KOMNAS HAM RI KEADILAN KEJUJURAN TEKAD TEGAKAN KEDAULATAN RAI GERAKIN RGAbTAUD VS DAUL BODOH SERAKAH RAK AT CURANG!!
LAPORAN TAHUNAN 2019 KOMNASHAM REPUBLIKINDONESIA
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2019
Jakarta, 2020
Laporan Tahunan Komnas HAM 2019
ii Pengarah Editor : Mimin Dwi Hartono Desain & Tata Letak : Henki Yuning Ika Rohmawati
xix + 158 halaman
Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019
: Seluruh Komisioner Komnas HAM RI
Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI
Penulis : Tim Penulis Laptah 2019 Komnas HAM RI
Tim Teknis : Mira Harti Amanda C. Maholetti Annisa Arum Putri Siska R. Purba
Ukuran Buku : 210 mm x 297 mm
Sumber Foto : Koleksi Komnas HAM
Diterbitkan oleh: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, INDONESIA Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227 E-mail: [email protected] www.komnasham.go.id iii
"Kami Berlipat Ganda, Ide Kami Bergerilya"
SEKAPUR SIRIH
Ketua Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode kepemimpinan 2017-2020 telah menetapkan 4 (empat) isu strategis yaitu: (a) Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria; (b) Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu; (c) Penanganan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstrimisme dengan Kekerasan; dan (d) Penataaan Kelembagaan.
Pemilihan empat isu strategis tersebut berlandaskan pada beberapa faktor, diantaranya belum tuntasnya penyelesaian atas kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, tingginya angka pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM dalam konflik agraria yang terus berulang setiap tahun, dan fenomena maraknya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan di kalangan masyarakat. Selain itu, adalah pentingnya penataan kelembagaan Komnas HAM supaya menjadi lembaga yang kredibel dalam melayani publik dan di dalam menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Selain memaparkan capaian atas isu strategis tersebut, Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 juga menyajikan capaian strategis Komnas HAM dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, khususnya melalui program dan kegiatan penelitian dan pengkajian; penyuluhan; pemantauan dan penyelidikan; dan mediasi hak asasi manusia. Beberapa diantaranya adalah disusunnya dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Kemudian, penyelenggaraan Festival HAM 2019 di Kabupaten Jember dan Hari HAM 2019 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin. Lantas Pemantauan atas Peristiwa Rasisme di Surabaya dan Papua, dan Semiloka “20 Tahun Fungsi Mediasi HAM” yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, HM. Jusuf Kalla.
Selain pelaksanaan fungsi yang diemban oleh Subkomisi, dalam hal ini Subkomisi Pemajuan HAM dan Subkomisi Penegakan HAM, untuk peristiwa dan isu yang sifatnya sistemik dan strategis, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk berbagai tim, dimana hasil kerjanya juga disajikan dalam Laporan Tahunan 2019 ini. Tim tersebut diantaranya adalah Tim Pemantauan Pemilu Serentak 2019, Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019, dan Tim Pencari Fakta Peristiwa 24-30 September 2019. Selain itu, juga disajikan laporan Tim Penyelidikan Pro-Yustisia sebagai mandat dari UU tentang Pengadilan HAM.
Capaian atas langkah dan prorgram pembenahan kelembagaan Komnas HAM juga disajikan melalui laporan Sekretariat Jenderal yang memberikan layanan administrasi kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi, yang diwakili oleh Biro Umum dan Biro Renkwaskes. Demikian pula halnya disampaikan laporan capaian kinerja 6 (enam) kantor perwakilan Komnas HAM di daerah, dengan tantangan dan dinamikanya masing-masing dalam memajukan dan menegakkan HAM di daerah.
Komnas HAM berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam terlaksananya berbagai program sebagai pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komnas HAM, termasuk kepada masyarakat khususnya yang mengadukan permasalahannya ke Komnas HAM, kalangan korban pelanggaran HAM, Kementerian/Lembaga, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sebagainya.
Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan 2019 ini dari awal hingga akhir, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai ikhtiar sekaligus bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Komnas HAM kepada publik.
Ahmad Taufan Damanik
SEJARAH Komnas HAM
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada UU HAM, yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, keleng-
kapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Adapun tujuan Komnas HAM diatur di dalam Pasal 75 UU HAM, yaitu:
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami enam kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998- 2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022. Pada periode keanggotaan 2017-2022, pelaksanaan fungsi Komnas HAM
dilakukan oleh:
Subkomisi Pemajuan HAM, yang terdiri atas fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi penyuluhan,
Subkomisi Penegakan HAM, yang terdiri atas fungsi pemantauan/ penyelidikan dan fungsi mediasi.
TONGGAK SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
KEBANGKITAN NASIONAL, 20 MEI 1908, AWAL LAHIRNYA BERBAGAI PERGERAKAN KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK BEBAS DARI PENJAJAHAN
SUMPAH PEMUDA, 28 OKTOBER 1928. BANGSA INDONESIA MENYADARI HAKNYA SEBAGAI SATU BANGSA YANG BERTANAH AIR SATU DAN MENJUNJUNG SATU BAHASA PERSATUAN INDONESIA
KOMNAS HAM ADALAH LEMBAGA MANDIRIYANG KEDUDUKANNYA SETINGKAT DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA YANG BERFUNGSI UNTUK MELAKSANAKAN PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYULUHAN, PEMANTAUAN DAN MEDIASI HAKASASIMANUSIA
TAP MPRS NO. XIV/MPRS/1966 TENTANG PANITIA AD HOC UNTUK MENYIAPKAN DOKUMEN RANCANGAN PIAGAM HAM DAN HAK-HAK DASAR KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 PUNCAK PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESI DIIKUTI DENGAN PENETAPAN UUD 1945
KEPPRES NO 50/1993, TERBENTUKNYA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MENGUATNYA POSISI 1999 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENETAPAN UU No 39/1999
SEJARAH Komnas HAM
Kewenangan Komnas HAM
Kewenangan Komnas HAM diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4), Komnas HAM berwenang untuk:
1. Pengkajian dan penelitian:
a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; C. Penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;
d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
2. Penyuluhan:
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasimanusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
C. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Pemantauan:
Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyua. sunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
C. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Mediasi:
Perdamaian kedua belah pihak; a.
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
C. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di Pasal 18, Komnas HAM berwenang untuk:
1. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Kemudian di Pasal 19 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:
a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaranhak asasi manusia yang berat;
b) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
c) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
d) Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yangdianggap perlu;
f) Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
i.Pemeriksaan surat;
ii. Penggeledahan dan penyitaan;
iii. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
iv. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Pasal 8 ayat (1), Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian di ayat (2) dijelaskan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
C. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat xi
Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.
Periode 2017-2022
KOMNAS HAM
Komposisi Pimpinan 2017-2020
Ketua
Wakil Ketua Internal
Wakil Ketua Eksternal
Subkomisi Pemajuan HAM
Komisioner Pengkajian dan Penelitian
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Subkomisi Penegakan HAM
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan
: Ahmad Taufan Damanik
Komisioner Mediasi
: Hairansyah
: Sandrayati Moniaga
: Mohammad Choirul Anam
: Beka Ulung Hapsara
: Amiruddin
: Munafrizal Manan
DAFTAR ISI
xiii
SEKAPUR SIRIH KETUA KOMNAS HAM IV SEJARAH KOMNAS HAM VI KOMNAS HAM PERIODE 2017-2022 XII DAFTAR ISI XIII DAFTAR TABEL XIV DAFTAR DIAGRAM XV DAFTAR GAMBAR XVII BAGIAN SATU SITUASI HAK ASASI MANUSIA, ISU STRATEGIS DAN CAPAIANNYA 1.1 SITUASI HAK ASASI MANUSIA 2019 2 1.2 ISU STRATEGIS & CAPAIANNYA 7 BAGIAN DUA PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM 2.1 SUBKOMISI PEMAJUAN HAM 20 2.2 SUBKOMISI PENEGAKAN HAM 40 BAGIAN TIGA PENYELIDIKAN PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PENANGANAN PERISTIWA/ISU AKTUAL 3.1 PENYELIDIKAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT 64 65 3.2 TIM BENTUKAN SIDANG PARIPURNA BAGIAN EMPAT MEMBANGUN LEMBAGA YANG KREDIBEL 4.1 BIRO UMUM 98 106 4.2 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJASAMA BAGIAN LIMA PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM DI DAERAH 5.1 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH 128 5.2 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SUMATERA BARAT 130 5.3 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT 132 5.4 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SULAWESI TENGAH 135 5.5 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN MALUKU 137 5.6 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN PAPUA 139 BAGIAN ENAM PENUTUP 144 KALEIDOSKOP 2019 148
DAFTAR TABEL
8 TABEL 1.2 PERISTIWA DENGAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT 11 TABEL 2.1 KLASIFIKASI/TEMA HAK 42 TABEL 2.2 WILAYAH DILAKUKAN PRAMEDIASI 52 TABEL 2.3 HASIL PRAMEDIASI 53 TABEL 2.4 HASIL MEDIASI 55 TABEL 2.5 KEGIATAN PASCAMEDIASI 55 TABEL 4.1 NILAI EVALUASI PELAKSANAAN RB TAHUN 2015-2019 98 TABEL 4.2 KUALIFIKASI FORMASI CPNS YANG DIUSULKAN PADA 2019 102 TABEL 4.3 JENIS ASET 104 TABEL 4.4 BMN BERDASARKANJENISNYA 105 TABEL 4.5 NILAI AKUNTABILITAS TAHUN 2019 107 TABEL 4.6 DAFTAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN 2019 110 TABEL 4.7 KONFERENSI PERS DAN DISKUSI MEDIA PADA 2019 121 TABEL 5.1 PENANGANAN KASUS 129 TABEL 5.2 PENANGANAN KASUS DI KOMNAS HAM RI PERWAKILAN SULTENG 136 TABEL 5.3 PEMANTAUAN DAN MEDIASI OLEH KOMNAS HAM RI PERWAKILAN SULTENG 136 TABEL 5.4 PENANGANAN KASUS OLEH KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA 140
DAFTAR DIAGRAM
DIAGRAM 1.1 SEBARAN WILAYAH INTOLERANSI DAN EKTRIMISME DENGAN KEKERASAN (2019) 13 DIAGRAM 1.2 PELAKU/AKTOR KASUS INTOLERANSI DAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN 13 PENUNTASAN KASUS HAM MASA LALU DIAGRAM 2.1 26 DIAGRAM 2.2 KASUS HAM MASA LALU - PERLU DITUNTASKAN 26 DIAGRAM 2.3 KEYAKINAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI - MA'RUF 26 DIAGRAM 2.4 HAMBATAN TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF 27 DIAGRAM 2.5 MEKANISME PENYELESAIAN KASUS HAM MASA LALU 27 DIAGRAM 2.6 HARAPAN TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF 28 DIAGRAM 2.7 AWARENESS TERHADAP LEMBAGA KOMNAS HAM 29 DIAGRAM 2.8 PERAN LEMBAGA KOMNAS HAM 29 DIAGRAM 2.9 TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KOMNAS HAM 29 DIAGRAM 2.10 JUMLAH PENERIMAAN BERKAS PENGADUAN PERIODE 2015-2019 41 DIAGRAM 2.11 SEBARAN WILAYAH PENGADUAN 43 DIAGRAM 2.12 KATEGORI KORBAN 44 DIAGRAM 2.13 KATEGORI PIHAK YANG DIADUKAN 44 44 DIAGRAM 2.14 DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG TERBANYAK DIADUKAN DIAGRAM 2.15 PENGADUAN BERDASARKAN JENIS HAK YANG DILANGGAR 46 DIAGRAM 2.16 PIHAK YANG DIADUKAN 46 DIAGRAM 2.17 KATEGORI KASUS YANG DITANGANI 50 DIAGRAM 2.18 ISU KASUS YANG DITANGANI 51 DIAGRAM 2.19 KATEGORI PIHAK YANG DIADUKAN 51 DIAGRAM 2.20 ISU KASUS YANG DILAKUKAN PRAMEDIASI 53 DIAGRAM 2.21 ISU KASUS YANG DIMEDIASI 54 PIHAK TERADU YANG MENGIKUTI MEDIASI 54 DIAGRAM 2.22 DIAGRAM 4.1 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA 100 DIAGRAM 4.2 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN 100 DIAGRAM 4.3 NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019 107 DIAGRAM 4.4 TOPIK PEMBERITAAN TENTANG KOMNAS HAM 123 DIAGRAM 4.5 PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN RELASI MEDIA DENGAN JUMLAH PEMBERITAAN KOMNAS HAM PERIODE TRIMESTER AKHIR 2019 124 DIAGRAM 5.1 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH 128 DIAGRAM 5.2 PIHAK TERADU DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH 129 DIAGRAM 5.3 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SUMATERA BARAT 130 DIAGRAM 5.4 PIHAK TERADU DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SUMATERA BARAT 131 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM DIAGRAM 5.5 PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT 132 DIAGRAM 5.6 PIHAK TERADU DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT 133
DIAGRAM 5.7 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SULAWESI TENGAH 135 DIAGRAM 5.8 PIHAK TERADU DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SULAWESI TENGAH 135 DIAGRAM 5.9 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM 137 PERWAKILAN MALUKU DIAGRAM 5.10 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN MALUKU 137 DIAGRAM 5.11 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN PAPUA 139 DIAGRAM 5.12 PIHAK TERADU DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN PAPUA 140
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 PERTEMUAN KOMNAS HAM RI DENGAN TGPF POLRI YANG DIPIMPIN IRWASUM KOMJEN POL MOECHGIYARTO DI KANTOR 2 GAMBAR 1.2 KETUA KOMNAS HAM RI AHMAD TAUFAN DAMANIK DAN KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA DISERTAI KEPALA KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM RI PAPUA FRITS BERNARD RAMANDEYMENYAKSIKAN BANGUNANYANGTERBAKARAKIBAT KERUSUHAN DI WAMENA, PAPUA 3 GAMBAR 1.3 WAKIL KETUA KOMNAS HAM RI HAIRANSYAH MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PERISTIWA 24-30 SEPTEMBER 2019 DI KANTOR KOMNAS HAMRI, 11 OKTOBER 2019 5 GAMBAR 1.4 SELURUH KOMISIONER KOMNAS HAM RI BERSAMA WAKIL PRESIDEN RI KH. MA'RUF AMIN DALAM PERINGATAN HARIHAM 2019 DI KANTOR KOMNAS HAM RI, 9 DESEMBER 2019 6 GAMBAR 1.5 TIPOLOGI SEBARAN WILAYAH KONFLIK AGRARIA 7 GAMBAR 1.6 8 GAMBAR 1.7 PERTEMUAN KOMNAS HAM RI DENGAN MENTERI ATR/KEPALA BPN RI SOFYAN DJALIL PADA 25 NOVEMBER 2019 9 GAMBAR 1.8 KONSULTASINASIONAL"PENYELESAIAN KONFLIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL MELALUI FUNGSI MEDIASI HAM" YANG DIADAKAN DIJAKARTA. PADA 31 OKTOBER 2019 10 GAMBAR 1.9 PERTEMUAN KOMNAS HAM RI DENGAN MENKO POLHUKAM MAHFUD MD DI KANTOR MENKO POLHUKAM DIJAKARTA PADA 25 NOVEMBER 2019 12 GAMBAR 1.10 PERTEMUAN KOMNAS HAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI D.I YOGYAKARTA. PERTEMUAN TERSEBUT DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI D.I YOGAYAKARTA, DAN DIHADIRI OLEH ASISTEN IBIDANG PEMPROV DIYOGYAKARTA. DINAS PTR DIY, BIRO ADM. PEMPROV DIY 15 GAMBAR 2.1 KETUA KOMNAS HAM RIAHMAD TAUFAN DAMANIK DAN WAKIL KETUA EKSTERNAL KOMNAS HAM RI SANDRAYATI MONIAGA MENGHADIRI GANHRI ANNUAL MEETING YANG BERTEMPAT DI JENEWA SWISS PADA 22-24 OKTOBER 2019 20 GAMBAR 2.2 KONSULTASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SNP HAM 21 GAMBAR 2.3 KONSULTASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SNP TENTANG KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI 22 GAMBAR 2.4 KOMISIONER KOMNAS HAM RIM. CHOIRULANAM BERSAMA WALIKOTA BOGOR BIMA ARYA MEMBAHAS SNP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 23 GAMBAR 2.5 LOKAKARYA SNP KBB & PEMBAHASAN PERMASALAHAN INTOLERANSI BERAGAMA DENGAN WALIKOTA BOGOR BIMA ARYA 24 GAMBAR 2.6 WILAYAH PENELITIAN 25 GAMBAR 2.7 WILAYAH PENELITIAN 28
GAMBAR 2.8 DISKUSI PEMBAHASAN DRAF TOLAK UKUR KEPATUHAN REKOMENDASI KOMNAS HAM RI DI KANTOR KOMNAS HAM RI 31 GAMBAR 2.9 PENANDATANGANAN MOU PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAM 2019 DIJAKARTA 32 GAMBAR 2.10 PEMBACAAN DEKLARASI FESTIVAL HAM 2019 DIJEMBER 33 GAMBAR 2.11 WAKIL PRESIDEN RI KH. MA'RUF AMIN MENGHADIRI PERINGATAN HARI HAM DI KANTOR KOMNAS HAM RI PADA 9 DESEMBER 2019 34 GAMBAR 2.12 KAMPANYE HARI HAM DI STASIUN MRT JAKARTA 35 GAMBAR 2.13 SUASANA FESTIVAL HAM 2019 DI JEMBER 36 GAMBAR 2.14 DISKUSI TENTANG SRHAM DENGAN JAJARAN PENGAJAR UHAMKAJAKARTA 37 GAMBAR 2.15 FORUM KOTA HAM SEDUNIA DI GWANGJU KORSEL 38 GAMBAR 2.16 PELATIHAN HAM UNTUK KEPOLISIAN 39 GAMBAR 2.17 PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM 42 GAMBAR 2.18 PEMBAHASAN KASUS ANTARA KOMNAS HAM DENGAN 47 AJARAN POLDA SULTRA GAMBAR 2.19 KETUA KOMNAS HAM RI AHMAD TAUFAN DAMANIK MELAKUKAN PEMANTAUAN LAPANGAN TERKAIT KASUS KONFLIK PERTAMBANGAN DI PULAU WAWONII, KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA 48 GAMBAR 2.20 PRAMEDIASI KASUS HAK ATAS TANAH DI TAPANULI SELATAN 53 GAMBAR 2.21 KESEPAKATAN MEDIASI KASUS HAK ATAS KETENAGAKERJAAN 56 WAPRES RI KE 10 DAN 12, HM JUSUF KALLA, MENYAMPAIKAN GAMBAR 2.22 57 PIDATO DALAM SEMILOKA MEDIASI HAM GAMBAR 2.23 PARA NARASUMBER DALAM SEMILOKA 20 TAHUN MEDIASI HAM 58 GAMBAR 2.24 KOMISIONER MUINAFRIZAL MANAN DALAM KONSULTASI NASIONAL MEDIASI HAM DIJAKARTA PADA 31 OKTOBER 2019 58 GAMBAR 2.25 JEJARING MEDIASI HAM DENGAN PEMKOT BEKASI 59 GAMBAR 2.26 KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS MEDIASI HAM 60 GAMBAR 3.1 DISKUSI PUBLIK TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT KERJA SAMA KOMNAS HAM RI DENGAN PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSAKO) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS. PADA 13 NOPEMBER 2019 DI PADANG 64 GAMBAR 3.2 DISKUSI AHLI TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT KERJA SAMA KOMNAS HAM DENGAN UNIVERSITAS TADULAKO PALU. PADA 18 JULI 2019 65 GAMBAR 3.3 DISKUSIAHLITENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT KERJA SAMA KOMNAS HAM DENGAN 66 UNIVERSITAS GAJAH MADA, PADA 23 MEI 2019 GAMBAR 3.4 PENYAMPAIAN ASPIRASIMASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KASUS DI NDUGA PAPUA DI KANTOR KOMNAS HAM RI 67 GAMBAR 3.5 KETUA KOMNAS HAM RI AHMAD TAUFAN DAMANIK BERSAMA WAKIL KETUA INTERNAL HAIRANSYAH DAN KOORDINATOR SUBKOMISI PENEGAKAN HAM AMIRUDDIN SEDANG MEWAWANCARAI KORBAN LUKA AKIBAT BENTROKAN UNJUK RASA, SAAT MENGUNJUNGI SALAH SATU RUMAH SAKIT DIJAKARTA PADA 22 MEI 2019 69
GAMBAR 3.6 KETUA KOMNAS HAM, AHMAD TAUFAN DAMANIK BERSAMA TIM OTK SAAT TERJADINYA UNJUK RASA 22 MEI 2019 70 GAMBAR 3.7 TPF KOMNAS HAM RI SEDANG MEMINTAI KETERANGAN POLRES METRO JAKARTA PUSAT 71 GAMBAR 3.8 TIM KOMNAS HAM RI SEDANG MEMINTAI KETERANGAN POLDA SULTRA 72 GAMBAR 3.9 WAKIL KETUA KOMNAS HAM, SANDRAYATI MONIAGA DAN HAIRANSYAH, SEUSAI MELAKUKAN PEMANTAUAN DI POLDA METRO JAYA 73 GAMBAR 3.10 DIALOG PERWAKILAN PASANGAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DI KANTOR KOMNAS HAM RI 74 GAMBAR 3.11 KOMNAS HAM RI MENINJAU DAMPAK BEKAS GALIAN TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR BERSAMA KELUARGA KORBAN 80 GAMBAR 3.12 KETUA KOMNAS HAM RI AHMAD TAUFAN DAMANIK DAN KOORDINATOR SUBKOM PEMAJUAN HAM BEKA ULUNG HAPSARA MEMBAHAS PERMASALAHAN PAPUA DENGAN GUBERNUR PAPUA 83 LUKAS ENEMBE GAMBAR 3.13 PERTEMUAN MEMBAHAS PERMASALAHAN PAPUAANTARA KOORDINATOR SUBKOM PENEGAKAN HAM AMIRUDDIN DAN KOORDINATOR SUBKOM PEMAJUAN HAM BEKA ULUNG HAPSARA DENGAN KAPOLDA PAPUA DI MAPOLDA PAPUA 84 GAMBAR 3.14 KETUA KOMNAS HAM RI AHMAD TAUFAN DAMANIK DAN WAKIL KETUA KOMNAS HAM RI SANDRAYATI MONIAGA MENERIMA KUNJUNGAN DUBES UNI EROPA VINCENT PIKET DIANTARANYA MEMBAHAS ISU BISNIS 85 GAMBAR 3.15 KEGIATAN TIM PEMBELA HAM DALAM SEBUAH DISKUSI DI KANTOR KOMNAS HAM RI 89 GAMBAR 3.16 PELATIHAN SDGS DAN HAM DENGAN NARASUMBER SILLE STIEDSEN DARI DIHR 91 GAMBAR 4.1 SESJEN KOMNAS HAM TASDIYANTO DENGAN TIM PENILAI REFORMASI BIROKRASI KEMENPAN RB 99 SEREMONI PENERIMAAN PREDIKAT WTP OLEH BPK RI GAMBAR 4.2 101 GAMBAR 4.3 CPNS 2019 SEDANG MENGIKUTI ORIENTASI 103 GAMBAR 4.4 SESJEN KOMNAS HAM RI DAN PARA KEPALA BIRO DENGAN TIM BPKP 109 GAMBAR 4.5 WAKIL KETUA KOMNAS HAM RI SANDRA MONIAGA DALAM SEBUAH ACARA NPM DENGAN PERWAKILAN OMBUDSMAN RI, LPSK RI, KOMNAS PEREMPUAN DAN KPAI 112 GAMBAR 4.6 SALAH SATU KEGIATAN KONFERENSI PERS DI MEDIA CENTRE 123 GAMBAR 5.1 PEMANTAUAN PEMILU DI ACEH UTARA 130 GAMBAR 5.2 PEMANTAUAN KASUS DI WILAYAH SUMBAR 132 GAMBAR 5.3 PEMANTAUAN KASUS DI WILAYAH KALBAR 134 GAMBAR 5.4 KEGIATAN PENANGANAN KASUS DENGAN POLDA SULTENG 138 GAMBAR 5.5 KEGIATAN PENYULUHAN HAM DI MALUKU 139 GAMBAR 5.6 KEPALA KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA FRITZ RAMANDAY DAN GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE 141 DALAM KEGIATAN BERSAMA DI JAYAPURA, PAPUA
BAGIAN 1
SITUASI HAK ASASI MANUSIA 2019, ISU STRATEGIS DAN CAPAIANNYA
KOMNAS HAM
Gambar 1.1 Pertemuan Komnas HAM RI dengan TGPF Polri yang dipimpin Irwasum Komjen Pol Moechgiyarto di kantor Komnas HAM RI pada 11 Juni 2019
1.1 SITUASI HAK ASASI MANUSIA 2019
Tahun 2019 disebut sebagai tahun politik. Hal ini karena pada 2019, tepatnya pada 17 April, untuk pertama kalinya diadakan pemilihan umum secara serentak, baik untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) di provinsi dan kabupaten/kota.
Sebagai manifestasi dari demokrasi yang dilandasi oleh prinsip penghormatan dan pemenuhan hak politik setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, perhelatan pemilu serentak disambut dengan meriah. Bukan hanya karena untuk kali pertama diadakan pemilu serentak - akan tetapi juga menjadi "uji coba" bagi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk terbesar keempat di dunia - dalam terus memajukan kehidupan demokrasi sebagai perwujudan penghormatan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik yang mekar sejak Reformasi 1998.
Namun demikian, perhelatan pemilu serentak yang pada umumnya berjalan dengan baik, juga timbul ekses bagi HAM. Bukan hanya karena untuk pertama kalinya secara serentak setiap warga negara memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Tk. I/II yang cukup menyita waktu dan biaya yang sangat besar, namun juga diwarnai oleh ekses sosial dan politik yang cukup besar. Pemilu serentak 2019 menghabiskan biaya Rp24,8 triliun, jauh lebih besar dari Pemilu 2009 (Rp8,5 triliun) dan Pemilu 2014 (Rp16 triliun).
Jauh sebelum Pemilu Serentak 2019 digelar, suasana kebangsaan diliputi oleh kontestasi "panas" dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, berikut para pendukungnya. Kontestasi yang menimbulkan tensi dan berkembangnya berbagai bentuk ujaran kebencian khususnya melalui media sosial, menjadi "warna" dalam dinamika sosial politik pada 2019. Disamping itu, berita bohong atau hoaks juga bereliweran di berbagai media, baik media sosial maupun media online, sehingga menimbulkan kepanikan dan suasana yang tidak nyaman serta kondusif bagi pelaksanaan HAM.
Dalam momentum pemilu serentak tersebut, Komnas HAM RI mendapatkan laporan bahwa sebanyak 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 orang diantaranya jatuh sakit. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komnas HAM RI melalui Sidang Paripurna membentuk Tim untuk melakukan pemantauan berdasarkan mandat UU HAM. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM RI, banyaknya petugas yang meninggal dan sakit karena kelelahan dan kondisi kesehatan yang kurang memadai karena harus bekerja maraton dari pagi hingga pagi bahkan siang hari pada hari berikutnya, tanpa jeda. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM RI, belum terdapat indikasi adanya kejanggalan dari sisi pidana dalam peristiwa meninggalnya para petugas KPPS itu. Oleh karenanya, Komnas HAM RI meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang berimbas terhadap dampak kematian dan sakit bagi penyelenggara terutama KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan, baik aspek regulasi persyaratan mengenai rekrutmen, usia, beban kerja, jaminan kesehatan (asuransi), kelayakan honor, dan logistik kepemiluan.
Masih terkait dengan dinamika Pilpres 2019, pada 20 Mei 2019, setelah Komisi Pemilihan
Gambar 1.2
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Beka Ulung Hapsara disertai Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Papua Frits Bernard Ramandey menyaksikan bangunan yang terbakar akibat kerusuhan di Wamena, Papua
Umum (KPU) RI mengumumkan pasangan Joko Widodo - KH. Ma'rif Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, muncul kekecewaan dari pihak tertentu yang berujung pada peristiwa kekerasan pada 21, 22, dan 23 Mei 2019 di wilayah DKI Jakarta dan Pontianak, Kalimantan Barat. Atas kejadian itu, Komnas HAM RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Peristiwa 21-23 Mei 2019.
Berdasarkan temuan TPF Komnas HAM RI. peristiwa 21-23 Mei 2019 adalah fenomena kekerasan yang dilatarbelakangi oleh momentum politik khususnya pilpres, yang telah dirancang jauh-jauh hari oleh pihak tertentu untuk membuat kekacauan dan instabilitas sosial politik. Hal ini ditunjukkan dari ajakan untuk mengikuti aksi pada 22 Mei 2019 oleh pihak-pihak tertentu dan mobilisasi massa dari berbagai wilayah dan daerah. Kekerasan yang terjadi dalam Peristiwa 21-23 Mei 2019, tidak terlepas dari peristiwa yang tengah disidik oleh Polri yaitu dugaan makar dan kepemilikan senjata ilegal oleh kelompok tertentu, yang diduga kuat adalah rangkaian peristiwa yang saling terkait dan berhubungan. Peristiwa 21-23 Mei 2019 telah menjadi “noda" dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia karena cara-cara kekerasan dipakai sebagai jalan untuk menyatakan ketidakpuasan kepada pemerintah dan aspirasi politik. Dalam peristiwa itu, telah jatuh 10 (sepuluh) korban jiwa, penangkapan dan penahanan atas 465 (empat ratus enam puluh lima) orang dimana 74 (tujuhpuluh empat) diantaranya adalah anak-anak, dugaan tindakan kekerasan yang menimpa ratusan orang baik dari pihak masyarakat maupun kepolisian serta adanya informasi hilangnya 32 (tiga puluh dua) orang yang terlibat dalam demonstrasi. Berdasarkan temuan TPF 21-23 Mei 2019. peristiwa tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, namun sudah direncanakan jauh hari sebelumnya, dengan indikasinya diantaranya massa yang bergabung dalam aksi tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Terkait dengan sepuluhwarga sipilyangmeninggal dunia, Komnas HAM menyimpulkan bahwa
hal itu diduga telah didesain dan direncanakan, dilihat dari pola kematian korban dan luka tembak yang dialami korban yang hanya bisa dilakukan oleh pelaku yang terlatih dan profesional. Empat dari 10 orang yang meninggal dunia, adalah anak-anak, sehingga patut diduga ada upaya sistematis menjadikan anak-anak sebagai korban dan sasaran kekerasan, dengan tujuan tertentu. Komnas HAM RI menduga, bahwa para pelaku penembakan memanfaatkan situasi saat anggota Polri yang terpancing emosinya ketika pada 21 Mei 2019, Asrama Polri di Petamburan diserang dan dibakar oleh massa yang terorganisir. Komnas HAM RI meminta Polri mengusut tuntas pelaku utama peristiwa tersebut terutama yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia.
Pada 16 Agustus 2019, terjadi tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di wisma Papua di Surabaya, yang diduga dipicu oleh rusaknya bendera merah putih yang tergeletak di depan wisma yang dihuni oleh 46 orang mahasiswa asal Papua itu. Hal tersebut memicu kemarahan massa yang berkumpul di depan wisma dan meminta kepada para mahasiswa Papua untuk keluar, sambil mengeluarkan umpatan dan hujatan bernada rasisme. Kejadian rasisme di Surabaya itu - dimana pelaku rasisme telah diproses hukum - memicu terjadinya gelombang protes di berbagai wilayah di tanah Papua.
Peristiwa rasial di Surabaya merembet di Papua. Di Wamena, pada 24 September 2019, terjadi kerusuhan massa yang berdimensi rasial, dimana terjadi persekusi dan pengusiran terhadap warga non-Papua. Hal ini berkibat pada tewasnya 30 orang, ratusan rumah/tempat usaha terbakar, ratusan kendaraan bermotor rusak, dan eksodusnya ribuan warga keluar dari Wamena. Selain di Wamena, kerusuhan juga terjadi di Kota Jayapura dan Manokwari, sebagai respons atas terjadinya tindakan rasis pada mahasiswa asal Papua di Surabaya.
Sebulan kemudian, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diakhir perio-
KOMISINASIONALHAKASASIMANUSIA RUANGPENGADUAN
Gambar 1.3
Wakil Ketua Komnas HAM Rl Hairansyah menerima pengaduan masyarakat terkait peristiwa 24-30 September 2019 di kantor Komnas HAMRI, 11 Oktober 2019
de jabatan 2014-2019 untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta rencana pengesahan RUU KUHP, Pertanahan, Minerba, Tenaga Kerja, dan Pemasyarakatan, menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat. Puncaknya, terjadi gelombang aksi unjuk rasa pada 24-30 September 2019 yang dilakukan sejumlah simpul mahasiswa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga meluas ke berbagai daerah lainnya di Indonesia termasuk di Kendari dan Yogyakarta, dalam rangka penyampaian pendapat/aspirasi.
Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran HAM dalam penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar dalam rentang waktu 24-30 September 2019 di sejumlah daerah di Indonesia. Komnas HAM RI menemukan sejumlah data, informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM, diantaranya tindakan penangkapan sewenang-wenang, tindak kekerasan yang berlebih saat dilakukannya upaya paksa, peng abaian terhadap hak para terduga/tersangka, hilangnya hak untuk hidup, hak atas kesehatan
hingga penyalah gunaan senjata api. Tercatat, 5 (lima) orang dinyatakan meninggal dunia, yaitu 3 (tiga) orang di Jakarta dan 2 (dua) lainnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Penyebab kematian atas 4 (empat) dari 5 (lima) orang tersebut hingga saat ini belum jelas dan belum ada informasi tindak lanjut atas kematian tersebut, khususnya oleh pihak Polri. Selain itu, juga ditemukan adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami sejumlah korban, termasuk dugaan kuat terlibatnya oknum polisi dalam serangkaian aksi kekerasan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa pada saat pembubaran massa demonstran.
Selain situasi HAM yang berdimensi hak-hak sipil dan politik tersebut di atas, kondisi pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya juga masih jauh dari kondisi yang kondusif. Berdasarkan data Komnas HAM RI, dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 30% kasus teridentifikasi sebagai kasus/konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Konflik berdimensi agraria tersebut tidak lepas diantaranya dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, yang notebene memberikan keutamaan dan prioritas bagi proyek yang dikategorikan PSN, sehingga tidak sedikit diantaranya yang berimplikasi melanggar
HARI HAM SEDUNIA 2019 esem 2019 O TA TAN KOM
Gambar 1.3
Seluruh komisioner Komnas HAM RI bersama Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari HAM 2019 di kantor Komnas HAM RI, 9 Desember 2019
hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini tercermin dari dari data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM RI pada 2019, yaitu sebanyak 2.425 berkas terkait dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan, dari total 5.314 berkas pengaduan (51%). Sebagaimana menjadi prinsip HAM, yaitu universal, saling terkait, saling tergantung, dan tidak bisa saling dipisahkan, maka pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan berimplikasi pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik, pun sebaliknya. Dengan demikian, pola pendekatan dan mekanisme penanganan oleh Komnas HAM RI pun juga dilakukan secara integratif berdasarkan fungsi yang diatur dalam UU HAM.
Terkait dengan konflik agraria, di dalam 8 (delapan) butir Rekomendasi Komnas HAM RI yang disampaikan kepada Presiden RI melalui Wapres HM. Jusuf Kalla pada peringatan Hari HAM 11 Desember 2018, Komnas HAM mendorong Presiden supaya memastikan konsistensikonsep dan pelaksanaan program reforma agraria agar sesuai dengan TAP MPR Nomor IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU HAM, serta memastikan adanya mekanisme dalam penyelesaian konflik agraria yang langsung dikendalikan oleh
Presiden, bersifat komprehensif dan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.
Hal ini kembali ditegaskan Komnas HAM RI dalam peringatan Hari HAM Sedunia 2019 di gedung Komnas HAM pada 9 Desember 2019 dengan tema “20 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Refleksi dan Proyeksi", yang disampaikan kepada Wakil Presiden K.H.Ma'ruf Amin yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo, terkait dengan komitmen pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM. Pada kesempatan itu, Wapres Amin meminta agar Komnas HAM RI terus menjadi penyeimbang agar pemerintah memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, khususnya dalam penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM. Sedangkan berkenaan dengan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, Wapres Amin menegaskan bahwa pemerintah memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik demi perlindungan dan pemenuhan HAM yang menjadi amanat Konstitusi. Menurut Wapres Amin, tugas pemerintah menurut UU HAM tersebut adalah untuk memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM sekaligus juga terwujudnya kewajiban dasar dan tanggung jawab penghormatan HAM orang lain secara timbal balik, sehingga memerlukan dukungan dan kerjasama seluruh elemen bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Komnas HAM RI akan bahu-membahu menuntaskan komitmen kemanusiaan dan peradaban sebagaimana diamanatkan Konstitusi maupun standar HAM internasional. Komnas HAM RI akan terus mengingatkan pemerintah
akan pentingnya penuntasan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Komnas HAM RI bekerjasama dengan Litbang Harian Kompas pada 2019, terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Dalam survei dengan responden 1.200 orang di 34 provinsi tersebut, mayoritas responden sepakat bahwa agenda penuntasan pelanggaran HAMyangberat dimasalalu harus dituntaskan oleh pemerintah.
1.2 ISU STRATEGIS & CAPAIANNYA
1.2.1 Penanganan Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria
Konflik agraria dimaknai sebagai konflik dalam pembagian, peruntukan, dan pemilikan tanah. Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Komnas HAM, dugaan pelanggaran akibat konflik agraria menjadi salah satu persoalan yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM
Rl setiap tahun. Tipologi dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria, berdasarkan data aduan masyarakat yang diterima Komnas HAM sepanjang 2019, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
PAPUA BARAT LAMPUNG SUMBAR JAKARTA BANTEN JATENG AAR KALTENG SULTENG SUMUT JAMB SUMSEL JABAR JATIM KALSEL KALTIM SULSEL SULTRA APUA ACEH IAU IT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 BMN 2 2 0 2 0 8 0 6 4 1 0 3 1 0 2 0 0 0 33 INFRASTRUKTUR 3 0 0 2 6 3 0 2 0 0 23 20 22 PERKEBUNAN 4 4 0 830 1 4 4 020 0 142 30 30 05 PERTAMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0003 KEHUTANAN 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 LINGKUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 14 21 15 22 8
Gambar 1.5 Tipologi sebaran wilayah konflik agraria
Gambar di bawah ini menunjukkan sebaran konflik agraria pada 2019 yang tersebar di 22 provinsi, dimana Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah konflik agraria yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI, yakni 21 kasus. Sedangkan wilayah dengan kasus agra-
rianya yang kecil yang dilaporkan ke Komnas HAM adalah Provinsi Papua. Terkait sektor yang terkait dengan konflik agraria, meliputi perkebunan, kehutanan, Barang Milik Negara (BMN), infrastruktur, pertambangan, dan lingkungan.
(BUMN) PERKEBUNAN KEHUTANAN INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN BARANG MILIK NEGARA Penyerobotan lahan Penertiban aset; Polri, Pengadaan tanah un- Pencemaran & kerusakan •Pencaplokan/ prosedural penyerobotan/ peram- TNI, Pemda lingkungan pasan lahan Pengusiran Peyerobotan/Penguasaan Pengambilan/ pencaplo- Penyerobotan lahan gara- •Penggusuran Penggusuran lahan kan lahan, perintah pan masyarakat pengosongan lahan, peng- Pematokan batas wilayah Kriminalisasi masyarakat •Pemanfaatan lahan tidak Perintah pengosongan gusuran lokal sesuai perizinan/tanpa lahan dan/atau bangunan Perusakan situs adat/ secara paksa Permasalahan ganti rugi izin religi tidak ada sama sekali, Tumpang tindih lokasi Penggusuran dengan dan/ besaran/ nilai tidak sesuai HGU/perizinan/konsesi Buruknya pengelolaan keatau tanpa ganti rugi appraisal, dll tenagakerjaan, CSR & Pro Marjinalisasi/inklusi magram kemitraan •Pembatasan akses terhadap tempat tinggal syarakat lokal/aus/tem Pengabaian terhadap en- Eksekusi sewenang- Pemberian izin/Perpan wenang oleh pengadilan Hegan/PenalaanU/ Intimidasi & kriminalisasi Kriminalisasi •Penggunaan/ pelibatan aparat
Gambar 1.6 Tipologi sektor konflik agraria
Secara keseluruhan, konflik agraria pada 2019 berdasarkan sektor, dapat dirinci pada tabel 1.1. Adapun aktor yang terlibat dalam konflik agraria tersebut adalah masyarakat dengan korporasi swasta dan badan usaha milik negara, serta pemerintah, termasuk aparat keamanan. Timbulnya konflik agraria diantaranya adalah sebagai dampak dari pendekatan pembangunan pemerintah yang mengutamakan perluasan perkebunan dan pembangunan infrastruktur fisik yang mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, karena diantaranya merampas lahan masyarakat, tumpang tindih perizinan, penggusuran, dan kriminalisasi.
Penanganan atas dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria tersebut dilakukan oleh
fungsi penegakan HAM di Komnas HAM RI. Melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan, setiap bentuk pengaduan direspon secara adminisratif melalui klarifikasi dengan surat, maupun secara teknis dengan melakukan permintaan keterangan para pihak, pemantauan ke lapangan untuk mengumpulkan data, infomasi, dan fakta, serta pertemuan dengan para pemangku kewajiban untuk mendorong adanya penyelesaian, sebagaimana dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Komnas HAM RI juga membangun komunikasi dankomitmennegaramelaluiMenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI dan Kementerian BUMN untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi hampir di
Tabel 1.1 Konflik agraria berdasarkan sektor
| SEKTOR AGRARIA | JUMLAH KASUS |
| Perkebunan | 53 |
| Kehutanan | 6 |
| BMN | 36 |
| Infrastruktur | 41 |
| Pertambangan dan Lingkungan | 20 |
seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung pada saat pertemuan Ketua Komnas HAM RI dan sejumlah anggota Komnas HAM RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI pada 25 November 2019 di Kementerian ATR/BPN RI dan pertemuan dengan Menteri LHK beserta jajaran di Kementerian LHK pada 2 Desember 2020.
