Survei Nasional "Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan"
KOMNAS HAM RI
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan Kompas
LATAR BELAKANG & TUJUAN
CURRENT ISSUE
STRATEGIC OBJECTIVE
RESEARCH OBJECTIVE
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan dari pemerintah/negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia khususnya dalam hak untuk memperoleh keadilan di bidang Hukum. Dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan adalah jenis aduan kedua terbanyak yang diterima Komnas HAM selama setidaknya enam tahun terakhir (2015-2020).
KEY SUBJECT
Melihat berbagai permasalahan dan dugaan pelanggaran yang terjadi pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan, Komnas HAM Rl melihat penting untuk melakukan kajian terhadap pemahaman dan evaluasi dari masyarakat terhadap hak untuk memperoleh keadilan.
Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS melakukan Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak memperoleh Keadilan di Indonesia
Pemahaman masyarakat tentang hak memperoleh keadilan
Akses/keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan
Hak memperoleh keadilan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan Metode Kuantitatif – face to face interview (F2F)
Menggunakan kuesioner terstruktur
Durasi wawancara 60 menit
Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih
Menjangkau responden dengan jumlah yang besar dan wilayah yang luas
Analisa dilakukan secara statistik deskriptif
SAMPLING FRAME
Responden dipilih dengan metode sampling yang merepresentasikan sebaran populasi Indonesia
| Responden | General Population |
| Usia | 17 –59 tahun |
| Jenis Kelamin | Laki-laki & Perempuan (proporsional 50:50) |
| SEC | Bawah – Menengah – Atas (distribusi normal) |
| Wilayah Penelitian | 34 provinsi di seluruh Indonesia |
| Jumlah Responden | 1,200 responden (sampling error±2,8 %) |
| Metode Pengambilan Sampel | Multistage random sampling dari tingkat Kecamatan hingga RT |
| Waktu Pelaksanaan Lapangan | Pekan IV September – Pekan II Oktober 2021 |
PENDEKATAN PENELITIAN
MENGETAHUI PERSEPSI PUBLIK (awareness)
MENGUKUR KEPUASAN PUBLIK (satisfaction)
MENGEKSPLORASI EKSPEKTASI PUBLIK (desire)
EVALUASI PUBLIK TERHADAP HAK MEMPEROLEH KEADILAN
PROFIL RESPONDEN – WILAYAH PENELITIAN
Sampel berjumlah 1.200 responden dengan sebaran mengikuti proporsi populasi penduduk di Indonesia
Jumlah Responden (%) 60,0 60,0 40,0 21, 40,0 60,0 60,0 20,0 20,0 40,0 6,2 40,0 0,0 Sumatera 0,0 20,0 20,0 3,3 Kalimantan 7,5 0,0 0,0 Maluku-Papua Sulawesi 55,7 60,0 60,0 40,0 Jawa = 55,7% 40,0 20,0 Luar Jawa = 44,3% 20,0 0,0 5,7 N=1.200 Jawa 0,0 Bali-Nusra (Margin of Error ± 2,8 %)
PROFIL RESPONDEN – GENDER DAN KELOMPOK USIA Jumlah responden Perempuan dan Laki-laki seimbang, dengan dominasi pada kelompok usia produktif
Jenis kelamin dan Kelompok usia (%)
Perempuan Laki-Laki 50.0 50.0
39,7 35,4 20,3 4,6 Baby Gen Z Gen Y Gen X (Centennials) (Millennials) Boomers 17-25 th 26-40 th 41-55 th 56 th +
PROFIL RESPONDEN – STATUS PERNIKAHAN DAN ETNIS Mayoritas responden sudah menikah dan berasal dari etnis Jawa
Status Pernikahan dan Etnis (%)
Janda/Duda 4,8 27,7 Belum/Tidak Menikah Menikah 67,6
Jawa 43,7 Sunda 14,0 Bugis/Makasar 4,7 Betawi 4,3 Melayu 5,1 Minang/Padang 4,3 Batak/Tapanuli 2,2 Lainnya 21,7
PROFIL RESPONDEN – PENDIDIKAN, PEKERJAAN DAN SEC Mayoritas responden berpendidikan menengah (SLTA), Kelas menengah dengan status pekerjaan yang beragam
Pendidikan, Pernikahan dan Kategori Sosial Ekonomi (%)
Tingkat Pendidikan (%)
57,7 29,3 13,0 Dasar Menengah Tinggi
Pekerjaan (%)
Ibu Rumah Tangga 27,3 Wirausaha/ Pedagang 22,8 Pegawai 15,1 Pelajar/ Mahasiswa 10,8 Tidak bekerja/ Pensiunan 6,3 Petani 6,1 Lainnya 11,6
Kategori Sosial Ekonomi (%)
53,1 23,3 18,7 3,9 Bawah Menengah Bawah Menengah Atas Atas
AWARENESS HAK MEMPEROLEH KEADILAN
