Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM TA 2020

53 halaman · 53 halaman diproses dengan OCR · 16.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. HAK ATAS INFORMASI ADALAH HAK ASASI MANUSIA
  2. Penulis :
  3. DAFTAR ISI
  4. KATA PENGANTAR
  5. Assalalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh Salam sejahtera
  6. KATA SAMBUTAN
  7. BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN
  8. 1.1. Dasar Hukum PPID
  9. 1.2. Gambaran Umum
  10. 1.3. Struktur PPID Komnas HAM
  11. A. Tim Utama PPID Komnas HAM
  12. B. Tim Pendukung PPID Komnas HAM TA 2020
  13. C. Tim Pelaksana Kegiatan PPID Komnas HAM TA 2020
  14. 1.4. Mekanisme Kerja
  15. 1. Tim Pertimbangan
  16. 2. Atasan PPID
  17. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  18. 4. Sekretaris PPID
  19. 5. Anggota PPID
  20. BAGIAN KEDUA KEGIATAN PPID KOMNAS HAM
  21. 2.1. Pelayanan Permintaan Informasi
  22. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
  23. 2.2. Jejaring dan Kerjasama
  24. A. Keterlibatan PPID Komnas HAM RI dalam kegiatan Jejaring PPID
  25. 2. Revisi peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
  26. 3. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020
  27. 4. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Tahun 2020
  28. B. Koordinasi Internal
  29. 2.3. Peningkatan Kapasitas
  30. A. Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Informasi Publik
  31. 2.4. Studi Banding
  32. A. Studi Banding PPID ke Badan Geologi Bandung
  33. B. Studi Banding ke PPID Kota Tangerang Selatan
  34. 2.5 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
  35. Berikut ini adalah rincian penilaian terhadap presentasi:
  36. A. Inovasi
  37. B. Kolaborasi
  38. 2.6 Penyusunan Laporan
  39. 2.7 Lain-lain
  40. A. Daftar Informasi Publik (DIP)
  41. B. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
  42. C. Peraturan Komnas HAM Tentang SOP PPID
  43. BAGIAN KETIGA TANTANGAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN
  44. 3.1 Tantangan dan hambatan
  45. A. Internal
  46. B. Eksternal
  47. 3.2 Rekomendasi
  48. 3.3 Rencana Pengembangan PPID
  49. BAGIAN KEEMPAT KESIMPULAN
  50. LAMPIRAN
  51. Lampiran 2 (lanjutan) Pengumpulan Informasi
  52. Lampiran 2 (lanjutan) Keberatan Atas Informasi

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TA 2020

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

OSINASIONAL HAK ASAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN PPID DOKUMENTASI (Pasal 14 Ayat (1) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia) Waktu Pelayanan Informasi Publik Senin s/d Jumat JAM: 09.00 s/d 16.00 WIB

HAK ATAS INFORMASI ADALAH HAK ASASI MANUSIA

Pengarah : Dr. Tasdiyanto, SP, M.Si

Penanggung Jawab : Dra. Andante Widi Arundhati, MA

Penulis :

1. Martin 2. Rima Purnama Salim 3. Mimin Dwi Hartono 4. Banu Abdillah 5. Feri Lubis 6. Rr Niken Sitoresmi 7. Annisa Radhia 8. Buen Artogi 9. Luluk Sapto Setiawan 10. Nina Chesly Ayu Lestari 11. Arief Ramadhan 12. Siska Purba

Editor : 1. Yuli Asmini 2. Eva Nila Sari

Bagian Administrasi : Yeni Ernawati

Layout : Martin

Alamat Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026 Website: www.komnasham.go.id/ppid Twitter: @komnasham, @ppid komnas HAM

DAFTAR ISI

Daftar isi ... IV KATA PENGANTAR KATA SAMBUTAN vii BAGIAN PERTAMA. 9 PENDAHULUAN 9 1.1. Dasar Hukum PPID. 9 1.2. Gambaran Umum. .9 1.3. Struktur PPID Komnas HAM 11 1.4. Mekanisme Kerja.. 14 BAGIAN KEDUA. 18 2.1. Pelayanan Permintaan Informasi .18 2.2. Jejaring dan Kerjasama .19 2.3. Peningkatan Kapasitas.. 24 2.4. Studi Banding .. 29 2.5 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik ..37 2.6 Penyusunan Laporan.... ..39 2.7 Lain-lain..... ...40 BAGIAN KETIGA .42 TANTANGAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN 42 3.1 Tantangan dan hambatan 42 3.2 Rekomendasi. 43 3.3 Rencana Pengembangan PPID. 43 BAGIAN KEEMPAT 44 KESIMPULAN... 44 Lampiran ... 45

KATA PENGANTAR

Assalalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh Salam sejahtera

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020 telah tersusun. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan PPID dan layanan keterbukaan informasi publik selama tahun 2020 di lingkungan Komnas HAM. Laporan ini menggambarkan secara umum kebijakan informasi publik, pengelolaan informasi publik, tantangan dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut pengelolaan informasi publik lingkungan Komnas HAM pada tahun 2021.

Perlu kami sampaikan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan Komnas HAM telah berjalan sejak 2014. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan adanya regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Komnas HAM yaitu Peraturan Komnas HAM Nomor 001C Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kendati demikian, tak dapat dipungkiri bahwa tata kelola keterbukaan informasi publik perlu diperbaiki baik dari aspek penyediaan, pengumpulan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim PPID, serta dukungan dari teknologi informasi.

Terkait pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi, Cukup mempengaruhi layanan PPID Komnas HAM. Apabila semula layanan informasi oleh PPID berlangsung secara offline atau melalui kunjungan langsung ke kantor PPID Komnas HAM, pasca pandemi Covid-19, layanan PPID Komnas HAM beralih ke layanan melalui surat elektronik (Surel).

Dalam rangka mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan layanan informasi di lingkungan Komnas HAM, PPID Komnas HAM juga turut aktif ikut serta dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik setiap tahunnya.

Pada Tahun 2020 ini, PPID Komnas HAM juga mengikuti penilaian tersebut dan mendapatkan predikat "Kurang Informatif". Hal ini tidak membuat Tim PPID Komnas HAM patah arang namun justru mendorong segenap personil tim untuk bekerja lebih giat melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga tahun 2021, kinerja Tim PPID Komnas HAM akan mengalami perbaikan yang signifikan baik pada sisi pelayanan maupun media layanan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan mendorong upaya keterbukaan informasi yang seutuhnya.

Jakarta, Desember 2020 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal / Atasan PPID Komnas HAM

Ttd.

Dr. Tasdiyanto, SP, M.Si

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Komnas HAM telah dapat diselesaikan. Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban PPID Komnas HAM kepada pemangku kepentingan terkait antara lain, Ketua Komnas HAM, Pejabat dilingkungan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Komisi Informasi Pusat dan masyarakat penguna PPID atas pelaksanaan layanan informasi pubik di lingkungan Komnas HAM.

