Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOMNAS HAM TAHUN ANGGARAN 2020

198 halaman · 198 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 22 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  2. PENDAHULUAN
  3. KATAPENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. DAFTAR DIAGRAM & GRAFIK
  6. BAB
  7. BAB I PENDAHULUAN
  8. A. LATAR BELAKANG
  9. B. MAKSUD DAN TUJUAN
  10. C. TUGAS DAN WEWENANG
  11. D. STRUKTUR ORGANISASI
  12. Gambar 1.2 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2020-2022
  13. Susunan Keanggotaan Komnas HAM
  14. 1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
  15. 2. Biro Umum
  16. 3. Biro Dukungan Penegakan HAM
  17. 4. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  18. 1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
  19. 2. Biro Umum
  20. 3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
  21. 4. Biro Dukungan Penegakan HAM
  22. 5. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  23. 1. Komnas HAM Perwakilan di Provinsi
  24. E. TANTANGAN ORGANISASI
  25. 1. Pelanggaran HÄM yang terkait konflik agraria
  26. 2. Pelanggaran HAM yang berat
  27. 3. Penataan kelembagaan
  28. 4. Intolerasi dan ekstrimisme dengan kekerasan
  29. 5. Akses atas keadilan
  30. 6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat
  31. 7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat
  32. F. DASAR HUKUM
  33. G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
  34. BAB I
  35. PENDAHULUAN
  36. BAB II
  37. PERENCANAAN KINERJA
  38. BAB III
  39. AKUNTABILITAS KINERJA
  40. BAB IV
  41. PENUTUP
  42. BAB KOMNASHAM
  43. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  44. A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
  45. "Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"
  46. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
  47. C. PERJANJIAN KINERJA
  48. KOMNAS HAM BAB
  49. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  50. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  51. B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2020
  52. Gambar 3.4
  53. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
  54. Indikator Kinerja
  55. Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
  56. 1. Pengkajian dan Penelitian tentang Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Persepektif HAM
  57. 1. Penguatan Legalitas
  58. 2. Platform Kebijakan Terpusat
  59. 3. Kebijakan Karantina Wilayah secara Proporsional
  60. 4. Kebijakan atas Mobilisasi dan Kerumunan yang Ketat
  61. 5. Informasi Pergerakan Sebaran yang up-to-date dan Transparan
  62. 6. Pengurangan Jumlah Hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan Dialihkan Sementara
  63. 7. Penerapan Sanksi Tegas pada Pelanggaran Berupa Denda atau Pidana pada Peristiwa Khusus
  64. 8. Penggunaan Teknologi secara Maksimal
  65. 9. Bantuan Hidup Langsung
  66. 10.Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah Beban
  67. 12.Membangun Mekanisme Khusus Bagi Penyandang Disabilitas
  68. 15.Membangun Solidaritas Masyarakat dan Menjamin Kelancaran Penanggulangan COVID-19
  69. 16.Kebijakan WNI diluar negeri khususnya Buruh Migran yang Berada di Negara COVID-19
  70. 17.Perlindungan Bagi Buruh dan Para Pekerja
  71. 18.Layanan Kesehatan Maksimal Bagi Korban, Keluarga, ODP, PDP, dan Masyarakat
  72. 3. Pengkajian PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah
  73. Gambar 3.18 Surat Rekomendasi Komnas HAM - Komnas HAM RI
  74. 4. Pengkajian atas Raperpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme
  75. 9. Penelitian tentang Perbudakan Modern (Modern Slavery) dalam Perspektif HAM
  76. 11. Pengkajian atas Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas
  77. Sasaran Strategis 3
  78. Analisis atas Capaian Kinerja
  79. Kendala
  80. Upaya perbaikan
  81. Dokumentasi
  82. Gambar 3.36
  83. Hot Issue
  84. Gambar 3.39
  85. Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya
  86. Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur
  87. Kendala
  88. Upaya perbaikan
  89. Dokumentasi
  90. KomnasH di Takengon
  91. Gambar 3.47
  92. Analisis Atas Capaian Kinerja
  93. Diagram 3.5 Respon Peserta terhadap Relevansi Pelatihan
  94. 1. Festival HAM Nasional
  95. Kendala
  96. Upaya perbaikan
  97. Data Dukung
  98. Dokumentasi
  99. 1. Diseminasi/Sosialiasi
  100. 2. Media informasi
  101. TWITTER
  102. TWITTER
  103. TWITTER
  104. INSTAGRAM
  105. INSTAGRAM
  106. INSTAGRAM
  107. FACEBOOK
  108. FACEBOOK
  109. 3. Publikasi Informasi (Grafik)
  110. 4. Pelatihan HAM
  111. C. REALISASI ANGGARAN
  112. KOMNASHAM BAB
  113. BAB IV PENUTUP
  114. LAMPIRAN
  115. LKIP
  116. KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR:OOgA/KOmnasHAM/VI/2020
  117. TENTANG
  118. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  119. Menimbang
  120. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  121. Mengingat
  122. MEMUTUSKAN:
  123. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  124. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
  125. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  126. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  127. PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2020
  128. Menimbang
  129. Mengingat
  130. Menetapkan
  131. MEMUTUSKAN:
  132. KESATU
  133. KEEMPAT
  134. L

LAPORAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2020

PENDAHULUAN

KATAPENGANTAR

ahun 2020 merupakan tahun awal implementasi T Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) untuk periode 2020-2024. Renstra Komnas HAM RI ditetapkan pada 2 Juni 2020 melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam rentang periode ini,

pelaksanaan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 75 huruf a yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, Komnas HAM RI telah mempunyai tujuh isu strategis Komnas HAM RI yang terinternalisasi dalam Sasaran Strategis Komnas HAM RI.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM RI menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepada publik.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan komitmen Komnas HAM RI dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja. Laporan ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi dan perubahannya, tantangan organisasi, dasar hukum, perencanaan kinerja serta pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Komnas HAM RI. Di tengah pandemi Covid-19, Komnas HAM RI terus berupaya melalui adaptasi cara dan metode baru dalam melaksanakan mandat dan kewenangannya sehingga pelayanan publik tetap optimal. Pencapaian keberhasilan Komnas HAM RI merupakan hasil penguatan sumber daya dan perbaikan organisasi secara konsisten yang merupakan kontribusi dari semua pihak untuk mendorong pencapaian kinerja Komnas HAM RI. Laporan Kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan serta tolok ukur untuk pencapaian kinerja Komnas HAM RI tahun berikutnya.

Jakarta, 25 Februari 2021 Komisi Nasional Hak Asasi RI Manusia

Ketua

Ahmad Taufan Damanik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. i DAFTAR ISI. iii DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR TABEL.. vii DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK. viii BAB I PENDAHULUAN. 1 A. LATAR BELAKANG. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN. 3 C. TUGAS DAN WEWENANG. 3 D. STRUKTUR ORGANISASI. 4 E. TANTANGAN ORGANISASI.. 11 F. DASAR HUKUM. 14 G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN. 15 BAB II PERENCANAAN KINERJA.. 16 A. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS. 16 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA. 17 C. PERJANJIAN KINERJA.. 19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. 21 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI. 21 22 B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM 2020.. C. REALISASI ANGGARAN. 161 BAB IV PENUTUP. 164

DAFTAR GAMBAR

1999
Gambar 1.3Struktur Organisasi Komnas HAM
Gambar 1.4Struktur Organisasi Komnas HAM
Gambar 1.5Struktur Organisasi Komnas HAM Perwakilan
Gambar 1.8Isu Strategis Komnas HAM
Gambar 3.1
Kegiatan FGD FKUB Kulon Progo- Komnas HAM RI) Launching SNP Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP
KBB) Launching Videografis SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan
SNP Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP PDRE dan SNP KBB) Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, di Hotel Mercure Sanur, Denpasar, Bali Peluncuran Hasil Survei Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi di Indonesia Peluncuran Hasil Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak Atas
Kesehatan dalam Sistem JKN Konsinyering penulisan laporan akhir tata kelola kebijakan
penanggulangan COVID-19 berbasis HAM – Komnas HAM RI Launching Laporan Covid-19 – Komnas HAM RI
Gambar 3.10FGD dengan para Ahli- Komnas HAM RI
Diskusi Komnas HAM dengan Organisasi Masyarakat Sipil terkait Omnibus
Law Diskusi Media: Omnibus Law dalam Dimensi Hak Asasi Manusia:
_"Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Penyusunan Omnibus Law" FGD Omnibus Law Seri ke-4: Kluster Ketenagakerjaan dengan tema Hak
atas Pekerjaan - Komnas HAM RI Konsinyering Tim Omnibus Law Cipta Kerja - Komnas HAM RI
Gambar 3.14Persiapan Penulisan Kertas Posisi Program Studi Kebijakan Omnibus Law
Gambar 3.15Cipta Kerja yang Berperspektif HAM – Komnas HAM RI55
Gambar 3.16Launching Kajian PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Rumah Ibadah58
Gambar 3.17FGD Kajian atas PBM - Komnas HAM RI60
Gambar 3.18Surat Rekomendasi Komnas HAM - Komnas HAM RI61
Gambar 3.19Konferensi Pers: "Tinjau ulang Raperpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi teror64
Gambar 3.20Rapat Terfokus dengan Narasumber67
Gambar 3.21Laporan ICRPD69
Gambar 3.22Seminar Hasil Kajian Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan71
Gambar 3.23Konsinyering Kajian Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan72
Gambar 3.24Finalisasi Laporan Kajian UU PSDN
Gambar 3.25FGD Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Perbudakan Modern (modern slavery) di Indonesia76
Gambar 3.26Diskusi Terfokus Penelitian Qanun Aceh Melalui Perspektif Pemartabatan di dalam Islam dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh77
Gambar 3.27PenyerahanLaporan dan RekomendasiPenyelidikanKasusKematianPendetaYeremiaZanambanioleh KetuaKomnas HAM RI kepadaMenkopolhukam RI (4 November 2020)
Gambar 3.28Diskusi Kelompok Terfokus dengan Stakekolder (NGO) terkait Penanganan Kasus Komnas HAM RI (23 November 2020)
Pertemuan Komisioner Komnas HAM RI dengan Presiden RI dengan Salah Satu Agenda terkait Rekomendasi atas Penyelidikan Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani (16 November 2020)
Gambar 3.30Diskusi Kelompok Terfokus dengan Stakekolder (Kementerian & Lembaga) terkait Penanganan Kasus Komnas HAM RI (23 November 2020)
Gambar 3.31Pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta guna Membahas Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI
Gambar 3.32Pertemuan dengan Wakapolda Metro Jaya untuk Penyampaian Rekomendasi Kasus114
Gambar 3.33Konferensi Pers Daring Catatan Tahunan Penegakan HAM 2019 (6 Juni 2020)
Gambar 3.34Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani
Gambar 3.35Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani1
Gambar 3.36Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani116
Gambar 3.37117 Mediasi terkait sengketa relokasi PKL Subuh Pasar Bauntung di Banjarbaru dan Pemerintah KotaBanjarbaru, pada 28 Februari 2020.117
Gambar 3.38Mediasi Atas Sengketa Penutupan Akses masuk ke unit Usaha milik Sdr.Benny Oleh SETUKPA POLRI di Kota Sukabumi yg diterima secara langsung oleh Walikota Sukabumi, dan dihadiri oleh Pengadu, Pihak Bersengketa dan Pihak Terkait lainnya. (Sukabumi, 26 Agustus 2020)118
Gambar 3.39Mediasi Atas Kasus Lahan antara Warga Suku Tukan dan PT. Rero Lara Hokeng di Kab. Flores Timur, pada 25 Agustus 2020.119
Gambar 3.40Proses Penyelidikan Tim Ad Hoc terkait Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Sekitarnya120
Gambar 3.41Proses Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM RI Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur121
Gambar 3.42Publikasi Proses Penyelidikan Tim Ad Hoc Aceh di Koran Kompas122
Gambar 3.43Kegiatan FGD mengenai "Peran Mediasi Komnas HAM RI atas Potensi Permasalahan-Permasalahan yang Mungkin Terjadi sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara, Khususnya bagi Wilayah yang Telah Ditetapkan sebagai Lokasi Baru Ibu Kota Negara, Maupun Wilayah- Wilayah Penyangga di Sekitarnya" yang merupakan serangkaian dari kegiatan Pra-Festival HAM Banjarmasin 2020". Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya". Kegiatan dilaksanakan seacra Offline dan Online melalui zoom di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, pada 16 Desember 2020.123
Gambar 3.44Proses Penyelidikan Tim Ad Hoc terkait Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Sekitarnya129
Gambar 3.45Proses Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM RI Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur132
Gambar 3.46Publikasi Proses Penyelidikan Tim Ad Hoc Aceh di Koran Kompas134
Gambar 3.47Pemeriksaan Saksi Secara Daring134
Gambar 3.48Pemeriksaan Saksi Secara Online135
Gambar 3.49135 Pemerksaan Lokasi dan membangun raport untuk peristiwa di Bumi Flora, Aceh Timur135
Gambar 3.50FGD terkait peristiwa di Bumi Flora dengan NGO, akademisi, KKR, dan masyarakat.136
Gambar 3.51Koordinasi dengan KKR Aceh136
Gambar 3.52Diskusi Daring dengan peneliti dari Nagoya Gakuin University terkait Kasus Bumi Flora137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis16
Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 202020
Tabel 3.1Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 202021
Tabel 3.2Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Presentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM23
Tabel 3.3K/L/D yang mengetahui/menerima diseminasi SNP28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Presentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM39
Tabel 3.8Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti83
Tabel 3.9Capaian Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 202084
Tabel 3.10Daftar Rekomendasi yang Dihasilkan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Tahun 202085
Tabel 3.11Lingkup Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Berdasarkan Pihak Tujuan Rekomendasi89
Tabel 3.12Rekapitulasi Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Periode 2018 - 202090
Tabel 3.13Rekomendasi Yang Telah Dihasilkan Melalui Fungsi Mediasi91
Tabel 3.14Capaian Rekomendasi yang Dihasilkan melalui Fungsi Mediasi Komnas HAM RI Tahun 202097
Tabel 3.15Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 202098
Tabel 3.16Saksi yang diperiksa pada saat tinjauan lapangan131
Tabel 3.17Sasaran Strategis 4 Persentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat140
Tabel 3.18Komposisi Anggaran Komnas HAM 20201
Tabel 3.19Detail Anggaran per Kode Kegiatan Komnas HAM 2020162

DAFTAR DIAGRAM & GRAFIK

Grafik 3.1Jumlah Surat dan Laporan Rekomendasi Berdasarkan Tipologi Sebaran Wilayah Periode 2018-202091
Diagram 3.2Rata-Rata Tingkat Pemahaman Peserta 3 Pelatihan POLDA Tahun 2020142
Diagram 3.3Rata-Rata Tingkat Kebutuhan Peserta Pelatihan POLDA Terhadap Pelatihan HAM143
Diagram 3.4Respon Peserta Terhadap Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan144
Diagram 3.5Respon Peserta Terhadap Relevansi Pelatihan144

BAB

LKIP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam hal ini Kementerian/Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan baik bersumber dari rupiah murni (APBN) maupun hibah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (Perpres No. 29 Tahun 2014) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai sebuah institusi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM didukung oleh penganggaran dalam bentuk APBN dan hibah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.

Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tanggapan positif masyarakat pada keputusan presiden ini menjadikan peran Komnas HAM semakin menguat. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia yang melingkupi keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (7) menyatakan Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Pasal 75, UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa Komnas HAM dibentuk dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia dapat menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Disamping kewenangan menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000). Dinyatakan dalam undangundang tersebut Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selanjutnya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 Tahun 2008) mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2008 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam bentuk: (i) pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; (ii) pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; (iii) pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; (iv) pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan (v) pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM. Kemudian pada tahun 20l2 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012) mandat Komnas HAM bertambah sebagai salah satu lembaga yang ikut merespon penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 49 Ayat (2) Komnas HAM bertugas sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional, bersama-sama dengan Pemerintah. Komnas HAM menggunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna mencapai tujuannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Komnas HAM Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan informasi kinerja yang akuntabel. Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja yang dilakukan oleh internal Komnas HAM dapat memberikan masukan serta referensi bagi perbaikan kinerja Komnas HAM pada tahun berikutnya.

C. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89 Ayat 1 s.d 4.

Gambar 1.1 Fungsi-Fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999

FUNGSIPEMANTAUA FUNGSI PENGKAJIAN manusia dan penyusunan laporan hasil FUNGSIPENYULUHAN Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional yang berdasarkan sifat atau lingkupnya FUNGSI MEDIASI manusia kepada masyarakat Pemanggilan kepada pihak pengadu atau kesadaran masyarakat metalui lembaga pendidíkan Pemanggilan saksi untuk diminta dan tempat lainmya yang dianggap pertu: pihak lainnya, baik di tingkat lapangan dan studi banding di negara lsin mengenal hak asasi yang berkaitan dengan OMNA kepada para pihak.

D. STRUKTUR ORGANISASI

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 Ayat 2, menyebutkan bahwa Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 78 UU No. 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna, Sub Komisi dan Sekretaris Jenderal (Sesjen) sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Sidang Paripurna menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Komnas HAM.

Gambar 1.2 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2020-2022

Susunan Keanggotaan Komnas HAM

Periode Tahun 2020 - 2022 AMIRUDDIN AHMAD TAUFAN DAMANIK MUNAFRIZAL MANAN Wakil Ketua Eksternal Ketua Komnas HAM Waki Ketua Internal BEKA ULUNG HAPSARA HAIRANSYAH Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisioner Mediasi SANDRAYATI MONIAGA MOHAMMAD CHOIRUL ANAM Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Sekretaris Jenderal Biro Dukungan Biro Duk Biro Umum Penegakan HAM Pemajuan HAM ACTH JAKARTA

Sekretariat Jenderal (Setjen) berfungsi untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 002/PERSES/III/2015, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerjasama dan tata usaha pimpinan. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama, terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal;

b. Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM. Biro Umum terdiri dari:

a. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;

b. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c. Bagian Keuangan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Biro Dukungan Penegakan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Biro Dukungan Penegakan HAM, terdiri dari:

a. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan;

b. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan;

c. Bagian Dukungan Mediasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Biro Dukungan Penegakan HAM, terdiri dari:

a. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian;

b. Bagian Dukungan Penyuluhan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Saat ini Komnas HAM memiliki 6 (enam) Perwakilan di daerah yaitu : Perwakilan Aceh, Perwakilan Sumatera Barat, Perwakilan Kalimantan Barat, Perwakilan Maluku, Perwakilan Sulawesi Tengah dan Perwakilan Papua.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Komnas HAM

Sidang Paripurna KOMNAS HAM Subkom Pendidikan Subkom Mediasi Subkom Pemantauan Subkom Pengkajian dan Penyuluhan dan Penyelidikan dan Penelitian Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan, Biro Umum Biro Dukungan Biro Dukungan Kerjasama, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Pengawasan Internal Bagian Perencanaan Bagien Kepegawaien, Bagian Dukungan Bagian Dukungen dan Hukum dan Organisasi Pelayanan Pengaduan Pengkajian dan Pengewasan internal Penelitian Subbagian Subbegian Subbagian Kepegewaian Penerimeen dan Subbagian Penyusunan Program Pemilshan Pengaduan Pengknjian dan den Anggeran Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik Subbagian Hukum Subbegian Subbagian Arsip Pengaduan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pengkajian den Subbagian Penelitian Hak-Hak Subbagian Orgenisesi dan Tate Ekonomi, Sosial dan Pengewasan Internal Laksena Begian Dukungan Budays Pemantauen den Penyelidikan Bagian Kerjasama, Bagian Perlengkapan Persidangan dan Tata Subbegian dan Rumah Tangga Bagian Dukungen Useha Pimpinen Rencens Pemanteuan Penyuluhan dan Penyelidikan Subbagian Subbagian Subbagian Kerjasame Anter Perlengkapan dan Subbegian Rencans Penyuluhon Lembags Inventarisesi Laporan Pemanteuan den Penyelidiken Subbagian Subbagian Subbegien Persidengan Rumah Tangga Publikesi dan Pelaporan Penyuluhan Begian Dukungan Subbagien Mediasi Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Tate Usaha Persuratan Humas den Protokol Subbagian Subbagian Penyuluhan Rencans Mediesi Bagian Keunngon Subbegian Laporan Mediasi Subbagian Administrasi Keuangen Subbagian Perbendaharean Subbagian Verifikasi dan Pembukuen Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah sesuai Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 387 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada tanggal 29 Desember 2020 mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 019/PERSES/XI/2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan internal, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan SDM, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, di lingkungan Setjen Komnas HAM, Terdiri dari :

a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:

3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Dukungan Penegakan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan Hak Asasi Manusia serta penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Komnas HAM

SEKRETARIATJENDERAL BIRO PERENCANAAN BIRO HUKUM, HUBUNGAN BIRO DUKUNGAN BIRO DUKUNGAN DAN PENGAWASAN BIRO UMUM MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HAM PEMAJUAN HAM INTERNAL KERJASAMA KOORDINATOR DAN KOORDINATOR DAN KOORDINATOR DAN KOORDINATOR DAN KOORDINATOR DAN KELOMPOK KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JASATAN JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Subagian Umum KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Selain 5 (lima) Biro yang tergambar dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 019/PERSES/XI/2020 Komnas HAM juga memiliki perwakilan di Provinsi yang tugas dan fungsinya tergambar didalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor

020/PERSES/XI/2020 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, terdiri dari:

1. Komnas HAM Perwakilan di Provinsi

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi, terdiri dari:

a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Komnas HAM Perwakilan

SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah pegawai Komnas HAM baik di Pusat dan 6 (enam) Perwakilan di daerah (Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua) berjumlah 393 pegawai, yang terdiri dari 282 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 99 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

28,5% 9,75% 6% PNSCPNSPPNPN

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM 2020

Sumber data: berdasarkan data Kepegawaian Desember 2020

E. TANTANGAN ORGANISASI

Tahun 2020 sampai dengan 2024 fokus isu strategis yang ditetapkan ada 7, sebagai berikut:

Gambar 1.8 Isu Strategis Komnas HAM

01 Pelanggaran HAM 02 yang terkait Konflik Agraria Pelanggaran HAM yang Berat 03 Penataan Kelembagaan 04 ISU STRATEGIS Intoleransi dan Ekstrimisme dengan 2019-2024 kekerasan 05 Akses Atas Keadilan 06 07 Kekerasan Oleh Kebebasan Negara dan Kelompok Berpendapat, Masyarakat Berekspresi, dan Berserikat

Berdasarkan 7 isu strategis di atas, tantangan yang mendapatkan fokus perhatian Komnas HAM di 2020 adalah:

1. Pelanggaran HÄM yang terkait konflik agraria

Memerlukan upaya penyelesaian kasus konflik agararia yang meliputi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kota/ wilayah

2. Pelanggaran HAM yang berat

Kasus pelanggaran HAM yang berat yang diperlukan upaya penyelesaian oleh Komnas HAM sebanyak 12 kasus. Hal ini sangat bergantung pada Pemerintah dalam upaya penyelesaiannya. Pada peringatan hari HAM sedunia 10 Desember 2020, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa diterima oleh semua pihak. Janji tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan tujuan melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggarna HAM yang berat di masa lalu.

3. Penataan kelembagaan

Tahun 2020, Komnas HAM melakukan berbagai upaya dalam peningkatan organisasi melalui penataan organisasi, seperti:

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana

Penguatan 6 Kantor Perwakilan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Harmonisasi peraturan perundang - undangan

4. Intolerasi dan ekstrimisme dengan kekerasan

Pada peringatan hari HAM sedunia 10 Desember 2020, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan berbagai pelanggaran kebebasan beribadah di berbagai tempat. Komnas HAM berpendapat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) menjadi salah satu penyebab pembatasan atas kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan, khususnya pendirian rumah ibadah. Untuk mendorong tegaknya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM menetapkan Peraturan Komnas HAM No 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong toleransi dan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan.

5. Akses atas keadilan

Pada Januari sampai November 2020, Komnas HAM menerima aduan dengan detail dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan 88l kasus, hak atas keadilan 801 kasus dan hak atas rasa aman 160 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas keadilan menjadi salah satu klasifikasi dugaan pelanggaran HAM dominan yang diterima oleh Komnas HAM. Komnas HAM mendukung akses atas keadilan melalui kerja sama pengarusutamaan HAM, implementasi HAM, dan mendorong pemerintah memberikan prioritas dan perhatian akses atas keadilan.

6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat

Penggunaan kekerasan yang berlebih (excessive use of force) oleh Aparat Negara khususnya kepolisian masih terjadi sepanjang 2020. Penggunaan kekerasan berlebih terjadi dalam upaya penanganan konflik sumber daya alam, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan bereskpresi, penanganan aksi – aksi unjuk rasa, maupun dalam merespon kelompok – kelompok tertentu. Pada peristiwa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja 5 Oktober 2020 terjadi berbagai bentuk kekerasan berlebih dan penangkapan terhadap sekitar 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terjadi, ditunjukkan pada aparatur negara khususnya kepolisian maupun perusakan fasilitas umum. Kekerasan juga dialami oleh setidaknya 38 jurnalis ketika meliput aksi unjuk rasa dimana 13 orang diantaranya diduga mengalami intimidasi.

7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat

Berdasarkan hasil survei yang diadakan Komnas HAM Juli sampai Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 Provinsi sebanyak 29% responden takut mengkritik pemerintah dan 36,2% responden takut menyampaikan pendapat melalui media sosial. Ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi bahkan terjadi di lingkungan kerja/kampus/sekolah sebanyak 20%. Komnas HAM menyerukan bahwa penindakan berlebihan tidak perlu dilakukan karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Komnas HAM No 6 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganiasai sebagai panduan dan pemaknaan tentang bagaimana pemerintah menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi sesuai dengan koridor hukum dan HAM.

F. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Komnas HAM Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang; tugas dan wewenang; struktur organisasi; tantangan organisasi; dasar hukum; dan sistematika penyajian laporan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan sasaran strategis; indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi; realisasi anggaran

BAB IV

PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

BAB KOMNASHAM

LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra Komnas HAM ini ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini. Adapun visi Komnas HAM 2020 - 2024 adalah:

"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi Komnas HAM, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM sebagai berikut:

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

VisiMisiTujuan StrategisSasaran Strategis
Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradabMengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negaraMenguatnya norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
Membangun keadaban masyarakat Memperkuat strategis HAM nasional internasional HAM lembagaMeningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)
Membangun keadaban masyarakatHAMMeningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
Memperkuat strategis HAM di nasional internasionalperan Komnas tingkat danMenguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
Mewujudkan Komnas HAM lembaga mandiri profesional memastikan pemenuhan, perlindungan penegakan HAMsebagai yang dan dalam danTerwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian dan Lembaga. IKU ini perlu ditetapkan untuk meningkatkan ketepatan pengukuran dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar dari pelaksanaan program dan kegiatan Komnas HAM. IKU juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. IKU Komnas HAM ditetapkan melalui Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 0009A/Komnas HAM/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 Juni 2020. Indikator Kinerja Utama Komnas HAM tahun 2020 - 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
NoSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMASUMBER DATAFORMULASI
1.Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementa sikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasika n Standar Norma HAMLaporan hasil monitoring implementasi SNPTarget atau Realisasi Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM x 100% Jumlah K/L/D yang mengimplementasikan Standar
1Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusiaperundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAMpenelitian/kajia n Komnas HAMTarget atau Realisasi Jumlah perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM x 100% Jumlah hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam perundang-
kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)ditindak lanjutiditindaklanjuti HAMJumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran Capaian = Realisasi x 100%
disampaikan ke kejaksaan agungpenyelidikan peristiwa agung JumlahJumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan x 100% penanganan penyelidikan peristiwa
4.Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakatHasil survei tingkat kesadaran HAM masyarakatTarget atau Realisasi Jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM x 100% Jumlah
masyarakatpenyebarluasan wawasan HAM Capaian = Realisasi x 100%
Capaian = Realisasi x 100% Target
1Target

C. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komnas HAM telah menetapkan perjanjian kinerjanya pada Maret 2020 yang memuat 4 (empat) sasaran strategis antara lain: (1) Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, (2) Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia, (3) Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000), dan (4) Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Keempat sasaran strategis ini didukung oleh Program Pemajuan dan Penegakan HAM. Adapun alokasi anggaran Komnas HAM sebesar Rp. 104.058.932.000,-.

Pada bulan Juni 2020 dilakukan perubahan perjanjian kinerja Komnas HAM. Perubahan ini terdapat pada alokasi anggaran Komnas HAM dikarenakan adanya penyesuaian/penghematan belanja Komnas HAM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020. Penghematan belanja Komnas HAM adalah sebesar Rp 3.746.145.000,-. Sehingga pagu Komnas HAM semula sebesar Rp 104.058.932.000,- menjadi Rp 100.312.787.000,-.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020

NoSasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
1Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100 persen100 persen
2Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusiaPersentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM100 persen100 persen
3Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi ditindak lanjutiyang 31.4 persen31.4 persen
Persentase disampaikan ke kejaksaan agungpenyelidikan yang50 persen
4Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM masyarakatHAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM20 persen

KOMNAS HAM BAB

LKIP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Komnas HAM dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, telah berupaya mewujudkan kinerja yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Komnas HAM. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2020 dengan realisasinya.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaian-capaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020

NoSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTargetCapaian 2020 (%)
1Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%100% (dari target)
2Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100% (dari target)
3Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAMPersentase rekomendasi yang ditindaklanjuti31.40%101% (dari target)
1(UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung50%Belum tercapai
4Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat20%87% (dari target)

B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2020

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Indikator Kinerja
Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

Komnas HAM RI mengemban fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai lembaga mandiri yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara agar patuh dan menjalankan norma HAM, maka fungsi pengkajian dan penelitian memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini khususnya dalam konteks pengawasan pelaksanaan atas kewajiban konstitusional penyelenggara negara (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, serta bagi masyarakat sebagai pemangku hak (rights holder).