Pada 11 Desember 2019, diselenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah HAM" dengan menghadirkan Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri ATR/BPN dan Bupati Kulon Progo. Dalam kegiatan tersebut, selain masing-masing lembaga berbagi praktik, pengalaman, pendekatan, dan data terkait konflik agraria, juga membangun komitmen kelembagaan para pihak untuk mendorong penyelesaian konflik agraria secara lebih komprehensif.
Sedangkan melalui fungsi mediasi, pada 2019, ditangani 86 kasus dugaan pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari 86 kasus tersebut, sebanyak 32 diantaranya dilakukan penyelesaian melalui mediasi dengan mempertemukan para pihak, dimana 22 kasus diantaranya menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian dan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Sebagian, sebagaimana kewenangan yang diatur di Pasal 89 ayat (4) huruf a UU HAM. Atas kasus yang sudah mencapai kesepakatan, dinyatakan telah selesai dan ditutup penanganannya oleh Komnas HAM.
Selain penanganan dengan pendekatan kasus, pada 31 Oktober 2019, diselenggarakan "Konsultasi Nasional Penyelesian Sengketa HAM akibat Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol." Dalam kegiatan yang dihadiri oleh narasumber dari Mahkamah Agung, Kementerian
Gambar 1.7
Pertemuan Komnas HAM RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN RI Sofyan Djalil pada 25 November 2019
PUPR, Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Jasa Penilai (Appraisal), dan dihadiri oleh seratusan peserta dari unsur pemerintah, perusahaan, masyarakat terdampak, dan LSM, Komnas HAM RI mendorong adanya pola penyelesaian konflik agraria berbasis HAM melalui fungsi mediasi, sehingga pendekatannya lebih komprehensif, tidak lagi berbasis kasus.
Hal ini karena pokok persoalan dalam pembangunan infrastruktur terletak pada regulasinya, yaitu UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, sehingga harus diubah atau diperbaiki. Dalam kegiatan ini, para pihak yang bersengketa dipertemukan, dibuka forum dialog dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, dan mempertemukan harapan serta keinginan para pihak agar konflik segera berakhir. Output dari kegiatan ini adalah rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR.
Lebih lanjut, penanganan pelanggaran HAM dalam konflik agraria tidak hanya didekati dengan fungsipenegakan,tetapi juga dengan fungsipemajuan, baik pengkajian/penelitian dan penyuluhan. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan tata-kelola agraria yang masih berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, sehingga perlu upaya preventif. Pengkajian yang mendalam terhadap berbagai kebijakan tata kelola agraria yang berpotensi melanggar HAM perlu pula dilakukan Komnas HAM RI agar pendekatan yang digunakan benar-benar komprehensif. Hal ini salah satunya dengan membentuk tim kajian atas konflik agraria dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara. Hal ini didasari oleh fakta bahwa kebuntuan dalam upaya penyelesaian konflik agraria karena terbentur regulasi terkait aset negara yang sudah terdaftar sebagai BMN, padahal secara faktual, tanah yang diklaim sebagai aset negara tersebut telah dikuasai oleh masyarakat secara bertahun-tahun dan turun temurun. Bahkan, tidak sedikit kasus yang ditangani Komnas HAM RI, sudah ada putusan
pengadilan yang telah berkekuat hukum tetap, akan tetapi tidak bisa dieksekusi dengan alasan prosedur pelepasan aset BMN yang berbelit. Selain itu, juga dibentuk tim pengkajian atas berbagai pelanggaran HAM akibat pembangunan infrastruktur dalam bingkai Proyek Strategis Nasional. Dalam hasil kajiannya, direkomendasikan perlunya penguatan dan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan proyek infrastruktur diantaranya dengan identifikasi subyek dan dampak yang ditimbulkan, mekanisme pemulihan hak yang efektif, dan memastikan kemanfaatan infrastuktur bagi masyarakat.
Dalam mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria, peran Komnas HAM RI dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agaria tidak semata-mata untuk mendorong penyelesaian kasusnya melalui kegiatan pemajuan dan penegakan HAM, akan tetapi mendorong terwujudnya penyelesaian yang bermanfaat bagi pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan HAM sebagai perwujudan tujuan dari pembentukan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Gambar 1.8
Konsultasi Nasional *Penyelesaian Konflik Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol melalui Fungsi Mediasi HAM" yang diadakan di Jakarta, pada 31 Oktober 2019
Dalam penyelesaian konflik agraria berbasis HAM, Komnas HAM RI merekomendasikan: (1) harmonisasi kebijakan dan regulasi ijin dan konsesi lintas sektoral berbasis HAM, (2) mengecek ulang skema kepatuhan prinsip HAM dalam kebijakan percepatan infrastruk-
tur dan investasi, (3) koreksi kebijakan dan regulasi penanganan konflik dengan penggunaan kekuatan Polri/TNI, dan (4) moratorium ijin dan konsesi di wilayah yang dengan indeks konflik dan pelanggaran HAM yang tinggi.
1.2.2 Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu
Sampai 2019, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas 14 (empat belas) peristiwa yang diduga pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan UU tentang Pengadilan HAM, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.2.
Dari 14 peristiwa tersebut, terdapat tiga peristiwa yang telah diputus di pengadilan, yaitu Peristiwa Timor-Timur 1999, Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Peristiwa Abepura 2000. Secara mandat menurut UU Pengadilan HAM, Komnas HAM RI telah selesai melaksanakan kewajibannya selaku penyelidik, meskipun putusan pengadilan HAM atas ketiga peristiwa kasus tersebut dinilai tidak memenuhi hak atas keadilan.
Sedangkan untuk 11 kasus lainnya, sampai saat inimasih belum ditindaklanjutisepenuhnyaoleh Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM. Pada 2018, Kejaksaan Agung mengembalikan 9 (sembilan) berkas hasil penyelidikan yang disertai petunjuk kepada Komnas HAM RI, yaitu: (1) Peristiwa 1965-1966; (2) Peristiwa Talangsari, Lampung 1998; (3) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; (4) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; (5) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; (6) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997- 1998; (7) Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh; (8) Peristiwa Wasior Wamena; dan (9) Peristiwa Simpang KAA 3 Mei 1999.
Tabel 1.2 Peristiwa dengan pelanggaran HAM yang berat
| NO. | NAMA PERISTIWA | WILAYAH/PROVINSI |
| 1 | Peristiwa Timor-Timur 1999 | Timor Timur |
| 2 | Peristiwa Tanjung Priok 1984 | DKI Jakarta |
| 3 | Peristiwa Abepura 2000 | Papua |
| 4 | Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi Il 1998 | DKI Jakarta |
| 5 | Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 | Lintas Provinsi |
| 6 | Peristiwa Wasior 2000-2001 dan Wamena 2003 | Papua - Papua Barat |
| 7 | Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1998 | Lintas Provinsi |
| 8 | Peristiwa Talangsari 1989 | Lampung |
| 9 | Peristiwa 1965-1966 | Lintas Provinsi |
| 10 | Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 | Lintas Provinsi |
| 11 | Peristiwa Simpang KA | Aceh |
| 12 | Peristiwa Jambu Keupok | Aceh |
| 13 | Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 | Jawa Barat/Jawa Timur |
| 14 | Peristiwa Rumoh Geudong 1989 | Aceh |
Pada 26 November 2019, Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 yang disertai petunjuk kepada Komnas HAM RI. Selanjutnya, pada 27 Desember 2019, Komnas HAM RI mengembalikan kembali berkas-berkas dimaksud kepada Jaksa Agung Rl dan memberikan jawaban atas petunjuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.
Proses pengiriman yang direspon dengan pengembalian berkas ini terjadi diantaranya karena masih adanya perbedaan pendapat antara dua lembaga yang memiliki peran dan kewenangan strategis menurut UU Pengadilan HAM. Komnas HAM RI di satu pihak berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukannya sudah memadai atau lengkap untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Jaksa Agung, sedangkan Jaksa Agung berpendapat bahwa Komnas HAM selaku penyelidik belum memenuhi petunjuk Jaksa Agung.
Dalam peringatan Hari HAM 2018 dan ditegaskan lagi pada Hari HAM 2019, Komnas HAM RI telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Rl untuk memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan berkas penyelidikan yang
telah diselesaikan oleh Komnas HAM RI dan Presiden dapat menggunakan ketentuan Pasal 47 UU Pengadilan HAM tentang penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau perppu. Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat erat masa lalu, maka menurut Komnas HAM RI, Presiden dapat mengeluarkan Perppu tentang KKR.
Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dan perkembangan positif atas berkas-berkas kasus tersebut dari Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud MD, yang diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, telah menginiasiasi koordinasi antara Komnas HAM RI dan Jaksa Agung melalui pertemuan yang diadakan di kantor Menkopolhukam pada 13 Desember 2019. Di dalam pertemuan tersebut, para pihak sepakat untuk membahas lagi satu per satu kasus yang diduga pelanggaran HAM yang berat, untuk menentukan mana kasus yang bisa diproses secara yudisial menurut UU Pengadilan HAM, atau dengan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau non-yudisial.
Gambar 1.9
Pertemuan Komnas HAM RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Menko Polhukam di Jakarta pada 25 November 2019
Selain melalui cara-cara atau pendekatan formal, Komnas HAM RI melalui Tim Pelanggaran HAM yang Berat, juga mengoptimalkan kewenangannya yaitu dengan menerbitkan Surat Keterangan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat sebagai syarat mendapatkan bantuan dan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Pada 2019, Komnas HAM RI telah menerbitkan surat keterangan terhadap 401
orang korban, yang sebagian besar berada di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta. Lebih lanjut, Tim dimaksud juga melakukan serangkaian kegiatan seminar dan lokakarya publik bekerjasama dengan berbagai universitas untuk memobilisasi dukungan publik dan akademisi dalam mengakselerasi percepatan proses penyelesaian kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM yang berat tersebut.
1.2.3 Penanganan Intoleransi, Radikalisme. dan Ekstrimisme dengan Kekerasan
Persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan berkelindan dengan memburuknya toleransi dan penghormatan atas kebebasan bergama dan berkeyakinan selama beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2019, terkait dengan isu intoleransi ini, Kom-
nas HAM RI telah melakukan verifikasi data sebanyak 37 kasus yang terdiri dari 28 kasus aduan yang diterima Komnas HAM dan 9 kasus dari media yang menjadi perhatian publik yang tersebar di beberapa wilayah, dengan klasifikasi sebagai berikut:
Diagram 1.1 Sebaran Wilayah Intoleransi dan Ektrimisme dengan Kekerasan (2019) SEBARAN KASUS INTOLERANSI DAN EKSTRIMISME
NTT 1 Kalimantan Utara Kalimantan Barat Jawa Timur 3 1 DI Yogyakarta 10 Jawa Tengah 15 Jawa Barat DKI Jakarta Jambi Kep. Riau 2 Sumatera Utara
Berdasarkan sebaran wilayah terjadinya (locus), intoleransi dan ekstrimisme dominan di wilayah barat Indonesia, dimana Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah tertinggi dengan 15 kasus intoleransi dan ekstrimisme pada 2019. Sedangkan berdasarkan aktor/pelaku intoleransi dan ekstrimisme, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:
Diagram 1.2 Pelaku/Aktor Kasus Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan PELAKU INTOLERANSI DAN EKSTRIMISME
Pemerintahan Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Pendidikan Organisasi Masyarakat Warga/Masyarakat Sekitar Individu
Berdasarkan data di atas, terdapat kasus yang bersifat vertikal, yakni intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah, dan kasus yang bersifat horizontal, yakni yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/individu. Terdapat 11 kasus intoleransi vertikal yang tersebar di beberapa wilayah, selebihnya merupakan kasus yang besifat horizontal. Pemerintah daerah menjadi pihak teradu tertinggi kasus intoleransi dan ekstrimisme, diikuti oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
Terkait konflik terkait pendirian rumah ibadat, pada 2015 sampai dengan 2019, Komnas HAM RI menerima pengaduan berjumlah 21 kasus terkait konflik pendirian tempat ibadat, dengan klasifikasi: tidak mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (6 kasus), penyegelan rumah ibadah, perusakan, dan pembongkaran tempat ibadah (3 kasus), pembakaran rumah ibadah (1 kasus), kriminalisasi (1 kasus), penghalangan beribadah (1 kasus), tidak diberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah (2 kasus), intimidasi (1 kasus). dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan (1 kasus).
Konflik terkait pendirian rumah ibadat ini salah satunya disebabkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dimana di satu sisi, peraturan ini memberikan pengaturan terkait dengan pendirian rumah ibadah untuk menjaga konsensus dan harmoni sosial. Namun di sisi lain, peraturan ini dianggap menghambat hak masyarakat untuk mendirikan tempat ibadah dan memicu konflik sosial antar pemeluk agama ataupun intra agama. Diantaranya terait dengan pengaturan rasio atau proporsi jumlah penganut agama dan jumlah masyarakat setempat yang diminta persetujuan atas pendirian rumah ibadat, pada praktiknya menimbulkan konflik. Hal ini diduga terjadi dalam pendirian gereja di Kabupaten Bantul, DIY, dan penghalangan pembangunan
Masjid Asy-Syuhada Kompleks Perum Aerujang Kelurahan Girian Permai Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di sisi lain, peraturan ini diterjemahkan secara berbeda-beda di daerah sehingga semakin memperuncing konflik sosial. Misalnya, ketentuan 60:90 (dukungan masyarakat 60 orang dan 90 orang pemeluk agama) dalam peraturan tersebut, di Provinsi Aceh diubah menjadi 90:120.
Tindakan intoleran juga terjadi karena adanya peraturan atau kebijakan yang tidak selaras dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya adalah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965). Berdasar peraturan ini, terjadi persekusi dan pemidanaan atas tuduhan penodaan agama, sebagaimana dialami oleh Meiliana yang divonis selama 18 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan karena mengeluhkan suara toa masjid di Tanjung Balai Sumatera Utara pada 2018. Selain itu, Keberadaan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayan Masyarakat (Bakor Pakem) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Jaksa Agung No KEP-108/JA/5/1984 berdasar UU No 1/ PNPS/1965, dianggap memicu pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kelompok minoritas dan agama lokal.
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri terkait dengan pelarangan ahmadiyah, yang diantaranya memberikan peringatan kepada pengikut Ahmadiyah agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam. Namun dalam praktiknya, SKB ini dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai dasar hukum pembubaran Ahmadiyah, padahal yang diatur adalah pelarangan ajaran. Akibatnya, banyak terjadi persekusi terhadap penganut Ahmadiyah, pelarangan pendirian masjid Ahmadiyah, dan pelarangan kegiatan, misalnya terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jambi, dan Sumatera Utara. SKB ini diterjemahkan oleh para kepala daerah dalam bentuk keputusan kepala daerah atau
Gambar 1.10
Pertemuan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi D.I Yogayakarta, dan dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemprov D.I Yogyakarta, Dinas PTR DIY, Biro Adm. Pemprov DIY
peraturan daerah yang semakin memperuncing stigma dan diskriminasi terhadap penganut Ahmadiyah. Dalam hal ini, Komnas HAM RI berhasil memediasi kasus perpanjangan izin pemakaian tanah untuk masjid Ahmadiyah di Surabaya (2019) dan pelarangan kegiatan tahunan Ahmadiyah di Jambi (2020).
Dalam upaya menangani peristiwa intoleransi ini, Komnas HAM RI melakukan dialog dengan beberapa pimpinan pemerintah daerah, diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta pada 30 April 2019. Hal ini sebagai cara untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan jajaran pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/ kota, untuk duduk bersama dan membicarakan jalan keluar yang lebih konstruktif terhadap penyelesaian masalah intoleransi. Berdasarkan pengalaman Komnas HAM RI terkait peristiwa intoleransi, terdapat 2 (dua) pendekatan penanganan kasus intoleransi yaitu melalui pendekatan penegakan hukum dan pendekatan merangkul untuk mengajak memperbaiki yang ada. Melalui sinergi dengan pihak pemerintah daerah ini, khususnya Pemprov DIY, Komnas HAM RI berharap dapat segera dirumuskan kesepakatan dan langkah bersama untuk menangani kasus-kasus intoleransi. Komnas HAM RI mengapresiasi gagasan kons-
truktif Pemprov DIY yang telah menerbitkan Instruksi Gubernur DIY tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial yang dikeluarkan pada 4 April 2019.
Menurut Komnas HAM RI, pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi karena:
a). tekanan yang sangat kuat dari kelompok intoleran,
b). lemahnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah pusat dan daerah,
c). banyaknya peraturan di tingkat pusat dan daerah yang bertentangan dengan norma HAM, dan
d). kebijakan pemerintah daerah yang mengistimewakan agama tertentu.
Oleh karena itu, pada 2019, Komnas HAM RI telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan HAM tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada aparat negara untuk memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan pembatasan dan/atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak perencanaan, pengaturan, hingga pelaksanaan. Selain itu, untuk memastikan dilakukannya proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan memberikan pedoman kepada orang perseorangan, dan kelompok orang - seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan kelompok orang lainnya - agar memahami segala aspek tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk bisa memastikan hak asasinya terlindungi, dan
tidak melakukan tindakan diskriminatif yang dapat memperkecil ruang masyarakat sipil. Selanjutnya juga memberikan pedoman kepada aktor non-negara untuk menghormati hak masyarakat dengan cara menghindari tindakan yang membatasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
BAGIAN 2
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM
Gambar 2.1 Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga menghadiri GANHRI Annual Meeting yang bertempat di Jenewa Swiss pada 22-24 Oktober 2019
2.1 SUBKOMISI PEMAJUAN HAM
Subkomisi Pemajuan HAM adalah organ Komnas HAM RI yang mengkoordinasi pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, serta penyuluhan hak asasi manusia. Subkomisi ini dijalankan oleh tiga orang komisioner, yaitu Mohammad Choirul Anam (komisioner penelitian dan pengkajian), Beka Ulung Hapsara (komisioner pendidikan dan penyuluhan), dan satu orang komisioner ex-officio yang menjabat sebagai Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.
Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, secara teknis dan administrasi, Subkomisi Pemajuan HAM didukung oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terdiri atas Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian, dan Bagian Dukungan Penyuluhan.
Gambar 2.2 Konsultasi publik dalam penyusunan dokumen SNP HAM
2.1.1 Pengkajian dan Penelitian
Komnas HAM RI dalam mandatnya sebagaimana diatur di Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM, menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, instrumen internasional HAM, situasi dan permasalahan HAM, studi banding, penerbitan hasil pengkajian dan penelitian, serta kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.
Melalui fungsi ini, pada 2019, telah dijalankan program dan capaian sebagai berikut.
1. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM, berdasarkan pada posisi kelembagaannya sebagai lembaga mandiri dan bertujuan mendorong terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Piagam PBB, dan DUHAM.
Pada 2019, Komnas HAM RI menghasilan dua dokumen Standar Norma dan Pengaturan, yaitu tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Dokumen Standar Norma dan Pengaturan HAM mendapat apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan menetapkan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan sebagai Prioritas Nasional pada 2020. Di samping itu, dukungan juga disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dalam exit meeting evaluasi RB Komnas HAM 2019 bahwa Standar Norma dan Pengaturan HAM ini dapat menjadi faktor pengungkit dalam evaluasi reformasi bagi Kementerian/Lembaga yang menerapkan Standar Norma dan Pengaturan HAM.
Adapun tujuan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan yakni:
a. Memberikan pedoman kepada aparat negara untuk memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan pembatasan dan/atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia sejak perencanaan, pengaturan, hingga pelaksanaan, dan memastikan dilakukannya proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
b. Memberikan pedoman kepada orang perseorangan, dan kelompok orang - seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi massa, dan kelompok orang lainnya - agar memahami segala aspek tindakan pelanggaran hak asasi manusia untuk bisa memastikan hak asasinya terlindungi, dan tidak melakukan tindakan diskriminatif yang dapat memperkecil ruang masyarakat sipil; dan
c. Memberikan pedoman kepada aktor non-negara untuk menghormati hak asasi manusia dengan cara menghindari tindakan yang membatasi hak asasi manusia.
a) SNP tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
Hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi berakar dari kehendak bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara demokratis yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) diatur bahwa setiap orang ber-
hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Perjuangan hak secara kolektif ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Pengaturan oleh negara atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi terdapat dalam beberapa undang-undang, yaitu: (1). Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: (2). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; (3). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
Gambar 2.3 Konsultasi publik dalam penyusunan dokumen SNP tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
Gambar 2.4
Komisioner Komnas HAM RI M. Choirul Anam bersama Walikota Bogor Bima Arya membahas SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Standar Norma dan Pengaturan tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dibentuk berdasarkanresponterhadapsemakinmaraknya tindakan represif dari negara dan aktor nonnegara yang menjadi ancaman serius terhadap penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia.
Dari sisi proses penyusunan SNP, draf awal dikritisi oleh beberapa ahli dalam kegiatan focus group discussion. Setelah dilakukan revisi, draf tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada publik guna mendapatkan masukan. Konsultasi publik dilakukan melalui publikasi pada website Komnas HAM, penyampaian surat ke berbagai lembaga dan instansi, dan penyelenggaraan kegiatan pada beberapa daerah. Konsultasi publik menghasilkan draf akhir Rancangan Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Draf tersebut kemudian dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM dan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Komnas HAM RI.
Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi ini terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Pengertian dan Ruang Lingkup; (3) Prinsip-Prinsip Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi; (4) Standar Norma dan Pengaturan
Kebebasan Berkumpul; (5) Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berorganisasi; (6) Pembatasan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi; (7) Uji Proporsionalitas; (8) Kewajiban Negara; dan (9). Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
b). SNP tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan meliputi dua cakupan utama, yaitu:
a. Kebebasan untuk memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agamaataukeyakinanataspilihannyasendiri;
b. Kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, melalui ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.
c. Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat.
d. Hak memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri tidak dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinan sesuai dengan pilihan tersebut.
e. Pembatasan hak KBB hanya dapat dilakukan pada hak menjalankan agama atau keyakinan dan dilakukan berdasarkan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
Draf awal Rancangan Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dikritisi oleh beberapa ahli dalam kegiatan focus group discussion di beberapa wilayah, diantaranya di Yogyakarta, Tulungagung, dan Banjarmasin. Setelah dilakukan revisi, draf tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada publik guna mendapatkan masukan. Konsultasi publik dilakukan melalui publikasi pada website Komnas HAM. penyampaian surat ke berbagai lembaga dan instansi, dan penyelenggaraan kegiatan pada beberapa daerah, termasuk dengan Walikota Bogor Bima Arya. Konsultasi publik menghasilkan draf akhir Rancangan Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Draf tersebut kemudian dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, untuk kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Komnas HAM RI.
2. Riset/Studi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional sertai instrumen HAM internasional
Sebagai bagian dari masyarakat Internasional dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemangku kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara universal, perlu dilakukan kajian/penelitian mengenai kebijakan nasional dan aturan perundang-undangan, serta atas berbagai instrumen HAM internasional, sehingga dapat didorong proses ratifikasi dan aksesi.
Sepanjang 2019, Komnas HAM melakukan kajian/penelitian terkait dengan isu/kebijakan/ peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
RUU Tindak Pidana Terorisme;
RUU Penyadapan;
Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu (Unwilling Unable);
Tim NPM(NationalPrevention Mechanism) atau Mekanisme Pencegahan Penyiksaan secara Nasional;
Pembangunan infrastruktur dalam perspektif HAM.
TATA KELOLA SISTEM INDONESIA PRAKTIK LJIN DAN
Gambar 2.5 Lokakarya SNP KBB & pembahasan permasalahan intoleransi beragama dengan Walikota Bogor Bima Arya
Dari program tersebut, 3 (tiga) rekomendasi telah disampaikan ke penyelenggara negara, yaitu:
Rekomendasi Kajian RUU Penyadapan
Rekomendasi disampaikan disampaikan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Menteri Hukum dan HAM RI agar dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Penyadapan memperhatikan penghormatan dan perlindungan HAM.
Rekomendasi kajian UU Tindak Pidana Terorisme
Rekomendasi disampaikan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.
Rekomendasi Komnas HAM RI yang disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
3. Pembahasan atas permasalahan kondisi/ situasi HAM
Penilaian atas kondisi HAM akan memberikan gambaran bagaimana perlindungan dan pemenuhan HAM, dan pelaksanaan kewajiban
para pemangku kewajiban dalam menghormati HAM. Hasil penilaian ini akan menjadi modalitas negara guna merumuskan langkah strategis untuk membuat kebijakan dalam kerangka pembangunan berbasis HAM. Dalam konteks mekanisme HAM internasional, penilaian atas kondisi HAM ini sangat strategis dalam konteks mengikuti siklus pelaporan periodik di dalam badan-badan HAM di PBB, diantaranya Universal Periodic Review maupun mekanisme lain di bawah komite-komite yang menjalankan tugas dari instrumen HAM internasional, misalnya Komite HAM.
Dalam lingkup kewenangan ini, pada 2019 diselenggarakan survei publik bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas. Selain untuk mengetahui kondisi hak asasi manusia dengan tema tertentu di dalam masyarakat, hasil survei digunakan untuk menyusun program dan kegiatan agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. Tema dalam kegiatan survei masyarakat ini meliputi 2 (dua) hal yaitu:
a). Survei tentang Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu
Survei dengan tema ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana komitmen pemerintah dalammenanganiberbagaiperistiwaPelanggaran HAM yang berat di masa Lalu. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden.
WILAYAH PENELITIAN PENELITIAN DILAKUKAN DI 34 PROVINSI DI INDONESIA
MALUKU KALIMANTAN SULAWESI SUMATRA JAWA NUSA TENGGARA PAPUA
Gambar 2.6 Wilayah penelitian www.komnasham.go.id
Diagram 2.1 Penuntasan kasus HAM Masa Lalu
PENUNTASAN KASUS HAM MASA LALU PENYELESAIAN KASUS SIMPANG SIUR DI MATA PUBLIK
44.8 43.4 42.2 40 38.6 36.5 37.3 34.9 35.2 32.1 19.2 15.9 15.7 14.4 12.4 74 7.7 6.1 PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS PENCULIKAN KERUSUHAN MEI 1965 (PETRUS) 1982 - 1985 AKTIVIS 1997-1998 TRISAKTI SEMANGGI 1998 1998 SUDAH TUNTAS BELUM TUNTAS TIDAK TAHU TIDAK JAWAB
N=1.200 ; SE =12,8%
Diagram 2.2 Kasus HAM masa lalu - perlu dituntaskan
KASUS HAM MASA LALU PERLU DITUNTASKAN
Meski mayoritas responden berpendapat Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan, masih ada sebagian yang berpendapat tidak perlu
KASUS HAM MASA LALU PERLU DITUNTASKAN (%)
13,1 2,7 Sangat perlu Perlu 15,1 Tidak perlu Sangat tidak perlu 63.1 N= 1200; SE = † 2,8%
Diagram 2.3 Keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi - Ma'ruf
KEYAKINAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF
PUBLIK MERAGUKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH JOKOWI-MA;RUF DALAM PENYELESAIAN KASUS HAM MASA LALU, TERUTAMA PENCULIKAN AKTIVIS
Kemampuan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam Penyelesaian Kasus HAM (%)
2.6 2.2 0.0 2.7 2.4 34.5 48.9 46.8 47.1 51.7 41.8 42.7 40.5 42.6 9.4 7.2 13.8 PERISTIWA PENEMBAKAN KERUSUHAN MEI PENEMBAKAN MISTERIUS PENCULIKAN 1965 TRISAKTI SEMANGGI 1998 1998 (PETRUS) 1982 - 1985 AKTIVIS 1997-1998 MAMPU SANGAT SANGATA RAMPU TIDAK MAMPU MAMPU N=1.200 : SE =12,8%
Diagram 2.4 Hambatan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
HAMBATAN TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF Nuansa politis/harmonisasi politik dianggap sebagai hambatan terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu
HAMBATAN BAGI PEMERINTAHAN JOKOWI MA'RUF SELESAIKAN KASUS HAM (%)
2,5 23,6 Ketidakmampuan Presiden Nuansa politis/menjaga harmonisasi politik Lainnya 73.9 N= 1200; SE = ± 2,8%
Diagram 2.5 Mekanisme penyelesaian kasus HAM masa lalu
MEKANISME PENYELESAIAN KASUS HAM MASA LALU Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional
MEKANISME PENYELESAIAN KASUS HAM MASA LALU (%)
0,5 37,2 Melalui Pengadilan Nasional Melalui Pengadilan Internasional Lainnya 62,1 N= 1200; SE = + 2,8%
Hasil survei ini juga menggambarkan keinginan masyarakat agar pelanggaran HAM berat di masa lalu dapat segera diselesaikan dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Komitmen pemerintah serta keinginan masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang tercermin pada survei ini adalah sebagai refleksi bagi Presiden Jokowi yang pada 2019 memasuki masa periode kedua pemerintahannya.
Berdasar survei, masyarakat memandang penyelesaian kasus HAM yang berat di masa lalu masih simpang siur dan belum ada penyelesaian yang menjamin rasa keadilan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu sulit untuk dituntaskan karena sudah terlalu lama dan berhadapan dengan kepentingan politik. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai cermin bagi Komnas HAM RI dan pemerintah atas kehendak masyarakat untuk adanya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.
Diagram 2.6 Harapan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf HARAPAN TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI MA'RUF Gambar 2.7 Wilayah penelitian
Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas Dalam (%) CEPAT MENYELESAIKAN KASUS-KASUS HAM 70.9 TEGAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM 20.7 MEJAGA KEMANAN DAN KETENTRAMAN RAKYAT 4.4 KERJA KOMNASHAM DITINGKATKAN 0.8 BANTUAN UNTUK KORBAN HAM 0.8 BENTUK TIM PENYIDIK 0.3 LAINNYA 2.1 N−1.200 : SE = +2.8%
b). Survei Refleksi 20 Tahun UU HAM
Memasuki 20 tahun berlakunya UU HAM yang juga menjadi landasan kuat bagi keberadaan Komnas HAM RI, maka diadakan survei dengan tujuan untuk memotret pengetahuan masyarakat terhadap HAM dan Komnas HAM RI serta keinginan masyarakat terkait perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Survei diadakan di 34 provinsi dengan responden berjumlah 1.200 orang.
Berdasarkanhasilsurvei,pemahamanmasyarakat atas UU HAM sudah cukup baik. Namun secara normatif, masyarakat Indonesia
belum mengerti sepenuhnya tentang lembaga Komnas HAM RI berikut kewenangan, tugas dan fungsnya. Sebagian besar responden hanya mengetahui bahwa fungsi Komnas HAM RI adalah memberikan perlindungan HAM, padahal Komnas HAM RI juga mengemban fungsi promosi dan pemajuan HAM. Dari sisi kepuasan, sebanyak 62 persen responden menyatakan kepuasannya atas kinerja Komnas HAM RI. Namun, dibandingkan dengan lembaga lain, yaitu Komnas Perempuan, KPAl, dan KPK, kepuasan masyarakat atas kinerja Komnas HAM RI masih harus ditingkatkan.
WILAYAH PENELITIAN PENELITIAN DILAKUKAN DI 34 PROVINSI DI INDONESIA
MALUKU KALIMANTAN SULAWESI SUMATRA JAWA NUSA TENGGARA PAPUA
Diagram 2.7 Awareness terhadap lembaga Komnas HAM AWARENESS TERHADAP LEMBAGA KOMNAS HAM Mayoritas respponden mengetahui keberadaan lembaga Komnas HAM
PERNAH MENDENGAR KOMNAS HAM (%)
Pernah Tidak pernah Tidak tahu/tidak jawab N= 1200; SE = ± 2,8%
Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) 10,8 10,5 Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) N=184 85,3 4.9 Wilayah Indonesia Bagian Barat (%) N=32
Diagram 2.8 Peran lembaga Komnas HAM
PERAN LEMBAGA KOMNAS HAM
Mayoritas responden telah memahami tugas utama Komnas HAM, namun masih ada sebagian yang tidak tahu
PERLINDUNGAN TERHADAP HAM ADVOKASI MASALAH HAM AINNYA EDUKASI TERHADAP PELANGGARAN HAM TIDAK TAHU/ TIDAK JAWAB
Awareness terhadap tugas utama Komnas HAM (%) 58.9 1.2 0.5 5.7
N=1.200 : SE = ±2.8%
Diagram 2.9 Tingkat kepuasan terhadap Komnas HAM
TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KOMNAS HAM Apresiasi terhadap Komnas HAM belum setinggi komisi lainnya
KOMNAS HAM
sangat puar:
KOMNAS PEREMPUAN tidak puas
KPAI xuas
KPK
KOMNAS HAM 2.64 KOMNAS PEREMPUAN 273 INDEKS KEPUASAN KPA 273 KPK 236 N=1.200 SE= + 2.8%
Refleksi yang disampaikan survei ini tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan yang sejalan dengan hak asasi manusia, namun juga dapat menjadi otokritik bagi Komnas HAM Rluntuk dapat lebih meningkatkan posisi dan integritasnya sebagai satu-satunya lembaga hak asasi manusia yang mempunyai kewenangan untuk memperingatkan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan peraturannya agar sejalan dengan HAM, sehingga dapat melindungi dan menjamin hak asasi manusia masyarakatserta kewenangan untuk bertindak sebagai penyelidik untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, perlu diadakannya sosialisasi HAM di semua generasi masyarakat sebagai bagian dari perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
4. Penyusunan dokumen tolok ukurkepatuhan rekomendasi Komnas HAM RI
Instrumen tolok ukur penilaian rekomendasi penting untuk sebagai salah satu cara untuk menilai dan memastikan adanya perubahan kebijakan yang berbasis hak asasi manusia berbasis pada rekomendasi Komnas HAM RI. Rekomendasi menjadi salah satu kewenangan dan keluaran utama Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsinya, khususnya melalui fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi mediasi. Rekomendasi ini menjadi penting bagi Komnas HAM RI dan berbagai institusi negara lain guna mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM secara lebih baik. Secara faktual rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM RI belum secara maksimal dilakukan oleh penerima rekomendasi. Upaya penilaian kepatuhan rekomendasi ini adalah bagian dari usaha mendorong rekomendasi dilaksanakan dengan baik oleh penerima rekomendasi.
Pada praktiknya selama ini, dari seluruh rekomendasiyang pernah disampaikan oleh Komnas HAM RI, tanggapan dari kementerian atau lembaga penerima rekomendasi adalah menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti atau bahkan
mengabaikan rekomendasi tersebut. Tidak adanva keseriusan dari kementerian dan lembaga penerima rekomendasi dalam menanggapi rekomendasi Komnas HAM RI menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu: Bagaimana memperkuat rekomendasi Komnas HAM RI? dan Bagaimana mendorong kementerian dan atau lembaga menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI?
Ada beberapa hal yang dapat dijadikan landasan, yaitu bahwa secara peraturan perundang-undangan, kewenangan Komnas HAM RI untuk mengeluarkan rekomendasi terdapat dalam UU HAM. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganyangpadaintinyamenyatakanbahwa peraturan yang di keluarkan oleh lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selain itu, dari sisi penerima rekomendasi yaitu kementerian atau lembaga serta pemerintah-pemerintah daerah, dimana pemangku jabatannya adalah pejabat yang terikat dengan Sumpah ASN yang terdapat dalam PP No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji PNS, diantaranya menyatakan akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Adapun proses penilaian kepatuhan rekomendasi tidak berorientasi pada hasil, melainkan pada proses pelaksanaan rekomendasi. Oleh karena itu, dialog antara Komnas HAM dengan penerima rekomendasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dialog ini dimulai sejak saat serah terima rekomendasi dari Komnas HAM RI kepada Penerima Rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi lainnya dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM RI yang meliputi tahapan pelaksanaan rekomendasi, bagaimana tahapan tersebut dilaksanakan sampai membicarakan kerangka waktu pelaksanaan rekomendasi. Inilah yang membedakan penilaian kepatuhan rekomendasi Komnas HAM RI dengan penilaian lainnya. Proses dialog untuk melaksanakan rekomendasi inilah yang kemudian dinilai dengan ukuran yang jelas dan indikator yang pasti.
Dalam hal ini, telah dirumuskan draf Penilaian Kepatuhan Rekomendasi didasarkan pada derajat kepatuhan, yaitu :
PatuhSepenuhnya(fullycompliant),dengan indikator: (i) memahami isi rekomendasi dengan baik dan benar; (ii) membangun relasi dialogis serta berkomitmen mematuhi dan menjalankan isi rekomendasi Komnas HAM RI, baik secara lisan maupun tulisan; (iii) menjalankan isi rekomendasi Komnas HAM RI dengan cepat dan tepat; (iv) menyusun agenda dan langkah-langkah terukur dalam due diligence (uji tuntas HAM) penyelesaian pelanggaran HAM, baik secara potensial maupun aktual, dalam jangka waktu yang terukur; (v) mengimplementasikan mekanisme cepat dan tepat serta kemampuan terjangkau (affordability) dalam rangka pemulihan hak-hak korban/
masyarakat. Derajat Patuh Sepenuhnya disebut juga dengan Kepatuhan Progresif (progressive compliant).
Patuh Sebagian (partially compliant), dengan indikator : (i) kurang memahami isi rekomendasi dengan baik dan benar; (ii) membangun relasi dialogis serta berkomitmen mematuhi dan menjalankan isi rekomendasi Komnas HAM RI, baik secara lisan maupun tulisan; (iii) menjalankan sebagian isi rekomendasi Komnas HAM RI: (iv) lamban dalam menyusun agenda dan langkah-langkah terukur uji tuntas HAM; (v) minusnya mekanisme pemulihan yang efektif. Derajat Patuh Sebagian disebut juga dengan Kepatuhan Responsif (responsive compliant).
Nir-Patuh (non-compliant), merupakan derajat terendah/terburuk atas sikap Penerima Rekomendasi Komnas HAM RI yang ditandai dengan tidak adanya kemauan mematuhi dan menjalankan rekomendasi Komnas HAM RI yang ditandai dengan sikap tidak peduli dengan isi rekomendasi Komnas HAM RI. Derajat Nir-Patuh disebut juga dengan Kepatuhan Reaktif (reactive compliant).
Jakarta, 07 Septen MENGEMBANGKAN KO HAKASASIMANUSIAYANGKONDUSIF MELALUID Membangun Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi M
Gambar 2.8
Diskusi pembahasan draf tolak ukur kepatuhan rekomendasi Komnas HAM RI di kantor Komnas HAM RI
2.1.2 Pendidikan dan Penyuluhan
Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsi pendidikan dan penyuluhan berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UU HAM, berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masya-
rakat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainya, dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Gambar 2.9
Penandatanganan MoU penyelenggaraan Festival HAM 2019 di Jakarta
1. Penyebarluasan Wawasan HAM
a) Festival HAM
Festival HAM 2019 diselenggarakan di Kabupaten Jember pada 19 - 21 November 2019, dengan tema “Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial Melalui Pendekatan Budaya." Festival HAM merupakan salah satu forum ruang jumpa antara lembaga negara dengan masyarakat sipil. Kegiatan ini merupakan Kerja sama KomnasHAMRI,INFID,KantorStafPresiden (KSP), dan Pemerintah Kabupaten Jember. Kegiatan ini turut melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti Bawaslu, Migrant Care, Seknas AMAN, Kapal Perempuan, dan KPI Jember.
Festival HAM yang sebelumnya berbentuk Konferensi Nasional Kab/Kota HAM memiliki tujuan yaitu:
Menyebarluaskan inisiatif kota/kabupaten HAM ke seluruh publik;
Meningkatkan kerja sama dari stake-
ho/derkabupaten/kota HAM di tingkat nasional dan internasional; c) Menyediakan forum berbagi pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi HAM dalam program kerja mereka; d) Mendokumentasikan konsep dan praktik Human Rights Cities yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai daerah; dan e) Menemukan strategi penyelsaian persoalan HAM di tingkal lokal.
Dalam pelaksanaannya, Festival HAM mengambil berbagai bentuk kegiatan, yaitu Konferensi Nasional Kab/Kota HAM sebagai inti kegiatan, kunjungan lapangan ke desa yang menerapkan prinsip-prinsip HAM. Selain itu terdapat kegiatan pameran dan pentas seni yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat setempat. Festival HAM 2019 ini diikuti kurang lebih sekitar 1000 peserta, yang berasal dari perwakilan 33 Kabupaten/Kota, Perwakilan Organsasi Masyarakat
Sipil dalam dan luar negeri. Setidaknya tercapat peserta berasal dari 12 negara didunia antara lain Swedia, Argentina, dan Korea Selatan. Konferensi Nasional Kab/ Kota HAM yang berlangsung selama dua hari ini berhasil menyelenggarakan 10 diskusi secara pleno, dan paralel. Selain itu terdapat side event dan special session yang juga menjadi bagian dari Konferensi Nasional tersebut. Adapun tema yang diangkat dalam lebih dari 10 diskusi cukup beragam antara lain; perlindungan Perempuan, Anak, Masyarakat Adat, dan Pekerja Migran dikaitkan dengan pembangunan, perubahan iklim, pencegahan radikalisme. Selain itu terdapat pula tema mengenai penyelesaian kasus HAM masa lalu; pemenuhan hak politik warga dalam konteks pemilihan umum; dan isu-isu anak muda.
Selama Festival HAM berlangsung, diselenggarakan pameran produk dan hasil kerajinan warga yang diikuti oleh 50 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Komnas HAM RI sebagai salah satu penyelenggara kegiatan turut mengisi pameran yang selama dua hari pelaksanaan Festival HAM menerima 139 pengunjung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember juga menyediakan panggung hiburan dan pentas seni
sebagai arena publik, sehingga masyakarat dapat turut serta berpartisipasi dalam acara ini.