Laporan ini berisi informasi tentang PPID Komnas HAM, alasan dan regulasi yang menjadi dasar pembentukaannya, posisinya dalam Struktur Orgnaisasi Komnas HAM, mekanisme kerja dan sarana pendukungnya. Laporan ini juga memuat informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Komnas, antara lain pengembangan kapasitas, kerja sama dengan PPID Badan publik lain dan mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2020.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas yang dilakukan antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD) secara daring dan diskusi pengembangan layanan e-PPID. Sedangkan kegiatan kerja sama dengan PPID Badan Publik dilakukan melalui kunjungan kerja pada Komisi Informasi Pusat (KIP), PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan, PPID PPID Badan Geologi Bandung, PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKomInfo).

Pada 2020, PPID Komnas HAM telah menghasilkan beberapa output diantaranya: pemutakhiran (update) Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), dan alur kerja PPID. Selain itu, PPID Komnas HAM juga telah menambah jumlah Tim Staf Pendukung PPID, dan membuat draf rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Standard Operating Procedure (SOP) PPID Komnas HAM.

Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Kerja PPID Komnas HAM yang telah berkontribusi pada capaian kerja Tim PPID Komnas HAM dan penulisan laporan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada

Atasan PPID dan Pimpinan Komnas HAM atas dukungannya pada kegiatan PPID, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Tahunan PPID Komnas HAM. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Laporan ini. Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak mana pun yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2020 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Ttd.

Dra. Andante Widi Arundhati, MA

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum PPID

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 28F);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 14 Ayat (1) dan (2));

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

9. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 001C/PER.KomnasHAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

10. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 007/ KomnasHAM/IV/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 149/Kep.0.0.3/V/2020 tentang Penunjukkan Staf Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1.2. Gambaran Umum

Hak atas Informasi merupakan hak asasi manusia, oleh karenanya ketersediaan informasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak atas informasi, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia akan kesulitan untuk mengambil keputusan dengan utuh. Ketersediaan informasi akan memberikan pertimbangan bagi pengambilan keputusan yang rasional dan menyeluruh. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.

Di satu sisi, dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka, adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan hak atas informasi mempunyai peran yang sangat penting karena makin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan hak atas informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi yang dengan tegas diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun khususnya Pasal 14 Ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Hak memperoleh informasi merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara. Hal ini pula yang menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu.

Oleh karena itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 001C Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komnas HAM. Dalam rangka mendukung kinerja PPID, Komnas HAM pun telah menyediakan meja layanan informasi PPID yang bertempat di kantor Komnas HAM RI.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi publik yang wajib disediakan adalah informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik, Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik. Perlu diketahui bahwa informasi publik memiliki 2 (dua) klasifikasi, yakni informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan.

Pengklasifikasian Informasi tersebut terutama ditujukan untuk menentukan informasi yang masuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan atau tidak dapat diakses oleh setiap orang. Terkait hal tersebut, PPID menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan membuat SOP layanan informasi guna memudahkan para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam merespon permohonan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik, Badan Publik juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka pengelolaan Informasi Publik yang baik dan efisien sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Badan Publik pun wajib membuat pertimbangan secara tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Optimalisasi pelayanan informasi ini dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Dalam prosesnya, teknis pelayanan informasi kepada publik juga meliputi penyediaan meja layanan informasi, membuat laporan layanan informasi, mengangarkan pembiayaan, mengembangkan sistem informasi dan menetapkan standar biaya.

1.3. Struktur PPID Komnas HAM

Sejak diresmikan dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 001C Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komnas HAM, upaya membangun mekanisme kerja dan memaksimalkan layanan informasi untuk publik terus dilakukan. Salah satunya adalah optimalisasi Struktur PPID Komnas HAM dengan menambahkan jumlah Tim Pendukung dan membangun mekanisme kerja yang akuntabel.

A. Tim Utama PPID Komnas HAM

Tabel 1.1 Tim Utama PPID Komnas HAM

Tabel 1.1 Tim Utama PPID Komnas HAM
NoJabatan dalam PPIDJabatan dalam Kedinasan
1 2 3 4Tim Pertimbangan
Ketua Tim Pertimbangan Wakil Ketua TimKetua Komnas HAM
Wakil Ketua Tim Pertimbangan1. Wakil Ketua Bidang Eksternal
2. Wakil Ketua Bidang Internal 1. Komisioner Pemantauan dan
Anggota Tim PertimbanganPenyelidikan
2. Komisioner Mediasi 3. Komisioner Pengkajian dan
Penelitian 4. Komisioner Pendidikan dan
2Atasan PPIDpenyuluhan Sekretaris Jenderal Komnas
3PPIDHAM Kepala Biro Dukungan
4Sekretaris PPIDPemajuan HAM Kepala Bagian Dukungan
5Anggota PPIDPenyuluhan 1. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
2. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja
3Pengawasan Internal dan Kerja Sama 3. Kepala Biro Umum
3. Kepala Biro Umum

B. Tim Pendukung PPID Komnas HAM TA 2020

Tabel 1.2 Tim Pendukung PPID Komnas HAM

Tim Pendukung PPID Komnas HAM TA 2020
NoNamaBagian/UnitBiro
1Luluk SaptoBagian Dukungan Pelayanan PengaduanDukungan
2Nina Chelsy Ayu LestariBagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan
Surya Ningsih SinagaBagian Dukungan Mediasi
4Annisa Radhia MuhidhaBagian Dukungan PenyuluhanDukungan Pemajuan HAM
Arief RamadhanBagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
6Buen ArtogiBagian Kepegawaian, Hukum dan OrganisasiUmum
7Ayu MaharaniBagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
8Adipan SidabutarBagian Keuangan
9Niko AgridaBagian Perencanaan dan Pengawasan InternalPerencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal
10Siska Rannywati PurbaBagian Kerja Sama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan

C. Tim Pelaksana Kegiatan PPID Komnas HAM TA 2020

Tabel 1.3 Tim Pelaksana Kegiatan PPID Komnas HAM

No Tim Pelaksana Kegiatan PPID Komnas HAM
Penanggung Jawab
Koordinator KegiatanSekretaris PPID Komnas HAM
3PIC Kegiatan
4Mimin Dwi Hartono
2. Yuli AsminiYuli Asmini
3. Yeni ErnawatiYeni Ernawati
4. Feri LubisFeri Lubis Niken Sitoresmi

1.4. Mekanisme Kerja

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 007/KomnasHAM/IV/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tim Pertimbangan PPID Komnas HAM terdiri dari Ketua Tim Pertimbangan yang dijabat oleh Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Tim Pertimbangan yang dijabat oleh Wakit Ketua Bidang Eksternal dan Wakil Ketua Bidang Internal, serta Anggota Tim Pertimbangan yang terdiri dari, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komisioner Mediasi, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, dan Komisioner Pengkajian dan Penelitian.

