Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2021

164 halaman · 164 halaman diproses dengan OCR · 56.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATAPENGANTAR
  2. PROFIL KOMISIONER KOMNAS HAM
  3. AHMAD TAUFAN DAMANIK (Ketua Komnas HAM)
  4. AMIRUDDIN (WakIl Ketua Eksternal Komnas HAM)
  5. MUNAFRIZAL MANAN (WakIl Ketua Internal Komnas HAM)
  6. HAlRANSYAH (Koordlnator Subkom Penegakan HAM/Komisioner Medlasi)
  7. M.CHOIRUL ANAM (Komisloner Pemantauan dan Penyelidikan)
  8. BEKA ULUNG HAPSARA (Koordlnator Subkom PemaJuan HAM/Komlsloner Pendldlkan dan Penyuluhan)
  9. SANDRAYATI MONIAGA (KomIsIoner PengkaJlan dan Penelltlan)
  10. DAFTAR ISI
  11. DAFTAR TABEL
  12. DAFTAR GAMBAR
  13. DAFTAR GRAFIK
  14. DAFTAR DIAGRAM
  15. BABI PENDAHULUAN
  16. A. LATAR BELAKANG
  17. B. DASAR HUKUM
  18. C. TUGAS DAN WEWENANG
  19. Gambar 1.1
  20. Tugas dan Wewenang Komnas HAM
  21. D. STRUKTUR ORGANISASI
  22. Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode Tahun 2020 - 2022
  23. Gambar 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
  24. Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode Tahun 2020 - 2022
  25. 1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
  26. 2. Biro Umum
  27. 3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
  28. 4. Biro Dukungan Penegakan HAM
  29. 5. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  30. 1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
  31. 2. Biro Umum
  32. 3. Biro Dukungan Penegakan HAM
  33. 4. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  34. E. TANTANGAN STRATEGIS
  35. 1. Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria
  36. 2. Pelanggaran HAM yang berat
  37. 3. Penataan kelembagaan
  38. 4. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan
  39. 5. Akses atas keadilan
  40. 6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat
  41. 7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat
  42. F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
  43. BAB II
  44. PERENCANAAN KINERJA
  45. BAB III
  46. AKUNTABILITAS KINERJA
  47. BAB IV
  48. PENUTUP
  49. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  50. A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
  51. “Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusian yang Adil dan Beradab ”
  52. 2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
  53. 3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
  54. B. PERJANJIAN KINERJA
  55. C. PERAN STRATEGIS KOMNAS HAM PADA RPJMN
  56. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  57. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  58. B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2021
  59. SASARAN STRATEGIS 1
  60. INDIKATOR KINERJA
  61. SNP Pembela HAM
  62. K/L/D Diseminasi SNP Pembela HAM
  63. SASARAN STRATEGIS 2
  64. INDIKATOR KINERJA
  65. 1. Penelitian Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Didik Disabilitas
  66. Dari uraian kajian di atas, Komnas HAM RI memberikan rekomendasi, yaitu:
  67. 4. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM
  68. 5. Penelitian tentang Pencegahan Penyiksaan di Kepolisian
  69. 6. Penelitian Qanun Aceh dalam Perspektif HAM dan Pemartabatan Manusia
  70. 7. Pengkajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana
  71. SASARAN STRATEGIS 3
  72. INDIKATOR KINERJA 3.1
  73. Tantangan Internal
  74. Tantangan Eksternal
  75. Strategi Penyelesaian Internal
  76. Strategi Penvelesaian Eksternal
  77. SASARAN STRATEGIS 3
  78. INDIKATOR KINERJA 3.2
  79. KomnasHAM di Takengon
  80. SASARAN STRATEGIS 4
  81. INDIKATOR KINERJA 4
  82. 2. Evaluasi Layanan Informasi HAM di Website Komnas HAM
  83. Evaluasi Pelatihan HAM tema Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Para Pekerja Seni
  84. Konfrensi Internaisonal Islam dan HAM
  85. Kampanye Tanggap Rasa
  86. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
  87. 1. Komitmen Staf dan Pimpinan
  88. 2. Dukungan dari Unit Lain di Komnas HAM
  89. Tantangan:
  90. Strategi Penyelesaian:
  91. C. REALISASI ANGGARAN
  92. BAB IV PENUTUP
  93. AIA
  94. PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021
  95. Menimbang
  96. MEMUTUSKAN:
  97. Penetapan Indikator Kinerja Utama Komnas HAM
  98. TENTANG
  99. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  100. Menimbang
  101. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  102. Mengingat
  103. MEMUTUSKAN:
  104. LAMPIRAN
  105. INDIKATOR KINERJA UTAMA
  106. Perjanjian Kinerja Komnas HAM Sebelum Refocusing
  107. LAMPIRAN
  108. Perjanjian Kinerja Komnas HAM Sesudah Refocusing
  109. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  110. Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sebelum Refocusing
  111. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  112. Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sesudah Refocusing
  113. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  114. Perjanjian Kinerja Biro Umum Komnas HAM Sebelum Refocusing
  115. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM
  116. Perjanjian Kinerja Biro Umum Komnas HAM Sesudah Refocusing
  117. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM
  118. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM Sebelum Refocusing
  119. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
  120. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM Sesudah Refocusing
  121. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
  122. Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Sebelum Refocusing
  123. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
  124. Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Sesudah Refocusing
  125. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
  126. Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Sebelum Refocusing
  127. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
  128. Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Sesudah Refocusing
  129. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

KOMNAS HAM RI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2021

KATAPENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai tujuan dan mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM mencatat capaian dan tantangan dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sepanjang tahun 2021, dalam suasana masih di tengah pandemi Covid-19. Berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih

terus terjadi baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak atas pembangunan. Meskipun harus beradaptasi dengan kondisi Pandemi Covid- 19, tahun 2021 diakhiri dengan baik oleh Komnas HAM. Hal ini dibuktikan dengan capaian strategis maupun realisasi anggaran Komnas HAM masuk pada kategori Sangat Baik dalam sistem monitoring Bappenas maupun Kemenkeu RI. Pencapaian sasaran strategis diukur melalui indikator sasaran strategis yang telah disahkan dalam dokumen Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020 – 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran pemerintah. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komnas HAM menyadari sepenuhnya untuk mewujudkan mandat sebagaimana tertuang dalam undang-undang, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu Komnas HAM terbuka atas masukan dan kritikan membangun guna perbaikan kinerja Komnas HAM mendatang.

Jakarta, 25 Februari 2022 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ahmad Taufan Damanik

PROFIL KOMISIONER KOMNAS HAM

Komnas HAM Republik Indonesia Periode 2017-2022

Dari kiri ke kanan posisi depan : Sandrayati Moniaga - Ahmad Taufan Damanik Dari kiri ke kanan posisi belakang : Hairansyah – Beka Ulang Hapsara – M. Choirul Anam – Munafrizal Manan – Amiruddin

Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terdiri dari Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kolektif kolegial yang melekat pada kepemimpinan Komnas HAM

Komnas HAM memiliki 2 Subkomisi, yaitu :

1. Subkomisi Penegakan HAM

2. Subkomisi Pemajuan HAM

Subkomisi ini melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

AHMAD TAUFAN DAMANIK (Ketua Komnas HAM)

Lahir di Pematang Siantar, 29 Juni 1965. Lulusan S2 (University of Essex, 2005).

Selain sebagai Dosen Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP USU, beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas, PDAM Tirtanadi, Member Indonesia Representative for Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC). Anggota Dewan Riset Daerah Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut, Konsultan Evaluation Project on Andaman Refugee, Save The Children Indonesia dan konsultan lepas lainnya. Melalui pengabdiannya beliau memperoleh penghargaan sebagai Dosen Favorit Ilmu Politik, FISIP USU, Tahun 2010.

AMIRUDDIN (WakIl Ketua Eksternal Komnas HAM)

Lahir di Pariaman, 6 Februari 1970. Lulusan S2 (Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Politik, 2007)

Selain sebagai Direktur Komunikasi, Institute Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE) dan Ketua Konsultan/peneliti, Papua Resource Center, YLBHI Jakarta, beliau juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Konsultan, Komite I, DPD RI, Dosen Tamu, Pasca Sarjana PTIK, POLRI, Koordinator Asisten Ahli Kepala UP4B, serta sebagai Peneliti dan Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye, ELSAM.

MUNAFRIZAL MANAN (WakIl Ketua Internal Komnas HAM)

Lahir di Sumsel, 12 Maret 1975. Lulusan S2, (Universiteit Ultrecht Jurusan Insternational Human Rights Law and Criminal Justice, 2014)

Selain sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia, beliau juga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Peneliti Senior pada Jimly School of Law and Government dan Advokat/Konsultan Hukum. Atas pengabdiannya beliau memperoleh penghargaan Pemenang Runner Up dalam AIGRP Student anda Alumni Essay Competition, Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP), The Australian National University, 2009; Piagam Penghargaan Pemenang Pertama, Kluster Pranata Sosial, dalam Pemilihan Karya Ilmiah Peneliti Terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia, 2010; dan Piagam Penghargaan Pemenang II,

Kluster Pranata Sosial, dalam Penghargaan Karya Ilmiah Peneliti Terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia, 2016.

HAlRANSYAH (Koordlnator Subkom Penegakan HAM/Komisioner Medlasi)

Lahir di Banjar baru, 13 November 1971. Lulusan S2 (Universitas Lambung Mangkurat, Kalsel, Jurusan Hukum, 2006)

Selain sebagai Dosen, FISIP UNISKA Banjarmasin, beliau juga menjabat sebagai Anggota Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Anggota Tim Pemeriksa Daerah, DKPP (Dewan Kehormatan

M.CHOIRUL ANAM (Komisloner Pemantauan dan Penyelidikan)

Lahir di Malang, 25 April 1977. Lulusan S1 (Universitas Brawijaya, Jurusan Fakultas Hukum,2001).

Selain sebagai Deputi Direktur Eksekutif HRWG, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif KASUM, Kepala Litbang HAM, VHR, Kepala/Direktur Divisi Buruh YLBHI dan Koordinator Divisi Buruh Region Jawa-Bali

BEKA ULUNG HAPSARA (Koordlnator Subkom PemaJuan HAM/Komlsloner Pendldlkan dan Penyuluhan)

Lahir di Cilacap, 26 April 1975. Lulusan S1, (Universitas Muhammadiyah Malang, Jurusan Teknik Mesin, 2000)

Selain sebagai Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), beliau juga menjabat Project Coordinator for Green Economy Program, Perkumpulan Prakasa, Konsultan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, Friedrich Naumann Foundation (FNF) dan Koordinator Pengembangan Kapasitas, Technical Support Group (TSG) for PNPM Peduli, REMDEC. Atas pengabdian nya beliau memperoleh penghargaan Lecturer, Sespimti, Sespimen Polri dan SeskoAU TNI, Resource

Person, Empowering The Most Marginalised and Ensuring Inclusiveness and Equality, APF on Sustainable Development, Bangkok, 2019, Resource Person, Human Rights Cities, SDGs and Its Unique Priorities, World Human Rights Cities Forum, Gwangju, South Korea, 2019, Resource Person, Stakeholder Dialogue on Local Government and Human Rights, Office Of The United Nations High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Geneva, 2019, Resource person, World Human Rights Cities Forum, Gwangju, South Korea, 2018, Resource Person, Local Government and Human Rights, Wilton Park, United Kingdom, January 2018, Speaker, Open Government Partnership (OGP) Summit, Mexico, 2016 dan banyak penghargaan lainnya

SANDRAYATI MONIAGA (KomIsIoner PengkaJlan dan Penelltlan)

Lahir di Jakarta, 19 Oktober 1961. Lulusan S1, (Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 1986)

Selain sebagai Penasehat Global Greengrant Fund, Samdhana Institute, beliau juga menjabat sebagai Koordinator Pengembangan Learning Center, HuMA, Phd Researcher Indira Project, Val Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development Law School, University of Leiden, Wakil Direktur, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), serta Wakil Direktur Badan Pelaksana, Lembaga Bela Baanua Talina (LBBT-Pontianak). Atas pengabdian nya beliau memperoleh penghargaan Aspirasi dan Inspirasi Wanita Indonesia (Majalah Femina, 2007)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PROFIL KOMISIONER KOMNAS HAM ii DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR vii DAFTARDIAGRAM viii BABI PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. TUGAS DAN WEWENANG D. STRUKTUR ORGANISASI E. TANTANGAN STRATEGIS 12 1. Pelanggaran HAM vang terkait konflik agraria .12 2. Pelanggaran HAM yang berat .13 3. Penataan kelembagaan ..13 4. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan 14 5. Akses atas keadilan .14 ..1 6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat 7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat 17 F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 17 BAB II. .19 PERENCANAAN KINERJA .19 A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ..19 B. PERJANJIAN KINERJA 23 C. PERAN STRATEGIS KOMNAS HAM PADA RPJMN .……24 BAB III …26 AKUNTABILITAS KINERJA ..…26 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..…26 B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2021 …27 SASARAN STRATEGIS 1 …27 SASARAN STRATEGIS 2 .44 SASARAN STRATEGIS 3 ..66 SASARAN STRATEGIS 3 ...90 SASARAN STRATEGIS 4 ...96 C. REALISASI ANGGARAN .…114 BABIV ..115 PENUTUP …120

KATA PENGANTAR PROFIL KOMISIONER KOMNAS HAM DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR DIAGRAM viii BABI PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. TUGAS DAN WEWENANG D. STRUKTUR ORGANISASI E. TANTANGAN STRATEGIS 12 1 Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria 12 2. Pelanggaran HAM vang berat ..13 3. Penataan kelembagaan 13 14 4. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan 5. Akses atas keadilan …14 6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat 16 7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat 17 F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 17 BAB II. .19 PERENCANAAN KINERJA 19 A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ..19 B. PERJANJIAN KINERJA ..…23 C. PERAN STRATEGIS KOMNAS HAM PADA RPJMN 24 BAB III .26 AKUNTABILITAS KINERJA .26 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI. ..…26 B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2021 ……27 SASARAN STRATEGIS 1 .27 SASARAN STRATEGIS 2 .4 SASARAN STRATEGIS 3 ..66 SASARAN STRATEGIS 3 ..90 SASARAN STRATEGIS 4 .96 C. REALISASI ANGGARAN 114 BABIV 115 PENUTUP .120

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Sarana dan Prasarana Komnas HAM tahun 2021 111 Table 1.2 Peralatan TIK Komnas HAM tahun 2021 11 Table 2.1 Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran Strategis 21 Table 2.2 Perianjian Kineria Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 22 Table 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021 25 Table 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM. 26 33 ..36 Table 3.4 K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP Table 3.5 Rangkaian Diseminasi SNP HAM 38 Table 3.6 Tantangan dan Strategi 42 Table 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM. …44 Table 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti. ...66 Table 3.9 Capaian Rekomendasi Komnas HAM RI vang Ditindaklaniuti Tahun 2021 ..67 Table 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 dengan Tahun 2020. ..72 Table 3.11 Perbandingan Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan dan Fungsi Mediasi Periode 2020 – 2021 73 Table 3.12 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2021 76 Table 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung. .90 Table 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung.. ...995 ...96 Table 3.15 Target populasi peningkatan kesadaran HAM tiap tahun Table 3.16 Jumlah Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Masyarakat Tahun 2021 97 Table 3.17 Empat level evaluasi Kirkpatrick 99 Table 3.18 Pengukuran terhadap Orang yang dapat Diukur Peningkatan Kesadaran HAMnya menggunakan metode Kirkpatrick. ..101 Table 3.19 Hasil Pre-Test dan Post-Test .107 Table 3.20 Detail Anggaran per Kode Kegiatan dan Output Prioritas Nasional Komnas HAM 2021 .118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tugas dan Wewenang Komnas HAM 3 Gambar 1.2 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2020 – 2022 .4 Gambar 1.3 STRUKTUR ORGANISASI ..5 Gambar 2.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 23 Gambar 2.2 Arah kebijakan Pembangunan Bidang Hukum RPJMN 2020-2024 ..24 Gambar 2.3 Output Komnas HAM mendukung Prioritas Nasional 24 Gambar 3.1 Focus Grup Discusion (FGD) Tim Kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 17/3 – Polhukam RI. ..28 Gambar 3.2 Dokumentasi: Workshop Penyusunan IDI Metode Baru (Jakarta, 27/10) 28 Gambar 3.3 (Dokumentasi: Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan - Komnas HAM RI). ..34 Gambar 3.4 (Dokumentasi: Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi - Komnas HAM RI).... 34 Gambar 3.5 (Dokumentasi: Diseminasi SNP Pembela HAM - Komnas HAM RI) .35 Gambar 3.6 (Dokumentasi: Diseminasi SNP pada Festival HAM 2021 - Komnas HAM RI) 35 Gambar 3.7 (Dokumentasi: IG Live Diseminasi SNP Kerjasama dengan tempo.co- Komnas HAM) ..40 Gambar 3.8 Dokumentasi: Infografis SNP tentang Pembela HAM, SNP Hak Atas Kesehatan, SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi - Komnas HAM RI 41 Gambar 3.9 (Dokumentasi Diseminasi Hasil Kajian ndepend Pendidikan bagi Disabilitas. 45 Gambar 3.10 (Dokumentasi Kajian UU Cipta Kerja – Komnas HAM RI) ..48 Gambar 3.11 (Dokumentasi Diseminasi Kajian SDGs dalam Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah ndepend Covid-19 – 25 Nov 2021) 56 Gambar 3.12 Diseminasi Hasil Penelitian Komnas HAM kepada Para Pemangku Kepentingan Kunci 57 Gambar 3.13 (Dokumentasi Peluncuran Hasil Kajian UU PSDN – Komnas HAM RI) 57 Gambar 3.14 Diskusi Terfokus Masvarakat Sipil atas Kajian KuPP Komnas HAM RI ..59 Gambar 3.15 Indepth Interview dengan Kompolnas atas Kajian KuPP Komnas HAM RI 59 Gambar 3.16 Dokumentasi Kegiatan Penelitian Qanun Aceh 61 Gambar 3.17 Diskusi Terfokus dengan Ahli Kajian RUU PDP 64 Gambar 3.18 Mekanisme Penanganan Kasus ...70 Gambar 3.19 1. Penyerahan Langsung Laporan Penyelidikan Peristiwa Karawang kepada Menkopolhukam, 2. Konferensi Pers Laporan Penyelidikan Komnas HAM RI terkait Alih Status Pegawai KPK (hybrid), 3. Press Conference Kasus FPI, 4. Penyerahan Barang Bukti Kasus FPI. 74 Gambar 3.20 Dokumentasi terkait kasus-kasus yang ditangani melalui mekanisme mediasi 75 Gambar 3.21 Koordinasi terbatas dengan beberapa saksi di Aceh .91 Gambar 3.22 Tinjauan Lapangan di Kabupaten Aceh Tengah 92 Gambar 3.23 Salah satu rumah korban pembakaran dan pengusiran pada Tahun 2001 ..92 Gambar 3.24 Kondisi area tempat pembantaian pada Tahun 1999-2001 di Aceh Tengah 93 Gambar 3.25 Pemeriksaan Saksi Secara Daring dari Kantor Komnas HAM Jakarta. 93 Gambar 3.26 Salah satu berita di Surat Kabar 94

DAFTAR GRAFIK

.116 Grafik 3.1 Nilai Kinerja Level Kementrian/Lembaga Grafik 3.2 Nilai Kinerja Level Eselon I. .117 Grafik 3.3 Nilai Kinerja Level Level Satker 117

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Data Jumlah Pegawai Komnas HAM tahun 2021 .9 10 Diagram 1.2 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Diagram 1.3 Kinerja Komnas HAM dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan ..15 Diagram 1.4 Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Komnas HAM. ..16 Diagram 3.1 Hasil Survei Layanan Website Komnas HAM Berdasarkan Jenis Kelamin. ..103 Diagram 3.2 Peningkatan Pengetahuan HAM Bagi Pengguna Website Komnas HAM .104 Diagram 3.3 Peningkatan Pemahaman HAM Bagi Pengguna Website Komnas HAM ..105 Diagram 3.4 Bentuk Penerapan Pengetahuan dan Pemahaman HAM dalam kehidupan sehari-hari 106

KOMI A R NAS 1 AB

BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, keberadaannya sejak 1999 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (UU No. 39 tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ini pula ditetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Disamping kewenangan yang dimandatkan dalam UU No. 39 tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 tahun 2000) yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selain itu, Komnas HAM juga berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 tahun 2008). Kemudian pada tahun 2012 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 tahun 2012), Komnas HAM menjadi salah satu unsur yang terlibat dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa Hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

C. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia di atur dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 89 ayat 1 s.d. 4 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Tugas dan Wewenang Komnas HAM

Fungsi Pengkajian Pengkajian dan penelitianFungsi PenyuluhanFungsi PemantauanFungsi MediasiFungsi Mediasi
Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenaikemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional di bidang hak asasi manusiaPenyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga Pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan Kerjasama dengan organisasi, Lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk diminta dan didengar keterangannya; Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; Pemanggilan terhadap pihak terkait untukmemberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapa pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.Perdamaian belah pihak; Penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; Pemberian kepada para untuk menyelesaikan sengketa dan pengadilan; Penyampaian rekomendasi suatu pelanggaran hak asasi manusia Pemerintah ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan Penyampaian rekomendasi suatu pelanggaran hak asasi manusia Dewan Rakyat Indonesia yang ditindaklanjuti.kedua perkara cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan saran pihak para untuk menyelesaikan melalui atas kasus pelanggaran hak asasi kepada untuk penyelesaiannya; dan atas kasus pelanggaran hak asasi kepada Perwakilan Republik untuk

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan UU 39 tahun 1999 pasal 76 ayat 2, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Kemudian pada pasal 78 dijelaskan Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya memiliki kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan sub komisi. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki sebuah sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan.

Sidang paripurna sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Dalam sidang paripurna inilah ditetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Gambar 1.2

Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2020 – 2022

Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode Tahun 2020 - 2022

AMIRUDDIN AHMAD TAUFAN DAMANIK MUNAFRIZAL MANAN Wakil Ketua Eksternal Ketua Komnas HAM Wakli Ketua Internal BEKA ULUNG HAPSARA HAIRANSYAH Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisioner Mediasi SANDRAYATI MONIAGA MOHAMMAD CHOIRUL ANAM Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Sekretaris Jenderal Biro Dukungan Biro Dukungan Pengawasan interna Biro Umum Penegakan HAM Pemajuan HAM dan Kerja Sama ACEH PADANG JAKARTA PALU AMBON PAPUA

Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagaimana disebutkan dalam UU No 39 tahun 1999 pasal 81 memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Lebih rinci tugas Setjen Komnas HAM tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pasal 3 yaitu menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam peraturan tersebut pada pasal 7 disebutkan Setjen Komnas HAM terdiri atas : Biro Perencanaan dan Pengawsan Internal; Biro Umum; Biro Hukum, Humas dan Kerja sama; Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Hal ini tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode Tahun 2020 - 2022

AMIRUDDIN AHIMAD TAUFAN DAMANIK MUNAFRIZAL MANAN BEKA ULUNG HAPSARA HAIRANSYAH Kordinator Subkomisi Pemajuan HAM Koordinator Subkomisi Penegakan HAM misioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisioner Mediasi MOHAMMAD CHODIRULANAM YATI MONIAGA Komisioner Pengkajian dan Penelitian oner Pemantauan dan Penyelidikan SEKRETARIAT JENDERAL Drs. Aris Wahyudi, M.Si BIRO PERENCANAAN BIRO HUKUM, BIRO BIRO DUKUNGAN BIRO DUKUNGAN DAN PENGAWASAN HUBUNGAN MASYARAKAT UMUM PENEGAKAN HAM PEMAJUAN HAM INTERNAL DAN KERJASAMA Mimin DriHartona, SE., MA. Dr. Esrom Hamonangan P. Dr. Herry Silka Innah, Imelda Indriani Serogih, SH., LLM. Gatot Ristanto, MH S.SL, MEE. S.Hut,MT. (PII) KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL KANTOR SEKRETARIAT KANTOR SEKRETARIAT PERWAKILAN KOMNAS HAM KOMNAS HAM CALIMANTAN SUMATERA SULAWESI JAKARTA ACEH MALUKU PAPUA BARAT BARAT TENGAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Biro Hukum, Hubungan Biro Dukungan Biro Dukungan dan Pengawasan Biro Umum Masyarakat, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Internal Kerjasama Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Subbagian Arsip Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Subbagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan internal, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan SDM, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:

a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan

b. Bagian Keuangan c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol

2) Subbagian Tata Usaha Setjen

3) Subbagian Arsip

d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Dukungan Penegakan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 tahun 2020, terdapat pula Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Namun pada praktik nya, meskipun 2 (dua) Peraturan Sekretaris Jenderal telah ditetapkan pada 29 Desember 2020, belum dapat diimplementasikan secara optimal. Salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian tersebut adalah kekosongan pejabat eselon I yang seharusnya menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk melakukan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pada tahun 2021 Komnas HAM masih mengimplementasikan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 4 (empat) biro dan 6 (enam) Perwakilan di daerah yang terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Adapun keempat biro tersebut antara lain:

1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerjasama dan tata usaha pimpinan. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama.

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.

3. Biro Dukungan Penegakan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Setjen Komnas HAM didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 377 pegawai terdiri dari 271 PNS, 99 PPNPN, dan 7 komisioner yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun 6 (enam) kantor Perwakilan di daerah dengan rincian sebagai berikut:

Diagram 1.1 Data Jumlah Pegawai Komnas HAM tahun 2021

Pegawai Komnas HAM Tahun 2021 (377)

Pusat Aceh Sumatera Barat Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Maluku Papua - PNS PPNPN PNS PPNPN

Pusat (305) PNS 72 4710% Komisioner 226

Aceh (13) PNS PPNPN

Sumatera Barat (16)

PNS PPNPN 12

Kalimantan Barat (12)

Sulawesi Tengah (11)

Maluku (8) 2 PNS PNIN

Papua (12) PNS J7N0N

Dilihat dari jenis kelamin dan Pendidikan, data pegawai Komnas HAM dapat dilihat sebagai berikut:

Diagram 1.2

Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

Rincian Data PNS 200 180 160 140 101 120 100 80 60 40 87 23 20 13 5 18 0 SMA DIII S1 S2 S3 Laki-laki Perempuan

Rincian Data PPNPN 70 60 50 40 30 53 7 20 10 21 7 0 SMA DIII S1 Laki-lali npuan

Adapun pada tahun 2021 telah dilakukan rekrutmen CPNS sebanyak 29 orang yang akan ditempatkan di kantor pusat dan kantor perwakilan pada tahun 2022.

