindungan HAM khususnya Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia? | |
| lembaga penyelenggara? •Bagaimana persepsi publik terhadap implementasi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya | Kesehatan ini, menjadi diskusi publik dalam kesehariannya? | tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya Jaminan Kesehatan yang diterima oleh publik ? •Jenis informasi seperti apa dan melalui media apa saja publik menerima | terhadap adanya kebijakan iuran yang dibebankan, termasuk tentang adanya kenaikan iuran •Apakah saluran-saluran pengaduan yang digunakan oleh publik dalam | perbedaan layanan kesehatan dari sebelum adanya BPJS dan sesudah adanya BPJS? •Apakah publik puas terhadap layanan kesehatan yang diberikan | Jaminan Sosial Nasional di Indonesia? •Bagaimana partisipatif publik untuk mengajak keterlibatan orang lain terhadap penegakan dan perlindungan HAM khususnya Hak atas |
Pendekatan 6A – Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia Penjelasan Konsep Secara Garis Besar
| Garis Besar | ? | |||||||
| AWARE | APPEAL | ASK | ACT | AFFECT | AFFECT | ADVOCATE | ||
| pengetahuan publik terhadap hak atas kesehatan, terutama sebagai bagian dari HAM? | Bagaimana pengetahuan publik terhadap hak atas kesehatan, terutama sebagai bagian dari | •Apakah publik melihat persoalan tentang Jaminan Kesehatan ini menjadi sesuatu yang penting ? •Apakah hal-hal yang | •Apakah publik mendapat informasi yang cukup terkait dengan Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial | Bagaimana kepesertaan publik terkait jaminan kesehatan nasional? | Bagaimana evaluasi publik terhadap layanan BPJS Kesehatan? | •Bagaimana partisipatif publik terhadap upaya penegakan dan perlindungan HAM khususnya Hak atas Kesehatan dalam | ||
| publik terhadap implementasi Sistem Jaminan Kesehatan ? Pihak mana yang | Bagaimana persepsi publik terhadap implementasi Sistem Jaminan Kesehatan ? Pihak mana yang dipercaya untuk | terkait dengan Jaminan Kesehatan ini, menjadi diskusi publik dalam kesehariannya? | Nasional? •Apakah ada sosialisasi tentang Sistem | •Apakah ada sosialisasi tentang Sistem | Bagaimana respon publik terhadap kebijakan yang mewajibkan masyarakat menjadi | Bagaimanakah respon publik terhadap subsidi iuran BPJS Kesehatan? Bagaimana evaluasi | Bagaimanakah respon publik terhadap subsidi Sistem Jaminan Sosial iuran BPJS Kesehatan? Nasional di Indonesia ? •Bagaimana partisipatif Bagaimana evaluasi | |
| terkait dengan Jaminan Kesehatan ini, menjadi | kebijakan yang mewajibkan masyarakat menjadi | |||||||
| kesehariannya? | peserta BPJS Kesehatan? | |||||||
| yang diterima oleh publik ? | pemerintah? Kesehatan dijadikan | |||||||
| publik ? •Jenis informasi seperti | Jaminan Kesehatan yang diterima oleh publik ? | Jaminan Kesehatan yang diterima oleh | Kesehatan? Bagaimana respon public jika BPJS | public terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah? | ||||
| memenuhi hak atas kesehatan? | yang diterima oleh publik ? | pemerintah? Bagaimana respon | ||||||
| •Jenis informasi seperti apa dan melalui media | Bagaimana respon public terhadap layanan kesehatan bagi | |||||||
| apa saja publik publik lainnya? menerima informasi/sosialisasi | layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas? | |||||||
METODE PENELITIAN
Riset dilakukan dengan metode kuantitatif – face to face interview
Menggunakan kuesioner terstruktur
Durasi wawancara 60 menit
Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih
Menjangkau responden dengan jumlah yang besar dan wilayah yang luas
Analisa dilakukan secara statistik deskriptif
Tidak bertujuan menggali alasan mendalam atas pertanyaan “mengapa”?