Adapun uraian tugas para pihak pada struktur organisasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Tim Pertimbangan

Memberikan pertimbangan atas data dan informasi yang akan disampaikan ke publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Atasan PPID

Memberikan arah, kebijakan, dan pendampingan terhadap kerja tim;

Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Komnas HAM;

Menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari manajemen pelayanan dan pengelolaan informasi;

Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab pelayanan informasi publik; dan

Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bertanggung jawab mengenai segala bentuk informasi yang diterbitkan dan/atau yang akan diberikan kepada publik;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi yang diminta masyarakat;

Memimpin rapat-rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan tim;

Bertanggung jawab dan memastikan kelancaran kegiatan tim; dan

Mengkoordinasikan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tim.

4. Sekretaris PPID

Melaksanakan pengadministrasian atas semua dokumen dan/atau informasi yang diterbitkan;

Mempersiapkan dan memastikan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan tim;

Mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tim; dan

Menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

5. Anggota PPID

Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menyediakan data dan informasi sesuai bidang dan tugas biro masing masing;

Melakukan pengumpulan bahan-bahan, dokumen dan/atau data-data terkait informasi yang akan disebarkan;

Memberikan masukan dan pendapat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan tim;

Meminta bahan, dokumen dan/atau data terkait informasi pada unit kerja di biro masing-masing;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan rapat tim.

Dalam alur mekanisme kerja, PPID dibantu oleh staf pendukung yang berasal dari unit kerja di masing-masing biro. Adapun berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 149/ Kep.0.0.3/V/2020 tentang Penunjukan Staf Pendukung Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ruang lingkup tugas staf pendukung PPID adalah:

1. Melakukan pengumpulan bahan-bahan, dokumen dan/atau datadata di bagian masing-masing;

2. Menyediakan dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh PPID Komnas HAM; dan

3. Membantu pelaksanaan pemberian informasi yang diminta oleh masyarakat melalui PPID Komnas HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TIM PERTIMBANGAN ATASAN PPID Sesjen Komnas HAM SEKRETARIS PPID Kepala Bagian Dukungan Pemajuan HAM SEKRETARIS PPID Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA PPID PPID PPID Staf Staf Staf pendukung Pendukung Staf Pendukung PPID Biro PPID Biro PPID Biro Pendukung PPID Biro Perencanaan, Dukungan Dukungan Pengawasan Umum Penegakan Kemajuan dan Kerjasama HAM HAM

Gambar 1.1 Alur Mekanisme Kerja Tim PPID

BAGIAN KEDUA KEGIATAN PPID KOMNAS HAM

2.1. Pelayanan Permintaan Informasi

Komnas HAM menerima berbagai permintaan informasi, antara lain informasi terkait penanganan kasus, situasi HAM di Indonesia, Informasi kepustakaan dan informasi kegiatan lainnya. Informasi ini dimintakan langsung kepada Unit Pelayanan Pengaduan, Unit Perpustakaan dan Humas Komnas HAM.

Selama periode 2020 PPID Komnas HAM RI menerima permintaan informasi sebanyak tujuh belas permintaan informasi. Dari tujuh belas permintaan informasi tersebut, sepuluh permintaan diperoleh melalui surat, enam surat elektronil (e-mail), dan sebuah permintaan secara langsung. Adapun untuk pemohon informasi, sebanyak sembilan pemohon dari NGO dan delapan individu. Data informasi yang dimintakan oleh pemohon antara lain untuk keperluan research atau pengkajian, termasuk penyusunan tesis atau disertasi.

Informasi yang dimintakan kepada PPID Komnas HAM RI adalah terkait:

1. Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat

2. Kasus menimpa pembela HAM/ human rights defender

3. Data-data kasus serta rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM RI

4. Data-data konflik lahan yang diadukan di Komnas HAM RI

5. Informasi terkait difabel dan ketenagakerjaan

6. Informasi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

7. Informasi terkait pengaduan yang melibatkan korporasi dan kelapa sawit

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI

2.1. Pelayanan Permintaan Informasi

2.2. Jejaring dan Kerjasama

Selama periode 2020, PPID Komnas HAM RI melakukan kerja sama yang melibatkan pihak eksternal. Kerja sama ini dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain keterlibatan Tim PPID Komnas HAM pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PPID Lembaga lain, kunjungan ke instansi lain dalam bentuk studi banding dan mengundang pakar untuk memberikan pengembangan kapasitas kepada Tim PPID Komnas HAM. Mitra Kerjasama dari PPID antara lain Komisi Informasi Publik (KIP), Badan Geologi Bandung, dan PPID Kota Tangerang Selatan. PPID Komnas HAM menghadirkan mitra yaitu PPID Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi berbagi pengalaman dalam pengelolaan PPID pada diskusi pengembangan kapasitas Tim PPID Komnas HAM. Selain itu pakar dibidang Keterbukaan Informasi Publik juga dihadirkan sebagai bagian dari bentuk Kerjasama dan berjejaring PPID Komnas HAM.

A. Keterlibatan PPID Komnas HAM RI dalam kegiatan Jejaring PPID

1. Silaturahmi Nasional seluruh Badan Publik dan Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se- Indonesia 2020 Perwakilan Tim PPID Komnas HAM menghadiri Penyelenggaraan Silaturahmi Nasional seluruh Badan Publik dan Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020, Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan inovasi terhadap pelayanan informasi publik.

Gambar 2.2 Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat

Tujuannya agar kondisi pandemi tidak menjadi hambatan bagi ruang Access to Information sebagai Right to Information pada semua lapisan masyarakat dan menjadi warning system bagi Badan Publik untuk tetap melaksanakan Obligation to Tell kepada masyarakat secara aktif maupun pasif.

2. Revisi peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

PPID Komnas HAM terlibat dalam Uji Publik Rancangan Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hal ini dalam rangka pelaksanaan revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang telah dilakukan dan disusun dengan bekerjasama dengan Plan C sejak 2018 yang lalu.

Sebagai tahap akhir sebelum dilakukan proses pengundangan perlu dilakukan uji publik rancangan Revisi Perki SLIP dalam beberapa tahapan. PPID Komnas HAM RI hadir sebagai pemberi masukan atau catatan tertulis terkait Rancangan Revisi Perki SLIP.

Uji Publik II Klaster Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Draft Revisi Perki Standar Layanan Informasi Publik Wata Patrio Umma

Gambar 2.3 Rapat Online Uji Publik Revisi Perki SLIP

3. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

PPID Komnas HAM mengikuti Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik Tahun 2020 yang dilakukan oleh KIP. Kegiatan ini dilakukan guna untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana diamanahkan dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Moitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dilaksanakan kepada 350 Badan Publik yang terdiri atas tujuh kategori,yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, BUMN, PTN, dan Parpol.

