Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Survei Nasional “Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan” Tahun 2021

52 halaman · 52 halaman diproses dengan OCR · 8.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Survei Nasional "Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan"
  2. LATAR BELAKANG & TUJUAN
  3. METODE PENELITIAN
  4. Penelitian dilakukan dengan Metode Kuantitatif – face to face interview (F2F)
  5. SAMPLING FRAME
  6. Responden dipilih dengan metode sampling yang merepresentasikan sebaran populasi Indonesia
  7. PENDEKATAN PENELITIAN
  8. PROFIL RESPONDEN – WILAYAH PENELITIAN
  9. Sampel berjumlah 1.200 responden dengan sebaran mengikuti proporsi populasi penduduk di Indonesia
  10. PROFIL RESPONDEN – STATUS PERNIKAHAN DAN ETNIS Mayoritas responden sudah menikah dan berasal dari etnis Jawa
  11. AWARENESS HAK MEMPEROLEH KEADILAN
  12. Sebagian besar responden mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi Undang – Undang
  13. AWARENESS HAK MEMPEROLEH KEADILAN
  14. SUMBER INFORMASI HAK MEMPEROLEH KEADILAN
  15. Lembaga pendidikan, Media cetak dan online (medsos) menjadi sumber informasi utama Hak Memperoleh Keadilan
  16. AWARENESS BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN NEGARA
  17. AWARENESS BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN NEGARA
  18. SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Mayoritas responden memilih pendekatan keadilan restoratif
  19. SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
  20. Mayoritas responden (di atas 80%) memilih pendekatan keadilan restoratif
  21. SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
  22. Mayoritas responden (di atas 80%) memilih pendekatan keadilan restoratif
  23. YUDISIAL versus NON YUDISIAL Dalam proses hukum, mayoritas memilih jalur non yudisial
  24. YUDISIAL versus NON YUDISIAL
  25. YUDISIAL versus NON YUDISIAL
  26. YUDISIAL versus NON YUDISIAL
  27. Pada mereka yang pernah mengadukan pelanggaran, mayoritas tetap memilih jalur non yudisial (57,8%)
  28. BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM
  29. BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM
  30. DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM
  31. BENTUK DISKRIMINASI
  32. Proses dipersulit dan penanganan yang lambat adalah bentuk diskriminasi yang dialami
  33. ALASAN DISKRIMINASI
  34. Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan adalah alasan diskriminasi dalam persepsi responden
  35. PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL
  36. AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN
  37. Sebagian besar responden tahu tentang haknya menyampaikan laporan jika mendapatkan perlakuan tidak adil
  38. AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN
  39. AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN
  40. Mereka yang berada di pedesaan lebih banyak yang tidak dapat sosialisasi hak untuk menyampaikan pengaduan
  41. PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
  42. PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
  43. PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
  44. PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI
  45. PENILAIAN TERHADAP PUTUSAN HUKUM OLEH HAKIM
  46. RESPON TERHADAP PERSIDANGAN SECARA ONLINE
  47. AKSES TERHADAP LAYANAN HUKUM
  48. AKSES TERHADAP LAYANAN HUKUM
  49. KINERJA KOMNAS HAM DALAM HAK MEMPEROLEH KEADILAN
  50. KINERJA KOMNAS HAM DALAM HAK MEMPEROLEH KEADILAN
  51. EVALUASI TERHADAP LEMBAGA KOMNAS HAM
  52. PERBANDINGAN KINERJA KOMNAS HAM 2019 – 2021
  53. TERIMA KASIH

Survei Nasional "Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan"

KOMNAS HAM RI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan Kompas

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CURRENT ISSUE

STRATEGIC OBJECTIVE

RESEARCH OBJECTIVE

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan dari pemerintah/negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia khususnya dalam hak untuk memperoleh keadilan di bidang Hukum. Dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan adalah jenis aduan kedua terbanyak yang diterima Komnas HAM selama setidaknya enam tahun terakhir (2015-2020).

KEY SUBJECT

Melihat berbagai permasalahan dan dugaan pelanggaran yang terjadi pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan, Komnas HAM Rl melihat penting untuk melakukan kajian terhadap pemahaman dan evaluasi dari masyarakat terhadap hak untuk memperoleh keadilan.

Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS melakukan Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak memperoleh Keadilan di Indonesia

Pemahaman masyarakat tentang hak memperoleh keadilan

Akses/keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan

Hak memperoleh keadilan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan Metode Kuantitatif – face to face interview (F2F)

Menggunakan kuesioner terstruktur

Durasi wawancara 60 menit

Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih

Menjangkau responden dengan jumlah yang besar dan wilayah yang luas

Analisa dilakukan secara statistik deskriptif

SAMPLING FRAME

Responden dipilih dengan metode sampling yang merepresentasikan sebaran populasi Indonesia

RespondenGeneral Population
Usia17 –59 tahun
Jenis KelaminLaki-laki & Perempuan (proporsional 50:50)
SECBawah – Menengah – Atas (distribusi normal)
Wilayah Penelitian34 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah Responden1,200 responden (sampling error±2,8 %)
Metode Pengambilan SampelMultistage random sampling dari tingkat Kecamatan hingga RT
Waktu Pelaksanaan LapanganPekan IV September – Pekan II Oktober 2021

PENDEKATAN PENELITIAN

MENGETAHUI PERSEPSI PUBLIK (awareness)

MENGUKUR KEPUASAN PUBLIK (satisfaction)

MENGEKSPLORASI EKSPEKTASI PUBLIK (desire)

EVALUASI PUBLIK TERHADAP HAK MEMPEROLEH KEADILAN

PROFIL RESPONDEN – WILAYAH PENELITIAN

Sampel berjumlah 1.200 responden dengan sebaran mengikuti proporsi populasi penduduk di Indonesia

Jumlah Responden (%) 60,0 60,0 40,0 21, 40,0 60,0 60,0 20,0 20,0 40,0 6,2 40,0 0,0 Sumatera 0,0 20,0 20,0 3,3 Kalimantan 7,5 0,0 0,0 Maluku-Papua Sulawesi 55,7 60,0 60,0 40,0 Jawa = 55,7% 40,0 20,0 Luar Jawa = 44,3% 20,0 0,0 5,7 N=1.200 Jawa 0,0 Bali-Nusra (Margin of Error ± 2,8 %)

PROFIL RESPONDEN – GENDER DAN KELOMPOK USIA Jumlah responden Perempuan dan Laki-laki seimbang, dengan dominasi pada kelompok usia produktif

Jenis kelamin dan Kelompok usia (%)

Perempuan Laki-Laki 50.0 50.0

39,7 35,4 20,3 4,6 Baby Gen Z Gen Y Gen X (Centennials) (Millennials) Boomers 17-25 th 26-40 th 41-55 th 56 th +

PROFIL RESPONDEN – STATUS PERNIKAHAN DAN ETNIS Mayoritas responden sudah menikah dan berasal dari etnis Jawa

Status Pernikahan dan Etnis (%)

Janda/Duda 4,8 27,7 Belum/Tidak Menikah Menikah 67,6

Jawa 43,7 Sunda 14,0 Bugis/Makasar 4,7 Betawi 4,3 Melayu 5,1 Minang/Padang 4,3 Batak/Tapanuli 2,2 Lainnya 21,7

PROFIL RESPONDEN – PENDIDIKAN, PEKERJAAN DAN SEC Mayoritas responden berpendidikan menengah (SLTA), Kelas menengah dengan status pekerjaan yang beragam

Pendidikan, Pernikahan dan Kategori Sosial Ekonomi (%)

Tingkat Pendidikan (%)

57,7 29,3 13,0 Dasar Menengah Tinggi

Pekerjaan (%)

Ibu Rumah Tangga 27,3 Wirausaha/ Pedagang 22,8 Pegawai 15,1 Pelajar/ Mahasiswa 10,8 Tidak bekerja/ Pensiunan 6,3 Petani 6,1 Lainnya 11,6

Kategori Sosial Ekonomi (%)

53,1 23,3 18,7 3,9 Bawah Menengah Bawah Menengah Atas Atas

AWARENESS HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Sebagian besar responden mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi Undang – Undang

Apakah Anda mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? (%)

Awareness Hak Memperoleh Keadilan (%)

35,8 64,2 TahuTidak Tahu

AWARENESS HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Semakin muda, berpendidikan, dan tinggi kelas sosial semakin sadar bahwa Hak Memperoleh Keadilan dijamin Undang-undang