Selain sumber daya manusia, Sekretariat Komnas HAM juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Komnas HAM tahun 2021

KODE BARANGURAIAN BARANGUNITNILAI PEROLEHAN
132111PERALATAN DAN MESIN479827.852.642.389
133111GEDUNG DAN BANGUNAN2313.663.103.000
135111ASET TETAP DALAM RENOVASI199.180.000
135121ASET TETAP LAINNYA98591.480.175.498
166112ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN (SUDAH TIDAK LAYAK)3351.467.554.698
162151SOFTWARE181.166.001.200
166112ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN962.551.007.192
136111KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN602.183.000

Adapun dalam rangka mendukung pembangunan dan/atau pengembangan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komnas HAM, peralatan yang tersedia dalam mendukung hal tersebut antara lain:

Tabel 1.2

Peralatan TIK Komnas HAM tahun 2021

NOURAIAN BARANGUNITNILAI PEROLEHAN (Rp)
1Mini Komputer10311.092.520
2P.C Unit3533.586.579.393
3Lap Top3583.717.117.302
4Note Book66894.437.918
5Tablet PC790.993.000
6 7Hard Disk1116.859.381 19.238.581
7Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)119.238.581
8Speaker Komputer11.300.000
9CPU (Peralatan Personal Komputer)118.898.000
10Monitor1025.029.500
11Printer (Peralatan Personal Komputer)221609.423.697
12Scanner (Peralatan Personal Komputer)56560.895.894
13External CD/ DVD Drive (ROM)1650.000
14External/ Portable Hardisk67125.809.616
15Peralatan Personal Komputer Lainnya13.146.000
16Server15706.474.790
17Router1040.902.142
18Hub1047.585.249
19Modem43.200.000
20Netware Interface External217.501.600
21Rak Server522.250.000
22Firewall134.344.750
23Switch1158.237.400
24Acces Point1974.462.500
25KVM Keyboard Video Monitor234.971.500
26Network Cable Tester11.014.000
27Peralatan Komputer Lainnya1250.000
11.022.664.733

E. TANTANGAN STRATEGIS

Pada tahun 2021, Komnas HAM memiliki 7 isu strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan isu strategis tersebut, tantangan strategis yang dihadapi Komnas HAM antara lain:

1. Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria

Pelanggaran hak asasi manusia terkait konflik agraria masih terus terjadi, baik yang menelan korban jiwa, luka-luka, dan bentrokan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam tata kelola pertanahan di Indonesia juga terdapat persoalan mafia tanah yang para pelaku baik aktor maupun pelaku lapangan belum tersentuh oleh hukum. Atas Tindakan mafia tanah tersebut, Masyarakat dirugikan karena hak asasi manusia atas kepemilikan tanahnya terancam bahkan terampas.

Komitmen reforma agraria meskipun sudah dicanangkan dalam Perpres No. 86 Tahun 2018, juga belum menampakkan hasilnya yang signifikan, karena baru sekitar 4,3 juta hektar yang didistribusikan dari target 12 juta hektar. Komnas HAM mendukung komitmen Presiden Joko Widodo yang meminta supaya Kementerian ATR/BPN menarik kembali tanah-tanah HGB/HGU yang ditelantarkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

2. Pelanggaran HAM yang berat

Terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat belum mendapatkan kepastian hukum. Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung melalui Surat Keputusan Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua membentuk tim khusus beranggotakan 22 penyidik untuk menangani kasus yang terjadi di Paniai, Papua. Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2021 berkomitmen akan terus menuntaskan berbagai peristiwa yang diduga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sehubungan dengan adanya pembahasan atas RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, perlu dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan mengajak segenap komponen masyarakat khususnya para korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

3. Penataan kelembagaan

Pada tahun 2021, Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

a. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Komnas HAM melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

b. Penguatan 6 (enam) Kantor Perwakilan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;

c. Pengangkatan Jabatan Fungsional;

d. Penguatan kapasitas SDM;

e. Harmonisasi Perundang-Undangan;

f. Peningkatan fungsi pengawasan internal sebagai mitra organisasi;

g. Peningkatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, dan pembangunan dan/atau pengembangan sistem penyediaan dan layanan informasi melalui PPID;

h. Penetapan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dan telah berprosesnya inisiatif Penyusunan Jabatan Fungsional Analis Pelanggaran HAM, menjadikan Setjen Komnas HAM Sebagai Instansi Pembina Jabfung dengan setidaknya 18 (delapan belas) kewajiban. Karena itu diperlukan penguatan kelembagaan Setjen Komnas HAM untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai Instansi Pembina Jabfung, dengan perlunya unit khusus sebagai Pusat Pembinaan Jabfung Pelanggaran HAM

Sehubungan dengan pegawai non PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 dan terdapat jabatan fungsional yang juga bisa diampu oleh PPPK sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB No 1197 tahun 2021 maka direncanakan pada tahun 2022 diajukan formasi PPPK sebanyak 65. Selain itu, terkait dengan adanya beberapa formasi jabatan pelaksana yang kosong karena adanya pengangkatan Jabatan Pelaksana ke Fungsional, adanya perpindahan ASN ke K/L lain, dan ASN yang memasuki masa pensiun maka akan diusulkan formasi CPNS dan PPPK pada tahun 2023 sebanyak 31 orang yang terdiri dari CPNS sebanyak 29 orang dan PPPK sebanyak 2 orang. Pada tahun 2024 rencana diusulkan 23 formasi yang terdiri dari CPNS sebanyak 14 orang dan PPPK sebanyak 9 orang. Adapun tahun 2025 rencana diusulkan 29 formasi yang terdiri dari CPNS sebanyak 22 orang dan PPPK sebanyak 7 orang.

1 Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat Islam MUI pada 10 Desember 2021

4. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan

Beberapa peristiwa pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih harus ditingkatkan penghormatan dan pelindungannya. Untuk mendorong toleransi dan moderasi beragama, Komnas HAM dan Kementerian Agama telah menyelenggarakan untuk kali pertama Konferensi Internasional tentang Islam dan Hak Asasi Manusia pada 10 dan 11 Desember 2021. Hal ini menjadi penegasan bahwa nilai dan ajaran Islam kompatibel dan selaras dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, Komnas HAM dan Kementerian Agama akan terus bersinergi dalam mempromosikan dan mengejawantahkan ke-Islam-an dan hak asasi manusia dalam kehidupan beragama dan kebijakan publik.

5. Akses atas keadilan

Berdasarkan hasil survey nasional pandangan masyarakat atas hak memperoleh keadilan yang dilakukan oleh Komnas HAM tahun 2021, sebagian besar responden telah mengetahui bahwa Hak Memperoleh Keadilan dilindungi Undang-Undang. Sebagian besar responden mengetahui bahwa Komnas HAM memiliki wewenang menerima pengaduan pelanggaran terhadap Hak Memperoleh Keadilan dan kewajiban negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi setiap warga negara yang membutuhkan.

Mereka yang pernah mengadu atau mendampingi anggota keluarga/kerabat/tetangga yang mengadukan pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan lebih banyak yang pernah mengalami/menyaksikan perbedaan perlakuan saat berhadapan dengan aparat penegak hukum baik proses dipersulit, proses penanganan kasus yang lambat, proses terkatungkatung, maupun biaya penanganan kasus yang mahal. Status sosial ekonomi menjadi alasan tertinggi diskriminasi dalam persepsi responden diikuti dengan tingkat pendidikan/pengetahuan. Sebagian besar responden belum pernah berurusan dengan pengadilan namun 6,3% responden pernah mendapatkan putusan hukum yang tidak adil. Adapun jika mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum, responden paling banyak memilih lembaga bantuan hukum, pemuka agama/tokoh adat, kemudian Komnas HAM. Sebagian besar responden menilai putusan hukum oleh hakum tidak adil khususnya pada kasus-kasus korupsi dan ujaran kebencian.

Diagram 1.3

Kinerja Komnas HAM dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan

Kinerja Komnas HAM dalam pelindungan & pemenuhan Hak Memperoleh Keadian (%) 88,6 11,4 Baik

By Wilayah (%) 5,9 10,0 11,9 94,1 90,0 88,1 Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur Buruk

Mayoritas responden memberikan apresiasi atas kinerja Komnas HAM dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan. Kepuasan terhadap kinerja Komnas HAM juga meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya dimana kepuasan pada tahun 2020 adalah 60% sedangkan kepuasan pada tahun 2021 adalah 73%.

Diagram 1.4

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Komnas HAM

2019 Awareness Affect (Kepuasan) (Pengetahuan) 81% 62%

2020 2021 Awareness Affect Awareness Affect (Pengetahuan) (Kepuasan) (Pengetahuan) (Kepuasan) 83% 60% 82% 73%

6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat

Kekerasan oleh aparat dalam bentuk penggunaan kekuatan berlebih, penyiksaan, dan tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi masih terjadi. Demikian juga kekerasan oleh masyarakat kepada individu/kelompok masyarakat dan juga terhadap aparatur negara yang sedang menjalankan tugas. Dugaan penyiksaan yang terus terjadi di rutan kepolisian dan lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa tata kelola penghukuman pidana harus dibenahi, termasuk dari sisi aparatur negara yang lebih memahami hak asasi manusia, juga sarana dan prasarana rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang lebih manusiawi.

Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM melalui Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan yang terdiri atas Komnas HAM, LPSK, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, dan KPAI telah melakukan pelatihan untuk aparatur penegak hukum agar memiliki kapasitas dan pengetahuan dalam pencegahan penyiksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, serta dalam masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan. KuPP juga mendorong supaya pemerintah menyegerakan ratifikasi Optional Protocol Konvensi Anti Penyiksaan.

Khususnya peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, perlu pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia yaitu melalui dialog yang setara dan bermartabat antara komponen masyarakat Papua dengan pemerintah. Pendekatan keamanan melalui pasukan non-organik dan tata kelola keamanan dinilai tidak tepat diterapkan dalam permasalahan-permasalahan di Papua. Salah satu contohnya adalah adanya stigmatisasi yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan. Untuk itu negara perlu menarik pasukan non-organik di Papua khususnya Intan Jaya dan melakukan pendekatan budaya terhadap masyarakat Papua.

7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat

Pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat erat kaitannya dengan penyampaian pendapat di muka umum, aksi kritik kebijakan pemerintah/pejabat publik, aksi penolakan/protes kerusakan lingkungan oleh perusahaan, kritik kebijakan pemerintah/pejabat publik, karya jurnalistik, kritik institusi akademik, tuntutan hak pekerja, dan keluhan konsumen. Apapun pelanggaran hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi ini dialami oleh aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa, buruh, individu dan kelompok masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM telah mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk menjadi panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Adapun bagi pemegang hak, SNP menjadi panduan dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan memahami mekanisme untuk memastikan (dan memperjuangkan) dihormati dan dipenuhi hak asasi mereka. Sedangkan bagi aktor-aktor lain yang berkepentingan, SNP menjadi koridor dan Batasan agar segala Tindakan dan aktivitasnya menghormati HAM dan tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2021 adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Menyajikan landasan penyusunan LKjIP berupa dasar hukum dan latar belakang. Selain itu, disajikan pula penjelasan umum organisasi berupa tugas dan wewenang, struktur organisasi, dan tantangan strategis yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan uraian rencana strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi atas setiap sasaran strategis yang telah diperjanjikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu disajikan pula realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang telah diperjanjikan.

BAB IV

PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

N AM R AB

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Sejak Komnas HAM didirikan pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 (Keppres No.50/1993) telah banyak hal yang dapat dicatat dalam hubungannya dengan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Pemajuan dan penegakan HAM tersebut bersesuaian dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pemajuan dan penegakan HAM yang bersesuaian dengan Pancasila tersebut pada proses selanjutnya memperoleh landasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 (amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000) dan seiring dengan diundangkannya UU No.39/1999 dan UU No.26/2000 yang disusul dengan UU No.40/2008 dan UU No.7/2012. Keseluruhan dasar hukum tersebut menjadi dasar Komnas HAM dalam merumuskan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi dan Sasaran Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra Komnas HAM ini ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas,mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM 2020 - 2024 adalah:

“Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusian yang Adil dan Beradab ”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah semua pilar penyelenggaraan negara, mulai fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Termasuk di dalam penyelenggaraan ini adalah lembaga auxiliary bodies yang dikenal saat ini dalam konsep negara yang lebih maju. Pengarusutamaan dalam konteks ini dipilih sebagai metode yang tidak hanya membangun pemahaman dan penerapan bersama, namun juga memastikan pengawasan pelaksanaan norma agar tercapai hasil yang nyata dan konkret, misalkan ada perubahan kebijakan, perubahan perilaku dan tata kelola penyelenggaraan negara secara umum.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor). Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif Masyarakat. dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor). Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai;(ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.

Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM

Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi Komnas HAM, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM sebagai berikut:

Tabel 2.1

Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran Strategis
VisiMisi MengarusutamakanTujuan Strategis Menguatnya norma-Sasaran Strategis Meningkatnya kebijakan
Terwujudnya Komnas HAM yang norma HAM dalam kredibel untuk penyelenggaraan kemanusiaan yang negara adil dan beradab Membangun internasional Komnas sebagai pemenuhan, perlindungan penegakan HAMmengimplementasikan penyelenggaraan Standar Norma HAM Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) Mendorong kondisi yang
keadaban masyarakat Memperkuat peran Menguatnya strategis HAM dikondusif di masyarakatHAM di masyarakat
Komnas di tingkat nasionalkerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti danMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
Mewujudkan HAM lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikanTerwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

B. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Januari 2021 Komnas HAM telah menetapkan Perjanjian Kinerja Lembaga berdasarkan Indikator Kinerja Utama Komnas HAM yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 009A/Komnas HAM/VI/2020 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetTarget 100 persen
1 yang 2 Meningkatnyayang mengimplementasikan Standar Norma HAMMeningkatnya kebijakan K/L/D Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMStandar perundang-undangan
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusiaPersentase yang berkesesuaian dengan HAMperundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM100 persen
3Meningkatnya kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan No.26/2000)penyelesaian Persentase ditindak lanjuti UU Persentaserekomendasi yang ditindak lanjuti penyelidikan yang40 persen 50 persen
No.26/2000) Mendorong kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAMdisampaikan ke kejaksaan agung yang Persentase tingkat kesadaran HAMdisampaikan ke kejaksaan agung Persentase tingkat kesadaran HAM30 persen

Melalui surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-903-MK.02-2020 tanggal 2 Oktober 2020 diperoleh Pagu Alokasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 100.231.120.000,00.

Pada bulan Juni 2021 terdapat pemutakhiran perjanjian kinerja Komnas HAM, hal ini sebagai dampak dari penanganan pandemi covid-19 dan dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja kementerian/Lembaga TA 2021. Penghematan belanja Komnas HAM ditetapkan sebesar Rp 3.336.065.000,00. Selanjutnya melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 408/ MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian /Lembaga TA 2021, penghematan belanja Komnas HAM dialokasikan sebesar Rp 1.785.200.000,00. Kemudian dalam rangka penanganan Kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan PPKM Darurat melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-629 /MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementrian/Lembaga TA 2021 Tahap IV penghematan belanja Komnas HAM ditetapkan sebesar Rp 2.785.781. Hal ini menyebabkan perubahan pagu anggaran Komnas HAM yang semula Rp 100.231.120.000,00 menjadi Rp 92.324.074.000,00. Refocusing anggaran berdasarkan kebijakan ini mengakibatkan penyesuaian target output pada level Rincian Output yang tentu saja berimbas pada perhitungan pengukuran capaian target.

C. PERAN STRATEGIS KOMNAS HAM PADA RPJMN

Pada tahun 2021, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk memperkuat Prioritas Nasional 7 (tujuh), yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan Proyek Prioritas 3 Penegakan Hukum Nasional serta Kegiatan Prioritas Penguatan Akses terhadap Keadilan.

Gambar 2.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 Visi-Misi Presiden Arahan Presiden 7 Agenda Pembangunan Pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi alitas manusia Indonesia SDM 2 luktif. ngembangkan Wilayah untuk dan dan junan senjangan 3 Merata 2 SDM Berkualitas dan Hidup 10 Berdaya Saing 2 3 Revolusi Mental dan Pembangunan Infrastruktur Penyederh 信 engembangan 4 Birokrasi Hidup, Transformasi 5 Ekonomi dalam

Gambar 2.2 Arah kebijakan Pembangunan Bidang Hukum RPJMN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM RPJMN 2020 - 2024 PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK Penyusunan RKP setiap Optimalisasi Kebijakan PP1 Konsolidasi Demokrasi PP2 tahunnya Luar Negeri memperhatikan RPJMN 2020-2024 Reformasi Kelembagaan Menjaga Stabilitas PP 5 PP4 Birokrasi Keamanan Nasional Penegakan Hukum Nasional Perbaikan Sistem Penguatan Penataan Penguatan Hukum Pidana Regulasi Sistem Anti Akses terhadap dan Perdata Keadilan Korupsi 1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung 1. Pembentukan kemudahan berusaha Lembaga Pengelola 1. Penguatan Penguatan layanan 2. Penerapan Keadilan Regulasi implementasi Stranas keadilan Restoratif 2. Pembaruan Substansi Pencegahan Korupsi 2. 3. Dukungan TI di Bidang Pemberdayaan 2. Optimalisasi pemulihan Hukum Hukum bagi Hukum dan Peradilan dan pengelolaan aset Masyarakat 4. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim 2 3

Komnas HAM memiliki 4 (empat) Output pendukung Prioritas Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Output Komnas HAM mendukung Prioritas Nasional

Program Prioritas / Kegiatan Pagu Semula 2021 Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Target 2021 Nasional (Sasaran)Pagu Semula 2021Pagu Semula 2021Pagu setelah Refocusing
Prioritas Nasional: Penegakan Hukum Nasional
Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses terhadap Keadilan Sasaran: Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap KeadilanSasaran: Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap Keadilan
Proyek Prioritas Nasional: Penguatan Layanan Keadilan Sasaran Proyek Prioritas Nasional: Terlaksananya Penguatan Layanan Keadilan
RO PrioritasStandar Norma dan 4 NSPK Pengaturan HAM4 NSPKRp 2.400.000.000Rp 2.276.918.000
Prioritas RO PrioritasPengaturan HAM Penanganan pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-450 Rekomendasi KebijakanRp 2.100.000.000Rp 1.745.407.000
RO Prioritashak korban Integrasi Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM1 Sistem InformasiRp 750.000.000

N AM R AB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Komnas HAM dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, telah berupaya mewujudkan kinerja yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, Komnas HAM. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2021 dengan realisasinya.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaian-capaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021

NoSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTargetCapaian 2021
1Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Persentase perundang-100%100%
2Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100%
3Meningkatnya penyelesaian kasus-Persentase rekomendasi yang40%100%
kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UUditindaklanjuti
penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung
kondusif bagi pelaksanaan HAM diPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat30%101%

B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTargetRealisasiCapaian Kinerja 2021
2020202120202021
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikanPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan100%100%100%100%100%

Komnas HAM RI mengemban fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai lembaga mandiri yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara agar patuh dan menjalankan norma HAM, maka fungsi pengkajian dan penelitian memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini khususnya dalam konteks pengawasan pelaksanaan atas kewajiban konstitusional penyelenggara negara (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, serta bagi masyarakat sebagai pemangku hak (rights holder).

Pada 2021, Komnas HAM RI menjalankan program yang mendukung Prioritas Nasional yaitu penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Standar Norma dan Pengaturan yang dihasilkan ditujukan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan di lapangan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM. Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM di Indonesia, yang sangat berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Sasaran Strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" merefleksikan peran Komnas HAM dalam mendorong terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia melalui berbagai kebijakan K/L/D yang dibentuk dan/atau diubah mengacu pada norma dan prinsip HAM. Tabel kinerja sasaran strategis diatas menunjukan bahwa pada tahun 2021 target persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM telah tercapai 100%, dimana capaian tersebut teridentifikasi dari berbagai bentuk kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam RI), Kemenkominfo, Kemenkumham serta Kepolisian Republik Indonesia menjadikan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai salah satu acuan dalam perumusan Revisi UU ITE. Peran SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam perubahan kebijakan ini juga didukung oleh Tim Kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang turut merumuskan masukan dari Komnas HAM RI melalui FGD yang dilakukan pada 17 Maret 2021. Selain itu, Komnas HAM juga menyampaikan pandangannya atas Revisi Terbatas UU ITE melalui Keterangan Pers Nomor: 17/HM.00/VI/2021 dengan mengacu pada SNP tersebut.2

Arief Muliawan Poengky Indarti NASIONA: SIMANUSIA INDONESIA

Gambar 0.1 Focus Grup Discusion (FGD) Tim Kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 17/3 – Polhukam RI

2. Kemenko Polhukam RI, Kemendagri, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai salah satu acuan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru. Pada beberapa kali pertemuan, Komnas HAM dihadirkan sebagai narasumber pada penyusunan indeks tersebut, serta menyampaikan masukan tertulis dengan menggunakan berbagai SNP sebagai acuan penilaian indikator dalam IDI.

Gambar 3.0.2 Dokumentasi: Workshop Penyusunan IDI Metode Baru (Jakarta, 27/10)

3. Kerja sama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia yang menghasilkan kesepakatan berupa kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan Standar

Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada Pusat Studi HAM di Indonesia (PUSHAM), yaitu diantaranya: Kerja sama Komnas HAM RI dengan Universitas Jember terkait implementasi Standar Norma dan Pengaturan termuat dalam Pasal 3 ayat 1 Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Jember tentang Program Pengembangan Kapasitas, Pendidikan dan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia Nomor: 005/MoU-KH/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang menyebutkan bahwa ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi salah satunya adalah pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pengajaran dan penelitian di bidang HAM bagi Program Studi S2 HAM.

4. Kerja sama dengan lembaga Imparsial yang salah satu hasilnya, yakni mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSI dan mendorong toleransi beragama dan berkeyakinan di Kota Bogor.

5. Dalam kegiatan bersama Pemkab Kulon Progo, Pusham Universitas Islam Indonesia, Imparsial, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kulon Progo, SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan diimplementasikan sebagai bahan perumusan naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Sumatera Utara yang tertuang pada Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan Nomor: 008/MoU-KH/X/2021 serta Perjanjian Kerja Sama Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara dengan Nomor: 005/PKS-KH/X2021 pada pasal 2 ayat (1) huruf a Penguatan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mengimplementasikan SNP sebagai bahan pelaksanaan kerja sama kedua lembaga. Bentuk implementasinya adalah kebijakan penggunaan SNP sebagai salah satu materi ajar di Universitas Sumatera Utara.

7. Kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Andalas yang tertuang pada Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Nomor: 007/MoU-KH/IX/2021 serta Perjanjian Kerja sama Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia dengan Nomor : 003/PKS-KOMNAS HAM/IX/2021, pada Pasal 2 Ayat (2) huruf d ruang lingkup perjanjian meliputi pengkajian dan penelitian bersama tentang SNP. Kerja sama ini juga menyepakati SNP dijadikan sebagai bahan ajar.

Perjanjian Kerja sama Komnas HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia dengan Nomor: 006/PKS-KOMNAS HAM/XI/2021, yang menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja sama ini mengimplementasikan SNP sebagai bahan ajar yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c. Kini SNP juga telah dipakai sebagai bahan ajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

9. Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Kepolisian Negara RI tertuang pada Nota Kesepahaman Nomor: 03/MoU-KH/IV/2021 tentang Pemajuan dan Penegakan HAM pada Pasal 4 terkait dengan kegiatan Pemajuan HAM bagi kedua belah pihak dalam bentuk pendidikan, pelatihan serta penyuluhan kepada SDM serta masyarakat mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Dalam pelaksanaan MoU ini, SNP dijadikan bahan ajar bagi anggota Polri di berbagai daerah melalui kegiatan pelatihan.

10. SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai rujukan dalam kerjasama internasional dengan UNESCO. SNP ini menjadi bahan ajar untuk kegiatan-kegiatan pelatihan terkait Kebebasan Berekspresi misalnya pada kegiatan pelatihan Koalisi Seni Indonesia. Komnas HAM RI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Indonesia pada 20 Desember 2021 tentang The Cooperation on Promoting and Strengthening Human Rights- Based Approach in Indonesia. Kerja sama ini terkait dengan mempromosikan dan memperkuat pendekatan HAM di Indonesia termasuk dalam HAM dan; Kebebasan Berekspresi, Keselamatan Jurnalis dan Kebebasan Pers; Pemajuan dan Perlindungan Disabilitas.

11. Kerjasama dengan tempo.co, yang salah satu wujudnya adalah mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk mendukung kerja-kerja dan melindungi jurnalis dalam menyampaikan hak atas informasi.

12. SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi; serta SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi rujukan Kementerian Agama dalam implementasi moderasi beragama, penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Islam dan HAM, serta perumusan Deklarasi tentang Komitmen Islam terhadap Toleransi dan Martabat Manusia;

13. Beberapa SNP juga menjadi acuan untuk melakukan revisi atas Kurikulum untuk Pendidikan Calon Perwira Akpol (Polri) dari unsur Sarjana di Lemdiklat Polri;

14. Kerja sama dengan forum Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) serta Divisi Hukum Polri dalam memberikan pelatihan HAM bagi anggota Polri, dengan mengimplementasikan SNP sebagai rujukan modul pelatihan dalam Pelatihan HAM di Polda Aceh, Polda Sulteng, dan Polda Bali.

15. SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai rujukan dalam penyusunan naskah rancangan Peraturan Presiden tentang Penghayat Kepercayaan terhadap TYME yang disusun oleh Kemendikbud Ristek yang disampaikan melalui kerjasama Komnas HAM dan Serikat Pengajar HAM.

16. SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dirujuk dan dipergunakan dalam mengkampanyekan kerukunan umat beragama dan keyakinan dalam Festival HAM 2021 yang dilaksanakan oleh Imparsial.

17. SNP Hak Berpendapat dan Berekspresi, SNP Hak Beragama dan Berkeyakinan, dan SNP HAM atas Tanah dan SDA, dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Ketua Komnas HAM dan Pidato Presiden RI dalam peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2021 di Istana Negara.

18. Kerja sama dengan Kementerian Agama RI untuk mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan Perpres tentang revisi atas Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 terkait dengan pendirian rumah ibadah.

19. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mengimplementasikan berbagai SNP sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan Perwali Semarang tentang Semarang Kota HAM.

20. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mengimplementasikan berbagai SNP sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang.

21. Kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Staf Ahli Bidang Kerja sama untuk mengimplementasikan SNP HAM atas Tanah dan SDA sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian LHK.