Monitoring dan Evaluasi KeterbukaanInformasi Publik Tahun 2020 13-15 Juli 2020 ANUGERAH

Gambar 2.4 Sosialisasi Monev PPID TA 2020

4. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Tahun 2020

Dalam pemenuhan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik provinsi tahun 2020 di wilayah Sumatera Barat dan Kalimantan Barat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Komnas HAM RI memilki kantor perwakilan yang beredar di 6 wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. PPID Komnas HAM RI kantor perwakilan di wilayah Sumatera Barat dan Kalimantan Barat mengikuti monitoring dan evaluasi pada tahun 2020. Lebih detail, monitoring dan evaluasi di Sumatera Barat di lakukan melalui pengisian kuesioner pemeringkatan di Website Badan Publik.

Walaupun tahun ini untuk tingkat propinsi tidak ada penghargaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Propinsi, kantor perwakilan Pontianak dan Padang tetap mengikuti penilaian sebagai bahan evaluasi.

KOMNAN HAN AKATAS NFORMAS PPID ADALA HAK ASASI MANUSIA

Gambar 2.5 Komnas HAM Kantor Perwakilan Kalbar dan Sumbar

B. Koordinasi Internal

Adapun kerja sama internal PPID Komnas HAM RI dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan unit terkait di Komnas HAM antara lain pembuatan aplikasi Smart Map Pengaduan.

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM tahun 2020 membuat sebuah aplikasi berbasis webbase terkait data statistik dan layanan online permintaan data/informasi. Pada bagian layanan permintaan informasi ini, PPID Komnas HAM dilibatkan dalam alur permintaan tersebut. Peran PPID Komnas HAM tentu saja sangat penting untuk memastikan data/ informasi yandg dimintakan termasuk data yang dikecualikan (rahasia) atau diperbolehkan untuk diberikan.

Gambar 2.6 Rapat Tim Smart Map Pengaduan

2.3. Peningkatan Kapasitas

PPID Komnas HAM sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komnas HAM memerlukan pengetahuan dan kapasita yang memadai dalam pengelolaan informasi publik. Pengelolaan informasi publik dimaksud, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Dalam cakupan tersebut, PPID Komnas HAM selama tahun 2020 telah menyelanggarakan 2 (dua) kali kegiatan online dan offline untuk memperkuat pemahaman tim, diantaranya Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Informasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID Komnas HAM Tahun 2020.

A. Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik serta memperkuat pemahaman tim PPID Komnas HAM terkait tugas dan fungsinya, maka pada tanggal 30 Juni 2020 telah diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Informasi Publik melalui media daring terhadap Tim PPID Komnas HAM. Melalui metodologi daring online dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, kegiatan ini telah diikuti peserta internal Komnas HAM, terutama dari Tim PPID Komnas HAM.

Gambar 2.7 Sambutan Sekjen Komnas HAM

Hadir pula untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini, Sekertaris Jenderal Komnas HAM, Tadiyanto dan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM yang juga menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komnas HAM, Andante Widi Arundhati. Narasumber pada kegiatan kali ini ialah Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Annie Londa.

Sebagai pemantik diskusi dalam kegiatan tersebut, Annie Londa menjelaskan bahwa salah satu tugas PPID adalah memberikan informasi publik yang benar, akurat serta tidak menyesatkan guna menghindari penyebaran informasi hoax.

Selain itu, mengenai informasi publik sendiri, memiliki dua (2) klasifikasi, yakni informasi yang sifatnya terbuka dan dikecualikan. Informasi yang sifatnya terbuka ialah diumumkan secara berkala, serta merta yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti contoh informasi Covid-19, dan tersedia setiap saat berdasarkan permintaan. Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan ada tiga (3) kategori, yakni rahasia negara, rahasia pribadi seperti contoh curriculum vitae, dan rahasia bisnis.

SOPLRGNAN MEAKRHEROR P MENUNUK MEA PP1D PPID LAVWAN INFORMASI DALAM eeero

Gambar 2.8 Paparan Tenaga Ahli KIP

Salah satu parameter untuk mengukur layanan informasi publik yang berkualitas adalah kedekatan badan publik dengan masyarakat. Selain itu, pemohon informasi harus warga negara Indonesia. Terkait kadaluarsa data,

Komisi Informasi Pusat (KIP) hanya mengenal jangka waktu retensi arsip yang beririsan dengan Undang-undang Kearsipan.

Kegiatan ini menghasilkan output materi dan bahan paparan dari narasumber serta adanya laporan hasil kegiatan, sedangkan outcome nya sendiri adalah meningkatnya pengetahuan tim PPID Komnas HAM. Kegiatan ini juga sudah di publish dalam artikel di website Komnas HAM pada laman Kabar Latuharhary dengan link

https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2020/07/01/1485/menyoal-keterbukaan-informasipublik.html.

B. Focus Group Discussion (FGD) tentangPemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID Komnas HAM Tahun 2020.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. PPID Komnas HAM dalam hal ini, wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyusunan DIP harus melibatkan semua unit kerja yang ada di lingkungan Komnas HAM karena sumber data dan informasi berasal dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh unit kerja Komnas HAM.

Dalam cakupan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2020 PPID Komnas HAM telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID Komnas HAM Tahun 2020 di Hotel Yellow, Jakarta Selatan dan daring melalui Zoom Cloud Meeting. Selain untuk memperkuat pemahaman tentang tatacara pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) bagi Tim PPID Komnas HAM, kegiatan ini sekaligus juga bertujuan untuk menyusun Daftar informasi Publik (DIP) PPID tahun 2020. Selain tim PPID, kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari internal Komnas HAM.

Gambar 2.9 FGD Offline Penyusunan DIP

Hadir pula untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini, Sekertaris Jenderal Komnas HAM, Tadiyanto dan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM yang juga menjabat sebagai Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komnas HAM, Andante Widi Arundhati. Narasumber pada kegiatan kali ini adalah Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum.

Sebagai pemantik diskusi dalam kegiatan tersebut, Fathul Ulum menjelaskan bahwa untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) seluruh staf PPID harus memahami terkait Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, definisi informasi, serta subjek dan objek informasi.

Referensi untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) ada dua. Pertama, Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) sendiri memiliki dua tujuan utama, yakni pertama sebagai panduan tim PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 2008. Tujuan kedua untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mencari data apa saja yang sifatnya terbuka di Komnas HAM.

Kewajiban Badan "Badan Pablik wajib menyediakare Publik Delam Membuat Daftar Informasi Publik daftar seluruh Indormasi Publik yang besada di baseah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan." - Vide LILJ KIP Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP juncto "Bedan Pubhik Waply Pasal 4 huruf g Perki SLIP Menetapkan dan memutakhirkan aecara berkala Daftar laformasi Publik atas seluruh Informast Publik yong dtkelola." - Vike Perki SLIP Daftar lnforeast Puddik slio

Gambar 2.10 Live Online FGD Penyusunan DIP

Kegiatan ini menghasilkan output materi dan bahan paparan dari narasumber serta adanya laporan hasil kegiatan, sedangkan outcome nya sendiri adalah tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Komnas HAM tahun 2020. Kegiatan ini juga sudah di publish dalam artikel di website Komnas HAM pada laman Kabar Latuharhary :

https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2020/8/1/1525/pemuhtakhiran-daftar-informasipublik.html.