Apakah Anda mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? (%) 79,5 80,9 72,8 69,0 69,2 62,5 62,8 64,1 57,3 52 50,949,1 479 42,7 37,5 37,2 35,9 31,0 30,8 27,2 20,5 19,1 Baby Menengah Menengah GenZ GenY GenX Dasar Menengah Tinggi Bawah Atas Boomers Bawah Atas Generasi Tingkat Pendidikan Kategori Sosial Ekonomi Tahu Tidak Tahu Kues H.1

SUMBER INFORMASI HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Lembaga pendidikan, Media cetak dan online (medsos) menjadi sumber informasi utama Hak Memperoleh Keadilan

Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan/informasi mengenai Hak Memperoleh Keadilan? (%)

Sumber Informasi Hak Memperoleh Keadilan (%)

Lembaga Pendidikan 36,3 Media cetak dan media online (Medsos) 32,4 Media Elektronik 29,2 Keluarga 24,3 Pemerintah 15,8 Komnas HAM 7,7

AWARENESS KOMNAS HAM berwenang MENERIMA PENGADUAN Sebagian besar responden mengetahui wewenang Komnas HAM untuk menerima pengaduan pelanggaran terhadap Hak Memperoleh Keadilan

Apakah Anda mengetahui bahwa Komnas HAM berwenang menerima pengaduan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan? (%)

Awareness kewenangan Komnas HAM menerima pengaduan (%)

37,3 62,8 TahuTidak Tahu

AWARENESS KOMNAS HAM berwenang MENERIMA PENGADUAN Pemahaman terhadap kewenangan Komnas HAM dipengaruhi oleh latar demografi, terutama tingkat pendidikan

Apakah Anda mengetahui bahwa Komnas HAM berwenang menerima pengaduan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan? (%) 66,3 62,7 62,4 50,949,1 37,3 37,6 33,7 Baby GenY GenZ GenX Boomers Generasi Kues H.3

83,3 68,1 57,0 430 31,9 16,7 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Tahu Tidak Tahu

87,2 72,2 60,8 55,2 44,8 39,2 27,8 12,8 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi

AWARENESS BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN NEGARA

Sebagian besar responden mengetahui kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum bagi setiap warga negara yang membutuhkan

Apakah Anda mengetahui bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan ketika sedang berhadapan dengan proses hukum? (%)

Awareness terhadap kewajiban negara menyediakan bantuan hukum (%)

36,2 63,8 TahuTidak Tahu

AWARENESS BANTUAN HUKUM DISEDIAKAN NEGARA

Semakin rendah tingkat pendidikan dan kelas sosial ekonomi, semakin tidak tahu bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum

64,8 64,0 62,6 60,0 40,0 37,4 35,2 36,0 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi Kues H.7

Apakah Anda mengetahui bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan ketika sedang berhadapan dengan proses hukum? (%) 86.5 65,5 50,449,6 34,5 13,5 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Tahu Tidak Tahu

83,3 73,8 64,2 50,949,1 35,8 26,2 14,9 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi

SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Mayoritas responden memilih pendekatan keadilan restoratif

Setuju atau tidak setujukah Anda jika penanganan kasus tindak pidana ringan diselesaikan secara pendekatan keadilan restoratif? (%)

Sikap terhadap pendekatan keadilan restoratif (%)

9,7 85,2 5,1 SetujuTidak setujuTidak tahu

SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Mayoritas responden (di atas 80%) memilih pendekatan keadilan restoratif

Setuju atau tidak setujukah Anda jika penanganan kasus tindak pidana ringan diselesaikan secara pendekatan keadilan restoratif? (%) 89,1 89,5 86,6 84,8 84,2 84,0 84,8 85,3 83,5 85,1 81,8 14,5 9,6 10,1 10,1 9,6 9,7 10,8 8,27,0 9,1 6,8 7,2 8,56,4 5,6 5,1 5,0 5,7 3,8 3,6 3,4 1,3 Baby Menengah Menengah GenZ GenY GenX Dasar Menengah Tinggi Bawah Atas Boomers Bawah Atas Generasi Tingkat Pendidikan Kategori Sosial Ekonomi Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Kues H.8 18

SIKAP terhadap PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Mayoritas responden (di atas 80%) memilih pendekatan keadilan restoratif

