LAPORAN TAHUNAN 2020
PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM DIERA PANDEMI COVID 19
E
PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM DI ERA PANDEMI COVID-19
Laporan Tahunan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Jakarta, 2021
Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 xix+ 153 halaman
Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2020
Pengarah : Ahmad Taufan Damanik Munafrizal Manan Amiruddin Al Rahab Sandrayati Moniaga Beka Ulung Hapsara : Henry Silka Innah Ketua Anggota Sekretariat Riski Marita : Myra Puspasari Dzhulhieda Yusrania K. Yuning Ika Rohmawati
M. Choirul Anam Hairansyah
Penanggung Jawab
Esrom Hamonangan P.
: Mimin Dwi Hartono
Sasanti Amisani
Eva Nila Sari
Mira Hartipusparini
Anugrah Ratri Kusuma W.
Fatwa Hidayah Purwarini
Dian Andi Nur Aziz
Yuli Asmini
Amalia
Nur Kholis
Sri Rahayu
Ismeti
Mulia Robby
Satrio Dani
Jusmalinda Hole
Tian Sandu
Livand Breemer
Amanda Cynthia Maholetti
Siska Rannywati Purba
Musthofa Kamal
Annisa Arum Putri Yashinta Mega D. A.
Editor : Ahmad Arif
Desain & Tata Letak Henki Firdaus
Ukuran Buku : 210 mm x 297 mm
Sumber Foto : Koleksi Komnas HAM & Media
Diterbitkan oleh:
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
10310, INDONESIA
Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227
E-mail: [email protected]
www.komnasham.go.id
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI IV DAFTAR TABEL V DAFTAR DIAGRAM VI DAFTAR GAMBAR VIII KATA PENGANTAR XVIII I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 3 B. SITUASI DAN KONDISI HAM 4 II PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM: CAPAIAN DAN TANTANGAN 15 A. PEMAJUAN HAM 17 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN 17 PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN 28 B. PENEGAKAN HAM 39 PENGADUAN MASYARAKAT 39 45 PEMANTAUAN MEDIASI 64 C. TIM KHUSUS BENTUKAN SIDANG PARIPURNA 75 D. KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN 93 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SUMATERA BARAT 93 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN PAPUA 96 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH 99 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN MALUKU 105 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN SULAWESI TENGAH 110 115 KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT III DUKUNGAN MANAJEMEN 123 125 A PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN KERJASAMA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 125 KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN 130 B. UMUM 139 KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI 139 PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA 143 KEUANGAN 146 IV PENUTUP 151
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN YANG DIJALANKAN SEPANJANG 2020 17 TABEL 2.2 KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN KE KOMNAS HAM 44 TABEL 2.3 MEKANISME PENANGANAN KASUS MELALUI FUNGSI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN 47 TABEL 2.4 OUTPUT MEDIASI SEPANJANG 2020 70 TABEL 2.5 PERISTIWA DENGAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT 76 TABEL 2.6 PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PAPUA 96 TABEL 2.7 JENIS PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PAPUA 96 TABEL 2.8 PENGADUAN BERDASARKAN TEMA HAK YANG DITERIMA OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PAPUA 97 TABEL 2.9 PIHAK-PIHAT TERADU DI KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PAPUA 97 TABEL 2.10 WILAYAH ASAL PENGADU DI KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM ACEH 100 TABEL 2.11 INDIKASI PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM ACEH 100 TABEL 2.12 KLASIFIKASI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM ACEH 101 TABEL 2.13 PIHAK YANG DIADUKAN KE KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM MALUKU 107 TABEL 3.1 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2020 127 TABEL 3.2 REALISASI HIBAH KOMNAS HAM TA 2020 147 TABEL 3.3 PENGALOKASIKAN BELANJA BARANG DAN MODAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 149
DAFTAR DIAGRAM
DIAGRAM 1.1 3 VISI DAN MISI KOMNAS HAM RI DIAGRAM 1.2 PENERIMAAN PENGADUAN KOMNAS HAM RI 10 DIAGRAM 1.3 SURVEI TERKAIT KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI 13 DIAGRAM 2.1 DELAPAN BELAS REKOMENDASI KOMNAS HAM TERKAIT TATA KELOLA PENANGGULANGAN COVID-19 YANG DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN RI PADA 30 MARET 2020 18 DIAGRAM 2.2 JANJI PEMERINTAH PADA PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA 2020 29 DIAGRAM 2.3 JUMLAH PESERTA PROGRAM TANGGAP RASA 2020 35 DIAGRAM 2.4 GRAPHIC RECORDING: LOKAKARYA PENDIDIK HAM 5 OKTOBER 2020 36 DIAGRAM 2.5 WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMNAS HAM RI 37 DIAGRAM 2.6 PENGADUAN YANG MASUK KE KOMNAS HAM RI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR 39 DIAGRAM 2.7 PENGADUAN KE KOMNAS HAM VIA BERBAGAI KANAL 40 DIAGRAM 2.8 PERBEDAAN JUMLAH KONSULTASI ANTARA TAHUN 2019 DAN 2020 41 DIAGRAM 2.9 DATA SEBARAN KASUS YANG DIADUKAN PADA 2020 41 DIAGRAM 2.10 KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN DARI 2639 KASUS TAHUN 2020 43 DIAGRAM 2.11 PIHAK YANG DIADUKAN TERBANYAK SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR 45 DIAGRAM 2.12 KASUS YANG DITANGANI BIDANG MEDIASI KOMNAS HAM RI TAHUN 2020 65 DIAGRAM 2.13 KASUS BERDASARKAN KLASIFIKASIISU TAHUN 2020 65 DIAGRAM 2.14 KASUS BERDASARKAN KLASIFIKASI HAK YANG DIDUGA DILANGGAR TAHUN 2020 66 DIAGRAM 2.15 KASUS BERDASARKAN KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN TAHUN 2020 66 DIAGRAM 2.16 KASUS BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PENGADUAN TAHUN 2020 67 DIAGRAM 2.17 KASUS YANG BERHASIL MENCAPAI KESEPAKATAN MEDIASI 71 DIAGRAM 2.18 KLASIFIKASI BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR 72 DIAGRAM 2.19 HASIL TIM AD HOC PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI PROVINSI ACEH 78 DIAGRAM 2.20 KONFLIK VERTIKAL ANTARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT TERKAIT BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 80 DIAGRAM 2.21 CATATAN KONFLIK MASYARAKAT PENOLAK TAMBANG DENGAN 88 DIAGRAM 2.22 LATAR BELAKANG PENGADU 94 DIAGRAM 2.23 KLASIFIKASI HAK ADUAN 94 DIAGRAM 2.24 PIHAK TERADU 95 DIAGRAM 2.25 PERSENTASE KLASIFIKASI/TEMA HAK YANG DILANGGAR 101 DIAGRAM 2.26 PERSENTASE PIHAK TERADU 102 DIAGRAM 2.27 KLASIFIKASI BERDASARKAN HAK KOMNAS HAM PERWAKILAN MALUKU 106 PERSENTASE WILAYAH PENGADUAN DIAGRAM 2.28 110 DIAGRAM 2.29 PERSENTASE KLASIFIKASI/TEMA HAK 111 DIAGRAM 2.30 TREN PENGADUAN BERDASARKAN TEMA HAK 111 DIAGRAM 2.31 INSTITUSI YANG PALING BANYAK DIADUKAN SEPANJANG TAHUN 2020 KOMNAS HAM SULAWESI TENGAH 112 DIAGRAM 2.32 PERUBAHAN TREN PIHAK YANG DIADUKAN 112
DIAGRAM 2.33 KLASIFIKASI BERDASARKAN TERADU DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT 116 DIAGRAM 2.34 KLASIFIKASI BERDASARKAN ISU YANG DIADUKAN KE KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT 116 DIAGRAM 2.35 KLASIFIKASI BERDASARKAN HAK YANG DIADUKAN KE KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT 117 DIAGRAM 3.1 NASKAH KERJA SAMA KOMNAS HAM TAHUN 2020 130 DIAGRAM 3.2 PERBANDINGAN KEGIATAN LAYANAN KEPROTOKOLERAN ANGGOTA KOMNAS HAM DAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM TAHUN 2019 DAN 2020 135 DIAGRAM 3.3 REKAPITULASI TUGAS PENDAMPINGAN PROTOKOL 136 DIAGRAM 3.4 HUMAS KOMNAS HAM RI 137 DIAGRAM 3.5 DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 140 DIAGRAM 3.6 INFORMASI PEGAWAI 142 DIAGRAM 3.7 INFORMASI PEGAWAI PERWAKILAN 142 DIAGRAM 3.8 ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM TA 2020 147 DIAGRAM 3.9 148 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM 2016-2020
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK MENERIMA PETINGGI THE GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY YANG TERDIRI ATAS PROF. GEOFF GALLOP (PALING KIRI), RUTH DREIFUSS (TENGAH), DAN JOSE RAMOS-HORTA (PALING KANAN) YANG JUGA MERUPAKAN PERAIH NOBEL PERDAMAIAN TAHUN 1996, DI JAKARTA, PADA 28 JANUARI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 4 GAMBAR 1.2 WAKIL KETUA INTERNAL KOMNAS HAM HAIRANSYAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PEMANTAUAN KASUS UNJUK RASA 23-30 SEPTEMBER 2019 KEPADA KAPOLRI JENDERAL IDHAM AZIS DI JAKARTA PADA FEBRUARI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 6 GAMBAR 1.3 PIMPINAN KOMNAS HAM MENYAMPAIKAN REKOMENDASI PENYELIDIKAN ATAS PEMBUNUHAN PENDETA YEREMIA ZANAMBANI KEPADA MENKO POLHUKAM RIMAHFUD MD DI KANTOR KEMENKO POLHUKAM RI PADA 16 NOVEMBER 2020 7 (FOTO: KOMNAS HAM) KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK MEMBERIKAN GAMBAR 1.4 SAMBUTAN SEBELUM PRESIDEN JOKO WIDODO MENYAMPAIKAN PIDATONYA SECARA VIRTUAL DALAM PERINGATAN HARI HAM INTERNASIONAL 10 DESEMBER 2020 DI KANTOR KOMNAS HAM DI JAKARTA (FOTO: KOMNAS HAM) 8 GAMBAR 1.5 SALAH SATU SESI SEMINAR DALAM FESTIVAL HAM YANG DISELENGGARAKAN DI BANJARMASIN PADA 17-20 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 11 GAMBAR 1.6 KOMISIONER M. CHOIRUL ANAM DAN KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA DALAM GELAR BARANG BUKTI PERISTIWA MENINGGALNYA ENAM LASKAR FPI DI KANTOR KOMNAS HAM PADA AKHIR DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 12 GAMBAR 1.7 PELUNCURAN SURVEI TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESIYANG MENGHADIRKAN NARASUMBER DARI KEMENTERIAN KOMINFO DAN PENGAJAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA (FOTO: KOMNAS HAM) 13 GAMBAR 2.1 KOMNAS HAM MENYELENGGARAKAN WEBINAR UNTUK MELUNCURKAN YANG DISELENGGARAKAN BEKERJASAMA DENGAN LITBANG KOMPAS PADA 18 NOVEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 19 GAMBAR 2.2 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK (TENGAH) DAN DIREKTUR PUSHAM UII DALAM TALKSHOW LIVE DI TV JOGJA TERKAIT KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN SNP HAK ATAS KESEHATAN PADA 5 NOVEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 20 GAMBAR 2.3 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DI KOMISI III DPR RI, MENYEMPATKAN MENYAMPAIKAN PENJELASAN TERKAIT REKOMENDASI KAJIAN RUU CIPTA KERJA PADA 16 SEPTEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 21 GAMBAR 2.4 WEBINAR PUBLIK OLEH KOMNAS HAM MEMBAHAS RANPERPRES TENTANG
TUGAS TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME YANG DIHADIRI OLEH KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK. KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA, DAN KOMISIONER M. CHOIRUL ANAM, DENGAN MENGUNDANG PARA NARASUMBER DIANTARANYA GUBERNUR LEMHANAS LETJEN. PURN. AGUS WIDJOJO DAN WAKIL KETUA MPR ARSUL SANI PADA 13 MEI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 22 GAMBAR 2.5 PELUNCURAN KAJIAN PBM 2006 MENGHADIRKAN PENELITI KOMNAS HAM, SETARA INSTITUTE, DAN KEMENTERIAN AGAMA PADA 6 NOVEMBER 2020 DI JAKARTA (FOTO: KOMNAS HAM) 24 GAMBAR 2.6 KOMISIONER SANDRAYATI MONIAGA MEMIMPIN KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN SNP HAK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI PONTIANAK PADA OKTOBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 25 GAMBAR 2.7 KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN SNP HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI BALI YANG MENGUNDANG PERWAKILAN DARI PEMERINTAH DAERAH, POLRI, TNI, KALANGAN MEDIA, DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PADA 2-3 NOVEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 26 GAMBAR 2.8 PELUNCURAN VIDEO GRAFIS STANDAR NORMA DAN PENGATURAN DENGAN MENGUNDANG PERWAKILAN DARI MABES POLRI PADA 14 DESEMBER 2020 DI JAKARTA (FOTO: KOMNAS HAM) 26 GAMBAR 2.9 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK MENYAMPAIKAN KAJIAN ATAS LOIPR ICCPR KEPADA KEMENLU RI DALAM FORUM WEBINAR PADA 16 SEPTEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 28 GAMBAR 2.10 PIDATO PRESIDEN JOKO WIDODO SAAT MEMBERI SAMBUTAN DALAM PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA PADA 10 DESEMBER 2020 (FOTO: BPMI SETPRES) 30 GAMBAR 2.11 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK (TENGAH) DIDAMPINGI INTERNAL MUNAFRIZAL MANAN (PALING KIRI). KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA (KEDUA DARI KIRI) DAN KOMISIONER SANDRAYATI MONIAGA (PALING KANAN) DALAM ACARA SERUAN KEBANGSAAN YANG DIHADIRI OLEH PARA TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT BAIK SECARA DARING DAN LURING DI KOMNAS HAM PADA TANGAL 10 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 30 GAMBAR 2.12 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK MEMBERI SAMBUTAN DALAM PERINGATAN HARI HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA KE-72 TAHUN 2020 YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DI GRAHA PENGAYOMAN KEMENKUMHAM JAKARTA PADA 14 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 32 GAMBAR 2.13 DEKLARASI BANJARMASIN UNTUK INDONESIA YANG LEBIH SEHAT DAN INKLUSIF 33 GAMBAR 2.14 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK, WAKIL KETUA EKSTERNAL AMIRUDDIN AL RAHAB. KOMISIONER PENGKAJIAN DAN PENELITIAN SANDRAYATI MONIAGA, DAN KOMISIONER PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN BEKA ULUNG HAPSARA BERSAMA DENGAN WALIKOTA BANJARMASIN IBNU SINA DALAM PENUTUPAN FESTIVAL HAM DI KOTA BANJARMASIN PADA 18 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 34 GAMBAR 2.15 WEBINAR TANGGAP RASA: APA RASAMU TERHADAP RASAKU DENGAN TEMA KISAH MANUSIA DALAM FILM INDONESIA PADA 21 OKTOBER 2020
(FOTO: KOMNAS HAM) 35 GAMBAR 2.16 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK MENYAMPAIKAN MATERI DALAM PELATIHAN HAM BAGI PERWIRA POLDA SUMUT PADA 14-15 OKTOBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 38 GAMBAR 2.17 KOMNAS HAM MENERIMA PENGADUAN DARI SOLIDARITAS PEMUDA MAHASISWA WILAYAH HA ANIM PAPUA PADA 2 SEPTEMBER 2020 DI JAKARTA (FOTO: KOMNAS HAM) 42 GAMBAR 2.18 KOMNAS HAM MENERIMA PENGADUAN DARI KELOMPOK MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA MENOLAK RUU CIPTA KERJA PADA 27 OKTOBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 43 GAMBAR 2.19 KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA MELAKUKAN PEMANTAUAN DENGAN MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN MASYARAKAT ADAT PUBABU DI TIMOR TENGAH SELATAN, NTT (FOTO: KOMNAS HAM) 46 PERTEMUAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMNAS HAM DENGAN PRESIDEN GAMBAR 2.20 RI MEMBAHAS REKOMENDASI ATAS HASIL PENYELIDIKAN KEMATIAN PENDETA YEREMIA ZANAMBANI DI ISTANA NEGARA PADA 16 NOVEMBER 2020 (FOTO: BIRO PERS ISTANA PRESIDEN RI) 49 GAMBAR 2.21 KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA (TENGAH) MELAKUKAN PEMANTAUAN KASUS HAK ATAS TANAH TERKAIT PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTO GP MANDALIKA PADA 29 SEPTEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 50 GAMBAR 2.22 KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA MELAKUKAN PEMANTAUAN KASUS PENYEGELAN MAKAM LELUHUR MASYARAKAT ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI KUNINGAN, JABAR (FOTO: KOMNAS HAM) 52 GAMBAR 2.23 PERTEMUAN KOMISIONER M. CHOIRUL ANAM DENGAN KAPOLDA METRO JAYA IRJEN POL NANA SUDJANA UNTUK MENYAMPAIAN HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI DEPOK PADA 8 JULI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 54 GAMBAR 2.24 TIM KOMNAS HAM MELAKUKAN OLAH TKP KEMATIAN PENDETA YEREMIA ZANAMBANI PADA 14 OKTOBER 2020 DI DISTRIK HITADIPA, INTAN JAYA, PAPUA (FOTO: KOMNAS HAM) 55 GAMBAR 2.25 ULASAN DI MEDIA TENTANG HASIL INVESTIGASI KOMNAS HAM TERKAIT KASUS PENEMBAKAN PENDETA YEREMIA ZANAMBANI. (SUMBER: KOMPAS, 3 NOVEMBER 2020, HAL. 2) 56 GAMBAR 2.26 TIM PENYELIDIKAN KOMNAS HAM YAITU AHMAD TAUFAN DAMANIK DAN AMIRUDDIN MELAKUKAN OLAH TKP DI LOKASI YANG DIDUGA MENJADI TEMPAT TERBUNUHNYA ENAM LASKAR FPI DI KARAWANG PADA AKHIR DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 57 GAMBAR 2.27 ULASAN DI MEDIA TENTANG UPAYA YANG DILAKUKAN KOMNAS HAM TERKAIT KASUS PENEMBAKAN LASKAR FPI. SUMBER: KOMPAS, 18 DESEMBER 2020, HAL. 2. 58 GAMBAR 2.28 ULASAN DI MEDIA TENTANG UPAYA YANG DILAKUKAN KOMNAS HAM TERKAIT KASUS PENEMBAKAN LASKAR FPI. SUMBER: KOMPAS, 9 JANUARI 2021, HAL. 1. 59 GAMBAR 2.29 PEMBERITAAN DI MEDIA TERKAIT UPAYA YANG DILAKUKAN KOMNAS HAM DALAM TINDAK KEKERASAN SELAMA UNJUK RASA PENOLAKAN RUU CIPTA KERJA. SUMBER: HTTPS://KORAN.TEMPO.CO/READ/METRO/458858/ KOMNAS-HAM-KUMPULKAN-LAPORAN-KEKERASAN-SAAT-DEMO? 62 GAMBAR 2.30 PEMBERITAAN DI MEDIA TERKAIT UJI BALISTIK BARANG BUKTI KASUS
PENEMBAKAN ANGGOTA LASKAR FPI DENGAN PUSLABFOR BARESKRIM POLRI. SUMBER: HTTPS://NASIONAL.TEMPO.CO/READ/1418977/UJI- BALISTIK-KASUS-PENEMBAKAN-LASKAR-FPI-KOMNASHAM-LIBATKAN- AHLI-PINDAD 63 GAMBAR 2.31 PEMBERITAAN DI MEDIA ATAS HASIL PENYELIDIKAN KOMNAS HAM TERKAIT PEMBUNUHAN ATAS PENDETA YEREMIA ZANAMBANI. SUMBER: DUGAAN-PENEMBAKPENDETA-YEREMIA-ANGGOTA-TNI?UTM_MEDIUM= MOBILE 64 GAMBAR 2.32 KOMISIONER M. CHOIRUL ANAM MEMFAILITASI MEDIASI SENGKETA HAK TEMPAT TINGGAL ANTARA 59 KEPALA KELUARGA PENGHUNI ASRAMA POLRI MENTENG DENGAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA DI KANTOR KOMNAS HAM DI JAKARTA PUSAT (FOTO: KOMNAS HAM 68 GAMBAR 2.33 KOMISIONER MEDIASI KOMNAS HAM RI HAIRANSYAH MEMIMPIN MEDIASI KASUS RUMAH NEGARA/DINAS PENSIUNAN PNS IIP/IPDN DI CILANDAK TIMUR BERSAMA IPDN. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN BPK RI DI KANTOR KOMNAS HAM, JAKARTA PADA 14 JULI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 68 GAMBAR 2.34 KOMISIONER BEKA ULUNG HAPSARA MEMFASILITASI MEDIASI TERKAIT SENGKETA PELARANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA PIMPINAN ROHULKUDUS YAHWEH DI KABUPATEN KUPANG YANG MENGHASILKAN KESEPAKATAN MEDIASI PADA 27 AGUSTUS 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 69 GAMBAR 2.35 KOMISIONER SANDRAYATI MONIAGA MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN PIMPINAN ORANG RIMBA DI JAMBI TERKAIT DENGAN PRAMEDIASI SENGKETA HAK ATAS TANAH ULAYAT DI JAMBI PADA 11 MARET 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 70 GAMBAR 2.36 KOMISIONER HAIRANSYAH MENYAMPAIKAN DOKUMEN KESEPAKATAN MEDIASI TERKAIT SENGKETA HAK ATAS KEBEBASAN BERGAMA DAN BERKEYAKINAN PADA 26 OKTOBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 72 GAMBAR 2.37 WAKIL KETUA KOMNAS HAM MUNAFRIZAL MANAN (KIRI) DALAM KESEMPATAN MEMFASILITASI MEDIASI YANG DIHADIRI OLEH WAKIL GUBERNUR GORONTALO RUSLI HABIBIE PADA 21 OKTOBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 73 GAMBAR 2.38 KONSULTASI NASIONAL "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAM TERKAIT PERMASALAHAN RUMAH DINAS SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA MELALUI FUNGSI MEDIASI HAM*PADA 30 NOVEMBER 2020 YANG DIHADIRI OLEH DIREKTUR HUKUM DAN REGULASI BAPPENAS PRAHESTI PANDANWANGI DAN DIMODERATORI OLEH KOMISIONER KOMNAS HAM 2007-2012 M. RIDHA SALEH (FOTO: KOMNAS HAM) 74 GAMBAR 2.39 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK, WAKIL KETUA EKSTERNAL AMIRUDDIN, DAN KOMISIONER HAIRANSYAH MENGHADIRI DISKUSI T ERFOKUS: "PERAN MEDIASI KOMNAS HAM ATAS POTENSI PERMASALAHAN- PERMASALAHAN YANG MUNGKIN TERJADI SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN AUDITORIUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT. BANJARMASIN PADA 16 DESEMBER 2020. (FOTO: KOMNAS HAM) 75 GAMBAR 2.40 PEMERIKSAAN SAKSI SECARA DARING YANG DIPIMPIN OLEH KOMISIONER M. CHOIRUL ANAM DI KANTOR KOMNAS HAM (FOTO: KOMNAS HAM) 78
GAMBAR 2.41 PERTEMUAN TIM KAJIAN KASUS MUNIR YANG MELIBATKAN ANGGOTA TIM YANG BERASAL DARI TOKOH MASYARAKAT DAN PEGIAT HAM (FOTO: KOMNAS HAM) 81 GAMBAR 2.42 WEBINAR TENTANG SDGS DAN PERAN NHRI YANG DIADAKAN OLEH KOMNAS HAM DAN DIHR PADA 28 SEPTEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 84 GAMBAR 2.43 DISKUSI TIM PEMBELA HAM YANG DIADAKAN SECARA DARING TERKAIT DENGAN PENANGANAN KASUS-KASUS YANG DITERIMA KOMNAS HAM (FOTO: KOMNAS HAM) 85 GAMBAR 2.44 SALAH SATU CONTOH LUBANG BEKAS TAMBANG YANG DIBIARKAN MENGANGGA DI KALIMANTAN TIMUR (FOTO: KOMNAS HAM) 87 GAMBAR 2.45 WAKIL KETUA EKSTERNAL AMIRUDDIN AL RAHAB DAN KOMISIONER HAIRANSYAH USAI MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN JAJARAN PIMPINAN BADAN PENGAWASAN PEMILU RI DI JAKARTA (FOTO: KOMNAS HAM) 90 GAMBAR 2.46 SEMINAR NASIONAL PILKADA 2020 DALAM PERSPEKTIF HAM YANG 91 DIADAKAN PADA 20 OKTOBER 2020 DI JAKARTA (FOTO: KOMNAS HAM) GAMBAR 2.47 PERTEMUAN ANTARA PERWAKILAN LIMA LEMBAGA NEGARA YAITU KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN, LPSK, OMBUDSMAN RI, DAN KPAI DENGAN WAKIL KEPALA POLRI KOMJEN GATOT EDDY PRAMONO (FOTO: KOMNAS HAM) 93 GAMBAR 2.48 PERTEMUAN ANTARA KOMNAS HAM DENGAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENANGANAN DUGAAN 94 PELANGGARAN HAM DI SUMBAR (FOTO: KOMNAS HAM) KEPALA KANTOR KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA, FRITZ RAMANDAY, GAMBAR 2.49 MEMERIKSA LOKASI PENEMBAKAN DI AREA PERKANTORAN PT FREEPORT INDONESIA KUALA KENCANA (FOTO: KOMNAS HAM) 98 GAMBAR 2.50 KEPALA PERWAKILAN KOMNAS HAM ACEH, SEPRIADY UTAMA, MENERIMA KUNJUNGAN STAF AHLI PANGDAM ISKANDAR MUDA DALAM RANGKA KLARIFIKASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT YANG MELIBATKAN ANGGOTA TNI (FOTO: KOMNAS HAM) 102 GAMBAR 2.51 PERTEMUAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAM DI KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH (FOTO: KOMNAS HAM) 103 GAMBAR 2.52 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS KAJIAN QANUN DALAM PERSPEKTIF HAM YANG DIADAKAN DI BANDA ACEH PADA 19 NOVEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 104 GAMBAR 2.53 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK DIDAMPINGI KEPALA KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH SEPRIADY UTAMA MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR ACEH NOVA IRIANSYAH BESERTA JAJARAN (FOTO: KOMNAS HAM) 105 GAMBAR 2.54 PERTEMUAN KOORDINASI PEMANTAUAN PROAKTIF BERSAMA KEPALA SMPN 15 AMBON PADA 17 MARET 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 107 GAMBAR 2.55 PERTEMUAN KOORDINASI PEMANTAUAN PROAKTIF BERSAMA MAHASISWA PAPUA, PADA 1 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 108 GAMBAR 2.56 KEPALA KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM MALUKU BENEDIKTUS SARKOL MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN KEPALA DINAS KESEHATAN MALUKU TERKAIT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (FOTO: KOMNAS HAM) 109
GAMBAR 2.57 HASIL TEMUAN KOMNAS HAM BERUPA SELONGSONG PELURU DALAM KASUS TERTEMBAKNYA SEORANG WARGA SIPIL OLEH APARAT KEPOLISIAN DI KABUPATEN POSO (FOTO: KOMNAS HAM) 113 GAMBAR 2.58 KEPALA KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SULTENG DEDY ASKARI MELAKUKAN PERTEMUAN KOORDINASI DENGAN JAJARAN POLDA SULTENG (FOTO: KOMNAS HAM) 114 GAMBAR 2.59 STAF KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SULTENG MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT YANG MENYATAKAN ASPIRASINYA TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN HAM (FOTO: KOMNAS HAM) 115 GAMBAR 2.60 PEMANTAUAN HAK PILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI RUTAN KELAS IIB SINTANG PADA 9 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 118 GAMBAR 2.61 JAJARAN KANTOR KOMNAS HAM PERWAKILAN KALBAR MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT (FOTO: KOMNAS HAM) 119 GAMBAR 2.62 KEPALA KANTOR PERWAKILAN KALBAR NELLY YUSNITA (KEEMPAT DARI KIRI DUDUK) BERSAMA DENGAN PERWAKILAN LEMBAGA-LEMBAGA 120 NEGARA DI WILAYAH KALBAR (FOTO: KOMNAS HAM) GAMBAR 3.1 PERTEMUAN ANTARA KOMISIONER DENGAN JAJARAN SEKRETARIAT JENDERAL UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI PENAJAMAN RENSTRA KOMNAS HAM 2020-2024 (FOTO: KOMNAS HAM) 125 GAMBAR 3.2 TRILATERAL MEETING KOMNAS HAM BERSAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MEMBAHAS PAGU INDIKATIF KOMNAS HAM TA 2021 (FOTO: KOMNAS HAM) 126 GAMBAR 3.3 PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK DAN GUBERNUR SUMATERA UTARA EDY RAHMAYADI PADA 28 DESEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 130 GAMBAR 3.4 KETUA KOMNAS HAM RI AHMAD TAUFAN DAMANIK DALAM MENJADI PEMBICARA DALAM UNITED NATIONS VIRTUAL FORUM ON RESPONSIBLE BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 2020 BERTAJUK "HARNESSING THE POWER OF NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS IN FACILITATING ACCESS TO EFFECTIVE REMEDY" YANG DISELENGGARAKAN OLEH UNDP BUSINESS AND HUMAN RIGHTS ASIA-PACIFIC MELALUI ZOOM WEBINAR,PADA 9 JUNI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 132 GAMBAR 3.5 KOMNAS HAM MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA STATELESSNESS ISSUE IN SABAH DENGAN SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA (SUHAKAM) DAN THE COMMISSION OF HUMAN RIGHTS OF THE PHILIPPINES (CHRP) UNTUK MENDORONG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS ORANG-ORANG TANPA KEWARGANEGAAN (STATELESSNESS) DI SABAH MALAYSIA PADA 24 JULI 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 132 GAMBAR 3.6 KOMNAS HAM DAN INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID) MEWAKILIINDONESIA UNTUK TETAP BERPARTISIPASI DALAM 10TH WORLD HUMAN RIGHTS CITIES FORUM YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING PADA PADA 7-10 OKTOBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 133 GAMBAR 3.7 KOMNAS HAM RI MENYELENGGARAKAN 17TH ANNUAL CONFERENCE OF THE SOUTH EAST ASIA NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS FORUM (SEANF) PADA 24-26 NOVEMBER 2020. BERBAGAI PERKEMBANGAN SERTA KERJA-KERJA ANGGOTA FORUM NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS (NHRIS) DARI ENAM NEGARA DI KAWASAN ASIA TENGGARA DIPAPARKAN
SEBAGAI BENTUK KONTRIBUSI DI TENGAH KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 (FOTO: KOMNAS HAM) 133 GAMBAR 3.8 KOMNAS HAM RI MENYELENGGARAKAN 17TH ANNUAL CONFERENCE OF (SEANF) PADA 24-26 NOVEMBER 2020. BERBAGAI PERKEMBANGAN SERTA KERJA-KERJA ANGGOTA FORUM NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS (NHRIS) DARI ENAM NEGARA DI KAWASAN ASIA TENGGARA DIPAPARKAN SEBAGAI BENTUK KONTRIBUSI DI TENGAH KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 (FOTO: KOMNAS HAM) 134 GAMBAR 3.9 KOMNAS HAM RI MENYERAHKAN ESTAFET KEPEMIMPINAN SEANF KEPADA SUHAKAM DALAM 17TH ANNUAL CONFERENCE OF THE SOUTH EAST ASIA NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS FORUM (SEANF) YANG DIGELAR SECARA VIRTUAL PADA 26 NOVEMBER 2020 (FOTO: KOMNAS HAM) 134 GAMBAR 3.10 CONTOH BERITA TERKAIT KOMNAS HAM RIYANG DIMUAT DALAM TEMPO.CO (30/3/2021) 138 GAMBAR 3.11 PERAIHAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) UNTUK LAPORAN KEUANGAN KOMNAS HAM RI TAHUN ANGGARAN 2018-2020 148 GAMBAR 3.12 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK MENERIMA PENGHARGAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TA 2020 DENGAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK RI PADA 29 JUNI 2021 (FOTO: KOMNAS HAM) 149
KOMNAS HAM Periode 2017-2022
Susunan Pimpinan 2020-2022
Ketua Wakil Ketua Internal Wakil Ketua Eksternal Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisioner Pengkajian dan Penelitian
: Ahmad Taufan Damanik : Munafrizal Manan : Amiruddin Al Rahab
: Hairansyah
: Beka Ulung Hapsara
: M. Choirul Anam
:Sandrayati Moniaga
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
WWW.KOMNASHAM.GO.ID KOMNAS HAM ©KOMNASHAM ©KOMNAS.HAM
Kata Pengantar
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah mengubah cara kerja dan pendekatan kita dalam bekerja di segala bidang, tidak terkecuali pemajuan dan penegakan hak asasi manusia yang diemban Komnas HAM. Selama beberapa bulan di awal pandemi Covid-19 melanda, banyak penyesuaian yang dilakukan, diantaranya mengatur pelaksanaan tugas antara bekerja dari rumah dan bekerja di kantor. Tentu alasan kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas, tanpa mengabaikan kinerja dan tanggung jawab Komnas HAM pada publik khususnya masyarakat yang mengadukan pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan Tahunan 2020 menyajikan bagaimana Komnas HAM secara institusional harus mendesain ulang cara dan metode kerja dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya pelaksanaan fungsi pokok, aspek perencanaan program dan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan keselamatan seluruh jajaan Komnas HAM, juga harus menyesuaikan dengan karakter pandemi Covid-19.
Meskipun pada awal hingga pertengahan tahun 2020 kami masih mengalami stagnasi dalam menjalankan program dan kegiatan karena kehati-hatian atas bahaya Covid-19, mulai pertengahan tahun, program dan kegiatan mulai berjalan dengan baik sehingga program-program utama bisa diselenggarakan dengan optimal. Program tersebut diantaranya adalah penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan dan SNP tentang Hak Berpendapat dan Berkekspresi yang merupakan program Prioritas Nasional. Kemudian penyelenggaran Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020 yang diisi dengan pidato secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dan Seruan Kebangsan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta Festival HAM di Banjarmasin pada 17-19 Desember 2020 yang diselenggarakan secara daring dan luring untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Program terkait dengan penegakan HAM juga berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan melalui kegiatan mediasi secara daring, penerimaan pengaduan masyarakat secara daring, dan pemantauan atas kasus-kasus pelanggaran HAM diantaranya terkait dengan unjuk rasa masyarakat menyikapi pengesahan UU tentang Cipta Kerja, kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua, dan peristiwa kematian enam laskar FPI di Karawang.
Laporan ini juga berisi data dan informasi bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM masih sering terjadi terutama oleh aparat negara sepanjang tahun 2020. Pandemi ternyata tidak menghentikan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Peran dan fungsi Komnas HAM di era pandemi Covid-19 juga semakin penting, karena penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam dan bertambah rumit.
Pandemi Covid-19 berimplikasi pada penikmatan HAM. Atas nama kesehatan dan keselamatan publik, sebagian HAM dibatasi. Diantaranya, hak untuk bergerak, hak untuk menjalankan ibadah, dan hak untuk berkumpul. Pada sisi lain, pandemi Covid-19 juga mengancam hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Sampai laporan ini disusun, kita masih hidup di era pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhir. Namun yang pasti, pola dan perilaku hidup sehat harus kita lakukan setiap saat di mana saja, untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19.
Semoga laporan tahunan ini memberikan manfaat dan informasi bagi kita semua agar terus berupaya mewujudkan pelaksanaan HAM bagi setiap orang di Indonesia.