Padahariketigadilakukankunjunganlapangan (field visit) pagi hari menuju dua desa di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki kekhasan tersendiri yaitu Desa Tanoker dan Desa Dukuh Dempok. Di kedua desa ini, peserta dapat melihat implementasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sekaligus terlibat langsung dengan berbagai aktivitas penduduk setempat. Selanjutnya pada siang hari peserta menuju Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang merupakan pusat penelitian kopi terbesar di Asia Tenggara. Di tempat ini peserta selain menikmati kopi dan coklat khas Jember juga dapat melihat kebun kopi dan coklat serta proses pengolahan kopi dan coklat dari pemetikan hingga menjadi produk yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Penutupan kegiatan dilakukan di Pantai Papuma yang merupakan salah satu objek wisata khas Kabupaten Jember.
Konferensi Nasional Kab/Kota HAM dalam Festival HAM menghasilkan Deklarasi Jember dan Deklarasi anak Jember. Dua
Gambar 2.10 Pembacaan Deklarasi Festival HAM 2019 di Jember
deklarasi ini dibacakan sebagai rangkaian penutup dari Konferensi Nasional Kab/ Kota HAM.
Deklarasi Jember memuat komitmen para Kepala Daerah dan masyarakat sipil bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara serta mengakui peran penting pemerintah daerah dalam pembangunan untuk kemajuan masyarakat. Selain itu mereka juga menyadari bahwa Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya masih mendapat ancaman dari terorisme serta ekstrimisme. Perwujudan keadilan sosial dapat dicapai dengan adanya proses pembangunan yang berbasiskan hak asasi manusia yang melibatkan partipasi aktif dari warga.
Deklarasi Jember juga memuat langkahlangkah untuk mencegah ekstrimisme dan mewujudkan pembangunan berbasis HAM dan berkeadilan sosial diantaranya dengan mengarusutamakan HAM dengan berbagai pendekatan, termasuk budaya. Kemudian memastikan adanya perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, buruh migran, masyarakat adat dan kelom-
pok-kelompok rentan lainnya, termasuk pemulihan para korban pelanggaran HAM. Mengatasi ancaman ekstrimisme melalui peningkatan pelayanan umum, penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM, serta memupuk nilai-nilai budaya yang menjadi modal dasar terciptanya masyarakat yang toleran dan anti kekerasan, serta terus memperkuat gerakan Kabupaten/ Kota HAM dengan membangun Jaringan Kabupaten/Kota HAM, baik secara nasional maupun internasional.
Selain itu, juga dihasilkan Deklarasi Anak Jember, yang merupakan akumulasi harapan, saran, dan tuntutan, dari 500 suara perwakilan anak Jember yang mengikuti Festival HAM. Anak-anak Jember menuntut untuk dilibatkan dalam proses pembangunan, memperbanyak lapangan pekerjaan bagi orang tua mereka, penanganan stunting di Jember, penanganan anak putus sekolah, dan batasan usia menikah minimal 19 tahun. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan bullying, merehabilitasi anak korban pelecehan dan eksploitasi, serta pembangunan pusat trauma healing yang mudah diakses dan fasilitas penampungan untuk anak-anak terlantar.
Gambar 2.11
Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari HAM di kantor Komnas HAM RI pada 9 Desember 2019
PRESS CONFERENCE P5 GATANERI HAK ASI MANUSIA "Sel ilahirkan hyai Hak
Gambar 2.12
Kampanye Hari HAM di Stasiun MRT Jakarta
b). Hari HAM
Hari HAM internasional yang diperingati setiap 10 Desember, merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Komnas HAM RI. Pada 2019, Komnas HAM RI mengingatkan kepada publik untuk mengevaluasi dan melakukan refleksi atas UU HAM yang telah disahkan selama 20 tahun. Peringatan Hari HAM dilakukan melalui berbagai kegiatan yaitu pameran foto HAM yang dibuka oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin, pemutaran film di enam kantor perwakilan Komnas HAM, kampanye publik di stasiun MRT, dialog publik di gedung DPR/MPR RI, konferensi pers dan pentas seni.
Kegiatan diawali dengan pembukaan pameran foto HAM oleh Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin di kantor Komnas HAM pada 9 Desember 2019, yang dihadiri 200 orang tamu undangan. Wapres Ma'ruf Amin menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antara Komnas HAM dan pemerintah dalam menjalankan kewajiban melindungi dan memenuhi HAM, serta komitmen negara untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Ini adakah kali kedua, wakil presiden hadir dalam kegiatan Hari HAM di kantor Komnas HAM, setelah pada
2018, dihadiri oleh Wapres H.M. Jusuf Kalla.
Selainitu,KomnasHAMbekerjasamadengan DPR RI mengadakan Dialog Publik dengan Tema “20 Tahun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Refleksi dan Proyeksi". Acara yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI ini dibuka oleh Sekjen DPR RI. dengan narasumber Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, dan mantan Ketua Komnas HAM/mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman, dan dipandu oleh Fessy Alwi. Acara dihadiri oleh 200 orang peserta dan berlangsung dengan produktif. Adapun rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya revisi UU HAM agar lebih kontekstual dan memberikan kewenangan yang lebih kuat terhadap Komnas HAM.
Komnas HAM RI juga mengadakan Konferensi Pers Peringatan Hari HAM bekerja sama dengan PT MRT Jakarta bertemakan layanan publik yang berperspektif HAM serta berkolaborasi dengan seniman dari Bumbon Project dan Yayasan Umar Kayam, Yogyakarta dalam mengampanyekan Hak Asasi Manusia di ruang publik. Media kampanye yang dioptimalkan di ruang publik
Gambar 2.13
Suasana Festival HAM 2019 di Jember
Stasiun MRT Lebak Bulus dan Stasiun Bundaran HI berupa running text 'Selamat Hari HAM Sedunia 10 Desember 2019: Semua orang dilahirkan merdeka, setara, dan mempunyai hak yang sama'. Kalimat tersebut juga dipasang di display monitor serta videotron di area masuk penumpang. Di ranah media sosial juga dimeriahkan dengan Instagram Competition melalui tagar #HariHAM2019 dan #MRTJakarta.
c). Publikasi
Komnas HAM memiliki beberapa publikasi regular, yaitu Wacana HAM, majalah SUAR, dan Jurnal HAM. Selain itu, Komnas HAM juga menerbitkan buku-buku atau laporan hasil pengkajian/penelitian, manual pelatihan,laporan pemantauan, dan laporan hasil mediasi.
Di samping dalam bentuk cetak, untuk meningkatkan publikasi HAM yang user friendly, penyebarluasan wawasan HAM dilakukan melalui media daring atau digital. Inovasi lainnya adalah dengan mengalih-mediakan terbitan Komnas HAM melalui aplikasi android maupun e-file yang bisa diunduh di web Komnas HAM. Aplikasi ini disebut Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA).
d). Website
Pengelolaan website Komnas HAM merupakan salah satu media untuk penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM. Pada 2019, jumlah pengunjung ke website Komnas HAM mancapai 212.209 pengguna. Berdasarkan data yang dihimpun dari Google analityc, 10 negara pengunjung terbanyak berasal dari Indonesia, AS, Singapura, Australia, Malaysia, Belanda, Jerman, United Kingdom, dan Korea Selatan. Pada 2019, konten yang di-upload sebanyak 569 buah.
Di dalam website Komnas HAM, terhubung dengan berbagai tautan yang bermanfaat bagi publik, diantaranya form pengaduan online, instrumen monitoring SDGs dan HAM, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM.
e). Perpustakaan
Komnas HAM juga memiliki perpustakaan dengan koleksi buku dan dokumen HAM yang cukup lengkap, hampir 12.000 judul buku, nasional maupun internasional. Para pengunjung bisa datang dan membaca langsung koleksi perpustakaan setiap hari kerja.
Pada 2019, ruang perpustakaan yang semula di lantai 2, sudah dipindahkan ke lantai dasar, untuk memudahkan akses bagi pengunjung dan dengan ruangan yang lebih nyaman dan luas. Adapun untuk mencari koleksi perpustakaan Komnas HAM, dapat ditelusuri secara online melalui https:/perpustakaan.komnasham.go.id/
2. Peningkatan Kesadaran HAM
Pada 2019, Komnas HAM memiliki 3 (tiga) program berkelanjutan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan fungsi penyuluhan, yaitu Sekolah Ramah HAM (SRH), Kabupaten/ Kota HAM, dan Polisi Berbasis HAM.
a). Sekolah Ramah HAM (SRHAM)
Sekolah Ramah HAM (SRHAM) merupakan program yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dan penanganan beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah. Program ini dimaksudkan agar sekolah mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. SRHAM digagas sejak 2015 dan telah
banyak melaksanakan berbagai kegiatan di tahun 2019. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka program SR- HAM adalah menerbitkan Buku Panduan Penilaian SRHAM, pembuatan Film tentang SRHAM. pelatihan Ujicoba Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajan HAM Tingkat SMA/SMK, dan merancang Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa pemangku kepentingan, antara lain dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, program SRHAM mencatat beberapa keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019. diantaranya adalah berhasil melakukan mainstreaming pendidikan inklusi, menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, kerjasama dengan FKIP UHAMKA yang akan menerapkan program SRHAM di jaringan sekolah Muhammadiyah di wilayah DKI Jakarta, tersedianya rujukan dalam implementasi SR- HAM, al. Buku Panduan Penilaian SRHAM, Policy Brief. dan film bertema SRHAM: dan program SRHAM mempunyai cakupan yang lebih luas ketimbang konsep sekolah karakter lainnya.
Gambar 2.14 Diskusi tentang SRHAM dengan jajaran pengajar UHAMKA Jakarta
Program SRHAM yang digagas Komnas HAM RI ini memiliki tantangan yaitu meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Implementasi SRHAM memang tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya oleh Komnas HAM RI di tingkat sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaipembuat kebijakan di sektor pendidikan harus terlibat penuh. Selain itu penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil dan para akademisi agar program inidapatberjalan dengan dukungan penuh.
b). Kabupaten/Kota HAM
Dalam mekanisme HAM, negara adalah pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Pada tingkat nasional, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan pada tingkat lokal, adalah pemerintah daerah. Tentu peran pemerintah daerah bersifat
komplementer karena terkait dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam pembangunan daerah. Maka, terkait perannya sebagai pemangku kewajiban HAM dan selaku pelaksana pembangunan daerah, pemahaman pemerintah daerah terkait pembangunan berbasis HAM menjadi penting.
Program Kabupaten/Kota HAM yang telah digagas sejak 2015. Komnas HAM dalam membangun konsep dan implementasi, berjejaring dengan INFID dan kemudian mengajak serta Kantor Staf Presiden, termasuk dalam meningkatkan kapasitas bagi para aparatur negara di daerah. Selain itu, program ini juga mendorong dan memberikan asistensi kepada para kepala daerah dalam mengarusutamakan nilai dan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan di daerah.
Gambar 2.15
Forum Kota HAM Sedunia di Gwangju Korsel
Beberapa capaian keberhasilan program kegiatan Kabupaten/Kota HAM pada 2019, antara lain berpartisipasi dalam penyusunan Panduan Kab/Kota HAM yang dihasilkan oleh Dewan HAM PBB, menghadiri Pertemuan Dewan HAM PBB, dan berpartisipasi aktif dalam World Human Rights Cities Forum 2019 di Gwangju, Korea Selatan,
pada 1-3 Oktober 2019.
Program Kabupaten/Kota HAM telah mampu mencapai berbagai daerah di Indonesia terutama di wilayah Indonesia barat dan tengah. Untuk Indonesia timur, upaya melakukan mainstreaming kab/Kota HAM telah dilakukan walaupun keterlibatan aparat
Pelatihan HAM untuk Kepolisian
Gambar 2.16
pemerintah kabupaten/kota masih sangat terbatas. Beberapa daerah yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas bagi aparatur Negara, adalah Kabupaten Buru, Kabupaten Sikka. Kota Ambon dan Kota Jayapura. Upaya perluasan kerangka kerja Kab/Kota HAM menjadi tantangan bagi program untuk menjangkau wilayah Indonesia timur dengan keterbatasan sumber daya. Disamping itu, melakukan evaluasi dan reformulasi untuk program yang telah berjalan 5 tahun menjadi sebuah kebutuhan agar program ini mampu melampaui berbagai tantangannya.
c). Polisi Berbasis HAM
Pasca penandatangan Nota Kesepahaman antara Ketua Komnas HAM RI dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang ditandatangani pada 16 Maret 2017 di Jakarta, kedua belah pihak bersepakat untuk menerapkan program Polisi Berbasis HAM di tingkat nasional. Polisi berbasis HAM merupakan program bersama Komnas HAM RI dan Polri untuk menggagas langkah-langkah strategis sebagai upaya pengarusutamaan dan internalisasi prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi Kepolisian. Upaya preventif ini untuk mengurangi potensi-potensi pelanggaran HAM baik oleh individu maupun institusi. Hal ini karena berdasar-
kan data pengaduan Komnas HAM RI, Polri menjadi institusi yang paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM oleh masyarakat.
Pada 2019, pelatihan polisi Berbasis HAM telah dilakukan diberbagai daerah, diantaranya sebagai berikut:
Memberikan materi HAM untuk Anggota Baru Detasemen Khusus 88 Anti Teror;
Pelatihan bagi perwira Polda Sulsel;
KuliahumumkepadapesertaPendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri);
KuliahumumkepadapesertaPendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Lemdiklat Polri;
Pelatihan Penyidik tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
Pelatihan Kompi Anti Anarkis Gabungan Polwan Brimob di Satuan Latihan Brimob Cikeas;
Pelatihan Penggunaan Buku Saku Tentang Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian Bagi Anggota Kepolisian Derah Papua.
Agar program yang dijalankan tepat sasaran, Komnas HAM RI melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program-program ini, dan menyimpulkan bahwa pembenahan berkelanjutan perlu dilaksanakan diantaranya adalah bagaimana membudayakan HAM di tubuh Polri dan bagaimana program ini mampu mencapai berbagai level di Polri dan di berbagai daerah di Indonesia. Ini menjadi tantangan dari kedua lembaga agar Polri semakin profesional dan berintegritas.
Program Polisi berbasis HAM berhasil mencapai beberapa keberhasilan, diantaranya ada-
lah Komnas HAM RI dan Polri berbagi sumber daya (anggaran, materi, dan SDM) untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM di kepolisian, menguatnya sinergi yang baik antara Komnas HAM RI dengan Divkum. Polri, dan tingginya permintaan pada Komnas HAM RI sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan Polri. Kemudian, adanya materi-materi yang dapat digunakan sebagai acuan penyebarluasan HAM di kalangan aparat kepolisian antara lain buku saku dan modul sebagai materi dasar bagi Polisi terkait HAM, Kepolisian lebih terbuka kepada Komnas HAM RI terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM baik di level lokal maupun nasional, dan adanya peningkatan kesadaran di kalangan Aparat Kepolisian khususnya level perwira untuk menjalankan nilai dan prinsip HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2.2 SUBKOMISI PENEGAKAN HAM
Subkomisi Penegakan HAM adalah organ Komnas HAM yang mengkoordinasi pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan, dan fungsi mediasi hak asasi manusia. Subkomisi ini dijalankan oleh Amiruddin (komisioner pemantauan dan penyelidikan), Munafrizal Manan (komisioner mediasi), dan Hairansyah secara ex-officio yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Internal.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Subkomisi Penegakan HAM didukung secara teknis dan administratif oleh Biro Dukungan Penegakan HAM, yang terdiri atas Bagian Dukungan Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi.
Komnas HAM RI adalah satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas oleh UU HAM untuk menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Dalam mekanisme penanganan dugaan
pelanggaran HAM oleh Komnas HAM RI, untuk setiap pengaduan yang masuk, baik langsung maupun tidak langsung, diterima dan ditelaah oleh staf di Bagian Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan. Setelah ditelaah, apabila telah memenuhi kriteria secara administratif dan substansi, akan diteruskan ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Dukungan Mediasi ataupun ke tim bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM RI, untuk ditangani sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) UU HAM. Meskipun demikian. Komnas HAM RI juga mempunyai kewenangan untuk secara proaktif melakukan penanganan atas kasus atau peristiwa, tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat.
1. Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan
Pada 2019, Komnas HAM RI menerima 5.314 berkas aduan dimana tempat kejadiannya (locus delictie) tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan UU HAM, terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin, yaitu: (i) hak untuk hidup, (ii) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak mengembangkan diri, (iv) hak memperoleh keadilan. (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak.
Dalam perkembangannya, dengan adanya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka bertambah pula kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008)1.
Diagram 2.10 Jumlah Penerimaan Berkas Pengaduan Periode 2015-2019
JUMLAH PENERIMAAN BERKAS PENGADUAN 2015-2019
Dari 5.314 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM RI, setelah ditelaah, 536 berkas diantaranya bukan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Atas 536 berkas aduan yang tidak masuk kategori sebagai pelanggaran HAM, direspon dengan memberikan surat yang berisi penjelasan ataupun saran untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga/instansi yang lebih tepat. Selebihnya sebanyak 4.778 berkas kemudian setelah diklasifikasikan dalam berbagai kategori hak, dihasilkan data pada tabel 2.1
Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 3 (tiga) hak yang paling banyak diadukan, yaitu:
1. hak atas kesejahteraan meliputi konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, kesehatan, serta buruh migran;
2. hak memperoleh keadilan, yang umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi
kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau penggunaan kekuatan/kekerasan secara berlebihan, dan;
3. hak atas rasa aman yang meliputi perlindungan diri pribadi, perlindungan politik, perlindungan terhadap tempat tinggal,danbebasdaripenyiksaan/penghilangan paksa.
Lebih lanjut, dari sebanyak 4.778 berkas pengaduan tersebut, setelah ditelaah lebih lanjut terdiri atas 3.084 aduan/kasus. Dengan rincian, 2.049 merupakan aduan/kasus baru dan 1.035 aduan/kasus lanjutan. Sebanyak 2.757 aduan/kasus diterima oleh kantor pusat Komnas HAM RI di Jakarta, sedangkan 327 aduan/kasus diterima oleh kantor perwakilan Komnas HAM RI yang tersebar di 6 (enam) daerah. Terhadap kasus yang diterima oleh kantor
Tabel 2.1 Klasifikasi/tema hak
| NO. | KLASIFIKASI/TEMA HAK | JUMLAH |
| 1 | Hak untuk hidup | 206 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | 8 |
| 3 | Hak mengembangkan diri | 110 |
| 4 | Hak memperoleh keadilan | 1482 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi | 77 |
| 6 | Hak atas rasa aman | 278 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan | 2425 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan | 136 |
| 9 | Hak perempuan | 16 |
| 10 | Hak anak | 31 |
| 11 | Hak tidak diperlakukan diskriminatif* | 9 |
| TOTAL | 4778 | |
perwakilan, Komnas HAM RI melalui Bagian Dukungan Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan, melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Sistem Pengaduan HAM Terpadu Online, sedangkan untuk penanganan tetap dilakukan oleh masing-masing kantor perwakilan, berkoordinasi dengan Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi.
Lebih lanjut, dari 2.757 aduan/kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 954 aduan/kasus ditangani melalui mekanisme
pemantauan dan penyelidikan, dan 278 aduan/kasus ditangani melalui mekanisme mediasi.
Sisanya, sebanyak 1.525 aduan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas, yaitu tidak memiliki bukti awal yang memadai, pengaduan bukan merupakan peristiwa pelanggaran HAM, terdapat upaya upaya hukum yang lebih efektf bagi penyelesaian materi pengaduan, atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya
Gambar 2.17 Penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM
hukum yang tersedia, maupun pengaduan yang bersifat tembusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM merespon dengan mengeluarkan 1.283 surat, yang terdiri atas 251 surat berisi pemberian saran, 93 surat berisi permintaan kelengkapan berkas, dan 939 surat berupa tanggapan. Sisanya sebanyak 242 aduan, sedang dilakukan proses pemeriksaan substansi dan administrasi persuratan, serta beberapa aduan tidak di respon dengan surat tanggapan karena tidak menyertakan alamat pengirim.
Selainmenerimapengaduanlangsung,Komnas HAM juga menerima konsultasi masyarakat, baik melalui telepon (376), e-mail/ surat elektronik (133), datang langsung (577), audiensi (47), maupun aplikasi Whats-app (641), dengan total 1.774 kon-
sultasi. Berdasarkan data tersebut, masyarakat mengandalkan konsultasi melalui konsultasi tatap muka langsung, aplikasi Whatsapp, dan telepon. Jumlah penerimaan audiensi cenderung meningkat pada Mei, Juni, dan Oktober 2019. Hal ini terkait dengan kasus dugaan kekerasan oleh kepolisian dalam penanganan aksi massa 21-23 Mei 2019 di Jakarta dan Pontianak (Kalimantan Barat) serta aksi massa pada 23-30 September 2019 di Jakarta dan Kendari (Sulawesi Tenggara).
1 Komnas HAM menjalankan fungsi pengawasan segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan aturan dalam pasal 8 ayat (1) UU No 40 Tahun 2008
Tipologi kasus
Berdasarkan aduan yang disampaikan oleh masyarakat, dapat diklasifikasikan berdasarkan sebaran wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM, kategori korban, dan kategori pihak yang diadukan sebagai berikut:
Diagram 2.11 Sebaran wilayah pengaduan SEBARAN WILAYAH PENGADUAN
Jawa Tengah 158 Jawa Barat 247 Jawa Timur 254 Sumatera Utara 273 DKI Jakarta 421 Diagram 2.12 Kategori korban
KATEGORI KORBAN
Kelompok-Masyarakat Adat 53 Kelompok-Pekerja 118 Individu-Pekerja/Profesi 163 Kelompok-Masyarakat 635 Individu-Orang Seorang 1314
Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi 5 peringkat tertinggi wilayah peristiwa
dugaan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM RI.
Diagram 2.13 Kategori pihak yang diadukan
KATEGORI PIHAK YANG DIADUKAN
Lembaga Peradilan 174 Pemerintahan Pusat (Kementerian) 229 315 Pemerintah Daerah Korporasi 483 Kepolisian 1774
Berdasarkan kategori korban, individu/ perseorangan merupakan kategori korban tertinggi dengan 1.314 kasus. Diikuti oleh kelompok masyarakat sebanyak 635 kasus, individu pekerja/profesi 163 kasus, kelompok pekerja/profesi 118 kasus, dan masyarakat adat 53 kasus.
Tipologi Dugaan Pelanggaran HAM
Berdasarkan uraian data di atas, dapat disimpulkan terdapat 3 dugaan pelanggaran HAM tertinggi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Diagram 2.14 Dugaan pelanggaran HAM yang terbanyak diadukan
DUGAAN PELANGGARAN HAM
Hak atas rasa aman 130 Hak memperoleh keadilan 888 Hak atas kesejahteraan 1119
Hak atas kesejahteraan merupakan hak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dengan 1.119 kasus. Hak tersebut diatur dalam Pasal 36 s/d Pasal 42 UU HAM, yang diantaranya meliputi hak kepemilikan atas barang, hak ketenagakerjaan, hak berkehidupan yang layak, dan hak kesehatan. Adapun tipologi kasus yang paling banyak diadukan terkait dengan hak kesejahteraan adalah sengketa lahan (562 kasus), sengketa ketenagakerjaan (213 kasus), sengketa kepegawaian (115 kasus), dan penggusuran, relokasi dan sengketa rumah dinas (72 kasus). Perbedaan sengketa kepegawaiaan dan ketenagakerjaan
dilakukan untuk membedakan kategori pihak teradu. Dalam sengketa kepegawaian, pihak yang diadukan adalah pemerintah daerah/pusat, sedangkan dalam sengketa ketenagakerjaan pihak yang diadukan adalah korporasi atau perusahaan swasta.
Hak memperoleh keadilan merupakan hak kedua yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dengan 888 kasus. Hak tersebut diatur dalam Pasal 17 s/d 19 UU HAM, yang meliputi keadilan dalam proses peradilan mulai dari kepolisian sampai pengadilan, serta tahap pemidanaan. Tipologi kasus yang paling banyak diadukan terkait hak memperoleh keadilan adalah ketidaksesuaian prosedur penanganan laporan polisi (348 kasus), kelambanan penanganan laporan polisi (183 kasus), dugaan kriminalisasi oleh polisi (75 kasus). permasalahan eksekusi putusan pengadilan (53 kasus), dan penembakan dan kekerasan oleh kepolisian (26 kasus).
Hak atas rasa aman merupakan hak ketiga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dengan 130 kasus. Hak tersebut diatur dalam Pasal 28 s/d Pasal 35 UU HAM yang meliputi perlindungan diri pribadi, perlindungan politik, perlindungan terhadap tempat tinggal, dan bebas dari penyiksaan/ penghilangan paksa. Tipologi kasus yang paling banyak diadukan masyarakat terkait dengan hak atas rasa aman adalah kekerasan terhadap jiwa dan harta benda (36 kasus), kriminalisasi dan penahanan sewenangwenang (12 kasus), dan intimidasi dan teror (14 kasus).
2. Pemantauan dan Penyelidikan
Pemantauan dan penyelidikan merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU HAM dalam menangani dugaan pelanggaran HAM, dengan cara melakukan penyelidikan dan pemeriksaaan
pengumpulan fakta, pencarian data dan informasi serta keterangan untuk mengetahui dan/atau menjelaskan pendapat di pengadilan atas dugaan pelanggaran HAM.
Pada 2019, terdapat 954 kasus/aduan yang ditangani melalui pemantauan dan penyelidikan. Dari sebanyak 954 kasus/ aduan tersebut, sebanyak 586 kasus/ aduan ditangani,yang terdiri atas 214 kasus yang diterima pada tahun 2019 dan 372 kasus berjalan (diterima sebelum 2019 dan masih dalam proses penanganan). Dari kasus yang ditangani sebanyak 587 kasus, didapatkan data tipologi kasus berdasarkan hak yang dilanggar, pihak yang diadukan, dan sebaran wilayah.
a. Berdasarkan hak yang dilanggar
Berdasarkan data, kasus yang paling banyak diadukan adalah pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan sebanyak 262 kasus (44,63%), hak memperoleh kesejahteraan sebanyak 223 kasus (37,99%), hak atas rasa aman sebanyak 45 kasus (7,67%), hak untuk hidup sebanyak 28 kasus (4,77%), hak untuk mengembangkan diri sebanyak 12 kasus (2,9%), beberapa hak lain yang tersebar sebanyak 17 kasus.
Diagram 2.15 Pengaduan berdasarkan jenis hak yang dilanggar JENIS HAK YANG DILANGGAR
28 12 17 45 Hak memperoleh keadilan (44,63%) Hak memperoleh kesejahteraan (37,99%) Hak atas rasa aman (7.67%) 262 Hak untuk hidup (4,77%) Hak untuk mengembangkan diri (2,04%) Lain-lain (2,9%)
b. Berdasarkan pihak teradu/pihak yang diadukan
Berdasarkan data, pihak yang banyak diadukan adalah kepolisian sebanyak 240 kasus (40,89%), Korporasi sebanyak 90 kasus (15,33%), Pemerintah Daerah
sebanyak 65 kasus (11,07%), Pemerintah pusat (Kementrian) sebanyak 41 kasus (6,98%) dan terkahir adalah Lembaga Peradilan 37 kasus (6,3 %), serta beberapa pihak lainnya dengan total 114 kasus.
Diagram 2.16 Pihak yang diadukan PIHAK YANG DIADUKAN
144 Kepolisian (40,89%) Pemerintah Daerah (11,07%) 41 Lembaga Peradilan (6,3%) 240 Korporasi (15,33%) Pemerintah Pusat (Kementerian) (6,98%) Lain-lain (19,42%) 90 37 65
Berdasarkan data penanganan kasus melalui pemantauan dan penyelidikan, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM cukup luas, yakni kepolisian, korporasi, pemda (pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota beserta jajarannya), TNI, Kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga negara non-kementerian,lembaga pendidikan, dan lembaga pemasyarakatan.
Sementara pihak yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran HAM yakni Kepolisian sebanyak 239 kasus (40,78%), korporasi sebanyak 90 kasus (15,36%), pemda sebanyak 65 kasus (11,09%), pemerintah pusat/kementerian/lembaga sebanyak 41 kasus (7%) dan lembaga peradilan sebanyak 37 kasus (6,31%), serta beberapa pihak lainnya dengan total 114 kasus.
Adapun kategori dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian meliputi:
(i) proses hukum yang tidak sesuai prosedur;
(ii) lambannya penanganan kasus ka-
rena tidak ada informasi kelanjutan penanganan yang menghambat kepastian hukum;
(iii) penggunaan upaya paksa dengan keterlibatan pihak kepolisian dalam sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dimana pihak kepolisian turut serta dalam melakukan upaya paksa pada saat proses penggusuran;
(iv) kekerasan dan penyiksaan;
(v) (vi)
ketidakprofesionalan penyidik berupa kesewenang-wenangan penetapan tersangka, tindakan penyidik yang tidak maksimal dan tidak serius dalam menyelesaikan kasus, pelanggaran kode etik, tidak sahnya penangkapan dan penahanan, sewenang-wenang, dan ketidaknetralan polisi dalam menangani kasus;
pembiaran polisi dalam pengamanan sengketa lahan yang menyebabkan bentrok, dan termasuk pembiaranuntuk pemenuhan kesehatan tersangka di tahanan;
Gambar 2.18
Pembahasan kasus antara Komnas HAM dengan jajaran Polda Sultra
(vii) sengketa lahan, yang melibatkan masyarakat dan institusi kepolisian; dan
(viii) kriminalisasi.
Sedangkan yang menyangkut korporasi dugaan pelanggaran HAM terkait dengan:
(i) sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi;
(ii) sengketa ketenagakerjaan karena tidak diberikannya hak-hak normatif pekerja seperti gaji dan upah, PHK sepihak, dan penghalangan hak berserikat pekerja;
(iii) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berdampak pada tidak dapat diusahakannya lahan warga, tercemarnya air tanah dan/atau aliran air sungai sebagai sumber akses air bersih masyarakat dan penghidupan alam sekitar, terganggunya kesehatan masyarakat, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari, serta terganggunya tatanan ekosistem alam. Pada kasus yang menyangkut pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, masalah pelanggaran HAM adalah hak untuk hidup yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar daerah operasi perusahaan.
Dua isu pokok dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan adalah: (i) ketidakpatuhan korporasi atas aturan-aturan yang berlaku terkait dengan standar jaminan lingkungan hidup yang layak di sekitar wilayah operasinya; dan (ii) pengawasan dan penerbitan izin dari pemda.
Sementara terkait pemda, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan, meliputi:
(i) sengketa Barang Milik Daerah (BMD) yang terkait tanah;
(ii) kepegawaian non-honorer; dan
(iii) kepegawaian terkait tenaga honorer.
Dalam sengketa BMD terkait tanah, pengaduan diantaranya terkait pelaksanaan kebijakan Pemda dalam penertiban aset tanah untuk kepentingan umum yang berdampak pada tidak adanya jaminan kelangsungan hidup masyarakat yang sempat tinggal, menempati, atau menggunakan aset tersebut, yang memunculkan isu hak atas kesejahteraan yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terdampak, serta hak atas rasa aman ketika terjadi upaya paksa penggusuran dengan melibatkan aparat keamanan
Mekanisme Penanganan Kasus
Adapun mekanisme penanganan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu permintaan klarifikasi terhadap pihak Teradu sebanyak 249 kasus (299 surat), meneruskan klarifikasi Teradu kepada Pengadu guna memperoleh tanggapan sebanyak 271 kasus (616 surat), pemanggilan pihak Teradu dan pihak-pihak terkait lainnya sebanyak 6 kasus. Selain itu dilakukan pemantauan lapangan sebanyak 114 kasus yang meliputi 34 kegiatan di 18 provinsi, pemberian pendapat HAM (amicus curiae) sebanyak 2 (dua) kasus, hingga penyelesaian kasus melalui penutupan kasus dan rekomendasi sebanyak 67 kasus.
Selain itu, terdapat 162 kasus di-file atau diarsipkan dikarenakan beberapa alasan, yaitu: (i) sudah terdapat penanganan pada tahun yang sama, (ii) tidak ada perkembangan dalam materi aduan, (iii) masih menunggu perkembangan dari surat yang telah dikirimkan, dan (iv) kasus serupa telah dikirimkan sebelumnya dalam bentuk salinan/copy/ fax, baru disusulkan surat aslinya. Sehingga, pada 2019, total kasus yang ditangani sebanyak 862 kasus, dari 954 kasus yang diterima melalui fungsi pemantauan dan penye-
lidikan pada 2019. Sebanyak 92 kasus carry over penanganannya ke tahun 2020.
Selain itu, Komnas HAM RI berwenang memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Hakim. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 89 ayat (3) huruf h UU HAM. Secara Teknis pemberian pendapat ini dilakukan baik pada pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding (judex facti), maupun pemeriksaan tingkat akhir (judex juris). Pada 2019, dilakukan amicus curieae untuk dua kasus, yakni sengketa hak atas lahan antara petani Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PT Melisya Sejahtera (Salim Group) di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dimenangkan oleh Pengadu dengan amar putusan perusahaan harus mengosongkan lahan 177 hektar yang menjadi obyek sengketa. Saat ini sedang diajukan proses banding di Pengadilan Tinggi Manado dan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No. 3286K/ Pdt/2015 terkait eks-tahanan politik.
Gambar 2.19
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik melakukan pemantauan lapangan terkait kasus konflik pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi tenggara
Atas 34 kegiatan pemantauan lapangan untuk menangani 114 kasus, terdiri atas pemantauan reguler, bedah kasus dengan Kepolisian di 7 (tujuh) Polda, penanganan kasus urgent sebanyak 7 (tujuh) kasus, menindaklanjuti penyelesaian kasus melalui koordinasi penanganan kasus-kasus intoleransi dan konflik agraria, monitoring tindak lanjut rekomendasi, dan pemantauan situasi HAM terkait dengan kondisi narapidana dan situasi hak-hak warga negara di perbatasan.
Dari total 586 kasus yang ditangani melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan selama tahun 2019, Komnas HAM RI telah menyelesaikan kasus dengan melakukan penutupan sebanyak 66 kasus dengan perincian sebagai berikut:
i) ditutup karena tidak adanya kesungguhan pengadu atau pengadu mencabut aduannya kepada Komnas HAM RI sebanyak 1 (satu) kasus;
ii) pemberian saran Komnas HAM RI dikarenakan adanya upaya hukum lain yang lebih efektif bagi penyelesaian pengaduan sebanyak 16 kasus, misalnya melalui institusi atau lembaga lain yang lebih berwenang seperti Ombudsman RI, BNP2TKI, gugatan peradilan, dsb;
iii) sedang berlangsungnya penyelesaian melalui mekanisme lain yang tersedia sebanyak 6 (enam) kasus, misalnya kasusnya sedang ditangani lembaga lain atau sedang dalam tahapan persidangan;
iv) penutupan karena sudah terdapat penyelesaian melalui surat Komnas HAM RI terhadap aduan Pengadu sebanyak 14 kasus, misalnya Pengadu sudah memperoleh penyelesaian sesuai harapannya karena adanya surat Komnas HAM RI maupun kasusnya sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
v) pelimpahan penanganan kasus guna
dilakukan mediasi sebanyak 7 (tujuh) kasus;
vi) adanya pernyataan dari Pengadu bahwa kasusnya sudah selesai sebanyak 1 kasus,
vii) pelimpahan penanganan guna dilakukan oleh Kantor Perwakilan sebanyak 2 kasus; dan
viii) pemberian rekomendasi akhir atas 19 kasus.
Diantara kasus-kasus yang ditutup tersebut, diantaranya sebanyak 1 kasus terkait dengan hak anak, 19 kasus terkait dengan hak atas kesejahteraan, 2 kasus terkait hak atas rasa aman, 14 kasus terkait dengan hak memperoleh keadilan, 1 kasus terkait hak turut serta dalam pemerintahan, dan 3 kasus terkait dengan hak untuk hidup.
3. Mediasi
Mediasihak asasimanusia merupakan ruang bagi para pihak untuk saling berkomunikasi, bernegosiasi dan menemukan titik temu penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM dalam perspektif dan koridor hak asasi manusia. Fungsi dan kewenangan mediasi diatur dalam di Pasal 89 ayat (4), dengan kewenangan untuk: (1). Mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai; (2). Menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli; (3). Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; (4) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan; dan (5) menyampaikan rekomendasi kepada DPR atas suatu kasus pelanggaran HAM agar segera ditindaklanjuti.
Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaan mediasi diatur dalam ketentuan Peraturan Komnas HAM No. 59A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM, Peraturan Komnas HAM No. 001/KOM- NAS HAM/IX/2010 tentang SOP Mediasi
HAM dan telah diubah dengan Peraturan KOMNAS HAM No. 001/KOMNAS HAM/ IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KOMNAS HAM No. 001/KOMNAS HAM/ IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia
Adapun kasus yang dimediasi oleh Komnas HAM RI berasal dari 5 (lima) sumber, yaitu: (1) Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM RI; (2) Pelimpahan dari Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan; (3) Pengaduan Masyarakat: (4) Inisiatif Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi; dan (5) Pengaduan dari kantor perwakilan Komnas HAM RI.
Selama periode Januari sampai Desember 2019, Bagian Mediasi menangani sebanyak 738 kasus, terdiri atas 174 kasus baru yang
diterima pada 2019, dan 564 kasus lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah kasus baru yang diterima Bagian Dukungan Mediasi pada 2019 mengalami kenaikan sebanyak 48 kasus atau kurang lebih 38%.
Pada 2019, kasus yang ditutup karena telah selesai ditangani adalah sebanyak 113 kasus. Sedangkan pada 2018, kasus yang ditutup adalah sebanyak 168 kasus. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus yang ditutup, akan tetapi dari sisi pencapaian substantif, terdapat kenaikan signifikan atas jumlah Akta Kesepakatan Perdamaian/ Perdamaian Sebagian yang dicapai, yaitu sebanyak 33 dokumen pada 2019. Sedangkan pada 2018, dihasilkan sebanyak 9 dokumen Akta Kesepakatan Perdamaian.
Diagram 2.17 Kategori kasus yang ditangani KATEGORI KASUS YANG DITANGANI
Total 625 Kasus ditutup 113 Kasus lanjutan 564 Kasus baru 174
Berdasarkan kasus yang diterima pada 2019, terdapat beberapa klasifikasi kasus berdasarkan isu. Kasus terkait dengan isu hak atas lahan dan sumber daya alam berada pada urutan tertinggi sebanyak 86 kasus. Selanjutnya isu hak atas ketenagakerjaan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 42 kasus, dan isu mengenai hak atas pendidikan berada pada urutan ketiga yaitu sebanyak 12 kasus. Demikian pula pada tahun 2018, isu hak atas lahan dan hak atas ketenagakerjaan masih menempati urutan kesatu dan kedua, sedangkan isu terkait dengan penggusuran berada di urutan ketiga.
Diagram 2.18 Isu kasus yang ditangani ISU KASUS YANG DITANGANI
9 Lahan Ketenagakerjaan Penggusuran Aset TNI/POLRI 42 Rumah Dinas 4 71 1 Lingkungan 6 Kesehatan Agama Kelompok Rentan Keluarga Pendidikan 41 Kepegawaian Lain-lain
Klasifikasi Pihak Yang Diadukan
Sejalan dengan isu yang banyak diadukan yaitu lahan/sumber daya alam dan ketenagakerjaan, korporasi swasta merupakan pihak yang paling banyak diadukan, yaitu sebanyak 87 kasus berdasarkan kasus baru yang diterima pada 2019. Pemerintah
daerah menduduki urutan kedua sebanyak 39 kasus dan lembaga pendidikan berada diurutan ketiga sebanyak 13 kasus. Pada tahun 2018 perusahaan swasta dan pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling banyak diadukan, namun di urutan ketiga pihak yang paling banyak diadukan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Diagram 2.19 Kategori pihak yang diadukan
KATEGORI PIHAK YANG DIADUKAN
1 8 13 Pemerintah Pusat 9 Pemerintah Daerah 39 Peradilan BUMN TNI POLRI 2 Perusahaan Perorangan Lembaga Pendidikan Lembaga Pelayanan Kesehatan Lain-lain
Klasifikasi Hak yang Diduga Dilanggar
Berdasarkan kasus yang ditangani selama pada 2019, terdapat beberapa klasifikasihak yang diduga dilanggar. Hal ini juga berkaitan erat dengan isu yang diadukan. Hak atas kesejahteraan merupakan hak yang diduga paling banyak dilanggar, yaitu sebanyak 155 kasus, termasuk di dalamnya isu lahan dan ketenagakerjaan. Hak mengembangkan diri berada pada urutan kedua yaitu sebanyak 9 kasus dan hak atas kebebasan pribadi berada pada urutan ketiga yaitu sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2018 ketiga hak tersebut juga merupakan hak yang paling banyak dilanggar.
Klasifikasi Wilayah Kasus
Berdasarkan asal atau wilayah kasus yang ditangani pada 2019, kasus paling banyak berasal dari/terjadi di wilayah DKI Jakarta sebanyak 32 kasus, Jawa Barat sebanyak 20 kasus, dan Banten sebanyak 15 kasus. Ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah
yang paling dekat aksesnya ke Pemerintah Pusat, banyak terdapat industri, investasi dan pembangunan infrastruktur. Pada 2018, DKI Jakarta juga merupakan wilayah yang paling banyak menyampaikan aduan, kemudian Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Penanganan Kasus
Dalam menjalankan fungsi mediasi, dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pramediasi, mediasi, dan pascamediasi.