SAMPLING FRAME
Responden dipilih dengan metode sampling yang merepresentasikan sebaran populasi Indonesia
| Responden General Population | General Population | |
| Usia | 17 – 59 tahun | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki & Perempuan (proporsional 50:50) | CLY |
| SEC | Bawah- Menengah- Atas (distribusi normal) | |
| Wilayah Penelitian | 34 Provinsi di Indonesia | |
| Jumlah Responden | 1,200 responden (sampling error ± 2,8 %) | 6) |
| Metode Pengambilan Sampel | Multistage random sampling dari tingkat Kecamatan hingga RT | at Kecamatan hingga RT |
| Waktu Pelaksanaan Lapangan | Pekan IV Juli – Pekan Il Agustus 2020 |
PROFIL RESPONDEN - WILAYAH PENELITIAN
Responden berasal dari 34 provinsi dengan sebaran di tiap daerah mengikuti proporsi populasi Indonesia
60,0 40,0 20,0 20,0 0,0 Sumatera
Jumlah Responden (%)
60,0 40,0 20,0 6,0 0,0 Kalimantan
Jawa = 58,7% Luar Jawa = 41,3% N=1200
58,7 60,0 40,0 20,0 0,0 Jawa
60,0 40,0 20,0 7,3 0,0 Sulawesi
60,0 40,0 20,0 5,3 0,0 Bali-Nusra
60,0 40,0 20,0 2,7 0,0 Maluku-Papua
PROFIL RESPONDEN - GENDER dan KELOMPOK USIA
Jumlah perempuan dan laki-laki seimbang, dengan dominasi kelompok usia muda dan produktif
Jenis kelamin dan Kelompok usia (%)
Laki-Laki Perempuan 50,0 50,0
40,2 30,9 24,7 4,3 Gen Z Gen Y Gen X Baby (Centennials) (Millennials) Boomers 17-25 th 26-40 th 41-55 th 56 th +
PROFIL RESPONDEN - STATUS PERNIKAHAN, AGAMA, dan ETNIS
Mayoritas responden sudah Menikah, beragama Muslim, dan berasal dari etnis Jawa
Status Pernikahan, Agama, dan Etnis (%)
Janda/Duda 3,6 Belum/Tidak Menikah 25,7 Menikah 70,7
Non Muslim 6,8 Muslim 93,2
Jawa 46,4 Sunda 15,5 Bugis/Makasar 5,3 Betawi 4,8 Melayu 4,3 Minang/Padang 3,0 Batak/Tapanuli 2,0 Lainnya 18,7
PROFIL PENDIDIKAN, PEKERJAAN, dan KATEGORI SOSIAL EKONOMI
Mayoritas responden berpendidikan menengah (SLTA), ibu rumah tangga dan wirausaha, serta sosial ekonomi bawah
Tingkat Pendidikan (%)
58,2 28,4 13,4 Dasar Menengah Tinggi
Pekerjaan (%)
Ibu Rumah Tangga 29,6 Wirausaha/Pedagang 23,7 Pegawai 13,6 Petani 9,1 Pelajar/ Mahasiswa 8,0 Tidak bekerja/Pensiunan 4,7 Lainnya 11,4
Kategori Sosial Ekonomi (%)
80,5 17,3 2,3 Bawah Menengah Atas
TRINSUKS 1 PE NADONNESE 2 R 3.PETIDIOAN LI SEROLDA SCN Papua Pontianak Manado 13
Sleman
Palangkaraya
MENDORONG TATA KELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
HAK ATAS KESEHATAN
Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia.
Hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai setiap orang (the highest attainable standard of health).
Dukungan sumber daya yang maksimal untuk pelayanan, fasilitas, pencegahan, pemulihan dan mitigasi kesehatan yang buruk.
Sebagai jaminan pemenuhan hak untuk hidup.
UKURAN PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN
1.Keterjangkauan (affordability)
2.Aksesibilitas (accesibility)
3.Ketersediaan (availability)
4.Keberteriaaan (acceptability)
5.Kualitas (quality)
PENGEMBAN KEWAJIBAN
Mayoritas responden lebih mempercayakan pemenuhan layanan kesehatan kepada pemerintah
Menurut anda pihak mana yang lebih anda percaya untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia ? (%)
Pihak yang dipercaya untuk memenuhi Layanan Kesehatan (%)
Pemerintah sepenuhnya 49,7 Swasta lebih kecil, pemerintah lebih besar 20,7 Swasta lebih besar, pemerintah lebih kecil 12 Swasta sepenuhnya 8,9 Tidak Tahu/ Tidak Jawab 8,8
N = 1200; SE = ±2.8%
Kepercayaan bahwa Layanan Kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah lebih tinggi di wilayah barat
Menurut anda pihak mana yang lebih anda percaya untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia ? (%)
Berdasarkan Wilayah (%)
Wilayah Timur 40,6 25,0 9,4 18,8 6,3 Wilayah Tengah 25,5 12,0 7,1 11,4 44,0 Wilayah Barat 8,9 8,3 51,0 19,6 12,1 Pemerintah Swasta Tidak Pemerintah lebih besar Swasta lebih besar Sepenuhnya Swasta lebih kecil Pemerintah lebih kecil sepenuhnya Tahu
N = 1200; SE = ±2.8%
Responden dari semua kategori sosial ekonomi lebih percaya kepada pemerintah dalam memenuhi layanan kesehatan
Menurut anda pihak mana yang lebih anda percaya untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia ? (%)
Berdasarkan Kategori Sosial Ekonomi (%)
Atas 51,9 14,8 22,2 7,4 3,7 Menengah 48,8 20,5 12,7 10,7 7,3 Bawah 49,9 20,5 11,7 8,7 9,1 Pemerintah Pemerintah lebih besar Swasta lebih besar Swasta Tidak Sepenuhnya Swasta lebih kecil Pemerintah lebih kecil sepenuhnya Tahu
N = 1200; SE = ±2.8%
Semua kelompok usia cenderung mempercayakan pelayanan kesehatan kepada pemerintah
Menurut anda pihak mana yang lebih anda percaya untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia ? (%)
Berdasarkan Generasi (%)
Gen Z - Centennials 43,2 21,3 16,9 8,1 10,5 (17-25 tahun) Gen Y - Millennials 48,3 22,4 11,2 9,8 8,3 (26-40 tahun) Gen X 55,3 18,1 10,0 8,6 8,1 (41-55 tahun) Baby Boomers 58,8 19,6 5,9 7,8 7,9 (56 tahun +) Pemerintah Pemerintah lebih besar Swasta lebih besar Swasta Tidak Sepenuhnya Swasta lebih kecil Pemerintah lebih kecil sepenuhnya Tahu
N = 1200; SE = ±2.8%
Secara umum, masyarakat Indonesia telah memahami bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak atas kesehatan.