Pada 2020, Komnas HAM RI menjalankan program yang merupakan Prioritas Nasional yaitu penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Standar Norma dan Pengaturan yang dihasilkan ditujukan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan di lapangan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM. Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan

Pengaturan HAM di Indonesia, yang sangat berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Presentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2020Realisasi Tahun 2020% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%100%100%

Merujuk pada matriks capaian kinerja diatas, diketahui bahwa target atas kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP tercapai 100%, capaian tersebut teridentifikasi dari K/L/D yang menerapkan Standar Norma dan Pengaturan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah surat keputusan, nota kesepahaman, bahan ajar, acuan/rujukan dalam perumusan kebijakan serta advokasi HAM.

Komnas HAM sepanjang tahun 2020 telah melakukan diseminasi SNP kepada sejumlah K/L/D yang tersebar di Indonesia, dimana tercatat telah terpenuhi target atas 100 K/L/D yang menerima pemahaman atas SNP HAM melalui kegiatan diseminasi. Selanjutnya berbasis pada perhitungan 10% atas K/L/D yang menerima/mengetahui SNP HAM melalui kegiatan diseminasi, Komnas HAM mengidentifikasi K/L/D yang menerapkan SNP HAM serta mengukur kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan SNP HAM, dapat diketahui bahwa jumlah K/L/D yang telah menerapkan dan mengimplementasikan SNP dalam bentuk kebijakan telah terpenuhi sepenuhnya dari target. Berikut rincian atas data tersebut:

1. Imparsial, menggunakan SNP Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

(APEKSI) dan bahan perumusan Peraturan Daerah berbasis Kerukunan di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;1

Gambar 3.1 Kegiatan FGD FKUB Kulon Progo - Komnas HAM RI

2. Pusat Studi HAM di Indonesia (PUSHAM) Universitas Jember yang merupakan bagian dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia yang mengacu pada Nota Kesepahaman Komnas HAM dengan SEPAHAM Nomor: 04/MOU-KH/XI/2020 dan Nomor: 02/SEPAHAM- 1/XI/2020 tentang Kerjasama Pemajuan dan Penegakan HAM pada tanggal 13 November 2020, berkomitmen menggunakan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada PUSHAM;

3. PUSHAM Universitas Islam Indonesia (UII) yang merupakan bagian dari SEPAHAM Indonesia yang mengacu pada Nota Kesepahaman Komnas HAM dengan SEPAHAM Nomor: 04/MOU-KH/XI/2020 dan Nomor: 02/SEPAHAM- 1/XI/2020 tentang Kerjasama Pemajuan dan Penegakan HAM pada tanggal 13 November 2020, berkomitmen menggunakan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada PUSHAM;

4. PUSHAM Universitas Airlangga (UNAIR) yang merupakan bagian dari SEPAHAM Indonesia yang mengacu pada Nota Kesepahaman Komnas HAM dengan SEPAHAM Nomor: 04/MOU-KH/XI/2020 dan Nomor: 02/SEPAHAM-

5. PUSHAM Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang merupakan bagian dari SEPAHAM Indonesia yang mengacu pada Nota Kesepahaman Komnas HAM dengan SEPAHAM Nomor: 04/MOU-KH/XI/2020 dan Nomor: 02/SEPAHAM-1/XI/2020 tentang Kerjasama Pemajuan dan Penegakan HAM pada tanggal 13 November 2020, berkomitmen menggunakan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada PUSHAM;

6. KementerianPerencanaanPembangunanNasionalRepublik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS), berkomitmen untuk menggunakan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan nasional, salah satunya adalah dengan mengundang para pemangku kebijakan dari seluruh provinsi;

7. POLRI, berkomitmen untuk menggunakan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Baharkam Polri) dan dalam kurikulum pendidikan di Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol);²

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), menggunakan Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai salah satu acuan dalam merumuskan SKB 3 Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) bernomor 02/KB/2O21, 025-199 TAHUN 2021 dan 219 tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik,

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;3

9. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), menjadikan Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai satu acuan dalam perumusan pembentukan desk kerukunan umat beragama oleh Kemenag RI dan Komnas HAM RI;

10. Forum Indonesia Merayakan Perbedaan, sebuah forum para tokoh lintas agama dan keyakinan, memakai SNP KBB sebagai acuan dalam melakukan sosialisasi, kampanye, dan advokasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Untuk diketahui bahwa Standar Norma dan Pengaturan HAM merupakan salah satu output baru yang dicatatkan dalam Renstra Komnas HAM 2020-2024. Oleh karena itu capaian pada tahun 2020 tidak memiliki perbandingan dengan capaian pada tahun - tahun sebelumnya (n/a). Diluar kondisi tersebut, Komnas HAM akan terus mendorong SNP sebagai salah satu alat yang ditujukan kepada Pemangku Kebijakan dalam merancang, menyusun serta merumuskan kebijakan agar berkesesuaian dengan nilai - nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia sehingga akan berimplikasi terhadap tindakan - tindakan di lapangan agar berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Tidak hanya sebatas itu, Komnas HAM akan melakukan diseminiasi SNP secara berkelanjutan guna menjangkau masyarkat luas dengan tujuan meningkatkan kesadaran terhadap HAM serta sebagai alat pengendali norma dan prinsip HAM di masyarakat.

Tercapainya sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan diseminasi atas SNP yang telah dihasilkan, hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar menerapakan Standar Norma HAM. Pada 30 September 2020, Komnas HAM RI bekerja sama dengan Imparsial dan Asosiasi

Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengadakan kegiatan diskusi publik (webinar) peluncuran SNP Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB) dengan tema "Sinergitas Antar-Pemangku Kepentingan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia". Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan lima narasumber, yakni Kepala PKUB Kementerian Agama RI, H. DR. Nifasi, M.PD, Walikota Batu-Malang, HJ. DRA. Dewanti Rumpoko, M.S.I, Wakil Ketua Imparsial, Gufron Mabruri, Direktur Eksekutif Institut DIAN/Interfidei, A. Elga Joan Sarapung, serta Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, yang dihadiri oleh 59 K/L/D. Kegiatan ini merupakan tahapan diseminasi sebagai tahapan untuk melakukan sosialisasi sebagai salah satu langkah untuk mendorong adanya implementasi atas dokumen Standar Norma dan Pengaturan. Dokumen SNP KBB telah diunggah di website Komnas HAM RI4 dan telah diakses lebih dari 1.937 kali setelah kegiatan dilaksanakan.

Gambar 3.2 Launching SNP Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB)

Selanjutnya adalah peluncuran Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE)§ dan Standar Norma tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB)6 yang merupakan bagian dari diseminasi kepada publik. Kegiatan diadakan pada 14 Desember 2020 secara online dan offline yang dihadiri oleh 63 K/L/D dan menghadirkan narasumber Prahesti Pandanwangi, SH, LLM (Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas RI), Kombes Pol Zuhdi Baharuddin Arrasuli (Kasubditbintib Korbinmas Baharkam Polri), dan Drs. Laode Ahmad, M.Si (Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Dalam Negeri RI)

Tabel 3.3 K/L/D yang mengetahui/menerima diseminasi SNP

Tabel 3.3 K/L/D yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
K/L/D Diseminasi SNP KBBK/L/D Diseminasi SNP PDRE dan KKB
Kementerian PPN/Bappenas, Ombudsman RI, Ditjen Polpum Kemendagri, Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Padang, Pemkab Tanah Datar-SUMBAR, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Provinsi SULTENG, POLDA SULTENG, Badan KesbangPol Kota Sorong, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),KontraS Aceh, PUSHAM UBAYA, PUSHAM UII, PUSHAM Universitas Negeri Medan, PUSHAM UNP, Puskapol UI, Univ. Brawijaya, Univ Islam Negeri Antasari, Univ. Tulungagung, USAID-MADANI Kota Bogor, Univ. Katolik Parahyangan, Konsultan Hukum Kenotariatan, LBH Makasar, LBH Surabaya, LBH Yogyakarta, YLBHI-LBH Surabaya Perwakilan Malang, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat, LinKDeHAM, TEMPO, Kompas, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), PUANHAYATI, Punguan Parmalim (Kepercayaaan Terhadap TYME), PWRI, APEKSI, Imparsial, The Asia Foundation, Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA), BUDI-DAYA BANDUNG, GPIB Batujajar, GRADASI Cimahi, HMI Cab. Malang, KNLWF, Komunitas Batu, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), PBHI Nasional,Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Lampung, PhiloSufi Institute, Komunitas Pelangi Kalsel (Jaringan Perempuan Interfaith),ViharaPattidana,Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), PSPP Nawangwulan/ JAKATARUB, RSPAD Gatot Soebroto, SKPKC Fransiskan Papua.Kementerian PPN/Bappenas, Kemendikbud, Kemenkumham, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sekretariat DPRD Kota Batam, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pemerintah Kota Bekasi (Kecamatan Pondokmelati-Bekasi, Kecamatan Rawalumbu- bekasi, Kecamatan Jatiasih-Bekasi, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Jatiluhur Kota Bekasi, Kelurahan pengasinan), Pemerintah Kab. Musi Banyuasin, Satpol PP Kota Bekasi, UDD PMI Prov. DKI Jakarta, Penyuluh Agama Islam, PUANHAYATI, PWRI, RSPAD-GS., SALT Indonesia, Serikat Pekerja Nasional,, SETARA Institute, ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Sobat Difabel, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indonesia, LK3 Banjarmasin, Lokataru Foundation, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak Kalbar, Earthworm Foundation Indonesia,Indonesia Merayakan Perbedaan (IMP), Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Institut DIAN/Interfidei, MUKTI Yogyakarta, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Univ. Yos Soedarso Surabaya, Univ. Prof.Dr.Moestopo, UIN JKT,Univ. Bengkulu, Univ. Halmahera, Univ. Kartini Surabaya, Univ. Mathla'ul Anwar Banten, Univ. Muhammadiyah Makassar, Univ. Multimedia Nusantara, Univ. Padjadjaran, Univ. Pancasila, Universitas Terbuka, Univ. Nasional Pascasarjana Administrasi Publik UNS, UP 45 Yogyakarta, UPN VETERAN Jawa Timur, WYDII, Yayasan YAPHI, Amikom, At Tawadhu, STMIK Tasikmalaya, SMKN 1 Kedawung, SMAN 16 Makassar, MI, SMP, SMA MUTTAQIEN, MTsN 2 Nganjuk.

Dokumen SNP yang didiseminasikan tersebut, telah disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, telah ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) pada 28 September 2020. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna No. 05/SP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB) yang ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020, dan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) yang ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020. Capaian ini menjawab target output kegiatan sebanyak 2 Perkom terkait SNP pada 2020. Selain itu, sebagai bahan publikasi dan menyebarluaskan informasi atas dokumen SNP yang telah dihasilkan, Komnas HAM RI juga telah membuat vidoegrafis Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis7 dan Standar Norma tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi8 yang dapat diakses melalui Instagram dan kanal Youtube Komnas HAM RI.

Gambar 3.3

Launching Videografis SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan SNP Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP PDRE dan SNP KBB)

ografi Webinar dan Peluncuran Videografis SNP tentan iminasi an Etnis Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Hak atasikebebasan Berkumpul dan Berorganisas

Selain tiga SNP yang telah dijelaskan diatas, pada 2020 Komnas HAM RI juga menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan (SNP Hakkes) dan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP FoE). Di masa pandemi Covid-19, penyusunan kedua SNP ini cukup mendapatkan banyak tantangan dikarenakan keterbatasan mobilitas dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Namun dalam prosesnya, penyusunan SNP yang meliputi penulisan konsep awal, pengayaan bahan masukan dari narasumber, konsultasi publik yang dilakukan baik secara offline dan online, dan proses penyempurnaan oleh ahli, berjalan dengan baik meskipun dari sisi waktu mengalami kemunduran. Meskipun SNP tersebut belum disahkan melalui sidang paripurna, telah dilakukan upaya untuk mengenalkan draf SNP melalui pengiriman draf SNP kepada K/L/D, serta melalui pelaksanaan konsultasi publik yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil, dan dengan akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun konsultasi publik yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. 25-28 Oktober 2020, Konsultasi publik Tim SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Pontianak, Kalimantan Barat dan RUAI TV Pontianak;

2. 26-28 Oktober 2020, Konsultasi publik Tim SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Serang, Banten dan Radio Swaragama Serang;

3. 8-11 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, di Hotel Mercure Sanur, Denpasar, Bali dan RRI Denpasar;

4. 4-5 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Hotel Grand Savero, Bogor, Jawa Barat dan Radio Megaswara Bogor;

5. 9-12 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Hotel Swiss-belinn, Malang, Jawa Timur dan RRI Malang;

6. 12-14 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Hyatt Regency Yogyakarta, Kantor PUSHAM UII, dan Jogja TV;

Kedua SNP tersebut akan dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna pada tahun 2021 sebagai salah satu tahapan untuk menghasilkan Peraturan Komnas HAM RI dan kemudian didiseminasikan ke K/L/D di seluruh Indonesia.

1https://diy.kemenaq.go.id/12342-rencana-pembentukan-perda-kerukunan-fkub-kabupaten-kulon-progo-gelar-fgd.html https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/02/16/1673/komnas-ham-ri-hadiri-fgd-penyusunan-perda-tentangpembangunan-berwawasan-kerukunan-di-kabupaten-kulon-progo.html?utm_source=headlines

2https://www.komnasham.go.id/files/20170322-mou-komnas-ham-dengan-kepolisian-$E5HBD.pdf

3https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/02/24/1688/mendorong-implementasi-snp-kbb-dalam-pelaksanaan-skbmenteri-tentang-seragam-sekolah.html

4Dokumen SNP KBB dapat diunduh melalui link http://bit.ly/SNPKBB KOMNASHAM

5Dokumen SNP PDRE dapat diunduh melalui link https://bit.ly/SNPPDRE KOMNASHAM

6Dokumen SNP KKB dapat diunduh melalui link https://bit.ly/SNPKKB KOMNASHAM

8 Per-tanggal 10 Februari 2021, Videografis SNP KKB telah ditonton sebanyak 2.111 x melalui Youtube Komnas HAM (https://www.youtube.com/watch?v=1Z8EPqzuqHc&t=50s)dan2.716x melalui akunInstagramKomnas HAM (https://www.instagram.com/tv/CIx2N-LARz4/?utm_source=ig_web_copy_link)

7 Per-tanggal 10 Februari 2021, Videografis SNP PDRE telah ditonton sebanyak 160 x melalui Youtube Komnas HAM (https://www.youtube.com/watch?v=_ThtXViQXuk&t=17s) dan 1.834 x melalui akun Instagram Komnas HAM (https://www.instaqram.com/tv/CIx0h3cArGc/?utm_source=iq_web_copy_link)

Gambar 3.4

Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, di Hotel Mercure Sanur, Denpasar, Bali

Dalam rangka mendukung penyusunan SNP di tahun 2020, Komnas HAM RI juga bekerjasama dengan Litbang Kompas melakukan 2 (dua) survei. Survei yang pertama terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk mengevaluasi penilaian publik terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian survei kedua adalah tentang pandangan masyarakat terhadap hak atas kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Hasil dari kedua survei ini kemudian telah dipublikasikan melalui kegiatan diseminasi peluncuran hasil Survei yang dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan narasumber Asih Eka Putri (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DISN)), Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpuian PRAKARSA, Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik-Kominfo), Dr. Herlambang P. Wiratraman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga), dan Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S. (Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI).

Adapun kesimpulan dari hasil dari survei terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk mengevaluasi penilaian publik terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Awareness, (1) Meski mayoritas (78%) responden mengetahui Hak Kebebasan Berpendapat & Berekspresi dilindungi oleh UUD 1945, masih ada sebagian (21%) yang tidak tahu; (2) Sekolah dan media adalah sumber utama responden mendapatkan informasi terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.

2. Penilaian, (1) Lebih dari separuh (52%-69%) responden menilai kebebasan berpendapat dan berekspresi masih wajar, namun masih ada sebagian kecil yang menilai tidak bebas ; terutama untuk mengkritik pemerintah (29%), dan untuk membawa atau memakai atribut kelompok tertentu (26%); (2) Terkait ruang penyampaian kebebasan berpendapat dan berekspresi, lingkungan keluarga adalah tempat di mana mayoritas responden (87%) merasa bebas menyampaikan pendapat. Mayoritas responden (di atas 70%) juga sudah merasa bebas menyampaikan pendapat di lingkungan sosial, tempat kerja, sekolah dan kampus; (3) Di benak responden, ada tiga hal utama yang idealnya menjadi batas bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu norma agama, norma susila dan kesopanan, serta aturan hukum.

3. Pelanggaran, (1) Mayoritas responden tidak pernah merasa dilanggar kebebasan berpendapat dan berekspresinya. Namun jika dilihat berdasarkan generasi, GenZ (17-25 tahun) adalah kelompok responden yang lebih merasa kebebasan berpendapat dan berekspresi – nya pernah dilanggar (24%); (2) Responden dari kalangan yang berpendidikan tinggi (22%) dan juga responden dari wilayah Indonesia Timur (28%) adalah kelompok responden yang lebih merasa kebebasan berpendapat dan berekspresi – nya pernah dilanggar.

4. Aparat dan Pemerintah, (1) Jika terjadi pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagian besar (79%) responden memandang positif peran aparat, yaitu mengusut (41%) dan melerai (37%);

(2) Dalam hal membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagian besar (60%) responden menilai kerja aparat wajar, namun ada sebagian lain (22%) justru menilai masih lemah; (3) Pada sisi lain, pihak yang berpotensi melanggar: Polri, Aparat Pemerintah, dan Ormas, adalah pihak yang dianggap paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi (opini responden di atas 30%); (4) Dalam keadaan darurat, pemerintah punya kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mayoritas (80%) responden merasa khawatir kewenangan ini disalahgunakan oleh pemerintah.

5. Internet, (1) Meski 51% responden merasa bebas menyampaikan pendapat melalui internet atau medsos, masih ada sebagian (36%) yang merasa takut; (2) Teror Siber/Cyberterror (teror melalui sosmed/internet oleh pihak yang tidak diketahui) ada di urutan kelima (17%) sebagai pihak yang berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi; (3) Sebagian besar (66%) responden merasa khawatir akun atau data pribadi mereka di internet disadap oleh pihak lain. GenZ (17-25 tahun) adalah kelompok yang paling merasa khawatir (78%) terhadap keamanan data pribadi mereka di internet.

6. Track Kinerja Komnas HÄM RI, Dibandingkan dengan 2018 dan 2019, saat ini pengenalan (83%) dan kepuasan (60%) terhadap Komnas HAM relatif masih baik, tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.5 Peluncuran Hasil Survei Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia

Palapa Ring: Pemenuhan Hak Atas Internet .uzoom

Selanjutnya survei terkait pandangan masyarakat terhadap hak atas kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Awareness. (1) Secara umum, masyarakat Indonesia telah memahami bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak atas kesehatan; (2) Secara wilayah, masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat (sebesar 51%) yang lebih mempercayakan pelayanan kesehatan kepada pemerintah. Dari sisi pendidikan, mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi pendidikan, maka pengetahuan dan tuntutan bahwa pemerintah sebagai pengemban kewajiban dalam memenuhi hak atas kesehatan; (3) Secara kelompok rentang usia, masyarakat dengan rentang usia 41 tahun keatas (Gen x dan Baby Boomers) menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah dalam menjalankan kewajibannya memenuhi dan memberikan pelayanan atas hak kesehatan. Namun, masyarakat dengan rentang usia 17-40 tahun (Gen Z dan Gen Y) kurang percaya atau bahkan ragu-ragu kepada pemerintah dalam menjalankan kewajibannya memenuhi dan memberikan pelayanan hak atas kesehatan.

2. Keterjangkauan (affordability). (1) Kewajiban dalam membayar iuran BPJS secara rutin setiap bulan menyulitkan beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah, penyandang disabilitas, dan korban PHK; (2) Kondisi social ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Persoalan administrasi layanan kesehatan mengabaikan esensi kesehatan sebagai hak asasi manusia; (3) Di masa pandemic Covid- 19, banyak para pekerja yang terkena PHK, hal ini berimplikasi pada iuran BPJS yang tertunggak maupun berhenti akibat tidak ada pemasukan. Oleh karena itu penikmatan dalam pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia juga menjadi terganggu, berkurang atau tidak maksimal; (4) Permasalahan masyarakat yang "tidak tahu cara"untuk mendaftar pada layanan kesehatan BPJS juga menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan oleh pelaksana sistem jaminan sosial nasional di Indonesia; (5) Pemerintah wajib menjamin hak atas informasi yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat mengenai pelayanan kesehatan; (6) Dalam hal ini pemerintah (pemangku kewajiban pelaksana sistem jaminan sosial nasional) perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat agar setiap orang tetap dapat menikmati pelayanan hak atas kesehatan secara baik.

3. Aksesibilitas (accesibility). Terkait dengan akses fasilitas kesehatan, meskipun 72,4% responden menyatakan mudah menjangkau fasilitas kesehatan, akan tetapi sebanyak 19,8% responden menyatakan bahwa fasilitas kesehatan tidak mudah diakses. Hal ini diantaranya berkaitan dengan aksesibilitas masayarakat ke fasilitas kesehatan yang ada, khususnya bagi kelompok rentan. Aksesibilitas disini yang perlu diperhatikan adalah mengenai transportasi dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas kesehatan, pendampingan bagi disabilitas, lansia dan anak maupun kelompok rentan lainnya agar penikmatan terhadap pelayanan kesehatan dapat maksimal dan tidak diskriminatif.

4. Ketersediaan (availability). (1) Terkait dalam konteks hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia, persoalan administrasi pelayanan BPJS justru malah mengurangi atau menghambat setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (2) Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Namun kemudian jika hak atas kesehatan dikontekskan dalam pelayanan BPJS, seharusnya tidak mengabaikan kelompok rentan maupun kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah; (3) Penekanan bahwa BPJS mengadministrasi hak setiap orang atas kesehatan, sehingga seharusnya tidak menjadi penghambat atas pemenuhan hak-hak lainnya; (4) Generasi Baby Boomers (62,7%) tetap bersedia menjadi peserta BPJS meskipun tidak diwajibkan. Hal ini menjadi gambaran bahwa kesehatan bagi generasi baby boomers menjadi sangat penting karena adalah kelompok rentan, sehingga sangat membutuhkan adanya pelayanan kesehatan yang baik dan tepat.

5. Keberterimaan (acceptability). (1) Mengenai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), responden (sebesar 61%) menyatakan belum tepat sasaran. Hal ini berarti sangat diperlukan adanya pembenahan secara mendasar terkait dengan mekanisme pemilihan dan pemberian bantuan iuran kepada masyarakat dalam pelayanan hak atas kesehatan; (2) Hak atas Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi, menghormati dan melindunginya. BPJS adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan di Indonesia. Namun dengan adanya "kewajiban" pembayaran iuran BPJS, justru membuat kesehatan seolah-olah menjadi suatu kewajiban, padahal kesehatan adalah hak asasi manusia; (3) Persoalan hak kesehatan adalah hak asasi manusia menjadi persoalan dalam pelayanan BPJS karena memandang bahwa hak atas kesehatan hanya sebatas pada administrasi.

6. Kualitas (quality). (1) Dari sisi kualitas dokter dianggap baik, namun masih ada yang menyatakan belum baik/masih perlu ditingkatkan; (2) Ketersediaan dan kualitas obat serta peralatan masih menjadi persoalan, sehingga harus terus ditingkatkan kualitas dan ketersediaannya; (3) Ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat tidak memadai di Indonesia Tengah dan Timur, hal ini menunjukkan masih ada disparitas dalam hak warga mendapatkan layanan kesehatan.

7. Non Diskriminasi. (1) Sebesar 55,8% responden menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas kesehatan penerima pasien BPJS Kesehatan dan prosedur yang berbelit. Hal tersebut menjadi keluhan yang paling sering didengar responden dalam pelayanan kesehatan BPJS saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan lebih banyak layanan kesehatan yang dapat menerima BPJS; (2) Terdapat 19,8 % responden yang mengalami pembedaan atau diskriminasi perlakuan dalam mendapatkan pelayanan BPJS.

8. Penyandang Disabilitas. (1) Hak atas informasi atas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara signifikan (85%); (2) Negara belum memenuhi kewajibannya memenuhi hak atas informasi bagi penyandang disabiitas dan keluargnya; (3) Negara wajib memberikan perlindungan lebih bagi penyadang disabilitas yang berhak menerima BPJS, khususnya di Indonesia Timur dan Tengah.

Gambar 3.6 Peluncuran Hasil Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak Atas Kesehatan dalam Sistem JKN

ACT - BPJS KESEHATAN - Alasan tidok memiliki BPJS Kesehaton (2 Ketidaksanggupan membayar iuran BPJS Kesehatan menjadi alasan uto zoom

Dari seluruh rangkaian kegiatan dalam pencapaian Sasaran Strategis, juga terdapat kendala dalam pelaksanaan salah satu tahapan pelaksanaan SNP, yaitu: Selama masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan metode kerja serta tidak terlaksananya tahapan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SNP sebagai tindak lanjut atas implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu khusus serta dukungan dari unit kerja lainnya untuk mendiskusikan lebih lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi SNP.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan diatas, Komnas HAM RI telah melakukan upaya perbaikan guna mendorong meningkatnya kebijakan yang berperspektif HAM ditingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM sebagai berikut:

Upaya peningkatan diseminasi maupun advokasi HAM terus dilaksanakan secara simultan dan efektif meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Hambatanhambatan yang terjadi dimaksimalkan melalui mekanisme kerja yang diubah sehingga dirasakan lebih efektif dan efisien, seperti pelaksanaan konsinyiring serta diseminasi melalui daring/ online, serta melalui stasiun radio dan live streaming. Pemillihan penulis dalam SNP ini juga dilakukan secara selektif melalui pelibatan para akademisi dan aktivis di bidang HAM. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui Talkshow di beberapa stasiun Televisi serta Radio dibeberapa tempat hingga dalam kegiatan Festival HAM 2020 yang dilaksanakan di Banjarmasin pada 17-19 Desember 2020 yang lalu dirasakan sangat efektif untuk menyebarluaskan hasil SNP HAM kepada masyarakat umum. Didukung dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Universitas, NGO maupun stakeholder, diantaranya adanya Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Sepaham (Serikat Pengajar HAM) sangat membantu proses diseminasi dan implementasi. Program penyusunan SNP HAM menjadi Prioritas Nasional karena menjadi terobosan atau inovasi di tengah perlunya sebuah dokumen untuk menerjemahkan berbagai fenomena dan standar norma HAM sehingga menjadi panduan dalam tata kelola pembangunan dan peningkatan akses atas keadilan yang berbasis HAM.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja

Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM

Komnas HAM memiliki berbagai fungsi dan kewenangan yang intinya adalah sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara lain agar patuh dan menjalankan norma HAM dengan baik dan sekaligus mendorong masyakat agar saling menghormati HAM. Peran dalam kedua sisi ini yang menjadikan Komnas HAM sebagai pilar utama kehidupan HAM di Negara.

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah Riset Studi Kebijakan serta Kondisi HAM di Indonesia. Hal ini menjadi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa baik peraturan perundangundangan maupun kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapat sejalan dengan hak asasi manusia dan tidak menjadi potensi terlanggarnya hak asasi manusia warga Negara Indonesia. Secara faktual diketahui bahwa adanya pertentangan antar peraturan perundang-undangan merupakan salah satu masalah hukum di Indonesia. Banyak produk hukum yang dihasilkan DPR maupun pemerintah tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun lebih tinggi kedudukannya. Bahkan tak jarang, peraturan organik tidak merujuk sama sekali pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, carut marutnya peraturan perundangundangan Indonesia ini jelas tidak memberikan kepastian hukum bagi warga Negara dan penduduk Indonesia yang kemudian dapat dipastikan menjadi potensi terlanggarnya hak atas keadilan bagi mereka. Selain itu, pertentangan dalam produk-produk hukum ini juga seringkali disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya sekedar menjadi alat untuk pencapaian kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan dan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tidak sinkron dan harmonis terhadap peraturan lain, namun juga potensial melanggar hak asasi manusia Warga Negara Indonesia.

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Presentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2020Realisasi Tahun 2020% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100%100%

Berdasarkan Sasaran Strategis 2, pencapaian atas persentase undang-undang yang berkesesuaian HAM dihitung berdasarkan adanya peningkatan peraturan undang-undang berdasarkan kajian/ penelitian yang dihasilkan Komnas HAM RI yang sejalan atau berkesesuaian dengan HAM sebesar 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis 2 dihitung berdasarkan persentase perundangundangan yang berkesesuaian HAM sesuai rekomendasi Komnas HAM RI, yaitu berupa: Surat Keputusan Menteri, dan Peraturan Gubernur.