Pramediasi
Tahapan pramediasi merupakan tahapan awal sebelum dilakukannya pertemuan mediasi sebagai persiapan agar proses pertemuan mediasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pada tahap ini, para pihak diharapkan mendapatkan informasi yang cukup mengenai mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM dan memberikan pernyataan kesiapan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui mekanisme mediasi. Adapun sebaran wilayah kegiatan
pramediasi lapangan pada 2019, adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Wilayah dilakukan pramediasi
| PROVINSI | KAB/KOTA | JUMLAH KASUS |
| Banten | Kota Tangerang | 2 |
| Tangerang Selatan | 1 | |
| Kabupaten Tangerang | 1 | |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | 2 |
| Jakarta Selatan | 1 | |
| Jawa Barat | Ciamis | 1 |
| Sumedang | 1 | |
| Kota Bekasi | 2 | |
| Kota Depok | 1 | |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pati | 1 |
| Kabupaten Semarang | 1 | |
| Kabupaten Boyolali | 1 | |
| Jawa Timur | Surabaya | 2 |
| Gresik | 1 | |
| Mojokerto | 1 | |
| Jombang | 1 | |
| Kalimantan Tengah | Lamandau | 1 |
| Kotawaringin Timur | 1 | |
| Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara | 1 |
| NTB | Kabupaten Lombok Utara | 5 |
| NTT | Kabupaten Kupang | 2 |
| Kota Kupang | 2 | |
| Kabupaten Belu | 3 | |
| Riau | Pekanbaru | 1 |
| Indragiri Hilir | 1 | |
| Sumatera Selatan | Kabupaten Banyuasin | 4 |
| Kota Palembang | 1 | |
| Sumatera Utara | Kota Medan | 2 |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 2 | |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2 | |
| Langkat | 1 | |
| TOTAL | 49 | |
Diagram 2.20 Isu kasus yang dilakukan pramediasi
Isu yang ditangani melalui mekanisme pramediasi lapangan adalah sebagai berikut:
ISU KASUS YANG DILAKUKAN PRAMEDIASI
Sepanjang 2019, isu lahan menjadi isu yang paling banyak ditangani dalam kegiatan pramediasi lapangan sebanyak 30 (tiga puluh) kasus, kemudian isu penggusuran sebanyak
5 Agama Hak atas tempat tinggal Kepegawaian Ketenagakerjaan Lahan Lingkungan Pendidikan Penggusuran 30
5 (lima) kasus dan isu ketenagakerjaan sebanyak 5 (lima) kasus. Terkait dengan capaian (output) kegiatan pramediasi lapangan, dapat dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 2.3 Hasil pramediasi
| NO. | HASIL PRAMEDIASI | JUMLAH |
| 1 | Mediasi | 27 |
| 2 | Monitoring | 8 |
| 3 | Permintaan keterangan langsung | 1 |
| 4 | Penutupan kasus | 7 |
| 5 | Permintaan keterangan dan data tambahan dari para pihak | 2 |
| 6 | Tindak lanjut oleh Komnas HAM RI | 4 |
| TOTAL | TOTAL | 49 |
lamat ata MINAS HAM RI APANULISELATAN ANCAR SEPTEMBER 2019
Gambar 2.20 Pramediasi kasus hak atas tanah di Tapanuli Selatan
Berdasarkan capaian tersebut, dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan pramediasi yang dilakukan, terdapat 27(dua puluh tujuh) penanganan kasus yang Para Pihak menyatakan kesediaan dan/atau dapat dilakukan penanganan melalui mekanisme mediasi.
Mediasi
Mediasi merupakan tahapan kedua dalam pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM RI setelah para pihak menyatakan kesediaanya. Mediasi merupakan ruang bagi
para pihak untuk saling berkomunikasi, bernegosiasi dan menemukan titik temu penyelesaian.
Sepanjang 2019, telah dilaksanakan kegiatan mediasi sebanyak 56 (lima puluh enam) kali atas 51 (lima puluh satu) kasus yang terdiri dari 16 kasus baru dan 35 kasus lanjutan.
Kasus-kasus yang telah dilaksanakan pertemuan mediasi pada 2019 terdiri dari beberapa kategori isu sebagai berikut:
Diagram 2.21 Isu kasus yang dimediasi
ISU KASUS YANG DIMEDIASI
Rumah Dinas Relokasi Pasar 2 Penggusuran 3 Pendidikan 2 Lingkungan 4 Lahan 28 Ketenagakerjaan 10 Hak atas Jaminan Sosial
Isu lahan masih menjadi kasus yang paling banyak dilaksanakan pertemuan mediasi yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus, dan isu ketenagakerjaan sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Hal ini sejalan dengan isu kasus yang paling banyak diadukan sepanjang tahun 2019. Kasus dengan isu lahan yang telah dilaksanakan pertemuan mediasi sepanjang 2019 diantaranya berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan lahan,
terbitnya hak di atas lahan milik, sengketa perbatasan, dugaan perampasan lahan, dan nilai ganti rugi atas pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, pihak teradu atas 51 (lima puluh satu) kasus yang telah dilaksanakan mediasi selama 2019 antara lain dijelaskan dalam diagram berikut:
Diagram 2.22 Pihak teradu yang mengikuti mediasi
PIHAK TERADU YANG MENGIKUTI MEDIASI
Organisasi 1 BUMN 9 Lembaga Pendidikan 3 Korporasi 20 Pemerintahan Pusat/Kementerian 4 Pemerintah Daerah 14
Perusahaan/korporasi swasta merupakan pihak yang paling banyak diadukan, selanjutnya Pemerintah Daerah dan BUMN. Pertemuan mediasi dengan pihak korporasi sebanyak 20 (dua puluh) kasus, kemudian dengan pemerintah daerah sebanyak 14 (empat belas) kasus dan BUMN sebanyak 9 (sembilan) kasus. Hal ini sejalan dengan
pihak yang paling banyak diadukan selama tahun 2019.
Adapun tindak lanjut dari 56 (lima puluh enam) pertemuan mediasi yang telah dilakukan pada 2019, dijelaskan pada tabell 2.4.
Tabel 2.4 Hasil mediasi
| NO. | TINDAK LANJUT MEDIASI | JUMLAH |
| 1 | Penutupan kasus | 24 |
| 2 | Rekomendasi | 8 |
| 3 | Mediasi lanjutan | 12 |
| 4 | Monitoring | 18 |
| TOTAL | TOTAL | 56 |
Setelah melaksanakan pertemuan mediasi, sebanyak 24 kasus dilakukan penutupan kasus, 18 kasus dilakukan monitoring atas pelaksanaan kesepakatan, 12 kasus akan dilaksanakan mediasi lanjutan, dan 2 kasus ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan Pemerintah.
Pasca mediasi
Sepanjang tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan pasca mediasi terhadap 4 (empat) kasus yang telah mencapai titik temu kesepakatan mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Adapun pelaksanaan pasca mediasi lapangan yang telah dilakukan, sebagai berikut:
Tabel 2.5 Kegiatan pasca mediasi
| NO. | MATERI | WILAYAH | HASIL PASCA MEDIASI | |
| PROVINSI | KAB/KOTA | |||
| 1 | Pasca mediasi kesepakatan damai antara warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjung- mas Kecamatan Semarang Utara dan Pemerintah Kota Semarang serta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana | Jawa Tengah | Kota Semarang | kesepakatan yang ditandatangani pada 13 Desember 2018 yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Lebih lanjut BBWS (Balai Besai Wilayah Sungai) Pemali Juana diberikan waktu untuk menyelesaikan pengerukan dan pemadatan Kali Banger selama 5 (lima) minggu setelah perte- muan tersebut. Gubernur Jawa Tengah akan melakukan pengawasan terhadap kesepakatan tersebut |
| 2 | Kasus hak atas tanah antara warga Desa Dusun Lias, Desa Genggelang Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi NTB | NTB | Kabupaten Lombok | Para pihak bersepakat untuk mengu- payakan proses hibah terhadap lahan yang dipersengketakan untuk kepen- tingan warga Dusun Lias. Sementara proses hibah diproses, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI akan berkoordinasi dengan Kemenkumham RI terkait proses hibah tersebut. |
| 3 | Kasus hak atas tanah terkait proyek pembangunan Bandar Udara NYIA (New Yogyakarta International Airport) Yogyakarta antara 28 warga Kecama- tan Temon, Kab. Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I (persero) | D.I. Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | Rekomendasi ke Gubernur D.I. Yogyakar- ta untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan implementasi pasal 4 ayat 3 kesepakatan perdamaian tanggal 29 No- vember 2019 antara 32 warga terdampak dan PT. Angkasa Pura I (persero) |
| 4 | Kasus hak atas ketenagakerjaan Sdr. Binsar Surya Dinata sebagai Pegawai Tidak tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Kabupaten Banyuasin | Disdukcapil akan menyampaikan pelaksa- naan kesepakatan mediasi |
KOMISINASIONAL HAK ASASI MA USIA REPUBLIKIND IES
Kesepakatan mediasi kasus hak atas ketenagakerjaan
Gambar 2.21
Kegiatan monitoring pasca mediasi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan mediasi oleh Para Pihak. Dari 4 (empat) kasus yang telah dilaksanakan monitoring, diketahui bahwa 1 (satu) kasus akan dilakukan penutupan kasus karena kesepakatan mediasi telah dilaksanakan.
Komnas HAM RI melalui fungsi mediasi juga menyelenggarakan Semiloka Nasional "Refleksi Implementasi Fungsi Mediasi di Indonesia: 20 Tahun Fungsi Mediasi oleh Komnas HAM RI"pada 12 Desember 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Tujuannya selain melakukan refleksi atas capaian 20 tahun pelaksanaan fungsi mediasi, adalah menginisiasi forum komunikasi antar lembaga negara/kementerian yang mengemban mandat/kewenangan mediasi, agar terwujud koordinasi, komunikasi, dan efektifitas dalam penanganan kasus melului mekanisme mediasi.
Hadir sebagai pembicara kunci, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Haji Muhammad Jusuf Kalla hadir. Selain itu, hadir pula sebagai
narasumber yaitu: (i) Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin. (ii) Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Bp Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dan (iii) Dosen Universitas Pertahanan, Bp Dr. Ichsan Malik, M.Si. Komnas HAM RI juga mengundang instansi yang memiliki kewenangan dan/atau menjalankan fungsi mediasi, dengan rincian: 24 Kementerian/Lembaga, 4 pengadilan, 9 pemerintah daerah, 5 universitas, dan 14 lembaga swasta.
H.M. Jusuf Kalla, yang baru saja mengakhiri tugasnya sebagai Wapres RI ke 12 pada 20 Oktober 2019, diundang oleh Komnas HAM RI karena mempunyai reputasi dan pengalaman dalam memediasi berbagai konflik baik skala nasional maupun internasional, diantaranya Ambon, Poso, Aceh, Srilanka, Thailand Selatan, dan Kolombia. Mengawali pidatonya, Kalla menegaskan pentingnya setiap mediator harus independen, mengetahui masalah, dan memiliki pengetahuan yang baik.
Menurut Jusuf Kalla, mediator harus mampu menganalisis aktor-aktor penting yang terlibat dalam konflik. Mengenali aktor kunci sangat penting bagi keberhasilan mediasi.Hal teknis lain yang harus diperhatikan oleh setiap mediator adalah memilih tempat atau lokasi perundingan yang tepat yang diterima para pihak yang berkonflik dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar yang bisa mengganggu jalannya perundingan. Kalla mencontohkan proses perdamaian Aceh dan Poso, dimana tempat perundingan harus netral dan diterima para pihak. Lebih lanjut Kalla menyampaikan, jumlah perwakilan para pihak juga harus berimbang. Dalam suasana konflik, mediator harus mampu memenuhi keinginan para pihak secara cepat agar tidak berkembang menjadi suasana yang tidak kondusif bagi perdamaian.Meskipun mediasi sifatnya sukarela dan berbasis pada keputusan para pihak, mediator harus mempunyai ketegasan dan harus mampu berada di atas para pihak yang berunding. Mediator harus dilatih terlebih dahulu, menguasai teknik mediasi, memahami budaya setempat dan detail persoalan, ujar Kalla.
Kemudian Dr. HM. Syarifuddin yang menyampaikan materi berjudul "Peran Mahkamah Agung Rl untuk Meningkatkan Fungsi Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan" menyampaikan apresiasi kepada fungsi Mediasi Komnas HAM RI yang dinilai dapat
memberikan kontribusi pengurangan angka perkara yang masuk melalui jalur litigasi.
Pemaparan kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dengan materi berjudul “Penyelesaian Masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Jalur Non-Peradilan" yang menurutnya, mediasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh Mediator HAM menjadi salah satu ciri kemajuan peradaban hukum sebuah bangsa. Fungsi mediasi Komnas HAM RI harus terus dikembangkan dan didukung karena saat ini tidak semua permasalahan diselesaikan melalui proses hukum. Selanjutnya, pemaparan ketiga disampaikan oleh Dr. Ichsan Malik dengan tema "Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat" yang berharap proses dan kewenangan mediasi Komnas HAM RI diharapkan dapat menjangkau skala makro. Perbedaan posisi di antara para pihak yang ada dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pemahaman akan kebersaman (togetherness) lewat fungsi mediasi.
Pada sesi berikutnya yaitu lokakarya, merupakan tahap berbagi pengalaman oleh kementerian/lembaga yang memiliki fungsi mediasi. Masing-masing pemapar mendapat
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDDONESIA SEMILOKA NASIONAL REFLEKSI IMPLEMENTASLMEDIASI DI INDONESIA 20 Tahun Fungsi mnas HAM RI Hotel S H
Gambar 2.22 Wapres RI ke 10 dan 12, HM Jusuf Kalla, menyampaikan pidato dalam Semiloka Mediasi HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDDONESIA SEMILOKA NASIONAL ITASIMEDIA ONESIA REFI LIMPLEM VIP Hoto
Gambar 2.23
Para narasumber dalam Semiloka 20 Tahun Mediasi HAM
kesempatan menjelaskan fungsi mediasinya dalam waktu 5 sampai 7 menit. Komnas HAM RI, Ombudsman, BPSK DKI Jakarta, Kementerian ATR/BPN, Bawaslu, Komisi Informasi Pusat, KPAI, OJK, dan PHI PN Serang merupakan lembaga yang memberikan pengalamannya dalam menjalankan fungsi mediasi.
Pada 31 Oktober 2019, diselenggarakan Konsultasi Nasional "Penyelesaian Sengketa HAM Akibat Pembangunan Infrastruktur Khususnya Jalan Tol"dengan dasar cukup tingginya pengaduan konflik agrariasebanyak 86 kasus baru pada 2019 - khususnya pembangunan jalan tol yang ditangani oleh fungsi mediasi. Dalam kegiatan yang diikuti oleh pemerintah, kantor jasa penilai, perusahaan, masyarakat terdampak, LSM, dan lembaga penegak hukum ini, diperoleh
Gambar 2.24
Komisioner Muinafrizal Manan dalam Konsultasi Nasional Mediasi HAM di Jakarta pada 31 Oktober 2019
kesimpulan bahwa sengketa muncul karena ganti kerugian hanya diberikan berdasarkan penilaian dari penilai yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun tidak ditetapkan secara tegas tentang dasar dan kriteria penilaian yang sangat penting menjadi dasar, yaitu status hak atas tanah dan tanda buktiserta lokasiatauletaktanahnya.Pelepasan lahan yang telah melewati batas waktu pembangunan akan diserahkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, beberapa kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan, tetap sulit dilakukan eksekusi ganti ruginya. Sedangkan untuk alternatif penyelesaian lain melalui relokasi maupun alternatif lain yang dimungkinkan terkendala oleh mekanisme keuangan negara yang tidak memungkinkan suatu instansi melakukan pelepasan atau tukar guling atas suatu lahan yang sudah tercatat sebagai aset negara.
Untuk itu, Komnas HAM RI menaruh perhatian serius terhadap permasalahan ini, karena berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dan menciptakan konflik, selain itu, regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan kurang sensitif terhadap HAM sehingga
penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-hak sipil dan politik masyarakat terampas dan/atau menurunnya (regresi). Komnas HAM RI dengan mandat dan kewenangan yang dimiliki mendorong pemerintah danpemangkukebijakanlainnya mengupayakan penyelesaian atas permasalahan dalam pembangunan infrakstruktur khusunya jalan tol melalui mediasi yang berperspektif hak asasi manusia sebagai alternatifve dispute solution, mediasi dapat memutuskan rantai panjang ligitasi yang tidak akan mampu ditempuh oleh masyarakat. Sehingga, permasalahan ini perlu dibahas secara mendalam oleh berbagai pihak yang terkait. Komnas HAM RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan atas masalah-masalah adanya dugaan dan atau potensi terjadinya pelanggaran HAM perlu untuk mendorong pembahasanyangmendalam ataspembangunan infrakstruktur khususnya jalan tol.
Jejaring Mediasi HAM
Untuk mempercepat penyelesaian kasus melalui mediasi, dilakukan kerjasama dalam bentuk jejaring sesuai dengan kewenangan
Gambar 2.25 Jejaring mediasi HAM dengan Pemkot Bekasi
yang dimiliki oleh instansi tersebut baik pemerintah pusat maupun daerah dengan menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman. Tujuan dilakukannya kegiatan jejaring diantaranya adalah mendorong terciptanya kerjasama dan sinergitas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM melalui mediasi, antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Komnas HAM RI, sebagai upaya antisipasi terjadinya konflik berulang (recurrent conflicts) di wilayah-wilayah dimana telah diupayakan proses mediasi oleh Komnas HAM RI dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dan sebagai upaya menjaga kondusifitas kondisi para pihak yang telah bersedia menurunkan tensi (de-eskalasi konflik) maupun para pihak yang telah bersedia menempuh proses mediasi dan sedang dalam fase menunggu mediasi lanjutan.
Selainitu,dapatmenjadiunsurresponstanggap (guick response) terhadap munculnya kemungkinan konflik manifes di suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai rawan konflik baik bagi Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat serta sebagai unsur penting pelibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan mediasi oleh Komnas HAM RI.
Peningkatan Kapasitas Mediasi HAM
Selain melakukan kegiatan penanganan kasus, dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas secara berkala untuk staf. Diantaranya adalah menyelenggarakan dikusi terfokus terkait dengan "Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" pada 9 Maret 2019, dengan mengundang sebagai narasumber Anggota Pokja Mediasi Mahkamah Agung RI, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.,H.,M.H. Kemudian diadakan pula diskusi terfokus “Keterampilan negosiasi dalam rangka penanganan kasus yang diadukan melalui fungsi mediasi Komnas HAM RI"yang dilaksanakan pada 15 April 2019 dengan narasumber Direktur Pusat Mediasi Nasional (PMN) Fahmi Shahab dan Achsanul Habib (Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI). Diskusi lain adalah terkait dengan tema "Lembaga Yang Memiliki Tugas Dan Wewenang Melakukan Penanganan Kasus/Perkara Melalui Mediasi Untuk Meningkatkan Wawasan dan Kualitas Pelayanan Publik Komnas HAM RI Dalam Menjalankan Fungsi Mediasi" yang dilaksanakan pada 28 Juni 2019, dengan narasumber Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, S.H., L.L.M, dan
Gambar 2.26 Kegiatan penguatan kapasitas mediasi HAM
Deputi Direktur Pelayanan Konsumen II, Hudiyanto.
Lebih lanjut diskusi tentang "Audit Hukum untuk Penegakan Hukum dan HAM" yang dilaksanakan pada 4 Desember 2019,
dengan narasumber Dr. Qomaruddin, S.H.,M.H, Presiden Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, M. Rasyid Ridho, Anggota Dewan Pengawas Auditor Hukum Indonesia.
BAGIAN 3
PENYELIDIKAN PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PENANGANAN PERISTIWA/ISU AKTUAL
KOMNAS HAN
3.1 PENYELIDIKAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT
Tim penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dibentuk dan bekerja berdasarkan mandat UU Pengadilan HAM untuk melakukan tindakan penyelidikan atas peristiwa yang diduga adalah pelanggaran HAM yang berat. Pada 2019, berikut pelaksanaan tugas dan capaian tim dimaksud.
1. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pro-Yustisia Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Paniai
Tim Paniai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 005/KOMNAS HAM/II/2019 terhitung 1 Februari 2019 - 1 Agustus 2019, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 011/KOMNAS HAM/VIII/2019 hingga 1 Oktober 2019, diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Nomor 014/KOMNAS HAM/X/2019 hingga 1 Desember 2019.
Tim Ad Hoc Paniai pada 2019 menghasi- Ikan 9 (sembilan) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai hasil dari penyelidikan tim
dan laporan akhir tim penyelidikan Peristiwa Paniai. Tim telah menyelesaikan penyelidikan proyustisia atas peristiwa pembunuhan dan pengani-ayaan yang terjadi di Kabupaten Paniai pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014. Temuan Tim berupa fakta, keterangan korban, saksi, data, bukti dan dokumen serta keterangan ahli yang merupakan bagian terpenting dan dasar dalam pemeriksaan, analisis dan membuat kesimpulan akhir dari penyelidikan Proyustisia ini.
Setelah melakukan pemeriksaan dan menganalisis temuan tersebut, tim penyelidikan menyimpulkan bahwa Peristiwa Paniai sudah memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b. jo. Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pro-Yustisia Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh
Gambar 3.1
Diskusi Publik tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat kerja sama Komnas HAM RI dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada 13 November 2019 di Padang
DISKUSI PUBLIK PELANGBARAN HAM BERAT PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
Gambar 3.2
Diskusi ahli tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Tadulako Palu, pada 18 Juli 2019
Tim Penyelidikan Ad-Hoc Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh dibentuk dengan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.O18/KOM- NAS HAM/XI/2013 tertanggal 8 November 2013. Pada 2019,Tim diperpanjang dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017/KOMNAS_HAM/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan keputusan terakhir berakhir pada 31 Desember 2019.
Pada 2019. Tim melakukan penyelidikan dan penulisan laporan penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Wilayah Sekitarnya. Tim Aceh
melaksanakan sejumlah kegiatan untuk memperkuat pembuktian diantaranya pemeriksaan atas 89 orang korban dan saksi, pemeriksaan di lapangan (Takengon dan Banda Aceh), rapat koordinasi, FGD, pemanggilan kedua untuk beberapa saksi kunci dan konsinyering untuk Laporan Penyelidikan Pro-yustisia dan sudah masuk tahap finalisasi laporan
Adapun output yang dihasilkan pada 2019 adalah 89 Berita Acara Pemeriksaan (BAP). foto-foto bukti dan TKP, notulen rapat dan FGD, surat-surat pemanggilan, dan draf laporan Penyelidikan Proyustisia.
3.2 TIM BENTUKAN SIDANG PARIPURNA
Tim ini dibentuk oleh Sidang Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Komnas HAM RI. Tidak semua peristiwa atau isu/ tema diputuskan untuk dibentuk tim bentukan Sidang Paripurna, namun hanya untuk peristiwa yang penting dan strategis, serta isu/tema yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Komnas HAM RI.
1. Tim Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
Penegakan atas peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU Pengadilan HAM. Sampai 2019, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 14 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dimana tiga diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, yaitu: 1) Timor-Timor 1999; 2) Tanjung Priok 1984; 3) Abepura 2000.
Sampai saat ini, adanya perbedaan cara pandang antara Komnas HAM dan Jaksa Agung berakibat terjadinya ketidakpastian atas tindak lanjut 11 peristiwa, yaitu: 1) Trisakti I, Semanggi I dan Semanggi II 1998; 2) Kerusuhan Mei 1998, 3) Wasior 2001-2001 dan Wamena 2003; 4) Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; 5) Talangsari 1989; 6) 1965-1966; 7) Penembakan Misterius 1982-1985; 8) Simpang KKA: 9) Jambu Keupok: 10) Pembunuhan Dukun Santet 1998; dan 11) Rumoh Geudong 1989. Terakhir, Jaksa Agung pada 26 November 2019 mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 yang disertai petunjuk kepada Komnas HAM RI, dan telah dikembalikan kembali oleh Komnas HAM ke Jaksa Agung RI pada 27 Desember 2019.
Berbagai upaya terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia tersebut mengalami stagnasi dan masih jauh dari harapan publik dan korban. Sejauh ini belum adanya langkah penting dari pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak atas keadilan, hak atas kebenaran, reparasi maupun jaminan ketidak-berulangan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM RI mendorong pemerintah, dalam hal
ini Jaksa Agung, untuk segera menindaklanjuti 11 hasil penyelidikan Komnas HAM, sekaligus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian secara menyeluruh bagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Selain itu, Komnas HAM RI juga memandang penting untuk memastikan dilakukannya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah.
Sebagai upaya untuk terus menjaga isu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tetap menjadi perhatian dan prioritas pe nanganan Negara, serta mendapat perhatian dan dukungan publik dengan memberikan pemahaman mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki Komnas HAM RI dan hambatan dalam penyelesaiannya, Komnas HAM RI berinisiatif melakukan serangkaian kegiatan diskusi-diskusi di 7 (tujuh) universitas di beberapa daerah. Kegiatan tersebut di antaranya adalah rangkaian diskusi ahli yang telah diadakan pada 21 Mei 2019, 15 Juli 2019, dan 11 November 2019 di Jakarta, dan 23 Mei dan 23 Juli 2019 di Yogyakarta. Komnas HAM Rl mengadakan diskusi-diskusi tersebut untuk mempertajam usulan pemenuhan hak korban kasus pelanggaran
Gambar 3.3 Diskusi ahli tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Gajah Mada, pada 23 Mei 2019
TUKAN TAMENDOUS DEMILITERISASI ZONA NOUGA WEST PAPUA
Gambar 3.4
Penyampaian aspirasi masyarakat terkait dengan penyelesaian kasus di Nduga Papua di kantor Komnas HAM RI
HAM yang berat baik melalui mekanisme yudisial maupun lainnya dengan mengedepankan hak korban sebagai hal yang utama. Selain itu, Komnas HAM RI telah melakukan koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah, lembaga, dan pendamping korban dalam rangka upaya pemenuhan/pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat, yaitu dengan Pemerintah Provinsi dan Kapolda Papua Barat pada 27-19 Maret 2019; Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan pendamping korban pada 23- 25 April 2019; LPSK pada 08 Mei 2019; Pemerintah Jawa Tengah pada 13-17 Mei 2019, 24-28 Mei 2019, dan 29 Agustus 2019; dan Pemerintah Provinsi Lampung pada 14 November 2019.
Selanjutnya, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, Komnas HAM RI selama 2019 telah melakukan verifikasi terhadap 420 berkas berkas permohonan surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara korban, dan telah mengeluarkan sebanyak 401 surat keterangan.
2. Tim Kemanusiaan Peristiwa Nduga Papua
Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat dan para tokoh gereja-geraja dari Papua terkait permasalahan kemanusiaan yang timbul pasca peristiwa Nduga pada 1-4 Desember 2018. Adapun beberapa informasi yang disampaikan dalam aduan tersebut adalah masalah pengungsian yang timbul sebagai dampak konflik bersenjata antara aparat kemananan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sementara konflik bersenjata tersebut muncul sebagai dampak peristiwa kekerasan di Bukit Tabi, Nduga, pada 1-2 Desember 2018.
Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan langkahlangkah penanganan sebagai berikut:
A. Pada 24-28 Februari 2019, Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan dan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, para tokoh masyarakat Papua di Jayapura, dan para pemerhati kemanusiaan Papua di Jayapura untuk meminta dan memverifikasi data-data dan informasi terkait peristiwa Nduga.
B. Pada 14 Maret 2019, Komnas HAM menerima keterangan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan PT Istaka Karya. Pertemuan tersebut membahas dan memvalidasi identitas para pekerja yang menjadi korban kekerasan KKB pada 1-2 Desember 2018 di Bukit Tabo, Mbuwa, Nduga.
C. Pada 15 Maret 2019. melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertemuan yang menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghasilkan kesepakatan tindak lanjut temuan-temuan Komnas HAM RI dengan membentuk tim penanganan kemanusiaan dalam penanganan pengungsian di kabupaten Nduga sebagai dampak akibat peristiwa kriminal bersenjata tersebut. Komnas HAM RI meminta Kementerian Sosial dan Kementerian PPA segera melakukan pendataan kembali jumlah pengungsi dan sebaran tempat-tempat pengungsian yang terkini dan melakukan penanganan darurat.
D. Komnas HAM RI telah menyusun surat yang ditujukan kepada Mensesneg, Mensos, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan langkah-langkah penanganan dampak yang diderita oleh Pengungsi Nduga khususnya terkait dengan sandang dan pangan.
E. Terkait dengan Pengungsi Nduga, Komnas HAM RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan adanya optimalisasi peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Nduga dan juga Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi pengungsian dalam proses distribusi bantuan dan juga pemenuhan hak-hak dasar pengungsi seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.
Berdasarkan hasil pemantauan dan permintaan keterangan dari para pihak pada 14 s/d
17 Oktober 2019, Komnas HAM mencatat permasalahan pokok yang menyangkut kasus Peristiwa Nduga yaitu:
Para pengungsi Nduga masih tersebar dibeberapa wilayah di Papua seperti di Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Jayawijaya yang masih membutuhkan bantuan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari;
Pemberian bantuan kepada para pengungsi Nduga sudah banyak dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota dimana para pengungsi itu berada;
Pemberian bantuan yang dilakukan mendapat kendala karena para pengungsi Nduga menolak pemberian bantuan dikarenakan distribusi bantuan-bantuan tersebut melibatkan aparat Kepolisian dan TNI;
Ada sebagian pengungsi Nduga yang meninggal dunia akibat sakit seperti yang meninggal dunia di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang karena kondisi kesehatannya yang memburuk.
3. Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019
Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia memunculkan gejolak dan gelombang aksi protes menolak hasil Pemilu yang dianggap curang, terutama pada 21, 22, dan 23 Mei 2019. Gerakan aksi berlangsung ricuh dan bentrok antara massa dengan aparat keamanan disertai insiden kekerasan terutama di wilayah DKI Jakarta dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tercatat jatuh 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang korban luka-luka, termasuk 10 (sepuluh) warga sipil tewas dan puluhan aparat keamanan cidera. Kemudian 465 (empat ratus enam puluh lima) orang ditangkap dan ditahan, termasuk 74 (tujuh puluh empat) diantaranya anak-anak.
Komnas HAM RI kemudian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk memantau dan menyelidiki peristiwa tersebut. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses penanganan berbagai insiden selama peristiwa tersebut dapat terungkap dan prosesnya berjalan secara transparan dan fair sesuai dengan norma-norma HAM dan hukum sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban dan keluarganya.
Pada 22 Mei 2019, setelah bentrokan antara massa dan aparat terjadi malam sebelumnya, TPF Komnas HAM langsung meninjau sejumlah rumah sakit diantaranya di RS Tarakan dan RS Budi Kemuliaan, RSCM, dan RS Polri Kramatjati, untuk memastikan informasi adanya korban jiwa, baik luka maupun meninggal dunia. Kemudian, salah satu fokus utama TPF adalah mengungkap fakta 10 (sepuluh) warga sipil yang menjadi korban tewas selama aksi
demonstrasi massa berlangsung. Apalagi 9 (sembilan) diantaranya tewas akibat tembakan peluru tajam, sedangkan 1 (satu) korban lainnya akibat benturan benda tumpul. 5 (lima) dari 10 (sepuluh) korban termasuk dalam kelompok usia anak-anak. Sebanyak 4 (empat) jenazah sempat dilakukan autopsi di RS Polri Kramatjati, lima korbanlainnya langsung di ambil pihak keluarga dari RS Tarakan, RSCM dan RS Budi Kemuliaan tanpa dilakukan autopsi termasuk juga Ryan Syahputra (15), korban tewas saat aksi di Pontianak. Penyebab kematian 10 (sepuluh) warga sipil tersebut juga terkonfirmasi dari laporan TPF Mabes Polri pimpinan Komjen. Pol. Moechgiyarto yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM RI.
Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa meninggalnya 10 warga sipil ini, bisa disebut sebagai bentuk dari unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum tanpa alasan hukum yang sah dan melanggar hukum
Gambar 3.5
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bersama Wakil Ketua Internal Hairansyah dan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Amiruddin sedang mewawancarai korban luka akibat bentrokan unjuk rasa, saat mengunjungi salah satu rumah sakit di Jakarta pada 22 Mei 2019
pidana. Jatuhnya korban jiwa sebanyak 10 orang -empat diantaranya anak-anakmerupakan sebuah tragedi. Dari hasil penyelidikanyangdilakukan,TPFKomnasHAM tidak menemukan adanya keterlibatan anggota Polri dalam aksi penembakan tersebut. TPF menganalisa pola yang sama dengan
hasil temuan Polri, bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang terlatih. Jika dilihat dari kronologis, pola dan waktu kejadian, aksi tersebut juga seperti telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya untuk menjadi triggerdalam kondisi chaos agar meluasnya kerusuhan.
Gambar 3.6
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik bersama tim memintai keterangan salah satu keluarga korban yang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan oleh OTK saat terjadinya unjuk rasa 22 Mei 2019
Meskipun demikian, sesuai dengan mandat dan kewenangannya, maka Polri harus mengungkap kasus kematian 10 warga sipil tersebut sekaligus menemukan pelaku penembakan.
TPF Komnas HAM juga melakukan upaya verfikasi dan pencarian terhadap laporan dugaan 32 warga sipil yang hilang paska aksi massa tersebut. Tim berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk juga kepolisian untuk memastikan daftar nama dugaan orang hilang. Hasilnya ke 32 orang tersebut ditemukan keberadaanya, sebagian besar dari mereka ditangkap dan ditahan polisi, sebagian dilakukan diversi untuk kategori usia anak serta ada yang dilepaskan kembali karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Beberapa nama lainnya telah kembali ke pihak keluarga masing-masing. TPF Komnas HAM RI berpendapat bahwa munculnya laporan orang hilang ini oleh karena lemahnya akses atas keadilan dan administrasi manajemen penyelidikan dan penyidikan Polri sebagaimana telah diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012, dimana di Pasal 10 ayat (1) diatur tentang kelengkapan administrasi penyidikan.
Fakta lain ditemukan adanya tindakan ke-
kerasan berlebih oleh oknum anggota/pasukan Polri yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan, dan pemeriksaaan, baik terhadap massa yang melakukan aksi maupun yang tidak melakukan aksi. Selain menerima pengaduan langsung dari korban dan keluarga korban, hasil identifikasi dan validasi informasi dan sejumlah bukti seperti kekerasan di Kampung Bali dan Jalan Bambu dan beberapa bukti lainnya mengungkap kebenaran adanya tindakan kekerasan (brutality of police). Beberapa tindakan kekerasan yang terjadi antara lain pemukulan, penganiayaan dan penyiksaan serta perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang dilakukan oleh oknum Polri. Dalam konteks HAM, tindakan oknum Polri merupakan tindakan berlebih (excessive use of force) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) yang telah diratifikasi dalam UU No. 5 Tahun 1998.
Hasil temuan TPF Komnas HAM RI kemudian diserahkan kepada Irwasum Polri untuk dilakukan penyelidikan secara internal dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, Komnas HAM RI memberikan atensi terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum. Unjuk rasa yang dilakukan dalam rentang 21-23 Mei 2019 dapat dikategorikan sebagai aksi damai dan kondusif. Meski demikian, ada upaya untuk memanfaatkan momentum aksi tersebut untuk menciptakan kerusuhan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Polri juga sudah mengedepankan tindakan preventif dan akomodatif dan proporsional. Namun dalam situasi tidak terkendali, tindakan sebagian oknum polisi yang melakukan kekerasan berlebih juga tidak dibenarkan. Konsen lainnya terkait dengan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dimana dari sekitar 465 Tersangka, 74 diantaranya adalah anak-anak. Keterlibatan anakanak ini sungguh memprihatinkan, apalagi 4 dari 9 korban yang meninggal dunia karena tertembak peluru tajam juga anak-anak. Tindakan penyidik Polri dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, juga tidak sesuai Konvensi Hak- Hak Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur bagaimana
proses penangkapan, pemeriksaan, hingga pembinaan terhadap ABH. TPF Komnas HAM RI juga menganalisis gejala penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, dan eskalasi kekerasan melalui analisis konten media sosial yang sangat efektif untuk melakukan provokasi dan mengorganisir massa untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan tersebut.
4. Tim Pemantauan Peristiwa 24-30 September 2019
Keputusan DPR RI periode 2014-2019 untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta rencana pengesahan sejumlah RUU lainnya seperti RKUHP, Pertanahan, Minerba, Tenaga Kerja, Pemasyarakatan dan sejumlah RUU lainnya, menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat. Puncaknya demontrasi mahasiswa yang berlangsung 24-30 September 2019 yang terjadi di 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia dengan tingkat eskalasi dan dampak yang beragam.
Untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap sejumlah peristiwa dan insiden yang terjadi selama berlangsungnya gelombang demonstrasi mahasiswa dan
Gambar 3.7 TPF Komnas HAM RI sedang memintai keterangan Polres Metro Jakarta Pusat pelajar, Komnas HAM RI membentuk Tim Pemantauan Peristiwa 24-30 September 2019. Tim menemukan sejumlah data, informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM, diantaranya tindakan penangkapan sewenang-wenang, tindak kekerasan yang berlebih saat dilakukannya upaya paksa, pengabaian terhadap hak para terduga/tersangka, hilangnya hak untuk hidup, hak atas kesehatan hingga penyalahgunaan senjata api.
Tim mencatat ada 3 (tiga) orang mahasiswa di Jakarta yang meninggal akibat trauma berat di bagian kepala yang diduga kuat berasal dari benturan benda tumpul dan 2 (dua) orang mahasiswa Universitas Halu Uleo Kendari, Sulawesi Tenggara yang tewas akibat peluru tajam. Kematian lima mahasiswa ini dianggap tidak wajar. Dari lima kasus tersebut, baru kematian Immawan Randy (21) yang berhasil diungkap setelah tertembak peluru dari senjata api yang diduga milik oknum polisi Polresta Kendari. Sedangkan sisanya atas nama korban Maulana Suryadi (24), Akbar Alamsyah (19), Muhammad Yusuf Kardawi (19), dan Supriyadi (24), belum terungkap.
Tim Komnas HAM RI juga menemukan fak-
ta tindakan kekerasan berlebih (brutality of police) yang dilakukan oleh oknum polisi pada saat melakukan upaya paksa terhadap para demonstran.Tindakan represif di luar batas antara lain berupa pemukulan, penganiayaan, bahkan penyiksaan pada saat para korban ditangkap, diamankan, hingga diperiksa di kantor polisi Akibatnya, banyak korban mengalami cidera berat dan ringan akibat tindakan kekerasan oknum polisi. Selain itu, para pekerja profesi seperti jurnalis dan juga petugas medis juga menjadi korban kekerasan dari oknum anggota Polri. Berdasarkan gambaran tersebut, Komnas HAM RI mencatat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian dalam konteks penggunaan kekuatan dan sejumlah pelanggaran prosedur tetap (protap) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melakukan pengamanan dan pengedalian massa.
Sesuai dengan Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, terutama terkait dengan pemenuhan prinsip nesesitas (sesuai kebutuhan/diperlukan) dan proporsionalitas dimana penggunaan kekuatan (respon Polri) harus seimbang dengan pihak yang dihadapi dan mengedepankan tin-
Gambar 3.8 Tim Komnas HAM RI sedang memintai keterangan Polda Sultra
Gambar 3.9
Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga dan Hairansyah, seusai melakukan pemantauan di Polda Metro Jaya
dakan preventif dalam proses pengendalian dan pembubaran massa. Selain itu, dugaan penggunaan kekerasan pada saat melakukan upaya paksa, bertentangan dengan Protap Dalmas, Perkap No. 1 Tahun 2009 maupun Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Protap tersebut menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa, serta melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Pada praktiknya ditemukan fakta bahwa ada oknum polisi yang melakukan upaya paksa dengan menggunakan kekerasan yang menyebabkan seseorang mengalamiluka-luka/ cedera berat. Tindakan tersebut juga diduga merupakan bentuk pelanggaran HAM, terutama hak atas rasa aman dan hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berupa penangkapan secara sewenang-wenang disertai tindakan kekerasan yang diduga melanggar hak untuk bebas dari tindak Penyiksaan, atau Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Ma-
nusia sesuai dengan ketentuan dalam Ratifikasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Termasuk juga perlakuan kekerasan terhadap anak yang melanggar Pasal 66 ayat (1) UU No. 39/ 1999 tentang HAM.
Tim Komnas HAM juga menemukan fakta penyalahgunaan prosedur penggunaan senjata api dalam konteks pengendalian massa. Kasus ini mencakup terungkapnya fakta kematian Immawan Randy (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) yang tertembak peluru dari senjata api milik oknum polisi.
Komnas HAM juga menyorot dugaan lambannya penanganan medis oleh pihak kepolisian pada saat pengananan korban luka unjuk rasa. Berdasarkan temuan Komnas HAM, terdapat peserta aksiyang mengalami luka, namun tidak langsung dibawa untuk diberikan pelayanan medis, namun dilakukan pemeriksaan di kantor polisi. Meski mendapatkan perawatan oleh pihak Dokkes kepolisian, namun belum memadai karena Pihak kepolisian tidak memiliki standar prosedur penanganan (SOP) korban luka dalam pengendalian aksi massa. Lambannya penanganan korban luka menjadi catatan serius Komnas HAM, apalagi jika berdampak pada cidera berat yang menyebabkan kematian terhadap seseorang. Masalah keterbatasan akses terhadap para terduga pelaku yang ditangkap juga diakui/dikeluhkan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Koalisi untuk Demokrasi saat melakukan advokasi ke Komnas HAM. Tim tersebut merupakan para penasihat hukum yang gabungan dari LBH Jakarta, YLBHI, KontraS dan beberapa NGO lainnya. Dalam konteks ini, terjadi dugaan pelanggaran HAM terutama dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Tim Pemantauan Pemilu 2019
Pemilu 2019 memiliki nilai strategis karena meletakan mekanisme baru berupa keserentakan memilih: (a) Presiden dan Wakil Presiden, Daerah Pemilihan (Dapil) seluruh Indonesia; (b) 575 anggota DPR RI, dengan 80 Dapil; (c) 136 anggota DPD, dengan 34 Dapil; (d) 2.207 anggota DPR Provinsi, dengan 272 Dapil; dan (e) 17.610 anggota
DPRD Kabupaten/Kota, dengan 2206 Dapil.
Dalam konteks pemilu, kewajiban negara, khususnya pemerintah adalah memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pemilu, termasuk jika terdapat masalah hukum, baik administrasi pemilu maupun pelanggaran hukum lain. Di sisi lain dalam konteks hak asasi manusia maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government); (b) hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected); dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to equal access to public service).