Secara wilayah, masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat (sebesar 51%) yang lebih mempercayakan pelayanan kesehatan kepada pemerintah. Dari sisi pendidikan, mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi pendidikan, maka pengetahuan dan tuntutan bahwa pemerintah sebagai pengemban kewajiban dalam memenuhi hak atas kesehatan.
Secara kelompok rentang usia, masyarakat dengan rentang usia 41 tahun ke atas (Gen x dan Baby Boomers) menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah dalam menjalankan kewajibannya memenuhi dan memberikan pelayanan atas hak kesehatan.
Namun, masyarakat dengan rentang usia 17-40 tahun (Gen Z dan Gen Y) kurang percaya atau bahkan ragu-ragu kepada pemerintah dalam menjalankan kewajibannya memenuhi dan memberikan pelayanan hak atas kesehatan.
AFFORDABILITAS / KETERJANGKAUAN
ACT – KEPESERTAAN ASURANSI KESEHATAN
Sebanyak 70% responden sudah punya BPJS Kesehatan, dengan berbagai mekanisme pembayaran iurannya
Asuransi Kesehatan apa sajakah yang anda miliki ? (%) Kepemilikan BPJS Kesehatan (%) Mekanisme Pembayaran luran BPJS 28,7 Bayar Sendiri 29,9 70,1 13,4 Ditanggung perusahaan/majikan Tidak Punya Punya BPJS BPJS 27,1 Disubsidi Pemerintah
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan tidak memiliki BPJS Kesehatan (1)
Ketidaksanggupan membayar iuran BPJS Kesehatan dan aturan yang berbelit-belit dianggap sebagai alasan utama mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan
Setahu Anda, apa saja alasan orang tidak memiliki BPJS Kesehatan? (%)
Alasan responden tidak memiliki BPJS Kesehatan (%) * Berdasarkan persepsi, ditanyakan ke seluruh responden Tidak sanggup membayar iuran 52,1 Aturannya berbelit-belit 30,2 Tidak tahu caranya 25,4 Tidak didaftarkan oleh RT/RW/Kelurahan 22,2 Sudah memiliki asuransi kesehatan lain 3,0 Lainnya 16,5 N = 1200; SE = ±2.8% Tidak Tahu/Tidak jawab 10,8
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan tidak memiliki BPJS Kesehatan (2)
Ketidaksanggupan membayar iuran BPJS Kesehatan menjadi alasan utama tidak memiliki BPJS Kesehatan, khususnya bagi responden kelas bawah
Setahu Anda, apa saja alasan orang tidak memiliki BPJS Kesehatan? (%) Berdasarkan Status Ekonomi Sosial (%)
55,7 29,6 25,7 21,8 15,0 10,7 2,1 Bawah
33,3 31,0 26,2 23,8 21,4 9,5 9,5 Menengah
33,3 31,0 26,2 23,8 21,4 9,5 9,5 Atas
Tidak sanggup membayar iuran Aturannya berbelitbelit Tidak tahu caranya Tidak didaftarkan RT/RW/Kelurahan Sudah memiliki asuransi kesehatan lain Lainnya Tidak jawab N = 1200; SE = ±2.8%
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan tidak memiliki BPJS Kesehatan (3a)
Ketidaksanggupan membayar iuran BPJS Kesehatan juga menjadi alasan utama ibu rumah tangga dan kalangan pegawai
Setahu Anda, apa saja alasan orang tidak memiliki BPJS Kesehatan? (%) Berdasarkan Jenis Pekerjaan (%)
42,3 38,5 26,9 23,1 15,4 11,5 Pelajar Mahasiswa
56,8 30,5 27,4 23,2 15,8 10,5 2,1 Ibu Rumah Tangga
35,3 35,3 17,6 17,6 5,9 5,9 Tidak bekerja & pensiunan
51,9 33,3 18,5 14,8 11,1 11,1 7,4 PNS, BUMN, Peg. Swasta
Tidak sanggup membayar iuran Aturannya berbelitbelit Tidak tahu caranya Tidak didaftarkan RT/RW/Kelurahan Sudah memiliki asuransi kesehatan lain Lainnya Tidak jawab N = 1200; SE = ±2.8%
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan tidak memiliki BPJS Kesehatan (3b)
