LAPORAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
KOMNAS HAM RI 2020 P.
KATA PENGANTAR
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara tepat dan jelas atas capaian kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan mandat pemajuan dan penegakan HAM. Dengan mandat lembaga yang menitikberatkan pada Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara, serangkaian kegiatan telah dilakukan secara sinergi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (stakeholders).
Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terdiri dari Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian dan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan, melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian yang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan sehingga meningkatnya peraturan perundang-undangan/kebijakan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia yang dituangkan ke dalam serangkaian kerja-kerja kajian/penelitian dan kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang dirangkai dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM dalam upaya mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat.
Selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan berbagai upaya perubahan serta penyesuaian dalam berkinerja guna mengupayakan tercapainya sasaran program/kegiatan. Dengan telah ditetapkannya 3 (tiga) sasaran program/kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja, diharapkan laporan ini dapat menggambarkan secara tepat hasil kerja serta kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Semoga dengan adanya laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan panduan bagi semua pihak.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Mimin Dwi Hartono, M.A. NIP.19770324 200604 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI. . ii BAB 1 PENDAHULUAN .1 A. LATAR BELAKANG. .1 B. MAKSUD DAN TUJUAN. .2 C. STRUKTUR ORGANISASI. .2 D. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN. ..3 E. DASAR HUKUM. .3 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. .4 A. SASARAN STRATEGIS. 4 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .5 C. PERJANJIAN KINERJA. .6 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 7 CAPAIAN KERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM. .7 A. 1) Indikator Kinerja 1: Jumlah K/L/D yang menerima SNP 7 2) Indikator kinerja 2: Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan Negara.. .…….14 3) Indikator kinerja 3: Persentase Tingkat Pemahaman HAM .24 Masyarakat .. B. KENDALA ...41 C. UPAYA PERBAIKAN. … 42 BAB 4 PENUTUP 43
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (“UU No. 39/1999"), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Komnas HAM RI") merupakan lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang bertujuan (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dengan Pnacasila, undang-Undang dasar 19945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang dan tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.
Dalam mencapai tujuan lembaga, Biro Dukungan Pemajuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan sekretaris Jendaral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Pasal 46 memiliki tugas untuk memberikan dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan HAM.
Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan peneltian, tertuang pada Pasal 89 ayat 1 UU No. 39/1999 bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di Negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) kerjasama pengkajian dan enelitian dengan organisasi, lebaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regionalmaupun internasioanl dalam bisang hak asasi manusia.
Sedangkan fungsi penyuluhan terdapat pada Pasal 89 ayat (2) UU No. 39/1999 adalah untuk (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lemabaga pendidikan formal, dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasioanl, regional dan internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Sebaga bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Biro Dukungan Pemajuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja dalam rangka pertanggung jawaban pelakasanaan tugas pokok dan funsgi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam satuan system Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).
Selama masa pandemi Covid-19, Biro Dukungan Pemajuan telah banyak melakukan perubahan serta beradaptasi. Banyak kegiatan Biro Dukungan Pemajuan yang dilaksanakan secara daring dan kegiatan tatap muka dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu dalam kegiatan pengkajian, penelitian maupun dalam kegiatan penyuluhan. Langkah adan adaptasi ini dilakukan agar kegiatan dari Biro Dukungan Pemajuan dapat terpenuhi secara maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Biro Dukungan Pemajuan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi atas pencapaian kinerja serta bahan evaluasi untuk memperbaikai kinerja dan penentuan target kinerja pada tahun berikutnya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Sekretariat Jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM. Struktur organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri dari:
1. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian yang terdiri dari:
a. Subbagian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
b. Subbagian Hak-hak Sipil dan Politik;
2. Bagian Dukungan Penyuluhan terdiri dari:
a. Subbagian Rencana Penyuluhan;
b. Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan;
c. Subbagian Teknologi Informasi;
3. Kelompok Jabatan Fungsional
D. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Adapun sasaran program/kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM adalah
| No. 1. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP. | Jumlah K/L/D yang menerima SNP. | 100 K/L/D | |
| 2. | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan. | Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan Negara | 100 Persen |
| 3. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat. | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat. | 20 Persen |
Tabel 1.1 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM
E. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
A. SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM RI, perencanaan memiliki peran penting dan fundamental sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Hal tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komnas HAM, berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai Renstra memfokuskan pada 7 (tujuh) isu prioritas Komnas HAM, yaitu: 1.Pelanggaran HAM terkait isu agraria; 2.Pelanggaran HAM yang berat; 3.Penataan kelembagaan; 4.Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan; 5.Akses terhadap keadilan; 6.Kekerasan negara oleh kelompok masyarakat; 7.Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat. Tujuh isu prioritas ini diturunkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komnas HAM. Visi Komnas HAM adalah mewujudkan Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun misi Komnas HAM yaitu: 1.Mengarusutamakan norma HAM bagi penyelenggaraan negara; 2. Membangun keadaban masyarakat; 3.Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional; 4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Akuntabilitas mendorong Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada output (keluaran), tetapi juga harus lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas.
Selain itu, hasil akuntabilitas ini juga dapat dijadikan "feedback" agar Komnas HAM RI mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga.
Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen renstra berada pada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level biro, impact ini harus didukung oleh outcome.
Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis - RENSTRA 2020-2024
| No | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis |
| 1. | Menguatnya norma-norma HAM sebagai | 1. Meningkatnya kebijakan K/L/D mengimplementasikan Standar Norma HAM |
| 2. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi | ||
| 2. | Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif | Manusia 3. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan |
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurangkurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) dalam hal ini Biro Dukungan Pemajuan HAM, sekurangkurangnya adalah indikator keluaran (output).
Di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komnas HAM Tahun 2020-2024 yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 2020-2024
| No | Indikator Kinerja ama | Sumber Data | Formulasi |
| 1. | Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Laporan Hasil Monitoring | Target/realisasi: Jumlah Kebijakan K/L/D yang mengimplemntasikan Standar Norma HAM Jumlah K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Capaian: Realisasi -x 100% |
| 2. | Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | Hasil penelitian/kajian | Target/realisasi: Jumlah perundang – undangan yang berkesesuatan dengan HAM x 100% Jumlah hasil kajtan/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam peraturan perundang– undangan Capaian: Realisasi -x 100% = Target |
| 3. | Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat | Hasil Survei Tingkat Kesadaran HAM Masyarakat | Target/realisasi: Jumlah orang yang mengalamt penangkatan kesadaran HAM -x 100% Jumlah orang target penyebarluasan wawasan HAM Capaian: Realisasi −x 100% Target |
C. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada di bawahnya langsung dan juga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam Renstra 2020-2024, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yang dihasilkan akan menunjukkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis.
Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Biro Dukungan Pemajuan HAM
| Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target |
| Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP | Jumlah K/L/D yang menerima SNP | 100 KLD |
| Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan. | Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaran Negara | 100 persen |
| Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 20 persen |
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
Berdasarkan perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas untuk mewujudkan sasaran strategis yaitu, meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia, dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Untuk mengupayakan tercapainya sasaran strategis tersebut, Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terdiri atas Bagian Pengkajian dan Penelitian dan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melalui Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2020 mempunyai target kinerja yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program/kegiatan "Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara". Adapun yang menjadi sasaran program/kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM T.A 2020
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP. | Jumlah K/L/D yang menerima SNP. | 100 K/L/D |
| 2. | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan. | Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan Negara | 100 Persen |
| 3. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat. | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat. | 20 Persen |
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2020 ini, sasaran program/kegiatan "meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dan meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan" dilaksanakan oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian, dan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melaksanakan kegiatan pada sasaran program/kegiatan "Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat".
Indikator Kinerja 1: Jumlah K/L/D yang menerima SNP
Indikator kinerja Jumlah K/L/D yang menerima SNP merujuk pada Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dengan target 100 K/L/D yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sepanjang tahun 2020, Bagian Pengkajian dan Penelitian melaksanakan beberapa program kegiatan terkait program penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan Prioritas Nasional. Standar Norma dan Pengaturan yang dihasilkan, ditujukan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundangundangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan di lapangan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM. Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM di Indonesia, yang sangat berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Standar Norma dan Pengaturan HAM merupakan salah satu program baru yang dimiliki Komnas HAM pada tahun 2020 serta merupakan indikator pengukuran kinerja baru yang dicatatkan dalam Renstra Komnas HAM yang baru. Oleh karena itu capaian pada tahun 2020 tidak memiliki perbandingan dengan capaian pada tahuntahun sebelumnya. Diluar kondisi tersebut, Komnas HAM RI akan terus mendorong SNP sebagai salah satu alat yang ditujukan kepada Pemangku Kebijakan dalam merancang serta menyusun peraturan perundang-undangan dan merumuskan kebijakan agar berkesesuaian dengan nilai - nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia sehingga akan berimplikasi terhadap tindakan-tindakan di lapangan agar berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Tidak hanya sebatas itu, Komnas HAM RI melakukan diseminiasi SNP secara berkelanjutan guna menjangkau masyarkat luas dengan tujuan meningkatkan kesadaran terhadap HAM serta sebagai alat pengendali norma dan prinsip HAM di masyarakat. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1) Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB)
Melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 05/SP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan disahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020. Berdasarkan hal tersebut, pada 30 September 2020, Komnas HAM RI bekerja sama dengan Imparsial dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengadakan kegiatan diskusi publik (webinar) peluncuran SNP Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dengan tema "Sinergitas Antar-Pemangku Kepentingan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia".
Gambar 3.1 Launching SNP KBB - Komnas HAM RI
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan lima narasumber, yakni Kepala PKUB Kementerian Agama RI, H. DR. Nifasi, M.PD, Walikota Batu-Malang, HJ.DRA. Dewanti Rumpoko,M.S.I, Wakil Ketua Imparsial, Gufron Mabruri, Direktur Eksekutif Institut DIAN/Interfidei, A. Elga Joan Sarapung, serta Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, yang dihadiri oleh 111 peserta yang berasal dari 59 K/L/D. Kegiatan ini merupakan tahapan diseminasi sebagai tahapan untuk melakukan sosialisasi sebagai salah satu langkah untuk mendorong adanya implementasi atas dokumen Standar Norma dan Pengaturan. Dokumen SNP KBB telah diunggah di website Komnas HAM RI dan telah diakses lebih dari 1.937 kali setelah kegiatan dilaksanakan.
2) Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE)² dan dan Standar Norma tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB)³
Setelah ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) pada 28 September 2020 dan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) yang ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020. Pada 14 Desember 2020, Komnas HAM RI menyelenggarkan kegiatan diskusi publik dalam acara peluncuran Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) dan dan Standar Norma tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) beserta beserta Buku SNP dan Videografis SNP yang merupakan bagian dari publikasi hasil pengkajian dan penelitian, dan diseminasi kepada publik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya Komnas HAM dalam mengenalkan, menyebarluaskan pemahaman dan mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia baik kepada pemerintah, penegak hukum, koorporasi atau swasta dan masyarakat umum, dan sekaligus untuk memeringati Hari HAM 2020. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan online dengan menghadirkan narasumber Prahesti Pandanwangi, SH, LLM (Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas RI), Kombes Pol Zuhdi Baharuddin Arrasuli (Kasubditbintib Korbinmas Baharkam Polri), dan Drs. Laode Ahmad M. Si (Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Dalam Negeri RI). Sebanyak 161 peserta yang berasal dari 64 K/L/D hadir dalam kegiatan tersebut.
or dan Pelunc Videografis tentan enghapusan riminasiF an Etnis atasiKebebas kumpul da nisas
Diunggah pada 14 Desember 2020, Videografis Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE) telah ditonton sebanyak 194 x melalui akun Youtube Komnas HAM4 dan 1.866 x melalui akun Instagram Komnas HAM.5 Adapun untuk videografis Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) telah
ditonton sebanyak 2.150 x melalui akun Youtube Komnas HAM6 dan 2.727 x melalui akun Instagram Komnas HAM.7
| K/L/D Diseminasi SNP KBB | K/L/D Diseminasi SNP PDRE dan KKB |
| Ditjen Polpum Kemendagri, Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Padang, Pemkab Tanah Datar- SUMBAR, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Provinsi SULTENG, POLDA SULTENG, Badan KesbangPol Kota Sorong, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),KontraS Aceh, PUSHAM UBAYA. PUSHAM UII. PUSHAM Universitas Negeri Medan, PUSHAM UNP, Puskapol UI, Univ. Brawijaya, Univ Islam Negeri Antasari, Univ. Tulungagung, USAID-MADANI Kota Bogor, Univ. Katolik Parahyangan, Konsultan Hukum Kenotariatan, LBH Makasar, LBH Surabaya, LBH Yogyakarta, YLBHI-LBH Surabaya Perwakilan Malang, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat, LinKDeHAM, TEMPO, Kompas, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), PUANHAYATI, PunguanParmalim(KepercayaaanTerhadap TYME), PWRI, APEKSI, Imparsial, The Asia Foundation, Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA), BUDI-DAYA BANDUNG, GPIB Batujajar, GRADASI Cimahi, HMI Cab. Malang, KNLWF, Komunitas Batu, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), PBHI Nasional, Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Lampung, PhiloSufi Institute, Komunitas Pelangi Kalsel (Jaringan Perempuan Interfaith), Vihara Pattidana, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), PSPP Nawangwulan/ JAKATARUB, RSPAD Gatot Soebroto, SKPKC Fransiskan Papua. Tabel 3.2 K/L/D yang mengetahui/menerima diseminasi SNP | PPN/Bappenas, Kemenkumham, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sekretariat DPRD Kota Batam, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Pemerintah Kota Bekasi(Kecamatan Pondokmelati-Bekasi, Kecamatan Rawalumbu-bekasi, Kecamatan Jatiasih-Bekasi, Kelurahan Bekasi Jaya, JatiluhurKota Bekasi,Kelurahan pengasinan), Pemerintah Kab. Musi Banyuasin, Satpol PP Kota Bekasi, UDD PMI Prov. DKI Jakarta, Penyuluh Agama Islam, PUANHAYATI, PWRI, RSPAD-GS,, SALT Indonesia, Serikat Pekerja Nasional,, SETARA Institute, ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Sobat Difabel, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indonesia, LK3 Banjarmasin, Lokataru Foundation, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak Kalbar, Earthworm Foundation Indonesia,Indonesia Merayakan Perbedaan (IMP), Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Institut DIAN/Interfidei, MUKTI Yogyakarta, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Univ. Yos Soedarso Surabaya, Univ. Prof.Dr.Moestopo, UIN JKT,Univ. Bengkulu, Univ. Halmahera, Univ. Kartini Surabaya, Univ. Mathla'ul Anwar Banten, Univ. Muhammadiyah Makassar, Univ. Multimedia Nusantara, Padjadjaran, Univ. Pancasila, Universitas Terbuka, Univ. Nasional Pascasarjana Administrasi Publik UNS, UP 45 Yogyakarta, UPN VETERAN Jawa Timur, WYDII, Yayasan YAPHI, Amikom, At Tawadhu, STMIK Tasikmalaya, SMKN 1 Kedawung, SMAN 16 Makassar, |
Tabel 3.2 K/L/D yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
Selain tiga SNP yang telah masuk pada tahap diseminasi tersebut, pada 2020 Komnas HAM RI juga menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan (SNP Hakkes) dan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP FoE). Di masa pandemi Covid-19, penyusunan kedua SNP ini cukup mendapatkan banyak tantangan dikarenakan keterbatasan mobilitas dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Namun dalam prosesnya, penyusunan SNP yang meliputi penulisan konsep awal, pengayaan bahan masukan dari narasumber, konsultasi publik yang dilakukan baik secara offline dan online, dan proses penyempurnaan oleh ahli, berjalan dengan baik meskipun dari sisi waktu mengalami kemunduran. Walaupun SNP belum disahkan melalui paripurna, upaya untuk mengenalkan draf SNP yang sudah disusun selama ini telah dilakukan melalui pengiriman draf SNP kepada K/L/D, serta melalui pelaksanaan konsultasi publik yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil, dan dengan akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia.
1 Dokumen SNP KBB dapat diunduh melalui linkhttp://bit.ly/SNPKBB KOMNASHAM
2Dokumen SNP PDRE dapat diunduh melalui linkhttps://bit.ly/SNPPDRE KOMNASHAM
3 Dokumen SNP KKB dapat diunduh melalui linkhttps://bit.ly/SNPKKB KOMNASHAM
4 per-tanggal 26 Maret 2021https://www.youtube.com/watch?v= ThtXViQXuk&t=17s
5 per-tanggal 26 Maret 2021https://www.instagram.com/tv/CIx0h3cArGc/?utm source=ig web copy link
6per-tanggal 26 Maret 2021https://www.youtube.com/watch?v=lZ8EPgzugHc&t=50s
7 per-tanggal 26 Maret 2021https://www.instagram.com/tv/CIx2N-LARz4/?utm_source=ig_web_copy link
Adapun konsultasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) 25-28 Oktober 2020, Konsultasi publik Tim SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil, dan konsultasi publik dengan akademisi. Selain berbagi informasi dan pengalaman, dalam diskusi tersebut juga dibahas hal terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, misalnya soal pembatasan internet di Papua. Menjadi rangkaian dalam kegiatan tersebut, diadakannya konsultasi publik melalui RUAI TV yang merupakan stasiun televisi daerah di Pontianak.
Gambar 3.2 Konsultasi publik SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Pontianak, Kalimantan Barat - Komnas HAM RI
2) 26-28 Oktober 2020, Konsultasi publik Tim SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Serang, Banten. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil, dan para akademisi. Menjadi rangkaian dalam kegiatan tersebut, konsultasi publik juga dilaksanakan melalui Radio Swaragama yang merupakan Radio lokal di Serang, Banten.
Gambar 3.3 Konsultasi publik SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Banten - Komnas HAM RI
3) 4-5 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Hotel Grand Savero, Bogor, Jawa Barat. Susunan acara kegiatan ini antara lain; Pada sesi pertama konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020, pukul 09.00 - 12.00 WIB bersama pemerintah daerah, pada sesi kedua konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020, pukul 13.00 - 16.00 WIB bersama LSM, pada sesi ketiga, konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 pukul 09.00 - 12.00 WIB bersama dengan akademisi.
Gambar 3.4 Konsultasi Publik SNP Hak atas Kesehatan, Bogor - Komnas HAM
Konsultasi publik ini juga dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan Radio Megaswara Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 pukul 14.00 - 15.00 WIB yang disiarkan langsung melalui Radio Megaswara Bogor. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Evi Douren (anggota tim penulis SNP) dan Yeni Rosdianti (Peneliti Komnas HAM RI).
4) 8-11 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, di Hotel Mercure Sanur, Denpasar, Bali. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: Sesi 1 dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah. Sesi 2 dihadiri para akademisi serta lembaga negara independen di Bali. Pada hari ke-2, dilaksanakan talk show di RRI Denpasar dengan narasumber yaitu Tim penulis SNP Herlambang P Wiratraman dan Korbag Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Mimin Dwi Hartono. Sesi terakhir pada hari ke-2 yaitu Konsultasi Publik Sesi 3 dengan mengundang LSM lokal dan dihadiri oleh SafeNET, LBH Bali, Taman Baca Kesiman, serta dihadiri secara online juga oleh Atikah Nuraini (AJAR), LBH Kendari, dan LBH Papua.
Gambar 3.5 Konsultasi Publik SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Bali - Komnas HAM RI
5) 9-12 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Hotel Swiss-belinn, Malang, Jawa Timur. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: Pada sesi pertama, konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020, pukul 09.00 - 12.00 WIB bersama pemerintah daerah, Pada sesi kedua, konsultas publik dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020, pukul 13.00 – 16.00 WIB bersama LSM, Pada sesi ketiga, konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, pukul 09.00 – 12.00 WIB bersama dengan akademisi, Konsultasi publik ini juga dilaksanakan dengan melakukan kerja sama RRI Malang, yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 pukul 14.00 – 15.00 WIB yang disiarkan langsung melalui RRI Malang Pro 1. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Beka Ulung Hapsara dan Dwi Rahayu Kristianti.
Gambar3.6 Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan, Malang - Komnas HAM RI
6) 12-14 November 2020, Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Hyatt Regency Yogyakarta, Kantor PUSHAM UII, dan Jogja TV, Yogyakarta, DIY. Adapun rincian kegiatan ini adalah sebagai berikut: Acara inti konsultasi publik diawali dengan paparan dari Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian, Mimin Dwi Hartono, serta akademisi dan Direktur PUSHAM UII, Eko Riyadi, yang juga menjadi penulis dari SNP Hak atas Kesehatan. Paparan berisi mengenai substansi secara singkat SNP Hak atas Kesehatan. Acara yang diselenggarakan dalam 3 sesi ini mendapatkan banyak masukan dari para peserta yang hadir untuk memperbaiki substansi Draf SNP Hak atas Kesehatan. Setelah konsultasi publik di hotel Hyatt Regency Yogyakarta diselenggarakan, tim kemudian membantu pelaksanaan penandatanganan MoU antara Komnas HAM RI dengan SEPAHAM di kantor PUSHAM UII. Kemudian melanjutkan rangkaian kegiatan konsultasi publik lainnya, yaitu melalui interactive talkshow di Jogja TV.
Gambar 3.7 Konsultasi Publik SNP Hak Atas Kesehatan, Yogyakarta - Komnas HAM RI
Saat ini kedua SNP tersebut akan dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna pada Maret 2021 sebagai salah satu tahapan untuk menghasilkan Peraturan Komnas HAM RI dan kemudian didiseminasikan ke K/L/D di seluruh Indonesia.
Dalam rangka mendukung penyusunan SNP di tahun 2020, Komnas HAM RI juga bekerjasama dengan Litbang Kompas melakukan dua survei. Survei yang pertama terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk mengevaluasi penilaian publik terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian survei kedua adalah tentang pandangan masyarakat terhadap hak atas kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Hasil dari kedua survei ini kemudian telah dipublikasikan melalui kegiatan diseminasi peluncuran hasil Survei yang dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan narasumber Asih Eka Putri (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional [DJSN)), Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpuian PRAKARSA, Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik-Kominfo), Dr. Herlambang P. Wiratraman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga), dan Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S. (Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI).