Komnas HAM sepanjang tahun 2020 telah melakukan kajian/penelitian atas peraturan perundang-undangan yang sejalan/berkesesuaian dengan HAM, dimana tercatat telah terpenuhi 100% hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada Penyelenggara Negara atas target 10 kajian/penelitian. Selanjutnya berbasis pada perhitungan 25% atas hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam peraturan perundang – undangan, Komnas HAM mengidentifikasi peraturan perundang - undangan yang berkesesuaian dengan HAM sebagai berikut :

a. Tindak lanjut Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-199. Atas Surat Keputusan ini, Komnas HAM telah mengirimkan apresiasi melalui surat Ketua Komnas HAM dengan No. 028/TUA/IV/2020 tanggal 2 April 2020;

b. Rekomendasi terkait pemberian denda dan sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan telah diadopsi dalam berbagai peraturan di daerah, diantaranya dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan SanksiTerhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta10, yang mengenakan sanksi sosial dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Proses pencapaian sasaran srategis tersebut dihasilkan dari serangkaian kegiatan Pengkajian dan Penelitian. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan 11 Kajian/ penelitian atas peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan HAM. Berdasarkan hasil tersebut, untuk dapat mendorong perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan, selanjutnya hasil kajian/ penelitian berserta rekomendasi Komnas HAM RI disampaikan kepada penyelenggara Negara agar dapat ditindaklanjuti di dalam berbagai peraturan perundangan agar selaras dengan prinsip dan norma HAM. Berikut adalah 11 hasil kajian/penelitian yang telah dilakukan:

9http://jdih.ham.go.id/ildis/www/storage/document/SE%20PAS%20%2002042020.pdf

10https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/10188

1. Pengkajian dan Penelitian tentang Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Persepektif HAM

Merespons situasi pandemi COVID-19 yang semakin meluas dan kebijakan pemerintah RI atasnya, pada 19 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui Tim Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Berbasis HAM, melakukan kajian cepat tentang tata kelola penanggulangan COVID-19 kaitannya dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Kajian itu melakukan komparasi atas tata kelola penanggulangan COVID-19 di beberapa negara yaitu: Cina, Korea Selatan, Inggris, Italia, dan Iran. Pemilihan beberapa negara ini karena beberapa alasan tipologi penanganan dan masalah yang dihadapi ketika proses berlangsung, seperti aspek kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan/percayaan. Disamping melihat tata kelola yang dilakukan di beberapa negara tersebut, Komnas HAM RI juga memperhatikan bagaimana situasi perkembangan ekonomi akibat dampak adanya COVID-19, karena penting untuk melihat seberapa besar efek dari berbagai kebijakan yang telah diambil di negara tersebut dan juga penting sebagai pertimbangan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No. 026/TUA/III/2020 menyampaikan hasil kajian cepat tersebut berupa dokumen Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden RI. Berdasarkan Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan dan pijakan pengambilan kebijakan dan keputusan agar tata kelola penanganan COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan standar, norma, dan prinsip HAM. Selain kepada Presiden RI, Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan gubernur di enam wilayah perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua.

Adapun Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Presiden RI adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Legalitas

Komnas HAM RI merekomendasikan penguatan legalitas dengan menambah kewenangan yang lebih solid, implementatif, jelas, dan konkret guna merespon situasi darurat.

2. Platform Kebijakan Terpusat

Komnas HAM RI merekomendasikan satu platform kebijakan yang terpusat dan dikontrololeh pemerintah pusat, yang bersifat transparan, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel.

3. Kebijakan Karantina Wilayah secara Proporsional

Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan karantina wilayah secara proporsional berdasarkan pada penilaian faktual, kerentanan, kebutuhan, tindakan yang harus diambil, serta harus terukur.

4. Kebijakan atas Mobilisasi dan Kerumunan yang Ketat

Komnas HAM RI merekomendasikan tindakan yang lebih tegas, terhadap siapapun yang melanggar kebijakan social/physical distancing dengan pelarangan mobilitas dan kerumunan, bukan sebatas imbauan.

5. Informasi Pergerakan Sebaran yang up-to-date dan Transparan

Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan dan mekanisme update situasional sesuai dengan prinsip tranparansi. Mekanisme ini harus dibuat sedemikian rupa tanpa menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan.

6. Pengurangan Jumlah Hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan Dialihkan Sementara

Komnas HAM RI merekomendasikan pemerintah untuk segera membuat kebijakan mendesak untuk merespon agar overcrowding di lapas dan rutan tidak menjadi penyebaran wabah COVID-19. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil pemerintah diantaranya pemberian amnesti atau pembebasan untuk narapidana yang dijatuhi pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara dan sudah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa tahanan, serta berkelakuan baik. Kebijakan lain adalah penghuni rutan yang sedang menunggu putusan pengadilan dapat dialihkan menjadi tahanan rumah dengan pengawasan. Diharapkan kebijakan tersebut dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan serta memastikan hak atas kesehatan dapat tercapai untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penghuni lapas dan rutan. Secara khusus juga kebijakan bagi narapidana atau tahanan anak-anak.

7. Penerapan Sanksi Tegas pada Pelanggaran Berupa Denda atau Pidana pada Peristiwa Khusus

Komnas HAM RI merekomendasikan untuk membuat kebijakan sanksi yang tegas berupa sanksi denda atau kerja sosial. Kebijakan pemidanaan dapat dilakukan untuk peristiwa tertentu, misalnya yang sudah dinyatakan suspect dan menjalani pengobatan dengan isolasi, namun melarikan diri dari proses tersebut.

8. Penggunaan Teknologi secara Maksimal

Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan penggunaan teknologi secara maksimal guna memastikan saluran informasi tersampaikan dengan baik, khususnya berbasis internet. Jika atas dasar kebutuhan yang nyata dan tak tergantikan penggunaan teknologi untuk kepentingan tracking, maka harus ada jaminan terhadap perlindungan hak atas privasi dan identitas.

9. Bantuan Hidup Langsung

Guna menjamin berlangsungnya kebijakan social/physical distancing atau bahkan karantina wilayah, perlu dipastikan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak agar terpenuhi. Oleh karenanya, Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan pemberian jaminan hidup langsung bagi semua, khususnya bagi kelompok rentan, miskin, buruh, pekerja mandiri dan berbagai kelompok marginal lainnya. Kebijakan ini bisa diterapkan tanpa menunggu karantina wilayah atau status lainnya yang berat dan serius. Hal ini dikarenakan dampak langsung yang sudah dirasakan oleh kelompok khusus tersebut.

10.Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah Beban

Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan untuk belajar dirumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga yang sedang bekerja serta beribadah dan belajar dirumah. Kebijakan belajar dirumah yang menyenangkan dengan mengurangi beban pekerjaan rumah akan sangat bermanfaat bagi kesehatan mental bagi semuanya khususnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

11.Terus Menambahkan Tenaga Medis dan Alat-Alat Penunjang Kesehatan serta Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Tenaga Medis Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan khusus untuk menunjang para petugas dan pekerja medis agar kebutuhan perlindungan bagi mereka maksimal. Kebijakan khusus ini dapat berupa pembebasan bea masuk, percepatan produksi, dan jika dibutuhkan monopoli produksi dan distribusi dalam skema prioritas.

12.Membangun Mekanisme Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Komnas HAM RI merekomendasikan untuk membuat kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas, misalkan akses informasi, akses pelayanan, dan perlindungan.

13.Memerangi Stigma Bagi Korban, Keluarga dan Membuat Perlindungan Khusus Bagi Pekerja Medis dan Relawan Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan untuk melakukan penyadaran guna memerangi stigma yang terdapat di masyarakat dan memberikan perlindungan khusus bagi petugas dan pekerja medis termasuk keluarganya.

14.Distribusi Tenaga Medis, Relawan, Sarana dan Prasarana Penunjang secara proporsional Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan cepat guna menunjang sebaran tenaga medis, percepatan rekrutmen relawan, dan penyediaan sarana dan prasarana secara proporsional agar dapat tertangani dengan baik, khususnya daerah yang zona merah atau potensial menjadi zona merah. Selain itu kebijakan untuk memastikan standar kualitas sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

15.Membangun Solidaritas Masyarakat dan Menjamin Kelancaran Penanggulangan COVID-19

Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan untuk mempermudah solidaritas yang berjalan dimasyarakat dan memberi perlindungan terhadap aksi solidaritas ini. Kebijakan ini bisa berupa fasilitasi distribusi barang atau sarana lain yang menunjang.

16.Kebijakan WNI diluar negeri khususnya Buruh Migran yang Berada di Negara COVID-19

Komnas HAM RI merekomendasikan sebuah kebijakan perlindungan dan pelayanan khusus bagi WNI diluar negeri, khususnya buruh migran/pekerja migran yang berada di negara sebaran COVID-19. Kebijakan ini termasuk informasi apakah ada WNI umum atau buruh migran yang menjadi korban dan bagaimana kelangsungan pelayanan kesehatan bagi mereka. Termasuk jika berada dalam negara yang telah menyatakan lockdown, terkait kebutuhan pokoknya, harus diperhatikan dan dipenuhi.

17.Perlindungan Bagi Buruh dan Para Pekerja

Komnas HAM RI merekomendasikan agar pemerintah menjamin dan memastikan tidak ada kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sepihak terhadap buruh dan pekerja, dengan cara mendata sektor usaha yang rentan atau telah terdampak oleh COVID-19 dan menyusun langkah-langkah penanganan bekerjasama dengan asosiasi usaha terkait.

18.Layanan Kesehatan Maksimal Bagi Korban, Keluarga, ODP, PDP, dan Masyarakat

Komnas HAM RI merekomendasikan pemenuhan dan jaminan pelayanan hak atas kesehatan yang paripurna bagi semua dengan memaksimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melakukan kerja sama internasional, diantaranya memastikan ketersediaan dan kualitas obat-obatan, tenaga medis, metode pengobatan yang tepat, atau sarana pendukung lainnya guna menanggulangi COVID-19 secara efektif.

Berangkat dari Rekomendasi Kebijakan yang terdiri atas 18 (delapan belas) butir tersebut, Komnas HAM RI melakukan reviu secara periodik atas pelaksanaanrekomendasitersebut.Reviudilakukandengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber, baik media massa cetak dan elektronik, diskusi kelompok terarah, permintaan penjelasan ahli dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga riset nasional dan internasional.

Gambar 3.8 Konsinyering penulisan laporan akhir tata kelola kebijakan penanggulangan COVID-19 berbasis HAM – Komnas HAM RI

Pada 12 Oktober 2020, Laporan Pengkajian dan Penelitian Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif HAM diluncurkan melalui kegiatan diskusi publik dengan menghadirkan narasumber Dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H. (Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, S.E., MA. (Kemenko Perekonomian), dan Sandrayati Moniaga (Komisioner Komnas HAM), dengan moderator Stefanie Ginting dari Kompas TV dan dihadiri oleh 115 peserta perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga.

Gambar 3.9 Launching Laporan Covid-19 – Komnas HAM RI

Gambar 3.10 FGD dengan para Ahli- Komnas HAM RI

2. Pengkajian atas RUU Cipta Kerja (omnibus law) dalam Perspektif HAM Dalam merespon RUU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh Pemerintah, pada 27 Januari 2020, Komnas HAM RI melakukan diskusi dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan pada 30 Januari 2020, ditindaklanjuti dengan diskusi "Omnibus Law dalam Dimensi HAM: Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Penyusunan Ombibus Law". Kemudian Tim kajian melakukan serangkaian rapat dan pertemuan mengundang narasumber untuk segera menyusun kertas posisi Komnas HAM RI atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Gambar 3.11

Diskusi Komnas HAM dengan Organisasi Masyarakat Sipil terkait Omnibus Law

Gambar 3.12 Gambar 3.13

Diskusi Media: Omnibus Law dalam Dimensi Hak Asasi Manusia: "Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Penyusunan Omnibus Law"

Pada 8 April 2020, Komnas HAM RI menyampaikan Pers Rilis yang meminta kepada Presiden RI dan DPR agar menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh karena dalam situasi pandemic Covid-19, hak masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi proses pembahasan, sangat terbatas. Selanjutnya, pada 18 Mei 2020, diadakan diskusi dengan tema "RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup." Pada 9 Juni 2020, tim kembali melakukan diskusi "RUU Cipta Kerja: Hak Atas Pangan dan Hak Atas Tanah" dan diskusi "UU Omnibus Law: Kluster Ketenagakerjaan dengan tema Hak Atas Pekerjaan" pada 23 Juni 2020.

FGD Omnibus Law Seri ke-4: Kluster Ketenagakerjaan dengan tema Hak atas Pekerjaan – Komnas HAM RI

Berdasarkan pada kajian tersebut, disimpulkan bahwa:

1. Proses dalam perancangan dan pembentukan RUU Cipta Kerja (omnibus law) tidak selaras dan bertentangan dengan asas dan sistem hukum di Indonesia, yaitu:

a. Prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang- Undang No. 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 yang menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

b. Terdapat penyimpangan atas hukum lex superior derogat legi inferior dimana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dapat merubah peraturan setingkat undangundang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja;

c. RUU Cipta Kerja akan membutuhkan sekitar 516 peraturan delegasi yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif,sehinggaberpotensimemicuterjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, dan akuntabel: dan

d. RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kekacauan tatanan hukum dan ketidakpastian hukum oleh karena tidak ada jenis undangundang yang lebih tinggi atau superior atas undang-undang lainnya.

2. RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam muatan materinya justru menjadi ancaman terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia yang menjadi kewajiban Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Pemunduran atas kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hal ini diantaranya terkait dengan politik hubungan kerja yang membuka seluas-luasnya praktik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/kontrak: kemudahan dalam proses/mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, penurunan standar kelayakan dan kondisi kerja yang adil terkait dengan upah, cuti dan istirahat, serta pemunduran dalam perlindungan hak untuk berserikat dan berorganisasi;

b. Pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi. Hal ini diantaranya terkait dengan perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, berkurangnya kewajiban melakukan AMDAL bagi kegiatan usaha, pendelegasian uji kelayakan lingkungan kepada pihak swasta, hilangnya Komisi Penilai Amdal, perubahan konsep pertanggungjawaban mutlak sehingga mengurangi tanggung jawab korporasi dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berpotensi terjadinya alih tanggung jawab kepada individu;

c. Relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional yang dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi/lembaga yang mengawasi kebijakan tata ruang dan wilayah sehingga membahayakan keserasian dan daya dukung lingkungan hidup;

d. Pemunduran atas upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kepemilikan tanah melalui perubahan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan membuka semakin luasnya obyek yang masuk kategori kepentingan umum, padahal tidak terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Serta, kemudahan atas prosedur penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri sehingga berpotensi memicu meluasnya penggusuran paksa atas nama pembangunan;

e. Pemunduran atas upaya pemenuhan hak atas pangan dan ketimpangan akses dan kepemilikan sumber daya alam terutama tanah antara masyarakat dengan perusahaan (korporasi). Hal ini diantaranya terkait dengan penghapusan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat minimal 20%b (dua puluh persen) dari luasan izin HGU, pembentukan Bank Tanah yang akan menjadikan lahan sekadar kepentingan komoditas ekonomi dengan luasan pengelolaan tanah yang tidak dibatasi dan jangka waktu hak yang diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun; dan

f. Politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja bernuansa diskriminatif, karena lebih menjamin kepentingan sekelompok orang/ kelompok pelaku usaha/ korporasi sehingga menciderai hak atas persamaan di depan hukum. Hal ini terkait dengan perubahan ketentuan penghukuman dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi administrasi denda untuk pelanggaran awal, dimana sanksi pidana penjara baru berlaku apabila sanksi administrasi denda tidak dibayarkan. Hal ini diberlakukan atas: 1) hukum lingkungan: 2) penataan ruang, 3) bangunan gedung, 4) pangan, 5) serta monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Gambar 3.14 Konsinyering Tim Omnibus Law Cipta Kerja - Komnas HAM RI

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek, pada 14 Agustus 2020 Komnas HAM telah menyampaikan surat rekomendasi Nomor 072/TUA/VIII/2020 dan 073/TUA/VIII/2020 kepada Presiden RI dan DPR RI yang pada pokoknya berfokus pada aspek Kepatuhan Hukum dan Implikasi terhadap HAM yang isinya agar mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja (omnibus law), dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam prosesnya, Negara kemudian mengambil perhatian khusus, merespon rekomendasi Komnas HAM, seperti:

1. Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, berdiskusi dan mencatat saran dari Komnas HAM untuk perbaikan RUU Cipta Kerja;

2. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, mengundang diskusi; dan

3. DPR RI sempat menyinggung rekomendasi Komnas HAM dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Berdasarkan hal tersebut, jika dibandingkan antara draf RUU Cipta Kerja dengan UU Cipta Kerja, sudah banyak mengalami perbaikan, meskipun masih banyak yang belum memenuhi prinsip HAM dikarenakan tidak dilaksanakannya rekomendasi dari kertas posisi Komnas HAM untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja, oleh Negara dan memilih untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada saat itu. Adapun perubahan yang dimaksud yaitu:

1. Terdapat beberapa kemajuan dan perbaikan dalam rumusan materi bidang ketenagakerjaan, diantaranya:

1) Pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan yang dapat dikenakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT (Pasal 58);

2) Pengaturan perjanjian kerja harus dibuat tertulis baik bagi pekerja dengan PKWT atau dalam kerangka perusahaan alih daya (outsourcing) dengan memberikan perlindungan hak apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya (Pasal 66);

3) Pengaturan ketentuan jam kerja kembali, dengan membuka kemungkinan dua opsi, yakni: 5 atau 6 hari kerja dengan standar maksimal 40 jam/minggu, dengan ketentuan (a) 7 jam/hari untuk 6 hari kerja; dan (b) 8 jam/hari untuk 5 hari kerja (Pasal 77);

4) Pengaturan upah yang tetap dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh/pekerja dalam kondisi tertentu/atau sedang: (a) sakit; (b) sakit karena haid hari 1-2; (c) menjalankan ibadah, urusan keluarga (menikah, menikahkan, menyunati, membaptis, dll.); (c) menjalankan hak istirahat; (d) menjalankan tugas serikat buruh, dan (e) mengikuti tugas pendidikan dari perusahaan (Pasal 93);

5) Mengatur jaminan terhadap pembayaran upah selama proses dalam PHK sampai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial selesai sesuai tingkatannya (Pasal 157A); dan

6) Jaminan upah minimum yang diterima sebelum adanya UU Cipta Kerja tidak akan diturunkan (Pasal 191 A).

2. Terdapat beberapa kemajuan dan perbaikan dalam rumusan materi bidang pekerjaan, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Komnas HAM RI mencermati beberapa materi muatan yang mengalami perbaikan, yaitu:

1) Ketentuan Pasal 23 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") tidak diubah sehingga ketentuan dalam UU eksisting tetap berlaku, yaitu disebutkannya secara rinci 9 (sembilan) kriteria usaha yang wajib memiliki Amdal;

2) Perubahan ketentuan Pasal 24 UU PPLH yang mengatur keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap dokumen Amdal;

3) Pengembalian ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH ke dalam UU Cipta Kerja mengenai pengecualian larangan terhadap masyarakat yang melakukan kearifan lokal dalam pembukaan lahan dengan cara membakar maksimal dua (2) hektar; dan

4) Ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU PPLH kembali mencantumkan tanggung jawab pemegang hak atau Perizinan Berusaha atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Gambar 3.15

Persiapan Penulisan Kertas Posisi Program Studi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang Berperspektif HAM – Komnas HAM RI

3. Pengkajian PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah

Pengkajian ini berbasis pada banyaknya pengaduan masyarakat dan konflik akibat pendirian rumah ibadah. Menurut Komnas HAM RI, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) khususnya pada bagian pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia merupakan bagian dari pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berdasarkan analisis terhadap materi muatan atau substansi ternyata tidak sekedar mengatur aspek forum eksternum berkaitan dengan manifestasi hak beragama atau kepercayaan yang secara khusus dijamin dalam implementasinya melalui kegiatan beribadah, ritual, pemujaan, dan pengajaran. Akan tetapi, PBM 2006 secara langsung ataupun tidak langsung berimplikasi pada jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai forum internum. Hal ini karena tujuan PBM 2006 itu sendiri sejak awal mengarah pada pembatasan dan potensial mendiskriminasi karena pengenaan syarat-syarat yang bersifat subjektif terutama persetujuan penduduk sekitar. Dengan demikian, hak beribadah setiap orang dan umat akan tergantung pada persetujuan orang atau penganut agama lain.

PBM 2006 dalam perspektif hukum juga belum memenuhi kaidah perundang-undangan yang baik, hal itu didasarkan pada hierarchy of norm (Stufenbau des Recht) dan theorie von stufenufbau der rechtsordnung, terutama mengenai:

a) aspek formil terkait validitas mengenai sumber hukum dalam tata urutan perundang-undangan; dan

b) kualiatas norma saling kontradiktif karena tidak terdapat pasal rujukan yang memerintahkan pembentukan PBM 2006. Di sisi lain, peraturan menteri tepat jika materi muatan (substansi) yang diaturnya mengenai aspek teknis dan operasional, serta

c) dalam aspek lain berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, maka sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pembatasan HAM harus diatur dalam regulasi setingkat undang-undang.

Pengaturan mengenai rumah ibadah dapat dilakukan dalam regulasi di bawah Undang- Undang seperti Peraturan Presiden dengan syarat:

a) perintah aturan yang lebih tinggi, dan

b) dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Berkaitan dengan alasan menjalankan pemerintahan maka Perpres ini diperlukan semata-mata sebagai mekanisme atau sarana bagi Presiden melalui aparaturnya untuk menjamin pemenuhan hak atas kebebasan bergama dan berkeyakinan, dalam hal ini berkaitan dengan forum eksternum menjalankan ibadah dan pengaturan pendirian rumah ibadah sebagai manifestasinya. Fungsi dan peran FKUB dalam PBM 2006 mencerminkan dua aspek, yakni (a) menjadi bagian dari konflik pendirian rumah ibadah berkaitan dengan fungsi pemberian rekomendasi sebagai syarat Pemerintah Daerah menerbitkan izin; (b) menjadi unsur keterwakilan masyarakat sipil/publik terhadap intervensi dan kekuasaan secara penuh oleh Negara dalam proses pendirian rumah ibadah. Selama ini, peran FKUB menjadi lebih teknis dengan melakukan verifikasi dukungan faktual dalam pendirian rumah ibadah, akan tetapi belum secara utuh fokus pada upaya membina kerukunan umat beragama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kemudian Komnas HAM RI pada pertemuan dengan Presiden RI pada 16 November 2020 bertempat di Istana negara telah menyampaikan rekomendasinya yang berisi sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kerangka pembentukan peraturan yang mengatur rumah ibadah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari kerangka pembatasan dan watak diskriminatif. Hal ini semata-mata dalam upaya menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan baik dalam aspek forum internum dan forum externum.

2. Pengaturan mengenai rumah ibadah dapat diatur dalam Peraturan Presiden, sepanjang terdapat landasan hukum yang mendelegasikan atau dibentuk dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan dengan substansi materi muatannya bersifat pengaturan, bukan pembatasan. Hal ini dengan merumuskan kritera syarat-syarat yang objektif dalam pendirian rumah ibadah, misalnya didasarkan pada rencana tata ruang dan wilayah, kesesuaian dengan lanskap lingkungan, larangan untuk kegiatan politik praktis serta tidak untuk mempromosikan tindakan kekerasan berbasis agama.

3. Melakukan evaluasi terhadap tugas, fungsi dan komposisi FKUB dalam PBM 2006 dengan:

a. mendorong untuk fokus pada peran yang strategis sebagai fasilitator dan dinamisator untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia;

b. memastikan adanya dukungan regulasi, kelembagaan, keuangan, dan sarana prasarana bagi kelancaran tugas dan fungsi FKUB; dan

c. memberikan akses dan kedudukan yang setara dalam komposisi dan keanggotan FKUB termasuk bagi minoritas agama dan kepercayaan/keyakinan.

Gambar 3.16 Launching Kajian PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Rumah Ibadah

Dan sebagai bentuk tindak lanjut yang konkrit, pada 28 Januari 2021, Komnas HAM RI menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI dengan nomor surat 16/TUA/I/2021 dengan perihal Rekomendasi

Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Adapun isi rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dapat diatur dalam Peraturan Presiden dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, semata-mata sebagai mekanisme atau sarana bagi Presiden melalui aparaturnya untuk menjamin pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam hal ini berkaitan dengan forum eksternum menjalankan ibadah dan pengaturan pendirian rumah ibadah sebagai manifestasinya.

b. Substansi atau materi muatan dalam Peraturan Presiden mencerminkan rumusan kriteria mekanisme dan syarat yang bersifat objektif dalam pendirian rumah ibadah, misalnya didasarkan pada rencana tata ruang dan wilayah, kesesuaian dengan lanskap lingkungan, larangan untuk kegiatan politik praktis serta tidak untuk mempromosikan tindakan kekerasan berbasis agama. Hal ini semata-mata untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan baik dalam aspek forum internum dan forum eksternum bagi seluruh pemeluk agama dan penganut keyakinan di Indonesia.

c. Memastikan bahwa perpres yang mengatur pendirian rumah ibadah mengandung muatan yang menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari kerangka pembatasan, watak diskriminatif, dan pengenaan syarat yang bersifat subjektif.

Diharapkan dengan rekomendasi kepada Presiden RI ini dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam menjaga kerukunan, perdamaian, dan toleransi sebagai bagian dari perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hasil kajian ini juga telah disampaikan kepada Presiden Cq. Menteri Agama.

Faktor keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah dengan melibatkan stakeholders kunci dalam penyusunan kajian dan penelitian, baik sebagai narasumber maupun penanggap seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, organisasi keagamaan, ahli hukum (tata negara dan perundangan), serta aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara kelembagaan Komnas HAM RI sebagai sebuah lembaga independen harus memperkuat hasil kajian dan penelitian secara objektif untuk disampaikan kepada pimpinan eksekutif tertinggi dan parlemen selaku pembentuk regulasi di Indonesia. Selain itu, perlunya menjalin intensitas komunikasi dan melibatkan mereka sebagai sasaran K/L/D (termasuk meminta dukungan publik) agar rekomendasi atau hasil kajian serta penelitian bisa menjadi perhatian, didiskusikan dan diharapkan ditindaklanjuti oleh K/L/D (pemerintah) selaku eksekutif dan turut membangun momentum dan publikasi yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan, termasuk gerakan masyarakat sipil lainnya.

Gambar 3.17 FGD Kajian atas PBM - Komnas HAM RI

Gambar 3.18 Surat Rekomendasi Komnas HAM - Komnas HAM RI

4. Pengkajian atas Raperpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Kajian ini dilakukan sebagai respon Komnas HAM Terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tertanggal 9 Mei 2019 tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang disampaikan oleh Presiden RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pelaksanaan Pasal 43I ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam menyusun kajian ini, dilaksanakan diskusi publik dengan menhadirkan narasumber Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Anggoa Komisi III DPR RI Arsul Sani, Dekan FH Unibraw M. Safaat, dan M. Choirul Anam dari Komnas HAM RI.

Sebagai hasil kajiannya, Komnas HAM RI secara resmi telah menyampaikan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden RI melalui surat No. 056/TUA/VI/2020, tertanggal 17 Juni 2020, dan kepada Ketua DPR RI dengan No. 055/TUA/VI/2020, tertanggal 17 Juni 2020. Adapun isi surat tersebut adalah bahwa secara umum substansi dalam Raperpres dimaksud:

a) Tidak sejalan dan bertentangan dengan pendekatan hukum sebagaimana menjadi paradigma dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu criminal justice system dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia (TNI) khususnya Pasal 7 ayat (3) yang menekankan bahwa aspek keterlibatan militer dalam penanganan terorisme bersifat perbantuan sehingga harusnya sifatnya ad hoc, didasarkan pada politik negara, dan anggaran dari APBN. Dengan demikian, secara tatakelolaperundang-undangan,Raperpresdimaksud bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferior;

b) Bercirikan pendekatan war model dalam penanganan tindak terorisme yang akan melahirkan status kondisi "perang" tanpa kejelasan hukum dan potensial memicu pelanggaran HAM;

c) Akan melahirkan tumpang tindih dalam tata kelola dalam penanganan terorisme, mengingat pada UU Nomor 5 Tahun 2018 telah jelas diatur tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden RI agar:

a. Menarik Raperpres dimaksud dari DPR atau tidak melakukan pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM;

b. Memastikan bahwa Raperpres dimaksud melandaskan pada konsep criminal justice system;

c. Memastikan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sepenuhnya hanya didasarkan pada anggaran APBN untuk menjaga profesionalisme;

d. Menekankan setiap upaya dalam penanganan terorisme baik legislatif, penegakan hukum dan penganggaran senantiasa didasarkan pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM; dan e. Memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel dan pertanggungjawaban hukum jika adanya pelanggaran.

Sedangkan kepada DPR, Komnas HAM RI merekomendasikan agar:

a. Mempertimbangkan dan menjadikan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

b. Menjadikan pengaturan mengenai perbantuan, kebijakan dan keputusan politik negara, penganggaran dalam APBN menjadi koridor dalam pembasan Raperpres dimaksud;

c. Menekankan pada fokus pembahasan pelibatan militer dalam Raperpres dimaksud hanya focus pada penindakan semata dengan batasan yang jelas, tingkat ancaman, dan bilamana fungsi Kepolisian tidak dapat mengendalikan, sehingga tidak meluas mulai dari penangkalan, penindakan dan pemulihan;

d. Memastikan bahwa Raperpres dimaksud selaras dengan tatatan criminal justice system dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku terutama UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 34 Tahun 2004, dan regulasi lain yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dalam diskusi yang diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulawesi Tengah pada Jumat, 21 Agustus 2020, disampaikan bahwa atas kajian terhadap Perpres tersebut dan surat rekomendasi yang telah dikirimkan oleh Komnas HAM RI No. 056/TUA/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020 lalu. Atas rekomendasi tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah menerima masukan yang dikirimkan oleh Komnas HAM.11

Gambar 3.19 Konferensi Pers: "Tinjau ulang Raperpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme"

Berdasarkan penjelasan 4 kajian/ penelitian yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi yang telah disampaikan kepada para pemangku kebijakan dalam perundang-undangan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, rekomendasirekomendasi yang dihasilkan masih perlu didukung dalam tahapan pelaksanaan Advokasi Kajian. Tahapan ini merupakan salah satu langkah dalam pencapaian sasaran strategis dalam rangka meningkatkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan berkesesuaian HAM melalui tahapan monitoring dan evaluasi yang saat ini masih belum terlaksana. Selain itu, pelaksanaan advokasi kajian ini juga perlu di dukung serta kerjasama dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Untuk merealisasikan sasaran strategis ini, Komnas HAM masih terus berproses agar rekomendasi hasil kajian/ penelitian dapat memberikan pengaruh atas perubahan perundangan-undangan yang dituju.

