Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Biro Umum Tahun Anggaran 2021

55 halaman · 55 halaman diproses dengan OCR · 26.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. DAFTAR TABEL
  4. DAFTAR BAGAN
  5. DAFTAR GRAFIK
  6. DAFTAR GAMBAR
  7. BIRO UMUM
  8. BAB I PENDAHULUAN
  9. Latar Belakang
  10. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  11. Peran Strategis
  12. Sistematika Laporan
  13. Bab I - PENDAHULUAN
  14. Bab II – PERENCANAAN KINERJA
  15. Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA
  16. Bab IV – PENUTUP
  17. BIRO UMUM
  18. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  19. Rencana Strategis
  20. Perjanjian Kinerja
  21. BIRO UMUM
  22. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  23. Capaian Kinerja
  24. A. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
  25. 1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
  26. 2. Human Capital Development Plan (HCDP)
  27. 3. Pengembangan Pegawai
  28. 4. Assessment PNS Komnas HAM
  29. 5. Employee Assistance Program (EAP)
  30. 6. Penguatan Reformasi Birokrasi
  31. 7. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
  32. 8. Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan
  33. PERENCANAAN
  34. PENYUSUNAN
  35. PENETAPAN
  36. PENGUNDANGAN
  37. 9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
  38. B. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
  39. 1. Pengelolaan Barang Milik Negara
  40. 2. Layanan Pengadaan
  41. C. BAGIAN KEUANGAN
  42. Opini Laporan Keuangan
  43. Realisasi Anggaran
  44. BIRO UMUM
  45. BAB IV PENUTUP
  46. BIRO UMUM
  47. LAMPIRAN
  48. Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sebelum Refocusing
  49. LAMPIRAN
  50. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  51. Program
  52. Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sesudah Refocusing
  53. LAMPIRAN
  54. Program
  55. PERJANJIAN KINERJA ESELON II BIRO UMUM SEBELUM REFOCUSING
  56. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM
  57. Kegiatan
  58. RO/KRO BIRO UMUM TA 2021

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN KINERJA BIRO UMUM TA 2021

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang merupakan penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan kinerja Biro Umum Tahun 2021 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, akurat, dan akuntabel mengenai rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi Biro Umum kepada semua pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Biro Umum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, di tengah serangan pandemi Covid-19, Biro Umum berupaya untuk dapat mencapai 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro. Capaian atas sasaran kegiatan Biro Umum merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal yang dilakukan secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Biro Umum. Hal tersebut merupakan bentuk dari pengimplementasian core values Komnas HAM yaitu profesional, integritas, kredibel, independen dan responsif. Selain itu, perbaikan secara terus-menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Biro Umum dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Biro Umum, serta diharapkan agar kedepannya kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan dapat meningkatkan layanan Biro Umum.

Akhir kata, Laporan Kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Biro Umum.

Jakarta, Juni 2022

Kepala Biro Umum,

Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. 1 DAFTAR ISI. 3 DAFTAR TABEL 4 DAFTAR BAGAN 5 DAFTAR GRAFIK. 6 DAFTAR GAMBAR. BABI. PENDAHULUAN Latar Belakang. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2 Peran Strategis. 4 Sistematika Laporan. 4 BAB II. 5 5 PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis 5 Perjanjian Kinerja 8 BAB III. …10 AKUNTABILITAS KINERJA .10 .12 Capaian Kinerja. Realisasi Anggaran .32 BAB IV. ……34 PENUTUP. .34 LAMPIRAN …36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM TA 2021 Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Komnas HAM Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Umum Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Pusat Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Perwakilan Tabel 3.4 Alokasi CPNS Komnas HAM Tahun 2018 – 2021 Tabel 3.5 Proyeksi 5 (lima) Tahun Kebutuhan Formasi Komnas HAM Tabel 3.6 Pengembangan Pegawai Komnas HAM Tahun 2017 - 2021 Tabel 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2020 - 2021 Tabel 3.8 Kebutuhan Formasi Penata Mediasi Sengketa HAM Tabel 3.9 Produk Hukum Komnas HAM 2021 Muatan Website JDIH Komnas HAM Tabel 3.10 Tabel 3.11 Rincian Belanja Komnas HAM Berdasarkan Program Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Hibah Komnas HAM Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Biro Umum

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM

Grafik 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2016 - 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L

Gambar 3.2 Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan dan BMN

Gambar 3.3 Publikasi Laporan Keuangan TA 2020 Audited

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Ketetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020-2024, maka Laporan Kinerja Biro Umum ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Biro Umum Komnas HAM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan Good Governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Untuk itu Biro Umum senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Umum sebagai unit kerja setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komnas HAM berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Namun peraturan tersebut belum digunakan di tahun 2021, sehingga untuk mencapai sasaran program/kegiatan yang telah disusun, Biro Umum masih menggunakan struktur lama yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 002/PERSES/III/2015.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut maka Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan Komnas HAM;

2. Pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;

3. Pelaksanaan penguatan dan penataan organisasi dan tata laksana;

4. Pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;

5. Pelaksanaan dukungan urusan persidangan;

6. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan;

7. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pinjaman/hibah;

8. Pelaksanaan tata usaha anggota Komnas HAM dan Setjen;

9. Pelaksanaan dan pengelolaan arsip;

10. Pelaksanaan tugas keprotokolan;

11. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

12. Pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, layanan kesehatan dan urusan tenaga kebersihan;

13. Pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;

14. Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.