Indikator kinerja 2: Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan Negara
Dalam hal indikator kinerja persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan Negara" dengan target output kegiatan 10 dokumen Hasil Kajian/penelitian di tahun 2020, Bagian Pengkajian dan Penelitian telah melaksanakan 11 program kegiatan sepanjang tahun 2020. Adapun program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pengkajian dan Penelitian tentang Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Persepektif HAM;
2) Pengkajian atas RUU Cipta Kerja (omnibus law) dalam Perspektif HAM;
3) Pengkajian PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah;
4) Pengkajian atas Raperpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme;
5) Penelitian tentang Isu-isu Penting dalam Pelaporan Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Hakhak Penyandang Disabilitas (International Convention on the Rights of Person with Disability);
6) Pengkajian atas Pemenuhan Standar Penikmatan Tertinggi Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia;
7) Penelitian Standar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Perspektif HAM/Bentuk dan Model Ideal KKR;
8) Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM;
9) Penelitian tentang Perbudakan Modern (Modern Slavery) dalam Perspektif HAM;
10) Pengkajian atas Qanun Aceh dalam Perspektif Pemartabatan Manusia;
11) Pengkajian atas Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
Dari program kegiatan yang dilakukan tersebut, telah dihasilkan output berupa kertas posisi dan laporan hasil kajian/penelitian. Output pengkajian/penelitian yang telah dilakukan ini pada dasarnya adalah merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada penyelenggara Negara agar dapat ditindaklanjuti di dalam berbagai peraturan perundangan agar selaras dengan prinsip dan norma HAM. Adapun rekomendasi kajian/penelitian yang dihasilkan Komnas HAM melalui fungsi pengkajian/penelitian yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Negara (K/L/D) melalui serangkaian program kegiatan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1) Pengkajian dan Penelitian tentang Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Persepektif HAM. Pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No. 026/TUA/III/2020 menyampaikan hasil kajian cepat tentang Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Persepektif HAM berupa dokumen Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden RI. Selain kepada Presiden RI, Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan kepada Gubernur di enam wilayah perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua. Adapun Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Presiden RI adalah sebagai berikut:
1) Penguatan Legalitas;
2) Platform Kebijakan Terpusat;
3) Kebijakan Karantina Wilayah secara Proporsional;
4) Kebijakan atas Mobilisasi dan Kerumunan yang Ketat;
5) Informasi Pergerakan Sebaran yang up-to-date dan Transparan;
6) Pengurangan Jumlah Hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan Dialihkan Sementara;
7) Penerapan Sanksi Tegas pada Pelanggaran Berupa Denda atau Pidana pada Peristiwa Khusus;
8) Penggunaan Teknologi secara Maksimal;
9) Bantuan Hidup Langsung;
10) Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah Beban;
11) Terus Menambahkan Tenaga Medis dan Alat-Alat Penunjang Kesehatan serta Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Tenaga Medis;
12) Membangun Mekanisme Khusus Bagi Penyandang Disabilitas;
13) Memerangi Stigma Bagi Korban, Keluarga dan Membuat Perlindungan Khusus Bagi Pekerja Medis dan Relawan;
14) Distribusi Tenaga Medis, Relawan, Sarana dan Prasarana Penunjang secara proporsional ;
15) Membangun Solidaritas Masyarakat dan Menjamin Kelancaran Penanggulangan COVID-19;
16) Kebijakan WNI diluar negeri khususnya Buruh Migran yang Berada di Negara COVID-19;
17) Perlindungan Bagi Buruh dan Para Pekerja;
18) Layanan Kesehatan Maksimal Bagi Korban, Keluarga, ODP, PDP, dan Masyarakat.
Berangkat dari Rekomendasi Kebijakan yang terdiri atas 18 (delapan belas) butir tersebut, Komnas HAM RI melakukan reviu secara periodik atas pelaksanaan rekomendasi tersebut. Reviu dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber, baik media massa cetak dan elektronik, diskusi kelompok terarah, permintaan penjelasan ahli dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga riset nasional dan internasional.
Pada 12 Oktober 2020, Laporan Pengkajian dan Penelitian Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif HAM diluncurkan melalui kegiatan diskusi publik dengan menghadirkan narasumber Dr. Daeng M. Fagih, S.H., M.H. (Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, S.E., MA. (Kemenko Perekonomian). dan Sandrayati Moniaga (Komisioner Komnas HAM), dengan moderator Stefanie Ginting dari Kompas TV dan dihadiri oleh 115 peserta perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga.
2) Pengkajian atas RUU Cipta Kerja (omnibus law) dalam Perspektif HAM. Pada 14 Agustus 2020 Komnas HAM telah menyampaikan surat rekomendasi Nomor 072/TUA/VIII/2020 dan 073/TUA/VIII/2020 kepada Presiden RI dan DPR RI yang pada pokoknya berfokus pada aspek Kepatuhan Hukum dan Implikasi terhadap HAM yang isinya agar mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja (omnibus law), dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam prosesnya, Negara kemudian mengambil perhatian khusus, merespon rekomendasi Komnas HAM RI, seperti:
1) Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, berdiskusi dan mencatat saran dari Komnas HAM untuk perbaikan RUU Cipta Kerja;
2) Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, mengundang diskusi; dan
3) DPR RI sempat menyinggung rekomendasi Komnas HAM dalam rapat dengar pendapat (RDP).
3) Pengkajian PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah. Komnas HAM RI pada pertemuan dengan Presiden RI pada 16 November 2020 bertempat di Istana negara telah menyampaikan rekomendasinya yang berisi sebagai berikut:
1) Memastikan bahwa kerangka pembentukan peraturan yang mengatur rumah ibadah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari kerangka pembatasan dan watak diskriminatif. Hal ini semata-mata dalam upaya menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan baik dalam aspek forum internum dan forum externum.
2) Pengaturan mengenai rumah ibadah dapat diatur dalam Peraturan Presiden, sepanjang terdapat landasan hukum yang mendelegasikan atau dibentuk dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan dengan substansi materi muatannya bersifat pengaturan, bukan pembatasan. Hal ini dengan merumuskan kritera syarat-syarat yang objektif dalam pendirian rumah ibadah, misalnya didasarkan pada rencana tata ruang dan wilayah, kesesuaian dengan lanskap lingkungan, larangan untuk kegiatan politik praktis serta tidak untuk mempromosikan tindakan kekerasan berbasis agama.
3) Melakukan evaluasi terhadap tugas, fungsi dan komposisi FKUB dalam PBM 2006 dengan:
i. mendorong untuk fokus pada peran yang strategis sebagai fasilitator dan dinamisator untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia;
ii. memastikan adanya dukungan regulasi, kelembagaan, keuangan, dan sarana prasarana bagi kelancaran tugas dan fungsi FKUB; dan
iii. memberikan akses dan kedudukan yang setara dalam komposisi dan keanggotan FKUB termasuk bagi minoritas agama dan kepercayaan/ keyakinan.
Dan sebagai bentuk tindak lanjut yang konkrit, pada 28 Januari 2021, Komnas HAM RI menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI dengan nomor surat 16/TUA/I/2021 dengan perihal Rekomendasi Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Diharapkan dengan rekomendasi kepada Presiden RI ini dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam menjaga kerukunan, perdamaian, dan toleransi sebagai bagian dari perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hasil kajian ini juga telah disampaikan kepada Presiden Cq. Menteri Agama.
Faktor keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah dengan melibatkan stakeholders kunci dalam penyusunan kajian dan penelitian, baik sebagai narasumber maupun penanggap seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, organisasi keagamaan, ahli hukum (tata negara dan perundangan), serta aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara kelembagaan Komnas HAM RI sebagai sebuah lembaga independen harus memperkuat hasil kajian dan penelitian secara objektif untuk disampaikan kepada pimpinan eksekutif tertinggi dan parlemen selaku pembentuk regulasi di Indonesia. Selain itu, perlunya menjalin intensitas komunikasi dan melibatkan mereka sebagai sasaran K/L/D (termasuk meminta dukungan publik) agar rekomendasi atau hasil kajian serta penelitian bisa menjadi perhatian, didiskusikan dan diharapkan ditindaklanjuti oleh K/L/D (pemerintah) selaku eksekutif dan turut membangun momentum dan publikasi yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan, termasuk gerakan masyarakat sipil lainnya.
4) Pengkajian atas Raperpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Dalam menyusun kajian ini, dilaksanakan diskusi publik dengan menhadirkan narasumber Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Anggoa Komisi III DPR RI Arsul Sani, Dekan FH Unibraw M. Safaat, dan M. Choirul Anam dari Komnas HAM RI.
Sebagai hasil kajiannya, Komnas HAM RI secara resmi telah menyampaikan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden RI melalui surat No. 056/TUA/VI/2020, tertanggal 17 Juni 2020, dan kepada Ketua DPR RI dengan No. 055/TUA/VI/2020, tertanggal 17 Juni 2020. Adapun isi surat tersebut adalah bahwa secara umum substansi dalam Raperpres dimaksud:
a) Tidak sejalan dan bertentangan dengan pendekatan hukum sebagaimana menjadi paradigma dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu criminal justice system dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Pasal 7 ayat (3) yang menekankan bahwa aspek keterlibatan militer dalam penanganan terorisme bersifat perbantuan sehingga harusnya sifatnya ad hoc, didasarkan pada politik negara, dan anggaran dari APBN. Dengan demikian, secara tata kelola perundang-undangan, Raperpres dimaksud bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferior;
b) Bercirikan pendekatan war model dalam penanganan tindak terorisme yang akan melahirkan status kondisi "perang" tanpa kejelasan hukum dan potensial memicu pelanggaran HAM;
c) Akan melahirkan tumpang tindih dalam tata kelola dalam penanganan terorisme, mengingat pada UU Nomor 5 Tahun 2018 telah jelas diatur tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden RI agar:
a. Menarik Raperpres dimaksud dari DPR atau tidak melakukan pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM;
b. Memastikan bahwa Raperpres dimaksud melandaskan pada konsep criminal justice system;
C. Memastikan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sepenuhnya hanya didasarkan pada anggaran APBN untuk menjaga profesionalisme;
d. Menekankan setiap upaya dalam penanganan terorisme baik legislatif, penegakan hukum dan penganggaran senantiasa didasarkan pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM; dan
e. Memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel dan pertanggungjawaban hukum jika adanya pelanggaran.
Sedangkan kepada DPR, Komnas HAM RI merekomendasikan agar:
a. Mempertimbangkan dan menjadikan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pembahasan Raperpres dimaksud;
b. Menjadikan pengaturan mengenai perbantuan, kebijakan dan keputusan politik negara, penganggaran dalam APBN menjadi koridor dalam pembasan Raperpres dimaksud;
C. Menekankan pada fokus pembahasan pelibatan militer dalam Raperpres dimaksud hanya focus pada penindakan semata dengan batasan yang jelas, tingkat ancaman, dan bilamana fungsi Kepolisian tidak dapat mengendalikan, sehingga tidak meluas mulai dari penangkalan, penindakan dan pemulihan;
d. Memastikan bahwa Raperpres dimaksud selaras dengan tatatan criminal justice system dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku terutama UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 34 Tahun 2004, dan regulasi lain yang lebih tinggi.