Setuju atau tidak setujukah Anda jika penanganan kasus tindak pidana ringan diselesaikan secara pendekatan keadilan restoratif? (%) 87,2 86,6 85,0 83,4 80,0 15,0 10,2 11,1 8,5 4,9 6,6 6,1 5,0 5,4 4,8 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

YUDISIAL versus NON YUDISIAL Dalam proses hukum, mayoritas memilih jalur non yudisial

Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%)

Sikap terhadap Yudisial vs Non Yudisial (%)

73,1 26,9 Yudisial Non Yudisial

YUDISIAL versus NON YUDISIAL

Dalam proses hukum, mayoritas memilih jalur non yudisial, terutama tingkat pendidikan rendah dan kelas sosial bawah

79,5 72,1 69,1 64,6 35,4 30,9 27,9 20,5 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi Kues H.9

Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%) 81.2 71,1 63,5 36,5 28,9 18,8 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Yudisial Non Yudisial

75,6 73,5 71,7 59,6 40,4 28,3 26,5 24,4 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi

YUDISIAL versus NON YUDISIAL

Di semua daerah mayoritas memilih jalur non yudisial, terutama di Indonesia Barat, Tengah, dan di wilayah pedesaan

Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%) 75,5 73,1 69,1 60,0 40,0 30,9 26,9 24,5 22,3 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Yudisial Non Yudisial

YUDISIAL versus NON YUDISIAL

Pada mereka yang pernah mengadukan pelanggaran, mayoritas tetap memilih jalur non yudisial (57,8%)

Apakah Anda pernah mengadu atau mendampingi anggota keluarga/kerabat/tetangga yang mengadukan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan (contoh: penggusuran, pemecatan, penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dll)? (%)

Jika Anda berhadapan dengan proses hukum, jalur penyelesaian mana yang akan Anda tempuh, apakah yudisial (polisi, jaksa, pengadilan) atau non yudisial (damai, adat, mediasi) ? (%)

57,8 42,2 Pernah 5,3 94,7 73,9 Tidak Pernah 26,1 Tidak Pernah Pernah Yudisial Non Yudisial

BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM Sebagian besar responden tidak pernah mengalami/mendengar biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum

Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar dari anggota keluarga/kerabat/tetangga dekat terkait dengan adanya biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum? (%)

Biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum (%)

35,9 64,1 Pernah Tidak Pernah

BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM

Yang pernah mengalami atau mendengar adanya biaya tidak resmi dalam proses hukum terbanyak dari tingkat pendidikan tinggi dan kelas atas

66,8 67,3 64,6 61,0 39,0 35,4 33,2 32,7 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi

Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar dari anggota keluarga/kerabat/tetangga dekat terkait dengan adanya biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum? (%) 76,4 62,0 54,5 45,5 38,0 23,6 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Pernah Tidak Pernah

74,5 71,3 63,7 64,1 36,3 35,9 28,7 25,5 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi

BIAYA TIDAK RESMI untuk MEMPERCEPAT/MEMPERMUDAH PROSES HUKUM

Yang pernah mengalami atau mendengar adanya biaya tidak resmi dalam proses hukum terbanyak dari Indonesia Barat dan wilayah perkotaan

Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar dari anggota keluarga/kerabat/tetangga dekat terkait dengan adanya biaya tidak resmi untuk mempercepat/mempermudah proses hukum? (%) 70,4 70,0 70,0 62,6 58,9 41,1 37,4 30,0 30,0 29,6 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Pernah Tidak Pernah

DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM Mayoritas responden tidak pernah mengalami atau mendengar adanya perlakuan diskriminatif

Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%)

Pengalaman mengalami/mendengar/menyaksikan diskriminasi (%)

27,8 72,2 Pernah Tidak Pernah

DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM

Yang pernah mengalami atau mendengar adanya perlakuan diskriminatif terbanyak dari tingkat pendidikan tinggi dan kelas atas

74,4 71,2 70,9 70,9 28,8 29,1 29,1 25,6 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi

Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%) 79,2 72,2 56,4 43,6 27,8 20,8 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Pernah Tidak Pernah

78,1 72,4 69,6 53,2 46,8 30,4 27,6 21,9 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi

DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM Yang pernah mengalami atau mendengar adanya perlakuan diskriminatif terbanyak dari wilayah perkotaan

Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%) 77,9 76,0 75,0 71,3 67,2 32,8 28,7 24,0 25,0 22,1 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Pernah Tidak Pernah