2.4. Studi Banding

Pada masa pandemi COvid-19 ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah mengeluarkan Surat Edaran Komisi Infromasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Surat edaran tersebut, menyebutkan beberapa poin penting terkait keterbukaan informasi yang harus dilakukan PPID Badan Publik, diantaranya :

a. Layanan Online: memaksimalkan layanan (permintaan informasi) berbasis daring (online);

b. Menerapkan Prosedur Kesehatan: layanan yang tidak dapat dilakukan secara online, wajib menerapkan social physical distancing serta prosedur kesehatan lainnya;

C. Penyampaian Informasi Online: memprioritaskan penyampaian informasi berkala dan serta merta secara online, terkait layanan publik selama masa pandemi.

d. Partisipasi Online: Memperioritaskan penyampaian secara online, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran dan mekanisme partisipasi publik selama masa pandemi.

Dalam UU No 4 Tahun 2008, disebutkan Kewajian Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan informasi diantaranya : Membuat Daftar Informasi Publik, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Layanan Informasi, Mengembangkan Sistem Informasi dan Menyediakan meja Layanan Informasi. Lebih khusus terkait mengembangkan sistem informasi, PPID diharapkan lebih sigap menyediakan sebuah layanan yang memudahkan melakukan permohonan informasi dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Salah satu yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sebuah sistem berbasis Layanan e-PPID.

Layanan e-PPID adalah layanan online yang ditujukan untuk memudahkan bagi pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada Badan Publik, sehingga dapat menghemat waktu. Selain itu, pemohon informasi juga dapat secara online memonitoring permintaaan informasi yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (3), bahwa "Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana". Permintaan informasi pada Komnas HAM pun sebenarnya banyak dilakukan tetapi tidak melalui jalur PPID Komnas HAM. Hal ini menyebabkan permintaan tersebut tidak terdata dengan baik oleh PPID.

Pengembangan e-PPID yang perlu dilakukan dimulai dengan membuat microsite e-PPID yang berisikan Informasi berkala, membuat SOP dan Prosedur Layanan Informasi Publik di website, menyediakan e-PPID layanan informasi publik via email, Website, Contact Center (Terdapat akses terhadap Daftar Informasi Publik: Informasi berkala, Informasi serta merta dan Informasi tersedia setiap saat) serta menyediakan e-PPID layanan informasi publik via APLIKASI (apps), email, Website, Contact Center (Akses ke Daftar Informasi Publik). Dalam cakupan tersebut, pada tahun 2020 ini, untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan PPID dan Layanan e-PPID, PPID Komnas HAM telah melaksanakan studi banding melalui kunjungan dan diskusi langsung dengan PPID Badan Geologi Bandung dan PPID Kota Tangerang Selatan.

A. Studi Banding PPID ke Badan Geologi Bandung

Salah satu PPID yang telah menerapkan layanan e-PPID adalah PPID Badan Geologi Bandung. PPID Badan Geologi Bandung sudah menyediakan permintaan permohonan dan pemrosesannya secara online. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan dan layanan informasi yang terdapat pada PPID Badan Geologi Bandung benar terstruktur dan memberikan layanan yang berkualitas, serta adanya PPID yang sangat berperan aktif dalam penyelanggaran keterbukaan informasi.

Kunjungan tim PPID Komnas HAM ke Sekretariat Badan Geologi diterima oleh Bapak Ari Kusniadi, ST.,M.T, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi, pada 24 September 2020 di Gedung Sekretariat Badan Geologi, JI. Diponegoro No. 57, Bandung 40115. Tim PPID Komnas HAM dalam kunjungan ini diwakili oleh Andante Widi Arundhati (Kepala Biro Dukungan Pemajuan/PPID Komnas HAM), Rima Purnama Salim (Sekretaris PPID Komnas HAM), Martin (PIC Kegiatan PPID), dan Yeni Ernawati (Tim PPID Komnas HAM).

Rencana awal tim semula pada dasarnya melakukan kunjungan studi banding ke Sekretariat PPID Pemprov Bandung-Jawabarat. Namun, dikarenakan sudah adanya beberapa orang di gedung tersebut yang terpapar Covid-19, maka penerimaan kunjungan dibatalkan oleh tuan rumah. Tim akhirnya mengajukan permohonan kembali ke kantor Sekretariat Badan Sekretariat Geologi Bandung-Jawa Barat dengan pertimbangan PPID nya juga sudah menggunakan cara online dalam permohonan, hal ini baik juga untuk perbaikan PPID Komnas HAM ke depan.

Kunjungan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu kualitas layanan informasi publik, mendapatkan masukan terkait pengembangan PPID dan Layanan e-PPID, mendapatkan masukan terkait Peraturan PPID terkait Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan output laporan hasil kegiatan studi banding dan rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan layanan PPID Komnas HAM.

Gambar 2.11 Diskusi dengan PPID Badan Geologi Bandung

Sasaran outcome nya adalah meningkatnya permintaan informasi dan layanan informasi dalam hal penyediaan data dan informasi PPID Komnas HAM, terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan PPID Badan Geologi Bandung, serta tersusunnya rencana pengembangan layanan e-PPID Komnas HAM.

Berdasarkan catatan laporan hasil kunjungan, beberapa hal diantaranya:

a. Secara umum SOP PPID Badan Geologi Bandung untuk pengajuan permohonan, sudah dilakukan secara Online dengan cara mengisi register di Web PPID.

b. Setelahpemohon suksesmelakukan registrasi, maka permohonan akan di verifikasi oleh TIM Verifikasi pusat dan pusat akan mendisposisikan permohonan tersebut kepada PPID Pembantu Eselon I melalui nota dinas secara Online. Setiap PPID Pembantu memiliki akun tersendiri. Waktu permintaan data permohonan informasi 14 hari melalui sistem (Nota dinas). Riwayat dari mulai permohonan hingga pemberian informasi yang dibutuhkan akan terlihat alurnya dari mulai proses permohonan data informasi hingga informasi yang dibutuhkan OK. Status pemohon dianggap selesai apabila proses sudah selesai dan diterima oleh pemohon.

C. Upload data pembantu, storage khusus untuk PPID untuk menyimpan File (Besar kapasaitasnya sesuai dengan kebutuhan) untuk upload data, dan bisa memakai storage khusus dan menggunakan link.

d. PPID Utama kemudian yang memberikan jawaban atas semua permohonan informasi dan PPID Pembantu hanya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.

e. Ada juga permohonan yang diterima langsung melalui contact center. Melalui surat secara umum juga ada yang dilakukan secara langsung, tetapi hanya sebagai fungsi koordinasi langsung ke Pusat.

f. SK untuk PPID Pembantu, diterima dari pusat dengan cara meminta PIC yang daiajukan untuk PPID Pembantu, yaitu melalui Humas.