Dalam respon yang disampaikan dalam 4 laporan kajian/ penelitian diatas dapat diketahui bahwa beberapa rekomendasi Komnas HAM RI yang telah disampaikan kepada Presiden RI, DPR, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Agama RI, para Gubernur dan para pembuat kebijakan lainnya, sudah cukup berdampak atas perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dari 25% capaian dari hasil kajian/ penelitian yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%, terdapat 4 peraturan perundang-undangan yang telah memenuhi kesesuaian HAM berdasarkan rekomendasi yang disampaikan ke para pemangku kebijakan, yaitu: Surat

Keputusan No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Sulawesti Tengah Nomor 360/144/BPBD-G.ST/2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nommor 260/135/BPBD.G.ST/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/131/Dinkes-G.ST/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain capaian diatas, program pengkajian dan penelitian yang dilaksanakan pada 2020 yang diantaranya telah menghasilkan hasil berupa rekomendasi kebijakan namun belum dilakukan tindak lanjut secara intensif. Bebebapa kendala memang ditemui oleh sejumlah tim kajian/ penelitian ini sehingga menyebabkan hasil rekomendasi ini belum dilakukan secara maksimal, yaitu melakukan advokasi kajian secara konstrukstif ke K/L/D terkait agar hasil kajian serta rekomendasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan hak bagi pemenuhan HAM di Indonesia. Selain faktor pandemi yang masih terjadi hingga saat ini, terdapat kendala lainnya yaitu masih kurangnya literatur/ kajian terkait beberapa tema yang dikaji sehingga masyarakat maupun stakeholder terkait tidak dengan mudah menyerap hasil kajian yang dipaparkan. Diharapkan pada 2021, hasil kajian serta rekomendasi ini dapat dilanjutkan dalam bentuk policy brief sebagai langkah advokasi kebijakan perundangundangan.

5. Penelitian tentang Isu-isu Penting dalam Pelaporan Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (International Convention on the Rights of Person with Disability) Komnas HAM RI12 menyampaikan laporan ini kepada Komite Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai bahan bagi Komite dalam merevou atas pelaksanaan ICPRD oleh Indonesia. Indonesia telah meratifikasi ICPRD ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan mengenai status pelaksanaan ICRP di Indonesia, permasalahan dan tantangannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengapresiasi atas terselenggaranya praktek terbaik dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di beberapa daerah, seperti Provinsi DIY yang telah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Data yang disediakan dalam laporan ini dihasilkan melalui konsultasi, riset lapangan, pengaduan Komnas HAM, rapat, dan kegiatan terkait lainnya bersama dengan mitra dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan lembaga pemerintah. Laporan ini juga mempertimbangkan undang-undang nasional dan instrumen internasional.

Laporan ini menitikberatkan pada tema-tema berikut:

a. Politik Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;

b. Politik Anggaran Disabilitas;

c. Mekanisme Perlindungan Penyandang Disabilitas;

d. Inhuman Degrading Treatment (perlakuan tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat manusia).

Gambar 3.20 Rapat Terfokus dengan Narasumber

Mempertimbangkan berbagai realitas kebijakan dan tata kelola anggaran bagi kelompok disabilitas, Komnas HAM merekomendasikan:

a. Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional harus mengartikulasikan standar-standar yang mengatur bagaimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan, mengalokasikan dan membelanjakan dana, dan mengevaluasi serta mengaudit anggaran.

b. Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan hak-hak disabilitas dalam semua proses penganggaran. Pemerintah dapat penilaian dampak (result assessment) hak asasi manusia yang komprehensif dan responsif terhadap semua anggaran yang diusulkan, dengan menggunakan penilaian yang sensitif terhadap konteks tentang biaya yang dihadapi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat, menyediakan data yang transparan, mudah diakses, dan tepat waktu tentang alokasi anggaran untuk disabilitas, dan memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara berarti dalam proses anggaran dan memastikan bahwa sensus, survei, dan data administratif dipilih untuk memfasilitasi penetapan biaya dan pemantauan yang tepat.

c. Pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang ada sepenuhnya sejalan dengan komitmen hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah dapat melakukan ini dengan menghentikan alokasi untuk layanan terpisah yang tidak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia, dan membuat alternatif, ketentuan yang sesuai hak asasi manusia sebagai gantinya; membuat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas merupakan persyaratan dalam semua pengadaan publik; menahan diri dari memotong kembali layanan dukungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berdaya dalam komunitas.

d. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat komunitas dan gerakan disabilitas di Indonesia. Kolektivitas dapat memberikan lebih banyak dana dan dukungan kapasitas untuk memungkinkan organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam advokasi anggaran.

e. Pemerintah harus menetapkan mekanisme yang tepat dan inklusif di mana publik memiliki keterlibatan yang bermakna (meaningful participation) dalam semua tahap proses anggaran.

f. Dokumen anggaran utama harus tersedia untuk umum secara tepat waktu, sehingga publik memiliki informasi yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi proses tersebut. Informasi anggaran utama harus diproduksi dalam format dan menggunakan bahasa yang membuat anggaran dapat diakses oleh publik secara umum.

g. Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah segera untu mewujudkan semua hak asasi manusia yang dijamin dalam perjanjian yang mereka perjuangkan. Langkah-langkah yang diambil harus tepat, memadai dan efektif untuk merealisasikan hakhak yang dimaksud. Standar-standar ini memiliki implikasi penting bagi anggaran pemerintah.

Gambar 3.21 Laporan ICRPD

6. Pengkajian atas Pemenuhan Standar Penikmatan Tertinggi Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan kerentanan yang dialami oleh berbagai kelompok rentan terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Khususnya di masa pandemi Covid-19, pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan menjadi sangat krusial dan mendesak, mengingat begitu banyaknya korban dari kelompok rentan, baik anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Adapun Rekomendasi hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Presiden RI beserta jajarannya merevisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar dapat memberikan jaminan kesehatan secara khusus bagi kelompok rentan;

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lintas sektor memenuhi hak untuk berpartisipasi setiap kelompok rentan sebagai salah satu fokus kebijakan pembangunan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, baik dalam program kebijakan serta perumusan anggaran serta melakukan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara lebih merata yang diperlukan kelompok rentan;

3. Pemerintah fokus pada pemerataan pembangunan, serta menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mengampu pemenuhan hak atas kesehatan dalam rangka menghapuskan gap antar daerah;

4. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/WHOFCTC) untuk memberikan jaminan pelindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak dan remaja selaku kelompok rentan dari bahaya merokok/konsumsi produk tembakau lainnya;

5. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah memperluas pendataan bagi kelompok rentan yang selama ini tidak dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan memberikan kemudahan (affirmatif) bagi kelompok rentan untuk terpenuhi secara legal formal dokumen administrasi kependudukan yang akan sangat penting bagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan;

6. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional berkoordinasi dalam mendata dan mengembangkan kearifan lokal, keragaman pangan, dan keamanan lingkungan hidup memberikan mendukung pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya;

7. Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial melakukan penguatan data (terpilah) dan informasi statistik mengenai kelompok rentan di Indonesia sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan;

8. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menginisiasi dan memulai kerjasama multilateral/bilateral antara Indonesia dengan negara mitra penempatan dalam perlindungan hak atas kesehatan PMI.

Bebebapa kendala yang ditemui oleh tim ini menyebabkan hasil rekomendasi ini belum dilakukan secara maksimal, yaitu melakukan advokasi kajian secara konstrukstif ke K/L/D terkait agar hasil kajian serta rekomendasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan hak atas kesehatan pada kelompok rentan di Indonesia. Selain faktor pandemi yang masih terjadi hingga saat ini, terdapat kendala lainnya yaitu masih kurangnya literatur/ kajian terkait hak atas kesehatan di Indonesia sehingga masyarakat maupun stakeholder terkait tidak dengan mudah menyerap hasil kajian yang dipaparkan. Diharapkan pada 2021, hasil kajian serta rekomendasi ini dapat dilanjutkan dalam bentuk policy brief sebagai langkah advokasi kebijakan perundang-undangan. Pada 18 November 2020 dilaksanakan webinar untuk menyampaikan hasil sementara kajian ini dengan narasumber Jelsi Natalia Marampa, SKM, MKKK (Asisten Deputi III Kemenko PMK) dan Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS (Dosen dan Peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI) yang dihadiri oleh 49 peserta dari LIPI, Dinsosduk dan P3A Provinsi Papua, Univ. Indonesia, Univ. Negeri Jakarta, UP 45 Yogyakarta, Univ. Padjajdaran dan Univ. Lambung Mangkurat.

Gambar 3.22 Seminar Hasil Kajian Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan

Gambar 3.23 Konsinyering Kajian Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan

7. Penelitian Standar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Perspektif HAM / Bentuk dan Model Ideal KKR

Dimulai pada 11 Februari, tim telah melaksanakan diskusi dengan tema "Menilai Upaya Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat". Kemudian ditindaklajuti dengan sejumlah rapat-rapat tim dan kemudian melaksanakan Focus Group Discussion pada 25-27 Agustus 2020 dengan tema "Membangun Bentuk Ideal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia" dengan mengundang beberapa narasumber terkait. Kemudian dari rangkaian pertemuan ini, maka Tim menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Kebenaran memiliki peran dalam menerobos stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Hal dimaksud berpusat pada pemenuhan hak korban. Hak korban atas kebenaran mengarahkan mekanisme pencarian kebenaran dengan Komisi Kebenaran, hak korban atas keadilan dapat dipenuhi dengan mekanisme Pengadilan HAM, dan hak korban atas pemulihan dengan memahami kebutuhan dan kerentanan korban;

2. Untuk itu pembentukan Komisi Kebenaran merupakan keniscayaan dalam pemenuhan hak korban. Skema pemenuhan tersebut sejalan dengan unsur maupun pendekatan dari konsep keadilan transisi. Bentuk dan model komisi kebenaran harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan pencarian kebenaran. Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi Kebenaran harus dilengkapi dengan kewenangan-tertentu.

Seperti, hak akses terhadap dokumen dan arsip negara, kewenangan subpoena, kewenangan memeriksa individu dan menyita, serta melaksanakan dengar kesaksian. Dukungan dengan adanya sistem dokumentasi yang mutakhir, menjadi hal yang harus disiapkan bersama dengan kewenangan pencarian kebenaran.;

3. Selain itu Komisi Kebenaran harus membuka perspektif pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Perspektif tersebut efektif untuk membuka lapis kerentanan korban, sehingga hak korban atas pemulihan tidak terbatas pada psikososial dan medis semata. Relasi antara Komisi Kebenaran dengan Pengadilan HAM yang saling melengkapi, menegaskan kerja keadilan transisi. Bentuk interaksi dan pola yang beragam dari relasi dimaksud, mempunyai beberapa bentuk, dampak dan implikasi yang berbeda. Sehingga antisipasi terhadap dampak yang tidak diinginkan sejalan dengan pengaturan prosedur dan hukum acara. Permasalahan mendasar dari tiap interaksi dan urutan berkutat seputar bagaimana data, informasi dan temuan dapat digunakan secara efektif oleh masing-masing lembaga. Dengan adanya prosedur dan hukum acara yang patut tentunya hal tersebut bisa diantisipasi. Pengaturan yang tepat menjadi kunci komisi kebenaran melaksanakan kewenangannya secara efektif.

Untuk itu rekomendasi mengarah pada beberapa hal, antara lain:

1. Guna mengatasi stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, kebutuhan akan adanya Komisi Kebenaran tidak terhindarkan;

2. Komisi Kebenaran perlu untuk dilengkapi dengan kewenangan yang tepat untuk melaksanakan pencarian kebenaran; Seperti hak akses terhadap dokumen dan arsip negara, kewenangan subpoena, kewenangan memeriksa individu dan menyita dokumen, serta dukungan sistem dokumentasi mutakhir;

3. Dukungan terhadap Komisi Kebenaran mendasarkan pada kebutuhan dan konsensus bersama baik dari pemerintah dan masyarakat;

4. Pengaturan Komisi Kebenaran memerlukan prosedur kerja dan hukum acara yang patut untuk menyiapkan interaksi kerja yang tepat dengan Pengadilan HAM.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh tim kajian ini pada 2020 lebih kepada situasi pandemi serta banyaknya kegiatan kajian spesifik lainnya yang harus dilakukan, sehingga mengakibatkan kajian ini mengalami ketertundaan pelaksanaan kegiatan. Namun, kajian ini tetap terus berproses hingga advokasi kajian yang telah direncanakan.

8. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM Tim kajian ini dimulai sejak Mei 2020, dan selanjutnya tim melakukan rapatrapat internal secara intensif, baik secara online maupun offline. Pada 23-24 September 2020, dilaksanakan Focus Group Discussion atas Kajian UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dengan mengundang pakar terkait. Dan pada 12-14 Oktober 2020, tim melaksanakan finalisasi laporan kajian atas UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Tim kemudian menyusun beberapa draf kesimpulan, bahwa hak atas hidup, hak atas rasa aman, consentious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik belum cukup dihormati dan dilindungi oleh Negara melalui UU PSDN. Asas-asas yang terkandung dalam UU PSDN, yakni kesemestaan serta asas kejuangan, kebersamaan, dan gotongroyong sangat berpengaruh pada seluruh pengaturan Undang-Undang ini, padahal asas-asas inilah yang menjadi pokok permasalahan tidak mampunya Negara untuk menghormati dan melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, consentious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik.

Komnas HAM RI berpandangan asas keselamatan insani potensial lebih mampu melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, consentious objection, dan hak atas milik. Asas dalam sebuah peraturan perundangundangan menjadi hal yang sangat mendasar, yang berpengaruh kepada keseluruhan peraturan perundang-undangan. Hal-hal lain yang diatur dalam UU PSDN yang terkait erat dengan hak atas hidup, hak atas rasa aman, consentious objection, hak atas milik, yakni ancaman pertahanan negara, bela negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Penudukung Pertahanan Negara, pendanaan, dan ketentuan pidana dalam pengaturannya sangat dipengaruhi oleh asas-asas yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

Atas kesimpulan tersebut, tim menyusun draf rekomendasi untuk merevisi UU PSDN supaya selaras dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Gambar 3.24 Finalisasi Laporan Kajian UU PSDN

11https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/25/1535/ada-potensi-terjadi-pelanggaran-ham-jika-perpres-pelibatantni-dalam-penanganan-terorisme-disahkan.html

12 Sebagai NHRI Komnas HAM memiliki mandat untuk monitoring konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Komnas HAM merupakan NHRI yang memperoleh penilaian status A dari GANHRI

9. Penelitian tentang Perbudakan Modern (Modern Slavery) dalam Perspektif HAM

Penelitian ini diawali dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion pada 24 Juli 2020 dengan mengundang para pakar dengan tema "Perbudakan Modern/Modern Slavery di Indonesia: Sektor Perikanan". Dari pertemuan tersebut, kemudian tim mulai menyusun kajian literature HAM tentang Perbudakan Modern (Modern Slavery) di Indonesia. Selain itu, sebelumnya, juga dilakukan diskusi terbatas dengan mengundang Dr. Mas Achmad Santosa (OJI) dan Direktur Safe Sea yang memaparkan tentang berbagai bentuk kerentanan yang dialami oleh pekerja sektor perikanan dan minimnya proteksi negara atas mereka, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM.

Tim kajian ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan masih terus berproses untuk melaksanakan kajian sampai dengan menghasilkan rekomendasi berperspektif HAM.

Gambar 3.25 FGD Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Perbudakan Modern (modern slavery) di Indonesia

10. Pengkajian atas Qanun Aceh dalam Perspektif Pemartabatan Manusia Tim ini memulai persiapanpelaksanaan kegiatan dengan menyelenggarakan diskusi Kelompok Terfokus Penelitian "Merekonstruksi Qanun Aceh melalui Perspektif Pemartabatan Manusia di dalam Islam dan Hak Asasi Manusia". Diskusi terfokus ini dilaksanakan di Banda Aceh pada 18-19 November 2020 dengan mengundang beberapa orang Narasumber antara lain dihadiri oleh Ketua DPRA, Direktur Eksekutif Flower Aceh, Kepala Pusat Studi Gender Unsyiah, Ketua PSGA UIN Ar-Raniry, Kadis PPA Aceh, Ketua Komisi VI DPR Aceh, Ketua Komisi I DPRA, Anggota DPR Aceh, Pemerhati Adat, Ketua Hakka Aceh, Pembina Katolik, Pendeta GPIB Aceh, Aktivis Perempuan, Dekan FH Unsyiah, dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan kajian akademis terkait Qanun Aceh dengan tujuan memetakan persoalan dan peluang pemberlakuan Qanun di Aceh yang sesuai dengan pemartabatan manusia. Substansi kajian dirancang untuk menyusun seperangkat rekomendasi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan juga dapat dibaca oleh masyarakat luas. Tim kajian saat ini tengah menyiapkan draf awal kajian atas Qanun Aceh dan untuk tahapan berikutnya adalah melaksanakan konsinyiring atas draf kajian tersebut dan selanjutnya akan dilakukan seminar hasil pada pertengahan semester I pada 2021. Diharapkan kajian ini akan selesai pada April 2021 dan hasil kajian dan rekomendasi akan disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Gambar 3.26

Diskusi Terfokus Penelitian Qanun Aceh Melalui Perspektif Pemartabatan di dalam Islam dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh

11. Pengkajian atas Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Komnas HAM RI melakukan kajian sebagai respon atas disahkannya Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Menurut Komnas HAM RI, ketentuan dalam perpres dimaksud tidak mencerminkan konsep yang tepat sesuai dengan amanat pembentukan KND dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, proses penyusunan Perpres 68 Tahun 2020 belum memenuhi prinsip partisipasi penuh dan bermakna dari masyarakat sipil, khususnya kelompok penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan terhadap Peraturan Perundang-Undangan a quo.

Hal ini memunculkan reaksi dari masyarakat sipil dan koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) yang resisten terhadap isi dari Perpres 68/2020. Berbagai reaksi dari masyarakat tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perwujudan hak politik warga negara, Komnas HAM memandang situasi ini perlu mendapatkan respon dari Pemerintah. Tindak lanjut dari kajian ini, Komnas HAM RI telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI pada Senin, 6 Juli 2020 yang isinya diantaranya supaya perpres dimaksud direviu sesuai dengan prinsip HAM dan semangat ICPRD, dan mengembalikan KND sebagai komisi yang independen, bukan di bawah Kementerian Sosial.

Adapun dalam proses pencapaian sasaran strategis ini, terdapat kendala-kendala yang dialami selama melakukan penelitian/ kajian yaitu :

1. Keterbatasan akses data dari berbagai sumber secara langsung karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan dilakukannya kegiatan secara maksimal.

2. Belum adanya mekanisme monitoring atas hasil rekomendasi yang telah disampaikan, menyebabkan sulitnya melakukan advokasi kajian secara konstrukstif ke K/L/D terkait agar hasil kajian serta rekomendasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya, serta proses tindak lanjut (tracing) atas hasil peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut Komnas HAM melakukan upaya perbaikan, diantaranya:

1. Memperkuat komunikasi aktif dan sinergi antara Komnas HAM RI dengan K/L/D sebagai stakeholder untuk pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sebagai solusi atas kendala tersebut untuk mencapai sasaran strategis lembaga.

2. Merumuskan mekanisme monitoring atas hasil rekomendasi yang telah disampaikan guna melakukan advokasi kajian secara konstrukstif ke K/L/D terkait

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)

Indikator Kinerja 3.1

Dalam melaksanakan mandat dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM RI melakukan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan oleh masyarakat maupun merespon peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM di masyarakat (tanpa melalui aduan). Penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) fungsi, yakni Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan serta Fungsi Mediasi.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus, output atau keluaran dari kedua fungsi tersebut adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Komnas HAM RI Tahun Anggaran (TA) 2020, indikator peningkatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dilihat dari persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang diberikan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap capaian tindak lanjut rekomendasi yang akan dijelaskan dalam bab berikut ini.

Dalam rangka penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memastikan situasi penegakan HAM di Indonesia, Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Adapun Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dan 2 (dua) bagian lain yang melakukan penanganan langsung atas pengaduan masyarakat, yaitu Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Dukungan Mediasi.

Penanganan 1 (satu) kasus melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan dapat dihasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada 1 (satu) atau beberapa pihak sekaligus untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 25 Perkomnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/XI/2017 dinyatakan sebagai pendapat tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti. Rekomendasi juga merupakan salah satu mekanisme penanganan kasus melalui Pemantauan dan Penyelidikan, selain surat-menyurat, pemanggilan, pemantauan lapangan dan pemberian pendapat HAM di pengadilan.

Metode pemberian rekomendasi dapat berupa pendapat tertulis Komnas HAM RI dan penyampaian langsung kepada pihak terkait atas suatu kasus yang ditangani. Penyampaian langsung ini sekaligus memberikan hasil laporan penyelidikan Komnas HAM kepada pihak dimaksud. Rekomendasi juga berisi pendapat Komnas HAM atas suatu permasalahan HAM yang diadukan dan hal-hal atau tindakan yang harus dilakukan para pihak tersebut untuk menyelesaikan kasus dalam kerangka/perspektif HAM. Keluaran rekomendasi melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan menunjukkan pola yang semakin meningkat.

Bila diperlukan, Komnas HAM dapat menerbitkan atau mengeluarkan rekomendasi awal sebelum mengarah pada rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pihak yang diadukan atau pihak-pihak terkait lainnya yang bertujuan, antara lain:

a. Menghentikan konflik yang sedang berlangsung;

b. Mencegah potensi konflik meluas;

d. Memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang merasa terancam keselamatan jiwa dan raganya dengan merekomendasikan perlindungan kepada aparat penegak hukum;

c. Mencegah meluasnya jumlah korban;

e. Mencegah pelanggaran HAM yang lebih masif terhadap korban;

f. Mendorong para pihak untuk menempuh upaya dialogis dan musyawarah untuk mencapai mufakat;

g. Memberikan ruang kepada duty bearer (pemerintah pusat maupun daerah atau pihak lainnya) untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di wilayah atau kewenangannya, misalnya menunda pengosongan, penggusuran dan lain sebagainya.

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dapat diklasifikasi ke dalam 2 (bentuk), yaitu rekomendasi tertulis yang disampaikan melalui surat dan rekomendasi langsung yang disampaikan kepada pihak maupun para pihak terkait penyelesaian satu kasus pelanggaran HAM.

Selain melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan, penanganan kasus aduan juga dilakukan melalui pelaksanaan fungsi mediasi oleh Komnas HAM RI. Fungsi Mediasi melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, pemaknaan rekomendasi sebagai formulasi indikator sasaran strategis ini pada Bagian Dukungan Mediasi diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Rekomendasi tertulis dari Komnas HAM RI yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban; dan

2. Rekomendasi tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan dan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi. Pada pengertian ini termasuk Kesepakatan Mediasi dan Berita Acara proses mediasi serta saran dan pendapat yang disampaikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, rekomendasi dalam pelaksanaan fungsi mediasi merupakan output dari proses pelaksanaan Mediasi HAM, di mana rekomendasi ini dapat dikeluarkan pada masing-masing tahapan berdasarkan karakter kasus yang sedang ditangani. Sebagai contoh, pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penggusuran, rekomendasi dapat dikeluarkan pada tahapan pramediasi. Rekomendasi yang dikeluarkan ini adalah meminta kepada para pihak untuk tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif dan agar tidak melakukan tindakan penggusuran ataupun tindakan lainnya hingga mediasi HAM dilaksanakan.

Mediasi HAM adalah cara penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi yang terkait suatu sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui proses konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli yang dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi HAM terdiri dari tiga tahap pelaksanaan, yaitu: pramediasi, mediasi, dan pascamediasi.

Tahapan pramediasi merupakan tahap awal sebelum dilakukannya pertemuan mediasi sebagai persiapan. Pada tahap pramediasi, dilakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang dapat terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: 1) Memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999; atau 2) Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa; atau 3) Melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi. Kemudian, tahap mediasi adalah tahap kedua dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi. pada tahap ini Komnas HAM mendorong institusi-institusi negara atau perusahaan milik negara dalam menghadapi sengketa dengan masyarakat meningkatkan penggunaan mekanisme mediasi. Berbagai permasalahan HAM yang muncul dalam sengketa yang terjadi, dapat diselesaikan dengan berkeadilan melalui mekanisme mediasi, selain mekanisme hukum semata. Pada tahapan ini dapat menghasilkan dua hal yaitu, kesepakatan mediasi atau ketidaksepakatan. Adapun, tahap pascamediasi merupakan tahapan dilakukannya monitoring untuk memastikan para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dihasilkan.

Pada TA 2020, mekanisme untuk melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sebagai berikut, antara lain:

1. Berdasarkan surat tanggapan dan respon resmi atas rekomendasi Komnas HAM RI, baik dari Pengadu maupun pihak tujuan rekomendasi;

2. Berdasarkan informasi dari Pengadu terhadap perkembangan kasusnya;

3. Berdasarkan pantauan media masa terkait perkembangan kasus yang dikeluarkan rekomendasi.

4. Berdasarkan pemantauan lapangan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atau kegiatan pascamediasi;

5. Berdasarkan iktikad baik dari para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan mediasi;

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2020Realisasi Tahun 2020% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti31.4%31,8%101% (dari target)

Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Komnas HAM RI melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan dan Fungsi Mediasi menargetkan 31,4% dengan indikator sasaran strategis rekomendasi yang ditindaklanjuti. Untuk itu, penghitungan capaian fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi sebagai berikut:

CAPAlAN = Jumlah Capaian Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Jumlah Terget Rekomendasi yang Dihasilkan

Perhitungan variabel rekomendasi yang ditindaklanjuti ini merujuk pada jumlah pihak

Tabel 3.9

Capaian Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2020

TargetTarget rekomendasi yangCapaian rekomendasi yang ditindaklanjuti
No.Fungsi Penerbit Rekomendasi Fungsirekomendasi yang dihasilkanrekomendasi yang dihasilkanrekomendasi yang ditindaklanjuti
1. 2.pemantauan dan penyelidikan5254161818
2Fungsi mediasi77 12970 12424 4023 4123 41
Total1291244041

Berdasarkan tabel tersebut, capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 41 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak, baik melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi dari total target 129 rekomendasi yang dihasilkan atau sebesar 31,8%. Jumlah ini melampaui target sasaran Renstra tahun 2020 sebesar 0,4% yang seharusnya sesuai targetan awal sebesar 31,4%.

Perhitungan variabel rekomendasi yang ditindaklanjuti ini merujuk pada jumlah pihak yang menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM atas penanganan satu kasus. Hal ini dikarenakan dalam penanganan dan penyelesaian satu kasus dapat melibatkan satu atau lebih pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam mewujudkan penegakan HAM yang lebih baik. Selain itu juga dimungkinkan pemberian 1 (satu) rekomendasi ditujukan untuk penyelesaian beberapa kasus yang memiliki dimensi pelanggaran HAM dan pihak terkait yang sama/serupa, misalnya rekomendasi kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap siswa-siswi penganut Saksi-saksi Yehuwa yang diberhentikan oleh pihak sekolah dan terjadi dalam waktu bersamaan di 6 (enam) wilayah, antara lain Batam (Kepri), Maumere (NTT), Boyolali (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), Tarakan (Kalimantan Utara) dan Nias Utara (Sumatera Utara).

Analisis atas Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Komnas HAM RI melalui Subkomisi Penegakan HAM Tahun 2020 melampaui target capaian. Hal ini juga disebabkan adanya revisi target capaian kasus yang ditangani melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan karena situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Semula target penanganan kasus sebanyak 600 kasus, namun dikarenakan kondisi dan optimalisasi anggaran, maka dilakukan rasionalisasi target menjadi 522 kasus.