Sebagian besar responden mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi Undang – Undang
Apakah Anda mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? (%)
Awareness Hak Memperoleh Keadilan (%)
35,8 64,2 TahuTidak Tahu
AWARENESS HAK MEMPEROLEH KEADILAN
Semakin muda, berpendidikan, dan tinggi kelas sosial semakin sadar bahwa Hak Memperoleh Keadilan dijamin Undang-undang
Apakah Anda mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? (%) 79,5 80,9 72,8 69,0 69,2 62,5 62,8 64,1 57,3 52 50,949,1 479 42,7 37,5 37,2 35,9 31,0 30,8 27,2 20,5 19,1 Baby Menengah Menengah GenZ GenY GenX Dasar Menengah Tinggi Bawah Atas Boomers Bawah Atas Generasi Tingkat Pendidikan Kategori Sosial Ekonomi Tahu Tidak Tahu Kues H.1
SUMBER INFORMASI HAK MEMPEROLEH KEADILAN
Lembaga pendidikan, Media cetak dan online (medsos) menjadi sumber informasi utama Hak Memperoleh Keadilan
Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan/informasi mengenai Hak Memperoleh Keadilan? (%)
Sumber Informasi Hak Memperoleh Keadilan (%)
Lembaga Pendidikan 36,3 Media cetak dan media online (Medsos) 32,4 Media Elektronik 29,2 Keluarga 24,3 Pemerintah 15,8 Komnas HAM 7,7
AWARENESS KOMNAS HAM berwenang MENERIMA PENGADUAN Sebagian besar responden mengetahui wewenang Komnas HAM untuk menerima pengaduan pelanggaran terhadap Hak Memperoleh Keadilan
Apakah Anda mengetahui bahwa Komnas HAM berwenang menerima pengaduan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan? (%)
Awareness kewenangan Komnas HAM menerima pengaduan (%)
37,3 62,8 TahuTidak Tahu
AWARENESS KOMNAS HAM berwenang MENERIMA PENGADUAN Pemahaman terhadap kewenangan Komnas HAM dipengaruhi oleh latar demografi, terutama tingkat pendidikan
Apakah Anda mengetahui bahwa Komnas HAM berwenang menerima pengaduan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan? (%) 66,3 62,7 62,4 50,949,1 37,3 37,6 33,7 Baby GenY GenZ GenX Boomers Generasi Kues H.3
83,3 68,1 57,0 430 31,9 16,7 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Tahu Tidak Tahu
87,2 72,2 60,8 55,2 44,8 39,2 27,8 12,8 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi
AWARENESS BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN NEGARA
Sebagian besar responden mengetahui kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum bagi setiap warga negara yang membutuhkan
Apakah Anda mengetahui bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan ketika sedang berhadapan dengan proses hukum? (%)
Awareness terhadap kewajiban negara menyediakan bantuan hukum (%)
36,2 63,8 TahuTidak Tahu
AWARENESS BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN NEGARA
Semakin rendah tingkat pendidikan dan kelas sosial ekonomi, semakin tidak tahu bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum
64,8 64,0 62,6 60,0 40,0 37,4 35,2 36,0 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi Kues H.7
Apakah Anda mengetahui bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan ketika sedang berhadapan dengan proses hukum? (%) 86.5 65,5 50,449,6 34,5 13,5 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Tahu Tidak Tahu
83,3 73,8 64,2 50,949,1 35,8 26,2 14,9 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi
SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Mayoritas responden memilih pendekatan keadilan restoratif
Setuju atau tidak setujukah Anda jika penanganan kasus tindak pidana ringan diselesaikan secara pendekatan keadilan restoratif? (%)
Sikap terhadap pendekatan keadilan restoratif (%)
9,7 85,2 5,1 SetujuTidak setujuTidak tahu
SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
Mayoritas responden (di atas 80%) memilih pendekatan keadilan restoratif
Setuju atau tidak setujukah Anda jika penanganan kasus tindak pidana ringan diselesaikan secara pendekatan keadilan restoratif? (%) 89,1 89,5 86,6 84,8 84,2 84,0 84,8 85,3 83,5 85,1 81,8 14,5 9,6 10,1 10,1 9,6 9,7 10,8 8,27,0 9,1 6,8 7,2 8,56,4 5,6 5,1 5,0 5,7 3,8 3,6 3,4 1,3 Baby Menengah Menengah GenZ GenY GenX Dasar Menengah Tinggi Bawah Atas Boomers Bawah Atas Generasi Tingkat Pendidikan Kategori Sosial Ekonomi Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Kues H.8 18
SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
Mayoritas responden (di atas 80%) memilih pendekatan keadilan restoratif
Setuju atau tidak setujukah Anda jika penanganan kasus tindak pidana ringan diselesaikan secara pendekatan keadilan restoratif? (%) 87,2 86,6 85,0 83,4 80,0 15,0 10,2 11,1 8,5 4,9 6,6 6,1 5,0 5,4 4,8 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu
YUDISIAL versus NON YUDISIAL Dalam proses hukum, mayoritas memilih jalur non yudisial
Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%)
Sikap terhadap Yudisial vs Non Yudisial (%)
73,1 26,9 Yudisial Non Yudisial
YUDISIAL versus NON YUDISIAL
Dalam proses hukum, mayoritas memilih jalur non yudisial, terutama tingkat pendidikan rendah dan kelas sosial bawah
79,5 72,1 69,1 64,6 35,4 30,9 27,9 20,5 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi Kues H.9
Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%) 81.2 71,1 63,5 36,5 28,9 18,8 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Yudisial Non Yudisial
75,6 73,5 71,7 59,6 40,4 28,3 26,5 24,4 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi
YUDISIAL versus NON YUDISIAL
Di semua daerah mayoritas memilih jalur non yudisial, terutama di Indonesia Barat, Tengah, dan di wilayah pedesaan
Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%) 75,5 73,1 69,1 60,0 40,0 30,9 26,9 24,5 22,3 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Yudisial Non Yudisial
YUDISIAL versus NON YUDISIAL
Pada mereka yang pernah mengadukan pelanggaran, mayoritas tetap memilih jalur non yudisial (57,8%)
Apakah Anda pernah mengadu atau mendampingi anggota keluarga/kerabat/tetangga yang mengadukan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan (contoh: penggusuran, pemecatan, penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dll)? (%)
Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%)
57,8 42,2 Pernah 5,3 94,7 73,9 Tidak Pernah 26,1 Tidak Pernah Pernah Yudisial Non Yudisial
BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM Sebagian besar responden tidak pernah mengalami/mendengar biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum
Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar dari anggota keluarga/kerabat/tetangga dekat terkait dengan adanya biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum? (%)
Biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum (%)
35,9 64,1 Pernah Tidak Pernah
BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM
Yang pernah mengalami atau mendengar adanya biaya tidak resmi dalam proses hukum terbanyak dari tingkat pendidikan tinggi dan kelas atas
66,8 67,3 64,6 61,0 39,0 35,4 33,2 32,7 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi
Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar dari anggota keluarga/kerabat/tetangga dekat terkait dengan adanya biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum? (%) 76,4 62,0 54,5 45,5 38,0 23,6 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Pernah Tidak Pernah
74,5 71,3 63,7 64,1 36,3 35,9 28,7 25,5 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi
BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM
Yang pernah mengalami atau mendengar adanya biaya tidak resmi dalam proses hukum terbanyak dari Indonesia Barat dan wilayah perkotaan
Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar dari anggota keluarga/kerabat/tetangga dekat terkait dengan adanya biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum? (%) 70,4 70,0 70,0 62,6 58,9 41,1 37,4 30,0 30,0 29,6 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Pernah Tidak Pernah
DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM Mayoritas responden tidak pernah mengalami atau mendengar adanya perlakuan diskriminatif
Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%)
Pengalaman mengalami/mendengar/menyaksikan diskriminasi (%)
27,8 72,2 Pernah Tidak Pernah
DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM
Yang pernah mengalami atau mendengar adanya perlakuan diskriminatif terbanyak dari tingkat pendidikan tinggi dan kelas atas
74,4 71,2 70,9 70,9 28,8 29,1 29,1 25,6 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi
Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%) 79,2 72,2 56,4 43,6 27,8 20,8 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Pernah Tidak Pernah
78,1 72,4 69,6 53,2 46,8 30,4 27,6 21,9 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi
DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM Yang pernah mengalami atau mendengar adanya perlakuan diskriminatif terbanyak dari wilayah perkotaan
Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%) 77,9 76,0 75,0 71,3 67,2 32,8 28,7 24,0 25,0 22,1 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Pernah Tidak Pernah
DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM Mereka yang pernah mengadu lebih banyak yang pernah mengalami/menyaksikan perbedaan perlakuan saat berhadapan dengan aparat
Apakah Anda pernah mengadu atau mendampingi anggota keluarga/kerabat/tetangga yang mengadukan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan (contoh: penggusuran, pemecatan, penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dll)? (%)
Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%)
54,7 45,3 Pernah 5,3 94,7 73,7 Tidak Pernah 26,3 Tidak Pernah Pernah Pernah Tidak Pernah
BENTUK DISKRIMINASI
Proses dipersulit dan penanganan yang lambat adalah bentuk diskriminasi yang dialami
Bentuk perbedaan perlakuan/diskriminasi apa saja yang Anda alami/dengar/saksikan? (%)
Bentuk perbedaan perlakuan/diskriminasi (%) Proses dipersulit 63,8 Proses penanganan kasus yang lambat 52,4 Proses terkatung - katung/pingpong 32,9 Biaya penanganan kasus yang mahal 31,7
ALASAN DISKRIMINASI
Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan adalah alasan diskriminasi dalam persepsi responden
Menurut pemahaman/pengetahuan Anda, apakah alasan orang diperlakukan berbeda/didiskriminasi dalam proses hukum? (%)
Alasan diperlakukan berbeda/didiskriminasi (%)
Karena Status Sosial Ekonomi 76,5 Karena Tingkat Pendidikan/Pengetahuan 30,5 Karena Suku/Etnis tertentu 18,5 Karena Difabel 12,0 Karena Umur 11,7 Karena Pemeluk Agama Tertentu 11,2 Karena Gender 9,5 Karena Transgender/Orientasi Seksual 3,6 Karena Ada Backing 0,4 Lainnya 0,4
PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL
Sebagian besar responden belum pernah berurusan dengan pengadilan, hanya 6.3% yang pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil
35,3 6,3 58,3 Belum Pernah Berurusan Pernah Tidak Pernah Kues H.14 dgn Pengadilan
PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL Sebagian responden yang berpendidikan tinggi dan kelas atas mengaku pernah mendapat putusan hukum tidak adil
Apakah Anda atau anggota keluarga/kerabat/tetangga pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil? (%) 60,4 60,8 58,4 59,3 60,0 60,0 58,4 57,2 53,2 51,1 46,2 44,9 38,3 36,5 37,6 35,8 33,9 34,5 35,3 35,1 34,4 33,2 10,6 9,0 9,3 5,8 6,3 6,8 5,5 6,8 6,5 4,3 4,9 Baby Menengah Menengah GenZ GenY GenX Dasar Menengah Tinggi Bawah Atas Boomers Bawah Atas Generasi Tingkat Pendidikan Kategori Sosial Ekonomi Belum Pernah Berurusan Pernah Tidak Pernah Kues H.14 dgn Pengadilan
PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL Sebagian responden di Indonesia Timur mengaku pernah mendapat putusan hukum tidak adil
Apakah Anda atau anggota keluarga/kerabat/tetangga pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil? (%)