DISKRIMINASI SAAT BERHADAPAN dengan APARAT PENEGAK HUKUM Mereka yang pernah mengadu lebih banyak yang pernah mengalami/menyaksikan perbedaan perlakuan saat berhadapan dengan aparat

Apakah Anda pernah mengadu atau mendampingi anggota keluarga/kerabat/tetangga yang mengadukan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan (contoh: penggusuran, pemecatan, penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dll)? (%)

Apakah Anda pernah mengalami/mendengar/menyaksikan perbedaan perlakuan/diskriminasi saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)? (%)

54,7 45,3 Pernah 5,3 94,7 73,7 Tidak Pernah 26,3 Tidak Pernah Pernah Pernah Tidak Pernah

BENTUK DISKRIMINASI

Proses dipersulit dan penanganan yang lambat adalah bentuk diskriminasi yang dialami

Bentuk perbedaan perlakuan/diskriminasi apa saja yang Anda alami/dengar/saksikan? (%)

Bentuk perbedaan perlakuan/diskriminasi (%) Proses dipersulit 63,8 Proses penanganan kasus yang lambat 52,4 Proses terkatung - katung/pingpong 32,9 Biaya penanganan kasus yang mahal 31,7

ALASAN DISKRIMINASI

Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan adalah alasan diskriminasi dalam persepsi responden

Menurut pemahaman/pengetahuan Anda, apakah alasan orang diperlakukan berbeda/didiskriminasi dalam proses hukum? (%)

Alasan diperlakukan berbeda/didiskriminasi (%)

Karena Status Sosial Ekonomi 76,5 Karena Tingkat Pendidikan/Pengetahuan 30,5 Karena Suku/Etnis tertentu 18,5 Karena Difabel 12,0 Karena Umur 11,7 Karena Pemeluk Agama Tertentu 11,2 Karena Gender 9,5 Karena Transgender/Orientasi Seksual 3,6 Karena Ada Backing 0,4 Lainnya 0,4

PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL

Sebagian besar responden belum pernah berurusan dengan pengadilan, hanya 6.3% yang pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil

35,3 6,3 58,3 Belum Pernah Berurusan Pernah Tidak Pernah Kues H.14 dgn Pengadilan

PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL Sebagian responden yang berpendidikan tinggi dan kelas atas mengaku pernah mendapat putusan hukum tidak adil

Apakah Anda atau anggota keluarga/kerabat/tetangga pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil? (%) 60,4 60,8 58,4 59,3 60,0 60,0 58,4 57,2 53,2 51,1 46,2 44,9 38,3 36,5 37,6 35,8 33,9 34,5 35,3 35,1 34,4 33,2 10,6 9,0 9,3 5,8 6,3 6,8 5,5 6,8 6,5 4,3 4,9 Baby Menengah Menengah GenZ GenY GenX Dasar Menengah Tinggi Bawah Atas Boomers Bawah Atas Generasi Tingkat Pendidikan Kategori Sosial Ekonomi Belum Pernah Berurusan Pernah Tidak Pernah Kues H.14 dgn Pengadilan

PERNAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM yang TIDAK ADIL Sebagian responden di Indonesia Timur mengaku pernah mendapat putusan hukum tidak adil

Apakah Anda atau anggota keluarga/kerabat/tetangga pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil? (%)

61,4 59,1 57,5 57,5 49,0 44,4 35,7 35,0 32,6 30,0 12,5 6,0 6,6 6,8 5,9 Indonesia Indonesia Indonesia Pedesaan Perkotaan Barat Tengah Timur Wilayah Rural/Urban Belum Pernah Berurusan Pernah Tidak Pernah Kues H.14 dgn Pengadilan

AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN

Sebagian besar responden tahu tentang haknya menyampaikan laporan jika mendapatkan perlakuan tidak adil

Jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan? (%)

60,1 39,9 Tahu Tidak Tahu

AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN

Baby boomers, mereka yang berpendidikan rendah dan kelas bawah cenderung kurang dapat sosialisasi hak untuk menyampaikan pengaduan

63,8 61,0 57,9 52,7 47,3 42,1 39,0 36,2 Baby GenZ GenY GenX Boomers Generasi

Kues H.15

Jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan? (%) 77,6 63,5 54,4 45,6 36,5 22,4 Dasar Menengah Tinggi Tingkat Pendidikan Tahu Tidak Tahu