Struktur Organisasi Biro Umum Komnas dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum Komnas HAM

BIRO UMUM Bagian Kepegawaian, Bagian Perlengkapan Hukum, dan Bagian Keuangan dan Rumah Tangga Organisasi Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Perlengkapan dan Administrasi Kepegawaian Inventarisasi Keuangan Sub Bagian Rumah Sub Bagian Sub Bagian Hukum Perbendaharaan Tangga Sub Bagian Organisasi Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Verifikasi dan Tata Laksana Persuratan dan Pembukuan

Komnas HAM sampai dengan akhir tahun 2021 memiliki sumber daya manusia sejumlah 271 orang PNS, 29 CPNS, dan 99 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tercermin dalam tabel berikut;

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM TA 2021

Pegawai Komnas HAM LP
CPNS291316
PNS271132139
PPNPN997920
Total399224175

Peran Strategis

Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Umum Komnas HAM Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang organisasi dengan menekankan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis organisasi di tingkat kelembagaan.

Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan khususnya sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Umum.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro Umum terhadap target sasaran untuk tahun 2021.

Bab IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan umum atas Laporan Kinerja Biro Umum dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM yang berat. Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkomitmen dengan visi :

Sebagai penjabaran dari visi Komnas HAM tercantum dalam rencana strategis Komnas HAM yang ditetapkan melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020-2024 vang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Komnas HAM

VisiMisiTujuanSasaran
Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang Adil dan Beradab1) Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara1) Menguatnya norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara1) Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
2) Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan
dengan Hak Asasi Manusia
2) Meningkatnya3) Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
2) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat2) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat 3) MeningkatnyaMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
3) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat 4) Terwujudnya3) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat 4) TerwujudnyaMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat Meningkatnya kualitas
masyarakat 4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAMmasyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM yang diturunkan dalam bentuk sasaran program yaitu terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel serta dioperasionalisasikan dalam bentuk sasaran kegiatan sebagai berikut.

Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran,Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diukur dengan indikator Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan tersebut diperlukan sebanyak delapan (8) dukungan layanan 1) Layanan Perkantoran, 2) Layanan Umum, 3) Layanan Kerumah Tanggaan, 3) Layanan Sarana Internal, 4) Layanan Prasarana Internal, 5) Layanan SDM, 6) Layanan Hukum, 7)

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, 8) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal.

Atas layanan di atas diwujudkan ke dalam kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan, perundang-undangan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase layanan perkantoran;

2. Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMN;

3. Persentase Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Umum;

4. Persentase Layanan Sarana Internal;

5. Jumlah unit prasarana internal;

6. Persentase Layanan SDM;

7. Persentase penyelesaian pemberian layanan hukum;

8. Persentase pengelolaan JDIH;

9. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB; dan

10. Indeks Opini Badan Pemeriksa.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum

KODESASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONENTAHUN 2021
VOLUME/ TARGETSATUANALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
3336Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU, dan Bantuan Hukum57.972.038
EAALayanan Perkantoran2Layanan50.383.455
EAA.001Gaji dan Tunjangan Komnas HAM1Layanan30.568.528
EAA.002Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM1Layanan19.814.927
EACLayanan Umum2Layanan1.195.132
EAC.001Layanan BMN1Layanan200.761
EAC.002Layanan Kerumah Tanggaan1Layanan994.371
EADLayanan Sarana Internal358Unit3.160.917
EAD.001Layanan Sarana Internal Komnas HAM358Unit3.160.917
EAELayanan Prasarana Internal3Unit1.050.000
EAE.001Layanan Prasarana Internal Komnas HAM3Unit1.050.000
EAFLayanan SDM391Orang857.641
EAF.001Layanan Manajemen SDM391Orang857.641
EAGLayanan Hukum2Layanan194.400
EAG.001Layanan Hukum1Layanan150.244
EAG.002Layanan Dokumentasi Hukum1Layanan44.156
EAHLayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal1Layanan486.024
EAH.001Layanan Manajemen Organisasi1Layanan486.024
EANPengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal1Dokumen644.469
EAN.001Dokumen Keuangan Unit Eselon I1Dokumen644.469

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon II yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Umum telah ditetapkan pada Maret 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Umum

NOTUJUAN/SASARANINDIKATOR KINERJATARGET
1Terwujudnya birokrasi yang berintegritas tinggi, bersih dari KKN1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi65%
2. Opini Laporan KeuanganWTP
3. Persentase penatausahaan BMN100%
4. Persentase layanan kepegawaian100%
5. Persentase layanan hukum100%

Tahun 2021 adalah tahun kedua Indonesia bergumul dengan dampak pandemi covid-19 dimana kebijakan fiskal untuk percepatan penanganan covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengakibatkan terjadinya penghematan APBN yang berdampak di semua K/L termasuk Komnas HAM. Berdasarkan Surat Nomor S- 30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 serta Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Komnas HAM terdampak pemotongan anggaran yang semula Rp100.231.120.000,00 menjadi Rp92.324.073.000,00. Pemotongan anggaran tersebut tentu berdampak pula pada pemotongan anggaran di Biro umum yang semula sebesar Rp58.834.869.000,00 menjadi Rp57.972.038.000,00.

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 11, Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Tahun 2021, sebagai tahun transisi dimana penyederhanaan birokrasi mendorong Komnas HAM untuk melakukan transformasi jabatan dan penyesuaian organisasi serta pembentukan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM terus meningkatkan kinerja – kinerja melalui Peningkatan Reformasi Birokrasi, inovasi seperti Human Capital Development Plan (HCDP) dan peningkatan kinerja yang berkualitas untuk mendukung kegiatan administrasi. Tantangan terbesar yang dihadapi Komnas HAM yaitu adanya pandemi Covid-19 dimana Komnas HAM harus memenuhi hak atas kesehatan dari pegawai, adanya kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran serta adanya kebijakan Work from Home (WFH) yang menuntut untuk dapat bekerja secara mobile dimana membutuhkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai. Kekosongan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selama hampir 1 tahun dialami oleh Komnas HAM yang mengakibatkan beberapa kinerja khususnya yang berhubungan dengan SDM dan Organisasi mengalami kendala sehingga Komnas HAM harus tetap melaksanakan kinerja secara maksimal tanpa harus bersinggungan dengan pengambilan keputusan khususnya Eselon I.