Ketidaksanggupan membayar iuran BPJS Kesehatan menjadi alasan utama kalangan petani, pedagang, dan pekerjaan lainnya
Setahu Anda, apa saja alasan orang tidak memiliki BPJS Kesehatan? (%)
Berdasarkan Jenis Pekerjaan (%)
56,8 29,7 29,7 13,5 13,5 13,5 2,7 Petani
52,7 30,8 18,7 18,7 18,7 8,8 4,4 Wirausaha Pedagang
51,2 43,9 39,0 31,7 14,6 7,3 2,4 Lainnya
Tidak sanggup membayar iuran Aturannya berbelitbelit Tidak tahu caranya Tidak didaftarkan RT/RW/Kelurahan Sudah memiliki asuransi kesehatan lain Lainnya Tidak jawab
N = 1200; SE = ±2.8%
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan menunggak iuran (1)
Masalah penghasilan dan kurangnya informasi tunggakan dianggap sebagai alasan utama mereka yang menunggak BPJS Kesehatan
Setahu Anda, apa saja alasan orang menunggak bayar iuran BPJS Kesehatan? (%)
Alasan responden menunggak iuran BPJS Kesehatan (%) * Berdasarkan persepsi, ditanyakan ke seluruh responden
Penghasilan berkurang / uang tidak cukup / tidak punya uang 82,1 Saya tidak dapat info / tidak tahu kalau ada tunggakan 26,2 Cara pembayaran ribet, sulit, bingung 24,7 Tidak setuju dengan kewajiban bayar iuran BPJS Kesehatan / menolak / merasa dipaksa 22,9 7,7 Lainnya Tidak tahu 8,8
N = 1200; SE = ±2.8%
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan menunggak iuran (2)
Berkurangnya penghasilan menjadi alasan utama responden menunggak BPJS Kesehatan di semua kategori sosial ekonomi
Setahu Anda, apa saja alasan orang menunggak bayar iuran BPJS Kesehatan? (%)
Berdasarkan Status Ekonomi Sosial (%) Penghasilan berkurang 82,1 83,4 81,5 Tidak mendapat info tunggakan Cara pembayaran ribet, sulit, bingung Tidak setuju BPJS 26,8 diwajibkan/menolak 25,1 33,3 30,2 29,6 22,1 27,8 24,0 Lainnya 18,5 11,1 7,6 8,7 7,8 8,3 Tidak Tahu/Tidak jawab 3,7 Bawah Menengah Atas
N = 1200; SE = ±2.8%
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan menunggak iuran (3a)
Berkurangnya penghasilan menjadi alasan utama responden menunggak BPJS Kesehatan untuk semua jenis pekerjaan
Setahu Anda, apa saja alasan orang menunggak bayar iuran BPJS Kesehatan? (%)
85,4 28,1 30,2 30,2 15,4 5,2 Pelajar Mahasiswa
Berdasarkan Jenis Pekerjaan (%)
82,8 22,5 23,7 20,8 10,5 6,8 Ibu Rumah Tangga
75,0 17,9 21,4 19,6 17,6 8,9 Tidak bekerja & pensiunan
Penghasilan berkurang Tidak mendapat info 77,9 tunggakan Cara pembayaran ribet, sulit, bingung Tidak setuju BPJS 30,7 diwajibkan/menolak 30,1 27,0 Lainnya 11,1 9,8 Tidak Tahu/Tidak jawab PNS, BUMN, Peg. Swasta
N = 1200; SE = ±2.8%
ACT - BPJS KESEHATAN – Alasan menunggak iuran (3b)
Berkurangnya penghasilan menjadi alasan utama responden menunggak BPJS Kesehatan untuk semua jenis pekerjaan
Setahu Anda, apa saja alasan orang menunggak bayar iuran BPJS Kesehatan? (%)
Berdasarkan Jenis Pekerjaan (%)
81,7 32,1 27,5 22,9 13,5 2,8 Petani Penggarap
82,4 25,4 22,5 22,5 8,8 8,8 Wirausaha Pedagang
85,4 27,7 21,9 20,4 10,2 7,3 Lainnya
Penghasilan berkurang Tidak mendapat info tunggakan Cara pembayaran ribet, sulit, bingung Tidak setuju BPJS diwajibkan/menolak Lainnya Tidak Tahu/Tidak jawab
N = 1200; SE = ±2.8%
• Kewajiban dalam membayar iuran BPJS secara rutin setiap bulan menyulitkan beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah, penyandang disabilitas, dan korban PHK
Kondisi sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Persoalan administrasi layanan kesehatan mengabaikan esensi kesehatan sebagai hak asasi manusia.
