Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Dukungan Penegakan HAM 2021

75 halaman · 75 halaman diproses dengan OCR · 35.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 2021
  2. DAFTAR ISI
  3. KATA PENGANTAR
  4. BAB I PENDAHULUAN
  5. A. LATAR BELAKANG
  6. B. TUGAS DAN WEWENANG
  7. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  8. A. PENETAPAN KINERJA
  9. B. PERENCANAAN KINERJA
  10. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  11. A. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kasus yang ditangani
  12. 1. Pengelolaan pengaduan oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan
  13. Portal Layanan Informasi Data Aduan Komnas HAM RI 1)
  14. 2. Penanganan Kasus melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
  15. Mekanisme Penanganan Kasus
  16. Penanganan Kasus Urgent Response/Atensi Publik
  17. 1. Kasus Kematian 6 (Enam) Orang Laskar FPl di Karawang, 7 Desember 2020
  18. Penguatan Kepatuhan Para Pihak terhadap Rekomendasi Komnas HAM
  19. 1. Penguatan Sinergitas Penanganan Kasus
  20. 2. Penggalangan Dukungan Lembaga Legislatif
  21. 3. Evaluasi Eksternal terkait Penanganan Kasus
  22. 3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi
  23. Pelaksanaan Mediasi Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
  24. A. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Mediasi
  25. C.1. Tahap Pramediasi
  26. C.2. Tahap Mediasi
  27. C.2.a. Highlight Kasus dan Kesepakatan Perdamaian
  28. C.3. Tahap Pascamediasi
  29. A. Pengembangan Bidang Mediasi
  30. B. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pengamatan atas situasi HAM
  31. 1. Situasi Kekerasan Negara dan Masyarakat Sipil
  32. 2. Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
  33. 3. Situasi Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Wilayah Papua
  34. 4. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia
  35. 1. Tindakan Intoleran dan Pelanggaran HAM
  36. 2. Dugaan Pelanggaran HAM dalam Permasalahan Agraria.
  37. 3. Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
  38. 1.1.Metode Kerja Kerja
  39. UPAYA KOMNAS HAM RI DALAM PENYELESAIAN PELANGARAN HAM YANG BERAT
  40. 2.1. Mandat Komnas HAM RI
  41. 2.1.1. Mandat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  42. 2.2. Upaya Pemulihan Hak Korban
  43. 2.1. Pemulihan yang efektif Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
  44. 2.2. Diseminasi Informasi terkait Pelanggaran HAM yang Berat
  45. 2.2.1. Video Pelanggaran HAM yang Berat
  46. 2.2.2. Media Relations
  47. 1. Media Gathering: "Membangun Sinergi, Sebuah Upaya Penghormatan HAM"
  48. 2. Diskusi dengan Tirto.id
  49. 3. Podcast
  50. 4. Penerbitan SUAR: Essai "Menanti Negara Hadir Untuk Korban"
  51. 5. Brosur/Leaflet
  52. BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1 KATA PENGANTAR 2 BAB I PENDAHULUAN 3 A. LATAR BELAKANG 3 TUGAS DAN WEWENANG B. 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA 5 A. PENETAPAN KINERJA 5 B. PERENCANAAN KINERJA 5 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8 A. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kasus yang ditangani 9 1. Pengelolaan pengaduan oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan 9 2. Penanganan Kasus melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan 22 3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi 31 B. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pengamatan atas situasi HAM 41 C. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial 52 D. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban 54 BAB IV PENUTUP 73

KATA PENGANTAR

Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki lingkup kerja untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM serta melaksanakan fungsi dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan serta mediasi hak asasi manusia atas kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Lingkup kerja tersebut merupakan bagian dari mandat yang diterima oleh Komnas HAM RI, khususnya melalui Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Biro Dukungan Penegakan HAM juga berperan untuk melaksanakan fungsi dan wewenang Komnas HAM RI berdasarkan mandat lainnya yang diterima melalui Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Peran Biro Dukungan Penegakan HAM dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Komnas HAM RI berdasarkan mandat yang diterima tentunya akan semakin meningkat dan kompleks seiring dengan semakin kompleks dan meningkatnya pula permasalahan di tengah masyarakat.

Laporan ini berisi informasi pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2021 yang telah disepakati di dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, termasuk berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, jumlah kasus yang ditangani, jumlah pengamatan atas situasi HAM, jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, stakeholders yang terlibat, dan output serta outcome, serta anggaran yang telah dipergunakan. Demikian juga dengan kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Selain itu, laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2021 ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang, serta meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM

Gatot Ristanto, S.H., M.M.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya dalam Konstitusi UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dan UUD RI 1945 di Pasal 27 dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J telah menegaskan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang-Undang teRsebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara belum konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM.

Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan tata negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, penyerobotan lahan, pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi termasuk diranah digital dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya tampaknya sulit untuk diselesaikan secara menyeluruh, hal ini sebagaimana data ribuan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad Negara yang secara konsisten melindungi warganya. Kondisi pandemi Covid-19 yang dampaknya mulai dirasakan pada bulan Maret 2020 turut mempengaruhi situasi penegakan HAM di Indonesia. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Negara dan kebijakan turunannya sudah mulai terlihat guna mencegah dan menangani pandemi diberbagai aspek. Namun demikian, Komnas HAM RI masih mencatat peristiwaperistiwa yang berpotensi terdapat pelanggaran HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan, Mediasi, Pengkajian dan Penelitian, serta fungsi Pendidikan dan Penyuluhan.

Dalam lingkup kerja Biro Dukungan Penegakan HAM, pelaksanaan fungsi Komnas HAM meliputi fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bidang Dukungan Mediasi. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Biro Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM terutama pada Biro Dukungan Penegakan HAM.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sekretaris Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Dukungan Penegakan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/Ill/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;

2. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;

3. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

4. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bidang Dukungan Mediasi. Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dukungan administrasi, dan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan penyelenggaraan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia, dan Bidang Dukungan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kerja serta kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang Komnas HAM RI ini sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diselaraskan berdasarkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024. Secara garis besar Rencana Strategis Komnas HAM berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Komnas HAM, dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

Komnas HAM RI dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya dalam aspek penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Sub Komisi Penegakan HAM dengan dukungan teknis dari Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI. Penerimaan pengaduan, penanganan melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi, dan pelaksanaan penyelidikan HAM Berat yang juga mencakup pemenuhan hak korban dilakukan pada Biro ini.

Biro Dukungan penegakan HAM melakukan pengawasan atas kerja-kerja setiap unit yang di bawahnya yang terdiri dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar dari saling berkaitan dan kolaborasi yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian sebagai alur penanganan dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, juga dengan dibentuknya Tim lintas bagian guna memfokuskan penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasional di Indonesia yang mencerminkan kolaborasi dalam Biro Dukungan Penegakan HAM.

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pengukuran kinerja atas Sasaran program/Kegiatan dan keluaran yang dihasilkan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM dilakukan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut :

Penetapan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2021

No.Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTarget (PK)Target (berdasarkan refocusing)
1.Meningkatnya upaya penanganan kasus1. Jumlah kasus yang ditangani3.712 kasus2.524 kasus
No.Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTarget (PK)Target (berdasarkan refocusing)
pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No.26/2000)2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM5 kegiatan pengamatan4 kegiatan pengamatan
3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial1 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan
4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban450 surat keterangan korban250 surat keterangan korban

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2021

Berdasarkan tabel penetapan kinerja di atas, dapat dilihat bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2021 berfokus pada beberapa prioritas isu dalam penanganan dan penyelesaian :

1. Kasus dugaan pelanggaran HAM berdasarkan mekanisme UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM;

2. Situasi pemenuhan dan penegakan HAM yang berkembang pada tahun 2021;

3. Penyelidikan kasus HAM Berat dan pemenuhan hak korban berdasarkan mekanisme UU No 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan HAM.

Selain berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Biro Dukungan Penegakan HAM, disampaikan pula target penetapan kinerja berdasarkan proses optimalisasi anggaran dan penyesuaian output capaian revisi anggaran terakhir (refocusing). Situasi pandemi Covid-19 dan upaya optimalisasi anggaran turut mempengaruhi target capaian pada tahun anggaran berjalan. Hal ini yang menjadikan perubahan target capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja awal.

Penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi. Penanganan kasus ini berdasarkan pada aduan masyarakat yang disampaikan kepada Komnas HAM RI selama tahun 2021. Dugaan pelanggaran HAM pada umumnya dialami oleh kategori kelompok marginal dan rentan1 antara lain masyarakat adat, narapidana/tahanan, kelompok orang miskin, kelompok buruh migran, kelompok anak, kelompok perempuan, orang berusia lanjut, kelompok orang sakit, kelompok orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), kelompok penyandang disabilitas, pengungsi dalam negeri (internally displaced persons), dan kelompok-kelompok yang umumnya mengalami diskriminasi, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Kelompok terakhir ini antara lain kelompok minoritas agama, pekerja seks, kelompok etnis tertentu, eks tahanan politik (tapol) eks narapidana politik (napol) dan keluarganya, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan kelompok penyandang kusta.

Sedangkan terkait dengan pengamatan situasi HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI melihat pentingnya dilakukan untuk isu berkembang yang rentan terjadi pelanggaran HAM. Pengamatan pelaksanaan HAM dilaksanakan dengan melihat gejala atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Pengamatan atau monitoring dapat diartikan sebagai proses yang sistematis dalam memotret dan merekam seluruh kegiatan dan tindakan dari suatu institusi, organisasi atau lembaga pemerintah. Komponen dari pengamatan adalah pengumpulan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari fact finding (temuan fakta di lapangan), dan dokumentasi yang merupakan proses perekaman dan pengaturan (organizing) seluruh informasi sehingga dapat dengan mudah digunakan dan didiseminasikan. Pengumpulan data, fakta dan informasi merupakan salah satu upaya untuk menentukan ada tidaknya atau keakuratan temuan dugaan pelanggaran HAM merujuk pada kewajiban Negara terhadap pemenuhan HAM.

Upaya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang Berat, Komnas HAM RI pada tahun 2021 menargetkan penyelidikan atas peristiwa antara lain:

1. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Timang Gajah, di Aceh;

2. Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban.

1 Jaminan kepada kelompok marginal dan rentan ini juga tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2021, Biro Dukungan Penegakan HAM telah berhasil melaksanakan kerjakerjanya guna mencapai sasaran kinerja dengan hasil sebagaimana berikut:

No. Sasaran Indikator
Sasaran Program/ KegiatanIndikator Kinerja 1. JumlahTarget (PK)Target (refocusing)RealisasiPersentase Progres (PK)Persentase Progres (refocusing)
1. danMeningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengama3.712 kasus 52.524 kasus 4 kegiatan3.319 kasus 489,41% 80%128% 100%
pengama tan atas situasi HAM 3. Jumlah5 kegiatan pengam atan 1 hasil4 kegiatan pengamat an 1 hasil4 kegiatan pengama tan 1 hasil80% 100%100% 100%
nan kan berat me 4. Jumlah nanpenanga nan penyelidi kan peristiwa pelangga ran HAM berat melalui mekanis me yudisial 4. Jumlah penangapenyelidi kan 450penyelidik an 250 suratpenyelidi kan51,56%92,80%
penanga nan kasus pelangga ran HAM yang berat melalui upaya pemenuh an hak- hak korbansurat keterang an korbanketeranga n korban232 surat keterang an korban

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM TA 2021

Capaian kinerja di atas, secara lebih rinci dijelaskan untuk masing-masing indikator kinerja berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan dalam rangka Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No.26/2000) antara lain sebagaimana berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kasus yang ditangani

No.Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTarget Biro Penegakan (PK)Target Biro Penegakan (Refocusing)Realisasi Biro Penegakan% Progres (PK)% Progres (Refocusing)
1.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani3.712 kasus2.524 kasus3.319 kasus89,41%128%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

1. Pengelolaan pengaduan oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

a) Capaian jumlah pengelolaan pengaduan

No.KomponenJumlah Capaian
1 jenis, yaitu: Mediasi.Pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu: - 1.023 kasus didistribusi untuk penanganan di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Mediasi. - 1.706 kasus diproses di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan untuk ditelusuri status kasusnya dan direspon yaitu dengan dibuatkan tanggapan, saran, serta permintaan kelengkapan berkas.2.729 kasus

Tabel 3.3 Jumlah Capaian Pengelolaan Pengaduan

Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa Komnas HAM diberi mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar.

Pada tahun 2021, Komnas HAM RI melalui Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan menerima pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM sebanyak 2.938 kasus dengan rincian sebanyak 2.729 kasus yang diterima oleh Komnas HAM RI Pusat dan sebanyak 209 kasus diterima melalui 6 (enam) kantor perwakilan Komnas HAM RI. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020, Komnas HAM RI menerima pengaduan sebanyak 2.841 kasus, sebanyak 2.639 kasus diterima oleh Komnas HAM RI pusat dan 202 kasus diterima melalui 6 (enam) kantor perwakilan Komnas HAM RI. Untuk perhitungan kasus dari perwakilan, hanya didasarkan kepada perhitungan surat dari Kantor Perwakilan yang ditembuskan ke Kantor Pusat sehingga akan berbeda dengan laporan penanganan yang dibuat oleh Kantor Perwakilan.

Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan melakukan pencatatan terhadap seluruh berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM RI ke dalam aplikasi Sistem Pengaduan HAM Online, untuk kemudian didistribusikan ke Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bidang Dukungan Mediasi guna penanganan lebih lanjut, atau ditindaklanjuti oleh Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan sendiri. Untuk berkas pengaduan yang diterima oleh kantor perwakilan, Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan hanya mencatatkannya ke Sistem Pengaduan HAM Online, sedangkan penanganannya tetap dilakukan oleh kantor perwakilan.

b) Cara Penyampaian Pengaduan

Pengaduan kepada Komnas HAM RI dapat disampaikan melalui berbagai kanal yang tersedia, baik datang langsung ke kantor Komnas HAM RI, dikirim melalui jasa ekspedisi dan Pos Indonesia, surel ataupun online. Pada tahun 2021 masih mengalami masa pandemi Covid-19 dan kenaikan kasus pada pertengahan tahun sehingga untuk kinerja penerimaan pengaduan Komnas HAM RI disesuaikan dengan aturan pembatasan kinerja lembaga atau perusahaan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan pengaduan dengan tatap muka/datang langsung tidak dilaksanakan secara tatap muka langsung melainkan dengan cara pengadu berkonsultasi dengan analis melalui telpon yang ada di Ruang Media Center. Ketika kondisi pandemi covid-19 sudah membaik maka penerimaan pengaduan tatap muka secara langsung telah dilaksanakan kembali. Sedangkan untuk audiensi, jumlah peserta yang dapat masuk ke ruang pengaduan dibatasi maksimal 7 (tujuh) orang, atau dialihkan melalui kanal zoom meeting online. Berikut adalah klasifikasi cara penerimaan pengaduan selama tahun 2021:

No.Cara Penyampaian PengaduanJumlah
1Pos1923
2Online295
3Email246
4Datang langsung209
5.Audiensi28
6.Kondisi Khusus (Inisiatif)12
7.Diterima di Lapangan9
8.Fax6
9.Proaktif1
TotalTotal2729

Tabel 3.4 Cara Penyampaian Pengaduan

Dari gambar di atas, diketahui bahwa penyampaian pengaduan melalui pos masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengadu ke Komnas HAM RI, yaitu sebesar 70,4% dari total aduan. Sementara itu, pengaduan yang diterima secara datang langsung hanya sebesar 209 kasus. Sedangkan melalui kanal pengaduan online, whatsapp, email pengaduan di [email protected] justru mengalami peningkatan daripada tahun 2020. Hal tersebut dapat disimpulkan sementara sebagai dampak dari pandemic Covid 19. Peningkatan pengaduan secara online ini dinilai cukup signifikan dan menunjukkan bahwa sistem pengaduan DUHAM online sudah cukup banyak diketahui oleh masyarakat serta menjadi alternative yang cukup memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya ke Komnas HAM RI.

Sedangkan, untuk kasus yang diterima di lapangan adalah kasus yang diperoleh oleh tim penanganan kasus seperti pemantauan atau mediasi saat berada di lapangan. Sedangkan Kondisi Khusus (Inisiatif) adalah kasus yang sedang menjadi pembahasan hangat di berbagai media namun belum ada yang melaporkannya ke Komnas HAM sehingga secara inisiatif Komnas HAM RI menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk kasus Proaktif adalah kasus yang diterima oleh tim pengaduan saat melakukan layanan proaktif/ sinergi di daerah dengan maksud mengenalkan tata cara dan proses pengaduan ke Komnas HAM RI.

c) Distribusi Penanganan Aduan

Dari 2.729 kasus yang diterima selama 2021 selanjutnya dianalisa dan didistribusikan kepada Bidang-Bidang di Biro Dukungan Penegakan HAM guna ditindaklanjuti, yaitu Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bidang Dukungan Mediasi. Berikut distribusi penanganan aduan di Komnas HAM RI :

Pemantauan (417 Kasus) Baru Mediasi (97 Kasus) (2.027 Kasus) Pengaduan (1513 Kasus) Jumlah Capaian 2.729 Kasus Pemantauan (385 Kasus) Lanjutan Mediasi (124 Kasus) (702 Kasus) Pengaduan (193 Kasus)

Gambar 3.1 Distribusi Penanganan Aduan

Berdasarkan gambar di atas, dari jumlah pencapaian kasus tahun 2021 sebanyak 2.729 kasus yang dibagi menjadi 2.027 kasus baru dan 702 kasus lanjutan. Untuk kasus baru didistribusikan ke Bidang Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 417 kasus, ke Bidang Mediasi sebanyak 97 kasus, dan ditangani Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 1.513 kasus. Sedangkan, untuk kasus lanjutan didistribusikan ke Bidang Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 385 kasus, ke Bidang Mediasi sebanyak 124 kasus, dan ditangani Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 193 kasus.

d) Surat Tanggapan Pengaduan

Permintaan kelengkapan dokumen 226 Pemberian saran Bidang Dukungan 871 Pelayanan Pengaduan Pemberian tanggapan 1.706 kasus 334 File 275

Gambar 3.2 Surat Tanggapan Pengaduan

Selama 2021, penanganan 1.706 kasus melalui Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan dikategorikan sebagai file[1]. Kemudian dilakukan dengan penyusunan surat respon yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu permintaan kelengkapan dokumen sebanyak 226 kasus, pemberian saran sebanyak 871 kasus, dan pemberian tanggapan sebanyak 334 kasus[2]. Pemberian respon melalui surat dilakukan terhadap berkas pengaduan baru 1 (satu) kali, ataupun karena alasan tertentu sesuai pertimbangan pimpinan. Sedangkan, untuk 275 kasus didistribusikan ke file tanpa adanya tanggapan surat dan langsung diarsipkan. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya, tidak adanya identitas pengadu maupun alamat yang jelas, kasus tersebut sudah ditutup oleh Bidang penanganan kasus, dan kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM dan sudah pernah diberikan surat tanggapan pada surat pertama yang dikirimkan ke Komnas HAM RI.

e) Wilayah Peristiwa Kejadian

Sebaran wilayah peristiwa dari 2.729 kasus dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM RI selama tahun 2021, dapat dilihat melalui peta di bawah ini :

Aceh (23) Kalimantan North 1246 Riau Islands Sulawesi East Gorontalo (31) 45 Kalima (100) West (56) North Maluku Bangka (34) (7) Belitung. West Sum slands (55) South (43) Papua Southeast (109) (26) South Maluku (30) 146 (26) (396) Central East Java (121) Tanpa Keterangan: 161 Tenggara (52) Luar Negeri: 5

Gambar 3.3 Wilayah Peristiwa Kejadian Pelanggaran HAM

[1] Kasus yang masuk dalam kategori file dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaduan yang tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Dukungan Pemantauan Penyelidikan atau Mediasi;

b. Pengaduan yang bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran HAM dengan merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori ini, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi sampai dengan ditemukan fakta baru terkait adanya dugaan pelanggarna HAM; dan

C. Pengaduan yang bersifat tembusan.

[2] Total surat 1.431. Terdapat selisih antara jumlah file DPP dengan surat karena tidak semua file direspon dengan surat (mis. Via telp, WA, email) & sebagian masih proses pemeriksaan & administrasi dan sebagian langsung di file karena sudah pernah ada penutupan kasus/ sebagainya atau dikarenakan tidak adanya alamat lengkap pengadu yang dapat dikirimkan surat.

Dari gambar di atas, dapat dilihat 5 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak, yaitu DKI Jakarta (396 kasus), Jawa Barat (311 kasus), Sumatera Utara (246 kasus), Jawa Timur (242 kasus), dan Jawa Tengah (147 kasus). Dengan banyaknya aduan di lima wilayah tersebut, maka ditindaklanjuti oleh Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait.

f) Klasifikasi Hak yang diadukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, terdapat 10 tema hak yang diadukan ke Komnas HAM RI. Adapun klasifikasi hak yang diadukan dari 2.729 kasus yang diterima selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Hak Yang Diadukan

Lainnya 348 Hak tidak diperlakukan diskriminatif 2 Hak anak 27 Hak perempuan 48 Hak turut serta dalam pemerintahan 67 Hak atas kesejahteraan 1009 Hak atas rasa aman 174 Hak atas kebebasan pribadi 48 Hak memperoleh keadilan 910 Hak mengembangkan diri 21 Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 7 Hak untuk hidup 68 200 400 600 800 1000 1200 0

Gambar 3.4 Klasifikasi Hak yang Diadukan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa hak atas kesejahteraan masih menjadi tema hak yang paling banyak diadukan, yaitu 1.009 kasus. Adapun isu terkait dengan tema hak atas kesejahteraan adalah kasus sengketa tanah, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.