5) Penelitian tentang Isu-isu Penting dalam Pelaporan Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (International Convention on the Rights of Person with Disability). Komnas HAM RI menyampaikan laporan ini kepada Komite Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai bahan bagi Komite dalam mereviu atas pelaksanaan ICPRD oleh Indonesia. Indonesia telah meratifikasi ICRPD ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan mengenai status pelaksanaan ICRPD di Indonesia, permasalahan dan tantangannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengapresiasi atas terselenggaranya praktek terbaik dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di beberapa daerah, seperti Provinsi DIY yang telah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Data yang disediakan dalam laporan ini dihasilkan melalui konsultasi, riset lapangan, pengaduan Komnas HAM, rapat, dan kegiatan terkait lainnya bersama dengan mitra dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan lembaga pemerintah. Laporan ini juga mempertimbangkan undang-undang nasional dan instrumen internasional.
Gambar 3.8 Laporan ICRPD - Komnas HAM RI
6) Pengkajian atas Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Komnas HAM RI melakukan kajian sebagai respon atas disahkannya Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Menurut Komnas HAM RI, ketentuan dalam perpres dimaksud tidak mencerminkan konsep yang tepat sesuai dengan amanat pembentukan KND dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, proses penyusunan Perpres 68 Tahun 2020 belum memenuhi prinsip partisipasi penuh dan bermakna dari masyarakat sipil, khususnya kelompok penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan terhadap Peraturan Perundang-Undangan a quo. Hal ini memunculkan reaksi dari masyarakat sipil dan koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) vang resisten terhadap isi dari Perpres 68/2020. Berbagai reaksi dari masyarakat tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perwujudan hak politik warga negara, Komnas HAM memandang situasi ini perlu mendapatkan respon dari Pemerintah. Tindak lanjut dari kajian ini, Komnas HAM RI telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI pada Senin, 6 Juli 2020 yang isinya diantaranya supaya perpres dimaksud direviu sesuai dengan prinsip HAM dan semangat ICPRD, dan mengembalikan KND sebagai komisi yang independen, bukan di bawah Kementerian Sosial.
Dari seluruh rangkaian program kegiatan kajian/penelitian yang telah dilaksanakan selama 2020, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang hasil kajian serta rekomendasinya masih dalam tahapan proses untuk dapat dilanjutkan sebagai langkah advokasi kebijakan perundang-undangan. Komnas HAM RI telah melakukan upaya mendorong meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia ditingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui hasil kajian/penelitian. Upaya peningkatan tersebut melalui diseminasi maupun advokasi HAM terus dilaksanakan secara simultan dan efektif meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Hambatan-hambatan yang terjadi dimaksimalkan melalui mekanisme kerja yang diubah sehingga dirasakan lebih efektif dan efisien, seperti pelaksanaan konsinyering serta diseminasi melalui daring/online. Berikut program kegiatan yang tindak lanjutnya masih berproses di tahun 2021:
1. Pengkajian atas Pemenuhan Standar Penikmatan Tertinggi Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia Pada 18 November 2020 dilaksanakan webinar untuk menyampaikan hasil sementara kajian ini dengan narasumber Jelsi Natalia Marampa, SKM, MKKK (Asisten Deputi III Kemenko PMK) dan Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS (Dosen dan Peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI).
Gambar 3.9 Seminar Hasil Kajian Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan - Komnas HAM RI
Kajian ini bertujuan untuk memetakan kerentanan yang dialamii oleh berbagai kelompok rentan terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Khususnya di masa pandemi Covid-19, pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan menjadi sangat krusial dan mendesak, mengingat begitu banyaknya korban dari kelompok rentan, baik anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Adapun Rekomendasi hasil kajian ini adalah sebagai berikut:
a. Presiden RI beserta jajarannya merevisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar dapat memberikan jaminan kesehatan secara khusus bagi kelompok rentan;
b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lintas sektor memenuhi hak untuk berpartisipasi setiap kelompok rentan sebagai salah satu fokus kebijakan pembangunan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, baik dalam program kebijakan serta perumusan anggaran serta melakukan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara lebih merata yang diperlukan kelompok rentan;
C. Pemerintah fokus pada pemerataan pembangunan, serta menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mengampu pemenuhan hak atas kesehatan dalam rangka menghapuskan gap antar daerah;
d. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/WHOFCTC) untuk memberikan jaminan pelindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak dan remaja selaku kelompok rentan dari bahaya merokok/konsumsi produk tembakau lainnya;
e. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah memperluas pendataan bagi kelompok rentan yang selama ini tidak dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan memberikan kemudahan (affirmatif) bagi kelompok rentan untuk terpenuhi secara legal formal dokumen administrasi kependudukan yang akan sangat penting bagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan;
f. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional berkoordinasi dalam mendata dan mengembangkan kearifan lokal, keragaman pangan, dan keamanan lingkungan hidup memberikan mendukung pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya;
g. Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial melakukan penguatan data (terpilah) dan informasi statistik mengenai kelompok rentan di Indonesia sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan;
h. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menginisiasi dan memulai kerjasama multilateral/bilateral antara Indonesia dengan negara mitra penempatan dalam perlindungan hak atas kesehatan PMI.
2. Penelitian Standar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Perspektif HAM / Bentuk dan Model Ideal KKR. Dimulai pada 11 Februari, tim telah melaksanakan diskusi dengan tema "Menilai Upaya Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat". Kemudian ditindaklajuti dengan sejumlah rapat-rapat tim dan kemudian melaksanakan Focus Group Discussion pada 25-27 Agustus 2020 dengan tema "Membangun Bentuk Ideal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia" dengan mengundang beberapa narasumber terkait. Kemudian dari rangkaian pertemuan ini, maka Tim menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa Komisi Kebenaran memiliki peran dalam menerobos stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Hal dimaksud berpusat pada pemenuhan hak korban. Hak korban atas kebenaran mengarahkan mekanisme pencarian kebenaran dengan Komisi Kebenaran, hak korban atas keadilan dapat dipenuhi dengan mekanisme Pengadilan HAM, dan hak korban atas pemulihan dengan memahami kebutuhan dan kerentanan korban;
b. Untuk itu pembentukan Komisi Kebenaran merupakan keniscayaan dalam pemenuhan hak korban. Skema pemenuhan tersebut sejalan dengan unsur maupun pendekatan dari konsep keadilan transisi. Bentuk dan model komisi kebenaran harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan pencarian kebenaran. Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi Kebenaran harus dilengkapi dengan kewenangan-tertentu. Seperti, hak akses terhadap dokumen dan arsip negara, kewenangan subpoena, kewenangan memeriksa individu dan menyita, serta melaksanakan dengar kesaksian. Dukungan dengan adanya sistem dokumentasi yang mutakhir, menjadi hal yang harus disiapkan bersama dengan kewenangan pencarian kebenaran.;
C. Selain itu Komisi Kebenaran harus membuka perspektif pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Perspektif tersebut efektif untuk membuka lapis kerentanan korban, sehingga hak korban atas pemulihan tidak terbatas pada psikososial dan medis semata. Relasi antara Komisi Kebenaran dengan Pengadilan HAM yang saling melengkapi, menegaskan kerja keadilan transisi. Bentuk interaksi dan pola yang beragam dari relasi dimaksud, mempunyai beberapa bentuk, dampak dan implikasi yang berbeda. Sehingga antisipasi terhadap dampak yang tidak diinginkan sejalan dengan pengaturan prosedur dan hukum acara. Permasalahan mendasar dari tiap interaksi dan urutan berkutat seputar bagaimana data, informasi dan temuan dapat digunakan secara efektif oleh masing-masing lembaga. Dengan adanya prosedur dan hukum acara yang patut tentunya hal tersebut bisa diantisipasi. Pengaturan yang tepat menjadi kunci komisi kebenaran melaksanakan kewenanganya secara efektif.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh tim kajian ini pada 2020 lebih kepada situasi pandemi serta banyaknya kegiatan kajian spesifik lainnya yang harus dilakukan, sehingga mengakibatkan kajian ini mengalami ketertundaan pelaksanaan kegiatan. Namun, kajian ini tetap terus berproses hingga advokasi kajian yang telah direncanakan.
3. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM. Tim kajian ini dimulai sejak Mei 2020, dan selanjutnya tim melakukan rapatrapat internal secara intensif, baik secara online maupun offline. Pada 23-24 September 2020, dilaksanakan Focus Group Discussion atas Kajian UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dengan mengundang pakar terkait. Dan pada 12-14 Oktober 2020, tim melaksanakan finalisasi laporan kajian atas UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).
Gambar 3.10 Finalisasi Laporan Kajian UU PSDN - Komnas HAM RI
Tim kemudian menyusun beberapa draf kesimpulan, bahwa hak atas hidup, hak atas rasa aman, consentious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik belum cukup dihormati dan dilindungi oleh Negara melalui UU PSDN. Asas-asas yang terkandung dalam UU PSDN, yakni kesemestaan serta asas kejuangan, kebersamaan, dan gotong-royong sangat berpengaruh pada seluruh pengaturan Undang-Undang ini, padahal asas-asas inilah yang menjadi pokok permasalahan tidak mampunya Negara untuk menghormati dan melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, consentious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik. Atas kesimpulan tersebut, tim menyusun draf rekomendasi untuk merevisi UU PSDN supaya selaras dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
4. Penelitian tentang Perbudakan Modern (Modern Slavery) dalam Perspektif HAM. Penelitian ini diawali dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion pada 24 Juli 2020 dengan mengundang para pakar dengan tema "Perbudakan Modern/Modern Slavery di Indonesia: Sektor Perikanan". Dari pertemuan tersebut, kemudian tim mulai menyusun kajian literature HAM tentang Perbudakan Modern (Modern Slavery) di Indonesia. Selain itu, sebelumnya, juga dilakukan diskusi terbatas dengan mengundang Dr. Mas Achmad Santosa (OJI) dan Direktur Safe Sea yang memaparkan tentang berbagai bentuk kerentanan yang dialami oleh pekerja sektor perikanan dan minimnya proteksi negara atas mereka, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM. Tim kajian ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan masih terus berproses untuk melaksanakan kajian sampai dengan menghasilkan rekomendasi berperspektif HAM.
5. Pengkajian atas Qanun Aceh dalam Perspektif Pemartabatan Manusia. Penelitian ini merupakan kajian akademis terkait Qanun Aceh dengan tujuan memetakan persoalan dan peluang pemberlakuan Qanun di Aceh yang sesuai dengan pemartabatan manusia. Substansi kajian dirancang untuk menyusun seperangkat rekomendasi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan juga dapat dibaca oleh masyarakat luas. Pada tanggal 18-19 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Qanun Aceh Melalui Perspektif Pemartabatan di dalam Islam dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh. Kegiatan FGD ini dilaksanaan dengan tujuan untuk melengkapi data, penelitian ini juga akan menggunakan wawancara terhadap beberapa responden. Beberapa diantaranya adalah yang terlibat dalam perumusan Qanun seperti anggota DPRD Aceh, tokoh masyarakat dan juga elemen masyarakat yang terdampak dari berlakunya Qanun tersebut seperti akademisi, praktisi dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kelompok rentan dan minoritas.
FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN QANUN ACEH MA PERSPEKI PEMARTATA DI dálAM ISl Dá Há AsáS Má
Gambar 3.11 FGD Pengkajian Qanun Aceh Melalui Perspektif Pemartabatan di dalam Islam dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh - Komnas HAM RI
Saat ini, Tim kajian ini tengah menyiapkan draf awal kajian atas Qanun Aceh dan untuk tahapan berikutnya adalah melaksanakan konsinyiring atas draf kajian tersebut dan selanjutnya akan dilakukan seminar hasil pada pertengahan semester I pada 2021. Diharapkan kajian ini akan selesai pada April 2021 dan hasil kajian dan rekomendasi akan disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
Indikator kinerja 3: Persentase Tingkat Pemahaman HAM Masyarakat
Tahun 2020 merupakan masa transisi implementasi Sasaran Strategis dalam Renstra Komnas HAM RI 2020- 2024. Salah satu Sasaran Strategis yang diampu oleh fungsi penyuluhan yang diberikan mandat oleh Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Sasaran program/kegiatan ini memiliki indikator kegiatan yaitu, persentase tingkat pemahaman HAM di masyarakat. Adapun target yang ditetapkan pada 2020 adalah 20%.
Angka sebesar 20 persen ini disusun dengan mengambil data populasi penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM yang ditargetkan sebanyak 1.200 orang setiap tahunnya. Target populasi akan menyasar orang yang berbeda di setiap tahun dengan persentase peningkatan pemahaman HAM yang meningkat setiap tahun dari 2020 sd 2024. Capaian persentasi peningkatan pemahaman HAM masyarakat diperoleh dengan melihat populasi dari pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi penyuluhan Komnas HAM RI, yaitu melalui penyebarluasan wawasan, peningkatan kesadaran dan kerja sama dengan mitra pemangku kepentingan. Komnas HAM melakukan kegiatan pelatihan, sosialisasi, maupun diseminasi informasi HAM. Indikator persentase pemahaman HAM masyarakat berupaya dicapai melalui program peningkatan kesadaran HAM dalam bentuk pelatihan untuk aktor strategis antara lain, aparat Kepolisian Republik Indonesia, aparat pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Pendekatan pelatihan partisipatif berbasis pendidikan bagi orang dewasa (andragogi) menjadi pendekatan utama. Pendekatan ini mensyaratkan fasilitator berperan untuk mengelola alur, proses, sehingga terbangun interaksi dialogis antar peserta, antara peserta dengan narasumber maupun antara peserta dengan fasilitator.
Selama proses pelatihan, diharapkan akan ada sharing knowledge (berbagi pengetahuan dan pengalaman) di antara semua yang terlibat dalam pelatihan (training). Dengan harapan terjadi transformasi pengetahuan yang bepengaruh pada tingkat pemahaman HAM para peserta.
Tingkat pemahaman HAM di masyarakat tersebut diukur dengan merujuk pada metode Kirkpatrick Evaluation Model dengan teknik evaluasi berupa survei, impact assessment, metode wawancara mendalam, serta observasi sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Menurut metode Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan, sosialisasi, maupun diseminasi yang telah dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM ini dapat terlihat, apabila terjadi perubahan pada pengetahuan knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dari para peserta.
Dalam mengukur capaian realisasi kegiatan, Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melakukan beberapa penyesuaian, terutama sejak terjadinya pandemi. Kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan adanya pendemi ini juga dialami Komnas HAM RI, sebagaimana kementerian dan lembaga lain. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah pengalihan anggaran untuk mengatasi pandemi, hal ini membuat diturunkannya target capaian. Pada 2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM memfokuskan pengukuran capaian persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat melalui kegiatan pelatihan, khususnya pelatihan HAM untuk polisi yang didanai oleh APBN.
Tabel 3.2 Realisasi capaian tahun 2020
| Sasaran Program/kegiatan | Indikator Sasaran Program | Target Tahun 2020 |
| Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 20% dari 1200 orang = 240 orang |
Tabel ini menggambarkan, Biro Dukungan Pemajuan HAM mengukur capaian target mengacu pada Rencana Strategis, di mana pada 2020 adanya peningkatan pemahaman HAM 20% dari populasi sebanyak 1.200 orang, yaitu sejumlah 240 orang. Upaya pengukuran difokuskan khususnya pada kegiatan pelatihan yang memperlihatkan adanya perubahan signifikan pada pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dari para peserta.
Dalam mencapai target kinerja yang dinyatakan dalam Renstra Komnas HAM 2020 – 2024, Biro Dukungan Pemajuan melalui Bagian Dukungan Penyuluhan HAM menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber anggaran. Termasuk dalam hal ini kapasitas dan kompetensi personel yang ada dan memaksimalkan jejaring kerja yang telah terbangun. Perubahan utama sebagaimana disebutkan di atas adalah pada metode penyuluhan. Metode penyuluhan yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka langsung atau luar jaringan, kini lebih banyak dilakukan dengan tatap muka dalam jaringan (online). Beberapa kegiatan juga dilakukan dengan menggabungkan antara metode daring dan luring atau dikenal dengan istilah blended learning atau metode hybrid.
Keuntungan dari pengubahan metode penyuluhan menjadi daring dan hybrid antara lain adalah jangkauan yang lebih luas sehingga dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu waktu. Hal ini terbukti dengan data populasi kegiatan penyebarluasan wawasan HAM Komnas HAM RI yang melebihi target yang direncanakan, yaitu dari 1.200 orang menjadi 2.189 orang. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, upaya pengukuran dilakukan masih dengan melihat pada capaian 240 orang yang merupakan target 20% target populasi yang ditentukan sebanyak 1.200 orang.
Tabel 3.3 Jumlah Populasi kegiatan Peningkatan Pemahaman HAM Masyarakat 2020
| Tabel 3.3 Jumlah Populasi kegiatan Peningkatan Pemahaman HAM Masyarakat 2020 | ||
| POPULASI PESERTA SOSIALISASI/DESIMINASI/PELATIHAN | ||
| TA-2020 dengan Target 1,200 Orang Peserta | ||
| Pelaksanaan Kegiatan | ||
| Pelatihan Polisi | Rill | |
| Pelatihan polda jabar | 40 Orang | |
| Pelatihan polda medan | 42 Orang | |
| Pelatihan polda DIY | 39 Orang | |
| Penyuluhan | 39 Grang | |
| FGD Tanggap Rasa | 14 Grome | |
| Pilkada Serentak | 14 Orang 131 Orang | |
| Bincang Santai Seri 3 | 131 Orang | |
| Diskusi Tanggap Rasa dalam Pena Aksara | 128 Orang | |
| Daftar Hadir Tanggap Rasa lewat Nada | 74 Orang | |
| Daftar Hadir Tanggap Rasa lewat Nada | 29 Orang | |
| Kampanye FGD Ruang Tanggap Rasa seri 2 (responses) | 12 Orang | |
| Pendidikan HAM | 15 Orang | |
| FGD Pendidikan HAM | 9 Orang | |
| Penerimaan Kunjungan BEM Udayana | 53 Orang | |
| Kampanye HAM "Diskusi Tanggap Rasa: Kisah Manusia dalam Film Indonesia" Kampanye HAM "Diskusi Tanggap Rasa Lewat Nada: Musik dalam Perjuangan | 22 Orang 95 Orang | |
| Peradaban HAM", Jakarta, 22 Juni 2020 | o olung | |
| Densus 88 | 205 Orang | |
| Audensi Lemdiklat Semarang | 15 Orang | |
| Hari HAM | ||
| Pidato Presiden | 172 Orang | |
| Kronik | 162 Orang | |
| Seminar Nasional | 626 Orang | |
| Festival | 020 Crung | |
| Fes,seremoni pleno 1 | 206 Crena | |
| Fes,seremoni pleno 1 JUMLAH ORANG | 306 Orang | |
| JUMLAH ORANG | 2189 Orang | |
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kirkpatrick Evaluation Model yang menekankan pada peningkatan kesadaran HAM masyarakat dengan adanya perubahan signifikan pada pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dari para peserta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 240 orang akan terlihat perubahan pemahaman menjadi lebih mengetahui, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas fungsi sehari - hari.
Pengukuran dilakukan pada Pelatihan yang dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM pada 2020, difokuskan pada Pelatihan HAM untuk Aparat Kepolisian RI setingkat Kepolisian Daerah (Polda) di tiga (3) daerah yaitu, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, Komnas HAM RI mencapai target sasaran kegiatan meningkatnya pemahaman HAM masyarakat dengan indikator persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat. Hal tersebut dapat terukur melalui metode survei kepada total 121 peserta di tiga (3) pelatihan Polda.
Gambar 3.12 Kegiatan Pelatihan HAM untuk Aparat Kepolisian Daerah
Ada 10 poin aspek penilaian mengenai materi HAM untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, di antaranya mengenai materi HAM; (1) Pengertian Hak Asasi Manusia, (2) Prinsip Hak Asasi manusia, (3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (4) Macam - macam Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (5) Macam - Macam Derogable Rights dan Non-Derogable Rights, (6) Tanggung Jawab Negara untuk Memenuhi, Melindungi, dan Menghormati HAM, (7) Perbedaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum, (8) Pelanggaran HAM yang Berat, (9) Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, serta (10) Pelaksanaan Prinsip dan Standar HAM dalam tugas dan fungsi satuan masing - masing.
Diagram 3.1 Rata-rata Tingkat Pemahaman Peserta 3 Pelatihan POLDA Tahun 2020
RATA-RATA TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA (%) Cukup Paham 31.9% Paham 5,1% Sangat Paham 63%
Secara keseluruhan dari ketiga pelatihan polda yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan rata-rata sebanyak 5% peserta cukup paham, 32 % paham, serta 63% peserta sangat paham akan materi mengenai Hak Asasi Manusia, sebagaimana terlampir dalam tabel diagram di atas.
Selain itu, Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan HAM juga mencapai target sasaran program meningkatnya pemahaman HAM masyarakat dengan indikator persentase masyarakat yang perilakunya selaras dengan HAM. Hal tersebut dapat terukur kembali melalui metode survei kepada total 121 peserta di tiga (3) pelatihan Polda. Ada 5 poin aspek penilaian, yaitu: (1) Apakah pelatihan HAM untuk kepolisian ini di perlukan? (2) Apakah perlu adanya pelatihan HAM lanjutan yang bersifat teknis?, (3) Perlukah Anda menyosialisasikan materi HAM ini ke anggota Anda?, (4) Perlukah materi HAM ini dalam menunjang tugas fungsi anda sehari – hari? (misalnya proses penyelidikan - penyidikan, proses pengendalian massa lanjut, perawatan tahanan dll), serta (5) Perlukah adanya buku saku/buku panduan terkait HAM yang bersifat operasional?
Terhadap pelatihan atas ketiga polda yang telah dilaksanakan, peserta merasa perlu untuk dilakukan pelatihan kembali di tahun – tahun mendatang. Hal tersebut terlihat dari respon peserta sebagai berikut: 75% peserta merasa perlu adanya pelatihan HAM seperti ini, serta 54,3 % peserta merasa perlu adanya pelatihan lanjutan.