61,4 59,1 57,5 57,5 49,0 44,4 35,7 35,0 32,6 30,0 12,5 6,0 6,6 6,8 5,9 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Belum Pernah Berurusan Pernah Tidak Pernah Kues H.14 dgn Pengadilan
AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN
Sebagian besar responden tahu tentang haknya menyampaikan laporan jika mendapatkan perlakuan tidak adil
Jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan? (%)
60,1 39,9 Tahu Tidak Tahu
AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN
Baby boomers, mereka yang berpendidikan rendah dan kelas bawah cenderung kurang dapat sosialisasi hak untuk menyampaikan pengaduan
63,8 61,0 57,9 52,7 47,3 42,1 39,0 36,2 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi
Kues H.15
Jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan? (%) 77,6 63,5 54,4 45,6 36,5 22,4 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Tahu Tidak Tahu
74,5 65,8 59,2 54,8 45,2 40,8 34,2 25,5 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi
AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN
Mereka yang berada di pedesaan lebih banyak yang tidak dapat sosialisasi hak untuk menyampaikan pengaduan
Jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan? (%)
64,8 59,1 60,0 40,9 40,0 35,2 Indonesia Indonesia Indonesia Barat Tengah Timur Wilayah Tahu
Tidak Tahu
64,9 54,6 45,4 35,1 Pedesaan Perkotaan Rural/Urban
PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI Lembaga Bantuan Hukum dan Pemuka Agama/Tokoh Adat menjadi tempat pengaduan utama responden saat mendapat perlakuan tidak adil
Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)
Preferensi lembaga jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum (%)
Lembaga Bantuan Hukum 31,8 Pemuka Agama/Tokoh Adat 20,5 Komnas HAM 15,7 Komisi Yudisial 5,3 Media 4,9 Kementerian Hukum dan HAM 4,7 Kepolisian 2,3 Ketua RT 1,5 Keluarga (Suami, orangtua, dIl) 1,1 Lainnya 2,8 Tidak melapor/diam saja/pasrah 8,9 Tidak tahu ,7
PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
Pemuka Agama/Tokoh Adat dan Komnas HAM menjadi rujukan responden di Indonesia Tengah saat mendapat perlakuan yang tidak adil
Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)
By Wilayah (%)
33,5 19,6 14,4 9,1 0,6 Indonesia Barat Lembaga bantuan hukum
Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu
26,5 21,4 19,4 9,2 0,5 Indonesia Tengah
50,0 17,5 12,5 2,5 2,5 Indonesia Timur
PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
Bagi responden di wilayah pedesaan, Pemuka Agama/Tokoh Adat memiliki peran yang signifikan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil
Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)
By Urban - Rural (%) 36,1 26,8 25,7 17,4 16,0 13,6 9,5 8,4 1,1 0,3 Pedesaan Perkotaan Lembaga bantuan hukum Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu
PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
Responden dengan tingkat pendidikan dasar lebih memilih Pemuka Agama/Tokoh Adat untuk menyampaikan pengaduan serta masih banyak yang tidak melapor/diam
Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)
By Pendidikan (%) 52,6 30,7 29,3 24,5 19,3 17,3 16,7 12,8 12,5 8,2 5,8 3,8 1,4 0,4 Dasar Menengah Tinggi Lembaga bantuan hukum Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu
PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
Responden kelas menengah atas dan atas cenderung lebih mengandalkan LBH dan Komnas HAM saat mendapat perlakuan yang tidak adil
Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)
By SEC (%)
27,6 24,4 14,0 14,0 1,1 Bawah
32,8 23,1 13,7 7,2 0,6 Menengah Bawah
31,6 21,9 11,0 8,4 0,4 Menengah Atas
42,6 21,3 10,6 4,3 Atas
Lembaga bantuan hukum Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu
PENILAIAN TERHADAP PUTUSAN HUKUM OLEH HAKIM
Sebagian besar responden menilai putusan Hukum oleh Hakim tidak adil, secara khusus pada kasus – kasus Korupsi dan Ujaran Kebencian
Menurut Anda selama ini, seberapa adil hakim dalam memberi putusan hukum untuk kasus - kasus berikut ini ? (%)