Komnas HAM memandang bahwa pelaksanaan pemilu tidak sekedar memberi legitimasi bagi kekuasaan politik maupun prosedur rutin yang harus dipenuhi dalam negara demokratis, melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejewantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Guna mendorong negara dalam pemenuhan Hak Untuk Ikut Serta Dalam Pemerintahan bagi warga negaranya, Komnas HAM melakukan peman-
Gambar 3.10 Dialog perwakilan pasangan calon presiden/wakil presiden di kantor Komnas HAM RI
tauan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Berdasarkan putusan Sidang Paripurna Nomor 12/SP/X/2018 dan SK Nomor 002/ Komnas HAM/I/2019, mengamanatkan pemantauan pemilu 2019 memfokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu pertama, hak untuk memilih terutama bagi kelompok rentan yakni warga binaan dan tahanan, pasien rumah sakit dan penyandang disabilitas; kedua, praktik ujaran kebencian dan diskriminasi ras etnis; serta ketiga, kemurian hasil suara. Selain fokus pada tiga hal tersebut tim pemantau pemilu Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan terhadap peristiwa banyaknya penyelenggara pemilu terutama anggota KPPS yang jatuh sakit dan meninggal.
Pelaksanaan pemantauan dilakukan di Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan oleh Kantor Perwakilan untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Khusus untuk persoalan sakit/meninggalnya anggota KPPS, Komnas HAM memantau langsung di empat provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta melakukan diskusi terfokus dengan para stakholders terkait untuk menguraikan masalah serta merumuskan rekomendasi agar peristiwa tersebut tidak terulang.
Komnas HAM RI memberikan penilaian awal bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu telah berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Komnas HAM memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian, KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara serta pengawas Pemilu yang telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
Kendati demikian, Komnas HAM RI memberikan catatan terhadap perencanaan
maupun tahapan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, diantaranya catatan kritis terhadap Debat Pilpres 2019, Komnas HAM RI menilai belum adanya pemahaman secara substansial dari pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden atas lima tema utama khususnya yang berkaitan dengan isu HAM. Kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai belum memiliki komitmen guna penyelesaian kasus-kasus HAM, termasuk pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia, serta beberapa pemahaman substansial atas beberapa isu lainnya seperti disabilitas, terorisme, intoleransi ataupun pemberdayaanperempuan.Untukmengukur sejauh mana komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM, Komnas HAM RI juga membedah visi misi yang diwakili oleh Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Kesimpulan dari paparan tersebut, Komnas HAM RI melihat bahwa isu HAM kurang diangkat oleh kedua pasangan Calon Presiden. Komnas HAM RI memandang perlu masalah HAM ini diperhatikan dalam visi dan misi para paslon Capres. Seperti, bagaimana dimensi HAM yang menjadi tujuan konsesi untuk masyarakat dan rakyat Indonesia dapat terwujud, dan bagaimana agar perwujudanHAM menjadi agenda seluruh bangsa Indonesia.
Catatan lain Komnas HAM terkait Pemilu 2019, meliputi tindakan diskriminasi, dalam hal ini tidak ditemukan langsung adanya indikasi tindakan diskriminasi yang bernuansa SARA oleh masing-masing tim kampanye, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/ 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Berbagai kekhawatiran timbulnya gesekan yang dipicu isu SARA serta maraknya hoax dan ujaran kebencian menjelang pemungutan suara yang sempat muncul di masyarakat tidak terjadi
Terkait pemastian pemenuhan hak pilih, Komnas HAM RI mencatat proses pemberian e-KTP masih banyak kendala baik aspek regulasi, teknis, jaringan dan geografis sehingga menghambat terpenuhinya hak pilih warga Negara seperti kendala perekaman e-KTP untuk tahanan dan/atau narapidana. Meskipun sudah terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan melakukan perekamanan KTP elektronik (e-KTP) secara pro aktif dan jemput bola. Tercatat 31.148 tahanan/narapidana di 5 provinsi (Kalimantan Tengah, Jawa barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) tidak dapat memberikan hak suaranya.
Di sisi lain, perhatian penyelenggara pemilu diberikan kepada penyandang disabilitas guna pemenuhan hak konstitusionalnya, bahkan di beberapa tempat melibatkan mereka sebagai penyelenggara pemilihan (PPS). Namun masih ditemui persoalan seperti akses atau fasilitas memilih bagi penyandang disabilitas yang masih belum cukup ramah, hal tersebut terjadi akibat identifikasi pendataan pemilih disabilitas yang tidak tepat, seperti halnya terjadi di Kalimantan Tengah.
Terhadap Pasien rumah sakit, termasuk keluarganya, masih menjadi persoalan yang serius. Belum maksimalnya koordinasi antara Penyelenggara Pemilu di daerah dengan Dinas Kesehatan maupun manajemen Rumah Sakit (RS) menyebabkan pendataan pemilih di rumah sakit masih menemui kendala, serta masih ditemui RS yang tidak menyediakan TPS sehingga mengurangi hak memilih pasien dan keluarganya. Tak hanya itu, kelompok masyarakat adat dan terpencil di beberapa wilayah juga masih terkendala dalam memperoleh akses memilihnya karena tidak ber-e-KTP. Baik yang disebabkan oleh masalah pengakuan wilayah
administrasi tempat komunitas adat tersebut tinggal maupun karena adanya ketentuan adat yang tidak bisa dilanggar. Seperti Suku Kajang, Sulawesi Selatan dan Komunitas Adat di Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau.
Berkenaan dengan isu atau permasalahan di wilayah dengan situasi/kondisi tertentu, Komnas HAM RI mencatat terkait dengan pemenuhan hak pilih warga minoritas Syiah dari Kabupaten Sampang yang ditempatkan di Rusun Jemundo, Sidoarjo, walaupun pihak KPU telah memfasilitasi mereka dalam memilih, namun dalam pelaksanaannya cukup sulit. Begitu pun warga Nias Selatan mengalami keterlambatan logistik di beberapa daerah dengan akses lokasi yang cukup sulit, dan persoalan buta huruf.
Sedangkan berkaitan dengan jatuhnya korban sakit dan kematian anggota KPPS, Pengawas Pemilu dan Tenaga Keamanan pada saat maupun setelah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, Komnas HAM mencatat adanya dugaan pengabaian perlindungan hak kesehatan petugas KPPS, PPS, PPK, Petugas Keamanan dan Pengawas Pemilu saat melaksanakan tugas kepemiluan 2019. Selain itu, Komnas HAM RI belum melihat adanya langkah terpadu, baik dari KPU dan Bawaslu, maupun Kementerian Kesehatan, untuk mengantisipasi dan menangani jatuhnya korban secara massal. Komnas HAM RI mendesak Negara, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan komitmennya perlindungan terhadap korban sakit dan meninggal, serta melihat petugas pemilu tidak hanya dipandang sebagai sukarelawan.
Hal khusus mengenai kemurnian suara yang biasanya dipengaruhi faktor politik uang dan netralitas penyelenggara, Komnas HAM RI mendasarkan pada data Polri dan Bawaslu Rl. Sebanyak 35 kasus politik uang yang ditangani tim Satgas Anti Politik Uang
Polri dan Bawaslu dari hasil patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan sebanyak 25 kasus di 25 kabupaten/kota.
Indikator mengenai pemilihan umum yang bebas (free election), terutama jaminan iklim kebebasan, secara umum tahanan dan narapidana, pasien rumah sakit, penyandang disabilitas bebas menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi berkaitan dengan fasilitasi sarana dan prasarana, ketersediaan logistik dan pemenuhan administrasi menjadi titik lemahnya. Pada area ini persoalan kebebasan menggunakan hak pilik kelompok marginal dan rentan banyak terjadi. Jaminan kebebasan untuk memilih juga memasukkan parameter proses peradilan/penyelesaian perselisihan, mulai dari proses penerimaan pengaduan pelanggaran pemilu atau peristiwa lainnya yang terjadi terkait dalam proses pemilu sampai persidangan. Tim menilai bahwa telah tersedia prosedur dan mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi warga dalam setiap tahapan pemilu/pilkada. Proses penyelesaian perselisihannya berlangsung secara obyektif dan berkeadilan.
Terkait dengan jaminan kerahasiaan, parameter yang dilihat upaya penyelenggara pemilu memastikan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa diketahui pihak lain. Secara umum hasil pantauan di berbagai wilayah tersebut menunjukkan kerahasiaan pemilih dijamin sampai tahap pemungutan suara dan perhitungan suara dalam TPS. Panitia pengawas (panwas) dan saksi-saksi secara umum terlihat dan terlibat dalam setiap TPS. Meski demikian perlu dicatat bahwa untuk calon DPD saksi-saksi di TPS jarang tersedia.
Mengenai Pemilihan Umum yang Adil (fair election), dengan indikator umum dan setara, kelengkapan data pemilih, tim menca-
tat banyak narapidana/tahanan yang bukan berasal dari domisili lapas/rutan setempat yang tidak dapat merealisasikan haknya memilih. Dalam hal ini Komnas HAM RI menilai bahwa kerjasama antara KPU, Kemendagri, Kanwil Hukum dan HAM, serta Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, terutama menyangkut data pemilih. Komnas HAM RI juga mengapresiasi upaya penyelenggara pemilu merespons kurangnya logistik terutama surat suara di berbagai rumah sakit dan Lapas/Rutan, termasuk upaya menyediakan TPS berjalan walaupun belum sepenuhnya mengakomodasi hak konstitusional pemilu.
Mengenai indikator Non-diskriminasi, berbagai sejumlah kovenan internasional dan aturan nasional sudah menentukan larangan adanya diskriminasi berbasis ras, etnis dan agama yang juga berlaku dalam hak warga memilih atau untuk dipilih. Dalam pantauan Pemilu 2019 kali ini pembelahan masyarakat terjadi secara masif khususnya dalam Pilpres. Akan tetapi, secara umum di level masyarakat bawah, hasil pantauan Komnas HAM RI di 6 (enam) provinsi justru intensitas diskriminasi ras, etnis menurun dibanding dengan Pilkada serentak 2018 yang lalu.
Berkaitan dengan prinsip kesetaraan, secara tradisional dikenal dengan istilah "one person one vote" (satu orang satu suara). Hasil pantauan belum menemukan signifikansi adanya penggelembungan dan/atau manipulasi hasil penghitungan suara yang mempengaruhi kemurnian hasil dalam pemilu 2019 kali ini.
Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang diformulasikan dengan hak pilih dan memilih sebagai jaminan dari konstitusional, maka Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada beberapa Kementerian dan Lembaga, yaitu:
DPR RI untuk (a) melakukan evaluasi terutama oleh komisi Il terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang memberi beban kerja lebih bagi petugas penyelenggara pemilu, sehingga menimbulkan sakit dan meninggalnya ratusan petugas; (b) meningkatkan mekanisme perlindungan melalui regulasi dan anggaran bagi penyelenggara pemilu secara memadai, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM; (c) melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan kependudukan dan penggunaan KTP Elektronik sebagai syarat penggunaan hak pilih.
KPU RI untuk (a) mengevaluasi sistem pendataan pemilih dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan terpenuhinya hak pilih warga negara, khususnya kelompok rentan; (b) meningkatkan jaminan pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan warga binaan yang ditempatkan di Rutan dan Lapas sehingga tidak ada perbedaan perlakuan di berbagai wilayah yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional mereka; (c) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan seluruh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pemilih di RSU baik milik pemerintah maupun swasta dan RSJ; (d) meningkatkan fasilitasi dan dukungan terhadap akses dan pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas, serta mendorong partisipasi penyandang disabilitas sebagai petugas penyelenggara pemilu atau pun peserta Pemilu. Apabila diperlukan, maka mengambil kebijakan khusus terkait pemenuhan hak pilih dari kelompok rentan; (e) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang serentak, termasuk yang berimbas pada potensi kematian atau sakitnya petugas penyelenggara KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan. Evaluasi terutama dilakukan atas aspek regulasi mengenai rekrutmen, usia, waktu dan beban kerja, serta jaminan kesehatan, kelayakan honor, dan logistik kepemiluan; (f) perlu adanya pemisahan pelaksanaan pemilu untuk tingkat nasional
(pilpres, DPR, dan DPD) dan daerah (gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota); dan (g) menjadikan aspek kesehatan petugas penyelenggara pemilu sebagai bagian dari titik rawan penyelenggaraan pemilu sehingga perlu kerjasama secara intens dengan kementerian kesehatan untuk membuat langkah antisipasi serta pencegahan yang lebih baik.
Bawaslu RI, agar (a) meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaran pemilu terutama untuk kelompok rentan; meningkatkan upaya pencegahan praktik penyimpangan; menindak pelanggaran yang terjadi secara tegas, serta meningkatkan kualitas rekomendasi yang dikeluarkan sehingga kualitas pengawasan pemilu semakin baik; (b) meningkatan koordinasi dengan Kepolisian dan Komnas HAM RI dalam penindakan praktik diskriminasi berbasis SARA dalam pemilu, serta mendorong kerja sama dengan Kementerian Menpan/RB dalam penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN; (c) menyampaikan hasil evaluasi pengawasan secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, termasuk penanganan petugas yang sakit dan meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya; (d) meningkatkan pemahaman para pengawas pemilu terutama pada lapisan bawah tentang keberadaan kelompok rentan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.
Kementerian Dalam Negeri RI untuk (a) menyediakan dan menyajikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan DPS/DPT dalam penyelenggaran pilkada dan pemilu yang akan datang; (b) mempercepat pelayanan penerbitan KTP elektronik bagi seluruh penduduk yang berhak; (c) mengkoordinasikan dan membangun sinergi pemerintah daerah dengan berbagai elemen di masyarakat dan pihak lainnya sehingga penyelenggaran pilkada dan pemilu berlangsung semakin damai, bermartabat dan berintergritas dan menghasilkan pemimpin atau perwakilan yang baik.
Kepolisian Rl agar (a) meningkatkan koordinasi pengawasan bersama Bawaslu terhadap pelanggaran kepemiluan yang berdimensi pidana sehingga dapat dilakukan upaya penindakan hukum untuk menghindari persebaran konflik dan kerawanan sosial; (b) memastikan penegakkan hukum yang adil, imparsial dan tidak memihak dalam seluruh tahapan pemilu, baik yang merupakan tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum yang terjadi dan terkait proses pelaksanaan pemilu;(c) berkoordinasi dengan Komnas HAM RI terutama dalam penanganan ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi ras, etnis dan agama; (d) meningkatkan upaya pencegahan pada setiap potensi pelanggaran dan gangguan keamanan yang muncul yang bisa berakibat terjadinya konflik sosial dalam masyarakat; (e) meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait pendataan pemilih yang berada di tahanan polres/polda.
Kementerian Hukum dan HAM RI untuk (a) mengevaluasi sistem pendataan pemilih yang berada di lapas/rutan, termasuk mengidentifikasi permasalahan dan (b) meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait pendataan pemilih yang berada di lapas/rutan untuk melakukan perekamanan KTP elektronik sebagai dasar dalam penetapan pemilih oleh KPU.
Kementerian Kesehatan RI agar (a) mengevaluasi sistem pendataan pemilih yang berada di rumah sakit, termasuk mengidentifikasi permasalahan dan (b) meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan manajemen rumah sakit (termasuk RSJ) terkait pendataan pasien yang masuk dalam kategori pemilih yang berada di rumah sakit/puskesmas minimal H-3 sebelum waktu pelaksanaan. Kementerian Sosial Rl untuk (a) mengeva-
luasi sistem pendataan pemilih yang berada di panti-panti sosial, termasuk mengidentifikasi permasalahan dan (b) meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait pendataan pemilih yang berada di panti-panti sosial.
Komnas HAM RI juga mengharapkan masyarakat bisa turut menciptakan kondisi yang aman, damai, dan kondusif bagi keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019, masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses atau tahap penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Komnas HAM RI juga mendorong komunitas lembaga-lembaga survei untuk mengorganisir diri dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kualitas survei untuk menjaga kredibilitas, obyektivitas, dan reputasi ilmiahnya (self regulating).
6. Tim Penyelesaian Kasus Lubang Tambang di Kalimantan Timur
Wilayah Pulau Kalimantan, dalam Dokumen PerencanaanPembangunanNasional, diakui sebagai salah satu paru-paru dunia dan lumbung energi nasional, oleh karenanya arah kebijakan pembangunan diarahkan untuk mempertahankan luasan hutan Kalimantan dan pengembangan hilirisasi komoditas batubara.² Salah satu Provinsinya, Kalimantan Timur, dikenal sebagai wilayah dengan potensi pertambangan dan penghasil batubara terbesar di Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, diantaranya adalah sektor pertambangan dan penggalian.3
Potensi dan cadangan batubara Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 13.762,39 Ton, tercatat merupakan yang terbesar di Indonesia,4 menjadi hal yang menarik minat sektor privat untuk berlomba-lomba memanfaatkan sumber energi murah ini untuk mengeruk keuntungan. Potensi ini jualah yang menggerakkan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengobral konsesi pertambangan untuk menarik investasi pengelolaan dan pemanfaatan batubara di Kalimantan Timur. Banyak dan luasnya izin pengelolaan batubara (PKP2B dan IUP) di Kalimantan Timur menimbulkan permasalahan tumpang tindih antara wilayah konsesi dengan peruntukan lain seperti lahan pertanian produktif, kawasan hutan, juga wilayah pemukiman penduduk. Setidaknya terdapat 1.404 Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan lahan sebesar 4.130.246,41 Ha⁵, sementara luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur tercatat seluas 127.267,52 km2, maka jika diperbandingkan,luaswilayahkonsesidiKalimantanTimur lebih dari 30% luas wilayah daratan Provinsi
Kalimantan Timur. Izin ini belum termasuk Perjanjian Karya Pengelolaan Batubara (PKP2B) yang merupakan rezim pengelolaan batubara sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan, penambangan dengan metode terbuka (open pit) yang tidak bertanggung jawab menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa ada upaya penyelesaian yang komprehensif terkait reklamasi lubang raksasa tersebut. Ekses dari tumpang tindih wilayah konsesi dengan peruntukan lahan yang lain, banyak ditemukan lubang bekas tambang yang berada di wilayah kawasan hutan dan juga di tengah-tengah pemukiman penduduk.
Setidaknya terdapat 632 lubang bekas tam-
Gambar 3.11
Komnas HAM RI meninjau dampak bekas galian tambang di Kalimantan Timur bersama keluarga korban
bang di 7 (tujuh) kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya sampai disitu, lubang raksasa bekas tambang yang tidak dikembalikan kepada kondisi mula tersebut dibiarkan berlarut-larut, tergenang air, bahkan memakan korban jiwa yang mayoritas adalah anak-anak. Proses penegakan hukum atas hilangnya nyawa akibat tenggelam dalam kubangan raksasa bekas tambang juga belum menemui titik terang.
Permasalahan tumpang tindih lahan konsesi pertambangan, lubang bekas tambang, dan hilangnya nyawa manusia akibat lubang bekas tambang, menciderai prinsip dan norma hak asasi manusia, terutama hak hidup hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman. Berdasarkan hal ini, untuk mendorong Pemerintah dan Perusahaan bertanggung jawab atas segala permasalahan dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat lubang bekas tambang yang dibiarkan berlarut-larut dan segera mereklamasi atau mengembalikan ke kondisi semula.
Rekapitulasi Data Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM terhadap korban meninggal dunia akibat bekas lubang tambang di Kalimantan Timur mencapai 33 orang per Desember 2019. Selain itu, penting juga untuk melibatkan peran serta KPK terkait dengan potensi dugaan tindak pidana korupsi dalam isu pertambangan. Tim yang dibentuk pada tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna, sampai akhir 2019 telah melakukan serangkaian kegiatan diantaranya:
• Rapat-rapat Tim untuk membahas rencana kegiatan tim, timeline, dan pembagian tugas serta RTL penyusunan laporan.
Menganalisis dan mengolah data korban bekas lubang tambang dan identifikasi regulasi yang terkait. Tim melakukan identifikasi korban yang tenggalam di lubang bekas tambang. Dari data terakhir yang diterima tim ada 35 korban. Data
korban tersebut diidentifikasi berdasarkan lokasi kejadian, usia korban, dan perusahaan pemilik lubang tambang.
Konsolidasi data lubang tambang Kaltim pada 16 Oktober 2019. Tim melakukan konsolidasi dan korelasi data yang diterima oleh Bagian Pemantauan dan Bagian Pengkajian serta sumber data lain yang diterima dari pihak-pihak lain. Data-data tersebut diidentifikasi dan diverifikasi berdasarkan informasi terkini di lapangan.
Pemetaan dan pendataan terkait Kasus Lubang Bekas Tambang di Kalimantan Timur pada 11 November 2019 yang menghadirkan narasumber dari FH Universitas Mulawarman dan JATAM. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperbarui dan verifikasi data-data yang dimiliki Komnas HAM RI dengan data-data yang dimiliki oleh Jatam sebagai pihak yang aktif di lapangan. Selain itu dilakukan diskusi terkait permasalahan yang menjadi kendala terhadap penanganan kasus lubang tambang.
2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bappenas. Hlm: 7.
4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Akhir Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional Pada Tahun 2019. Jakarta: Bappenas. Hlm 23.
3 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Hlm: II-9
5 Disampaikan Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur dalam paparannya pada pertemuan audiensi dengan Komnas HAM pada 31 Juli 2019, di Samarinda.
7. Tim Penyelesaian Konflik Papua
Tahun 2019 ditandai dengan meningkatnya eskalasi konflik di Papua dengan adanya peristiwa pembunuhan di Nduga dan rangkaian peristiwa setelahnya, bentrokan mahasiswa Papua dan diskriminasi pada orang papua, serta peristiwa Wamena. Berbagai peristiwa tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, tindakan diskriminasi rasial, eksodus mahasiswa Papua, dan pengungsian internal yang massif.
Di Nduga, pada 1-2 Desember 2018, terjadi pembunuhan terhadap 25 orang pekerja proyek pembangunan jembatan dan direspon dengan pengejaran pada para pelaku yang memunculkan ketakutan pada penduduk dan menimbulkan pengungsian yang mencapai 22 ribu orang.6 Untuk itu, Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan pentingnya Penyelesaian Permasalahan Papua dalam perspektif HAM.
Dalam perkembangannya, peristiwa terkait permasalahan Papua berkembang dengan adanya Aliansi Mahasiswa Papua yang melakukan aksi pada 15 Agustus 2019 di Malang dan dihadang oleh sekelompok massa dan berujung bentrokan menimbulkan korban luka 23 Mahasiswa Papua. Pada 16 Agustus 2019 juga terjadi peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dalam bentuk pengepungan asrama oleh ormas dan Satpol PP dan adanya ujaran rasisme. Peristiwa ini diikuti dengan, pada 17 Agustus 2019, pelemparan batu ke dalam asrama dan polisi menembakkan gas air mata ke arah asrama dengan alasan pengamanan terhadap kondisi mahasiswa Papua. 5 orang terluka; satu orang terkena tembakan gas air mata di kaki, tiga orang dipukul, dan satu orang luka di alis mata dari bentrokan tersebut. 43 mahasiswa Papua ditangkap,7 meski kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti.
Adanya ujaran rasisme dan diskriminasi rasial di Malang dan Surabaya semakin menaikkan eskalasi konflik. Peristiwa ini menyebabkan eksodus mahasiswa Papua secara besar-besaran, 2.047 Mahasiswa Papua dilaporkan pulang, karena merasa tidak aman. Dampak ujaran rasisme dan diskrimasi, pada 19 Agustus 2019, juga memantik gelombang demonstrasi besar-besar terjadi di berbagai kota di seluruh Papua, mulai dari Jayapura, Manokwari, Fak-Fak, Sorong, Merauke, Timika, Biak, Wamena, Nabire dan berbagai kabupaten/kota lainnya. Aksi tersebut meminta pengusutuan kasus rasisme di Malang dan Surabaya hingga tuntutan referendum. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa, luka, hancurnya bangunan rumah, toko, fasilitas publik dan juga fasilitas pemerintahan. Dilaporkan jatuh korban jiwa sebanyak 33 orang, informasi lain menyatakan bahwa jumlahnya lebih dari 33, korban luka 53 orang, rusak dan terbakarnya 530 unit
bangunan milik masyarakat, 238 unit kendaraan, dan 17 unit gedung pemerintah. Peristiwa kerusuhan di Wamena ini telah menyebabkan masyarakat pergi keluar atau eksodus/mengungsi dari Wamena dengan jumlah total sebanyak 7.339 pengungsi.
Komnas HAM RI memandang bahwa penyelesaian konflik dan berbagai peristiwa tersebut perlu dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Komnas HAM mencatat bahwa terdapat potensi konflik horizontal antara warga pendatang dengan orang asli Papua. Rekonsiliasi perlu segera dilakukan dengan menerapkan strategi yang bersandar pada kondisi demografi dan stuktur politik di Papua. Berbagai pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan dan respon yang berlebihan oleh aparat keamanan dalam menyikapi peristiwa dan eksepresi politik di Papua juga perlu di tinjau ulang. Perlindungan pada penduduk sipil dalam masa konflik, baik konflik bersenjata (armed conflict) maupun konflik tidak bersenjata (non-armed conflict), merupakan prioritas yang utama.
Untuk itu, Komnas HAM RI telah mengusulkan pokok-pokok kebijakan atas isu Papua. Penghentian kekerasan dan menciptakan iklim yang kondusif di Papua merupakan hal yang sangat mendesak sebagai langkah awal untuk menyelesiakan berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua. Lebih jauh, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
(i) dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik: memperlebar ruang dialog agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara damai, adanya konsolidasi di tingkat mikro, memastikan proses penegakan hukum berjalan adil kepada semua pihak yang diduga bersalah, membuat mekanisme baru untuk mempertanggungjawabkan
Gambar 3.12
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Koordinator Subkom Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara membahas permasalahan Papua dengan Gubernur Papua Lukas Enembe
masalah-masalah pelanggaran HAM di masa lalu dan menyediakan sarana untuk memperluas partisipasi publik dalam politik lokal Papua;
(ii) dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, diantaranya memastikan adanya kebijakan afirmasi di bidang ekonomi bagi Orang Asli Papua, menerbitkan kebijakan yang bisa melindungi tanah ulayat di Papua, adanya kebijakan yang memberikan dasar hukum bagi pemberian santunan kepada para korban kekerasan, dan memperbaiki pelayanan publik; dan
(iii) adanya Badan Pengawasan/Koordinasi di bawah Presiden.
Sepanjang tahun 2019,Tim telah melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:
• Diskusi Terbatas yang menghadirkan Narasumber/Ahli, diantaranya Manuel Kaisiepo (20 Maret 2019), Thaha Alhamid (23 September 2019), dan Hamzah Fansuri pada 10 Desember 2019. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa permasalahan di papua tidak ada hal yang baru, karena sebenarnya isu-isu lama sudah teridentifikasi dan jelas akar persoalannya. Selain itu, juga
sudah banyak rekomendasi disampaikan oleh berbagai kalangan. Namun, hingga saat ini, kasus pelanggaran HAM di Papua belum diselesaikan. Hal ini belum menyentuh implementasi kebijakan otsus yang hingga saat ini belum mampu menjadi solusi bagi permasalahan di Papua. UU yang semula dipercaya sebagai penyelesaian terakhir, tapi dalam implementasinya sangat mengecewakan. Persoalan Papua adalah persoalan politik. Untuk itu, diperlukan win-win solution, diantaranya adanya pengakuan pemerintah terhadap kesalahan di masa lalu dan rakyat Papua tetap berkomitmen untuk berintegrasi dengan Indonesia sebagaimana ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan Pemerintah saat ini masih terlalu Ekosob, namun dari segi sosial politik belum maju. Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa penyelesaian persoalan di Papua tidak hanya menggunakan pendekatan hukum saja, tapi diperlukan pendekatan kemanusiaan. Tagline ekstrim seperti "NKRI Harga Mati" atau "Papua Merdeka Harga Mati" tidak akan menemukan titik keseimbangan. Untuk itu, perlu adanya konsolidasi yang bisa dimulai dari wilayah terkecil dengan memperhatikan pedekatan budaya. Selain itu juga dapat memanfaatkan aktor yang mempunyai akses menjangkau wilayah tersebut. Aparat juga harus dilibatkan dalam dialog penyelesaian konflik karena mereka juga dinilai memiliki potensi besar yang menyebabkan konflik. Untuk itu, harus dilakukan identifikasi wilayah yang dapat dijadikan sebagai pilot project dalam melakukan konsolidasi dan pihak-pihak yang dapat memiliki akses dalam rangka menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
Pemantauan lapangan terkait kasus Kerusuhan dan Tragedi Kemanusiaan di Nduga, Kasus Dugaan Kekerasan dan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, kasus kerusuhan Wamena (14 - 17 Oktober 2019)
Diskusi Publik terkait Perkembangan Papua Terkini dan Penyelesaian Konflik Papua di UGM tanggal 4 Oktober 2019 dengan menghadirkan Richard Chauvel, University of Melbourne, Peneliti PSKP Frans Agustinus Djalong, dan Komisioner Komnas HAM Amiruddin. Diskusi tersebut membahas permasalahan Papua yang hingga saat ini masih terkait dengan hambatan terhadap hak
berekspresi atau berpendapat masyarakat Papua. Apabila ada keinginan berpendapat, stigma referendum langsung disematkan. Terdapat dibeberapa permasalahan yang diidentifikasi terkait dengan kondisi Papua saat ini. Sudah terjadi sejumlah perubahan di Papua, tapi respon Pemerintah masih dianggap menggunakan metode lama dalam penanganannya.
Diskusi terkait draf Naskah Akademik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua dengan Universitas Cendrawasih (13 November 2019).
Penyusunan Kertas Posisi terkait usulan penyelesaian permasalahan Papua dalam Perspektif HAM.
6 Laporan perhimpunan Dewan Gereja-Gereja di Papua, 2019.
Orang Diamankan*, diakses dari https://surabaya.kompas.com/ read/2019/08/18/12250081/fakta-bentrokan-di-asrama-mahasiswa-papua-diduga-rusak-bendera-merah-putih?page-all pada 3 Oktober 2019 pukul 10.09
siswa Papua, Diduga Rusak Bendera Merah Putih hingga 43
8. Tim Bisnis dan HAM
Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Korporasi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham. Namun di sisi lain keberadaan korporasi memiliki dampak yangmerugikanmasyarakatsecaraluasmaupun individu. Pencemaran dan kerusakan
Gambar 3.13
Pertemuan membahas permasalahan Papua antara Koordinator Subkom Penegakan HAM Amiruddin dan Koordinator Subkom Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara dengan Kapolda Papua di Mapolda Papua
lingkungan, produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, penggusuran, dan konflik sumber daya alam memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Seiring dengan menguatnya peran korporasi dalam era globalisasi ekonomi, korporasi juga bertanggungjawab untuk menghormati HAM karena keberadaannya berpotensi melanggar HAM.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB pada 2011 merupakan instrumen hukum internasional inovatif yang bertujuan menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk bertanggung jawab dalam pemajuan HAM. Seiring dengan tujuan ini, UNGPs juga melandasi konvergensi standar pengaturan mengenai relasi bisnis dan HAM. Lebih jauh, John Ruggie menyatakan bahwa kontribusi normatif UNGPs ada pada upaya mengelaborasi implikasi dari standar dan praktik negara dan bisnis, mengintegrasikan relasi tersebut dalam satu dokumen yang koherens dan komprehensif, dan mengidenti-
fikasi upaya negara untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam konteks bisnis. Dengan kata lain, UNGPs bertujuan untuk menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahaan.
UNGPs mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif. Selain itu, komitmen negara untuk menangani dampak HAM karena operasional perusahaan menjadi faktor determinan dalam mengimplementasikan UNGPs karena adanya persinggungan norma antara hukum internasional dengan hukum nasional. Politik hukum negara untuk mengatur pelaksanaan tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi terhadap HAM menjadi langkah strategis sebagai fondasi penguatan peran korporasi untuk menghormati HAM. Politik hukum ini dimanifestasikan melalui transformasi kewajiban hukum internasional dalam hukum nasional yang diikuti dengan menyediakan sistem dan mekanisme penegakan HAM, termasuk tanggung jawab HAM oleh sektor bisnis. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari terjadinya atau terlibat
Gambar 3.14 Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Wakil Ketua Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga menerima kunjungan Dubes Uni Eropa Vincent Piket diantaranya membahas isu bisnis
dengan dampak yang merugikan HAM dan berusaha mencegah atau menangani dampak yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis. Dalam konteks ini, setiap korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM melalui:
● Penyusunan kebijakan atau strategi pengintegrasian HAM;
Pelaksanaan uji tuntas untuk menilai dampak kegiatan perusahaan terhadap HAM;
Pengembangan mekanisme pemulihan bagi individu maupun masyarakat yang terdampak aktivitas (operasional) suatu korporasi.
Mempertimbangkan pentingnya pertanggungjawaban Negara dan juga Korporasi dalam penghormatan dan perlindungan HAM, maka tahun 2019 dibentuk Tim Bisnis dan HAM. Selama kurun waktu tahun 2019, Tim Bisnis dan HAM telah menyusun kerangka kerja (concept note) Tim selama 1 (satu tahun) meskipun mengalami kendala dalam pelaksanannya. Selain itu, Tim juga telah merencanakan untuk membuat kajian komprehensif untuk mengkritisi draf RAN Business and Human Rights yang dibuat oleh Sekretariat Bersama di Kementrian Hukum dan HAM.
9. Tim Penyusunan Tolok Ukur Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM RI
Tidak adanya keseriusan dari Kementerian dan lembaga penerima rekomendasi dalam menanggapi rekomendasi Komnas HAM ini kemudian menjadi sebuah catatan tersendiri. Pada prakteknya selama ini, dari seluruh rekomendasi yang pernah dikirimkan oleh Komnas HAM, tanggapan dari kementerian atau lembaga penerima rekomendasi adalah menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu: Pertama, bagaimana memperkuat rekomendasi Komnas HAM? dan ke-
dua, bagaimana mendorong kementerian dan atau lembaga menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM?
Berangkat dari hal tersebut di atas, Komnas HAM melakukan diskusi terbatas dengan tema "Memaknai Rekomendasi Komnas HAM: Membangun Rekomendasi Komnas HAM yang Lebih Kuat". Adapun narasumber daridiskusiterbatasiniadalahDr.Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H dari Universitas Brawijaya. Berdasarkan hasil diskusi, rekomendasi Komnas HAM Rl sesungguhnya memiliki posisi yang kuat untuk dipatuhi dan dijalankan oleh kementerian dan lembaga yang menerima rekomendasi Komnas HAM RI.
Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah adanya konsinyering penulisan Tolok Ukur Penilaian kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM yang dilakukan dengan melibatkan anggota-anggota Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) dan juga pegiat HAM sebagai anggota tim. Adapun anggota SEPAHAM yang terlibat dalam Tim Penyusunan To- Iok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi adalah Eko Riyadi S.H., M.H dari Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta) dan Majda El Muhtaj S.H., M.Hum dari Universitas Medan (Medan). Sementara pegiat HAM yang terlibat adalah Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI) dan Arsil (Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan/LEIP).
Sebagai tindak lanjut dari kerja-kerja Tim ini, pada 18 - 20 September 2019 dilaksanakan kegiatan konsinyering penulisan To- Iok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi di Hotel Santika Depok. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Draf Peraturan Komnas tentang Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf Naskah Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
10. Tim Revisi SOP Penyelidikan HAM yang Berat
Pada tahun 2019, Tim Revisi SOP Penyelidikan HAM yang Berat Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk melakukan perbaikan/revisi SOP Penyelidikan HAM yang Berat yang telah ada. Revisi SOP Penyelidikan HAM yang Berat dilakukan untuk menjawab kebutuhan Penyelidikan HAM yang Berat Komnas HAM RI dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang ditangani. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun 2019, salah satunya pada tanggal 19 -21 Juni 2019. diselenggarakan kegiatan Penyusunan dan Pembahasan SOP Proyustisia dengan mengundang Narasumber Kapolresta Kota Bogor. Pada 4 November 2019, Draf SOP Proyustisia dibahas dalam Rapat Paripurna Khusus dengan hasil draf SOP diperlukan perbaikan dan akan diselesaikan kembali hingga Januari 2020.
11. Tim Konflik Agraria terkait BMN/D
Dari 2014 hingga Juni 2019, Komnas HAM RI telah menerima 1.008 pengaduan dari masyarakat terkait konflik BMN/D (Barang Milik Negara/Daerah). Sebaran subjek yang menjadi aduan masyarakat dalam konflik BMN/D tersebut diantaranya: (1) Pemerintah pusat; (2) Pemerintah daerah; (3) Kepolisian RI (POLRI); dan (4) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Berdasarkan tipologi kasus, secara umum terdapat dua tipologi terkait konflik BM- N/D kepada subjek aduan tersebut, yaitu: (1) Pengusiran paksa dari rumah dinas dan (2) Pengusiran paksa dari tanah yang sudah ditempati masyarakat. Pada tahun 2017, Komnas HAM RI mengeluarkan kertas posisi untuk merespon dugaan terjadinya pelanggaran HAM terkait BMN yang dimiliki oleh TNI dan POLRI terkait adanya pengusiran paksa dari rumah dinas dan pengusiran paksa terhadap tanah yang sudah ditinggali oleh masyarakat.
Permasalahan antara negara dengan masyakarat terkait BMN/D seperti yang diuraikan di atas berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam konteks regresi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) masyarakat. Bukan hanya terkait pelanggaran hak-hak Ekosob, konflik BMN/D yang berakibat pada pengusiran paksa masyarakat berpotensi melanggar hak-hak sipil dan politik (Sipol). Pelanggaran hak Sipol dapat terjadi apabila praktik pengusiran paksa dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur kekerasan dan ancaman dari pihak aparat. Konflik mengenai BM- N/D ini harus dicermati dan diselesaikan dengan serius karena merupakan manifestasi dari konflik vertikal yang tidak seimbang antara negara dengan masyarakat. Ketidakseimbangan relasi tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai sumber daya yang dimiliki negara, salah satunya aparat keamanan seperti POLRI dan TNI.
Dari pengaduan-pengaduan yang diterima Komnas HAM RI terkait kasus-kasus aset negara yang diklaim TNI/POLRI dapat dipetakan menjadi 2 (dua) obyek yaitu tanah dan properti. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah:
• Penataan dan Pengamanan Aset Daerah berupa pengosongan tanah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya hak atas jaminan keberlangsungan tempat tinggal dan kehidupan warga yang terdampak seperti hilangnya akses ekonomi, sosial dan budaya, dan hilangnya hak rasa aman dan tentram dalam berkehidupan:
Pemerintah tidak memiliki asas hak/ dokumen hukum yang cukup kuat sebelum menyatakan bahwa tanah tersebut didentifikasi sebagai aset daerah/ BMN, tidak adanya pengadministrasian hukum atas aset;
Pemerintah belum mengadopsi berbagai ketentuan internasional dan Nasional (UU No.39/1999 dan UU
No.11/2005 tentan Ratifikasi Konvensi Ekosob) terkait langkah-langkah relokasi yang humanis dan berperspektif HAM dalam berbagai kebijakan teknis pelaksanaan pengosongan tanah sebagai aset Negara yang di atasnya terdapat warga;
Pemerintah Daerah belum cukup memahami soal asas perlekatan penguasaan antara tanah dan bangunan tidaklah melekat dalam satu kesatuan hak yang dianut dalam konsep hukum tanah Nasional karena ini akan berdampak pada masalah kebijakan kompensasi yang layak dan wajib diberikan kepada pihak terdampak.
Untuk itu, Komnas HAM RI merekomendasikan:
Membentuk timlintas sektoral di daerah bagi mendorong penanganan/penyelesaian kasus-kasus konflik pertanahan terkait penguasaan Barang Milik Daerah;
Melakukan konsultasi secara intensif guna mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan HAM yang timbul akibat penataan tanah-tanah aset daerah yang menimbulkan konflik dengan warga yang memanfaatkan tanah-tanah tersebut sebagai tempat tinggal sehingga kebijakan penataan aset daerah ke depan bisa lebih berperspektif pada perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
12. Tim Penanganan Hak Guru Honorer
Hak atas pendidikan merupakan hak dasar Warga Negara Indonesia. Ketentuan tersebut dijaminkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan hak atas pendidikan, idealnya sedari awal, sudah disediakan oleh Negara, termasuk salah satunya kebutuhan tenaga pendidik. Negara wajib menyediakan guru (tenaga pengajar) untuk memenuhi asas da-
sar pendidikan sebagai salah satu hak konstitusional setiap warga.
Pada kenyataannya yang terjadi adalah tidak seimbangnya antara jumlah murid dan jumlah guru. Di beberapa daerah masih kekurangan guru dengan rasio guru dan murid berada di bawah standar yang ditetapkan. Pemerintah seharusnya mengangkat guruguru baru untuk memenuhi kebutuhan itu, tapi terbentur pada keterbatasan anggaran untuk menambah pegawai baru. Solusi daruratnya adalah dengan mempekerjakan guru-guru baru itu dengan sistem kontrak berjangka, yang lazim dikenal dengan guru honorer.
Dalam konteks hak asasi manusia, isu guru honorer lekat kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Di satu sisi, hak atas pekerjaan dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Oleh karena itu, Negara dapat dikatakan telah menyediakan akses pekerjaan dalam hal sistem kontrak guru honorer. Namun hal yang juga tidak kalah penting dalam hal ini apakah Negara telah menjamin syarat dan kondisi ketenagakerjaan yang manusiawi bagi para guru honorer.
Berdasarkan data aduan Komnas HAM RI pada 2018-2019 terdapat (empat) 4 kasus aduan terkait permasalahan guru honorer dan pegawai honorer yaitu meliputi:
• Pengaduan dari Forum Honorer K1 Kab.Nganjuk, terkait belum diangkatnya 1.296 tenaga honorer oleh Bupati Nganjuk;
Pengaduan dari Sdr. Fatruroji dkk, Pengurus Front Pembela Honorer Indonesia, terkait pemberitauan mogok kerja pegawai honorer di seluruh Indonesia pada 20 Desember 2018 sebagai dampak penolakan terhadap UU ASN, PP No 49/2018 dan PermentPAN-RB Nomor 36/201;
Pengaduan dari Sdri. Etika, terkait tindakan sewenang-wenang Walikota Batam yang telah mempersulit pengangkatan 93 tenaga guru honorer K2 Sdr. Khoiruddin dkk yang telah dinyatakan lulus tes tertulis menjadi CPNSD Tenaga guru; dan
Hairil Amri dkk (Ketua IKAMI-YK, terkait belum dibayarkannya gaji 3.194 orang guru pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat oleh Gubenur Pemprov. Sulawesi Barat. Gaji belum dibayarkan selama 2018.