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini telah berhasil mempertahankan target capaian yg sudah diraih pada tahun 2020. Dengan semakin meningkatnya kebijakan K/L/D yang dibentuk dan/atau diubah memperhatikan norma dan prinsip HAM, menunjukan bahwa tingkat implementasi atas SNP HAM semakin tinggi yang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

Tercapainya kinerja sasaran strategis ini didukung oleh iklim kerja yang efektif dalam setiap kegiatan dan/atau aktifitas yang dilakukan dimulai dari proses penyusunan SNP sampai dengan monitoring atas implementasi SNP HAM. Pada tahun 2021 tercatat telah disahkannya 4 (empat) SNP oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI, terdiri dari:

SNP Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021;

2. SNP Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disahkan melalui melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 tanggal 5 April 2021;

3. SNP Nomor 6 tentang Pembela HAM disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia;

4. SNP Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 pada 2 November 2021;

Selain empat SNP di atas, penyusunan SNP yang masih berproses untuk disahkan adalah:

1. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan; dan

2. SNP tentang Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Terdapat 3 (tiga) SNP sebelum periode tahun 2021 yang telah lebih dahulu disahkan yaitu:

1. SNP Nomor 1 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018;

2. SNP Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020; dan

3. SNP Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020

Dalam rangka memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun SNP dilakukan konsultasi publik yang diikuti oleh Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia serta dilaksanakan pula talkshow penyusunan SNP HAM. Berikut rangkaian kegiatan konsultasi publik serta talkshow yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021:

Tabel 3.3

Konsultasi Publik dan Talkshow Penyusunan SNP

2 https://www.komnasham.go.id/files/20210615-keterangan-pers-nomor-17-hm-00-$NJIJ5Q.pdf

SNP Pembela HAM

SNP Pembela HAM
Konsultasi Publik Dilaksanakan di Kota Bandung, Kota Ambon serta Kota Aceh Talkshow Dilaksanakan di Kota Bandung bekerjasama dengan Radio PRFM Bandung dan Radio K-Lite Bandung, di Kota Ambon bekerjasama dengan Radio DMS Ambon dan RRI Kota Ambon, serta di Aceh bekerjasama dengan TVRI Aceh
dan RRI Kota Ambon, serta di Aceh bekerjasama dengan TVRI Aceh SNP Tanah Dan Sumber Daya Alam
Konsultasi Publik Dilaksanakan secara online mencakup empat wilayah yakni Wilayah I Sumatera, Wilayah II Kalimantan dan Sulawesi; Wilayah III Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua; serta Wilayah IV Tingkat Pusat SNP Hak Memperoleh Keadilan
Konsultasi Publik Dilaksanakan di Lombok – Mataram, Nusa Tenggara Barat dihadiri oleh pihak Pemerintah, NGO, dan Akademisi. Dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat dihadiri oleh pihak Pemerintah, NGO, dan Akademisi. Dilaksanakan secara online dihadiri oleh NGO, diantaranya dari LBH Pers, PBHI, LBHM, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Yayasan TiFA Talkshow Dilaksanakan di Kota Mataram bekerjasama dengan CNL Radio dan TVRI Nusa Tenggara Barat, di Kota Padang bekerjasama dengan RRI Padang dan Padang TV SNP Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah SNP HAM disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM adalah dengan diseminasi SNP HAM melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Berikut beberapa kegiatan diseminasi terhadap SNP HAM yang disahkan pada tahun 2021:

1. Pada 22 Juli 2021, Komnas HAM RI mengadakan kegiatan diskusi publik (webinar) Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan dengan tema "Kedaruratan Kesehatan dan Hak Atas Kesehatan". Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine. MKM. Kepala Bidang Kerjasama Lembaga Negara dan Media Massa PB IDI, dr. Ganis Irawan, SpPD. Serta Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Kegiatan ini dihadiri oleh 51 peserta dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/stakeholders (K/L/D/S). Kegiatan ini merupakan tahapan untuk melakukan sosialisasi sebagai salah satu langkah untuk mendorong adanya implementasi atas dokumen Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan.

STRATEGI PELAKSANAAN VAKSINASI ¥= ⊕ 自由 00 IA on

Gambar 3.0.3 (Dokumentasi: Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan - Komnas HAM RI)

2. Pada 31 Agustus 2021, Komnas HAM RI menyelenggarakan Webinar Diseminasi SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Pada acara ini hadir Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong, S.Sos, M.Si, serta Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto. Kegiatan tersebut dihadiri 80 peserta dari berbagai K/L/D, diantaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator

Lembaga Pendidikan & Pelatihan Polri (Lemdikpol), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Gambar 3.0.4 (Dokumentasi: Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi - Komnas HAM RI)

3. Pada 17- 18 November 2021, diselenggarakan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia dan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dilaksanakan sebagai satu rangkaian acara pada festival HAM 2021 yang diadakan di Kota Semarang. Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dengan tema "Hak Berpendapat dan Berekspresi untuk Mendorong Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi Masyarakat" yang diikuti oleh 41 peserta online dan para peserta tamu undangan dari berbagai K/L/D. Hadir sebagai Narasumber adalah Kepala Diskominfo, Bambang Pramusinto. Sastrawan, Linda Christanty.

Gambar 3.0.5 (Dokumentasi: Diseminasi SNP Pembela HAM - Komnas HAM RI)

4. Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela HAM dengan tema "Pelindungan Pembela HAM untuk Pemajuan dan Penegakan HAM" dilaksanakan pada 18 November 2021 yang diikuti oleh sekitar 49 peserta online dan para peserta tamu undangan dari berbagai K/L/D. Hadir sebagai narasumber Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Setyawan Hartono, S.H., M.H. Karo Renmin Itwasum Kepolisian RI, Brigjen Pol. M.

Mustaqim, SIK serta Direktur Eksekutif Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Damairia Pakpahan.

Gambar 3.0.6 (Dokumentasi: Diseminasi SNP pada Festival HAM 2021 - Komnas HAM RI)

Tabel 3.4

K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP

K/L/D Diseminasi SNP Kesehatan
dan HAM, Lbh padang, Metrodua.com, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Public Legal Officer, IKA FISIP USU, Institut Teknologi Kalimantan, SAFEnet, Lemdiklat Polri,, Kemenko Polhukam, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, UB, ICJR, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Universitas Riau, Yayasan Embun Pelangi Batam, Yayasan Tifa, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia, Universitas Kristen Petra, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sekretariat Jenderal DPR RI, Universitas Surabaya K/L/D Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
K/L/D Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, Solopos Media Grup, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dinas Sosial Provinsi Lampung,
Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Universitas Jambi, Universitas Multimedia Nusantara, Bank Jateng, Kecamatan Kota Semarang, Surat Kabar Kampus Ganto, KSPPM, UNTAD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Universitas Negeri Makassar, Setda Kota Banjar, Walikota Jakarta Timur, Pemerintah Kota Pontianak, Kesbangpol Pontianak.
K/L/D Diseminasi SNP Pembela HAM
Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Ambon, Kominfo, Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Sekretariat Daerah Kota Ambon, DPMPTSP Kota Semarang, Sekretariat Daerah Agam, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Diskominfo Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, PIAR – NTT, Kecamatan Kota Semarang, KSPPM Kabupaten Samosir, Jaringan Perempuan Borneo, Politeknik Pos Indonesia, Universitas Brawijaya, PUSHAM Universitas Syiah Kuala, Universitas Pamulang, FH Universitas Antakusuma, Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi, UIN Walisongo Semarang, Komunitas Gertak, Universitas Tadulako, Universitas Hasanuddin, IAIN Salatiga, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Universitas Mercubuana, Universitas Padjadjaran, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur

K/L/D Diseminasi SNP Pembela HAM

Selain kegiatan diatas, Komnas HAM juga telah melaksanakan diseminasi SNP yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut sebagai upaya untuk terus mendorong dan meningkatkan K/L/D agar mengimplementasikan SNP HAM dalam bentuk kebijakan. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Rangkaian Diseminasi SNP HAM

KegiatanPihak Yang Terlibat
SOSIALISASIHUKWM TENTANG PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA FERKAIT DENGAN TUGAS POLRI BERSAMA-KOMNAS HAM RI PRESISI Presisi Diseminasi SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam,Diseminasi SNP HAM dalam rangkaian pelatihan HAM tentang Upaya Pencegahan Penyiksaan guna Mewujudkan Polri yang PresisiPolda Sulawesi Tengah, Polda Aceh, Polda Bali Universitas Jember
Diseminasi SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam, SNP Hak atas Kesehatan, dan SNP Hak Berpendapat dan Berekspresi pada Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah pandemi Covid-19 Diseminasi atas SNP HAM untuk Mewujudkan Semarang sebagai Kota HAM Diseminasi SNP HAM dalam rangka mendorong Implementasi SNP HAM untuk Mewujudkan Kepolisian Berbasis HAM Diseminasi SNP HAMPemerintah Kota Semarang Polda Jawa Tengah; Polres Se-Jawa
Diseminasi SNP HAM melalui kerja sama dengan Kementerian Agama RI ICIHR dalam Konferensi INTER NALNFERENCE iber 2021 ndonesio ON IS IRIGHTS Internasional "Islam dan Hak Asasi Manusia".Kementerian Agama, Jaringan Gusdurian, UIn Sunan Ampel, KSP, PBNU, PKUB Kemenag, PB Muhammadiyah,
Institut Diseminasi SNP Pembela HAM dalam menyambut Hari HAM Tenaga Kesehatan Sedunia 2021, melalui talkshow dengan tema "Cerita di Balik Wisma Atlet, Wisma Atlet". Relawan Wisma AtletGP Ansor, Setara Institut Tenaga Kesehatan Wisma Atlet, Relawan Wisma Atlet
Kegiatan Penyampaiain SNP HAM dalam diskusi terkait Evaluasi KasusPihak Yang Terlibat Indonesia AIDS
Penyampaiain SNP HAM dalam diskusi terkait Evaluasi Kasus Hukum dan Pendampingan Kasus Paralegal Komunitas, yang diselenggarakan secara daring oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) Penyampaian Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Diskusi Tanggap Rasa bertema "Merdeka Bicara Bukan Bebas Bicara" bekerjasama dengan Siberkreasi dan Kemenkominfo. SNP HAM dijadikan bahan acuan dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Pemantauan SKB Tiga Menteri Diseminasi SNP tentang kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi serta SNP kebebasan Berpendapat dan berekspresi dalam kegiatan Webinar IMUN 2021 Universitas Indonesia Diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi pada kegiatan FGD Tim Kajian UU ITE Kemenko Polhukam Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan pada kegiatan Webinar Diseminasi Indikator Hak Penyandang Disabilitas (Bappenas) Diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi pada kegiatan Webinar kerangka hukum sebagai salah satu lingkungan pendukung keberlanjutan organisasi masyarakat sipil IndonesiaIndonesia AIDS Coalition (IAC) Kemenkominfo, Siberkreasi, Komika Sakdiyah Ma'ruf, SAFEnet Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI Universitas Indonesia Kemenko Polhukam Bappenas Yayasan Penabulu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
lingkungan pendukung keberlanjutan organisasi masyarakat sipil Indonesia Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan pada kegiatan Dialog Publik dalam rangka Memperingati Hari Kesehatan Nasional "Quo Vadis, Akses Rakyat Miskin di Jaminan Kesehatan Nasional" Diseminasi SNP kebebasan beragama dan berkeyakinan pada kegiatan Seminar Agama-Agama ke-36 PGI dengan "Mengelola dan Mengadvokasi Keberagaman (agama) di Indonesia:dan Kebijakan (PSHK), YAPPIKA- ActionAid Lembaga Analisis Kebijakan Advokasi & Perburuhan, BPJS Watch
KegiatanPihak Yang Terlibat
Peluncuran hasil Survei Nasional "Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan di Indonesia" sebagai dokumen pendukung penyusunan SNP Hak Memperoleh KeadilanMUI Kalimantan Barat, PGIW Kalimantan Barat (Kalbar), Mission- 21, Sekretariat Daerah (Pemerintah Provinsi) Kalbar, KODAM XII Tanjungpura, Program Studi Agama-Agama IAIN Pontianak, PUSAD Paramadina, FKUB Kalbar, Gusdurian, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Kompolnas, Kemenko Polhukam, Badan Pengawas Mahkamah Agung

Komnas HAM juga memaksimalkan media sosial dalam mendiseminasikan SNP yang telah disahkan salah satunya adalah melalui Instagram live bekerjasama dengan tempo.co. dalam kegiatan ini masyarakat dinilai memberikan atensi cukup tinggi sebagaimana ditunjukan dalam grafik berikut:

Viewers Diseminasi SNP Hakatas kebebasan Berpendapatdan Berekspresi 8834 8023 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Tema Pers Kebebasan Tema Jangan Takut Berpendapat Kepo

tempodotco tempodotco Pers dan Kebebasan Damanik (Ketua Komnas HAM) dan

Gambar 3.0.7 (Dokumentasi: IG Live Diseminasi SNP Kerjasama dengan tempo.co- Komnas HAM)

Metode diseminasi lainnya adalah melalui infografis Standar Norma dan Pengaturan HAM yang dapat diakses melalui Instagram Komnas HAM RI, sebagai berikut:

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN (SNP) STANDAR NORMA PENGATURAN PEMBELA HAM Pengertian Pembela HAM Tahukah Kamu? Hak atas Kesehatan Peran & Fungsi Pembela HAM Kategori Pembela HAM dan Lingkup Profesional dan Non-Profesional Profesional Kebebasan Berekspresi & Hak Atas Intemet Perindungan Data Pribad Pembela HAM Kelompok Rentan

Gambar 3.0.8 Dokumentasi: Infografis SNP tentang Pembela HAM, SNP Hak Atas Kesehatan, SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi - Komnas HAM RI

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, Komnas HAM RI pada dasarnya melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak lepas dari tantangan yang masih dihadapi saat ini, namun demikian strategi sebagai bentuk mitigasi resiko sudah pula disusun agar keberhasilan untuk tahun yang akan datang lebih meningkat.

Tabel 3.6

Tantangan dan Strategi

Tantangan
Faktor Internal Terbatasnya Sumber Daya Manusia 1. Melibatkan pihak eksternal dalam
penyusunan SNP, antara lain akademisi dan peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil.
2. Menggunakan zoom dan media sosial sebagai alternatif sarana diseminasi yang
Faktor Eksternallain 3. Memberlakukan mekanisme overtime
Adanya keterbatasan ruang dikarenakan Melakukan
serta diseminasi yang dilakukan secara daring/online. Pemilihan penyusun ahli SNP selektif, serta
TantanganStrategi Penyelesaian
Implementasi SNP dalam kebijakan tidak dapat dilakukan dalam masa kerja 1 tahun.kerjasama dengan berbagai pihak. Melakukan diseminasi secara berkala meliputi SNP yang diterbitkan pada tahun 2021 serta SNP yang telah diterbitkan pada
Sulitnya advokasi dan monitoring terhadap implementasi SNP dalam kebijakan K/L/D dikarenakan SNP tidak bersifat mengikat secara hukum untuk diimplementasikan oleh penyelenggara negara.tahun-tahun sebelumnya. Melakukan advokasi melalui jalur informal (lobbying) kepada pimpinan K/L/D yang dituju, mencari informasi dan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dengan format legal SNP, serta melakukan diseminasi dengan berbagai metode.

Strategi penyelesaian sebagai bentuk perbaikan berkesinambungan bertujuan untuk terus mendorong dan meningkatkan kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan HAM sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM terus berkomitmen untuk melanjutkan penyusunan SNP HAM karena dinilai menjadi terobosan atau inovasi di tengah perlunya sebuah dokumen untuk menerjemahkan berbagai fenomena dan standar norma HAM sehingga menjadi panduan dalam tata kelola pembangunan dan peningkatan akses atas keadilan yang berbasis HAM.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA

Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTargetRealisasi% Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya peraturan perundang-undangan2020202120202021—
Persentase perundang-100%100%100%100%100%
yang sejalan atau bersesuaian dengan Hakperundang- undangan yang berkesesuaian

Pada 2021, Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja adanya rekomendasi kebijakan yang mendorong meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM.

Semula target yang direncanakan adalah 5 (lima) rekomendasi kebijakan pengkajian/penelitian, namun adanya kebijakan realokasi anggaran, menyebabkan target turun menjadi 2 (dua) rekomendasi. Sasaran strategis ini berhasil mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM adalah: (1) Kajian atas UU Cipta Kerja terkait dengan kluster ketenagakerjaan dan; (2) Penelitian atas Pencegahan Praktik Penyiksaan di Kepolisian.

Sepanjang tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) pengkajian dan penelitian baik yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yaitu Danish Institute of Human Rights (DIHR) dan KuPP (Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan). Perlu disampaikan bahwa dalam mencapai target kinerja atas hasil pengakajian dan penelitian, seringkali tidak bisa dicapai di tahun yang sama pada saat pengkajian/penelitian dilaksanakan. Hal ini disebabkan, proses setelah rekomendasi kebijakan sebagai hasil pengkajian dan penelitian diterbitkan, dilanjutkan dengan langkah untuk memastikan bahwa pemerintah menindaklanjuti rekomendasi kebijakan tersebut, diantaranya melalui diseminasi, dialog kebijakan, dan lobi.

Adapun capaian ouput pengkajian dan penelitian pada 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Didik Disabilitas

Dalam merespon situasi pandemi Covid-19, Tim Kajian Pendidikan melakukan kajian dan penelitian terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 dengan locus penelitian berada di Bandung, Jawa Barat. Kajian tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif dalam keadaan apapun. Dalam proses penyusunan kajian tersebut, Tim melaksanakan berbagai rapat dan pertemuan dengan stakeholders terkait. Hasil kajian ha katas pendidikan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif utamanya bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam upaya menjamin pelindungan, pemenuhan dan penghormatan hak atas pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Pada 29 Oktober 2021, Tim melaksanakan Diseminasi Hasil Penelitian Pelindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 guna mendorong penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan mengundang penanggap ahli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta penanggap ahli dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Gambar 3.0.9 (Dokumentasi Diseminasi Hasil Kajian ndepend Pendidikan bagi Disabilitas

Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Situasi pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk memutuskan kebijakan penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi, sehingga kondisi tersebut menyebabkan berbagai pihak, yaitu sekolah, guru, siswa, orang tua/wali siswa, harus menyesuaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Proses tersebut yang kemudian menemui banyak kendala pada teknis pelaksanaannya, terlebih bagi para Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), yaitu kendala sarana-prasarana, ketersediaan perangkat, koneksi internet, ketidakpahaman menggunakan aplikasi tertentu, kesibukan orangtua/wali siswa selaku pendamping, komunikasi, sampai pada masalah konsentrasi belajar dan tekanan psikologis guru, siswa dan orangtua/wali siswa.

2. Banyak terdapat celah pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan ha katas pendidikan. Metode daring belum secara optimal menjangkau lapisan peserta didik, mengingat banyak hambatan teknis. Untuk itu, perlu dibuat terobosan secara kebijakan maupun teknis pelaksanaan di lapangan untuk memberikan fasilitas maksimal bagi jalannya sistem pembelajaran jarak jauh yang saat ini diterapkan.

3. Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sebagai pihak yang paling banyak mengalami kendala dalam pembelajaran, seharusnya mendapatkan perhatian lebih untuk memperoleh akomodasi yang layak (reasonable accommodation) dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, penting ditekankan terkait dengan ikhwal koordinasi antara otoritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menciptakan dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang harmonis yang memberikan akses yang adil dan setara dalam pendidikan.

Dari hasil penelitian tersebut, Komnas HAM RI mengirimkan surat Penyampaian Rekomendasi Penelitian atas Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Nomor: 216- 222/PP.00.04/0.1.0/XI/2021 kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Pemerintah Kota Bandung (Walikota Bandung), dengan point rekomendasi sebagai berikut:

1. Menguatkan regulasi pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan bersinergi antara kementerian di tingkat pusat dan pemerintah daerah;

2. Mendorong kewajiban pembekalan kepada guru-guru terkait pendidikan inklusi secara terprogram dan dievaluasi secara rutin;

3. Melakukan penguatan sarana dan prasarana akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD);

4. Mendorong perluasan program pendidikan inklusif secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip realisasi progresif (progressive realization), dengan upaya terus menerus dalam pengadaan dan peningkatan SDM, serta sarana dan prasarana yang aksesibel;

5. Melakukan sosialisasi pemahaman tentang disabilitas dan system pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat luas tentang tujuan pendidikan yang setara dan tidak diskriminatif;

6. Melakukan sosialisasi dengan metode yang kreatif dan mudah dipahami;

7. Membuat pendataan terpadu berupa database anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah, baik yang telah tersentuh pendidikan (formal, informal, nonformal) maupun yang belum tersentuh sama sekali dengan pendidikan;

8. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

9. Berinovasi dengan penyempurnaan sistem belajar secara sederhana, yang memudahkan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD);

10. Melakukan secara terus menerus inovasi-inovasi fasilitasi pembelajaran dalam menghadapi pandemi ini, misalnya pengadaan audiobook dan konversi materi pembelajaran dengan bahasa isyarat agar mudah dipahami oleh PDPD.

Penyampaian rekomendasi tersebut sangat diapresiasi dan diterima dengan baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, sehingga diharapkan kedepannya dapat ditindaklanjuti melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, terkait pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas, yang bersesuaian dengan hak asasi manusia. Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19, diharapkan pemerintah maupun instansi berwenang dapat membentuk sistem pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan kekhususan dari siswa penyandang disabilitas dan menjamin penghormatan, pelindungan dan pemenuhan 47ndepend bagi disabilitas.

Faktor keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah dengan melibatkan stakeholders kunci dalam penyusunan kajian dan penelitian, baik sebagai narasumber, informan/responden, maupun penanggap seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta penanggap ahli dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemerintah Walikota Bandung sebagai locus kajian dan penelitian ini, yayasan pendidikan disabilitas, maupun siswa dan orangtua/wali siswa.

2. Pengkajian Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materi UU Cipta Kerja dengan Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.3 Putusan MK yang dikeluarkan pada November 2021 lalu ini berkesesuaian atau sejalan dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian UU Cipta Kerja Komnas HAM RI pada 2020 lalu, di mana UU Cipta Kerja yang telah diundangkan cacat hukum baik dari segi proses dan materiil. Dari segi proses, minimnya partisipasi publik yang dilibatkan dalam penyusunan undang-undangnya, serta dari segi materiil berpotensi melanggar hak asasi manusia.4

Pada Tahun Anggaran 2021 Tim Kajian UU Cipta Kerja melakukan serangkain rapat dan pertemuan dalam penyusunan kajian atas UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak.

Gambar 3.0.10 (Dokumentasi Kajian UU Cipta Kerja – Komnas HAM RI)

Berdasarkan pada kajian tersebut, disimpulkan bahwa:

1. UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya tidak selaras dengan tujuannya untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak menginklusi pekerja informal terutama pekerja prekariat dalam pengaturannya, yang akibatnya adalah ketiadaan payung hukum bagi pekerja prekariat.

2. Negara keliru merumuskan kebijakan yang tepat bagi masalah ketenagakerjaan di Indonesia karena:

a. Permasalahan yang sebenarnya adalah terjadinya kekosongan regulasi bagi perlindungan pekerja informal;

b. Tren ketenagakerjaan menunjukan bahwa kemajuan teknologi menghasilkan masifnya informalisasi tenaga kerja sehingga ekonomi digital dan kreatif banyak menyerap tenaga kerja. Masifnya informalisasi tenaga kerja tersebut tidak dibarengi dengan jaminan penikmatan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja di sektorsektor tersebut.

Dengan demikian UU Cipta Kerja tidak menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan ketenagakerjaan karena tidak menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga Indonesia, dan bahkan mengabaikan keberadaan pekerja informal yang rentan tersebut.

3. Fleksibilitas dalam kondisi kerja merupakan ilusi bahwa pekerja prekariat dapat menentukan waktu kerjanya sendiri kapanpun dan dimanapun. Padahal dengan fleksibilitas kondisi kerja seperti ini dapat mengakibatkan ketiadaan batasan kerja dan meningkatkan beban kerja, sehingga timbul masalah ketidakpastian kerja. Kondisi kerja yang fleksibel tanpa adanya perlindungan dari atas hak-haknya sebagai pekerja, memperburuk kerentanan pekerja prekariat, khususnya terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja prekariat.

4. Negara tidak mempertimbangkan dengan hati-hati dan secara diskriminatif mengabaikan kelompok pekerja prekariat dalam membentuk UU Cipta Kerja. Padahal konstitusi telah menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan sosial bagi setiap warganya sehingga tidak seharusnya ada kelompok pekerja yang terabaikan. Dengan demikian negara harus mengambil langkah perbaikan agar pemenuhan hak atas penghidupan yang layak dapat dinikmati pula oleh kelompok pekerja prekariat di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintahan RI untuk:

1. Melakukan penyusunan ulang UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada klatser ketenagakerjaan dengan mengakomodir dan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di seluruh sektor baik pekerja sektor formal maupun sektor informal, yang dalam hal ini pekerja prekariat, dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Mengakui dan menginklusi bahwa pekerja prekariat setara dengan pekerja lain di sektor formal termasuk dalam hal mengakses hak-haknya. Dengan terinklusinya pekerja prekariat sebagai pekerja yang setara dengan kelompok pekerja lainnya, maka kebijakan ketenagakerjaan pun harus bisa menyasar bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan sosial bagi pekerja prekariat;

3. Meratifikasi/mengadopsi berbagai instrumen yang diperlukan untuk melindungi pekerjapekerja prekariat seperti Konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan;

4. Memperbaiki sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pengkategorisasian pekerja formal dan informal saja, namun juga pendataan bagi berbagai jenis pekerjaan lainnya terutama yang mengalami kerentanan seperti pekerja prekariat; dan

5. Memperkuat kapasitas pekerja prekariat untuk menangani kondisi kerja di bawah standar melalui peningkatan kesadaran tentang pekerja prekariat sebagai pekerja, non-diskriminasi, hak-hak pekerja, dan pentingnya memiliki kontrak tertulis yang detail dengan pemberi kerja, serta pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja baik fisik maupun mental.

Penyampaian rekomendasi penelitian kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja prekariat kepada instansi berwenang, diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang bersesuaian dengan hak asasi manusia. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan hak-hak dan nilai-nilai sosial para pekerja prekariat serta meratifikasi instrumen internasional pekerja-pekerja prekariat seperti Konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan.

Faktor keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah dengan melibatkan stakeholders kunci dalam penyusunan kajian dan penelitian maupun ahli-ahli di bidang ketenagakerjaan, ilmu ekonomi politik dan ilmu sosiologi. Secara kelembagaan Komnas HAM RI sebagai sebuah lembaga independen harus memperkuat hasil kajian dan penelitian secara objektif untuk disampaikan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan dan parlemen selaku pembentuk regulasi di Indonesia. Selain itu, perlunya menjalin intensitas komunikasi dan melibatkan mereka sebagai sasaran K/L/D (termasuk meminta dukungan publik) agar rekomendasi atau hasil kajian serta penelitian bisa menjadi perhatian, didiskusikan dan diharapkan ditindaklanjuti oleh K/L/D (pemerintah) dan turut membangun momentum dan publikasi yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan termasuk gerakan masyarakat sipil lainnya.

3. Penelitian tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)) dan Hak Asasi Manusia

Komnas HAM RI melaksanakan penelitian terkait dengan penguatan posisi Komnas HAM terkait dengan pencapaian SDGs. Penelitian dilakukan bekerja sama dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR). Sesuai dengan riset yang dilakukan Institute HAM Denmark (DIHR), bahwa 157 dari 169 target global TPB, terkait erat dengan HAM. Hal ini artinya, pencapaian TPB adalah bentuk dari pemenuhan dan pelindungan HAM, begitu pun sebaliknya. Komnas HAM RI sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memastikan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi implementasi TPB yang sejalan dengan HAM. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Deklarasi Merida yang dicetuskan oleh institusi HAM nasional (NHRI) dari berbagai negara pada 2015, yang menegaskan peran NHRI dalam konteks pencapaian TPB yang meliputi riset, kajian, pendidikan, investigasi, dan pemberian saran kepada negara supaya pencapaian TPB dalam koridor pemenuhan dan pelindungan HAM.