74,5 65,8 59,2 54,8 45,2 40,8 34,2 25,5 Menengah Menengah Bawah Atas Bawah Atas Kategori Sosial Ekonomi

AWARENESS HAK untuk MENYAMPAIKAN PENGADUAN

Mereka yang berada di pedesaan lebih banyak yang tidak dapat sosialisasi hak untuk menyampaikan pengaduan

Jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan? (%)

64,8 59,1 60,0 40,9 40,0 35,2 Indonesia Indonesia Indonesia Barat Tengah Timur Wilayah Tahu

Tidak Tahu

64,9 54,6 45,4 35,1 Pedesaan Perkotaan Rural/Urban

PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI Lembaga Bantuan Hukum dan Pemuka Agama/Tokoh Adat menjadi tempat pengaduan utama responden saat mendapat perlakuan tidak adil

Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)

Preferensi lembaga jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum (%)

Lembaga Bantuan Hukum 31,8 Pemuka Agama/Tokoh Adat 20,5 Komnas HAM 15,7 Komisi Yudisial 5,3 Media 4,9 Kementerian Hukum dan HAM 4,7 Kepolisian 2,3 Ketua RT 1,5 Keluarga (Suami, orangtua, dIl) 1,1 Lainnya 2,8 Tidak melapor/diam saja/pasrah 8,9 Tidak tahu ,7

PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI

Pemuka Agama/Tokoh Adat dan Komnas HAM menjadi rujukan responden di Indonesia Tengah saat mendapat perlakuan yang tidak adil

Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)

By Wilayah (%)

33,5 19,6 14,4 9,1 0,6 Indonesia Barat Lembaga bantuan hukum

Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu

26,5 21,4 19,4 9,2 0,5 Indonesia Tengah

50,0 17,5 12,5 2,5 2,5 Indonesia Timur

PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI

Bagi responden di wilayah pedesaan, Pemuka Agama/Tokoh Adat memiliki peran yang signifikan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil

Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)

By Urban - Rural (%) 36,1 26,8 25,7 17,4 16,0 13,6 9,5 8,4 1,1 0,3 Pedesaan Perkotaan Lembaga bantuan hukum Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu

PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI

Responden dengan tingkat pendidikan dasar lebih memilih Pemuka Agama/Tokoh Adat untuk menyampaikan pengaduan serta masih banyak yang tidak melapor/diam

Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)

By Pendidikan (%) 52,6 30,7 29,3 24,5 19,3 17,3 16,7 12,8 12,5 8,2 5,8 3,8 1,4 0,4 Dasar Menengah Tinggi Lembaga bantuan hukum Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu

PREFERENSI LEMBAGA UNTUK PENGADUAN PERTAMA KALI

Responden kelas menengah atas dan atas cenderung lebih mengandalkan LBH dan Komnas HAM saat mendapat perlakuan yang tidak adil

Jika Anda mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum, kemana Anda akan menyampaikan pengaduan pertama kali? (%)

By SEC (%)

27,6 24,4 14,0 14,0 1,1 Bawah

32,8 23,1 13,7 7,2 0,6 Menengah Bawah

31,6 21,9 11,0 8,4 0,4 Menengah Atas

42,6 21,3 10,6 4,3 Atas

Lembaga bantuan hukum Pemuka Agama/Tokoh Adat Komnas HAM Tidak melapor/diam saja/pasrah Tidak tahu

PENILAIAN TERHADAP PUTUSAN HUKUM OLEH HAKIM

Sebagian besar responden menilai putusan Hukum oleh Hakim tidak adil, secara khusus pada kasus – kasus Korupsi dan Ujaran Kebencian

Menurut Anda selama ini, seberapa adil hakim dalam memberi putusan hukum untuk kasus - kasus berikut ini ? (%)

Penilaian terhadap putusan Hakim (%) Korupsi 21,9 56,0 22,1 Ujaran Kebencian 39,8 51,7 8,5 Pelecehan/kekerasan seksual 40,0 49,9 10,1 Pencemaran lingkungan hidup 41,7 50,1 8,3 Sengketa Tanah 42,0 51,3 6,8 Pencemaran nama baik 44,5 48,5 7,0 Tidak Adil Adil Sangat Tidak Adil