Ketua Komnas HAM RI,
Ahmad Taufan Damanik
BAB I
PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah kunci dalam membentuk respons pandemi, baik untuk kedaruratan kesehatan maupun dampak yang lebih luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hak asasi manusia menempatkan orang di tengah panggung. Tanggapan yang dibentuk dan menghormati hak asasi manusia akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam mengalahkan pandemi, memastikan perawatan kesehatan untuk semua orang dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertujuan mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, menjadikan pandemi Covid-19 sebagai salah satu perhatian utama selama 2020. Berbagai upaya adaptasi juga dilakukan untuk tetap mengoptimalkan kinerja, di tengah ancaman penularan Covid-19 dan penyesuaian anggaran. Secara umum, pelaksanaan HAM baik dalam ranah hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 2020 masih mendapatkan banyak tantangan. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi selama pandemi.
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) telah memberi mandat Komnas HAM untuk mewujudkan pelaksanaan HAM yang kondusif, meningkatkan perlindungan, dan pemajuan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), Komnas HAM diberikan kewenangan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat. Sedang-
kan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE), Komnas HAM berperan sebagai lembaga pengawas.
Dalam melaksanakan mandat dan wewenangnya tersebut, Komnas HAM diberikan kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan tentang kondisi HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, yang secara khusus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan tembusan ke Mahkamah Agung terkait dengan perkara-perkara yang ditangani Komnas HAM. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 97 UU HAM.
Diagram 1.1 Visi dan misi Komnas HAM RI
Visi & Misi Komnas HAM RI
Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
MISI
• membangun keadaban HAM masyarakat;
memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional;
profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.
Pada 2020, telah ditetapkan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024. Komnas HAM telah menetapkan visinya yaitu "Terwujudnya Komnas HAM yang
Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM mengemban misi yaitu mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara; membangun keadaban
HAM masyarakat; memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional; dan mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga independen dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM. Untuk itu menjadi penting ditegaskan bahwa tahun 2020 menjadi fondasi dalam melaksanakan Renstra 2020 - 2024.
Laporan tahunan 2020 menyajikan capaian dan tantangan pemajuan dan penegakan HAM sepanjang tahun 2020. Situasi pandemi
Covid-19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia sejak akhir 2019, menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM yang diemban oleh Komnas HAM untuk memastikan bahwa HAM tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hal ini tentu dalam koridor pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan, baik bagi jajaran Komnas HAM maupun para pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja dan penerima manfaat dari program kerja Komnas HAM.
Gambar 1.1
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima petinggi the Global Commission on Drug Policy yang terdiri atas Prof. Geoff Gallop (paling kiri), Ruth Dreifuss (tengah), dan Jose Ramos-Horta (paling kanan) yang juga merupakan peraih Nobel Perdamaian tahun 1996, di Jakarta, pada 28 Januari 2020 (Foto: Komnas HAM)
B. Situasi dan Kondisi HAM
Komnas HAM melihat bahwa pandemi Covid-19 bisa menjadi ancaman dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak hidup. Oleh karena itu, Komnas HAM melakukan kajian dan rekomendasi atas
penanganan pandemi agar bisa sejalan dengan pemenuhan dan perlindungan HAM. Apalagi, pandemi yang melanda sepanjang 2020 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Di sisi lain, di tengah suasana pandemi, berbagai praktik kekerasan dan pelanggaran HAM juga masih terjadi. Komnas HAM tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya dengan terus beradaptasi terhadap ancaman pandemi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 yang disampaikan secara khusus melalui virtual atas undangan Komnas HAM, menyatakan komitmennya untuk memenuhi hak atas kesehatan, beriringan dengan kesejahteraan, sebagai ekspresi kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara konkrit. Namun demikian berdasarkan catatan Komnas HAM, tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19 belum menunjukkan arah dan strategi yang jelas serta terintegrasi antara lembaga pemerintah. Indonesia menjadi salah satu episenter pandemi dengan tingkat kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan yang tinggi.
Sampai dengan 29 Desember 2020, dari lima orang yang diperiksa, satu diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka terkofirmasi Covid-19 positif sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai lebih dari 700.000 orang dan lebih dari 21.000 orang diantaranya meninggal. Jumlah kasus maupun kematian bisa lebih tinggi lagi mengingat terbatasnya kapasitas tes dan pelacakan.
Dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI pada 30 Maret 2020, Komnas HAM telah menyampaikan agar dilakukan penguatan legalitas penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan terpusat1. Namun demikian, rekomendasi tersebut belum diperhatikan, akibatnya sampai saat ini oleh karena legalitas yang lemah maka penanganan pandemi Covid-19 menjadi tidak efektif. Demikian pula dengan kebijakan yang masih
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA
Gambar 1.2
Wakil Ketua Internal Komnas HAM Hairansyah menyampaikan laporan pemantauan kasus unjuk rasa 23-30 September 2019 kepada Kapolri Jenderal Idham Azis di Jakarta pada Februari 2020 (Foto: Komnas HAM)
sangat sektoral, birokratis, dan parsial, sehingga penyebaran pandemi Covid-19 menjadi sulit terkontrol.
Selain pandemi Covid-19, sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas Komnas HAM pada 2020-2024 menjadi perhatian utama dan ditangani Komnas HAM, di antaranya pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, kekerasan oleh aparat dan masyarakat, kebebasan berpendapat dan berekspresi, ekstrimisme dengan kekerasan dan intoleransi, dan akses terhadap keadilan.
Pada pertengahan 2020, di saat masyarakat masih berjuang untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota di Indonesia, diwarnai praktek kekerasan, baik oleh aparat negara maupun oleh para pengunjuk rasa yang menyampaikan haknya untuk berpendapat dan berekspresi. Pendekatan yang lebih dialogis masih jauh dari kenyataan karena perbedaan pandangan politik disikapi dengan tindakan yang mengedepankan kekerasan. Komnas
Selain pandemi Covid-19, sejumlah isu strategis yang menjadi _prioritas_Komnas HAM pada 2020-2024 menjadi perhatían utama dan ditangani Komnas HAM, di antaranya pelanggaran HAM yang berat, konflik agraría, kekerasan oleh aparat dan masyarakat, kebebasan berpendapat dan berekspresi, ekstrimisme dengan kekerasan dan intoleransí, dan akses terhadap keadilan. ”
HAM merespon aspirasi masyarakat dengan melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada 14 Agustus 2020, Komnas HAM melalui surat resmi telah merekomendasikan kepada Presiden dan DPR supaya pembahasan undangundang tersebut tidak dilanjutkan. Hal ini karena undang-undang tersebut alih-alih akan menciptakan lapangan kerja, namun justru akan mengancam pemenuhan dan perlindungan HAM, diantaranya hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas kepemilikan.
Di Papua, kekerasan masih berlanjut, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Salah satunya adalah pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada 19 September 2020 yang diduga dilakukan oleh aparat negara.
” ..Komnas HAM merespon aspirasi masyarakat dengan melakukan kajian atas RancanganUndang-UndangCipta Kerja. Pada 14 Agustus 2020, Komnas HAM melalui surat resmi telah merekomendasikan kepada Presiden dan DPR supaya pembahasan undangundang tersebut tidak dilanjutkan...
Gambar 1.3
Pimpinan Komnas HAM menyampaikan rekomendasi penyelidikan atas pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani kepada Menko Polhukam RI Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam RI pada 16 November 2020 (Foto: Komnas HAM)
Komnas HAM telah menyusun rekomendasi berdasarkan penyelidikan yang dilakukan atas peristiwa tersebut, dan telah disampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara pada 16 November 2020. Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Presiden Jokowi, Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyerahkan laporan penyelidikan secara lengkap. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta supaya pemerintah mengungkap pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani hingga aktor yang paling bertanggung jawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan koneksitas dan melalui proses hukum yang dilakukan dengan profesional, akuntabel dan transparan.
Sedangkan penanganan tindak pidana
terorisme di Poso Sulawesi Tengah mengakibatkan terbunuhnya seorang remaja bernama Mohammad Qidam oleh aparat negara. Selain itu, terjadi pembunuhan terhadap jemaat gereja oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Komnas HAM juga telah melakukan pemantauan atas peristiwa ini dan meminta supaya Polri mengungkap tuntas dengan membawa para pelaku ke pengadilan.
Penuntasan atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat juga masih stagnan. Komnas HAM RI telah menyelesaikan penyelidikan terhadap dua belas kasus pelanggaran HAM yang berat, dan meminta agar Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut umum menindaklanjutinya sesuai ketentuan dalam UU Pengadilan HAM.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan sambutan sebelum Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual dalam peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2020 di kantor Komnas HAM di Jakarta (Foto: Komnas HAM)
Gambar 1.4
Dalam pidatonya pada peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 yang disiarkan secara daring di kantor Komnas HAM di Jakarta, Presiden Jokowi berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa di-
terima oleh semua pihak dan dunia internasional. Komnas HAM meminta adanya penuntasan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kemauan politik yang kuat dan konkrit demi keadilan bagi korban dan keluarganya.
Sepanjang 2020, hak atas kesejahteraan adalah tipologi hak yang paling banyak diadukan, sebanyak 1.025 kasus, dimana di dalamnya termasuk konflik agraria. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria – salah satunya akibat pembangunan infrastruktur - terus terjadi, meluas, dan dengan eskalasi yang semakin meningkat yang berimplikasi pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak-hak sipil dan politik. Sejumlah konflik agraria tersebut diantaranya pembangunan Pelabuhan Baru Makassar, Sulawesi Selatan, pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan pengembangan kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Padahal, Presiden Jokowi dalam pidato Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 telah memberikan jaminan bahwa pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.
Terkait dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM melakukan pengkajian atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) karena diduga menjadi salah satu penyebab pembatasan atas kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan, khususnya pendirian rumah ibadah. Berdasarkan kajian, Komnas HAM merekomendasikan agar PBM 2006 direvisi dan direvitalisasi sesuai dengan semangat dan prinsip hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan². Komnas HAM RI merekomendasikan adanya pengaturan secara teknis dalam pendirian rumah ibadah, bukan pembatasan, berdasar pada syaratsyarat obyektif, bukan subyektif, dan tidak diskriminatif. Adapun pengaturan bisa ditetapkan dalam Peraturan Presiden agar memiliki legalitas yang lebih kuat dan tegas.
Terkait dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM telah
” .Padahal, Presiden Jokowi dalam pidato Hari HAM Sedunía pada 10 Desember 2020 telah_memberikan_jaminan bahwa pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.
menetapkan Standar Norma Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong toleransi dan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan3. Presiden Jokowi berjanji pada pidato peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran kebebasan beribadah di berbagai tempat.
Diagram 1.2 Penerimaan pengaduan Komnas HAM RI Penerimaan Pengaduan Komnas HAM RI
PENGADUAN TERBANYAK TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN: hak atas rasa aman hak atas keadilan hak atas kesejahteraan 1025
PIHAK YANG PALING BANYAK DIADUKAN: pemerintah daerah korporasi kepolisian
Sepanjang 2020, Komnas HAM telah menerima aduan 2.841 kasus. Pengaduan terbanyak terkait dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887) dan hak atas rasa aman (179). Sedangkan pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (758), korporasi (455), dan pemerintah daerah (276). Berdasarkan data tersebut, klasifikasi dugaan pelanggaran HAM dan pihak yang diadukan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pelanggaran hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman masih dominan. Demikian pula keberulangan dan tipologi pihak yang diadukan, yaitu kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah, yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Merespon tingginya pengaduan masyarakat terhadak kepolisian, Komnas HAM terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi anggota kepolisian agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan diantaranya melalui pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dan penerbitan buku saku HAM untuk kepolisian. Sedangkan bagi korporasi, Komnas HAM RI terus mendorong implementasi HAM dalam bisnis agar mematuhi standar HAM dalam operasinya.
Bagi pemerintah daerah, melalui program kota/kabupaten HAM, Komnas HAM mendorong inisiatif dari pemerintah kabupaten
Gambar 1.5
Salah satu sesi seminar dalam Festival HAM yang diselenggarakan di Banjarmasin pada 17-20 Desember 2020 (Foto: Komnas HAM)
dan kota dalam mengarusutamakan HAM dalam kebijakannya, diantaranya melalui Festival HAM pada 17-19 Desember 2020 di Banjarmasin.
Pada 7 Desember 2020, terdapat peristiwa yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, pemeriksaan terhadap pihak FPI, Polri, dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta melakukan uji balistik atas alat-alat bukti yang ditemukan.
Komnas HAM RI telah menyampaikan rekomendasi penyelidikan kepada Presiden RI dan Kapolri, yang isinya bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atas terbunuhnya empat dari enam orang anggota FPI karena mereka meninggal ketika dalam penguasaan petugas kepolisian (unlawful killing). Komnas HAM merekomendasikan supaya kasus ini dibawa dan di proses di ranah peradilan pidana.
Penggunaan kekuatan yang berlebih oleh
Gambar 1.6
Komisioner M. Choirul Anam dan Komisioner Beka Ulung Hapsara dalam gelar barang bukti peristiwa meninggalnya enam laskar FPI di kantor Komnas HAM pada akhir Desember 2020 (Foto: Komnas HAM)
aparat negara khususnya kepolisian juga terjadi dalam penanganan konflik sumber daya alam, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta berkumpul, maupun dalam merespon aktivitas kelompok-kelompok tertentu. Misalnya dalam unjuk rasa penolakan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat terhadap UU Cipta Kerja sejak 5 Oktober 2020, direspon dengan berbagai bentuk kekerasan berlebih dan penangkapan terhadap sekitar 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat juga terjadi, baik yang ditujukan kepada aparatur negara, khususnya kepolisian maupun perusakan fasilitas umum, misalnya terhadap halte Trans Jakarta. Bahkan, kekerasan dialami oleh 38 jurnalis ketika meliput aksi unjuk rasa, dimana 13 diantaranya diduga mengalami intimidasi4.
Terkait dengan situasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, survei yang diadakan oleh Komnas HAM RI pada Juli sampai dengan Agustus 2020 terhadap 1.200
responden di 34 provinsi yang menunjukkan, sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial. Ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi bahkan terjadi di lingkungan kerja/kampus/ sekolah sebanyak 20,2 persen. Hal ini mencerminkan bahwa negara wajib menjamin penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam lingkup pendidikan dan akademik, maupun di dunia digital; Komnas HAM meminta revisi atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menyegerakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Untuk mendorong situasi yang kondusif bagi penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komnas HAM juga menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai panduan dan pemaknaan tentang bagaimana pemerintah menghormati dan melindungi hak tersebut sesuai dengan koridor HAM⁵. Penyusunan SNP ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang
didukung oleh Bappenas RI sebagai bentuk rekognisi bagi Komnas HAM sebagai lembaga yang otoritatif dalam menafsirkan dan menerjemahkan standar HAM secara lebih operasional.
Diagram 1.3 Survei terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi
Survei Terkait Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Diadakan oleh Komnas HAM pada Juli Agustus 2020
29% responden takut mengkritik pemerintah.
36,2 % responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial.
20,2 % responden takut dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi di lingkungan kerja/kampus/sekolah.
Peluncuran survei tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Foto: Komnas HAM)
BAB II
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM: CAPAIAN DAN TANTANGAN
Di tengah keterbatasan karena adanya pembatasan mobilitas dan tingginya risiko paparan Covid-19, Komnas HAM tetap berupaya memajukan dan menegakan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa upaya pemajuan HAM yang dilakukan di antaranya membuat kajian dan penelitian sebagai dasar rekomendasi sejumlah isu HAM, dan melakukan edukasi serta penyuluhan tentang HAM kepada masyarakat, termasuk anakanak muda, dan aparatur negara melalui berbagai kegiatan dan medium. Sedangkan upaya penegakan HAM dilakukan dengan menerima pengaduan serta pemantauan dan mediasi atas kasus yang diterima Komnas HAM. Hal ini terus dilakukan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 untuk memenuhi hak atas keadilan para korban.
Lihat di https://www.komnasham.go.id/files/20201012-tatakelola-penanggulangan-covid-$RNP.pdf
2 Lihat di https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajiankomnas-ham-ri-atas-pbm--$VBFI34A.pdf
3 Lihat di https://www.komnasham.go.id/files/1607515548- standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$5MW70.pdf
4 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/19/ liput-demo-omnibus-law-jurnalis-dapat-intimidasi-hingga-kekerasan-fisik
5 Lihat di https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan /2020/12/09/34/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-3- tentang-hak-atas-kebebasan-berkumpul-dan-berorganisasi. html
A. Pemajuan HAM
1. Pengkajian dan Penelitian
Situasi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mempengaruhi penetapan kegiatan pengkajian dan penelitian Komnas HAM karena harus beradaptasi supaya
selaras dengan prinsip kesehatan dan keselamatan publik. Namun efektifitas, produktifitas, dan pencapaian kinerja tetap diutamakan. Program pengkajian dan penelitian yang dijalankan sepanjang 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Program pengkajian dan penelitian yang dijalankan sepanjang 2020
| NO. | TEMA PENGKAJIAN DAN PENELITIAN | ISU |
| 1 | Penelitian Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif HAM Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di | |
| Indonesia Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kesehatan dalam | ||
| 3 | Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia | |
| 4 5 | Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kesehatan Kajian atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) | Lintas isu |
| 6 | dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasio- | |
| nal Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Kajian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelo- | ||
| laan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | ||
| 9 | Kajian tentang Perbudakan Modern Kajian Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas | Kelompok rentan |
| 10 | Kajian atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Keruku- nan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beraga- | |
| 11 | ma, dan Pendirian Rumah Survei Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi | |
| 12 | Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Ber- pendapat dan Berekspresi | Kebebasan berpendapat dan berekspresi |
| 13 | Kajian Antara Keadilan dan Kebenaran: Mencari Bentuk Komisi Kebena- ran yang Ideal | Pelanggaran HAM yang berat |
| 14 | Penyusunan Laporan Daftar Masalah Sebelum Pelaporan tentang Lapo- ran Berkala Kedua Indonesia Antisipasi terhadap Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) | Hak sipil dan politik |
| 15 | Penyusunan Laporan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyan- dang Disabilitas (ICRPD) | Hak penyandang disabilitas |
a. Hak Atas Kesehatan
Komnas HAM melakukan pengkajian dan penelitian "Tata Kelola Penanggulangan
Covid-19 dalam Perspektif HAM," beberapa hari setelah Presiden Jokowi mengumumkan warga negara Indonesia yang positif terinfeksi Covid-19 pada 2 Maret
2020. Pada 30 Maret 2020, Komnas HAM menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk kertas posisi dan rekomendasi kepada Presiden RI, yang berisi 18 butir rekomendasi agar upaya tata kelola penanggulangan Covid-19 menjadi lebih efektif, akuntabel, dan non-diskriminatif. Setelah menyampaikan rekomendasi tersebut,
Komnas HAM secara periodik melakukan monitoring atas pelaksanaannya, baik melalui konferensi pers maupun menyelenggarakan diskusi publik secara daring.
Krisis Covid-19 telah memperburuk kerentanan bagi kelompok yang paling tidak terlindungi dalam masyarakat.
Diagram 2.1 Delapan belas rekomendasi Komnas HAM terkait tata kelola penanggulangan Covid-19 yang disampaikan kepada Presiden RI pada 30 Maret 2020
KOMNAS HAM Prinsip Siracusa sebagai Panduan Pembatasan, Penundaan serta Pengurangan Penikmatan HAM dalam Kovenan Internasional Hak Mandat Komnas HAM Sipil & Politik 1. Ditetapkan berdasarkan hukum; Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2. Harus ada pernyataan 1999 tentang Hak Asasi Manusia. memberikan Rekomendasi pemberitahuan dan penghentian berdasarkan hasil pengkajian dan darurat; 3. Tidak membatasi non derogable penelitian rights; ▶ Kajian cepat Komnas 4. Sangat dibutuhkan (necessary): HAM tentang"Tata Kelola 5. Pengaturan jelas, ketat dan tidak Penanggulangan COVID-19 di multitafsir, dan Indonesia." 6. Proporsionalitas. Rekomendasi 18 terkait Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 di Indonesia antara lain: enguatan Kebijakan karantina wilayah COVID-19 Kebijakan mobilisasi dan CORONAVIRUS sebaran yang up-to-date i lembaga pemasyarakatan 13 Morbernalstmab enerapan sanksi tegas mbuat perlindungan khusus bagi berupa denda dan pidana pada peristiwa khusus. pekerja medis dan relawan. Penggunaan teknologi secara maksimal. 14 Bantuan hidup penunjang secara proporsional. langsung. Model pendidikan 10 15Mmanun a rumah yang tidak kelancaran penanggulangan COVID-19 menambah beban Terus menambahkan Kebijakan WNI diluar negeri 16 Tenagme d khususnya buruh migran yang penunjang kesehatan serta menjamin berada di negara COVID-19. terpenuhinya hak-hak tenaga medis. Perlindungan bagi buruh 17 dan para pekerja. 12Membaeus bagi Penyandang Disabilitas. 18 dan masyarakat. KomnasitAM Komman HAM
Ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan sistem perlindungan kesehatan membutuhkan perhatian segera sebagai bagian dari respon kesehatan masyarakat. Wanita dan pria, anak-anak, pemuda dan orang tua, pengungsi dan migran, orang miskin, penyandang disabilitas, tahanan, minoritas, LGBTI, masyarakat adat, dan lain-lain, mengalami dampak yang berbeda-beda. Komnas HAM memiliki kewajiban untuk memastikan semua orang terlindungi dan termasuk dalam respons terhadap krisis ini.
Terkait dengan hal itu, Komnas HAM melakukan penelitian tentang "Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan." Penelitian ini mengidentifikasi kondisi dan bentuk-bentuk kerentanan di masa pandemi Covid-19. Salah satu aspek penting hak kesehatan adalah jaminan atas kesehatan, sebagai bagian dari jaminan sosial yang dijamin dalam konstitusi. Dalam rekomendasinya, penelitian ini meminta kepada Presiden agar merevisi peraturan dan kebijakan supaya selaras dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan.
” Krisis Covid-19 telah memperburuk kerentanan _bagi kelompok yang paling tidak terlindungi dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan sistem perlindungan kesehatan yang membutuhkan perhatian segera sebagai bagían dari respon kesehatan masyarakat. Wanita dan pria, anak-anak, pemuda dan orang tua, pengungsi dan migran, orang_ miskin, _penyandang disabilitas, tahanan, minoritas, LGBTI, masyarakat adat, dan lain-lain, mengalami dampak yang berbeda-beda. Komnas HAM memiliki kewajiban untuk memastikan semua orang terlindungí dan termasuk dalam respons terhadap krisis ini.
Komnas HAM menyelenggarakan webinar untuk meluncurkan hasil Survei Nasional tentang Pemenuhan Hak atas Kesehatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Litbang Kompas pada 18 November 2020 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.1
Untuk melihat lebih dalam pandangan masyarakat terhadap jaminan hak atas kesehatan, Komnas HAM mengadakan survei tentang "Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia" pada Agustus 2020. Dari survei terkonfirmasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat semakin memahami bahwa pemerintah merupakan pemangku kewajiban atas pemenuhan hak kesehatan. Namun, responden generasi Z dan Y (usia 17-40) merasa ragu pemerintah mampu menjalankan kewajiban tersebut. Sedangkan generasi X dan Baby Boomers (usia lebih dari 41 tahun) menaruh kepercayaan cukup tinggi kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban memenuhi dan memberikan pelayanan atas hak kesehatan. Selain dampak langsung bagi kesehatan, pandemi Covid-19 juga menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pendapatan. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat ekonomi bawah, penyandang disabilitas dan korban PHK mengalami kesulitan melunasi iuran
BPJS. Akibatnya, mereka terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pada aspek keberterimaan, sebesar 61% responden menilai penerima PBI (Penerima Bantuan luran), yang iurannya dibayar pemerintah, tidak tepat sasaran. Artinya, masih perlu pembenahan mekanisme pemilihan dan pemberian bantuan iuran. Seharusnya PBI merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial.
Untuk mendorong realisasi hak atas kesehatan, Komnas HAM menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan (SNP Hak atas Kesehatan), sebagai panduan bagi negara, aktor non-negara, serta masyarakat dalam menafsirkan norma hak atas kesehatan, termasuk di dalamnya mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran.
SNP Hak atas Kesehatan bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dan kewajiban negara dalam melindungi dan
Gambar 2.2
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) dan Direktur Pusham Ull dalam talkshow live di TV Jogja terkait konsultasi publik penyusunan SNP Hak atas Kesehatan pada 5 November 2020 (Foto: Komnas HAM)
memenuhi hak atas kesehatan. Penyusunan SNP hak atas kesehatan melibatkan sejumlah ahli hukum kesehatan, hak atas kesehatan, maupun praktisi HAM dan ahli kesehatan publik. Konsultasi publik penyusunan SNP Hak atas Kesehatan dilakukan di Bogor, Malang dan Yogyakarta, termasuk disiarkan secara langsung melalui radio atau televisi, selain media sosial.
b. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang diusulkan pemerintah sebagai tindak lanjut atas pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019, menyita perhatian publik.
Hal ini karena luasnya cakupan muatan materi dalam RUU Cipta Kerja yang dikhawatirkan berimplikasi terhadap hak asasi manusia.
Komnas HAM menilai bahwa penyusunan RUU Cipta Kerja tidak akuntabel dan partisipatif karena dilakukan secara tertutup. Tidak adanya akses dan sumber resmi atas naskah RUU Cipta kerja bertentangan dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Pandemi Covid-19 tidak menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR. Padahal, pada April 2020, Komnas HAM sudah menyerukan agar pembahasan menunggu situasi kondusif karena dalam situasi pandemi Covid-19 hak masyarakat untuk berpartisipasi tidak akan optimal.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR RI, menyempatkan menyampaikan penjelasan terkait rekomendasi kajian RUU Cipta Kerja pada 16 September 2020 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.3
Berdasarkan kajian Komnas HAM, sejumlah dampak RUU Cipta Kerja diantaranya adalah pemunduran hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, pengurangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, relaksasi tata ruang ber-
potensi penggusuran paksa, ancaman kedaulatan pangan dan memburuknya ketimpangan lahan, serta potensi diskriminasi hak atas persamaan di depan hukum.
Sebagai hasil kajian, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan kertas posisi kepada Presiden RI dan DPR RI melalui surat Nomor: 072-073/TUA/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang isinya merekomendasikan supaya pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilanjutkan. Hasil kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja ini mendapatkan respon pro dan kontra. Banyak dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi buruh yang mengapresiasi rekomendasi Komnas HAM. Namun, ada juga yang mempertanyakan rekomendasi Komnas HAM ini, karena dianggap di luar kewenangannya. Hal ini salah satunya muncul dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menanggapinya, dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan Komisi III DPR pada 16 September 2020, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b UU HAM, yaitu pengkajian dan penelitian atas peraturan perundang-undangan
dalam perspektif HAM.
Selain disampaikan langsung ke Presiden dan DPR, Komnas HAM juga memberikan pendapat hak asasi manusia (amicus curiae) atas perkara Tata Usaha Negara perihal Surat Presiden (surpres) RUU Cipta Kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 15 September 2020 yang diajukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil. Penyampaian pendapat ini disampaikan secara langsung oleh Komisioner Sandrayati Moniaga.
c. Pertahanan dan Keamanan
Pada isu pertahanan dan keamanan, Komnas HAM melakukan kajian atas Rancangan Peraturan Presiden (raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).
Gambar 2.4
Webinar publik oleh Komnas HAM membahas Ranperpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang hadiri oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Beka Ulung Hapsara, dan Komisioner M. Choirul Anam, dengan mengundang para narasumber diantaranya Gubernur Lemhanas Letjen. Purn. Agus Widjojo dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani pada 13 Mei 2020 (Foto: Komnas HAM)
Berdasarkan kajian Komnas HAM, TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara memiliki karakter yang berbeda dengan kepolisian. TNI lahir dan disiapkan utamanya untuk menghadapi peperangan, sedangkan kepolisian sebagai penegak hukum. Komnas HAM memandang pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme tidak tepat. TNI bukanlah aparat penegak hukum melainkan alat pertahanan negara (Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD RI 1945). Penanganan tindak pidana terorisme menjadi tanggung jawab utama Polri. Pengerahan militer seharusnya hanya dilakukan jika eskalasi terorisme dianggap sudah mengancam kedaulatan negara.
Komnas HAM menilai bahwa ruang lingkup pengaturan Raperpres tersebut terlalu luas dan tidak sesuai Undang-Undang tentang TNI dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindakan penangkalan yang diatur dapat melampaui kewenangan dan tugas pokok fungsi TNI. Bila diterapkan, berpotensi berbenturan dengan fungsi dan kewenangan lembaga lain. Raperpres tersebut juga mengatur secara luas dan tidak proporsional dalam aspek penindakan. Komnas HAM merekomendasikan, penanggulangan terorisme tetap dalam kendali Polri dan atau BNPT.
Sedangkan kajian Komnas HAM atas UU PSDN menyoroti komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pertahanan negara karena ketentuannya mengandung masalah dan berimplikasi terhadap HAM. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan, hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik belum cukup dihormati dan dilindungi oleh negara melalui UU PSDN. Komnas HAM merekomendasikan perubahan UU PSDN, khususnya perubahan asas-asas
yang akan berkonsekuensi merubah seluruh ketentuan yang diatur dalam undang-undang itu.
d. Kelompok Rentan
Komnas HAM melakukan pengkajian tentang perbudakan modern yang didorong oleh peristiwa kematian empat orang ABK dimana tiga orang diantaranya dibuang dari Kapal Longxing 629 milik perusahaan berbendera China. Jasad mereka membengkak, diduga karena mengonsumi makanan yang buruk dan air laut hasil penyulingan, serta mendapatkan tindak kekerasan.
Dari hasil kajian, Komnas HAM menemukan permasalahan dalam proses rekrutmen dan kontrak Perjanjian Kerja Laut. Komnas HAM menemukan juga pengabaian terhadap hak hidup, kondisi kerja yang layak dan adil, kepastian upah kerja, dan jam kerja ABK tidak jelas. Selain itu, ABK dilarang izin cuti dan libur hari besar keagamaan. Di kapal, tiap ABK hanya mendapat 2 (dua) gayung air tawar/hari. Ditemukan juga praktik perdagangan orang melalui modus penipuan dalam rekrutmen, pembuatan paspor palsu, pengangkutan paksa ke kapal, penyekapan atau pengisolasian ABK, dan pengalihan kepada majikan lain tanpa kehendak ABK yang bersangkutan. Kajian ini masih dilanjutkan pada 2021 oleh karena luasnya cakupan persoalan.
Sementara itu, untuk isu penyandang disabilitas, Komnas HAM mengkritisi Perpres tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Perpres KND dapat ditafsirkan sebagai satu langkah maju dari upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas. Namun, hasil kajian Komnas HAM menemukan persoalan dalam proses penyusunan maupun materinya. Penyusunan Perpres KND belum memenuhi prinsip partisipasi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Akibatnya muncul penolakan dari masyarakat sipil dan koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).
Dalam suratnya kepada Presiden RI, Komnas HAM menyarankan untuk merevisi Perpres KND agar sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Proses ini wajib melibatkan berbagai pihak terkait utamanya organisasi penyandang disabilitas yang memiliki rekam jejak dalam proses penyusunan UU No. 8 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan pelaksanannya.
e. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 2006) diduga
menjadi salah satu penyebab belum dihormati dan dilindunginya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakian.
Berdasarkan kajian Komnas HAM, PBM 2006 masih mengadopsi watak diskriminatif dalam persyaratan pendirian rumah ibadah, yang terlihat dari ketidakjelasan definisi "keperluan nyata." Faktor lain adalah persyaratan dukungan masyarakat sekitar yang bermasalah bila diletakkan dalam konteks relasi minoritas-mayoritas. PBM 2006 khususnya bagian pendirian rumah ibadah tidak sekedar mengatur aspek forum externum, tetapi juga forum internum. Forum eksternum berkaitan dengan manifestasi hak beragama atau kepercayaan melalui kegiatan beribadah, ritual, pemujaan, dan pengajaran. PBM 2006 mengarah pada pembatasan dan berpotensi diskriminatif karena pengenaan syarat-syarat yang subjektif, terutama tentang persetujuan penduduk sekitar. Dengan demikian, hak beribadah setiap orang dan umat akan tergantung pada persetujuan orang atau penganut agama lain.
Peluncuran Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah vember 2020
Gambar 2.5
Peluncuran kajian PBM 2006 menghadirkan peneliti Komnas HAM, Setara Institute, dan Kementerian Agama pada 6 November 2020 di Jakarta (Foto: Komnas HAM)
Komnas HAM merekomendasikan agar pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dapat diatur dalam peraturan presiden semata-mata untuk menjamin pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam hal ini hanya mengatur forum eksternum.
f. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Untuk mengukur kondisi hak berpendapat dan berekspresi, Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas melakukan survei tentang "Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia" dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang tersebar di 34 provinsi dalam rentang usia 17-59 tahun. Hasil survei menunjukkan, 21,8% responden tidak mengetahui bahwa hak berpendapat dan berekspresi dilindungi oleh konstitusi. Sebagian besar informasi diperoleh dari lembaga pendidikan (62%) dan surat kabar/media massa (44%). Sementara peran dari lembaga negara/pemerintah sangat kecil (14%). Minimnya
pemenuhan hak atas informasi dari pihak yang otoritatif berpotensi memicu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.
Survei juga menemukan, sebanyak 29 % responden takut mengkritik pemerintah, dengan proporsi tertinggi di Indonesia timur (33%). Sebanyak 26% responden takut membawa atribut tertentu (26%), paling tinggi di Indonesia tengah (29%). Sebanyak 36,2 persen takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial, paling tinggi di kalangan masyarakat ekonomi menengah (37,8%). Ketakutan ini terjadi di lingkungan kerja/kampus/ sekolah sebanyak 20,2%. Temuan lainnya, perempuan merupakan kelompok paling rentan. Sebanyak 24% perempuan belum mengetahui hak berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusional. Sebanyak 76% responden perempuan mengkhawatirkan keamanan data pribadi di internet, lebih besar daripada laki-laki (68%). Hal ini terutama terjadi pada generasi Z (17-25) sebanyak 78% dan milenial (26-40) sebanyak 72%.
Gambar 2.6
Komisioner Sandrayati Moniaga memimpin konsultasi publik penyusunan SNP Hak Berpendapat dan Berekspresi di Pontianak pada Oktober 2020 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.7 Gambar 2.8
Konsultasi publik penyusunan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Bali yang mengundang perwakilan dari pemerintah daerah, Polri, TNI, kalangan media, dan organisasi masyarakat sipil pada 2-3 November 2020 (Foto: Komnas HAM)
Komnas HAM tengah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Tujuan dari SNP adalah untuk memberikan pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak atas kebebasan berpendapat
dan berekspresi.
SNP disusun melalui konsultasi publik di Banten, Bali, dan Pontianak, dan membuka masukan masyarakat melalui e-mail, media sosial, dan website, untuk memastikan hak publik untuk berpartisipasi.
Webinar dan Peluncuran Videografis SNP tentang Penghapusan Diskrimin as dan Etnis k atas Keh n Berkumpd Berorganisasi In, 14 Desember 20
Peluncuran video grafis Standar Norma dan Pengaturan dengan mengundang perwakilan dari Mabes Polri pada 14 Desember 2020 di Jakarta (Foto: Komnas HAM)
Para penyusun SNP terdiri atas para ahli dan kalangan internal Komnas HAM, dan juga melibatkan para ahli dalam proses pembahasan dan penyelarasan isi supaya menjadi dokumen yang lengkap dan implementatif. Sampai dengan 2020, SNP tentang Hak Berpendapat dan Berekspresi sedang disusun menjadi draf akhir.
g. Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu
Komnas HAM melakukan kajian tentang "Antara Keadilan dan Kebenaran: Mencari Bentuk Komisi Kebenaran yang Ideal". Kajian ini berangkat dari berlarut-larutnya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Salah satu yang penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah hak korban. Hadirnya Komisi Kebenaran diharapkan dapat memenuhi hak kebenaran. Komisi Kebenaran merupakan keniscayaan dalam pemenuhan hak korban. Bentuk dan model komisi kebenaran harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan pencarian kebenaran. Komisi Kebenaran harus dilengkapi dengan kewenangan yang memadai. Akses terhadap dokumen dan arsip negara, kewenangan pemanggilan paksa (subpoena), kewenangan memeriksa individu dan menyita, serta melaksanakan dengar kesaksian mesti dimiliki oleh sebuah Komisi Kebenaran. Lembaga ini harus didukung oleh sistem dokumentasi yang mutakhir. Selain itu, Komisi Kebenaran harus memiliki perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga hak korban atas pemulihan tidak terbatas pada psikososial dan medis semata.