Di masa pandemi Covid-19, banyak para pekerja yang terkena PHK, hal ini berimplikasi pada iuran BPJS yang tertunggak maupun berhenti akibat tidak ada pemasukan. Oleh karena itu penikmatan dalam pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia juga menjadi terganggu, berkurang atau tidak maksimal.
• Permasalahan masyarakat yang “tidak tahu cara” untuk mendaftar pada layanan kesehatan BPJS juga menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan oleh pelaksana sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.
Pemerintah wajib menjamin hak atas informasi yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.
Dalam hal ini pemerintah (pemangku kewajiban pelaksana sistem jaminan sosial nasional) perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat agar setiap orang tetap dapat menikmati pelayanan
hak atas kesehatan secara baik.
AKSESIBILITAS
ACT - BPJS KESEHATAN TIDAK DIWAJIBKAN
Sebanyak 63% generasi baby boomers dan 57% responden status ekonomi menengah tetap bersedia ikut BPJS Kesehatan meski tidak diwajibkan
Seandainya BPJS tidak diwajibkan, apakah anda tetap bersedia ikut dan membayar iuran BPJS kesehatan? (%)
Berdasarkan Generasi (%)
Baby Boomers 62,7 31,4 5,9 (56 tahun +) Gen X 47,7 42,6 9,7 (41-55 tahun) Gen Y - Millennials 49,6 42,5 7,9 (26-40 tahun) Gen Z - Centennials 43,9 48,0 8,1 (17-25 tahun)
Berdasarkan Kategori Sosial Ekonomi (%)
5,9 9,1 37,1 51,9 44,4 57,1 48,1 46,5 Bawah Atas Menengah
Tidak Tahu/Tidak Tidak Bersedia Bersedia Jawab
N = 1200; SE = ±2.8%
Mayoritas (59%) peserta BPJS Kesehatan tetap bersedia ikut meski tidak diwajibkan, selebihnya (41%) menolak
Seandainya BPJS tidak diwajibkan, apakah anda tetap bersedia ikut dan membayar iuran BPJS kesehatan? (%)
Berdasarkan jenis asurasi (%)
Swasta 50,0 50,0 BPJS 58,6 41,4 Tidak punya asuransi 35,9 64,1 N = 1200; SE = ±2.8% Tidak Tahu/Tidak Bersedia Tidak Bersedia Jawab 39
Sebagian besar responden tidak setuju jika BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mendapatkan pelayan publik lainnya
Seberapa setujukah Anda jika pembayaran iuran BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik lainnya (KTP, SIM, Ijin IMB) ? (%)
Jawab Tidak Tahu/Tidak
BPJS kesehatan menjadi syarat Pelayanan Publik (%)
Setuju Tidak Setuju
26,8 68,4 4,8
Berdasarkan Wilayah (%)
69,3 26,0 4,7 Indonesia Barat
65,2 29,9 4,9 Indonesia Tengah
59,4 31,3 9,4 Indonesia Timur
N = 1200; SE = ±2.8%
Dari mereka yang punya BPJS Kesehatan mayoritas juga menolak jika BPJS Kesehatan dijadikan syarat pelayanan publik lainnya
Seberapa setujukah Anda jika pembayaran iuran BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik lainnya (KTP, SIM, Ijin IMB) ? (%)
Berdasarkan jenis asuransi kesehatan (%)
Swasta 34,8 65,2 BPJS 29,5 70,5 Tidak punya asuransi 24,3 75,7 N = 1200; SE = ±2.8% Setuju Tidak Setuju 41
Terkait dalam konteks hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia, persoalan administrasi pelayanan BPJS justru malah mengurangi atau menghambat setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Namun kemudian jika hak atas kesehatan dikontekskan dalam pelayanan BPJS, seharusnya tidak mengabaikan kelompok rentan maupun kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah.
Penekanan bahwa BPJS mengadministrasi hak setiap orang atas kesehatan, sehingga seharusnya tidak menjadi penghambat atas pemenuhan hak-hak lainnya.
Generasi Baby Boomers (62,7%) tetap bersedia menjadi peserta BPJS meskipun tidak diwajibkan. Hal ini menjadi gambaran bahwa kesehatan bagi generasi baby boomers menjadi sangat penting karena adalah kelompok rentan, sehingga sangat membutuhkan adanya pelayanan kesehatan yang baik dan tepat.
Hal ini juga seharusnya menjadi poin penting untuk diperhatikan, bahwa kelompok rentan (Lansia) dalam hal kesehatan menjadi rentan dan penting untuk diberikan.