Pada akhir tahun anggaran 2020, realisasi jumlah penanganan kasus mencapai 523 kasus dengan capaian rekomendasi sebanyak 49 rekomendasi kepada pihakpihak terkait melalui 25 kasus. Selain itu, juga sebanyak 5 (lima) rekomendasi yang disampaikan langsung kepada Presiden RI, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) terkait rekomendasi kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020, dan Wakapolda Metro Jaya terkait kasus kekerasan seksual anak di Depok. Sehingga, total 54 rekomendasi yang dihasilkan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan dalam upaya penyelesaian kasuskasus pelanggaran HAM yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10

Daftar Rekomendasi yang Dihasilkan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Tahun 2020

KasusNo.Tujuan Rekomendasi
Kasus Manajemen SD SPK Sampoerna Academy Medan yang diduga melakukan tindakan pengusiran dari kelas dan sekolah serta upaya intimidasi dan menahan dokumen-dokumen akademik siswinya1. 2.1. Menteri Pendidikan dan Kebudayakan RI Cq. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Individu
Kasus penolakan warga atas pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban34.5 6.1. Gubernur Jawa Timur 2. Bupati Tuban 3. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 4. Individu
Dugaan kesewenangan Kejaksaan Negeri Suwawa/Bone dalam penanganan perkara No.7.Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto dan pemalsuan tanda tangan dalam perkara kasasi No. 54 K/PID.SUS/2017
Slamet Wiyardi terkait tindak pidana korupsi dana bansos Kab. Bone Bolango TA 2011-2012 Permohonan kepada Walikota Tangerang untuk mengembalikan Girik C 913 yang dititipkan kepada Kelurahan Lengkong Gudang (sekarang Lengkon8.Ketua Ombudsman RI
yang bersangkutan melawan PT. Sinarmas Land, Tbk Permohonan penerbitan surat penguasaan fisik tanah oleh Japinter Sitohang atas tanah seluas 8Ha di kel Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Kepri9.Individu
Permohonan pemeriksaan atas putusan Pengadilan Agama Pontianak No. 816/Pdt.G/2011/PA.Ptk yang diduga cacat hukum10.Individu
Kasus Pelepasan Tanah Eks Konsesi PT Way Halim Permai (Hak Pakai No. 23/Tanjung Senang, Bandar Lampung)11. 12. 13. 14.1. Menteri ATR/BPN RI 2. Dirjen Kekayaan Negara Kemterian Keuangan RI 3. Walikota Bandar Lampung 4. Warga Pengadu di Kelurahan Tanjung Senang
Permohonan tindak lanjut laporan kepolisian dengan Nomor Polisi: STPL/166/VII/2007/Res bantul di Polres bantul terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terlapor Ketua Tim Dusun Dana Rekontruksi, Piyungan/Dk Piyungan15.1. Bupati Bantul
Permohonan perlindungan hukum atas lambannya penanganan LP/B-1051/X/2008/SPK pada Polres Lahat (dilimpahkan ke Polsek Lintang Kanan-Resor Empat Lawang) sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pemalsuan SK No.16.Kapolres Empat Lawang
Tidak dipenuhinya hak ketenagakerjaan sebagai karyawan PT Queens Tandoor terkait kontrak kerja 3 bulan yang tidak diberikan salinan kontraknya, lambannya pembayaran gaji, diberhentikan karena hamil, dan pemberian kerja yang berlebihan dan pengabaian kondisi pengadu yang sedang hamil hingga berakibat keguguran.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Penyerobotan Lahan Dan Pengrusakan Tanah oleh Perusahaan Tambang Batu Bara PT. PADA IDI Di Desa papar Pujung, Desa Melayu, Desa Luwe Hulu, Kabupaten Barito UtaraBupati Barito Utara
Permohonan perlindungan hukum atas tindakan 19 Kapolda Jawa Tengah
Permohonan perlindungan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP Banyumas dan Polres Banyumas pada 9 Oktober 2017 dalam upaya pembubaran aksi dari massa Aliansi Selamatkan Selamet yang menolak rencana pembangunan PLTPB Baturaden, hal tersebut mengakibatkan 25 orang menderita luka-luka Permohonan perlindungan hukum atas penanganan19 20.Kapolda Jawa Tengah 1. Kapolres Kupang
20. Permohonan perlindungan hukum atas penanganan LP/409/XII/2015/SPKT Polda NTT yang telah dilimpahkan ke Polres Kupang terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ketua PP-PKRI Cabang 21 NTT an. Thomas Lenes terkait aktifitas organisasi20. 211. Kapolres Kupang 2. Walikota Kupang
NTT an. Thomas Lenes terkait aktifitas organisasi ilegal PP-PKRI Cabang NTT Penanganan aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di
Indonesia oleh Kepolisian yang diduga menggunakan kekerasan pada masa wabah Covid-19 Belum dilaksanakannya putusan Pengadilan yang 23.22.Kapolri 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah
Belum dilaksanakannya putusan Pengadilan yang 23. berkekuatan hukum tetap oleh pelaksan putusan pengadilan yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait rehabilitasi terhadap terpidana yang 24. kasusnyanya dimenangkan di tingkat pemeriksaan Kasasi berdasarkan putusan bebas dari MA no. 1695K/PID/201523. 24.Agung RI 2. Individu
2a01. Gubernur Jawa Timur
Banyuwangi terkait aksi demo penolakan tambang emas di Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur Komnas HAM RI menerima 7 (tujuh) pengaduan26. 27. 28. 29.2. Bupati Banyuwangi 3. Polresta Banyuwangi 4. Direktur PT BSI & PT DSI Menteri pendidikan dan
terkait pemberhentian beberapa anak di Sekolah Dasar ,Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Keatas yang beragama dan berkeyakinan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di Maumere (NTT), Batam (Kepulauan Riau), Boyolali (Jateng), Nias Utara (Sumut), Malang (Jatim) dan Tarakan (Kalimantan Utara), perihal pemberhentian pihak sekolah dikarenakan siswa tersebut melakukan hormat bendera dengan tidak mengangkat tangan.30. 31. 32. 33. 34. 35.kebudayaan RI (untuk 7 kasus)
Pengaduan tentang penyegelan pesarean atau bakal makam tokoh Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur (Pangeran Djatikusumah dan Rt Emalia Wigarningsih) di situs Curug Goong oleh Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan surat Nomor 300/851/GAKDA.36.Bupati Kuningan
Rencana eksekusi tanah 27 KK warga terdampak pembangunan proyek Jalan TOL Jorr II Cengkareng- Batuceper-Kunciran berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 266/PDT.P.CONS/2019 terkait37.Kapolres Metro Tangerang Kota
Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan Tol Jorr II Cengkareng - Batuceper-Kunciran. Eksekusi tanah tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2020. Konflik lahan Pubabu-Besipae antara masyarakat adat 38. Pubabu-Besipae dengan Pemprov NTT. Terdapat 39. penyerahan hutan adat Pubabu-Besipae kepada 40.38. 39. 40.1. Gubernur Nusa Tenggara Timur 2. Kapolda Nusa Tengara Timur 3. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pemda pada tahun 1982 terkait proyek intensifikasi peternakan. Proyek tersebut tidak berjalan dengan baik dan berkesinambungan dan tanpa adanya 41. informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, atas lahan tersebut dikeluarkan SHP Dinas Peternakan. 42. Masyarakat menolak karena merasakan kerusakan lingkungan dan tergusur dari hutan adatnya. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat di dalam masyarakat adat yang menyerahkan tanah tersebut dan masyarakat yang mengadu. Permasalahan lahan antara 15 orang warga Desa 43. Sengkol dan Desa Kuta Kecamatan Pujut, kabupaten 44. Lombok tengah dengan PT ITDC selaku pengembang 45.41. 42. 43. 44.Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Masyarakat Adat Pubabu- Besipae 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat 2. Direktur Utama
Lombok tengah dengan PT ITDC selaku pengembang 45. KEK Mandalika. Warga pada pokoknya tidak menolak 46. adanya pembangunan (PSN) berupa sirkuit MotoGP Mandalika sepanjang terdapat pembayaran ganti 47. rugi terhadap lahannya mereka yang digunakan. Kasus keberatan dilakukannya skorsing terhadap 48.44. 45. 46. 47. 48.2. Direktur Utama 3. PT ITDC 4. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Warga dan/atau kuasa hukum warga Negeri Rektor Universitas Semarang (UNNES)
Kasus keberatan dilakukannya skorsing terhadap mahasiswa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada 16 November 2016 dengan alasan karena mendukung Organisasi Papua Merdeka. Namun sanksi skorsing ini diduga karena ia melaporkan Rektor UNNES atas dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Tangerang Selatan Cq pemerintah kec.48.Negeri Rektor Universitas Semarang (UNNES)
Pemerintah Tangerang Selatan Cq pemerintah kec. Serpong tidak menindaklanjuti hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 003/II/KIBANTEN- PS/2019 tanggal 11 April 2019 yakni memberikan informasi secara tertulis kepada pengadu mengenai tidak ditemukannya catatan jual beli tanah girik C.913 Persil 36 dan 41 kepada pihak lain di Kecamatan Serpong dan informasi pelepasan hak atas tanah Girik C 913 persil 36 dan 41 tidak dikuasi pengadu.49.Walikota Tangerang Selatan
50. Penyelidikan atas peristiwa kematian Pdt. Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, 51. pada 19 September 2020. 52. 53.50. 51. 52. 53.1. Presiden RI 2. Kepala Kepolisian Negara RI cq. Kepala Polda Papua, 3. Gubernur Papua cq. Bupati Intan Jaya, 4. Panglima TNI melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Penyelidikan Kasus pelecehan seksual terhadap anak 54. di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok54.Kapolda Metro Jaya

Berdasarkan seluruh rekomendasi yang dihasilkan melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan, jika dilihat dari tujuan rekomendasinya, dapat dikategorikan untuk lingkup rekomendasi terkait beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.11

Lingkup Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Berdasarkan Pihak Tujuan Rekomendasi

No.Pihak TujuanKategoriLingkup Rekomendasi
1.Kementerian terkaitPemerintah PusatPerubahan kebijakan di tingkat pelaksana/local
2.GubernurPemerintah DaerahPenyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban
3.Bupati/WalikotaPemerintah DaerahPenyelesaian kasus, pencegahan konflik meluas, dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban
4.Perusahaan BUMNKorporasiPenyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat
5.Mahkamah AgungLembaga YudikatifPenyelesaian kasus
6.Ombudsman RILembaga Negara lainnyaTindak lanjut sesuai kewenangan
7.Individu/MasyarakatMasyarakatMendorong penyelesaian kasus
8.Polda/Polres/PolsekPOLRIPenyelesaian kasus, mencegah konflik meluas, pemenuhan hak-hak korban
9.Dinas terkaitPemerintah DaerahPenyelesaian kasus, mencegah konflik meluas, pemenuhan hak-hak korban
10.Perusahaan swastaKorporasiPenyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat
11.RektorLembaga PendidikanPerubahan kebijakan, penyelesaian kasus

Selain penyampaian rekomendasi melalui surat, pemberian rekomendasi juga disampaikan langsung saat pertemuan dengan Kementerian dan Lembaga terkait menjadi upaya yang efektif dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI misalnya terhadap penyelidikan 2 (dua) kasus yang rekomendasinya disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pihak terkait. Hal ini menunjukkan efektivitas keberhasilan tindak lanjut rekomendasi karena langsung ada komitmen penyelesaian dan tindak lanjutnya, yaitu kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, pada November 2020 lalu. Selain itu, dalam penyelidikan kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Depok, juga dilakukan juga pertemuan dengan Wakapolda Metro Jaya guna membahas rekomendasi untuk penyelesaian kasus tersebut. Pertemuan tersebut langsung mendorong atensi pihak yang dituju dan komitmennya dalam perlindungan dan penegakan HAM melalui implementasi rekomendasi Komnas HAM.

Hasil dari monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan menunjukkan sebanyak 18 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, juga disampaikan perbandingan data keluaran rekomendasi melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2018 - 2020).

Tabel 3.12

Rekapitulasi Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Periode 2018 – 2020

No.TahunJumlah rekomendasi yang dihasilkanTotal kasus
1.201829 surat24
2.201919 surat17
3.202054 rekomendasi31

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa penghitungan rekomendasi pada tahun 2018 - 2019 masih ditentukan berdasarkan jumlah surat yang dikeluarkan, sedangkan pada tahun 2020 merujuk pada jumlah rekomendasi yang ditujukan kepada para pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus yang dihasilkan rekomendasi, juga dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan.

Sedangkan sebaran wilayah rekomendasi yang dikeluarkan pada periode 2018- 2020 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 3.1

Jumlah Surat dan Laporan Rekomendasi berdasarkan Tipologi Sebaran Wilayah Periode 2018-2020

Papue Lampung Gorontalo DKI Jakarta

Sementara itu, penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Komnas HAM RI cq. Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM RI ditargetkan sejumlah 77 kasus untuk ditangani di tahun 2020. Dari target tersebut, realisasi mencapai 70 kasus dan menghasilkan 70 rekomendasi yang diantaranya terdapat 23 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Berikut disampaikan rincian data rekomendasi yang telah dihasilkan melalui fungsi mediasi.

Tabel 3.13 Rekomendasi Yang Telah Dihasilkan Melalui Fungsi Mediasi

No.Tujuan
7Sengketa hak atas kesejahteraan terkait penutupan
2.Sengketa lahan SHM No. 97 / Kebon Jeruk antara warga Jl. Mangga Besar IV B RT. 005 RW. 002, Kel.Gubernur DKI Jakarta
3.Sengketa hak kepemilikan antara kelompok taniBupati Banyuasin
4.Sengketa hak ketenagakerjaan antara Sdr. Riswo Sugiarto dan PT. Trimitra Lestari di JambiKepala Badan Pengawasan
5.Sengketa hak atas pendidikan antara lain kendari dan Sdr. Hikmah Sanggala di Kendari Sengketa Hak atas Lahan antara Warga Desa KarangKepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 1. Bupati Musi Banyuasin
6.Sengketa Hak atas Lahan antara Warga Desa Karang 1. Agung dan Kelompok Tani Sri Gading Dengan PT 2. Surya Cipta Kahuripan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan1. Bupati Musi Banyuasin 2. Ketua Lembaga Intelijen Pengawas Pembangunan dan Aparatur Negara
7.Sengketa Hak atas Pendidikan a.n. Sdr. Mazaya Ardianty di RiauKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Dumai
8.Sengketaperpanjangan akreditasi Akademi kebidanan Martapura di bawah badan penyelenggara Yayasan Martha Berlian Husada, antara Alumni Akademi Kebidanan Martapura dan BAN PTKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.Sengketa lahan terkontaminasi di Kec. Mandau dan Kec. Batin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau dan PT. Chevron Pasifik Indonesia1. Ditjen Migas Kementerian ESDM RI 2. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI 3. Pemprov Riau 4. Pemkab Bengkalis 5. Pemkab Rokan Hilir
10.Sengketa lahan terkontaminasi Minyak Bumi di Kel. Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak, Riau antara Sdr. Izarmi Ali dan PT. Chevron IndonesiaPemkab Siak
11.Sengketa hak atas kesehatan terkait dugaan malpraktik atas meninggalnya bayi Sdri. Devi Eftika, antara Keluarga Sdri. Eftika dan RSUP FatmawatiDinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12.Sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Lutfi, Sdr. M. Sobir, dkk dan Coca Cola Amatil Indonesia SemarangDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
13.Sengketa Kepemilikan Tanah di Kelurahan Tembilahan Hilir antara Sdr. Abdul Samad dan Pemerintah Kabupaten Indragiri HilirMenteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
14.Sengketa Upaya Pengosongan Lahan Berdagang Para Pedagang Kaki Lima di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin di PalembangWalikota Palembang
15.Sengketa relokasi PKL Subuh Pasar Bauntung di Banjarbaru dan Pemkot Banjarbaru, Kalimantan SelatanPemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
16.Sengketa hak atas tempat tinggal antara warga jalan Wonokromo No. 74, 76, 78 dan 80 Kec. Wonokromo dan PT. KAI di SurabayaWalikota Surabaya
17. 18.Hak Atas Kebebasan Beragama antara Jemaah Ahmadiyah Kab. Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi Sengketa Ganti Rugi Lahan antara Sdr. Erwin DeguchiPemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi Badan Pertanahan Nasional
19.dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Selatan Sengketa Lahan antara Warga Desa Pantai Raja,(BPN) Kota Tangerang Selatan Bupati Kampar
20.Sengketa Lahan antara Warga Desa Pantai Raja, Kabupaten Kampar dan PT Perkebunan Negara V Riau Sengketa Lahan antara Warga Desa Danau Cala
21.Sengketa Lahan antara Warga Desa Danau Cala Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin Sengketa Lahan antara Keturunan Alm. DatuBupati Musi Banyuasin 1. Bupati Tapanuli Selatan
Manggiling Sitompul dan PT North Sumatera Hydro 2. Energy di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan Sengketa Lahan antara Ahli Waris Alm. Laju alias Layu2. Ketua DPRD Tapanuli Selatan 1. Bupati Tapanuli Selatan
22.Gelar Mangaraja Sajuangon Rambe dan PT. North Sumatera Hydro Energy di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan Sengketa Pemberian Kompensasi antara Sdr. Alimin2. Ketua DPRD Tapanuli Selatan
23.Sengketa Pemberian Kompensasi antara Sdr. Alimin dkk dan PT ST Resources di Kabupaten Konawe, Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Sengketa Hak atas Pekerjaan antara Sdr. JericBupati Konawe, Sulawesi Tenggara Menteri Ketenagakerjaan
24.Sengketa Hak atas Pekerjaan antara Sdr. Jeric Krisnawan, dkk dan PT Platinum Ceramics Industry, SurabayaRepublik Indonesia u.p. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
25.Sengketa Lahan antara Warga Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara BaratBupati Lombok Utara
26.Sengketa Hak Ketenagakerjaan antara Sdr. Suhardi dan PT Asia Petrocom Service di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan Sengketa Pengosongan Rumah/Asrama SGO UNJ a.n.Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Menteri Pendidikan dan
27.Sengketa Pengosongan Rumah/Asrama SGO UNJ a.n. E. Kusny Widodo DiktiKebudayaan c.q. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
28.Sengketa atas Pengaduan Sdr. Gozali tentang Proyek MHT di Jalan Cipinang Lontar II, Jakarta TimurGubernur DKI Jakarta
29.Sengketa Lahan antara Sdr. H. Harmawi dan PT Tunas Baru Lampung, TbkBupati Banyuasin
31.Sengketa atas Permasalahan Kecelakaan Kerja, antara Sdr. Hendrik Fariadi dan Sdr. Edyanto beserta Sdri. Kusumawati 2. Sengketa Ketenagakerjaan antara Sdr. Agustinus1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu 2. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Kepala Dinas Tenaga Kerja
Marijon Gultom dan Yayasan Pendidikan Santo Yoseph MedanProvinsi Sumatera Utara
32. 33.Sengketa Ketenagakerjaan antara Sdr. Daniel Nana dan Yayasan Pendidikan Hati Kudus Sengketa Hak Ketenagakerjaan antara Sdr. SumarlinKepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Menteri Tenaga Kerja
Hasiholan Simanjuntak dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Sengketa hak atas tempat tinggal 59 (lima puluhRepublik Indonesia Kepala Kepolisian Daerah
34. 35.sembilan) KK warga Asrama Polisi Menteng dan Polda Metro Jaya Sengketa Lahan Pasar Lubuk Buaya antara Kaum SukuMetro Jaya Walikota Padang
36.Sumpadang Lubuk Buaya dan Pemerintah Kota Padang, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Sengketa Ganti Rugi Lahan Proyek Pelebaran JalanGubernur Jawa Timur
Lintas Selatan (Jls) antara Warga Desa Cakul, Warga Desa Pandean, serta Warga Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek
37.Sengketa Rencana Pengosongan Rumah Dinas di Komplek Cevest (BBPLK) Blok D 8, Jl. Guntur Raya No. 1, Bekasi, antara Sdr. Sinar Tarigan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan ProduktivitasMenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
38.Sengketa Hak atas Tanah Adat antara Masyarakat 1. Adat Suku Tukan dan PT Rero Lara Hokeng di Kabupaten Flores Timur 2.1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Bupati Flores Timur
39.Sengketa Lahan antara Sdr. Benny Hoesin dan SETUKPA POLRI di Kota Sukabumi 2.1. Pemerintah Kota Sukabumi 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi
40.Sengketa antara Jemaat Persekutuan Doa Nazarenus 1. cq Julius Liunokas dkk dengan pihak Pemerintah 2. Kecamatan Takari NTT terkait pembongkaran rumah jemaatBupati Kupang 1. 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur
41.Sengketa Ganti Rugi Pembebasan Lahan antara ahli waris Alm. Sarudin bin Bastomi dan PT Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan1. Bupati Muara Enim 2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
42.Sengketa Hak atas Tanah antara Mujid, dkk dan Kepala Desa Margalaksana di Kabupaten Bandung Barat, Jawa BaratBupati Bandung Barat
43.Sengketa Hak atas Tanah antara Warga Desa Ukui II dan PT Inti Indosawit Subur Sengketa Hak atas Kebebasan Beragama danBupati Pelalawan Pemerintah Kota Semarang,
44. 45.Berkeyakinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang Sengketa Lahan antara Petani Penggarap/Perwakilan 1.Jawa Tengah
Sengketa Lahan antara Petani Penggarap/Perwakilan Paguyuban Petani Penggarap Tanah Terlantar (P3T2) 2. Pundenrejo dan PT Laju Perdana Indah, Kabupaten PatiGubernur Jawa Tengah 2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
46.Sengketa Hak Kepemilikan Tanah antara Ahli Waris Alm. Pammoe Bandoe dan PT PLN (Persero) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi SelatanBupati Jeneponto
47.Sengketa Lahan antara Ahli Waris Dulgani bin Nasa dan PT Modern Industrial Estat di Kabupaten Serang, Banten Sengketa Penggunaan Tanah Adat Persil Nomor 16 DI 1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 1. Pemerintah Provinsi
48.untuk Pembangunan Pasar Panampu antara Ahli Waris La Baso Karaeng Beroanging Daerang Melawa 2. dan Pemerintah Kota MakassarSulawesi Selatan 2. Kantor Pertanahan Kota Makassar
49. 50.Sengketa Hak atas Kesehatan antara Sdr. Arifin Lamato dan Pemkab Gorontalo Utara Sengketa Lahan antara Sdr. Yulien Mokoagow danPemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 1. Kantor Pertanahan Kota
Pemkot Makassar di Jalan Manggis No. 4, Kota Makassar 2. Sengketa Lahan antara Yayasan Dana Islamic CenterMakassar 2. Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten
51.Ikatan Masjid Indonesia Muttahidah (YASDIC IMMIM) Kab. Pinrang dan Pengurus Besar Daarul Dakwah Indonesia (PB DDI)Pinrang
52.Sengketa Penghentian Renovasi dan Penyegelan Masjid Al Furqon, tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, ParakansalakPemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Gubernur Kalimantan Timur
53.Sengketa Lahan dan Tanam Tumbuh antara Kelompok Tani Barokah, Rahmat Jaya, Lestari, dan Sdr. Thomas Waren dkk Dengan PT Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangata Iyata Kabupaten Kutai TimurGubernur Kalimantan Timur
54.Sengketa Penutupan Saluran Pengairan Tersier antara Ahli Waris Alm. Emos Tjakrasasmita dan Danlanal Bandung a.n. Kolonel Iswan Sutiswan, S.E. di Kabupaten Garut, Jawa Barat1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut 2. Bupati Garut
55.Sengketa Hak atas Tanah antara Koperasi Sengkemang Jaya dan PT Duta Swakarya Indah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau Sengketa Lahan Lapangan Sepak Bola Waisai antara1. Bupati Siak 2. Ketua DPRD Kabupaten Siak
56.Sengketa Lahan Lapangan Sepak Bola Waisai antara Keluarga Hi. Salim, Keluarga Oeli serta Keluarga Onim Kastela dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua BaratMenteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
57.Sengketa Hak atas Ketenagakerjaan antara 14 (empat belas) Pekerja PT Intetrend Utama dan Manajemen PT Intetrend Utama di Kabupaten Lamongan, Jawa TimurKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
58.Sengketa Hak Ketenagakerjaan a.n. Sdr. Nurheni dan PT Simpatindo Multi Media di Kota Kupang, NTT Sengketa Kepegawaian antara Sdr. Nirmala BintiMenteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Gubernur Sumatera Selatan
59.Zulkipli dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Sengketa Hak atas Lahan antara Kelompok Tani A.
60.Timur Gani dan KUD Harapan Baru di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Tabung Timur Sengketa Hak atas Tempat Tinggal antara Sdr. JohnyBupati Tanjung Jabung Timur Walikota Jakarta Timur
61.Holbert dan Warga Penghuni Kavling di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Sengketa lahan antara masyarakat di wilayah desa OiBupati Bima
62. 63.Katupa, Kecamatan tambora Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dan PT Sanggara Agro Karya Persada Sengketa hak atas tanah antara Ahli waris Tan TjengMenteri Agraria dan Tata
64.Thian dan PT Deltacendana Citapersada di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Sengketa Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik danRuang/Badan Pertanahan Nasional RI Pemerintah Kabupaten Musi
Sehat dalam Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik-Pusri oleh PT Pertagas di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin Sengketa Hak atas Lahan antara Kelompok TaniBanyuasin, Sumatera Selatan Pemerintah Kabupaten
65.Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Banyuasin, Sumatera Selatan Sengketa Hak atas Penghidupan yang LayakBanyuasin, Sumatera Selatan Pemerintah Kabupaten
66.Pedagang di Jln. Andalas, PrabumulihPrabumulih, Sumatera Selatan
67.Sengketa Rencana Pengosongan Lahan dan Bangunan di Halaman Benteng Rotterdam,Direktur Jenderal Kelurahan Kebudayaan
68.Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, antara Sdr. Aliamin dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi SelatanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
68.Sengketa Pemberian Ijin Pembangunan Tempat Ibadah (gereja) di Aceh SingkilPemerintah Kabupaten Aceh Singkil
69.Sengketa Rumah Negara/Dinas Pensiunan PNS IIP/ IPDN di Cilandak Timur oleh Kementerian Dalam NegeriKementerian Dalam Negeri
70.Kasus hak atas tempat tinggal terkait dengan Rumah Dinas antara Sdr. Lermy Saragih dan Kementerian Kesehatan RIKementerian Kesehatan RI

Adapun, perbandingan jumlah rekomendasi kasus yang dihasilkan pada tahun 2020 melalui fungsi mediasi dengan dua tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.14 Capaian Rekomendasi yang Dihasilkan melalui Fungsi Mediasi Komnas HAM RI Tahun 2020

No.TahunJumlah rekomendasi yang dihasilkanTotal kasus
1.2018139 Rekomendasi168 Kasus
2.201992 Rekomendasi113 Kasus
3.202070 Rekomendasi70 Kasus

Jika membandingkan capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah realisasi kasus melalui fungsi Mediasi menunjukkan kecenderungan penurunan kuantitas. Penurunan ini tidak serta merta dianggap sebagai kegagalan dalam pencapaian, namun disebabkan adanya perbedaan indikator yang digunakan dalam penghitungan. Pada 2018 dan 2019, indikator yang digunakan adalah 'penyelesaian kasus' sehingga penghitungan output adalah berdasarkan dokumen penutupan kasus. Pada 2020, walaupun secara kuantitas terlihat menurun, namun secara kualitas, dokumen yang dihitung sebagai output pada Fungsi Mediasi dapat lebih dipertanggungjawabkan. Adapun dokumen yang dihitung sebagai output Fungsi Mediasi yaitu berdasarkan kesepakatan mediasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kewajiban maupun kepada pihak terkait lainnya.

Proses pencapaian target pada 2020 sedikit banyak mendapatkan tantangan dengan adanya Pandemi Covid 19. Namun demikian, proses penanganan kasus tidak terhenti, tetap dijalankan. Adapun mekanisme daring, baik melalui sambungan telpon, email, whatsapp, dan media daring lainnnya digunakan untuk menggantikan mekanisme luring yang biasa dilaksanakan sebelum Pandemi Covid 19 terjadi. Mekanisme daring ini, pada Fungsi Mediasi dilaksanakan baik pada tahap pramediasi, mediasi, dan pascamediasi. Selain itu, ada inovasi lainnya yang dilaksanakan untuk membantu proses penanganan kasus, yaitu dengan memperkuat jejaring dengan pemerintah-pemerintah daerah dan mediasi secara daring maupun hybrid (pelaksanaan mediasi yang menggabungkan mekanisme daring dan luring). Jika diperlukan proses melalui luring/tatap muka, maka dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk semua yang berkaitan dengan proses penanganan kasus yang dilakukan.