Mengingat bahwa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengacu terhadap Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang telah digantikan oleh Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kajian ini merupakan kesempatan yang tepat untuk memberikan rekomendasi bahwa fungsi Komnas HAM perlu diperkuat sehingga dapat dilibatkan secara langsung dalam implementasi dan pengawasan TPB Tujuan Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, tidak hanya terbatas di satu target dalam Tujuan Nomor 16.

Dalam hal ini, Komnas HAM RI menyusun 2 (dua) kajian dan penelitian, yaitu Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia serta Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Covid-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Adapun hasil penelitian pertama, tentang "Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komnas HAM memiliki dasar kuat untuk mendukung pencapaian TPB pada seluruh tujuan. Pada penelitian tersebut khususnya pada Bab 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan pada TPB dapat dikaitkan dengan hak-hak yang ada pada UU 39/1999. Selain itu, secara praktis, seperti yang dijelaskan pada Bab 3 penelitian ini, juga telah dibuktikan bahwa Komnas HAM sudah melaksanakan kegiatan TPB dan hak asasi manusia secara eksplisit melebihi dan tidak terbatas pada Tujuan 5 dan 16 saja dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi Komnas HAM, walaupun banyak perbaikan yang perlu dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh tim peneliti dan oleh berbagai pihak.

2. Komnas HAM juga ditempatkan sebagai institusi yang menyediakan data pada sasaran yang berbeda dengan posisi Komnas HAM sebagai instansi pelaksana di Perpres 59/2017, yaitu pada indikator yang terkait dengan Sasaran 10.3. dan 16.a.1. Indikator pada sasaran selain yang terkait dengan Sasaran 16.10 dilewatkan pada Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018 ini. Sedangkan pada Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, Komnas HAM hanya dilibatkan pada Sub Kelompok Kerja Tujuan 16. Komnas HAM tidak masuk dalam keanggotaan pada paling tidak di Tujuan 5 di mana Perpres 59/2017 memasukkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana.

3. Perpres 59/2017 dan Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018 harus segera diperbarui. Alasannya sangat vital, yaitu Perpres 59/2017 dan Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018 membahas implementasi TPB dalam kaitannya dengan integrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya: RPJMN 2015-2019) padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (selanjutnya: RPJMN 2020-2024) telah diberlakukan sehingga lebih tepat apabila TPB Indonesia dikaitkan pada RPJMN 2020-2024 bukan pada RPJMN 2015-2019. Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 juga perlu segera diperbarui dikarenakan kepmen tersebut hanya mengatur susunan keanggotaan dari tim pelaksana, kelompok kerja serta tim pakar khusus untuk periode 2017-2019 saja, padahal saat penelitian ini dikerjakan sudah tahun 2021. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah revisi peraturan dan keputusan di atas sebetulnya dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan aspek hak asasi manusia dalam pencapaian TPB yang dapat dijalankan oleh Komnas HAM.

3https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816

4 https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2021/04/28/118/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dalamperspektif-hak-asasi-manusia.html

Dari uraian kajian di atas, Komnas HAM RI memberikan rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah perlu memasukkan Komnas HAM sebagai pengawas hak asasi manusia untuk seluruh tujuan TPB pada peraturan serta keputusan baru yang akan menggantikan Perpres 59/2017, Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, dan Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

2. DIHR dapat membantu melakukan penguatan kapasitas internal Komnas HAM sesuai dengan poin tiga di atas dengan berbagai kegiatan. Misalnya dengan penguatan pengetahuan TPB dan HAM berbasis standar internasional bagi internal Komnas HAM.

Perencanaan kegiatan penguatan perlu dibuat secara sistematis demi memaksimalkan peran Komnas HAM pada TPB dan hak asasi manusia baik apabila Komnas HAM ditempatkan sebagai instansi pengawas maupun tidak. Kami sepenuhnya setuju dengan komentar Stidsen bahwa "capacity building followed by cooperation on specific products is more fruitful than capacity-building alone" (penguatan kapasitas yang diikuti kerja sama dalam produk spesifik akan lebih bermanfaat dibandingkan peningkatan kapasitas saja).

Adapun hasil penelitian kedua tentang "Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini telah memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang serius pada pencapaian TPB dan pemenuhan HAM. Hubungan yang erat dan timbal balik antara HAM dan TPB semakin jelas, bahwa menjalankan agenda TPB wajib memakai nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM. Begitupun sebaliknya, dalam mengupayakan pemenuhan HAM, kerangka TPB dapat menjadi instrumen kerja yang memadai. Kesadaran adanya keterkaitan antara HAM dan TPB menjadi penting bagi otoritas, negara, dan pihak terkait untuk merefleksikan situasi yang ada sekaligus memproyeksikan agenda pencapaian TPB di masa yang akan datang.

2. Dalam banyak hal, pandemi COVID-19 juga memiliki implikasi terhadap HAM, baik yang sifatnya potensial maupun yang sudah berupa pelanggaran HAM. Implikasi terhadap HAM ini ada yang diakibatkan langsung (tidak terhindarkan) oleh pandemi, namun ada juga yang diakibatkan dari cara otoritas menangani pandemi. Penanggulangan pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelanggaran HAM menunjukkan bahwa nilai, norma, dan prinsipprinsip HAM, termasuk pembatasan HAM tidak diadopsi dengan memadai oleh pihak otoritas.

a. Dalam konteks pandemi COVID-19, isu kesehatan tentu merupakan sektor yang paling terlihat kaitannya dengan agenda TPB dan pemenuhan HAM. Ketidaksiapan dan ketidaksigapan negara memperburuk terjaminnya hak warga atas kesehatan. Nilai dan prinsip HAM yang terpinggirkan membuat pencapaian TPB menjadi semakin rumit. Karena itu, bersamaan dengan perlunya mengadopsi prinsip HAM dan TPB sebagai kerangka kerja, pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan menata kembali tata kelola kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan pembangunan secara umum. Hal ini meliputi berbagai macam aspek, mulai dari infrastruktur, legalitas, sumber daya manusia, hingga dibangunnya inisiatif kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

b. Munculnya inisiatif, solidaritas, dan partisipasi warga dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, yaitu informasi. Dalam dokumen Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, Komnas HAM RI mencatat betapa informasi yang tidak transparan, tidak berkualitas, dan tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah telah mengabaikan hak warga atas informasi. Lebih dari itu, informasi yang dibatasi dan bermutu rendah membuat warga dilanda kegelapan yang berdampak pada gagalnya jalinan kohesi sosial yang sebenarnya diperlukan dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Selama ini, perhatian pihak otoritas lebih tertuju pada informasi sesat, hoaks, dan sejenisnya.

Dalam hal pendidikan dan perlindungan sosial. Demikian pula halnya anak, terutama c. anak dari keluarga miskin yang menjadi kelompok terdampak akibat kebijakan pendidikan yang berjalan saat ini dan terbatasnya perlindungan sosial. Sedangkan perempuan harus menghadapi kerentanan berlapis mulai dari aspek kesehatan dengan terganggunya layanan kesehatan esensial, juga perlindungan hak pekerja di mana sebagian besar pekerja informal dan pekerja migran adalah perempuan, serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi.

d. Kebijakan perlindungan sosial terutama bantuan sosial menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Salah sasaran, ketidaksesuaian dengan kebutuhan warga, proses yang rumit untuk mengaksesnya dan buruknya tata kelola bantuan sosial menjadi persoalan yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak warga atas jaminan sosial. Pendataan dan pengelolaan database yang buruk dipandang menjadi penyebab utama munculnya persoalan-persoalan tersebut. Desain perlindungan sosial yang masih bersifat targeted (menyasar pada kelompok tertentu) dan belum berbasis pada siklus hidup, menjadikan pelaksanaan bantuan sosial memiliki banyak persoalan.

Ketimpangan distribusi tenaga medis dan kesehatan juga menjadi isu utama yang e. menjadi sorotan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan jumlah tenaga medis dan kesehatan yang terbatas serta tidak tersebar merata di seluruh wilayah, menjadikan layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan COVID-19 sangat berpotensi mengganggu layanan kesehatan non-COVID-19 lainnya. Hak atas kesehatan warga sangat mungkin terabaikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian awal ini merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah dan juga Komnas HAM RI, yaitu:

1. Pemerintah didorong merancang tata kelola perlindungan sosial dengan lebih baik melalui dua pertimbangan. Pertama, pelaksanaan bantuan sosial masih memiliki banyak persoalan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini. Kedua, besarnya alokasi anggaran yang disediakan sehingga sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi program perlindungan sosial perlu dilakukan segera dengan berbasis pada siklus hidup dan selaras dengan norma, prinsip-prinsip, dan standar HAM yang diatur di dalam Konstitusi UUD NRI 1945, UU HAM, dan berbagai instrumen pokok HAM secara internasional;

2. Pemerintah didorong membangun tata kelola kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini di antaranya adalah dengan menjamin ketersediaan dan penyebaran tenaga medis dan kesehatan, alat-alat medis, vaksin, dan termasuk juga memastikan perlindungan hak hidup bagi tenaga kesehatan. Kebijakan dan program yang baik untuk mengatasi ketersediaan dan ketimpangan tenaga medis dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga atas kesehatan, pun untuk memastikan bahwa keselamatan dan hak hidup tenaga kesehatan terjamin;

3. Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 perlu membuat instrumen kerja yang mengintegrasikannya dengan kerangka pencapaian TPB dan HAM. Instrumen ini selain menyediakan prinsip/paradigma kerja, juga menyediakan metode kerja yang lebih teknis namun komprehensif, misalnya alat evaluasi dan indikator, dan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal. Dalam pembuatan dan pelaksanaannya, penting untuk melibatkan lembaga terkait seperti Komnas HAM RI.

Tindak lanjut dari adanya hasil penelitian tersebut, adalah:

1. Komnas HAM RI memberikan masukan terhadap Laporan Voluntary National Review (VNR) 2021 dengan mengacu pada Hasil Kajian SDGs Komnas HAM RI. Masukan tersebut disampaikan melalui Surat Masukan Komnas HAM RI atas VNR 2021 TPB/SDGs Indonesia Nomor: 001/Tim SDGs/IV/2021;

2. Hasil penelitian dan rekomendasinya dijadikan sebagai materi dalam pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Surat Nomor 004/PP.0.2.4/I/2021 terkait Diskusi Kelompok Terfokus "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan SDGs";

3. Hasil penelitian digunakan sebagai upaya mendorong adanya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 terkait adanya Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);

4. Kementerian/Lembaga Nasional maupun Internasional merespon dengan sangat baik dan menindaklanjuti melalui pembentukan maupun pengubahan peraturan perundangundangan agar bersesuaian dengan HAM;

5. Penelitian mengenai SDGs dan HAM disampaikan dalam Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah Pandemi Covid-19 pada 23-25 November 2021. Selanjutnya kajian yang disampaikan dalam Konferensi tersebut akan diterbitkan dalam Jurnal Nasional dan Internasional.

The Impact of Pandemic on the Fulfillment of Human Rights &k The pandemic has resulted in a health and the Achievement of SDGs economic crisis, which has exacerbated ndonesian formal workers 40,38% (before pandemic 43,46%)

Gambar 3.0.11 (Dokumentasi Diseminasi Kajian SDGs dalam Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah Covid-19 – 25 Nov 2021)

6. Hasil penelitian didiseminasikan pada Selasa-Rabu, 21-22 Desember 2021 secara daring melalui Webinar berjudul "Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" dan "Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Pada webinar ini hadir sejumlah narasumber termasuk di antaranya yaitu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Deputi Bid Polhukam Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono; Deputi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo; serta Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani. Semua narasumber merespon baik dan positif atas kesimpulan dan rekomendasi penelitian tentang SDGs, mendukung penguatan peran Komnas HAM dalam memantau pelaksanaan pencapaian SDGs.

Gambar 3.0.12 Diseminasi Hasil Penelitian Komnas HAM kepada Para Pemangku Kepentingan Kunci

4. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM

Kajian terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) telah dilaksanakan sejak Mei 2020. Kemudian pada Oktober 2020, tim melaksanakan finalisasi laporan kajian atas UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan menyusun draft kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian. Namun, karena adanya realokasi anggaran pada tahun anggaran 2020, proses finalisasi kajian dilanjutkan pada tahun 2021 Pengkajian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) disampaikan dalam webinar Peluncuran Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) dalam Perspektif HAM. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dengan mengundang narasumber ahli pertahanan negara dan administrasi negara.

Kajian atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Gambar 3.0.13 (Dokumentasi Peluncuran Hasil Kajian UU PSDN – Komnas HAM RI)

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian atas UU PSDN tersebut, adalah:

1. Hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik belum cukup dihormati dan dilindungi oleh Negara melalui UU PSDN. Asas-asas yang terkandung dalam UU PSDN, yakni kesemestaan serta asas kejuangan, kebersamaan, dan gotong-royong sangat berpengaruh pada seluruh pengaturan Undang-Undang ini, padahal asas-asas inilah yang menjadi pokok permasalahan tidak mampunya Negara untuk menghormati dan melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik.

2. Komnas HAM berpandangan asas keselamatan insani potensial lebih mampu melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection, dan hak atas milik. Asas dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat mendasar, yang berpengaruh kepada keseluruhan peraturan perundang-undangan. Hal-hal lain yang diatur dalam UU PSDN yang terkait erat dengan hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection, hak atas milik, yakni ancaman pertahanan negara, bela negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana sebagai Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung Pertahanan Negara, pendanaan, dan ketentuan pidana dalam pengaturannya sangat dipengaruhi oleh asas-asas yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

Adapun hasil kajian UU PSDN tersebut adalah Komnas HAM RI merekomendasikan perubahan UU PSDN, khususnya perubahan asas-asas yang akan berkonsekuensi merubah seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Setelah diperoleh kesimpulan dan rekomendasi, Tim mengirimkan Ringkasan Eksekutif Kajian UU PSDN dalam Perspektif HAM melalui 084/PP.00.01/0.1.0/VI/2021 kepada Kementerian Pertahanan RI dan Komisi I DPR RI.

5. Penelitian tentang Pencegahan Penyiksaan di Kepolisian

Dalam merespon kondisi di Indonesia yang masih terus terjadi kekerasan dan penyiksaan, bahkan dalam proses penegakan hukum yang menuntut adanya penghormatan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia, Tim Penelitian Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) melakukan penelitian tentang Mekanisme Pencegahan Praktik Penyiksaan dan Perlakuan Buruk dan Tidak Manusiawi Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian.

Penelitian KuPP penting untuk dilakukan sebagai cara identifikasi dan eksplorasi faktor pendorong terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dan perlakuan buruk, yang terjadi pada saat penahanan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Kajian dan penelitian KuPP juga sebagai upaya menjelaskan fenomena perilaku penyiksaan (torture) dan perilaku buruk (perlakuan buruk) aparat penegak hukum serta faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya penyiksaan. Hal tersebut dapat dijadikan cermin bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dalam melihat praktik penyiksaan yang seolah telah mendarah daging dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu, kajian dan penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kembali apakah praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi tempat/lokus penelitian. Selain itu, penting untuk memformulasikan mekanisme pencegahan, pengawasan, serta akuntabilitas atas praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang terjadi.

Gambar 3.0.14 Diskusi Terfokus Masyarakat Sipil atas Kajian KuPP Komnas HAM RI

Gambar 3.0.15 Indepth Interview dengan Kompolnas atas Kajian KuPP Komnas HAM RI

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian masih kerap melakukan praktik penyiksaan dengan tujuan untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka pada tahap pemeriksaan di level Polsek, Polres hingga Polda. Penyiksaan oleh kepolisian seringkali terjadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersangka;

2. Penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara yang mengakibatkan luka fisik yang berat maupun penderitaan mental bagi korbannya, bahkan sampai pada tingkat yang fatal, yaitu kematian. Praktik penyiksaan dan perlakuan buruk semakin parah terjadi ketika dialami oleh seorang residivis tindak pidana;

3. Penyiksaan dan perlakuan buruk tidak hanya dilakukan di ruang-ruang pemeriksaan/penyidikan yang resmi dan ruang tahanan. Dalam sebagian besar kasus, telah ditemukan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk telah banyak terjadi di tempat pemeriksaan yang ilegal, diluar dari ruang penyidikan maupun ruang tahanan;

4. Praktik penyiksaan menimpa korban sebagian besar mereka yang termasuk dalam kategori kelompok rentan dan tidak diuntungkan, seperti kelompok miskin. Hal ini bisa dilihat dari jenis-jenis tindak pidana yang disangkakan kepada korban adalah jenis blue collar crimes;

5. Catatan temuan data praktek penyiksaan dan perlakuan buruk dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa negara belum mengambil langkah yang benar-benar serius untuk mencegah praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian;

6. Faktor-faktor sistemik yang menyebabkan langgengnya praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh anggota kepolisian, adalah:

a. karena adanya faktor yang bersumber dari aparat penegak hukum itu sendiri, seperti budaya impunitas, hirarki informal dalam tahanan yang dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, penyelesaian melalui "jalur damai" sebagai bentuk penyelewengan pendekatan restorative justice, serta penundaan berlarut.

b. praktik ini menjadi semakin langgeng karena diperparah dari aspek substansi hukum. Terdapat 3 (tiga) penting dalam substansi hukum ini, pertama, kekosongan hukum (legal vacuum) pada hukum pidana dan sistem acara hukum pidana di Indonesia terkait dengan rules of evidences dan kriminalisasi perbuatan penyiksaan yang dilakukan penegak hukum. Kedua, kekaburan norma (vague norm) pada aturan legitimate use of force. Ketiga, aturan hukum yang tidak memadai (uncomplete norms) pada sistem pelindungan korban penyiksaan dan perlakuan buruk.

c. Adanya kelemahan pada aspek pengawasan baik dari sisi pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap anggota dan institusi Polri.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya bagi Legislatif dan Kepolisian. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal pengawasan internal;

2. Mengembangkan skema non-custodial measures untuk mengurangi fenomena overcrowded yang menimbulkan risiko penyiksaan dan perlakuan buruk berupa uang jaminan/kewajiban lapor, tahanan rumah/tahanan kota, penarikan dokumen perjalanan atau rehabilitasi bagi mereka yang disangkakan melakukan tindak pidana khusus seperti narkoba dan obatobatan terlarang;

3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia anggota kepolisian, termasuk pembenahan sistem pembinaan di lembaga pendidikan kepolisian, evaluasi kurikulum pendidikan, sertifikasi anggota kepolisian, serta adanya pemeriksaan psikologi anggota kepolisian;

4. Pengembangan kerangka hukum yang efektif, termasuk mendorong untuk ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional OPCAT;

5. Penguatan fungsi badan pengawas eksternal melalui penguatan pengawasan eksternal agar memberikan ruang transparansi dalam penegakan aturan.

6. Penelitian Qanun Aceh dalam Perspektif HAM dan Pemartabatan Manusia

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji substansi pengaturan norma-norma yang terdapat di Qanun-Qanun Aceh berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pluralitas perspektif para ahli atau ilmuwan Muslim di Aceh terkait HAM. Hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait norma seperti apa yang seharusnya diatur Qanun Aceh agar norma tersebut tidak hanya merepresentasikan martabat masyarakat Aceh melainkan juga sesuai dengan norma-norma pemartabatan manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Kemudian, terkait analisis substansi Qanun yang berdampak pada kelompok minoritas dan rentan, dimana untuk dapat memetakan dan membahas persoalan kelompok minoritas dan rentan di Aceh, penelitian ini berfokus pada dinamika sejarah pengakuan kelompok minoritas dan rentan di negara-negara lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan tentang bagaimana negara-negara Islam dan Muslim mayoritas memberlakukan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Pendekatan perbandingan ini penting untuk menyajikan pluralisme yurisprudensi hukum Islam yang dapat sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan HAM, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan kelompok minoritas dan rentan.

Yacub Ubaidillah Yacub Ubaidillah Eka Delsy Nike Sepriady Utama 80 00

Gambar 3.0.16 Dokumentasi Kegiatan Penelitian Qanun Aceh

Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Qanun Aceh merupakan instrumen yang merupakan manifestasi dari keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Tujuannya adalah untuk memuliakan masyarakat Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Damai Helsinki. Namun dalam implementasinya, qanun tersebut berdampak serius terhadap penghormatan dan pelindungan HAM di Aceh, khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas. Qanun merupakan salah satu bentuk pengakuan dari pemerintah pusat terhadap keistimewaan Aceh, sehingga Pemerintah Aceh diberi kewenangan untuk menerapkan qanun sebagai bagian dari sistem hukum positif. Substansi kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Aceh untuk memartabatkan seluruh masyarakat Aceh termasuk pemenuhan hak-hak dasar kelompok minoritas dan rentan.

2. Beberapa qanun dan kebijakan di Aceh tidak sejalan dengan prinsip universalisme hak asasi manusia dan Perjanjian Helsinki. Menurut perjanjian Helsinki, kebijakan dan undangundang di Aceh dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12/2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

3. Penerapan qanun berdampak pada kelompok dan kelompok rentan. Kelompok minoritas harus mengikuti norma hukum yang ada pasca berlakunya qanun. Kelompok minoritas perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian terbatas terhadap hukum syariah di Aceh.

4. Harus dipahami bahwa keberadaan qanun di Aceh merupakan bentuk tanggung jawab negara (Indonesia) untuk menghormati hak-hak masyarakat Aceh. Penetapan dan penegakan qanun atau produk hukum lainnya tidak dilarang selama substansi norma yang ada didalamnya tidak berdampak negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Adanya keterpaksaan dari kelompok minoritas dan rentan terhadap penegakan qanun menunjukkan urgensi penyelarasan norma qanun untuk memartabatkan seluruh masyarakat Aceh.

5. Beberapa qanun diindikasikan tidak sejalan dengan prinsip universalisme hak asasi manusia dan Perjanjian Helsinki. Menurut perjanjian Helsinki, kebijakan dan undang-undang di Aceh dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12/2005) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU Nomor 11/2005). Oleh karena itu maka, perlu melakukan peninjauan Kembali sejumlah Qanun agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

6. Di banyak negara, penerapan regulasi yang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran agama menjadi salah satu hambatan pemajuan dan penegakan HAM. Komnas HAM menilai penting untuk melihat kembali substansi yang diatur di dalam qanun-qanun melihat kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma HAM sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan instrumen-instrumen HAM internasional yang disahkan oleh Indonesia.

Untuk itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar meninjau kembali apa yang seharusnya diatur qanun agar tidak hanya merepresentasikan martabat masyarakat Aceh melainkan juga sesuai dengan norma-norma pemartabatan manusia serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pluralisme yurisprudensi hukum Islam dapat sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan HAM, khususnya terkait pengakuan dan pelindungan kelompok minoritas dan rentan.

7. Pengkajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana

Menimbang pada penegakan hukum di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi HAM, khususnya hak atas privasi, serta besarnya potensi pelanggaran HAM yang akan terjadi, maka diperlukan segera ketentuan hukum yang mengatur pembatasan dalam konteks pemrosesan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum. Untuk itu, Komnas HAM melakukan kajian atas RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Kajian ini untuk mencermati sejauh mana pengaturan dalam kode etik pers menjamin hak atas privasi subjek data dalam penegakan hukum pidana. Alih-alih memberikan informasi yang transparan bagi publik, data pribadi subjek data (korban, saksi, tersangka, mantan narapidana) yang terjerat kasus hukum dapat menjadi kerugian dan mengancam keselamatan subjek data, sehingga penting melihat bagaimana RUU PDP bisa menjadi rujukan utama bagi pers dalam hal menghormati 63ndepend privasi subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana.

Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi Guiding Principles 00

Gambar 3.0.17 Diskusi Terfokus dengan Ahli Kajian RUU PDP

Kajian atas RUU PDP ini menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa RUU PDP, termasuk prinsip pembatasannya, sudah mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan data sesuai dengan yang berlaku dalam berbagai standar internasional tentang perlindungan data pribadi. Namun, ketentuan pengaturan pembatasan masih kurang detail dan tersebar dalam beberapa pasal. Hal-hal yang belum dicantumkan dan diperjelas adalah kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, perlindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita;

Bahwa jaminan mengenai pelindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, berbagai peraturan tersebut belum mengatur secara teknis prosedur pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan berbagai standar internasional tentang perlindungan data pribadi yang modern; dan

Bahwa belum diaturnya otoritas independen data pribadi menyebabkan absennya pengawasan pada prosedur pemrosesan data pribadi dalam penegakan hukum pidana. Akibat dari absennya pengawasan tersebut, penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak atas privasi seringkali terabaikan dengan dalih penegakan hukum.

Adapun rekomendasi dari kajian ini adalah mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk:

• Segera mengesahkan RUU PDP untuk selanjutnya digunakan sebagai rujukan utama bagi seluruh peraturan terkait penegakan hukum pidana agar pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan standar internasional perlindungan data pribadi;

• Menambahkan ketentuan khusus dalam RUU PDP mengenai pemrosesan data untuk kepentingan penegakan hukum pidana. Ketentuan ini dapat satu pasal khusus atau keterangan pada bagian penjelasan atas undang-undang yang mengatur mengenai kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, perlindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita; dan

Membentuk otoritas independen sebagai lembaga penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak atas pelindungan data pribadi. Otoritas independent tersebut perlu diberikan kewenangan sebagai pengawas pemrosesan data pribadi khususnya dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan otoritas yang independen perlu dipilih bersama antara pemerintah dan DPR (fit and proper test)).

Setelah diperoleh kesimpulan dan rekomendasi, Tim mengirimkan Ringkasan Eksekutif Kajian ini melalui Surat Nomor 282/PP.00/0.1.0/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 kepada Presiden RI dan Surat Nomor 283/PP.00/0.1.0/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 kepada Ketua DPR RI.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)

INDIKATOR KINERJA 3.1

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis 3Indikator Sasaran Strategis 3.1TargetRealisasi% Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya_2020202120202021
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000)Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti31.4%40%31.8%40%100%

Berdasarkan Peraturan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/XI/2017 dalam Pasal 1 butir 25 Rekomendasi dinyatakan sebagai pendapat tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti. Rekomendasi ditujukan kepada 1 (satu) atau beberapa pihak sekaligus untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang ditangani.

Pada Tahun 2021, capaian Komnas HAM RI atas rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000) sebesar 40% dari rekomendasi yang dihasilkan. Persentase capaian ini merupakan kumulatif dari rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan maupun fungsi mediasi yaitu sebanyak 52 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak dari total 129 rekomendasi yang dihasilkan. Adapun capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti Komnas HAM melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.9

Capaian Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2021

NoFungsi Penerbit RekomendasiKasus yang DitanganiRealisasi Rekomendasi yang DihasilkanRealisasi Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
TargetRealisasi
1Fungsi pemantauan dan penyelidikan4705216024
2Fungsi mediasi61696928
Total53159012952

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Institution) di seluruh dunia berpedoman pada Prinsip-prinsip Paris terkait Status NHRI (The Paris Principle - Principles relating to the Status of National Institutions) yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993 (United Nations, 1993). Pada Pasal 3 huruf (a) dalam Resolusi ini, NHRI memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan (advisory basis) terkait isu HAM kepada Pemerintah, parlemen, serta badan lainnya yang berkompeten. Bentuk dari arahan tersebut dapat berupa pemberian pendapat, rekomendasi, saran dan laporan dan berbagai mandat yang dimiliki NHRI tersebut dilakukan baik berdasarkan permintaan dari otoritas terkait ataupun dengan mandiri berdasarkan kewenangannya.