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Target, dan Alokasi Biaya Biro Umum

KODESASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONENTAHUN 2021
TARGETREALISASI
3336Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU, dan Bantuan Hukum
EAALayanan Perkantoran2 Layanan2 Layanan
EAA.001Gaji dan Tunjangan Komnas HAM1 Layanan1 Layanan
EAA.002Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM1 Layanan1 Layanan
EACLayanan Umum2 Layanan2 Layanan
EAC.001Layanan BMN1 Layanan1 Layanan
EAC.002Layanan Kerumah Tanggaan1 Layanan1 Layanan
EADLayanan Sarana Internal358 Unit433 Unit
EAD.001Layanan Sarana Internal Komnas HAM358 Unit433 Unit
EAELayanan Prasarana Internal3 Unit1 Unit
EAE.001Layanan Prasarana Internal Komnas HAM3 Unit1 Unit
EAFLayanan SDM391 Orang391 Orang
EAF.001Layanan Manajemen SDM391 Orang391 Orang
EAGLayanan Hukum2 Layanan2 Layanan
EAG.001Layanan Hukum1 Layanan1 Layanan
EAG.002Layanan Dokumentasi Hukum1 Layanan1 Layanan
EAHLayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal1 Layanan1 Layanan
EAH.001Layanan Manajemen Organisasi1 Layanan1 Layanan
EANPengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal1 Layanan1 Layanan
EAN.001Dokumen Keuangan Unit Eselon I1 Layanan1 Layanan

Capaian Kinerja

A. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro - biro. Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan administratif, Komnas HAM didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk birokrasi lebih dinamis, agile, dan profesional yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Komnas HAM melakukan transformasi jabatan dan penyesuaian organisasi sebagaimana Persetujuan dari MenPANRB Nomor B/1683/M.KT.01/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diimplementasikan dengan menyusun 2 (dua) Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, yaitu :

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi

Untuk mendukung implementasi dari Perses Nomor 19 Tahun 2020, dari semula Komnas HAM memiliki 4 (empat) Biro menjadi 5 (lima) Biro, Komnas HAM melaksanakan penyesuaian baik dari segi SDM, perlengkapan dan anggaran. Berikut penyesuaian SDM yang sudah dilakukan:

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Pusat

Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal28L16
P12
Rincian1
E selon I1
E selon II11
E selon III
E selon IV11二
Jabatan Fungsional115
Jabatan Pelaksana111
CPNS1
PPNPN111
Biro Umum150L93
P57
Rincian11_
E selon I111
E selon II11
E selon III1
E selon IV11
Jabatan Fungsional191
Jabatan Pelaksana591
CPNS1111
PPNPN581
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama21L8
P13
Rincian11
E selon I1
E selon II111
E selon III17
E selon IV111
Jabatan Fungsional1111
Jabatan Pelaksana91
CPNS1
PPNPN111
Biro Dukungan Penegakan HAM79L33
P46
Rincian1
E selon I1
E selon II11
E selon III1
E selon IV1
Jabatan Fungsional1201
Jabatan Pelaksana134
CPNS118
PPNPN16
Biro Dukungan Pemajuan HAM48L24
P24
Rincian111
E selon I111
E selon II11
E selon III11
E selon IV1
Jabatan Fungsional211
Jabatan Pelaksana1211
CPNS1
PPNPN16

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Komnas HAM di Kantor Perwakilan

Sumatera Barat16L9
P7
Rincian
EselonI
EselonII11
Eselon III11
Eselon IV111
Jabatan Fungsional121
Jabatan Pelaksana81
PPNPN4□
Kalimantan Barat12L7
P5
Rincian111
Eselon I111
Eselon II111
Eselon III111
Eselon IV111
Jabatan Fungsional11
Jabatan Pelaksana151
PPNPN51
—13L6
P7
Rincian11
Eselon I
Eselon II1
Eselon III_11
Eselon IV_11
Jabatan Fungsional11
Jabatan Pelaksana151
PPNPN51
113L8
P5
Rincian1
Eselon I二
Eselon II1
Eselon III11
Eselon IV111
Jabatan Fungsional31
Jabatan Pelaksana121
PPNPN6
Maluku8L4
P4
Rincian_11
Eselon I17
Eselon II1
Eselon III11
Eselon IV11
Jabatan Fungsional11
Jabatan Pelaksana31
PPNPN21
Sulawesi Tengah10L5
P5
Rincian111
Eselon I111
Eselon II111
Eselon III11
Eselon IV1
Jabatan Fungsional21
Jabatan Pelaksana12
PPNPN51

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Dalam rangka mendukung kinerja - kinerja Komnas HAM, Komnas HAM memerlukan dukungan SDM khususnya PNS dimana kebutuhan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pada periode 2017 s.d 2021, Komnas HAM melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) sebanyak 3 kali dengan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB dengan rincian sebagai berikut:

a) Keputusan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018;

b) Keputusan Menteri PANRB Nomor 655 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun Anggaran 2019; dan

c) Keputusan Menteri PANRB Nomor 738 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih jelasnya, jabatan dan alokasi yang disetujui oleh Menteri PANRB terkait seleksi CPNS di Komnas HAM, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Alokasi CPNS Komnas HAM Tahun 2018 - 2021

CPNS KOMNAS HAM
201820192021
1231529

Tahun 2020, Komnas HAM menyusun matriks kebutuhan formasi, sebagai dasar Komnas HAM dalam mengajukan alokasi CPNS Komnas HAM ke KemenPANRB. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 121A/S.0.0.3/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penyampaian Hasil Matriks Kebutuhan Formasi Tahun 2020 - 2024, berikut rincian proyeksi 5 (lima) tahun kebutuhan formasi Komnas HAM:

Tabel 3.5 Proyeksi 5 (lima) Tahun Kebutuhan Formasi Komnas HAM

TAHUNFORMASI CPNS
202017
202125
202237
202346
202465

Tahun 2020, KemenPANRB menyatakan tidak ada penerimaan PNS di setiap Instansi, yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 serta munculnya kebijakan Presiden terkait Penyederhanaan Birokrasi. Hal ini pun berdampak pada Komnas HAM, Tahun 2020 tidak menyelenggarakan penerimaan PNS, sehingga di tahun 2021 Komnas HAM mengajukan sebanyak 42 formasi namun hanya 29 formasi yang disetujui oleh Kemen PANRB.

