Laporan Kinerja
Biro Perencanaan
Pengawasan Internal dan
Kerjasama
BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
BIDANG KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KATA PENGANTAR
Esrom Hamonangan P Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama merupakan laporan yang menyajikan rangkuman dan pengikhtisaran capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tingkat Eselon II. Laporan ini menjelaskan pula informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi pengukuran dalam capaian kinerja di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama. Sepanjang tahun ini menjadi tantangan berat bagi semua Kementerian dan Lembaga termasuk Komnas HAM untuk melakukan
berbagai adaptasi atas serangan Pandemi Covid-19. Dalam waktu singkat penyebaran virus ini mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mencegah semakin luasnya dampak virus Covid-19. Kebijakan ini meliputi penghematan anggaran untuk mendukung sektor kesehatan.
Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi penting dilakukan, sehingga strategi dan metode baru yang mengedepankan teknologi menjadi terobosan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal. Adaptasi pada kebiasaan New Normal juga diterapkan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021.
Upaya perbaikan yang berkesinambungan menjadi prioritas utama yang akan dilakukan setiap tahun nya. Akhir kata, semoga informasi kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan penjelasan yang memadai sebagi bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama.
Jakarta, Juni 2022
Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal
Dr. Esrom Hamonangan P, S.Si., MEE
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL .iv DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN BAB II 5 PERENCANAAN KINERJA 5 Rencana Strategis .5 Rencana Kerja. 9 Perjanjian Kinerja 10 BAB III 11 AKUNTABILITAS KINERJA 11 Capaian Kinerja. .11 SASARAN KEGIATAN 1: .12 "MENGUATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMNAS HAM" ..12 IKK. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas .13 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) .14 2. Dokumen Trilateral Meeting.. ..14 3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. 15 4. Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) ..15 5. Dokumen Perjanjian Kinerja. ..16 6. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan. 16 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.. 17 IKK. Jumlah Dokumen Kinerja. .17 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Komnas HAM 2020 .18 2. Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM 2020 ..19 SASARAN KEGIATAN 2: ..20 "MENINGKATKAN NILAI KAPABILITAS APIP" .20 Kendala dan Upaya Penyelesaian .22 Kendala dan Upaya Penyelesaian ..24 SASARAN KEGIATAN 3: .24 "MENINGKATKAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL" ..24 IKK. Jumlah Kerja Sama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional.. .….24
Tantangan dan Strategi. ..29 Kinerja – Kinerja Lainnya... .…30 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggara ..30 2. Pengawasan Internal ..31 3. Risalah Persidangan. …33 4. Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolera .….34 5. Hubungan Masyarakat (Humas) ..34 ..39 Realisasi Anggaran BAB IV .. ..41 PENUTUP 41 LAMPIRAN 42
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM. .6 Tabel 2. 2 Matriks Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM Tahun 2021 (RM) ..9 Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Eselon Il Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama... ..10 Tabel 3. 1 Capaian Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama TA 2021.... 11 Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM. ..12 Tabel 3. 3 Rekap Pagu Komnas HAM TA 2022 15 Tabel 3. 4 Tantangan dan Strategi IKK Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas.. 17 Tabel 3. 5 Tantangan dan Strategi Penyelesaian IKK Jumlah Dokumen Kinerja... ……20 Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP. .20 Tabel 3. 7 Kendala dan Upaya Penyelesaian. ..22 Tabel 3. 8 Kendala dan Upaya Penyelesaian.. …24 Tabel 3. 9 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional...... 24 Tabel 3. 10 Naskah Kerja Sama Yang Dihasilkan 2021 ..26 Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Komnas HAM ..31 Tabel 3. 12 Capaian Humas Komnas HAM 2021. …35 Tabel 3. 13 kegiatan Sosialisasi Pengenalan Komnas HAM RI … 36 Tabel 3. 14 Realisasi APBN dan Hibah Komnas HAM 2021 ..39 Tabel 3. 15 Realiasasi Anggaran Per Rincian Output Komnas HAM 2021 .…40 Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Per Rincian Output .40
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama .... ….7 Gambar 3. 1 Indeks RB dan SAKIP Komnas HAM TA 2020. 112 Gambar 3. 2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun.. ……13 Gambar 3. 3 Rekap POK Komnas HAM TA 2021 ..17 Gambar 3. 4 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Komnas HAM dalam e-Monev pp39 TA 2021. 31
BABI
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan
Pengawasan Internal
dan Kerjasama
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini berisi pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama yang berisikan target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama merupakan satuan kerja eselon Il di Sekretariat Jenderal (Setjen) Komnas HAM berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 002/PERSES/IIl/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komnas HAM dimana Setjen Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro antara lain Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, Biro Umum, Biro Dukungan Penegakan HAM, dan Biro Dukungan Pemajuan HAM serta 6 (enam) Kantor Perwakilan di daerah.