Berdasarkan upaya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI, tercatat sebanyak 41 (empat puluh satu) rekomendasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait telah diketahui perkembangan dan tindak lanjutnya yakni antara lain adalah

Tabel 3.15 Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2020

FungsiNama/Resume KasusNo.Tindak Lanjut/TujuanKeterangan
Pemantauan dan penyelidikanDugaan kesewenangan Kejaksaan Negeri Suwawa/Bone dalam perkara No. penanganan 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto dan pemalsuan tanda tangan dalam perkara kasasi No. 54 K/PID.SUS/2017 oleh Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa an. Slamet Wiyardi terkait tindak pidana korupsi1Rekomendasi kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI: "Meminta Mahkamah Agung mempercepat pemberian salinan Putusan..." Hasil: Salinan putusan telah diberikan oleh Mahkamah Agung0618/R- PMT/IV/2020
Permohonan kepada Walikota Rekomendasi kepada Ketua Pemantauan 2
Pemantauan dan penyelidikanPermohonan kepada Walikota untuk Tangerang mengembalikan Girik C 913 milik Rusli Wahyudi an The Kim Tin yang dititipkan kepada Kelurahan Lengkong Gudang (sekarang Lengkon Gudang Timur) namun diserahkan kepada pihak lain di mana Girik tersebut terkait sengketa tanah antara yang bersangkutan melawan PT.2Rekomendasi kepada Ketua Ombudsman RI : "Meminta Ombudsman RI mengambil tindakan atas kasus Maladministrasi dokumen Pengadu yang hilang" Hasil: Kasus telah ditangani oleh Ombudsman RI Rekomendasi kepada Menteri0640/R- PMT/IV/2020
dan Sekolah Menengah Keatas yang beragama berkeyakinan Kristen Saksi- Saksi Yehuwa di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di Maumere (NTT), Batam (Kepulauan Riau), Boyolali (Jateng), Nias Utara (Sumut), Malang (Jatim) dan Tarakan (Kalimantan Utara) pemberhentian pihak sekolah dikarenakan siswa tersebut melakukan hormat bendera dengan tidak mengangkat tangan.dan 6 7 8 9 perihalketentuan perundang-undangan baik instrumen hukum nasional maupun internasional memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Siswa Kristen Saksi-Saksi Yehuwa untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinannya khususnya terkait hormat bendera; 6. Perlunya pemulihan sebagi upaya pemenuhan hak korban; 7.Perlunyapembangunan kesadaran di lingkungan sekolah terkait dengan sikap toleransi." Hasil: Kemendikbud telah melakukan permintaan klarifikasi kepada 7 (tujuh) dinas pendidikan di 6 (enam) wilayah dan melakukan himbauanatas penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan prinsip Pendidikan.
Pemantauan dan penyelidikanPengaduan tentang 10 penyegelan pesarean atau tokoh bakal makam Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur (Pangeran Djatikusumah dan Rt Emalia10Selain itu, siswa-siswa tersebut dapat kembali bersekolah. Rekomendasi kepada Bupati Kuningan pada poin: "1. Menghentikan segala bentuk aktivitas penyegelan dan/atau pembongkaran pembangunan Pasarean Curug Goong, mengingat bahwa belum ada regulasi/petunjuk teknis yang1031/R- PMT/VIII/2020
Pemantauan dan penyelidikanGoong oleh Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan surat Nomor 300/851/GAKDA. Rencana eksekusi tanah 27 KK warga terdampak pembangunan proyek Jalan TOL Jorr II Cengkareng- Batuceper-Kunciran berdasarkan Putusan Perkara Nomor Perdata11mengatur tentang peletakan Batu Satangtung. Selain itu, Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur saat ini sedang mengajukan penetapan pengelolaan tanah tempatpemakaman khusus Pasarean Curug Goong; 2. Segera menindaklanjuti upaya Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur yang sedang mengajukan penetapan pengelolaan tanah tempat pemakaman khusus di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Segera melakukan mediasi dan dialog dengan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur untuk mendapatkan solusi dan kesepakatan bersama dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan pembangunan Pasarean Curug Goong dan memastikan adanya perlindungan hak-hak Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur dan masyarakat setempat;..." Hasil: Segel sudah dibuka oleh Pemerintah Kab. Kuningan. Pemerintah Kab. Kuningan telah menindaklanjuti permohonan keluarga terkait ijin pembangunan pemakaman khusus dengan memberikan rekomendasi dan mengajukan ke Kemendagri. Rekomendasi kepada Kapolres Metro Tangerang Kota: "Komnas HAM agar Kapolres Metro Tangerang Kota menggunakan pendekatan persuasif (damai) dankhusus mengajukan dan pembangunan adanya hak-hak ijin pemakaman 1048/R- PMT/VIII/2020mengatur tentang peletakan Batu Satangtung. Selain itu, Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur saat ini sedang mengajukan penetapan pengelolaan tanah tempatpemakaman khusus Pasarean Curug Goong; 2. Segera menindaklanjuti upaya Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur sedang mengajukan penetapan pengelolaan tanah tempat pemakaman khusus di Kementerian Dalam Negeri 3. Segera melakukan mediasi dan dialog dengan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur untuk solusi dan kesepakatan bersama dalam rangka upaya penyelesaian pembangunan Pasarean Curug Goong dan adanya hak-hak Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur dan masyarakat setempat;..." sudah dibuka oleh Pemerintah Kab. Kuningan. Pemerintah Kab. Kuningan telah menindaklanjuti permohonan terkait ijin pemakaman khusus dengan memberikan rekomendasi dan mengajukan Rekomendasi kepada Kapolres Metro Tangerang Kota: "Komnas HAM agar Kapolres Tangerang Kota pendekatan (damai) dan membantu mendorong upaya
Pemantauan dan penyelidikanRencana eksekusi tanah 27 KK warga terdampak pembangunan proyek Jalan TOL Jorr II Cengkareng- Batuceper-Kunciran berdasarkan Putusan Perkara Nomor Perdata 266/PDT.P.CONS/2019 terkait Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan Tol Jorr II Cengkareng Batuceper- Kunciran. Eksekusi tanah11 Metrorekomendasi dan mengajukan ke Kemendagri. Rekomendasi kepada Kapolres Metro Tangerang Kota: "Komnas HAM agar Kapolres Metro Tangerang menggunakan pendekatan persuasif (damai) membantu mendorong upaya penyelesaian melalui mediasi yang berkeadilan bagi warga dampak dan yangterkena menghindari penggunaan1048/R- PMT/VIII/2020 Kota pendekatan dan penggunaan
Pemantauan danpada Selasa, 1 September 2020. Konflik lahan Pubabu-Besipae12pengaman eksekusi" Hasil: Telah dilaksanakan anggota Polres Tangerang 1. Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggarakekerasan dalam melakukan oleh Metro
Pemantauan dan penyelidikanKonflik lahan Pubabu-Besipae antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemprov NTT. Terdapat penyerahan hutan Pubabu-Besipae kepada Pemda pada tahun 1982 terkait proyek intensifikasi peternakan. Proyek tersebut tidak berjalan dengan baik dan berkesinambungan dan tanpa adanya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, atas lahan tersebut dikeluarkan SHP Dinas Peternakan. Masyarakat menolak karena merasakan kerusakan lingkungan dan tergusur dari hutan adatnya. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat di dalam masyarakat adat yang menyerahkan tanah tersebut dan masyarakat yang mengadu.adat adat lahan yang yang 13Gubernur Nusa Tenggara Timur pada poin: "...c. Menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai di wilayah konflik dalam upaya penanganan permasalahan ini dengan memberikan ruang kepada pihak Gereja untuk memfasilitasi upaya mediasi;..." Hasil: Belum terdapatinformasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI oleh Gubernur NTT terkait penetapan zona damai dan masih sangat komitmen Pemprov NTT dalam pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM RI. Namun demikian,terdapat progres oleh tim rekonsiliasi yang dibentuk masyarakat sipil dengan salah satu unsurnya adalah dari pihak gereja. Tim ini telah melakukan dialog dengan Pemprov dan kedua belah pihak masyarakat adat untuk upaya rekonsiliasi. 2. Rekomendasi Kapolda Nusa Tenggara Timur : "Menggunakan upaya persuasif, menjunjung HAM, menghindari kekerasan dalamkepada Gubernur Nusa Tenggara "...c. Menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai di wilayah konflik dalam upaya penanganan permasalahan ini dengan memberikan ruang kepada pihak Gereja untuk memfasilitasi upaya mediasi;..." terdapatinformasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI oleh Gubernur NTT terkait penetapan zona damai dan diperlukan komitmen Pemprov NTT dalam poin-poin rekomendasi Komnas HAM RI. demikian,terdapat progres oleh tim rekonsiliasi yang dibentuk masyarakat sipil dengan salah satu unsurnya adalah dari pihak gereja. Tim ini telah melakukan dialog dengan Pemprov dan kedua belah pihak masyarakat adat kepada Kapolda Nusa Tenggara "Menggunakan upaya persuasif, HAM, dan penggunaan dalam menjaga situasi yang kondusif dalam1055/R- PMT/IX/2020
Pemantauan dan penyelidikanhingga selesainya konflik lahan di Pubabu-Besipae;..." Hasil: penolakan dari masyarakat adat yang lain. Permasalahan lahan antara 15 15 orang warga Desa SengkolMasyarakat telah menempati rumah yang dibangun Pemprov NTT. Meskipun masih terdapat
tengah dengan PT ITDC selaku pengembang KEK Mandalika.Warga pada pokoknya tidak menolak adanya pembangunan (PSN) sirkuit MotoGP sepanjang terdapat pembayaran ganti terhadaplahannya mereka yang digunakan.1. Rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat pada poin: "...c. Memastikan Tim Teknis Percepatan Penyelesaian masalah tanah di KEK Mandalika bekerja secara lebih objekif d. Memerintahkan Tim Teknis Percepatan Penyelesaian masalah tanah di KEK Mandalika melakukan verifikasi data/fakta di lapangan, mengingat jumlah warga yang mengadu hingga hari ini terus bertambah, setidaknya telah ada 22 orang warga diluar dari 15 orang yang sudah mengadu ke Komnas e. Mendorong adanya ruang dialog/komunikasi dan/atau kanal pengaduan di ITDC khususnya bagi warga yang
warga diluar dari 15 orang yang sudah mengadu ke Komnas HAM; e. Mendorong adanya ruang dialog/komunikasi dan/atau kanal pengaduan di ITDC khususnya bagi warga yang terdampak pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, mengingat jumlahnya yang terus bertambah;..." Hasil:setidaknya telah ada 22 orang warga diluar dari 15 orang yang sudah mengadu ke Komnas e. Mendorong adanya ruang dialog/komunikasi dan/atau kanal pengaduan di ITDC khususnya bagi warga yang terdampak pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, mengingat jumlahnya yang terus bertambah;..."
Tim Teknis pada 17 Oktober 2020 melakukan pemeriksaan titik lokasi/objek yang diklaim warga, selanjutnya pada 19 Oktober Tim Teknis menggelar hasil pemeriksaan lokasi sekaligus konsultasi dengan 2 Akademisi dari unram. Hasilnya disosialisasikan kepada warga pada 23 Oktober 2020. Hingga saat ini Tim Teknis masih melakukan upaya penyelesaian, pada 6 November 2020 dilakukan peremajaan pengukuran lahan yang diklaim oleh Sdr. Sibawai__
Hasil: Terkait permasalahan lahan yang diklaim Sdr. Sibawai, PT ITDC telah memberikan tawaran bantuan sosial, namun nilainya masih belum disepakati oleh warga.Terkait permasalahan lahan yang diklaim Sdr. Sibawai, PT tawaran bantuan sosial, namun Rekomendasi kepada Presiden
penyelidikanKabupaten Intan Jaya, pada 19 September 2020.pendalaman keterangan terkait: Kesaksian Alpius dan seluruhinformasi dandan diberikan kepada Presiden RI melalui Menko
persiapan Hitadipa, termasuk 4 Desember stuktur komando efektifdalam 2020. peristiwa tersebut dan yang melatar belakangi. Mendalami upaya pengalihan dan atau pengaburan fakta - fakta peristiwa..." Hasil: Danpuspomad Letjen TNI Dodik

14 Dapat dilihat berdasarkan tautan berikut https://tirto.id/14-anggota-tni-akan-diperiksa-terkait-pembunuhan-pendeta-yeremiaf8tq

masyarakat sipil dalam instrument kekerasan bersenjata.
Pemantauan dan penyelidikan2. Penyelidikan Kasus 18 pelecehan seksual terhadap anak di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok2. 18instrument kekerasan bersenjata. Penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di polres dan polsek-polsek yang ada di Intan Jaya. Penegakan hukum yang kredible, akuntable dan transparan... "15 Hasil: 1. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) telah menetapkan 8 (delapan) prajurit TNI AD sebagai tersangka kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika TNI Perkasa menyatakan akan membangun kembali rumah dinas kesehatan seperti semula. 2. Penetapan 9 orang tersangka terkait kasus hilangnya 2 orang anggota keluarga Pdt Zanambani bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang tewas dan dibakar guna menghilangkan jejak. Rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya pada poin:kekerasan Penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di polres dan polsek-polsek yang hukum yang akuntable dan "15 1. Pusat Polisi Militer TNI Darat telah 8 (delapan) prajurit TNI AD sebagai kasus pembakaran rumah dinas di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika TNI Perkasa menyatakan akan kembali rumah dinas kesehatan seperti semula. 9 orang tersangka terkait kasus hilangnya 2 orang anggota keluarga Pdt Zanambani bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang tewas dan dibakar guna menghilangkan jejak.yang dan Darat telah kasus Distrik Andika kembali orang Laporan dan
Pemantauan dan penyelidikanPenyelidikan Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok18guna menghilangkan jejak. Rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya pada poin: "a. Memastikan proses hukum terhadap Pelakuberjalan obyektif,professional transparan serta memberikan rasa keadilan bagi para korban; b. Melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap setiap tahapan proses hukum sesuaiguna menghilangkan jejak. Rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya pada poin: "a. Memastikan proses hukum Pelakuberjalan obyektif,professional dan transparan serta memberikan rasa keadilan bagi para korban; b. Melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap setiap tahapan proses hukum sesuaiLaporan rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya disampaikan dan dalam pertemuan dengan Wakapolda Metro Jaya pada 8 Juli 2020
b. Melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap setiap tahapan proses hukum sesuaidengan Wakapolda Metro Jaya pada 8 Juli 2020
—19 4.dengan prinsip dan norma hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak; c. Mengusut secara serius pihak- pihak yang bertanggungjawab dan memastikan jumlah korban." Hasil: Telah terdapat vonis pengadilan terhadap pelaku yakni 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Depok. Salah satu orang tua korban menyampaikan rasa harunya dan merasakan keadilan terhadap penegakan hukum
MediasiSengketa Hak atas Lahan antara Warga Desa Karang Agung dan Kelompok Tani Sri Gading dengan PT Surya Cipta Kahuripan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan19kepada pelaku tersebut.16 3. Bupati Musi Banyuasin 4. Ketua Lembaga Intelijen Pengawas Pembangunan dan Aparatur Negaradilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Lahan antara Warga Desa Pantai Raja, Kabupaten Kampar dan PT Perkebunan Negara V RiauBupati Kamparmonitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Lahan antara Warga Desa Danau Cala Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin21Bupati Musi Banyuasindilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Hak atas Tanah antara Warga Desa Ukui II dan PT Inti Indosawit Subur22Bupati Pelalawandilakukan monitoring pascamediasi
MediasiSengketa Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Gereja Pimpinan Rohulkudus Yahweh atas nama Sdr. Yulius23 2.1. Bupati Kupang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timurkesepakatan mediasi tercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pascamediasi
MediasiSengketa atas Lahan Adat antara Masyarakat Adat Suku Tukan dan PT Rero Lara Hokeng, di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara TimurMenteri Agraria dan Tata 1. Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Bupati Flores Timurmediasi tercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan
MediasiSengketa Hak atas Tempat Tinggal antara Warga di Jalan Raya Wonokromo No. 74, 76, 78, dan 80 dan PT Kereta Api Indonesia di Kota SurabayaWalikota Surabayatercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan
MediasiSengketa lahan antara masyarakat di wilayah desa Oi Katupa, Kecamatan tambora Bima, Nusa Kabupaten Tenggara Barat dan PT Sanggara Agro Karya Persada26Bupati Bimadilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan
27kesepakatan mediasi dihasilkan
MediasiSengketa relokasi PKL Subuh Pasar Bauntung di Banjarbaru dan Pemkot Banjarbaru, Kalimantan SelatanSengketa relokasi PKL Subuh Pasar Bauntung di Banjarbaru Banjarbaru,27Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatandihasilkan kesepakatan mediasi dihasilkan
MediasiSengketa Hak Atas Kebebasan Beragama antaraJemaah Ahmadiyah Kab. Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, JambiantaraJemaah Ahmadiyah Kab. Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten28Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambidihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang Sengketa HakSengketa Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang29Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengahdihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik-Pusri oleh PT Pertagas di Sungai Lilin, Kabupaten Musi BanyuasinHak atas Lingkungan Hidup yang Baik Sehat dalam Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik-Pusri oleh PT Pertagas di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin30Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatandihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Hak atas Lahan antara Kelompok Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Banyuasin, Sumatera SelatanSengketa Hak atas Lahan Kelompok Tani Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Banyuasin,31Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatandihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Hak Penghidupan yang Layak Pedagang di Jln. Andalas, PrabumulihHak atas yang Layak Pedagang di Jln. Andalas,32Pemerintah Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatandihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Pemberian Pembangunan Tempat Ibadah (gereja) di Aceh SingkilSengketa Pemberian Ijin Pembangunan Tempat Ibadah33Pemerintah Kabupaten Aceh Singkildihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa terkait Penghentian Renovasi dan Penyegelan Masjid Al Furqon tempat Ibadat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa BaratSengketa terkait Penghentian Renovasi dan Penyegelan Masjid Al Furqon tempat Ibadat Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Kabupaten34Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Baratdihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa Lahan Yayasan Dana Islamic Center Ikatan MasjidIndonesia Muttahidah Pinrang KabupatenLahan antara Yayasan Dana Islamic Center MasjidIndonesia (YASDIC IMIM) Pinrang dan35Pemerintah Kabupaten Pinrangdihasilkan kesepakatan mediasi
Pengurus Besar Daarul Dakwah Indonesia (PB DDI)
MediasiPenyelesaian Sengketa Lahan Pasar Panampu Antara Sdr. Ince Baharuddin Dan Ince36Pemerintah Kota Makassardihasilkan kesepakatan mediasi
Sengketa terkait lahan yang terkontaminasi di Kec. Mandau dan Kec. Batin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau dan PT. Chevron Pasifik376. Ditjen Migas Kementerian ESDM RI 7. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI 8. Pemprov Riaudihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa lahan terkontaminasi Minyak Bumi di Kel. Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak, Riau antara Sdr. Izarmi Ali dan PT. Chevron38Pemkab Siakdihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Lutfi, Sdr. M. Sobir, dkk dan Coca Cola Amatil Indonesia Semarang39Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengahdihasilkan kesepakatan mediasi
MediasiSengketa hak atas kesehatan terkait dugaan malpraktik atas meninggalnya bayi Sdri. Devi Eftika, antara Keluarga Sdri. Eftika dan RSUP Fatmawati40Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakartadihasilkan kesepakatan mediasi
Sengketa Perpanjangan Akreditasi Akademi Kebidanan Martapura bawah Badan Penyelenggara Yayasan Martha Berlian Husada, antara Alumni Akademi Kebidanan41Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandihasilkan kesepakatan mediasi

13 Dapat dilihat melalui tautan berikut https://kupang.tribunnews.com/2020/10/18/kapolda-ntt-ajak-warga-pubabu-tempatirumah-yang-dibangun-pemprov-ntt

15Dapat dilihat berdasarkan tautan berikut https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/17004771/8-prajurit-tni-ad-jaditersangka-kasus-pembakaran-rumah-dinas-kesehatan-di dan https://www.merdeka.com/peristiwa/bakar-2-jenazah-wargapapua-untuk-menghilangkan-jejak-9-anggota-tni-jadi-tersangka.html?page=2

16Dapat dilihat berdasarkan tautan berikut https://metro.sindonews.com/read/292036/170/pelaku-cabul-di-gereja-depokdivonis-15-tahun-ibu-korban-tuhan-sudah-mendengar-doa-saya-1609920063, https://metro.tempo.co/read/1420647/pelakukejahatan-seksual-eks-pembina-misdinar-gereja-herkulanus-dibui-15-tahun,

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/06/13144671/syahril-parlindungan-marbun-eks-pengurus-gereja-di-depok-yangcabuli-anak

Kendala

Pada 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan produk rekomendasi dan tindak lanjutnya, antara lain:

a. Masih perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan analisis untuk menghasilkan sebuah rekomendasi, serta terbatasnya sumber daya manusia dan sarana-prasarana pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

b. Belum adanya standar baku yang dapat diterapkan untuk mengukur indikator keberhasilan.

c. Kompleksitas kasus menjadi tantangan dalam melakukan pencatatan dampak dan tindak lanjut rekomendasi.

d. Belum adanya aturan hukum yang memaksa para pihak tujuan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM hanya bersifat rekomendatif dan normatif, bukan memaksa yang ditandai dengan unsur sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

e. Terhambatnya pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 Tahun 2020, serta belum adanya metode, prosedur, atau mekanisme baku sebagai indikator keberhasilan.

Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi upaya untuk mengukur dampak rekomendasi yang dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, mandat, dan wewenang Komnas HAM RI dalam memaksimalkan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Upaya perbaikan

Selama 2020, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna memaksimalkan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM RI, antara lain:

a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan rekomendasi dengan cara melibatkan ahli dalam bidang-bidang terkait dengan isu suatu kasus guna membantu perumusan rekomendasi hingga tercapai standar baku keluaran rekomendasi Komnas HAM RI, menambahkan jumlah SDM dan Mengundang kehadiran stakeholder agar meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan;

b. Memulai menyusun prosedur, mekanisme, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi yang masih harus disempurnakan kedepannya;

c. Membangun system yang mempermudah untuk melakukan klasifikasi kasus, serta terintegrasi dengan data pendukung lainya.

d. Meningkatkan jejaring dengan pihak-pihak tujuan rekomendasi, utamanya Pemerintah Pusat dan Daerah guna meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi Komnas HAM RI, serta Menyusun aturan hukum yang dapat mengikat atas tindak lanjut rekomendasi yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait.

Gambar 3.27

Dokumentasi

Penyerahan Laporan dan Rekomendasi Penyelidikan Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani oleh Ketua Komnas HAM RI kepada Menkopolhukam RI (4 November 2020)

Gambar 3.28

Diskusi Kelompok Terfokus dengan Stakekolder (NGO) terkait Penanganan Kasus Komnas HAM RI (23 November 2020)

Gambar 3.29

Pertemuan Komisioner Komnas HAM RI dengan Presiden RI dengan Salah Satu Agenda terkait Rekomendasi atas Penyelidikan Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani (16 November 2020) Sumber: Biro Pers Istana Presiden RI

Gambar 3.30

Diskusi Kelompok Terfokus dengan Stakekolder (Kementerian & Lembaga) terkait Penanganan Kasus Komnas HAM RI (23 November 2020)

Gambar 3.31

Pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta guna Membahas Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI

Gambar 3.32

Pertemuan dengan Wakapolda Metro Jaya untuk Penyampaian Rekomendasi Kasus Kekerasan Seksual Anak di Depok (8 Juli 2020)

Gambar 3.33

Konferensi Pers Daring Catatan Tahunan Penegakan HAM 2019 (6 Juni 2020)

PETA SEBARAN PENGADUAN 2019 Penerimaan 2.757 Aduan Dumue: 173 Sumbar: 48 Papua: 33 Bengkulu: 2 Katset Maluku: S Lampung so Banten: 93 KOMISINASIONAL REPUBLIKINEDONESIA

Gambar 3.34

Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani (Sumber: Tirto.id)

tirto.id/14-anggota-tni-akan-diperiksa-terkait-pembunuhan-pendeta-yeremia-fBtq ☆ tirto.id - Tim Investigasi Mabes TNI Angkatan Darat menindaklanjuti kasus kematian pendeta Yeremia Zanambani. Ketua Klasis Gereja Kemah Injil September 2020. Danpuspomad Letjen TNI Dodik Wijanarko mengatakan Tim Mabesad dan Pomdam XVII/Cenderawasih sudah meminta keterangan personel TNI AD yang mengetahui peristiwa tersebut. "Memeriksa 14 personel Satgas Penebalan Aparat Teritorial Bawah Kendali Operasi (Apter BKO) Kodam XVIl/Cenderawasih," ucap Dodik dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020). Kemudian, tim juga akan memanggil 21 personel Yonif R 400/BR untuk kepada Pangkogabwilhan III. Surat tersebut, lanjut Dodik, sudah direspons oleh Pangkogabwilhan III sebagai penanggung jawab operasi wilayah Papua dengan mengirimkan surat jawaban yakni akan menghadirkan para terperiksa, paling lambat awal Februari 2021 setelah perotasian satgas. Dodik berjanji pihaknya akan mengusut kasus penembakan ini tanpa ditutuptutupi. "Kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI AD di Kabupaten Intan Jaya akan terus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan akan diproses secara

Gambar 3.35 Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani (Sumber: Kompas.com)

nasionalkompas.com/read/2020/11/12/17004771/8-prajurit-tni-ad-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-rumah-dinas-kesehatan-di ☆ S.com NEWS TREN HEALTH FOOD EDUKASI INSPIRASLI MONEY TEKNO LIFESTYLE HOMEY PROPERTI BOLA TRAVEL OTOMOTIF SAINS HYPE 8 Prajurit TNI AD Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya, Papua KOMENTAR JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) rumah dinas kesehatan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020. Napas Bau, Parasit akan Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Tim Keluar dari Tubuh jika Coba Ini Investigasi Gabungan TNI AD dan Kodam XVII/Cendrawasih terhadap 12 orang yang terdii dari 11 prajurit TNI AD dan satu warga sipil. DETOCLINE TERPOPULER "Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti, penyidik menyimpulkan dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka," ujar Walhi: Pelepasan Hutan Komandan Puspomad, Letjen TNI Dodik Widjanarko dalam konferensi pers, Kalimantan Era Jokowi Capai Kamis (12/11/2020). 427.952 Hektare Dibaca 59.208 kal Baca juga: Intan Jaya Memanas dan Diduga Bupatinya Tak di Tempat, Ini Kata Kompolnas Beberkan Latar Mahfud MD 2 Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek Delapan tersangka tersebut meliputi Kapten Inf SA, Letda Inf KT, Serda MFA, Dibaca 48.494 kal Sertu S, Serda ISF, Kopda DP, Pratu MI, dan Prada MH. Sekolah Perkumpulan 7 Habits Pioneering School Mandiri

Gambar 3.36

Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani (Sumber: Merdeka.com)

merdeka.com/peristiwa/bakar-2-jenazah-warqa-papua-untuk-menghilangkan-jejak-9-angoota-tni-jadi-tersanqka.htmi?paqe=2

FANDOM OF THE MONTH DALCK DNT MAYINDONESIA KAPANLAGI OREA JANUARI 2021 HOT TOPICS # Harga Emas # Pertumbuhan Industri # Tarif Listrik # Tarif Listrik Naik TRENDING PERISTIWA CEK FAKTA POLITIK JAKARTA UANG DUNIA KHAS TRAVEL VIDEO GAYA SEHAT TEK BOLA MORE

Namun, saat perjalanan Luther Zanambani meninggal dunia, Kemudian karena keduanya telah meninggal lalu Apinus Zanambani tewas dan Luther Zanambnani dibakar untuk menghilangkan jejak. Setelah dibakar dan abunya dibuang ke Sungai Julai di Distrik Sugapa.

Atas insiden tersebut Mabesad dan Kodam XVII Cendrawasih kemudian memeriksa 21 orang yang terdiri dari 19 anggota TNI AD dan dua orang sipil. Sampai dengan memutuskan 9 Anggota TNI AD sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Masyarakat sebanyak dua orang atas nama saudara Enius Zanambani dan Jaya Zanambani, mereka keluarga korban," terangnya.

Atas perbuatannya, kesembilan tersangka Anggota TNI AD ini disangkakan dengan Pasal 170 Ayat (1) dan (2), Pasal 351 Ayat (3) dan Pasal 181 KUHP, Kemudian Pasal 132 KUHP Militer dan Pasal 55 (1) KUHP. [gil]

Hot Issue

Calon Kapolri Ingin Polisi Tak Lagi Menilang di Jalan, Mungkinkah? Rentetan Bencana dan Rusaknya Jantung Khatulistiwa Pengadil Pemilu Tercoreng Etik Anggotanya Rekomendasi

Gambar 3.37

Mediasi terkait sengketa relokasi PKL Subuh Pasar Bauntung di Banjarbaru dan Pemerintah KotaBanjarbaru, pada 28 Februari 2020.

Gambar 3.38

Mediasi Atas Sengketa Penutupan Akses masuk ke unit Usaha milik Sdr.Benny Oleh SETUKPA POLRI di Kota Sukabumi yg diterima secara langsung oleh Walikota Sukabumi, dan dihadiri oleh Pengadu, Pihak Bersengketa dan Pihak Terkait lainnya. (Sukabumi, 26 Agustus 2020)

Gambar 3.39

Mediasi Atas Kasus Lahan antara Warga Suku Tukan dan PT. Rero Lara Hokeng di Kab. Flores Timur, pada 25 Agustus 2020.

Gambar 3.40 Kegiatan "Implementasi Mediasi Online pada Masa Pandemi Covid-19"

Undangan Diskusi Mediasi NOMNAS HAM PMN PMI IMPLEMENTASI MEDIASI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 Manafrizal Manan, LL.M., M.IP., M.Si. Dr. Diah Sulastri Dewl, S.H, M.H. Pref. Indra Bastian, Ma., Ph.D. Prospek dan Tantangan Medias Deline hagi 28 April 2020 Pukul 13.00 WIB Link Pendaftaran: https://bit.ly/2RZqLXa

Kegiatan "Implementasi Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19" merupakan kegiatan pertama yang dilakukan secara online setelah resmi Pemerintah mengumumkan diberlakukan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19 di Bagian Mediasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pelaksanaan kegiatan mediasi secara online sebagai salah satu strategi penanganan kasus di bagian mediasi.

Gambar 3.41 Pertemuan Pascamediasi terkait Kasus Relokasi PKL Alun-alun Ki Ronggo RBA Bondowoso pada 20 Oktober 2020.

Pascamediasi merupakan salah satu mekanisme Bagian Mediasi untuk memastikan implementasi dari kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan mediasi. Hadir langsung dalam kegiatan ini Bupati Bondowoso beserta Jajaran dan Perwakilan Pedagang PKL.

Gambar 3.42 Mediasi Kasus Hak atas Kebebasan Beragama Pembangunan Kembali Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Jemaat GBI Tlogosari di Kota Semarang (17 September 2020). Mediasi ini mencapai kesepakatan dan langsung di implementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Gambar 3.43 Kegiatan FGD mengenai "Peran Mediasi Komnas HAM RI atas Potensi Permasalahan- Permasalahan yang Mungkin Terjadi sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara, Khususnya bagi Wilayah yang Telah Ditetapkan sebagai Lokasi Baru Ibu Kota Negara, Maupun Wilayah-Wilayah Penyangga di Sekitarnya" yang merupakan serangkaian dari kegiatan Pra-Festival HAM Banjarmasin 2020". Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya". Kegiatan dilaksanakan seacra Offline dan Online melalui zoom di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, pada 16 Desember 2020.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja 3.2

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2020Realisasi Tahun 2020% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung50%0Belum tercapai

Pembentukan Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat di Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh), dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 jo Pasal 19 dan

Pasal 20 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dipayungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat di Provinsi Aceh ialah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 9 jo Pasal 19 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai undang-undang payung bagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Komnas HAM sejak 2014 telah membentuk Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat di Provinsi Aceh dengan hasil sebagai berikut:

1) Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Jambo Keupok 2003. Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 14 Maret 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini;

2) Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Simpang KKA 1999. Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 13 Juni 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini;

3) Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya 1989-1998. Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 27 Agustus 2018, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini;

Pada Tahun 2018-2020 Tim Aceh telah melakukan penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya, serta penyelidikan Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur.