Pada posisi kedua, terdapat hak untuk memperoleh keadilan dengan jumlah 910 kasus. Isu yang diadukan meliputi kinerja aparat penegakan hukum (kepolisian, kejaksan, dan lembaga peradilan) yang dilaporkan bekerja tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Klasifikasi lainnya sebanyak 348 kasus merupakan pengaduan dengan materi yang bukan pelanggaran HAM atau memuat permasalahan yang kewenangannya bukan pada Komnas HAM RI. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di antaranya terkait dengan sengketa hutang piutang, lelang, permasalahan keluarga, laporan atas terjadinya suatu tindak pidana, dan sebagainya.

g) Klasifikasi Pengadu

Dari 2.729 kasus yang diadukan ke Komnas HAM RI dapat diketahui klasifikasi pengadu berasal dari berbagai pihak. Adapun klasifikasinya sebagai berikut :

NoKlasifikasi PengaduJumlahNoKlasifikasi PengaduJumlah
1Individu Orang Seorang94919Lembaga Pendidikan9
2Kantor Pengacara/ Advokat/ Lembaga Bantuan71520Lembaga Peradilan9
3 4Hukum Organisasi23721BUMN/BUMD9
4Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO)18722Kejaksaan7
5Kelompok Masyarakat12723Kelompok Agama dan Penghayat Kepercayaan6
6Polri7424WNA6
7Individu Pekerja/Profesi6325TNI6
8Pemerintah Daerah5326Kelompok Perempuan5
9Pemerintah Pusat (Kementerian)4727Individu Anak3
10 11Individu Perempuan4528Kelompok Buruh Migran3
11 12Korporasi Lembaga Negara (Non-37 2529Lembaga Pelayanan Kesehatan2
Kementerian)30Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara2
13 14Kelompok Masyarakat Adat Kelompok Pekerja25 3431 32Lembaga Legislatif2
Reompa452Individu Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu2
15Individu Suku233Individu Tahanan2
16Individu Buruh Migran134Individu Lansia1
17Kelompok Narapidana135Pemerintah Negara Lain1
18Tanpa Keterangan Pengadu3036Individu Narapidana2

Tabel 3.5 Jumlah Klasifikasi Pengadu

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pengadu terbanyak yang datang ke Komnas HAM adalah individu orang seorang sebanyak 949 yang diikuti oleh Kantor Pengacara/Advokat/Lembaga Bantuan Hukum sebanyak 715 dan organisasi sebanyak 237.

h) Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Dari jumlah 2.729 kasus yang diadukan ke Komnas HAM RI dapat diketahui klasifikasi pihak yang diadukan, di antaranya lembaga pemerintahan, kepolisian, korporasi, kelompok, individu, dan sebagainya. Adapun klasifikasinya sebagai berikut :

NoKlasifikasi Pihak yang DiadukanJumlahNoi Pihak yang Klasifikasi DiadukanJumlah
1POLRI72814Lapas atau rumah tahanan22
2Korporasi42815Lembaga pelayanan kesehatan21
3Pemerintah daerah24916Organisasi20
4Pemerintah pusat (kementrian)24717Pemerintah negara lain2
5Individu - Orang seorang22918Warga Negara Asing11
6Lembaga peradilan14519Individu - Perempuan3
7BUMN/BUMD12820Kelompok - Pekerja4
8Kejaksaan9421Lembaga legislative3
9TNI7722Individu - Anak1
10Kelompok - Masyarakat6823Individu - Agama dan penghayat kepercayaan1
11Lembaga pendidikan3624Kelompok - Masyarakat Adat4
12Lembaga negara (non kementerian)3525Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan2
13Individu - Pekerja/Profesi3326Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan137

Tabel 3.6 Jumlah Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Kepolisian masih menjadi lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI, yaitu sebanyak 728 kasus, disusul Korporasi dengan 428 kasus, dan Pemerintah Daerah sebanyak 249 kasus.

i) Perhitungan Stok dan Otomasi Arsip Pengaduan.

Selain melakukan kegiatan penerimaan pengaduan dan berbagai program lainnya, Bidang Pelayanan Pengaduan, juga menjadi pelaksana sistem dukungan administrasi berupa pengarsipan melalui Sub Bagian Arsip Pengaduan. Pengelolaan arsip ini bertujuan untuk menyimpan informasi dari proses penanganan kasus dan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM Rl sehingga dapat memberikan informasi dan memiliki nilai guna. Oleh karenanya, perlu dilakukan pencatatan dan penghitungan kembali berkas pengaduan (penataan arsip pengaduan) baik di kantor pusat maupun perwakilan.

Seperti pada tahun sebelumnya, Sub Bagian Arsip Pengaduan melakukan penataan dan pengawasan arsip data aduan pada masing-masing kantor perwakilan Komnas HAM RI yang disandingkan dengan database penanganan kasus di kantor perwakilan Komnas HAM RI. Namun, dikarenakan pandemi COVID – 19 yang belum selesai, penataan secara langsung tidak dilakukan pada seluruh kantor perwakilan Komnas HAM RI, sehingga beberapa kantor perwakilan dilakukan secara daring. Berikut adalah kegiatan penataan arsip aduan selama tahun 2021 :

PerwakilanPelaksanaanKasus BaruKasus LanjutanJumlah
Kalimantan Barat14 sd. 17 April40 Berkas122 Berkas162 Berkas
Sulawesi Tengah22 s.d. 25 Juni22 Berkas23 Berkas45 Berkas
Aceh(Online)46 Berkas73 Berkas119 Berkas
Sumatera Barat(online)62 Berkas128 Berkas190 Berkas
Maluku(Online)287 Berkas58 Berkas345 Berkas
Papua(Online)75 Berkas5 Berkas80 Berkas

Tabel 3.7 Jumlah Penataan Arsip Aduan Kantor Perwakilan

Dari kegiataan tersebut, diambil kesimpulan bahwa Kantor Perwakilan Komnas HAM RI sudah dapat mengelola arsip aduan dengan baik, hanya saja format database dan tempat penyimpanan yang dimiliki setiap kantor perwakilan masih berbeda. Selain itu, terdapat salah satu perwakilan yang hanya melaporkan jumlah keseluruhan berkas pengaduan, namun tidak terdapat keterangan terkait berkas tersebut. Menyikapi hal tersebut, Subbag Arsip Pengaduan akan memberikan buku pedoman pengelolaan kearsipan diharapkan dengan adanya buku tersebut dapat membuat pengelolaan arsip pada setiap kantor perwakilan menjadi lebih seragam dan pengelolaan data aduan dapat di tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saat ini Sistem Otomasi Arsip Pengadaduan (SOAP) juga sedang dalam tahap integerasi ke Duham Online yang jangkauannya sudah sampai perwakilan, sehingga diharapkan pengelolaan arsip dapat dilakukan lebih baik.

Selain melakukan penataan di Kantor Perwakilan, Sub Bidang Arsip Pengaduan juga melakukan penataan arsip di Kantor Pusat yang meliputi sisa penataan tahun 2020. Penataan arsip di kantor pusat ini dilakukan oleh pihak ke-3 pada bulan September s.d. November 2021 dengan jumlah berkas yang didata sebanyak 2.375 kasus. Selain itu, telah dilakukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan sebanyak 55 kasus pada bulan Juni 2021.

j) Sinergi dengan Stakeholder

Pada tahun 2021 Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan mengadakan kegiatan bertajuk Sinergi Dengan Stakeholder dalam Rangka Peningkatan Layanan Pengaduan Komnas HAM RI. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari kegiatan Pengaduan responsive yang menyasar wilayah dengan tingkat aduan rendah namun memiliki potensi adanya pelanggaran HAM dengan penambahan sasaran instansi/ pemerintah terkait. Adapun rencana awal wilayah yang dijadikan sasaran kegiatan Sinergi dengan Stakeholder yaitu Papua/Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat/ Kalimantan Tengah, Aceh, dan Wilayah Festival HAM. Namun, realisasi pelaksanaan kegiatan sinergi mengalami perubahan seperti sebagai berikut :

Jawa Barat (Kab. Kalimantan Barat Bandung dan (Kota Kab. Bandung Singkawang; Kab. Barat) Bengkayang) Festival HAM Banten (Kab. (Kota Semarang, Pandeglang; Kab.Semarang, Kab. Lebak; Kab. Kab. Demak, Tangerang) Kab. Boyolali)

Gambar 3.8 Wilayah Tujuan Sinergi dengan Stakeholder

Selain itu, Bidang pelayanan Pengaduan telah melakukan kunjungan ke beberapa instansi yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Yudisial. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan sinergi atas penanganan kasus aduan yang diterima oleh Komnas HAM RI yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga tersebut. Hasil pertemuan dengan ke-3 lembaga tersebut yakni :

1. Adanya penunjukan staf atau kerjasama dengan ke-3 lembaga tersebut untuk koordinasi penanganan kasus.

2. Adanya edukasi bersama Komnas HAM RI dengan Stakeholder terkait dengan tujuan pengadilan (sasarannya bisa APH, Kejaksaaan, dan Lembaga Peradilan).

3. Pertukaran data yang berkaitan dengan kewenangan tiap instansi.

4. Koordinasi untuk pendampingan korban dan pembuatan laporan ke forum internasional.

Sementara itu, dari ke-4 wilayah yang menjadi wilayah kegiatan Sinergi dengan Stakeholder dan 3 Instansi yang dikunjungi, terdapat beberapa isu temuan yaitu sebagai berikut :

1. Isu Sengketa Lahan/Agraria menjadi isu dominan yang diadukan dan dijadikan bahan diskusi di setiap wilayah. Sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah daerah setempat.

2. Isu ketenagakerjaan baik berupa pemotongan upah dan PHK sewenangwenang yang diduga merupakan dampak dari pandemi Covid 19.

3. Isu lainnya yakni Ketidakprofesionalan APH dan isu pencemaran lingkungan.

k) Pengelolaan Opini Publik pada Layanan Pengaduan Komnas HAM RI

Tidak adanya survei kepuasan masyarakat Komnas HAM RI sejak tahun 2020 yang dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi, membuat Bidang Pelayanan Pengaduan membangun aplikasi Survei Layanan Penerimaan Pengaduan atau yang disebut dengan SULAPP. Pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan dan kepentingan masyarakat atas layanan pengaduan, menjadi bahan evaluasi atas layanan penerimaan pengaduan yang diberikan kepada masyarakat, serta menjadi upaya peningkatan kualitas atas layanan yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Pengaduan.

SULAPP PERNYATAAN SANGGAHAN SULAPP 1. Survei dilakukan untuk mengukur kepuasan pemberian layanan penerimaan aduan di Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Ri dan tidak mencakup pelayanan penanganan aduan di Iuar Unit/Bagian ini (Pemantauan, Penyelidikan dan Mediasi). 2. Seluruh Informasi data yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan survey dan menjadi dokumen Komnas HAM RI. 3. Responden adalah pengadu yang memberikan pengaduannya melalui pengaduan/konsultasi pengaduan secara langsung dilapangan) dan mendapatkan dari Lakukan Su Gekarang!!

Gambar 3.5 Halaman Depan Aplikasi SULAPP

Pada Bulan November 2021, telah dilaksanakan uji coba aplikasi survey dengan responden pengadu yang menyampaikan pengaduannya ke Komnas HAM RI dan telah didaftarkan nomor agendanya oleh analis pengaduan. Hasilnya yaitu indeks kepuasan atas layanan pengaduan yaitu 92,28 yaitu sangat baik. Aplikasi ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

W Beranda GULAPP Beranda 92.28 / Sangat Baik Data Survel 4 Data Kantor Data Agenda

Gambar 3.6 Laman Beranda Aplikasi SULAPP

Portal Layanan Informasi Data Aduan Komnas HAM RI 1)

Program penyediaan Portal Indormasi Data Aduan Komnas HAM RI ini merupakan program penyediaan layanan data aduan serta peningkatan peran smartmap sebagai sarana penyediaan data aduan HAM. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk penyebarluasan portal layanan aduan, dan menjadi pendukung Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP).

Hingga saat ini, Portal Layanan Informasi Data Aduan yang dapat diakses melalui laman dataaduan.komnasham.go.id telah dikunjungi sebanyak 5.648 pengguna dan memiliki 101 pengguna aktif. Hal ini cukup membantu pengelola data karena banyak permintaan data aduan Komnas HAM RI yang tidak perlu menyampaikan surat permohonan permintaan data secara konvensional dan dapat terlayani oleh keberadaan portal data aduan. Data yang ditampilkan dalam portal data aduan berasal dari pengaduan yang diinput oleh analis pengaduan ke dalam Sistem DUHAM online, untuk kemudian ditampilkan data statistiknya setiap bulan.

Pada kegiatan ini terdapat rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan portal data aduan serta video iklan layanan masyarakat tentang portal data aduan.

storyooora enimasi ADEGAN 2c Narasi Visualisasi Kemudion Petugas Komnos HAM muncul di televisi menorasikan Ingin mengetahul kondisi HAM di Indonesia saat ini? Yuk kunjungi Komnas HAM!

Gambar 3.7 Video Promosi Smartmap

Terkait dengan rekomendasi untuk pengembangan Smartmap, yang merupakan hasil dari diskusi dengan beberapa pihak dan akademisi yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan menu dan pushmail untuk mempermudah pengguna.

2. Penambahan copyright

3. Penambahan kolom FAQ

4. Integrasi smartmap dengan website PPID.

5. Pengembangan tampilan dan pelatihan untuk SDM Pengelola.

m) Pemutakhiran Sistem Pengaduan dan Kearsipan

Kegiatan ini merupakan pengembangan dari aplikasi pengaduan online yang telah digunakan oleh Bidang Pelayanan Pengaduan sejak 2020. Pengembangan aplikasi ini penting karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga, sebagai bentuk respon cepat atas aduan masyarakat, optimalisasi big data aduan masyarakat, kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik, mempermudah akses penanganan, dan menjadi pusat pengelolaan data aduan. Terdapat beberapa hal yang dikembangkan dari sistem pengaduan online yang sekarang disebut dengan Pengaduan HAM (DUHAM), yaitu :

1. Pengembangan ruang interaksi dan komunikasi dengan public,

2. Integrasi dengan Sentra Layanan Informasi Pengaduan,

3. Pembuatan versi mobile,

4. Pengembangan user interface yang ramah disabilitas,

5. Penambahan fitur keamanan aplikasi,

6. Pengembangan menu penangan berkas aduan

7. Integrasi penanganan kasus dengan perwakilan

8. Integrasi dengan database Sistem Pengaduan yang ada saat ini,

9. Integrasi dengan arsip pengaduan

10. Manajemen Data.

KOMISINASIONALHAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA Informasi Pengaduan / Complaints Informotion Mosukon Nomor Agendo/input the Agendo Number (opobilo sudoh pernoh menyompolkon pengoduon) Form Pengoduan Online / Online Complaint Form Data Pengodu - Pelopor / Complainant's Profile Nomo Pelopor / Comploinont Nome Jenis Kelomin / Sex O Lolki-loki / Mole O Perempuon / Femole Jenis Identitos / identity Type Unggoh Identitas Pelopor / Uplood Choose File No file chosen Comploinont Identity

Gambar 3.8 Sistem Pengaduan Online Eksisting

Selarmat Datang asus (Bulan in() 54 o 10 Diproses Solesal Daftar Persetujuan Statistik Tahunan Tatun Statistik Bulanan ☐Lihat Detall Data Aduan dl Situs 6

Gambar 3.9 Tampilan Dashboard Sistem DUHAM Online

2. Penanganan Kasus melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Komnas HAM RI melalui Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan didukung Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan berdasarkan mandat dan fungsi dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah melakukan penanganan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat maupun peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang menjadi atensi publik pada tahun 2021.

Mekanisme Penanganan Kasus

PENYELESAIAN SURAT- PEMANTAUAN PEMANGGILAN AMICUSCURIAE KASUS SESUAI MENYURAT LAPANGAN PASAL 91

Gambar 3.10 Mekanisme Penanganan Kasus di Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan

Adapun penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dapat berasal dari pengaduan masyarakat, peristiwa aktual yang berkembang di masyarakat dan diduga terdapat pelanggaran HAM serta situasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam penanganan tersebut, Komnas HAM menggunakan 5 (lima) mekanisme penanganan, yaitu a) surat-menyurat yang mencakup surat permintaan keterangan (SPK), surat perkembangan penanganan kasus (SP2K), dan tanggapan, b) pemanggilan, c) pemantauan lapangan, d) pemberian pendapat HAM di persidangan (amicus curiae), dan e) penyelesaian kasus melalui penutupan, pelimpahan dan rekomendasi dalam kerangka implementasi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rekomendasi menjadi salah satu hasil dan indikator penyelesaian kasus yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya perbaikan (regulasi maupun perilaku) serta masukan dalam penegakan dan perlindungan HAM. Guna mendukung mekanisme tersebut, juga dilakukan serangkaian kegiatan pendukung, antara lain pertemuan guna pembahasan kasus, koordinasi, audiensi dengan berbagai pihak yang terkait, bedah kasus dengan institusi kepolisian atau pemerintah daerah, diskusi terfokus, diskusi ahli, konferensi pers terkait perkembangan penanganan kasus atau laporan hasil pengamatan situasi pelaksanaan HAM serta berbagai kegiatan lainnya.

NoMekanisme PenangananJumlah KasusJumlah Surat/ Kegiatan
1.Surat
a.SPK (permintaan keterangan)303 kasus200 curt
a.SP2K, TK, Tanggapan105 kasus380 surat 382 surat
2.Pemanggilan16 kasus64 kegiatan/88 surat
3.Pemantauan lapangan66 kasus22 kegiatan/57 surat
4.Amicus curiae5 kasus5 amicus/5 surat
.Kasus Selesai5 kasus5 amicus/5 sura
5Penutupan kasus42 kasus72 surat
Pelimpahan4 kasus4 surat
Rekomendasi Akhir19 kasus4 surat
Rokomendasi Aknii521 Kasus29 surat dan 2 laporan
Total Kasus Ditangani521 Kasus (Baru: 218 & Lanjutan: 303)1019 surat
Baru. 218 & Lanjutan. 505)

Tabel 3.10 Mekanisme Penanganan Kasus di Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan

Berdasarkan mekanisme penanganan di atas, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan telah menangani sebanyak 521 kasus pelanggaran HAM meliputi 303 kasus lanjutan dan 218 kasus baru (diterima pada tahun 2021) dengan jumlah surat mencapai 1.019 surat. Jumlah penanganan kasus ini melampaui dari target capaian penanganan kasus tahun 2021 sebesar 470 kasus (110%). Penyelesaian kasus-kasus yang masih ditangani/berproses masih menjadi prioritas dalam penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dengan berbagai kompleksitasnya.

Merujuk pada data penanganan kasus di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Kategori Aktor

Berdasarkan analisis data penanganan kasus, aktor yang paling banyak diadukan berturut-turut adalah POLRI (208 kasus), Korporasi (63 kasus), Pemerintah Daerah (52 kasus), Pemerintah Pusat (44 kasus), dan Lembaga Peradilan (18 kasus).

b) Kategori Wilayah

Berdasarkan data penanganan kasus Tahun 2021, kategori wilayah yang paling banyak diadukan berturut-turut, yaitu DKI Jakarta (83 kasus), Jawa Barat (64 kasus), Sumatera Utara (50 kasus), Jawa Tengah (29 kasus), dan Sumatera Selatan (22 kasus).

c) Kategori Hak

Adapun hak-hak yang dilaporkan banyak dilanggar melingkupi Hak Memperoleh Keadilan (198 kasus), Hak atas Kesejahteraan (167 kasus), dan Hak atas Rasa Aman (57 kasus).

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa dalam penyelesaian satu kasus atau peristiwa HAM sangat dimungkinkan terdapat pelanggaran beberapa hak sekaligus (multiple human right violations). Hal ini mengingat kompleksitas suatu kasus yang memerlukan analisis mendalam terhadap segala aspek dan konsekuensi atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kriteria kasus yang ditangani oleh Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, yaitu kasus aduan masyarakat yang diterima secara tertulis melalui Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP), kasus urgent response (penanganan cepat tanggap) terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan dugaan penyiksaan, kematian tahanan, berdampak meluas, jumlah korban yang cukup banyak, menarik atensi publik dengan eskalasi yang tinggi, serta hasil pengamatan situasi terhadap pelaksanaan HAM yang menjadi respon aktif Komnas HAM terhadap situasi HAM yang berkembang di masyarakat.

Hal ini berdampak pada metode kerja di Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, baik penanganan per PIC kasus maupun Tim dengan skala prioritas dan urgensi. Penanganan kasus-kasus urgent response akan menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus yang dapat ditangani melalui tim kecil (4-6 orang) yang akan melakukan pemantauan dan penyelidikan kasus secara mendalam (in-depth), terstruktur, dan terkonsolidasi serta di bawah arahan langsung Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Begitu pun komposisi dan background anggota tim menjadi pertimbangan dengan tujuan percepatan penanganan kasus dengan validitas dan akurasi hasil pemantauan dan penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penanganannya, Tim bekerja sesuai standar pemantauan dan penyelidikan yang diawali dengan penyusunan posisi kasus, analisis dan rekonstruksi kasus, pemetaan pihak-pihak dan peran keterlibatannya, pengumpulan barang dan alat bukti peristiwa, pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan, administrasi keadilan, dan strategi penanganan kasus.

Untuk itu, Tim Pemantauan dan Penyelidikan secara reguler juga dibekali dan diperkuat dengan kompetensi penanganan kasus yang mumpuni, antara lain teknik penyelidikan, pengelolaan dan pengolahan data, penanganan dan penyimpanan barang bukti kasus pelanggaran HAM serta kompetensi terkait isu HAM dan bidang lainnya yang menunjang dalam penanganan kasus.