Adapun basis arahannya dapat tercermin dalam hal-hal, antara lain:

1. Situasi pelanggaran HAM;

2. Penyusunan laporan situasi HAM nasional secara umum maupun spesifik;

3. Meminta perhatian Pemerintah terkait adanya pelanggaran HAM di wilayahnya dan memberikan pendapat dan saran untuk menghentikan situasi tersebut dan posisi NHRI dalam mencermati situasi tersebut kepada Pemerintah,

4. Pemberian rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, administratif, maupun judisial termasuk rancangan undang-undang untuk memastikan bahwa prinsip fundamental HAM terpenuhi di dalamnya;

5. Dalam kerangka pemajuan dan menjamin harmonisasi peraturan, regulasi, dan implementasi instrumen HAM internasional

Komnas HAM RI dalam proses pembentukannya sebagai NHRI sejak awal memang dirancang sebagai lembaga yang dapat memberikan rekomendasi kepada Negara terkait penanganan kasus pelanggaran HAM. Hal ini terlihat dalam Pasal 111 RUU yang menyebutkan bahwa wewenang Komnas HAM salah satunya adalah mengajukan rekomendasi kepada DPR dan pemerintah mengenai cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan mengenai kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan UU.5 Hingga pada akhirnya, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan, Komnas HAM RI memiliki legitimasi secara hukum sebagai sebuah NHRI dalam mengeluarkan rekomendasi. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM atas dugaan pelanggaran tersebut. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan oleh Komnas HAM secara tertutup, kecuali ditentukan lain, dijamin dalam Pasal 93 jo. Pasal 92 ayat (2) dimana Komnas HAM dapat menetapkan atau merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan. Hal ini menegaskan bahwa proses sebelum dikeluarkannya penetapan pelanggaran HAM maupun rekomendasi melalui proses yang telah diatur oleh undang-undang.

Komnas HAM RI juga dapat melakukan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan oleh masyarakat maupun peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM di masyarakat tanpa melalui aduan guna melaksanakan mandat dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kewenangan Komnas HAM juga diperkuat dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam perundang-undangan tersebut dibahas mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI, antara lain:

1. Pasal 89 ayat (1) huruf b bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dalam fungsi pengkajian dan penelitian dilakukan pada berbagai peraturan perundang-undang dan diberikan terkait pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.

2. Pasal 89 ayat (4) huruf d dan e bahwa terkait fungsi mediasi, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Terkait dengan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan Komnas HAM dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No. 40 Tahun 2008, pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

4. Pasal 8 ayat (2) huruf e UU No. 40 Tahun 2008, pemberian rekomendasi kepada DPR untuk pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 44 huruf g tentang Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Konflik oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 49 ayat 2 huruf m tentang keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional terdiri dari unsur pemerintah salah satunya adalah Komnas HAM

Di Komnas HAM, penanganan kasus pelanggaran HAM dilaksanakan melalui 2 (dua) fungsi, yakni fungsi Pemantauan dan Penyelidikan serta fungsi Mediasi. Kedua fungsi tersebut dalam pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran HAM mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM oleh Negara di Indonesia. Rekomendasi tersebut juga sebagai indikator pengawasan untuk menentukan kepatuhan para pihak, khususnya Pemerintah dan jajarannya maupun pihak ketiga (korporasi) terhadap temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Oleh karena itu, masyarakat dapat merasakan dampak dari rekomendasi Komnas HAM dalam upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di Indonesia.

Selama tahun 2021, Komnas HAM menerima sebanyak 5.106 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM yang dikonversi menjadi 2.938 kasus yang mana 209 kasus merupakan kasus yang ditangani oleh perwakilan dan 2.729 kasus ditangani oleh Komnas HAM Pusat. Dari 2.729 kasus yang diterima, kasus baru sebanyak 2.027 kasus dan kasus lanjutan sebanyak 702 kasus. Dari 2.027 kasus baru ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan sebanyak 417 kasus, fungsi mediasi sebanyak 97 kasus, dan ditangani oleh dukungan pelayanan pengaduan sebanyak 1.513 kasus. Sedangkan dari 702 kasus lanjutan, kasus yang ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan sebanyak 386 kasus, fungsi mediasi sebanyak 124 kasus, dan ditangani oleh dukungan pelayanan pengaduan sebanyak 193 kasus.

Mekanisme penanganan 1 (satu) kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dapat digambarkan melalui 5 (lima) mekanisme penanganan kasus sebagaimana tergambar berikut:

PENUTUPAN SURAT PEMANTAUAN KASUS SESUAI MENYURAT LAPANGAN PASAL 91 CASE CLOSED AMICUSCURIAE PEMANGGILAN

Gambar 3.0.18 Mekanisme Penanganan Kasus

Dalam mekanisme penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan rekomendasi dapat dilayangkan. Rekomendasi yang dilayangkan tidak selalu pada proses akhir penanganan melainkan setiap tahap penanganan kasus berdasarkan eskalasi dan perkembangannya. Selain itu, dalam penanganan kasus-kasus dengan eskalasi konflik dan korban yang tinggi, Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan juga melaksanakan mandat pemberian rekomendasi melalui mekanisme respon cepat. Respon cepat ini dapat berupa salah satunya adalah komunikasi dengan para pihak yang memiliki wewenang guna menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam suatu peristiwa. Praktek ini tergolong efektif sebagai upaya awal penanganan kasus karena intensitas respon dari lembaga terkait yang cukup baik dan capaian dampak sebagai kinerja Komnas HAM RI.

Selain itu, penanganan kasus pelanggaran HAM juga dilakukan melalui fungsi mediasi. Mediasi Komnas HAM sebagai salah satu solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian di luar proses litigasi (non litigasi). Dalam pelaksanaan mediasi, Komnas HAM menuntut adanya itikad baik dari para pihak, hal tersebut akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas. Proses mediasi yang berkualitas dapat mendorong potensi keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian. Mediasi HAM adalah cara penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terkait suatu sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui proses konsultasi, negosiasi, konsiliasi,dan/atau penilaian ahli yang dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan fungsi mediasi yang dimandatkan dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 ayat 4.

Dalam pelaksanaan mediasi di Komnas HAM terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pra mediasi, mediasi dan pascamediasi. Tahapan pra mediasi merupakan tahap awal sebelum dilakukannya pertemuan mediasi sebagai persiapan. Pada tahap pra mediasi, dilakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang kemungkinan dapat memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 1999, melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa, dan melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi. Selanjutnya tahap mediasi adalah tahap kedua dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi, dengan mendorong institusi-institusi negara atau perusahaan milik negara atau perusahaan swasta untuk meningkatkan penggunaan mekanisme mediasi dalam menghadapi sengketa dengan masyarakat. Pada tahapan ini, dapat dihasilkan yaitu, kesepakatan mediasi atau berita acara mediasi. Kemudian tahap ketiga dalam penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi adalah tahap pasca mediasi yang menghasilkan surat rekomendasi dalam bentuk tertulis sebagai tindak lanjut Komnas HAM RI atas penanganan kasus yang telah sampai tahapan pertemuan mediasi yang menghasilkan Berita Acara Mediasi. Tahap pasca mediasi dilakukan untuk monitoring memastikan para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dihasilkan. Dengan demikian, pada masingmasing tahapan mediasi dapat menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban berdasarkan karakter kasus yang sedang ditangani.

Adapun pemaknaan rekomendasi melalui fungsi mediasi di Bagian Dukungan Mediasi diartikan ke dalam dua pengertian:

1. Rekomendasi tertulis dari Komnas HAM RI yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban; dan

2. Rekomendasi tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan dan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi. Pada pengertian ini termasuk Kesepakatan Mediasi dan Berita Acara Mediasi.

Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI dilakukan sebagai berikut, antara lain:

1. Berdasarkan surat tanggapan dan respon resmi atas rekomendasi Komnas HAM RI, baik dari Pengadu maupun pihak tujuan rekomendasi;

2. Berdasarkan informasi dan/komunikasi dari Pengadu terhadap perkembangan kasusnya;

Berdasarkan pantauan media massa terkait perkembangan kasus yang dikeluarkan rekomendasi;

4. Berdasarkan pengecekan kondisi di lapangan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atau kegiatan pasca mediasi;

5. Berdasarkan iktikad baik dari para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan mediasi.

Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi mencatat telah berhasil menerbitkan 52 rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2021. Target rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah sebanyak 40% melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan maupun fungsi mediasi. Perbandingan capaian kinerja persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran StrategisSatuanTahun 2020Capaian (%)Tahun 2021Capaian (%)
TargetRealisasiTargetRealisasi
Presentase Rekomendasi yangRekomen dasi394133%455240%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi Mediasi di tahun 2021 telah melampaui target capaian. Pada fungsi pemantauan dan penyelidikan realisasi capaian yang melampaui target disebabkan best practice dalam tindak lanjut rekomendasi pada penanganan kasus melalui mekanisme respon cepat yang turut dilakukan oleh segenap elemen di Komnas HAM RI. Hal ini terjadi misalnya pada kasuskasus penahanan masyarakat adat, pembela HAM, maupun masyarakat sipil yang kemudian melalui penanganan Komnas HAM RI dapat diupayakan pembebasannya.

Penanganan kasus melalui fungsi mediasi juga mempengaruhi hasil capaian yang melampaui target tersebut. Perubahan cara kerja dalam menjalankan fungsi mediasi dalam penanganan kasus menjadi salah satu faktor pendukung, di mana kebijakan work from home (WFH) menjadikan proses korespondensi dan surat menyurat menjadi lebih aktif dilakukan dalam penanganan kasus. Fungsi mediasi sudah mulai menjalankan tahapan mediasi dengan pertemuan secara daring ataupun hybrid, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan.

Berdasarkan data capaian penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan periode Januari - Desember 2021, target capaian penanganan telah terlaksana sebanyak 521 kasus atau sebesar 110,85%. Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebanyak 60 rekomendasi kepada pihak terkait untuk penanganan sebanyak 33 kasus. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan upaya monitoring yang dilakukan, tercatat sebanyak 24 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait atas 21 kasus. Selain itu, penanganan kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM RI melalui fungsi mediasi pada tahun 2021, yakni sejumlah 61 kasus. Realisasi dari jumlah yang ditargetkan mencapai sejumlah 69 kasus dan menghasilkan 69 rekomendasi, yang diantaranya terdapat 28 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sejumlah 69 rekomendasi yang dihasilkan diantaranya terdiri dari 11 kesepakatan mediasi, 16 berita acara mediasi, dan 42 Surat Rekomendasi.

Perbandingan realisasi rekomendasi yang dihasilkan kepada para pihak melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan dan fungsi mediasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2020 – 2021).

Tabel 3.11

Perbandingan Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan dan Fungsi Mediasi Periode 2020 – 2021

No.Fungsi Penerbit RekomendasiTahunRealisasi Rekomendasi yang dihasilkan kepada para pihakTotal kasus
1Fungsi pemantauan dan penyelidikan202054 Rekomendasi31
202160 Rekomendasi33
2Fungsi Mediasi202070 Rekomendasi70
202169 Rekomendasi69

Berdasarkan tabel diatas, rekomendasi yang dihasilkan kepada para pihak melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 dikarenakan terdapat mekanisme penanganan kasus yang semakin matang dan kepatuhan instansi/Lembaga terkait pada peran dan kinerja Komnas HAM RI. Pada tahun 2020-2021 terdapat penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik dan berdampak meluas. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah:

Kasus penembakan warga sipil di Poso;

2. Peristiwa Kematian 6 (enam) orang laskar FPI di Karawang, 7 Desember 2020;

3. Dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK;

4. Dugaan pelanggaran HAM atas peristiwa perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat).

5. Konflik antara personel TNI di Pos Kiwirok Satgas Pamtas 403/WP dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 3.0.19 1. Penyerahan Langsung Laporan Penyelidikan Peristiwa Karawang kepada Menkopolhukam, 2. Konferensi Pers Laporan Penyelidikan Komnas HAM RI terkait Alih Status Pegawai KPK (hybrid), 3. Press Conference Kasus FPI, 4. Penyerahan Barang Bukti Kasus FPI.

Sementara itu, berdasarkan data perbandingan rekomendasi yang dihasilkan di 2 (dua) tahun terakhir melalui fungsi mediasi secara kuantitas memiliki kecenderungan menurun karena adanya refocusing anggaran akibat kondisi Pandemi Covid-19 maka dilakukan rasionalisasi target, semula 100 kasus setelah direvisi menjadi 61 target kasus yang ditangani. Dengan penurunan kuantitas di tahun 2021 tidak berarti dimaknai sebagai penurunan capaian dari tahun sebelumnya karena ketika dilihat dari target yang telah direvisi di tahun 2021, justru jumlah 69 rekomendasi yang dihasilkan merupakan jumlah yang telah melampaui target revisi tersebut.

Gambar 3.0.20 Dokumentasi terkait kasus-kasus yang ditangani melalui mekanisme mediasi

1. Mediasi Kasus terkait Sengketa Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat terkait Kompensasi Kerusakan Bangunan antara Sdr. Eddy dan PT Pertamina Gas (PT Pertagas) di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin,

2. Mediasi Kasus terkait Sengketa Lahan terkait dengan Ganti Rugi Lahan Dampak Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Rute Makassar-Parepare Tahap III (Maros-Pangkep) antara Warga Desa Salenrang dan Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI,

3. Mediasi Kasus terkait Sengketa Hak atas Pendidikan dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Yayasan Imam Syafi'i di Kabupaten Jember

4. Mediasi Kasus terkait Sengketa Hak atas Pendidikan dan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terkait Proses Perizinan dan Pendirian Pondok Pesantren oleh Yayasan Daar Al Fawwaz di Kota Pekalongan

5. Mediasi Kasus terkait Sengketa Hak Atas Lahan Antara Masyarakat Adat Matabesi dan Tuan Blasius Manek, dkk di Situs Tanah Adat Onarasi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI, tercatat sebanyak 52 rekomendasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait telah diketahui perkembangan dan tindak lanjutnya, yaitu:

a. Kepolisian Negara RI (POLRI) sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi;

b. Pemerintah Daerah sebanyak 24 rekomendasi;

c. Pemerintah Pusat sebanyak 11 rekomendasi;

Lembaga Yudikatif/Peradilan sebanyak 5 (lima) rekomendasi;

e. Korporasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi;

f. Lembaga Negara lainnya sebanyak 2 (dua) rekomendasi;

g. Pemerintah Daerah dan DPRD sebanyak 1 (satu) rekomendasi;

h. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebanyak 1 (satu) rekomendasi.

Beberapa pihak yang menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM RI pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.12

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2021

Fungsi Nama/ResumeNama/Resume KasusNo.Hasil Tindak LanjutKeteranganPihak TujuanKategori
Pemantauan dan PenyelidikanKasus penembakan warga sipil Qidam Al Fariski Mofance di PosoPihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut Disnakertrans DKI JakartaKepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaPOLRI
Pemantauan dan PenyelidikanPengaduan penahanan ijazah asli milik pegawai oleh Farida Law Office karena dikualifikasikan telah mengundurkan diri secara sepihak2Disnakertrans DKI Jakarta merespon dan berinisiatif untuk melakukan konsultasi dan koordinasi kasus-kasus penahanan ijazah dengan Komnas HAM RI dan meminta perspektif Komnas HAM RI terkait penahanan ijazah yang berpotensi melanggar HAM. Disnakertrans DKI Jakarta meminta dilakukannya audiensi pada 20 Agustus 2021 guna meminta arahan dan petunjuk serta konsultasi terkait penanganan aduan- aduan penahanan ijazah. Komnas HAM RI telah berkoordinasi dan berkomunikasi dan memiliki kesepahaman dalam penanganan panahanan ijazah. Rilis resmi Komnas HAM RI telah disampaikan dalam kanal youtube https://www.youtube.com/ watch?v=c8oTKAp9atk Rekomendasi kepadaDisnakertran s DKIPemerintah Daerah
Pemantauan dan PenyelidikanPeristiwa Kematian 6 (enam) orang laskar FPI di Karawang, 7 Desember 202034watch?v=c8oTKAp9atk Rekomendasi kepada Presiden RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan hasil: telah terdapat proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam 76Presiden RI; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan KeamananPemerintah Pusat
Pemantauan dan PenyelidikanDugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK5penembakan. Komnas HAM RI juga turut menjadi saksi dalam persidangan yang kini masih berjalan dalam kapasitasnya dalam penanganan kasus tersebut. Telah terdapat pengangkatan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK menjadi ASN Polri pada 9 DesemberPresiden RIPemerintah Pusat
Pemantauan dan Penyelidikan
Pemantauan dan PenyelidikanAduan perusakan dan pencemaran lingkungan akibat proyek kereta cepat jakarta- bandung62021 Para pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.PT Kereta Cepat Indonesia ChinaKorporasi
Pemantauan dan PenyelidikanKasus dugaan tidak dipenuhinya hak-hak tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Konflik antara personel TNI di Pos Kiwirok Satgas Pamtas 403/WP dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo di DistrikBerdasarkan informasi dari tenaga kesehatan telah terdapat pembayaran honorarium nakes di Distrik Kewirok (4 bulan) sedangkan wilayah lainnya masih dibayarkan selama 3 bulan. Untuk itu, Komnas HAM RI mendorongMenteri Kesehatan RIPemerintah Pusat
Pemantauan dan PenyelidikanPegunungan Bintang Dugaan pelanggaran HAM atas peristiwa perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat)8Surat dari Ketua KPI No. K796/K/KPI/31.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah membentuk Tim Penanganan dan Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual di Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2021, pada tanggal 16 November 2021. Pembentukan Tim ini diharapkan mendapatkan output sebagai berikut : Memberikan saran, pertimbangan danKetua Komisi Penyiaran IndonesiaLembaga Negara Lainnya
pertimbangan dan rekomendasi terkait penanganan kasus dan
pemenuhan hak-hak korban
Pemantauan dan PenyelidikanPermintaan pengadilan yang1. KPI. 9Rancangan Peraturan 1. KPI tentang SOP pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual di KPI. Pertemuan dengan KH terkait penanganan, temuan, dan rekomendasi KH yang akan ditindaklanjuti oleh Tim yang dibentuk oleh KPI. Selain itu, berdasarkan perkembangan terakhir, Kontrak kerja korban MS diperpanjang, sementara kontrak kerja para pelaku diputus KPI.KepalaLembaga Yudikatif/ Peradilan
Pemantauan dan PenyelidikanPermintaan pengadilan yang obyektif tidak berpihak dan profesional terkait perkara pidana No. 07/Pid.B/2021/PN. Bjw dan No. 08/Pid.B/2021/PN.9 Pengadu menyampaikan terima kasih karena hasil putusan banding menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing- masing 3 (tiga) tahun penjara yang lebih ringan dibandingkan putusan sebelumnya yakni 4 tahun 3 bulan.Badan AgungLembaga Yudikatif/ Pengawasan Peradilan Mahkamah POLRI
Pemantauan dan PenyelidikanKasus Dugaan Penyiksaan terhadap Anak yakni Eduardus Fouk oleh Anggota Polres Timor Tengah Utara (TTU)10 11Berdasarkan surat tanggapan Irwasda Polda NTT, telah dilaksanakan sidang disiplin terhadap personel Polres TTU yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa penundaan Pendidikan terhadap anggota kepolisian selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkaitIrwasda Polda NTT/Kapold a NTT KetuaPOLRI Lembaga
Pemantauan dan PenyelidikanPermintaan Amicus Curiae dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/201 9/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan11 Dalam Negeri, dan melawan hukum.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara dengan tergugat antara lain Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jakarta telah melawan hukum.Pengadilan Negeri Jakarta PusatYudikatif/ Peradilan
Jakarta, Gubernur Banten, dan7878—
Gubernur Jawa
Gubernur Jawa Barat atas pencemaran udara Jakarta. Permintaan12Beberapa rekomendasiKetuaLembaga
PenyelidikanAmicus Curiae dalam perkara Nomor: 28/G/TF/2021/PT UN Bdg di PTUN Bandung tentang perbuatan melawan hukum antara warga penghuni perumahan Sentul City (penggugat) dan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Pengaduan tentangKomnas HAM di dalam amicus curiae digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga gugatan warga selaku Penggugat diterima Bangunan warga tidak jadiPengadilan Tata Usaha Negara, BandungYudikatif/ Peradilan
Pemantauan dan PenyelidikanKabupaten Bogor Pengaduan tentang penutupan kawasan Lorok Indah (Lorong Indah) Pati karena dinilai melanggar Perda RTRW Kabupaten Pati nomor 2 tahun 2021 yang mengatur kawasan tersebut sebagai kawasan tanaman pangan. Penutupan kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya informasi terkait kompensasi bagi warga yang telah bertempat tinggal dan bekerja (menjalankan usaha) di kawasan tersebut sejak puluhan tahun.13Bangunan warga tidak jadi dibongkar adanya penundaan penggusuran terhadap warga.Bupati PatiPemerintah Daerah
Pemantauan dan Penyelidikanpuluhan tahun. Pengaduan terkait tidak ditanggapinya pengaduan oleh pihak kepolisian (Polsek sampai dengan Polda) mengenai pendudukan oleh 25 orang oknum preman dari PT Bank Artha Graha Internasional atas teras dan14Penyidik akhirnya menindaklanjuti laporan Polisi tersebut, dan melakukan pengamanan terhadap para preman yang menduduki rumah orang tua pelapor/pengaduKapolda Metro JayaPOLRI
Pemantauan dan Penyelidikanteras dan pekarangan rumah Dugaan penganiayaan15Bidpropam Polda Jawa Tengah dan Siepropam 79Kapolda Jawa TengahPOLRI
PenyelidikanDugaan 15 penganiayaan15Bidpropam Polda Jawa Tengah dan Siepropam 79KasKapolda Jawa TengahPOLRI
dan/ataudan/atau Polres Klaten telah penyiksaan yangPolres Klaten telah melakukan pemeriksaanPolres Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan–
Pemantauan dan Penyelidikankematian tahanan a.n Alm. Ali Mahbub bin Zubaidi pada 27 Oktober 2020. Korban merupakan Tersangka dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/11/IX/2020/J ateng/Res Klt/Sek Wns dengan status tahanan Polsek Wonosari dan/atau Polres Klaten Permohonan pemulangan dan pemenuhan hak16pelanggaran disiplin. Berdasarkan informasi dari pendamping, korban sedang berada di agensi, dan apabila hasil tes Covid negatif yang bersangkutanKepala Badan Perlindunga n PekerjaLembaga Negara Lainnya
Penyelidikanpemulangan dan pemenuhan hak dalam kasus dugaan kesewenangan terhadap PMI yang ditempatkan di Riyadh sejak Juli 2019 dengan jenis pekerjaan yaitu mengurus anak yang sedang sakit17pendamping, korban sedang berada di agensi, dan apabila hasil tes Covid negatif yang bersangkutan akan segera dipulangkan Polda Kalimantan Timur memproses kasus dimaksudDapat diakses melalui linkBadan Perlindunga n Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kapolda KalimantanNegara Lainnya POLRI
Pemantauan dan PenyelidikanDugaan penyiksaan dan/atau kekerasan terhadap Sdr. Herman oleh aparat Polresta BalikpapanPolda Kalimantan Timur memproses kasus dimaksud baik secara pidana maupun kode etik. Kapolda Kalimantan Timur hadir dalam permintaan keterangan di Komnas HAM RI dengan telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut. Menteri Sosial RI:melalui link https://www.k omnasham.go. id/index.php/n ews/2021/3/10 /1705/komnas- ham-beri- perhatian- kasus-di- polresta- balikpapan.ht mlKalimantan Timur MenteriPemerintah
Pemantauan dan PenyelidikanPenanganan warga Kabupaten Intan Jaya yang mengungsi di Kabupaten Nabire, yang terdampak penegakan hukum oleh TNI/Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata/tentara pembebasan nasional organisasi papua merdekaTelah terdapat pemberian bantuan logistik sebanyak lima tahap selama periode Februari – September 2021 di 9 (sembilan) titik lokasi, meliputi wilayah Karang Mulia, Jayanti, Wadio, Kalibobo, Bumi Wonorejo, Kalisusu, Kali Merah, Sanoba/Siriwini dan Kampung Pepaya. Selain itu telah dilakukan pendataan pengungsiSosial RIPusat
(KKB/TPN-OPM) bersama dengan Pemerintah
Pemantauan dan Penyelidikan Pemantauan dan(KKB/TPN-OPM) Konflik antara personel TNI di Pos Kiwirok Satgas Pamtas 403/WP dengan19bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dan hingga saat ini masih berproses, sehingga diperkirakan keseluruhan jumlah pengungsi masyarakat Intan Jaya di Kabupaten Nabire berjumlah 576 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Cq. Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan untuk melakukanMenteri Koordinator Politik Hukum dan KeamananPemerintah Pusat
Pemantauan dan PenyelidikanKonflik antara personel TNI di Pos Kiwirok Satgas Pamtas 403/WP dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang20penanganan pengungsi intan jaya di Kabupaten Nabire. Dinas Kesehatan siap membayarkan honorarium Nakes selama mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI dan meminta Komnas HAM untuk membantu mendorong Kementerian Kesehatan RI. Komnas HAM akan mendorong Menteri Kesehatan RI terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Peristiwa Kiwirok.Bupati Pegunungan BintangPemerintah Daerah
Pemantauan dan PenyelidikanDugaan Kasus Kematian Sdr. Rino Bin Ali Sopi yang diduga dilakukan oleh oknum Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir Dugaan kekerasan21 22Kapolres OKI sudah melakukan pemeriksaan dan melaksanakan sidang disiplin terhadap personil Satkorba Polres OKI dan penjatuhan sanksi terhadap yang bersangkutan. Telah terdapat pelimpahanKapolda Sumatera SelatanPOLRI
Pemantauan dan PenyelidikanDugaan kekerasan oleh para tahanan yang mengakibatkan kematian Wawan als Bondan bin Sandri pada 21 November 2020, seorang tahanan di Polres Tangerang Kota22Telah terdapat pelimpahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait pelaku kekerasan yang merupakan sesama tahanan. Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Sattahti POlres Metro Tangerang Kota dan dalam proses pemberkasan untuk sidangKapolda Metro JayaPOLRI
Pemantauan dan PenyelidikanKota Permohonan Amicus Curiae23pemberkasan untuk sidang disiplin Kasus tersebut telah ditutup dgn memorandum 81Ketua PengadilanLembaga Yudikatif/
PenyelidikanPermohonan 23 Amicus Curiae23Kasus tersebut telah ditutup dgn memorandum 81Ketua PengadilanLembaga Yudikatif/
Sdr. Benni Eduward Hasibuan dan rekannya Joniar M. Nainggolan dalam agenda persidangan keterangan saksi yang dijadwalkan diselenggarakan pada 23 Februaribulan.kasus, Terdakwa Benni Eduward divonis Majelis Hakim PN Medan selama 4Medan
Pemantauan dan PenyelidikanKasus yang menimpa Sdr. Stella Monika atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yangdivonis bebas terkait kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena keluhannya selaku konsumen dariNegeriYudikatif/ Peradilan
Sengketa Hak atas Tanah antara Warga Kebun Sayur dan Perum PPD di RT 05/RW 06, Kelurahan Ciracas, KecamatanDKI JakartaDaerah
Penggunaan Tanah Adat Persil No. 16 DI untuk Pembangunan Pasar Panampu antara Ahli Waris La Baso Karaeng BeroangingSelatan 2. Walikota Makassar
MediasiSengketa Rumah Negara/ Dinas Pensiunan PNS IIP/ IPDN di Cilandak Timur Oleh Kementerian Dalam NegeriKeuangan Republik IndonesiaPusat
MediasiSengketa Hak atas Ketenagakerjaan Karyawan Hotel Arcadia ByHorisonKetenagaker jaan Republik IndonesiaPusat
MediasiSengketa Hak atas Tempat Tinggal berkaitan dengan Penggusuran 52 (lima puluh dua) KK di Jl. Jakarta dan Jl. Karawang, Kiaracondong, Kota Bandung oleh Pemerintah Kota Bandung Sengketa antara29 30Monitoring Pascamediasi tercapai sebuah kesepakatan mediasi danWalikota Bandung PemerintahPemerintah Daerah
MediasiBenny Hoesin dan SETUKPA Sukabumi Sengketa Hak atas31kesepakatan mediasi dan dilakukan Monitoring Pasca Mediasi Monitoring PascamediasiKota Sukabumi 1. BupatiPemerintah Daerah Pemerintah
Kesejahteraan antara Warga RT 03/RW 03, Petamanan, Banyuputih dan Pemerintah Kabupaten Batang terkait Proyek Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Batang Sengketa LahanMonitoring Pascamediasi tercapai sebuahBatang 2. Ketua DPRD Kabupaten Batang 1. MenteriDaerah & DPRD Pemerintah
tentang Ganti Rugi Lahan Dampak Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Rute Makassar- Pare-Pare Tahap III (Maros- Pangkep)dilakukan monitoring pasca mediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasiBidang Kemaritiman dan Investasi 2. Menteri Koordinator Pembanguna n Manusia dan Kebudayaan 3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapi an Wilayah Jawa Bagian Timur DJKA Kementerian Perhubungan RI 4.Plt. Gubernur Sulawesi Selatan 5.Kepala Kantor WilayahPusat
83
MediasiSengketa Hak Atas33tercapai sebuah kesepakatan mediasi danSulawesi Selatan 5.Bupati Maros 6.Bupati Pangkajene dan Kepulauan 1. BupatiPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak Atas Lahan Antara Masyarakat Adat Matabesi dan Tuan Blasius Manek, dkk di Situs Tanah Adat Onarasi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur33tercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pasca mediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi1. Bupati Belu 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu 1. WalikotaPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Kesejahteraan dan Penghidupan yang Layak Pedagang di Jalan Andalas Kota Prabumulih Sumatera Selatan Sengketa Hak atasMonitoring Pascamediasi1. Walikota Prabumulih 2. Ketua DPRD Kota Prabumulih 1. GubernurPemerintah Daerah Pemerintah
MediasiSengketa Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat terkait Kompensasi Kerusakan Bangunan antara Sdr. Eddy dan PT Pertamina Gas (PT Pertagas) di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin35tercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pasca mediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi1. Gubernur Sumatera Selatan 2. Bupati Musi BanyuasinPemerintah Daerah
MediasiSengketa Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Subuh di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan36Monitoring PascamediasiWalikota BanjarbaruPemerintah Daerah
MediasiSengketa Lahan antara Yayasan Dana Islamic Center Ikatan Masjid Indonesia Muttahidah (YASDIC IMMIM) Kab. Pinrang dan37Monitoring PascamediasiBupati PinrangPemerintah Daerah
Pinrang dan 84
Pengurus Besar
Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) Sengketa Hak Atas38Monitoring PascamediasiBupati DeliPemerintah
MediasiSengketa Hak Atas Lahan antara warga Desa Bah Balua Sejahtera Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan PT NV Primex Sengketa Hak atas38Monitoring PascamediasiBupati Deli SerdangPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Pendidikan dan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terkait Proses Perizinan dan Pendirian Pondok Pesantren oleh Yayasan Daar Al Fawwaz di Kota Pekalongan Sengketa Hak atas39tercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pasca mediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi1. Walikota Pekalongan 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota PekalonganPemerintah Daerah
MediasiPekalongan Sengketa Hak atas Tempat Tinggal antara Warga Jalan Veteran, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti dan Korem 073/Makutarama40Monitoring Pascamediasi1. Walikota Salatiga 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga 3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan YogyakartaPemerintah Daerah
Mediasidi Kota Salatiga Sengketa Hak Kesehatan antara Sdr. Arifin Lamato dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Gorontalo Utara41Monitoring Pascamediasi1. Gubernur Gorontalo 2. Bupati Gorontalo UtaraPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Pendidikan dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Yayasan Imam Syafi’i di Kabupaten Jember42tercapai sebuah kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pasca mediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasiBupati JemberPemerintah Daerah
Mediasi43 Sengketa Hak atas Kesejahteraan dan Hak atas Lahan antara Ahli Waris Alm. Labai Atas Nama Sdr. Saraba dkk. dan PT Bumi Karsa di Kota Makassar Sengketa Hak atas43Monitoring PascamediasiMenteri Agraria dan Tata Ruang Republik IndonesiaPemerintah Pusat
MediasiSengketa Hak atas Rumah Tinggal antara 42 (Empat puluh Dua) orang Kepala Keluarga Penghuni Asrama Polri Ciputat dan Polda Metro Jaya di Ciputat Tangerang Selatan44Monitoring PascamediasiKepala Kepolisian Daerah Metro JayaPemerintah Daerah
MediasiSengketa Ganti Rugi Lahan antara Sdr. Erwin Deguchi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Sengketa Hak atas45Monitoring PascamediasiWalikota Tangerang SelatanPemerintah Daerah
MediasiTangerang Selatan Sengketa Hak atas Ketenagakerjaan antara Sdr. Yunita Handayani dan Management RSUD Ulin Banjarmasin46Monitoring PascamediasiKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan SelatanPemerintah Daerah
MediasiSengketa terkait Penghentian Renovasi dan Penyegelan Masjid Al Furqon Tempat Ibadat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi,47Monitoring Pascamediasi Bupati SukabumiPemerintah Daerah
MediasiJawa Barat Sengketa Hak atas Tanah antara Warga Desa Sidokerto dan Sukorejo dengan Komando Daerah Militer V Brawijaya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur48Monitoring PascamediasiTataMenteri Agraria dan Tata Ruang/Bada n Pertanahan NasionalPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Kepemilikan Lahan antara Sdr. Ahyar Anwar dan Pemerintah Kota Bima di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sengketa Hak atas49Monitoring PascamediasiMenteri Agraria dan Tata Ruang/Bada n Pertanahan Nasional MenteriPemerintah Daerah Pemerintah
MediasiSengketa Hak atas Tempat Tinggal an Sdr. Tzeto Tjun Oeji di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Sengketa Hak atas50Monitoring PascamediasiBadan Usaha Milik NegaraPusat
MediasiSengketa Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Yayasan ISKCON- Indonesia di Bali51Monitoring Pascamediasi1. Gubernur Bali 2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali 3.Kepala Kepolisian Daerah BaliPemerintah Daerah
MediasiSengketa Lahan antara Masyarakat Gunung Batin Udik dan TNI AU Lanud Astra Ksetra di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung52Monitoring Pascamediasi2.1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba dan Pertanahan Nasional RI 2. Menteri Dalam Negeri RI 3. PanglimaPemerintah Pusat