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Pada tahun 2020 terbit Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 019/PERSES/XI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Nasional Hak Asasi Manusia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 020/PERSES/XI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, namun peraturan tersebut belum terimplementasi di tahun 2021 sehingga dalam mencapai capaian kinerja masih menggunakan struktur lama yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 002/PERSES/III/2015.
Fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama adalah menyelenggarakan
a) Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b) Penyusunan rencana, program dan anggaran;
c) Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
d) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Komnas HAM;
e) Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
A. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
Penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
Penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan
Penyusunan laporan hasil pengawasan.
B. Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam dan di luar negeri;
Penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
C. Kelompok Jabatan Fungsional
Dukungan Sumber Daya Manusia
KEPALA BIRO 1Orang 90 PNS PPNPN CPNS 14 Orang 7 Orang 45 Orang
Hingga akhir tahun 2021, tercatat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon II, dikarenakan terdapat aturan penyederhanaan birokrasi maka di tahun 2021 maka tidak ada lagi pejabat setingkat Eselon III dan IV. Jumlah pegawai di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama adalah 67 (enam puluh tujuh) Pegawai. Terdiri dari : PNS 46 (empat puluh enam0 pegawai, PPNPN 14 (empat belas) pegawai dan CPNS 7 (tujuh).
Peran Strategis
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis RENSTRA, yaitu:
1. Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama 2021, adalah sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek tugas dan fungsi serta peran strategis organisasi pada tingkat kelembagaan.
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama dan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2021.
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
b. Realisasi Anggaran
c. Kinerja Lain-Lain
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.
Bab IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Tahun 2021 dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Tahun 2021.
BABII
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan
Pengawasan Internal
dan Kerjasama
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra Komnas HAM ini ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM 2020 - 2024 adalah:
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaran Negara
Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor). Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif Masyarakat.
3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai;(ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM.
Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik.
Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM
| Visi | Misi | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis |
| Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab | Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara | Menguatnya Norma- Norma HAM sebagai Rujukan dalam Penyelenggaraan Negara | Meningkatnya Kebijakan K/L/D yang Mengimplementasikan Standar Norma HAM Meningkatnya |
| Peraturan Perundang- Undangan yang Sejalan atau Berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia Meningkatnya Penyelesaian Kasus- |
| Visi | Misi | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis |
| Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama memiliki peran untuk mewujudkan sasaran | Membangun | Meningkatnya Kondisi | HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) Mendorong Kondisi |
| Membangun Keadaban HAM Masyarakat Memperkuat Peran | HAM yang Kondusif di Masyarakat Menguatnya Kerja | yang Kondusif Bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat Meningkatnya Kerja | |
| Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional Mewujudkan Komnas | Menguatnya Kerja Sama Strategis Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Terwujudnya Komnas | Meningkatnya Kerja Sama Strategis Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Meningkatnya Kualitas | |
| Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM | Terwujudnya Komnas HAM sebagai Lembaga yang Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM |
Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama memiliki peran untuk mewujudkan sasaran strategis "Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional dan mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM" hal ini diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel" dan di opersaionalisasikan dalam bentuk Sasaran Kegiatan, sebagai berikut:
Gambar 2. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama
Kegiatan : PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJASAMA SASARAN KEGIATAN Indikator Indikator 1 : Jumlah Dokumen Perencanaan SK-01 • Menguatnya Sistem Akuntabilitas yang Berkualitas 01 Kinerja Komnas HAM Indikator 2 : Jumlah Dokumen Kinerja yang Berkualitas • Meningkatnya Nilai Kapabilitas SK-02 Indikator 1 : Nilai SPIP 02 APIP Indikator 2 : Nilai IACM • Meningkatnya Kerjasama Nasional Indikator 2 : Jumlah Kerjasama Komnas HAM di SK-03 dan Internasional Tingkat Nasional dan Internasional 03
Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan tersebut diperlukan dokumen Rencana Kerja jangka pendek dalam bentuk RENJA yang disusun pada akhir tahun 2020, adapun rincian Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja
Tabel 2. 2 Matriks Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM Tahun 2021 (RM)
| (RM) TAHUN 2021 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( RIBU) | ||||||||||
| KODE | SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN | VOLUME /TARGET | TAHUN 2021 SATUAN SATUAN | SATUAN ALOKASI 2021 BIAYA (RP RIBU) | ALOKASI 2021 VOLUME/TARGET | PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( RIBU) VOLUME/TARGET | ALOKASI (RIBU) | |||
| VOLUME/TARGET | ALOKA | ALOKASI (RIBU) | ||||||||
| 2022 2023 | 2024 | 2022 | 2023 2024 | |||||||
| 01 | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 883.624,0 | 1 | 2.579.718 | 2.909.995 | 3.284.146 | ||||
| 01.EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 1 | Layanan | 442.271,0 | 1.133.618 | 1.246.980 | 1.371.678 | |||
| 01.EAB.001 01.EAL | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 | Layanan | 442.271,0 | 1 1 | 1 1 | 1.133.618 | 1.246.980 | 1.371.678 | |
| 01.EAL 01.EAL.001 | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | 4 | Laporan | 441.353,0 | 1 | 1.446.100 | 1.663.015 | 1.912.468 | ||
| 01.EAL.001 02 | Laporan Monitoring dan Evaluasi | 4 | Laporan | 441.353,0 | 5 5 | 5 5 | 1.446.100 | 1.663.015 | 1.912.468 | |
| 02 | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 10 | 318.393,0 | 865.725 | 1.052.299 | 1.257.532 | ||||
| 02.EAK 02.EAK.001 | Layanan Pengawasan Internal | 19 19 | Laporan | 318.393,0 | 865.725 | 1.052.299 | 1.257.532 | |||
| 02.EAK.001 03 | Audit Internal | 19 | Laporan | 318.393,0 | 22 23 | 23 24 | 865.725 | 1.052.299 | 1.257.532 | |
| 03 | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1.223.249,0 | 2.301.688 | 2.651.721 | 3.143.151 | |||||
| 03.EAI | Layanan Kehumasan dan Protokoler | 3 1 | Layanan | 1.223.249,0 | 2.301.688 | 2.651.721 | 3.143.151 | |||
| 03.EAI.001 | Layanan Informasi Publik | 1 | Layanan | 361.319,0 | 1 | 1 1 | 484.439 | 605.007 | 779.851 | |
| 03.EAI.002 | Layanan Keprotokoleran | 1 | Layanan | 365.953,0 | 1 | 1 1 | 772.249 | 896.764 | 1.051.055 | |
| 03.EAI.003 | Layanan Kerjasama | 1 | Layanan | 495.977,0 2.425.266 | 1 | 1 1 | 1.045.000 | 1.149.950 | 1.312.245 | |
| Total | 2.425.266 | 5.747.131 | 6.614.015 | 7.684.829 | ||||||
Perjanjian Kinerja
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja Eselon Il merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon Il yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Eselon Il telah ditetapkan pada Maret 2021 yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Eselon Il yang telah ditetapkan:
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Eselon Il Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 dokumen |
| 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen | ||
| 2. | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | dokumen 3,4 nilai |
| 2. Nilai IACM | 3,4 nilai | ||
| 3. | Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional | 2. Nilai IACM Jumlah Kerja Sama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 3,4 nilai 12 MoU/PKS |
Tahun 2021 merupakan tahun kedua Indonesia terdampak Pandemi Covid-19. Kebijakan Flskal untuk percepatan penanganan covid-19 serta pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mengakibatkan adanya penghematan APBN disemua K/L, termasuk Komnas HAM. Melalui surat Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/ MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian /Lembaga TA 2021, Komnas HAM mengalami pemotongan anggaran yang semula Rp 100.231.120.000,- menjadi
Rp 92.324.073.000,- Pemotongan secara keseluruhan anggaran Komnas HAM tentu saja berdampak pula pada pemotongan anggaran di Biro Renwaskes, yang semula Rp. Rp 4.085.901.000,- menjadi Rp 3.531.194.000,-.