Secara umum, pelatihan seperti ini dianggap perlu karena 66,8% peserta merasa perlu materi dalam pelatihan yang menunjang tugas fungsi kepolisian sehari - hari, serta 74,3% peserta merasa perlu untuk menyosialisasikan materi HAM ini ke anggotanya, sebagaimana dalam gambar berikut:
Diagram 3.2 Rata-rata Tingkat Kebutuhan Peserta Pelatihan POLDA Terhadap Pelatihan HAM
Kebutuhan terhadap Pelatihan HAM
54,3% Peserta merasa perlu materi dalam pelatihan yang menunjang tugas fungsi kepolisian sehari-hari
75% Peserta merasa perlu adanya pelatihan HAM seperti ini
66,8% Peserta merasa perlu adanya pelatihan lanjutan
Selain populasi yang menjadi subyek atau target dari kegiatan dengan menggunakan APBN, terdapat pula kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan mitra kerja dalam rangka peningkatan pemahaman HAM. Pengukuran juga dilakukan terhadap perserta pelatihan tersebut, antara lain:
a. Pelatihan Kab/Kota HAM untuk Aparat Pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat Sipil (38 orang)
Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM merupakan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan bersama INFID. Dalam pelatihan yang diselenggarakan pada 22 September - 1 Oktober 2020, diikuti oleh 38 peserta yang berasal dari 10 Aparat Pemerintah Kab/Kota dan organisasi masyarakat Sipil di seluruh Indonesia. Pelatihan ini dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif. Hasil Evaluasi dari pelatihan ini menunjukkan peserta mendapatkan manfaat dari pelatihan in terbukti dari lembar evaluasi terhadap penyelenggaran kegiatan. Peserta juga memberi respon baik terhadap kesesuaian materi yang diberikan oleh para narasumber. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa reaksi dan proses belajar yang terjadi adalah perubahan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap attitude) dari peserta. Hasil observasi sesudah pelatihan terlihat dengan adanya sejumlah peserta yang melakukan advokasi bertema Kab/Kota HAM dan isu HAM lainnya setelah dilakukannya pelatihan. Peserta Pelatihan yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi melakukan pertemuan lanjutan diantara mereka untuk melakukan diskusi tentang kabupaten/Kota HAM. Hal serupa dilakukan oleh peserta dari daerah Jawa Tengah. Sementara peserta dari Bondowoso aktif melakukan sosialisasi tentang Kab/Kota HAM di pemerintah kabupaten setempat.
Gambar 3.13 Kegiatan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)
infid TRAINING WORKSHOP (PELATIHAN) KABUPATEN/KOTA HAM(HUMANRIGHTSCITIES) bagi Aparatur Pemerintahan Daerah dan Aktivis Masyarakal Sipil 22 September - 1 Oktober 2020
b. Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan untuk Lembaga HAM Nasional (41 orang).
Hal yang serupa dengan Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan untuk Staf Lembaga Nasional HAM RI. Pelatihan yang berlangsung pada 7 September hingga 8 Oktober 2020 ini juga menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif dan dilakukan secara daring. Jumlah Peserta 50 orang dengan 41 orang berasal dari Kantor Perwakilan Komnas HAM RI dan Ombudsman RI. Berikut ini hasil survei pasca pelatihan dilakukan:
Diagram 3.3 Respon Peserta terhadap Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan
1. Apa pendapat anda tentang keglatan ini secara keseluruhan? 37 responses 20 16(406%) 15 10 8 (21.6%) 7 (18.9%) 3 (8.1%) 1 (2.7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 4 5 10
Grafik ini menunjukkan bahwa peserta merasakan manfaat dari pelaksanaan pelatihan terbukti dengan jumlah respon yang tinggi pada skor 9 dan 10 dari rentang nilai 1 – 10 yang diberikan oleh Penyelenggara. Begitupun halnya dengan relevansi Pelatihan untuk menunjang tugas para peserta yang berada diangka 8 -10.
Diagram 3.4 Respon Peserta terhadap Relevansi Pelatihan
6. Sejauhmana proses dan hasil Kursus ini relevan dan berguna untuk menunjang tugas anda? 37 responses 20 19 (51.4%) 15 9 (24.3%) 10 8 (21.6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 3 5 7 10
Secara umum, merujuk pada Kirkpatrick Evaluation Model, maka pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM sudah menyasar pada perubahan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude).
Untuk mencapai target 2020, upaya penyebarluasan wawasan HAM untuk meningkatkan pemahaman HAM masyarakat melalui penyuluhan juga telah dilakukan Biro Dukungan Pemajuan HAM pada 2020 ini, diantaranya:
1. Festival HAM 2020
Kegiatan yang berskala nasional dan internasional ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Komnas HAM dalam dan luar negeri khususnya untuk tema Kab/Kota HAM (Human Rights Cities). Festival ini merupakan ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi seluruh aktor yang bergerak di isu HAM dan Pemerintah Daerah. Pada 2020 ini, bersama dengan INFID dan KSP serta Pemerintah Kota Banjarmasin, Komnas HAM RI menyelenggarakan Festival HAM di kota Banjarmasin dengan tema "Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya" pada 17 - 19 Desember 2020. Festival HAM 2020 berhasil melaksanakan 4 diskusi pleno, 7 diskusi paralel, dan 6 diskusi side event dengan menghadirkan lebih dari 50 narasumber dari dalam dan luar negeri. Peserta Festival HAM 2020 berjumlah lebih dari 1.000 orang dari lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri yang sebagian besar mengikuti diskusi secara online, sebagian kecil mengikuti secara offline.
Gambar 3.14 Kegiatan Festival HAM yang diselenggarakan secara Hybrid
Gambar 3.15 Kegiatan Pleno Festival HAM yang diselenggarakan secara Hybrid
Topik utama Festival HAM 2020 adalah HAM dan Covid-19. Topik ini selaras dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu juga dibahas berbagai topik penting seperti topik tentang perempuan, masyarakat adat, pekerja migran, penyandang disabilitas, bisnis dan
HAM, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, toleransi-keragaman-ke-Indonesiaan, pendidikan, anak muda dan HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan.
O
Festival HAM 2020 selain menggelar kegiatan konferensi (diskusi pleno, diskusi paralel, diskusi side event) juga berhasil melaksanakan kegiatan non konferensi yaitu berupa Pameran Virtual yang memuat profil dan kinerja dari lembaga/instansi yang terlibat dalam kepanitiaan bersama, Kunjungan Lapangan Virtual vaitu menyaksikan rekaman video secara online dan offline yang berisi tempat-tempat terbaik di Banjarmasin yang telah berhasil menerapkan praktik HAM seperti Inklusi Center, Kampung Rukun, Susur Sungai Martapura, dan praktik pemberdayaan ibu dan anak. Hal lainnya juga dilaksanakan talkshow di radio dan televisi di Banjarmasin. Selain itu, juga menampilkan pentas seni: berupa penampilan tari dan musik khas Banjarmasin. Juga menampilkan beberapa seni dan budaya dari daerah lain.
Festival HAM 2020 diawali dengan beberapa kegiatan pra festival berupa penandatanganan memorandum of understanding dan perjanjian kerja sama panitia bersama Festival HAM 2020, focus group discussion (FGD), partisipasi di dalam world human rights cities forum (WHRCF), seminar, konferensi pers dan launching website festivalham.com. Acara ini di buka oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dengan menghadirikan narasumber kunci Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko serta sambutan dari Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan pidato dari perwakilan INFID.
Festival HAM 2020 berhasil menyepakati lahirnya Deklarasi Banjarmasin yang isinya berupa himbauan dan ajakan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan inklusif. Selain itu, juga berhasil menyepakati 8 rekomendasi, antara lain, vaitu merekomendasikan kepada pemerintah agar menggunakan panduan dan rujukan HAM yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kerjanya. Sejumlah mitra yang terlibat (K/L/D/S) dalam acara ini diantaranya, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Kota Banjarmasin, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Raoul Wallenberg Institute (RWI), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yayasan Umar Kayam, Asia Democracy Network (ADN), United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Danish Institute for Human Rights, Perkumpulan Prakarsa, Lembaga Kajian Kemasyarakatan dan Keislaman (LK3), Migrant Care, serta Imparsial.
2. Hari HAM Internasional
Acara ini adalah sebuah kegiatan yang merupakan promosi hak asasi manusia sebagai bentuk keterlibatan aktif Bagian Dukungan Penyuluhan Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam even internasional yang juga diperingati oleh Kantor Komisi HAM PBB (UNOHCHR). Peringatan Hari HAM 2020 mengangkat tema "Tiga perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara Kita?" diselenggarakan pada 8 dan 10 Desember 2020 dengan metode Hybrid di kantor Komnas HAM RI.
Pada 8 Desember 2020, diselenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Tiga perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara Kita?" yang menghadirkan beberapa narasumber antara lain Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ahmad Taufan
Damanik (Ketua Komnas HAM RI), Asfinawati (Direktur YLBHI) dan Meuthia Ganie Rochman (Akademisi). Di awal acara diputarkan video ucapan selamat Hari HAM sedunia dari Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michele Bachelet. Hadir pula dalam sesi diskusi Dirjen HAM, Kemenkumham RI, Mualimin Abdi dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini dengan dimoderatori oleh Stefani Ginting.
Gambar 3.16 Kegiatan Hari HAM, 8 Desember 2020
SEMINAR NASIONAL "TIGA PEREMPAT BAGAIMANA KEP 8 DESEMBER 2020
Pada 10 Desember 2020, rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia 2020 dilanjutkan dengan Pidato Presiden RI dan Kronik HAM Nusantara dan Seruan Kebangsaan juga peluncuran ruang bersama dari dan untuk korban www.tanggaprasa.id. Pidato Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia 2020 dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia juga untuk mempertegas komitmen Presiden yang pernah disampaikan pada periode pertama kepemimpinannya. Pidato Presiden RI diawali dengan Pidato Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly. Pidato dilanjutkan oleh tokoh yang hadir secara online yaitu Zoemrotin K. Susilo, M. Imam Aziz HAM, Mama Aleta Baun, dan Putri Ayudya. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video dari tokoh lainnya yaitu KH Haedar Nashir, Gomar Gultom, Yosi Mokalu, Chandra Setiawan, Maria Catarina Sumarsih dan Andy Yentriyani. Dalam kegiatan Kronik HAM Nusantara juga diputar fragmen dari 2 (dua) aktor teater gandrik yang menyampaikan beberapa isu seputar HAM.
Pada acara ini diluncurkan juga ruang bersama yang dibuat oleh Komnas HAM RI bertajuk Tanggap Rasa. Ruang Tanggap Rasa diharapkan menjadi rumah untuk menuangkan rasa dalam bentuk foto narasi, cerita pendek, podcast, film/video, dan puisi yg berhubungan dengan isu HAM. Lebih jauh, ruang ini ingin mengembalikan ingatan masyarakat dan (terutama) negara tentang kasus pelanggaran HAM yang belum selesai. Komnas HAM RI mengundang seluruh masyarakat terutama komunitas/pendamping/keluarga korban untuk hadir dan menjadi bagian dari ruang ini.