Masa kerja Tim Ad Hoc peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh bekerja mulai tanggal 08 November sampai dengan 31 Desember 2014, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor:

018/KOMNAS HAM/XI/2013 tertanggal 8 November 2013. Kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM, yaitu:

1. Surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 003/KOMNAS HAM/I/2014 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh tertanggal 09 Januari 2014. Masa kerja tim Ad Hoc pelanggaran ham yang berat di Provinsi Aceh diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014;

2. Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 009/KOMNAS HAM/IV/2014 tertanggal 01 April 2014, dilakukan perpanjangan masa tugas kembali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan 31 Juni 2014;

3. Surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 014B/KOMNAS HAM/VII/2014 tertanggal 03 Juli 2014, yang kemudian dilakukan perpanjangan masa tugas kembali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;

4. Surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 001/KOMNAS HAM/I/2015 tertanggal 08 Januari 2015, memperpanjangan kembali masa tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;

5. Sidang Paripurna Komnas HAM, melalui surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 019/KOMNAS HAM/VII/2015 tertanggal 14 Juli 2015 masa tugas tim ad hoc diperpanjang kembali masa tugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

6. Masa tugas tim diperpanjang kembali melalui surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 049/KOMNAS HAM/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;

7. Diperpanjang kembali masa tugas dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 020A/KOMNAS HAM/VI/2016 tertanggal 30 Juni 2016, masa tugas Tim Ad Hoc selama 6 (enam) bulan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

8. Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 046/KOMNAS HAM/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2015, memperpanjang masa tugas kembali selama 3 (tiga) bulan terhitung 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2017;

9. Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 12/KOMNAS HAM/IV/2017 tertanggal 06 April 2017, memperpanjang kembali masa tugas selama 5 (lima) bulan, mulai 3 April sampai dengan 31 Agustus 2017;

10.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 024/KOMNAS HAM/IX/2017 tertanggal 08 September 2017, masa tugas diperpanjang selama 5 (lima) bulan mulai 8 September sampai dengan 31 Januari 2017;

11.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 002/KOMNAS HAM/II/2018 tertanggal 1 Februari 2018, yang memperpanjang masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli 2018;

12.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 012/KOMNAS HAM/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018, yang memperpanjang masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2018;

13.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 004/KOMNAS HAM/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019, yang memperpanjang masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Agustus 2019;

14.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 009/KOMNAS HAM/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019, yang memperpanjang masa tugas selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019;

15.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017/KOMNAS HAM/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, yang memperpanjang masa tugas selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019;

16.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, yang memperpanjang mas tugas tim selama 3 (tiga) bulan mulai 2 Januari sampai 31 Maret 2020;

17.Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 007/KOMNAS HAM/IV/2020 tanggal 1 April 2020, yang memperpanjang mas tugas tim selama 6 (enam) bulan mulai 1 April sampai 1 Oktober 2020.

Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya

Tim telah membuktikan adanya data, informasi dan fakta yang menunjukkan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya. Selanjutnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat di Provinsi Aceh ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi yang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Jika hasil penyelidikan ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat akan dilaporkan kepada Sidang Paripurna dan selanjutnya diteruskan atau dilaporkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu penyelidikan pelanggaran HAM yang berat ini merupakan penyelidikan proyustisia.

Proses penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat telah diatur dalam Peraturan Komnas HAM RI Nomor 002/KOMNASHAM/IX/2011. Secara umum, alur penyelidikan proyustisia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan laporan, pengaduan, maupun inisiatif Komnas HAM RI;

2. Proses pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat;

3. Pelaporan hasil pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut kepada Sidang paripurna Komnas HAM RI untuk mendapatkan keputusan atas penanganan peristiwa;

4. Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut, jika :

a. Masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dapat dibentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM RI untuk melakukan analisis hukum. Jika berdasarkan analisis hukum ini terdapat kesimpulan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka Sidang Paripurna dapat membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.

b. Telah dianggap cukup memiliki dugaan awal adanya pelanggaran HAM yang berat, dapat dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat untuk melakukan penyelidikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

5. Pemberitahuan dimulainya penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang Berat dari penyelidik Kejaksaan Agung kepada penyidik melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP);

6. Proses penyelidikan oleh Tim Ad Hoc yang meliputi antara lain: a. Penyusunan struktur organisasi dan kerangka kerja Tim b. Penerimaan aduan atau laporan terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang Berat

c. Pemeriksaan saksi (juga meliputi pemanggilan secara paksa/subpoena)

d. Peninjauan lapangan

e. Pemeriksaan surat

f. Penggeledahan dan penyitaan

g. Pemeriksaan setempat

h. Mendatangkan ahli

i. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti

7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan proyustisia;

8. Pembahasan hasil dan laporan pelaksanaan penyelidikan proyustisia dalam Sidang Paripurna Komnas HAM RI;

9. Penyimpulan hasil penyelidikan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI terkait ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang Berat;

10.Penyampaian kesimpulan hasil penyelidikan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Jika berdasarkan penyelidikan yang dilakukan disimpulkan terdapat pelanggaran HAM yang Berat, penyelidik Komnas HAM RI menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik guna ditindaklanjuti.

Secara singkat, proses penyelidikan proyustisia digambarkan dalam gambar skema alur di bawah ini:

Gambar 3.44 Proses Penyelidikan Tim Ad Hoc terkait Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Sekitarnya

ALUR PENYELIDIKAN PROYUSTISIA KOMNAS HAM RI PERISTIWA TIMANG GAJAH, BENER MERIAH, ACEH TENGAH DAN SEKITARNYA selesai/tidak dilanjutkan (tidak terbukti) KEJAHATAN DUGAAN HAM PEMANTAUAN SIDANG DAN PARIPURNA terbukti BERAT PENYELIDIKAN MEMBENTUK TIM PELANGGARAN AD HOC KESIMPULAN PENYERAHAN KE PEMBAHASAN SIDANG DI SIDANG PENYUSUNAN PROSES JAKSA AGUNG PARIPURNA LAPORAN PENYELIDIKAN PARIPURNA yusunan struktur org dan kerangka kerja 2. penerimaan aduan/laporan pemeriksaan saksi peninjauan lapangan nggeledahan dan penyitaan pemeriksoan setempot disarikan dari Peraturan Komnas HAM RI Nomor 002/KOMNASHAM/IX/2011

Berdasarkan alur kerja penyelidikan proyustisia di atas, Tim Penyelidikan pelanggaran HAM yang Berat kasus peristiwa di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan sekitarnya pada Tahun 2000-2003 berada pada titik pembahasan di Sidang Paripurna karena telah selesai melakukan proses penyelidikan dan menghasilkan draf laporan lengkap. Tim telah melakukan seluruh tahapan penyelidikan, mulai dari pemeriksaan saksi secara langsung, pemeriksaan lokasi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan secara daring pada masa Pandemi Covid-19. Laporan hasil penyelidikan juga telah disidangkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada 4 November 2020, dimana keputusan Sidang Paripurna adalah menunda sampai awal Tahun 202l untuk kemudian dibahas kembali. Penundaan dilakukan mengingat situasi politik di Indonesia yang pada akhir tahun 2020 sedang disibukkan dengan kegiatan Pilkada, dimana Komnas HAM turut serta dalam pemantauan pemenuhan hak sipil dan politik warga.

Penundaan pembahasan laporan hasil penyelidikan pada Sidang Paripurna Komnas HAM ini mengakibatkan penyerahan laporan penyelidikan kepada penyidik di Kejaksaan Agung sebagai tahapan akhir yang menjadi salah indikator sasaran strategis Komnas HAM RI pada tahun 2020, belum dapat dilakukan. Idealnya, laporan hasil penyelidikan yang telah disetujui oleh Sidang Paripurna Komnas HAM, diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk diserahkan ke Penyidik di Kejaksaan Agung.

Terkait proses Penyelidikan pelanggaran HAM yang berat kasus peristiwa di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan sekitarnya pada Tahun 2000-2003 memang pada awal penyelidikan adalah ditemukannya kuburan masal dimana korban adalah korban penghilangan paksa pada Tahun 200l di Desa Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Namun dari hasil pemeriksaan lapangan dan saksi-saksi, ditemukan fakta lain bahwa kasusnya semakin meluas dan peristiwanya semakin serius atau rumit. Wilayah tidak hanya di Kecamatan Timang Gajah, namun meluas ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah sampai ke Kabupaten Aceh Tengah dan juga wilayah sekitarnya. Selain itu, tindakan yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang berat semakin bertambah, tidak hanya penghilangan paksa saja dan pembunuhan saja, tetapi bertambah tindakan lainnya. Akibatnya penyelidikan bertambah lama karena semakin meluas dan rumitnya sifat kasus yang diselidiki, hingga waktu pelaksanaan penyelidikan menjadi lebih dari 2 tahun.

Selama pelaksanaan penyelidikan, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di Provinsi Aceh (Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Wilayah Sekitarnya) telah melakukan tinjauan lapangan sebanyak 8 (delapan) kali dan memeriksa 89 dari 95 orang saksi yang dipanggil, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Saksi yang diperiksa pada saat tinjauan lapangan

Unsur SaksiJumlah DiperiksaJumlah Dipanggil
Korban/keluarga korban/ masyarakat5856
Anggota/Purnawirawan Polri11
Purnawirawan TNI16
Mantan aparatur (pejabat) sipil55
Tenaga kesehatan dan PMI58
Badan Rekonsiliasi Aceh11
GAM1212
Milisi66

Selain itu selama penyelidikan, tim juga melaksanakan diskusi dengan para ahli, pengambilan informasi, dan data sebagai berikut:

1. FGD tentang Pengadilan untuk Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

2. FGD tentang Milisi dan Sistem Komando Militer di Provinsi Aceh pada 2000 -2003;

3. FGD tentang Mekanisme Internasional atas Gross Violation of Human Rights;

4. FGD tentang Merangkai Pembuktian;

5. Diskusi dalam penyusunan laporan tentang Alat Bukti dalam Proses Hukum;

6. Diskusi tentang Barang Bukti dalam Proses Hukum;

7. Diskusi tentang Pembangunan Ekonomi Para Korban yang Terusir dari Tanahnya; dan

8. Diskusi dengan Kejaksaan Agung RI tentang pemeriksaan secara daring.

Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur

Untuk peristiwa Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur, tim secara paralel telah memasuki tahap awal penyelidikan, yaitu: Kajian pustaka;

1. Diskusi kelompok terarah (FGD) untuk pengayaan informasi terkait peristiwa secara daring dan luring di Jakarta dan Banda Aceh;

2. Pemeriksaan lokasi awal;

3. Membangun rapport untuk mendapatkan informan dan saksi.

Gambar 3.45 Proses Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM RI Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur

ALUR PENYELIDIKAN PROYUSTISIA KOMNAS HAM RI PERISTIWA BUMI FLORA DI ACEH TIMUR PEMBUKTIAN selesai/tidak dilanjutkan KEJAHATAN (tidak terbukti) DUGAAN HAM PEMANTAUAN SIDANG DAN PARIPURNA terbukti BERAT PENYELIDIKAN SIDANG MEMBENTUK TIM AD HOC KESIMPULAN PENYERAHAN KE PEMBAHASAN PENYUSUNAN SIDANG DI SIDANG PROSES JAKSA AGUNG LAPORAN PARIPURNA PARIPURNA PENYELIDIKAN 1.penyusunan struktur organisasi dan kerangka kerja 2.penerimaan aduan/laporan 3.pemeriksoan saksi peninjauan lapangan penggeledahan dan penyitaan pemeriksaan setempat disarikan dari Peraturan Komnas HAM RI Nomor 002/KOMNASHAM/IX/2011

Tim baru memulai proses penyelidikan, seperti digambarkan pada skema alur penyelidikan proyustisia di atas, karena terkendala seperti yang telah dijelaskan diatas dimana kasus sebelumnya (Peristiwa Timang Gajah, dst) semakin luas dan rumit sehingga untuk memulai penyelidikan ini juga tertunda dari jadwal semula. Ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 yang juga ikut berdampak pada proses penyelidikan kasus ini.

Kendala

Situasi pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan kerja-kerja Tim di tahun 2020. Pemeriksaan saksi-saksi, pemantauan lapangan, dan FGD yang dilakukan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Selain itu, proses penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat menggunakan mekanisme yang lebih kompleks terutama setelah selesai dilakukan penyelidikan oleh Tim, karena masih diperlukan pembahasan melalui sidang paripurna khusus untuk pendalaman dan penguatan substansi laporan Tim. Pada tahun 2020 ini, terkait dengan penyelidikan Penyelidikan pelanggaran HAM yang berat kasus peristiwa di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan sekitarnya pada Tahun 2000-2003, proses penyelidikan telah diselesaikan oleh Tim. Namun demikian, proses pembahasan di tingkat Paripurna Khusus masih berlangsung dan direncanakan diselesaikan pada awal tahun 2021.

Upaya perbaikan

Situasi pandemi Covid-19 yang menjadi kendala utama Tim dalam melakukan kerja-kerjanya diatasi melalui penyesuaian mekanisme kerja melalui sistem daring. Dengan dukungan teknologi yang ada, yaitu aplikasi zoom meeting dan google meet, Tim Aceh kemudian melanjutkan pemeriksaan saksi secara daring melalui online meeting. Sebelumnya, untuk melihat kekuatan hukum dari pemeriksaan online ini, Tim Aceh melakukan diskusi dengan mengundang pihak Kejaksaan Agung melalui rapat online. Tim melakukan pemeriksaan di Kantor Komnas HAM sedangkan saksi tetap pada kediamannya. Selain itu, Tim juga melakukan koordinasi internal melalui rapat-rapat online. Termasuk melakukan progres penulisan laporan pemeriksaan. Hal ini berguna dalam memberikan gambaran teknis dan mekanisme penanganan perkara secara daring, termasuk pemeriksaan saksi maupun pembuktiannya. Tim kemudian mencoba untuk menerapkan pemeriksaan secara daring ini sebagai mekanisme pelaksanaan kerja penyelidikan kasus.

Gambar 3. 46

Dokumentasi

Publikasi Proses Penyelidikan Tim Ad Hoc Aceh di Koran Kompas

KomnasH di Takengon

Investigasi Pelanggaran Saat Konflik Aceh

"Pada masa itu, terjadi berb agai aksi yang melibatkan banyak orang meninggal dumía, pembakaran dan pengusiran,"

AHMAD TAUFAN DAMANIK.

Gambar 3.47

Pemeriksaan Saksi Secara Daring

Gambar 3.48 Pemeriksaan Saksi Secara Online

Gambar 3.49

Pemeriksaan lokasi dan membangun raport untuk peristiwa di Bumi Flora, Aceh Timur

Gambar 3.50

FGD terkait peristiwa di Bumi Flora dengan NGO, akademisi, KKR, dan masyarakat.

Gambar 3.51 Koordinasi dengan KKR Aceh

Gambar 3.52

Diskusi Daring dengan peneliti dari Nagoya Gakuin University terkait Kasus Bumi Flora

Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja

Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat

Tahun 2020 merupakan masa transisi implementasi Sasaran Strategis dalam Renstra Komnas HAM RI 2020-2024. Salah satu Sasaran Strategis yang diampu oleh fungsi penyuluhan yang diberikan mandat oleh Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Sasaran strategis yang ke empat ini memiliki indikator kinerja yaitu persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat. Adapun target yang ditetapkan pada 2020 adalah 20 %.

Angka sebesar 20 persen ini disusun dengan mengambil data populasi penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM yang ditargetkan sebanyak 1.200 orang setiap tahunnya. Target populasi akan menyasar orang yang berbeda di setiap tahun dengan persentase peningkatan kesadaran HAM yang meningkat setiap tahun dari 2020 sd 2024. Capaian persentasi peningkatan kesadaran HAM masyarakat diperoleh dengan melihat populasi dari pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi penyuluhan Komnas HAM RI, yaitu melalui penyebarluasan wawasan, peningkatan kesadaran dan kerja sama dengan mitra pemangku kepentingan. Komnas HAM melakukan kegiatan pelatihan, sosialisasi, maupun diseminasi informasi HAM. Indikator persentase kesadaran HAM masyarakat berupaya dicapai melalui program peningkatan kesadaran HAM dalam bentuk pelatihan untuk aktor strategis antara lain: aparat Kepolisian Republik Indonesia, aparat pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Pendekatan pelatihan partisipatif berbasis pendidikan bagi orang dewasa (andragogi) menjadi pendekatan utama. Pendekatan ini mensyaratkan fasilitator berperan untuk mengelola alur, proses, sehingga terbangun interaksi dialogis antar peserta, antara peserta dengan narasumber maupun antara peserta dengan fasilitator. Selama proses pelatihan, diharapkan akan ada sharing knowledge

(berbagi pengetahuan dan pengalaman) diantara semua yang terlibat dalam pelatihan (training). Dengan harapan terjadi transformasi pengetahuan yang bepengaruh pada tingkat kesadaran HAM para peserta.

Tingkat kesadaran HAM di masyarakat tersebut diukur dengan merujuk pada metode Kirkpatrick Evaluation Model dengan teknik evaluasi berupa survei, impact assessment, metode wawancara mendalam, serta observasi sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Menurut metode Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan, sosialisasi, maupun diseminasi yang telah dilakukan oleh Komnas HAM RI ini dapat terlihat, apabila terjadi perubahan pada pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dari para peserta.

Adapun penyebarluasan wawasan HAM, seperti sosialisasi dan diseminasi informasi HAM dilakukan dalam bentuk seminar, FGD, dan diseminasi informasi lainnya. Kegiatan diseminasi informasi HAM juga dilakukan melalui publikasi tercetak dan non cetak, diantaranya melalui website dan media sosial. Metode yang dilakukan memfokuskan pada metode interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini termasuk pemanfaatan sosial media.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Komnas HAM bersama dengan mitra kerja dalam rangka peningkatan kesadaran HAM sebanyak 209 orang, antara lain:

a. Pelatihan Kab/Kota HAM untuk Aparat Pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat Sipil (38 orang)

b. Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan (50 orang)

C. Pelatihan HAM untuk Aparat Kepolisian RI setingkat Kepolisian Daerah (Polda) (121 orang)

Dalam mengukur capaian realisasi kegiatan, Komnas HAM RI melakukan beberapa penyesuaian, terutama sejak terjadinya pandemi. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan adanya pendemi ini juga dialami Komnas HAM RI, sebagaimana Kementerian dan Lembaga lain. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah pengalihan anggaran untuk mengatasi pandemi, hal ini membuat diturunkannya target capaian. Pada 2020, Komnas HAM memfokuskan pengukuran capaian persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat melalui kegiatan pelatihan, khususnya pelatihan HAM untuk polisi yang didanai oleh APBN. Adapun realisasi capaian 2020 yang ditargetkan sebanyak 20% dari populasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Sasaran Strategis 4

Persentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2020Realisasi Tahun 2020% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Mendorong Kondisi yang kondusif bagi Pelaksanaan HAM di MasyarakatPersentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat20% (1200 orang) = 240 orang17% (1200 orang) = 209 orang87% (209 orang dari 240 orang)

Tabel ini menggambarkan, Komnas HAM RI mengukur capaian Sasaran Strategis mengacu pada Rencana Strategis, dimana pada 2020 adanya peningkatan kesadaran 20% dari populasi sebanyak 1.200 orang, yaitu sejumlah 240 orang. Dari target 240 orang tercapai sebesar 87% atau sebanyak 209 orang. Upaya pengukuran difokuskan khususnya pada kegiatan pelatihan yang memperlihatkan adanya perubahan signifikan pada pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dari para peserta.

Dalam mencapai target kinerja yang dinyatakan dalam Renstra Komnas HAM 2020 – 2024, Komnas HAM RI menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber anggaran. Termasuk dalam hal ini kapasitas dan kompetensi personel yang ada dan memaksimalkan jejaring kerja yang telah terbangun. Perubahan utama sebagaimana disebutkan diatas adalah pada metode penyuluhan. Metode penyuluhan yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka langsung atau luar jaringan, kini lebih banyak dilakukan dengan tatap muka dalam jaringan (online). Beberapa kegiatan juga dilakukan dengan menggabungkan antara metode daring dan luring atau dikenal dengan istilah blended learning atau metode hybrid.

Analisis Atas Capaian Kinerja

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kirkpatrick Evaluation Model yang menekankan pada peningkatan kesadaran HAM masyarakat dengan adanya perubahan signifikan pada pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dari para peserta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 209 populasi akan terlihat perubahan perilaku menjadi lebih mengetahui, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas fungsi sehari - hari.

Pelatihan yang dilakukan Komnas HAM RI pada 2020 difokuskan pada Pelatihan HAM untuk Aparat Kepolisian RI setingkat Kepolisian Daerah (Polda) di tiga (3) daerah yaitu, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, Komnas HAM RI mencapai target sasaran kegiatan meningkatnya pemahaman HAM masyarakat dengan indikator persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat. Hal tersebut dapat terukur melalui metode survei kepada total 121 peserta di tiga (3) pelatihan Polda.

Ada 10 poin aspek penilaian mengenai materi HAM untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, diantaranya mengenai materi HAM; (1) Pengertian Hak Asasi Manusia, (2) Prinsip Hak Asasi manusia, (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (4) Macam – macam Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (5) Macam - Macam Derogable Rights dan Non-Derogable Rights, (6) Tanggung Jawab Negara untuk Memenuhi, Melindungi, dan Menghormati HAM, (7) perbedaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum, (8) Pelanggaran HAM yang Berat, (9) Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, serta (10) Pelaksanaan Prinsip dan Standar HAM dalam tugas dan fungsi satuan masing – masing.

Diagram 3.2 Rata-rata Tingkat Pemahaman Peserta 3 Pelatihan POLDA Tahun 2020 Rata-rata tingkat Pemahaman Peserta (%)

Cukup Paham 5% Paham 32% Sangat Paham 63% Cukup Paham Paham Sangat Paham

Secara keseluruhan dari ketiga pelatihan Polda yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan rata-rata sebanyak 5% peserta cukup paham, 32 % paham, serta 63% peserta sangat paham akan materi mengenai Hak Asasi Manusia, sebagaimana terlampir dalam tabel diagram di atas.

Selain itu, Komnas HAM RI juga mencapai target sasaran program meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dengan indikator persentase masyarakat yang perilakunya selaras dengan HAM. Hal tersebut dapat terukur kembali melalui metode survei kepada total 121 peserta di tiga (3) pelatihan Polda. Ada 5 poin aspek penilaian, yaitu: (1) Apakah pelatihan HAM untuk kepolisian ini di perlukan?, (2) Apakah perlu adanya pelatihan HAM lanjutan yang bersifat teknis?, (3) Perlukah anda menyosialisasikan materi HAM ini ke anggota anda?, (4) Perlukah materi HAM ini dalam menunjang tugas fungsi anda sehari – hari ? (misalnya proses penyelidikan - penyidikan, proses pengendalian masa/ dalmas lanjut, perawatan tahanan dll), serta (5) Perlukah adanya buku saku / buku panduan terkait HAM yang bersifat operasional?

Terhadap pelatihan atas ketiga Polda yang telah dilaksanakan, peserta merasa perlu untuk dilakukan pelatihan kembali di tahun - tahun mendatang. Hal tersebut terlihat dari respon peserta sebagai berikut: 75% peserta merasa perlu adanya pelatihan HAM seperti ini, serta 54,3 % peserta merasa perlu adanya pelatihan lanjutan. Secara umum, pelatihan seperti ini dianggap perlu karena 66,8% peserta merasa perlu materi dalam pelatihan yang menunjang tugas fungsi kepolisian sehari - hari, serta 74,3% peserta merasa perlu untuk menyosialisasikan materi HAM ini ke anggotanya, sebagaimana tergambarkan dalam gambar berikut:

Diagram 3.3

Rata-rata Tingkat Kebutuhan Peserta Pelatihan POLDA Terhadap Pelatihan HAM

Kebutuhan terhadap Pelatihan HAM 75 % Peserta merasa perlu adanya pelatihan 74,3% HAM seperti ini 54,3% Peserta merasa perlu untuk Peserta merasa perlu materi menyosialisasikan dalam pelatihan yang materi HAM ini ke menunjang tugas fungsi kepolisian sehari – hari anggotanya 66,8% Peserta merasa perlu adanya pelatihan lanjutan

Kemudian untuk pelatihan Kabupaten/ Kota HAM merupakan kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI bersama INFID. Dalam pelatihan yang diselenggarakan pada 22 September – 1 Oktober 2020, diikuti oleh 38 peserta yang berasal dari Aparat Pemerintah Kab/Kota dan organisasi masyarakat Sipil di seluruh Indonesia. Pelatihan ini dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dan dilakukan secara daring. Hasil Evaluasi dari pelatihan ini menunjukkan peserta mendapatkan manfaat dari pelatihan in terbukti dari lembar evaluasi terhadap penyelenggaran kegiatan. Peserta juga memberi respon baik terhadap kesesuaian materi yang diberikan oleh para narasumber. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa reaksi dan proses belajar yang terjadi adalah perubahan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) dari peserta. Hasil observasi sesudah pelatihan terlihat dengan adanya sejumlah peserta yang melakukan advokasi bertema Kab/Kota HAM dan isu HAM lainnya setelah dilakukannya pelatihan. Peserta Pelatihan yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi melakukan pertemuan lanjutan diantara mereka untuk melakukan diskusi tentang kabupaten/Kota HAM. Hal serupa dilakukan oleh peserta dari daerah Jawa Tengah. Sementara peserta dari Bondowoso aktif melakukan sosialisasi tentang Kab/Kota HAM di pemerintah kabupaten setempat.

Hal yang serupa dengan Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan untuk Staf Lembaga Nasional HAM RI. Pelatihan yang berlangsung pada 7 September hingga 8 Oktober 2020 ini juga menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif dan dilakukan secara daring. Jumlah Peserta 50 orang dengan 41 orang berasal dari Kantor Perwakilan Komnas HAM RI dan Ombudsman RI. Berikut ini hasil survei pasca pelatihan dilakukan:

Diagram 3.4 Respon Peserta terhadap Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan

1. Apa pendapat anda tentang kegiatan ini secara keseluruhan? 37 responses 20 18 (48 6%) 15 10 8 (21.6%) 7 (18.9%) 5 3 (8.1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.7%) 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10

Diagram 3.5 Respon Peserta terhadap Relevansi Pelatihan

6. Sejauhmana proses dan hasil Kursus ini relevan dan berguna untuk menunjang tugas anda? 37 responses

20 19 (51.4%) 15 9 (24.3%) 10 8 (21.6%) 5 1 (2.7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grafik ini menunjukkan bahwa peserta merasakan manfaat dari pelaksanaan pelatihan terbukti dengan jumlah respon yang tinggi pada skor 9 dan 10 dari rentang nilai 1 – 10 yang diberikan oleh Penyelenggara. Begitupun halnya dengan relevansi Pelatihan untuk menunjang tugas para peserta yang berada diangka 8 – 10,

Secara umum, merujuk pada Kirkpatrick Evaluation Model, maka pelatihan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI sudah menyasar pada perubahan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude). Untuk mencapai sasaran strategisnya, upaya penyuluhan juga telah dilakukan Komnas HAM RI pada 2020 ini, diantaranya:

1. Festival HAM Nasional

Kegiatan yang berskala nasional dan internasional ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Komnas HAM dalam dan luar negeri khususnya untuk tema Kab/Kota HAM (Human Rights Cities). Festival ini merupakan ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi seluruh aktor yang bergerak di isu HAM dan Pemerintah Daerah. Pada 2020 ini, bersama dengan INFID dan KSP serta Pemerintah Kota Banjarmasin, Komnas HAM RI menyelenggarakan Festival HAM di kota Banjarmasin dengan tema "Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya" pada 17 - 19 Desember 2020. Festival yang diselenggarakan secara hybrid ini menghadirkan ratusan narasumber dari berbagai daerah dan juga dari luar negeri. Dihadiri lebih dari seribu peserta yang hadir baik secara langsung di Kota Banjarmasin maupun secara daring dari tempat masing – masing.

2. Hari HÄM Internasional adalah sebuah kegiatan yang merupakan promosi hak asasi manusia sebagai bentuk keterlibatan aktif Komnas HAM RI dalam even internasional yang juga diperingati oleh Kantor Komisi HAM PBB (UNOHCHR). Peringatan Hari HAM 2020 mengangkat tema "Tiga perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara Kita?" diselenggarakan pada 8 dan 10 Desember 2020 dengan metode Hybrid di kantor Komnas HAM RI.

3. Selain dua kegiatan di atas, Komnas HAM RI juga melakukan penyuluhan melalui FGD Tanggap Rasa, PILKADA serentak, Bincang Santai seri 3,

Pendidikan HAM, penerimaan kjunjungan mahasiswa/pelajar/Polri, Densus 88, dan Audiensi dengan Akademi Kepolisian di Semarang.

Selain dilakukan secara mandiri, kegiatan penyuluhan Komnas HAM, mulai dari sosialisasi, diseminasi informasi HAM dan pelatihan HAM juga dilakukan dengan kerja sama.

Kendala

Pada 2020, seluruh dunia terdampak pandemi Covid-19. Pada 31 Maret 2020, salah satu bentuk kebijakan Presiden Joko Widodo untuk merespon dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19 adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar Rp 405,1 triliun.

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dan lembaga kemudian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun. Komnas HAM mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp. 3,746 miliar dan dari jumlah tersebut program penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara mengalami penghematan sebesar Rp, 484.453.000 (10%).