Komisi Kebenaran dengan Pengadilan HAM saling melengkapi. Namun umumnya akan menghadapi tantangan soal data, informasi dan temuan dapat digu-
nakan secara efektif oleh masing-masing lembaga. Untuk itu perlu diantisipasi dengan prosedur dan hukum acara yang tepat. Pengaturan yang tepat menjadi kunci komisi kebenaran melaksanakan kewenangannya secara efektif. Dari kajian ini, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan kembali Komisi Kebenaran harus didahului dengan konsensus pemerintah dan masyarakat. Selain itu, prosedur kerja dan hukum acara harus dapat mengatasi tantangan dinamika relasi dengan Pengadilan HAM.
h. Laporan atas Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional
Pada 2020, Komnas HAM menyusun dua laporan terkait pelaksanaan instrumen HAM internasional yaitu:
a. Laporan terkait Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (ICPRD), yang telah disampaikan secara resmi kepada Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas pada Januari 2020; dan
b. Laporan Daftar Masalah Sebelum Pelaporan (LOIPR) tentang Laporan Berkala Kedua Indonesia Antisipasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah disampaikan kepada Komite HAM pada 1 Juni 2020.
Kedua laporan ini disusun bersama-sama dengan para pihak pemangku kepentingan melalui diskusi mendalam dan konsultasi publik, baik secara daring maupun luring mengingat situasi pandemi Covid-19 Kedua laporan itu disusun sebagai bahan bagi komite terkait di PBB untuk menyiapkan pertanyaan dan pendalaman atas pelaksanaan instrumen HAM tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia.
KOMNAS HAM REPUBLIKINDONESIA Dalam konteks kebijakan, antara lain, pendekatan keamanan masih yang menonjol di Papua sehingga kekerasan terus terjadi kemudian kebijakan tata kelola penggunaan internct belum menunjukkan prinsip-prinsip HAM secara maksimal dengan kebijakan shutdown yang masih dilakukan pemerintah. Dalam konteks kebijakan juga masih terjadi terjadi impunitas, khususunya kasus pelanggaran HAM yang berat dan pemenuhan hak-hak korban. Di samping kondisi di atas, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga terdapat kebijakan dan rencana kebijakan hukum melalui UU ataupun RUU yang bersinggungan langsung dengan ICCPR, antara lain UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU KUHP, serta RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Komnas HAM menilai bahwa proses perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi cerminan politik hukum pidana Indonesia. Revisi KUHP masih mengatur pidana mati meskipun bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif
Gambar 2.9
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan kajian atas LOIPR ICCPR kepada Kemenlu RI dalam forum webinar pada 16 September 2020 (Foto: Komnas HAM)
2. Pendidikan dan Penyuluhan
Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM juga beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Sebagian besar kegiatan dilakukan melalui media daring atau virtual dan luring (hybrid). Diantara program besar yang diselenggarakan adalah peringatan Hari HAM pada 10 Desember 2020 yang diisi dengan pidato Presiden Joko Widodo dan "Suara Kebangsaan" tokoh-tokoh agama, dan Festival HAM pada 17-19 Desember 2020 di Banjarmasin yang diikuti sekitar seribu orang dari berbagai daerah dan beberapa negara, baik secara luring dan daring.
2.1 Penyebarluasan Wawasan HAM
a. Hari HAM Internasional
Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia 2020 yang bertepatan dengan tiga perempat abad (75 tahun) Kemerdekaan Republik Indonesia, Komnas HAM
mengangkat tema "Tiga perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara Kita?" yang dilaksanakan pada 8 sd 10 Desember 2020 di kantor Komnas HAM di Jakarta.
Pada 8 Desember 2020, bekerja sama dengan Kemitraan Indonesia, diselenggarakan Seminar Nasional dengan menghadirkan narasumber yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM RI), Asfinawati (Direktur YLBHI) dan Meuthia Ganie Rochman (Akademisi). Di awal acara, diputarkan video ucapan selamat Hari HAM sedunia dari Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michele Bachelet.
Dalam pembukaan, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa setiap tahun dilaksanakan peringatan Hari HAM Sedunia. Taufan menyampaikan bahwa masih ada tantangan-tantangan dalam 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Sejalan dengan gagasan besar memerdekakan diri dari penjajahan, cita-cita besar proklamasi adalah memperjuangkan dan menjaga kebebasan dan kesetaraan tiap-tiap orang di Indonesia.
Ketua Komnas HAM menekankan bahwa tidak boleh ada orang yang mengalami kekerasan, kehilangan hak-hak dasarnya, mengalami perendahan martabat dan diperlakukan tidak adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial-budaya. Seluruh regulasi, kebijakan mesti ditata sedemikian rupa dengan tetap menghormati asas kesetaraan dan keadilan. Hal ini menjadi tugas besar bangsa saat ini dan ke depan, meneruskan cita-cita dan pemikiran besar pendiri bangsa yakni: membangun peradaban maju Indonesia yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia 2020 dilanjutkan dengan Pidato Presiden RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berjanji dan menyampaikan enam hal pokok. Pertama, ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. "Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu
secara bijak dan bermartabat. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional," ujar Jokowi.
Kedua, Jokowi berjanji pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian ini. "Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat," ujar Jokowi. Ketiga, Jokowi berjanji pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah di beberapa tempat. "Saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," ujar dia. Keempat, menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Kelima, melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus
Diagram 2.2 Janji pemerintah pada peringatan Hari HAM Sedunia 2020
Janji Pemerintah pada Peringatan Hari HAM Sedunia 2020
Pemerintah menuntaskan kasus kasus pelanggaran HAM di masa lalu Pemerintah menjamin pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi di tengah pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian.
Pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah beberapa tempat.
Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah daerah terpencil dan pulau pulau terluar. menjamin terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas
Gambar 2.10
Pidato Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 (Foto: BPMI Setpres)
stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
Keenam, menjamin terpenuhinya hakhak penyandang disabilitas. "Saya juga
memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM," ujar Jokowi.
KRONIKHAM kemitraan KOMNAS HAM NUSANTARA partnership Kebangsaar Hari HAM unia Dalar ingka Pering
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi Wakil Ketua Eksternal Amirudin (kedua dari kanan), Wakil Ketua Internal Munafrizal Manan (paling kiri), Komisioner Beka Ulung Hapsara (kedua dari kiri) dan Komisioner Sandrayati Moniaga (paling kanan) dalam acara Seruan Kebangsaan yang dihadiri oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat baik secara daring dan luring di Komnas HAM pada tangal 10 Desember 2020. (Foto: Komnas HAM)
Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 dilanjutkan dengan acara Kronik HAM Nusantara dan Seruan Kebangsaan yang dilaksanakan Kamis (10/12/2020) siang. Hadir para tokoh agama, tokoh HAM dan lainnya yang menyampaikan pidato-pidato singkat terkait kondisi hak asasi manusia.
Sejumlah tokoh bangsa, yang hadir secara langsung di Kantor Komnas HAM menyampaikan pandangannya. Laode M Syarif, Pimpinan KPK periode 2015-2019 mengawalinya dengan mengatakan, pemberantasan korupsi dan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Korupsi menciderai pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya, Mgr. Ign. Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengajak bersama-sama untuk mengusahakan persaudaraaan yang semakin teguh dan berbuah dalam damai. "Tidak perlu mengikuti dan menciptakan ujaran kebencian dan kebohongan," tegas Kardinal Suharyo.
Pidato dilanjutkan oleh tokoh yang hadir secara online yaitu Zoemrotin K. Susilo, tokoh perempuan Indonesia, KH. M. Imam Aziz, Ketua Harian PBNU, Mama Aleta Baun, tokoh perempuan masyarakat adat NTT dan Putri Ayudya, aktris muda. Zoemrotin K. Susilo menyatakan bahwa tidak akan ada pelanggaran HAM jika setiap orang paham akan nilai-nilai hak asasi manusia. Kemudian KH. M. Imam Aziz menyatakan bahwa HAM hanya bisa dilaksanakan di negara demokrasi yang pilar-pilarnya sama-sama memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.
Seruan kebangsaan kemudian dilanjutkan dengan memutarkan video pernyataan dari tokoh lainnya seperti KH Haedar Nashir -Ketua Umum Muhammadiyah, Pdt. Gomar Gultom, M Th. - Ketua PGI,
.M. Imam Aziz menyatakan bahwa HAM hanya bisa dilaksanakan di negara demokrasi yang pilar-pilarnya sama-sama memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan hak asasí manusía.
Gambar 2.12
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberi sambutan dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI di Graha Pengayoman Kemenkumham Jakarta pada 14 Desember 2020 (Foto: Komnas HAM)
Yosi Mokalu - Ketua Siberkreasi, Chandra Setiawan - Perwakilan dari MATAKIN, Maria Catarina Sumarsih - Perwakilan keluarga korban dan Andy Yentriyani - Ketua Komnas Perempuan. Dalam kegiatan Kronik HAM Nusantara juga diputar fragmen dari 2 (dua) aktor Teater Gandrik yang menyampaikan beberapa isu seputar HAM.
b. Festival HAM 2020
Pada 17-19 Desember 2020, Komnas HAM bersama INFID, Kantor Staf Presiden dan Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan Festival HAM 2020
dengan tema "Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya" di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Festival HAM pertama di luar Jawa ini meliputi empat diskusi Pleno, 7 diskusi paralel, dan 6 side event dengan menghadirkan 78 narasumber dan lebih dari 1.000 partisipan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kegiatan ini menghasilkan Rumusan Konferensi Nasional Kab/Kota HAM dan Deklarasi Banjarmasin yang dibacakan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina pada 19 Desember 2020.
Gambar 2.13 Deklarasi Banjarmasin untuk Indonesia yang lebih sehat dan inklusif
Deklarasi Banjarmasin Untuk Indonesia yang lebih sehat dan inklusif
Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana mandat negara harus memastikan kesehatan masyarakat dapat tetap dijamin dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Bukan hanya kesehatan, hak-hak asasi manusia yang lain, seperti kesetaraan pelayanan harus memperhatikan keterlibatan sebagian besar warga negara.
Kami menyadari bahwa pemerintah ditingkat pusat dan daerah harus berperan aktif untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sudah saatnya pemerintah juga bekerjasama dengan semua pihak, dari masyarakat sipil dan swasta untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM dapat terlaksana dengan baik.
Menyadari hal tersebut, maka kami dari berbagai unsur pemerintah nasional dan daerah, masyarakat sipil dan pihak swasta yang terkumpul dalam Festival HAM 17-18 Desember 2020 ini menyatakan sebagai berikut:
A. Agar pemerintah terus meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan HAM seluruh warga negara secara optimal.
B. Pemenuhan HAM harus mendorong terpenuhinya kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan inklusif.
C. Mendorong pemerintah derah untuk terus aktif dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya komitmen serupa, didalam dan luar negeri; seperti pemerintah Gowangju Korea Selatan.
D. Mendorong untuk dibuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip HAM.
E. Mewujudkan Kabupaten/Kota HAM sebagai pedoman etis dan operasional dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah kami masingmasing, di seluruh Indonesia
F. Berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dengan cara lebih mendengar suara warga, memastikan partisipasi bermaksa, memperkuat perlindungan dan pelayanan kepada kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas dengan sekuat tenaga melindungi kelompok-kelompok minoritas di masyarakat
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal Amiruddin Al Rahab, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Sandrayati Moniaga, dan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara bersama dengan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dalam penutupan Festival HAM di Kota Banjarmasin pada 18 Desember 2020 (Foto: Komnas HAM)
c. Kampanye HAM Tanggap Rasa: "Apa Rasamu terhadap Rasaku"
Kegiatan ini ditujukan untuk menyebarluaskan HAM kepada generasi muda, dan terdiri atas pengembangan kanal/situs Tanggap Rasa dan diskusi berseri Tanggap Rasa. Kanal Tanggap Rasa diluncurkan pada peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020 di Komnas HAM, dikenal sebagai Ruang Tanggap Rasa (www.tanggaprasa.id). Adapun tujuannya adalah untuk mengembalikan ingatan masyarakat dan (terutama) negara tentang kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.
Kegiatan lainnya adalah Serial Diskusi HAM dari perspektif budaya populer. To-
pik yang menjadi fokus diskusi antara lain literasi sastra dan HAM, musik dan HAM, serta film dan HAM. Diskusi diselenggarakan secara virtual dan juga disiarkan langsung melalui YouTube Komnas HAM. Kegiatan menghadirkan narasumber para pakar seni dan bidang terkait. Budhi Hermanto, Seno Gumira Adji Dharma, Okky Madasari, Ananda Sukarlan, Gusti Arirang, Putri Ayudya, Whregas Bhanuteja dan Yulia Elvina Bara adalah beberapa dari narasumber yang menjadi pembicara pada kegiatan Tanggap Rasa: Apa Rasamu Terhadap Rasaku. Kegiatan berlangsung pada Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2020. Kegiatan ini mendapatkan respon yang luas dari publik, yang ditunjukkan dengan jumlah peserta sebagai berikut:
Diagram 2.3 Jumlah peserta program Tanggap Rasa 2020 Jumlah Peserta Program Tanggap Rasa 2020
zoom zoom zoom zoom Tanggap Rasa 1 Tanggap Rasa 2 Tanggap Rasa 3 Tanggap Rasa 4
Jumlah Viewer Youtube Jumlah Peserta Zoom KOMNAS HAM 21 Oktober 2020
"Diskusi Tanggap Rasa: Kisah Manusia dalam Film Indonesia
cene Narasumber Sandrayati Monlaga Komisioner Komnas HAM
Scene Narasumber Wregas Bhanuteja Sutradara Film
Scene Narasumber Yulla Evina Bhara Produser
Moderator Scene Feri Lubis Pekerja Komnas HAM
amat datang pada Diskusi Tanggap Rasa Seri 4; Kis gll
Dükasl Teaggup Rareu 4 Pen http UPONTE zoom d. Sarasehan dan diskusi kelompok terfokus Pendidik HAM
Dalam rangka persiapan menuju Sarasehan Pendidik HAM, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Lokakarya Pendidik HAM. Kegiatan FGD berlangsung pada 5 Juli 2020 dengan menghadirkan para praktisi Pendidikan HAM yang berasal dari PSHK, YLBHI, Komnas Perempuan dan juga dari Pusat Studi HAM
di Indonesia. FGD bertujuan memetakan upaya pendidikan HAM yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selama tiga tahun terakhir, termasuk di dalamnya isu yang paling mengemuka dan metode yang paling relevan untuk dijalankan. Sedangkan Lokakarya Pendidik HAM dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam menyusun strategi pendidkan HAM secara daring.
Diagram 2.4 Graphic Recording: Lokakarya Pendidik HAM 5 Oktober 2020 Karya: Eine Ayu Saraswati
SEKOLAH -PENDDIKAN HAM LAWAN CORONA ADALAH TINDAKAN POLITIS TIDAK BNSA SEBATAS LINGKAR VIRKULUM PEDAGGIS & FASILITASI ATIKAH BUKIK GURU MERDEKA BELAJAR NURAINI 6-19 PEKAN. 10-45 KELPS 8 SAMPAI HEMBANGUN HUBUNGA BANGLADESH PENGAJAR MEMANDANG KEBUTUHAN -ASAH KEMAMPUAN PENDIDUEAN SEBAGAI Luterasi PDAPTASI DENGAN MEMPERBANIAK EKOSISTEM -LIMITASI MODEL BAR UMPAN BALIK PEHOIDURAH DARING PESERTA MEMBERI 70% ASESHEN RUANG HELAWWKAN U2AH KETALAHAN FORMATIF 10% ASESMEN GURU BERTANYA -RCILENSI =INQUIRY DESAIN * SAFE SMCG DIAGNOSIS PEMBELAJARAN MEMBANGUN KELAS DEMOKRATIS by tine alou ku gomear
e. Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan
Selama pandemi, Komnas HAM tetap menambah koleksi dan tetap membuka layanan perpustakaan secara terbatas. Layanan tatap muka dilakukan dua kali sepekan. Layanan daring dilakukan dengan menyediakan koleksi berbentuk elektronik. Sedangkan pengadaan koleksi berupa 188 judul dengan topik antara lain konsep dasar HAM, reforma agraria, kesehatan mental, Papua, pendidikan, perempuan, teori HAM, sastra, dan tema lainnya yang sejalan dengan isu prioritas Komnas HAM. Total koleksi Perpustakaan Komnas HAM pada 2020 mencapai 12.253 judul da-
lam bentuk buku, dokumen lepas, audio visual, koleksi elektronik (PDF/ebooks). Adapun pengguna layanan perpustakaan secara luring sepanjang 2020 sebanyak 379 orang.
f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komnas HAM menyediakan layanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Layanan ini merupakan bagian dari kewajiban Komnas HAM dalam menjalankan Undang-UndangKeterbukaanInformasiPublik. Pada 2020, PPID Komnas HAM menerima 17 permohonan data dari publik melalui PPID. Adapun data yang diminta publik adalah yang terkait penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat; data kasus pembela HAM; data kasus terkait rekomedasi Komnas HAM; data konflik lahan yang ditangani Komnas HAM, dan data kasus penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan, perdagangan orang dan pengaduan terhadap korporasi dan kelapa sawit. Data-data ini umumnya diminta untuk penelitian dan pengkajian.
g. Penyuluhan HAM
Sejumlah kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan diantaranya seminar nasional "Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dalam Perspektif HAM" pada 20 Oktober 2020, penerimaan kunjungan daring lima puluh mahasiswa Universitas Udayana Bali pada 5 Oktober 2020, pembekalan
materi Pengantar HAM pada Perwira Siswa Pendidikan Sesko Angkatan Udara pada 15 Juni 2020) dan materi HAM pada Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-29. Selain itu, penyuluh Komnas HAM juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat sipil lain.
h. Website dan Media Sosial
Komnas HAM juga memanfaatkan website dan media sosial dalam menyebarkanluaskan wawasan HAM. Sosialisasi dan diseminasi HAM melalui media sosial ini dilakukan dengan memaksimalkan artikel berita yang disajikan melalui situs Komnas HAM, desain poster kegiatan Komnas HAM, dan desain perayaan hari besar serta keagamaan, serta kerjasama dengan unit kerja lain di internal Komnas HAM.
@komnas. Instagram 179 unggahan Facebook Komnas 283 unggahan
Diagram 2.5 Website dan media sosial Komnas HAM RI
Website dan Media Sosial Komnas HAM
www.komnasham.go.id | Situs 431.931 pengguna
Artikel Berita Daring 177 unggahan
@komnasHAM | Twitter 1577 cuitan
i. Publikasi, Audio Visual, dan Film
Pada 2020, Komnas HAM mencetak sebelas jenis publikasi yaitu Instrumen HAM; Profil Komnas HAM; Wacana HAM (2 Edisi); Buku Laporan PPID 2020; Buklet Komnas HAM sebagai Akselator Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Mewujudkan Pembanguna Daerah Berbasis HAM; dan Alat kampanye Komnas HAM.
Komnas HAM bekerjasama dengan Yayasan Umar Kayam memproduksi tujuh film pendek, yaitu "Pelanggaran HAM yang Berat: Bagaimana Pandangan Anak Muda", "Sego Mubeng Kota baru", "Kebebasan berekspresi dan berpendapat", "Burung Sontoloyo", "Pak RT Pelindung KTP", "Toleransi itu mudah" "Monolog Susilo Nugroho: Pendapat kok dilarang." Komnas HAM juga memproduksi sendiri satu film pendek berjudul * Jejak"
j. Teknologi Informasi
Teknologi informasi berperan besar dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan situs, akun media sosial Komnas HAM, dan mendukung pengembangan infrastruktur teknologi infomasi di Komnas HAM. Situasi pandemi menjadi tantangan besar dalam melakukan pendidikan dan penyuluhan karena adanya pembatasan fisik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan utama. Inovasi yang dilakukan di antaranya, memperbanyak publikasi dalam format digital seperti brosur, poster, dan buku elektronik. Pembuatan infografis, video grafis, dan video pendek diperbanyak, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang tidak kalah penting dari upaya penyuluhan berbasis daring adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam memaksimalkan perangkat digital yang ada
2.2 Peningkatan Kesadaran HAM
a. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah dan Detasemen Khusus 88
Dalam rangka menghadapi pilkada serentak 2020, diselenggarakan pelatihan di Polda Jawa Barat, Sumatera Utara dan DIY. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta pada masing-masing polda dan digelar pada September, Oktober dan November 2020, selama tiga hari dengan menggunakan metode hibrid yaitu gabungan antara metode luring dan daring.
Pelatihan HAM untuk Densus 88 diberikan kepada 200 orang anggota Densus 88 dengan format pelatihan luring dan daring. Pelatihan dilakukan dalam dua gelombang selama Oktober 2020. Setiap gelombang mendapatkan materi secara daring dan diskusi tatap muka lansung atau luring di waktu yang ditentukan.
Pelatihan Hak Asasi Manusia tentang "PENGGUNAAN KEKUATAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPO DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA MENGHAL PILKADA SERENTAK 2020" dan, 14-15 Oktober 2020 WAKA POLBA
Gambar 2.16
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan materi dalam Pelatihan HAM bagi perwira Polda Sumut pada 14-15 Oktober 2020 (Foto: Komnas HAM)
b. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
Sejak 2016, Komnas HAM bersama dengan INFID menyelenggarakan pelatihan dengan format lokalatih mengangkat tema Kabupaten/Kota HAM. Pelatihan yang berlangsung pada 22 September - 1 Oktober 2020 ini menghadirkan narasumber antara lain Suyoto, Gyonggu Shim, Aldhiana, Mugiyanto, Bonar Tigor Naipospos, Sylvia Yazid, Kastorius Sinaga, Chusnunia Chalim, dan Mualimin Abdi. Pelatihan dengan pendekatan partisipatif melalui metode daring ini diikuti oleh 38 peserta yang berasal dari 10 kabupaten/ kota dari seluruh Indonesia. Adapun peserta yang hadir merupakan aparat pemerintah kab/kota dan masyarakat sipil di Indonesia.
c. Pelatihan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan
Pelatihan yang berlangsung pada 7 September hingga 8 Oktober 2020 ini ditujukan untuk staf Lembaga Nasional HAM RI. Pelatihan bertujuan untuk mengenalkan mekanisme pencegahan penyiksaan. Dalam kegiatan ini, Komnas HAM bertugas menyusun manual pelatihan dan sebagai fasilitator pelatihan. Pelatihan menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif dan dilakukan secara daring. Jumlah Peserta 50 orang dengan 41 orang berasal dari Kantor Perwakilan Komnas HAM dan Ombudsman RI.
B. Penegakan HAM
1. Pengaduan Masyarakat
Sepanjang 2020, Komnas HAM menerima pengaduan sebanyak 4.794 berkas atau 2.841 kasus. Jumlah ini menurun dari jumlah pengaduan yang diterima dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sebanyak 7188 berkas (2016), 5387 ber-
kas (2017), 6098 berkas (2018) dan 5314 berkas atau 3084 kasus (2019).
Dari 2.841 kasus yang diterima pada 2020, sebanyak 2.639 kasus diterima oleh Komnas HAM di Jakarta dan 202 kasus diterima melalui 6 (enam) kantor perwakilan Komnas HAM RI.
Diagram 2.6 Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM RI dalam 5 tahun terakhir
DATA BERKAS PENGADUAN 5 TAHUN TERAKHIR 7188 6098 5387 5314 4794 2841 PENGADUAN KASUS DI TAHUN 2020 Kantor Komnas HAM RI di Jakarta 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM RI 2639
Pengaduan kepada Komnas HAM disampaikan melalui berbagai kanal, yaitu datang langsung ke kantor Komnas HAM RI (343), dikirim melalui jasa ekspedisi dan Pos Indonesia (1.836), surel di alamat [email protected] (231) ataupun online melalui pengaduan.komnasham.go.id (197). Pada masa pandemi
Covid-19, pengaduan tatap muka/datang langsung tetap dilaksanakan dengan cara pengadu berkonsultasi dengan analis melalui telepon yang ada di Ruang Media Center. Sedangkan untuk audiensi, peserta yang dapat masuk ke ruang pengaduan dibatasi maksimal 7 (tujuh) orang, atau dialihkan melalui kanal zoom meeting online.
Diagram 2.7 Pengaduan ke Komnas HAM via berbagai kanal
Pengaduan ke Komnas HAM Via Berbagai Kanal
Berkas pengaduan datang langsung ke kantor Komnas HAM RI
231 Berkas pengaduan Melalui surel di alamat [email protected]
1.836
Berkas pengaduan dikirim melalui jasa ekspedisi dan Pos Indonesia
197 Berkas pengaduan online melalui website pengaduan.komnasham.go.id
Perbedaan yang signifikan terlihat pada jumlah konsultasi pengaduan tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019, Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui telepon, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi. Konsultasi datang langsung yang pada 2019 sebanyak 541 konsultasi, pada 2020 menjadi 206 konsultasi dikarenakan pembatasan pertemuan tatap muka. Ini juga terjadi pada penerimaan audiensi dengan pimpinan yang sebelumnya 41 audiensi, pada tahun 2020 hanya 38 audiensi, sebagian diantaranya melalui zoom meeting online.
Sementara itu, terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via surel dari sebelumya 124 surel pada tahun 2019 menjadi 320 konsultasi melalui surel pada tahun 2020. Hal yang sama juga terlihat pada konsultasi via Whatsapp yang sebelumnya 580 konsultasi di tahun 2019 menjadi 876 konsultasi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa layanan-layanan daring, cukup diminati pengadu untuk melakukan konsultasi selama masa pandemi Covid-19.
Diagram 2.8 Perbedaan jumlah konsultasi antara tahun 2019 dan 2020
Perbedaan Jumlah Konsultasi Pengaduan Tahun 2019 dengan 2020
Penurunan di 2020 Peningkatan di 2020 Konsultasi via telepon Konsultasi via surel Konsultasi datang langsung Konsultasi via whatsapp Audiensi dengan pimpinan
Diagram 2.9 Data sebaran kasus yang diadukan pada 2020
Aceh: 20 Sumut: 268 Kaltara: 6 sulut 24 Kepri: 26 Maluku Utara: 9 Kaltim: 62 Gorontalo: 7 Riau: 81 Kalbar: 37 Papua Barat: 13 JambE Sumbar: 66 Kep Babel: 12 Kalteng: 35 sulbar: Sumsel: 102 Papua: 3 Bengkulu: 23 Kalsel: 41 Maluku: 20 DKI : 386 Sulsel: 110 Lampung: 47 Jateng: 132 sultra: 32 Banten: 107 Ball : 42 Jabar: 296 DIY: 27 Jatim: 268 Tanpa keterangan: 86 NTT: 61 NTB:42 Luar negeri: 20
Dari gambar di atas, dapat dilihat lima provinsi dengan pengaduan terbanyak, yaitu DKI Jakarta (386 kasus), Jawa Barat (296 kasus), Jawa Timur dan Sumatera Utara (masing-masing 268 kasus), dan
Jawa Tengah (132 kasus). Kelima provinsi tersebut masih menjadi provinsi dengan jumlah aduan tertinggi sama seperti tahun 2019 maupun 20186.
KOLISINASIONALHAKASASIMANUSIA RUANGPENGADUAN
Gambar 2.17
Komnas HAM menerima pengaduan dari Solidaritas Pemuda Mahasiswa Wilayah Ha Anim Papua pada 2 September 2020 di Jakarta (Foto: Komnas HAM)
6 Jumlah aduan yang diterima di 5 provinsi ini dapat dilihat pada Lapora Tahunan Komnas HAM 2019 dan 2018 pada website Komnas HAM RI.
Penanganan Pengaduan
Sebanyak 2.639 kasus yang diterima selanjutnya dianalisis dan didistribusikan kepada Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Bidang Mediasi, dan Bidang Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan. Sebanyak 824 kasus didistribusikan ke Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, 245 kasus didistribusikan ke Bidang Mediasi, dan 1.570 kasus ditindaklanjuti oleh Bidang Penerimaan dan Pelayanan Penga-
duan2. Penanganan 1.570 kasus dilakukan dengan penyusunan surat tanggapan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu permintaan kelengkapan dokumen sebanyak 120 kasus, pemberian saran sebanyak 574 kasus, dan pemberian tanggapan sebanyak 3108 kasus .
Adapun klasifikasi hak yang diadukan dari 2.639 kasus yang diterima selama tahun 2020 pada diagram berikut.
7 Kasus yang masuk dalam kategori file dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengaduan yang tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Dukungan Pemantauan Penyelidikan atau Mediasi;
Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori ini, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi sampai dengan ditemukan fakta baru terkait adanya dugaan pelanggarna HAM; dan
Pengaduan yang bersifat tembusan.
b. Pengaduan yang bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran HAM dengan merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang
* Total surat 1.004. Terdapat selisih 494 antara jumlah file DPP dengan surat karena tidak semua file direspon dengan surat (mis. Via telp, WA, email) & sebagian masih proses pemerik-
Klasifikasi Hak yang Diadukan dari 2.639 Kasus Tahun 2020
hak atas kesejahteraan 1025 hak memperoleh keadilan M hak atas rasa aman M hak untuk hidup hak turut serta dalam pemerintahan hak atas kebebasan pribadi hak perempuan 1o-0 hak mengembangkan diri hak anak hak tidak diperlakukan diskriminatif lainnya
Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa hak atas kesejahteraan masih menjadi tema hak yang paling banyak diadukan, yaitu 1.025 kasus. Adapun isu terkait dengan tema hak atas kesejahteraan adalah kasus sengketa tanah, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal
dan berkehidupan yang layak.
Pada posisi kedua, terdapat hak untuk memperoleh keadilan dengan jumlah 887 kasus. Isu yang diadukan meliputi kinerja aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
KOMISINASIONALHAKASASTANUSIA RHANGPENGADUAN
Gambar 2.18
Komnas HAM menerima pengaduan dari kelompok masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja pada 27 Oktober 2020 (Foto Komnas HAM)
Klasifikasi lainnya merupakan pengaduan dengan materi yang bukan pelanggaran HAM atau memuat permasalahan yang kewenangannya bukan pada Komnas HAM RI. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di antaranya terkait dengan sengketa hu-
tang piutang, permasalahan keluarga, dan laporan atas terjadinya suatu tindak pidana.
Dari 2.639 kasus yang diadukan ke Komnas HAM RI dapat diketahui klasifikasi pihak yang diadukan, yaitu:
Tabel 2.2 Klasifikasi pihak yang diadukan ke Komnas HAM
| NO. | KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH | NO. | KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| 1 | POLRI | 758 | 14 | Lapas atau rumah tahanan | 30 |
| 2 | Korporasi | 455 | 15 | Organisasi | 18 |
| 3 | Pemerintah daerah | 276 | 16 | Lembaga pelayanan kesehatan | 17 |
| 4 | Pemerintah pusat (kementrian) | 215 | 17 | Pemerintah negara lain | 6 |
| 5 | Individu - Orang seorang | 190 | 18 | Warga Negara Asin | 5 |
| 6 | Lembaga peradilan | 139 | 19 | Individu - Perempuan | 3 |
| 7 | BUMN/BUMD | 110 | 20 | Kelompok - Pekerja | 3 |
| 8 | TNI | 73 | 21 | Lembaga legislatif | 2 |
| 9 | Kejaksaan | 52 | 22 | Individu - Anak | 1 |
| 10 | Kelompok - Masyarakat | 41 | 23 | Individu - Suku | 1 |
| 11 | Lembaga negara (non kemen- terian) | 36 | 24 | Kelompok - Masyarakat Adat | 1 |
| 12 | Lembaga pendidikan | 36 | 25 | Kelompok - Agama dan pengha- yat kepercayaan | 1 |
| 13 | Individu - Pekerja/Profesi | 36 | 26 | Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan | 134 |
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kepolisian masih menjadi lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI, yaitu sebanyak 758 kasus, disusul korporasi dengan 455 kasus, dan pemerintah daerah sebanyak 276
kasus. Selama tiga tahun berturut-turut, Polri, Korporasi, dan Pemerintah Daerah menjadi pihak teradu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI. Berikut diagram perbandingan pihak yang diadukan dalam tiga tahun terakhir.
Pihak yang Diadukan Terbanyak Selama Tiga Tahun Terakhir
20182019 2020 1670 1021 774 758 483 455 315 276 POLRI Korporasi Pemerintah daerah
Pada tahun 2020 juga dilakukan inovasi melalui penyediaan, pengelolaan, dan diseminasi data aduan hak asasi manusia aktual dengan menggunakan aplikasi berbasis peta pintar secara online. Inovasi ini bertujuan untuk mengakomodasi banyaknya permintaan data, khususnya data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM untuk berbagai kepentingan seperti kajian, penelitian, dan advokasi. Inovasi ini juga merupakan jawaban atas tantangan terkait keterbukaan informasi publik. Aplikasi ini dapat diakses melalui website Komnas HAM dan tautan www.dataaduan.komnasham.go.id
Aplikasi ini dibuat dalam bentuk website yang menampilkan informasi sebaran wilayah peristiwa pelanggaran HAM, klasifikasi korban, klasifikasi pihak yang diadukan, klasifikasi hak, klasifikasi isu, dan kaitan dengan peristiwa khusus yang terjadi dalam rentang 1 (satu) tahun, misalnya Pandemi Covid 19 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Aplikasi ini juga menampilkan data aduan baik berupa infografis mau-
pun laporan rutin. Sumber data dari aplikasi ini adalah Sistem Pengaduan Online (SPH) yang digunakan di Biro Penegakan yang telah dikelola. Pengguna data dapat mengakses secara mandiri informasi data aduan yang sifatnya umum dengan mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi untuk mendapat fitur yang lengkap. Untuk data yang bersifat khusus, pengguna dapat menyampaikan permohonan langsung melalui aplikasi tersebut pada menu yang telah disediakan.
2. Pemantauan
Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi situasi penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM masih mencatat peristiwaperistiwa yang berpotensi melanggar HAM diantaranya, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tes usap terhadap aktivis di Kalimantan Timur, pemenuhan hak-hak dasar tahanan (di ruang-ruang tahanan Kepolisian, lapas dan rutan, serta tahanan imigrasi), serta pemulangan secara masif pekerja migran Indonesia (PMI)
Gambar 2.19
Komisioner Beka Ulung Hapsara melakukan pemantauan dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat adat Pubabu di Timor Tengah Selatan, NTT (Foto: Komnas HAM)
yang bekerja di Malaysia ke Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Atas peristiwa tersebut dan urgensi situasi pandemi Covid-19 yang berpotensi dapat memperburuk pemenuhan HAM, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Kapolri terkait penanganan aksi unjuk rasa tanpa kekerasan, bersurat terkait penanganan tahanan kepada Menkopolhukam, serta melakukan pemantauan situasi di beberapa wilayah yang menjadi titik pemulangan PMI ke Indonesia.
Pada 2020, kekerasan aparat negara masih menonjol, diantaranya pada peristiwa penangkapan dan penahanan Sdr. Henry Alfree Bakari oleh Polresta Barelang yang menewaskan korban9, penembakan oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala terhadap 3 (tiga) orang warga sipil di Kabupaten Poso, kematian 6 (enam) laskar FPI di Karawang, serta pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani di Papua yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dari koramil persiapan Hitadipa10.