Penanganan Kasus Urgent Response/Atensi Publik

1. Kasus Kematian 6 (Enam) Orang Laskar FPl di Karawang, 7 Desember 2020

Pada awal tahun 2021, Bidang Pemantauan dan Penyelidikan berhasil menyelesaikan penyelidikan salah satu kasus yang cukup besar dan menarik atensi publik, yaitu Peristiwa Kematian 6 (enam) orang Laskar FPl di Km 50 Tol Jakarta – Cikampek di Karawang tanggal 7 Desember 2020 oleh anggota Polda Metro Jaya. Kematian 6 (enam) orang ini terjadi saat proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dari Polda Metro Jaya. Kurun waktu pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa kematian 6 (enam) anggota Laskar FPl ini termasuk cukup singkat, yaitu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 – 8 Januari 2021. Namun, dampak dari hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM ini bergulir selama kurun waktu 2021, khususnya tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemantauan dan penyelidikan dalam kasus tersebut.

Adapun langkah pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan antara lain peninjauan langsung lokasi kejadian, pemanggilan dan permintaan keterangan para pihak, pemeriksaan dan pengujian barang bukti, pendalaman dengan ahli, dan rekonstruksi peristiwa dengan Tim Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya. Komnas HAM RI kemudian menyerahkan laporan penyelidikan dan rekomendasi kepada Kemenkopolhukam.

Gambar 3.11 Penyerahan Laporan Penyelidikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (14 Januari 2021)

Pada kasus ini, beberapa poin rekomendasi² yang disampaikan Komnas HAM, antara lain penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan serta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, serta transparan sesuai dengan standar HAM.

Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi Komnas HAM terkait penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana guna kebenaran materiil dan penegakan keadilan serta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif dan transparan sesuai standar HAM telah ditindaklanjuti oleh pihak POLRI, khususnya terhadap kematian 4 (empat) orang terduga di dalam penguasaan aparat POLRI.

2. Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada pertengahan tahun 2021, Komnas HAM telah menerima pengaduan mengenai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK yang diduga melanggar HAM. Pengaduan berasal dari perwakilan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) Sdr. Yudi Purnomo, dkk yang didampingi kuasa hukumnya Sdri. Asfinawati, dkk pada 24 Mei 2021 terkait permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK, sehingga berdampak pada 75 orang pegawai yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam prosesnya, hal ini mengakibatkan sebagian besar dari pegawai tersebut tidak dapat dilantik menjadi ASN dan mendapatkan stigma buruk lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM RI meliputi permintaan keterangan kepada berbagai pihak, yakni Pengadu beserta kuasa hukumnya, setidaknya 23 orang Pegawai KPK, Pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dinas Psikologi AD, satu lembaga yang meminta agar tidak disebut, dan mendapatkan masukan dari masyarakat dan juga mantan Pimpinan KPK.

Inalienability OtoritarianismParticipation Interrelated Rule of Law tune Non Discrimination Interdependence Hak Participation mental illness Toby Commission extra-julisial killing Universality Rule of L Non Discrimination Inklusi ability Bullying sas man ated om mission Non Indivisibil le disappearal ity

Gambar 3.13 Konferensi Pers Permintaan Keterangan Kepala BKN

Pendalaman ahli ilmu psikologi, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara dilakukan guna memastikan penggunaan konsep dan pemahaman hukum serta HAM dalam analisis peristiwa dilakukan secara akuntabel. Kesimpulan atas penanganan kasus tersebut diantaranya terkait temuan mengenai 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.3

Rekomendasi atas kasus ini diantaranya adalah terkait pemulihan status Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberhasilan dalam penanganan kasus ini ditunjukkan dengan proses kepatuhan atas rekomendasi Komnas HAM RI yakni diangkatnya Pegawai KPK yang sempat diberhentikan karena dinilai tidak lulus TWK menjadi ASN Polri.

3. Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Perundungan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat)

Peristiwa lainnya yakni perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat) dimana aduan dilakukan oleh perwakilan dari Sdr. MS, Pegawai Visual Data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat) yang didampingi kuasa hukumnya atas nama Sdr. Mehbob pada 6 September 2021. Aduan tersebut terkait dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami dan terjadi di Kantor KPI. Upaya penanganan yang dilakukan Komnas HAM RI antara lain adalah melibatkan ahli ilmu psikologi dalam proses pemantauan dan penyelidikan, permintaan keterangan kepada berbagai pihak antara lain Pengadu dan kuasa hukumnya, 12 orang pegawai KPI, Polres Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPSK, Psikolog dan Puskesmas Taman Sari, Psikiater RS Polri serta mendengarkan pendapat Koalisi Masyarakat Sipil.

Gambar 3.14 Konferensi Pers Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Pegawai KPI

Berdasarkan proses pemantauan dan penyelidikan tersebut, yang dihasilkan antara lain adalah adanya dugaan kuat terjadinya peristiwa perundungan terhadap MS dan dugaan peristiwa serupa terjadi pada pegawai lainnya, serta kegagalan KPl dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman serta mengambil langkah dalam pemulihan korban. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Kapolda Metro Jaya, dan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika.4 Sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, KPI bersurat dan mengirimkan rilis resmi yang pada pokoknya mengapresiasi upaya penanganan oleh Komnas HAM RI, membentuk tim penanganan dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual untuk pendampingan korban dan perumusan kebijakan/pedoman internal KPl, berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan menjadikan rekomendasi tersebut acuan dalam pembuatan kebijakan serta mencegah keberulangan.5

² Hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM RI dapat diakses melalui Rilis Resmi Komnas HAM RI di tautan https://www.komnasham.go.id/files/20210108-keterangan-pers-nomor-003-humas- $270SH.pdf

3 Hasil pemantauan dan penyelidikan serta kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM RI dapat diakses melalui Rilis Resmi Komnas HAM RI di tautan https://www.komnasham.go.id/files/20210816- rilis-27-hm-00-viii-2021-tentang-$NRAWJEJ.pdf

Penguatan Kepatuhan Para Pihak terhadap Rekomendasi Komnas HAM

Rekomendasi menjadi salah satu ukuran capaian strategis Komnas HAM Rl6 telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penanganan suatu kasus pelanggaran HAM. Perubahan kebijakan maupun perubahan perilaku merupakan hal yang disasar dalam pemberian rekomendasi untuk menciptakan situasi kondusif berdasarkan standar dan prinsip HAM. Hal ini terlihat dari dampak serta upaya tindak lanjut dari para pihak yang diberikan rekomendasi oleh Komnas HAM RI dalam berbagai kasus terutama kasus aktual nasional yang ditangani selama tahun 2021. Dampak dari penanganan kasus yang ditangani melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dapat dilihat dari setiap tahapan proses penanganan kasus.

No. 1.Pihak Tujuan Kementerian terkaitKategori PemerintahLingkup Perubahan kebijakan di tingkat
2.GubernurPusat Pemerintahpelaksana/lokal Penyelesaian kasus dan pemenuhan
3.Bupati/WalikotaDaerah Pemerintahhak-hak masyarakat korban Penyelesaian kasus, pencegahan
4.Daerahkonflik meluas, dan pemenuhan hak- hak masyarakat korban
5.Perusahaan BUMN Mahkamah AgungKorporasi LembagaPenyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat Penyelesaian kasus dan
6.PengadilanYudikatif Lembagapengawasan guna memastikan proses peradilan yang objektif Digunakannya perspektif HAM dalam
7.Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara Ombudsman RIYudikatifjalannya peradilan dan pemberian putusan Tindak lanjut sesuai kewenangan
8.tadi id Men enictLembaga Negara lainnyaTindak lanjut sesuai kewenangan
9.Individu/Masyarakat Polda/Polres/PolsekMasyarakat POLRIMendorong penyelesaian kasus Penyelesaian kasus, mencegah
konflik meluas, pemenuhan hak-hak korban
10.Dinas terkaitPemerintah DaerahPenyelesaian kasus, mencegah konflik meluas, pemenuhan hak-hak korban
11.Perusahaan swastaKorporasiPenyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat
hak-hak masyarakat Tabel 3.11 Para Pihak dan Lingkup Penanganan Kasus yang Berdampak berdasarkan Fungsi

Tabel 3.11 Para Pihak dan Lingkup Penanganan Kasus yang Berdampak berdasarkan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Tabel 2 ini menunjukkan sebaran para pihak terkait yang didorong oleh Komnas HAM dan lingkup dampak dari rekomendasi kasus yang tercatat berdasarkan kasus yang ditangani di tahun 2021. Pada penanganan kasus-kasus selain yang telah disebutkan sebelumnya, rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan juga mendapatkan respon yang cukup baik dari berbagai pihak.

Peran strategis Komnas HAM RI dalam isu HAM semakin diakui (recognized) dengan adanya respon positif dari instansi dan lembaga dalam memberikan keterangan atau melakukan perbaikan tata kelola pada kasus-kasus yang bahkan masih dalam proses penanganan. Selain rekomendasi, sebagaimana mandat pada Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni pemberian pendapat HAM (amicus curiae) oleh Komnas HAM, cukup efektif dalam mendorong hak memperoleh keadilan dengan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pada tahun 2021, pemberian pendapat HAM yang berdampak dan menjadi pertimbangan dalam pemberian putusan perkara pada aduan kasus-kasus diantaranya yakni sengketa warga Sentul City dengan PT Sentul City Tbk dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terkait penghentian pasokan air bersih bagi warga, gugatan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di DKl Jakarta berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat, penangkapan dan penahanan Sdr. Benni Eduward oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan atas dugaan tindak pidana pelanggaran UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), serta perkara terhadap Sdr. Stella Monika atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan klinik L'Viors Surabaya. Lebih lanjut, Komnas

HAM juga turut memberikan pendapat HAM pada kasus pelaporan terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan melawan berdasarkan perkara No. 255/Pid.B/2021/PN Pkl di PN Pekalongan.

Pada sengketa warga Sentul City dengan PT Sentul City Tbk dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor misalnya, putusan PTUN Bandung Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN BDG dalam amarnya turut menyatakan adanya tindakan melanggar prosedur dan substansi perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta memerintahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dan PT Sentul City, Tbk selaku tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah-rumah warga selaku penggugat di Kawasan Sentul City yang telah diputus atau belum disambung. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dalam pendapat HAM yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.Bdg.

Di sisi lain, pada gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) terkait pencemaran udara di PN Jakarta Pusat, Komnas HAM RI memberikan pendapat HAM yang pada pokoknya merekomendasikan antara lain agar Majelis Hakim dalam melaksanakan kewenangannya dapat memastikan jaminan pelindungan hak asasi manusia pengadu dan warga negara utamanya hak untuk menghirup udara yang bersih. Komnas HAM RI juga mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan baku mutu emisi yang lebih ketat dan aman pada semua pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari batu bara serta mendorong percepatan transformasi dari pembangkit listrik tenaga uap ke penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan (renewable and clean energy). Lebih lanjut, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas, program, kebijakan dan pihak baik aktor negara dan/atau non negara yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan/atau melakukan pencemaran udara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan terkait, memerintahkan tergugat diantaranya untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu menghukum tergugat termasuk di dalamnya Gubernur DKI untuk melakukan pengawasan pengawasan setiap orang terhadap ketentuan perundangundangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup serta menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa penyampaian rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi memiliki tantangan tersendiri. Kompleksitas kasus menjadi tantangan terbesar dalam penanganan secara umum disamping perlunya terus meningkatkan kapasitas internal secara berkelanjutan guna mendorong kinerja dan capaian Komnas HAM RI. Tindak lanjut oleh para pihak yang diberikan rekomendasi juga tidak selalu dapat diimplementasikan dengan segera, mengingat proses hingga hasil terpenuhinya rekomendasi Komnas HAM RI secara utuh membutuhkan waktu. Banyak ditemukan rekomendasi yang diberikan pada tahun berjalan baru dapat diimplementasikan di tahun berikutnya. Sehingga, pemaknaan tindak lanjut rekomendasi juga harus dipandang sebagai suatu proses yang berjalan dan memerlukan itikad baik dari berbagai pihak yang diberikan rekomendasi.

4 Hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM RI dapat diakses melalui Rilis Resmi Komnas HAM RI melalui tautan https://www.komnasham.go.id/files/20211129-keterangan-pers-nomor-039- hm-00-$I8PIZDAX.pdf

5 Rilis resmi KPI dapat dilihat dalam tautan berikut http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalamnegeri/36433-siaran-pers-penyampaian-sikap-atas-rekomendasi-komnas-ham-terkait-kasusperundungan-dan-kekerasan-pelecehan-seksual-di-kpi-pusat

6 Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 yang dapat diunduh melalui tautan https://www.komnasham.go.id/index.php/renstra/2020/11/26/4/renstra-komisinasional-hak-asasi-manusia-tahun-2020-2024.html

1. Penguatan Sinergitas Penanganan Kasus

Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam fungsi pemantauan di atas, juga didukung dengan berbagai upaya peningkatan kinerja seperti membangun sinergitas dengan stakeholders strategis dan pelaporan kinerja penanganan kasus baik kepada DPR RI maupun Presiden RI sebagai bagian dari akuntabilitas kerja-kerja Komnas HAM. Kebutuhan sinergi dan kolaborasi, khususnya dengan stakeholders strategis menjadi perhatian di tahun 2021. Pembahasan kasus yang intensif dengan instansi/kementerian/lembaga yang strategis penting untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus yang diadukan, termasuk mendorong pemenuhan hak korban selama proses berlangsung dan mencegah meluasnya konflik.

Fungsi koordinasi bisa juga dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk kasuskasus yang melibatkan Korporasi. Misalnya: 1) percepatan penyelesaian kasus-kasus kekerasan oleh POLRI di tingkat daerah melalui pembahasan dengan Divisi Propam dan Irwasum POLRI, 2) penyelesaian kasus tenggelamnya Kapal MV Nur Allya di Kepulauan Halmahera Utara dengan berkoordinasi KNKT, Basarnas dan Bakamla, 3) Koordinasi lintas-sektoral atas penanganan kasus kemanusiaan Nduga, Papua bersama Kementerian PMK, Kementerian Sosial, KSP dan Kementerian Kesehatan, 4) Koordinasi penanganan situasi dan kondisi HAM yang kondusif di wilayah jurisdiksi Polda Metro Jaya, 5) Koordinasi penanganan permasalahan Pekerja Migran di Indonesia dengan CSO/NGO terkait, SUHAKAM, dan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri.

Membangun pola komunikasi yang efektif dalam penyelesaian kasus, misalnya: 1) penyelesaian kasus pekerja migran Indonesia, statelessness, deportan dan anak buah kapal WNI di kapal berbendera asing dengan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri cq. KJRI, 2) penyelesaian kasus sengketa aset TNI/POLRI (rumah dinas dan tanah) dengan Kemenko Polhukam, dan 3) menginisiasi percepatan penyelesaian kasus melalui pembahasan kasus yang melibatkan para pihak.

Selain itu, juga pelibatan media dan kelompok masyarakat sipil/CSO/NGO dalam sinergi penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Media dan NGO dapat menjadi partner strategis Komnas HAM. Berbagai sinergi tersebut juga dalam rangka meningkatkan jejaring dengan pihak-pihak tujuan rekomendasi, utamanya Pemerintah Pusat dan Daerah guna meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi Komnas HAM RI.

Sinergitas antar lembaga dan bangkitnya kesadaran pengarusutamaan perspektif HAM di berbagai lembaga juga terlihat pada tahun 2021. Komnas HAM diundang dalam berbagai rapat kerja dan evaluasi lembaga guna memberikan materi sebagai narasumber maupun pemahaman dasar pentingnya HAM dalam melakukan kerja-kerja sebagai aparatur negara seperti misalnya dilakukan baik dengan Polri maupun TNI. Komnas HAM juga terlibat dalam berbagai dialog terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Sinergitas dengan lembaga pengawas lainnya rutin dilakukan misalnya dengan Kompolnas RI dalam mengevaluasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat kepolisian guna memastikan tidak adanya keberulangan di masa yang akan datang.

2. Penggalangan Dukungan Lembaga Legislatif

Pasal 97 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mewajibkan Komnas HAM menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi HAM dan perkara-perkara yang ditangani kepada DPR RI dan Presiden RI tembusan kepada Mahkamah Agung. Untuk itu, pada tahun 2021, hal ini sudah mulai rutin dilakukan melalui Subkomisi Penegakan HAM cq. Biro Dukungan Penegakan HAM dalam rapat-rapat dengar pendapat (RDP) Komnas HAM – Komisi III DPR RI. Misalnya RDP Komisi III DPR RI – Komnas HAM pada 4 Oktober 2021.

Dalam RDP tersebut, kerja-kerja Komnas HAM dalam penanganan kasus cukup diapresiasi oleh anggota Komisi III dan dijanjikan adanya peningkatan anggaran di tahun mendatang untuk mendorong kinerja Komnas HAM. Selain itu, hal ini juga berguna untuk mendorong peran legislatif dalam menyelesaikan kasus-kasus di wilayah konstituennya atau mendorong kebijakan yang lebih berperspektif HAM.

3. Evaluasi Eksternal terkait Penanganan Kasus

Sebagai upaya dalam mengevaluasi kerja dan kinerja yang dilakukan melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta efektivitas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM secara rutin melakukan dialog dengan CSO/NGO dan media. Hal ini dilakukan setiap tahun sebagai upaya mendapatkan masukan dan kritik membangun bagi lembaga dan menciptakan inovasi baru berdasarkan pandangan stakeholder eksternal Komnas HAM. Ruang ini juga sebagai upaya dalam memaksimalkan kekuatan jejaring dan informasi awal jika terdapat kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang harus diberikan perhatian dalam tahun berjalan.

3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi

Penanganan kasus juga dilakukan melalui fungsi Mediasi Komnas HAM, selain melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan. Mediasi Komnas HAM sebagai salah satu solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian di luar proses litigasi (non litigasi). Hal ini berbeda dengan proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), di mana para pihak saling berargumen baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain. Dalam pelaksanaan mediasi, Komnas HAM menuntut adanya itikad baik dari para pihak, hal tersebut akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh – sungguh dan berkualitas. Proses mediasi yang berkualitas dapat mendorong potensi keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian.

Fungsi Mediasi Komnas HAM sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 89 ayat (4) terkait pelaksanaan fungsi mediasi diatur bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan:

1. Perdamaian kedua belah pihak;

2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;

3. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Lebih lanjut pemaknaan rekomendasi sebagai formulasi indikator sasaran strategis ini pada Bagian Dukungan Mediasi diartikan ke dalam dua pengertian:

1. Rekomendasi tertulis dari Komnas HAM RI yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban; dan

2. Rekomendasi tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan dan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi. Pada pengertian ini termasuk Kesepakatan Mediasi dan Berita Acara Mediasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, rekomendasi dalam pelaksanaan fungsi mediasi merupakan output dari proses pelaksanaan mediasi HAM, di mana rekomendasi ini dapat dikeluarkan pada masing-masing tahapan berdasarkan karakter kasus yang sedang ditangani.

Mediasi HAM adalah cara penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi yang terkait suatu sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui proses konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli yang dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi HAM terdiri dari tiga tahap pelaksanaan, yaitu: pramediasi, mediasi dan pascamediasi.

Tahapan pramediasi merupakan tahap awal sebelum dilakukannya pertemuan mediasi sebagai persiapan. Pada tahap pramediasi, dilakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang dapat terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan yaitu:

1. Memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999;

2. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa;

3. Melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi.

Kemudian tahap mediasi adalah tahap kedua dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi. Pada tahap ini, Komnas HAM mendorong institusi-institusi negara atau perusahaan milik negara atau perusahaan swasta untuk meningkatkan penggunaan mekanisme mediasi dalam menghadapi sengketa dengan masyarakat. Pada tahapan ini, 2 (dua) hal yang dapat dihasilkan yaitu, kesepakatan mediasi atau berita acara mediasi. Adapun, tahap pascamediasi adalah tahapan dilakukannya monitoring untuk memastikan para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dihasilkan. Tahapan pascamediasi juga menghasilkan surat rekomendasi dalam bentuk tertulis sebagai tindak lanjut Komnas HAM RI atas penanganan kasus yang telah sampai tahapan pertemuan mediasi yang menghasilkan Berita Acara Mediasi. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban guna penyelesaian kasus lebih lanjut.

Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI dilakukan sebagai berikut, antara lain:

1. Berdasarkan surat tanggapan dan respon resmi atas rekomendasi Komnas HAM RI, baik dari Pengadu maupun pihak tujuan rekomendasi;

2. Berdasarkan informasi dan/komunikasi dari Pengadu terhadap perkembangan kasusnya;

3. Berdasarkan pantauan media masa terkait perkembangan kasus yang dikeluarkan rekomendasi;

4. Berdasarkan pengecekan kondisi di lapangan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atau kegiatan pascamediasi; dan

5. Berdasarkan iktikad baik dari para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan mediasi.

Pada tahun 2021, Bagian Dukungan Mediasi telah menerima sejumlah 221 kasus yang didistribusikan dari Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan. Sejumlah 221 kasus ini merupakan gabungan dari kasus baru dan kasus lanjutan atau carry over dari kasus yang diterima di tahun sebelumnya oleh Bidang Dukungan Mediasi. Bidang Dukungan Mediasi menerima sejumlah 97 kasus baru di tahun berjalan. Dari 221 kasus yang didistribusikan tersebut, [I1] Bidang Dukungan Mediasi telah melakukan penanganan sebanyak 69 kasus. Capaian 69 kasus ini merupakan capaian dari sejumlah 61 kasus sebagai target yang ditujukan kepada Bidang Dukungan Mediasi. Output kegiatan ini, kemudian diturunkan kembali menjadi beberapa komponen yakni antara lain:

KomponenJumlah Capaian
Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi, yang diantaranya melalui beberapa penanganan antara lain: a. 19 berita acara mediasi atas penanganan 19 kasus; b. 17 kesepakatan mediasi atas penanganan 17 kasus; C. 32 surat rekomendasi atas penanganan 32 kasus;69 kasus
Mediasi atas isu-isu HAM strategis dan pengembangan mediasi HAM.1 laporan
Monitoring dan evaluasi perkara-perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasi.1 laporan

Tabel 3.15 Komponen dan Capaian Penanganan Fungsi Mediasi

Pelaksanaan Mediasi Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

Sebanyak 69 kasus telah berhasil dicatatkan sebagai capaian Bidang Dukungan Mediasi yang ditangani melalui mediasi HAM. Capaian penanganan sejumlah 69 kasus ini merupakan capaian dari target 61 kasus berdasarkan Rencana Strategis Komnas HAM RI untuk penanganan isu-isu strategis dan kasus terkait sengketa Pelanggaran HAM kelompok marjinal dan rentan melalui mekanisme Mediasi HAM. Mediasi HAM sendiri adalah cara penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi yang terkait suatu sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui proses konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli yang dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi HAM terdiri dari tiga tahap pelaksanaan, yaitu: pramediasi, mediasi, dan pascamediasi. Bidang Dukungan Mediasi sendiri telah mengeluarkan sejumlah 884 surat kasus. Surat kasus ini dikeluarkan sebagai bagian dari penanganan kasus yang mendukung untuk tahapan pramediasi, mediasi, dan pascamediasi.