Adapun tuntutan atas pengaduan tersebut terkait Pertama, meminta diangkat menjadi CPNS/CPNSD, Kedua pembayaran gaji yang layak. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat mempercepat penanganan pengaduan masyarakat di Komnas HAM RI terutama yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan memperoleh data, informasi dan fakta terkait permasalahan Tenaga Guru Honorer Dan Pegawai Honorer sehingga kedepannya dapat menekan atau mencegah tindakan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah.
Pengadu berpandangan bahwa regulasi
yang dibuat pemerintah terkait dengan syarat-syarat pengangkatan tenaga honorer memberatkan, baik dari syarat administrasi dan ketentuan keikutsertaan dalam proses ujian tertulis. Untuk itu, Pengadu meminta adanya affirmative policy bagi guru honorer dan non-guru honorer untuk menjadi PNS atau P3K yang telah lama bekerja. Berikut regulasi yang menjadi dasar permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dan P3K:
• Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 menegaskan tentang larangan pengangkatan honorer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia
UU Nomor 5/20014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 1 yang membagi dua jenis pegawai pada instansi pusat dan Daerah yakni PNS dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja tertentu;
Gambar 3.15 Kegiatan tim Pembela HAM dalam sebuah diskusi di kantor Komnas HAM RI
PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepatnya pasal 16-18 dimana para guru honorer dan/atau tenaga honorer harus melamar sebagai pekerja (karena melalui proses pendaftaran), harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengikuti proses seleksi yang mereka nilai cukup ketat, karena terbuka untuk umum;
PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Dan Pelaksanaan seleksi Calon PNS, pada bagian penjelasan terdapat aturan yang mewajibkan para tenaga honorer mengikuti proses seleksi yang cukup panjang dan sesuai ada atau tidaknya kebutuhan formasi dan lowongan pada instansi dituju.
PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), Pasal 7 dijelaskan bahwa "Anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah."
Menindaklanjuti permasalahan guru honorer dan non-guru honorer diputuskan pembentukan tim paripurna yang tertuang dalam Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM RI Nomor: 1/SP/I/2019 tanggal 8-9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Bentukan Sidang Paripurna Terkait Penanganan Kasus Guru Honorer, dengan tujuan merekomendasikan kepada Pemerintah terkait dengan affirmative policy bagi guru honorer dan non-guru honorer untuk menjadi PNS atau P3K yang telah lama bekerja
Berkaitan dengan permasalahan guru Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Presiden Jokowi mengatakan aturan ini membukapeluangseleksidanpengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, terma-
suk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.
Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS. Jokowi mengatakan bahwa PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS. Namun ada beberapa permasalahan dengan timbulnya aturan tersebut diantaranya:
• Sejumlah guru honorer menilai Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan diperuntukkan untuk guru tidak tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer, melainkan untuk umumnya calon pegawai honorer. PP ini bukan diperuntukkan untuk guru honorer maupun GTT tetapi untuk calon pegawai honorer.
Soal seleksi, honorer K2 tidak mendapatkan prioritas. Pasal 6 berbunyi, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Bagaimana nasib honorer K2 jika tidak lulus tes seleksi.
Aturan soal sertifikasi profesi. Pasal 16 huruf (f) mensyaratkan bahwa pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Artinya, bila guru honorer K2 tidak memiliki sertifikat sebagai pendidik maka siap-siap gigit jari. Menurut catatan Ikatan Guru Indonesia, jumlah guru honorer K2 yang memiliki sertifikat pendidik masih sangat sedikit.
PP tersebut juga memiliki tenggang waktu pelaksanaan dua tahun sejak ditetapkan. Selain itu, PP tersebut juga tidak mengakomodasi atau mengutamakan guru tidak tetap (honorer) yang telah bekerja lama, setidaknya di atas lima tahun. Seleksi ini juga tidak mem-
Gambar 3.16
Pelatihan SDGs dan HAM dengan narasumber Sille Stiedsen dari DIHR
perhatikan masa kerja sebelumnya, melainkan seperti layaknya seleksi pegawai baru.
Selain itu, sejumlah pasal juga sulit untuk diterapkan seperti pembatasan usia maksimal satu tahun sebelum batas usia jabatan adalah tidak rasional. Soalnya, proses seleksi sampai waktu pengumuman memakan waktu yang pada akhirnya masa kerja calon PPPK batas waktu satu tahun tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sampai batas usia pensiunnya.
Selain itu juga bagaimana menerapkan batas moralitas dan integritas bagi seleksi guru untuk calon PPPK dan bagaimana menguji psikologis dan kejiwaan guru yang telah menjalankan profesi pendidik setidaknya lima tahun, sehingga apakah bisa dipersamakan dengan calon PPPK yang baru lulus.
Pada tanggal 22 Oktober 2019, tim melakukan pemantauan lapangan di Kota Bekasi. Tim melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tim menerima informasi terkait Guru Honorer dan Pegawai Honorer (Non Guru) dan upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Pendidikan
Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut disampaikan maksud tujuan dari kegiatan ini diantaranya sebagai upaya sinergitas dengan instansi terkait dalam upaya penanganan dan upaya percepatan penanganan aduan yang diterima Komnas HAM RI diantaranya terkait kondisi guru honorer dan Pegawai Honorer (Non Guru) di Kota Bekasi dengan memperoleh beberapa temuan diantaranya sebagai berikut:
• Bahwa terkait guru honorer, pemkot bekasi cq. Dinas Pendidikan Kota Bekasi, telah melakukan verifikasi data terhadap beberapa banyak guru honorer di Kota Bekasi.
Mengacu rekapitulasi data jumlah TKK Pemkot Bekasi tahun 2019, saat ini tersisa 13.058 orang yang tersebar di seluruh satuan perangkat kerja daerah. Sebanyak 2.932 tenaga di antaranya merupakan guru honorer yang tersebar di SD dan SMP Kota Bekasi;
Verifikasi data tersebut didasarkan pada pengajuan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
Verifikasi data tersebut dilakukan pada tingkat SD dan SMP guna dilakukan pengangkatan menjadi TKK yang telah dilakukan pada tahun 2017;
Bahwa pengangkatan tersebut diatur dalam Perwali (terlampir);
Dengan adanya Perwali ini, maka pembiayaan terhadap TKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD bukan dana BOS lagi yang kebutuhannya disesuaikan dengan PAD. Dalam hal ini gaji TKK di Kota Bekasi sekitar Rp. 3,9 Juta;
Dengan adanya Perwali ini maka Kepala Sekolah pada tingkat SD dan SMP tidak diberikan kewenangan untuk mengangkat langsung guru yang dulunya disebut sebagai guru honorer namun harus melalui proses pengajuan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Sedangkan pada TKK non guru honorer juga diperlakukan sama yang didasarkan pada Perwali;
Untuk guru honorer pada tingkat SMA/ SMK menjadi kewenangan Provinsi, namun Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih bisa ikut andil dengan memberikan pilihan melalui TKK
Selain itu dalam pelaksanaannya juga dilakukan penilaian terhadap tenaga honorer yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, salah satunya mengamanatkan, seorang tenaga honorer dapat diberhentikan secara sepihak jika tidak mengikuti apel pagi sebanyak 16 kali secara kumulatif tanpa alasan yang sah. Pemberhentian sepihak juga dapat dilakukan jika aparat yang bersangkutan bolos kerja selama 12 hari secara kumulatif tanpa alasan sah. Jadi. walaupun dia melanggar aturan tidak secara berturut-turut tetap bisa diberhentikan sepihak.
Proses rekrutmen TKK pada dasarnya diserahkan kepada masing-masing instansi. Namun, persetujuan perekrutan disetujui langsung oleh BKPPD dan Wali Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penilaian kinerja harian dikontrol langsung oleh BKPPD melalui absen
digital dan sistem penilaian Si Kerja. Tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diberhentikan akan langsung ditindaklanjuti dan diputus gaji satu bulan setelahnya. Sedangkan pemutusan kontrak secara tertulis dilakukan menjelang pergantian tahun.
Bahwa disampaikan, tidak ada toleransi atas pelanggaran yang dilakukan tanpa alasan sah. Sebab, Pemkot Bekasi sudah memenuhi hak para honorer. Gaji yang dibayarkan juga sesuai dengan besaran upah minimum pekerja Kota Bekasi sebesar Rp 3,9 juta. Selain itu disampaikan, tidak ada akan rekrutmen tenaga honorer di seluruh perangkat Pemkot Bekasi. Sebaliknya, kemungkinan pemberhentian sepihak tenaga honorer masih terbuka. Namun, hal tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan Pemkot Bekasi.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dapat disimpulkan bahwa permasalahan guru honorer dan non-guru honorer dapat diwujudkan dengan melakukan sinergi antara pihak Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat, seperti halnya Pemkot Bekasi, Komnas HAM RI berharap kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan apa yang tertuang dalam kebijakan. Merujuk pada upaya Pemkot Bekasi terhadap penanganan Guru Honorer maupun pegawai honorer (non guru). Komnas HAM RI mengapresiasi upaya Pemkot Bekasi yang telah menerbitkan Perwali terkait Pengangkatan Tenaga Honorer baik Guru maupun non Guru menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang nantinya dapat dijadikan modalitas dalam penanganan guru honorer maupun pegawai honorer (non guru) dan pemenuhan HAM.
Merujuk permasalahan guru honorer dan non-guru honorer, tim akan melakukan pertemuan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. dan Badan Kepegawaian Negara RI dan melakukan FGD dengan mengundang narasumber ahli.
14. Tim Pembela HAM
Tim pembela HAM dibentuk berdasarkan hasil rapat paripurna pada Februari 2019 dengan nomor Surat Keputusan (SK) 506D/ KOMNASHAM/IV/2019 per 1 April 2019. Berdasarkan SKtersebut,Tim PembelaHAM memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai berkut:
• Melakukan respon cepat atas pengaduan yang masuk terkait dengan kasus pembela HAM;
Melakukan kajian kebijakan baik internal maupun kebijakan eksternal terkait dengan pembela HAM;
Melakukan Pemantauan kasus pembela HAM dan;
• Membangun jaringan pembela HAM.
Berkaitan dengan mandat tersebut, Tim Pembela HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2019. Kegiatan tersebut ada yang sifatnya penerimaan pengaduan berkaitan dengan kasus pembela HAM maupun kegiatan lainnya.
• Penerimaan Pengaduan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Pengaduan. Selama tahun 2019 terdapat beberapa pengaduan terkait dengan Pembela HAM diantaranya yaitu kasus kematian Golfrid Siregar yang merupakan koordinator advokat untuk WALHI Sumatera Utara, kasus pengancaman dan pelaporan Era Purnama Sari yang mendampingi petani di Jambi yang berkonflik dengan PT. SMB. Kedua kasus tersebut ditangani oleh bagian Pemantauan dan kasusnya masih berproses hingga saat ini. Untuk kasus Golfrid, hingga saat ini dinilai masih ada berbagai keganjilan.
Koordinasi dengan Mitra Komnas HAM RI. Kegiatan ini berkaitan dengan pihak-pihak yang juga melakukan kerja untuk perlindungan terhadap pembela Ham. Tim Pembela Ham beberapa kali
melaksanakan koordinasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk pelaksanaan kegiatan diantaranya koordinasi untuk persiapan kegiatan Lokakarya Membangun Sistem Perlindungan Pembela HAM dengan Perlindungan Insani, Kemitraan, Elsam, Imparsial. Koordinasi selanjutnya yaitu untuk penandatanganan Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan Kemitraan. Koordinasi ini dilaksanakan beberapa kali sebelum penandatanagan dan pasca penandatangann untuk pembahasan perjanjian kerjasama.
Lokakarya Membangun Sistem Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5-6 September 2019 di Kantor Komnas HAM RI Hayam Wuruk. Pelaksanaan kegiatan hari pertama diisi dengan diskusi yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perguruan tinggi llmu Kepolisian. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membahas beberapa program penguatan perlindungan terhadap pembela HAM, diantaranya adalah:
1. Advokasi untuk memastikan substansi tentang pembela HAM dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disahkan.
2. Reviu dan penyusunan SOP urgent response untuk penanganan kasus-kasus Pembela HAM di Komnas HAM RI.
3. Advokasi untuk memastikan bahwa revisi UU 39 Tahun 1999 masuk prolegnas dan mengajukan Naskah Akademik.
4. Rencana MoU Pelatihan untuk Kepolisian.
5. Kampanye, pendokumentasian kasus pembela HAM.
6. Membangun sistem perlindungan Nasional untuk pembela HAM.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemitraan (Partnership). Kegiatan ini telah direncanakan sebelum pelaksanaan Lokakarya dan terlaksana pada 28 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Ketua Komnas HAM RI, Ketua Tim Pembela HAM Komnas HAM dan anggota, perwakilan dari Bagian Kerjasama Antar Lembaga (KAL) dan juga Perwakilan dari Kemitraan.Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemitraan mencakup beberapa hal yang akan dilaksanakan bersama yaitu sebagai berikut:
• Pengkajian kebijakan internal dan eksternal tentang pembela HAM. Beberapa kebijakan internal yang akan dikaji yaitu Review dan revisi Peraturan Komisi Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan legal drafting Peraturan Nasional tentang Pembela HAM;
Penguatankelembagaandanpeningkatan kapasitas terkait pembela HAM;
Pengembangan jaringan pembela HAM.
Reviu Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pembela HAM
Program ini merupakan bagian dari kegiatan yang tercantum dalam nota kesepahaman dengan pihak Kemitraan. Program ini masih dalam proses pengkajian dari pihak Kemitraan.
15. Tim SDGs dan HAM
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan bentuk dari visi kolektif para pemimpin dunia untuk mewujudkan pembangunan yang berintegrasikan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs yang terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target Global, sekitar 90 persen diantaranya terkait erat dengan pemenuhan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak buruh. Mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs berarti merupakan bentuk dari pemenuhan HAM. Selain nilai strategis SGDs dalam mendorong pemenuhan HAM, tim ter-
kait dengan Sustainable Development Goa/s (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dibentuk salah satunya berdasarkan pada posisi strategis Komnas HAM sebagai koordinator program SDGs dan HAM GANHRI untuk wilayah Asia Pasifik.
Pada 22 Januari 2019, bekerjasama dengan UNESCO, diadakan Workshop "Linking SDGs and Human Rights: Demographical Trend and Disability Rights". Workshop ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan alat analisis (analytical tool) yang sebelumnya telah dibangun oleh Komnas HAM RI dan UNESCO. Analitycal Too/ini dikembangkan dalam rangka melihat keterkaitan antara SDGs dan HAM. Lembaga Demografi FEB UII dan PSHK meneliti keterkaitan SDGs dan HAM khususnya pada hak-hak penyandang disabilitas dan tren kependudukan ke depan.
Kemudian pada 27 Februari 2019, diselenggarakan kegiatan berbagi pengetahuan tentang SDGs dan HAM yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM RI. Hadir sebagai narasumber Sille Stiedsen, Penasehat Institute HAM Denmark (DIHR) dan Kasubdit Hukum dan Pembangunan Bappenas Mardiharto Tjokrowasito. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan Komnas HAM RI yaitu Sandra Moniaga dan Hairansyah, serta para staf di setiap biro. Menurut Sille, SDGs yang dirumuskan pada 2015 dan akan berakhir pada 2030, menegaskan pentingnya partisipasi dari kelompok yang paling rentan dan marjinal dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal (no one /eft behind). Hal ini merupakan perbaikan atas skema sebelumnya, yaitu Millenium Development Goals (MDGs) pada 2000- 2015 yang gagal dalam menjangkau kelompok yang paling rentan dan marjinal.
Meskipun skema SDGs bersifat non /egally binding, namun setiap negara didorong untuk melakukan pelaporan secara sukarela dan berkala di forum PBB. Indonesia termasuk negara yang sangat ambisius atas SDGs dan telah mempresentasikan capaiannya pada 2017 dan pada 2019 ini. Dalam hal ini, peran dari Komisi Nasional HAM sangat penting untuk memastikan bahwa dimensi HAM menjadi ruh dari proses dan capaian SDGs. Peran dari Komnas HAM diantaranya adalah memberikan saran dan melakukan investigasi jika ada pelanggaran HAM yang terkait dengan komitmen dalam SDGs. Sille juga menerangkan pengalaman dari Komnas HAM negara lain dalam mengintegrasikan SDGs dan HAM. Misalnya, Komnas HAM Argentina mengaitkan setiap kasus yang ditangani dengan komitmen SDGs, dan mensosialisasikannya ke publik melalui media sosial.
Sedangkan Mardi dari Bappenas menerangkan bahwa walaupun Komnas HAM hanya masuk dalam Tujuan Nomor 16 tentang Perdamaian dan Keadilan, namun setiap aspek SDGs sebenarnya terkait dengan tugas Komnas HAM. Salah satu kelemahan SDGs adalah ketersediaan data, sehingga dalam hal ini Komnas HAM bisa berperan untuk menyampaikan data-datanya dalam database SDGs yang dikoordinir oleh Bappenas. Melalui SDGs, data-data HAM yang selama ini kurang nampak akan bisa diekspos. Sehingga, promosi dan penegakan HAM akan lebih kongkret dan efektif.
Lebih lanjut, pada 9-10 September 2019, dilaksanakan workshop untuk staf Komnas HAM RI terkait dengan kerangka kerja SDGs dan HAM dan implementasinya, dengan mengundang Sille Stiedsen, selaku Penasihat Program SDGs dan HAM DIHR. Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga. Dalam sambutannya, Sandra menyampaikan sedikit penyataan pentingnya mengenai pemahaman SDG's dan cara pengaplikasiannya bagi seluruh pegawai Komnas HAM RI. Pada kesempatan tersebut, Sille memberikan berbagai penjelasan terkait SDG's serta
meminta peserta mendiskusikan poin-poin yang berkaitan dengan hal tersebut dan beberapa isu yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah apakah rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM RI sudah berkaitan dengan kelompok rentan di Indonesia.
Tidak hanya mendengarkan pemaparan dari DIHR, peserta pelatihan SDG's juga mendengarkan presentasi dari Sasanti Amisani selaku Kepala Bagian Kerja Sama. la memaparkan beberapa hal yang tengah dikerjakan oleh Komnas HAM dalam mewujudkan SDG's, beberapa diantaranya adalah kegiatan terkait koordinasi, kerjasama di tingkat regional dan juga aktivitas nasional. Selanjutnya, Mimin Dwi Hartono selaku Kepala Bagian Dukungan Mediasi, juga menjelaskan beberapa tools yang telah digunakan oleh Komnas HAM terkait isu SDG's, yakni No Poverty, Zero Hunger, Good Healty and Well-Being. Quality Education, Gender Eguality, Clean Water and Sanitation, Decent Work and Economic Growth, Reduced Inegualities, Peace Justice and Strong Institutions. la menyampaikan harapannya agar tools tersebut dapat diimplementasikan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Menurut Mimin, too/s ini sudah dibuat sedemikian rupa, walaupun sebenarnya ini juga belum final. Dari 17 tujuan, baru mengembangkan 9 tujuan, karena ini hasil dari konsultasi panjang elemen masyarakat sehingga yang dipilih 9 dulu sementara yang langsung berkaitan dengan hak asasi manusia.
Selain kegiatan tersebut, juga dilakukan kegiatan yang sifatnya koordinasi maupun berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, diantaranya yang difasilitasi oleh Bappenas, terkait dengan SDGs Nomor 16 terkait dengan akses atas keadilan.
BAGIAN 4
MEMBANGUN LEMBAGA YANG KREDIBEL
KOMNAS HAM DOO0
Pembenahan tata kelola kelembagaan adalah satu-satunya isu prioritas Komnas HAM dalam rangka membangun kelembagaan yang kredibel dalam menjalankan mandat pemajuan dan
penegakan HAM. Pada bagian ini, akan diuraikan pelaksanaan tugas dan pencapaian dari unit dukungan teknis dan manajemen Komnas HAM, yaitu Biro Umum dan Biro Renwaskes.
4.1 BIRO UMUM
4.1.1 Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketata-laksanaan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Selain itu, bagaimana dapat melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dalam upaya peningkatan sistem penyelenggaraanpemerintahandalampencapaiandan implementasi reformasi birokrasi. Mengingat Reformasi Birokrasi menjadi suatu kebutuhan
utama atas tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar kinerja birokrasi dan aparatur menjadi lebih baik dan lebih berkualitas.
Terkait dengan hal ini, nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Komnas HAM pada 2019 sebesar 67,90 atau naik 3,51 dari tahun 2018, yaitu 64,31. Peningkatan nilai evaluasi pelaksanaan RB Komnas HAM dari tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Nilai evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015-2019
| NO. | KOMPONEN PENILAIAN | BOBOT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Manajemen perubahan | 5,00 | 2,31 | 2,63 | 3,06 | 3,32 | 3,23 |
| 2 | Penataan peraturan perundang- undangan | 5,00 | 1,66 | 1,66 | 2,09 | 2,71 | 3,03 |
| 3 | Penataan dan penguatan organisasi | 6,00 | 1,66 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,53 |
| 4 | Penataan tata laksana | 5,00 | 2,84 | 2,84 | 3,47 | 2,76 | 3,16 |
| 5 | Penataan sistem manajemen SDM | 15,00 | 9,39 | 11,94 | 11,45 | 11,45 | 12,19 |
| 6 | Penguatan akuntabilitas | 6,00 | 2,60 | 2,68 | 2,68 | 3,19 | 6,56 |
| 7 | Penguatan pengawasan | 12,00 | 5,67 | 5,74 | 5,14 | 5,25 | 6,01 |
| 8 | Peningkatan kualitas pelayanan publik | 6,00 | 3,88 | 3,88 | 4,66 | 4,25 | 4,79 |
| Total Komponen Pengungkit (A) | Total Komponen Pengungkit (A) | 60,00 | 30,01 | 33,69 | 34,87 | 35,48 | 38,59 |
| 1 | Nilai akuntabilitas kinerja | 14,00 | 7,27 | 7,22 | 7,82 | - | |
| 2 | Survei internal integritas organisasi | 6,00 | 3,88 | 4,75 | 4,52 | ||
| 3 | Survei eksternal persepsi korupsi | 7,00 | 5,02 | 5,78 | 6,16 | ||
| 4 | Opini BPK | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | • | |
| 5 | Survei eksternal pelayanan publik | 10,00 | 7,80 | 7,81 | 8,10 | ||
| _ | _ | _ | _ | 2018 | 2019 | ||
| 1 | Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi | 20,00 | 11,15 | 12,34 | 12,16 | 12,80 | |
| 2 | Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN | 10,00 | 8,02 | 7,66 | 8,39 | 8,39 | |
| 3 | Kualitas pelayanan publik | 10,00 | 7,80 | 8,10 | 8,28 | 7,58 | |
| Total Komponen Hasil (B) | Total Komponen Hasil (B) | 40,00 | 26,97 | 27,06 | 28,10 | 28,83 | 29,31 |
| Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) | Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) | 100,00 | 56,98 | 60,75 | 62,97 | 64,31 | 67,90 |
Melihat dari perkembangan nilai RB yang secara gradual meningkat, tampak terjadi perbaikan setiap tahun. Walaupun terlihat tidak secara signifikan perubahannya, namun perbaikan yang terus menerus tetap harus dilakukan dalam memperbaiki tata kelola organisasi dan kelembagaan secara berkelanjutan. Dengan demikian ke depan, dapat lebih ditingkatkan kinerja dan dukungan layanan terhadap capaian RB Komnas HAM, yang muaranya pada terwujudnya birokrasi yang berintegritas tinggi dan bersih dari KKN. Hal ini ditandai dengan indikator nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan target 65 persen pada tahun 2019, namun
Komnas HAM mampu mendapatkan nilai RB sebesar 67,90ataumelampaui target.
Keberhasilan reformasi birokrasi bukan dinilai pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan manfaatnya secara internal oleh organisasi maupun eksternal yaitu masyarakat yang dilayani untuk dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel diperlukan menpan RB suatu perubahan yang mendasar pada sendi-sendi dan sistem pada birokrasi di jajaran pemerintahan.
Pelaksanaan Survei Internal dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Gambar 4.1
Sesjen Komnas HAM Tasdiyanto dengan tim penilai Reformasi Birokrasi Kemenpan RB
4.1.2 Kinerja Keuangan
Laporan keuangan Komnas HAM Tahun Anggaran 2019 Audited sampai pada proses rekonsiliasi tiga pihak, dalam rangka menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam laporan keuangan Komnas HAM, disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah(SAP)dankaidah-kaidahpengelolaankeuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya,
yang mencakup unsur-unsur pendapatan- LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Belanja sampai denagn 31 Desember 2019 unaudited adalah sebesar Rp 98.338.236.364,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 95.18% dari anggaran Rupiah Murni/ APBN dan Hibah dari Donor. Serapan ini meningkat dibandingkan tahun 2018 audited sebesar Rp12.967.547.836,00 atau sebesar 15.19%. Realisasi belanja sebesar Rp. 98.338.236.364,00 terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Realisasi Belanja Pega-
wai, Realisasi Belanja Barang dan Realisasi Belanja Modal sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut :
Diagram 4.1 Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA
Belanja modal 180,477,072 1,942,705,928 2,123,183,000 4,394,469,090 Belanja barang 60,230,266,910 64,624,736,000 401,537,474 36,165,263,526 Belanja Pegawai 36,566,801,000 Sisa Realisasi Pagu
Diagram 4.2 Realisasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN
Hibah 1,716,090,159 8,647,986,841 10,364,077,000 3,260,393,477 Rupiah murni/APBN 89,690,249,523 92,950,643,000 Sisa Realisasi Pagu
Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019. Nilai aset sampai dengan 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21.814.469.130,- yang terdiri dari aset lancar Rp. 3.777.570.685,-; aset tetap Rp. 17.816.260.945,-; piutang
jangka panjang Rp. O,- ; aset lainnya Rp. 220.637.500,-. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 219.204.864,- dan Rp. 21.595.264.266.-.
Laporan Operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 84.221.414,- sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp. 97.234.394.831,-. Kegiatan non operasional dan pos luar biasa masing-masing sebesar Rp. 111.872.540,- dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus/defisit-LO sebesar Rp. 97.038.300.877,-.
Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, selain itu dalam CaLK disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan yang lainnya diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
PENYERAHANAPORAN HASILPEMERIKSN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018 ATUTAMAKEUANGANNEGARA
Seremoni penerimaan predikat WTP oleh BPK RI
Gambar 4.2
4.1.3 Opini Laporan Keuangan
Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Predikat tersebut disampaikan dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2018 dari BPK kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara pada 29 Mei 2019.
BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan
keuangan kementerian/negara ditujukan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan dengan menggunakan empat kriteria dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan undang-undang. Empat kriteria tersebut adalah kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
4.1.4 Mencetak SDM Unggul
Pengembangan kompetensi SDM Komnas HAM masih menginduk ke beberapa institusi penyelenggara baik dari Kementerian atau Lembaga negara dan institusi pendidikan maupun institusi penyelenggara lainnya yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Pemerintah. Di tahun 2019, pengembangan kompetensi pegawai baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Tugas Belajar program S-3 sebanyak 2 pegawai, 1 pegawai di Luar Negeri dan 1 pegawai di Dalam Negeri.
2. Tugas Belajar program S-2 sebanyak 1 pegawai, di Dalam Negeri.
3. Izin Belajar program S-1 sebanyak 13 pegawai, statusnya masih melaksanakan pendidikan.
4. Pelatihan Dasar CPNS Komnas HAM sebanyak 31 pegawai, 3 CPNS Disabilitas diselenggarakan di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan 28 CPNS Umum diselenggarakan di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan. CPNS yang belum mengikuti Pelatihan Dasar disertakan pada TA 2020.
5. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional ;
Diklat Penjenjangan Auditor Muda, sebanyak 1 pegawai;
Diklat Penjenjangan Auditor Madya, se-
banyak 1 pegawai;
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil, sebanyak 1 pegawai.
6. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
Pelatihan Dasar Pengelolaan Keungan Satker Pemerintah Pusat Angkatan I, sebanyak 1 pegawai;
Workshop Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (Sibijak), sebanyak 5 pegawai;
Pelatihan BHRT, sebanyak 120 pegawai;
Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angkatan I TA 2019, sebanyak 4 pegawai;
Pelatihan Revolusi Mental untuk PelayananPublikAngkatanIITA2019,sebanyak 3 pegawai;
Pelatihan Kehumasan, sebanyak 21 pegawai;
Pelatihan Pengelola Pengeluaran Negara, sebanyak 1 pegawai;
Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Nasional Tahun 2019, sebanyak 1 pegawai;
PelatihanRevolusiMentaluntukPelayanan Publik Angkatan III TA 2019, sebanyak 5 pegawai;
PelatihanRevolusiMentaluntukPelayanan PublikAngkatan IVTA 2019, sebanyak 4 pegawai.
Tabel 4.2 Kualifikasi formasi CPNS yang diusulkan pada 2019
| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI PUTRA/PU- | JUMLAH FORMASI | |||
| LAUDE/ LULUSAN TERBAIK | DISABILITAS | TRI PAPUA & PAPUA BARAT | UMUM | ||||
| 1 | Dokter Ahli Pertama | Dokter Umum | 1 | 1 | |||
| 2 | Sekretaris | D-III Sekretaris | - | - | 5 | 7 | |
| 3 | Teknisi AC, Listrik, Telepon dan Lift | D-III Teknik Listrik | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | Arsiparis Ahli Pertama | S-1 Arsiparis/D-IV Arsiparis | 2 | 2 | |||
| 5 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | S-1 Akuntansi/S-1 Manajemen/S-1 Admi- nistrasi | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Pranata Komputer Ahli Pertama | S-1 Teknik Informatika | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | |||
Gambar 4.3
CPNS 2019 sedang mengikuti orientasi
Pada 2019, Komnas HAM menerima 123 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil penerimaan CPNS tahun 2018 yang prosesnya dimulai sejak bulan Agustus 2018. Jumlah pelamar pada penerimaan CPNS tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 2575 pelamar dan jumlah pelamar yang lulus ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebanyak 242 pelamar. Pada tanggal 1 April 2019, seluruh CPNS hasil penerimaan dan seleksi tahun 2018 masuk hari pertama bekerja dan diadakan kegiatan penyambutan yang bertempat di Kantor Komnas HAM Gedung Hayam Wuruk Tower Lantai 18, Jalan Hayam Wuruk, Maphar, Jakarta Barat. Seluruh CPNS ini akan menempati 32 formasi jabatan yang tersebar di keempat biro yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Jumlah CPNS yang menempati Biro Umum adalah sebanyak 19 orang. Biro Dukungan Pemajuan HAM sebanyak 41 orang, Biro Dukungan Penegakan HAM sebanyak 38 orang, dan yang terakhir adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama sebanyak 25 orang. Kehadiran para CPNS tentu menjadi warna baru dan diharapkan memberikan semangat baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI.
Penambahan formasi ini dirasa belum menjawab kebutuhan jumlah pegawai di Komnas
HAM RI. Berdasarkan permohonan Komnas HAM RI terhadap formasi CPNS 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menetapkan formasi sebanyak 15 (lima belas) formasi dengan perincian jumlah keseluruhan pelamar adalah 455 pelamar dan jumlah pelamar yang lolos tahapan seleksi administrasi sebanyak 372 pelamar.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 Tahun 2016, ada tiga kegiatan utama dari Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Pada 2019, telah dilakukan kegiatan pembukuan BMN (persediaan dan barang modal) yang dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN kedalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang melalui aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SIMAN, output yang dihasilkan berupa Arsip Data Komputer untuk dilakukan rekonsiliasi dengan unit akuntansi keuangan (bagian keuangan) untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.
Proses inventarisasi terhadap data BMN terus dilakukan dan untuk inventarisasi data BMN pengadaan tahun anggaran 2019 telah dilakukan yang didampingi oleh Badan Pengawas
4.1.5 Tata Kelola Aset
Keuangan (BPK). Selain itu, hasil inventarisasi BMN tahun 2018 telah ditindaklanjuti di tahun 2019 dengan melakukan penghapusan BMN melalui mekanisme lelang berupa peralatan dan mesin yang sudah rusak berat sebanyak 1405 unit barang dengan nilai aset sebesar Rp. 3.896.162.017,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu tujuh belas rupiah) dan nilai bukunya sebesar Rp. 4.792.900,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) serta 2 buah unit kendaraan roda empat dengan nilai aset sebesar Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) dan nilai bukunya sebesar Rp. O,00 (nol rupiah). Selain itu, penghapusan Peralatan dan Mesin di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk meminta review dan persetujuan, atas hal tersebut penghapusan melalui mekanisme lelang akan dilakukan di tahun 2020.
Inventarisasi terhadap aset di Kantor Perwakilan Komnas HAM RI telah selesai dilakukan di tahun 2019, salah satunya adalah penyerahan Aset Tetap Renovasi (ATR) kepada Pemerintah Daerah yang menjadi permasalahan di tahuntahun sebelumnya. Diantaranya adalah Kantor Perwakilan Papua senilai Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah senilai Rp. 8.940.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Kantor Perwakilan Kalimantan Barat senilai Rp. 79.212.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Inventarisasi gedung kantor Komnas HAM Hayam Wuruk berupa pembayaran dan pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan, sehingga saat ini dan untuk seterusnya Komnas HAM telah bebas PBB atas gedung Hayam Wuruk. Selain itu, proses balik nama sertifikat sedang berlangsung dan sudah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat untuk proses selanjutnya.
Pelaporan kepada instansi pembina dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah hal rutin yang selalu dilakukan, selama tahun 2019 pelaporan yang disampaikan selalu tepat waktu, hal tersebut tercermin dari tidak adanya surat teguran keterlambatan penyampaian laporan dari Kementerian Keuangan. Diantaranya adalah Laporan BMN Semester I, Laporan BMN Akhir Tahun, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN, Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Posisi Barang Milik Negara pada Desember 2019 (Audited) terdapat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 Jenis Aset
| NO. | JENIS | NILAI |
| 1 | Peralatan dan mesin | 24.937.411.701 |
| 2 | Gedung dan bangunan | 13.663.103.000 |
| 3 | Aset tetap dalam renovasi | 665.930.048 |
| 4 | Aset tetap lainnya | 1.291.550.898 |
| 5 | Aset tetap yang tidak digunakan | 307.000.000 |
| 6 | Aset tak berwujud | 3.068.832.192 |
| TOTAL | 44.033.827.839 |
Nilai Peralatan dan Mesin adalah yang terbesar di Komnas HAM, komposisi Peralatan dan Me-
sin bisa dilihat pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 BMN berdasarkan jenisnya
| NO. | TINDAK LANJUT MEDIASI | NILAI |
| 1 | Alat besar | 6.362.588 |
| 2 | Alat angkut darat bermotor | 5.189.896.158 |
| 3 | Alat angkutan darat tak bermotor | 2.580.000 |
| 4 | Alat bengkel bermesin | 434.573 |
| 5 | Alat bengkel tak bermesin | 1.419.290 |
| 6 | Alat ukur | |
| 7 | Alat kantor | 2.999.095.461 |
| 8 | Alat rumah tangga | 5.687.596.982 |
| 9 | Alat studio | 610.896.237 |
| 10 | alat komunikasi | 426.148.236 |
| 11 | Peralatan pemancar | 228.297.900 |
| 12 | Alat kedokteran | 15.038.845 |
| 13 | Alat kesehatan umum | 3.960.000 |
| 14 | Unit alat laboratorium | 268.534.300 |
| 15 | Unit alat laboratorium kimia nukliar | 5.500.000 |
| 16 | Alat khusus kepolisian | |
| 17 | Komputer unit | 6.917.550.637 |
| 18 | Peralatan komputer | 2.570.667.494 |
| 19 | Unit peralatan proses/produksi | 3.460.000 |
| TOTAL | 24.937.411.701 |
4.2 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN KERJASAMA
4.2.1 Menuju Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024
Dokumen perencanaan menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam periode 5 (lima) tahunan dikenal dengan dokumen Rencana Strategis dan periode tahunan dikenal dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Seiring dengan berakhirnya Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019, Komnas HAM RI melalui Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama mulai menyusun Rencana Strategis 2020-2024.
Pada 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Kementerian PANRB. Komnas HAM telah melewati 3 (tiga) tahapan penyusunan renstra, yaitu: (1) penyusunan rancangan teknokratik; (2) penyusunan rancangan Renstra; dan (3) penelaahan rancangan Renstra dengan Bappenas RI. Proses selanjutnya dalam penyusunan Renstra ini akan dilakukan pada 2020 yang diakhiri dengan penetapan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Diharapkan Renstra yang baru tersebut dapat menjawab catatan-catatan minor yang diberikan Kementerian PANRB pada evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4.2.1 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja K/L merupakan penjabaran dari Renstra K/L yang memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.
RenjaKomnasHAMdisusundenganpendekatan partisipatif dengan melibatkan semua lini, dari tingkat Pimpinan Lembaga sampai dengan Pelaksana Teknis serta berorientasipada perbaikan perencanaan Komnas HAM. Penyusunan Renja Komnas HAM RI Tahun 2019 telah dimulai di tahun 2018, diawali dengan diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan (Rakornas Perencanaan) yang diinisiasi
oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama. Peserta dalam kegiatan ini tidak hanya dari Kantor Pusat Jakarta, namun juga menghadirkan 6 (enam) Kantor Perwakilan KomnasHAM RIdidaerahyakniAceh,Sumatera Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Palu, dan Papua. Kegiatan ini juga mengundang pembicara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB. Rakornas Perencanaan dilaksanakan sebagai forum koordinasi perencanaan dalam rangka penetapan usulan kegiatan, target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis lembaga. Hasil Rakornas Perencanaan menjadi bahan untuk persiapan Bilateral dan Trilateral Meeting.
4.2.3 Monitoring Evaluasi Kinerja Anggaran 2019
Peningkatan yang signifikan atas nilai Evaluasi KinerjaAnggarantahun2019berdampaksangat positif bagi Komnas HAM secara kelembagaan.
Hal ini menunjukan kinerja Komnas HAM RI dicapai secara efektif dan efisien.
Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 Berdasarkan Aplikasi SMART ①monev.anggaran kemenkeu.goid/2019 00% …☆ KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUŠIA SEMUAESELON Pencapaian Kinerja 95.10 Pencapaian Kinerja Pagu Anggaran Tahun Anggeran: 2019 S0 Miliar 150% 58.44 91.76 100 Miliar 100 N so 50 Miliar 0. Capatan Sesaran Strategis Rata-Rats Helas Kinarja Anggaran Miler 2011 2012 2011 2014 2011 2014 2017 2018 2015
Komnas HAM RI terus menerus melakukan perbaikan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Anggaran (RKA), secara berkala unit kerja melaporkan perkembangan capaian target kinerja melalui pengisian matriks monitoring dan evaluasi dan penginputan pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA.
Peningkatan Nilai Akuntabilitas. Meningkatnya nilai akuntabilitas, menjadi salah satu apresiasi atas pencapaian kinerja Komnas HAM RI selama tahun 2019.Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta perbaikan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil (outcome).
Tabel 4.5 Nilai akuntabilitas tahun 2019
| KOMPONEN YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | ||
| 2018 | 2019 | |||
| à | Perencanaan kinerja | 30 | 18,05 | 18,45 |
| b | Pengukuran kinerja | 25 | 15,05 | 15,21 |
| c | Pelaporan kinerja | 15 | 9,03 | 9,65 |
| d | Evaluasi internal | 10 | 6,02 | 6,43 |
| e | Capaian kinerja | 20 | 12,04 | 12,45 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 60,19 | 62,19 | |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | ||||
Survei Kepuasan Masyarakat. Metodologi dalam SKM ini dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu metodologi pengumpulan data dan metodologi analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner seca-
ra langsung oleh pengguna layanan Komnas HAM didampingi tim evaluasi pelaporan.
Hasil survei SKM ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:
Analisis tabulasi silang (cross-tab analysis) adalah tabel yang menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel;
Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah analisis mengenai kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan , dan Imptance and Performance Analysis (IPA) adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000).
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Komnas HAM RI pada tahun 2019 secara nasional adalah sebesar 8,29 dalam skala pengukuran 10. Jika dikonversi ke dalam skala pengukuran 100, maka didapat angka 82,9. Merujuk pada PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat kolom yang berisikan Nilai Persepsi, Nilai Interval. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan. Dijelaskan dalam kolom bahwa predikat kinerja unit pelayanan terbagi menjadi 4 (empat), mulai dari yang paling rendah yaitu Tidak Baik' yang disimbolkan dengan nilai D atau rentang Nilai In-
terval Konversi 25,00 - 64,99, predikat 'Kurang Baik' dengan rentang Nilai Interval Konversi 65,00 - 76,70, predikat 'Baik' dengan rentang Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30, hingga predikat paling tinggi yaitu 'Sangat Baik' yang disimbolkan dengan nilaiA dengan rentang Nilai Interval Konversi 88,31 - 100,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan pelayanan Komnas HAM RI secara nasional masuk ke dalam kategori "Baik". Hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk ke depannya.
NilaiIndeksPresepsiAnti KorupsiKomnasHAM RI secara nasional mencapai angka 9,35 pada skala penghitungan 10 dan jika dikonversi ke dalam skala penghitungan 100 maka didapatkan hasil 93,5. Hal ini harus dipertahankan dikarenakan angka ini sudah dapat dikategorikan bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di seluruh wilayah pelayanan KomnasHAM,baikdiKantorPusatJakarta maupun di 4 (empat) kantor perwakilan yang menjadi lokasi pengambilan data survei kepuasan masyarakat tahun 2019. Hal ini harus dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang bersih dan jauh dari segala bentuk korupsi oleh Komnas HAM RI kepada masyarakat.