Konflik agraria juga masih menonjol sepanjang 2020. Hal ini diantaranya terkait dengan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan proyek 10 Destinasi Bali Baru Indonesia di beberapa wilayah seperti Toba Samosir, Mandalika, dan Labuan Bajo. Konflik kepemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat, serta dugaan penyerobotan lahan adat terjadi di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pada beberapa kasus, pengerahan aparat pengamanan dan dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang masih memperjuangkan haknya juga ditemukan sebagai ekses dari konflik agraria.
Kondisi konflik dan kekerasan bernuansa agama dan isu intoleransi masih menjadi problem serius. Penerapan sanksi berupa pemindahan/pemberhentian bagi siswa penganut Kristen Saksi-Saksi Yehuwa di 6 (enam) wilayah oleh pihak sekolah karena tidak mengangkat tangan untuk hormat bendera ketika melakukan upacara, penyegelan bakal makam tokoh Masyarakat AKUR Cigugur di Kabupaten Kuningan, penolakan terhadap rencana pembangunan Gereja Katholik Santa Maria di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur merupakan beberapa contoh kasusnya.
Selain berbagai isu di atas, dalam era kemajuan teknologi dan berkembangnya ide serta diskursus baru, Komnas HAM melihat tren potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang semakin nyata utamanya di dunia digital. Beberapa kasus yang diadukan terkait dengan kriminalisasi terhadap aktivis maupun masyarakat sipil yang mengemukakan pendapat di akun sosial
media, peretasan situs resmi berita online, ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis melalui media informasi dan penyebaran informasi pribadi, serta pembatalan diskusi daring yang disertai dengan intimidasi dan ancaman akibat dari misinformasi. Kecenderungan terjadinya pembungkaman terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dan keterkaitannya dengan modus kejahatan digital juga menjadi catatan tersendiri terkait dengan penegakan HAM pada tahun ini.
Pada 2020, terdapat 641 kasus yang ditangani melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan, dengan mekanisme sebagai berikut:
Tabel 2.3 Mekanisme penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan11
| NO. | MEKANISME | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Surat-menyurat | 641 | 1.289 surat, diantaranya adalah: 503 surat permintaan keterangan/kla- rifikasi untuk 343 kasus 239 surat SP2K (Surat Perkembangan Penanganan Kasus) untuk 103 kasus |
| 2 | Pemantauan lapangan | 72 kasus dan 4 situasi | 36 kegiatan pemantauan lapangan di 20 provinsi di Indonesia |
| 3 | Pemanggilan | 17 kasus, 1 isu dan 1 kondisi umum pene- gakan HAM | 32 kegiatan |
| 4 | Pemberian pendapat HAM/ amicus curiae | 12 | 11 surat |
| Kasus Selesai a. rekomendasi | 85 | ||
| 5 | a. rekomendasi | 31 | 25 surat dan 2 laporan |
| a. rekomendasi | 15 | 5 surat dan 2 la | |
| b. pelimpahan | 15 | 19 surat |
Penanganan kasus melalui mekanisme surat-menyurat, utamanya dilakukan melalui dikeluarkannya surat permintaan keterangan dan informasi kepada pihak teradu serta SP2K (Surat Perkembangan Penanganan Kasus) kepada Pengadu. Sebanyak 274 kasus merupakan kasus baru yang diterima pada tahun 2020, sisanya yakni 367 kasus merupakan kasus berjalan dari tahun sebelumnya yang masih
ditangani. Mekanisme surat-menyurat dinilai relevan dalam memaksimalkan kerja pemantauan dan penyelidikan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan upaya pemanggilan terhadap para pihak dilakukan baik untuk penanganan kasus maupun untuk pendalaman isu, yakni kebebasan berpendapat dan kejahatan digital serta kondisi umum penegakan HAM di wilayah DKI Jakarta.
Selanjutnya mekanisme pemantauan lapangan dilakukan guna mengumpulkan barang dan alat bukti dan/atau mencegah konflik meluas terhadap kasus maupun situasi penegakan HAM. Pemantauan lapangan utamanya didasari pada aduan masyarakat akan kasus-kasus, antara lain seperti sengketa lahan/agraria, kekerasan negara dan akses terhadap keadilan, aduan terhadap korporasi terkait pemenuhan hak normatif pekerja maupun hak atas lingkungan hidup yang layak, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dan intoleransi, serta penanganan kasus mendesak. Selain itu juga dilakukan pemantauan situasi terhadap peristiwa yang berpotensi adanya pelanggaran HAM, seperti saat adanya penangkapan dan penahanan pengunjuk rasa terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Dua mekanisme lainnya adalah pemberian pendapat HAM/amicus curiae yang dilakukan melalui metode pemberian pendapat HAM langsung di hadapan Majelis Hakim saat persidangan dan/atau melalui surat untuk 12 kasus.
Terakhir, terkait penyelesaian kasus, telah dilakukan total penanganan 85 kasus melalui upaya mengeluarkan rekomendasi, pelimpahan kepada fungsi mediasi atau Kantor Komnas HAM perwakilan di daerah, serta penutupan kasus2. Kelima mekanisme yang telah dijelaskan di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dimungkinkan dilakukan penanganan 1 (satu) kasus melalui beberapa mekanisme sekaligus dalam satu tahun berjalan.
Bidang Pemantauan dan Penyelidikan juga membentuk Tim yang berfokus pada beberapa isu maupun kasus-kasus
khusus yang dianggap mendesak untuk ditangani. Tim melakukan pendalaman isu dan menemukan pola berdasarkan kasus-kasus yang diadukan, antara lain adalah isu Agraria, Akses terhadap Keadilan dan Kekerasan Negara, Intoleransi dan Kebebasan Berpendapat, serta Tim Kebebasan Berpendapat dan Kejahatan Digital. Pengolahan data menjadi metode utama setiap Tim guna memperkaya pemahaman mengenai pola, tipologi, dan kecenderungan dari setiap kasus yang diadukan sehingga diharapkan dapat dirumuskan upaya penyelesaian kasus secara lebih komprehensif.
Berdasarkan penanganan tersebut, dihasilkan keluaran yang nyata dan berdampak, utamanya melalui pemberian rekomendasi oleh Komnas HAM RI. Sebanyak 31 kasus ditangani dengan dihasilkannya 25 surat rekomendasi dan dua laporan penyelidikan. Total sebanyak 54 rekomendasi kepada para pihak yang relevan dalam penanganan kasus dihasilkan pada tahun 2020. Berdasarkan jumlah tersebut, 49 rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan empat rekomendasi dari proses atau tahapan penyelidikan yang diserahkan langsung kepada Presiden Rl terkait kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya Papua dan satu rekomendasi dari proses penyelidikan yang disampaikan langsung kepada Polda Metro Jaya terkait kasus kekerasan seksual anak di Depok. Dari rekomendasi tersebut yang telah ditindaklanjuti sebanyak 18 kasus. Meskipun kemudian, dimungkinkan untuk masih berlangsungnya proses dalam memenuhi keseluruhan poin-poin rekomendasi dalam upaya perbaikan situasi HAM dari kasus-kasus tersebut.
Gambar 2.20
Pertemuan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM dengan Presiden RI membahas Rekomendasi atas Hasil Penyelidikan Kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Istana Negara pada 16 November 2020 (Foto: Biro Pers Istana Presiden RI)
Beberapa kasus menonjol yang ditangani beserta upaya dan capaian diantaranya adalah:
° Rilis resmi Komnas HAM RI dapat diakses melalui tautan https://www.komnasham.go.id/files/20200924-keterangan-pers-nomor-039-humas-$SCXZ.pdf
10 Rilis resmi Komnas HAM RI dapat diakses melalui tautan https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keteranganpers-no-046-humas-kh-$8VACE.pdf
11 Tidak berlaku secara kumulatif, karena dalam 1 (satu) kasus,
dapat dilakukan beberapa mekanisme penanganan sekaligus.
12 Klasifikasi penutupan kasus didasarkan dan merujuk pada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.
39 Tahun 1999 tentang HAM serta SOP No. 4/KOMNAS HAM/XI/2017.
1. Proyek pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
Komnas HAM menerima aduan dari 15 orang warga yang menuntut pembayaran atas 17 bidang lahan (yang terdapat di Desa Sengkol dan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah) dari pihak PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang KEK Mandalika. Berdasarkan pemantauan, Komnas HAM merekomendasikan pemenuhan ganti rugi lahan masyarakat.
Selain itu Komnas HAM merekomendasikan adanya upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat yang terdampak penggusuran. Upaya penyelesaian kasus ini menunjukkan perkembangan yang baik dan sudah terdapat proses tindak lanjut oleh Pemprov NTT serta pihak pengembang.
…Komnas HAM merekomendasikan pemenuhan ganti rugi lahan masyarakat. 9
Komisioner Beka Ulung Hapsara (tengah) melakukan pemantauan kasus hak atas tanah terkait Gambar 2.21 pembangunan Sirkuit Moto GP Mandalika pada 29 September 2020 (Foto: Komnas HAM)
2. Aktivitas tambang pasir laut kapal Queen of The Netherland di sekitar Pulau Kodingareng Lompo, Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan konflik dan kriminalisasi terhadap nelayan lokal.
Aktivitas penambangan pasir laut tersebut mempengaruhi aktivitas nelayan dalam mencari pencaharian dan berkehidupan. Terdapat pula dugaan intimidasi terhadap nelayan agar menerima ganti rugi dari pihak perusahaan untuk menyetujui aktivitas penambangan pasir laut. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Sulawesi Selatan dalam perkembangan kasusnya mengeluarkan surat penangkapan dan pemanggilan terhadap beberapa nelayan yang melakukan protes atas aktivitas penambangan pasir laut tersebut. Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Pengadu, Pelindo IV, Gubernur Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk menggali informasi dan keterangan para pihak.
Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Sulawesi Selatan agar mengedepankan upaya persuasif dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus karena akar masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah hilangnya akses atas penghidupan yang layak akibat aktivitas penambangan pasir. Berdasarkan perkembangan terakhir setelah Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan dan dialog, diketahui bahwa nelayan dan aktivis yang ditahan telah dibebaskan karena tidak ditemukan bukti yang cukup13
3. Penyegelan Pembangunan Bakal Makam (Pasarean Curug Goong) Tokoh Masyarakat AKUR di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Penyegelan pembangunan Pasarean Curug Goong dilakukan oleh Bupati Kuningan karena dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ljin Mendirikan Bangunan. Komnas HAM menilai alasan tersebut tidak tepat mengingat bahwa pengaturan ijin pemakaman belum terdapat petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang dapat menjadi dasar penyegelan. Selain itu, berdasarkan fakta temuan pemantauan lapangan, penyegelan pemakaman juga dilakukan karena adanya penolakan masyarakat dan ormas yang mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembongkaran bakal makam karena dikhawatirkan akan merusak akidah masyarakat setempat. Upaya penyegelan dan/atau pembongkaran terhadap pembangunan pemakaman Pesarean Curug Goong
Gambar 2.22
Komisioner Beka Ulung Hapsara melakukan pemantauan kasus penyegelan makam leluhur masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Kuningan, Jabar (Foto: Komnas HAM)
dapat dikategorikan tindakan diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Komnas HAM merekomendasikan kepada Bupati Kuningan salah satunya untuk menghentikan penyegelan karena belum ada regulasi/petunjuk teknis yang mengatur secara rinci, selain juga karena sedang dilakukan pengaduan penetepan pengelolaan tanah tempat pemakaman khusus Pasarean Curug Goong oleh Masyarakat AKUR. Perkembangan keberhasilan atas rekomendasi ini adalah dilepaskannya segel dimaksud guna menjamin perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan Masyarakat AKUR.
13 Budi Arista Romadhoni, "Tidak Cukup Bukti, Nelayan dan Jurnalis Pers Mahasiswa Sulsel Dibebaskan", SuaraSulsel.id, 13 September 2020 (diakses pada 26 Maret 2021 melalui https://
sulsel.suara.com/read/2020/09/13/153310/tidak-cukup-bukti-nelayan-dan-jurnalis-pers-mahasiswa-sulsel-dibebaskan)
4. Pemberhentian Siswa-Siswa
Penganut Kristen Saksi-Saksi Yehuwa di 6 (enam) Wilayah oleh Pihak Sekolah
Sebanyak siswa Kristen Saksi-Saksi Yehuwa menerima sanksi berupa pemindahan/pemberhentian oleh pihak sekolah karena sikap hormat pada bendera yang dilakukan tanpa mengangkat tangan pada saat upacara. Padahal mereka melakukannya berdasar pada keyakinan mereka yang memiliki persepsi sendiri terhadap cara melakukan penghormatan terhadap bendera. Kasus ini terjadi setidaknya di 6 (enam) wilayah yakni diantaranya Maumere (NTT), Namohalu-Nias Utara (Sumatera Utaraa), Tarakan (Kalimantan Utara), Malang (Jawa Timur), Boyolali (Jawa Tengah) dan Batam (Kepulauan Riau). Komnas HAM melalukan pemantauan lapangan, pemberian pendapat HAM, dan permintaan keterangan kepada Kemendikbud, Kemenag dan Pengadu.
Komnas HAM RI menilai, apa yang dilakukan Siswa Kristen Saksi-Saksi Yehuwa telah sesuai dengan PP Nomor 40 tahun 1958 dan UU Nomor 24 Tahun 2009 terkait hormat bendera dan tidak bertentangan dengan Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera. Berbagai ketentuan perundang-undangan baik instrumen hukum nasional maupun internasional juga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap siswa Kristen Saksi-Saksi Yehuwa untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinannya khususnya terkait sikap hormat bendera.
Oleh karena itu, pemindahan/pemberhentian Siswa Kristen Saksi-Saksi Yehuwa oleh pihak sekolah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah. Perkembangan atas aduan ini antara lain adalah telah kembali bersekolahnya siswa-siswa tersebut dan adanya tindak lanjut dari Kemendikbud dengan membuat surat edaran kepada tiap dinas pendidikan di 6 wilayah yang substansinya tidak memperbolehkan sekolah untuk menerapkan sanksi yang tidak mendidik seperti memindahkan atau memberhentikan siswa dari sekolah karena permasalahan tersebut.
5. Kekerasan Seksual Anak oleh Tokoh Keagamaan di Gereja Paroki Santo Herkulanus, Depok, Jawa Barat
Komnas HAM menerima pengaduan dari pendamping korban atas kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh tokoh keagamaan di sebuah gereja di Kota Depok. Komnas HAM lantas melakukan pemantauan lapangan guna mencari data,
fakta dan keterangan berbagai pihak diantaranya Romo dan Pengurus Gereja Paroki Santo Herkulanus, korban dan keluarga korban, serta beberapa saksi lainnya. Komnas HAM juga telah melakukan pertemuan gelar kasus dengan Kapolda Metro Jaya beserta jajaran yang menghadirkan Kapolres Metro Depok guna mendorong upaya penyidikan kasus yang berperspektif HAM utamanya terkait hak anak. Terkait kasus ini, telah terdapat putusan pengadilan terhadap pelaku yang dinilai berpihak kepada keadilan korban14.
Gambar 2.23
Pertemuan Komisioner M. Choirul Anam dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana untuk menyampaian Hasil Temuan dan Rekomendasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Depok pada 8 Juli 2020 (Foto Komnas HAM)
14 Dapat dilihat berdasarkan tautan berikut: https://metro.sindonews.com/read/292036/170/ pelaku-cabul-di-gereja-depok-divonis-15-tahun-ibukorban-tuhan-sudah-mendengar-doa-saya-1609920063, https://metro.tempo.co/read/1420647/pelaku-kejahatan-
seksual-eks-pembina-misdinar-gereja-herkulanus-dibui-15- tahun, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/06/ 13144671/syahril-parlindungan-marbun-eks-pengurus-
6. Kematian Pdt. Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua
Komnas HAM telah menyelidiki kasus kematian Pdt. Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 12 - 17 Oktober 2020, dan telah menyusun laporan temuan, merekonstruksi peristiwa dengan melakukan olah tempat kejadian peristiwa (TKP), olah sudut, lubang dan jarak tembak, mengidentifikasi karakter tembakan, permintaan keterangan saksi-saksi dan informasi terkait lainnya serta mengujinya dengan keterangan ahli.
Rekomendasi atas kasus tersebut antara lain adalah mengungkap kematian Pdt. Yeremia Zanambani hingga aktor yang paling bertanggung jawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan koneksitas dan melalui proses hukum yang dilakukan dengan profesional, akuntabel dan transparan. Selain itu, para saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan dan menciptakan kondisi yang menjamin rasa aman seluruh masyarakat di Hitadipa. Hasil penyelidikan telah disampaikan
kepada Presiden Rl dan Menkopolhukam.
Dalam kesempatan menerima laporan dari Komnas HAM, Menkopolhukam menegaskan bahwa pemerintah ingin melaksanakan penegakan, perlindungan hak asasi manusia, jauh dari kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM15
” …mengungkap kematian Pdt. Yeremia Zanambani hingga aktor yang paling bertanggung jawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan koneksitas dan melalui proses hukum yang dilakukan dengan_profesional, akuntabel dan transparan. Selain itu, para saksí dan korban harus mendapatkanperlindungan dan menciptakan kondisi yang menjamín rasa aman seluruh masyarakat di Hitadipa.
Gambar 2.24
Tim Komnas HAM melakukan olah TKP Kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 14 Oktober 2020 di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua (Foto: Komnas HAM)
15 Tayangan lengkap dapat diakses melalui Channel Youtube Kemenkopolhukam RI melalui tautan https://www.youtube. com/watch?v=WBuX-AHxrio
Yeremia Diduga Ditembak dari Jarak Dekat
Hasil investigasi Komnas HAM menemukan, Pendeta Yeremia Zanambani yang tewas pada September lalu diduga ditembak oknum prajurit TNI dari jarak dekat. Pelaku harus dihukum.
JAKARTA, KOMPAS - Komisi Namengungkapkan hasil investigasi terkait dengan kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, 19 September lalu. Salah satunya, Yeremia diduga ditembak dari jarak dekat. Komnas HAM menyebut terduga pelaku yang mengakibatkan Yeremia tewas adalah prajurit TNI di Komando Rayon Militer Persiapan Hitadipa.
Anggota Komnas HAM, Choirul Anam, dalam jumpa pers secara daring, Senin (2/11/2020), mengatakan, tim bentukan Komnas HAM telah menyelidiki secara intensif dengan datang langsung ke loltasi penembakan di Intan Jayn. Di cara dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi serta warga sekitar terkait peristiwa melibatkan sejumlah ahli.
Dari hasil investigasi terungkap, Yeremia mengalami luka tembak di lengan sebelah kiri.
diperkirakan dari jarak dekat atau kurang dari 1 meter. Meski demikian, tim berkeyakinan luka itu dimungkinkan akibat adanya kekerasan senjata tajam lainnya. Ini setelah melihat posisi ujung luka yang simetris. Selain luka di lengan kiri, di bagian lain tubuhnya, yakni di leher, juga ditemukan bekas luka yang diduga merupakan luka jeratan. Komnas HÁM menengarai Yeremia sempat disiksa.
"Diduga terdapat kontak fisik langsung antarakorban danterduga pelaku sant peristiwa terjadi," kata Choirul.
Adapun penyebab kematian Yeremia diduga karena kehabisan darah akibat lukn-luka yang dideritanya. Setelah peristiwn kekerasan yang menimpa Yeremia, la diperkirakan masih hidup sekitar 5-6 jam. Dalam rentang waktu itu, Yeremia masih sempat menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada istrinya, yaitu Miryam Zoani, dan sejumlah warga lain.
Berdasarkan penuturan Ye-
sejumlah saksi lain tersebut, lanjut Choirul. prajurit TNI bernama Alpius diduga sebagai pelaku penembakan. Alpius menjabat Wakil Komandan Koramil Perslapan Hitadipa.
Peristiwa kekerasan yang menimpa Yeremia ini, menurut Komnas HAM, tak terlepas dari rentetan peristiwa yang terjadi pada 17-19 September 2020.
Pada 17 September, Serka Sahlan, anggota Koramil Persiapan Hitadipa, gugur setelah bersenjata (KKB). Senjatanya ini mendorong TNI melakakan penyisiran. Warga pun sempat dilcumpulkan. Saat itu, menurut temuan Komnas HAM, nama Yeremin disebut beserta lima musuh oleh salah satu anggota Koramil Persiapan Hitadipa.
Hentikan siklus kekerasan
Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan, penembakan yang terjadi di Pa-
pua mengonfirmasi siklus kekerasan yang belum tuntas di pemerintah agar bisa memutus sikdus itu. Apalagi kekerasan di Papua sudah lama terjadi.
Komnas HAM pun meminta altor yang paling bertanggung jawab dalam kematian Yeremia dihukum dan peradilannya menggunakan mekanisme peradilan koneksitas. Korban dan perhatian dan perlindungan.
Dihubungi secara terpisah, menyatakan, TNI sejak awal mendulcung keputusan pemerintah untuk mengusut kematian Yeremia. Dia pun menegaskan, TNI menjunjung tinggi hukum, termasuk Jika ternyata dari proses hukum terdapat keterlibatan oknum prajurit.
Namun, ia mengingatkan rangkaian kejadian di Intan Jayatelah menelan 5 korban jiwa, yaitu 3 warga sipil dan 2 anggota TNI
"Seperti rekomendasi dari
TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Kementerian Koordinator Politik. Hukum, dan Keamanan), TNI mendukung pengusutan tuntas seluruh kasus ini. Jangan hanya fokus pada satu kasus dan mengesampingkan kasus lainnya, karena ini adalah satu rangkaian kejadian," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, hasil investigasi TGPF menemukan dugaan keterlibatan oknum aparat. Namun, TGPF juga membuka kemungkinan perbuatan dilakulan pihak ketiga.
Untuk proses selanjutrya, pemerintah meminta kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas dan menghulum semua pelaku yang terlibat.
Dalam kaitan ini, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya akan mengotopsi jenazah Yeremia dalam waktu dekat. Kegiatan ini akan melibatkan TGPF dan Komnas HAM sesuai permintaan keluarga korban. (REK/EDN/FLO)
Gambar 2.25
Ulasan di media tentang hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus penembakan Pendeta Ye-
7. Kematian 6 (enam) Laskar FPl di Karawang
Informasi mengenai kematian orang Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari, ditindaklanjuti secara cepat oleh Komnas HAM melalui penyelidikan. Komnas HAM meminta keterangan saksi yang berasal dari Pengurus FPI dan kerabat korban di Karawang. Selanjutnya, dilakukan peninjauan langsung lokasi peristiwa, permintaan keterangan dan pemanggilan (baik terhadap saksi dari FPI, Kepolisian, masyarakat, ahli forensik, ahli balistik, dan ahli psikologi forensik), serta pemeriksaan dan pengujian barang bukti (temuan barang bukti di lapangan, rekaman suara, transkrip, linimasa digital, serta video dan tangkapan gambar CCTV).
Setelah menggali keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari dokter yang mengotopsi enam jenazah anggota FPI untuk mendalami penyebab kematian mereka, Komnas HAM menemukan fakta-fakta peristiwa ini sebagai berikut:
1. Bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS
2. Terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian.
3. Bahwa terdapat 6 (enam) orang yang meninggal dunia dalam dua peristiwa yang berbeda.
• Insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 (dua) orang Laskar FPI, subtansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api.
Sedangkan, terkait peristiwa Km 50 ke atas terhadap empat orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM;
Berdasarakan fakta-fakta ini, Komnas HAM menyimpulkan, penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawfull killing terhadap ke-4 anggota Laskar FPI.
Atas peristiwa itu, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal berikut:
Gambar 2.26
Tim Penyelidikan Komnas HAM yaitu Ahmad Taufan Damanik dan Amiruddin melakukan olah TKP di lokasi yang diduga menjadi tempat terbunuhnya enam Laskar FPI di Karawang pada akhir Desember 2020 (Foto: Komnas HAM)
1. Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPl merupakan kategori dari
pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakan keadilan.
2. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil avanza hitam B 1739 PWQ dan avanza silver B 1278 KJD.
3. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.
4. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.
Tim dokter forensik Polri yang mengotopsi enam jenazah anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tertembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 tiba di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Kamis (17/12/2020). Mereka datang untuk dimintai keterangan tambahan terkait dengan prosedur, proses, dan substansi otopsi yang dilakukan.
KASUS BENTROK POLISI-FPI
Komnas HAM Dalami Penyebab Kematian
JAKARTA, KOMPAS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali mengali keterangan dari dokter yang mengotopsi enam jenazah anggota Front Pembela Islam. Ini untuk mendalami penyebab kematian mereka. Se- Polri juga masih terus melanjutkan penyidikan kasus bentrokan polisi dan FPI yang memakan korban enam anggota FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50, pekan lalu.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM sekaligus Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Kamis (17/12/2020), mengatakan, para dokter yang mengotopsi jenazah keenam jenazah anggota laskar FPI sebenarnya sudah memberikan keterangan pada Senin lalu. Namun, keterangan yang diberikan masih umum.
"Hari ini (kemarin) konsentrasinya untuk meminta keterangan mengenai prosedur standar operasi dalam otopsi seperti apa, proses yang dijalan-
substansi otopsinya, termasuk hasil dan kesimpulan dari otopsi," kata Beka.
Dalam pemeriksaan, pihak dokter menunjukkan foto-foto para korban, sebelum dan sesudah otopsi. Dari situ, Komnas HAM hendak mendalami penyebab kematian mereka, termasuk penyebab terjadinya luka atau lebam yang ada di tubuh jenazah.
Setelah memeriksa para dokter, menurut Beka, Komnas HAM masih akan menggali petunjuk dan informasi lain.
Penyidikan oleh polisi
Selain Komnas HAM, Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri juga terus melanjutkan penyidikan. Saksi yang dipanggil pada Kamis, di antaranya dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, vendor CCTV Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek, manajemen PT Hutama Karya (Persero), saksi EM, dan saksi mata di tempat kejadian perkara.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Briga-
Djajadi mengatakan, semua saksi memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlang-
Andi mengatakan, proses penyidikan masih terbuka terhadap adanya informasi dan petunjuk baru, termasuk jika kemudian mengarah pada digelarnya rekonstruksi lanjutan di lokasi bentrokan. "Bisa saja jka ada kesaksian dan fakta-fakta baru," tambahnya.
Pada Kamis siang Amien Rais bersama sejumlah orang datang ke Mabes Polri. Melalui keterangan tertulis, mereka meminta agar dibentuk tim independen untuk mengusut kasus meninggalnya enam anggota FPI. Mereka juga meminta Pemimpin FPI Rizieq Shihab yang jadi tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat, 14 November lalu, dilepaskan.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono membetersebut. Aspirasi mereka telah disampaikan melalui Divisi Humas Polri. (NAD)
INSIDEN POLRI-FPI
Komnas HAM Rekomendasikan Penegakan Hukum
JAKARTA, KOMPAS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar kasus bentrokan antara polisi dan anggota laskar Front Pembela Islam pada awal Desember 2020 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 dilanjutkan ke proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum ini diharapkan akuntabel, obyektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia.
Guna menindaklanjuti rekomendasi itu, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Idham Azis menginstruksikan pembentukan tim khusus. Polri berjanji tim bekerja profesional dan transparan dalam mengusut oknum polisi yang terlibat.
Sebanyak enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) meninggal dalam bentrokan tersebut. Menurut Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Bentrokan FPI dan Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam, dalam jumpa pers, Jumat (8/I/2021), tewasnya empat dari
klik.kompas.id/keteranganforensik
enam anggota FPI ini terjadi karena polisi tidak hati-hati.
hukum) yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM," kata Choirul.
Komnas HAM juga merekomendasikan adanya penegakan hukum terhadap orang-orang yang ada dalam dua mobil yang ditumpangi laskar FPI, yang memperlambat kecepatan dan menunggu mobil polisi. Komnas HAM juga meminta adanya pengusutan atas kepemilikan senjata api yang diduga digunakan laskar FPI dalam bentrokan tersebut.
Korban tewas
Hasil penyelidikan Komnas HAM, empat anggota FPI yang tewas dalam peristiwa ini masih hidup saat dimasukkan ke dalam mobil oleh polisi. Menurut keterangan sejumlah saksi, tangan mereka tak diborgol. Sementara itu, informasi yang diperoleh Komnas HAM dari kepolisian, keempat orang tersebut melawan dan membahayakan keselamatan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas oleh polisi.
Adapun untuk dua anggota FPI lainnya yang tewas, Choirul mengatakan, mereka tewas saat polisi dan anggota FPI baku tembak. Ini terjadi ketika kendaraan yang digunakan oleh FPI kejar-kejaran dengan polisi, bahkan saling serempet, dari Jalan
Komnas HAM Rekomendasikan
[Sambungan dari halaman 1]
hingga Tol Cikampek Km 49.
Bentrokan antara polisi dan FPI itu terjadi setelah dua mobil yang digunakan FPI menghalangi upaya polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya untuk membuntuti pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Polisi memdari proses penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan.
"Dari analisis rekaman CCTV dan voice notes, di menit-menit awal, belum ada gesekan apa-apa meskipun rombongan Rizieq mengetahui bahwa mereka dikuntit oleh anggota polisi. Dalam rekaman suara terdengar bahwa ada arahan agar mobil penguntit (polisi) dipepet terus agar jangan sampai berada di depan mobil Rizieq," ujar anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.
Kemudian, saat tiba di Gerbang Tol Karawang Timur, rombongan Rizieq yang total-
nya berada di sembilan mobil penguntitnya. Namun, dua di antara sembilan mobil yang di ditumpangi laskar FPI justru memperlambat kecepatan dan menunggu mobil polisi.
dari laskar FPI untuk meninggalkan polisi, tetapi mereka memilih menunggu," kata Choirul. Seandainya FPI tak menunggu, insiden selanjutnya, yaitu tewasnya enam anggota FPI, tidak akan terjadi.
Adanya baku tembak antara anggota FPI dan polisi, Choirul melanjutkan, terkonfirmasi dari pecahan kaca, proyektil, dan selongsong peluru. Anggota FPI diduga menyerang petugas de- FPI tidak mengakui kepemilikan senjata itu, hasil temuan selongsong dan proyektil di lorevolver yang disita polisi dari anggota FPI. Namun, temuan itu masih perlu ditindaklanjuti.
Anggota Komisi III DPR dari
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan, Komisi III akan meminta Bareskrim Polri dan lembaga internal pengawasan Polri untuk menjadikan hasil penyeliproses hukum lebih lanjut.
Kapolri Jenderal (Pol) Idham pembentukan tim khusus untuk menindaklanjutinya.
"Kapolri merespons dengan menginstruksikan membentuk HAM," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono.
Respons Kapolri
Tim khusus terdiri dari personel Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. "Tentunya tim khusus ini akan bekerja maksimal, mengusut oknum anggota polisi terkait kasus itu," ujar Argo.
(DEA/NAD/BOW)
Laporan Penyelidikan ini kemudian di sampaikan Komnas HAM kepada Presiden dan Menkopolhukam, dengan harapan agar pengungkapan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPl dilakukan secara transparan, proses yang adil, profesional dan kredibel.
8. Pemulangan PMI dari Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah, Malaysia
Pandemi Covid-19 berpengaruh salah satunya terhadap kondisi PMI khususnya yang bekerja di Malaysia. Kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 di Malaysia berakibat pada pemulangan setidaknya 1.403 PMI per November 2020. Sebagian besar PMl tersebut berasal dari sektor perkebunan sawit yang terdampak situasi pandemi di Malaysia dan 70% diantaranya adalah pekerja yang tidak terdokumentasi. Hal ini memperburuk kondisi mereka yang harus menjalani proses pemberian sanksi imigrasi sebelum dapat kembali ke Indonesia. Penahanan di pusat-pusat tahanan sementara dengan
periode waktu yang tidak menentu juga menambah kerentanan PMI baik akan perlakuan tidak manusiawi maupun akses terhadap hak kesehatan mereka pada masa pandemi ini mengingat menumpuknya jumlah penghuni PTS di Malaysia.
Komnas HAM dalam penanganan kasus ini telah melakukan pemantauan lapangan ke titik-titik pemulangan PMI yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara guna memastikan upaya pemenuhan hak-hak PMl oleh pemerintah daerah. Selain itu juga dilakukan pemantauan oleh Kantor Perwakilan Kalimantan Barat terkait pemenuhan HAM PMI di sana. Koordinasi dengan BP2MI, Direktorat WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, dan SUHAKAM juga dilakukan guna membuka akses dalam penanganan kasus-kasus pemulangan PMI pada masa pandemi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, hak pendampingan hukum, hak normatif, serta hak atas kesehatan mereka.
9. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dalam aksi penolakan RUU Cipta Kerja
Komnas HAM RI menerima pengaduan dari beberapa elemen masyarakat terkait penanganan kepolisian terhadap aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia dalam rentang waktu tanggal 6-13 Oktober 2020. Kepolisian diduga telah melakukan kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa termasuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan serta tidak memberikan akses pendampingan hukum kepada para massa aksi demo yang ditangkap dan ditahan. Menindaklanjuti berbagai peristiwa tersebut, Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan Aksi Massa Demo Omnibus Law yang kemudian melakukan pemantauan baik pemantauan lapangan maupun melalui media massa pada kurun waktu tanggal 6 s/d 13 Oktober 2020 di 23 (dua puluh tiga) wilayah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan melalui 4 (empat) mekanisme setidaknya ditemukan 4.164 massa aksi ditangkap, 151 ditetapkan sebagai tersangka, dan 313 korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian. Korban kekerasan yang diduga dilakukan kepolisian antara lain Sdr. Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto (Sulawesi Selatan), Sdr. Apep Anggota PII (DKI Jakarta), mahasiswa Universitas Pelita Bangsa (UPB), dan Sdr. Nasrul Firmansyah (Bekasi, Jawa Barat).
METRO
Komnas HAM Telusuri Laporan Kekerasan dalam Unjuk Rasa
Polisi mengaku punya bukti saat mengejar pelaku perusakan di permukiman, kantor, dan ambulans.
EDISI, 15 OKTOBER 2020
TEMPO
Aparet keamanen melepaskan tembakan gas air mata sa aks tolek Omnibus Law UU Cipta Kerja d kawasan Thamrin, Jakarta, 8 Oktober 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
- Komnas HAM bentuk tim pemantau demo Omnibus Law
- Dewan Pers tunggu laporan penganiayaan wartawan saat peliputan demo
- Tim advokasi publik tak diperkenankan dampingi peserta demo yang ditahan polisi
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka pelaporan dugaan tindak kekerasan yang dialami peserta unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Mereka juga membentuk tim pemantau demonstrasi menentang omnibus Jaw tersebut di berbagai kota. "Aparat kepolisian harus jaga koridor hak asasi manusia dan hormati kemerdekaan berpendapat," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, kemarin.
Hal ini disampaikan Komnas setelah terjadi bentrok dan tindak kekerasan antara polisi dan pengunjuk rasa di beberapa daerah, khususnya di Ibu Kota. Taufan mengatakan komisi sedang menelusuri laporan tindak kekerasan oleh polisi yang dilakukan kepada peserta demontrasi dan beberapa wartawan.
BERITATERKAIT
Jadi Bulan-Bulanan meski Tak Merusak
Mampu Bangkit di Masa Sulit
Gambar 2.29
Pemberitaan di media terkait upaya yang dilakukan Komnas HAM dalam tindak kekerasan selama unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja. Sumber: https://koran.tempo.co/read/metro/458858/ komnas-ham-kumpulkan-laporan-kekerasan-saat-demo?