Tahapan pramediasi merupakan tahap awal sebelum dilakukannya pertemuan mediasi sebagai persiapan. Pada tahap pramediasi, dilakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang dapat terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: 1) Memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999; atau 2) Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa; atau 3) Melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi. Tahap pramediasi juga dilakukan dengan upaya mengumpulkan informasi lebih mendalam terkait kasus melalui korespondensi, pemanggilan, ataupun kegiatan ke lapangan. Selain itu, dilakukan kegiatan sosialisasi terkait fungsi mediasi di Komnas HAM RI dan penyiapan para pihak untuk melakukan proses mediasi apabila kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan mediasi.

Kemudian, tahap mediasi adalah tahap kedua dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi. pada tahap ini Komnas HAM mendorong institusi-institusi negara atau perusahaan milik negara dalam menghadapi sengketa dengan masyarakat meningkatkan penggunaan mekanisme mediasi. Berbagai permasalahan HAM yang muncul dalam sengketa yang terjadi, dapat diselesaikan dengan berkeadilan melalui mekanisme mediasi, selain mekanisme hukum semata. Pada tahapan ini dapat menghasilkan dua hal yaitu, kesepakatan mediasi atau ketidaksepakatan. Di tahun 2021, Bidang Dukungan Mediasi telah melaksanakan proses mediasi untuk sejumlah 36 kasus dan 17 kasus diantaranya berhasil mencapai kesepakatan.

Adapun, tahap pascamediasi merupakan tahapan dilakukannya monitoring untuk memastikan para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dihasilkan dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR RI atau DPRD RI sebagai Pihak dari sengketa maupun Pihak terkait sengketa dan/atau melakukan pertemuan langsung/tidak langsung kepada para pihak dan/atau pihak terkait guna memastikan pelaksanaan hasil mediasi. Pemberian surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR RI atau DPRD RI ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki selaku pemangku kebijakan sehingga memiliki dampak untuk upaya penyelesaian sengketa. Surat rekomendasi ini sebagian besar dihasilkan di tahap pascamediasi, namun dapat pula dikeluarkan di tahap pramediasi yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kasus yang ditangani. Pada tahap ini, Bagian Dukungan Mediasi telah mengeluarkan sejumlah 32 surat rekomendasi untuk penanganan 32 kasus. Kemudian, dari pertemuan langsung/tidak langsung kepada para pihak dan/atau pihak terkait guna memastikan pelaksanaan hasil mediasi yang menghasilkan berita acara pascamediasi, Bidang Dukungan Mediasi telah menghasilkan 1 berita acara pascamediasi untuk penanganan 1 kasus.

Berbagai tahapan yang dilakukan dalam mekanisme Mediasi HAM tersebut di atas menghasilkan sejumlah total capaian 69 kasus, yang tentunya tidak serta merta penghitungan dilakukan dari setiap tahapan Mediasi HAM, melainkan dihitung berdasarkan adanya indikator dampak implikasi langsung, baik itu kepada Pengadu maupun Teradu di dalam penanganan kasus. Adapun, capaian dihitung dari tahapan mediasi yang menghasilkan kesepakatan mediasi dan dikeluarkannya surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR Rl atau DPRD RI.

Pencapaian penanganan kasus tercatat pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Revisi target capaian kasus tahun 2021 yang ditangani melalui fungsi mediasi dilakukan karena situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Semula target di tahun 2021 adalah sejumlah 100 kasus, setelah direvisi menjadi 61 target kasus yang ditangani. Jadi, penurunan kuantitas di tahun 2021 tidak berarti dimaknai sebagai penurunan capaian dari tahun sebelumnya, melainkan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari revisi target capaian yang tentunya anggaran menjadi faktor yang komplementer berpengaruh. Adapun dokumen yang dihitung sebagai output Bidang Dukungan Mediasi yaitu berdasarkan kesepakatan mediasi, berita acara mediasi, berita acara pascamediasi, dan surat rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kewajiban maupun kepada pihak terkait lainnya.sebagaimana digambarkan dalam grafik sebagaimana berikut:

Gambar 3.15 Perbandingan Capaian Output Bagian Dukungan Mediasi

Selain itu, terdapat pula beberapa tantangan dalam penanganan kasus pada tahun 2021 yang berpengaruh pada pencapaian output yakni antara lain:

1. Kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan akses ke berbagai daerah dipersulit dengan terbatasnya transportasi, seperti penerbangan yang dibatasi. Selain itu, pembatasan jumlah peserta mediasi juga memiliki dampak kepada pelaksanaan proses mediasi di lapangan, dikarenakan harus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Pembatasan-pembatasan tersebut menjadi berdampak kepada waktu pelaksanaan dan anggaran yang dikeluarkan dalam setiap penanganan perkara mediasi;

2. Kasus-kasus yang ditangani memiliki kompleksitas yang berbeda, sehingga untuk sampai kepada penyampaian rekomendasi membutuhkan waktu dan proses panjang. Selain itu, dinamika yang berbeda yang dihadapi dalam penyelesaian berbagai kasus juga menjadi tantangan sendiri;

3. Kemampuan analisis sesuai data, fakta, dan informasi yang didapatkan dari sebuah kasus pun dibutuhkan, seringkali hambatan terjadi dalam upaya mencari data, fakta, dan informasi. Hal ini dapat disebabkan minimnya informasi dari para pihak yang bersengketa ataupun pihak terkait dan situasi pandemi yang menghambat kegiatan lapangan;

4. Sifat rekomendasi yang tidak mengikat menjadi tantangan khusus untuk mendorong para pihak atau pihak terkait agar dapat melaksanakan rekomendasi dan dibutuhkan iktikad baik untuk melaksanakan rekomendasi tersebut;

5. Belum adanya aturan hukum yang memaksa para pihak atau pihak terkait untuk melaksanakan rekomendasi;

6. Belum adanya standar baku yang dapat diterapkan untuk mengukur indikator keberhasilan, serta sumber daya dan sarana prasarana pendukung yang terbatas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan

7. Anggaran yang tidak sepadan dengan kebutuhan penanganan kasus.

A. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Mediasi

C.1. Tahap Pramediasi

Pada tahun 2021, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi menyampaikan sejumlah 884 surat kasus kepada Para Pihak (Pihak Teradu, Pihak Terkait Lainnya, serta Pengadu). Surat ini disampaikan dalam rangka permintaan klarifikasi, permintaan tanggapan kepada Pengadu, penyampaian tindak lanjut penanganan, permintaan kesediaan dan kesiapan mediasi, dan informasi rencana mediasi. Semua bentuk korespondensi tersebut dilaksanakan dalam rangka perwujudan tahap Pramediasi melalui korespondensi.

Bentuk Pramediasi yang lain dilakukan yaitu melalui pemanggilan Pihak Teradu dalam rangka meminta kesiapan dilakukannya tahap Mediasi. Kasus ini diantaranya dilakukan pada pemanggilan Direktur PT Mitra Aneka Rezeki terkait penanganan kasus hak atas lahan antara Kelompok Tani Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Kabupaten Banyuasin.[2]

Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi juga melakukan kegiatan Pramediasi ke daerah pada penanganan kasus hak atas lahan antara Kelompok Tani Berkah Abadi dan Kelompok Tani Wira Mandiri dan PT Brahma Bhinabakti [3] di Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Mediasi di wilayah Provinsi Jambi.

Fungsi Pramediasi lapangan lainnya yang dilakukan yaitu pada penanganan kasus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait pelarangan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Yayasan ISKCON-Indonesia di Bali[4] dan kasus hak atas lahan ulayat berkaitan dengan dugaan hilangnya sumber penghidupan dan tempat tinggal Orang Rimba Hitam-Hulu[5] dan PT Aditya Sari Loka di Sarolangun. Dua kegiatan Pramediasi ini dilakukan berbeda dengan kegiatan Pramediasi yang sudah pernah dilakukan Komnas HAM RI sebelumnya. Hal yang membedakan yaitu pelibatan beberapa instansi (Kementerian/Lembaga) lain pada 2 kegiatan ini. Pramediasi di Bali dilakukan bersama dengan Kementerian Agama dan Kantor Staf Presiden. Sementara kegiatan di Sarolangun dilakukan bersama dengan Kementerian ATR/BPN, Kantor Staf Presiden, dan DPD RI.

C.2. Tahap Mediasi

Sepanjang tahun 2021 Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi telah melaksanakan 45 penanganan kasus melalui pertemuan Mediasi. Berikut rekapitulasi kesimpulan mediasi yang dihasilkan:

Hasil Mediasi 17 Kesepakatan Perdamaian Berita Acara Mediasi - Berita Acara Tanpa KesepakatanBerita Acara Penundaan Mediasi

Gambar 3.16 Hasil Mediasi

Kesimpulan mediasi merupakan hasil proses mediasi yang ditentukan oleh Para Pihak, dalam hal ini Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi tidak dapat memaksakan hasil akhir (kesimpulan) proses mediasi. Ketika suatu kasus mencapai kesimpulan Kesepakatan Perdamaian, maka Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi akan melakukan Monitoring Pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang menjadi komitmen Para Pihak. Sementara untuk kesimpulan yang menghasilkan Berita Acara Mediasi dan Berita Acara Tanpa Kesepakatan, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi tetap akan melakukan penanganan, baik melalui kewenangan Pemberian Saran untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau Penyampaian Rekomendasi kepada Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian.[2] Oleh karena itu, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi tetap akan melakukan komitmen mengupayakan penyelesaian terhadap setiap kasus/pengaduan sesuai dengan lingkup batas dan kewenangan yang dimiliki.[7]

Sejumlah 17 dokumen Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diklaster berdasarkan provinsi asal pengaduan sebagai berikut:

Provinsi 5 5 4 Nusa Tenggara Timur 3 Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah 2 Jawa Baral Jawa Timur 1 Jawa Tengah Sumatera Selatan 0 1

Gambar 3.17 Sebaran Wilayah Provinsi

Jika dilihat berdasarkan hak yang diadukan, dari 17 dokumen Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Klasifikasi Hak 14 14 12 10 8 6 4 2 0 Hak untuk hidup Hak untuk mengembangkan diri Hak atas kebebasan pribadi Hak atas kesejahteraan

Gambar 3.18 Sebaran Klasifikasi Hak

Dari 17 dokumen Kesepakatan Perdamaian tersebut juga dapat diidentifikasi berdasarkan tema isu yang diadukan sebagai berikut:

Klasifikasi Isu 11 Agraria Ketenagakerjaan Penggusuran/Relokasi Intoleransi Kepegawaian Lingkungan Pendidikan

Gambar 3.19 Sebaran Klasifikasi Isu

C.2.a. Highlight Kasus dan Kesepakatan Perdamaian

Berikut beberapa deskripsi kasus yang dilakukan pertemuan Mediasi dan berhasil mencapai titik temu melalui Kesepakatan Perdamaian.

Pertama, kasus hak atas lahan antara masyarakat adat Matabesi dan Tuan Blasius Manek, dkk di situs tanah adat Onarasi, Kabupaten Belu. Komnas HAM RI pada Januari 2018 telah menerima surat pengaduan dari Sdr. Quido Atok selaku Tetua Adat Matabesi. Pengadu bersama dengan Tetua Adat dari Suku Bei Ati, Bei Hale, Bei Bere, Mahein Lulik, Bei Asa, Beileto dan lain-lain pada intinya melaporkan mengenai sertifikat tanah atas nama Sdr. Blasius Manek, Sdr. Domi Luan, dan Sdr. Sebastianus Foukruna tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengadu telah melaporkan permasalahan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu namun belum mendapat tanggapan. Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan dimaksud dengan melakukan kegiatan pramediasi pertemuan terpisah dengan Para Pihak pada Mei 2019.

Pada Kamis 25 Maret 2021, Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mediasi kasus hak atas lahan Suku Matabesi. Pertemuan ini dilaksanakan bertempat di Kantor Bupati Belu dan dihadiri oleh Pengadu, para ahli waris pemilik sertifikat hak milik tanah, Pemerintah Kabupaten Belu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan mediasi ini ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak.

Kedua, kasus hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terkait kompensasi kerusakan bangunan antara Sdr. Eddy dan PT Pertamina Gas (PT Pertagas) di Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Agustus 2019, Komnas HAM RI menerima surat pengaduan dari Sdr. Eddy. Pada pokoknya Pengadu menyampaikan masalah tentang pembangunan pipa transmisi gas Gresik-Pusri oleh PT Pertamina Gas (PT Pertagas) yang berakibat pada kerusakan rumah tinggal.

Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan ini melalui surat permintaan klarifikasi kepada Direktur PT Pertagas dan Bupati Musi Banyuasin. Selanjutnya Komnas HAM RI telah menerima surat klarifikasi dari PT Pertagas yang intinya menyampaikan telah memberikan tawaran ganti rugi kepada namun belum disepakati oleh Pengadu. Dalam perkembangannya Komnas HAM RI menerima informasi dari Pengadu yang intinya menyatakan bersedia menerima tawaran ganti rugi dari PT Pertagas dan berharap dapat dilakukan Mediasi HAM untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran ganti rugi dimaksud.

Pada 25 November 2020 Komnas HAM RI memfasilitasi pertemuan mediasi bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Pengadu, PT Pertagas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian. Pada butir kesepakatan, terdapat ketentuan akan dilakukan penghitungan ulang dampak kerusakan lingkungan yang dihadiri oleh Para Pihak serta Komnas HAM. Oleh karena itu, Komnas HAM akan memfasilitasi Mediasi lanjutan untuk memastikan penghitungan akhir pemberian ganti kerugian atas kerusakan bangunan.

Pada Jumat 16 April 2021, Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mediasi lanjutan kasus hak atas kerusakan lingkungan terkait kompensasi antara Sdr. Eddy dan PT Pertagas bertempat di Kantor Bupati Musi Banyuasin. Hadir pada pertemuan ini yaitu: Pengadu, perwakilan PT Pertamina Gas, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Musi Banyuasin, Kasi Fasilitasi Sengketa Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Para Pihak menutup kegiatan dengan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Nomor: 005/KP/MD.00.01/IV/2021.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan butir kesepakatan ini, selanjutnya Pengadu telah menerima pembayaran kompensasi kerusakan bangunan rumah tinggal dari PT Pertamina Gas (selaku Teradu). Sesuai komitmen bersama Para Pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, PT Pertamina Gas (selaku Teradu) akan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya kesepakatan.

Ketiga, kasus hak atas ketenagakerjaan antara Sdri. Bunga Gracia Amanda dan Universitas Wanita Internasional di Kota Bandung. Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Sdri. Amanda Bunga Gracia pada 21 Desember 2020 perihal sulitnya mengundurkan diri dari Universitas Wanita Internasional (UWI) serta penerimaan tindakan intimidasi yang mengancam hak asasi pengadu sebagai tenaga pendidik serta sebagai Warga Negara Indonesia.

Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mediasi kasus ini pada 17 Juni 2021 bertempat di Gedung Merdeka kompleks Museum Konferensi Asia Afrika. Hadir pada mediasi ini yaitu: Pengadu, Wakil Rektor Il Universitas Wanita Internasional, dan Kepala Subbagian HAM Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para Pihak menutup pelaksanaan mediasi ini dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Nomor: 006/KP/MD.00.01/VI/2021.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pertemuan Mediasi ini, Para Pihak memiliki komitmen bersama untuk saling menghormati dan saling menjaga relasi sosial. Pihak Rektorat Universitas Wanita Indonesia bersedia memberikan pemenuhan hak-hak kepegawaian kepada Pengadu.

Keempat, kasus hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan beragama[9] dan berkeyakinan terkait proses perizinan dan pendirian Pondok Pesantren oleh Yayasan Daar Al Fawwaz di Kota Pekalongan. Komnas HAM RI telah menerima pengaduan dari Tim Pengacara Muslim yang bertindak untuk dan atas nama Sdr. Amin Herwanto selaku Ketua Yayasan Daar Al Fawwaz melalui surat tanggal 21 September 2020.

Pengadu menyampaikan telah mulai melakukan pengurusan perijinan pendirian Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an sejak 2015. Namun, ada keberatan dari warga Tegalrejo Kelurahan Pringrejo atas keberadaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an dengan alasan pondok pesantren bersifat tertutup, gangguan kenyamanan warga ketika hendak melaksanakan Sholat Jumat; dan dugaan pondok pesantren mempraktikkan aliran yang tidak sama dengan umumnya warga sekitar Tegalrejo. Atas surat keberatan tersebut telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan namun dinilai belum memberikan penyelesaian terbaik bagi semua Pihak.

Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan ini dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Walikota Pekalongan dan Kementerian Agama Kota Pekalongan. Selanjutnya pada Maret 2021, Komnas HAM RI melakukan kegiatan Pramediasi guna meminta kesiapan dan kesediaan Para Pihak untuk difasilitasi pertemuan mediasi.

Pada 23 September 2021 Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mediasi kasus ini. Mediasi ini dilaksanakan bertempat di Kantor Walikota Pekalongan. Hadir dalam mediasi ini yaitu: Pengadu, Asisten I Kota Pekalongan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, FKUB Kota Pekalongan, MUI Kota Pekalongan, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Kodim 0710/Pekalongan, dan Polsek Pekalongan Barat. Pertemuan mediasi ini ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Nomor: 008/KP/MD.00.01/IX/2021 sehingga Komnas HAM RI akan menyampaikan surat Monitoring Pascamediasi dan menutup pengaduan ini.

Hasil dari pelaksanaan Mediasi ini, Pemerintah Kota Pekalongan dan Kementerian Agama Kota Pekalongan akan melakukan tindak lanjut proses perizinan pendaftaran Pondok Pesantren Al Faawaz kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Di luar konteks hak pendidikan tersebut, Pengadu, Pemerintah Kota Pekalongan, Kementerian Agama Kota Pekalongan, FKUB Kota Pekalongan, dan MUI Kota Pekalongan bersepakat untuk terus melakukan komunikasi, dialog, dan menjaga hubungan baik dengan warga sekitar Pondok Pesantren Al Fawwaz.

Kelima, kasus hak atas pendidikan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan Yayasan Imam Syafi'i [10] di Kabupaten Jember. Komnas HAM RI telah menerima surat pengaduan dari Sdr. Umar Hasan Djawas selaku Ketua Pengurus Yayasan Imam Syafi'i tanggal 24 Juli 2019 perihal Pengaduan Terhambatnya Kegiatan Belajar Mengajar SMP Islam Imam Syafi'i. Bahwa pada 4 April 2019, pengurus Yayasan Imam Syafi'i menerima surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor: 421.3/900/413/2019 tentang Penghentian Proses Belajar Mengajar.

Komnas HAM RI telah melakukan tindak lanjut melalui penyampaian surat permintaan klarifikasi kepada Bupati Jember dan Kepala Kepolisian Resort Jember pada September 2019. Pada 19 dan 20 Oktober 2020, Komnas HAM telah menjalankan fungsi Pramediasi guna bertemu secara terpisah dengan Para Pihak dan meminta kesiapan pelaksanaan Mediasi HAM. Selanjutnya, Komnas HAM RI telah menyampaikan surat Nomor: 42/K/Mediasi/Il/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Informasi Rencana Mediasi kepada Para Pihak.

Pada 27 Oktober 2021 Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mediasi kasus hak atas pendidikan dan hak KBB Yayasan Imam Syafi'i bertempat di Kantor Bupati Jember. Pertemuan dihadiri oleh Wakil Bupati Jember beserta jajaran dari dinas teknis terkait, Pengadu, Aswaja NU Center, PCNU Jember, MUI, dan FKUB. Pertemuan dapat berjalan kondusif karena sebelumnya Tim melakukan Prakondisi dengan Para Pihak. Para Pihak menutup pelaksanaan mediasi ini dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Nomor: 014/KP/MD.00.01/X/2021 oleh Para Pihak dan Komnas HAM RI akan melakukan monitoring pelaksanaan butir-butir kesepakatan oleh Para Pihak.

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Perdamaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember selanjutnya akan melaksanakan komitmen non-diskriminasi dalam sektor pelayanan publik. Para Pihak bersepakat dan bersedia untuk saling menciptakan kehidupan yang menjunjung tinggi kerukunan dan keragaman.

C.3. Tahap Pascamediasi

Pada tahun 2011, Komnas HAM melakukan 2 kali kegiatan Pascamediasi. Pertama, pascamediasi pada penanganan kasus hak atas akses jalan [12] antara Sdr. Benny Hoesin dan Setukpa Polri di Kota Sukabumi. Kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Maret 2021 bertempat di Ruang Utama Walikota Sukabumi ini dihadiri oleh Pengadu, Kabag Renmin Setukpa Polri, dan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sukabumi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian dilaksanakannya 5 butir kesepakatan Para Pihak sebagaimana tertuang dalamKesepakatanPerdamaianNomor:008/KP/KH- Mediasi/VIll/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Kegiatan Pascamediasi ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pascamediasi Nomor: 001/BA/KH-MD.00.02/III/2021.