4.2.4 Peningkatan Kinerja Pengawasan
Hasil Reviu Laporan Pengawasan. Sebanyak 25 LaporanPengawasanatasreviuPengelolanAnggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa/ PABJ menghasilkan 4 laporan, reviu Laporan Keuangan menghasilkan 3 laporan, reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah menhasilkan 1 laporan, reviu Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP menghasilkan 1 laporan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/SAKIP menghasi- Ikan 1 laporan, pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Repuplik Indonesia/BPK RI menghasilkan 1 laporan, pendampingan sensus Barang Milik Negara/BMN menghasilkan 1 laporan, reviu Rencana Kerja dan Ang-
garan Kementerian Negara/Lembaga atau RKAKL TA 2020 menghasilkan 1 laporan, pemantauan tindak lanjut BPK RI semester I 2019 menghasilkan 1 laporan, audit Kantor Perwakilan Komnas HAM menghasilkan 4 laporan, reviu Belanja Pegawai menghasilkan 1 laporan, reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/RKBMN menghasilkan 1 laporan, reviu revaluasi aset menghasilkan 1 laporan, audit kantor pusat Komnas HAM menghasilkan 2 laporan, penyusunan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Internal Audit Capability Models/ IACM menghasilkan 1 laporan, dan penyusunan konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP menghasilkan 1 laporan.
Dengan menjalankan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dapat mendorong akuntabilitas kinerja pegawai dan pengelolaan keuangan.
Bukti oleh BPKP sebagai Tim Quality Assurance (QA) adalah 3,113 (terdefinisi) melalui berita acara hasil Quality Assurance (QA). Dan nilai inilah yang menjadi tingkat maturitas SPIP Komnas HAM. Meningkatnya nilai maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan di Komnas HAM. Namun demikian
tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP juga merupakan sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP.
Penyelenggaraan Internal Audit Capability Models (IACM) yang mencapai level 3 target Nasional. Peningkatan terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Internal Audit Capability Models (IACM) tetap perlu dilakukan untuk menciptakan Komnas HAM sebagai lembaga yang professional, berintegritas, kredibel, independen dan responsif sesuai dengan nilai-nilai Komnas HAM.
Sesjen Komnas HAM RI dan para kepala biro dengan tim BPKP
Gambar 4.4
4.2.5 Tata Usaha Persidangan dan Kerjasama Kelembagaan
Penyelenggaraan Sidang Paripurna. Pada tahun2019, Sidang Paripurna yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali, namun akhirnya dilaksanakan sebanyak 15 kali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isu yang dianggap penting sehingga pelaksanaan dilaksanakan 2 kali pada bulan April, November, dan Desember 2019. Jumlah pelaksanaan sidang paripurna pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 15 kali dan menghasilkan 265 keputusan. Sedangkan rapat koordinasi dilaksanakan
sebanyak 12 kali pada tahun 2019 dan menghasilkan 140 keputusan. Kemudian rapat pimpinan dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tahun 2019 dan menghasilkan 216 keputusan.
Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Dalam kurun waktu 2019, beberapa perjanjian kerja sama yang dihasilkan oleh Komnas HAM adalah kerjasama yang bersifat strategis dan sejalan dengan isu strategis yang dimiliki oleh Komnas HAM pada 2019.
Tabel 4.6 Daftar kerjasama dalam dan luar negeri tahun 2019
| Tabel 4.6 Daftar kerjasama dalam dan luar negeri tahun 2019 | |||
| NO. | KERJA SAMA DALAM NEGERI | NO. | KERJA SAMA LUAR NEGERI Memorandum of Understanding between the Human Rights Commission of Malaysia (SU- |
| 1 | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkab Jember, dan INFID tentang Penyeleng- garaan Festival HAM Kabupaten Jember 2019. Nota kesepahaman ini mendukung kerja Komnas HAM di dalam pemajuan HAM, khususnya pelak- sanaan program Human Rights Cities yang sudah diinisiasi sejak 2016. Pada 2019 MoU lebih memfokuskan pada pelaksanaan Festival HAM di Jember (19-21 November 2019) | 1 | Human Rights Commission of Malaysia (SU- HAKAM) and The National Commission on Hu- man Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP) as an official observer on Stateless Issues in Sabah MoU ini mendukung kerja Komnas HAM di dalam mencermatí isu stateless person bersama dengan NHRI lain yang menjadi anggota SEANF yaitu SUHAKAM dan CHRP serta mendukung fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan. Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM |
| 2 | Universitas Syiah Kuala tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi. Nota kesepahaman ini mendukung kerja Komnas HAM di dalam memajukan hak asasi manusia khususnya di lingkungan universitas. Pokok-pokok kerja sama telah didiskusikan oleh kedua belah pihak dalam suatu focused group discussion | 2 | dengan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica Timor Leste Kesepahaman ini terkait dengan peningkatan kapasitas lembaga PDHJ dan mendukung fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan terkait penyelesaian kasus dan pemberian rekomendasi. Selain itu koordinasi dalam upaya pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi terkait isu bersama. |
| 3 | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia tentang Kerja Sama Peningkatan Perlindungan HAM Nota kesepahaman ini telah menghasilkan daftar kegiatan yang disepakati periode 2019-2021 pelaksanaan kerja sama selanjutnya. | 3 | Memorandum of Understanding between The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia and the Office of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Improving Human Rights Protection for Refugees, Asylum Seekers, and Stateless Persons in Indonesia MoU ini terkait perlindungan terhadap pengung- si, pencari swaka dan orang-orang tak berkewar- ganegaraan serta mendukung fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan dan pemantauan. South East Asia Nation Forum of National Human |
| 4 | Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Peme- nuhan HAM Kesepakatan Bersama ini mendukung kerja Kom- nas HAM di dalam pemajuan HAM khususnya pelaksanaan program Human Rights Cities yang sudah dimulai sejak 2016. Kesepakatan Bersama ini akan memfokuskan pada pelaksanaan Festival HAM di Kota Banjarmasin pada 2020. | 4 | Rights Institutions (SEANF). Dalam SEANF. keketuaan dipegang oleh masing-masing negara anggota (sebanyak 6 negara) selama 1 (satu) tahun. Komnas HAM akan menjadi Ketua SEANF untuk periode 2019-2020. Dalam lingkup kerja sama dengan SEANF, Komnas HAM bekerja secara aktif untuk isu di tingkat regional, misalnya dalam isu stateless persons Di dalam keketuaan Komnas HAM di SEANF pada 2020, Komnas HAM akan melaksanakan pengorganisasian Technical Working Group 1, Technical Working Group 2 dan Annual Mee- ting SEANF. Keanggotaan Komnas HAM dalam SEANF mendukung kerja Komnas HAM khususn- ya di dalam berjejaring dan dalam mencermati isu hak asasi manusia yang berkembang di wilayah Asia Tenggara The Danish Institute of Human Rights (DIHR) |
| 5 | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Katolik Parahyangan. Nota kesepahaman ini mendukung Komnas HAM dalam melaksanakan aktifitas dengan perguruan tinggi terkait isu pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. | 5 | The Danish Institute of Human Rights (DIHR) Kerja sama dengan DIHR ini memberi ruang bagi Komnas HAM untuk lebih meningkatkan kapa- sitasnya dalam mencermati isu SDGs khususnya terkait dengan peran Komnas HAM sebagai focal point wilayah Asia Pasifik untuk Kelompok Kerja Pembangunan Berkesinambungan di GANHRI. Kerja sama ini juga mendukung fungsi Komnas HAM dalam mengkaji dan meneliti berbagai instrumen HAM Nasional dan Internasional. |
| 6 | Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang | |
| 6 | Perjanjian Kerja Sama ini mendukung Komnas HAM dalam pelaksanaan program Human Rights Cities. Perjanjian Kerja Sama ini terkait dengan pelaksanaan Festival HAM 2020 yang akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin Perjanjian Kerja Sama antara 5 Lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI dan LPSK) dengan Ditjen Pemasyarakatan tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat | |
| 7 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Perjanjian Kerja Sama ini mendukung kerja Kom- nas HAM dalam upaya mencegah penyiksaan di tempat-tempat penahanan khususnya di rumah tahanan imigrasi dan mendukung upaya Komnas HAM untuk bekerjasama dengan mitra Lembaga/ Kementerian dalam rangka merintis National Prevention Mechanism (NPM) atau mekanisme pencegahan penyiksaan di tingkat nasional. Kerja sama ini mendukung fungsi Komnas HAM dalam mengkaji dan meneliti berbagai instrumen HAM Nasional dan Internasional. Perjanjian Kerja Sama antara 5 Lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI dan LPSK) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak | |
| 8 | dan Perlakuan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat Terha- dap Setiap Orang yang Berada di Tempat-Tempat Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Migrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Perjanjian Kerja Sama ini mendukung fungsi Komnas HAM dalam mengkaji dan meneliti ber- bagai instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional yang dilakukan dalam bentuk pem- berian saran mengenai aksesibilitas dan ratifikasi, seperti yang tercantum dalam PKS ini. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan | |
| 9 | Fisip Universitas Negeri Sebelas Maret tentang Kerja Sama Pemajuan HAM bersama Kaum Muda Universitas Negeri Sebelas Maret Perjanjian Kerja Sama ini telah mendukung Kom- nas HAM untuk berjejaring dengan mitra yaitu universitas dalam rangka menyebarkan nilai-nilai HAM sehingga mendukung fungsi Komnas HAM di bidang pemajuan HAM yang berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masya- rakat dan meningkatkan kesadaran terkait HAM. |
Kerjasama "Mekanisme Nasional Pencegahan Praktik Penyiksaan di Indonesia"
Pada 3 Oktober 2018, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama diantara lima lembaga yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Pe-
rempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentangMekanisme Pencegahan Penyiksaan untuk menciptakan program Hak Asasi Manusia gabungan. Dalam prosesnya, kelima lembaga sepakat untuk menamakan kerjasama gabungan tersebut sebagai Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang dilaksanakan sejak 1 Februari 2019 hingga 31 Januari 2020. Kerja sama tersebut telah memperkuat komunikasi dan koordinasi antara lima lembaga untuk merespon beberapa kasus yang berkaitan dengan penyiksaan, perlakuan buruk atau hukuman kejam atau merendahkan lainnya terhadap rakyat Indonesia, khususnya yang terjadi di rumah penahanan.
Pada periode kedua kerja sama ini pada 2019, berhasil dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung tujuan spesifik untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen lembaga-lembaga utama pemerintah dan sektor keamanan terhadap akuntabilitas dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia melalui KuPP dan mempromosikan NPM melalui pelatihan tentang NPM dan lokakarya keterampilan teknis untuk pemantauan bersama ke rumah-rumah detensi untuk staf di 5 lembaga, publikasi Risalah Kebijakan 2018, draf Risalah Kebijakan 2019 dengan tema:
1. Membangun zero tolerance Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam dan
Tidak Manusiawi terhadap deteni di Rudenim dan Lapas;
2. Fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati serta dialog konstruktif dan seminar/kampanye publik dalam memperingati hari internasional Anti Penyiksaan.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, CSO dan publik. Acara tersebut mendapat respons positif. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian RI juga menyambut baik gagasan mencegah penyiksaan melalui mekanisme Nasional. Selama periode implementasinya, proyek NPM menargetkan capaian tiga hasil sebagai berikut:
kebijakan dan peraturan yang mempromosikan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dibahas dan ditinjau pada tahap nasional. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target ini namun belum berdampak pada perubahan kebijakan atau munculnya regulasi baru yang mendorong pentingnya ratifikasi OpCAT untuk mendorong pencegahan penyiksaan, perlakuan/hukuman yang kejam dan tidak manusiawi lainnya di badan-badan pe-
Gambar 4.5 Wakil Ketua Komnas HAM RI Sandra Moniaga dalam sebuah acara NPM dengan perwakilan Ombudsman RI, LPSK RI, Komnas Perempuan dan KPAI
merintah. Namun demikian, pada tingkat internal lima lembaga, pelaksanaan program KuPP memberikan pemahaman baru kepada para komisioner yang terlibat di dalam KuPP tentang bagaimana pentingnya pencegahan penyiksaan tanpa harus melakukan shaming ataupun blaming kepada badan pemerintah. Sementara pada tingkat struktur, program berhasil membantu para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga yang relevan untuk membicarakan dan merespon upaya KuPP dalam mensosialisasikan pentingnya konsep pencegahan penyiksaan di dalam lembaganya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membentuk Satker atau focal point di dalam lembaganya untuk menindaklanjuti kerja sama dengan KuPP. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga kooperatif terhadap upaya KuPP dalam upaya pencegahan penyiksaan di pusat-pusat penahanan.
Peningkatan kapasitas 5 Lembaga Negara/ Nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, OPI) untuk mengembangkan mekanisme pengawasan gabungan terhadap tempat-tempat penahanan. Peningkatan pemahaman dan kapasitas bagi staf lima lembaga, khususnya tentang bagaimana konsep Mekanisme Pencegahan Nasional bekerja dan bagaimana menangkap adanya indikasi terjadinya penyiksaan atau perlakuan/hukuman yang kejam dan tidak manusiawi di tempat penahanan terlihat dalam proses koordinasi di antara lima lembaga dalam merespon beberapa kasus yang mengemuka di publik terkait adanya indikasi kekerasan, penyiksaan, perlakuan/hukuman yang tidak manusiawi. Namun demikian pelatihan di tahun kedua ini baru menyasar pada sebagian level staf, belum tingkat komisioner sehingga ada sedikit gap pemahaman, terutama berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja NPM multi body(konsep Ideal dan implementasi) dijalankan di negara lain dan apa saja kendala-kendalanya.
Meningkatnya kesadaran badan-badan utamanegara/pemerintahterhadappencegahan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pencapaian target ini belum sepenuhnya tercapai, namun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pertama dan kedua telah melibatkan beberapa pejabat pemerintahan yang relevan dengan otoritas tempat-tempat penahanan sehingga peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyiksaan dan perlakuan/ hukuman yang kejam dan tidak manusiawi baru menjangkau lembaga pemerintahan yang terbatas. Kelima lembaga melakukan sosialisasi terkait NPM pada beberapa badan pemerintahan, misalnya melalui dialog awal dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam jumlah yang lebih banyak, sosialisasi dilakukan di seminar Hari Anti Penyiksaan Internasional dan kegiatan ini berhasil mengundang perwakilan lebih dari 10 Badan Pemerintah utama, yaitu perwakilan dari Ditjenpas, Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, Dirjen HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Dinas Hukum Perundang-Undangan dan HAM Babinkum TNI, Badan Intelijen Negara, dan Satpol PP. Upaya tersebut memang belum nampak memberikan perubahan yang cukup signifikan, namun adanya keterbukaan dan sambutan positif menjadi keberhasilan bagi lima lembaga dalam mempromosikan KuPP. Hal ini misalnya dapat dilihat pada sambutan positif dan keterbukaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sambutan positif lainnya juga didapat dari Kepolisian dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kiprah Komnas HAM RI di Internasional
Komnas HAM RI adalah anggota dari South East Asia NHRI Forum (SEANF), Asia Pacific Forum (APF) dan Global Alliance of Human Rights National Institutions (GANHRI). Baik SEANF, APF maupun GANHRI merupakan perkumpulan ataupun wadah bagi institusi HAM nasional yang ada di Asia Tenggara (SEANF), Asia Pasifik (APF) maupun di tingkat dunia (GANHRI). Sepanjang 2019, Komnas HAM RI aktif menghadiri kegiatan yang diadakan dalam kerangka kerjasama forum tersebut. Selain itu, Komnas HAM RI juga menghadiri ataupun menjadi narasumber dalam berbagai forum regional dan internasional.
Berikut kegiatan internasional yang dihadiri oleh delegasi Komnas HAM RI pada 2019:
Pada 27-31 Januari 2019. Sesjen Komnas HAM RI, Tasdiyanto, menghadiri Senior Executive Officers (SEO) Network Meeting APF di Qatar. Ini merupakan pertemuan dalam keanggotaan Asia Pacific Forum (APF) untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan best practices dalam konteks promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan administrasi institusi HAM nasional. Pertemuan ini dihadiri oleh 24 Nationa/ Human Rights Institutions (NHRI) anggota APF.
Pada 25 Februari-2 Maret 2019, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, mengikuti "7th World Congress against the Death Penalty" di Brussel, Belgia. Secara khusus, forum ini berfokus terkait relasi antara sektor swasta dengan gerakan pengha pusan hukuman mati, yang menunjukkan perkembangan positif seperti yang terjadi di sub-Sahara Afrika dalam beberapa tahun terakhir. The World Congress Against the Death Penalty adalah event terdepan mengenai penghapusan hukuman mati dalam konteks ruang lingkup dan daya tawar politik yang melibatkan politisi, aktivis, pengacara, akademisi, dan pihak pihak yang terlibat dalam kerja-kerja menghapuskan hukuman mati. The World Congress Against the Death Penalty ber-
tujuan untuk menguatkan dimensi kerja samainternasional mengenaipenghapusan hukuman mati dengan tujuan utama adalah menghapuskan hukuman mati di seluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut. The World Congress Against the Death Penalty memberikan dukungan bagi anggotanya dengan cara mengkoordinir advokasi internasional untuk penghapusan hukuman mati di Negara tersebut.
Pada 25 Februari-1 Maret 2019, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Andante Widi Arundhati, menghadiri "Ulaanbaatar Democracy Forum (UBDF) on Democracy and Sustainable Development Goals (SDGs): Promoting Peaceful, Just and Inclusive Societies" di Ulaanbaatar, Mong-olia. Forum ini bertujuan untuk mempromosikan Goal 16 dalam UN 2030 Agenda for Sustainable Development, sekaligus mendiskusikan SDGs dan faktor lain yang terkait dengan SDGs. Secara spesifik, forum menyediakan platform bagi berbagai stakeho/ders terkait untuk membagikan pengalaman mereka dalam hal advokasi, implementasi, pelaporan di level nasional, dan mekanisme yang digunakan untuk mengukur perkembangan pencapaian SDG Goal 16. Lebih lanjut, forum bertujuan untuk berbagi pengalaman tentang demokratisasi dan pemerintahan demokratis di Asia, menyoroti pentingnya demokrasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Pada 3 - 9 Maret 2019, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, dan Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, menghadiri GANHRI 2019 Annual Meeting di Jenewa, Swiss. GANHRI Annual Meeting 2019 melibatkan partisipasi aktif dari NHRI dari berbagai regional, dan mitra kerja mereka, seperti PBB, CSO, dan Negara Anggota PBB, untuk mendiskusikan peran dan kontribusi NHRI dalam upaya memastikan tindak lanjut, reviu, dan implementasi Global Compact yang berdasarkan hak asasi manusia dan responsif gender. The
Global Compact on Migration merupakan kesepakatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan rezim migrasi di level nasional, regional, dan global, serta memastikan kebijakan migrasi dari suatu Negara menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Pada 1-4 April 2019, staf Komnas HAM RI, Nisa Arralinar, mengikuti kegiatan "Strengthening the Capacity of NHRIs to Integrate Human Rights in Humanitarian Action"di Bangkok, Thailand. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dalam aksi kemanusiaan di regional Asia Tenggara dan Asia Selatan. Tujuan tersebut dicapai dengan cara memberikan capacity building bagi staf NHRI di Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk mengintegrasikan pekerjaan mereka sehari-hari dengan mekanisme humanitarian emergency settings. Mandat yang dimiliki oleh NHRI dalam hal perlindungan, pemajuan, dan pemantauan Hak Asasi Manusia memberikan peran penting bagi mereka untuk melawan diskriminasi dan melindungi hak bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan anak, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan komunitas LGBTI, melalui advokasi di level nasional dengan otoritas nasional lain untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
Pada 28-30 Maret 2019, Komisioner Beka Ulung Hapsara menghadiri kegiatan "the Asia Pacific Forum on Sustainable Development" di Bangkok, Thailand. Pada tahun 2018. Komnas HAM RI menandatangani nota kesepakatan dengan The Danish Institute of Human Rights (DIHR) yang salah satu butir kesepakatannya adalah mempromosikan pendekatan hak asasi manusia dalam menyukseskan SDGs di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Terkait hal tersebut, DIHR mengundang Komnas HAM RI untuk menjadi salah satu panelis dalam side event berjudul "Empowering
the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights" yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Asia Pacific Forum on Sustainable Development Ke-8 yang diselenggarakan di UN Convention Center di Bangkok, Thailand.
Pada 22-26 April 2019, Kabiro Renwaskes Esrom Hamonangan dan Kabag TUPHP dan KAL Sasanti Amisani, menghadiri "1st Technical Working Group (TWG) Meeting South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) 2019"di Dili, Timor Leste. Kegiatan kali ini membahas tentang hal-hal yang telah, sedang atau akan dilaksanakan oleh negara anggota SEANF dalam rangka kerjasama pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia di institusinya maupun di tingkat regional ASEAN. Keenam anggota SEANF berbagi informasi berupa pencapaian dan aktifitas yang dilakukan setelah dilakukan pertemuan tahunan SEANF terakhir pada akhir tahun 2018.
Pada 22-25 April 2019, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, dan Koordinator Subkom Penegakan HAM, Amiruddin, menghadiri kegiatan "Signing Memorandum of Understanding on the Issue of Statelessness"di Sabah, Malaysia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mendorong penanganan dan penyelesaian kasus orang-orang tanpa kewarganegaan (statelessness) di Sabah Malaysia, pada Selasa, 23 April 2019. MoU ini menjadi penanda momentum terjalinnya kolaborasi yang strategis antara Komnas HAM RI, Suhakam dan CHRP untuk bekerjasama, bersinergi, dan saling mendukung satu sama lain dalam penanganan dan mendorong penyelesaian isu-isu terkait orang-orang tanpa kewarganegaraan di wilayah Sabah Malaysia melalui perspektif Hak Asasi Manusia. Ketiga institusi HAM nasional ini juga akan membangun kerjasama dengan pemerintah negara masing-masing dan melakukan penelitian bersama dalam rangka memahami dan mengatasi konteks politik dan sejarah dari persoalan tersebut. Kerja sama ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan sejumlah temuan yang diperoleh dan dipandu dengan sejumlah aturan terkait seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Universal Periodic Review (UPR). dan the Global Compact on Migration. Pada 29 Mei-1 Juni 2019, Kabag Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM RI Endang Sri Melani menghadiri "Regiona/ Preparatory Meeting for the 2019 High-Level Segment on Statelessness" di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini mengundang 16 negara dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur dan negara-negara Kepulauan Pasifik, untuk meninjau perkembangan yang telah dilakukan untuk menangani statelessness, berbagi best practices, dan mengidentifikasi kemungkinan usaha dan komunikasi konkret yang bisa dilakukan oleh negara dalam Regional Meeting for the High-Level Segment on Stateless. Selama 2 hari pertemuan, terdapat agenda seperti sesi brainstorming, review pencapaian yang sudah dilakukan, sesi untuk Negara melaporkan progress di negara mereka masing-masing, dan refleksi dari apa yang sudah partisipan lakukan selama 2 hari pertemuan. Pertemuan ini sendiri dihadiri oleh 112 partisipan dari 16 negara, badan-badan PBB, perwakilan dari institusi HAM nasional, akademisi, CSO, dan UNHCR.
Pada17-21Juni2019.KetuaKomnasHAM RI Ahmad Taufan Damanik mengikuti "Learning Exchange Programme on Rohingya Refugees" di Dhaka, Bangladesh. Komnas HAM RI menerima tawaran APRRN (Asia Pacific Refugee Rights Network) untuk melakukan kunjungan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dan Komnas HAM Filipina (CHRP) serta wakil Malaysia untuk ASEAN Inter-
governmental Commission on Human Rights (AICHR). Kunjungan dilakukan untuk bertemu dengan pemerintah Bangladesh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bangladesh, UNHCR, IOM, dan NGO, baik di level internasional ataupun lokal, serta mengunjungi dan berdiskusi dengan pengungsi di Cox's Bazaar. Secara informal, wakil-wakil masyarakat Rohingya (dan beberapa etnis lainnya seperti Karen dan Katchin) juga telah bertemu dengan Komnas HAM RI, Suhakam Malaysia dan Komnas HAM Philippines di Jenewa di sela-sela pertemuan GANHRI Maret 2019 yang lalu.
Pada 9-14 Juni 2019, staf Komnas HAM RI, Ono Haryono, mengikuti "Business and Human Rights Week" di Bangkok, Thailand. Bangkok Business and Human Rights Week 2019 merupakan acara tahunan, dimana dalam satu minggu penuh, berbagai stakeholders terlibat dalam diskusi dan konferensi terkait agenda Business and Human Rights dan Responsible Business Conduct. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan awareness dan memastikan implementasi yang efektif dari Business and Human Rights dan Responsible Business Conduct. Terdapat 3 acara utama dalam Bangkok Business and Human Rights Week 2019, yaitu AICHR Interregional Dialogue on Business and Human Rights, Responsible Business and Human Rights Forum, dan ASEAN Institutional Investors Forum.
Pada 7-9 Juli 2019, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, menghadiri "Regional Dialogue Malaysia's Accession to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or Punishment (UN- CAT)" di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua Komnas HAM RI diundang berbicara dalam forum yang dibuka oleh Wakil Menteri Hukum di bawah Kantor Perdana Menteri Malysia, Mohammed Hanipa Maidin. Seratusan peserta datang dari berbagai latar belakang, utamanya wakil-wakil pemerintah Malaysia, duta besar Negara asing badan PBB, Ketua Komnas HAM Thailand dan wakil-wakil NGO dari berbagai negara.
Pada 21-26 Juli 2019. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto dan Kabag TUPHP dan KAL, Sasanti Amisani, menghadiri "2nd Technical Working Group (TWG) Meeting South East Asia NationalHuman Rights Institutions Forum (SEANF) 2019"di Dili, Timor Leste. Kegiatan TWG dilaksanakan selama 3 hari karena adanya kegiatan tambahan berupa National Inguiry on Climate Change dan kegiatan pembahasan panduan anti penyiksaan yang dibuat oleh Association for the Prevention of Torture (APT). Kegiatan ini merupakan TWG kedua yang dilaksanakan setelah dilaksanakan di Hotel Timor, Dili.
Pada 26-31 Agustus 2019. Sesjen Komnas HAM RI, Tasdiyanto, menghadiri "APF Communications Network Workshop" di Ulaanbaatar, Mongolia. The APF Communications Network terbentuk pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mendukung pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya dari para anggota APF, dimana Komnas HAM juga telah berpartisipasi sejak pertemuan the APF Communications Network yang pertama pada tahun 2016. Pertemuan tersebut membantu mempererat kerjasama antar anggota, mempromosikan kolaborasi antar NHRI, dan meningkatkan kapasitas komunikasi dari anggota APF. The APF Communications Network menyediakan forum untuk mendiskusikan isu bersama dan tantangan yang ada, berbagi pengalaman, mengembangkan kemampuan praktis, dan meningkatkan profesionalitas antar anggota APF. Sesi workshop meliputi rangkaian presentasi, diskusi, dan aktivitas lapangan (merekam konten dan melakukan wawancara). Untuk tahun 2019, The APF Communications Network memiliki tujuan utama berupa mendiskusikan tantangan komunikasi yang sedang dihadapi oleh NHRI di regional dan berbagi pengalaman dan contoh mengenai res-
pon terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut; berkolaborasi untuk membuat konten yang akan dibagikan di sosial media; dan memperbaharui hubungan antara anggota dan sekretariat APF, sekaligus meningkatkan hubungan antar anggota APF.
Pada 8-15 September 2019. Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, menghadiri workshop Counteracting the Global Trend of Rights Rollback and Violence Against Indigenous Peoples and Local Communities"di Bogota, Kolombia. Workshop ini diselenggarakan oleh The Rights and Resources Initiative (RRI) bekerja sama dengan The Consultancy for Human Rights Stand Displacement (CODHES). Workshop ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran ide dalam melawan kriminalisasi dan kekerasaan terhadap masyarakat adat dan kelompok lokal. Workshop ini merupakan langkah awal untuk bisa memahami lebih baik dan beradaptasi dengan ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelompok lokal. Melibatkan berbagai macam stakeholders dari India, Filipina, Indonesia, Kenya, Kamerun, Liberia, Kolombia, dan Brazil serta partisipan yang berasal dari regional Amerika Selatan.
Pada 2-5 September 2019, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, dan Komisioner Mediasi, Munafrizal Manan, menghadiri “24th Annual General Meeting (AGM) of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) and Biennial Conference" di Seoul, Republik Korea. Sejumlah langkah strategis Komnas HAM RI terkait upaya pencegahan diskriminasi dan kekerasan di tengah masyarakat menjadi perhatian dalam forum tersebut. Komnas HAM RI sebagai salah satu peserta sekaligus perwakilan NHRIs dalam forum ini turut bertukar pikiran mengenai isu HAM yang menjadi perhatian bersama di wilayah Asia Pasifik dan hal lain terkait kelembagaaan. Pertemuan tahunan ini diikuti serangkaian sesi konferensi mengenai kerjasama antara APF dan NHRC of Korea.
Pada 15-20 September 2019, staf Komnas HAM yaitu M. Felani dan Teny Karnila, mengikuti “Regional Asia Blended Learning Course on Human Rights, Gender Eguality, and Environment in the framework of the SDGs" di Bangkok, Thailand. Workshop berlangsung selama 4 hari dari tanggal 16-19 September 2019 di Bangkok yang terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti sesi perkenalan, dialog lintas sektor, dan penggunaan e-learning sebagai media workshop. Workshop melibatkan partisipasi dari stakeholders di bidang bisnis, yudisial, masyarakat sipil, kamar dagang, dan institusi HAM nasional. Melalui workshop tersebut, dimungkinkan bagi stakeholders yang terkait untuk mendapatkan gambaran besar tentang tema workshop, memunculkan interaksi antar pihak, dan kesempatan bekerja sama.
Pada 8-12 September 2019. Koordinator Subkom Penegakan HAM, Amiruddin, dan Koordinator Subkom Pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsara, menghadiri kegiatan "Side Event Human Rights Cities" dalam rangka Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2020 - 2022 dan kegiatan “Pledging Event for Human Rights Council" di Jenewa, Swiss. Dalam sesi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-42 di Jenewa, Swiss, Pemerintah RI menyelenggarakan kegiatan side event dalam rangka kampanye pencalonan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020- 2022. Side Event mengangkat tema Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan judul "Indonesian Policy towards Human Rights Cities: Collaboration between National and Local Government". Terdapat juga undangan dari Perutusan Tetap Bahama dan Denmark di New York bersama Amnesty International (Al) dan The International Service for Human Rights (ISHR) untuk berpartisipasi dalam kegiatan "Pledging Event for Human Rights Council Candidates", dimana Komnas HAM RI diundang
sebagai panelis dalam acara tersebut.
Pada 28 September-3 Oktober 2019. Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik beserta dengan para komisioner yaitu Beka Ulung Hapsara dan Hairansyah, disertai oleh Kabiro Dukungan Pemajuan HAM, Andante Widi Arundhati dan Kabag TUPHP dan KAL, Sasanti Amisani, menghadiri "9th World Human Rights Cities Forum 2019" di Gwangju, Korea Selatan. Kegiatan ini merupakan acara tahunan yang digelar di Gwangju, Korea sebagai bentuk perwujudan visi kota ramah HAM sebagaimana yang terdapat dalam Gwangju Declaration on Human Rights City yang diadopsi pada WHRCF pertama pada Mei 2011. Forum ini merupakan platform utama untuk berbagi dan berjejaring antara kota ramah ham, organisasi ham, institusi ham nasional, aktivis, dan stakeholders terkait, seperti pemerintah daerah, anggota UCLG, NGO, dan perwakilan PBB. WHRCF 2019 mengambil tema "Loca/ Governments and Human Rights: Reimagining the Human Rights Cities". Tema ini dipilih dengan tujuan untuk mempelajari tantangan bagi pemenuhan hak asasi manusia dan bagaimana pemerintah di tingkat lokal (kota/kabupaten) bisa memberikan peran positif dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak asasi manusia di wilayah mereka.
Pada 2-5 Oktober 2019, Komisioner Mediasi, Munafrizal Manan, menghadiri “Regional Dialogue on the Role of NHRIs in addressing Climate Change as a Trans-boundary Human Rights Issue" di Bangkok, Thailand. Kegiatan ini memiliki misi utama untuk melibatkan NHRI di regional dalam isu perubahan iklim. Dialog menyediakan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman akan hak lingkungan dan relasinya dengan NHRI dalam konteks bagaimana NHRI bisa membantu memenuhi hak lingkungan tersebut melalui mandat mereka. Dialog juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan berbagi best practices antar NHRI di level regional. Tujuannya antara lain adalah memperkuat dialog antar NHRI di Asia dalam melakukan pemantauan dan advokasi isu Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam konteks perubahan iklim; membangun pemahaman bersama mengenai dampak dari perubahahan iklim terhadap isu Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Asia, dan mempromosikan kerja sama dan berbagi best practices antar NHRI dalam menghadapi isu-isu lintas batas, termasuk perubahan iklim.
Pada 15-18 Oktober 2019, Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, menghadiri "Celebrating 50 Years of Indonesia-Netherlands Legal Cooperation" di Den Haag, Belanda. The Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Netherlands Supreme Court (Hoge Raad) menyelenggarakan forum ini untuk memperingati perayaan 50 tahun Netherlands-Indonesia Legal Cooperation. Event tersebut diselenggarakan di the Supreme Court of the Netherlands. Acara dimulai dengan pidato dari pembicara kunci yang berasal dari National Ombudsman, Minister of Justice and Security dan the president of the Supreme Court yang merefleksikan 50 tahun kerja sama yang sudah terjalin dan mendiskusikan bagaimana hubungan bilateral antara kedua Negara bisa lebih banyak berfokus dalam hal hukum. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI diundang sebagai special guest untuk terlibat dalam sesi diskusi mengenai perkembangan reformasi hukum terkini di Indonesia dan kemungkinan kerja sama ke depannya antara kedua Negara.
Pada 22-24 Oktober 2019. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Wakil Ketua Komnas HAM Rl Bidang Eksternal Sandrayati Moniaga, menghadiri “16th Annual Conference of South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF) & International Seminar on the Rights of Persons with Disabilities in Timor Leste" di Dili, Timor Leste. Untuk tahun 2019, Annual Meeting SEANF
diselenggarakan di Dili, Timor Leste pada tanggal 22- 24 Oktober 2019. Kegiatan diawali dengan International Seminar on the Rights of PWD yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, strategi, dan panduan dalam memajukan dan melindungi hak penyandang disabilitas, khususnya di Timor Leste. Dalam seminar tersebut, para peserta seminar yang terdiri anggota SEANF, CSO, anggota Parlemen Nasional Timor Leste, perwakilan pemerintah Timor Leste, akademisi, dan badan PBB di Timor Leste, menunjukkan dukungan dan mendorong pemerintah Timor Leste untuk segera meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Annual Meeting SEANF 2019 memiliki agenda utama berupa serah terima mandat kepemimpinan Ketua SEANF dari PDHJ Timor Leste kepada Komnas HAM Republik Indonesia, sekaligus menandai dimulainya peran Komnas HAM RI sebagai Ketua SEANF periode 2019-2020. Annual Meeting SEANF 2019 membahas beberapa hal seperti perkembangan masing-masing NHRI anggota SEANF sejak Annual Meeting 2018, kerja sama Inter-NHRI Inquiry Panels, kerja sama dengan AICHR dan SEANF, dan perkembangan pengurusan Sekretariat Permanen SEANF oleh Komnas HAM. Forum juga menyepakati SEANF's Guideline on Torture Prevention, SEANF's Guidelines on the Management of Website and Social Media, dan pembuatan website SEANF yang akan dikerjakan oleh Komnas HAM.
Pada 30-31 Oktober 2019, staf Komnas HAM RI. yaitu Delsy Nike dan Indah Wulandari, berpartisipasi dalam "Regiona/ Workshop on Human Rights Monitoring for Universal Periodic Review" di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan ini merupakan inisiasi antara tiga pihak, yakni Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), lembaga nirlaba berbasis di Jenewa, Swiss UPR Info, dan Aurora Consulting untuk menstimulasi National Human Rights Institutions (NHRI) di kawasan regional Asia
Pasifik agar mampu mengembangkan mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Penelitian UPR Info menunjukkan baru 70 persen rekomendasi dalam UPR dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB. Tantangan bagi pelaksanaan rekomendasi tersebut terletak dari kemampuan stakeholders terkait, seperti pemerintah, NHRI, parlemen, Civil Society Organizations (CSO), media, dan civitas akademika dalam mengkritisi serta mengimplementasikannya ke dalam program-program pembangunan nasional secara berkesinambungan. Untuk itulah, workshop ini diadakan untuk mengembangkan kemampuan personil NHRI dan CSO untuk membuat rekomendasi berdasarkan indikator yang tepat dan spesifik. Kemudian mengelaborasikannya ke dalam tabel indikator dari the Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights (OHCHR) sekaligus indikator Sustainable Development Goals 2030. Pada 11-13 November 2019, Kabag Dukungan Mediasi, Mimin Dwi Hartono. berpartisipasi dan memberikan presentasi dalam "7th Partners for Review Network Meeting" di Hanoi, Vietnam. Partners for Review, bekerja sama dengan German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development dan the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation andNuclear Safetyberkomitmen untuk menciptakan jaringan pembelajaran dan tindak lanjut dalam menghadapi tantangan yang muncul dari review SDGs. Dalam 7th Partners for Review Network Meeting, turut diundang perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan stakeholders terkait untuk berpartisipasi dalam review SDGs dan implementasinya di level nasional. Dalam kesempatan itu, Mimin melakukan presentasi terkait dengan peran Komnas HAM dalam mendorong pencapaian SDGs di Indonesia.
Pada 13-15 November 2019, Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, menghadiri "the Asia Regio-
nalConsultationonInternationalStandards on the Rights of Indigenous Peoples" di Bangkok, Thailand. Acara ini untuk mengumpulkan informasi dari stakeholders yang relevan terkait isu masyarakat adat di Indonesia, menerima dan mempelajari rekomendasi untuk menghadapi tantangan dalam memenuhi dan melindungi hak masyarakat adat, dan untuk mengidentifikasi dan mempromosikan best practices. Melalui the Asia Regional Consultation on International Standards on the Rights of Indigenous Peoples ini, Special Rapportuer akan menyiapkan laporan yang menunjukkan gambaran regional mengenai masyarakat adat di Asia, termasuk juga rekomendasi dan proposal yang akan dikirimkan kepada Dewan HAM PBB sebagai bahan pertimbangan.
Pada 25-27 November 2019. Komisioner Mediasi, Munafrizal Manan, menghadiri “the 8th UN Forum on Business and Human Rights"di Jenewa, Swiss. Pada kegiatan ini, diselenggarakan sesi yang berjudul “National Human Rights Institutions and Access to Remedy: Lessons and the Way Forward", dimana Komnas HAM RI diundang sebagai pembicara dalam sesi tersebut. Sesi ini dibangun atas dasar peran NHRI dalam memfasilitasi akses untuk memperoleh bantuan dalam kasus pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis, yang diorganisir oleh the Working Group pada bulan Oktober 2019. Sesi ini menunjukkan variasi metode yang digunakan oleh NHRI di berbagai Negara dalam hal memfasilitasi akses bantuan untuk kasus pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis dan tools yang mereka gunakan untuk menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dipertimbangkan juga untuk memperkuat peran NHRI dalam menghadapi kasus-kasus serupa.
Pada 2 - 7 Desember 2019, staf Komnas HAM RI, Haris Agung Setyawan menghadiri “AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of the Rights of Persons with
Disabilities in the ASEAN Community (Gender Perspectives on Disability Rights) and Disability Rights NHRI Roundtable Meeting"di Bangkok, Thailand. Acara yang sudah diselenggarakan untuk kelima kalinya ini bertujuan untuk mengarusutamakan hak dari para penyandang disabilitas sekaligus menegaskan komitmen AICHR untuk memajukan pemenuhan hak para penyandang disabilitas dengan berfokus terhadap perspektif gender dalam hak penyandang disabilitas. Melalui dialog ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran, berbagi pengalaman dan best practices, serta memunculkan potensi kerja sama antar peserta dialog. Dalam side event berupa Disability Rights NHRI Roundtable Meeting, NHRI di Asia Pasifik diajak untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam hal hak penyandang disabilitas.
Pada 15-19 Desember 2019, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, menghadiri "the III International Conference on “Human Rights Protection in Eurasia: Exchange of Best Practices of Ombudsmen" di Moskow, Federasi Rusia. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik diundang sebagai pembicara pada Konfererensi Internasional Ketiga tentang Perlindungan HAM di Eurasia, yang merupakan sarana pertukaran pengalaman antara komisi-komisi nasional yang mengurusi hak asasi manusia di Eropa dan Asia secara umum. Konferensi dijalankan
pada tanggal 17 Desember 2019 oleh High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation bekerja sama dengan The Scientific Educational Human Rights Center. Acara dibuka dengan pidato Presiden Vladimir Putin yang disampaikan staf khusus, pesan video oleh Komisioner Tinggi HAM PBB Michele Bachelet, Presiden Perlemen Uni Eropa dan beberapa pejabat tinggi Eropa lainnya. Selanjutnya, Konferensi dipimpin langsung oleh Komisi Tinggi HAM/Ketua Ombudsman Russia, Prof. Tatiana Moskalkova. Secara khusus, Ketua Komnas HAM diundang berkunjung ke kantor Ombudsman/Komisi Tinggi HAM Russia untuk bertemu dengan Komisi Tinggi HAM Russia dan staf membicarakan tawaran kerja sama antara kedua lembaga. Selain itu, pihak Russia mengajak Ketua Komnas HAM RI melihat perkembangan kelembagan hak asasi manusia Republik Federasi Russia yang juga menghadapi berbagai isu HAM yang sangat kompleks.
Komnas HAM di Media
Dukungan Media. Selama kurun waktu April hingga Desember 2019, Komnas HAM tercatat mengadakan 25 konferensi pers, diskusi media sebanyak 12 kali, terdapat 20 undangan peliputan media, dan menerbitkan sebanyak 31 keterangan pers baik berupa pers release maupun materi informasi Komnas HAM untuk disebarluaskan ke media massa.