Laporan Kinerja
BABIII
Biro Perencanaan
Pengawasan Internal
dan Kerjasama
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun secara periodik. LKJIP tingkat Eselon II disusun dalam rangka mengukur/menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan atas pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja secara Kelembagaan. Dalam hal ini Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama (Biro Renwaskes) telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diwujudkan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan untuk kinerja TA 2021. Pengukuran dilakukan dengan menilai capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan, Pegawasan Internal dan Kerjasama TA 2021.
Sebagaimana telah diuraikan dalam dokumen Renstra Komnas HAM 2020-2024, Biro Renwaskes memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut sajian data capaian Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama berdasarkan indikator kinerja TA 2021:
Tabel 3. 1 Capaian Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama TA 2021
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Persentase Capaian |
| 1. | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | ||
| 2. | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,4 Nilai | 3,038 | 89% |
| 2. Nilai IACM | 3,4 Nilai | 2+ | 73% | ||
| 3. | Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional | Jumlah Kerja Sama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 12 MoU / PKS | 16 (11 MoU dan 5 PKS | 133,3% |
Tabel diatas telah menyajikan gambaran besar atas pencapaian kinerja Biro Renwaskes sepanjang TA 2021. Dari ketiga Sasaran Kegiatan yang diampu, telah tercatatkan capaian atas indikatorindikator kinerja hal tersebut merefleksikan kinerja Biro Renwaskes secara keseluruhan yang tentunya pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung serta faktor penghambat baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Capaian Biro Renwaskes akan berkontribusi pada kinerja secara Kelembagaan khususnya pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), sebagai pengantar berikut capaian penilaian SAKIP dan RB Komnas HAM tahun 2020:
Gambar 3. 1
Indeks RB dan SAKIP Komnas HAM TA 2020
Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB No. B/87/M.AA.05/2021 tgl 31 Maret 2021, pentlaian SAKIP Komnas HAM predikat Indeks "B" (nilai 64,00) SAKIP RB & SAKIP Reformasi Birokrasi Komnas HAM Berdasarkan Surat TA 2020 Menteri PAN dan RB No. B/83/M.RB.06/2021 tgl 31 Maret 2021, penilatan RB Komnas HAM predikat "BB" (nila1 70,97)
Untuk lebih jelasnya pengungkapan atas capaian kinerja kegiatan Biro Renwaskes dijabarkan sebagai berikut:
SASARAN KEGIATAN 1:
“MENGUATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMNAS HAM"
Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang proses penyelenggaraan SAKIP di Komnas HAM. Di mulai dari berbagai rangkaian aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM.