Kedua, pascamediasi dalam rangka penanganan kasus hak atas kesejahteraan terkait relokasi PKL Pasar Subuh di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan[13]. Kegiatan yang dilaksanakan pada 29 Desember 2021 ini menghasilkan Berita Acara Pascamediasi Nomor: 002/BA/KH-MD.00.02/XII/2021.

Selain melalui kegiatan pertemuan langsung, dikarenakan situasi masih Pandemi, Komnas HAM juga melakukan fungsi Pascamediasi melalui korespondensi. Fungsi ini dilakukan melalui penyampaian surat tentang permintaan kepada Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah menjadi komitmen Para Pihak. Sepanjang tahun 2021, Komnas HAM menyampaikan 11 surat perihal Monitoring Pascamediasi. Diharapkan surat ini memberikan ikatan kepada Para Pihak agar dengan iktikad baik bersedia melaksanakan butir kesepakatan yang tertuang pada Kesepakatan Perdamaian.

A. Pengembangan Bidang Mediasi

Guna merespon prinsip penyederhanaan birokrasi yang digaungkan Pemerintah, Bidang Dukungan Mediasi telah sekurang-kurangnya 10 tahun mengupayakan pembentukan jabatan fungsional. Berbagai proses dan pendekatan telah dilalui. Dimulai dari tahap konsultasi dengan Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun Kementerian Tenaga Kerja (untuk belajar tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang telah lebih dulu ada).

Proses demi proses dilalui dan mengikuti setiap anjuran atau rekomendasi dari Kemenpan RB atau BKN. Proses awal dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik yang dilanjutkan dengan proses Eskpose di Kemenpan RB. Naskah Akademik pun disusun mengikuti pedoman Kemenpan RB dan BKN, semata-mata guna demi mewujudkan adanya jabatan fungsional di Bidang Mediasi. Dari proses Ekspose di Kemenpan RB, akhirnya disetujui usulan pembentukan jabatan fungsional di Bidang Mediasi. Proses berikutnya beralih pada penyebutan nama (nomenklatur).

Usulan yang pertama kali diajukan oleh Bidang Mediasi yaitu Mediator Hak Asasi Manusia. Nama ini pun merupakan saran dari Komisioner Mediasi yang membedakan Mediator Komnas HAM (jabatan yang melekat pada setiap komisioner Komnas HAM – sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia[1]) dan Mediator HAM (usulan nama jabatan fungsional) itu sendiri. Pengusulan penyebutan nama jabatan fungsional ini mendapat sanggahan dari Kemenpan RB, Kemenkumham, dan BKN yang meminta agar dilakukan penggantian nama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat awam tentang definisi Mediator Komnas HAM dan Mediator HAM. Setelah melalui proses argumentasi, akhirnya disepakati nomenklatur jabatan fungsional di Bidang Mediasi yaitu Penata Mediasi Sengketa HAM.

Setelah melewati tahap dan proses panjang, akhirnya pada 30 Maret 2021 Menteri PANRB menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia.

B. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pengamatan atas situasi HAM

No.Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTarget (PK)Target (Refocusing)Realisasi% Progres (PK)% Progres (Refocusing)
1.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No.26/2000)2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM5 kegiat an penga matan4 kegiatan pengamata n4 kegiatan pengamat an80%100%

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pengamatan Situasi

Selain penanganan kasus pelanggaran HAM, fungsi pemantauan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mencakup pengamatan situasi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pengamatan pelaksanaan HAM dilaksanakan dengan melihat gejala atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Pengamatan atau monitoring dapat diartikan sebagai proses yang sistematis dalam memotret dan merekam seluruh kegiatan dan tindakan dari suatu institusi, organisasi atau lembaga pemerintah. Komponen dari pengamatan adalah pengumpulan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari fact finding (temuan fakta di lapangan), dan dokumentasi yang merupakan proses perekaman dan pengaturan (organizing) seluruh informasi sehingga dapat dengan mudah digunakan dan didiseminasikan. Pengumpulan data, fakta dan informasi merupakan salah satu upaya untuk menentukan ada tidaknya atau keakuratan temuan dugaan pelanggaran HAM merujuk pada kewajiban Negara terhadap pemenuhan HAM.

Metode pelaksanaan pengamatan situasi terhadap pelaksanaan HAM oleh Negara merujuk pada isu strategis yang ditetapkan Komnas HAM dalam Rencana Strategis 2020 - 2024, antara lain:

1. Situasi Kekerasan Negara dan Masyarakat Sipil

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik terkait isu di atas adalah kematian 6 (enam) anggota Laskar FPi di Km. 50 Tol Cikampek (Karawang) di penghujung tahun 2020. Selain itu, kasus-kasus penyiksaan yang kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dilaporkan masih terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya terjadi pada kasus kematian tahanan Sdr. Herman di Polresta Balikpapan, kekerasan terhadap jurnalis TEMPO yakni Sdr. Nurhadi oleh oknum anggota kepolisian, dan dugaan penyiksaan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Komnas HAM RI juga turut mengeluarkan rekomendasi atas peristiwa penembakan terhadap penduduk sipil yang menewaskan 3 (tiga) orang di Poso sebagai bagian dari tindak lanjut pemantauan lapangan dan penanganan kasus tersebut.

OtoritarianismParticipati nability Interrelat Discriminat Rule of Law mpunity Interdepe Commis Participation mentalillness ak judicial U lity b Non Disc O So quali lated .om Interdependence n py Omission illing litas Indivisi ople disap

Gambar 3.20 Komnas HAM RI menerima kehadiran Kapolda Kalimantan Timur dalam Memberikan Keterangan dan Tindak Lanjut atas Kematian Sdr. Herman di Polres Balikpapan

Pembahasan isu kekerasan negara dalam Tim di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan masih banyak difokuskan terkait dengan pihak kepolisian. Pada kasus kematian Sdr. Herman di Polresta Balikpapan, Komnas HAM RI meminta keterangan kepada Kapolda Kalimantan Timur guna dan mendorong penegakan hukum serta pemulihan korban. Kapolda Kalimantan Timur memberikan respon baik atas surat tersebut dan hadir secara langsung di Kantor Komnas HAM RI di Jakarta guna memberikan informasi dan langkah-langkah penanganan yang telah diupayakan oleh pihaknya.7 Hasilnya, proses penyelidikan baik dari sisi etik maupun pidana dilakukan oleh pihak Polda Kalimantan Timur guna menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja Polri. Sedangkan pada kasus penembakan terhadap penduduk sipil yang menewaskan 3 (tiga) orang di Poso, Komnas HAM RI merekomendasikan pada pokoknya untuk penegakan hukum melalui prosedur hukum pidana dan bukan hanya penyelidikan pelanggaran disiplin dan kode etik, memastikan keselamatan penduduk sipil dari ancaman kekerasan, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan operasi kepolisian. Pihak kepolisian berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sedangkan pada kasus kekerasan terhadap jurnalis TEMPO, Nurhadi, oleh sejumlah orang pada Maret 2021, Komnas HAM RI mendorong penanganan perkara yang adil oleh Polda Jawa Timur dan mendapatkan tindak lanjut dengan adanya penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara oleh kepolisian kepada kejaksaan.

Berdasarkan pola penanganan kasus di Bidang Pemantauan Penyelidikan Komnas HAM, pelaksanaan upaya paksa kerap kali mendapatkan komplain keberatan dari masyarakat, misalnya tidak adanya dan/ atau tidak segeranya diberikan surat perintah penangkapan, penahanan dan penggeledahan kepada keluarga tersangka, kemudian penembakan Tersangka bahkan hingga meninggal dunia, berbagai bentuk tindakan kekerasan anggota Polri terhadap Tersangka, saksi dan masyarakat, bahkan berbagai bentuk tindakan penyiksaan yang berakibat pada hilangnya nyawa, merendahkan martabat dan menimbulkan luka atau rasa sakit. Selain itu, disoroti juga peristiwa kematian tahanan di Rutan Kepolisian, yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan sesama tahanan namun indikasi kuat juga sebagai pembiaran atau abainya pihak Kepolisian atas tindakan kekerasan yang terjadi di Rutan Kepolisian.

Tim Pemantauan juga telah merilis hasil pemantauan situasi terkait kekerasan negara pada 17 Januari 2022 melalui konferensi pers secara hybrid. Tim berfokus pada kasuskasus yang ditangani oleh Bidang Pemantauan dan Penyelidikan periode tahun 2020- 2021 kemudian melakukan analisa guna melihat potret situasi kekerasan serta aktor yang terlibat. Pada tahun 2020-2021, pemetaan situasi kekerasan negara berdasarkan aktor dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah:

NoAktorJumlah Kasus
20202021
1Kepolisian7255
2TNI1011
3Satpol PP21
4Petugas Lapas21

Tabel 3.17 Tipologi Aktor terkait Pemantauan Situasi Kekerasan Negara Berdasarkan Kasus yang Ditangani

Berdasarkan data kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2020 – 2021, Kepolisian menjadi aktor yang diadukan terbanyak dalam tindakan kekerasan. Berdasarkan data penanganan kasus yang dilakukan Komnas HAM RI cq. Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan tahun 2020 – 2021 dengan total penanganan 1.182 kasus, tercatat 480 kasus atau 41,31% diantaranya merupakan kasus dengan aktor Kepolisian dari beragam wilayah dan tingkatan kepolisian. Secara detail pada tahun 2020 tercatat 263 kasus terkait kinerja kepolisian dan 217 kasus pada tahun 2021. Beberapa tindakan yang dicatatkan menjadi temuan antara lain adalah dugaan kekerasan dan penyiksaan, dugaan keberpihakan Kepolisian dalam penanganan perkara, dugaan kesewenangan dalam proses pemidanaan dan penetapan tersangka oleh Kepolisian, dugaan pembiaran oleh Kepolisian, dugaan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penanganan STPL lambat, pemanggilan tidak sesuai prosedur, tidak adanya SP3 oleh Kepolisian, penolakan laporan kepolisian, penghalangan pengacara dan keluarga tersangka untuk bertemu dengan tersangka.

Berdasarkan wilayah kejadian kasus yang ditangani pada tahun 2020, 5 besar wilayah terbanyak adalah Sumatera Utara (42 Kasus), DKI Jakarta (29 Kasus), Jawa Timur (28 Kasus), Jawa Barat (22 Kasus), dan Sumatera Selatan (21 Kasus). Pada tahun 2021, berdasarkan wilayah kejadian, 5 besar wilayah terbanyak adalah Sumatera Utara (35 Kasus), DKI Jakarta (26 Kasus), Jawa Barat (25 Kasus), Jawa Tengah (18 Kasus), dan Sumatera Selatan (15 Kasus). Sedangkan pada tahun 2021, berdasarkan wilayah kejadian, 5 besar wilayah terbanyak adalah Sumatera Utara (35 Kasus), DKI Jakarta (26 Kasus), Jawa Barat (25 Kasus), Jawa Tengah (18 Kasus), dan Sumatera Selatan (15 Kasus)

160 148 140 120 100 80 76 60 36 40 20 3 0 Mabes Polri Polda Polres Polsek Jumlah Kasus Tahun 2020

120 115 100 80 60 51 43 40 20 8 0 Mabes Polri Polda Polres Polsek Jumlah Kasus Tahun 2021

Gambar 3.21 Tingkatan Terduga Pelaku di Kepolisian Berdasarkan Penanganan Aduan Pemantauan dan Penyelidikan

Terkait tipologi tindakan yang dilakukan terdapat beberapa sebaran tindakan yakni kekerasan, penyiksaan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, penanganan lambat, akses bantuan hukum, kriminalisasi, administrasi keadilan, kematian tahanan, dan lain-lain.

Komnas HAM mencatat beberapa hal yakni antara lain:

1. Secara umum terjadi penurunan pelaporan terkait kinerja Polda dan Polres, namun laporan terkait kinerja Polsek justru meningkat;

2. Kasus kasus terkait kekerasan, penyiksaan dan kriminalisasi masih kerap dilaporkan;

3. Rata rata jumlah tindakan memiliki kecenderungan menurun, tetapi justru jumlah kematian dalam tahanan meningkat.

Hasil pemantauan kemudian difokuskan pada analisa pola tindakan kekerasan, penyiksaan, dan kematian tahanan guna melihat situasi kekerasan negara pada tindakan institusi dan anggota Polri. Sebanyak 61 peristiwa tindak kekerasan, 39 peristiwa penyiksaan, dan 11 kasus peristiwa kematian tahanan dikaji lebih mendalam dan dicatatkan dalam temuan pemantauan situasi Tim.

Pada peristiwa penyiksaan, Komnas HAM menyoroti terkait tidak kooperatifnya pihak Kepolisian dalam memberikan informasi penyebab kematian, baik penjelasan maupun salinan dokumen (visum/autopsi), menimbulkan ketidakjelasan pada pihak keluarga korban. Terdapat dugaan adanya indikasi minimnya pertanggungjawaban berupa penegakan hukum oleh pihak Kepolisian kepada pihak keluarga Tersangka / korban yang meninggal dunia paska ditangkap dan ditahan. Jenis tindakan penyiksaan yang ditemukan antara lain dipukul, ditembak, diinjak, ditendang, dikencingi, disundut rokok diestrum, serta ancaman ditembak. Lokasi penyiksaan juga mayoritas ditemukan terjadi di ruang pemeriksaan dan lokasi korban meninggal akibat penyiksaan ditemukan utamanya ketika pengembangan perkara maupun di rutan Polres/Polsek. Sedangkan rentang waktu kematian ditemukan sebagian besar kasus ditembak mati dalam kurun waktu 1 x 24 jam, lalu secara berturut-turut adalah < 3 x 24 jam, 3 x 24 jam sampai dengan 7 x 24 jam, hingga yang terakhir adalah > 7 x 24 jam. Mayoritas kasus tidak dilakukan autopsi maupun visum, sedangkan 4 kasus lain dilakukan autopsi dan 3 kasus lain dilakukan visum luar. Pada proses tindak lanjut kepolisian, hanya sebesar 18% dari total kasus tersebut yang dilakukan proses mencakup proses pidana maupun penerapan kode etik dan disiplin.

Kedua, pada kasus-kasus kekerasan, tipologi tindakan mencakup antara lain pemukulan, penembakan, penendangan, penyeretan, intimidasi, penggunaan gas air mata, penggundulan, pelarangan liputan, penutupan mata, pemaksaan penggantian pakaian tidak sesuai gender, pencakaran, penginjakan, pemerasan, pencekekan, penculikan, penghalangan akses bantuan hukum, pengerusakan barang, pembiaran, dan penangkapan sewenang-wenang. Sedangkan berdasarkan klasifikasi tindakan yang disangkakan terhadap korban kekerasan, tindakan aksi masa, pencurian dengan kekerasan, dan pelaku aksi masa menduduki jumlah tertinggi. Akibat dari tindakan kekerasan yang ditimbulkan antara lain luka-luka pada tubuh korban, luka tembak yang mengakibatkan cacat, hingga kehilangan nyawa. Respon kepolisian juga dibagi menjadi 3 kategori dalam penanganan kasus oleh Komnas HAM yakni antara lain respon subtantif yang mencakup penjelasan pokok permasalahan yang terjadi (62%), belum ada respon (25%), dan merespon tetapi tidak subtantif yakni tidak menjelaskan pokok permasalahan aduan (13%).

Lebih lanjut terkait pola kasus kematian tahanan pada periode 2020-2021 mencakup diantaranya terjadi lebih dari 24 jam pasca penangkapan, dengan 10 korban diantaranya berstatus tersangka dan 1 orang lainnya adalah terpidana. Sedangkan lokasi kematian ditemukan di dalam tahanan, di rumah sakit, dan dalam perjalanan rumah sakit. Penyebab kematian juga beragam yakni penganiayaan sesame tahanan, tahanan menderita sakit, pengabaian akses kesehatan, maupun bunuh diri.

Dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian di Indonesia serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi berikut:

1. Memastikan tidak ada lagi tindak kekerasan dan mengambil langkah efektif untuk melakukan pencegahan, khususnya bagi institusi Kepolisian, TNI, Lapas, Satpol dan lainnya;

2. Pembenahan sistem pengawasan, khususnya di unit Reserse Kriminal dan Perawatan Tahanan kelengkapan CCTV, memperbaiki fasilitas sel rutan;

3. Memastikan penegakan sanksi hukum hingga sanksi pidana terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kasus terkait kekerasan oleh masyarakat sipil, Komnas HAM melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap 72 orang anak dari Kabupaten Sigi oleh Pondok Pesantren Anshorullah As-Salafy serta kasus kematian advokat a.n. Jukarni dengan latar belakang advokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Bumbu hal ini dalam kerangka korban yang merupakan bagian dari human rights defender.

7 Informasi tersebut dapat diakses melalui

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/10/1705/komnas-ham-beriperhatian-kasus-di-polresta-balikpapan.html

2. Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Tim Pemantauan telah merilis hasil pemantauan situasi kebebasan berpendapat dan berekspresi pada 17 Januari 2022 melalui konferensi pers secara hybrid. Tim Pemantauan berfokus pada situasi secara umum kebebasan berpendapat dan berekspresi serta secara khusus terkait kejahatan digital yang terjadi pada periode tahun 2020-2021.

15 Media Monitoring Pengaduan langsung 29 0 5 10 15 20 25 30 35 Jumlah Kasus

Tahun 2021 15 Tahun 2020 23 20 25 0 10 15 Jumlah Kasus

Gambar 3.22 Jumlah kasus berdasarkan asal aduan dan tahun kasus

Berdasarkan 44 kasus yang ditangani dan diamati oleh Komnas HAM RI pada kurun waktu tersebut, terdapat 4 (empat) konteks ruang terjadinya pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni, diskusi ilmiah, karya jurnalistik, kesaksian di pengadilan, pendapat dan ekspresi di ruang digital dan pendapat di muka umum. Sepanjang 2020-2021, mayoritas locus peristiwa pelanggaran kebebasan terjadi di ruang-ruang digital (52%), misal berpendapat/berekspresi melalui media sosial, aplikasi percakapan, dsb. Sedangkan 48% lainnya terjadi pada karya jurnalistik (19%), pendapat di muka umum (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).

Berdasarkan tipologi tindakan pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komnas HAM mencatat terdapat setidaknya 7 (tujuh) pola tindakan yang terjadi yakni dari kriminalisasi; intimidasi, ancaman dan teror; serangan digital; penyampaian pendapat di muka umum, kekerasan, pembatasan hak berkumpul dan berorganisasi serta pembatasan hak lainnya. Ketujuh tindakan tersebut dimungkinkan tidak berdiri sendiri dan saling berkelindan satu sama lain dalam sebuah peristiwa. Komnas HAM turut menjelaskan secara lebih detail mengenai tipologi tindakan serangan digital, kriminalisasi serta intimidasi, ancaman dan teror selalu terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

Persoalan-persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi kemudian sangat dipengaruhi oleh isu-isu besar yang sedang menjadi perhatian publik. Seperti pada tahun 2020, isu yang sedang berkembang saat itu adalah terkait Penanganan Covid- 19, Omnibus Law, dan korupsi. Sedangkan di tahun 2021 isu yang paling banyak melatar belakangi persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah terkait polemik TWK KPK. Di sisi lain, kritik atau penolakan aktivitas/kebijakan perusahaan selalu konsisten terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Komnas HAM telah merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan restorative justice dalam penyelesaian permasalahan kebebasan berekspresi dan berpendapat;

2. Mendorong mekanisme penyelesaian keperdataan terkait isu-isu pencemaran nama baik (tidak masuk dalam ruang kriminalisasi);

3. Kepada semua pihak untuk dapat menghormati dan menggunakan haknya berdasarkan prinsip-prinsip HAM;

4. Mendorong implementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang disusun oleh Komnas HAM RI sebagai pedoman penggunaan hak dan penanganan permasalahan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi;

5. Perlunya suatu mekanisme untuk yang jelas terkait penanganan kejahatan digital yang beririsan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ranah digital.

3. Situasi Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Wilayah Papua

Provinsi Papua dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas (PP) yang dilaksanakan Pemerintah. Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua. Namun demikian, berbagai peristiwa kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 2019-2021 masih terus terjadi dan bergejolak, bahkan cenderung meningkat. Berbagai pemicu permasalahan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kesenjangan antara Orang Asli Papua (OAP) dengan pendatang, dan siklus kekerasan yang tak henti menghambat proses penyelesaian permasalahan di Papua. Secara faktual, setiap konflik kekerasan yang terjadi tidak hanya berasal dari satu sebab, setiap sumber konflik juga dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial maupun kebijakan politik yang dibuat oleh Pemerintah.Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Komnas HAM RI membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Papua berperspektif Hak Asasi Manusia.

Penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di wilayah Papua dilakukan secara kolaboratif antara Komnas HAM pusat dan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM RI atas kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020, Komnas HAM diundang dalam proses ekshumasi penggalian kubur (autopsi) terhadap jenazah Pendeta Yeremia Zanambani pada 5 Juni 2021. Komnas HAM hadir dalam undangan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mengawal rekomendasi dan atas adanya permohonan dari pihak keluarga korban agar Komnas HAM mendampingi serta memantau proses tersebut.

Berdasarkan catatan Komnas HAM terkait jumlah kasus Konflik Kekerasan yang terjadi di Wilayah Papua dan Papua Barat selama periode Januari s/d Desember 2021 terjadi 53 peristiwa konflik kekerasan. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi (19 kasus), diikuti oleh Pegunungan Bintang (10 kasus), Puncak, Yahukimo masing-masing dengan 9 kasus. Dari 53 Kasus Konflik Kekerasan yang terjadi, kategori tindakannya berupa kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran dan pengerusakan bangunan/barang (satu peristiwa dapat terjadi lebih dari satu tindakan).