5 Sekretaris Jenderal DPR RI, 2001.

Tantangan Internal

Beberapa Tantangan internal yang dihadapi pada tahun 2021 terkait dengan penanganan kasus, capaian rekomendasi, serta tindak lanjut rekomendasi antara lain adalah:

a. Penanganan kasus aduan pelanggaran HAM hingga pemberian rekomendasi akhir memerlukan proses yang cukup panjang, pertimbangan dan analisis serta unsur kehati-hatian. Hal ini sangat terkait dengan unsur internal dari dalam Komnas HAM, khususnya akurasi data hingga kecermatan dalam merumuskan temuan dan mengidentifikasi para pihak yang akan diberikan rekomendasi. Analisis tentang suatu kasus dari berbagai aspek HAM dan proses konsolidasi data hingga temuan menjadi tantangan, utamanya dalam situasi wabah Covid-19 yang cukup menghambat pelaksanaan penanganan kasus di lapangan sebagai salah satu mekanisme penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi Komnas HAM

RI. Hal ini juga sangat bergantung pada kemampuan analisis staf dalam merumuskan unsur pelanggaran HAM dan rekomendasi yang tepat. Proses perumusan rekomendasi juga memerlukan penelaahan yang matang dari tataran staf, manajemen, hingga Komisioner Komnas HAM RI. Sehingga, mewujudkan keluaran rekomendasi yang komprehensif juga masih menjadi kendala yang ditemui pada tahun 2021.

b. Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana-prasarana pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Penguatan kompetensi masih mengendala karena background staf penangan kasus (PIC) yang berbeda, mulai dari masa kerja, pengalaman, pendidikan hingga pelatihan yang telah diikuti. Selain itu, belum adanya standar baku yang dapat diterapkan untuk mengukur indikator keberhasilan.

c. Terhambatnya pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 Tahun 2021, serta belum adanya metode, prosedur, atau mekanisme baku sebagai indikator kepatuhan terhadap rekomendasi.

d. Belum adanya unit kerja atau pun staf yang memang fokus menghitung rekomendasi dan capaian yang telah dihasilkan.

Tantangan Eksternal

Beberapa kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 terkait dengan penanganan kasus, capaian rekomendasi, serta tindak lanjut rekomendasi antara lain adalah:

a. Kompleksitas kasus dan dimungkinkannya sebuah rekomendasi untuk berproses dan membutuhkan waktu dalam pemenuhan rekomendasinya juga menjadi tantangan dalam melakukan pencatatan dampak dan tindak lanjut rekomendasi sehingga tidak terjadi ditahun yang sama.

b. Dimungkinkan bahwa rekomendasi tidak selalu ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada tahun anggaran yang sama dengan dikeluarkannya rekomendasi. Hal ini menyulitkan dalam pencatatan dan klaim capaian tindak lanjut rekomendasi.

c. Kebutuhan adanya itikad baik dari setiap pihak tujuan rekomendasi untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM RI yang ditunjukkan dengan minimnya respon dan komitmen para pihak untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

d. Belum adanya aturan hukum yang memaksa para pihak tujuan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM hanya bersifat rekomendatif dan normatif, bukan memaksa yang ditandai dengan unsur sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi upaya untuk mengukur dampak rekomendasi yang dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, mandat, dan wewenang Komnas HAM RI dalam memaksimalkan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Strategi Penyelesaian Internal

Selama 2021, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna memaksimalkan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM RI, antara lain:

1. Memulai menyusun prosedur, mekanisme, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi yang masih harus disempurnakan kedepannya dengan berkaca pada best practice penanganan kasus serta dampak nyata yang dihasilkan;

2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan staf dan Manajemen dalam penyusunan rekomendasi hingga tercapai standar baku keluaran rekomendasi Komnas HAM RI;

Strategi Penvelesaian Eksternal

1. Mengundang kehadiran stakeholder (pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil) untuk memberikan masukan terhadap kerja-kerja fungsi pemantauan dan penyelidikan, termasuk efektivitas rekomendasi yang dihasilkan;Melibatkan ahli dalam bidang-bidang terkait dengan isu suatu kasus guna membantu perumusan rekomendasi;

2. Menguatkan fungsi kolaborasi dengan dengan pihak-pihak tujuan rekomendasi, utamanya Pemerintah Pusat dan Daerah guna meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi Komnas HAM RI, misalnya melalui pembahasan kasus yang diadukan dan rekomendasinya;

3. Konferensi pers hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI, khususnya rekomendasi kepada media dan pers, serta masyarakat luas;

4. Memaksimalkan media daring (online) untuk melakukan upaya menghasilkan rekomendasi, serta monitoring dan evaluasi rekomendasi.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)

INDIKATOR KINERJA 3.2

Persentase Penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung

Sasaran Strategis 3Indikator Sasaran Strategis 3.2TargetRealisasi% Capaian Kinerja 2021
2020202120202021
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000)Persentase Penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung50%50%050%100%

Tim Aceh dibentuk pada awalnya sesuai dengan Surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 003/KOMNAS HAM/I/2014 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh tertanggal 09 Januari 2014. Terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 19/KOMNAS HAM/VII/2021 tertanggal 4 Januari 2021. Tim menangani 5 Pelanggaran HAM Berat di Aceh, yaitu Peristiwa Simpang KKA, Peristiwa Jambu Keupok, Peristiwa Rumoh Geudong, Peristiwa Timang Gajah, dan Peristiwa Bumi Flora.

Untuk 3 (tiga) peristiwa awal telah diselesaikan pada tahun sebelum-sebelumnya. Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh untuk Peristiwa Jambo Keupok 2003 telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 14 Maret 2016. Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Aceh untuk Peristiwa Simpang KKA 1999 telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 13 Juni 2016. Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Aceh untuk Peristiwa Rumoh Geudong & Pos Sattis lainnya 1989 – 1998 telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 27 Agustus 2018. Sedangkan untuk peristiwa di Timang Gajah penyelidikan dimulai pada tahun 2015 hingga Tahun 2020 dan dilakukan penulisan laporan hingga tahun 2021. Lamanya penyelidikan disebabkan semakin berkembang peristiwa yang diselidiki. Awalnya lokasi penyelidikan hanya di Kabupaten Bener Meriah, namun kenyataannya peristiwa ini semakin luas menjadi bertambah ke Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya. Temuan di lapangan juga semakin kompleks dan menambah kerumitan kasus yang diselidiki. Ditambah pemeriksaan saksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 membuat tim harus mencari jalan lain, diantaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara daring. Namun, ini menjadi kendala karena daya "paksa" agar saksi mau memberikan keterangan menjadi kurang maksimal. Tapi disisi lain menjadi hal baru dalam pemeriksaan penyelidikan, dimana Kejaksaan Agung juga telah memberikan lampu hijau terkait adanya pemeriksaan melalui daring.

Gambar 3.0.21 Koordinasi terbatas dengan beberapa saksi di Aceh

Progres penyelidikan Peristiwa Timang Gajah di tahun 2021 adalah melanjutkan penulisan laporan dengan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan dari Anggota Komnas HAM. Selain itu, tim juga melengkapi beberapa kekurangan dari laporan yang harus dilengkapi. Komnas HAM telah melakukan pambahasan laporan hasil penyelidikan melalui Sidang Paripurna Khusus pada bulan Oktober 2021 dan dilanjutkan pada bulan November 2021. Pada Sidang Paripurna Khusus di bulan November 2021 kemudian diputuskan Laporan Hasil Penyelidikan peristiwa Timang Gajah. Diakhir November 2021, laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat.

Penyelidikan Peristiwa Bumi Flora yang dilaksanakan awalnya pada akhir Tahun 2020 menghadapi berbagai kesulitan karena faktor alam. Lokasi penyelidikan merupakan daerah rawan banjir dan daerah sulit terjangkau apabila musim hujan dan juga harus menggunakan kendaraan khusus (kendaraan berpenggerak empat roda), hal ini menyebabkan proses penyelidikan pada tahun 2020 sempat terhambat. Berkaitan dengan proses penyelidikan Peristiwa Bumi Flora yang dilaksanakan pada tahun 2021, tim melakukan koordinasi dengan pendamping lapangan di lokasi kejadian. Selain itu dilaksanakan juga diskusi terfokus (FGD) bersama narasumber, melakukan penyelidikan lapangan awal dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Beberapa kendala berkaitan dengan akan dilakukannya pemeriksaan secara daring kepada masyarakat, bahwa kondisi masyarakat di Aceh Timur (tempat sebagian besar saksi) sangatlah terpencil, sehingga jaringan internet dan kemampuan menggunakan teknologi yang terbatas membuat tim kesulitan melakukan pemeriksaan online. Kedua kendala (alam dan teknologi) menjadi tantangan tersendiri oleh Tim. Selain itu, adanya lonjakan kenaikan angka penyebaran Covid-19 yang berimbas kepada keluarnya kebijakan larangan keluar kota sehingga tim tidak dapat untuk turun langsung ke lapangan. Kebijakan pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncakan oleh tim.

Gambar 3.0.22 Tinjauan Lapangan di Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 3.0.23 Salah satu rumah korban pembakaran dan pengusiran pada Tahun 2001

Gambar 3.0.24 Kondisi area tempat pembantaian pada Tahun 1999-2001 di Aceh Tengah

Dengan berbagai permasalahan dan kendala yang ditemui di lapangan serta teknis pelaksanaan penyelidikan maka tim melakukan beberapa tindakan dan penyesuaian agar penyelidikan tidak terhenti. Beberapa solusi yang diterapkan adalah melakukan pemeriksaan secara daring dengan sebelumnya melakukan diskusi dengan Kejaksaan Agung terkait keabsahan dan nilai pembuktian pemeriksaan saksi dengan cara daring/online.

Gambar 3.0.25 Pemeriksaan Saksi Secara Daring dari Kantor Komnas HAM Jakarta

Selain itu, melakukan diskusi-diskusi pengayaan kasus secara daring, tetap berkomunikasi dengan pendamping lapangan untuk menjaga komunikasi dan memberikan pemahaman keterbatasan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung. Melakukan rapat koordinasi secara daring, namun apabila diperlukan tetap melakukan pertemuan di kantor untuk anggota tim yang masuk dengan jumlah peserta yang terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk faktor pendukung keberhasilan selesainya Penyelidikan Kasus Timang Gajah adalah kebijakan Komisioner sebagai ketua tim dimana koordinasi dengan lembaga lain seperti Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dilakukan oleh pimpinan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk Penyelidikan Kasus Bumi Flora, koordinasi dengan pendamping lapangan dilakukan lebih intensif guna mendapatkan hasil yang maksimal.

KomnasHAM di Takengon

Investigasi Pelanggaran Saat Konflik Aceh

melakukan pendalaman ter "Pada masa itu, terjadi berb TAKENGON- Komisi asional Hak Asast Manusia agai aksi yang melibatkan (Komnas HAM) menurunkan ran HAM berat di kedua banyak orang meninggal tim investigast terkalt dugdacrahitu aan pelanggaran HAM pada "Kalau dinyatakan peldunia, pembakaran dan 2000-2004. di Kabupaten anggaran yang berat, maka pengusiran," Aceh Tengah dan Bener Meberkas perkaranya dibertriah. Tim dipimpin langsung kan kedaksa Agung."sebut oleh Ketua Komnas HAM. Ahmad. AHMAD TAUFAN DAMANIK, Hingga saat int, Komnas Ahmad Taufan Damanik. HAM sudah memeriksa ser- Ketua Komnas HAM dan sejumlah komisioner dengan melibatkan beberaatusan sakst dalam investi- 2019. Dalam sadinan kapasitasrya sebagal mantan gast yang sudah dilakukan. tapan PT DKI terseb pa akademisi di Aceh. petinggi Gerakan Aceh Mer- Tim akan menggali infor- Menurut Ahmad, tidak ada wandi akan dipertksa s yang istimewa dalam kasus deka (GAM) atau kombatan masi dari para saksi atau sakst atas kejadian di Aceh Tengah. yang saat danjugaGubernurAceh. korban berbagat peristiwa diduga sebagal pelan itu belum melepaskan Kabu- Pemenuhan fasilitast unpelanggaran HAM saat konberat HAM. yaknt pe paten Bener Mertah sebagal tuk Komnas HAM ini diberiflik Aceh pada era operast Timang Gajah, Bene daerah pemekaran. kan KPK setelah muncul penmiliter di daerah tersebut. ah, Acch Tengah, dan Namun, meskipun pada etapan dart Pengadilan Tip Investigastyangberlangsung lainnya pada sekita konflik sebelumnya wilayah ikor pada Pengadilan Tinggn selama tiga hart itu berlang 2001-2004.(kompm itu relatif lebth aman diband- DKI Jakarta tertanggal 7 Mei sung di Gedung Pendari. ingkan daerah lain di Aceh. Takengon. Aceh Tengah. terryata terjadi sejumlah ren- Kamis (25/7). agenda komnas ham tetan peristiwa HAM dart im- "Kami melakukan pemerbas konflik yang secara masif fksaan kasus di Aceh Ten- Komnas HAM sudah empat kali melakukan pemeriks terjadi di wilayah pesisir gah dan Bener Meriah, ini di Aceh Tengah dan Bener Meriah. menggali informa Aceh. "Pada masa itu, terjadi yang sudah keempat kalinberbagat akst yang melibat saksi atau korban berbagal peristiwa pelanggaran ya. Kami bekerja sesuat Unkonflik pada era operasi militer di Aceh kan banyak orang meninggal dang-Undang Nomor 26 dunta, pembakaran dan pen Komnas HAM akan bekerja hingga Oktober 2019. Tahun 2000. jika ada pelgusiran."ucapnya mukan pelanggaran yang berat, maka berkas perki anggaran HAM berat,"kata Untuk diketahui, Komnas diberikan ke Jaksa Agung Ahmad Taufan Damanik saat HAM sebelumnya sempat Hingga saat ini, Komnas HAM sudah memeriksa se ditenuit usal kegiatan ber memeriksa Gubernur Aceh langsung.Jumat(25/7) si dalam investigasi yang sudah dilakukan. Tidak ti nonaktif Irwandi Yusuf di Undang-Undang yang istimewa dalam kasus di Aceh Tengah, yang saal Komist Pemberantasan Kodimaksud adalah UU Nom lepaskan Kabupaten Bener Meriah rupsiuntukdimintalketeran- 26Tahun200 Namun, meskipun pada konflik sebelumnya wila gannya terkatt peristiwa daerah tain di Aceh. gadilan H HAM dari imbas konf Okto HAM mast

mbil Alih Kasus di Agara

Gambar 3.26 Salah satu berita di Surat Kabar

Selain disampaikan kepada Jaksa Agung, hasil dari Penyelidikan Tim Aceh bermanfaat untuk memberikan masukkan kepada Pemerintah berterkaitan dengan kebijakan terhadap korban pelanggaran HAM Berat dimana hak-hak korban dapat dipenuhi dan dipulihkan kembali. Laporan hasil penyelidikan yang ada dapat digunakan oleh Tim Masa Lalu Komnas HAM dalam menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKPHAM) yang merupakan salah satu program Prioritas Nasional di Komnas HAM. Lebih lanjut, SKKPHAM yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, selain dijadikan dasar rujukan oleh LPSK untuk memberikan bantuan bagi korban pelanggan HAM berat, bagi sebagian korban dan kelaurga korban pelanggaran HAM berat, SKKPHAM adalah bukti nyata dan sah bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2021 Tim Masa Lalu berhasil menerbitkan 232 SKKPHAM serta diharapkan rekomendasi Komnas HAM dapat menjadi pertinbangan untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta mencegah keberulangan munculnya persitiwa pelanggaran HAM berat lainnya.

SASARAN STRATEGIS 4

Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat

INDIKATOR KINERJA 4

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat

Sasaran Strategis 4Indikator SasaranTargetRealisasi% Capaian Kinerja 2021
2020202120202021—
Kondisi yang Kondusif bagi Pelaksanaan HAM diPersentase tingkat kesadaran HAM20% (240 orang)30% (360 orang)17% (209 orang)30,3% (364 orang)101%

Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan sesuai dengan mandat dalam Pasal 89 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan tersebut, Komnas HAM merumuskan Sasaran Strategis "Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM di masyarakat. Mekanisme pengukuran dilakukan dengan melihat hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi penyuluhan Komnas HAM RI diantaranya melalui penyebarluasan wawasan, peningkatan kesadaran HAM serta kerja sama dengan mitra pemangku kepentingan.

Indikator persentase kesadaran HAM masyarakat berupaya dicapai melalui program peningkatan kesadaran HAM dalam bentuk pelatihan untuk aktor strategis antara lain: aparat Kepolisian Republik Indonesia, aparat pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan pelatihan partisipatif berbasis pendidikan bagi orang dewasa (andragogi) menjadi pendekatan utama. Pendekatan ini mensyaratkan fasilitator berperan untuk mengelola alur, proses, sehingga terbangun interaksi dialogis antar peserta, antara peserta dengan narasumber maupun antara peserta dengan fasilitator. Adapun bentuk perhitungan yang diterapkan sebagai berikut:

Tabel 3.15

Target populasi peningkatan kesadaran HAM tiap tahun

KeteranganTarget populasi per tahun = 1.200 orang
20202021202220232024
Target Kinerja20%30%40%50%60%
1.200 x 20% = 240 orang1.200 x 30% = 360 orang1.200 x 40%= 480 orang1.200 x 50% = 600 orang1.200 x 60% = 720 orang

Populasi yang ditetapkan adalah orang yang terpapar dan/atau mendapatkan informasi terkait hak asasi manusia dari Komnas HAM melalui berbagai metode serta media penyebarluasan wawasan HAM dengan catatan menyasar orang/individu yang berbeda setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, Komnas HAM berhasil mewujudkan pencapaian jumlah populasi yang melampaui target populasi untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM masyarakat. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 5.660 orang (Lihat Tabel 2) yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari Komnas HAM.