PPID Utama membuat laporan, bisa dilihat dari riwayat pada g. sistem permohonan informasi yang diajukan ke PPID Pembantu.

h. Informasi yang diberikan oleh Sekretariat Badan Geologi, yaitu dilakukan secara berkala dan memiliki Big data.

i. Anggaran di PPID Pembantu, memiliki DIPA sendiri dan memiliki 6 KPA, untuk pengelolaan sekretariat dilakukan di HUMAS.

j. PPID Badan Geologi juga menyediakan, pelayanan informasi badan geologi online, kebijakan satu peta badan geologi yang di dalamnya terdapat peta neraca, web, mobile android dan sebagianya. Selain itu, juga menampilkan rekapitulasi PPID online triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret 2020).

Gambar 2.12 Penyerahan Plakat Dari Badan Geologi Bandung

Pada dasarnya, walaupun PPID Sekretariat Badan Geologiini merupakan PPID Pembantu, namun informasi yang di dapatkan sangat berarti untuk merancang PPID Pembantu di Kantor Perwakilan Komnas HAM karena posisi PPID Pembantu bisa dilakukan di Perwakilan Komnas HAM di daerah karena belum adanya e-PPID yang baik di Komnas HAM. Progres yang sudah dilakukan PPID Komnas HAM di tahun 2020 sendiri masih membutuhkan perbaikan-perbaikan guna pelayanan informasi publik yang lebih optimal.

B. Studi Banding ke PPID Kota Tangerang Selatan

Selain PPID Badan Geologi Bandung, PPID yang juga telah menerapkan layanan e-PPID adalah PPID Kota Tangerang Selatan. PPID Kota Tangerang Selatan sudah menyediakan permintaan permohonan dan pemrosesannya secara online. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan dan layanan informasi yang terdapat pada PPID Kota Tangerang Selatan benar terstruktur dan memberikan layanan yang berkualitas, serta adanya PPID yang sangat berperan aktif dalam penyelanggaran keterbukaan informasi.

Kunjungan langsung dan diskusi tim PPID Komnas HAM di terima oleh Tim PPID Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Bapak Irvan Santoso, S.SOS,.MM sebagai PPID Utama Kota Tangerang Selatan. Irvan Santoso sempat memaparkan sekilas tentang e-PPID Kota Tangerang Selatan, setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Dra. Andante Widi Arundhati, MA sebagai PPID Utama Komnas HAM yang didampingi oleh

2 orang staf PPID Komnas HAM yaitu Martin dan Yeni Ernawati. Diskusi juga melibatkan staf PPID kota Tangsel yang dipimpin oleh Bapak Nani selaku Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik beserta 3 orang stafnya.

Tujuan dari kunjungan langsung dan diskusi dengan PPID Kota Tangerang Selatan ini adalah guna meningkatkan mutu kualitas layanan informasi publik, mendapatkan masukan terkait pengembangan PPID dan Layanan e-PPID, dan mendapatkan masukan terkait Peraturan PPID terkait Standar Prosedur Layanan Informasi. Selain itu, keluaran (output) yang ingin dicapai adalah laporan hasil kegiatan studi banding, rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan layanan PPID Komnas HAM.

Sedangkan, sasaran (outcome) nya adalah meningkatnya permintaan informasi dan layanan informasi dalam hal penyediaan data dan informasi PPID Komnas HAM, terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan PPID Kota Tangerang Selatan, serta rersusunnya rencana pengembangan layanan e-PPID Komnas HAM.

Gambar 2.13 Diskusi dengan PPID Kota Tangsel

Berdasarkan catatan laporan hasil kunjungan, beberapa hal diantaranya:

a. PPID Kota Tangerang Selatan pengelolaan berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel. PPID utama dijabat oleh Kepala Bidang Pengelola informasi, Komunikasi dan Kehumasan pada Dinas Kominfo. PPID Kota Tangsel sebagai PPID Utama, sedangkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diangkat sebagai PPID Pembantu.

b. Ada 4 dasar hukum yang digunakan saat ini di PPID Kota Tangsel, yaitu Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 048/Kep.468-Huk/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik; Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 048/Kep.452-Huk/2019 Tentang Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan; Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 043.3/Kep.206-Huk/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

C. SOP yang digunakan oleh PPID Kota Tangsel tercatat ada 9 SOP, diantaranya : Dokumentasi Informasi Publik Yang Dikecualikan, Dokumentasi Informasi Publik Utama, Dokumentasi Informasi Publik Pembantu, Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik, Pelaporan Tahunan, Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Utama dan Penanganan Keberatan Informasi Publik;

d. Untuk website, PPID Kota Tangsel sudah menggunakan web sendiri untuk PPID Kota Tangsel. Terdapat beberapa informasi konten yang dinamis dan selalu diupdate seperti Informasi setiap saat, serta merta dan berkala. Setiap OPD pun diwajibkan untuk membuat web dan menyediakan link untuk Informasi publik (PPID Utama Kota Tangsel);

e. Permohonan informasi saat ini di Kota Tangsel bisa dilakukan secara offline dan online. Untuk offline, tersedia ruang pelayanan pada lantai dasar gedung 1 Dinas Kominfo. Untuk online, terdapat fitur untuk melakukan permohonan secara online pada web PPID Kota Tangsel (https://eppid.tangerangselatankota.go.id/)

f. Alur permohonan online : Pemohonon melakukan daftar pada web PPID Kota Tangsel, dengan mengisi NIK, Nama Lengkap, jenis Kelamin, Provinsi, Kota, Alamat, Nomor HP dan Email. Setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh admin PPID Kota Tangsel. Setelah berhasil login, pemohon mengisi form permintaan data.

Selanjutnya akan menunggu informasi tersebut diproses oleh OPD yang dituju atau bahkan oleh PPID Utama sendiri.

g. Pada web PPID Kota Tangsel, selain peminta informasi bisa melakukan pengajuan permohonan, peminta informasi juga bisa melakukan pengecekan proses permohonan mereka sudah sampai dimana.

h. Untuk mendukung peningkatan layanan informasi publik, PPID Kota Tangsel selalu menyediakan Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik pada website PPID Kota Tangsel dan membuat statistik website PPID Kota Tangsel.

i. Dalam meningkatkan layanan e-PPID, selain website berbasis layanan e-PPID (Permohonan dan pengecekan secara online), PPID Kota Tangsel juga telah meluncurkan aplikasi PPID berbasis Android dengan nama SIPINTAS atau Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan.

Gambar 2.14 Penyerahan Goodybag ke PPID Kota Tangsel

2.5 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Proses monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Proses ini berlaku untuk seluruh Badan Publik di Indonesia termasuk Komnas HAM. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun ini termasuk bagian integral dari proses pelaporan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Presiden RI dan DPR RI.

Pada tahun ini proses monitoring dan evaluasi diawali dengan sosialisasi dan penyebaran kuesioner ke berbagai Badan Publik. Proses selanjutnya adalah pengisian kuesioner melalui aplikasihttps://e-monev komisiinformasi.go.id. Terdapat empat (4) kluster indikator yang harus diisi oleh para PPID di Badan Publik, diantaranya adalah: indikator pengembangan website; indikator pengumuman informasi publik; indikator pelayanan informasi publik; indikator penyediaan informasi publik. Pengisian kuesioner ini dimulai sejak 21 Juli 2020 hingga 31 Agustus 2020.