KEBERTERIMAAN
AFFECT - EVALUASI SUBSIDI BPJS KESEHATAN
Mayoritas (61%) responden menyatakan subsidi BPJS Kesehatan belum tepat sasaran, bahkan peserta BPJS pun punya penilaian serupa
Menurut Anda apakah mereka yang mendapat subsidi BPJS Kesehatan gratis oleh pemerintah sudah tepat sasaran? (%)
Evaluasi Subsidi BPJS Kesehatan (%)
38,8 28,3 61.3% 10,5 22,5 Sudah tepat sasaran Kurang tepat sasaran Tidak tepat sasaran
Berdasarkan Kepemilikan Asuransi (%)
Asuransi Swasta 23,8 45,2 31,0 BPJS 35,9 42,6 21,5 Tidak punya asuransi 20,1 45,4 34,4 Tidak tahu/Tidak jawab N = 1200; SE = ±2.8%
Mengenai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), responden (sebesar 61%) menyatakan belum tepat sasaran. Hal ini berarti sangat diperlukan adanya pembenahan secara mendasar terkait dengan mekanisme pemilihan dan pemberian bantuan iuran kepada masyarakat dalam pelayanan hak atas kesehatan.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah menurut ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perauran Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Permensos Nomor 147 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Kepmensos Nomor 170 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016
ACT – KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DIWAJIBKAN
Mayoritas responden setuju jika BPJS Kesehatan diwajibkan, namun masih ada sebagian yang tidak setuju terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur
Seberapa setujukah anda terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warga negara memiliki BPJS Kesehatan ? (%)
Jawab Tidak Tahu/Tidak
Kewajiban Memiliki BPJS Kesehatan (%)
30,5 64,6 4,9 Setuju Tidak Setuju
Berdasarkan wilayah (%)
66,5 56,5 53,1 40,2 37,5 28,5 9,4 5,1 3,3 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur
ACT - KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DIWAJIBKAN
Berdasarkan pendidikan dan kelas, mayoritas responden setuju jika BPJS Kesehatan diwajibkan
Seberapa setujukah anda terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warga negara memiliki BPJS Kesehatan ? (%)
Berdasarkan pendidikan (%)
Berdasarkan kategori sosial ekonomi (%)
Tinggi (Diploma ke atas) 61,5 37,9 0,6 Menengah (SLTA & sederajat) 62,2 33,0 4,9 Dasar (SLTP ke bawah) 71,0 22,0 7,0 Tidak Tahu/Tidak Setuju Tidak Setuju Jawab
5,2 3,9 25,9 29,3 31,0 74,1 63,8 66,8 Bawah Menengah Atas
N = 1200; SE = ±2.8%
Hak atas Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi, menghormati dan melindunginya. BPJS adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan di Indonesia.
Namun dengan adanya “kewajiban” pembayaran iuran BPJS, justru membuat kesehatan seolah-olah menjadi suatu kewajiban, padahal kesehatan adalah hak asasi manusia.
Persoalan hak kesehatan adalah hak asasi manusia menjadi persoalan dalam pelayanan BPJS karena memandang bahwa hak atas kesehatan hanya sebatas pada administrasi.
AKSESIBILITAS
Umumnya fasilitas kesehatan yang menerima BPJS mudah dijangkau
Menurut Anda, mudah atau sulitkah mencapai fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik, dsb) yang menerima BPJS di daerah Anda? (%)
Jawab Mudah Tidak Tahu/Tidak
Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan (%)
19,8 72,4 7,8 Tidak Mudah
Berdasarkan Wilayah (%)
73,9 72,6 59,4 21,2 21,9 19,4 18,8 8,0 4,9 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur
N = 1200; SE = ±2.8%
AFFECT - EVALUASI LAYANAN BPJS KESEHATAN
Terbatasnya fasilitas kesehatan penerima pasien BPJS Kesehatan dan prosedur yang berbelit menjadi keluhan yang paling sering didengar responden
Keluhan apa saja yang sering Anda dengar/alami terkait layanan BPJS Kesehatan ? (%)
Keluhan yang paling sering didengar (%)
Tidak semua layanan kesehatan menerima pasien BPJS 55,8 Prosedur berbelit-belit 50,6 Antrean panjang 45,5 Tenaga kesehatan tidak memuaskan (tidak berkualitas, tidak ramah, dsb) 28,1 Pembedaan perlakuan (diskriminasi) 19,8 Tenaga kesehatan jumlahnya kurang 14,6 Ada tambahan-tambahan biaya yang tidak jelas / di luar ketentuan 12,3 Lainnya 5,7
N = 1200; SE = ±2.8%
• Terkait dengan akses fasilitas kesehatan, meskipun 72,4% responden menyatakan mudah menjangkau fasilitas kesehatan, akan tetapi sebanyak 19,8% responden menyatakan bahwa fasilitas kesehatan tidak mudah diakses.
Hal ini diantaranya berkaitan dengan aksesibilitas masayarakat ke fasilitas kesehatan yang ada, khususnya bagi kelompok rentan. Aksesibilitas disini yang perlu diperhatikan adalah mengenai transportasi dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas kesehatan, pendampingan bagi disabilitas, lansia dan anak maupun kelompok rentan lainnya agar penikmatan terhadap pelayanan
kesehatan dapat maksimal dan tidak diskriminatif.