Tabel 3.16

Jumlah Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Masyarakat Tahun 2021

Jumlah Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Masyarakat Tahun 2021
NoKegiatanPeserta
I 1Festival HAM Nasional dan Internasional Diskusi Pleno 1 dengan tema "Merawat Kebinekaan melalui386 orang
2Moderasi Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Diskusi Paralel 1 dengan tema "Hak Berpendapat dan Berekspresi268 orang
3untuk mendorong Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi Masyarakat" Diskusi Paralel 7 dengan tema "Pelindungan Pembela HAM untuk212 orang
Pemajuan dan Penegakan HAM"
II 1Penyebarluasan Wawasan HAM Dialog Perspektif "HAM, Toleransi, dan Resiliensi di Tengah13 orang
2Pandemi Covid-19" Bincang Santai Bersama Komnas HAM
3Focus Group Discussion "HAM dalam Karya"55 orang 27 orang
4"FGD Pra Lokakarya Hari HAM 2021"11 orang
5Diskusi Kurasi Poster Digital156 orang
6Lokakarya Hari HAM 202130 orang
7Talkshow "Cerita di Balik Wisma Atlet"49 orang
8Diskusi Tanggap Rasai: Renjana untuk Pancasila158 orang
9Diskusi Tanggap Rasa: Merdeka Bicara Bukan Bebas Bicara478 orang
10Diskusi Tanggap Rasa: Belajar HAM dari Drama Korea262 orang
11Diskusi Tanggap Rasa: Menunggu SuperDUHAM111 orang
12Diskusi HAM melalui Film DOkumenter: Belajar dari60 orang
13WarchDoc
13Layanan Informasi HAM di Website Komnas HAM112 orang
14Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)15 orang
97
15Pelatihan HAM tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni16 orang
16Pelatihan Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM untuk ASN Kota Bogor dan Masyarakat Sipil30 orang
17Pelatihan Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM untuk ASN Kota Semarang dan Masyarakat Sipil33 orang
18Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat98 orang
19Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur75 orang
20Pelatihan HAM untuk Polda Sulawesi Tengah25 orang
21Pelatihan HAM untuk Polda Aceh30 orang
22Penyebarluasan Nilai-Nilai HAM melalui Distribusi Terbitan2.950 orang
Cetak Total5.660 orang

Tabel capaian kinerja diatas menunjukan bahwa pada tahun 2021 capaian terhadap persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat tercapai secara optimal, hal tersebut tercermin dari jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat sebanyak 364 orang teridentifikasi telah mengalami peningkatan kesadarannya HAM, hal tersebut diperoleh melalui pengukuran yang mengacu pada Kirkpatrick evaluation model. Berikut adalah bagan penerapan empat level Kirkpatrick evaluation model untuk mengukur Tingkat Kesadaran HAM masyarakat:

Tabel 3.17

Empat level evaluasi Kirkpatrick

NoEmpat level evaluasi KirkpatrickEmpat level evaluasi Kirkpatrick Model Evaluasi Training KirkpatrickEmpat level evaluasi Kirkpatrick Evaluasi Peningkatan Kesadaran HAM
Model Evaluasi Training Kirkpatrick GambaranMasyarakat Gambaran
1Pengukuran Reaction (Reaksi)Evaluasi Memahami bagaimana perasaanMetode/Alat Formulir evaluasi harian untukPengukuran Peningkatan PengetahuanEvaluasi Mengukur berapa persen peningkatanMetode/Alat Kuesioner
2Learning (Pembelajaran)peserta tentang mengajar Mengukur peningkatan pengetahuanmodul pelatihan dan pelatih. Pre dan post test per seoranganPeningkatan Pemahamanpengetahuan peserta setelah mendapat informasi HAM dari Komnas HAM Mengukur berapa persen peningkatan pemahamanKuesioner
3Behavior (Perilaku)(Sebelum dan sesudah pelatihan) Mengukur sejauh mana peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan(individual) Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terfokus,Penerapan peningkatan pengetahuan dan pemahamanpemahaman peserta setelah mendapat informasi HAM dari Komnas HAM Mengetahui dalam bentuk apa saja masyarakat menerapkanKuesioner dan wawancara
dan keterampilanpengetahuan dan keterampilanKelompok Terfokus, observasi (peninjauan secara cermat) oleh fasilitator, 99pemahamanmenerapkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang didapat di kehidupan—
wawancara.sehari-hari
Result (Hasil)Mengukur efek padaObservasiDampakUntukKuesioner
(Hasil)efek pada(peninjauanpenerapanmengetahuidan
bisnissecarapeningkatanapa sajawawancara,
Mengukurcermat) olehpengetahuandampak yangpeninjauan
keberhasilanfasilitator,dandirasakanlangsung atau
wawancarapemahamanmasyarakatturun ke
terhadapsebagai akibatlapangan
masyarakatdari penerapan
peningkatan
peniigkatan
pengetahuan
dan
pemahaman
oleh orang
yang telah
mendapat
informasi
tentang HAM
dari Komnas
HAM

Berdasarkan table diatas, ukuran minimal Kirkpatrick evaluation model yang dapat diterapkan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM adalah ukuran pada tahap reaction dan tahap learning. Tapi bila ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan dan untuk mengetahui dampak dari pelatihan, maka ukuran model Kirkpatrick yang digunakan bisa sampai tahap behavior dan Result.

Note: Dapat ditambahkan data dan penjelasan terkait populasi yang akan dihighlight sepanjang 2021

Pengukuran tingkat kesadaran HAM dilakukan terhadap 370 orang yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan meliputi rangkaian kegiatan Festival HAM Nasional dan Internasional 2021, Layanan informasi website Komnas HAM dan Pelatihan HAM dengan tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni. Adapun rincian nya sebagai berikut:

Tabel 3.18

Pengukuran terhadap Orang yang dapat Diukur Peningkatan Kesadaran HAMnya menggunakan metode Kirkpatrick

NoKegiatanMetode Pengukuran KirkpatrickJumlah Respondenyang mengalami peningkatan kesadaran
1Festival HAM NasionalSurvei online dengan242 orang237 orang
2Layanan InformasiSurvei online dengan112 orang111 orang
3Kebebasan Berpendapatdiskusi dan wawancara
dan Berekspresi untuk1370 orang364 orang

Hasil survei menunjukan bahwa sebanyak 364 orang menyatakan telah mendapatkan peningkatan kesadaran HAM. Survei dilakukan dalam beberapa rangkaian kegiatan penyebarluasan wawasan HAM diantaranya:

Festival HAM Nasional dan Internasional 2021

Website FESTIVAL festivalham.com Total Pengguna 16 Nov- 19 Nov 24461 3 Negara teratas 5064 92 22 Perangkat 37 % 63 % Halaman Populer Beranda Jadwal Dokumen Media Akses www Organic Search Social Media semarangkota.go.id

Festival HAM 2021 yang merupakan kegiatan berskala nasional dan internasional juga sebagai ajang pertemuan bagi berbagai pihak untuk mendiskusikan tentangpengarusutamaan kabupaten/kota HAM. Dalam Festival HAM 2021 berbagai pihak terlibat untuk berbagi pengetahuan, berbagai pengalaman, ide, dan gagasan tentang isu-isu HAM dan pembangunan yang berperspektif HAM. Festival HAM 2021 diselenggarakan atas kerja sama Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan didukung oleh 14 Kementerian/Lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Festival HAM 2021 diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, 16-19 November 2021 dengan mengusung tema "Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi".

Berdasarkan data yang terkumpul dari 242 responden tercatat sebanyak 89% (216) responden menyatakan penyelenggaraan Festival HAM 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan sangat baik. Selanjutnya tercatat sebanyak 97,5% (237) responden menyampaikan bahwa mereka mengalami peningkatan atau penambahan wawasan HAM setelah mengikuti sesi-sesi diskusi yang diampu oleh Komnas HAM dalam Festival HAM 2021. Data 237 responden yang menyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM terbagi dalam beberapa sesi yang tergabung dalam rangkaian kegiatan Festival HAM meliputi sesi Diskusi Pleno 1 sebanyak 126 responden, Diskusi Paralel 1 sebanyak 65 responden dan sesi Diskusi Paralel 7 sebanyak 46 responden.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Pleno1, Diskusi Paralel 1, dan Diskusi Paralel 7 tampak bahwa peserta telah mengalami peningkatan kesadaran HAM sampai pada level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick. Pengetahuan dan pemahaman HAM mereka telah meningkat atau bertambah. Mereka telah mengubah sikap mereka dan berjanji akan menerapkan pengetahuan dan

Penilaian Peserta Eksternal Terkait Penambahan Wawasan HAM

Menambah Pengetahuan HAMTidak Jawab

2.5 97.5

pemahaman HAM yang telah mereka peroleh di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka akan mempraktikkannya secara individu dan berkelompok atau mengajak orang lain.

2. Evaluasi Layanan Informasi HAM di Website Komnas HAM

Website Komnas HAM menyediakan beragam informasi tentang HAM meliputi materi kampanye atau materi penyebarluasan wawasan HAM yang dibuat Komnas HAM. Pengguna layanan informasi website Komnas HAM yang pernah melihat atau membaca informasi yang termuat dalam website Komnas HAM termasuk orang yang terpapar atau pernah mendapat informasi HAM dalam rangka kegiatan Penyebarluasan Wawasan HAM.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran HAM masyarakat setelah menggunakan layanan informasi di website Komnas HAM pada tahun 2021, dilakukan pengukuran dengan alat berupa kuesioner yang dibagikan kepada para responden (pengguna website Komnas HAM) melalui kegiatan survei online. Adapun hasil survei layanan website Komnas HAM sebagai berikut:

Diagram 3.1

Hasil Survei Layanan Website Komnas HAM Berdasarkan Jenis Kelamin

112 responses

Laki-laki 53.6% Perempuan Lainnya Memilih Tidak Menjawab 45.5%

Laki-laki: 60 Orang, Perempuan: 51 Orang, Tidak Menjawab: 1 Orang, Lainnya: 0 Orang.

Survei online diikuti oleh 112 responden terdiri dari 60 orang laki-laki, 51 orang perempuan, dan 1 orang tidak menjawab tentang jenis kelaminnya. Responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Aceh, Padang, Jakarta, Bekasi, Pontianak, Palu, Ambon, Papua, Semarang, Bogor, dan lain-lain.

Diagram 3.2

Peningkatan Pengetahuan HAM Bagi Pengguna Website Komnas HAM

Menambah rasa percaya diri saya. Mendorong saya untuk selalu menghormati HAM orang lain. Membantu memecahkan masalah terkait HAM yang saya hadapi. Membantu saya untuk lebih tahu : 6 Orang

111 responses

13.5% 17.1% 7.2% 62.2%

1. Menambah rasa percaya diri

: 8 Orang

2. Mendorong saya untuk selalu menghormati HAM orang lain : 69 Orang

3. Membantu memecahkan masalah terkait HAM yang dihdapi : 15 Orang

4. Membantu saya untuk lebih tahu tentang kebaikan&kebenaran : 19 Orang

Berdasarkan data yang tampak pada diagram di atas terdapat sebanyak 99,1% (111 orang) pengetahuannya meningkat setelah mendapat informasi dari website komnasham.go.id.

Diagram 3.3

Peningkatan Pemahaman HAM Bagi Pengguna Website Komnas HAM

110 responses

15.5% 21.8% 57.3%

Meningkatkan rasa percaya diri saya. Mendorong saya untuk selalu menghargai HAM orang lain. Memudahkan saya untuk memecahkan persoalan HAM yang saya hadapi. Membantu saya untuk lebih memahami tentang kebaikan dan kebenaran

a. Meningkatkan rasa percaya diri saya

b. Mendorong saya untuk selalu menghargai HAM orang lain : 63 Orang

c. Memudahkan saya untuk memecahkanpersoalan HAM yang saya hadapi : 17 Orang

d. Membantu saya untuk lebih memahamitentang kebaikan dan kebenaran : 24 Orang

Terkait pemahaman HAM berdasarkan diagram di atas terlihat sebanyak 99,1% (110 orang) dari responden yang mendapatkan peningkatan pengetahuan HAM menyatakan bahw mengalami peningkatan pamahaman terhadap HAM setelah memperoleh informasi dari website komnasham.go.id.

Diagram 3.4

Bentuk Penerapan Pengetahuan dan Pemahaman HAM dalam kehidupan sehari-hari

110 responses

Saya bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda -73 (66.4%) pendapat atau keyakinan. Saya memberikan bantuan kepada orang lain yang -42 (38.2%) membutuhkan pertolongan saya. Saya mengingatkan orang lain untuk patuh dan taat pada -32 (29.1%) peraturan yang berlaku. Saya berbuat adil kepada semua orang tanpa membeda- -73 (66.4%) bedakan berdasar suku, agam... 0 20 40 60 80

Sesuai diagram di atas tampak sebanyak 98,2% responden (110 orang) sudah menerapkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka miliki dalam kehidupan seharihari. Penerapannya oleh 73 responden (66,4%) dalam bentuk bertindak toleran terhadap orang lain, oleh 42 responden (38,2%) dalam bentuk tindakan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, oleh 32 responden (29,1%) dalam bentuk tindakan mengingatkan orang lain untuk patuh pada peraturan (hukum), dan 73 responden (66,4%) dalam bentuk tindakan berbuat adil kepada semua orang.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas tampak bahwa pengguna layanan informasi HAM di website Komnas HAM telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Indikatornya terlihat dari jawaban responden yang menyatakan meningkat pengetahuan dan pemahaman HAMnya. Lebih jauh mereka telah menggunakan peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM tersebut sebagai rujukan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran HAM pengguna Website Komnas HAM telah mencapai level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu telah terjadi perubahan perilaku (behavior).

Evaluasi Pelatihan HAM tema Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Para Pekerja Seni

Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran HAM masyarakat. Upaya tersebut salah satu caranya dilakukan dengan pelatihan HAM bagi para pekerja seni yang mengangkat tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diambil karena semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya media untuk mengekspresikan pendapat kadang berbanding lurus dengan pembatasan bahkan pelanggaran HAM. Padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting di sebuah negara demokrasi dan merupakan HAM. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Pelatihan ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM dengan Yayasan Umar Kayam Yogyakarta yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan google classroom sebagai learning management system (LMS). Pelatihan yang difasilitasi oleh para Penyuluh HAM Komnas HAM ini diikuti oleh 16 peserta yang aktif dari awal sampai akhir pelatihan. Para peserta adalah para pekerja seni dari wilayah Riau dan Sumatra Barat. Pada sesi awal pelatihan jumlah peserta ada 30 orang tapi kemudian tidak bisa mengikuti sampai akhir pelatihan karena berbagai kendala. Pelatihan ini berlangsung dari 16 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Komnas HAM dan Yayasan Umar Kayam.

Terhadap 16 orang peserta pelatihan Komnas HAM telah melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat peningkatan kesadaran HAM mereka dengan menggunakanmetodeKickpatrick. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lembar pretest dan posttest, diskusi, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi: 1. Peningkatan pengetahuan; 2. Peningkatan pemahaman; 3. Perubahan sikap dan perilaku pada peserta pelatihan.

APA REFLEKSIMU SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN INI ? APA PESANMU PADA INDONESIA? Refleksi Aristofani: Pelatihan ini memberi saya kekuatan untuk lanjutkan Aktivisme Seni Saya Dewi Safrila

Terjadinya peningkatan pengetahuan peserta dapat dilihat pada hasil pre-test dan post-test yang diiisi oleh para peserta pelatihan. Jawaban peserta pada lembar post-test terlihat lebih baik dibandingkan jawaban peserta pada lembar pre-test. Berikut adalah hasil skoring dari pre-test dan posttest:

1Pada pre-test nilai terendah adalah 41, sedangkan pada posttest 47.

2. Pada pre-test nilai tertinggi adalah 54, sedangkan pada post-test 56.

3. Nilai maksimal adalah 60 dan minimal adalah 12

4. Mean pada post-test lebih besar daripada pre-test, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan peserta.

Tabel 3.19

Hasil Pre-Test dan Post-Test

Hasil Scoring dari Pre-Test dan Post-Test
MinimumMaximumMeanStd. Deviation
Pre47.754.743
Post5651.883.271
Valid N (listwise)

Berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukan telah terjadi peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman dan terjadi perubahan sikap dan perilaku maka dapat dikatakan para peserta pelatihan telah meningkat kesadaran HAMnya. Peningkatan kesadaran HAM para peserta pelatihan HAM untuk pekerja seni ini telah mencapai level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu telah terjadi perubahan perilaku atau behavior.

Capaian kinerja sebesar 101% pada tahun 2021 merupakan prestasi yang patut yang optimal dikarenakan capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian kinerja hanya mencapai 87%. Capaian positif lainnya adalah pada tahun 2021 terdapat 5.660 orang yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang dilaksanakan Komnas HAM. Angka sebanyak 5.660 orang adalah prestasi yang patut diapresiasi karena jumlah tersebut jauh lebih banyak dari capaian pada tahun 2020 yang berjumlah 2.189 orang.

Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat sebesar 101% pada tahun 2021 tak lepas dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang berhasil terlaksana dengan baik. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Festival HAM

Kegiatan Festival HAM yang telah dilaksanakan sejak 2014 ini akan terus dilaksanakan pada tahuntahun berikutnya. Respon positif dari stakeholder HAM terhadap penyelenggaraan Festival HAM merupakan bukti nyata bahwa Festival HAM tepat sebagai ajang untuk membumikan HAM di tingkat lokal, untuk

mengarusutamaan nilai-nilai HAM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73

Pada tahun 2021 Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 dengan tema “HAM, Toleransi, dan Resiliensi di Tengah Pandemi Covid-19”. Peringatan Hari HAM Sedunia bertujuan agar aparatur negara dan masyarakat bisa lebih mengenal tentang nilai-nilai HAM, implementasinya di lapangan, dan apa yang harus dilakukan agar HAM di Indonesia bisa berdaulat.Salah satu rangkaian kegiatannya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan tentang perkembangan situasi kondisi HAM, hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah untuk memajukan HAM dan menegakkan HAM, dan pesan untuk terus menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

Konfrensi Internaisonal Islam dan HAM

Komnas HAM bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI)

menyelenggarakan Konferensi Internasional "Islam dan Hak Asasi Manusia. Konferensi ini bertujuan untuk menegaskan posisi sentral dan strategis Indonesia sebagai negara
Kemanusiaan. Deklarasi ini akan dibawa dalam Konferensi Islam Negara-Negara Asia Afrika yang akan diadakan di Bandung pada 13 Maret 2022.
Kampanye Tanggap Rasa dengan tagline “Apa Rasamu terhadap Rasaku” adalah sebuah ruang berbagi rasa dari masyarakat umum atau komunitas / pendamping / keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk memopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM, dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital. Kegiatan dan produk Tanggap Rasa yang disebarluaskan melalui youtube, spotify, zoom, telah diakses oleh ribuan orang. Pencapaian ini menunjukkan Kampanye Tanggap Rasa berjalan efektif untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM ke masyarakat secara luas. Dan yang tak kalah penting Tanggap Rasa telah mampu mengajak masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam kampanye HAM. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak lima tahun terakhir 2015-2020 menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM. Merespon data tersebut Komnas HAM pada 2016 membuat Program

Kampanye Tanggap Rasa

Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni Untuk lebih memopulerkan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat khususnya generasi muda, Komnas HAM menggelar pelatihan HAM tema hak atas kebebasan
menjadi penyebar informasi HAM dengan metode dan media yang lebih populer dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pelatihan HAM untuk pekerja seni ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM, UNESCO dan Yayasan Umar Kayam. Pesertanya ada 16 orang pekerja seni di wilayah Sumatra Barat dan Riau
Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM Kegiatan Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM pada tahun 2021
diselenggarakan di dua tempat yaitu Kota Bogor dan Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) khususnya terkait dengan upaya mewujudkan Kabupaten/Kota HAM
Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan Pelatihan HAM yang merupakan kerja sama antara Komnas HAM, Yayasan Tifa, YLBHI, dan Save The Children ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
dan Save The Children ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah dan warga desa dalam pemenuhan dan pelindungan HAM bagi kelompok rentan, membangun dialog antara pemerintah dan warga desa dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pemenuhan dan pelindungan HAM kelompok rentan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk berdasarkan Peraturan Komnas HAM No. 001C/Per.Komnas HAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di
publik, pada tahun 2021, PPID Komnas HAM berhasil mendapatkan predikat Menuju Informatif dengan nilai 81,35 dari Komisi Informasi Pusat untuk kategori lembaga nonstruktural. Predikat PPID Komnas HAM naik dua tingkat dibandingkan tahun 2020 yang predikatnya Kurang Informatif Pengelolaan Perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan Komnas HAM pada tahun 2021 telah melaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi memberikan layanan peminjaman buku perpustakaan pengolahan bahan Pustaka, pengembangan laman panduan pustaka (library pathfinder) MaP2HAM, melakukan alih
dan online dan menggelar pameran pada Festival HAM.
dan online dan menggelar pameran pada Festival HAM. Publikasi
Publikasi Pada tahun 2021 telah menerbitkan terbitan cetak dan terbitan online berupa tulisan dalam bentuk artikel dan berita. Terbitan cetak berupa majalah SUAR sebanyak dua edisi, buletin Wacana HAM sejumlah tiga edisi, buku bertema HAM sebanyak lima judul buku, dan pembuatan aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PuHBA). Untuk terbitan online
pembuatan aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PuHBA). Untuk terbitan online telah diterbitkan lebih dari ratusan artikel dan berita yang ditampilkan di kabar latuharhary di website komnasham.go.id.
Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Memberikan dukungan teknis dan operasional pada segmentasi digitalisasi dan jaringan
komunikasi termasuk dalam konteks kegiatan penyebarluasan wawasan HAM Pengelolaan Media Sosial
Unit media sosial Komnas Periode Juli 2021 19.479 followers 18 posts 18 stories 3 IGTv HAM melakukan 20.506 profile visit 22.163 accounts reached
20.506 profile visit 22.163 accounts reached 92.686 impressions Instagram TOP REACH & TOP IMPRESSIONSpengelolaan terhadap media sosial di Twitter, Facebook, dan Instagram. Sepanjang tahun 2021 kegiatan yang telah dilakukan meliputi mengunggah informasi tentang podcast Ruang Tanggap Rasa, mengunggah undangan kegiatan Komnas
Tanggap Rasa, mengunggah
HAM, menjawab aduan atau pertanyaan masyarakat melalui DM IG dan Twitter. Jurnal HAM Berbasis Open Jurnal System (OJS)
Jurnal HAM Berbasis Open Jurnal System (OJS) Jurnal HAM berbasis OJS adalah jurnal ilmiah milik Komnas HAM yang pengelolaannya dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan atau online. Pada tahun 2021 Tim Jurnal HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan agar Jurnal HAM bisa terbit secara online yaitu: 1. Pembentukan Tim Jurnal HAM berbasis OJS; 2. Melakukan instalasi aplikasi Open Journal System di situs www.jurnalham.komnasham.go.id; 3. Melakukan pemutakhiran data terbitan Jurnal HAM di website; 4. Melakukan tinjauan terhadap manajemen keredaksian; 5. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jurnal Ilmiah". 6.Menyiapkan tulisan dari para penulis untuk ditampilkan di jurnal HAM sehingga Jurnal HAM bisa di- launching dengan telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Direncanakan pada

tahun 2022 Jurnal HAM berbasis OJS ini dapat di launching

Kegiatan Penyuluhan HAM oleh Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan
Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan HAM selain menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, dia juga melakukan kegiatan penyuluhan HAM dengan menjadi narasumber diberbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Pada tahun 2021, Beka Ulung Hapsara training of trainer (ToT) dengan tema HAM yang beragam yang diselenggarakan secara asumsi tiap kegiatan rata-rata dihadiri oleh 50 orang peserta.ELATIHAN HAM HPOTEN Tentang IGGARAN HAM DALAM PENANGANAN GRA EWUJUDKAN POLRI YANG PRESISI Apeil 2021
tercatat telah menjadi pembicara di 48 kegiatan diskusi, seminar, workshop, pelatihan, dan
online dan offline. Kegiatan sebanyak itu dihadiri sekitar 2.400 orang peserta dengan asumsi tiap kegiatan rata-rata dihadiri oleh 50 orang peserta.
Kegiatan Lainnya Pada tahun 2021 Komnas HAM telah melakukan kegiatan penerimaan kunjungan dari

ELATIHAN HAM HPOTEN Tentang GRA IGGARAN HAM DALAM PENANGANAN EWUJUDKAN POLRI YANG PRESISI Apeil 2021

Kegiatan terkait peningkatan kesadaran HAM yang telah dijabarkan dari nomor 1 hingga 16 tersebut menjadi bukti bahwa realisasi output kegiatan melebihi target ouput kegiatan di tahun 2021. Pada tahun 2021 capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat mencapai 101%. Pencapaian tersebut dapat terealisasi dikarenakan terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu:

1. Komitmen Staf dan Pimpinan

Adanya sumber daya manusia yaitu staf dan pimpinan yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya dengan sebaik mungkin. Mereka selalu berusaha agar setiap kegiatan yang dijalankan bisa berjalan sukses.

2. Dukungan dari Unit Lain di Komnas HAM

Adanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit yang ada di Komnas HAM. Misal, Bagian Dukungan Penyuluhan mendapat dukungan dari bagian kerja sama, bagian pemantauan dan penyelidikan, bagian mediasi, untuk bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar.

3. Dukungan Kerja dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam menjalankan tugasnya Komnas HAM mendapat dukungan positif dari kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Bogor, Yayasan Umar Kayam, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), UNESCO, OHCHR, Yayasan Tifa, Save The Children, Kepolisian Republik Indonesia.

4. Dukungan Anggaran dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil

5. Selain dukungan dalam pelaksanaan kegiatan, Komnas HAM juga mendapat dukungan anggaran agar bisa menjalankan kegiatan dengan baik dan sukses. Dukungan anggaran itu bisa berwujud 100% pihak dari luar Komnas HAM yang membiayai kegiatan, bisa juga dengan sharing budget yaitu sebagian anggaran dibiayai oleh pihak dari luar Komnas HAM.

Selain beragam faktor pendukung di atas, kinerja Komnas HAM bisa mencapai 101% karena ada beberapa terobosan yang dilakukan yaitu:

1. Memperbanyak kegiatan secara online. Mengingat sepanjang tahun 2021 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 maka kami melakukan penyesuaian diri dalam berkegiatan yaitu melakukan kegiatan online dan hybrid (gabungan online dan offline). Model kegiatan secara online ini ternyata sukses dilakukan karena masyarakat sudah familiar dengan kegiatan online.

2. Fokus untuk menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan. Mengingat pandemi Covid-19 kami memilih menuntaskan semua kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal, dengan melakukan focusing seperti itu maka semua rencana kegiatan bisa dieksekusi dengan baik.

3. Menyasar target generasi milenial. Mengingat pengguna media sosial dan kegiatan secara online banyak diminati oleh generasi milenial maka kami memprioritaskan generasi milenial sebagai target kegiatan.

4. Membahas isu terkini dan popular. Dalam melakukan penyuluhan HAM kami juga memilih menggunakan isu yang sedang hangat pada saat ini, isu yang sedang popular atau yang sedang digandrungi masyarakat. Misal, kami menyelenggaran diskusi dengan tema "Belajar HAM dari Drama Korea". Terbukti pemilihan tema ini berhasil menarik minat publik yang besar dan mendapat liputan yang masif dari media massa nasional.

Tantangan:

Meskipun pada tahun 2021 capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masayarakat mencapai 100,8% bukan berarti tidak ada kendala atau hambatan dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Namun demikian Komnas HAM mengolah sejumlah kendala dan hambatan tersebut menjadi sebuah tantangan yang tentu saja berguna untuk perbaikan mendatang. Adapapun tantangan tersebut, yaitu:

1. Pemotongan anggaran kegiatan untuk kepentingan pembiayaan penanggulangan pandemi Covid-19. Pemotongan anggaran ini membuat kami harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan berbagai cara yang penting kegiatan tetap bisa terlaksana. Intinya pemotongan anggaran yang dilakukan melalui revisi dan refocusing anggaran sampai beberapa kali berdampak memperlambat eksekusi pelaksanaan kegiatan.

2. Jumlah anggaran yang belum optimal. Jumlah anggaran yang terbatas membuat kami mengalami keterbatasan gerak untuk melakukan kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM. Kami tidak bisa menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia yang sebenarnya membutuhkan informasi tentang HAM. Kami juga tidak bisa menjangkau sasaran yang lebih banyak dan lebih bervariatif.

3. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. SDM yang terbatas membuat kami tidak maksimal menjalankan tugas. Sementara tuntutan tugas sedemikian banyak.

4. Sarana atau alat (media) pendukung kerja yang belum memadai. Keterbatasan alat atau media penyebarluasan wawasan HAM ini membuat kami tidak maksimal menjalankan tugas.