Jumlah peserta yang hadir secara online dan mengisi daftar hadir pada Seminar Nasional sebanyak 585 orang, dan pada Pidato Presiden sebanyak 240 orang. Sementara itu, yang hadir secara online dan mengisi daftar hadir pada Kronik HAM Nusantara dan Seruan Kebangsaan sebanyak 158 orang.
Gambar 3.17 Kegiatan Hari HAM, 10 Desember 2020
3. Kampanye HAM Tanggap Rasa: Apa Rasamu terhadap Rasaku
Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi para korban khususnya korban pelanggaran HAM untuk menyalurkan ekspresinya dalam format digital. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk penyebarluasan informasi HAM kepada kaum muda. Kegiatan ini dibagi dalam dua bentuk yaitu pengembangan kanal/situs Tanggap Rasa dan Diskusi berseri Tanggap Rasa. Kegiatan ini sudah menerapkan penggunaan JBI (Juru Bahasa Isyarat) dan live subtitle sehingga memudahkan akses untuk peserta difabel. Selain itu, juga menggunakan aplikasi OBS untuk tampilan webinar yang elegan, graphic record, google trend untuk menentukan tema dimana tema-tema yang di angkat di dorong agar kontekstual dan terkini sehingga lebih mudah diserap anak muda.
Untuk pengembangan situs dilakukan dua kali Focus Grup Discussion yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait format, tema dan bentuk kampanye yang perlu dituangkan dalam situs tersebut. FGD juga mennggali langkah - langkah yang perlu dilakukan dan pihak - pihak yang perlu dilibatkan untuk pengembangan kanal tersebut. Kanal yang diluncurkan pada Peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember ini kemudian dikenal dengan nama Ruang Tanggap Rasa (www.tanggaprasa.id).
Gambar 3.18 Flyer Kegiatan Kampanye HAM Tanggap Rasa
KOMNAS RAN "Tonggop Roso Lewat Noda: Musik dalam Perjuangon Narasumber Perodobon HAM JUN HOST Exclu
Tanggap Rasa dalam Pena Aksara KOMNAS BAN Budaya Literasi Sastra dan HAM Masa Kini" Narasumber
Sedangkan kegiatan lainnya adalah Serial Diskusi HAM dari perspektif budaya popular masyarakat. Topik yang menjadi fokus diskusi antara lain Literasi Sastra dan HAM, Musik dan HAM serta Film dan HAM. Kegiatan Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang merupakan para pakar dibidang seni dan bidang terkait lainnya. Nama nama seperti Budhi Hermanto, Seno Gumira Adji Dharma, Okky Madasari, Ananda Sukarlan, Gusti Arirang, Putri Ayudya, Whregas Bhanuteja dan Yulia Elvina Bara adalah beberapa dari narasumber yang menjadi pembicara pada kegiatan Tanggap Rasa : Apa Rasamu Terhadap Rasaku selama berlansung empat kali diskusi. Kegiatan berlangsung pada Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2020.
Gambar 3.19 Diskusi Tanggap Rasa yang di visualisasikan oleh Graphic Recorder
KOMNAS HAM AN KOMKAS HAN KISAH MANUSIA SUDAHKAH EDVKASI KONSUMEN STANDM SISTOM SEVSOR NORMA ATUP BATAS U INDONESIA PENGA TONTONAN TURAN
Gambar 3.20 Jumlah peserta dan peminat acara melalui akun media sosial Komnas HAM
17 186 VIEWER ORANG TANGGAP RASA 1 TANGGAP RASA 1 *tidak open public 73 1.700 VIEWER ORANG TANGGAP RASA 2 TANGGAP RASA 2 Pumeth s Juemleh hs zoom YouTube 250 ORANG 530 VIEWER TANGGAP RASA 3 TANGGAP RASA 3 61 225 VIEWER ORANG TANGGAP RASA 4 TANGGAP RASA 4
4. FGD dan Lokakarya Pendidikan HAM
Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan memiliki tujuan untuk mengembangkan strategi Pendidikan HAM yang relevan dengan perkembangan HAM dimasa kini. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah memetakan upaya Pendidikan HAM yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selama tiga tahun terakhir, termasuk didalamnya isu yang paling mengemuka dan metode yang paling relevan untuk dijalankan. Capaian dari kegiatan ini adalah adanya tukar pengalaman antar pihak tentang informasi, mendapatkan masukan terkait Pendidikan HAM yang optimal di masa pandemi Covid-19, serta mendapatkan rekomendasi strategi pelaksanaan Pendidikan HAM di pasca pandemi Covid-19. Metode Pendidikan HAM daring menjadi salah satu pembahasan pokok, mengingat kondisi pandemi yang melanda dunia dan Indonesia. Kegiatan Lokakarya dimaksudkan untuk merumuskan strategi awal rancangan Pendidikan HAM dengan menggunakan metode daring.
Gambar 3.21 Kegiatan Lokakarya Pendidikan HAM yang diselenggarakan secara daring
Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada 5 Juli 2020 menghadirkan para praktisi Pendidikan HAM yang berasal dari Lembaga seperti PSHK, YLBHI, Komnas Perempuan dan juga dari Pusat Studi HAM di Indonesia. Lokakarya Pendidik HAM pada 5 Oktober 2020 bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam menyusun strategi Pendidkan HAM Daring. Kedua kegiatan ini menghadirkan narasumber dan peserta yang merupakan pegiat di tiga isu utama, yaitu Hak atas Pendidikan secara umum, Pendidikan HAM dan Pendidikan Daring. Bukik Setiawan, Atikah Nuraini dan Yosie Mokalu merupakan narasumber yang mewakili ketiga kriteria tersebut.
Gambar 3.22 Kegiatan Lokakarya Pendidikan HAM yang divisualisasikan Graphic Recorder
SINAM SUTARNO PENDIDIKAN Hax Asasi Marwsia
Selain itu, kegiatan ini juga telah melakukan pembuatan Film Pendidikan HAM. Pembuatan film Pendidikan HAM Daring juga sebagai salah satu media penyebarluasan wawasan HAM untuk mendorong pentingnya melakukan Pendidikan HAM secara daring.
Gambar 3.23 Salah satu cuplikan dalam Film Pendidikan HAM
5. Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Komnas HAM pada 2020 masih terus mengembangkan koleksi dan layanan perpustakaan. Layanan Tatap Muka dilakukan dua kali dalam satu pekan yaitu pada Selasa dan Kamis, Pukul 09.00 - 16.00 WIB. Sedangkan pada hari lain dilakukan layanan daring. Layanan daring diberikan dengan menyediakan koleksi-koleksi yang berbentuk elektronik. Koleksi elektronik dilayankan kepada pemustaka dengan memanfaatkan fitur Google Drive. Fitur ini dipilih karena keterbatasan kapasitas server dan aplikasi yang dimiliki perpustakaan. Koleksi elektronik yang dilayankan adalah koleksi yang bersumber dari akses terbuka (open access) atau yang memiliki label CC (Creative Commons). Perpustakaan Komnas HAM RI juga dapat diakses melalui websitehttps://perpustakaan.komnasham.go.id/
Gambar 3.24 Flyer Perpustakaan Komnas HAM RI Tahun 2020
PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM MAU BACA APA? SEGERA! usulkan apa saja buku yang ingin KOLEKSI BARU 2020 kamu baca bsl toutor: s.id/KHLI820 KLIPING KOMNAS HAM akan ado di Perpustakaan https://s.id/klipingKH
Selama tahun 2020, Perpustakaan Komnas HAM RI telah melakukan pengadaan koleksi sejumlah 188 Judul dengan topik seputar Konsep HAM, Reforma agraria, kesehatan mental, isu Papua, pendidikan, perempuan, teori HAM, dan tema lainnya. Total Koleksi Perpustakaan Komnas HAM adalah 253 judul dalam bentuk bentuk buku, dokumen lepas, audio visual, koleksi elektronik (PDF, ebooks). Adapun data pemustaka yang menggunakan layanan Perpustakaan Komnas HAM; Luring : 379 orang (internal: 310; eksternal: 69) dan daring 72 orang (internal: 24; eksternal: 48).
Gambar 3.25 Flyer Koleksi Perpustakaan Komnas HAM RI
Hak atas AMORAL Pangan ANGAN KOLEKSI BARU FUEL ham.ge.id REVOLUTION perpustekoen.kemn
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Komnas HAM sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan
Komnas HAM Nomor 001C Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komnas HAM. Dalam rangka mendukung kinerja PPID, Komnas HAM pun telah menyediakan meja layanan informasi PPID yang bertempat di kantor Komnas HAM RI dengan link website (https://www.komnasham.go.id/ppid/).
Selama periode 2020, PPID Komnas HAM RI menerima permintaan informasi sebanyak 17 permintaan informasi. Dari tujuh belas permintaan informasi tersebut, 10 permintaan diperoleh melalui surat, 6 surat elektronik (e-mail), dan sebuah permintaan secara langsung. Adapun untuk pemohon informasi, sebanyak 9 pemohon dari NGO dan 8 individu. Data informasi yang dimintakan oleh pemohon antara lain untuk keperluan research atau pengkajian, termasuk penyusunan tesis atau disertasi.
Informasi yang dimintakan kepada PPID Komnas HAM RI adalah terkait Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat, Kasus menimpa pembela HAM/ human rights defender, Data-data kasus serta rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM RI, data-data konflik lahan yang diadukan di Komnas HAM RI, informasi terkait difabel dan ketenagakerjaan, informasi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPo), informasi terkait pengaduan yang melibatkan korporasi dan kelapa sawit.
Selama tahun 2020, PPID Komnas HAM telah melakukan pengembangan kapasitas, kerja sama dengan PPID Badan publik lain dan mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2020. Kegiatan Pengembangan Kapasitas yang dilakukan antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD) secara daring dan diskusi pengembangan layanan e-PPID. Sedangkan kegiatan kerja sama dengan PPID Badan Publik dilakukan melalui kunjungan kerja pada Komisi Informasi Pusat (KIP), PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan, PPID PPID Badan Geologi Bandung (24 September 2020), PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKomInfo).
Gambar 3.26 Kegiatan FGD PPID
Pada 2020, PPID Komnas HAM telah menghasilkan beberapa output di antaranya: pemutakhiran (update) Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), dan alur kerja PPID. Selain itu, PPID Komnas HAM juga telah menambah jumlah Tim Staf Pendukung PPID, dan membuat draf rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Standard Operating Procedure (SOP) PPID Komnas HAM. Selama pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi layanan PPID Komnas HAM, di mana layanan PPID Komnas HAM beralih ke layanan melalui surat elektronik (Surel).
Gambar 3.27 Kegiatan Kunjugan PPID
Dalam rangka mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan layanan informasi di lingkungan Komnas HAM, PPID Komnas HAM juga turut aktif ikut serta dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik setiap tahunnya. Pada 22 - 24 November 2020 tim PPID menyelenggarakan kegiatan penyusunan laporan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Santika, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan ini hadir Atasan PPID, PPID, tim pelaksana PPID dan tim staf pendukung yang dibentuk pada tahun anggaran 2020. Laporan kegiatan ini memuat proses pengelolaan infrmasi publik, capaian kinerja, rincian kegiatan, tantangan, dan rekomendasi. Laporan kegiatan yang disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan PPID selama setahun. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan acuan dalam kegiatan-kegiatan PPID di masa mendatang.