RESPON TERHADAP PERSIDANGAN SECARA ONLINE

Mayoritas responden tidak setuju dengan persidangan secara online dengan alasan utama tidak langsung melihat terdakwa, tidak efektif dan kurang memuaskan

Setuju atau tidak setujukah Anda dengan pelaksanaan persidangan secara online ? (%)

Alasan setuju (%)

Masa pandemi 9,8 Lebih cepat selesai 1,9 Tidak boleh ada 1,8 kerumunan Disiarkan secara luas 1,4 Lebih mempermudah 1,0 Adanya 0,7 pembatasan/PPKM Lebih praktis 0,3

Persidangan secara online (%)

21,5 78,5 Setuju Tidak Setuju

Alasan tidak setuju (%)

Tidak langsung melihat 21,0 terdakwa Tidak efektif 7,5 Kurang memuaskan/ 6,6 maksimal Tidak jelas 4,6 pembicaraannya Tidak otentik 4,2 Kendala sinyal/jaringan 4,1 Tidak transparan 3,9

AKSES TERHADAP LAYANAN HUKUM

Sebagian besar responden merasakan kemudahan dalam mendapatkan layanan hukum, namun sepertiganya merasakan tidak mudah khususnya di wilayah Barat

Seberapa mudahkah, Anda mendapatkan Layanan Hukum dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) (%)

Kemudahan mendapatkan layanan hukum (%)

31,0 57,7 11,3 Mudah

By Wilayah (%)

10,5 14,8 12,5 22,5 32,4 26,0 59,2 65,0 57,1 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur

Tidak Mudah Tidak Tahu

AKSES TERHADAP LAYANAN HUKUM

Responden dari kelas bawah, menengah bawah, pedesaan lebih merasakan adanya kesulitan dalam mendapatkan layanan hukum

Seberapa mudahkah, Anda mendapatkan Layanan Hukum dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) (%)

By SEC (%) 10,4 11,1 11,8 17,0 26,2 31,9 32,9 25,5 57,7 62,0 57,5 56,0 Bawah Menengah Bawah Menengah Atas Atas Mudah Tidak Mudah

By Urban – Rural (%) 10.6 12,0 32,5 29,7 56,9 58,3 Pedesaan Perkotaan Tidak Tahu

KINERJA KOMNAS HAM DALAM HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Mayoritas responden memberikan apresiasi atas kinerja Komnas HAM dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan

Menurut Anda, baik atau buruk kah kinerja Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong pelindungan dan pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan ? (%)

Kinerja Komnas HAM dalam pelindungan & pemenuhan Hak Memperoleh Keadian (%)

88,6 11,4 Baik

By Wilayah (%) 5,9 10,0 11,9 94,1 90,0 88,1 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur

Buruk

KINERJA KOMNAS HAM DALAM HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Mayoritas responden memberikan apresiasi atas kinerja Komnas HAM dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan

Menurut Anda, baik atau buruk kah kinerja Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong pelindungan dan pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan ? (%)

By Generasi (%) 8,9 12,0 10,8 12,1 88,0 89,2 91,1 87,9 Gen Z/Pemilih Gen Y/Millenial Gen X Baby Boomers mula (24 - 39) (40 - 55) (56 - 74) (< 24) Baik

By Urban – Rural (%) 10,7 12,0 89,3 88,0 Pedesaan Perkotaan Buruk

EVALUASI TERHADAP LEMBAGA KOMNAS HAM

Mayoritas responden mengetahui keberadaan Lembaga KOMNAS HAM dan memberikan apresiasi yang positif terhadap kinerjanya di tahun ini

Pernah atau tidak pernahkah Anda mendengar tentang KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA atau KOMNAS HAM ? (%)

Secara umum puas atau tidak puaskah Anda dengan kinerja KOMNAS HAM ? (%)

13,8 81,6 4,7 Pernah mendengarTidak pernahTidak Tahu/Tidak Jawab

16,2 73,5 10,3 Puas Tidak puas Tidak tahu/Tidak jawab

PERBANDINGAN KINERJA KOMNAS HAM 2019 – 2021

Kepuasan terhadap kinerja KOMNAS HAM meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Awareness Affect (Pengetahuan) (Kepuasan) 81% 62%

Awareness Affect Awareness Affect (Pengetahuan) (Kepuasan) (Pengetahuan) (Kepuasan) 83% 60% 82% 73%

TERIMA KASIH