KUALITAS DAN KETERSEDIAAN
Umumnya fasilitas kesehatan yang menerima BPJS mudah dijangkau
Menurut Anda, mudah atau sulitkah mencapai fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik, dsb) yang menerima BPJS di daerah Anda? (%)
Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan (%)
19,8 72,4 7,8
Mudah Tidak Mudah
Berdasarkan Wilayah (%)
72,6 19,4 8,0 Indonesia Barat
73,9 21,2 4,9 Indonesia Tengah
59,4 21,9 18,8 Indonesia Timur
Tidak Tahu/Tidak Jawab
N = 1200; SE = ±2.8%
AFFECT - Kepuasan Peserta BPJS Kesehatan
Umumnya kualitas dokter, ketersediaan obat, dan peralatan medis juga dinilai memuaskan oleh sebagian besar responden
Seberapa puaskah Anda dengan di fasilitas kesehatan (puskesmas, RS) yang menerima BPJS di daerah Anda?
Perbandingan Kepuasan Terhadap Layanan BPJS Kesehatan
77.3 63.8 63.3 36.2 36.7 22.7 Kualitas Dokter Ketersediaan Obat Ketersediaan Peralatan Puas Tidak Puas
N = 1200; SE = ±2.8%
AFFECT - KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN BPJS
Ketersediaan tenaga kesehatan dinilai selalu ada, kecuali di wilayah Indonesia Timur
Sepengetahuan Anda, apakah tenaga kesehatan (dokter, mantri, perawat) yang melayani BPJS di daerah Anda selalu ada?
Ketersediaan tenaga kesehatan (%)
Selalu ada 51.8 Kadang ada kadang tidak 34.2 Tidak pernah ada 2.9 Tidak tahu 11.2
Berdasarkan Wilayah (%)
54.1 32.4 11.2 2.3 Indonesia Barat
42.9 41.8 9.3 6.0 Indonesia Tengah
43.8 31.3 21.9 3.1 Indonesia Timur
N = 1200; SE = ±2.8%
• Dari sisi kualitas dokter dianggap baik, namun masih ada yang menyatakan belum baik/masih perlu ditingkatkan;
• Ketersediaan dan kualitas obat serta peralatan masih menjadi persoalan, sehingga harus terus ditingkatkan kualitas dan ketersediaannya;
Ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat tidak memadai di Indonesia Tengah dan Timur, hal ini menunjukkan masih ada disparitas dalam hak warga mendapatkan layanan kesehatan.
NON DISKRIMINASI
AFFECT – PUNGUTAN SELAIN IURAN BPJS KESEHATAN
Terdapat 16% responden yang masih terkena pungutan saat menggunakan BPJS Kesehatan
Ketika menggunakan BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan kelas anda, apakah anda pernah dipungut biaya tambahan lagi? (%)
Pungutan lain saat menggunakan BPJS Kesehatan (%)
Tidak pernah dipungut biaya 44,0 Ya pernah, untuk pembayaran obat 10,8 Ya pernah, untuk pembayaran tindakan (rontgen, USG, dIl) 2,7 15,8 % Ya pernah, tetapi tanpa penjelasan 0,6 Ya pernah, lainnya 1,7 Belum pernah menggunakan 12,4 Tidak punya BPJS Kesehatan 27,9
N = 1200; SE = ±2.8%
AFFECT - PUNGUTAN SELAIN IURAN BPJS KESEHATAN
Terdapat 34% responden yang terkena pungutan biaya saat menggunakan BPJS Kesehatan di wilayah Indonesia Timur
Ketika menggunakan BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan kelas anda, apakah anda pernah dipungut biaya tambahan lagi? (%)
Berdasarkan Wilayah (%) Indonesia Timur 21,9 34,4 6,3 12,5 25,0 Indonesia Tengah 42,9 14,6 17,4 11,4 13,6 Indonesia Barat 44,9 15,2 11,7 11,3 16,9 Tidak pernah dipungut biaya Pernah dipungut biaya Belum pernah menggunakan Tidak punya BPJS Kesehatan Tidak Tahu/ Tidak Jawab
Meski secara umum responden menilai tidak terdapat diskriminasi dalam pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, masih ada 21% yang pernah melihat/mengalami
Berbicara mengenai diskriminasi atau pembeda-bedaan perlakuan, apakah selama ini anda pernah melihat/mengalami diskriminasi dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar di puskesmas? (%)
Pengalaman diskriminasi (%)
18,4 60,9 20,7 Tidak Pernah Ya, Pernah Melihat/Mengalami Melihat/Mengalami
Berdasarkan Wilayah (%)
59,9 21,2 18,9 Indonesia Barat
67,4 16,3 16,3 Indonesia Tengah
56,3 28,1 15,6 Indonesia Timur
AFFECT - DISKRIMINASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Responden dari status ekonomi atas dan pemilik asuransi swasta, masih melihat adanya diskriminasi dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
Berbicara mengenai diskriminasi atau pembeda-bedaan perlakuan, apakah selama ini anda pernah melihat/mengalami diskriminasi dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar di puskesmas? (%)
Berdasarkan Kategori Sosial Ekonomi (%)
Atas 55,6 40,7 3,7 Menengah 58,5 24,4 17,1 Bawah 61,5 19,5 19,1 Tidak Pernah Ya, Pernah Melihat/Mengalami Melihat/Mengalami
Berdasarkan Jenis Asuransi (%)
Swasta 42,9 57,1 BPJS 75,5 24,5 Tidak punya asuransi 72,8 27,2 N = 1200; SE = ±2.8% Tidak Tahu/Tidak Jawab 63
• Sebesar 55,8% responden menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas kesehatan penerima pasien BPJS Kesehatan dan prosedur yang berbelit. Hal tersebut menjadi keluhan yang paling sering didengar responden dalam pelayanan kesehatan BPJS saat ini.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan lebih banyak layanan kesehatan yang dapat menerima BPJS.