2. Human Capital Development Plan (HCDP)

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang secara eksplisit memberikan kesempatan pengembangan kepada setiap PNS minimal 20 Jam Pelajaran (20 JP) per tahun dalam rangka mempersiapkan menuju Visi Smart ASN 2024, Komnas HAM berupaya untuk memetakan potensi SDM Aparatur yang ada, melihat kesenjangan yang timbul, kebutuhan kompetensi yang perlu diisi dan Employee Assistance Program (EAP).

3. Pengembangan Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, potensi dan profesionalitas pegawai yang mampu mendukung kinerja Komnas HAM, diperlukan pengembangan pegawai melalui diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan pengembangan kompetensi lainnya.

Tabel 3.6 Pengembangan Pegawai Komnas HAM Tahun 2017 - 2021

Jenis Pengembangan kompetensiTahun
20172018201920202021
Diklat teknis23422551618
Pelatihan dasar CPNS--312112
Diklat fungsional533820
Diklat pimpinan12-51
Pengembangan kompetensi lainnya1488-21
Total435526615072

4. Assessment PNS Komnas HAM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Komnas HAM menyelenggarakan penilaian kompetensi pada Sabtu, 18 Desember 2021 yang diikuti oleh 35 orang pegawai dengan kualifikasi Golongan III/a (masa kerja lebih dari 10 tahun) sampai dengan Golongan III/d (diprioritaskan untuk pegawai yang belum pernah mengikuti assessment).

JUMLAH PESERTA ASSESSMENT 21 - IIlac = IIc = lIIc = IIIld

Assessment ini bertujuan untuk:

a) Promosi dan mutasi;

b) Rencana pengembangan kompetensi;

c) Penentuan kebutuhan pelatihan; dan

d) Identifikasi talenta.

Dari hasil assessment yang dilakukan, didapatkan hasil gap kompetensi, rekomendasi penilaian kinerja dan rekomendasi penilaian potensial sebagai berikut:

GAP KOMPETENSI - TIDAK ADA KESENJANGAN - RENDAH - SEDANG • TINGGI

REKOMENDASI PENILAIAN KINERJA DIATAS EXSPEKTASI - SESUAI EKSPEKTASI - DIBAWAH EXSPEKTASI

REKOMENDASI PENILAIAN POTENSIAL OPTIMAL · CUKUP OPTIMAL • KURANG OPTIMAL

Dari hasil gap kompetensi, rekomendasi penilaian kinerja dan rekomendasi penilaian potensial didapatkan rekomendasi akhir, yaitu :

a) Dipromosikan dan dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi/nasional, penghargaan sebanyak 3 orang;

b) Dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi, rotasi/perluasan jabatan, bimbingan kinerja sebanyak 18 orang;

c) Dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi, rotasi/pengayaan jabatan, pengembangan kompetensi, tugas belajar sebanyak 1 orang;

d) Penempatan yang sesuai, bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi sebanyak 11 orang; dan

e) Bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi, penempatan yang sesuai sebanyak 2 orang.

5. Employee Assistance Program (EAP)

Employee Assistance Program (EAP) adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dengan tujuan untuk membantu memecahkan permasalahan pegawai seputar kesehatan mental. Dengan begitu, ketika pegawai sedang mengalami burnout atau stress karena pekerjaan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja. Konseling diharapkan dapat meminimalisir dan membantu pegawai menemukan solusi terbaiknya.

Program ini meliputi 2 kegiatan, yaitu :

a) Mental Health Awareness Seminar & Classical Assessment (screening kesehatan mental, ke dalam 4 kategori: hijau, kuning, oranye, merah), dan

b) Konseling dan Psikoterapi untuk kategori kesehatan mental merah.

Mental Health Awareness Seminar & Classical Assessment Konseling dan Psikoterapi

Kegiatan Mental Health Awareness Seminar & Classical Assessment dilaksanakan melalui webinar, dengan sasaran peserta seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang diikuti oleh 178 orang, terdiri dari wanita 110 orang dan pria 68 orang. Dari kegiatan tersebut, didapatkan frekuensi burnout, kriteria positif kesehatan mental, kriteria negatif kesehatan mental (distress, deviance, dysfunction dan danger).

Frekuensi diatas, dihitung kembali cross tabulation makna kriteria negatif kesehatan mental dengan makna burnout, dengan hasil :

a) 15 orang yang memiliki burnout dan kriteria negatif kesehatan mental dalam level merah;

b) 11 orang yang memiliki burnout dalam level oranye dan kriteria negatif kesehatan mental dalam level oranye; dan

c) 9 orang yang memiliki burnout dalam level merah dan kriteria negatif kesehatan mental dalam level oranye.

Menindaklanjuti hasil screening tersebut, Komnas HAM mendaftarkan 15 orang yang masuk dalam kategori merah sehingga membutuhkan pendampingan psikologis segera. Pegawai dengan kategori merah memiliki tingkat burnout yang sangat tinggi dan tingkat kesehatan mental yang sangat rendah. Selain 15 pegawai tersebut, terdapat 2 pegawai kategori orange yang didaftarkan untuk melakukan konseling individu.