10.Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi serta Kejahatan Digital
Komnas HAM memberikan perhatian khusus atas isu kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kejahatan digital yang sedang marak terjadi. Beberapa kasus ditemukan sepanjang 2019-2020 seperti yang menimpa Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sdr. Robertus Robet, penangkapan Sdr. Dandy Laksono karena mengunggah informasi terkait kekerasan saat kerusuhan di Papua, serangan digital terhadap Sdr. Bintang Emon karena video komedi yang diunggahnya terkait kritik penanganan kasus Novel Baswedan, ser-
ta peretasan situs Tempo.co dan Tirto.id yang dilakukan oleh pihak tidak dikenal. Komnas HAM telah melakukan pemantauan terkait isu ini melalui permintaan keterangan baik dari ahli dan praktisi seperti Safe-Net, Sdr. Ismail Fahmi sebagai pendiri Drone Emprit hingga dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim polri, serta Pusat Laboratorium Forensik Polri. Selain juga dari pihak aplikasi atau platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Whatsapp.
Uji Balistik Kasus Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Libatkan Ahli Pindad
Reporter: Antara
Editor: Eko Ari Wibowo Karmis, 31 Desember 2020 09:02 WIB f ν ⑩ e +
Komisioner Komnas HaM Choirul Anam menunjukkan barang bukti hasll penyeildkan saar konferensi pers di Gedung KOMNAß HAM, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Konferensi pers ini memberikan keterangan perkembangan penyelidikan dan temuan di lapangan oleh Komnas HAM dalam peristiwa kematian 6 laskar FPI di Kerawang. TEMPO/Muhammad Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Penyelidikan Komnas HAM menyerahkan barang bukti kepada Puslabfor Bareskrim Polri untuk diuji balistik dengan melibatkan ahli dari PT Pindad.
"Proses uji Labfor ini dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan ahli dari PT Pindad dan masyarakat sipil." ujar Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya, Rabu 30 Desember 2020.
Gambar 2.30
Pemberitaan di media terkait uji balistik barang bukti kasus penembakan anggota Laskar FPI dengan Puslabfor Bareskrim Polri. Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1418977/uji-balistik-kasus-penembakan-laskar-fpi-komnasham-libatkan-ahli-pindad
Komnas HAM temukan dugaan penembak Pendeta Yeremia anggota TNI
Senin, 2 November 2020 15:12 WIB
Foto Dok - Komsioner HAM M Choirul Anam (tengah) didampingi Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B Ramandey (kini) saat berikan keterangan pers di Kota Jayapura, Sabtu (17/10/2020) sore. (ANTARA / Alfian Rumagit)
11 Berangkat dari pengakuan korban sebelum meninggal kepada dua orang saksi, yang mengaku bahwa melihat pelaku berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dengan 3 atau 4 anggotanya
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan dari hasil penyelidikan peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, terdapat temuan dugaan pelaku penembakan adalah Wakil Danramil Hitadipa Intan Jaya.
Gambar 2.31
Pemberitaan di media atas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait pembunuhan atas pendeta Yeremia Zanambani. Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/1816460/komnas-ham-temukan-dugaan-penembakpendeta-yeremia-anggota-tni?utm_medium=mobile
3. Mediasi
Pandemi Covid-19 memiliki implikasi besar pada pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan, baik pada aspek penanganan kasus, pengelolaan administrasi per-
suratan, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya. Namun, pandemi juga memberi peluang untuk mengoptimalkan penanganan kasus melalui strategi yang dikembangan pada 2020. Hal ini terlihat dari jumlah penyelesasian kasus melalui mediasi yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Percepatan penanganan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus yang ditutup tersebut tentunya masih dapat ditingkatkan lagi, salah satunya dengan pengembangan Sistem Pengaduan Online.
Pada 2020, Komnas HAM melalui Bidang Mediasi menangani 78 kasus baru dan 423 kasus lanjutan. Dari kasus yang ditangani tersebut, sebanyak 147 kasus ditutup dan/atau dilimpahkan ke Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, sehingga, masih terdapat 354 kasus aktif yang ditangani.
Diagram 2.12 Kasus yang ditangani bidang mediasi Komnas HAM RI tahun 2020
Kasus yang Ditangani Bidang Mediasi Komnas HAM RI Tahun 2020
Kasus lanjutan Kasus baru
Kasus aktif yang ditangani Kasus ditutup dan/atau dilimpahkan ke bidang Pemantauan dan Penyelidikan
Dari sejumlah kasus baru yang diterima, terdapat 3 (tiga) isu tertinggi yang masuk dan ditangani, yaitu agraria sebanyak 27
kasus, ketenagakerjaan sebanyak 25 kasus, dan penggusuran sebanyak 8 kasus.
Diagram 2.13 Kasus berdasarkan klasifikasi isu tahun 2020
Kasus Berdasarkan Klasifikasi Isu Tahun 2020
Agraria Aset negara Intoleransi Lingkungan Keluarga Pendidikan Non HAM Ketenagakerjaan Penggusuran Kepegawaian Pelanggaran administrasi
Berdasarkan klasifikasi hak yang diduga dilanggar, kasus dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan paling ba-
nyak diterima, yakni 69 kasus, kemudian kasus dengan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi sebanyak 4 kasus.
Diagram 2.14 Kasus berdasarkan klasifikasi hak yang diduga dilanggar tahun 2020
Kasus Berdasarkan Klasifikasi Hak yang Diduga Dilanggar Tahun 2020
Hak atas Hak untuk hidup Hak berkeluarga Hak atas rasa aman Hak anak kesejahteraan dan melanjutkan mengembangkan keturunan
Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, perusahaan/korporasi menempati posisi tertinggi, yaitu 35 kasus. Kemudian,
pemerintah daerah sejumlah 15 kasus dan BUMN/BUMD sejumlah 7 kasus.
Diagram 2.15 kasus berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan tahun 2020
Kasus Berdasarkan Klasifikasi Pihak yang Diadukan Tahun 2020
TNI BUMN/BUMD Individu POLRI Organisasi Lain-lain Perusahaan/korporasi Pemerintah daerah Pemerintah pusat Lembaga pendidikan Lembaga negara non departemen
Berdasarkan wilayah pengaduan, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama, yaitu 15 kasus. Provinsi Jawa Barat di po-
sisi kedua dengan 11 kasus dan Provinsi Banten di posisi ketiga dengan enam kasus.
Diagram 2.16 Kasus berdasarkan klasifikasi wilayah pengaduan tahun 2020
Kasus Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pengaduan Tahun 2020
Banten Jambi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara Bangka Belitung Jawa Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur
Bidang Mediasi juga menangani sejumlah kasus yang mendapat perhatian khusus di tahun 2020. Perhatian khusus ini didasarkan adanya karakteristik tertentu, seperti rentan menimbulkan konflik horizontal, kasus telah berlangsung cukup lama, menjadi perhatian publik, melibatkan banyak pihak dalam kasusnya, mekanisme dan rentang waktu penanganan oleh Komnas HAM yang cepat, dan dibutuhkan strategi khusus yang dilakukan dalam tindak lanjut penanganan kasus.
Kasus-kasus yang cukup menonjol pada 2020, yaitu:
a. Kasus terkait rumah-rumah negara
Permasalahan rumah negara merupakan kasus yang kompleks karena unsur regulasi dan pihak terkait di dalamnya. Kasus-kasus tersebut diantaranya sengketa hak atas tempat tinggal antara 59 Kepala Keluarga Penghuni Asrama Polri Menteng dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta Pusat, sengketa rumah/asrama SGO oleh Universitas Negeri Jakarta, sengketa penertiban rumah negara IPDN, dan sengketa penertiban rumah negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Gambar 2.32
Komisioner M. Choirul Anam memfailitasi mediasi sengketa hak tempat tinggal antara 59 Kepala Keluarga Penghuni Asrama Polri Menteng dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya di kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.33
Komisioner Mediasi Komnas HAM RI Hairansyah memimpin mediasi kasus Rumah Negara/Dinas Pensiunan PNS IIP/IPDN di Cilandak Timur bersama IPDN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI dan BPK RI di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada 14 Juli 2020 (Foto: Komnas HAM)
b. Kasus berkaitan dengan pembangunan infrastruktur
Beberapa kasus yang telah ditangani, diantaranya sengketa ganti rugi pembangunan Jalur Kereta Api Maros, Pangkep 3, di Kabupaten Maros; sengketa ganti rugi lahan antara keturunan Raja Sitompul Sibange-Bange Datu Manggiling dan Sdr. Hasanuddin Rambe dengan PT North Sumatera Hydro Energy di Kabupaten Tapanuli Selatan; dan sengketa pembangunan jaringan listrik SUTT 150 Kv di Kabupaten Langkat.
c. Kasus berkaitan dengan intoleransi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
Kasus-kasus ini diantaranya adalah sengketa terkait pelarangan kegiatan keagamaan dan pendirian rumah ibadah Gereja Pimpinan Rohulkudus Yahweh di Kabupaten Kupang; sengketa pelarangan acara Jalsah Salanah (pertemuan tahunan) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; sengketa terkait penghentian renovasi dan penyegelan Masjid Al-Furgon dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia Parakansalak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; dan sengketa terkait pendirian rumah ibadah Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang.
Gambar 2.34
Komisioner Beka Ulung Hapsara memfasilitasi mediasi terkait sengketa pelarangan kegiatan keagamaan dan pendirian rumah ibadah Gereja Pimpinan Rohulkudus Yahweh di Kabupaten Kupang yang menghasilkan kesepakatan mediasi pada 27 Agustus 2020 (Foto: Komnas HAM)
d. Kasus berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat
Beberapa kasus terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat yang ditangani
diantaranya, yaitu sengketa lahan antara Masyarakat Adat Orang Rimba dengan PT Sari Aditya Loka dan sengketa lahan antara warga Suku Tukan dan PT Rero Lara Hokeng di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Gambar 2.35
Komisioner Sandrayati Moniaga melakukan pertemuan dengan pimpinan Orang Rimba di Jambi terkait dengan pramediasi sengketa hak atas tanah ulayat di Jambi pada 11 Maret 2020 (Foto: Komnas HAM)
e. Kasus hak atas tanah antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah dan/atau korporasi
Kasus-kasus yang ditangani yakni sengketa lahan antara Sdr. Ahmad Rifa'i, dkk dengan PT Eco Solution Lombok di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; sengketa hak atas lahan antara warga Kelurahan Curahnongko dengan PTPN XIl di Kabupaten
Jember; sengketa lahan antara warga Desa Bah Balua Sejahtera Kecamatan Bangun Purba dengan PT NV Primex di Kabupaten Deli Serdang; dan sengketa hak atas lahan antara warga Parbulu keturunan Ompu Sinta Manurung dengan PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Toba.
Adapun output yang dihasilkan dari mediasi sepanjang 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Output mediasi sepanjang 2020
| NO. | DOKUMEN HASIL PENANGANAN OLEH SUBKOMISI PENEGAKAN HAM BIDANG MEDIASI DI 2020 | JUMLAH |
| 1 | Kesepakatan Mediasi | 22 |
| 2 | Berita Acara Mediasi | 33 |
| 3 | Surat Rekomendasi | 98 |
| 4 | Surat Kasus | 911 |
| 5 | Surat Non Kasus | 130 |
Dokumen kesepakatan mediasi dan berita acara mediasi merupakan dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan tahapan mediasi. Pada 2020, Bidang Mediasi telah menghasilkan sejumlah 22 dokumen kesepakatan mediasi dan 33 dokumen berita acara mediasi. Dokumen kese-
pakatan mediasi dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Bentuk kesepakatan mediasi ini dapat berupa kesepakatan mediasi dengan disepakati seluruhnya hal-hal yang menjadi tawaran diantara para pihak ataupun kesepakatan mediasi sebagian.
Diagram 2.17 Kasus yang berhasil mencapai kesepakatan mediasi
Kasus yang Berhasil Mencapai Kesepakatan Mediasi
Agraria Toleransi Lingkungan Kesehatan Pelanggaran administrasi pemerintahan
Sejumlah 22 dokumen kesepakatan mediasi tersebut merupakan hasil atas penanganan 22 kasus yang berhasil dalam proses mediasi. Kasus yang berhasil mencapai kesepakatan mediasi paling banyak adalah isu agraria, yaitu 9 kasus, isu intoleransi 5 kasus, isu lingkungan dan kesehatan masing-masing 2 kasus, serta isu pelanggaran administrasi pemerintahan 1 kasus. Beberapa kasus yang berhasil mencapai kesepakatan mediasi merupakan kasus yang masuk kelompok diprioritaskan, seperti sengketa terkait pelarangan kegiatan keagamaan dan pendirian Gere-
ja Pimpinan Rohulkudus Yahweh di Kabupaten Kupang; sengketa pelarangan acara Jalsah Salanah (pertemuan tahunan) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; sengketa terkait penghentian renovasi dan penyegelan Masjid Al-Furgon dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia Parakansalak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; sengketa terkait pendirian rumah ibadah Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang; dan sengketa pemberian ijin pembangunan tempat ibadah (gereja) di Aceh Singkil. Kasus-kasus tersebut terkait intoleransi.
Diagram 2.18 Klasifikasi berdasarkan hak yang dilanggar
Klasifikasi Kasus Berdasarkan Hak yang Dilanggar
Hak atas kesejahteraan Hak atas kebebasan Hak untuk hidup Hak mengembangkan diri pribadi
Jika diklasifikasikan berdasarkan hak yang dilanggar, kasus-kasus yang mencapai kesepakatan mediasi paling banyak terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan 14 kasus. Selain itu, hak atas kebebasan pribadi 5 kasus, hak untuk hidup 2 kasus, dan hak mengembangkan diri 1 kasus.
Sedangkan, berita acara mediasi merupakan dokumen yang dihasilkan ketika tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak, yang dinamakan Berita Acara Tanpa Kesepakatan. Berita acara mediasi ini dapat juga berupa penundaan proses mediasi yang dinamakan Berita Acara Penundaan Perundingan untuk dilakukannya mediasi lanjutan.
Gambar 2.36
Komisioner Hairansyah menyampaikan dokumen kesepakatan mediasi terkait sengketa hak atas kebebasan bergama dan berkeyakinan pada 26 Oktober 2020 (Foto: Komnas HAM)
Berdasarkan proses tersebut di atas, pada 2020, Bidang Mediasi telah mengeluarkan 98 surat rekomendasi dan 911 surat kasus. Surat rekomendasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ditujukan kepada Pemerintah dan/atau DPR RI atau DPRD RI dan kepada para pihak terkait. Surat rekomendasi ini sebagian besar dihasilkan di tahap pascamediasi, namun ada juga yang dikeluarkan di tahap pramediasi, sesuai dengan kompleksitas kasusnya. Adapun, surat kasus dikeluarkan sebagai bagian dari penanganan yang mendukung setiap tahapan proses mediasi HAM, baik itu pramediasi, mediasi,
dan pascamediasi. Surat kasus ini dapat berupa permintaan klarifikasi terhadap pihak yang diadukan atau pihak terkait, permintaan tanggapan, permintaan informasi, undangan pertemuan mediasi, pramediasi ataupun pascamediasi, permintaan kelengkapan data dan dokumen, rencana mediasi, kerjasama terkait pertemuan mediasi, dan penanganan kasus lainnya. Selain itu, telah dikeluarkan 130 surat nonkasus terkait optimalisasi mediasi HAM di luar penanganan kasus, seperti diskusi terfokus, peningkatan kapasitas internal, pertemuan untuk pembahasan isu khusus, ataupun konsultasi nasional.
Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan (kiri) dalam kesempatan memfasilitasi mediasi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada 21 Oktober 2020 (Foto: Komnas HAM)
Keberhasilan dalam memenuhi capaian kinerja Bidang Mediasi pada 2020 didukung oleh berbagai faktor, diantaranya strategi percepatan penanganan kasus, baik yang merupakan pengembangan dari strategi tahun-tahun sebelumnya maupun strategi yang merupakan inovasi yang dimulai sejak terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.
Strategi percepatan penanganan kasus di tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Jejaring dan Kerja sama Penanganan Kasus dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
Jejaring dan kerja sama dengan pemda diawali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan melalui diskusi terfokus bertema "Koordinasi dalam Rangka Pemahaman dan Pemetaan Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi DKI Jakarta Melalui Mekanisme Mediasi Hak Asasi Manusia" dan diskusi daring bertema "Jejaring Penguatan Fungsi Mediasi Hak Asasi Manusia guna Percepatan Penanganan Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan".
b. Mediasi Daring
Pandemi Covid-19 memberikan stimulus untuk mengakselerasi berbagai non-konvensional dalam penanganan kasus. Di 2020, Bidang Mediasi telah menginisiasidiskusi-diskusivirtual dengan sejumlah pakar dan praktisi berkaitan dengan mediasi yang diselenggaran secara daring, seperti diskusi daring yang bertemakan "Mediasi Daring sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia", serta disku-
si webinar dengan tema "Penerapan Prinsip Kerahasiaan dalam Mediasi Daring Pada Masa Covid-19".
C. Konsultasi Nasional
Konsultasi nasional dilaksanakan dengan tema "Upaya Penyelesaian Sengketa HAM terkait Permasalahan Rumah Dinas sebagai Barang Milik Negara melalui Fungsi Mediasi HAM dari Perspektif Praktisi dan Akademisi, serta Perspektif Pemangku Kewajiban* pada 30 November 2020. Kegiatan ini dilatarbelakangi pengaduan yang diterima dan ditangani Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi Komnas HAM yang sangat bervariasi, mulai dari kasus bernuansa HAM bersifat individual, kasus yang melibatkan komunitas di wilayah tertentu, hingga kasus yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang masif serta berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Gambar 2.38
Konsultasi Nasional "Upaya Penyelesaian Sengketa HAM terkait Permasalahan Rumah Dinas sebagai Barang Milik Negara melalui Fungsi Mediasi HAM" pada 30 November 2020 yang dihadiri oleh Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Prahesti Pandanwangi dan dimoderatori oleh Komisioner Komnas HAM 2007-2012 M. Ridha Saleh (Foto: Komnas HAM)
Pada 16 Desember 2020, Komnas HAM bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat menyelenggarakan Diskusi Terfokus: "Peran Mediasi Komnas HAM atas Potensi Permasalahan-Permasalahan yang mungkin terjadi sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dalam diskusi yang dihadiri oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ketua
DPRD Provinsi Kalimatan Selatan, Bupati Kutai Kartanegara, Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Rektor Universitas Sari Mulya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari dan Bupati Tabalong ini, dibahas terkait dengan perspektif HAM terkait dengan kebijakan untuk memindahkan ibukota negara ke Kaltim. Salah satu isu yang dibahas adalah potensi meningkatnya konflik agraria.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal Amiruddin, Komisioner Hairansyah, dan Komisioner Beka Ulung Hapsara menghadiri Diskusi Terfokus: "Peran Mediasi Komnas HAM atas Potensi Permasalahan-Permasalahan yang mungkin terjadi sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 16 Desember 2020. (Foto: Komnas HAM)
C. Tim Khusus Bentukan Sidang Paripurna
Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU HAM, Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM. Melalui ketentuan ini, untuk kasus-kasus yang sifatnya sistemik dan/atau isu HAM yang membutuhkan perhatian khusus,
dibentuk tim bentukan Sidang Paripurna. Pembentukan tim ini bertujuan agar penanganannya lebih kolaboratif antar unit di Komnas HAM termasuk dengan melibatkan pihak eksternal (tokoh masyarakat, akademisi, dll). Tim ini bertanggung jawab menyampaikanlaporan kegiatannya kepada Sidang Paripurna.
Berikut adalah tim bentukan Sidang Paripurna dan pelaksanaan kegiatan sepanjang 2020.
A. Tim Ad-Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat
Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sampai 2020, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 12 (empat belas) peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagai berikut:
Tabel 2.5 Peristiwa dengan pelanggaran HAM yang berat
| NO. | NAMA PERISTIWA | WILAYAH/PROVINSI |
| 1 | Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998 | DKI Jakarta |
| 2 | Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 | Lintas Provinsi |
| 3 | Peristiwa Wasior 2001-2001dan Wamena 2003 | Papua - Papua Barat |
| 4 | Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa1997/1998 | Lintas Provinsi |
| 5 | Peristiwa Talangsari 1989 | Lampung |
| 6 | Peristiwa 1965-1966 | Lintas Provinsi |
| 7 | Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 | Lintas Provinsi |
| 8 | Peristiwa Simpang KKA | Aceh |
| 9 | Peristiwa Jambu Keupok | Aceh |
| 10 | Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 | Jawa Barat/Jawa Timur |
| 11 | Peristiwa Rumoh Geudong 1989 | Aceh |
| 12 | Peristiwa Paniai 2014 | Papua |
Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dengan maksud untuk mendorong Jaksa Agung menindaklanjuti kasus-kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Tim juga bertugas untuk mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian kasus-kasus tersebut secara menyeluruh.
Komnas HAM memandang penting untuk memastikan adanya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah. Komnas HAM mempunyai kewenangan mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 003/Komnas HAM/IX/2018. Fungsi dari surat keterangan tersebut ada-
lah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah dimasukkan dalam database Komnas HAM. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat mengajukan permohonan bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Semua korban dan keluarga korban yang telah didata dan diidentifikasi dan memenuhi persyaratan, akan diberikan surat keterangan korban.
Pada 2020, Komnas HAM RI telah melakukan verifikasi sebanyak 410 berkas SKKPHAM yang dilakukan melalui kegiatan verifikasi lapangan di tujuh provinsi. Berkas tersebut kemudian ditelaah kembali dan menghasilkan 303 surat permohonan surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Permohonan tersebut berasal dari korban peristiwa 1965-1966 sebanyak 291 surat, peristiwa Tanjung Priok sebanyak lima surat, dan peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebanyak tujuh surat. Adapun sebanyak 107 berkas permohonan yang sudah diverifikasi tidak diterbitkan SKKPHAM karena berbagai alasan, diantaranya alasan administrasi, pemohon meninggal dunia, terdapat penarikan permohonan, pemohon tidak dapat ditemui, ataupun pemohon yang telah memperoleh SKKPHAM sebelumnya dan telah memperoleh bantuan dari LPSK.
B. Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh
Pembentukan Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh), merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 jo Pasal 19 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pada tahun 2020, Tim Aceh telah melakukan pemeriksaan sebagian besar saksi untuk peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya. Sedangkan untuk permintaan keterangan saksi yang diduga bertanggung jawab serta saksi-saksi tambahan, dilakukan di kantor Komnas HAM. Pemeriksaan tatap muka terhenti setelah adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Namun, melalui dukungan teknologi, yaitu aplikasi zoom meeting dan google meet, Tim Aceh kemudian melanjutkan pemeriksaan saksi secara daring. Sebelumnya, untuk melihat kekuatan hukum dari pemeriksaan secara daring ini, Tim Aceh berdiskusi dengan Kejaksaan Agung. Selain pemeriksaan secara daring, Tim juga melakukan koordinasi internal melalui rapat-rapat daring. Termasuk melakukan progres penulisan laporan.
” .Pemeriksaan tatap muka terhenti setelah adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Namun, melalui dukungan teknologí, yaitu aplikasi zoom meeting dan google meet, Tim Aceh kemudian melanjutkan pemeriksaan saksi secara daring..."
Pemeriksaan saksi secara daring yang dipimpin oleh Komisioner M. Choirul Anam di kantor Gambar 2.40 Komnas HAM (Foto: Komnas HAM)
Diagram 2.19 Hasil tim ad hoc peristiwa pelanggaran HAM yang berat di provinsi Aceh
Hasil Tim Ad Hoc Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh
Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh untuk Peristiwa Jambo Keupok 2003, Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 14 Maret 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini;
Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Simpang KKA 1999, Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 13 Juni 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini;
Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Rumoh Geudong & Pos Sattis lainny 1989 1998, Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 27 Agustus 2018, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini.
Tim ad hoc peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh yang bekerja mulai 08 November 2014 dan diperpanjang hingga Oktober 2020, mendapatkan hasil sebagai berikut:
1) Kasus Pelanggaran HAM yang berat
2) Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Simpang KKA 1999, Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 13 Juni 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini;
3) Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Rumoh Geudong & Pos Sattis lainnya 1989 - 1998, Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 27 Agustus 2018, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini.
Pada 2018-2020, Tim Aceh telah melakukan penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya. Tim telah membuktikan adanya data, informasi dan fakta yang menunjukkan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya.
Setelah selesainya proses penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya, Tim Aceh selanjutnya akan fokus pada penyelidikan peristiwa di Bumi Flora, Aceh Timur mulai 2020.
C. Tim Kajian Aset Negara dalam Perspektif HAM
Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Komnas HAM RI adalah konflik vertikal antara negara dengan masyarakat terkait Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Dari 2014 hingga Juni 2019, Komnas HAM telah menerima 1.008 pengaduan dari masyarakat terkait kon-
flik BMN/D. Sebaran subjek yang menjadi aduan masyarakat dalam konflik BMN/D tersebut diantaranya: (1) Pemerintah pusat; (2) Pemerintah daerah; (3) Kepolisian RI (POLRI); dan (4) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan tipologi kasus, secara umum terdapat dua tipologi terkait konflik BMN/D kepada subjek aduan tersebut, yaitu: (1) Pengusiran paksa dari rumah dinas dan (2) Pengusiran paksa dari tanah yang sudah ditempati masyarakat16. Pada tahun 2017, Komnas HAM mengeluarkan kertas posisi untuk merespon dugaan terjadinya pelanggaran HAM terkait BMN yang dimiliki oleh TNI dan POLRI terkait adanya pengusiran paksa dari rumah dinas dan pengusiran paksa terhadap tanah yang sudah ditinggali oleh masyarakat17.
Permasalahan antara negara dengan masyakarat terkait BMN/D seperti yang diuraikan di atas berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam konteks regresi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) masyarakat. Bukan hanya terkait pelanggaran hak-hak Ekosob, konflik BMN/D yang berakibat pada pengusiran paksa masyarakat berpotensi melanggar hak-hak sipil dan politik (Sipol). Pelanggaran hak Sipol dapat terjadi apabila praktik pengusiran paksa dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur kekerasan dan ancaman dari pihak aparat. Konflik mengenai BMN/D ini harus dicermati dan diselesaikan dengan serius karena merupakan manifestasi dari konflik vertikal yang tidak seimbang antara negara dengan masyarakat. Ketidakseimbangan relasi tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai sumber daya yang dimiliki negara, salah satunya aparat keamanan seperti POLRI dan TNI.
Diagram 2.20 Konflik vertikal antara negara dengan masyarakat terkait barang milik negara/daerah Konflik Vertikal antara Negara dengan Masyarakat Terkait Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)
Berdasarkan tipologi kasus: Sebaran subjek aduan masyarakat Pemerintah pusat; Pengusiran paksa dari rumah dinas Pemerintah daerah; Pengusiran paksa dari tanah Kepolisian RI (POLRI) yang sudah ditempati Tentara Nasional Indonesia (TNI). masyarakat.
Pada 2020, tim melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, yang dilaksanakan secara daring pada 29 September 2020. Kegiatan dibuka oleh Munafrizal Manan S.H sebagai Wakil Ketua Komnas HAM RI sekaligus Ketua Tim. Pada pertemuan itu disampaikan perlunya transparansi mekanisme dalam pencatatan BMN. Selain itu, mekanisme peralihan aset bagi kepentingan masyarakat sehendaknya bisa diwujudkan, seperti hibah, dan perlu diinisiasi sebagai wujud kerelaan (willingness) dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Dalam hal lain adalah perlunya perhatian khusus pada kondisi empiris dilapangan, terkait kondisi masyarakat, dampak ekonomi, sosial dan budaya, serta potensi pelanggaran HAM karena adanya intimidasi dan kekerasan yang dialami masyarakat pada saat penertiban, dan dalam hal ini diperlukan upaya penyelesaian non litigasi.
Komnas HAM memberikan rekomendasi agar pemerintah, khususnya kementerian/lembaga yang terkait dapat segera membentuk tim lintas sektoral di daerah untuk mendorong penanganan/penyelesaian kasus-kasus konflik pertanahan terkait penguasaan Barang Milik Daerah. Selain itu, disarankan melakukan konsultasi
secara intensif guna mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan HAM yang timbul akibat penataan tanah-tanah aset daerah yang menimbulkan konflik dengan warga yang memanfaatkan tanah-tanah tersebut sebagai tempat tinggal. Diharapkan, kebijakan penataan aset daerah ke depan bisa lebih berperspektif pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.
6 Olahan dari data hasil pengaduan Komnas HAM Januari 2014 - Juni 2019
17 Komnas HAM. 2017. Kertas Posisi: Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM terkait Penguasaan Aset yang Diklaim Dimiliki oleh TNI/POLRI.
D. Tim Kajian Data, Fakta, dan Pendapat Hukum Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib
Komnas HAM menerima dokumen legal opinion yang disusun oleh KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) agar dapat mengkaji sejauh mana peristiwa pembunuhan Munir dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan dokumen tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM pada September 2020 memutuskan pembentukan Tim Kajian Data, Fakta, dan Pendapat Hukum Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib, yang bertugas untuk menganalisis kembali peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib dan sejauh mana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib genap berusia 16 tahun pada 7 September 2020. Dengan belum adanya perkembangan baru, kasus ini dapat terancam kadaluwarsa, apalagi de facto
penanganan kasus Munir selama ini masih terbatas pada hukum pidana nasional dan belum didasarkan pada hukum internasional hak asasi manusia.
Gambar 2.41
Pertemuan Tim Kajian Kasus Munir yang melibatkan anggota tim yang berasal dari tokoh masyarakat dan pegiat HAM (Foto: Komnas HAM)
Sepanjang tahun 2020 Tim telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu membedah legal opinion pembunuhan Munir Said Thalib dan inventaris data-data, finalisasi daftar materi/bukti-bukti, pemaparan case matrix, dan pemaparan outline laporan, FGD pakar dengan narasumber, Robertus Robert dan pembahasan riset media tentang sikap negara terhadap aktivis HAM/Human Rights Defender (HRD) ketika terjadi pembunuhan Munir, FGD dengan mantan anggota TGPF Munir (Rachlan N & Usman Hamid), diskusi ahli terkait unsur sistematis dalam pelanggaran HAM yang berat dengan narasumber David Cohen, serta penyusunan draf awal laporan Tim Munir.
Mengingat sensitifitas pembahasan kasus Munir, selama pandemi Covid-19, tim
mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan secara daring karena maraknya. Untuk itu, tim telah mencoba beberapa aplikasi yang disarankan dan dinilai cukup tertutup untuk dapat diretas..
Tim bekerja menganalisis kembali peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib, dan sejauh mana dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Tim telah menyusun case matrix, tetapi tim masih memerlukan diskusi dengan ahli untuk mencapai simpulan.
Sampai akhir Desember 2020, tim masih melakukan pengkajian sejauh mana peristiwa pembunuhan Munir dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tim masih melakukan diskusi dengan ahli dalam lingkup hukum pidana dan hukum HAM.
E. Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan HAM
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Komnas HAM telah melakukan inisiatif untuk mendorong implementasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals dalam perspekif HAM. Inisiasi tersebut diawali dengan pembentukan Tim Bentukan Sidang Paripurna tentang SDGs. Sebelum terbentuknya tim ini, kegiatan Komnas HAM yang terkait dengan SDGs masih terpisah-pisah sehingga belum dapat terukur dengan baik.
Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan dalam berkegiatan tim SDGs. Kegiatan "Regional Workshop on SDGs in Asia Pasific yang direncanakan diselenggarakan di Bangkok pada bulan Maret 2020 atas kerja sama antara Komnas HAM dan DIHR, akhirnya digantikan dengan webinar yang diselenggarakan pada 28- 29 September 2020.
Sebelum pandemi, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana koordinasi telah dilakukan oleh tim. Terutama dengan mitra yang berada di lain negara yaitu DIHR. Perubahan bentuk seminar atau diskusi yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka secara langsung, diubah menjadi bentuk daring dalam format webinar atau online meeting. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam pencapaian SDGs secara global. Tim mencoba melihatnya dengan melakukan riset bersama yang baru dapat dilihat hasilnya pada 2021 setelah riset bersama tersebut selesai dilakukan.
Salah satu capaian pada tahun 2020 adalah memasukan SDGs dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020- 2024. Dalam renstra tersebut, SDGs menjadi salah satu kerangka berpikir dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait 7 (tujuh) isu prioritas Komnas HAM. Sebagai koordinator program SDGs dan HAM GANHRI untuk wilayah Asia Pasifik, awal tahun 2020, Komnas HAM dan Danish Institute for Human Rights (DIHR) menyebarkan kuesioner untuk NHRI di wilayah Asia Pasifik. Kuesioner ini bertujuan untuk memantau peran NHRI di wilayah Asia Pasifik dalam pencapaian SDGs di negaranya.
Salah satu capaían pada tahun 2020 adalah memasukan SDGs dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024. Dalam renstra tersebut, SDGs menjadi salah satu kerangka berpikir dalam menetapkankebijakan-kebijakan terkait 7 (tujuh) isu prioritas Komnas HAM..
Tim juga hadir dalam pembahasan metadata indikator 16.10.1 tentang jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM terkait dengan target SDGs 16.10 yakni "Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional". Diskusi ini diselenggarakan oleh Bappenas pada 18 Juni 2020.
Untuk memperkuat peran Komnas HAM dalam pencapaian SDGs, pada tanggal 15 September 2020, tim berkesempatan melakukan konsultasi secara daring dengan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan beberapa catatan peluang yang dapat memperkuat peran Komnas HAM dalam pencapaian SDGs. Salah satunya adalah menjadi wali data jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Indonesia.
Pada 7 Oktober 2020, Komnas HAM menjadi salah satu narasumber dalam "The Hybrid World Human Rights City Forum (WHRCF) 2020" saat sesi "Human Rights, Gender Eguality and SDGs". Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Lampung (Unila) SDGs Center dan secara daring.
Di akhir tahun, tepatnya pada 17 Desember 2020, tim berpartisipasi dalam Festival HAM 2020. Bekerja sama dengan DIHR, tim mengemban salah satu side event tentang SDGs yang berjudul "Peran NHRI dan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi Covid-19". Acara ini terselenggara secara daring dan menghadirkan narasumber dari DIHR, Bappenas, CHRP (NHRI Filipina) dan Komnas HAM. Di hari hampir bersamaan, yakni 16 & 18 Desember 2020, perwakilan Tim SDGs melakukan presentasi dalam "Blended Learning Course for Local Actors: Localling Human Rights in the SDGs Process". Pelatihan ini diselenggarakan oleh Raoul Wallenberg Institute dan telah diselenggarakan sejak bulan
Oktober 2020.
Menutup tahun 2020, peneliti Komnas HAM dan Konsultan Alghiffari dkk, melakukan riset bersama bertema "Meningkatkan Peran Komnas HAM RI dalam Mendorong Pencapaian SDGs" dan Dampak dari Covid-19 terhadap pencapaian SDGs dan HAM". Riset ini berlangsung selama tiga bulan dan didanai oleh DIHR. Hasil riset akan berbentuk laporan dan policy briefberbahasa Indonesia dan Inggris yang akan disampaikan ke Komnas HAM dan DIHR pada 15 Februari 2021.
Jika tahun 2019 dianggap sebagai tahun pembelajaran, kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pada tahun 2020 bersifat implementasi. Peran aktif sebagai koordinator program SDGs dan HAM GANHRI untuk wilayah Asia Pasifik sudah mulai dilakukan. Penyebaran kuesioner, webinar "How NHRIs Work With the 2030 Agenda", dan side event Festival HAM 2020 adalah kegiatan yang melibatkan NHRI di wilayah Asia Pasifik baik sebagai narasumber maupun peserta.
Kolaborasi atau kemitraan dengan stakeholder, tetap berusaha dipelihara. Tindak lanjut MoU dengan DIHR diwujudkan dengan penyelenggaraan webinar dan riset bersama. Pelibatan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia sebagai narasumber konsultasi dalam memperkuat peran Komnas HAM dalam pencapaian SDGs. Selain itu, keikutsertaan Bappenas sebagai narasumber webinar, adalah bentuk pemeliharaan kemitraan yang telah terjalin.