20 10 10里 PRESENTASI BAAN PUBLIK PRESENTABIBADANPUBLIK

Gambar 2.15 Presentasi PPID Komnas HAM

Tahapan akhir dari proses monitoring dan evaluasi adalah presentansi. Presentasi dilakukan untuk menilai bagaimana ukuran lembaga dalam mengembangkan inovasi dan kolaborasi dalam keterbukaan informasi publik. Presentasi disampaikan dihadapan Tim Penilai yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi Pusat, akademisi, dan Praktisi Keterbukaan Informasi. Badan Publik yang berhak melakukan presentaasi adalah Badan Publik yang telah mengisi kuesioner dalam aplikasi.

Berikut ini adalah rincian penilaian terhadap presentasi:

A. Inovasi

Inovasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020;

Inovasi Pelayanan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19;

Manfaat dari Inovasi bagi Publik (Masyarakat);

Strategi Inovasi agar penerapannya efektif dan berkelanjutan;

B. Kolaborasi

Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Publik dengan Badan Publik lainnya dan/atau masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, terkait:

Proses penyediaan informasi publik;

Proses pelayanan informasi publik;

Pada 25 November 2020 Komisi Informasi Pusat memberikan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada semua Badan Publik yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2020. PPID Komnas HAM mendapatkan penilaian dengan predikat “Kurang Informatif" dengan nilai 57,30.

2.6 Penyusunan Laporan

Pada 2020, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh PPID. Hal ini semata dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi Komnas HAM RI. Kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai stakeholders. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas lembaga. Akuntabilitas menjadi salah satu unsur penting dalam pelayanan kepada publik. Salah satu bentuk akuntabilitas Komnas HAM RI berada pada sektor layanan informasi dan dokumentasi yang menjadi ranah kerja PPID.

Gambar 2.16 Penyusunan LapTah PPID Komnas HAM

Pada 22 - 24 November 2020 tim PPID menyelenggarakan kegiatan penyusunan laporan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Santika, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan ini hadir Atasan PPID, PPID, tim pelaksana PPID dan tim staf pendukung yang dibentuk pada tahun anggaran 2020. Laporan kegiatan ini memuat proses pengelolaan infrmasi publik, capaian kinerja, rincian kegiatan, tantangan, dan rekomendasi. Laporan kegiatan yang disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan PPID selama setahun. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan acuan dalam kegiatan-kegiatan PPID di masa mendatang.

Gambar 2.17 Tim Penyusun LapTah PPID Komnas HAM

2.7 Lain-lain

A. Daftar Informasi Publik (DIP)

PPID Komnas HAM mengundang seluruh Biro di lingkungan Komnas HAM (Biro Dukungan Pemajuan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Umum dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama) untuk mendapatkan masukan terkait informasi yang ada di unit kerja. Informasi tersebut dikumpulkan dan didiskusikan untuk mengetahui informasi mana yang termasuk wajib disediakan dan diumumkan (informasi berkala, serta merta dan setiap saat) dan informasi yang bersifat rahasia.

B. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Selain Daftar Informasi Publik (DIP), PPID Komnas HAM juga perlu menyediakan Informasi-informasi yang di kecualikan dan dilarang di publish. Saat ini, PPID berusaha untuk melakukan update informasi yang dikecualikan, dengan beberapa kali mengundang pejabat di Biro Dukungan Penegakan HAM. Hal ini juga didukung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan dalam memberikan arahan terkait informasi yang dikecualikan. Saat ini, DIP yang dibuat oleh PPID hanya dari Biro Dukungan Penegakan HAM, oleh karena itu perlu diupdate kembali dengan mengundang Biro lainnya untuk melengkapi DIP PPID Komnas HAM.

C. Peraturan Komnas HAM Tentang SOP PPID

Alur layanan permintaan informasi PPID Komnas HAM perlu dilakukan update dikarenakan selama ini belum melibatkan alur permintaan dari kantor perwakilan Komnas HAM. Sehingga perlu dibuatkan sebuah Standar Operating Procedure (SOP) PPID Komnas HAM kedalam sebuah peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tahun 2020 ini sudah dibuat draf peraturan Komnas HAM tentang SOP PPID Komnas HAM dengan mendapatkan masukan-masukan dari Kantor Perwakilan Komnas HAM (Sumatera Barat dan Kalimantan Barat).

Selanjutnya tahun 2021 akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan alur permintaan informasi yang ada.

BAGIAN KETIGA TANTANGAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN

3.1 Tantangan dan hambatan

Pada praktiknya PPID Komnas HAM telah menghasilkan beberapa capaian sebagaimana disebutkan pada Bagian Kedua di atas. Namun demikian, PPID Komnas HAM juga menghadapi tantangan dan kendala dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan layanan informasi publik Komnas HAM. Hambatan dan tantangan itu berasal dari internal dan eksternal PPID Komnas HAM.

A. Internal

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh Tim PPID, unit kerja, dan pimpinan;

2. Pengelolaan informasi publik, database dan Unit Kerja pada PPID Komnas HAM belum optimal;

3. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing - masing Bagian di Biro Komnas HAM sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon;

4. Tupoksi jabatan yang berbenturan dengan Tupoksi PPID;

5. Keterbatasan anggaran;

6. Belum tersedianya infrastruktur untuk pengembangan website PPID Komnas HAM;

7. Mekanisme Kerja PPID Komnas HAM yang belum berjalan maksimal;

B. Eksternal

1. Tidak adanya rekomendasi dan monitoring langsung secara rutin dari Komisi Informasi Pusat;

2. Situasi sosial politik yang mengganggu keterbukaan informasi publik;

3.2 Rekomendasi

1. Penambahan anggaran PPID Komnas HAM;

2. Pengembangan website PPID yang bersifat Dinamis;

3. Peningkatan Kapasitas bagi Tim PPID dan Unit Kerja Komnas HAM dalam bentuk Bimtek/Workshop

4. Kerjasama lebih lanjut dengan Komisi Informasi Pusat dan PPID lainnya;

5. Penempatan Struktur Organisasi PPID yang tepat;

6. Penyebarluasan Keberadaan, tugas dan fungsi PPID Komnas HAM melalui media sosial;

3.3 Rencana Pengembangan PPID

1. Pelaksanaan Bimtek PPID;

2. Pengembangan Wesbite PPID;

3. Pengembangan Permohonan Informasi berbasis online;

BAGIAN KEEMPAT KESIMPULAN

Optimalisasi layanan informasi publik dilingkungan Komnas HAM harus ditingkatkan dari berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia, mekanisme kerja Tim PPID, sistem permintaan informasi (database dan pengelolaannya) dan dukungan kelembagaan.