6. Penguatan Reformasi Birokrasi

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Komnas HAM melakukan evaluasi, menyusun rencana aksi penguatan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan evaluasi Implementasi AKIP 2021 dengan KemenPANRB. Evaluasi dilaksanakan baik di Pusat maupun di 4 (empat) Biro yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, Biro Dukungan Pemajuan HAM, serta Biro Dukungan Penegakan HAM. Dari hasil evaluasi, KemenPANRB memberikan masukan terkait hal - hal yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komnas HAM yaitu :

a) Peran aktif pimpinan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;

b) Lebih meningkatkan peran serta Agen Perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c) Agen Perubahan harus memiliki rencana kerja yang nyata;

d) Implementasi nilai-nilai Organisasi;

e) Penetapan Peta Proses Bisnis Komnas HAM;

f) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

g) Pencanangan Zona Integritas;

h) Penerapan Reward and Punishment bagi pegawai; dan

i) Belum adanya maklumat pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/31/M.RB.06/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Komnas HAM mendapatkan Indeks 71,54 dengan kategori BB, rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2020 - 2021

NoKomponen PenilaianBobotNilai
20202021
AKomponen Pengungkit
1Pemenuhan20,0014,8115,85
IIHasil Antara Area Perubahan10,007,115,87
IReform30,0017,7319,15
Total Komponen Pengungkit60,0039,6540,87
BKomponen Hasil
1Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan10,007,357,48
2Kualitas Pelayanan Publik10,008,708,29
3Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN10,009,186,83
4Kinerja Organisasi10,006,108,07
Total Komponen Hasil40,0031,3230,67
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)100,0070,9771,54

7. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Tahun 2021, Komnas HAM membentuk Jabatan Fungsional Mandiri yang bersifat tertutup. Hal ini ditetapkan melalui PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM tanggal 30 Maret 2021. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Komnas HAM berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Saat ini, Komnas HAM telah menyelesaikan 4 (empat) tugas dari 19 (sembilan belas) tugas Instansi Pembina, yaitu:

a) Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;

b) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;

c) Pedoman Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/Inpassing; dan

d) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Komnas HAM telah mendapatkan Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM Nomor: B/92/M.SM.01.00/2022 tanggal 10 Januari 2022, dengan rincian kebutuhan formasi sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kebutuhan Formasi Penata Mediasi Sengketa HAM

NoNama JabatanUsulan Kebutuhan
1Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Madya6
2Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Muda10
3Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Pertama17
Total33

8. Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan

Kewenangan Komnas HAM dalam menetapkan peraturan perUndang-Undangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, bahwa jenis peraturan perUndang- Undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Pembentukan peraturan Komnas HAM juga harus melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, penetapan hingga pengundangan.

PERENCANAAN

Menyusun naskah urgensi rancangan peraturan yang akan disusun

PENYUSUNAN

Penyusunan peraturan, terdiri dari perancangan oleh unit pengusul, telaah rancangan oleh unit hukum, pembahasan dengan unit pengusul dan stakeholder

PENETAPAN

Persetujuan sidang paripurna dan harmonisasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan

PENGUNDANGAN

Agar peraturan tersebut dapat mengikat umum perlu dilakukan pengundangan oleh Ditjen PP Kemenkumham

Dalam bidang penyusunan peraturan, selain peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, terdapat peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan peraturan kebijakan (legislasi semu). Legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan-badan pemerintahan (badan tata usaha negara), baik di tingkat pusat maupun daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Perbedaan antara legislasi semu dengan peraturan perundangundangan adalah dalam hal daya mengikatnya secara umum kepada masyarakat. Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM peraturan kebijakan ini dapat berupa keputusan yang bersifat mengatur meliputi Keputusan Ketua Komnas HAM, Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Instruksi, Surat Edaran, dan Pengumuman.

Tabel 3.9 Produk Hukum Komnas HAM 2021

PERATURAN KEBIJAKAN2021
Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia8
Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia5
Rancangan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia1

9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Komnas HAM menyusun Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar pelaksanaan JDIH di Komnas HAM.

Perkembangan JDIH Komnas HAM selanjutnya cukup dinamis. Pada tahun 2020, JDIH Komnas HAM melakukan upaya pengisian dan pengayaan konten produk hukum Komnas HAM yang pernah diterbitkan. Upaya tersebut diikuti dengan proses integrasi data produk hukum yang diupload dengan sistem JDIH Nasional. JDIH Komnas HAM pada 2021 mengupayakan pengembangan website https://jdih.komnasham.go.id/ dengan menyesuaikan aplikasi standar JDIH dari BPHN, yakni aplikasi Indonesian Legal Documentation dan Information System (ILDIS). Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses integrasi konten dengan JDIH Pusat. Mengenai materi muatannya, sampai saat ini website JDIH Komnas HAM telah mampu menyajikan berbagai jenis muatan yang terdiri dari Instrumen HAM, Undang-Undang, TAP MPR, Peraturan Presiden, Peraturan Komnas HAM, Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, MoU, Surat Edaran, Salinan Putusan perkara yang melibatkan Komnas HAM, dan Kajian Hukum Komnas HAM.