Namun, ada pula kemitraan yang perlu diperbarui atau ditingkatkan. Kemitraan dengan Unesco dalam mengembangkan indikator SDGs berperspektif HAM, belum diperbarui kembali dari tahun lalu. Kemitraan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu ditingkatkan ke dalam tatar-
Gambar 2.42
Webinar tentang SDGs dan peran NHRI yang diadakan oleh Komnas HAM dan DIHR pada 28 September 2020 (Foto: Komnas HAM)
an formal sebagai mitra dalam pemantauan pencapaian SDGs yang berperspektif HAM. Internalisasi SDGs dalam kerja Komnas HAM, masih belum merata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM. SDGs masih hanya bernuansa pemajuan HAM dan belum banyak menyentuh fungsi penegakan HAM. Padahal dalam Renstra Komnas HAM, SDGs menjadi salah satu peta jalan dalam penentuan kebijakan-kebijakan isu prioritas Komnas HAM.
F. Tim Pembela HAM
Tim Pembela HAM Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan Sidang Paripurna pada Februari 2019 dan terus diperpanjang hingga 2020. Tim Pembela HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2020. Namun pandemi Covid 19 telah mengubah beberapa karena harus beradaptasi dengan kondisi pandemi, yang meliputi penerimaan pengaduan berkaitan dengan kasus pembela HAM maupun kegiatan lainnya.
Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat untuk seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya di Indonesia namun diseluruh dunia akibat pandemi Covid 19. Dalam sektor penegakan HAM, kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM di Indonesia juga mengalami berbagai tantangan. Mulai dari disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang menuai berbagai protes karena dinilai semakin mengancam ruang gerak pembela HAM khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Indikasi penggunaan Covid-19 sebagai dalih pembungkaman kerja pembela HAM atas lingkungan juga masih marak terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian, bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM masih perlu dilindungi.
Sepanjang 2020, Tim Pembela HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan baik dengan koalisi maupun kegiatan mandiri. Kegiatan yang dilakukan dengan Koalisi Pembela HAM yang berasal dari berbagai NGO dan elemen masyarakat masih berkaitan dengan MoU antara Komnas HAM dengan Kemitraan. Kegiatan yang di-
Particlpants (11) Find a participant Fatwa-DPP E4 (Co-host, me) Fatwa-DPP KH Belka Ulung Hapsars Imelda Saragih es melanie meida Saragh 2 Beka Ulung Hap... Hairansyah Akh... Minsin Hartono t Moriaga Utari Putri Wardanti 00 Mute All Unemute All
Gambar 2.43
Diskusi Tim Pembela HAM yang diadakan secara daring terkait dengan penanganan kasuskasus yang diterima Komnas HAM (Foto: Komnas HAM)
lakukan sepanjang 2020 adalah reviu Perkom No. 5 Tahun 2015 tentang Pembela HAM yang dilakukan bersama dengan Elsam dan Kemitraan. Pembahasan ini melalui beberapa proses yaitu pembahasan internal di dalam Tim Pembela HAM, dan pembahasan hasil kajian dengan mitra dari Lembaga lainnya. Untuk hasil Kajian Reviu Perkom, telah diserahkan oleh Elsam kepada Komnas HAM melalui Ketua Tim Pembela HAM Komisioner Hairanyah pada Oktober 2020.
Beberapa kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan oleh tim Pembela HAM Komnas HAM berupa kegiatan diskusi baik diskusi internal dan juga diskusi dengan mitra terkait kasus peretasan terhadap pembela ham khususnya jurnalis. Diskusi ini melibatkan LBH Pers dan Safe Net yang menerima banyak pengaduan terkait dengan peretasan terhadap jurnalis. Diskusi lainnya yaitu terkait kewenangan institusi dalam melakukan perlindungan terhadap pembela HAM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Koalisi Pembela HAM dasi berbagai
CSO untuk mengidentifikasi peran-peran lembaga dalam melakukan penanganan dan perlindungan terhadap pembela HAM. Diskusi terakhir yaitu diskusi terkait penulisan laporan situasi pembela HAM.
G. Tim Penanganan Kasus Guru Honorer
Komnas HAM membentuk tim dalam rangka percepatan penyelesaian penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM Tenaga Guru Honorer Dan Pegawai Honorer. Tim bertugas menyusun suatu pendekatan penyelesaian sengketa penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM atas permasalahan tenaga guru honorer dan pegawai honorer yang komprehensif/terintegrasi yang tidak bersifat kasus per kasus.
Berdasarkan pencermatan Komnas HAM, persoalan guru honorer dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Masalah penanganan Guru Honorer diawali pada 2005 sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Setelah dikeluarkannya PP tersebut tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, namun tetap ada pengangkatan PNS dan P3K. Dikeluarkannya peraturan tersebut ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 sebagai acuan melakukan pendataan ulang Tenaga Honorer. Hasil pendataan tersebut disampaikan ke BKN.
2. Penanganan permasalahan guru honorer dan non-guru honorer dapat diwujudkan dengan melakukan sinergi regulasi dan pedoman praktis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Berdasarkan informasi Kemenpan RB dan BKN RI, pengangkatan guru honorer perlu ada payung hukum. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya mengatur tentang penggajian dan tunjangan P3K, namun bukan dimaksudkan sebagai penyelesaian permasalahan melalui pengangkatan sebagai PNS.
4. Diperlukan sebuah regulasi yang spesifik mengatur manajemen dan penanganan permasalahan Guru Honorer seperti pada tahun 2005.
5. Gaji Guru Honorer masih sangat tergantung dari kemampuan daerah dan distribusi guru. Menumpuknya distribusi guru di suatu wilayah berpengaruh terhadap penggajian guru.
6. Berdasarkan informasi yang disampaikan dari Kemendikbud RI, Kemenpan
RB dan BKN RI, masih banyak ditemukan pengangkatan Guru Honorer oleh Kepala Sekolah, dan ini penanganannya tergantung pada Pemda.
7. Tes Guru Honorer menjadi P3K menjadi permasalahan bagi Guru Honorer yang berusia lanjut. Masih ada beberapa syarat yang menjadi kendala bagi Guru Honorer diantaranya terkait umur, kompetensi, kualifikasi termasuk pendidikan dan jabatannya. Mengacu pada data tahun 2006 dan 2007, banyak sekali guru dengan kualifikasi SMA.
8. Belum meratanya jumlah guru di beberapa daerah yang sulit ditangani karena adanya ketentuan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengangkatan dan redistribusi guru ada pada pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat tidak dapat secara langsung melakukan redistribusi guru.
9. Kekurangan guru di sekolah negeri yang disebabkan oleh jumlah rekrutmen guru yang lebih kecil dari jumlah guru yang pensiun. Hal ini memicu pengangkatan guru honorer yang di kemudian hari justru menuai permasalahan.
10. Kebijakan pengelolaan guru harus diarahkan pada: (1) terobosan kebijakan komprehensif dan integratif; (2) penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik;(3) pembagian kewenangan pusat dan daerah; (4) seleksi dan rekrutmen guru harus berbasis pada pemenuhan kebutuhan guru dan pemenuhan syarat kompetensi guru; (5) perlindungan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya; (6) penuntasan sertifikasi guru dalam jabatan; dan (7) kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.
11. Kebijakan atas permasalahan guru honorer dan non-guru honorer cenderung bersifat sektoral antara Kementerian PAN RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan BKN RI.
Untuk itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Komnas HAM mendorong afirmasi kebijakan berkaitan dengan keikutsertaan tenaga honorer dalam pengangkatan CPNS dan/atau P3K khususnya berkaitan dengan kewajiban/syarat tes seleksi.
2. Diperlukan regulasi yang mengatur gaji guru honorer dan non-guru honorer sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah.
3. Solusi yang dapat ditempuh untuk permasalahan tenaga honorer K2 adalah mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena permasalahan tenaga honorer terbentur oleh ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.
4. Diperlukan kebijakan integratif dan komprehensif oleh Kemenpan RB, Kemendikbud RI, Kemenkeu, Kemenda-
gri, dan BKN RI untuk mengangkat tenaga honorer K1 dan K2 menjadi PNS dan/atau PPPK.
5. Untuk keperluan jangka panjang, diperlukan Sistem Pengelolaan Guru Nasional yang dibentuk oleh Presiden RI.
H. Tim Penyelesaian Permasalahan Dampak Lubang Bekas Tambang di Kaltim
Banyak dan luasnya izin pengelolaan batubara (PKP2B dan IUP) di Kalimantan Timur menimbulkan permasalahan tumpang tindih antara wilayah konsesi dengan peruntukan lain seperti lahan pertanian produktif, hutan, juga wilayah pemukiman penduduk. Berbagai permasalahan muncul terkait dengan terbitnya perizinan tersebut, diantaranya tumpang tindih peruntukan lahan, penambangan dengan metode terbuka (open pit) yang tidak bertanggung jawab menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa ada upaya penyelesaian yang komprehensif terkait reklamasi lubang raksasa tersebut.
Gambar 2.44
Salah satu contoh lubang bekas tambang yang dibiarkan mengangga di Kalimantan Timur (Foto: Komnas HAM)
Catatan Konflik Masyarakat Penolak Tambang dengan Pemerintah dan Perusahaan Tambang
JATAM mencatat 71 KONFLIK
Masyarakat penolak tambang
Pemerintah & VS Perusahaan tambang
Dalam kurun 2014 2019 di lahan seluas
925.748 Ha
3 Daerah dengan konflik tertinggi Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Jawa Timur
Selain itu, ekses dari tumpang tindih wilayah konsesi dengan peruntukan lahan yang lain, banyak ditemukan lubang bekas tambang yang berada di wilayah kawasan hutan dan juga di tengahtengah pemukiman penduduk. Dalam kurun 2014 - 2019, JATAM mencatat 71 konflik antara masyarakat penolak tambang dengan pemerintah dan perusahaan tambang pada lahan seluas 925.748 hektar. Berdasarkan data tersebut, Kalimantan Timur mencatat daerah konflik tertinggi (14 kasus), Jawa Timur (8 kasus), dan Sulawesi Tengah (9 kasus)18. Tidak hanya itu, lubang bekas tambang yang tidak direhabilitasi dan tergenang air telah memakan korban jiwa, terutama anak-anak. Proses penegakan hukum atas hilangnya nyawa akibat tenggelam dalam kubangan bekas tambang juga belum menemui titik terang. Padahal, terdapat 632 lubang bekas tambang di tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur19
Permasalahan tumpang tindih lahan
konsesi pertambangan, lubang bekas tambang, dan hilangnya nyawa manusia akibat lubang bekas tambang telah menciderai prinsip dan norma HAM, terutama hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas keadilan, hak atas rasa aman dan juga hak atas informasi. Padahal, dalam pengelolaaan pertambangan mineral dan batubara, hak warga negara terhadap hak lingkungan yang baik dan sehat haruslah terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Pada 2020, Tim telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Diskusi terfokus dengan menghadirkan narasumber Dosen Hukum Pertambangan FH Universitas Sahid Jakarta Wahyu Nugroho, ahli pertambangan dari Institut Hijau Indonesia
Muhammad Chalid dan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Dirjen Minerba Kementerian ESDM Sri Raharjo pada 10 Maret 2020 bertema "Penanganan Persoalan HAM dalam Konflik Pertambangan".
2. Diskusi terfokus penyelesaian permasalahan dampak bekas lubang tambang di Kalimantan Timur pada 27 Oktober 2020 dengan menghadirkan narasumber Jatam Kalimantan Timur Pradarma Rupang dan akademisi dari Universitas Mulawarman DR. Haris Retno.
3. Pertemuan koordinasi dengan Dewan Pengawas KPK terkait penanganan permasalahan dugaan korupsi anggaran dalam pertambangan.
4. Penyusunan laporan akhir dengan menghadirkan narasumber akademisi Universitas Mulawarman DR. Haris Retno pada 17 November 2020 guna memberi masukan terhadap draf laporan tim.
Berdasarkan data dan informasi, Komnas HAM berkesimpulan sebagai berikut:
1. Negara bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai dan sejahtera atas pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga, cara pandang praktik pertambangan dengan hak atas lingkungan beserta kebijakan lingkungan menjadi bagian dari faktor keberhasilan dalam penyelesaian konflik pertambangan di Indonesia
2. Praktik tambang di Indonesia masih menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya, khususnya penyelesaian hak atas tanah yang belum tuntas hingga berakibat pada tidak terpenuhnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan warga negara di sekitar wilayah tambang, hingga masalah reklamasi dan pasca tam-
bang yang menimbulkan korban jiwa. Belum lagi kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku seperti RPPLH dan KLHS.
3. Tercatat lebih dari 39 orang meninggal dunia akibat lubang bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja pascakegiatan pertambangan selesai dilakukan hanya di wilayah Kalimantan Timur. Untuk itu, setidaknya terdapat lima pelanggaran HAM terkait dengan peristiwa tersebut, yaitu hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas kesejahteraan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak untuk memperoleh keadilan.
1* Laporan Tahunan JATAM 2019 dikutip dari paparan M. Chalid.
29 Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, 2019.
I. Tim Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah
Seiring dengan dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 dan Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pembentukan regulasi ini didasari pada kondisi faktual bahwa penyebaran Covid-19 merupakan peristiwa luar biasa dan berimplikasi pada jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang mewajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU sendiri telah melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada seiring dengan meningkatnya kasus Covidi-19 di beberapa daerah.
Berdasarkan urgensi pelaksanaan pemantauan Pilkada Serentak 2020, Komnas HAM memandang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 terdapat persoalan yang sangat berkaitan dengan HAM, karena:
1. Adanya ancaman yang nyata terhadap hak kesehatan bagi 105.396.460 (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh) pemilih di Indonesia yang terlibat dalam pilkada 2020 yang tersebar di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah pemilihan.
2. Ancaman terhadap hak kesehatan bagi penyelenggara pilkada yang terlibat hampir 2.9 juta petugas, baik di bawah koordinasi KPU maupun Bawaslu.
3. Berpotensi terganggunya jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari diskriminasi dalam pemilu, yang telah diatur dalam Pasal 2 Universal Declaration on Human Rights (DUHAM), Pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945, Pasal 1 UU 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 2 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 UUD RI 1945 dan Komentar Umum Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Hal ini merupakan inti dari pemerintahan demokratis yang berdasar atas kehendak rakyat. Hak ini merupakan hak individual yang merupakan hak setiap warga negara.
4. Berpotensi terganggunya pemenuhan hak pilih dan dipilih yang sesuai prinsip HAM (free and fair election) sebagaimana tindak-lanjut terhadap Pasal 25 KIHSP dan secara mendalam dipertegas dalam Komentar Umum Komite HAM No. 25 Tahun 1996.
Gambar 2.45
Wakil Ketua Eksternal Amiruddin Al Rahab dan Komisioner Hairansyah usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Pengawasan Pemilu RI di Jakarta (Foto: Komnas HAM)
Komnas HAM telah melakukan rangkaian kegiatan dengan mengundang penye lenggara baik KPU maupun Bawaslu di Provinsi, Kabupaten/Kota dan para ahli antara lain Dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D (Ahli Epidemologi Universitas Indonesia), dr. Corona Rintawan (Ahli Kedaruratan
Medis), Prof. Ascobat Gani, MPH, Dr. PH (Ahli Kesehatan Masyarakat), Abdul Gaffar Karim (Ahli Politik Pemerintahan), Dr. Muhammad Qodari (Direktur Eksekutif Indo Barometer), Fritz Edward Siregar (Komisioner Bawaslu RI), Rochani (Ketua KPU Jawa Timur), Herdensi Adnin (Ketua KPU
Sumatera Utara) dan Rinaldi Khair (Komisioner KPU Medan).
Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi dan kertas posisi kepada Presiden Rl terkait penundaan pilkada serentak 2020 Nomor 045/TUA/V/2020, tanggal 4 Mei 2020. Komnas HAM juga mengapresiasi penundaan pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2020 yang semula tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 dengan pertimbangan adanya wabah pandemi Covid-19. Adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat berimplikasi pada pembatasan kegiatan masyarakat, pergerakan orang untuk
mengurangi potensi penyebaran Covid-19, banyak wilayah yang akan menyelenggarakan Pilkada masuk ke dalam zona merah, zona kuning dan zona hijau. Belum siapnya penyelenggara pemilu ditingkat daerah serta terdapat tahapan yang melibatkan banyak orang seperti pada tahapan pencalonan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan, pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil perolehan suara serta penetapan hasil pemilu dan calon terpilih dapat mengancam perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Khususnya hak untuk hidup (right to life), hak atas kesehatan dan hak atas rasa aman.
Gambar 2.46
Seminar nasional Pilkada 2020 dalam perspektif HAM yang diadakan pada 20 Oktober 2020 di Jakarta (Foto: Komnas HAM)
J. Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan
Menyadari seriusnya persoalan penyiksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman Republik In-
donesia (ORI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersepakat untuk berkerjasama dalam rangka mencegah praktek penyiksaan dan menyusun strategi bersama untuk mendorong terbentuknya Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (NPM)
di Indonesia, sejak 2016. Kerjasama ini kemudian mendapat dukungan hibah dari Uni Eropa yang mengikat perjanjian dengan Komnas HAM untuk tiga tahun, 2018 – 2020.
Pada periode ketiga proyek (2020), badan pekerja Mekanisme Pencegahan Nasional atau National Prevention Mechanism (selanjutnya disebut"Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan/ KuPP) telah mencanangkan untuk meningkatkankecepatanimplementasi berbagai kegiatan. Namun, karena pandemi Covid-19 maka berbagai kegiatan, terutama yang membutuhkan pertemuan besar, harus dibatalkan, diubah, dimodifikasi dalam bentuk lain atau ditunda. Disamping itu juga diintrodusir sejumlah kegiatan baru agar sasaran kegiatan tercapai. Perlu pula dicatat bahwa secara internal periode ini ditandai dengan digantinya Manager Program dan Manager Keuangan.
Melalui program ini KuPP mengalami keterbukaan dan sikap kooperatif yang telah ditunjukkan berbagai pihak di pemerintahan, yaitu Kemenkopolhukam, Kemlu, Polri, Kemenkumham, terutama Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi. Serta dukungan dari organisasi-organisasi non pemerintah yang menjadi pilar dari masyarakat sipil.
Selama dua tahun proyek berjalan secara umum proyek telah mengarah pada hadirnya mekanisme pencegahan penyiksaan, dalam bentuk penerapan prinsip-prinsip kerja NPM sebagaimana Optional Protocol Convention Against Torture (OpCAT) secara kongkrit yang menekankan pendekatan dialog konstruktif, kunjungan ruang-ruang tahanan dan pencegahan. Melalui dialog konstruktif KuPP bersama Ditjen Pemasyarakatan terkait temuan pemantauan, dihasilkan sejumlah kesepakatan berupa 'rencana aksi bersama';
yang menjadi rujukan untuk menilai kembali sejauh mana perubahan-perubahan terjadi. Setidaknya terdapat 7 persoalan yang memerlukan berbagai upaya perbaikan, diantaranya adalah persoalan overcrowded dari lapas dan rutan.
Tindak lanjut lain adalah Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainers) bagi staf Ditjen PAS untuk dilanjutkan dengan pelatihan di berbagai tempat di Indonesia, dalam wilayah kerja Ditjen PAS. Tercatat 25 peserta (36% diantaranya perempuan) mengikuti pelatihan dengan fasilitator berpengalaman. Salah satu peserta latih telah menggunakan otoritasnya untuk memperkenalkan persoalan pencegahan penyiksaan pada sekitar 30 Kepala Rutan dan sejumlah staf Ditjen Pas. Peningkatan kapasitas ini diharapkan berkontribusi pada semakin baiknya perlakuan terhadap warga binaan di lapas, lapas perempuan, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sesuai dengan norma dan standar hak asasi manusia, dan tempat-tempat tersebut semakin ramah hak asasi manusia.
Pentingnya kesamaan pemahaman akan penyiksaan dan pencegahan penyiksaan juga dilakukan di dalam 5 lembaga yang tergabung dalam KuPP. Jika pada tahun 2019 berlangsung pelatihan bagi staf-staf tingkat pusat maka pada 2020 dilakukan pelatihan bagi staf dari insitutsi dalam KuPP yang berada di tingkat lokal, dalam hal ini staf Komnas HAM di 6 kantor wilayah dan Ombudsman Indonesia di 22 kantor perwakilan.
Capaian berikutnya berkaitan dengan ratifikasi OpCAT yang tidak bisa dilepaskan dengan rencana menghadirkan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan secara Nasional. KuPP mendapat komitmen dan dukungan eksplisit Mentri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Sosial terhadap ratifikasi OpCAT. Proses dan bantuk pelatihan pada periode kedua ini dimodifikasi dari tatap muka menjadi online, yang dilakukan selama lima minggu.
Upaya membangun kesadaran bersama ini juga dilakukan melalui 'diskusi se-
rial' yang sudah berlangsung sebanyak lima serangkaian kegiatan menyambut 'hari anti penyiksaan' dan lomba debat bagi mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung dan Universitas Muhammadyah Malang.
Gambar 2.47
Pertemuan antara perwakilan lima lembaga negara yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Ombudsman RI, dan KPAI dengan Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono (Foto: Komnas HAM)
D. Kantor Komnas HAM Perwakilan
1. Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
Dalam situasi pandemi Covid-19 Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat tetap menerima aduan tidak langsung mau-
pun langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Namun demikian, pemantauan maupun pramediasi kurang maksimal karena terkendala pandemi, sehingga banyak tindak lanjut kasus hanya bisa dilakukan via surat.
Gambar 2.48
Pertemuan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin dengan perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM di Sumbar. (Foto: Komnas HAM)
Pada 2020, Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menerima 63 aduan,
atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 85 aduan.
Diagram 2.22 Latar belakang pengadu Latar Belakang Pengadu
Organisasi/LSM Advokat Individu/masyarakat
Diagram 2.23 Klasifikasi hak aduan
Klasifikasi Hak Aduan Hak atas keadilan Hak atas Hak perempuan Hak atas rasa aman Hak anak kesejahteraan
Diagram 2.24 Pihak teradu Pihak Teradu
Pemerintahan Polisi Badan hukum Pengadilan
Permasalahan HAM yang menonjol di Sumatera Barat adalah adanya dugaan pelarangan hak beribadah. Persoalan ini muncul ketika salah seorang aktivis Pusat Studi Antar Komunitas menyampaikan informasi telah terjadi dugaan larangan beribadah bagi penganut agama Katolik di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kabupaten Dharmasraya dan bagi Umat Kristen di Jorong Sungai Tambang, Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Pada Februari 2020, dilakukan tindak lanjut pemantauan atas aduan dugaan pelarangan hak beribadah yang terjadi di Jorong Kampung Baru Kabupaten Dharmasraya dan Jorong Sungai Tambang Kabupaten Sijujunjung. Kegiatan pemantauan dipimpin Komisioner Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga.
Pada 18-20 Agustus 2020, Kantor Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat melakukan pramediasi bersama dengan Kementerian Agama, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Wali Nagari, Ninik Mamak, dan pemuda dalam rangka menjajaki kemungkinan penyelesaian melalui mediasi dalam kasus dugaan ujaran kebencian oleh tersangka Sudarto.
bupaten Dharmasraya, kasus ini diselesaikan melalui mekanisme litigasi dan bukan melalui mekanisme mediasi sebagaimana yang ditawarkan oleh Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak pelapor dan pihak terkait di Ka-
Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga melakukan pemantauan terkait persiapan dilangsungkannya pemilihan umum yang akan dilakukan di Sumatera Barat pada 9 Desember 2020, dalam hal ini Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan pemilihan umum ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota.
Dalam konteks penanganan Covid-19, Komnas HAM Perwakilan Sumbar mendorong terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Independen Covid 19 yang disebut dengan Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 Sumbar (CPPC-19) Sumbar. Satgas ini dipimpin oleh tiga Lembaga Negara Independen di Sumbar, yakni Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan Komisi Informasi Sumatera Barat yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan, serta rekomendasi kepada pemerintah terkait penanggulangan Covid yang berperspektif HAM. Satgas ini juga telah mendorong lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang sudah di sahkan pada tanggal 11 September 2020. Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan satu-satunya perda yang ada di Indonesia yang mengatur tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di masa pandemi Covid 19. Sanksi yang dimuat dalam Perda tersebut sudah mengikuti rekomendasi dari Komnas HAM, yakni sanksi denda dan kerja sosial bagi pelanggar perda tersebut.
2. Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua
Dalam suasana pandemi Covid-19, Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua harus beradaptasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan dengan optimal, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, kekerasan terhadap warga Papua masih saja terjadi, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun kelompok kriminal bersenjata.
Pada 2020, Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua telah menerima pengaduan sebagai berikut:
Tabel 2.6 Pengaduan yang diterima oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua
| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Jumlah Pengaduan yang Diterima | 76 | |
| 2 | Dilimpahkan ke Bagian Pemantauan | 49 | *Tindak Lanjut Surat dan Pemantauan Lapangan |
| 3 | Dilimpahkan ke Bagian Mediasi | ||
| 4 | Pengaduan Selesai/Ditutup ( *Bukan PH,Rekomendasi Penyelesaian Yang Lain) | 10 | |
| 5 | Diarsipkan (*Kurang kelengkapan data,dokumen, BB dan tambahan data) | 15 |
Tabel 2.7 Jenis pengaduan yang diterima oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua
| NO. | PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Pengaduan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) | 60 |
| 2 | Pengaduan Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) | 14 |
Tabel 2.8 Pengaduan berdasarkan tema hak yang diterima oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua
| NO. | TEMA HAK | JUMLAH |
| 1 | Hak atas Keadilan | 25 |
| 2 | Hak atas Rasa Aman | 22 |
| 3 | Hak Hidup | 9 |
| 4 | Hak atas Pekerjaan | 7 |
| 5 | Hak Milik | 6 |
| 6 | Hak atas Kesehatan | 3 |
| 7 | Hak Anak | 1 |
| 8 | Hak atas Kebebasan Berekspresi, Berpendapat | 1 |
Tabel 2.9 Pihak-pihat teradu di Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua
| NO. | TERADU | JUMLAH |
| 1 | POLRI | 35 |
| 2 | TNI | 13 |
| 3 | PEMERINTAH | 12 |
| 4 | SWASTA/KORPORASI | 4 |
| 5 | LEMBAGA KEHAKIMAN | 4 |
| 6 | KELOMPOK MASYARAKAT | 3 |
| 7 | INDIVIDU | 2 |
Adapun peristiwa kekerasan yang menonjol di Papua sepanjang 2020 yang menjadi catatan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua adalah sebagai berikut:
1. Kontak tembak antara Brimob dengan KKB, satu anggota Brimob gugur Pada 28 Februari 2020, terjadi kontak senjata di area Jibapera, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Kontak senjata terjadi antara anggota Brimob yang dipimpin Ipda Dani Eko Setyawan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Joni Botak, Guspi Waker dan Nui Waker yang berlangsung selama tiga jam. Peristiwa ini menyebabkan satu orang anggota polisi bernama Bharada Doni Priyanto tertembak dan meninggal dunia.
2. Penyerangan Koramil Jila oleh KKB
Pada 9 Maret 2020, terjadi penyerangan Pos Koramil Jila, Distrik Jila, Kabupaten Mimika yang diduga dilakukan oleh anggota KKB. Akibatnya, satu
anggota TNI atas nama Sertu La Ongge meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi saat subuh ketika korban sedang berjalan untuk mengambil air wudhu. Namun saat hendak kembali ke pos, terdengar satu tembakan dan rekoset atau pantulan tembakan mengenai telinga bagian bawah sebelah kiri Sertu La Ongge. Karena cuaca buruk korban baru dievakuasi menggunakan helikopter pada pukul 09.00. Namun sesampainya di RSUD Mimika, korban dinyatakan meninggal dunia.
3. Pembakaran Gereja di Opitawak
Pada 12 Maret 2020, terjadi pembakaran sebuah bangunan yang merupakan tempat ibadah (gereja) di Opitawak, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Pihak TNI dan KKB saling menuding terkait pelaku pembakaran. Juru bicara TPNPB-OPM menuding aksi pembakaran tersebut adalah permainan TNI dan Polri untuk memojokkan TPNPB-OPM. Pihak Kepolisian menyatakan pelakunya adalah anggota KKB sebagai propaganda di masyarakat. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan.
4. Penembakan Karyawan PT. Freeport
Indonesia di Kuala Kencana Pada 30 Maret 2020, terjadi penembakan area perkantoran PT. Freeport Indonesia, Kuala Kencana. Peristiwa ini sekitar pukul 13.50 WIT. Aksi penembakan tersebut diuga kuat dilakukan anggota KKB pimpinan Joni
Botak. Dalam peristiwa tersebut salah satu karyawan PT. Freeport Indonesia berkewargaanegaraan Selandia Baru bernama Graeme Thomas Wael tertembak dan meninggal dunia. Selain itu dua orang warga sipil bernama Jibril MA Bahar mengalami luka tembak pada perut bagian kanan dan paha bagian kanan. Warga sipil lainnya Ucok Simanungkalit terluka pada siku kanan dan punggung belakang.
Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Fritz Ramanday, memeriksa lokasi penembakan di area perkantoran PT Freeport Indonesia Kuala Kencana (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.49
5. Penembakan di Mile 34, Kuala Kencana
Pada 13 April 2020 tepatnya di Mile 34, dua warga sipil yang bernama Eden Bebari dan Rony Wandik tewas ditembak. Diduga penembakan dilakukan oleh anggota TNI YR 712 dan YR 900. Peristiwa ini terjadi saat aparat TNl melakukan operasi penindakan KKB. Saat itu kedua korban sedang mencari ikan di sungai. Keduanya diduga menjadi korban salah tembak, karena terlihat pada saat menyelam keduanya membawa tombak dan panah. Menurut
Demi Bebari, salah satu orang tua korban, anaknya siang itu pamit untuk pergi mencari ikan di sungai. Anaknya merupakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Tangerang Selatan yang sedang menempuh semester tiga Jurusan Teknik Komputer. Namun oleh karena kondisi pandemi Covid-19, korban belum bisa kembali ke Jakarta akibat penutupan bandara di Provinsi Papua.
6. Pengaduan Karyawan soal
Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PT.Freeport Indonesia
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh PT. Freeeport Indonesia terhadap 8.300 buruh sejak 1 Juni 2017 hingga kini, menyebabkan buruh kehilangan hak atas pekerjaan dan hak atas upah serta jaminan kesehatan. Kasus ini telah dilaporkan ke berbagai pihak termasuk Komnas HAM. Namun hingga saat ini pengadu merasa belum diselesaikan dengan baik sesuai dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku. Pada 11 Agustus 2020, LBH Papua selaku Penasihat Hukum para buruh tersebut menyampaikan pengaduan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan tercatat dalam data base Komnas HAM Papua 043/STTP-HAM/VIII/2020. Pada intinya Pengadu mempertanyakan soal rekomendasi Komnas HAM yang tidak dijalankan oleh para pihak. Selain itu, Pengadu menyampaikan pokok pengaduan baru yakni akibat dari PHK sepihak dan pemberhentian upah serta jaminan kesehatan sejak Juni 2017 hingga saat ini menyebabkan 70 orang buruh meninggal dunia.
7. Penembakan terhadap dua warga sipil di Nduga
Peristiwa pada 1 Desember 2018 di Gunung Kabo menjadi awal mula rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan TNI ataupun TPNPB-OPM terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Nduga. Rentetan kasus tersebut telah menimbulkan banyak korban dari warga sipil. Semenjak peristiwa 1 Desember 2018, Kabupaten Nduga dijadikan Daerah Operasi Militer. Banyak pasukan non organik dari berbagai wilayah dikirim ke Nduga. Tujuan utamanya menumpas anggota TPNPB - OPM. Namun dalam berbagai operasi tersebut banyak masyarakat sipil menjadi korban. Situasi ini menimbulkan ketakutan serta trauma bagi masyarakat Nduga.
Dari sejumlah kasus yang disampaikan, salah satu yang menonjol adalah penembakan terhadap dua orang warga sipil yang diduga TNI sebagai anggota TPNPB - OPM pada 18 Juni 2020, yaitu Elias Karunggu dan Selu Karunggu di Kampung Ginit, Distrik Kenyam. Keduanya ditangkap di pinggir Kali Kenyam saat hendak kembali ke rumahnya sehabis menjemput istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan di Distrik Koroptak. Saat sampai di pinggir Kali Kenyam, empat anggota TNI Satgas Yonif 330 menangkap Elias Karunggu. Ketika melihat anaknya ditangkap Selu Karunggu menghampiri oknum anggota TNI. Selu pun ditangkap. Ayah dan anak ini disiksa oleh oknum anggota TNI sampai kemudian perwakilan keluarga mendapatkan informasi bahwa keduanya berada di Puskesmas. Sesampainya di Puskesmas keluarga melihat banyak anggota TNl dan Polri di berjaga-jaga. Saat itu pihak keluarga mengetahui bahwa keduanya sudah meninggal dunia.
Rangkaian peristiwa yang disampaikan tersebut di atas mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak mengutuk keras peristiwa ini dan meminta agar pemerintah segera melakukan perubahan kebijakan terkait tata kelola keamanan di Papua. Terhadap beberapa peristiwa tersebut Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu pihak-pihak terkait dan meminta keterangan, diantaranya Densubdenpom Mimika, Polres Mimika, Satgas Nemangkawi, Kogabwilhan III dan PT. Freeport Indonesia.
3. Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh
Pada 2020, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah menerima pengaduan sebanyak 46 kasus, dengan wilayah pengaduan sebagai berikut:
Tabel 2.10 Wilayah asal pengadu di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
| NO. | WILAYAH ASAL PENGADU | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Banda Aceh | 16 |
| 2 | Aceh Besar | 5 |
| 3 | Pidie | 2 |
| 4 | Lhokseumawe | 1 |
| 5 | Bireuen | 2 |
| 6 | Banten | 1 |
| 7 | Nagan Raya | 4 |
| 8 | Aceh Barat | 4 |
| 9 | Singkil | 2 |
| 10 | Aceh Barat Daya | 1 |
| 11 | Langsa | 3 |
| 12 | Subulussalam | 1 |
| 13 | Aceh Utara | 1 |
| 14 | Pidie Jaya | 1 |
| 15 | Aceh Jaya | 1 |
| 16 | Aceh Tamiang | 1 |
| Aceh Tamiang Jumlah | ||
Tabel 2.11 Indikasi pelanggaran HAM yang ditangani oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
| NO. | INDIKASI PELANGGARAN HAM | JUMLAH |
| 1 | Hak Hidup Pasal 9 | 7 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 10 | 0 |
| 3 | Hak mengembangkan diri, Pasal 11 s/d 16 | 3 |
| 4 | Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19 | 3 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27 | 5 |
| 6 | Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35 | 10 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 | 12 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 s/d 44 | 0 |
| 9 | Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51 | 2 |
| 10 | Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 | 2 |
| 11 | Bukan Kompetensi | 2 |
| Jumlah | 46 | |
Diagram 2.25 Persentase klasifikasi/tema hak yang dilanggar
Persentase Klasifikasi/Tema Hak yang Dilanggar
Hak hidup Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak wanita Hak anak Hak berkeluarga dan metanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak turut serta dalam pemerintahan
Tabel 2.12 Klasifikasi korban pelanggaran HAM yang ditangani oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
| NO. | KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH |
| 1 | Individu-Orang seorang | 20 |
| 2 | Individu-Anak | 1 |
| 3 | Individu-Perempuan | 1 |
| 4 | Individu-Pekerja/profesi | 0 |
| 5 | Individu-Korban pelanggaran HAM masa lalu | 0 |
| 6 | Individu-Fakir miskin | 0 |
| 7 | Kelompok-Masyarakat | 16 |
| 8 | Kelompok-Pekerja/profesi | 5 |
| 9 | Kelompok-Ras dan etnis | 1 |
| 10 Organisasi | 0 | |
| Jumlah | ||
Berdasarkan klasifikasi dan rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor
Diagram 2.26 Persentase pihak teradu
Persentase Pihak Teradu 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Individu/kelompok POLRI Pemerintah pusat Pemerintah daerah Korporasi TNI Yudikatif (horizontal)
Kepala Perwakilan Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama, menerima kunjungan Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda dalam rangka klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat yang melibatkan anggota TNI (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.50
Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh menerima pengaduan yang disampaikan oleh umat Kristen di Kabupaten Aceh Sing-kil yang diduga mengalami pembatasan menjalankan ibadah melalui tidak diterbitkannya IMB bangunan gereja.