HAM
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | % Capaian Kinerja (Realisasi/Target) |
| Menguatnya sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2. Jumlah Dokumen Kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
Berdasarkan data capaian realisasi target kinerja diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
IKK. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
Dokumen perencanaan yang berkualitas merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan secara tepat waktu sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Target 1 (satu) Dokumen Perencanaan yang berkualitas merupakan perwujudan dari beberapa dokumen rencana dan anggaran yang dihasilkan meliputi dokumen tahun n+1 (tahun berikutnya) serta dokumen pemutakhiran tahun ke-n (tahun berjalan). Indikator kinerja kegiatan ini merupakan representasi dari komponen penilaian SAKIP yakni "Perencanaan Kinerja" dan "Pengukuran Kinerja", keduanya memiliki ruang lingkup penilaian mencakup dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah serta dokumen perencanaan dan penganggaran jangka pendek hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun sepanjang tahun 2021 Biro Renwaskes melalui fasilitasi Layanan Perencanaan dan Penganggaran telah menyusun sebanyak 6 (enam) dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi target di tahun 2021 meliputi:
Gambar 3. 2
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun
a. Dokumen Rencana Kerja (Renja) M 02 b. Dokumen TM Penyusunan Renja Dokumen Rencana Kerja 01 dan Anggaran Dokumen (RKA) Perencanaan & Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 01 Penganggaran (KPJM) Dokumen Perjanjian Kinerja 01 (PK) Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan 01 (POK)
Di akhir tahun 2021, indikator jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas telah tercapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya 6 (enam) dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu serta didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan dipedomani oleh unit kerja di lingkungan Komnas HAM. Adapun uraian terkait capaian dokumen-dokumen diatas sebagai berikut:
1. Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode satu tahun, adapun tahapan dalam penyusunan Renja meliputi:
a. Penyusunan rancangan awal Renja
b. Penyusunan rancangan Renja
c. Pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja
Penyusunan Renja dilakukan melalui sistem informasi KRISNA yang dikembangkan oleh Bappenas, yang kemudian arsip data yang telah terekap pada KRISNA dan disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappaenas) dan Kementerian Keuangan bersifat interoperabilitas ke dalam sistem informasi SAKTI dan SATU DJA yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Pada tahun 2021 disusun Renja Komnas HAM TA 2022 yang telah menggunakan Struktur Informasi Kinerja Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran memuat secara rinci klusterisasi substansi program/kegiatan di setiap level dilengkapi dengan indikator sebagai alat pengukuran kinerja. Dokumen Renja Komnas HAM TA 2022 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021. Sebagai catatan Renja Komnas HAM TA 2021 telah disusun pada tahun 2020.
2. Dokumen Trilateral Meeting
Dalam rangka penyusunan Renja, terdapat proses pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) antara Komnas HAM, Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membahas dan menyepakati program, kegiatan, dan output Komnas HAM. Adapun fokus pembahasan dalam pertemuan tiga pihak antara lain:
a. ketepatan penuangan Prioritas Pembangunan dan rinciannya pada rancangan Renja K/L;
b. ketepatan sasaran dan indikator Program dan Kegiatan;
C. kesesuaian Rincian Output (RO) prioritas beserta target, lokasi dan alokasi di rancangan Renja K/L terhadap Prioritas Pembangunan pada rancangan awal RKP, Peraturan Menteri Perencanaan tentang rancangan RKP dan/atau Peraturan Presiden tentang rancangan RKP; dan
d. kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Sepanjang tahun 2021 tercatat telah dilaksanakan Trilateral Meeting secara daring melalui kanal zoom dengan frekuensi kegiatan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Surat Bappenas Nomor 04945/PP.04.06/Dt.07.3/B/04/2021 Trilateral meeting pembahasan Pagu Indikatif TA 2022.
b. Berdasarkan Surat Ketua Komnas HAM No.117A/PR.02.01/VIII/2021 Pembahasan Penyesuaian Informasi Kinerja dan Anggaran Komnas HAM TA 2022.
C. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM Nomor 514/PR.02.02/0.3.2/X/2021 Nomor 559/PR.02.02/0.3.2/X/2021 dan Pembahasan Penyesuaian Informasi Kinerja dan Anggaran Komnas HAM TA 2022.
Resume dari hasil rangkaian Trilateral Meeting yang dilakukan adalah disepakatinya usulan rencana program dan anggaran Komnas HAM TA 2022 oleh tiga pihak yakni Komnas HAM, Bappenas dan Kementerian Keuangan yang kemudian dijadikan dokumen Rencana Kerja Komnas HAM TA 2022 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKA K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Proses penyusunan RKA K/L TA 2021 berdasar pada Surat Bersama Pagu Anggaran N0. S-909/MK.02/2021 yang diterbitkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang memuat besaran Alokasi Anggaran Komnas HAM RI Sebesar Rp 99.448.128.000 yang bersumber dari APBN. Adapun berikut rekapan Surat Bersama Pagu Anggaran Komnas HAM TA 2022:
Tabel 3. 3 Rekap Pagu Komnas HAM TA 2022
| Tahapan Pagu | Program Dukungan Manajemen | Program Pemajuan dan Penegakan HAM | Total Pagu |
| Pagu Indikatif 2022 | Rp 73.310.182.000 | Rp 26.137.946.000 | Rp 99.448.128.000 |
| Pagu Anggaran 2022 | Rp 71.060.827.000 | Rp 28.387.301.000 | Rp 99.448.128.000 |
| Pagu Alokasi Anggaran 2022 | Rp 71.504.827.000 | Rp 27.943.301.000 | Rp 99.448.128.000 |
Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam konteks penerimaan Pagu Anggaran Komnas HAM TA 2022 terdapat beberapa penyesuaian pada komposisi setiap tahapan pagu tanpa merubah jumlah pagu keseluruhan, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang diusulkan Komnas HAM untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Sebagai catatan RKA-K/L awal Komnas HAM TA 2021 telah disusun pada tahun 2020.
4. Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Sejalan dengan penyusunan RKA K/L, Komnas HAM juga menyusun Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang dimaksudkan sebagai pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai dengan amanat UU 17 /2003, dalam penerapan KPJM, Komnas HAM menyusun Prakiraan Maju dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, hal tersebut merupakan keharusan yang dilakukan setiap tahun. Dalam proses penyusunan angka dasar dan prakiraan maju, Biro Renwaskes berperan untuk:
1. Menyusun prakiraan maju 2023-2025, basis data yang digunakan adalah dari usulan rencana kerja dan anggaran setiap unit kerja.
2. Melakukan pemutakhiran prakiraan maju sesuai dengan tahap penganggaran
3. Menggulirkan prakiraan maju tahun pertama menjadi angka dasar tahun yang direncanakan dan menyusun prakiraan maju yang baru.
4. Melakukan penelaahan KPJM dengan mitra K/L Kementerian Keuangan.
5. Dokumen Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 Perjanjian Kinerja (PK) disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Sehubungan dengan adanya penyederhanaan birokrasi sebagaimana telah diatur melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 sampai 393 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional, maka untuk tahun 2021 hanya disusun PK Ketua, Eselon I dan Eselon II. Tedapat 2 (dua) kali penandatanganan PK 2021 yakni:
a) Perjanjian Kinerja Awal TA 2021, ditandatangani pada Januari tahun 2021 oleh pejabat pemberi amanah dan pejabat penerima amanah.
b) Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021, ditandatangani pada Maret tahun 2021 oleh pejabat pemberi Amanah dan pejabat penerima amanah. Merupakan dokumen PK Revisi yang disusun berkaitan dengan adanya kebijakan refocusing anggaran K/L dalam rangka penanganan pandemic covid-19.
6. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dalam hal ini pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan dan mendistribusikan POK sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Dalam pelaksanaannya, POK ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran maupun revisi anggaran. Tercatat sepanjang tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) POK dihasilkan dan didistribusikan, meliputi:
Gambar 3. 3 Rekap POK Komnas HAM TA 2021
01 POK TA 2O21 Merupakan POK awal 23 November 2020 Komnas HAM Revisi penghematan & 02 POK Revisi I TA 2O21 realokasi belanja vaksinasi 18 Februari 2021 POK Revisi II TA 2O21 03 Revisi penghematan & O4 Juni 2021 realokasi belanja vaksinasi =0= 04 Revisi penghematan & POK Revisi III TA 2O21 realokasi belanja vaksinasi 11 Agustus 2021 05 POK Revisi IV TA 2O21 Revisi penerimaan sumber anggaran hibah 18 Oktober 2021 POK Revisi V TA 2O21 06 Revisi bantuan optimalisasi belanja modal O4 November 2O21 07 POK Revisi VI TA 2O21 Revisi perpindahan akun percepatan capaian output 30 November 2021 POK Revisi VII TA 2O21 08 Revisi perubahan sumber anggaran hibah 28 Desember 2021
Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama pada dasarnya melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang disusun, diantaranya melalui peningkatan layanan fasilitasi kegiatan perencanaan dan penganggaran. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini tidak lepas dari tantangan yang masih dihadapi, kendati demikian strategi sebagai bentuk mitigasi resiko sudah pula disusun agar keberhasilan untuk tahun yang akan datang lebih meningkat.