Gambar 3.28 Tim Penyusun Laptah PPID Komnas HAM
7. Penyuluhan HAM dengan Tema Seminar Nasional Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dalam Perspektif HAM
Penyuluhan ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari kerja sama Komnas HAM dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Tema utama dari kegiatan ini adalah pentingnya pilkada yang mengimpelemteasikan nilai HAM dalam pelaksanaannya. Kegiatan bertujuan tersebarluaskannya nilai-nilai HAM kepada para kepala daerah dan masyarakat sipil dan informasi tata kelola Pilkada Serentak 2020 yang Berperspektif HAM.
Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, yaitu menggabungkan antara kegiatan luring dan daring pada 20 Oktober 2020. Kegiatan yang dihadiri oleh 131 peserta ini mendapatkan pemaparan materi dari narasumber sebagai berikut Dr. Pandu Riono, MPH, PhD, Sigit Pamungkas, S.IP,. MA, Andy Yentriyani dan Sugeng Bahagijo.
Gambar 3.29 Kegiatan Seminar Pilkada Serentak yang diselenggarakan secara Hybrid
8. Kegiatan Penyuluhan lainnya
Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan HAM juga telah melakukan beberapa kegiatan Penyuluhan HAM lainnya seperti; penerimaan kunjungan daring 50 Mahasiswa Universitas Udayana Bali (5 Oktober 2020); pembekalan materi pengantar HAM pada Perwira Siswa Pendidikan Sesko Angkatan Udara Angkatan 57 Tahun Pelajaran 2020 (15 Juni 2020); Memberi materi HAM pada Program Pembelajaran Jarak Jauh, dan Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-29.
Gambar 3.30 Sosialisasi Kunjungan Studi Visit Daring BEM Udayana
a. Penyebarluasan Wawasan HAM melalui media informasi internet
Unit Teknologi Informasi mendukung kegiatan penyebarluasan wawasan HAM melalui penyediaan dan pengelolaan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Total unggahan informasi HAM yang disebarkan melalui internet adalah sebanyak 2716 unggahan dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 3.31 Total unggahan informasi HAM melalui internet
www.komnasham.go.id | SITUS 431.931 PENGGUNA ARTIKEL BERITA DARING II 177 UNGGAHAN @KomnasHAM | TWITTER 1577 CUITAN
@komnas.ham | INSTAGRAM 179 UNGGAHAN Komnas HAM | FACEBOOK f 283 UNGGAHAN
Pada periode 2020 terjadi penambahan pengikut (follower) secara signifikan pada akun media sosial Komnas HAM. Hal ini menunjukkan perhatian publik pada isu HAM dan Komnas HAM dilakukan melalui akun media sosial Komnas HAM. Salah satu contoh terjadi pada akun Twitter Komnas HAM (@Komnas HAM) sejumlah kurang lebih 2000 - 3000 peningkatan pengikut setiap bulannya. Sedangkan akun Instagram @komnas.ham bertambah 10 orang setiap bulannya, demikian pula dengan akun Facebook Komnas HAM. Penambahan ini menjadi catatan strategis untuk terus memperkuat penyebarluasan wawasan HAM melalui media sosial. Selain itu, kondisi sosial politik terkait isu dan peristiwa HAM juga berdampak pada meningkatnya impresi dan pengikut media sosial Komnas HAM.
Sosialisasi dan diseminasi HAM melalui media sosial ini dilakukan juga dengan memaksimalkan artikel berita yang disajikan melalui situs Komnas HAM, desain poster kegiatan Komnas HAM dan desain perayaan hari besar serta keagamaan. Selain itu kerja sama dengan unit lain seperti Unit Humas, Unit Pelaksana Tim Bentukan Paripurna Komnas HAM dan para pegawai yang sadar akan pentingya media sosial turut mendukung terlaksananya diseminasi informasi HAM melalui akun media sosial Komnas HAM RI
b. Penyebarluasan HAM melalui publikasi cetak dan audio visual
Bagian Dukungan Penyuluhan HAM tetap menyediakan publikasi tercetak dalam konteks penyebarluasan informasi, pada 2020 tersedia 11 publikasi tercetak dengan rincian sebagai berikut: Instumen HAM; Profil Komnas HAM; Wacana HAM (2 Edisi); Buku Laporan PPID 2020; Buklet Komnas HAM sebagai Akselator Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Mewujudkan Pembanguna Daerah Berbasis HAM; Alat kampanye Komnas HAM
C. Non cetak, dalam bentuk video pendek, Jurnal daring Komnas HAM
Jurnal Daring Komnas HAM disusun dalam Open Journal System yang sedang dikembangkan 7 Film pendek yang diproduksi oleh Komnas HAM kerja sama dengan Yayasan Umar Kayam berjudul: "Pelanggaran HAM yang Berat: Bagaimana Pandangan Anak Muda", "Sego Mubeng Kota Baru", "Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat", "Burung Sontoloyo", "Pak RT Pelindung KTP", "Toleransi Itu Mudah", "Monolog Susilo Nugroho: Pendapat Kok Dilarang". Sebuah film pendek yang diproduksi oleh Komnas HAM berjudul "Jejak".
B. KENDALA
Pada 2020, seluruh dunia terdampak pandemi Covid-19. Pada 31 Maret 2020, salah satu bentuk kebijakan Presiden Joko Widodo untuk merespon dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19 adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman vang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar Rp 405,1 triliun.
Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dan lembaga kemudian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun. Komnas HAM mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp. 3,746 miliar dan dari jumlah tersebut program penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara mengalami penghematan sebesar Rp, 484.453.000 (10%).
Kondisi pandemi Covid-19 dan juga pemotongan anggaran ini berdampak pada implementasi program dan kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Untuk itu, Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan penyesuaian tehadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai Sasaran program, yaitu "Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat." Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh Pemerintah Pusat berdampak pada program dan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan HAM yang semula direncanakan dilaksanakan secara tatap muka (offline).
Beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program untuk mencapai Sasaran program ini terutama hambatan terkait pembiasaan melaksanakan dan mengelola Pelatihan dan Penyuluhan HAM secara daring, kesiapan materi, kurikulum dan bahan ajar yang dapat digunakan secara online, ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraaan Pelatihan dan Penyuluhan HAM secara daring serta kapasitas sumber daya manusia. Tantangan dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan HAM daring yang juga dihadapi antara lain biaya berlangganan internet yang relatif tidak murah bagi sebagian masyarakat, pengetahuan tentang teknologi yang terbatas, jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.
C. UPAYA PERBAIKAN
Dalam situasi kondisi pandemi Covid -19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Dukungan Pemajuan HAM agar tetap dapat meningkatkan pemahaman HAM di Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kinerja dan memenuhi indikator kinerja persentase tingkat pemahaman HAM di Masyarakat sebesar 20%.
Untuk dapat memenuhi hal tersebut, berbagai upaya penyesuaian dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM, antara lain meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan Pelatihan dan Penyuluhan HAM daring. Untuk itu, pada 2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan merancang strategi pembelajaran partisipatif daring melalui beberapa langkah:
1. Menyiapkan desain pembelajaran yang berorientasi pada perubahan dan kebutuhan masyarakat;
2. Konten Materi pembelajaran yang disertai dengan latihan dalam bentuk simulasi dan gamifikasi;
3. Dialog interaktif melalui kelas virtual yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas seluruh Penyuluh HAM Komnas HAM dengan Pelatihan Pengelolaan Pendidikan HAM daring.
Berbagai langkah yang diambil ini berdampak pada jumlah populasi peserta Penyuluhan dan Pelatihan HAM 2020 melebihi target dari 1.200 menjadi 2.189. Penyelenggaraan Penyuluhan HAM secara daring berdampak positif pada jangkauan peserta yang lebih banyak dan jangkaun wilayah yang lebih luas. Tentu ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan secara daring seperti wawancara langsung, evaluasi langsung, dll. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri agar dapat dikembangkan metode evaluasi Kirkpatrik yang dapat mengukur capaian program dan mengukur indikator kinerja bagi Pelatihan dan Penyuluhan HAM yang dilakukan baik secara daring maupun luring.
BAB 4
PENUTUP
Melalui fungsi pengkajian, penelitian, pendidikan dan penyuluhan, Komnas HAM memiliki peran yang besar dalam upaya pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan melalui serangkaian program kegiatan sepanjang tahun anggaran 2020, yang notabene merupakan tahun yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena diawal 2020, Indonesia mulai melakukan berbagai upaya pembenahan di segala sektor seiring dengan situasi pandemi covid-19 yang juga membawa dampak terhadap pola kerja Komnas HAM RI, pada Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran program/kegiatan pada T.A. 2020 ini disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran yang menjadi target indikator kinerja yang harus dicapai selama 2020.
Pencapaian target indikator kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan hak asasi manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen, dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.
Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM pada TA 2020 memberikan nilai yang tersendiri dalam kaitannya dengan kondisi pandemi covid-19, terutama pada upaya-upaya untuk memaksimalkan antara rencana dan output guna menghasilkan laporan kajian/penelitian pada Bagian Pengkajian dan Penelitian. Pada TA 2020, koordinasi dalam hal program dan kegiatan ditengah situasi pandemi covid-19 sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun terdapat hambatan-hambatan yang harus dimaksimalkan melalui penyesuaian dan perubahan mekanisme kerja sehingga dirasakan lebih efektif dan efisien.
Untuk dapat tetap mencapai Indikator Kinerja sesuai Renstra Komnas HAM RI dan Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM, maka penyesuaian program dan kegiatan perlu dilakukan. Kondisi dan situasi yang dihadapi tidak memberi banyak pilihan, kerja-kerja peningkatan pemahaman HAM yang dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM juga perlu beradaptasi untuk lebih menggunakan bentuk kegiatan dalam jaringan (online).
Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2020 dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Andante Widi Arundhati
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Tasdiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Tasdiyanto
Jakarta, 01 Maret 2020
Pihak Pertama,
Andante Widi Arundhati
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP | 1. Jumlah K/L/D yang menerima SNP | 100 KLD |
| 2 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan | 1. Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara | 100 persen |
| 3. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman masyarakat | 20 persen HAM |
Kegiatan
Anggaran
1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Rp 4.620.257.000,- Negara
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Tasdiyanto
Jakarta, 01 Juni 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Andante Widi Arundhati
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Andante Widi Arundhati
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Tasdiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Tasdiyanto
Jakarta, 01 Juni 2020
Pihak Pertama,
Andante Widi Arundhati
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP | 1. Jumlah K/L/D yang menerima SNP | 100 KLD |
| 2 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan | 1. Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara | 100 persen |
| 3. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 20 persen |
Kegiatan
Anggaran
1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Rp 5.104.710.000,- Negara
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Tasdiyanto
Jakarta, 01 Maret 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Andante Widi Arundhati maa Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat KOMNASHAM RI KOMNAS HAM RI Gedung Komnas HAM RI 5230 | Faksimili: (021) 391 2026 Komnas HAM Komnas HAM