Kasus-kasus yang turut ditangani antara lain adalah terkait situasi pengungsi internal di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua. Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan dan bersurat kepada Menteri Sosial RI dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Cq. Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan guna pemenuhan hak bagi mereka yang mengungsi dan bantuan yang dapat diberikan dalam prosesnya. Selanjutnya, Komnas HAM juga melakukan penanganan terhadap peristiwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan dan dugaan pelanggaran HAM di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendorong perlindungan berupa jaminan keamanan dan pemenuhan hak atas honorarium bagi tenaga kesehatan di sana. Hasilnya, berdasarkan perkembangan terakhir, tenaga kesehatan telah menerima pembayaran honorarium dimaksud. Kasus kekerasan di wilayah Papua lainnya yakni peristiwa kontrak bersenjata TNI/Polri dengan TPNPB di Intan Jaya yang mengakibatkan korban jiwa juga turut ditangani oleh Komnas HAM pada tahun 2021. Hingga saat ini, Komnas HAM RI masih berproses dalam melakukan pengamatan situasi dan penanganan kasus-kasus terkait isu kekerasan di Papua.

Tantangan nyata lainnya, yaitu wacana pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Wacana penetapan label teroris terhadap KKB di Papua disinyalir akan menutup ruang dialog antara Papua dengan Jakarta. Pelabelan KKB sebagai teroris justru berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan yang dapat menimbulkan semakin banyak korban jiwa. Ide pelabelan teroris terhadap KKB sendiri pertama kali disampaikan oleh Kepala BNPT saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (22/3/2021).

Adanya labelisasi teroris yang diberikan Pemerintah kepada KKB seolah mempersulit peluang deradikalisasi. Pelabelan teroris secara tidak langsung menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dalam menangani permasalahan di Papua. Selain itu, pelabelan teroris juga menjadi legitimasi hukum bagi pemerintah untuk mengerahkan pasukan keamanan militer dalam jumlah besar dengan dalih pemberantasan terorisme. Hal ini justru akan membangkitkan trauma masyarakat di Papua atas berbagai operasi aparat keamanan di masa lalu. Label teroris dinilai juga akan berdampak pada stigma buruk kepada masyarakat asli Papua.

Permasalahan papua hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Selama ini dirasa belum ada pendekan ideal dari pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah papua, baik pendekatan ekonomi maupun politik. Hal ini, terlihat dengan meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi di tanah papua beberapa waktu terakhir. Hingga menimbulkan trauma mendalam pada masyarakat papua. Oleh karena itu, tawaran penyelesaian masalah papua harus dapat menjangkau dan diterima oleh semua pihak.

Komnas HAM sebagai lembaga negara dalam menjalankan fungsinya turut mendorong berbabagi pihak untuk merealisasikan terwujudnya dialog damai penyelesaian masalah papua. Komnas HAM juga memiliki posisi strategis yang dapat mendorong berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam dialog damai. Untuk melaksanakan dialog perlu mencari mitra dialog lebih strategis di Jakarta, karena yang menentukan Pemerintah Pusat. Dialog juga bisa dilakukan di tingkat akar rumput dan masyarakat sipil mempunyai potensi besar untuk melaksanakan dialog tersebut. Dalam melakukan dialog perlu memperhatikan bahwa permasalahan Papua merupakan masalah bangsa, dan perlu upaya inisiasi dialog.

Adapun tujuan inisiasi dialog damai Papua oleh Komnas HAM antara lain:

1. Menemukenali sikap dan posisi semua aktor kunci dalam penyelesaian Papua baik dari Pemerintah maupun kelompok yang berlawanan, Komnas HAM menjadi pihak yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan dapat diterima oleh keduanya;

2. Membangun pondasi yang kokoh dan memperkuat modal sosial politik untuk pelaksanaan dialog damai Papua;

3. Memperluas dukungan terhadap inisiatif dialog damai Papua Komnas HAM.

4. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia

Pemantauan situasi dilakukan mengingat mulai banyaknya permasalahan PMI yang diadukan kepada Komnas HAM RI sejak masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Guna memahami dan mendapatkan gambaran besar mengenai isu ini, melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM pada tahun 2021 dibangun jejaring dengan CSO/NGO yang bergerak pada isu PMI terkait pendataan kasus. Beberapa permasalahan yang ditemui berdasarkan aduan yang masuk antara lain adalah PMI Berhadapan dengan Hukum di Negara Tujuan, PMI yang hilang kontak, pemenuhan hak normatif, kekerasan, PMl meninggal di negara tujuan, permintaan pemulangan, perdagangan orang, pemenuhan hak Anak Buah Kapal (ABK), PMI dalam kategori tidak berdokumen, dan penipuan terhadap Calon PMI. Komnas HAM RI juga menemukan pola pemberangkatan PMl yang tidak berdokumen pada masa pandemi Covid-19 ke negara-negara yang dilarang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 tahun 2015.

Pada tahun 2021, dilakukan kegiatan pemantauan situasi di Jawa Barat dalam rangka melihat bagaimana penanganan permasalahan PMI di salah satu wilayah asal terbesar di Indonesia. Komnas HAM RI melakukan pertemuan dan permintaan keterangan terhadap CSO/NGO setempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Polres Indramayu, UPT BP2MI Bandung, dan Pemprov Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka melihat pola permasalahan PMI, upaya penanganan oleh stakeholder terkait, sekaligus menjalin fungsi koordinatif guna membangun upaya penanganan bersama kasus-kasus PMl yang terjadi utamanya yang berasal dari Jawa Barat. Komnas HAM RI juga mendorong peran serta pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini dugaan pemberangkatan PMl secara undocumented, penegakan hukum dalam kerangka perdagangan orang, serta pencegahan dan pemulihan PMl yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Fungsi koordinatif lintas Lembaga dan pendalaman isu dilakukan oleh Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan dengan membangun komunikasi yang baik dalam penanganan isu-isu PMI dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, juga dengan SUHAKAM di Malaysia. Progres penanganan yang baik ini juga meletakkan peran Komnas HAM RI lebih dalam pada upaya perlindungan PMI, terbukti dengan dilibatkannya Komnas HAM RI dalam beberapa kegiatan terkait isu PMI oleh lembaga dan instansi lain sepanjang tahun 2021. Beberapa dampak yang dicatatkan atas penanganan Komnas HAM dalam penanganan kasus-kasus terkait PMI antara lain adalah pemulangan PMI yang diduga diberangkatkan dalam kerangka perdagangan orang maupun upaya pembayaran upah yang belum dilakukan oleh majikan dengan mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kewenangannya. Hingga saat ini, Komnas HAM RI masih berproses dalam pengamatan situasi dan penanganan kasus-kasus terkait isu PMI di Indonesia.

Selain 4 (empat) isu di atas, pemantauan situasi juga dilakukan terhadap beberapa isu di bawah ini dan masih berprogres dalam penanganannya hingga tahun 2022:

1. Tindakan Intoleran dan Pelanggaran HAM

Pada tahun 2021, isu intoleransi ditangani oleh Komnas HAM dengan mengoptimalkan fungsi koordinatif dengan berbagai pihak. Pertemuan dan komunikasi dilakukan baik dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kompolnas, Polri, organisasi masyarakat dan keagamaan, serta perwakilan pemerintah di daerah. Beberapa kasus yang ditangani yakni antara lain mencakup pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, realisasi pemenuhan hak komunitas korban Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang mengungsi di Wisma Transito Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, penolakan Jemaah Ahmadiyah Nyalindung di Garut, dan dugaan diskriminasi terhadap siswa penganut Kristen Saksi-Saksi Yehuwa oleh lembaga Pendidikan.

Dalam penanganan kasus yang penolakan Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, upaya dialog dilakukan Komnas HAM RI bersama dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. Komnas HAM RI melakukan diskusi terfokus dengan stakeholders termasuk Polda Kalimantan Barat dalam memetakan potensi peningkatan eskalasi kekerasan pada kasus tersebut. Upaya penyelesaian konflik yang didasari prinsip dan norma hak asasi manusia oleh berbagai pihak dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi hal yang didorong oleh Komnas HAM RI.

Isu intoleransi di Nusa Tenggara Barat yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan dan membuahkan capaian dapat terlihat pada kasus perusakan 8 (delapan) rumah di Dusun Grepek Tanah Eat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018. Capaian dari hasil penanganan Komnas HAM RI atas kasus tersebut dipantau bersamaan dengan realisasi pemenuhan hak komunitas korban Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang mengungsi di Wisma Transito Kota Mataram. Komnas HAM RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk membahas mengenai langkah penanganan korban pengungsi JAI NTB pada bulan Oktober 2021 dan mendapatkan komitmen baik pemerintah daerah untuk relokasi pengungsi dari lokasi pengungsian. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sepakat untuk melakukan relokasi dengan catatan Pemerintah Daerah sudah melakukan verifikasi data pengungsi. Meskipun terdapat tantangan lain dalam mengawal Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti data verifikasi pengungsi yang sudah diberikan oleh JAl untuk dilaporkan kepada kementerian terkait.

Pada tahun 2021, Komnas HAM RI juga melakukan tindak lanjut penanganan atas permasalahan adanya perlakuan berbeda terhadap Siswa Kristen Saksi-Saksi Yehuwa diantaranya di wilayah Malang, Boyolali dan Tarakan. Bentuk perlakuan berbeda yang ditemukan berupa perlakuan diskriminatif oleh pihak sekolah terhadap siswa Kristen Saksi -Saksi Yehuwa dengan mengeluarkan surat keterangan pemberhentian atau pindah oleh Kepala Sekolah yang berakibat tidak naik kelas, tidak bisa bersekolah lagi dan terpaksa pindah sekolah. Adapun beberapa alasan yang menjadi penyebab diantaranya tidak patuh pada peraturan sekolah dengan tidak mengangkat tangan saat hormat bendera pada waktu upacara atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, tidak adanya mata pelajaran agama yang diyakininya sehingga nilai mata pelajaran agamanya tidak ada. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan karena berdasar pada keyakinan atas agamanya Kristen Saksi-Saksi Yehuwa yang memiliki persepsi sendiri semisal bagaimana cara melakukan penghormatan terhadap bendera pada waktu upacara yang mana dalam agama dan keyakinannya hormat bendera dilakukan dengan hanya berdiri tegak dan khidmat selama upacara, sedangkan tindakan mengangkat tangan kepada bendera adalah suatu bentuk penyembahan dan menyanyikan lagu kebangsaan adalah suatu bentuk doa/hymne yang keduanya hanya bisa diberikan kepada Allah yang disembah.

Namun demikian siswa-siswa tersebut di dalam kegiatan belajar mengajar berperilakuan baik di sekolah dengan nilai akademis yang baik, sehingga tidak adil apabila pihak sekolah untuk tidak menaikkan kelas, memberhentikan ataupun memindahkan siswa tersebut. Sebagai hasil penanganan kasus oleh fungsi Pemantauan dan Penyelidikan siswa di Kota Malang, pihak sekolah sudah berupaya untuk memfasilitasi agar siswa tersebut dapat bersekolah lagi dan berdasarkan perkembangan terakhir, siswa tersebut sudah mau bersekolah lagi walaupun dengan mekanisme yang berbeda semisal Kejar Paket dan sekolah berkomitmen mendukung dan ikut membantu guna kelancaran siswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

Adapun hal ini juga dilakukan pihak sekolah terhadap siswa di Kota Boyolali, dimana pihak sekolah berkomitmen berupaya untuk membantu memfasilitasi guna kelancaran siswa menyelesaikan pendidikannya. Meskipun mekanisme yang diajukan yakni kejar paket masih belum diterima oleh pihak keluarga. Sedangkan terhadap siswa di Kota Tarakan masih menjadi persoalan sampai saat ini walaupun dalam kasus hormat bendera sudah selesai dan siswa dapat bersekolah lagi. Namun demikian muncul persoalan baru terkait tidak difasilitasinya mata pelajaran agama siswa tersebut. Pihak Pemerintah Kota Tarakan menyampaikan bahwa siswa tersebut tidak mengikuti mata pelajaran agama sehingga nilainya tidak ada dimana pihak sekolah sendiri belum melakukan upaya terkait kebutuhan mata pelajaran agama yang dianut siswa tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, perlakuan diskriminasi terhadap siswa Kristen Saksi- Saksi Yehuwa masih menjadi salah satu isu kasus yang terus dipantau oleh Komnas HAM RI. Meskipun demikian, catatan langkah maju dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM turut diupayakan terkait adanya surat edaran bagi siswa Kristen Saksi – Saksi Yehuwa khususnya terkait pemberian sanksi yang seharusnya mendidik bukan sebaliknya.

2. Dugaan Pelanggaran HAM dalam Permasalahan Agraria.

Eskalasi sengketa dan konflik agraria di Indonesia masih tergolong tinggi dan memiliki kompleksitas permasalahan yang beragam. Hal ini kemudian memungkinkan suatu kasus terkait isu agraria ditangani lintas tahun karena permasalahan yang saling berkelindan dan banyaknya pihak yang terlibat maupun di dorong oleh Komnas HAM dalam upaya penyelesaiannya. Sengketa dan konflik agraria dapat diamati dari berbagai aspek terkait kebijakan pembangunan dan investasi, kondisi sosial politik maupun tata kelola pengelolaan sumber daya alam di berbagai sektor antara lain pengembangan perkebunan, tata kelola kehutanan, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, pembangunan infrastruktur, klaim kepemilikan/penguasaan Barang Milik Negara (BMN) serta persoalan kebijakan legalisasi tanah/lahan yang tidak menjamin kepastian (terjadinya sengketa) antara para pihak.

Dampak dari sektor pembangunan, khususnya proyek-proyek strategis nasional (PSN) dinilai masih menimbulkan permasalahan di masyarakat, khususnya terkait dengan proses perencanaan proyek, sosialisasi, implementasi hingga ganti rugi lahan, penolakan terhadap aktivitas pertambangan hingga sengketa lahan, termasuk soal aset BMN/BMD. Kasus terkait PSN yang menjadi highlight dari kasus agraria yang ditangani oleh Komnas HAM yakni salah satunya adalah pembangunan Pelabuhan Baru Makassar (Makassar New Port) di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga dampak dari kegiatan penambangan tersebut telah mengakibatkan abrasi di beberapa wilayah, seperti Pesisir Takalar (4 kecamatan dengan 16 desa), sisi utara Pulau Kodingareng, dan Desa Mattiro Bajji pada Kepulauan Tanakeke. Penanganan kasus ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020, dimana dampak aktivitas pembangunan yang ditolak oleh nelayan sekitar dan berujung pada penahanan sejumlah aktivis serta nelayan juga turut ditangani Komnas HAM. Dialog dengan pihak kepolisian dibangun hingga pada akhirnya mereka dibebaskan karena tidak cukup bukti. Pada tahun 2021, Komnas HAM RI melakukan pemanggilan guna meminta keterangan dari Kemenko Bidang Perekonomian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait terjadinya dampak sosial ekonomi dan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat Pesisir Makassar, Pesisir Takalar dan Pulau Kodingareng akibat adanya kegiatan penambangan paris laut di wilayah Kabupaten Takalar dan Pembangunan Makassar New Port. Dampak lingkungan yang terjadi diduga mencakup perubahan bentang pesisir juga terjadi abrasi, keruhnya air laut dan rusaknya terumbu karang mengakibatkan ikan hilang dari habitatnya, yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat/nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut. Bahwa sejak terjadinya dampak tersebut yakni tahun 2017 hingga saat ini, masyarakat tidak mendapatkan pemulihan/bantuan sebagaimana mestinya.

Tidak harmonisnya relasi korporasi dengan masyarakat juga masih terjadi pada kasus pertambangan maupun dugaan penyerobotan lahan, selain tipologi kasus agraria yang menyangkut upaya paksa seperti penggusuran dan adanya penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Komnas HAM banyak mendorong berbagai pihak untuk melakukan uji tuntas dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional dan berbagai infrastruktur lainnya dalam rangka menjamin perspektif dan pemenuhan HAM.

3. Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Isu diskriminasi ras dan etnis pada tahun 2021 mulai didalami Bidang Pemantauan dan Penyelidikan dalam rangka memaksimalkan peran Komnas HAM berdasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2008. Kegiatan yang dilakukan menyasar pada mengasah pemahaman internal, pendalaman, dan pengolahan data terkait tayangan media yang memiliki kandungan diskriminasi ras dan etnis. Kecenderungan media dalam menayangkan identitas tertentu, pembentukan persepsi masyarakat dan keterkaitannya dengan bentuk diskriminasi ras dan etnis di dalami sebagai bahan penguatan internal Komnas HAM RI.

C. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial

No.Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTarget (PK)Target (refocusing)Realisasi% Progres (PK)% Progres (refocusing)
7Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)3. Jumlah penangana n penyelidik an peristiwa pelanggara n HAM berat melalui mekanism e yudisial1 hasil penyeli dikan1 hasil penyelidik an1 hasil penyelidi kan100%100%

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial

Tim Aceh dibentuk pada awalnya sesuai dengan Surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor : 003/KOMNAS HAM/I/2014 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh tertanggal 09 Januari 2014. Terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 19/KOMNAS HAM/VII/2021 tertanggal 4 Januari 2021. Tim menangani 5 Pelanggaran HAM Berat di Aceh, yaitu Peristiwa Simpang KKA, Peristiwa Jambu Keupok, Peristiwa Rumoh Geudong, Peristiwa Timang Gajah, dan Peristiwa Bumi Flora.

Untuk 3 (tiga) Peristiwa awal telah diselesaikan pada Tahun sebelum-sebelumnya. Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Jambo Keupok 2003, telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 14 Maret 2016. Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Simpang KKA 1999, telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 13 Juni 2016. Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Prov. Aceh untuk Peristiwa Rumoh Geudong & Pos Sattis lainnya 1989 - 1998, telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 27 Agustus 2018.

Latar belakang Penyelidikan Timang Gajah yaitu dimulai pada periode 2000 – 2004, Aceh Tengah bergolak dengan adanya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan TNI dan Polri, dan konflik tersebut makin meningkat di seluruh Aceh, khususnya di Aceh Tengah dan sekitarnya (termasuk Bener Meriah dan Timang Gajah). Peristiwa yang terjadi dan kemudian menimbulkan konflik di Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Wilayah Sekitarnya. Hal-hal ini terjadi pada masa-masa perdamaian yang dilaksanakan di wilayah ini dalam upaya Pemerintah RI dan GAM untuk melakukan perdamaian. Dengan menetapkan zona damai dan menyepakati CoHA.

Pergolakan ini makin meluas ketika terjadi konflik horizontal antara GAM sebagai kelompok sipil bersenjata dengan masyarakat sipil lainnya di Aceh Tengah, yang dinyatakan sebagai kelompok penjaga kampung atau milisi. Awalnya diduga peristiwa dimulai pada Agustus sampai dengan Desember 2000 bahwa terjadi penghilang orang secara paksa di Kecamatan Timang Gajah (yang sekarang disebut Timang Gajah dan Gajah Putih), selanjutnya ada tindakan menyisir orang-orang Jawa dan Gayo yang dianggap tidak berhak tinggal di wilayah Aceh. Penduduk dari suku Jawa dan Gayo diperintahkan keluar dari Aceh Tengah. Perintah itu lebih sering diutarakan sekaligus dengan tindakan kekerasan seperti pembakaran rumah, pembunuhan, penyiksaan, bahkan kejahatan seksual.

Tindakan pengusiran dan kekerasan terhadap suku Jawa dan Gayo tersebut menyebabkan timbul inisiatif dan bahkan perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jaga malam atau ronda di kampungnya. Maka terbentuklah kelompok-kelompok penjaga kampung. Maka tak lama kemudian ini menjadi cikal bakal kelompok-kelompok perlawanan masyarakat.

Peristiwa di Timang Gajah penyelidikan dimulai pada Tahun 2015 hingga Tahun 2020, dan dilakukan penulisan hingga Tahun 2021. Lamanya penyelidikan disebabkan semakin berkembang peristiwa yang diselidiki. Dimana awalnya hanya di Kabupaten Bener Meriah, namun kenyataannya peristiwa ini semakin luas menjadi bertambah ke Aceh Tengah dan sekitarnya, dan temuan di lapangan juga semakin kompleks dan menambah kerumitan kasus yang diselidiki. Ditambah pemeriksaan saksi pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 membuat Tim harus mencari jalan lain, diantaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara daring. Namun, ini menjadi kendala karena daya “paksa" agar saksi mau memberikan keterangan menjadi kurang. Tapi disisi lain menjadi hal baru dalam pemeriksaan penyelidikan, dimana juga Kejaksaan Agung juga telah memberikan lampu hijau terkait adanya pemeriksaan melalui daring.

Untuk Peristiwa Timang Gajah pada Tahun 2021 adalah melanjutkan penulisan laporan dimana melakukan perbaikan-perbaikan dan berdasarkan masukkan-masukkan dari Anggota Komnas HAM. Selain itu, melengkapi beberapa kekurangan dari laporan yang harus dilengkapi. Komnas HAM juga telah melakukan pambahasan Laporan hasil Penyelidikan melalui Sidang Paripurna Khusus pada bulan Oktober 2021 dan pada bulan November 2021. Pada Sidang Paripurna Khusus di November 2021 kemudian diputuskan Laporan Hasil Penyelidikan peristiwa Timang Gajah ini. Diakhir November, laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat.

D. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban

No.Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTarget (PK)Target (refocusing)Realisasi% Progres (PK)% Progres (refocusing)
1.Meningkatnya 4. Jumlah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban450 surat keterang an korban250 surat keteranga n korban232 surat keteranga n korban51,56%92,80%

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban

Pembentukan tim ad hoc ini dimaksudkan untuk mendorong langkah Jaksa Agung dalam menindaklanjuti tujuh kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sekaligus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian secara menyeluruh bagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia pada masa lalu dalam rangka mewujudkan keadilan dan penyelesaian bagi peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Komnas HAM RI juga memandang penting untuk memastikan dilakukannya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah.

Ruang lingkup tugas tim ini antara lain :

a. Melakukan analisis hukum terhadap laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat;

b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak;

c. Menyelenggarakan pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan untuk didengar dan dimintai keterangannya;

d. mengumpulkan dan mencari berbagai data, fakta dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

e. menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

f. memverifikasi data jumlah korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat;

g. membuat surat keterangan korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat; dan

h. melakukan kegiatan lain yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim.

Tim bekerja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 003/Komnas HAM/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan memiliki masa kerja sejak 14 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

1.1.Metode Kerja Kerja

Tim melaksanakan kerja dengan melakukan pengumpulan data dan informasi. Hal ini dilakukan dengan penngumpulan dan mempelajari dokumen, kunjungan ke lapangan guna mengumpulkan masukan dari berbagai tokoh dan korban baik di daerah maupun di tingkat nasional serta melakukan pertemuan dengan berbagai yang dipandang penting. Selain itu, Tim juga melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang dipandang penting untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu. Berbagai pihak yang ditemui meliputi para penyelenggara negara, tokoh nasional, masyarakat sipil dan juga korban pelanggaran HAM yang berat. Pertemuan dilakukan baik satu per satu maupun bersama-sama dalam sebuah pertemuan yang lebih besar. Tim juga melakukan diskusi-diskusi baik dengan berbagai kalangan antara lain dari kementrian, akademisi, aktivis, praktisi hukum dan sebagainya dengan tujuan untuk membuat agar peristiwa ini tidak dilupakan, dan mendapatkan gambaran tentang segala upaya yang dapat dilakukan untuk penuntasan kasusnya.

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sejak diberlakukannya undang-Undang tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan penyelidikan terhadap 15 (lima belas) peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu : 1) Timor-Timor 1999; 2) Tanjung Priok 1984; 3) Abepura 2000; 4) Trisakti I, Semanggi I dan Semanggi Il 1998; 5) Kerusuhan Mei 1998, 6) Wasior 2001-2002dan Wamena 2003; 7) Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; 8) Talangsari 1989; 9) 1965-1966;10) Penembakan Misterius 1982-1985; 11) Simpang KKA 1999; 12) Jambu Keupok 2003; 13) Pembunuhan Dukun Santet 1998; 14) Rumoh Geudong 1989-1998;dan 15) Paniai 2014.

Disamping Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 tercantum bahwa Pelanggaran HAM yang Berat menjadi salah satu isu strategis Komnas HAM. Dimasukannya Pelanggaran HAM yang Berat sebagai salah satu isu strategis karena Komnas HAM menjadi salah satu penegak hukum di dalam alur penegakan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di dalam Undang-Undang tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menjadi penyelidik atas peristiwa kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Dari 15 (lima belas) peristiwa yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, 3 diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, yaitu : Timor Timor 1999, Tanjung Priok 1984, dan Abepura 2000. Sedangkan 12 (dua belas) peristiwa lainnya masih bolak balik antara Komnas HAM RI dan Jaksa Agung RI, dikarenakan masih adanya perbedaan pendapat antara keduanya.

Komnas HAM RI berpendapat penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM RI sudah memadai atau lengkap untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Sedangkan Jaksa Agung RI berpendapat Komnas HAM RI selaku penyelidik belum memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI.Menurut Jaksa Agung RI, Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pihak yang menentukan lengkap tidaknya hasil penyelidikan adalah Jaksa Agung selaku penyidik, bukan Komnas HAM RI selaku penyelidik. Dalam hal penyidik menilai masih terdapat kurang lengkap atas hasil penyelidikan, maka penyidik mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, dan penyelidik wajib untuk melengkapi petunjuk tersebut. Selain itu, menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penyidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat dibatasi jangka waktunya selama 90 hari dan dapat diperpanjang selama 150 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Hal ini berarti dalam waktu 240 hari setelah dimulainya penyidik, maka penyidikan harus sudah selesai. Apabila belum selesai, maka Pasal 22 ayat (4) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan Jaksa Agung RI harus mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Menurut Jaksa Agung RI, jangka waktu tersebut dianggap tidak mencukupi bagi penyidik untuk merekonstruksi secara lengkap kejadian dalam rentang waktu 16 sampai 49 tahun lampau, tanpa didukung hasil penyelidikan yang memadai.

Selama 2021, hanya terjadi beberapa kali bolak-balik berkas hasil penyelidikan Peristiwa Paniai, sedangkan berkas peristiwa lainnya tidak dikembalikan. Bolak-balik berkas tersebut adalah sebagai berikut :

NoPengembalian dari Jaksa Agung RIDikembalikan ke Jaksa Agung RI
114 Desember 202004 Januari 2021
225 Februari 202122 Maret 2021
317 Mei 202115 Juni 2021
402 Juni 202130 Juli 2021
501 September 202128 September 2021

Tabel 3.20 Berkas Pelanggaran HAM Berat yang Diserahkan kepada Jaksa Agung RI

Perkembangan terakhir atas penyelidikan kasus Paniai, Kejaksaan Agung RI telah membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua, pada 2014. Pembentukan itu berdasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun

2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan surat Ketua Komnas HAM RI Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Beberapa langkah kebijakan telah ditempuh untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah disebutkan di atas. Langkah tersebut meliputi langkah yudisial yaitu pembentukan pengadilan HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang mempunyai mandat untuk memeriksa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang terjadi pada masa lalu (sebelum tahun 2000). Langkah lain yang telah dilakukan adalah pembentukan mekanisme non yudisial yang dimandatkan dalam TAP Nomor V Tahun 2000 tersebut. Namun upaya pembentukan komisi tersebut terhenti dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 yang membatalkan keberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu secara khusus juga ditegaskan untuk Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Di Papua, janji pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR di Papua dilakukan untuk 'melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi' dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Sementara di Aceh, janji pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembentukan KKR di Aceh ini untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Aceh.

Namun demikian, berbagai upaya terkait penyelesaian pelanggaran HAM tersebut mengalami stagnasi. Dalam hal ini dua belas kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI pun mengalami stagnasi dengan tidak adanya tindak lanjut untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sejauh ini belum adanya langkah penting untuk pemenuhan hak atas keadilan, hak atas kebenaran, reparasi maupun jaminan ketidakberulangan pelanggaran HAM. Sehubungan dengan itu penting bagi Komnas HAM RI untuk mendorong langkah Jaksa Agung RI dalam menindaklanjuti tujuh kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sekaligus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian secara menyeluruh bagi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Selain itu, Komnas HAM RI juga memandang penting untuk memastikan dilakukannya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah.

UPAYA KOMNAS HAM RI DALAM PENYELESAIAN PELANGARAN HAM YANG BERAT

2.1. Mandat Komnas HAM RI

2.1.1. Mandat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI adalah lembaga yang berwenang menyelidiki peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur lebih detil tentang jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat, Hukum Acaranya, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penegakannya. Hal terpenting dalam Undang-Undang ini adalah adanya asas retroaktif terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat berbeda dengan kejahatan biasa sebagaimana tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memuat kategori kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kualifikasi untuk menyatakan suatu pelanggaran HAM yang berat juga didasarkan juga pada sifat dari kejahatan, yaitu sistematis (systematic) atau meluas (widespread).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM RI diberikan kewenangan sebagai penyelidik peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sedangkan penyidikan dan penuntutannya menjadi mandat dari Jaksa Agung RI. Sedangkan segala ketentuan tentang hukum acara dilaksanakan berdasarkan KUHAP sepanjang tidak ditentukan lain.

Komnas HAM RI telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 15 (lima belas) peristiwa pelanggaran HAM yang berat, namun demikian hanya 3 (tiga) peristiwa saja yang telah dilaksanakan proses persidangannya, yaitu peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Timor Timur, dan peristiwa Abepura. Sejak tahun 2004 terakhir kali pengadilan HAM yang menyidangkan peristiwa Abepura, hingga saat ini telah 17 (tujuh belas) tahun berlalu belum ada lagi pengadilan HAM yang dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya. Sampai saat ini juga masih terus berlangsung bolak-baliknya berkas kasus hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat antara Komnas HAM RI sebagai Penyelidik dengan Jaksa Agung sebagai Penyidik. Relasi kewenangan antara Komnas HAM RI dengan Jaksa Agung Rl tersebut menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan penegakan HAM. Hal ini tergambar dari Putusan MK Nomor 75/PUU-XII/2015 ketika menguji frasa "kurang lengkap.." dalam Pasal 20 (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

2.1.2. Mandat berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Komnas HAM RI selain memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat juga memiliki mandat dalam upaya pemulihan hakhak bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM RI tidak melakukan pemulihan korban secara langsung, melainkan menjadi rangkaian proses dalam pemberian bantuan kesehatan/medis maupun bantuan psikososial yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM).

Pemulihan para korban pelanggaran HAM yang berat saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dimana disebutkan syarat permohonan bagi korban untuk mendapatkan bantuan kepada LPSK harus dilengkapi dengan surat keterangan korban yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI. Bantuan tersebut meliputi hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hak-hak tersebut dapat diberikan melalui LPSK kepada para korban pelanggaran HAM yang berat sebelum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Komnas HAM RI juga secara aktif dengan kewenangannya yang lainnya mendorong pemerintah daerah untuk menyusun konsep pemulihan melalui pendekatan hak ekonomi dan sosial terhadap korban pelanggaran berat HAM. Konsep pemulihan melalui pemenuhan hak ekonomi dan sosial tesebut sangat relevan untuk dilakukan di Indonesia pada saat ini, khususnya bagi para korban pelanggaran HAM yang berat mengingat akibat dari pelanggaran yang terjadi telah berdampak bagi kehidupan para korban, tidak hanya terhadap hak-hak sipil dan politik, akan tetapi mencakup pula hak-hak ekonomi dan sosial para korban, hal itu telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama dan bahkan masih berlanjut hingga saat ini.

2.2. Upaya Pemulihan Hak Korban

Komnas HAM RI mengeluarkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peraturan tersebut memberi kewenangan kepada Tim untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM yang Berat untuk mendapatkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM). Surat keterangan yang dikeluarkan tersebut selain sebagai sebuah bukti tertulis bagi korban, nantinya dapat digunakan oleh korban maupun keluarga korban untuk mengajukan bantuan medis dan/atau psikososial ke LPSK.

Permohonan SKKP HAM dapat diajukan oleh 2 (dua) kategori korban, yaitu korban langsung dari pelanggaran HAM yang berat dan atau keluarga korban. Keluarga korban dalam hal ini adalah anak, istri, atau suami dari korban langsung yang berhak mendapatkan SKKP HAM. Kedua kategori tersebut memiliki kebutuhan masing-masing yang perlu direspons untuk dipenuhi dan dipulihkan haknya oleh Negara.

Namun demikian, sampai saat ini, persebaran pemohon surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, padahal cakupan korban pelanggaran HAM berat hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Selama 2021, pemohon yang mengajukan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM berat masih didominasi oleh korban peristiwa 1965-1966, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wilayah lainnya yang terdapat korban pelanggaran HAM yang berat masih belum menyampaikan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat, salah satu permasalahan yang didapat adalah korban belum mengetahui jika dapat mengajukan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya lembaga pendamping maupun organisasi korban yang dapat membantu untuk menyampaikan surat permohonan mereka. Oleh karena itu, Komnas HAM RI melakukan sosialisasi terkait hak korban untuk mendapatkan surat keterangan. Pada 2021, sosialisasi dilakukan secara daring (dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran/KKPK pada 25 Maret), dan luring yang biasanya dibarengi dengan kegiatan verifikasi atau diskusi.

Kegiatan verifikasi lapangan merupakan salah satu upaya penelusuran para korban dan keluarga korban dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Pada prosesnya, dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara terhadap para pemohon yang merupakan korban ataupun keluarga korban guna memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar korban ataupun keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat telah diminta keterangannya oleh penyelidik Komnas HAM RI yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP). Korban dan keluarga korban yang diminta keterangannya hanya sebagian dengan tujuan untuk memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat.

Wujud akhir dari kegiatan verifikasi lapangan adalah terbitnya Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) bagi para korban ataupun keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang kemudian dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. Kewenangan untuk mengeluarkan SKKP HAM tersebut didasarkan pada Peraturan Komnas HAM RI Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peraturan tersebut sejalan dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Sepanjang tahun 2021, kegiatan verifikasi lapangan tidak dapat berjalan secara penuh dan sempat mengalami kevakuman pada pertengahan tahun karena adanya pembatasan sosial sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang meningkat pada periode tersebut. Selain itu, guna mencegah penularan dan menjaga kondisi kesehatan tim maupun para pemohon, mekanisme verifikasi lapangan diubah dengan cara mendatangi pemohon di tempat tinggalnya masing-masing atau dikumpulkan di tempat terdekat dari masing-masing pemohon, tidak dikumpulkan dalam jumlah besar di tempat tertentu seperti sebelum pandemi.

Terdapat sekitar 362 permohonan SKKPHAM yang diterima oleh Komnas HAM RI selama tahun 2021. Permohonan tersebut merupakan kombinasi dari permohonan yang baru diterima sejak awal tahun 2021 maupun sisa permohonan di tahun 2020 dan tahuntahun sebelumnya yang belum sempat terverifikasi pada tahun tersebut. Dari hasil verifikasi kemudian dikeluarkan 6 SKKPHAM untuk Peristiwa Mei 1998-1999 dan sekitar 139 SKKPHAM untuk Peristiwa 1965-1966. Rincian permohonan, verifikasi, dan SKKPHAM yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Data Verifikasi Permohonan SKKPHAM 2021

WilayahJumiah mobonanWaktu VerifikasiJumiah TerverifikasiJumlah Tidak TerverifkasiKeterangan/Lain-lainSOKPHAM yang Dikeluarkan
2Belum dilakukan verifikasi 14 belum terverifikasi, 2
DKI Jakarta2520 April 2021, 5-7 Mei 20211016(1 orang meninggal dunia, 1 sudah dikeluarkan SI0CPHAM tahun 2014), 1 orang dikeluarkan SKKPHAM tanpa verifikasi lapangan km sudah pemah di-BAP12
Jawa Barat3628 April 2021, 5 Mei 2021, 14-16 September 2021, 27-29 Oktober 202133(2 orang sudah keluar SKOXPHAM tahun 2015, 2 orang meninggal dunia, 1 orang mengundurkan dirl, 1 orang cucu korbanj)35
Banten34-5 Mel 2021 20 April 2021, 26-27305 belum terverifikasi, 33
Jarwa Timur19Oktober 202111(1 orang meninggal dunia, 2 orang tidak bersedia)10
Lampung3636Belum dilakukan veriflikasi (36 berkas masih menunggu kelengkapan berkas
Sumatera Barat2 belum terverifikasi, 1 (sudah dikeluarkan SKKPHAM tahun 2014)
Jawa Tengah25610 Maret 2021, 29-30 April 2021, 27-28 Mei 2021, 15-18 Juni 2021, 18-21 Oktober 2021, 15- 18 November 2021, 24- 27 November 20211797116 belum terverifikasi, 55 orang (meninggal dunia, sudah keluar SKKPHAM tahun 2014-2017, cucu atau menantu atau adik dsb)173
Total380236144233

Tabel 3.23 Capaian SKKPHAM Tahun 2021

Adanya perbedaan jumlah terverifikasi dan SKKPHAM yang dikeluarkan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Berkas pemohon tahun sebelumnya yang baru dilengkapi pada tahun 2021;

2. Hasil penilaian komisioner menjelaskan berkas tersebut belum laik dikeluarkan SKKPHAM;

3. Sisa berkas penilaian tahun sebelumnya yang baru selesai penilaian pada tahun 2021;

4. Belum selesai penilaian oleh komisioner atas berkas permohonan yang tengah diajukan.

Selain itu, selama kegiatan verifikasi lapangan, tim mendapat sejumlah tantangan di antaranya:

1. Proses pencarian alamat tempat tinggal sejumah pemohon cukup sulit untuk ditempuh, yang mana jarak antar desa dan kecamatan sendiri cukup beragam dan seringkali cukup jauh untuk ditempuh satu sama lain. Seringkali ditemukan lokasi tempat tinggal pemohon berada di wilayah yang tidak dapat diakses oleh kendaraan sehingga membutuhkan waktu lebih untuk mencapai tempat tinggal mereka;

2. Kondisi sejumlah pemohon yang berusia lansia dengan permasalahan kesehatan seperti kemampuan pendengaran yang berkurang maupun telah banyak lupa (pikun) sehingga memakan waktu lebih lama untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan terkait peristiwa yang dialaminya;

3. Tidak adanya nomor kontak yang dapat dihubungi bagi para pemohon individual sehingga perlu dihampiri secara langsung untuk memastikan keberadaan pemohon meskipun dengan informasi alamat yang juga terbatas;

4. Adanya sejumlah pemohon yang telah meninggal dunia karena usia yang sudah sepuh dan terkena penyakit parah, maupun pindah domisili dari alamat awal pengajuan permohonan;

5. Tidak meratanya sebaran pendamping korban di seluruh wilayah Indonesia, yang mana pada sejumlah wilayah tidak terdapat pendamping korban atau keluarga korban khusus peristiwa pelanggaran HAM yang berat sehingga komunikasi dan koordinasi dengan pemohon menjadi terbatas;

6. Adanya intimidasi dari pihak aparat desa ataupun militer ataupun kepolisian setempat saat dilakukan verifikasi maupun pencarian tempat tinggal para pemohon SKKPHAM di beberapa wilayah;

7. Khusus untuk Peristiwa Mei 1998, perlu dicarikan alternatif atas berkas pendukung dalam pengajuan permohonan SKKPHAM mereka, mengingat tidak semuanya bisa mengakses akta kematian karena kondisi pada peristiwa di tahun tersebut;

8. Adanya sejumlah pemohon yang dilarang oleh anggota keluarganya untuk mengikuti proses verifikasi maupun tidak ingin lagi berurusan dengan pemerintahan yang ada sehingga mereka mengundurkan diri;

9. Adanya konflik internal di beberapa pendamping korban sehingga mempersulit akses komunikasi dan koordinasi terkait para pemohon SKKPHAM di sejumlah wilayah.

2.1. Pemulihan yang efektif Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Di tengah kemandekan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, baik karena hambatan politik, yudisial, atau hambatan lainnya, Negara dan Pemerintah tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban dan memastikan adanya remedi yang efektif dan akuntabel yang perlu ada langkah-langkah lainnya yang diperlukan dan harus dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Hukum HAM internasional, regional dalam putusan-putusan Komite HAM PBB, serta di berbagai putusan Pengadilan HAM regional mengatur remedi untuk Korban mencakup: (i) akses pada keadilan yang setara dan efektif; (ii) reparasi (pemulihan) atas penderitaan yang memadai, efektif dan segera; dan (iii) akses pada informasi yang relevan terkait dengan pelanggaran dan mekanisme-mekanisme reparasi. Sementara hak-hak Korban yang mencakup: (i) hak untuk mengetahui kebenaran (right to know the truth); (ii) hak atas keadilan (right to justice); dan (iii) dan hak atas reparasi (right to reparation).Sebagai upaya pencegahan, Negara juga berkewajiban untuk melakukan langkah-langlah guna memastikan dan menjamin pelanggaran HAM tidak berulang. Pada prinsipnya, pemulihan mencakupi aspek-aspek yang luas dan beragam serta dilakukan melalui berbagai mekanisme.

Pemulihan korban harus dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip: (i) non diskriminasi; (ii) cepat, tepat sasaran, setimpal, dan efektif: persamaan dan akses yang efektif terhadap keadilan; (iii) pendampingan terhadap korban: akses informasi terhadap korban; (iv) pemulihan hak korban secara menyeluruh; (v) pemulihan hak korban bukan bagian dari impunitas; (vi) pemulihan hak korban merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, serta hak bagi korban; dan (vii) perlindungan terhadap korban.

Perundang-undangan Indonesia juga mengakui dan mengatur hak-hak korban tersebut, yang mencakupi: (i) hak atas kebenaran; (ii) hak atas Keadilan: penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, penuntutan kepada pelaku, dan pemulihan melalui mekanisme Pengadilan HAM, serta melalui mekanisme pengadilan lainnya; (iii) hak atas reparasi, yang termasuk Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikologis dan Psiko-Sosial. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pemulihan juga dilakukan dengan adanya bantuan dari instansi-instansi pemerintah maupun pemerintah daerah.

Hak atas reparasi adalah hak dari korban untuk mendapatkan ganti rugi dari negara, dan hak korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku. Reparasi juga dapat diberikan melalui program-program, berdasarkan langkah-langkah legislatif atau administratif, yang didanai oleh sumber-sumber nasional atau internasional, yang ditujukan kepada individu dan masyarakat. Hak atas reparasi harus mencakup semua luka yang diderita oleh korban; itu harus mencakup langkah-langkah restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan kepuasan sebagaimana diatur oleh hukum internasional.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya pemulihan yang dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya :

1. Penetapan status korban oleh Komnas HAM. Untuk memberikan pengakuan dan menjamin hak-hak dari korban pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM mengeluarkan tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Korban pelanggaran HAM yang telah dan/atau belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidik Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM dapat memperoleh surat keterangan korban pelanggaran HAM (SKKP HAM). SKKP HAM ini dapat dipergunakan korban untuk mendapatkan bantuan dari LPSK, Kementerian, dan/atau lembaga lain. SKKP HAM juga dapat digunakan oleh korban dan/atau keluarga korban untuk mendapatkan hak perdata, misalnya sebagai surat keterangan untuk menikah bagi anak dari korban orang hilang, dan juga sebagai surat keterangan untuk keperluan mengajukan kredit usaha.