5. Keterbatasan anggaran dari pihak yang menjadi mitra kerja. Sharing anggaran kegiatan yang dilakukan dengan kementerian/lembaga belum berjalan optimal karena kementerian/lembaga juga mengalami keterbatasan anggaran untuk kegiatan terkait isu hak asasi manusia

Strategi Penyelesaian:

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, kami tetap berupaya keras agar upaya untuk mencapai target peningkatan kesadaran HAM masyarakat sebesar 30% dari jumlah populasi sebesar 1.200 orang pada tahun 2021 dapat terwujud. Kami melakukan upaya perbaikan atau membuat solusi atas berbagai kendala tersebut, dengan cara sebagai berikut:

1. Terkait pemotongan anggaran, kami melakukan penyesuaian kegiatan dengan cara melalukan kegiatan secara online yang membutuhkan anggaran lebih sedikit dibandingkan secara offline.

2. Terkait jumlah anggaran yang belum memadai, kami mengatasinya dengan melakukan kegiatan secara kolaborasi dengan lembaga lain dengan sharing budget. Dengan cara seperti ini kegiatan tetap bisa terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan. Hal lainnya kami mencari dana tambahan dari para donor keuangan.

Terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas, solusinya adalah kami merelakan diri untuk bekerja melampaui beban tugas yang seharusnya. Hal ini kami lakukan karena tidak adanya anggaran untuk mempekerjakan atau menyewa jasa pihak ketiga.

4. Terkait sarana kerja yang terbatas, kami menyiasati dengan memaksimalkan peralatan kerja yang sudah ada sambil mengajukan pengadaan peralatan kerja yang memadai ditahun berikutnya. Hal lainnya adalah kami mengatasinya dengan cara menggunakan peralatan yang dimiliki oleh lembaga lain melalui pembuatan kegiatan bersama.

5. Perlu melakukan advokasi kepada kementerian keuangan dan bappenas agar setiap kementerian/lembaga di pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan terkait hak asasi manusia. Melakukan donor meeting untuk mengajak lembaga donor berkontribusi pro aktif dalam mendukung kegiatan pemajuan hak asasi manusia.

C. REALISASI ANGGARAN

Komnas HAM pada tahun 2021 menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 100.231.120.000,-yang terbagi dua dalam pengelolaannya dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 77.491.135.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 22.739.985.00,-.

Akan tetapi seiring berjalannnya waktu terdapat beberapa kali kebijakan refocusing dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja kementerian/Lembaga TA. 2021 dengan Penghematan belanja Komnas HAM sebesar Rp 3.336.065.000,- dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 408/ MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian /Lembaga TA. 2021 dengan penghematan belanja Komnas HAM sebesar Rp 1.785.200.000,-. Kemudian dalam rangka penanganan Kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan PPKM Darurat melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-629 /MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementrian/Lembaga TA 2021 Tahap IV penghematan belanja Komnas HAM ditetapkan sebesar Rp 2.785.781,-. Pada tahun 2021, Komnas HAM juga melaksanakan beberapa kali kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM.

Sampai dengan akhir tahun, Komnas HAM juga menerima alokasi Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar Rp 8.282.022.000,- yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 3.824.826.00,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 4.457.196.000,-. Komnas HAM juga dipercaya mengampu delapan (8) Output Prioritas untuk mendukung pelaksanan Prioritas Nasional yang melekat pada Program Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM, yang terdiri dari, satu (1) Prioritas Nasional melekat di Biro Dukungan Pemajuan HAM, tiga (3) Prioritas Nasional melekat di Biro Dukungan Penegakan HAM dan empat (4) Prioritas Nasional melekat di Komnas Perempuan. Sehingga pagu akhir Komnas HAM yang berupa Rupiah Murni (RM) dan Hibah menjadi Rp 100.606.095.000,-, yang terdiri dari Komnas Ham sebesar Rp 74.820.571.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 25.785.524.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 97.392.859.271,- atau sebesar 96,81% dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp. 72.607.206.637,- (97,04%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp.24.785.652.634,- (96,12%).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Komnas HAM pada TA. 2021 level Kementrian/ Lembaga memperoleh nilai sebesar 94,84/100 kategori "Sangat Baik", level Eselon I sebesar 89,68 dengan kategori "Baik" dan level Satker sebesar 84,63 dengan kategori “Baik".

Grafik 3.1

Nilai Kinerja Level Kementrian/Lembaga

Nilai Kinerja 94.84 Sangat Baik 125 100 100 89.68 75 50 25 0 Capaian Sasaran Strategis Rata Rata NKA Eselon

Grafik 3.2 Nilai Kinerja Level Eselon I

Nilai Kinerja 89.68 Baik 150 100 96.03 100 100 84.63 81.13 57.95 50 3.18 0 Capaian Sasaran Program Penyerapan Konsistensi Capaian Output Program Efisiensi Nilai Efisiensi Rata Rata NKA Satker

Grafik 3.3 Nilai Kinerja Level Level Satker

Nilai SMART 84.63 Baik 125 100 100 96.03 81.13 75 59.61 50 25 3.84 0 Penyerapan Konsistensi CRO Efisiensi Nilai Efisiensi

Tabel 3.20

Detail Anggaran per Kode Kegiatan dan Output Prioritas Nasional Komnas HAM 2021

Kode KegiatangiatanPagu AwalRefocusing dan RealokasiPagu AkhirRealisasiSisaPresentase (%)
AnggaranRupiah MurniTotalRupiah MurmiHibahTotal
Program DukuProgram Dukungan Manajemen74,846,939,0002,499,458,00072,347,481,0001,314,018,00073,661,499,00070,414,190,5581,306,899,21271,721,089,7701,940,409,23097.37%
Intermal da3335. Biro Perencanaan, Pongawasan Internal dan Korjasama4,085,901,0001,660,635,0002,425,266,0001,105,928,0003,531,194,0002,323,688,9441,099,575,3903,423,264,334107,929,66696.94%
n3336. Biro Umum58,834,869,0001,070,921,00057,763,948,000208,090,00057,972,038,00056,065,098,270207,323,82256,272,422,0921,699,615,90897.07%
Perempuan6387. Dukunga Perempuan11,926,169,000(232,098,000)12,158,267,00012,158,267,00012,025,403,344-12,025,403,344132,863,65698.91%
Program Dukungan Pomajauan dan Penegakan HAM25,384,181,0005,407,589,00019,976,592,0006,968,004,00026,944,596,00019,100,831,9706,570,937,53125,671,769,5011,272,826,49995.20%
15679. Biro Dukungan Pemajuan HAM5,003,627,0001,176,503,0003,827,124,0002,225,718,0006,052,842,0003,693,642,3072,191,055,6235,884,697,930168,144,07097.22%
PNStandar Norma dan Pengaturan HAM2,400,000,0002,400,000,0002,276,918,0002,276,918,0002,195,866,3932,195,866,39381,051,607
Dukungan PenegakanA9,566,738,0002,587,331,0006,979,407,000285,090,0007,264,497,0006,841,926,981184,895,3007,026,822,281237,674,71996.73%
PNerat melalul upaya pemenuhan hak-hak orban2, 100,000,0002,100,000,0001,745,407,0001,745,407,0001,719,431,906-1,719,431,90525,975,094
PNntegrasi Database Pengelolaan enanganan Pelanggaran HAM750,000,000750,000,000750,000,000750,000,000748,560,680748,560,6801,439,320
PNEkonomi, Soxial, dan Budaya dan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Papus500,000,000500,000,000433,720,000433,720,000371,584,319371,584,31962,135,681
5681. Komnas Perempuan10,013,816,0001,643,755,0009,170,061,0004,457,196,00013,627,257,0008,565,262,6824,194,986,60812,760,249,290867,007,71093.64%
PNkekerasan terhadap perempuan yang700,000,000700,000,000324,000,000324,000,000289,363,650289,363,65034,636,350
PNdan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak1,800,000,0001,800,000,0001,800,000,0001,800,000,0001,651,218,200.1,651,218,200148,781,800
PN2,500,000,0002,500,000,0002,282,928,0002,282,928,0002,207,078,8102,207,078,81075,849,190
PN900,000,000900,000,000796,000,000796,000,000763,220,800763,220,80032,779,200
Total100,231,120,0007,907,047,00092,324,073,0008,282,022,000100,606,095,00089,515,022,5287,877,836,74397,392,859,2713,213,235,72996.01%

N AM R AB

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komnas HAM ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian Renstra Komnas HAM. Penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Akuntabilitaskinerjamenggambarkankemampuanorganisasidalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Akuntabilitas kinerja dapat membantu untuk memfokuskan sasaran lembaga yang hasilnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien serta mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang mencerminkan peran dan kontribusi dalam mencapai sasaran strategis lembaga.

Meskipun menghadapi situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih sangat dirasakan dampaknya, dan tentunya mempengaruhi pola kerja hampir diseluruh Kementerian/Lembaga termasuk Komnas HAM. Namun Komnas HAM berupaya secara maksimal untuk tetap produktif dalam berkinerja Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Komnas HAM dalam mencapai semua target sasaran strategis yang telah di tetapkan.

Tantangan baik dari factor internal maupun eksternal menjadikan lecutan bagi Komnas HAM untuk segera berbenah dan mengubah pola kerja. Startegi sebagai upaya penyelesaian atas tantangan yang dihadapi merupakan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan berkesinambungan di masa mendatang.

Disamping itu, Komnas HAM juga memiliki catatan atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Setjen Komnas HAM telah meningkat. Setjen Komnas HAM telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja dan telah melakukan evaluasi kinerja internal;

2. Setjen Komnas HAM telah memiliki rencana strategis periode 2020-2024 yang mengacu kepada amanat yang diemban namun beberapa ukuran kinerja yang dibangun masih perlu disempurnakan formulasi perhitungannya;

3. Ukuran kinerja utama yang dapat digunakan untuk mengukur penurunan pelanggaran HAM masih belum menjadi alat ukur kinerja organisasi, sehingga belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja organisasi;

4. Setjen Komnas HAM telah memiliki aplikasi untuk mengelola manajemen kinerja namun belum optimal karena masih perlu penyesuaian;

5. Setjen Komnas HAM belum menyusun pohon kinerja untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja utama organisasi;

6. Laporan kinerja Setjen Komnas HAM telah menyajikan analisa pencapaian kinerja dengan informasi data dukung yang memadai, sehingga menjelaskan pencapaian kinerja organisasi.

Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Komnas HAM atas hambatan baik internal maupun eksternal serta hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas seluruh staf, melibatkan dan meningkatkan jejaring stakeholder untuk memberikan masukan terhadap kinerja fungsi-fungsi Komnas HAM, serta melakukan konferensi pers, desiminasi dan lain sebagainya terkait hasil kinerja Komnas HAM untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum;

2. Melakukan reviu terhadap ukuran kinerja yang digunakan agar formulasi perhitungan yang digunakan tepat dalam mengukur capaian kinerja;

3. Melakukan penyempurnaan aplikasi manajemen kinerja agar sesuai kebutuhan organisasi;

4. Meningkatkan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi dengan terus meningkatkan kinerja – kinerja yang mendukung setiap area perubahan sampai ke level Eselon II;

5. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia melalui berbagai bentuk kerjasama dan kegiatan – kegiatan yang melibatkan stakeholder baik secara offline maupun online.

6. Memaksimalkan peralatan kerja yang sudah ada, serta melakukan rencana pengadaan peralatan kerja yang memadai ditahun berikutnya, serta penggunaan peralatan yang dimiliki oleh lembaga lain melalui pembuatan kegiatan bersama.

7. Mengundang kehadiran stakeholder (pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil) untuk memberikan masukan terhadap kerja-kerja fungsi pemantauan dan penyelidikan, termasuk efektivitas rekomendasi yang dihasilkan dengan melibatkan ahli dalam bidangbidang terkait dengan isu suatu kasus guna membantu perumusan rekomendasi.

8. Konferensi pers hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI, khususnya rekomendasi kepada media dan pers, serta masyarakat luas.

9. Memaksimalkan media daring (online) untuk melakukan upaya menghasilkan rekomendasi, serta monitoring dan evaluasi rekomendasi.

Komnas HAM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang kredibel dan mandiri bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

A R KOMI

AIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komnas HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2022 Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Selaku Pimpinan APIP Komnas HAM

Dr. Esrom Hamonangan, P.S.Si, MEE NIP.196411071993031001

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tahunnya Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja pada satu tahun anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan penilaian;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021.

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842];

6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021.

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagaimana dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGALaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja sejak tanggal 22 kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran
KEEMPATdiperpanjang apabila dipandang perlu. 二 adalah:November 2021 - 28 Februari 2022, dengan ketentuan diperpanjang apabila dipandang perlu. Uraian tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 a. mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian
Tahun 2021;Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada b. melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup keberhasilan, kegagalan dan kendala capaian kinerja; c. menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan;
KELIMAKinerja; dand. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan Laporan e. Menyampaikan Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kementerian Pemberdayaan
KELIMAAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
KELIMAAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. : Laporan kinerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c tersebut di atas, diserahkan ke
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Penanggung Jawab Tim untuk disampaikan kepada Sidang
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.ak Asasi Manusia.
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim
KEENAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.imbul sebagal akibat dar
KEENAMimbul sebagai akibat dari
AEENGmbul sebagal akibat dar
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi
Kinerja Instansi Pemert
Kinerja Instansi Pemer
Manusia Tahun 2021
uλnanu rubosu kucila uManusia Tahun 2021
YETHzλgaqu ruboyy yucia waManusia Tahun 2021
KETUJUHapatan dan Belania Nega
KETUJUHapatan dan Belanja Negar
KETUJUHNasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dibebankankepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETUJUH apatan dan Belanja Nega
KETUJUH apatan dan Belarija vega
KETUJUHkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETUJUHkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.sen ini disampalkank
KETUJUHkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.san ini disampaikan
KETUJUHkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.san ini disampaikan
KETUJUHkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.san ini disampalkan
KETOJOkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.san ini disampalkanA
RETOSOkepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.san Ih cisampakan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
ceauapntad hotny qbethno
seabkphpd motmy qibcteno
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
asukynpu nopny qibxikno
Lasukynpu nupny qibcikno
Lasukknpu nupny qibuueno
Laukknu munk qibzen
LesuRknow muok odRa
LeuRyno wR

DELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 28 November 2021 KETUA

AHMAD TAUFAN DAMANIK

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021

NO.NAMAJABATANKEDUDUKAN DALAM TIMURAIAN TUGAS
1.Ahmad Taufan DamanikKetua Komnas HAMPengarahMemberikan arahan dan masukan mengenai substansi LKIP
2.Esrom Hamonangan PKepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan KerjasamaPenanggung Jawab 1Memastikan LKIP tersusun tepat waktu serta melaporkan perkembangan penyusunan LKIP kepada Pengarah
3.Gatot RistantoKepala Biro Dukungan Penegakan HAMPenanggung Jawab 2Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
4.Henry Silka InnahKepala Biro UmumPenangung Jawab 3Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
5.Mimin Dwi HartonoPlt Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAMPenanggung Jawab 4Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
6.Mira Harti PuspariniAnalis Anggaran MudaKetuadan isi LKIP sesuai dengan sistematika, melakukan koordinasi serta memantau perkembangan kerja tim serta melaporkan
7.Imelda SaragihKoordinator Bidang PengaduanAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan
8.Endang Sri MelaniKordinator Bidang Pemantauan dan PenyelidikanAnggotadan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator
9.Asri Oktavianty WahonoKordinator Bidang MediasiAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan
10.ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3.1
10.Rusman WidodoKoordinator Bidang Pendidikan dan PenyuluhanAnggotaSasaran Strategis 3.1 Memastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 4
11.Andrie Wahyu CahyadiKoordinator Bidang KepegawaianAnggotaSasaran Strategis 4 Memastikan keakuratan dan validasi data serta narasi bab I untuk disampaikan ke tim
12.Eri RiefikaSubkoordinator Rencana Mediasi SubkoordinatorAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan indikator Sasaran Strategis 3.1
13.Bayu Pamungkas WPSubkoordinator Bidang Arsip PengaduanAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3.2
14.Eko DahanaAuditor Madya SubkoordinatorAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3.2
15.Liza YolandaSubkoordinator Bidang Publikasi dan Pelaporan PenyuluhanAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan indikator Sasaran Strategis 4
16.Delsy NikeSubkoordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan BudayaAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
17.NurjamanSubkoordinator Bidang Laporan PemantauanAnggotaSasaran Strategis 1 dan 2 Mengumpulkan data pemantauan
18.Donalisa MudiaPerencana PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 2 dan 4 dari unit kerja
19.Dedi HerdiansyahPejabat Pengelola Administrasi Belanja PegawaiAnggotaMengumpulkan data untuk menyusun Bab I, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Menganalisis kesesuaian
20.Myra PuspasariPerencana PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi indikator Sasaran Strategis 3.1 dari unit kerja
21.Yunandi HadiansyahAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMengumpulkan data terkait indikator Sasaran Strategis 2 Mengumpulkan data
22.Ahmad FauziAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMengumpulkan data terkait indikator Sasaran Strategis 3.1 dari unit kerja
Anggarankerja
Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAMAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
24.Muhammad BurhanudinPerencana Ahli PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data indikator Sasaran Strategis 1 dan 4 dari unit
25.Angga OktaprionoAnalis Aset NegaraAnggotaMengumpulkan data untuk menyusun Bab I, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
26.Renzo Haris MaulanaPenyusun Bahan Program dan AnggaranAnggotaMengumpulkan data terkait indikator Sasaran Strategis 1 dari unit kerja
27.Maylinda AsterdhitaAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMengumpulkan data terkait indikator Sasaran Strategis 4 dari unit kerja
28.Andika FernandoPerencana Ahli PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi indikator Sasaran Strategis 3.2 dari
29.Tommy AnggoroVerifikator AnggaranAnggotaMengumpulkan data terkait indikator Sasaran Strategis 3.2 dari unit
30.Tito Andi VerliyantoAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMenyusun bab III.C dan IV, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
31.Sri Eni PurwaningsihVerifikator AnggaranAnggotaMenyusun bab III.C dan IV, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
32.Nok Mia AudiniaAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMenyusun bab 1, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
33.Sonya SilvaAnalis Perencanaan AnggaranAnggotaMenyusun bab II, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
34.Anugrah Ratri Kusuma WardhaniAnalis Pelanggaran HAMAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
35.Riski Marita EkaAnalis Pelanggaran HAMAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
36.Rumpun Mutiarasari SimorangkirAnalis Pelanggaran HAMAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis
37.Dita VerdianaPengolah DataAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
38.Lanang Ajie FardhaniAnalis Perlindungan Hak-Hak SipilAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
39.Nadia FarikhatiDan HAM Analis Kebijakan Ahli PertamaAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis
40.Raden Roro NikenPenyusun BahanMengumpulkan data
Staf Administrasi Bagian DukunganAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis
742. Feri LubisPenyusun BahanAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis
43.Annisa Radhia MuhidhaPenyusun BahanAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis
44. Okta Rina PitriPerlindungan Hak-Hak SipilAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
245. Indra Galis PAnalis KebijakanAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
046. Nur HidayahAnalis PengaduanAnggotaMengumpulkan data pengaduan
47.Zsabrina Marchsya AAnalis KebijakanAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 1 dan 2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Komnas HAM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR:OOgA/KOMnasHAM/UI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan pengukuran dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar dari pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur pencapaian kinerja pada aspek strategis;

b. bahwa ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama; dan

Mengingat

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

MenetapkanKEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.
PERTAMAIndikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian dan Lembaga.
KEDUAIndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencanajangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KETIGAIndikator Kinerja Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
KEEMPATPenyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
KELIMAKeputusan Ketua ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN

TENTANG KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR

DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

3111 11
No.39/1999 dan UU No.26/2000) kasus pelanggaran HAM (UU Meningkatnya penyelesaian kasus-asasi manusia atau berkesesuaian dengan hak perundang-undangan yang sejalan Meningkatnya peraturanNorma HAM mengimplementasikan StandarMeningkatnya kebijakan K/L/D yang 2Nama Organisasi SASARAN STRATEGIS
2. Persentase penyelidikan yang agung disampaikan ke kejaksaan1. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti1. Persentase dengan HAM undangan yang berkesesuaian perundang-1. Persentase kebijakan K/L/D Standar Norma HAM yang mengimplementasikanINDIKATOR KINERJA UTAMA 3: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Peristiwa Laporan PenyelidikanRekomendasi yang Ditindaklanjuti LaporanKomnas HAM Hasil penelitian/kajianImplementasi SNP Monitoring Laporan Hasil4SUMBER DATA
Tag Casa AM 10%Junlah K/L/@ yang mmgimpiementasikax Standar Norms HAM Target atax Realinan: Target 00% Caia 5FORMULASI
4.Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakatHasil Survei Tingkat Kesadaran HAM MasyarakatTarget atau Realisusi: Jumlah orang yong mengalami peningkatan kesadaran HAM Jumlah orang target penyebarluasan wawasan HAM - x 100% Capaian: Realisasi x100% Target

Perjanjian Kinerja Komnas HAM Sebelum Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
(2)(3)
K/L/Dyangmengimplementasikan
7perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaianperundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
HAM (UU No.39/1999 danyang ditindak lanjuti 2. Persentase penyelidikan50 persen
Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaanKejaksaan Agung 1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat30 persen

Anggaran Lembaga Rp 100.231.120.000,- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jakarta, 4Januari 2021 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Perjanjian Kinerja Komnas HAM Sesudah Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

12Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3) kebijakan 1. Persentase(4)
K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMK/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100 persen
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusiaperundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 danyang ditindak lanjuti 2. Persentase penyelidikan disampaikan ke50 persen
TMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaanKejaksaan Agung 1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat30 persen

Lembaga Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Rp 96.895.054.000,-

Jakarta 1 Maret 2021 Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik

Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sebelum Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM20 persen
2Meningkatnya kajian/penelitian ditindak lanjuti penyelenggara negara1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan50 persen
Meningkatnya penanganan HAM pelanggaran No.39/1999 dan No.26/2000)1. Persentase rekomendasi yang dihasilkan (UU penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM20 persen
2. Persentase rekomendasi yang dihasilkan pengamatan situasi HAM100 persen
3. Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa HAM yang pelanggaran berat melalui mekanisme yudisial50 persen
4. Persentase pelanggaran HAM yang terpenuhi berat yang haknya100 persen
4Meningkatnya HAM masyarakat1. Persentase masyarakat yang perilakunya selaras dengan HAM30 persen
5Meningkatnya strategis nasional internasional1. Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional
6Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2. Nilai akuntabilitasB

Program

1. Program Dukungan Manajemen

2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Anggaran Rp 74.846.939.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Rp 25.384.181.000,-

Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, 4 Januari 2021 Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sesudah Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1
1(2)(3) 1. Persentase K/L/D yang(4)
memahami Standar Normamenerapkan Standar Norma
Meningkatnya kajian/penelitian ditindak penyelenggara negarayang1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan50 persen
pelanggaran No.39/1999 No.26/2000)dan UUyang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM 2. Persentase rekomendasi
yang dihasilkan pengamatan situasi HAM 3. Persentase penyelesaian peristiwa penyelidikan50 persen
4. Persentaseyudisial korban HAM yang pelanggaran yang terpenuhi100 persen
4HAM masyarakatkesadaran1. Persentase masyarakat yang perilakunya selaras dengan HAM 1. Persentase kerjasama30 persen
strategis nasional internasionaldanstrategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional
Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabelyang KomKomnas HAM 2. Nilai akuntabilitasB

Program 1. Program Dukungan Manajemen

2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Anggaran Rp 73.547.368.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja, Ahmad Taufan Damanik

Rp 23.347.686.000,-

Jakarta, 1 Maret 2021 Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Perjanjian Kinerja Biro Umum Komnas HAM Sebelum Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1) 1(2) Terwujudnya Layanan(3) 1. Persentase Layanan(4) 100 persen
Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimalOperasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.

Kegiatan Anggaran Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Rp 58.834.869.000,- Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Henry Silka Innah

Jakarta, 4 Januari 2021 Pimpinan Unit Kerja,

Perjanjian Kinerja Biro Umum Komnas HAM Sesudah Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Hukum, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Reformasi Peningkatan Birokrasi Komnas HAM yang optimal.100 persen

Kegiatan Anggaran Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Rp 58.141.152.000,- Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta,Maret 2021

Pimpinan Únit Kerja,

Henry Silka Innah

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM Sebelum Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(2)(3)(4)
Akuntabilitas Kinerja Komnas1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas1 dokumen
2.Meningkatnya Nilai
1. Nilai SPIP3,4 nilai
3.2. Nilai IACM13,4 nilai
Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional1. Jumlah kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional12 MoU/PKS

Kegiatan Anggaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Rp 4.085.901.000,- Kerjasama

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta, 4 Januari 2021 Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM Sesudah Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 2. Jumlah dokumen kinerja1 dokumen 2 dokumen
2.Meningkatnya Nilai2. Jumlah dokumen kinerja2 dokumen
1. Nilai SPIP3,4 nilai
3.Kapabilitas APIP Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional2. Nilai IACM3,4 nilai 12
1. Jumlah kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional12 MoU/PKS

Kegiatan Anggaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Rp 3.480.047.000,- Kerjasama

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta, 1 Maret 2021

Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Sebelum Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

Indikator KinerjaTarget
(1)(2) Meningkatnya(3)(4)
penanganan pelanggaran HAM No.39/1999 dan No.26/2000)ditangani 2. Jumlah pengamatan
situasi HAM 3. Jumlah penangananpengamatan 1 hasil
pelanggaran melalui mekanisme judisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaranis 450450 surat keterangan
berat melalui pemenuhan korbanham yang upaya hak-hakkorban

Kegiatan 1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Anggaran Rp 9.566.738.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja, Tasdiyanto

Jakarta, 4 Januari 2021 Pimpinan Unit Kerja, Gatot Ristanto

Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Sesudah Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
penanganan pelanggaran HAM No.39/1999 dan No.26/2000)ditangani1. Jumlah kasus yang ditangani
2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM5 kegiatan pengamatan 1 hasil
penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial 4. Jumlah penanganan kasuspenyelidikan
1pelanggaran ham yang melalui berat upaya hak-hak pemenuhan korbanyang upaya hak-hakketerangan korban

Kegiatan

1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Anggaran Rp 8.644.924.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta, 1 Maret 2021

Pimpinan Unit Kerja,

GatotRistanto

Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Sebelum Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

No.
(2)(3)
1menerima SNP
pengkajian dan penelitian mengenai peraturankepada disampaikan
masyarakat

Kegiatan

Anggaran

1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Rp 5.003.627.000,- Negara

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta, 4 Januari 2021

Pimpinan Unit Kerja,

Andante Widi Arundhati

Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Sesudah Refocusing

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP1. Jumlah K/L/D yang menerima SNP200 KLD
2Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan1. Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara100 persen
3.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman masyarakat30 persen HAM

Kegiatan

Anggaran

1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Rp 4.617.563.000,- Negara

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta, 1 Maret 2021

Pimpinan Unit Kerja,

Mimin Dwi Hartono

KOMNAS HAM RI