Layanan informasi berbasis daring sangat diperlukan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Saat ini PPID Komnas HAM telah mempunyai ruang layanan permintaan informasi di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No 4B Menteng, untuk pemohon yang datang secara langsung.

Sedangkan untuk berbasis online PPID Komnas HAM sudah memiliki microsite (website) PPID dan juga layanan permintaan informasi secara online yaitu melalui surat elektronik (Surel). Kedepannya, PPID Komnas HAM harus menyediakan sistem layanan permintaan informasi berbasis online dengan mengembangkan layanan e-PPID.

Dukungan kebijakan dan sumber daya, termasuk anggaran juga sangat dibutuhkah dalam pengembangan layanan e-PPID. Dengan keterbatasan yang ada, PPID Komnas akan terus melakukan perbaikan tiap tahunnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Time table kegiatan PPID Komnas HAM

NoKegiatanWaktu (Bulan)
12 3456789101112
1Rapat PPID——
2Pembuatan Bahan Publikasi PPID1——11
4FGD Pembuatan Daftar Informasi Publik PPID Komnas HAM_1
5Sosialisasi PPID di Komnas HAM1
6Studi Banding Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik_
7Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik_
8Peringatan hari hak untuk tahu sedunia1L
9Pembuatan laporan tahunan PPID1

Lampiran 2 : Alur Layanan Informasi PPID Komnas HAM Permintaan informasi

Permintaan informasi
No.UraianPetugas Informasimasi PePetugas PenerimaPPIDNorma Waktu
1Pemohon Informasi (Individu/Lembaga) mengajukan permintaan Informasi
2Petugas penerima menerima permintaan informasi, menyerahkan formulir permintaan informasi kepada pemohon520 menit
2permintaan informasi kepada pemohon informasi Pemohon informasi menerima formulir permintaan informasi, mengisi formulir,
3permintaan informasi, mengisi formulir, melampirkan dokumen pendukung dan menyerahkan kepada petugas penerima informasi□7
4permintaan informasi beserta dokumen pendukung, mengisi dalam buku agenda, memberikan dan menyerahkan nomor pendaftaran permintaan informasi dan menyerahkan formulirC730 menit
menyerahkan formulir PPID menerima formulir permintaan informasi, memeriksa permintaan informasi 5
5mencocokan dengan lingkup informasi di Komnas HAM, bila tidak sesuai membuat surat jawaban permintaan informasi dan menyerahkan kepada petugas penerima Petugas penerima menerima Surattidaksetuju ya
Petugas penerima menerima Surat Penolakan Informasi atau Surat Jawaban Permintaan informasi dan menyerahkan kepada Pemohon Informasiw
7Permintaan informasi dan menyerahkan kepada Pemohon Informasiw Pemohon Informasi Menerima Surat1
7Penolakan Informasi atau Surat Jawaban Permintaan InformasiL

Lampiran 2 (lanjutan) Pengumpulan Informasi

NoUraianPetugas InformasiPetugas DokumentasiPPIDBiro-BiroNorma Waktu
1PPID mengajukan Surat permintaan Informasi berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat menyerahkan呂30 menit
2Petugas informasi menerima surat permintaan informasi, membuat daftar permintaan informasi, mencatat dalam buku agenda, mendistribusikan kepada Biro-Biro di Komnas→60 menit
3Biro-Biro menerima surat permintaan informasi, mengisi daftar permintaan informasi, menyusun informasi yang diperlukan beserta copy dokumen pendukung dan menyerahkan kepada petugas informasi二2100 menit
4Petugas informasi dan dokumentasi menerima daftar permintaan informasi yang telah diisi beserta copy dokumen dan menyerahkan→□110 menit
5PPID menerima daftar permintaan informasi beserta copy dokumen pendukung, memeriksa dokumen, bila tidak sesuai dengan permintaan informasi memberikan koreksi dan mengembalikan kepada petugas informasi一1—setuju ya60 menit
Petugas dokumentasi menerima daftar informasi yang telah disetujui untuk dipublish ke dalam website, melakukan alih media, mengupload ke dalam website Komnas HAM840 menit

Lampiran 2 (lanjutan) Pendokumentasian Informasi Publik

KegiatanPPID
30 menit
Ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data7
mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan1
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi
mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk40 menit
melaporkan kepada Ketua PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk15 menit
7PPID (Pimpinan badan publik) hasil informasi yang telah didokumentasikan untukL15 menit

Lampiran 2 (lanjutan) Keberatan Atas Informasi

NoKegiatanPemohonKetua PPIDPetugas InformasiAtasan PPIDNorma Waktu
1Mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditujukan一—5 menit
2Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi, mengisi formulir keberatan dan10 menit
3Menerima permohonan keberatan informasi dan menyerahkan serta melakukan koordinasi dengan atasan PPID→H30 menit
4Memeriksa pengajuan keberatan, melakukan rapat koordinasi dengan Ketua PPID dan Tim PPID15 hari kerja
5koordinasi, mendokumentasikan dan memberikan jawaban kepada pemohon informasi atas keberatan白60 menit
6Menerima tanggapan / jawaban keberatan informasi yang diajukan05 menit

Lampiran 2 (lanjutan) Penanganan Sengketa Informasi Publik

NoKegiatanPemohon InfromasiPetugas InformasiAtasan PPIDNorma Waktu
1Menyampaikan keberatan informasi secara tertulis kepada atasan PPID05 menit
2Mencatat identitas diri pengaju keberatan dan kelengakapan pengaju keberatan serta memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan白20 menit
3memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut30 hari kerja
4Apabila pemohon informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID makan penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada komisi informasi pusat

Lampiran 2 (lanjutan) Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

NoKegiatanPetugas PPIDKetua PPIDNorma Waktu
1Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungan Komnas HAM
2Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, setelah itu diarsipkan berdasarkanTentativ
3menentukan dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikanTentativ
PMengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya□—Tentativ
5Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan atau hard copy宁Tentativ
6Mengunggah daftar informasi yang dikecualikan ke website PPID Komnas HAM5 menit

Lampiran 2 (lanjutan) Penetapan Uji Konsekuensi

NoPPIDPPIDAtasanTimNorma
permohonan informasi
2usulan tersebut kepada Timと7tentativ
3diterima dengan mengundang unit kerja yang terlibat. PPID*1tentativ
4PPID serta tim pertimbangan untuk mendapatkan paraf dantentativ

Lampiran 2 (lanjutan) Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

NoKegiatanpetugas PPIDKetua PPIDNorma Waktu
1Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi30 menit
2Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan kategori sesuai dengan arahan ketua PPID白30 menit
3Petugas PPID melakukan konsultasi dengan ketua PPID terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi40 menit
4disetujui kepada petugas PPID untuk dipublikasikan ke website dan disimpan sebagai—10 menit
5Publik (DIP) yang disesuaikan dengan kalsifikasi informasi berdasarkan kategori informasinya dan mengunggah ke website PPID Komnas5 menit