2. Program bantuan medis, Psikologis dan Psikososial oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah sebuah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

3. Pemulihan hak politik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 60 huruf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang dibatalkan ini berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya". Pembatalan pasal ini telah memulihkan hak politik dan hak perdata dari sejumlah warga negara, khususnya korban peristiwa 1965, untuk melaksanakan hak politiknya di dalam pemilihan umum.

4. Permintaan maaf walikota Palu kepada keluarga korban 1965. Pada tahun 2012, Walikota Palu - Rusdi Mastura, menyampaikan permintaan maaf kepada korban Peristiwa 1965 dalam acara Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan yang digagas oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Menurut SKP-HAM, permintaan maaf Walikota Kota Palu kepada para korban pelanggaran HAM, khususnya korban Peristiwa 1965, dapat dipandang sebagai sikap empati terhadap nasib warga Kota Palu yang telah menjadi korban, dan dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap Peristiwa 1965 di Kota Palu.

5. Memorialisasi adalah sebuah bentuk pemulihan kolektif dan simbolik, yang merupakan bagian penting dari tindak lanjut pasca permintaan maaf. Pembangunan tugu peringatan, pameran, museum dan penetapan hari-hari peringatan, adalah bentukbentuk memorialisasi yang memiliki peran penting dalam memperlihatkan ekspresi penyesalan dalam permintaan maaf publik.

6. Prasasti Peringatan Korban Kerusuhan Mei 1998 diresmikan bertepatan dengan peringatan Kerusuhan Mei 1998, oleh Komnas Perempuan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pada tanggal 13 Mei 2015. Menurut Komnas Perempuan pembuatan prasasti ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk merawat ingatan publik dan memulihkan korban. Lokasi tugu peringatan ini didirikan di lokasi pemakaman ribuan korban yang tewas, termasuk korban yang tidak dapat diidentifikasi, akibat kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada Mei 1998.

7. Prasasti bagi korban pelanggaran HAM/konflik antara GAM dan Pemerintah RI. Pada bulan Januari 2021, Wakil Bupati Aceh Jaya dengan didampingi Komisioner KKR Aceh, meresmikan prasasti memorialisasi untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)/konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI pada masa lalu di Kabupaten Aceh Jaya, di Gampong Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee. Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah yang mengalami peristiwa kelam di masa konflik. KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan di sebagian kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Jaya dan mencatat sebanyak 430 korban pelanggaran HAM yang berada di Aceh Jaya.

8. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste merekomendasikan perempuan sebagai salah satu kelompok korban yang perlu menjadi prioritas program pemulihan, bersama beberapa kelompok korban lain yang yang mengalami penderitaan berkelanjutan akibat pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1974 hingga 1999. Beberapa kelompok korban yang diidentifikasi sebagai prioritas tersebut adalah: korban penyiksaan, orang dengan disabilitas mental dan fisik, korban kekerasan seksual, para janda dan ibu tunggal, anak yang terdampak konflik, dan komunitas yang anggotanya mengalami bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Mengingat perempuan merupakan salah satu kelompok korban yang banyak mengalami pengalaman kekerasan khusus dan kerentanan, maka CAVR merekomendasikan agar setidaknya 50% sumber daya program pemulihan harus diarahkan kepada perempuan sebagai penerima manfaat.

No.Nama KegiatanTanggalTempat
1. 2.Diskusi Publik: Refleksi Pengadilan HAM/ad hoc di Indonesia Diskusi Ahli: Penyelesaian Pelanggaran31 Maret 2021Jakarta (daring dan luring)
HAM yang Berat. Bekerja sama dengan PUSDEMA Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Narasumber dalam kegiatan ini, yakni : Prof. Dr. Eddy Hiariej Wakil Menteri Hukum dan HAM, Budi Kuncoro Staf Khusus Menkopolhukam, Ifdhal Kasim Ketua Komnas HAM 2007- 2012/Wakil Ketua Peradi RGB, Dr. Sri Wiyanti Eddyono FH UGM, Prof. Dr. Zainal Arifin Mukhtar FH UGM, Romo Dr. F.X. Baskara T. Wardaya,SJ Peneliti Pusdema Universitas Sanata Dharma, Ita Fatia Nadia Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia dan Wahyudi Direktur Eksekutif Elsam.9 April 2021UniversitasSanata Dharma, Yogyakarta (daring dan luring)
3.Diskusi Publik: Meretas Jalan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat21 April 2021Daring
No.Nama KegiatanTanggalTempat
Diskusi Ahli "Langkah Kebijakan Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu", dengan narasumber Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan), Budi Kuncoro (Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenkopolhukam), Rm. Baskara T Wardaya (Direktur PUSDEMA), Jaleswari Pramodhawardhani (Deputi V KSP), I Gusti Agung Putri Astrid Kartika (Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Ifdal Kasim (Ketua Komnas HAM RI periode 2007-2012), Enny Suprapto (Anggota Komnas HAM RI periode 2002- 2007), Makarim Wibisono (Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007), Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan periode 2003-2009), Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI), dan10 Juni 2021luring)
5.Diskusi dengan NGO: Meretas Jalan Keadilan Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari unsur CSO, maupun komunitas pendamping korban, yaitu: Wanmayetty, Ketua IKOHI; Asfinawati, Ketua YLBHI; Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM; Kania, AJAR, dan Tiria Pretty, KontraS.13 Agustus 2021Daring
No.Nama KegiatanTanggalTempat
6.Diskusi Ahli "Pemenuhan Kebutuhan Korban Pelanggaran HAM yang Berat", bekerjasama dengan FH Universitas Lambung Mangkurat,Banjarmasin. Narasumber dalam kegiatan ini, yaitu : Erlina (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat), Mohammad Effendy dan Mirza Satria10 September 2021Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (luring dan daring)
7.Naide (Pegiat Masyarakat dan Politisi). Diskusi Ahli: Meretas Jalan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Bekerja sama dengan PUSHAM dan FH Universitas Andalas16 September 2021Universitas Andalas, Padang
8.Webinar Publik: Masa Depan Pengadilan HAM", dengan narasumber, yaitu : Wakil Ketua Komnas HAM RI Amiruddin, Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Busyra Azheri serta Ketua Serikat Pengajar HAM Al Khanif.29 September 2021Daring
9.Diskusi Ahli "Pemenuhan Korban Pelanggaran HAM Berat di Provinsi Lampung", bekerjasama dengan Universitas Lampung, dengan pembicara, yaitu Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR), Ari Darmastuti (Akademisi FISIP UNILA), Abu Hasan Mu'an (Advokat Senior), serta UNILA Hieronymus Soerjatisnanta (AkademisiFakultas Hukum)07 Oktober 2021Universitas Lampung, Lampung (luring dan daring)
No.Nama KegiatanTanggalTempat
10.Diskusi Ahli: "Mendorong Revisi UU Pengadilan HAM", bekerjasama dengan SEPAHAM. Pembicara pada diskusi ini, yaitu Despan Heryansyah (Akademisi UlI), Devita Kartika Putri (Akademisi UGM), Dr. Suparman Marzuki (Akademisi UII), Indriaswati Dyah Saptaningrum21 Oktober 2021Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta (daring dan luring)
11.(Ketua Serikat Pengajar HAM). Diskusi Ahli: Revisi UU No. 26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM. Bekerjasama dengan HRLS dan FH Universitas Airlangga. Narasumber pada diskusi ini, yaitu Franky Butar Butar (Direktur PUSHAMUnair), Joeni Arianto Kurniawan (Akademisi Fakultas Hukum Unair), serta Herlambang Perdana29 Oktober 2021Universitas Airlangga, Surabaya
12.Wiratraman (Anggota SEPAHAM) Kuliah Umum: Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM, bekerjasama dengan FH Universitas Andalas, Padang. Kuliah umum dimoderatori oleh Ketua Pusat Studi HAM Fakultas Hukum UNAND Dr Dian Bakti Setiawan, SH, MH.4 November 2021Universitas Andalas, Padang
13.Diskusi Ahli: Pemulihan Hak-Hak Perempuan Korban Pelanggaran HAM yang Berat, bekerja sama dengan Komnas Perempuan, dengan narasumber, yaitu : Atnike Sigiro (Pengajar HAM), Indria Fernida (Koordinator Program Regional AJAR), I Gusti Agung Putri Astrid Kartika (Staf Khusus Menteri KPPA), Ruth Indiah Rahayu (Aktivis HAM), Sri Wiyanti Eddyono (Dosen FH UGM), Sri Palupi (ECOSOB Rights Institute), Sri Lestari Wahyuningroem (Aktivis dan Pengajar HAM) dan juga Anggota Tim Tindak8 November 2021Jakarta (daring dan luring)
No.Nama KegiatanTanggalTempat
14.Diskusi Publik: Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, dengan narasumber Arsul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Edward Omar Hiarej (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI), Rusdy Mastura (Gubernur Sulawesi Tengah), dan I Gusti Agung Putri (Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI).6 Desember 2021Jakarta (daring dan luring)

Tabel 3.24 Kegiatan Diskusi untuk Mendorong Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Dari serangkaian diskusi yang telah dilakukan tersebut, setidaknya terdapat beberapa pokok - pokok pikiran penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, diantaranya:

Hasil diskusi dengan kelompok masyarakat sipil dan pendamping korban menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum memadai dalam melakukan pemulihan hak - hak korban. Hal penting yang menjadi dasar dari kebijakan pemulihan adalah perlu adanya pengungkapan kebenaran yang melibatkan korban secara aktif. Kondisi kerugian yang telah dialami oleh korban adalah nyata dan tidak dapat disangkal, namun macetnya proses penyelesaian secara yudisial menyebabkan pemulihan hak - hak korban menjadi terhambat. Proses yang ada saat ini melalui pemberian bantuan medis dan psikosial oleh LPSK masih jauh dari pemulihan yang ideal sesuai prinsip - prinsip HAM. Hal penting lainnya adalah apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan pemulihan, tidak boleh menutup akses penyelesaian melalui mekanisme yudisial, karena keduanya adalah bersifat komplementer, bukan substitutif.

2.2. Diseminasi Informasi terkait Pelanggaran HAM yang Berat

Diseminasi informasi menjadi kegiatan lain yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat guna menyampaikan informasi maupun wawasan terkait berbagai hal yang menyangkut pelanggaran HAM yang berat di antaranya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat, kondisi korban, gagasan Komnas HAM dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat hingga berbagai tantangan yang dihadapi.

2.2.1. Video Pelanggaran HAM yang Berat

Video pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu media kampanye yang digunakan Komnas HAM untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait apa itu pelanggaran HAM yang berat, peristiwa-peristiwa, upaya yang dilakukan Komnas HAM hingga perkembangan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Melalui video ini, Komnas HAM ingin menyampaikan adanya belasan peristiwa pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Peristiwa Tahun 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, Wasior Wamena, hingga Rumah Geudong tak kunjung menemukan titik terang penyelesaian. Kasus Paniai, Papua yang telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat pada 3 Februari 2020 lalu pun mengalami nasib serupa.

Selain itu, video ini juga menjelaskan fungsi dan wewenang Komnas HAM dalam pelanggaran HAM yang berat. Upaya Komnas HAM dalam mendorong pemulihan dan pemenuhan hak korban. Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) juga ditampilkan dalam video tersebut.

2.2.2. Media Relations

Selain melakukan sosialisasi dan desiminasi SKKPHAM; verifikasi korban; koordinasi dengan K/L; pemetaan kebutuhan korban serta berbagai upaya dalam mewujudkan pemulihan dan pemenuhan hak korban yang efektif, Komnas HAM juga melakukan media relations. Salah satunya melalui media gathering guna mempererat hubungan dengan media massa maupun wartawan. Selain gathering, Komnas HAM juga melakukan diskusi dengan media massa. Kegiatan media relations ini perlu dilakukan mengingat media merupakan sarana penyampaian informasi publik untuk memberikan pemahaman mengenai peristiwa pelanggaran HAM yang berat serta mendorong berbagai pihak berperan sesuai kewenangannya sebagai langkah nyata menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Pada tahun 2021, Komnas HAM telah melakukan kegiatan media relations sebagai berikut:

1. Media Gathering: "Membangun Sinergi, Sebuah Upaya Penghormatan HAM"

Media Gathering Membangun Sinergi, Sebuah Upaya Penghormatan HAM merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat yang berlangsung secara daring dan luring bertempat di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, pada Senin, 20 September 2021. Media Gathering ini merupakan pertemuan antara Komisioner Komnas HAM RI yang tergabung dalam Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dengan Pimpinan Redaksi berbagai media.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komnas HAM RI Amiruddin (online), dan dihadiri oleh Komisioner Beka Ulung Hapsara, M. Choirul Anam dan Sandra Moniaga (online), Sekretaris Tim Imelda Saragih serta Anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Sementara itu, Pimpinan Redaksi Tempo.co Anton Apriantono, Wakil Pimpinan Redaksi Harian Kompas Tri Agung, Redaktur Pelaksana Detik.com Fajar Pratama, Pimpinan Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra, Pjs Pimpinan Redaksi Tirto Ivan Aulia Ahsan, serta GM TV One Ecep S (online) hadir secara aktif dalam kegiatan tersebut.

Media Gathering ini digelar sebagai upaya membangun relasi yang baik dengan media massa. Dengan adanya kegiatan ini, Komnas HAM RI berharap dapat berkolaborasi dengan media untuk menyuarakan pemberitaan terkait peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara konsisten dan komperhensif. Media massa mengingatkan publik akan adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Media massa juga merupakan medium untuk memberikan pemahaman terkait berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Pada kegiatan tersebut, Komnas HAM RI mendapatkan berbagai masukan yang membangun dari pimpinan redaksi, terkait pola komunikasi Komnas HAM, komunikasi publik hingga strategi dalam menghadapi komunikasi krisis. Selain itu, Komisioner bersama Pimpinan Redaksi juga berdiskusi terkait 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang tak kunjung menemukan titik terang. Salah satunya Peristiwa Paniai yang telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat pada 3 Februari 2020. Kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta gagasan penguatan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga menjadi topik pembicaraan.

2. Diskusi dengan Tirto.id

Menyadari urgensi media sebagai mitra strategis, Komnas HAM RI melakukan diskusi dengan Tirto.id di Kantor Redaksi Tirto.id, Senin (18/10/2021). Wakil Ketua

Komnas HAM RI sekaligus Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Amiruddin diterima langsung oleh Pjs. Pemimpin Redaksi Tirto.id Ivan Aulia Ahsan. Keduanya terlibat dalam diskusi menarik terkait dinamika HAM di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Amiruddin menyampaikan dinamika terkini hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa isu di antaranya terkait konflik agraria, pelanggaran HAM yang berat, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, akses atas keadilan, kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat, serta kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan menjadi topik bahasan dalam diskusi tersebut.

Kedua pihak juga membahas terkait 12 berkas peristiwa pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Dalam diskusi tersebut, Amiruddin menyampaikan kondisi tersebut ditengarai karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang berproses hampir 20 tahun.

Selain itu, penguatan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui jalan revisi juga turut dibahas. Harapannya, dengan adanya revisi UU tersebut dapat memperbarui komitmen negara dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, memperjelas mengenai syarat formil dan materil yang selama ini menjadi bahan perdebatan antara Komnas HAM RI dengan Kejaksaan Agung serta upaya memberikan keadilan bagi korban.

3. Podcast

Sesuai dengan mandat Komnas HAM yang tertuang di dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam fungsi pendidikan dan penyuluhan. Komnas HAM RI melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kerja-kerja Komnas HAM RI. Salah satunya melalui pendidikan HAM yang terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjadikan pendidikan HAM menjadi lebih populer.

Terkait hal tersebut, Komnas HAM RI mengembangkan sebuah ruang bersama untuk berbagi rasa dalam bentuk virtual yang diharapkan dapat dimiliki oleh seluruh komunitas/pendamping/keluarga korban. Lebih jauh, ruang ini ingin mengembalikan ingatan masyarakat dan (terutama) negara tentang kasus pelanggaran HAM Berat dimana penyelesaiannya yang tak kunjung sampai pada titik terang. Juga untuk memunculkan dan memperkuat narasi-narasi hak atas keadilan dan kebenaran bagi korban.

Podcast merupakan satu media baru yang akan digunakan Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada UU khususnya dalam mandat penyebarluasan wawasan HAM. Tidak dapat dipungkiri bahwa podcast dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi salah satu media yang populer dan efektif dalam penyebarluasan informasi. Melalui podcast ini diharapkan penyebarluasan wawasan hak asasi manusia melalui media audio yang lebih populer bisa lebih efektif. Selain itu, podcast menyediakan ruang bagi komunitas/pendamping/keluarga korban untuk berbagi cerita serta menjadi ruang menarasikan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban. Selama 2021 Komnas HAM RI melakukan beberapa kegiatan Podcast sebagai berikut:

a. Retrospeksi Tragedi Mei 1998 : Kekerasan Terhadap Perempuan, tanggal 02 Juni 2021, dengan narasumber Andy Yetriani, Ketua Komnas Perempuan;

b. Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu, Mekanisme Penyelesaiannya, tanggal 14 Juli 2021, dengan narasumber Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM RI;

C. Di-gosthing negara?, tanggal 01 September 2021, dengan narasumber Wahyu Susilo (Kakak Widjie Thukul)

4. Penerbitan SUAR: Essai "Menanti Negara Hadir Untuk Korban"

Menanti Negara Hadir Untuk Korban Gambar 3.23 Terbitan SUAR

SUAR merupakan majalah yang diproduksi oleh Komnas HAM RI dimana didalamnya membahas terkait isu-isu HAM terkini. Pada Edisi Il Tahun 2021, SUAR mengangkat tema Memopulerkan HAM kepada Generasi Milenial. Untuk memberikan wawasan dan informasi terkait korban pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM mengangkat sebuah essai berjudul "Menanti Negara Hadir Untuk Korban". Essai tersebut menjelaskan kondisi objektif perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, kondisi korban, kendala dalam pemenuhan hak korban hingga tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, pemulihan dan pemenuhan hak korban hingga memberikan keadilan bagi korban. Berikut Desain SUAR.

Gambar 3.24 Terbitan SUAR

5. Brosur/Leaflet

Sebagai bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, Komnas HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM No. 01/KOMNAS HAM/IV/2015 tentang Perubahan Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Untuk mendapatkan surat keterangan diperlukannya beberapa syarat prosedur dan syarat berkas permohonan surat keterangan korban. Oleh karena perlu disediakan media informasi berupa leaflet/brosur terkait alur dan persyaratan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Media ini dapat dibagikan kepada masyarakat luas dan menjadi portal informasi terkait prosedur permohonan surat keterangan korban.

Selain itu, melalui leaflet/brosur diharapkan masyarakat lebih mudah mengerti dan memahami pelanggaran HAM yang berat khususnya generasi muda. Leaflet/brosur juga menjadi media untuk mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah terkait belum selesainya persoalan kasus pelanggaran HAM yang berat serta memberikan informasi terkait alur dan syarat permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.

Tim menyimpulkan beberapa hal penting yang dapat mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Pertama, perlunya revisi UU No. 26 Tahun 2000 untuk memastikan Pengadilan HAM/ad hoc dapat terlaksana dan memenuhi rasa keadilan kepada korban serta memulihkan secara maksimal. Poin - poin penting yang perlu menjadi perhatian revisi penguatan relasi serta sinergitas antara fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Selain itu, penting untuk membahas mekanisme pelibatan korban sebagai peran sentral dalam proses di Pengadilan HAM/ad hoc. Perlindungan dan pemulihan hak - hak harus menjadi agenda utama dalam pelaksanaan Pengadilan HAM/ad hoc. Kedua, selain mendorong terlaksananya Pengadilan HAM/ad hoc, negara juga memiliki kewajiban melakukan pemulihan hak - hak korban. Catatan penting dalam kebijakan pemulihan hak - hak korban ini adalah harus berdasarkan pada pengungkapan kebenaran dan pelibatan korban sebagai aktor utama. Selain itu, kebijakan pemulihan tidak boleh dan tidak bisa menjadi alasan negara untuk menutup akses korban dalam menuntut hak atas keadilan melalui mekanisme yudisial.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Dukungan Penegakan HAM disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1(satu) tahun anggaran. Selain itu diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja serta wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Dukungan Penegakan HAM dalam melaksanakan berbagai kewajibannya khususnya dalam bidang Penegakan HAM. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang. Meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2021.

Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kasus Pelanggaran HAM dengan target yang ditangani 2.524 kasus, yang tercapai 3.250 kasus atau 128%dari target.

2. Jumlah Pengamatan atas situasi HAM dari target sebanyak 4 kegiatan, yang tercapai 4 kegiatan atau 100% dari target.

3. Jumlah Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme yudisial dari target sebanyak 1 hasil penyelidikan, yang tercapai 1 penyelidikan atau 100% dari target.

4. Jumlah Penanganan Kasus dari target sebanyak 250 surat keterangan korban, yang tercapai 232 surat keterangan korban atau 92,80% dari target.

Berdasarkan data capaian dari masing-masing indikator di atas, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun angka dan persentase tersebut tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan dari kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM, jika tidak diikuti dengan adanya kepuasaan masyarakat atau pemenuhan ekspektasi korban pelanggaran HAM yang telah mengadu ke Komnas HAM RI.

Adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dan akan dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan di segala bidang dan bertujuan agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak dan mendorong agar negara sebagai pengemban kewajiban mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Terakhir, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM RI khususnya Biro Dukungan Penegakan HAM.

KOMNAS HAM RI

JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 392 5230 | Fax : (021) 391 2026

Email: [email protected]