Tabel 3.10 Muatan Website JDIH Komnas HAM

JENIS MUATAN / KONTEN2021
Undang-Undang4
Ketetapan MPR1
Peraturan Pemerintah3
Peraturan Presiden3
Peraturan Komnas HAM30
Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM22
Surat Edaran17
MoU36
Instrumen Internasional10
Informasi Hukum Lainnya22
Total148

B. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan baik dalam bidang sarana dan prasarana internal demi tercapainya pelayanan prima di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun uraian Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang telah dilakukan selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas sebagai pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas;

2. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan surat-surat lainnya yang merupakann tugas pokok dan fungsi;

3. Pengurusan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan untuk kepentingan dinas;

4. Mengurus segala keperluan rumah tangga Komnas HAM yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

5. Pelaksanaan pengaturan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan barang inventaris milik Negara di Komnas HAM;

6. Mengelola administrasi pembelian, pembayaran serta pengadaan kebutuhan barang dan jasa baik yang rutin maupun tidak rutin;

7. Melakukan koordinasi dengan unit/bagian kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyusun Program Kerja di bidang tugasnya dan memantau langsung pelaksanaannya;

9. Melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang;

10. Memelihara semua aset Komnas HAM agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

11. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;

12. Melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang inventarisasi Komnas HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

13. Memanfaatkan barang milik/dikuasai Komnas HAM tanpa merubah status pemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Mengamankan barang milik/dikuasai Komnas HAM secara fisik, administratif dan tindakan hukum;

15. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang inventaris Komnas HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Menyelenggarakan pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat;

17. Melakukan pendistribusian barang dari gudang kepada unit kerja pemakai;

18. Melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang habis pakai kebutuhan rumah tangga;

19. Membantu perencanaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

20. Memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), cetakan, pada bagian-bagian di lingkungan Komnas HAM sesuai dengan anggaran yang tersedia;

21. Mempelajari dan menelaah Peraturan perundang-undangan tentang pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang milik negara; dan

22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Pengelolaan Barang Milik Negara

Tahun 2021, Komnas HAM mendapatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebesar 3,46 (skala 4) dengan rata-rata Nasional yaitu sebesar 2,87 terdiri dari 4 (empat) parameter yang dijadikan penilaian, yaitu :

Pengelolaan Pengawasan dan Kekayaan yang Pengendalian Akuntabel dan yang Efektif Produktif Kepatuhan Pengelolaan BMN Administrasi BMN terhadap yang Handal Peraturan Per-UU

Nilai BMN unaudited gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 Unaudited ini adalah sebesar Rp44.562.655.585,00 (empat puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp41.521.108.586,00 (empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat nilai mutasi tambah sebesar Rp4.993.917.375,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terdapat mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.952.370.376,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode Tahun Anggaran

2021. Sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode Tahun Anggaran 2021. Laporan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 Unaudited merupakan LPB pada 1 (satu) eselon I dan 1 (satu) Kuasa Pengguna Barang, yaitu satker (satuan kerja) Kantor Pusat.

2. Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Komnas HAM cukup aktif dalam melakukan pengadaan. Pengadaan dilakukan dengan berbagai metode mulai dari e-Purchasing, Pengadaan Langsung dan Tender. Berikut pengadaan barang modal yang dilakukan oleh anggota Unit Layanan Pengadaan melalui metode e-Purchasing dan Pengadaan Langsung:

a) 219 Unit Laptop untuk mendukung kinerja ASN selama masa pandemi Covid-19;

b) 36 Unit AC (Pendingin Udara);

3 Unit Workstation; c)

d) Peralatan Meubelair (Kursi Kerja);

e) 6 Unit Telepon Satelit;

f) 5 Unit Rompi Anti Peluru;

g) Kamera Drone;

h) Kamera DSLR;

i) Kamera Camcorder; dan

j) Peralatan Pendukung Rapat Online untuk Pimpinan dan Anggota Komnas HAM.

Tercatat ada 3 Tender yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Ketiga tender tersebut adalah :

a) Tender Pemilihan Penyedia Jasa Outsourcing Kebersihan Komnas HAM Republik Indonesia TA 2021.

b) Tender Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Sistem Pengaduan HAM Online Komnas HAM Republik Indonesia TA 2021.

c) Tender Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Pengaduan Pusat Komnas HAM Republik Indonesia TA 2021.

Bersamaan dengan kegiatan inti Unit Layanan Pengadaan di atas, anggota Unit Layanan Pengadaan Komnas HAM menyadari bahwa ada kebutuhan untuk terus mengembangkan diri dan melakukan pembelajaran. Hal ini terkait dengan seiring adanya pembaharuan peraturan dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Oleh karena hal tersebut, Unit Layanan Pengadaan mengadakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan peserta seluruh anggota ULP, Pejabat Pembuat Komitmen dan mengundang narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan materi sebagai berikut:

a) Dasar-dasar pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

b) Indeks Reformasi Brokrasi Tata Kelola Pengadaan yang dilihat dari komponen kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa; dan

c) Arah kebijakan kelembagaan Pengadaan Barang Jasa (pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pengadaan.

C. BAGIAN KEUANGAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2021 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan Tahun 2021 berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP artinya bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material.

Anggaran Komnas HAM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp100.606.095.000,00 (Seratus milyar enam ratus enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp92.324.073.000,00 dan hibah dalam negeri maupun luar negeri sebesar Rp8.282.022.000,00 yang dialokasikan untuk 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Belanja Komnas HAM Berdasarkan Program

PROGRAM2021%
ANGGARANREALISASI
Program Dukungan Manajemen (074.01.WA)73.661.499.00071.312.516.52496,81
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan, dan Kerjasama (3335) Penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan,3.531.194.0003.414.468.99696,69
Per UU dan Bantuan Hukum (3336)57.972.038.00055.878.144.18496,39
Dukungan Intemal Komnas Perempuan (6387) Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM12.158.267.00012.019.903.34498,86
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (074.01.06) Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara26.944.596.00025.290.762.45593,86
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (5679)6.052.842.0005.815.764.19796,08
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (5680) Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan7.264.497.0006.797.842.44993,58
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban (5681) Total Belanja13.627.257.00012.677.155.80993,03
Total Belanja100.606.095.00096.603.278.97996,02

Berdasarkan Laporan Keuangan TA 2021 Unaudited maka realisasi anggaran komnas HAM adalah sebesar Rp96.603.278.979,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96.02% dari anggaran belanja. Serapan ini naik dibandingkan tahun 2020 Audited sebesar Rp614.605.457,00 atau sebesar 0.64%.

Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM

ANGGARAN & REALISASI BELANJA KOMNAS HAM TA 2021 70.000.000.000 57.853.861.000 dan 55.448.475.207 60.000.000.000 50.000.000.000 37.836.842.000 dan 40.000.000.000 57.023,420,884 30.000.000.000 20.000.000.000 4.915.392.000 dan 4.101.376.888 10.000.000.000 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Sementara itu dana hibah yang diterima oleh Komnas HAM TA 2021 berasal dari donor dalam negeri yaitu hibah Pemda Provinsi Papua dan hibah luar negeri yaitu AUSAID, UNFPA, UNWOMEN dan EU. Berikut adalah realisasi hibah Komnas HAM TA 2021.

Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Hibah Komnas HAM

DONORPAGUREALISASISISA%
AUSAID MAMPU2.080.737.0002.080.418.710318.29099.98
UNFPA928.243.000925.579.4222.663.57899.71
EU1.513.027.0001.454.419.68858.607.31296.13
PEMDA PAPUA500.000.000499.186.430813.57099.84
PEMDA KALBAR200,000,000188.169.85111.830.14994.08
Total5.222.007.0005.147.774.10174.232.89998.58

Grafik 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2016 - 2020

Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM tahun 2016-2020 Belum 2020 tersedía 2019 WTP 2018 WTP 2017 WDP 2016 TMP 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase 90,08% 81,72% 86,33% 94,43% 90,95% ■ Realisasi 82.870.314.717 77.270.057.842 84.556.513.044 97.558.419.021 95.988.673.522 = Anggaran 91.995.965.000 94.558.439.000 97.945.574.000 103.314.720.000 105.534.794.000

Opini Laporan Keuangan

Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan opini WTP tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto pada hari Selasa, 29 Juni 2021, di Auditorium BPK RI, Jakarta.

HASIEPEMERIKSAAN TAHUNZOZo RADANPI GANREPUBLIKINDONESIA 2021

Gambar 3.1 Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L

Pelaporan akuntansi yang bermuara pada pencapaian opini WTP tetap perlu dijaga terus menerus dari hulu ke hilir. Setiap transaksi betul-betul harus dijaga, jika masih terjadi kesalahan perlu dilakukan early warning system dengan memperbaiki pengendalian internal. Disinilah peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dalam konteks Komnas HAM diperankan oleh Pengawas Internal (PI), menjadi sangat penting untuk mengawal dan mendampingi pelaksana teknis sejak awal dalam pelaksanaan anggaran. Karena setiap pertanggungjawaban yang salah dan SDM yang tidak disiplin akan terpotret di akhir periode yaitu dalam Laporan Keuangan, sehingga dalam menyebabkan kualitas Laporan Keuangan menjadi menurun. Walaupun Laporan Keuangan sudah mendapatkan opini WTP, belum menjadi jaminan bahwa di tahun berikutnya akan meraih opini WTP kembali, sehingga menjadi tantangan bagi Komnas HAM dalam menyusun Laporan Keuangan mengingat dinamikanya sangat tinggi dan transaksi keuangan pemerintah semakin kompleks. Hal ini disampaikan oleh Wiwin Istanti, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, pada saat menjadi keynote speaker pada acara "Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2021 yang Andal dan Akuntabel" di Hotel Morrissey Jakarta tanggal 18 Juni 2021.

Gambar 3.2 Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan dan BMN

Menindaklanjuti instruksi Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/S/I/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa (Audited), dilaksanakan publikasi terhadap Laporan Keuangan Audited TA 2020. Publikasi ini dilakukan melalui media Koran Media Indonesia edisi tayang Jumat, 09 Oktober 2020.

MEDIA INDONESIA SENIN, 16 AGUSTUS 2021 1 HALAMAN 13 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 (AUDITED) A

Gambar 3.3 Publikasi Laporan Keuangan TA 2020 Audited

Realisasi Anggaran

Di awal tahun 2021, Biro Umum menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp58.834.869.000,00. Namun di pertengahan tahun anggaran, terdapat beberapa kebijakan refocusing dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Total anggaran Biro Umum setelah adanya refocusing menjadi Rp57.972.038.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Biro Umum

Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Biro Umum
KODESASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONENTAHUN 2021 (Rp RIBU)
PAGUREALISASI%
3336Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU, dan Bantuan Hukum57.972.03855.878.14496,4
EAALayanan Perkantoran50.383.45549.324.63397,9
EAA.001Gaji dan Tunjangan Komnas HAM30.568.52829.803.71697,5
EAA.002Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM19.814.92719.520.91798,5
EACLayanan Umum1.195.1321.149.73796,2
EAC.001Layanan BMN200.761198.72299,0
EAC.002Layanan Kerumah Tanggaan994.371951.01595,6
EADLayanan Sarana Internal3.160.9173.118.31698,7
EAD.001Layanan Sarana Internal Komnas HAM3.160.9173.118.31698,7
EAELayanan Prasarana Internal1.050.000275.91426,3
EAE.001Layanan Prasarana Internal Komnas HAM1.050.000275.91426,3
EAFLayanan SDM857.641727.84284,9
EAF.001Layanan Manajemen SDM857.641727.84284,9
EAGLayanan Hukum194.400190.82498,2
EAG.001Layanan Hukum150.244148.25298,7
EAG.002Layanan Dokumentasi Hukum44.15642.57296,4
EAHLayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal486.024453.46893,3
EAH.001Layanan Manajemen Organisasi486.024453.46893,3
EANPengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal644.469637.41098,9
EAN.001Dokumen Keuangan Unit Eselon I644.469637.41098,9

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Umum Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2021, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan administrasi pada kesekjenan Komnas HAM.