Kondisi pandemi Covid-19 dan juga pemotongan anggaran ini berdampak pada implementasi program dan kegiatan Komnas HAM RI. Untuk itu, Komnas HAM RI melakukan penyesuaian tehadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Strategis 4, yaitu "Mendorong Kondisi yang kondusif bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat." Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh Pemerintah Pusat berdampak pada program dan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan HAM yang semula direncanakan dilaksanakan secara tatap muka (offline).

Untuk dapat tetap mencapai Indikator Kinerja sesuai Renstra Komnas HAM RI, maka penyesuaian program dan kegiatan perlu dilakukan. Kondisi dan situasi yang dihadapi tidak memberi banyak pilihan, kerja-kerja peningkatan kesadaran HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM RI perlu beradaptasi untuk lebih menggunakan bentuk kegiatan dalam jaringan (online).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program untuk mencapai Sasaran Strategis 4 ini terutama hambatan terkait pembiasaan melaksanakan dan mengelola Pelatihan dan Penyuluhan HAM secara daring, kesiapan materi, kurikulum dan bahan ajar yang dapat digunakan secara online, ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraaan Pelatihan dan Penyuluhan HAM secara daring serta kapasitas sumber daya manusia. Tantangan dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan HAM Daring yang juga dihadapi antara lain biaya berlangganan internet yang relative tidak murah bagi sebagian masyarakat, pengetahuan tentang teknologi yang terbatas, jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.

Upaya perbaikan

Dalam situasi kondisi pandemi Covid -19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM RI agar tetap dapat mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Sasaran Strategis 4 dan memenuhi indikator kinerja persentase tingkat kesadaran HAM di Masyarakat sebesar 20%.

Untuk dapat memenuhi hal tersebut, berbagai upaya penyesuaian dilakukan oleh Komnas HAM RI, antara lain meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan Pelatihan dan Penyuluhan HAM daring. Untuk itu, pada 2020, Komnas HAM RI merancang Strategi Pembelajaran Partisipatif Daring melalui beberapa langkah:

1. Menyiapkan desain pembelajaran yang berorientasi pada perubahan dan kebutuhan masyarakat;

2. Konten Materi pembelajaran yang disertai dengan latihan dalam bentuk Simulasi dan Gamifikasi;

3. Dialog interaktif melalui kelas virtual yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

4. Peningkatan kapasitas seluruh Penyuluh HAM Komnas HAM dengan Pelatihan Pengelolaan Pendidikan HAM Daring.

5. Komnas HAM juga melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan HAM baik dalam bentuk Pelatihan HAM (Pelatihan untuk POLRI bekerjasama dengan Divkum dan Lemdiklat POLRI, Pelatihan NPM bekerjasama dengan lima (4) Lembaga HAM lain, diantaranya KPAI, KOMNAS PEREMPUAN, ORI, dan LPSK. Pelatihan Kabupaten Kota HAM bekerjasama dengan INFID) serta dalam bentuk Penyuluhan HAM (Kegiatan Tanggap Rasa bekerja sama dengan Kominfo dan SIBERKREASI; Festival HAM 2020 bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden, INFID, Kota Banjarmasin, Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 bekerja sama dengan OHCHR, Kemenkumham, YLBHI, Setneg dan Setpres. Selain itu, Komnas HAM juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil termasuk lembaga donor, misalnya Kemitraan Indonesia).

6. Komnas HAM juga melakukan penyebarluasan wawasan HAM berupa website, media sosial (twitter, facebook, Instagram), tabloid Wacana HAM, terbitan/media/buku elektronik, alat kampanye serta kegiatan pendukung lain seperti pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.

7. Telah pula dikembangkan layanan permintaan informasi publik dan pengembangan PPID Komnas HAM, Online Journal System untuk mendukung Komnas HAM menjalankan fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat 2 hufu a UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berbagai langkah yang diambil ini berdampak pada jumlah populasi peserta Penyuluhan dan Pelatihan HAM 2020 melebihi target dari 1.200 menjadi 2.189. Penyelenggaraan Penyuluhan HAM secara daring berdampak positif pada jangkauan peserta yang lebih banyak dan jangkuan wilayah yang lebih luas. Tentu ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan secara daring seperti wawancara langsung, evaluasi langsung dll. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri agar dapat dikembangkan metode evaluasi Kirkpatrik yang dapat mengukur capaian program dan mengukur indikator kinerja bagi Pelatihan dan Penyuluhan HAM yang dilakukan baik secara daring maupun luring.

Di tahun 2021, Komnas HAM RI akan tetap melakukan teknik survei/observasi/wawancara mendalam terhadap 216 populasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data penilaian tingkat kesadaran HAM terhadap peserta pelatihan yang menjadi populasi target sasaran strategis pada tahun 2020.

Data Dukung

Kuisoner Pemahaman Hak Asasi Manusia Polda DIY, 17 - 18 November 2020

Aspek PenilaianPemahaman Anda
Tidak PahamKurang PahamCukupPahamSangat Paham
Pengertian Hak Asasi Manusia0930
0%23%77%
Prinsip Hak Asasi manusia1830
Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi3% 021%77%
Manusia31
Macam – macam Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi,_0%21%79%
Sosial dan Budaya51519
13%38%49%
Macam – Macam Derogable Rights dan Non-Derogable Rights__51222
Tanggung Jawab Negara untuk Memenuhi, Melindungi, dan_13% 031% 1056% 29
Menghormati HAM
Perbedaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum0%26%74%
Erbedsan Pelanggaran HiAM dan Pelanggaran Hinkt32016
Pelanggaran HAM yang Berat8%51%41%
Pelainggdrani HAn yang Beirat52014
Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan__13% 051% 936% 30
Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri50
Pelaksanaan Prinsip dan Standar HAM dalam tugas dan fungsi_0% 023%77%
satuan masing - masing534
0%13%87%
Aspek PenilaianPemahaman Anda
Tidak PerluKurang PerluCukupPerluSangat Perlu
Apakah pelatihan HAM untuk kepolisian ini di perlukan?6294
15%74%10%
Apakah perlu adanya pelatihan HAM lanjutan yang bersifat teknis?22710
5%69%26%
Perlukah anda menyosialisasikan materi HAM ini ke anggota anda?42015
Perlukukah materi HAM ini dalam menunjang tugas fungsi anda sehari – hari ?(misalnya proses penvelidikan—10%51% 3038%
anda sehari – hari ?(misalnya proses penvelidikan penyidikan. proses pengendalian masa/dalmas lanjut. perawatan tahanan dIl)
Perlukah adanya buku saku / buku oanduan terkait HAM10% 077%13%
yang bersifat operasional?2019
0%51%49%

Kuisoner Pemahaman Hak Asasi Manusia Polda Jabar, 9 – 10 September 2020

Aspek PenilaianPemahaman Anda
Tidak PahamKurang PahamCukupPaham/pSangat Paham
Pengertian Hak Asasi Manusia0101130
__75%25%
Prinsip Hak Asasi manusia21226
15%30%165%
Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia0832
__0%20%180%
Macam – macam Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi,515520
Sosial dan Budaya12.5%37.5%50%
Macam -Macam Derogable Rights dan Non-Derogable Rights__51025
12.5%25%62.5%
Tanggung Jawab Negara untuk Memenuhi, Melindungi, dan Menghormati HAM01525
0%37.5%5%62.5%
Perbedaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum__522015
12.5%5050%37.5%
Pelanggaran HAM yang Berat518117
12.5%45%42.5%
Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan0931
Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri__0%22.5%77.5%
Pelaksanaan Prinsip dan Standar HAM dalam tugas dan fungsi0535
satuan masing - masing0%13.5%1
Rata - rata0% 5,5%12.5% 35.5%_87.5%
Aspek PenilaianPemahaman Anda
Tidak PerluKurang PerluCukupPerluSangat Perlu
Apakah pelatihan HAM untuk kepolisian ini di perlukan?03010
0%75%25%
Apakah perlu adanya pelatihan HAM lanjutan yang bersifat teknis?52713
12.5%67.5%22.5%
Perlukah anda menyosialisasikan materi HAM ini ke anggota anda?02218
Perlukukah materi HAM ini dalam menunjang tugas fungsi__55%45%
anda sehari – hari ?(misalnya proses penvelidikan - penvidikan, proses pengendalian masa/dalmas lanjut perawatan tahanan dll)30
Perlukah adanya buku saku / buku panduan terkait HAM10%75%15%
yang bersifat operasional?01822
0%45%55%

Kuisoner Pemahaman Hak Asasi Manusia Polda Sumut, 14 - 15 Oktober 2020

Pemahaman Anda Aspek Penilaian Tidak Cukup Paham Sangat Kurang
Aspek PenilaianTidak Kurang Paham Paham
PahamPahamPaham
Pengertian Hak Asasi Manusia101032
0%24%76%
Prinsip Hak Asasi manusia01230
Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi0% 029% 871% 34
Manusia°_34
Macam – macam Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi,0% 519% 1581%
Sosial dan Budaya22
Macam – Macam Derogable Rights dan Non-Derogable Rights12% 536% 1252%
Macann – Macan Derogable Rights Gan No-Derogable Kight__5 12%12 28%25 60%
Tanggung Jawab Negara untuk Memenuhi, Melindungi, dan01560% 27
Menghormati HAM%
Perbedaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum0% 536% 2064%
12%48%17 40%
Pelanggaran HAM yang Berat52040% 17
12%48%17 40%
Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan_0933
Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri_0%
Pelaksanaan Prinsip dan Standar HAM dalam tugas dan fungsi1021% 779% 34
satuan masing - masing0%17%
Rata - Rata0% 4.8%17% 30,6%83% 64,6%
Aspek Penilaian Tidak Perlu Kurang PerluPemahaman AndaSangat Perlu
Tidak PerluKurang PerluCukupPerlu
Apakah pelatihan HAM untuk kepolisian ini di perlukan?ukan?6324
14%76%10%
Apakah perlu adanya pelatihan HAM lanjutan yang bersifat teknis?22713
Delsial tekns:5%64%31%
Perlukah anda menyosialisasikan materi HAM ini ke02418
anggota anda? Perlukukah materi HAM ini dalam menunjang tugas fungsi—0%57%43%
Perlukukah materi HAM ini dalam menunjang tugas fungsi anda sehari – hari ?(misalnya proses penyelidikan – penyidikan, proses pengendalian masa/ dalmas lanjut, perawatan tahanan dll)ngsi44308
10%10%
Perlukah adanya buku saku / buku oanduan terkait HAM yang bersifat operasional?010% 071% 2019% 22
0%48%52%

Dokumentasi

1. Kerjasama Mitra

Festival Hak Asasi Manusia 2020 "Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya" Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis - Sabtu, 17 - 19 Desember 2020

SEMINAR NASIONAL HAM

SEMINAR NASIONAL "TIGA PEREMPAT ABAD INDONESIA MERDEKA, BAGAIMANA KEPATUHAN HAM DI NEGARA KITAT" 0200m NARASUMBER

8 Desember 2020

Pidato Presiden RI Dalam Rangka 2020 10 Desember 2020 9.30 · 10.30 zoom LIVE Komnas HAM bit.ly/HariHAM1012 128195 10 Desember 2020 Wemastupfnpe mec from worsening Activate Wind Go to Settings to Pidato Presiden KOMNAS HAM RI | 2020

Kronik HAM Nusantara & Seruan Kebangsaan serta Peluncuran tanggaprasa.id 10 Desember 2020, 13.00 - 15.00 WIB

1. Diseminasi/Sosialiasi

Niken Sitoresmi 2a zoom Kampanye HAM "Diskusi Tanggap Rasa lewat Nada; Musik dalam Perjuangan Peradaban HAM" Tanggal 22 Juni 2020 Activate

Activa

Kampanye HAM "Diskusi Kelompok Terfokus Pembuatan Ruang Tanggap Rasa" Jumat, 14 Agustus 2020

Rekam Proses Lokakarya Pendidikan HAM 05 Oktober 2020

Sosialisasi Kunjungan Studi Visit Daring kepada BEM Univ. Udayana "HAM dasar dan hak atas kebebasan berekspresi & berpendapat" Senin, 5 Oktober 2020

Kampanye HAM "Diskusi Kelompok Terfokus Pembuatan Ruang Tanggap Rasa Sesi 2" Rabu, 14 Oktober 2020

21 Oktober 2020

KOMNAS HAM

"Diskusi Tanggap Rasa: Kisah Manusia dalam Film Indonesia"

2. Media informasi

2081 followers 12.5 K followers (verified) 101 K followers (verified)

TWITTER

JANUARI 1109 FEBRUARI APRIL 11 JUNI OKTOBER 1040 DESEMBER 11700

TWITTER

JANUARI 35 FEBRUARI E1 APRILI JNNI 111 SEPTEMBER 63 NOVENBER DESEMBER 119

TWITTER

JANUARI 14.47 FEBRUARI 1336 MARET IK APRIL 1 MELIHRE JUNI 15TE JNU 117 AGUSTUS PHTE SEPTEMBER IK OKTOBER 111K DESEMBER 11.4H

Tweet Impression 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000

INSTAGRAM

JANUARI 305 FEBRUARI 9IS MARET 10 APRIL 1019 MEI 1441 JUNI 1041 SEPTEMBER 1o ORTOBER 1967 NOVEMBER 918 DESEMBER JAN1AR 101 FEBRUARI MARET 164 ADRL1019 MEI 1441 JUN1 1061 JULIIM OKTOBER 117 NOVEMBER F1 DESEMIER c JANUARI 2 FEBRUARI 9 MARET 23 APRIL 34 MEI 21 JUNI 23 JULI 31 AGUSTUS 30 SEPTEMBER 17 OKTOBER 31 NOVEMBER 15 DESEMBER 47 JANUARI 37 FEBRUARI 20 MARET 6 APRIL 32 MEI 33 JUNI 100 JULI 46 AGUSTUS 49 SEPTEMBER 55 OKTOBER 67 NOVEMBER 12 DESEMBER 399

JANUARI FEBRUARI MARET 21 APRIL 3 HE 1 JUNI 14 JuLI1 AGUSTUS 15 SEPTEMBER 11 OHTOBER 18 NOVEMBER I DESEMBER 10

INSTAGRAM

Post 20 10 JANUARI APRIL JUU OKTOBER

INSTAGRAM

Likes 5000 3750 2500 1250

FACEBOOK

Post 50 37,5 25 12,5 JANUARI APRIL OKTOBER JULI

FACEBOOK

Kenaikan Followers 400 300 200 100 0

3. Publikasi Informasi (Grafik)

RAgU, 14 OKT'20 WEBSITE TANGGAP RASA RUANG BERBAGI RASA Korban elangga REGU- HAM LACI mEDiA Naresi HAm Privasi KEAMANAN Korban 畏育 PLATrORM MEMILAH DO NOT Resiko SASARAN e PREACH TO THE HACKING CONVERTED MEDIA IANG SiAPA YG TEP DIDENGAR SELEG AUDIENS? SESIBILITAS JARINGAN BAGAIMANA ISU HAM YG DIANGVAT KORBAN POSISI SUDAH KOMNAS HAM? BERORGANG 1965 LINTAC GENERASI RISET MEDIUM KORBAN DAN APA EDUKASI YANG DIALAMMNYA KEROASAMA PENYULUHAN DENGAN MITRA ADALAH PRIVASI a ALW CAPACITY MEDIA BUILOING eg.Infogrofis. UNTUK PENENGAH iustrasi,dll. "KURATOR. EDITOR.WJRITERAl KANULANG ANAR PEWARISAN MEMORI INTERAKTIF Eime ebu.ko.gambar

KOMNAS HAM KOMNAS HAM -SNP KISAH MANUSIA SUDAHKAH EDUKASI KONSUMEN ASPEK PENDIDINAN dalam PENYADARAN HAM STANDAR SISTEM SENVTOR NILAI KEBVDAKA NEGARA JEUN DEN FILM NORmA PATUH BATAS USIA PRINSIP HAM? LiteRasi P6/ HAM-ExSPRES: BWOTTh INDONESIA PENGA MEDIA Bo TONTONAN SIPOL-KEBEBAIAN BERPENDAPAT TURAN CERITA KEHIDUMW TANGGUNG FILM TENTANG HAM MELALIAN ANNKLISTRI JAWAB PEMBUAT HARUS TERS DIBUAT.. AGAR ASPEK-ASPLK POLIT FiLM MEMUNGALKIN ESENSI DASAR MEMBANGUN DISKUSI KAUM HARSMA EKSPRESI SENI CERITA& TOKOH RISET HEMICU PENONTON BUDAYA 98 ADA DATA PEHERN MOTIVASI PENDEKATAN DILINDUNGINECARA & TU LAS wt.mc MANNDA MEMILIKI SEnSTVZAS SUDAHKAH KEBIDAKAN NEGABA KERESAHA MELINDUNCI SELURUH SECARA RAKIAT INDONESIA? ADIL

4. Pelatihan HAM

Pelatihan Hak Asasi Manusia tentang "PENGGUNAAN KEKUATAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPOLISIAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK 2020" Medan, 14 - 15 Oktober 2020

Pelatihan Hak Asasi Manusia tentang "Penggunaan Kekuatan & Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020" Medan, 14 - 15 Oktober 2020

Kegiatan pelatihan penggunaan kekuatan dan pelaksanaan fungsi Kepolisian di era adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 Jajaran Polda DIY, Selasa (17/11/2020).

Pelatihan Hak Asasi Manusia "Penggunaan Kekuatan & Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020" Bandung, 8 - 11 September 2020

Audiensi Penguatan Materi HAM dalam Kurikulum Pendidikan Polri Akademi Kepolisian-Semarang, 19 November 2020

Training Workshop (Loka Latih) Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aktivis Masyarakat Sipil Jakarta, 22 September 2020

C. REALISASI ANGGARAN

Sampai saat ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) masih menjadi satu satuan kerja (satker) Komnas HAM. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran Komnas HAM masih terbagi dua dalam pengelolaan nya. Tahun 2020, Komnas HAM menerima alokasi anggaran Rupiah Murni dan Hibah sebesar Rp. 105.534.794.000,- terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp. 79.972.340.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 25.562.454.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 95.988.673.522,- atau sebesar 90,95%, dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp. 73.113.498.764,- (91,42%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 24.726.795.677,- (89,49%).

Tabel 3.18 Komposisi Anggaran Komnas HAM 2020

KeteranganPaguRealisasiPersentase
Anggaran Rupiah Murni100.312.787.00090.840.899.42190,56%
Anggaran Hibah5.222.007.0005.147.774.09198,58%
Total105.534.794.00095.988.673.52290,95%

Tabel 3.19 Detail Anggaran per Kode Kegiatan Komnas HAM 2020

Kode KegiatanPaguRealisasiSisaPersentase
33355.165.520.0004.794.920.410370.599.59092,83%
333660.113.991.00055.192.225.2644.921.765.73691,81%
56795.335.191.0004.895.589.669439.601.33191,76%
56809.357.638.0008.230.763.4211.126.874.57987,96%
568125.562.454.00022.875.174.7582.687.279.24289,49%
Total105.534.794.00095.988.673.5229.546.120.47890,95%

KOMNASHAM BAB

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas menggambarkan kemampuanorganisasi kinerja dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Akuntabilitas kinerja dapat membantu untuk memfokuskan sasaran lembaga yang hasilnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang mencerminkan peran dan kontribusi dalam mencapai sasaran strategis lembaga.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM 2019, terdapat beberapa langkah kedepan yang dilakukan Komnas HAM untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 yang lebih berkualitas;

2. Pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM yang berorientasi pada hasil yang memberikan dampak ke publik;

3. Perumusan pengukuran kinerja Komnas HAM dalam Renstra 2020-2024 lebih SMART;

4. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan Komnas HAM bagi masyarakat;

5. Meningkatkan peran strategis Komnas HAM dalam perubahan kebijakan yang berperspektif HAM; dan

6. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Yang sudah dilakukan Komnas HAM sepanjang 2020 untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan langkah yang diambil yaitu:

1. Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 yang sudah disahkan tetapkan pada 2 Juni 2020 melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

2. Peningkatan kapasitas seluruh staf, melibatkan dan meningkatkan jejaring stakeholder untuk memberikan masukan terhadap kinerja fungsi-fungsi Komnas HAM, serta melakukan konferensi pers, desiminasi dan lain sebagainya terkait hasil kinerja Komnas HAM untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum.

3. Perumusan pengukuran kinerja Komnas HAM dalam Renstra 2020-2024 lebih SMART dengan memperdalam pengukuran kinerja bersama narasumber dari mitra K/L

4. Pengembangan layanan permintaan informasi publik dan pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM, Online Journal System; Pelaksanaan mediasi secara daring dan hybrid; dsb

5. Meningkatkan peran strategis Komnas HAM dalam perubahan kebijakan yang berperspektif HAM dengan melakuan diseminasi terhadap Standar Norma Pengaturan yang telah selesai disusun dan disahkan melalui Peraturan Komnas HAM sehingga baik K/L/D/S lain dapat menggunakan SNP tersebut sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang berperspektif HAM

6. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia melalui berbagai bentuk kerjasama dan kegiatan – kegiatan yang melibatkan stakeholder baik secara offline maupun online

Melihat capaian tahun 2019 dan upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2020, Komnas HAM optimis untuk terus melakukan upaya peningkatan kinerja Komnas HAM. Informasi capaian dan kendala yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Komnas HAM 2020 ini akan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan.

Komnas HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja sebagai langkah perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam mewujudkan

Komnas HAM menjadi lembaga yang kredibel dan mandiri dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

LAMPIRAN

LKIP

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JI. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.ld

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR:OOgA/KOmnasHAM/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan pengukuran dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar dari pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur pencapaian kinerja pada aspek strategis;

b. bahwa ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama; dan

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.
PERTAMA :Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian dan Lembaga.
KEDUA :Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KETIGA :Indikator Kinerja Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
KEEMPAT :Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan, Pengawasan Intermal dan Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
KELIMA :Keputusan Ketua ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapk arta Juni 2020 AHMADTAUFAN DAMANIK

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR

LAMPIRAN TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA OSI

E DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

011
FORMULASIFORMULASI 5umia keaka K/L/D m Sad H A Target atau Reulisusi: Capaian:umia keaka K/L/D m Sad H A Target atau Reulisusi: Capaian: DueLaporan Penyelidikan
INUA SUMBER DATALaporan Hasil 4 MonitoringImplementasi SNP MonitoringHasil penelitian/kajian Komnas HAM perundang-Rekomendasi yang Ditindaklanjuti LaporanLaporan Penyelidikan Peristiwa 2. Persentase penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan
: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAINDIKATOR KINERJA UTAMA1. Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan 3yang mengimplementasikan Standar Norma HAMundangan yang berkesesuaian dengan HAM 1. Persentase1. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti2. Persentase penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agnug
Nama OrganisasiSASARAN STRATEGIS 2Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMMeningkatnya peraturanMeningkatnya penyelesaian kasus- perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asiaNo.39/1999 dan UU No.26/2000) kasus pelanggaran HAM (UU
NoNo 11.23
4.Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakatHasil Survei Tingkat Kesadaran HAM MasyarakatTarget atau Realisasi: Jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM Jumlah orang target penyebarluasan wawasan HAM × 100% Capaian: Realisasi Target x100%

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ahmad Taufan Damanik

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Jun2020

Ketua Komnas HAM,

Ahmad Taufan Damanik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
(2)(3)(4)
Meningkatnya K/L/D mengimplementasikan1. Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan100 persen
Meningkatnya perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaianundangan berkesesuaian dengan HAM
pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan1. Persentase31.4 persen
UU No.26/2000)2. Persentase penyelidikan yang disampaikan Kejaksaan Agung50 persen
4Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat20 persen

Lembaga Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Rp 100.312.787.000,-

Jakarta, Juni2020

Ketua Komnas HAM,

AhmadTaufan Damanik

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

JL. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Ahmad Taufan Damanik

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta Maret 2020

Ketua Komnas HAM,

AhmadTaufan Damanik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM1. Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100 persen
2Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia1. Persentase perundang- undangan berkesesuaian dengan HAM100 persen
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyelidikan yang disampaikan31.4 persen 50 persen
4UU No.26/2000) Mendorong kondisi yang2. Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung 1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat50 persen 20 persen
Lkondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatkesadaran HAM masyarakat

Lembaga

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Anggaran Rp104.058.932.000,-

Maret 2020 Jakarta, Ketua Komnas HAM,

Ahmad Taufan Damanik

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komnas HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 1 Maret 2021 Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Selaku Pimpinan APIP

Dr. Esrom Hamonangan, P.S.Si, MEE NIP 196411071993031001

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1E TAHUN 2021

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tahunnya Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja pada satu tahun anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan penilaian;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Menetapkan

3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagaimana dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi KETIGA Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja sejak tanggal 4 Januari 2021 - 28 Februari 2021, dengan ketentuan diperpanjang apabila dipandang perlu.

KEEMPAT

Uraian tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 adalah:

a. mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Tahun 2020;

b. melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala capaian kinerja;

c. menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan;

d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan Laporan Kinerja; dan

e. menyampaikan Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan kinerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c tersebut di atas, diserahkan ke Ketua Tim untuk disampaikan dalam Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutanuntukdipergunakansebagaimana mestinya.

DELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 Januari 2021

KETUA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

4 AHMAD/TAUFAN DAMANIK

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1E TAHUN 2021 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020

NO.NAMAJABATANKEDUDUKAN DALAM TIMURAIAN TUGAS
1.Ahmad Taufan DamanikKetua Komnas HAMPengarahMemberikan arahan dan masukan mengenai substansi LKIP
2.Esrom Hamonangan PKepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan KerjasamaPenanggung Jawab 1Memastikan LKIP tersusun tepat waktu serta melaporkan perkembangan Tim kepada Pengarah
3.Andante Widi ArundhatiKepala Biro Dukungan Pemajuan HAMPenanggung Jawab 2Memastikan hasil analisa data dan narasi unit terkait tepat waktu
4.Gatot RistantoKepala Biro Dukungan Penegakan HAMPenanggung Jawab 3Memastikan hasil analisa data dan narasi unit terkait tepat waktu
5.Henry Silka InnahKepala Biro UmumPenangung Jawab 4Memastikan hasil analisa data dan narasi unit terkait tepat waktu
6.Mira Harti PuspariniAnalis Anggaran MudaKetuaMemastikan penyusunan dan isi LKIP sesuai dengan sistematika, melakukan koordinasi serta memantau perkembangan kerja Tim
7.Imelda SaragihKoordinator Bidang PengaduanAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke Tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 4
8.Endang Sri MelaniKordinator Bidang Pemantauan dan PenyelidikanAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke Tim serta mengumpulkan data dan
menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3 Memastikan keakuratan
9.Asri Oktavianty WahonoKordinator Bidang MediasiAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke Tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3 Memastikan keakuratan
10.Mimin Dwi HartonoKoordinator Bidang Pengkajian dan PenelitianAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke Tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
11.Roni GiandonoPenyuluh SosialAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke Tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 5
12.Sepriady UtamaKepala Perwakilan Provinsi AcehAnggotaMenyusun narasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang dilakukan oleh perwakilan Provinsi Aceh
13.Sultanul ArifinKepala Perwakilan Provinsi Sumatera BaratAnggotaMenyusun narasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang dilakukan oleh perwakilan Provinsi Sumatera Barat Menyusun narasi
14.Nelly YusnitaKepala Perwakilan Provinsi Kalimantan BaratAnggotaMenyusun narasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang dilakukan oleh perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
15.Dedi AskaryKepala Perwakilan Provinsi Sulawesi TengahAnggotaMenyusun narasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang dilakukan oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Menyusun narasi
16.Benediktus SarkolKepala Perwakilan Provinsi MalukuAnggotaMenyusun narasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang dilakukan oleh perwakilan Provinsi Maluku
RamandeyKepala Perwakilan Provinsi PapuaAnggotaMenyusun narasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang dilakukan oleh perwakilan
18.Dini Surya CahyaniSubkordinator Bidang Laporan MediasiAnggotaProvinsi Papua Mengumpulkan data dan menarasikan Indikator
19.Liza YolandaSubkordinator Bidang Publikasi dan PelaporanAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 5
20.Delsy NikePenyuluhan Subkordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Ekonomi, Sosial, danAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
21.Ardhan IrfanBudaya Perencana MudaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 5 dari
Donalisa MudiaPerencana PertamaAnggotaunit kerja Menganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 2 dari
23.Myra PuspasariPerencana PertamaAnggotaunit kerja Menganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 3 dari
24.Muhammad BurhanudinPerencana Ahli PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 1 dari
25.Andika FernandoPerencana Ahli PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 4 dari unit kerja
Putri Kusumawardani WahyuAnalis Monitoring, Evaluasi dan PelaporanAnggotaMenyusun Bab IV, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
27.Setyoningsih Maylinda AsterdhitaAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMenyusun Bab IV, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
28.Tito Andi VerliyantoAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMenyusun Bab I, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
29.Nok Mia AudiniaAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMenyusun Bab II, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
30.Anugrah Ratri Kusuma WardhaniAnalis Pelanggaran HAMAnggotaMengumpulkan data Indikator Sasaran Strategis 3
31.Riski Marita EkaAnalis Pelanggaran HAMAnggotaMengumpulkan data Indikator Sasaran Strategis 3
32.Dita VerdianaPengolah DataAnggotaMengumpulkan data Indikator Sasaran Strategis 4
33.Lanang Ajie FardhaniAnalis Perlindungan Hak-Hak Sipil Dan HAMAnggotaMengumpulkan data Indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
34.Raden Roro Niken SitoresmiPenyusun Bahan PublikasiAnggotaMengumpulkan data Indikator Sasaran Strategis 5
35.Yeni ErnawatiStaf Administrasi Bagian Dukungan PenyuluhanAnggotaMengumpulkan data Indikator Sasaran Strategis 5

KETUA KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA

AHMAD TAUFAN DAMANIK

L

KOMNAS HAM RI