Kemudian terdapat 19,8% responden yang mengalami pembedaan atau diskriminasi perlakuan dalam mendapatkan pelayanan BPJS.
PENYANDANG DISABILITAS
Keluarga/Kerabat Penyandang Disabilitas
Responden di wilayah Indonesia Timur paling banyak memiliki keluarga/kerabat penyandang disabilitas
Apakah Anda memiliki anggota keluarga/saudara/tetangga dekat penyandang disabilitas? (%)
Anggota Keluarga/Kerabat Penyandang Disabilitas (%)
6,1 10,6 83,3 Tidak Tahu/Tidak Ya Tidak Jawab
Berdasarkan Wilayah (%) Indonesia Timur 28,1 59,4 12,5 Indonesia Tengah 9,2 81,5 9,3 Indonesia Barat 10,3 84,5 5,3 N = 1200; SE = ±2.8%
Mayoritas responden tidak mengetahui adanya layanan BPJS Kesehatan bagi penyandang disabilitas
Apakah anda tahu ada layanan BPJS Kesehatan bagi para penyandang disabilitas? (%)
Pengetahuan terhadap layanan BPJS Kesehatan bagi penyandang disabilitas (%)
Tahu Tidak Tahu
1,3 12,9 85,8 Tidak Jawab
Media sosial, media massa, dan tokoh masyarakat adalah sumber informasi utama tentang layanan BPJS Kesehatan bagi Penyandang disabilitas
Bagi yang tahu, dari mana sajakah informasi yang Anda peroleh terkait BPJS Kesehatan bagi penyandang disabilitas?
Sumber Informasi (%) Media sosial 44.4 Media massa 43.7 RT/RW/Lurah/Tokoh Masyarakat 40.4 Rumah sakit/puskesmas/petugas kesehatan 30.5 Dari teman / kerabat / famili 23.2 BPJS (brosur, spanduk, dll 22.5 Tempat kerja 7.3 Sekolah/kampus 7.3
AFFECT – Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
Sebanyak 47% responden yang memiliki keluarga/saudara/tetangga dekat penyandang disabilitas, puas terhadap layanan kesehatan yang diterima
Seberapa puaskah Anda terhadap layanan kesehatan yang diterima oleh penyandang disabilitas? (%)
Kepuasan terhadap layanan kesehatan bagi Penyandang disabilitas (%) Based on Based on experience perception N = 1073 N = 127 Puas 27,8 47.2 Puas 6,1 Tidak Puas 11,5 10,6 83,3 Tidak Tahu/Tidak Jawab 32.3 Tidak Puas 60,7 Tidak Tahu/Tidak Jawab 20.5 Memiliki kerabat Tidak memiliki kerabat Tidak Tahu/Tidak Jawab 69
• Hak atas informasi atas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara signifikan (85%);
Negara belum memenuhi kewajihannya memenuhi hak atas informasi bagi penyandang disabiitas dan keluargnya;
Negara wajib memberikan perlindungan lebih bagi penyadang disabilitas yang berhak menerima BPJS, khususnya di Indonesia Timur dan Tengah.
REKOMENDASI
• Pemerintah wajib terus meningkatkan layanan kesehatan khususnya melalui JKN yang diadministrasi oleh BPJS, secara progresif, baik dari sisi kuantitas dan kualitas;
• Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan BPJS tidak boleh mendiskriminasi hak setiap orang atas pelayanan publik;
Pemerintah wajib memenuhi hak atas informasi terkait dengan layanan kesehatan secara lebih luas dan komprehensif;
• Pemeritah wajib secara progresif menyediakan tenaga kesehatan, obat, dan peralatan di Indonesia Tengah dan Timur
• Pemerintah melalui BPJS dan organ pengawas, agar memastikan bahwa pelayanan hak atas kesehatan tidak diskriminatif. Untuk itu, perlu dibangun mekanisme komplain yan efektif dan ramah bagi kelompok rentan;
Pemerintah terus memperbaiki agar pelayanan hak atas kesehatan ramah pada kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas;
Pemerintah memperbaiki mekanisme dan pengawasan penentuan sasaran penerima bantuan iuran BPJS agar lebih akurat kepada penerima hak;