Apabila dilihat dari capaian yang diperoleh selama tahun 2021, secara umum program dan kegiatan di Biro Umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Namun demikian masih dijumpai hambatan dalam pelaksanaan seperti revisi kegiatan yang memerlukan waktu, sehingga perlu penjadwalan ulang dengan penyesuaian kegiatan yang direvisi.

Belajar dari pengalaman, ke depan dalam rangka meningkatkan kinerjanya maka Biro Umum perlu:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Umum dan lintas sektor dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran;

2. Merencanakan program dan kegiatan yang komprehensif mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja;

3. Meningkatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait;

4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan;

5. Melakukan monitoring untuk mengukur capaian kinerja secara berkala; dan

6. Meningkatkan peran Pejabat Fungsional.

Laporan Kinerja (LKjIP) Biro Umum tahun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan, serta utamanya dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan perencanaan Biro Umum ke depan, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama LKjIP.

Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pencapaian produktivitas masing-masing unit kerja di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Komnas HAM di masa yang akan datang.

BIRO UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM & ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA & LAYANAN PENGADAAN

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sebelum Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1) 1(2)(3)(4)
Meningkatnya K/L/D memahami Standar1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM20 persen
Meningkatnya kajian/penelitian ditindak lanjuti penyelenggara negara1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan50 persen
penanganan pelanggaran No.39/1999 No.26/2000)yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM 2. Persentase rekomendasi
dihasilkan yang atas pengamatan situasi HAM penyelesaian 3. Persentase penyelidikan peristiwa50 persen
4. Persentase HAM yang pelanggaran terpenuhi berat yang100 persen
Meningkatnya HAM masyarakatmasyarakat 1. Persentase yang perilakunya selaras dengan HAM30 persen
5Meningkatnya strategis nasional internasional1. Persentase kerjasama strategis Komnas ·HAM di tingkat nasional dan internasional
6Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2. Nilai akuntabilitas70 B

Program

1. Program Dukungan Manajemen

2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Anggaran Rp 74.846.939.000,- Rp 25.384.181.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja, Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, 4 Januari 2021 Pimpinan Unit Kerja,

b

Tasdiyanto

Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sesudah Refocusing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(0)1
1(2)(3)(4)
memahami Standar1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM20 persen
kajian/penelitian ditindak lanjuti penyelenggara negara1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan
No.39/1999 No.26/2000)yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM 2. Persentase rekomendasi
yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM 3. Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa
pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial 4. Persentase korban
Meningkatnya HAM masyarakat1. Persentase masyarakat
5Meningkatnya strategis nasional1. Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di25 persen
Terwujudnyainternasional 1. Nilai Reformasi Birokrasi70
Komnas HAM 2. Nilai akuntabilitasB

Program

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran Rp 73.547.368.000,

2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Rp 23.347.686.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, 1 Maret 2021 Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

PERJANJIAN KINERJA ESELON II BIRO UMUM SEBELUM REFOCUSING

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1) 1(2)(3)(4) 100 persen
Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan1. Persentase Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Rp 58.834.869.000,- Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Jakarta, Januari 2021

Tasdiyanto

Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO UMUM

Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1) 1(2)(3)(4)
Terwujudnya Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, danPersentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan100 persen

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

Kepegawaian, Rp 58.141.152.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Henry Silka Innah

Jakarta, Maret 2021

Pimpinan Únit Kerja,

RO/KRO BIRO UMUM TA 2021

KODE URAIAN1
074.06. WAProgram Dukungan ManajemenVOLSATUANHARGA SATUANJUMLAH
3336Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian,56,002,308,000
2026.EAAKeuangan, Per UU dan Bantuan Hukum18.601915.000
3336.EAALayanan Perkantoran[Base Line] Gaji dan Tunjangan Komnas HAM2 1Layanan Layanan48,621,815,000 30,568,528,000
3336.EAA.001 001Gaji dan Tunjangan Komnas HAM Pembayaran Gaji dan Tunjangan1Layanan30,568,528,000
001 3336.EAA.002Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Komnas HAM1Layanan30,568,528,000 18,053,287,000
002Operasional dan Pemeliharaan Kantor1Layanan18,053,287,000
3336.EACLayanan Umum[Base Line]2Layanan18,053,287,000
3336.EAC.001 Layanan BMNLayanan Umumbase Lime1Layanan1,099,007,000 200,761,000
3336.EAC.002La3336.EAC.002 Layanan Kerumah Tanggaan1Layanan200,761,000 898,246,000
3336.EADLayanan Sarana Internal[Base Line]348unit898,246,000 3,114,417,000
3336.EAD.001Layanan Sarana Internal Komnas HAM348unit3,114,417,000 3,114,417,000
3336.EAELayanan Prasarana Internal[Base Line]3unit3,114,417,000 1,050,000,000
3336.EAE.001Layanan Prasarana Internal Komnas HAM3unit Unit1,050,000,000
3336.EAFLayanan SDM[Base Line]391Unit1,050,000,000
3336.EAF.001Layanan SDmIbase Line]391orang857,641,000
3336.EAGLayanan Manajemen SDM391Orang Layanan857,641,000
3336.EAG.001Layanan Hukum[Base Line]2Layanan Layanan194,400,000
3336.EAG.002Layanan Hukum1Layanan150,244,000
3336.EAH3336.EAG.002 Layanan Dokumentasi Hukum1Layanan Layanan44,156,000
3336.EAH.001Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[Base Line] 3336.EAH.001 Layanan Manajemen Organisasi1 1Layanan Layanan486,024,000
3336.EANPengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal[Output Baru-Layanan486,024,000 579,004,000
Perubahan Kebijakan]
3336.EAN.001 Dokumen Keua3336.EAN.001 Dokumen Keuangan Unit Eselon I579,004,000