Selain IMB bangunan gereja, umat Kristen juga tidak diizinkan membangun rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Napagaluh apabila belum memiliki IMB dimana persyaratan pengajuan IMB disamakan dengan persyaratan mendirikan gereja. Pemkab Aceh Singkil mewajibkan pengurusan IMB rumah ibadah dan IMB rumah dinas pendeta merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah dan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 ten-
tang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Penerapan kedua instrumen hukum di atas menyebabkan proses perizinan IMB bangunan gereja dan rumah dinas pendeta terhambat karena ketidakcukupan persyaratan.
Pertemuan terkait dengan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.51
Dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa IMB melalui mediasi, Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh mengadakan pertemuan terpisah melalui aplikasi zoom kepada Bupati Aceh Singkil pada tanggal 10 September 2020 dan Pimpinan Pusat GKPPD beserta Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) selaku Pengadu pada 29 September 2020. Dalam kedua pertemuan zoom tersebut Bupati Aceh Singkil dan Ketua Forcisas menyatakan kesediaannya agar Komnas HAM memediasi sengketa IMB bangunan gereja dan IMB bangunan rumah dinas Pendeta GKPPD Napagaluh.
Kegiatan sidang mediasi dilakukan pada 22 Desember 2020 di Kantor Gubernur Aceh. Sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2020 diadakan 2 (dua) pertemuan kaukus secara terpisah yaitu unsur FKUB dan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh dan Forcidas selaku mewakili umat Kristen Aceh Singkil di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh. Dalam kegiatan mediasi semua pihak bersepakat untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM RI akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak lainnya diantara kelompok Muslim, Kelompok Kristen Protestan, dan Kelompok Katolik.
Pada 24 Juni 2020, sebanyak 99 orang Rohingya terdampar di sekitar empat mil dari pesisir Seunuddon, Aceh Utara. Menindaklanjutinya, Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh mengirimkan surat rekomendasi kepada Plt. Gubernur Aceh bernomor 593/PMT 3.5.1/VI/2020. Untuk mengetahui perkembangan penanganan pengungsi Rohingya beserta tantangannya, Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kantor Imigrasi Kelas Il melalui zoom meeting, pada Rabu, 23 September 2020, dengan hasil diantaranya bahwa karena Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur agar Pemko Lhokseumawe sebagai wilayah yang didatangi pengungsi Rohingya, maka berkewajiban melakukan penanganan terhadap pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi
Pengungsi Tahun 1951, maka pengungsi Rohingya akan tetap berada di Indonesia sembari menunggu UNHCR berhasil menemukan Negara ketiga yang mau menampung pengungsi tersebut.
Dalam pelaksanaan fungsi pemajuan HAM, pada 18-19 November 2020, diadakan FGD dalam rangka penelitian "Mengkaji Qanun Aceh Melalui Perspektif Pemartabatan Manusia di Dalam Hak Asasi Manusia". Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa qanun-qanun di Aceh adalah bagian dari sejarah panjang perkembangan hukum di Aceh yang penerapannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemunculan beberapa produk regulasi bernuansa hukum Islam di Indonesia yang semakin populer. Penelitian akan mengkaji norma yang seharusnya diatur Qanun Aceh agar tidak hanya menjadi representasi martabat masyarakat, namun juga sesuai dengan norma-norma pemartabatan manusia menurut HAM.
FOCUSGROUPDISCUSSION PENELITIAN QANUN ACEN HELALUE PERSPEKTIF PEMARTABATAN DI DALA ISLA DAN HA ASASI MAN
Gambar 2.52
Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Qanun dalam Perspektif HAM yang diadakan di Banda Aceh pada 19 November 2020 (Foto: Komnas HAM)
Penelitian ini akan fokus pada isu-isu minoritas dan kelompok rentan seperti minoritas agama, perempuan, anak, dan individu-individu lain yang terdampak berlakunya Qanun Aceh. Selain itu, penelitian ini juga fokus untuk mengkaji pemberlakuan sanksi yang dianggap dapat merendahkan martabat individu atau masyarakat.
Masih terkait pemajuan HAM, pada 23 November 2020 bertempat di Hotel Kyriad, dilaksanakan FGD "Inventarisasi dan Review Kekhususan Aceh Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh."
FGD dengan mengundang berbagi akademisi, legislator, dan tokoh Aceh ini bertujuan untuk sharing informasi dan data tentang tantangan dan peluang percepatan implementasi kekhususan Aceh yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Informasi yang diperoleh dari kegiatan FGD ini akan menjadi bahan kajian bagi Komnas HAM untuk menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh dan DPRA tentang implementasi kekhususan Aceh untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Gambar 2.53
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik didampingi Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady Utama melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta jajaran (Foto: Komnas HAM)
4. Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksaan tugas dan fungsi Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku. Perubahan pola kerja dengan mekanisme Work from Home (WFH) atau pembatasan pegawai, sangat dirasakan efeknya, hal
ini disebabkan jumlah pegawai di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku yang hanya sembilan orang. Selain situasi tersebut, letak geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari kepulauan dengan akses jaringan telekomunikasi yang terbatas menjadi persoalan lain yang menambah kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Pada 2020, Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku menerima 146 berkas pengaduan, dengan isu utama antara lain:
1. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Persoalan-persoalan terkait hak masyarakat adat dan hak atas kepemilikan tanah yang berdampak pada sengketa/konflik tanah antar komunitas masyarakat hukum adat (antar kampung) yang dilatarbelakangi oleh persoalan pengelolaan sumber daya alam, batas wilayah, pengakuan sejarah dan persoalan tradisi/budaya. Adapun kasus yang terdokumentasi meliputi :
a. Rencana Perkebunan dan Perternakan Sapi di Kabupaten Kepulauan Aru, yang menimbulkan penolakan di seluruh wilayah Aru bagian Selatan.
b. Konflik antara Masyarakat Adat desa Taniwel, Nukuhai dan Kasier di kecamatan Taniwel dengan PT. Gunung Makmur Indah perusahaan penambang marmer yang telah mengantongi izin operasi di
wilayah kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat.
2. Hak Sipil dan Politik
Situasi pelaksanaan hak sipil dan politik di pelaksanaan Pikada 2020 diwarnai dengan berbagai persoalan diantaranya bentrokan antara para pendukung calon Bupati yang berdampak pada kondisi keamanan di beberapa daerah (Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya), selain itu tidak dilaksanakannya prosedur Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada 2020 di tiap tingkatan memunculkan kluster baru Covid-19 di beberapa wilayah pelaksana Pilkada Serentak.
Terkait dengan pengaduan masyarakat pada 2020, Komnas HAM Perwakilan Maluku menerima pengaduan terkait dengan hak memperoleh keadilan sebanyak 86 berkas, hak atas rasa aman sebanyak 61 berkas, dan hak atas kesejahteraan sebanyak 51 berkas.
Diagram 2.27 Klasifikasi berdasarkan hak Komnas HAM perwakilan Maluku
Klasifikasi Berdasarkan Hak Komnas HAM Perwakilan Maluku
Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak Hak tidak diperlakukan diskriminatif (UU 40/2008)
Klasifikasi Pihak yang Diadukan
dukan, maka kategori pihak yang diadukan sebagai berikut :
Berdasarkan klasifikasi pihak yang dia-
Tabel 2.13 Pihak yang diadukan ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku
| NO. | PIHAK YANG DIADUKAN JUMLAH | JUMLAH BERKAS |
| 1 | BUMN/BUMD | 6 |
| 2 | Kejaksaan | 3 |
| 3 | Lembaga Peradilan | 4 |
| 4 | Pemerintah Pusat | 3 |
| 5 | Pemerintah Daerah | 43 |
| 6 | Korporasi | 15 |
| 7 | Kepolisian | 74 |
| 8 | TNI | 8 |
| 9 | Rutan / Lapas | 2 |
| 10 | Profesi | 3 |
| 11 | Lembaga Pelayanan Kesehatan (Swasta) | 5 |
| 12 | Kelompok Masyarakat | 9 |
Dalam situasi wabah Covid-19, Komnas HAM RI Perwakilan Maluku melakukan pemantauan dan pengaduan proaktif melalui Media masa, online dan telepon sebagai upaya untuk merespon kasus-kasus yang terjadi di masa pandemi. Adapun aduan proaktif yang dilakukan berjumlah 44 (empat puluh empat) berkas aduan
yang meliputi:
a. Pemantauan kasus melalui media cetak dan media online sejumlah 19 (sembilan belas) berkas kasus.
b. Pemantauan kasus Aduan melalui email, wa dan telepon sejumlah 25 (dua puluh lima) berkas kasus.
Gambar 2.54
Pertemuan Koordinasi Pemantauan Proaktif Bersama Kepala SMPN 15 Ambon pada 17 Maret 2020 (Foto: Komnas HAM)
Pertemuan Koordinasi Pemantauan Proaktif Bersama Mahasiswa Papua, pada 1 Desember Gambar 2.55 2020 (Foto: Komnas HAM)
Sepanjang 2020, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan pemantauan peristiwa sebagai berikut:
1. Pemantauan situasi dan kondisi terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja baik secara langsung maupun melalui pemberitaan media dilakukan sejak tanggal 8 s/d 14 Oktober 2020. Pemantauan ini terutama dilakukan di Kota Ambon dan di Tual. Dalam pemantauan media, ditemukan informasi terjadinya penangkapan 13 peserta demo oleh Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease. Atas dasar informasi tersebut Komnas HAM Perwakilan Maluku melakukan koordinasi dengan Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease untuk memastikan tidak terjadinya krimina-
lisasi terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa dan memastikan pembebasan ke-13 Mahasiswa tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pemantauan alih fungsi kawasan hutan di Kepulauan Aru terhadap dampak kelangsungan hidup dan budaya masyarakat adat Kepulauan Aru pada tanggal 24 November s/d 2 Desember 2020, menindak lanjuti pelimpahan penanganan melalui pemantauan oleh Komnas HAM RI terkait aduan dari Forest Watch Indonesia pada tanggal 15 April 2020. Komnas HAM Perwakilan Maluku melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku,
Pemkab Aru, Kapolres Aru dan masyarakat adat Pulau Trangan. "Pemerintah Daerah menghargai dan Menghormati Tanah Ulayat Adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi dan kebijakan berkaitan dengan Tanah Ulayat bila masih terjadi Konflik antar Masyarakat adat sebagai Pemilik Ulayat Adat," Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Sadly, SE, MSi.
3. Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di empat wilayah, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru. Kegaiatan dilakukan melalui media cetak dan media online pada anggal 8 s.d. 9 Desember 2020.
Gambar 2.56
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku Benediktus Sarkol melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Maluku terkait koordinasi penanganan pengaduan masyarakat (Foto: Komnas HAM)
Dalam pelaksanaan fungsi pemajuan HAM, Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku melaksanakan kegiatan bersama Yayasan Mutiara Maluku dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon. Kerjasama yang dilakukan bersama Yayasan Mutiara
Maluku dengan membuka Sekolah Perempuan Maluku dan terlibat sebagai fasilitator dan pemateri. Sementara kerjasama Komnas HAM Perwakilan Maluku dengan AJl Ambon dengan melaksanakan rangkaian acara kolaborasi Peringatan 72
Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Ambon dengan tema Hak Asasi Fest yang diselenggarakan pada 10 s.d. 11 Desember 2020, baik secara langsung di Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku maupun virtual. Acara terdiri dari diskusi daring, bacarita penyitas, galeri rakyat, dan bioskop 3D.
Dalam kurun waktu 2020 Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melaksanakan tujuh kegiatan bersama dengan para pemangku kepentingan, diantaranya dengan Kepolisian Daerah Maluku, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku, Aliansi Jurnasi Independen (AJI) Ambon, Yayasan Mutiara Maluku, Yayasan Gasira Ambon dan Moluccas Center For Investigative Jurnalism.
5. Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah
Selain isu terorisme dan keamanan yang
menjadi isu hak asasi manusia yang menonjol di Sulteng, Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi juga fokus pada penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah. Dalam penanganan pendemi Covid-19 Pemerintah Sulawesi Tengah terbilang lamban. Masyarakat, khususnya di Kota Palu belum banyak mendapatkan informasi yang jelas mengenai Covid-19, penanganannya, dan tindakan pemerintah terhadapnya, Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya dan tidak meratanya arahan pemerintah pusat maupun daerah.
Pada 2020, pengaduan yang masuk ke Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang signifikan, di mana pada tahun 2019, pengaduan baru yang masuk sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) berkas kasus. Sedangkan pada 2020, Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah hanya menerima berkas pengaduan baru sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kasus. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Diagram 2.28 Persentase wilayah pengaduan Persentase Wilayah Pengaduan
6 4 3 3 3 2 Donggala Morowali Morowali Utara Banggai Banggai Laut
Diagram 2.29 Persentase klasifikasi/tema hak
Persentase Klasifikasi/Tema Hak
8 2 2 2 1 1 1 Hak untuk Hak atas Hak atas rasa Hak atas Hak anak Hak turut Non HAM hidup memperoleh kebebasan aman kesejahteraan serta dalam keadilan pribadi pemerintahan
Diagram 2.30 Tren pengaduan berdasarkan tema hak
Tren Pengaduan Berdasarkan Tema Hak
SipolEkosob Non HAM 19 8 0 2019 2020
Pada 2019, tren pengaduan yang masuk didominasi oleh pelanggaran atas hak ekonomi sosial budaya sebanyak 19 kasus pengaduan dimana pelanggaran atas hak ketenagakerjaan menjadi pengaduan paling banyak yakni sebanyak enam kasus. Sedangkan pengaduan atas
pelanggaran hak sipil politik didominasi oleh pengaduan atas pelanggaran atas hak atas keadilan sebanyak enam kasus dan disusul hak atas rasa aman sebanyak tiga kasus dan hak atas hidup sebanyak dua kasus.
Sedangkan pada 2020, tren pengaduan yang masuk adalah pelanggaran atas hak sipil dan politik sebanyak 13 kasus dimana didominasi oleh pelanggaran atas hak hidup sebanyak lima kasus. Sedangkan
pelanggaran atas hak ekonomi sosial budaya didominasi oleh pelanggaran hak atas kesejahteraan sebanyak delapan kasus.
Diagram 2.31 Institusi yang paling banyak diadukan sepanjang tahun 2020 Komnas HAM Sulawesi Tengah
Institusi yang Paling Banyak Diadukan Sepanjang Tahun 2020 Komnas HAM Sulawesi Tengah
Pemerintahan daerah Kepolisian Korporasi Lembaga pendidikan
Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi perubahan tren pihak yang di adukan, dimana pada tahun 2015 – 2018, pihak yang paling banyak di adukan ke Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah adalah Kepo-
lisian. Namun di tahun 2020, pihak yang banyak di adukan adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 9 (Sembilan) Berkas Pengaduan.
Diagram 2.32 perubahan tren pihak yang diadukan Perubahan Tren Pihak yang Diadukan
POLRI Pemda —Korporasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perubahan tren pihak yang diadukan ini terjadi di karenakan di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala saat ini dalam masa pemulihan akibat bencana alam gempa bumi, Liquifaksi dan Tsunami, dan pengaduan yang masuk adalah perihal tidak meratanya bantuan bencana dan ketidak jelasan kebijakan pemerintah Daerah terkait hak keperdataan (Hak Milik tanah) masyarakat atas tanahnya yang
masuk zona merah patahan palu koro (Sesar Palu Koro).
Pada 2020, Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan kegiatan pemantauan sebagai berikut:
1. Pemantauan dan Penyelidikan terkait 2 (dua) kasus Penembakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang menewaskan Masyarakat Sipil
Gambar 2.57
Hasil temuan Komnas HAM berupa selongsong peluru dalam kasus tertembaknya seorang warga sipil oleh aparat kepolisian di Kabupaten Poso (Foto: Komnas HAM)
Dari hasil Pemantauan yang dilakukan terhadap kasus penembakan terhadap seorang masyarakat Sipil di Poso, Komnas HAM menemukan fakta bahwa diduga kuat terjadi praktik penyiksaan (torture) terhadap korban sebelum ditembak mati. Sedangkan dua kasus penembakan lainnya terhadap warga sipil di Poso sebagaimana hasil pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM RI menduga kuat telah terjadi penggunaan kekuatan secara berlebih dengan kendali penggunaan senjata api yang tidak memenuhi prinsipprinsip dalam penggunaan kekuatan
sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009.
Tindakan tersebut merupakan bentuk dari penggunaan kewenangan berlebih dan sewenang-wenang (excessive use of force), kekerasan berlebih (brutality of police) dan dugaan kuat sebagai bentuk dari praktik penyiksaan (torture) dan penghilangan nyawa seseorang diluar putusan pengadilan (extra-judicial killing).
Dari hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan, di tarik kesimpulan bahwa penembakan yang terjadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terkait hak sipil dan politik warga negara, terutama hak
untuk hidup, hak atas rasa aman dan hak untuk tidak disiksa, diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi serta hak atas keadilan hukum
Gambar 2.58
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng Dedi Askary melakukan pertemuan koordinasi dengan jajaran Polda Sulteng (Foto: Komnas HAM)
2. Pemantauan di Kabupaten Sigi terkait kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 di Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia dan 6 (enam) rumah warga terbakar. Pelaku di duga merupakan anggota jaringan Mujahiddin Indonesia Timur (MIT).
Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM Perwakilan Sulteng bahwa adanya kasus kekerasan terhadap warga Desa Lemban Tongoa, merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia utamanya berkaitan dengan lemahnya kewajiban pemerintah dan pihak terkait memberikan dan menjamin keamanan warganya dari segala bentuk ancaman kekerasan.
Selain itu, investigasi Komnas-HAM juga menemukan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok MIT tidak menyasar satu agama tertentu.
Juga, tidak ada pembakaran rumah ibadah milik satu agama, melainkan rumah/tempat tinggal yang sewaktu-waktu juga berfungsi sebagai pos pelayanan umat. Atas peristiwa itu Komnas HAM Sulteng memberi rekomendasi kepada pemerintah dan pihak TNI serta Polri untuk mengubah pola penanganan dan penanggulangan terorisme, yang salah satu tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Dalam konteks pelaksanaan fungsi pemajuan HAM, selama tahun 2020 Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan instansi luar diantaranya dengan
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, LAPAS Klas 2A Palu, Polres Donggala, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Donggala, Pemerintah Provinsi Sulteng, serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah.
Staf Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng menerima pengaduan masyarakat yang menyatakan aspirasinya terkait dugaan pelanggaran HAM (Foto: Komnas HAM)
6. Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat sepanjang 2020 menerima 58 kasus. Berdasarkan pengelompokan pengaduan, kasus ketenagakerjaan paling banyak disampaikan masyarakat, kemudian disusul konflik agraria dan keadilan atas proses hukum.
Berdasarkan kasus aduan yang diterima, sejumlah 41 kasus telah selesai ditangani. Sedangkan 17 kasus masih dalam proses penanganan. Beberapa diantaranya masih dalam proses permintaan klarifikasi, serta melengkapi informasi dari pihakpihak terkait, serta pemantauan atau pengawasan terhadap instansi teknis terkait yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
Diagram 2.33 Klasifikasi berdasarkan teradu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Klasifikasi Berdasarkan Teradu ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Perorangan Perusahaan/korporasi Organisasi/LSM/yayasan Kepolisian Kejaksaan Kehakiman Instalasi pemerintah BUMN/BUMD Kemenkum HAM
Diagram 2.34 Klasifikasi berdasarkan isu yang diadukan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Klasifikasi Berdasarkan Isu yang Diadukan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Keadilan dalam proses hukum Konflik agraria Ketenagakerjaan Kesehatan/lingkungan Penyiksaan KDRT Lain-lain Rasa aman
Diagram 2.35 Klasifikasi berdasarkan hak yang diadukan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Klasifikasi Berdasarkan Hak yang Diadukan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Hak berkeluarga dan melahirkan keturunan Hak untuk mengembangkan diri Hak untuk memperoleh keadilan Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan
Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti aduan masyarakatmelakukanpemantauan maupun meminta keterangan secara langsung kepada pihak terkait. Selain pemantauan dalam rangka penanganan kasus aduan, juga melakukan pemantauan ke lapangan kaitannya dengan isu strategis yang terjadi di Kalimantan Barat.
Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemantauan terhadap penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam situasi pandemi Covid-19, dimana pemerintah Malaysia sedang melakukan lock down dan gencar memulangkan PMI. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung terkena dampak kebijakan pemerintah Malaysia dengan banyak pemulangan PMI pada bulan April 2020. Menanggapi ini, Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan surat yang ditujukan ke Konsulat Jenderal RI di Kuching melarang masuknya PMI dan meminta untuk menutup PLBN. Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat yang kemudian berkoordinasi dengan BP2MI dan Konjen di Kuching dan memperoleh keterangan bahwa Konsulat Jenderal di Kuching menghentikan sementara
pelayanan kepada WNI yang meminta surat jalan pulang. Selain itu BP2MI juga menyampaikan bahwa pemulangan karena deportasi dan repatriasi masih dilakukan dan ditangani oleh BP2MI. Fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak dapat menampung PMI dari luar Kalimantan Barat dan tidak bisa diberangkatkan ke daerah asal, karena tidak ada transportasi baik udara maupun laut ke daerah asal luar Kalimantan Barat yang dikarenakan adanya Permenhub No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Dampak lockdown di Malaysia hingga 31 Desember 2020, mengakibatkan banyaknya PMI yang pulang secara mandiri, dengan data yang diperoleh selama Maret-November 2020 terdapat 19.688 orang yang melalui kantor pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Negara dan sebanyak 4.204 merupakan pemulangan WNI yang bermasalah. Dari data yang dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pontianak dari bulan Maret hingga November 2020 di masa lockdown pemerintah Malaysia terdapat 24.367 orang yang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pontianak Wilayah Entikong. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa selama masa pandemi masa lockdown pemerintah Malaysia terdapat ±4.679 orang Pekerja Migran Indonesia yang pulang melalui jalur tikus perbatasan secara mandiri.
Selain itu, terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kalimantan Barat, terdapat tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, antara lain Sambas, Bengkayang, Melawi, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang. Pilkada tahun 2020 sedikit berbeda dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya mengingat dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Untuk memastikan upaya perlindungan dan penegakan hak atas kesehatan dan keselamatan publik dalam penyelenggaraan Pilkada serta pemenuhan hak pilih dan dipilih warga negara dalam Pilkada tahun 2020, Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalbar melakukan pemantauan Pra Pilkada di Sambas, Bengka-
yang, Melawi, Sekadau dan pemantauan Pilkada pada hari pelaksanaan di Ketapang dan Sintang. Dalam koordinasi yang dilakukan dengan penyelenggara pilkada dan stakeholder terkait (Satgas Covid-19 Daerah, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Rutan, KPU dan Bawaslu), Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat mendorong agar dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada untuk mengedepankan pelindungan hak atas kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan pada pelaksanaan pemungutan suara masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat dan tidak tersedianya sarana dan prasarana di TPS, diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan physical distancing serta masih banyak ditemukan masyarakat yang datang ke TPS tidak menggunakan masker, tidak semua TPS menyediakan bilik bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 °.
Pemantauan hak pilih dalam Pemungutan Suara di Rutan Kelas IIB Sintang pada 9 Desember Gambar 2.60 2020 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 2.61
Jajaran Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalbar menerima pengaduan masyarakat (Foto: Komnas HAM)
Terkait pelaksaan fungsi pemajuan HAM, Komnas HAM Perwakilan Kalbar menginisiasi kerjasama 10 lembaga Negara yang bekerja dengan isu-isu HAM, mulai dari Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Kantor Penghubung Komisi Yudisial, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Pengawasan dan Pelindungan Anak, Komisi Penyiaran Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Pendidikan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, KPU dan Bawaslu. Dalam pertemuan 10 lembaga negara pada 15 Juli 2020, disepakati untuk membentuk Forum Silaturahmi antar Lembaga Negara di Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda-tangani oleh perwakilan 10 lembaga negara.
Keberadaan lembaga Negara di daerah tentunya diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemajuan dan penegakan HAM masyarakat Kalimantan Barat yang kondusif sehingga penikmatan HAM dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komunikasi yang efektif antara lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Terjalinnya komunikasi yang efektif dapat dimanfaatkan dalam menyajikan data kondisi HAM yang lebih kompehensif di Kalimantan Barat sesuai potret pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Data yang tersaji secara komprehensif tersebut dapat digunakan stakeholder terkait terutama Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan serta menyusun program dan kegiatan sehingga menyentuh langsung masyarakat dan tepat sasaran. Disamping itu dapat mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dengan mensinergikan kewenangan masing-masing lembaga Negara. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga dapat diatasi salah satunya dengan melakukan sinergi tugas dan fungsi antara lembaga Negara.
Gambar 2.62
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar Nelly Yusnita (keempat dari kiri duduk) bersama dengan perwakilan lembaga-lembaga negara di wilayah Kalbar (Foto: Komnas HAM)
w..i
BAB III
DUKUNGAN MANAJEMEN
Dukungan teknis dan manajemen yang dijalankanBiroPerencanaan,Pengawasan, dan Kerjasama serta Biro Umum di Komnas HAM menjadi sangat penting selama pandemi Covid-19. Termasuk di antaranya dalam memberikan dukungan sumber daya teknologi informasi yang menjadi tulang punggung berbagai kegiatan dalam bentuk daring, perencanaan program, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran. Selain itu, di tengah keterbatasan anggaran yang direalokasi selama pandemi, pembenahan tata kelola kelembagaan di Komnas HAM tetap dijalankan.
A. Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama
1. Perencanaan dan Pengawasan
Kondisi lingkungan baik internal dan eksternal sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target output yang telah direncanakan. Situasi pandemi Covid-19 menjadi kendala utamayangharus dihadapi. Berbagai inovasi dan adaptasi terpaksa dilakukan dalam pengelolaan program kerja.
Upaya penanganan pandemi Covid-19 menjadi fokus utama sepanjang tahun 2020. Pada semester pertama 2020 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada sektor kesehatan. Hal ini berdampak pada postur anggaran kementerian/lembaga (K/L), termasuk Komnas HAM. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April
2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020, memastikan penghematan Belanja K/L untuk penanggulangan wabah Covid-19. Sebesar 3,73% anggaran Komnas HAM yaitu Rp 3,75 miliar dipangkas untuk mendukung kebijakan refocusing belanja K/L yang ditetapkan Pemerintah RI. Semula Rp. 104.06 miliar menjadi Rp 100,31 miliar. Kondisi ini juga memaksa internal Komnas HAM menyusun langkah efektif dengan mengalokasikan Rp. 2.23 miliar guna penanganan Covid-19.
Kendati mengalami kebijakan penghematan anggaran, Komnas HAM tetap berupaya optimal guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan meningkatkan nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Komnas HAM.
Pertemuan antara komisioner dengan jajaran sekretariat jenderal untuk melakukan koordinasi penajaman Renstra Komnas HAM 2020-2024 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 3.1
Dalam mengelola kinerja Komnas HAM, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Kinerja. Sepanjang tahun 2020 sejumlah dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
A. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM periode 2020-2024
Renstra Komnas HAM ditetapkan pada 2 Juni 2020 melalui Peraturan Komnas HAM RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dokumen yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk periode lima tahun ini menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diselaraskan berdasarkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024.
B. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021
Renja merupakan dokumen perencanaan Komnas HAM untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, output, komponen,
lokasi dan indikasi anggaran disusun mengacu pada dokumen Renstra. Penetapan dokumen Renja Komnas HAM diawali dengan kesepakatan tiga pihak, yakni Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara trilateral meeting dengan rincian sebagai berikut:
a. Pagu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,84 miliar dan Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp 25,38 miliar.
b. Untuk tahun 2021, telah disepakati Output Prioritas Nasional (PN) Komnas HAM, yaitu:
• Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan HAM, meliputi empat NSPK dan anggaran sebesar Rp2,4 miliar.
Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak Korban, meliputi 450 Rekomendasi Kebijakan dan anggaran sebesar Rp2,1 Miliar.
Integrasi Database Pengelolaan PenangananPelanggaran HAM,
Ahmad Fauzi-Ko... Direktcrat Hul Prahesti Pandanw.. Lilly Dane Rezafaraby Rima Saim Kor eko supriyanto Asri Olcavianty &m min_ch theresia iswarini Chalin-Komnas... Nok Mia Audinia Tommy Anggoro Myra Puspasari
Gambar 3.2
Trilateral Meeting Komnas HAM bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membahas Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2021 (Foto: Komnas HAM)
meliputi satu Sistem Informasi dengan anggaran sebesar Rp 0,7 Miliar.
Pengamatan Situasi atas Pemenuhan Hak Ekosob dan Hak Sipol Masyarakat Papua, Kegiatan ini meliputi satu laporan dengan anggaran sebesar Rp 0,5 miliar.
Selanjutnya informasi dalam dokumen Renja menjadi dasar penetapan rincian belanja pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komnas HAM yang disampaikan pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Dokumen ini merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Melalui penelahaan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi serta penyampaian rincian RKA pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI barulah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komnas HAM tahun 2021 dapat ditetapkan dan digunakan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. Pagu Komnas HAM untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 100,23 miliar.
C. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komnas HAM 2020
Laporan Kinerja Komnas HAM menjelaskan pencapaian kinerja dan analisis terhadap kinerja yang ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Tahun 2020, PK yang dihasilkan adalah PK Lembaga, PK Eselon I dan PK Eselon II (PK Biro Dukungan Penegakan HAM, PK Biro Dukungan Pemajuan HAM, PK Biro Umum dan PK Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama).
Setiap tahun Laporan Kinerja Komnas HAM disampaikan kepada Kemenpan RB melalui website esr.menpan.go.id untuk dievaluasi akuntabilitasnya. Melalui surat nomor B/87/M.AA.05/2021 dari Kemenpan RB perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2020, menunjukkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang meningat, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.1 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM tahun 2020
| NO. | KOMPONEN YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 18,05 | 18,45 | 18,87 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 | 15,05 | 15,21 | 15,47 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,03 | 9,65 | 10,19 |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10 | 6,02 | 6,43 | 6,66 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | 12,04 | 12,45 | 12,81 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 60,19 | 62,19 | 64,00 | |
| Tingkat AkuntabilitasKinerja | B | B | B | ||
D. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Komnas HAM serta mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 (Permenpan RB No.17/2017) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Namun demikian, pada 2020, SKM tidak dapat diselenggarakan karena situasi pandemi Covid-19. Tahun ini lebih fokus pada sosialisasi serta tindak lanjut atas rekomendasi SKM yang telah dilaksanakan tahun 2019 yang memprioritaskan pada perbaikan hasil layanan yang masih berstatus "segera diperbaiki" dan "diperbaiki kemudian" baik layanan di Komnas HAM Jakarta maupun layanan di empat kantor perwakilan (Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah). Sosialisasi ini bertujuan agar rekomendasi SKM 2019 dapat segera ditindaklanjuti guna perbaikan layanan publik Komnas HAM.
E. Monitoring Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2020
Secara berkala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana kerja anggaran Komnas HAM. Hal ini dilakukan untuk memastikan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas dapat berjalan dengan baik. Tahun 2020 Komnas HAM berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 94,34. Nilai ini meru-
pakan kontribusi hasil pada tiga jenjang capaian yaitu: capaian kegiatan (Eselon II), capaian program (Eselon I) dan capaian lembaga (K/L) dengan memperhitungkan aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
F. Meningkatnya Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Komnas HAM
Sepanjang tahun 2020, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan nilai kapabilitas APIP Komnas HAM. Upaya ini diawali dengan membangun mekanisme kerja pengawasan yang lebih baik dengan menyusun empat peraturan pengawasan, yaitu, 1). Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 2). Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3). Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan 4). Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah keempat peraturan penguatan pengawasan tersebut dihasilkan, segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Internal dan penyusunan Templat Pengawasan Internal.
Peningkatan kapabilitas APIP juga dilakukan dengan menginisiasi kegiatan pengawasan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2020 untuk pertama kalinya Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dilakukan. Audit ditujukan untuk mencermati aspek efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan selain membuktikan unsur fraud atau penyimpangan dari kegiatan yang menjadi target audit. Pada pelaksanaannya, Subbagian Pl terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tantara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terlepas dari inovasi-inovasi tersebut, juga dijalankan fungsi pengawasan dalam bentuk audit, review, evaluasi, maupun pemantauan yang ditujukan untuk mendorong akuntabilitas kinerja pegawai dan pengelolaan anggaran di lingkungan Komnas HAM. Sepanjang tahun 2020, dihasilkan 30 Laporan Pengawasan Internal berikut:
1. Laporan Hasil Review atas Laporan Keuangan TA 2019.
2. Laporan Pendampingan Pemeriksaan BPK.
3. Laporan Hasil Review atas Laporan Kinerja (LKIP) Komnas HAM Tahun 2019.
4. Laporan Hasil Review Pengelolaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2020.
5. Laporan Pelaksanaan Review Revisi Anggaran terkait Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
6. Laporan Hasil Review atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020
7. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Biro Umum
8. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama.
9. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM.
10. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM.
11. Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Komnas HAM (SAKIP) Tahun 2019
12. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester | Tahun 2020
13. Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Semester I Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020.
14. Laporan Hasil Review Revisi Anggaran III (Kanwil) DIPA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020.
15. Laporan Hasil Review Revisi Anggaran IV (DJA) DIPA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020.
16. Laporan Hasil Review Rencana Kerja dan Anggaran Komnas HAM Tahun Anggaran 2021 (Pagu Anggaran).
17. Laporan Hasil Review Pengelolaan Anggaran Triwulan Il Tahun Anggaran 2020.
18. Laporan Hasil Review Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022.
19. Laporan Hasil Review Rencana Kerja dan Anggaran Komnas HAM Tahun Anggaran 2021 (Pagu Alokasi).
20.Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Triwulan III Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020.
21. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II Tahun 2020.
22.Laporan Hasil Audit Peralatan dan Mesin: Lift.
23. Laporan Hasil Audit Belanja RDK/ Bantuan Transportasi.
24. Laporan Hasil Audit Pembelian Kendaraan Roda Empat.
25. Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu.
2. Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan
Sepanjang 2020, Komnas HAM menghasilkan 9 naskah kerja sama yang terdiri dari 5 Nota Kesepahaman/Memorandum of
Understanding dan 4 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani. Di antara 9 naskah kerja sama tersebut, terdapat 1 naskah kerja sama luar negeri dan 8 lainnya merupakan naskah kerja sama antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri.
Diagram 3.1 Naskah kerja sama Komnas HAM tahun 2020
Naskah Kerja Sama Komnas HAM tahun 2020
Nota Kesepahaman/ Memorandum
Understanding
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Naskah perjanjian Kerjasama luar negeri
Naskah kerja sama
Naskah perjanjian Kerjasama luar negeri
Gambar 3.3
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada 28 Desember 2020 (Foto: Komnas HAM)
Pada 2020 ini, terdapat penurunan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM dengan stakeholders jika dibandingkan dengan periode 2019. Pada 2019, terdapat 12 naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM dan stakeholders, dengan rincian 8 Nota Kesepahaman dan 4 Perjanjian Kerja Sama.
Di antara naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2020, terdapat 6 realisasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi pemajuan HAM yaitu:
1. Perjanjian Kerja Sama Antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Pemenuhan HAM.
2. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Bersama antara Komnas HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
3. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Serikat Pengajar HAM tentang Kerja Sama Pemajuan dan Penegakan HAM.