Tabel 4.7 Konferensi Pers dan Diskusi Media pada 2019
| NO. | KONFERENSI PERS | DISKUSI MEDIA |
| 1 | Konferensi Pers penandatanganan Perjanjian Kerjasama Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan antara Ditjen Imigrasi dengan lima lembaga negara (Komnas HAM, ORI, KPAI, dan LPSK) | Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Perspektif HAM |
| 2 | Penyikapan atas Meninggalnya Ratusan Petugas Penyelenggara Pemilu 2019 | Bincang Komnas HAM dengan Jurnalis Tentang Situasi Terkini |
| 3 | Hasil Pemantauan Komnas HAM terhadap Banyaknya Petugas KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal | HAM dan Kebudayaan : Mencari Ruang Bertemu |
| 4 | Stop penyiksaan di tempat pencerabutan kebebasan | Masa Depan Demokrasi dan HAM di Indonesia |
| 5 | Komnas HAM dan UNHCR melakukan penanda- tanganan Nota Kesepahaman Bersama 2019-2022 tentang Perlindungan untuk Pengungsi, Pencari Suaka, dan Orang-Orang Tanpa Berkewarganegaraan | Sudahkah Wong Cilik Merdeka |
| 6 | Suaka, dan Orang-Orang Tanpa Berkewarganegaraan Respons Komnas HAM terkait DPR RI yang sedang berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Penya- dapan. Secara prinsip penyadapan merupakan pelanggaran HAM yang diatur dalam instrumen HAM seperti UNDH, ICCPR, UUD 1945 dan UU No | Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan disahkan dalam waktu dekat oleh DPR RI |
| 7 | 39/1999 tentang HAM Tipologi Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia dalam Januari-April 2019 | 20 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Refleksi Dan Proyeksi |
| 8 | Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelengga- raan Festival HAM 2019 | Perkembangan HAM Yang Pemenuhannya Masih Tugas Kita Bersama |
| 9 | Peluncuran Laptah 2019 Komnas HAM | Pendidikan Inklusi di Sekolah: Kebijakan dan Imple- mentasinya |
| 10 | Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pembentukan Komando Operasi | Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah HAM" sebagai salah satu rangkaian acara peringatan Hari |
| 11 | Khusus TNI Sikap Komnas HAM atas Sengketa Lahan Antara TNI AL dengan Warga di Pasuruan | HAM 2019. Refleksi Implementasi Fungsi Mediasi di Indonesia: 20 tahun Fungsi mediasi oleh Komnas HAM RI |
| 12 | Berbincang tentang Rancangan Undang-Undang KUHP dengan Komnas HAM | Diskusi HAM dan Media Massa |
| 13 | Kajian RKUHP | |
| 14 | Sikap Komnas HAM terhadap situasi pasca unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di gedung DPR | |
| 15 | Tragedi kemanusian Papua | |
| 16 | Pembahasan Tragedi Kemanusiaan Wamena dan Papua | |
| 17 | Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI akan menyampaikan | |
| 18 | temuan, kesimpulan, dan rekomendasinya Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019 : Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara | |
| 19 | Konsultasi Nasional Infrastruktur | |
| 20 | Jumpa Pers FESTIVAL HAM NOVEMBER 2019 | |
| 21 | Isu HAM untuk Pemerintah Presiden Jokowi Periode Kedua | |
| 22 | Percepatan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Konflik Agraria dan Per- soalan Diskriminasi, Intoleransi | |
| 23 | Survei Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Pada Era Kepemimpinan Joko Widodo | |
| 24 | Launching Survei "Refleksi 20 Tahun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" | |
| 25 | No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" Kedatangan Wapres RI Ma'ruf Amin dalam Rangka | |
| 23 | Pembukaan Rangkaian Hari HAM 2019 | _ |
Berdasarkan hasil monitoring pada periode sampai akhir tahun yaitu pada trimester akhir Tahun 2019, Humas Komnas HAM telah mencatat pemberitaan media online baik nasional maupun lokal mengenai mengenai Komnas HAM, ada sebanyak 266 berita. Terdapat se-
tidaknya 10 media online skala nasional yang kerap memberitakan Komnas HAM yaitu: Detik.com, Tempo.com, Kompas.com, Kumparan, Tirto.id, Gatra.com, CNNIndonesia.com, Tribunnews.com, Antaranews, dan Medcom.id. Kesepuluh media online tersebut secara rutin
Gambar 4.6
Salah satu kegiatan konferensi pers di media centre
Diagram 4.4 Topik pemberitaan tentang Komnas HAM
TOPIK PEMBERITAAN TENTANG KOMNAS HAM
14 Konflik agraria 44 Konflik Papua 33 Pelanggaran HAM berat Novel Baswedan Radikalisme Intoleransi Diskriminasi 39 Masyarakat adat 53 Aduan Festival HAM 10 Respon Komnas HAM terhadap isu publik 247 18 Temuan investigasi Komnas HAM 9 3
paling sering melakukan peliputan mengenai Komnas HAM baik yang bersifat peliputan on the spot maupun wawancara melalui telepon.
Berdasarkan kategori topik pemberitaan (topic trends), pada periode sampling Oktober hingga Desember Tahun 2019, pemberitaan portal media online mengenai Komnas HAM didominasi bahasan mengenai pelanggaran HAM berat sebesar 22%, temuan investigasi Komnas HAM sebesar 19%, respons Komnas HAM terhadap isu publik yang hangat dibicarakan di masyarakat sebesar 16%, dan konflik Papua
sebesar 14%. Jika dilihat dari matriks media monitoring bulanan dilakukan Humas Komnas HAM, topik mengenai pelanggaran HAM berat selalu ada dalam pemberitaan media online. Hal ini dapat diartikan bahwa isu ini merupakan bahasan yang paling memiliki keterkaitan dengan Komnas HAM dan media massa menaruh perhatian terhadap hal ini.
Relasi Komnas HAM dan media massa berpengaruh bagi penguatan citra lembaga melalui mengoptimalkan penyebarluasan informasi kepada publik. Berdasarkan data pemberitaan dalam periode sampling bulan Oktober 2019, pemberitaan terbanyak terjadi pada kurun waktu 28-29 Oktober 2019 atau dalam 2 hari tercatat sebanyak 40 berita dengan topik mengenai Peristiwa 21-23 Mei 2019 sehubungan dengan konferensi pers Komnas HAM mengenai Peluncuran Laporan Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 yang digelar pada tanggal 28 Oktober di Kantor Komnas HAM.
sampai November 2019, Komnas HAM mendapat ekspos pemberitaan dalam sehari sebanyak 5 pemberitaan pada 25 November 2019 terkait kebijakan penuntasan pelanggaran HAM berat oleh pemerintahan baru Presiden Jokowi dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini sehubungan dengan pada 25 November 2019, Komnas HAM bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
Selain itu, seperti pemberitaan pada periode Diagram 4.5 Perbandingan jumlah kegiatan relasi media dengan jumlah pemberitaan Komnas HAM periode trimester akhir 2019
PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN RELASI MEDIA DENGAN JUMLAH PEMBERITAAN KOMNAS HAM PERIODE TRIMESTER AKHIR 2019
Oktober 6 119 5 November 71 12 Desember 76
Kegiatan Relasi Media Jumlah Berita Media Online Tentang Komnas HAM
BAGIAN 5
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM DI DAERAH
SOODOOOOOD KOMNAS HAM
Dalam rangka melindungi, memenuhi serta menegakan Hak Asasi Manusia secara menyeluruh, UU HAM pada pasal 76 ayat (4) menyatakan bahwa Komnas HAM dapat membentuk perwakilan Komnas HAM di daerah. Hal tersebut menjadi sebuah upaya guna menjangkau serta mempermudah akses perlindungan dan penegakan HAM di daerah. Sampai saat ini, Komnas HAM memiliki 6 (enam) perwakilan di daerah, yang memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
Peraturan Ketua Komnas HAM RI Nomor O02/ PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bab X Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan, PerwakilanKomnasHAMdapatmembantuanggota dalam pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi atas persetujuan anggota Komnas HAM, dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan dan penyuluhan berkoordinasi dengan Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, serta dapat melakukan pelayanan pengaduan.
5.1 KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN ACEH
Awalnya, bermula dari surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh yang meminta Komnas HAM RI untuk membentuk Komnas HAM Provinsi Aceh dengan Nomor 181.4/12491 guna pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM pasca dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada Agustus 1998. Menindaklanjuti
permintaan tersebut, dibentuklah Komnas HAM Perwakilan Aceh pada September 1999.
Pada 2019, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komnas HAM RI Perwakilan Aceh menerima sebanyak 40 pengaduan, dengan data pengaduan sebagai berikut:
Diagram 5.1 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh
PENGADUAN BERDASARKAN HAK
Bukan kompetensi 3 Bukan konsultasi 6 Hak anak 4 Hak atas kesejahteraan 7 Hak atas rasa aman 8 Hak atas kebebasan pribadi 1 Hak memperoleh keadilan 4 1 Hak mengembangkan diri Hak hidup 6
Hak atas rasa aman (20%) menjadi hak tertinggi yang diadukan, diikuti oleh hak atas kesejahteraan (17,5%) dan hak hidup (15%). Terkait
pihak yang diadukan, dapat dilihat dari diagram berikut:
PIHAK TERADU
Diagram 5.2 Pihak teradu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh
3 POLRI Pemerintah Pusat 5 Korporasi Pemerintah Daerah Pengadilan Individu TNI 12 8
Berdasarkan data, Pemerintah Daerah menjadi pihak yang diadukan terbanyak (31%), diikuti Korporasi (20%), dan Pemerintah Pusat (13%).
Atas pengaduan yang diterima, Komnas HAM Perwakilan Aceh menindaklanjuti melalui penanganan sebagai berikut:
Tabel 5.1 Penanganan kasus
| NO. | KEGIATAN | JUMLAH |
| 1 | Pemantauan Investigasi tertulis, saran (advice) dan rekomendasi | 24 kasus |
| 2 | Mediasi Korespondensi pra mediasi (mediasi), saran (advice) dan rekomendasi | 6 kasus |
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, Komnas HAM Perwakilan Aceh telah melaksanakan beberapa pemantauan lapangan di antaranya Pemantauan Pemilu 2019 dengan melakukan kunjungan di (i) Lapas Kelas II A Lhokseumawe; (ii) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; (iii) serta pengamatan situasi pada proses pemungutan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara yang ada di Kabupaten Aceh Timur.
Selain itu, Komnas HAM Perwakilan Aceh melakukan berbagai korespondensi pra mediasi guna mendukung pelaksanaan mediasi, serta memantau hasil pelaksanaan kesepakatan mediasi, di antaranya monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian sengketa lahan SDN 4 Kuala Kec. Indra Jaya yang terjadi antara
pemilik lahan SDN 4 Kuala dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil dari monitoring yang dilakukan, pihak Pemerintah Kab. Aceh Jaya telah melaksanakan dan/atau menjalankan seluruh kesepakatan mediasi yang disepakati dan ditandatangani, seperti mengambil alih kepemilikan atas lahan dan gedung lama SDN 4 Kuala Kecamatan Indra Jaya yang diperoleh melalui ganti rugi lahan kepada ahli waris sesuai dengan amar putusan Pengadilan dan pelaksanaan aanmaning atas perkara dimaksud.
Terkait fungsi penyuluhan, dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan meliputi (i) penyebarluasan wawasan HAM kepada pelajar, profesi (advokat, jurnalis), instansi pemerintah/swasta; (ii) terlibat dalam penelitian; (iii) serta melakukan FGD terkait HAM melibatkan berbagai stakeholders. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Komnas HAM Perwakilan Aceh menjalin serta memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholders diantaranya pemerintah,
organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Disadari bahwa melalui kerjasama dan koordinasi yang baik maka pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM akan semakin optimal.
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Gambar 5.1 Pemantauan Pemilu di Aceh Utara
5.2 KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN SUMATERA BARAT
Pada 1999, Sumatera Barat termasuk ranking 10 terbesar dalam laporan kasus terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, melalui Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No.04/SB.2002 yang direkomendasikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, diajukan pembentukan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Menindaklanjuti
hal tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 5 Agustus 2002 menyetujui pembentukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menerima sebanyak 85 pengaduan di tahun 2019. Berikut tersaji data pengaduan:
Diagram 5.3 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
PENGADUAN BERDASARKAN HAK
Hak anak 4 Hak perempuan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak atas kesejahteraan 25 Hak atas rasa aman 19 Hak atas kebebasan pribadi 0 Hak memperoleh keadilan 34 Hak untuk mengembangkan diri Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan 0 0 Hak untuk hidup
Diagram 5.4 Pihak teradu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat PIHAK TERADU
Hak memperoleh keadilan (40%) menjadi hak yang paling banyak diadukan,diikuti oleh hak atas kesejahteraan (29%) dan hak atas rasa aman (22%). Terkait pihak yang diadukan di tahun 2019, dapat dilihat dari diagram berikut:
POLRI Pemerintah Pusat Korporasi Pemda BUMN/BUMD Organisasi TNI 17 Pengadilan Kejaksaan Lapas BPN
Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Pemerintah Daerah menjadi pihak yang paling banyak diaduakan (34%), diikuti korporasi (21%), dan Polri (16%). Tercatat dilakukan 14 kali kegiatan pemantauan lapangan atas berbagai kasus aduan yang diterima telah dilakukan, 5 diantaranya pemantauan terkait Pemilu 2019, serta pemantauan terhadap kasus lainnya seperti sengketa tanah Datuak Tampang Hulu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman guna pelebaran Jalan.
Sedangkan guna mendukung pelaksanaan mediasi, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah melaksanan kegiatan pra mediasi atas beberapa sengketa yang menghasilkan kesediaan pihak yang bersengketa untuk difasilitasi mediasi oleh Komnas HAM, diantaranya (i) sengketa lahan pasar Lubuk Buaya antara warga dengan Pemkot Padang: dan (ii) Segketa Lahan Plasma dan Pembagian Hasil Tandan Buah Segar antara Kelompok Tani dan Wilmar Group.
Komnas HAM Perwakilan Sumatera barat juga berperan aktif dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian, penelitian dan penyuluhan. Pada tahun 2019 Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat terlibat dalam diskusi publik pengkajian UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM RI be-
kerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PU- SAKO) Universitas Andalas. Kegiatan ini guna meminta masukan dari stakeholders antara lain akademisi dan aktivis HAM terkait penguatan Komnas HAM dalam fungsinya menangani persoalan pelanggaran HAMyang berat.
Di samping itu Komnas HAM Perwakilan Sumbar bekerjasama dengan Proteksi Internasional (PI) dan LBH Padang melakukan kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu kajian yang mengemuka pada kegiatan dalam bentuk
FGD tersebut adalah adanya masukan bahwa perlindungan pembela HAM (human rights defenders) dan hak imunitas bagi pembela ham yang sedang melaksanakan tugas masuk dalam pasal khusus yang belum ada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Selain pengkajian dan penelitian, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat melaksanakan diseminasi penyebarluasan wawasan HAM yang menyasar setiap kalangan meliputi Pelajar, KelompokMasyarakat,NGO, sertainstansilainnya melalui diskusi kelompok terfokus dan pemutaran film bertemakan HAM melalui kerjasama dengan TAF Foundation dan rekan-rekan media.
Pemantauan kasus di wilayah Sumbar www.komnasham.go.id
Gambar 5.2
5.3 KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT
Terjadinya kerusuhan sosialyang kerap terjadi di Kalimantan Barat yang melibatkan antar etnis, dan kerap terjadi konflik agraria menjadi salah satu alasan dibentuknya Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Komnas HAM No. 010/
KomnasHAM/Us/2000. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah menerima 64 pengaduan sepanjang tahun 2019. Berikut tersaji data pengaduan:
Diagram 5.5 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
PENGADUAN BERDASARKAN HAK
Hak anak Hak perempuan Hak turut serta dalam pemerintahan 7 Hak atas kesejahteraan 24 Hak atas rasa aman 5 Hak atas kebebasan pribadi 2 Hak memperoleh keadilan 22 Hak untuk mengembangkan diri 2 Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak untuk hidup
2019133
Hak atas kesejahteraan menjadi hak yang paling banyak diadukan (37,5%) terdiri dari konflik tanah, ketenagakerjaan, dampak lingkungan, PKL, dan nafkah anak. Kemudian disusul hak atas memperoleh keadilan (34%) dan hak turut serta dalam pemerintahan (11%). Terkait pihak yang diadukan di tahun 2019 dapat dilihat dari diagram berikut:
Diagram 5.6 Pihak teradu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat PIHAK TERADU
Kemenkumham BUMN/BUMD Instansi Pemerintah Kehakiman Kepolisian Organisasi Korporasi Individu 4
Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, korporasi menjadi pihak tertinggi yang diadukan (25%), diikuti Kepolisian (23%), dan Instansi Pemerintah (16%). Meningkatnya jumlah aduan masyarakat yang ditujukan kepada korporasi tidak terlepas dari tanggung jawab negara untuk memastikan korporasi dalam menjalankan usahanya menghormati HAM dan mematuhi regulasi yang ada. Lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan aturan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab terus terjadi pelanggaran HAM olehkorporasikepadamasyarakatdiKalimantan Barat.
Pada 2019, Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat telah melaksanakan pemantauan lapangan atas pembongkaran rumah warga yang berada di sempadan pantai oleh Satpol PP Bengkayang yang dianggap telah melanggar sepadan pantai berdasarkan dari Perda No 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Perda No 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 serta Perda No 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan pengadu telah tinggal sejak tahun 1965 dan telah memiliki Surat pernyataan tanah dengan nomor 593/02/C-10/1997 oleh Kepala Desa Karimunting, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa.
Pemantauan lapangan lainnya diantaranya terkait dengan: (i) pemenuhan hak konstitusional masyarakat dan kelompok rentan pada pilpres dan pileg 2019 di Kota Singkawang; (ii) pemantauan Pasca Demo yang Berakhir Rusuh 22-23 Mei 2019 di Pontianak; (iii) peristiwa meninggalnya anak difabel di pusat layanan anak terpadu Kota Pontianak; dan (iv) pemantauan Realisasi Kebun Plasmah KSU Sawit Lestari oleh PT. Sambas Daya Sakti. Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemantauan tindak lanjut atas 12 kasus lainnya melalui permintaan klarifikasi serta informasi kepada pihak terkait, serta menindaklanjuti aduan masyarakat melalui mekanisme mediasi, yakni monitoring kesepakatan penyerahan SHM masyarakat petani plasma Dusun Batu Leman oleh Koperasi Kusuma Sawit Mandiri dan PT. Harapan Hibrida Kalbar.
Selain berorientasi pada penanganan kasus, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka pemajuan HAM di Kalimantan Barat, di antaranya:
Workshop Kota/Kabupaten HAM. Bertempat di Universitas Panca Bhakti bekerjasama Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (IN- FID) dan Universitas Panca Bahkti melaksanakan workshop Kota/Kabupaten, dengan narasumber Komisioner Komnas HAM
Beka Ulung Hapsara, Direktur Eksekutif INFID Mugiyanto dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Promowardhani.
Sekolah Ramah HAM (SRH). Tahun 2019 melanjutkan kerjasama pada periode sebelumnya terkait program SRH dengan melaksanakan Pelatihan Uji Coba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM bagi Guru PPKn tingkat SMA/SMK/ MA di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Pelatihan Dasar HAM. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat serta fasilitator dari Tim Penyuluh Komnas HAM memberikan penyuluhan HAM kepada generasi muda di Kalimantan Barat.
Refleksi Pemajuan dan Penegakkan HAM di Kalimantan Barat. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dengan narasumber utama Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat AL Leysandri dan dihadiri
unsur pemerintah dan organisasi masyarakat Sipil beberapa lembaga negara independen diantaranya Perwakilan Ombudsman, Kantor Penghubung Komisi Yudisial, KPU Kalbar, Bawaslu Kalbar, Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Kalbar dan Komisi Penyiaran Provinsi Kalbar.
KerjasamaPenyebarluasan Wawasan HAM. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Barat. Komnas HAM bekerjasama dengan Kawan-Kawan Media dan Layar Keliling Pontianak menyelenggarakan nonton film bersama dan diskusi HAM dengan tema REKOLEKSI MEMORI "Dulu, Demokrasi, Sekarang" yang bertujuan guna membangun serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik akan isu-isu serta nilai-nilai HAM.
Pemantauan kasus di wilayah Kalbar
Gambar 5.3
5.4 KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN SULAWESITENGAH
Kondisi wilayah di Sulawesi Tengah yang sarat akan konflik komunalserta berbagai konflik lainnya seperti sengketa agraria menjadi dasar pembentukan Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Nomor
16/KOMNAS HAM/V/2006. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima 34 pengaduan di tahun 2019. Berikut tersaji data pengaduan:
Diagram 5.7 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah PENGADUAN BERDASARKAN HAK
Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif Hak anak 2 Hak perempuan 0 Hak turut serta dalam pemerintahan 0 Hak atas kesejahteraan Hak atas rasa aman 3 Hak atas kebebasan pribadi Hak untuk mengembangkan diri 6 Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan hidup 0 Hak untuk hidup 2
Diagram 5.8 Pihak teradu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah PIHAK TERADU
Hak atas kesejahteraan menjadi hak yang paling banyak diadukan (56%), diikuti hak atas memperoleh keadilan (18%) dan hak atas rasa aman (9%). Terkait pihak yang diadukan di tahun 2019 dapat dilihat dari diagram berikut:
Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah (38%) menjadi pihak terbanyak yang diadukan, diikuti Polri (27%) dan Korporasi (12%).
POLRI Pemerintah Pusat Korporasi Pemda BUMN/BUMD Individu TNI LEMDIK
Bentuk penanganan atas aduan yang diterima, yakni dengan mengeluarkan surat permintaan klarifikasi, surat rekomendasi dan surat tanggapan terhadap pengaduan yang ditujukan kepada para pihak, seperti tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 5.2 Penanganan kasus di Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng
| NO. | RESPON KASUS MENURUT JENIS SURAT | JUMLAH |
| 1 | Permintaan klarifikasi | 31 |
| 2 | Rekomendasi | 8 |
| 3 | Tanggapan pengaduan | 9 |
| 4 | Penjelasan klarifikasi | 22 |
| 5 | Informasi penanganan laporan | 26 |
| TOTAL | 96 | |
Data di atas menunjukan penanganan terhadap setiap kasus aduan melalui korespondensi memungkinkan terjadi lebih dari satu kali surat menyurat antara Komnas HAM dengan pengadu. Penanganan kasus aduan tidak hanya dengan
korespondensi, akan tetapi dilakukan juga melalui pemantauan dan pra mediasi, seperti yang dijelaskan tabel berikut:
Tabel 5.3 Pemantauan dan Mediasi oleh Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng
| NO. | HASIL PRAMEDIASI |
| 1 | Pemantauan Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Bangga, Kab. Sigi. Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah merekomendasikan: (i) Pemerintah Kabupaten Sigi mengambil langkah konkrit dalam isu darurat relokasi permanen warga Desa Bangga yang terdampak bencana banjir bandang dikarenakan kualitas kondisi pengungsian yang memprihatinkan. |
| 2 | Pemantauan Perusakan dan Pencemaran Sumber Daya Air Danau Tiu, Kab. Morowali Utara. Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah merekomendasikan: (i) PT. Mulia Pacific Resources (MPR) dan PT. Sumber Swarna Pratama (SSP) menghentikan pencemaran; (ii) unsur terkait melakukan upaya pemulihan lingkungan seperti remediasi, rehabilitasi, dan restorasi; (iii) mengganti kerugian masyarakat yang terdampak; (iv) dan Pemprov Sulteng untuk berperan aktif dalam pengawasan aktivitas pertam- bangan di Kab. Morowali Utara. |
| 3 | Pra mediasi permasalahan pemberian bantuan pasca bencana 3 Desa di Kab. Donggala. Terdapat kesalahpahaman terkait mekanisme pemberian bantuan material berupa spandek dan kalsiboard dari Yayasan Dompet Kemanusiaan Media Group kepada masyarakat di Desa Labuan Toposo, Desa Labuan Kungguma, dan Desa Labuan Panimba. Hasil pra mediasi tidak dapat berlanjut ke tahap mediasi. |
| 4 | Pramediasi sengketa Ganti Rugi Lahan yang Belum DiterimaMasyarakat Desa Tontoweadari PT Mulia Pacific Resources. Belum adanya kejelasan atas penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat pengadu Desa Tontowea dengan PT Mulia Pacific Resources. Hasil dari pramediasi kedua pihak yang bersengketa bersedia untuk difasilitasi mediasi. Kesediaan mediasi para pihak seiring dengan permintaan dari PT Mulia Pacific Resource untuk adanya verifikasi pihak yang melakukan penuntutan. |
5.5 KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN MALUKU
Pecahnya konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku tahun 1999 menjadi latar belakang dibentuknya Komnas HAM Perwakilan Maluku melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor O209/Komnas HAM/VII/2001. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima 112 pengaduan dan telah melakukan penanganan atas 37 kasus aduan di tahun 2019. Berikut tersaji data pengaduan:
Diagram 5.9 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku
PENGADUAN BERDASARKAN HAK
Non pelanggaran HAM 1 hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif Hak anak 6 Hak perempuan 3 Hak turut serta dalam pemerintahan 3 Hak atas kesejahteraan 17 8 Hak atas rasa aman 1 Hak atas kebebasan pribadi Hak memperoleh keadilan 20 2 Hak untuk mengembangkan diri Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan hidup Hak untuk hidup 2
Diagram 5.10 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku
PIHAK TERADU
Hak memperoleh keadilan menjadi hak yang paling banyak diadukan (32%), diikuti hak atas kesejahteraan (27%)dan hak atas rasa aman (13%). Terkait pihak yang diadukan di tahun 2019, dapat dilihat dari diagram berikut: Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM
Pemda LPNK Lembaga Peradilan POLRI TNI Kejaksaan Lapas Korporasi LEMDIK Pekerja Kelompok Masyarakat
Perwakilan Maluku, pihak tertinggi yang diadukan yakni Polri (36%), diikuti Pemda (34%). dan Korporasi (8%). Tercatat sepanjang tahun 2019, Komnas HAM perwakilan Maluku telah melakukan korespondensi sebanyak 165 surat keluar dan menerima 66 surat tanggapan atas penanganan aduan.
Selain itu dalam rangka pelaksanaan penegakan HAM, telah dilaksanakan pemantauan terkait pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan melakukan kunjungan kepada penyelenggara Pemilu 2019 dan stakeholders lainnya di Kota Ambon dan Maluku Tengah, meliputi pemantauan tahap pra persiapan Pemilu, tahap pelaksanaan Pemilu, serta pasca pelaksanaan Pemilu.
Adapun mekanisme penanganan kasus melalui mediasi, pada tahun 2019, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan kegiatan pra mediasi atas (i) sengketa Ganti Rugi Lahan Dalam Proyek Perluasan Jalan Raya Lintas Huamual antar Masyarakat Desa Huamual dengan Pemkab Seram Bagian Barat; (ii) sengketa Tapal Batas antara Pemkab Maluku Tengah dan Pemkab Seram Bagian Barat; dan (iii) sengketa antara Masyarakat Adat Tananahu dan PTPN XIV di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Pramediasi yang dilakukan, menghasilkan kesediaan mediasi dari pihak yang bersengketa. Mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM menghasilkan kesepakatan perdamaian, dan akan dimonitoring sejauh mana para pihak menindaklanjuti kesepakatan perdamaian tersebut.
DENGAN NASIONA AKASASIMI SIAREP ANSULA SYAFRIL POLRI KAPOLDA KETUA KOMNAS HAM SUATENG
Gambar 5.4
Kegiatan penanganan kasus dengan Polda Sulteng
Tidak hanya berfokus pada penegakan HAM, Komnas HAM Perwakilan Maluku memandang penting pemajuan HAM. Oleh karena itu Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam bentuk Nota Kesepahaman MOU dan berbagai kegiatan, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemajuan HAM. Tercatat beberapa kegiatan Komnas HAM Perwakilan Maluku dalam rangka penye-
barluasan wawasan HAM diantaranya (i) FGD Renstra Komnas HAM tahun 2020 - 2024 melibatkan unsur Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM; (ii) kerjasama dengan AJI Ambon dalam pelaksanaan Diskusi dan Workshop dengan tema "Keberagaman Gender di Media dalam Presfektif Hak Asasi Manusia"; dan (iii) kerjasama dengan AMAN Wilayah Maluku dan PP MAN dalam pelaksanaan Pelayanan Pos Aduan Hukum dan HAM.
Gambar 5.5 Kegiatan penyuluhan HAM di Maluku
5.6 KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA
Komnas HAM Perwakilan Papua dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, Komnas HAM Perwakilan Papua telah menerima 160 pengaduan yang terdiri dari 65 pengaduan langsung dan 95 pengaduan proaktif di tahun 2019. Berikut tersaji data pengaduan:
Diagram 5.11 Pengaduan berdasarkan hak di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua
PENGADUAN BERDASARKAN HAK
Non pelanggaran HAM 2 Hak anak 16 Hak perempuan 3 Hak turut serta dalam pemerintahan 7 Hak atas kesejahteraan 12 Hak atas rasa aman 25 Hak atas kebebasan pribadi 12 Hak memperoleh keadilan 37 Hak untuk mengembangkan diri 4 Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak untuk hidup 42
Hak untuk hidup sebagai hak yang paling banyak diadukan (26%), diikuti hak memperoleh keadilan (23%) dan hak atas rasa aman (16%).
Terkait pihak yang diadukan di tahun 2019, dapat dilihat dari diagram berikut:
Diagram 5.12 Pihak teradu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua
PIHAK TERADU
2 20 16 Pemerintah POLRI 72 TNI Kelompok Individu Bukan Pelanggaran HAM 42
Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM Perwakilan Papua, pemerintah menjadi pihak yang diadukan tertinggi (45%), diikuti Polri (26%), dan Individu (15%).
Seiring dengan terjadinya konflik yang diwarnai kekerasan di tanah Papua, menyebabkan beberapa situasi dan kondisi yang diduga melanggar
Hak Asasi Manusia. Atas dasar hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan berbagai tindakan terkait kondisi yang terjadi, diantaranya melalui pemantauan lapangan dan mediasi. Berikut tersaji kegiatan penanganan kasus aduan:
Tabel 5.4 Penanganan Kasus oleh Komnas HAM RI Perwakilan Papua
| NO. | PENANGANAN KASUS | KETERANGAN |
| 1 | Pemantauan terkait warga Binaan | Kematian Warga Binaan Lapas Kelas Il Abepura yang Kabur; dan klarifikasi tersebarnya foto ibu menyusui dalam sel di Manokwari. |
| 2 | Pemantauan Insiden Penembakan | Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai; Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil di Distrik Fayit; Insiden Baku Tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan anggota TNI di llaga. |
| 3 | Pemantauan terkait hak pendidikan | Pemantauan atas tidak terpenuhinya hak Guru SD-SMP di Kabupaten Mamberamo; |
| 4 | Pemantauan kasus lainnya | Pemantauan atas penambangan illegal di Korowai yang mengakibatkan penambang meninggal dunia; pemantauan sengketa tanah ulayat serta ganti rugi terkait dengan Bandara Mopah, Merauke; Pemantauan situasi Keamanan Pasca Peringatan kemerdekaan bangsa West Papua; Pemantauan koflik antar kelompok di Kota Sorong; |
| 5 | Pra mediasi | Pra mediasi meredam konflik antar umat beragama di Kota Jayapura; Pramediasi atas sengketa pengelolaan perkebunan sawit antara masyarakat adat distrik Arso timur dengan PT Tandan Sawita Papua; Pra mediasi terkait maladministrasi ketenagakerjaan antara karyawan dengan PT Satrindo jaya Agropalma. |
Gambar 5.6
Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Fritz Ramanday dan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kegiatan bersama di Jayapura, Papua
Tidak hanya berfokus pada penanganan kasus aduan, dalam rangka upaya pemulihan korban pelanggaran HAM, telah dilakukan penyuluhan HAM terhadap Korban Pelanggaran HAM di Teluk Wondama yang merupakan salah satu kabupaten pemekaran oleh pemerintah pasca terjadinya peristiwa pelanggaran HAM Wasior Berdarah pada 2001. Atas dasar penyelidikan Komnas HAM, Peristiwa Wasior dinyatakan sebagai peristiwa pelanggaran HAM Berat. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Kesbangpol, Bagian Hukum Kabupaten Teluk Wondama dan KPKC GKI Klasis Wondama. Pesertanya adalah para korban dan
keluarga korban peristiwa Wasior Berdarah, khususnya kaum perempuan. Melalui kegiatan ini, para peserta meminta dengan tegas kepada pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Pusat dibawah arahan Presiden agar serius untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat Wasior. Selain itu, masyarakat menyampaikan agar setiap kebijakan yang diputuskan Pemerintah Daerah Teluk Wondama harus berpihak pada kaum perempuan, misalnya dalam hal penataan usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah, pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.
PENUTUP
BAGIAN 6
SOODOOOOOD KOMNAS HAM
Laporan Tahunan 2019 Komnas HAM telah menyajikan pelaksanaan dan capaian 4 (empat) Isu Strategis yaitu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu; (b) Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria; (c) Intoleransi, Radikalisme. dan Ekstrimisme dengan Kekerasan; dan (d) Penataan Kelembagaan Komnas HAM. Dalam menangani isu-isu strategis tersebut secara sistematis dan efektif, dibutuhkan adanya kerja sama lintas sektor baik dalam internal Komnas HAM dan secara eksternal dengan lembaga/ kementerian maupun lembaga non pemerintah, sebagaimana telah dilakukan pada 2019 dan terus dilakukan ke depan.
Disadari bahwa tiga isu strategis berdimensi jangkapanjang-pundenganisustrategisterkait dengan penataan kelembagaan - yang harus terus adaptif dalam menghadapi tantangan zaman dan dinamika perubahan internal dan eksternal. Kelembagaan Komnas HAM yang handal dan kredibel, sebagai sinergi antara jajaran sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi yang diemban oleh anggota/komisioner Komnas HAM, akan mendorong efektifitas tugas pemajuan dan penegakan HAM yang diemban olehKomnasHAMuntukmewujudkan
kondisiataspelaksanan HAMyang kondusif dan meningkatnya perlindungan dan penegakan HAM sebagaimana menjadi tujuan Komnas HAM di Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU HAM.
Pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM juga perlu terus dikembangkan efektifitasnya agar mampu memenuhi tuntutan dan harapan publik yangsemakin dinamisdansadaratashak-haknya sebagai warga negara - sebagaimana diantaranya tercermin dalam survei yang diadakan pada 2019 terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dan 20 tahun UU HAM.
Untuk itu, terobosan dan inovasi tiada henti - termasuk dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan big data, pengembangan sumber daya manusia, dan pendekatanpenanganankasus dankebijakansecara lebih efektifharus terus dikembangkan secara berkesinambungan, baik melalui riset dan kajian, penyebarluasan wawasan HAM, penanganan kasus dan perbaikan kebijakan, maupun dalam membangun adanya "manajemen pengetahuan" yang semakin menjadi kebutuhan di era digital.
KALEIDOSKOP 2019
PERJALANAN KOMNAS HAM RI SELAMA TAHUN 2019
SOODOOOOOD KOMNAS HAM
TAK ADA S ENJA KEAPURA BODOH SERAKAH CURANG!!
K TERANG KASUS NOLSUS NO
KALEIDOSKOP 2019
Pertemuan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan TPF 21-23 Mei 2019 dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy Pramono dan jajaran.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Tim Ahli TPF 21-23 Mei 2019 Komnas HAM, Marzuki Darusman, menerima kehadiran Tim Gabungan Pencari Fakta Mabes Polri yang dipimpin Irwasum Polri Komjen. Pol. Moechgiyarto terkait Peristiwa 21-23 Mei 2019.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah, Komisioner dan Sesjen Komnas HAM membuka Festival HAM 2019 di Jember, Jawa Timur.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Ketua LSPK Hasto Atmodjo Surojo dalam pembukaan Festival 45-45 di Jakarta.
NASIONAL HAK ASASI REPURL INT NHRI INDONESIA JS NOVE NOVEL?
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan cinderamata kepada Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari HAM 2019 di kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM bersama Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari HAM 2019 di kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Komnas HAM Internal Hairansyah, Wakil Ketua Komnas HAM Eksternal Sandrayati Moniaga, Komisioner Amiruddin, Komisioner Beka Ulung Hapsara melakukan pertemuan koordinasi penanganan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Menkopolhukam di Jakarta Pusat
Komnas HAM meluncurkan Laporan Pemantauan Pemilu Serentak 2019 di Jakarta.
TAK ADA S KEADIL KEJUJUR BODOH SERAKAH CURANG!!
FRANG KASUS NOASUS NO
KALEIDOSKOP 2019
Pertemuan koordinasi antara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Sesjen Komnas HAM Tasdiyanto dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjononegoro di kantor Bappenas, Jakarta Pusat
Pertemuan Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dengan Ketua Komisi Tinggi HAM/ Ketua Ombudsman Russia, Prof. Tatiana Moskalkova, di Moskwa
Komisioner Beka Ulung Hapsara (paling kanan) dalam FORUM Kota HAM Sedunia di Gwangju Korsel
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Komisioner Amiruddin Al Rahab menghadiri rapat finalisasi persiapan rencana penyelenggaraan Side Event Human Rights Cities dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di Jenewa bertempat di Kantor Kemenlu
NASIONAL HAK ASASI INT REPURL NHRIINDONESIA JS NOVELS NOVEL?
Kunjungan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan pimpinan institusi HAM Asia Tenggara di kamp pengungsian warga Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh.
Penyampaian aspirasi kelompok masyarakat di kantor Komnas HAM RI.
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Sumbar bersama dengan penyadang disabilitas dr. Romy Syofpa Ismail yang akhirnya lolos sebagai CNPS 2019.
Komisioner Mediasi Munafrizal Manan dalam kegiatan tinjauan lapangan pra mediasi mediasi di Kota Bekasi.
Arakan Rohingya Society for Peace & uman Rights UST
TERANG KASUS NOLSUS NO
KALEIDOSKOP 2019
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik diwawancarai Aiman Witjaksono - Kompas TV terkait unjuk rasa 22 Mei 2019.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima kunjungan pimpinan partai oposisi Kamboja, Sam Rainsy dan anggota parlemen Kamboja, Men Sothavarin, di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/11/2019). Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait hak asasi manusia termasuk situasi terkini di Negara Kamboja serta situasi demokrasi di Indonesia.
KOMISINASIONALHAKASASIMANUSIA RUANG PENGADUAN
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam forum AICHR Consultation on Realisation of The Right to Development to Enhance The ASEAN Community.
Tim Advokasi Korban Tragedi 21-22 Mei 2019 meminta Komnas HAM melakukan pengusutan terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian pada peristiwa 21-22 Mei 2019 lalu, di ruang pengaduan Komnas HAM Jakarta.
NASIONAL HAK ASASI REPURL INTC NHRI INDONESIA JS NOVE NOVEL?
Aksi 22 Mei 2019 menjadi obyek pemantauan Komnas HAM. Lantaran banyak korban berjatuhan dan dirawat di rumah sakit. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Amiruddin Al Rahab kunjungi korban aksi 22 Mei
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Sandra Moniaga bersama Duta Besar Kanada untuk Indonesia Peter MacArthur dalam Perayaan Canada Day 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta.
Narsum Mewujudkan Perlindungan Bagi Perempuan Pembela HAM November 2019.
Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Hairansyah berfoto bersama seusai melakukan pembahasan mengenai masalah bekas lubang tambang di Kalimantan Timur bersama Wakapolda Kalimantan Timur Eddy Sumitro Tambunan.
mberian Pendapal di Pengadian (Amicus y perafuran Komnas HAM Nomor 5 tahun Prosedur Perlindungan pembel
TAK ADA S KEADIL KEJUJUR BODOH SERAKAH CURANG!!
KALEIDOSKOP 2019
TERANG KASUS NOASUS NO
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, terlibat langsung dalam dialog umum yang mengangkat tema *2 (Dua) Dekade Gerakan Masyarakat Adat dan Proyeksi Pemerintahan Jokowi- Ma'ruf, bertempat di Pelatar.
Komnas HAM berpartisipasi pada pertemuan tahunan ke-24 Asia Pacific Forum of National Human RightsInstitutions (APF) di Seoul, Korea, 3-4 September 2019. Hadir Ketua Komnas HAM dan Komisioner Mediasi Munafrizal Manan.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima kunjungan Duta Besar New Zealand, Dr. Jonathan Austin, beserta staf politik Carolyn Wilson di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta, pada Rabu (3/7/19).
Komisioner M.Choirul Anam beserta tim pengkajian penelitian melakukan tinjauan ke lapangan bekas galian tambang di beberapa titik di Kalimantan Timur bersama keluarga korban dan rekan-rekan wartawan.
NASIONAL HAK ASASI INT REPURL NHRIINDONESIA JS NOVELS NOVEL?
Hairansyah, Wakil Ketua Internal Komnas HAM dalam jumpa pers usai rapat pembahasan terkait hal ini bersama Menteri Kesehatan Rl, dr Nila F. Moeloek, Ikatan Dokter Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Komnas HAM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN- Bappenas) menyelenggarakan Diseminasi Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin menyambangi RS Pelni dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) guna memastikan kondisi dan jumlah korban insiden demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menghadiri Seminar 20 Tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 bertempat di Wisma Nusantara I Gedung DPR RI Jakarta. Seminar yang menghadirkan narasumber anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding dan Marzuki Darussman ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan Komnas HAM RI.
PUSAT INFORMASI PENGHITUNGANSUARD PEROLEHA ARA PEMILIHE IMTAHUN
ERANG KASUS NOASUS NO
KALEIDOSKOP 2019
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bersama Komisioner M.Choirul Anam melakukan kunjungan ke Mako Brimob Depok dan bertemu tahanan Papua pada 22 September 2019.
Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat Aliansi Pribumi Bersatu menggelar Aksi Bela Negeri sebagai bentuk keprihatinan terhadap meninggalnya ratusan petugas penyelenggara Pemilu 2019 di Gedung Komnas HAM pada Jumat (17 /05/2019).
Penerimaan pengaduan masyarakat adat atas dugaan pelanggaran HAM terkait pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di Papua.
2 NASIONAL HAK ASASI INTO REPURL NHRIINDONESIA JS NOVELS NOVEL?
JL. LATUHARHARY NO.4B, MENTENG, KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10310