Penilaian terhadap putusan Hakim (%) Korupsi 21,9 56,0 22,1 Ujaran Kebencian 39,8 51,7 8,5 Pelecehan/kekerasan seksual 40,0 49,9 10,1 Pencemaran lingkungan hidup 41,7 50,1 8,3 Sengketa Tanah 42,0 51,3 6,8 Pencemaran nama baik 44,5 48,5 7,0 Tidak Adil Adil Sangat Tidak Adil
RESPON TERHADAP PERSIDANGAN SECARA ONLINE
Mayoritas responden tidak setuju dengan persidangan secara online dengan alasan utama tidak langsung melihat terdakwa, tidak efektif dan kurang memuaskan
Setuju atau tidak setujukah Anda dengan pelaksanaan persidangan secara online ? (%)
Alasan setuju (%)
Masa pandemi 9,8 Lebih cepat selesai 1,9 Tidak boleh ada 1,8 kerumunan Disiarkan secara luas 1,4 Lebih mempermudah 1,0 Adanya 0,7 pembatasan/PPKM Lebih praktis 0,3
Persidangan secara online (%)
21,5 78,5 Setuju Tidak Setuju
Alasan tidak setuju (%)
Tidak langsung melihat 21,0 terdakwa Tidak efektif 7,5 Kurang memuaskan/ 6,6 maksimal Tidak jelas 4,6 pembicaraannya Tidak otentik 4,2 Kendala sinyal/jaringan 4,1 Tidak transparan 3,9
AKSES TERHADAP LAYANAN HUKUM
Sebagian besar responden merasakan kemudahan dalam mendapatkan layanan hukum, namun sepertiganya merasakan tidak mudah khususnya di wilayah Barat
Seberapa mudahkah, Anda mendapatkan Layanan Hukum dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) (%)
Kemudahan mendapatkan layanan hukum (%)
31,0 57,7 11,3 Mudah
By Wilayah (%)
10,5 14,8 12,5 22,5 32,4 26,0 59,2 65,0 57,1 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur
Tidak Mudah Tidak Tahu
AKSES TERHADAP LAYANAN HUKUM
Responden dari kelas bawah, menengah bawah, pedesaan lebih merasakan adanya kesulitan dalam mendapatkan layanan hukum
Seberapa mudahkah, Anda mendapatkan Layanan Hukum dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) (%)
By SEC (%) 10,4 11,1 11,8 17,0 26,2 31,9 32,9 25,5 57,7 62,0 57,5 56,0 Bawah Menengah Bawah Menengah Atas Atas Mudah Tidak Mudah
By Urban – Rural (%) 10.6 12,0 32,5 29,7 56,9 58,3 Pedesaan Perkotaan Tidak Tahu
KINERJA KOMNAS HAM DALAM HAK MEMPEROLEH KEADILAN
Mayoritas responden memberikan apresiasi atas kinerja Komnas HAM dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan
Menurut Anda, baik atau buruk kah kinerja Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong pelindungan dan pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan ? (%)
Kinerja Komnas HAM dalam pelindungan & pemenuhan Hak Memperoleh Keadian (%)
88,6 11,4 Baik
By Wilayah (%) 5,9 10,0 11,9 94,1 90,0 88,1 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur
Buruk
KINERJA KOMNAS HAM DALAM HAK MEMPEROLEH KEADILAN
Mayoritas responden memberikan apresiasi atas kinerja Komnas HAM dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan
Menurut Anda, baik atau buruk kah kinerja Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong pelindungan dan pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan ? (%)
By Generasi (%) 8,9 12,0 10,8 12,1 88,0 89,2 91,1 87,9 Gen Z/Pemilih Gen Y/Millenial Gen X Baby Boomers mula (24 - 39) (40 - 55) (56 - 74) (< 24) Baik
By Urban – Rural (%) 10,7 12,0 89,3 88,0 Pedesaan Perkotaan Buruk
EVALUASI TERHADAP LEMBAGA KOMNAS HAM
Mayoritas responden mengetahui keberadaan Lembaga KOMNAS HAM dan memberikan apresiasi yang positif terhadap kinerjanya di tahun ini
Pernah atau tidak pernahkah Anda mendengar tentang KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA atau KOMNAS HAM ? (%)
Secara umum puas atau tidak puaskah Anda dengan kinerja KOMNAS HAM ? (%)
13,8 81,6 4,7 Pernah mendengarTidak pernahTidak Tahu/Tidak Jawab
16,2 73,5 10,3 Puas Tidak puas Tidak tahu/Tidak jawab
PERBANDINGAN KINERJA KOMNAS HAM 2019 – 2021
Kepuasan terhadap kinerja KOMNAS HAM meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Awareness Affect (Pengetahuan) (Kepuasan) 81% 62%
Awareness Affect Awareness Affect (Pengetahuan) (Kepuasan) (Pengetahuan) (Kepuasan) 83% 60% 82% 73%