4. Kesepakatan Bersama Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Pemenuhan HAM
5. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kantor Staf Presiden, dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) tentang Penyelenggaran Festival HAM Kota Banjarmasin 2020.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM RI, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) tentang Penyelenggaran Festival HAM Kota Banjarmasin 2020
Terdapat 1 (satu) kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi Penegakan HAM yaitu Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia yang Berat.
Komnas HAM juga melaksanakan satu kerja sama dalam negeri di bidang Teknologi Informasi untuk mendukung kerja-kerja Sekretariat Jenderal yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kerja sama ini memfasilitasi pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen sebagai salah satu upaya pemanfaatan teknologi digital untuk merespon tantangan di era revolusi industri 4.0. Selain itu, terdapat satu kerja sama luar negeri yang diimplementasikan untuk mendukung fungsi Pemajuan dan Penegakan HAM yaitu Memorandum of Understanding (MoU) between SUHAKAM, Komnas HAM and CHRP on Statelessness Issues in Sabah.
Kerjasama Internasional
Dalam hal peningkatan dan tindak lanjut kerja sama internasional, sepanjang 2020 Komnas HAM tetap berpartisipasi dalam kegiatan rutin di tingkat regional Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan internasional. Kegiatan tersebut terefleksikan dalam partisipasi aktif Komnas HAM RI pada organisasi jejaring South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) yang dilaksanakan secara daring karena adanya larangan penerbangan internasional akibat pandemi Covid-19.
Eait Full Scren KOMNAS HAM REPUBLIKINDONESIA
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam menjadi pembicara dalam United Nations Virtual Forum on Responsible Business and Human Rights 2020 bertajuk "Harnessing the Power of National Human Rights Institutions in Facilitating Access to Effective Remedy" yang diselenggarakan oleh UNDP Business and Human Rights Asia-Pacific melalui Zoom Webinar, pada 9 Juni 2020 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 3.5
Komnas HAM menandatangani nota kesepahaman bersama Statelessness Issue in Sabah dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan the Commission of Human Rights of the Philippines (CHRP) untuk mendorong penanganan dan penyelesaian kasus orang-orang tanpa kewarganegaan (statelessness) di Sabah Malaysia pada 24 Juli 2020 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 3.6 Gambar 3.7
Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mewakili Indonesia untuk tetap berpartisipasi dalam 10th World Human Rights Cities Forum yang dilaksanakan secara daring pada pada 7-10 Oktober 2020 (Foto: Komnas HAM)
Komnas HAM sebagai ketua SEANF sukses menyelenggarakan pertemuan Technical Working Group I dan II (TWG) dan Annual
Conference yang dihelat secara virtual untuk pertama kali.
17th Annual Conference of The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) 24-26 November 2020 SUHAKAM
Komnas HAM RI menyelenggarakan 17th Annual Conference of The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) pada 24-26 November 2020. Berbagai perkembangan serta kerja-kerja anggota forum National Human Rights Institutions (NHRIs) dari enam negara di kawasan Asia Tenggara dipaparkan sebagai bentuk kontribusi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 (Foto: Komnas HAM)
17th Annual Conference of The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) 24-26 November 2020
17° Annual Conference of The South East Asia National (SEANF) 24-26 November 2020
Gambar 3.8
Komnas HAM RI menyelenggarakan 17th Annual Conference of The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) pada 24-26 November 2020. Berbagai perkembangan serta kerja-kerja anggota forum National Human Rights Institutions (NHRIs) dari enam negara di kawasan Asia Tenggara dipaparkan sebagai bentuk kontribusi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 (Foto: Komnas HAM)
Gambar 3.9
Komnas HAM RI menyerahkan estafet kepemimpinan SEANF kepada Suhakam dalam 17th Annual Conference of The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) yang digelar secara virtual pada 26 November 2020 (Foto: Komnas HAM)
Persidangan
Pada 2020, telah diselenggarakan sebanyak 36 persidangan, terdiri dari Sidang Paripurna, Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan, yang diagendakan sebulan sekali. Seluruh kegiatan tersebut menghasilkan 36 risalah. Dengan rincian Sidang Paripurna, Rapat Koordinasi, dan Rapat Pimpinan masing-masing menghasilkan dua belas risalah. Dalam pelaksanaan, Sidang Paripurna dilaksanakan sebanyak tujuh belas kali. Selain itu juga dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan dengan menghasilkan dua belas risalah Rapat Koordinasi dan dua belas risalah Rapat Pimpinan. Sehingga keseluruhan hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan persidangan selama tahun
2020 adalah Sidang Paripurna tujuh belas risalah, Rapat Koordinasi sebanyak dua belas risalah, Rapat Pimpinan sebanyak dua belas risalah dan total berjumlah dengan jumlah empat puluh satu risalah.
Di samping itu, terdapat pula pelayanan pendampingan protokol bagi komisioner pada saat menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Protokol bertugas juga untuk membuat laporan bulanan kegiatan pendampingan komisioner untuk disampaikan di Rapat Koordinasi. Untuk layanan keprotokoleran, pada 2020 staf protokol Komnas HAM RI yang bertugas untuk mendampingi tujuh komisioner Komnas HAM RI serta satu Sekretaris Jenderal berjumlah tiga orang dan satu ajudan Ketua Komnas HAM RI.
Diagram 3.2 Perbandingan kegiatan layanan keprotokoleran anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tahun 2019 dan 2020
Perbandingan Kegiatan Layanan Keprotokoleran Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Tahun 2019 dan 2020
2020 2019 133 86 19 12 12 10 1 1 rapat audiensi Pelantikan 2 Konferensi Pers kegiatan lain-lain wawancara media Menghadiri undangan Penandatanganan MOU
Diagram 3.3 Rekapitulasi tugas pendampingan protokol Rekapitulasi Tugas Pendampingan Protokol
Berdasarkan rekapitulasi pada 2020, protokol melaksanakan tugas pendampingan sebanyak 274 kegiatan, terdiri dari pelantikan, tanda tangan MoU, konferensi pers, undangan, kegiatan lain, rapat, audiensi, dan wawancara media. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 203 kegiatan, trennya mengalami peningkatan sebesar 34,9%. Di dalam kegiatan layanan pada 2020 terdapat klasifikasi baru yaitu wawancara media, yang pada 2019 belum diklasifikasikan secara khusus.
Layanan teknis keprotokolan terbanyak adalah pendampingan untuk menghadiri undangan yang berkaitan dengan penyampaian materi dan diskusi HAM baik di kementerian, lembaga negara dan organisasi masyarakat sebanyak 133 kegiatan. Penurunan jumlah layanan keprotokoleran terutama pada kegiatan audiensi. Hal ini disebabkan perubahan metode kerja yang dialihkan menjadi sistem daring selama masa pandemi Covid-19.
Hubungan Masyarakat
Sepanjang tahun 2020, Humas Komnas HAM menyebarluaskan informasi ke masyarakat melalui media dengan beragam cara, diantaranya konferensi pers, diskusi media, keterangan pers, dan undangan liputan media melalui jaringan komunikasi grup Whatsapp "Mitra Media Komnas HAM". Selain itu, untuk penyebarluasan informasi publik melalui media yang dimiliki Komnas HAM, Humas Komnas HAM RI melakukan pemberitaan melalui laman "Kabar Latuharhary" di laman resmi Komnas HAM RI. Selanjutnya, untuk mengetahui pemberitaan media massa mengenai Komnas HAM dilakukan monitoring media.
grup Whatsapp "Mitra Media Komnas HAM". Pada 2019 jumlah anggota pada grup tersebut sebanyak 122 partisipan yang terdiri dari jurnalis media nasional, lokal maupun mancanegara dari kategori media cetak, online, dan elektronik. Sedangkan pada 2020, partisipan meningkat menjadi 166 anggota. Melalui jaringan komunikasi ini, Komnas HAM RI bertukar informasi terkait kegiatan lembaga untuk diliput oleh para jurnalis.
Humas Komnas HAM memiliki jaringan komunikasi dengan para jurnalis melalui group whatsapp "Mitra Media Komnas HAM". Pada 2019 jumlah anggota pada grup tersebut sebanyak 122 partisipan yang terdiri dari jurnalis media nasional, lokal maupun mancanegara dari kategori media cetak, online, dan elektronik. Sedangkan pada 2020, partisipan meningkat menjadi 166 anggota. Melalui jaringan komunikasi ini, Komnas HAM RI bertukar informasi terkait kegiatan lembaga untuk diliput oleh para jurnalis.
Relasi media Komnas HAM diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti konferensi pers dan diskusi media yang pada tahun 2020 dilaksanakan secara daring maupun hybrid (kombinasi antara daring dan tatap muka), serta keterangan pers. Selain itu para komisioner Komnas HAM juga secara terbuka dapat memberi keterangan dalam bentuk wawancara langsung dan menjadi narasumber dalam program acara, diskusi, seminar, webinar atau kegiatan yang diselenggarakan di berbagai media.
Diagram 3.4 Humas Komnas HAM RI Humas Komnas HAM RI
Media briefing Keterangan pers
FITUR LIVE STREAMING YOUTUBE
Digunakan untuk memaksimalkan penyebarluasan informasi Komnas HAM dalam setiap penyelenggaraan konferensi pers maupun diskusi media.
Selama kurun waktu Januari hingga Desember 2020 telah dikeluarkan 104 media briefing yang terdiri dari konferensi pers (baik daring maupun langsung), diskusi daring dan peliputan kegiatan lembaga antara lain pengaduan ke Komnas HAM, aksi penyampaian pendapat, kegiatan seremonial dan tahapan investigasi. Jumlah ini meningkat 108 % dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 50 media briefing.
Selain itu, Komnas HAM juga menerbitkan 62 keterangan pers yang jumlahnya mengalami kenaikan 100% dibandingkan
tahun 2019 yang tercatat sebanyak 31 keterangan pers. Untuk lebih memaksimalkan penyebarluasan informasi, Humas Komnas HAM juga menggunakan fitur live streaming pada kanal youtube resmi Humas Komnas HAM dalam setiap penyelenggaraan konferensi pers maupun diskusi media.
Masih terkait dengan kerja kehumasan, dari periode Januari hingga Desember 2020 tercatat sebanyak 1.706 pemberitaan media online, baik nasional maupun lokal mengenai mengenai Komnas HAM RI.
Pemberitaan terkait Komnas HAM RI pada 2020 naik signifikan bila dibandingkan periode 2019. Periode Agustus s/d Desember 2019, tercatat 345 pemberitaan
terkait Komnas HAM, sedangkan periode yang sama tahun 2020 tercatat 768 berita. Hal ini menunjukkan jumlah tren nya mengalami kenaikan 122%.
Kamo, 25 Maret 2021 Bahasa Indonesta Dapatkan Cerita Eksklusif TEMPOCO di Balik Berita BOLA - CANTIK - TEKNO NUSANTARA Iklan olah Google NASIONAL TERPOPULER Komnas HAM: Darurat Kesehatan Lebih Penting Megowati: Pak Jokowi dari Darurat Sipil Periode. Yana Noomona Itu Jangan Sedih Gagal SNMPTN. Reporter: Friski Riana 5 Sekolah Kedinasan Ini Juga Editor: Kukuh S. wibow Jamin Masa Deoan Senin. 30 Marel 2020 10:29 WI1B Pemungutan Suara Ulang f Pilgub Kalsel, Denny Indravana: Penvelenooara FOR HUMA Dari Sidang Jhoni Allen Vs IAM JANGA Ratuson Juta Anooeta DPR Sidong Perdana, Pengacara Sebut Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY Melawan Hukum Iklan oleh Google Kinm masckan TEMPO.CO, Jakarta- Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilal darurat kesehatan lebih dibutuhkan dalam menangani Covid-19 ketimbong dorurat sipil. "Dalam situasi Covid-19 yang terus meningkat, belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi Covid-19 ini, harusnya darurat kesehatan," kata Anam dalam siaran tertulis, Senin, 30 Maret 2020. FOKUS Menurut Anam darurat kesehatan dan darurat sipil memiliki perspektif tujuan yang berbeda. Darurat kesehatan, kata dia, bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam, dan dibutuhkan kerja sama serius dengan masyarakat, termasuk solidaritas sesama yang tidak terkena TEMPOCO TEMPO dampak Covid-19. Rombak Manajemen Vaksin AstraZeneca KCIC untuk Kejar dan Segala 19. "Ketidakmaksimalan ini salah satu persoalannya adalah plaffrom dan kesolidan kebijakan dolam penanganan Covid-19," katanya. Menurut Anam, dalam menangani pandemi ini, pendeikatan utama adalah kepentingan kesehatan TEMPO.CO TEMPOCO Salah satunya dengan cara membangun kesadaran masyarakat dan solidaritas. seperti RT, RW, dan puskesmas menjadi garda komunikasi tordepan. "Tujuannya pada kerja kerja kesehatan, bukan pada Naik Turun Wacana kerja penertiban," ujarnya. Amandemen Vaksin AstraZeneca Terbatas la menuturkan pemerintah bisa mulai memperbaki tata kelola dalam menerapkan darurat kesehatan nasional. Misainya, platform kebijakan yang utuh dan terpusat. Presiden diminta langsung memimpin agar konsolidasi pusat dan daerah lancar. "Ini juga karena kebutahan penanganan Covid 19 ini, apalagi ada momentum-momentum besar yang akan mempengaruhi seberapa besar sebaran Iklan oleh Google vinusnya, misalkan soal mudik Lebaran atau acara lain yang rutin karena ada acara keagamaan," ucapnya. Mengrcia kdzn m7D FRISKI RIANA
B. Umum
1. Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
Pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi perubahan aktivitas masyarakat termasuk aktifitas di kalangan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya yakni diterapkannya sistem bekerja fleksibel melalui work from office (WFO) dan work from home (WFH). Perubahan tata kerja ini menuntut kecepatan dan kelincahan seluruh pegawai, termasuk dalam penggunaan teknologi digital, agar tetap produktif, profesional, dan tidak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Komnas HAM menerapkan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Birokrasi yang demikian akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintah dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan reformasi birokrasi dimaksudkan guna mengejar visi reformasi birokrasi yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia".
Untuk menjawab perkembangan dunia dan tantangan perubahan, Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan penyederhanaan birokrasi dan mengembangkan basis keahlian dan keterampilan para ASN. Kesetjenan Komnas HAM sebagai bagian dari sistem besar birokrasi, juga telah mengambil peran aktif dengan penataan struktur kelembagaan baru Komnas HAM yang kini sedang diproses
di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional, yang telah dilantik. Pengembangan pegawai dan sarana prasarana pun tengah disiapkan dalam merespon perubahan tersebut. Kita berharap, langkah ini akan menjadi momentum lompatan besar lembaga, ditengah tuntutan perubahan yang terjadi dan kondisi krisis yang sedang melanda.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai good governance dalam melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia. Melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dengan Nomor: B/83/M.RB06/2021 tentang Hasil Pelaksaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Komnas HAM mendapatkan penilaian yang lebih baik/meningkat dari tahun 2019. Berdasarkan surat tersebut, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2020 adalah 70,97 dengan kategori "BB". Capaian baik ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM terus lebih baik.
Terkait dengan Reformasi Birokasi, terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang telah dicapai Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yaitu:
1. Area I: Manajemen Perubahan
a. Telah menetapkan Road Map RB 2020 - 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 15 Tahun 2020.
DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
1. Area I: Manajemen Perubahan
a. Telah menetapkan Road Map RB 2020 - 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 15 Tahun 2020.
b.Telah terdapat media Reformasi Birokrasi secara internal. a. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan
c. Telah menetapkan dan melantik agen perubahan di tahun 2020, dan didukung dengan dibentuknya rencana tindak agen perubahan.
d.Quick Wins mandatori telah dilakukan dan masih dalam tahap penyelesaian.
3. Area III : Penataan Organisasi
a. Telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri pada tahun 2019 dan telah menyampaikan hasilnya untuk divalidasi oleh KemenPANRB.
b.Telah disetujui oleh Menteri PAN dan RB usulan perubahan SOTK setelah dilakukannya penyederhanaan birokrasi kepada KemenPANRB.
2. Area II : Deregulasi Kebijakan
c. Progress penyederhanaan birokrasi telah selesai. fungsional telah dilaksanakan pada 17 Agustus 2020.
pengkajian terhadap peraturan-perundangan yang ada. b. JDIH Komnas HAM sudah memiliki fitur untuk melihat pembahasan terhadap aturan yang ada, namun aturan-aturan tersebut bersifat internal.
5. Area V: Manajeman SDM
penilaian Sistem merit pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun sampai saat ini masih dalam proses.
4. Area IV : Tata Laksana
Komnas HAM
b.Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan telah disusun.
b.Sedang menyusun Grand Design SPBE Komnas HAM
c. Assessment baru dilakukan untuk pegawai
d.Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
pembaharuannya namun belum di-launching (posisi masih menunggu).
c. Informasi pada situs Komnas HAM sudah ter-update cukup baik
a. Sudah dilakukan Pencanangan Zona Integritas pada tgl.14 Desember 2020;
b.Penyampalan Laporan Harta Kekayaan LHKPN 100%
6. Area VI : Pengawasan
c.Maturitas SPIP Level 3 dan IACM Level 3:
7. Area VIl: Pelayanan Publik
a.Berbagai media informasi dan komunikasi terkait dengan pelayanan publik telah dikembangkan baik melalui media cetak, website, dan sosial media;
b.Media pengaduan dan konsultasi telah dibangun di Setjen Komnas HAM, namun saat ini belum diintegrasikan dengan media SP4N LAPOR.
d. Telah disusun kebijakan teniang Gratifikasi, SPIP
8. Area VIII :Penguatan Akuntabilitas Kinerja
berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diselaraskan secara berjenjang serta menyusun peta strategis berupa struktur yang menggambarkan keselarasan dalam mencapal hasil (sasaran strategis) melalui program/kegiatan yang dirasa tepat. Peta Strategis tersebut sebaiknya dilengkapi dengan anggaran yang mendukung sehingga melalui dokumen ini akan tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting)
b. Telah terdapat media Reformasi Birokrasi secara internal.
c. Telah menetapkan dan melantik agen perubahan di tahun 2020, dan didukung dengan dibentuknya rencana tindak agen perubahan.
d. Quick Wins mandatori telah dilakukan dan masih dalam tahap penyelesaian.
2. Area Il : Deregulasi Kebijakan
a. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan-perundangan yang ada.
b. JDIH Komnas HAM sudah memiliki fitur untuk melihat pembahasan terhadap aturan yang ada, namun aturan-aturan tersebut bersifat internal.
3. Area III : Penataan Organisasi
a. Telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri pada tahun 2019 dan telah menyampaikan hasilnya untuk divalidasi oleh Kemen- PANRB.
b. Telah disetujui oleh Menteri PAN dan RB usulan perubahan SOTK setelah dilakukannya penyederhanaan birokrasi kepada KemenPAN- RB.
c. Progress penyederhanaan birokrasi telah selesai. Pelantikan kepada jabatan struktural menjadi jabatan fungsional telah dilaksanakan pada 17 Agustus 2020.
4. Area IV : Tata Laksana
a. Sedang menyusun Peta Proses Bisnis Komnas HAM.
b. Sedang menyusun Grand Design SPBE Komnas HAM.
c. Informasi pada situs Komnas HAM sudah ter-update cukup baik
5. Area V : Manajeman SDM
a. Telah diusulkan kepada KASN untuk dilakukan penilaian Sistem merit pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun sampai saat ini masih dalam
proses.
b. Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan telah disusun.
c. Asesmen baru dilakukan untuk pegawai golongan Ill.c ke atas dan pejabat struktural.
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
e. Sistem informasi kepegawaian sudah dilakukan pembaharuannya namun belum di-launching dikarenakan BKN launching tentang aplikasi kepegawaian yang diperuntukan secara nasional (posisi masih menunggu).
6. Area VI: Pengawasan
a. Sudah dilakukan Pencanangan Zona Integritas pada tanggal 14 Desember 2020;
b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan LHKPN 100% dan LHKASN 90,80%;
c. Maturitas SPIP Level 3 dan IACM Level 3;
d. Telah disusun kebijakan tentang Gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS dan Benturan Kepentingan.
7. Area VIl: Pelayanan Publik
a. Berbagai media informasi dan komunikasi terkait dengan pelayanan publik telah dikembangkan baik melalui media cetak, website, dan sosial media;
b. Media pengaduan dan konsultasi telah dibangun di Setjen Komnas HAM, namun saat ini belum diintegrasikan dengan media SP4N LA- POR.
8. Area VIII :Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Melakukan monitoring atas rencana aksi dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diselaraskan secara berjenjang serta menyusun peta strategis berupa struktur yang menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (sasaran strategis) melalui program/kegiatan yang dirasa tepat. Peta Strategis tersebut sebaiknya dilengkapi dengan anggaran yang mendukung sehingga melalui
dokumen ini akan tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting).
Data Jumlah SDM Komnas HAM sampai dengan Desember 2020 sebagai berikut:
Diagram 3.6 Informasi pegawai
Informasi Pegawai
Jumlah PNS Komnas HAM CPNS 12 285 PNS 150 LAKI-LAKI PNS PEREMPUAN 143 PPNPM 99 384 Jabatan Fungsional PERTAMA MUDA MADYA 34 17 p JABATAN PELAKSANA 88 202 P 115
Biro Umum 62 Biro Duku gakan HAM Rincian Rincian ESELON II ESELON II ESELON III ESELON III 0 ESELON IV ESELON IV 0 PELAKSANA 46 PELAKSANA CPNS 47 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL Pertama 0 Pertama 0 Muda Muda 6 Mady a Mady a 3 Biro Dukungan 32 Biro Perencanaan 58 Pemauan HAM 29 Pengawasan dan Rincian Kerja Sama Rincian ESELON II ESELON II ESELON III ESELON III 0 ESELON IV ESELON IV PELAKSANA 33 PELAKSANA 34 CPNS 2 CPNS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL 25 FUNGSIONAL 13 Pertama 11 Pertama Muda 10 Muda Mady a Madya
Diagram 3.7 Informasi Pegawai Perwakilan
Informasi Pegawai Perwakilan
L5 Maluku imantan Baral Rincian ESELON II ESELON II 46 ESELON III ESELON III ESELON IV Aceh ESELON IV PELAKSANA PELAKSANA Rincian JABATAN JABATAN ESELON II FUNGSIONAL FUNGSIONAL ESELON III Pertama ESELON IV Muda PELAKSANA Mady a JABATAN FUNGSIONAL Pertama Muda Madya Rincian Papua umabera Bar ESELON II 0 Rincian ESELON III 0 Rincian ESELON II ESELON IV ESELON III ESELON II PELAKSANA ESELON IV ESELON III JABATAN ESELON IV PELAKSANA FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA Pertama FUNGSIONAL JABATAN Muda FUNGSIONAL Pertama Madya Muda Pertama 0 Muda Mady a Madya
Menyiasati kondisi pandemi Komnas HAM mengoptimalkan Aplikasi Presensi Sidik Jari (Sikadir) dan Aplikasi Presensi Berbasis Ponsel Pintar (Hadirr). Aplikasi Hadirr menjadi pilihan utama mengingat Pandemi Covid-19 menuntut Pegawai agar meminimalisir kerumunan (pada saat absensi sidik jari), dan jam kerja serta banyaknya pegawai diatur dengan skema 50% bekerja di kantor dan 50% bekerja di rumah.
Pandemi Covid-19 tidak menghentikan Komnas HAM dalam menjalankan tugas terkait penyederhanaan birokrasi. Untuk itu dilakukan rapat online/webinar dengan pihak-pihak terkait agar proses penyederhanaan birokrasi serta penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dapat terlaksana. Pada 17 Agustus 2020, Sesjen Komnas HAM melantik 31 Pejabat Struktural ke Pejabat Fungsional. Pada 29 Desember 2020, ditandatangani Perses No. 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Perses No 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
2. Perlengkapan dan Rumah Tangga
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (1), pencipta arsip harus memiliki empat instrumen kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Subagian Tata Usaha Persuratan telah menyelesaikan penyusunan empat peraturan Komnas HAM, antara lain:
1. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1723);
2. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1724);
3. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 Jadwal Retensi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1725); dan
4. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1726);
Proses penyusunan empat peraturan tersebut dilakukan sejak Januari hingga Desember 2020 dengan melibatkan seluruh biro. Empat instrumen kearsipan tersebut bahkan telah diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia oleh Subbagian Hukum Komnas HAM ke Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl pada Desember 2020.
Di samping empat instrumen kearsipan Komnas HAM, Subbagian Tata Usaha Persuratan juga telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Komnas HAM. Raperkom tersebut telah disampaikan kepada Subbagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Capaian lain Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga adalah ditetapkannya Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Logo. Sejatinya penetapan logo Komnas
HAM berkaitan erat dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Komnas HAM. Keputusan ini berfungsi untuk menunjukkan identitas Komnas HAM dan menyeragamkan penggunaan logo guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelayanan publik demi terciptanya naskah dinas yang autentik dan reliabel di Komnas HAM.
Untuk mendukung penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik, dalam hal ini penandatanganan naskah dinas digital, Komnas HAM telah memperoleh sertifikasi penggunaan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sertifikasi ini digunakan untuk melakukan penandatanganan naskah dinas yang tercipta secara elektronik. Keaslian dokumen yang ditandatangani secara elektronik tersebut dapat dibuktikan autentisitasnya secara elektronik pula.
Tanda tangan elektronik ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di era modern, terlebih saat terjadi pandemik yang disebabkan oleh Covid-19 yang mengharuskan pegawai dan pejabat melakukan work from home dan work from office secara bergantian. Adanya tanda tangan elektronik memberikan kemudahan dalam melakukan penandatanganan naskah dinas Komnas HAM. Penandatanganan dokumen dapat dilakukan dilakukan di mana saja dan kapan saja sehingga dapat membuang batas waktu dan ruang.
Pelaksanaan pengadministrasian persuratan meliputi penerimaan surat dinas baik surat pengaduan maupun non-pengaduan, pengiriman surat melalui Pos Indonesia, dan surat antar langsung, serta pengurusan ijin dinas luar negeri.
Surat eksternal yang masuk, baik peng-
aduan maupun nonpengaduan, dicatat dan diinput ke dalam sistem aplikasi SIKD Komnas HAM. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudah pengorganisasian surat, melacak keberadaan surat hingga tindaklanjut yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam merespon surat yang masuk serta permintaan stakeholder.
Terkait dengan pengurusan ijin dinas luar negeri, Sejak Maret 2020, pengurusan ijin dinas luar negeri diserahkan kepada Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga. Hal ini dilakukan karena agar lebih sesuai dengan Tusi Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga.
Adapun data penerimaan dan pengiriman surat dinas dan pengiriman surat untuk periode Januari s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut:
1) Surat masuk terdiri dari:
- Surat Dinas (Pengaduan): 3.654 surat
- Surat Dinas Internal : 451 surat
- Surat Non Dinas : 1.957 surat
Total Surat Masuk Tahun 2020: 6.062 surat
2) Surat keluar terdiri dari:
- Via Pos : 6.986 surat
- Antar Langsung : 191 surat
- Email : 74 surat
Total Surat keluar Tahun 2020: 7.251 surat
3) Surat Kembali: 382 surat
Untuk meningkatkan layanan sarana dan prasarana, Subbagian Rumah Tangga melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi SIAPP. Sistem aplikasi ini dibangun oleh Biro Umum untuk memfasilitasi layanan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Aplikasi tersebut untuk saat ini digunakan untuk peminjaman ruang rapat baik yang ada di Kantor Menteng maupun Hayam Wuruk secara online beserta fasilitas/kelengkapan ruang, serta pemesanan konsumsi yang dibutuhkan saat rapat. Penambahan fitur terbaru antara lain agar tidak terjadi peminjaman ruangan yang sama oleh dua atau lebih unit kerja dalam waktu bersamaan.
Ke depan, SIAPP tidak hanya digunakan sebagai aplikasi peminjaman ruang rapat, namun bisa dikembangkan lebih luas lagi antara lain tampilan agenda harian di setiap ruang meeting via LCD/smart TV, menu agenda khusus untuk dapur dalam penyediaan asupan snack/makanan/catering, upload notulensi rapat dan dokumentasi (foto), rekapitulasi pengelolaan meeting room setiap bulan/tahun, peminjaman mobil, jadwal agenda pimpinan dan lain-lain.
Pada tahun 2020, beberapa pembelian/ pengadaan sarana dan prasarana di antaranya bilik disinfektan, layanan zoom meeting, lift baru, satu mobil operasional, 45 buah laptop, dua perangkat teleconference, beberapa buah kamera, tiga unit AC, seragam, dan tujuh buah wi-fi Aruba dll.
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga juga melakukan perubahan penyedia (provider) layanan internet, koneksi sebelumnya 90 Mbps untuk koneksi internasional dan 100 Mbps untuk koneksi lokal menjadi 200 Mbps untuk koneksi internasional dan 500 Mbps untuk koneksi lokal. Hal ini sangat mendukung kerja-kerja di era pandemi Covid-19 yang sering melakukan pertemuan/rapat dan konferensi pers yang dilakukan secara daring.
Barang Milik Negara
Nilai BMN gabungan (intrakomtable dan ekstrakomtable) tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 41.521.108.586,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus
delapan puluh enam rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal sebesar Rp. 40.964.995.647,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan terdapat nilai mutasi tambah sebesar Rp. 2.994.223.833 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan terdapat mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.438.110.894 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode Tahun Anggaran 2020, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan penambahan dan pengurangan BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode Tahun Anggaran 2020. Laporan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 merupakan LPB pada satu eselon I dan satu Kuasa Pengguna Barang, yaitu satker Kantor Pusat.
Pada Tahun Anggaran 2020, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, dilakukan penghapusan terhadap BMN yang telah tidak layak pakai atau rusak. Penghapusan tersebut dilakukan melalui mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Nilai perolehan lelang Rp. 1.690.171.996,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan nilai buku sebesar Rp.506.000,00
3. Keuangan
SebagaimanadiamanatkanUndang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM adalah salah satu entitas pelapor yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2019 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan Tahun 2019 berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP artinya bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2020 sedang dalam penyusunan yang baru akan
disampaikan ke Kementerian Keuangan tanggal 19 Februari 2021 dan dalam proses audit oleh BPK sehingga status opininya belum tersedia.
Anggaran Komnas HAM pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 105.534.794.000,00 (seratus lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari anggaran rupiah murni sebesar Rp. 100.312.787.000,00 dan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri sebesar Rp. 5.222.007.000,00 dan dialokasikan untuk dua program sebagai berikut:
BerdasarkanLaporan Keuangan TA 2020 unaudited maka realisasi anggaran komnas HAM adalah sebesar Rp. 95.988.673.522,00 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 90.95% dari anggaran belanja. Serapan ini menurun dibandingkan tahun 2019 audited sebesar Rp. 1.569.745.499,00 atau sebesar 1.61%.
Diagram 3.8 Anggaran dan realisasi anggaran Komnas HAM TA 2020
Anggaran & Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2020
70,000,000,000 61,822,962,000 60,000,000,000 56,321,383,061 50,000,000,000 40,082,923,000 40,000,000,000 36,184,977,778 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 3,628,909,000 3,482,312,683 Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Anggaran Realisasi
Sementara itu dana hibah yang diterima Komnas HAM TA 2020 berasal dari donor dalam maupun luar negeri, yaitu hibah Pemda Provinsi Papua dan Kalimantan
Barat serta hibah dari AUSAID, UNFPA dan EU. Berikut adalah realisasi hibah Komnas HAM TA 2020:
Tabel 3.2 Realisasi hibah Komnas HAM TA 2020
| NO. | DONOR | PAGU | REALISASI | SISA | % |
| 1 | AUSAID MAMPU | 2.080.737.000 | 2.080.418.710 | 318.290 | 99.98 |
| 2 | UNFPA | 928.243.000 | 925.579.422 | 2.663.578 | 99.71 |
| 3 | EU | 1.513.027.000 | 1.454.419.688 | 58.607.312 | 96.13 |
| 4 | PEMDA PAPUA | 500.000.000 | 499.186.430 | 813.570 | 99.84 |
| 5 | PEMDA KALBAR | 200,000,000 | 188.169.851 | 11.830.149 | 94.08 |
| TOTAL | 5.222.007.000 | 5.147.774.101 | 74.232.899 | 98.58 |
Pagu & Realisasi Anggaran Komnas HAM 2016 2020
20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000
| Persentase | |||||
| 91995965000 | 94558439000 | 97945574000 | 103314720000 | 105534794000 | |
| 82870314717 | 77270057842 | 84556513044 | 97558419021 | 95988673522 |
KOMNAS HAM Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Komnas HAM RI secara resmi telah menerima penghargaan dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Komnas HAM RI atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPKI RI untuk Laporan 2019 Keuangan Tahun Anggaran 2018-2020. Tahun Anggeran 2018 十 www.komnasham.go.ld @Homnasi(AM @komnas.ham Kommas HAM Kommas HAM
Gambar 3.11 Peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2018-2020
Sepanjang TA 2020, Komnas HAM mengalokasikan belanja barang dan modal untuk penanganan pandemi Covid-19
sebesar Rp. 3.201.268.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.3 Pengalokasikan belanja barang dan modal untuk penanganan pandemi Covid-19
| AKUN | URAIAN AKUN | PAGU | REALISASI | PENYERAPAN |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanga- nan Pandemi Covid-19 | 588.279.000 | 529.862.774 | 90,07% |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Pe- nanganan Pandemi Covid-19 | 123.547.000 | 98.451.549 | 79,69% |
| 521841 | Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 | 231.500.000 | 229.815.000 | 99,27% |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 | 1.783.050.000 | 1.624.110.513 | 91,09% |
| 523114 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Ban- gunan - Penanganan Pandemi Covid-19 | 22.000.000 | 14.923.000 | 67,83% |
| 524115 | Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19 | 269.550.000 | 246.400.000 | 91,41% |
| 532191 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pe- nanganan Pandemi Covid-19 | 183.342.000 | 173.329.900 | 94,54% |
| Jumlah Bruto | 3.201.268.000 | 2.916.892.736 | 91,12% | |
| Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penan- ganan Pandemi Covid-19 | (6.000) | |||
| Jumlah Belanja | 3.201.268.000 | 2.916.886.736 | 91,12% | |
Opini Laporan Keuangan
Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK dan opini WTP tersebut diserahkan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto pada 29 Juni 2021 di Kantor Pusat BPK RI di Jakarta.
Gambar 3.12
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI pada 29 Juni 2021 (Foto: Komnas HAM)
BAB IV
PENUTUP
Dalam laporan tahunan 2020 tergambarkan, bagaimana Komnas HAM berproses dan merespon pandemi Covid-19 dengan mengubah rencana, cara, dan metode kerja, agar selaras dengan komitmen bersama untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Penutup
Komnas HAM, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengancam hak atas kesehatan dan hak untuk hidup - termasuk juga bagi jajaran Komnas HAM - tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara optimal. Hal ini tentu saja dengan melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap pandemi Covid-19
Dalam laporan tahunan 2020 tergambarkan, bagaimana Komnas HAM berproses dan merespon pandemi Covid-19 dengan mengubah rencana, cara, dan metode kerja, agar selaras dengan komitmen bersama untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada HAM, akan tetapi juga membatasi cara Komnas HAM berinteraksi dan memberikan pelayanan publik. Peran dan fungsi teknologi informasi menjadi sangat
penting dan relevan sebagai tulang punggung bagi Komnas HAM dalam memajukan dan menegakan HAM saat ini dan ke depan.
Tahun 2020 bagi Komnas HAM adalah fondasi dalam melaksanakan prioritas kelembagaan yang telah dituangkan dalam Renstra 2020- 2024, dengan menjadikan visi dan misi lembaga sebagai panduan kebijakan dan program selama lima tahun oleh setiap lini di Komnas HAM secara terpadu dan terkoordinasi. Capaian program dan kinerja pada 2020 menjadi fondasi supaya tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra bisa terwujud. Dengan demikian, tujuan Komnas HAM untuk mendorong terwujudnya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
JL. LATUHARHARY NO.4B, MENTENG KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA IO3IO