Tabel 3. 4 Tantangan dan Strategi IKK Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
| Tantangan | Strategi Penyelesaian |
| Sumber Daya Anggaran Tren dukungan sumber daya anggaran untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan | Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta menerapkan mekanisme kerja yang lebih |
| dinilai stagnan dan terbatas dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 Perubahan Kebijakan Regulasi | efisien seperti pemanfaatan teknologi informasi Sikap Responsif terhadap perubahan |
| Tingginya frekuensi perubahan regulasi dan ketentuan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya | Biro Renwaskes berupaya melakukan adapatasi cepat terhadap perubahan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran |
IKK. Jumlah Dokumen Kinerja
Dokumen kinerja yang dimaksud dalam indikator ini berupa laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran yang disampaikan kepada Penyelenggara Negara sesuai dengan perintah yang tetuang dalam peraturan. Dalam hal ini Biro Renwaskes berperan melakukan fasilitasi penyusunan dokumen kinerja yang bersifat kelembagaan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH). Penyusunan LKJIP berlandaskan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2004 dan PerMenPANRB Nomor 53 tahun 2014 yang akan disampaikan kepada Kementerian PAN RB, sedangkan penyusunan LAPTAH berlandaskan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 yang akan disampaikan kepada Presiden, DPR serta Mahkamah Agung. Kedua dokumen kinerja tersebut menjadi sebuah kewajiban disusun oleh Komnas HAM setiap tahunnya. Indikator kinerja ini merepresentasikan komponen penilaian SAKIP yakni "Pelaporan Kinerja", "Evaluasi Kinerja" dan "Capaian Kinerja". Berikut capaian atas indikator jumlah dokumen kinerja pada tahun 2021:
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM 2020
LAPORAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
Sebagai sebuah institusi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komnas HAM didukung oleh penganggaran dalam bentuk APBN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik. Pada tahun 2021 Biro Renwaskes melakukan fasilitasi penyusunan LKJIP Komnas HAM TA 2020 sebagai bentuk nyata transparansi capaian keberhasilan Komnas HAM dalam masa satu tahun anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
Penyusunan LKJIP Komnas HAM mempertimbangkan pada instrumen-instrumen yang mengatur ruang lingkup dokumen kinerja, serta memperhatikan rekomendasi-rekomendasi guna meningkatkan kinerja secara kelembagaan. Selain fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM, Biro Renwaskes melakukan fasilitasi dan pengumpulan LKJIP dari setiap unit Eselon II di Komnas HAM sebagai data dukung yang memperkuat pengungkapan kinerja kelembagaan.
Dalam hal ini, LKJIP yang telah disusun kemudian disampaikan ke Kemenpan RB melalui website esr.menpan.go.id paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau dengan kata lain pada Februari tahun yang akan datang (N+1), sebagaimana yang termuat dalam pengaturan tentang penyampaian laporan kinerja K/L. LKJIP yang disusun merepresentasikan salah satu komponen
B '62,19' 2019 B '64,00' 2020 18.45Perencanaan Kinerja 18.87Perencanaan Kinerja 15,21Pengukuran Kinerja 15,47Pengukuran Kinerja 9.65Pelaporan Kinerja 10.19Pelaporan Kinerja 6.43Evaluasi Internal 6,66Evaluasi Internal 12.45Capaian Kinerja 12.81Capaian Kinerja HASIL EVALUÄSI SAKIP OLEH
KEMENPAN RB penilaian SAKIP, dimana pada tahun 2020 Komnas HAM memperoleh penilaian atas Evaluasi SAKIP 2020 sebesar 64 dengan predikat "B". Disisi lain, pada penghujung tahun 2021 Biro Renwaskes telah memulai fasilitasi penyusunan LKJIP Komnas HAM dan LKJIP Eselon II TA 2021 yang akan disampaikan ke Kemenpan RB pada awal tahun 2022 sebagai komponen penilaian SAKIP Komnas HAM 2021.
2. Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM 2020
LADORAN 2020 PEMAJUAN & PENEGAKAN H A M DIERA PANDEMI COVID 19
Pasal 97 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, mewajibkan Komnas HAM menyampaikan Laporan Tahunan (Laptah) tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR, dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini Biro Renwaskes selaku unit kerja yang mengkoordinir serta memfasilitasi penyusunan Laptah, melakukan berbagai kegiatan guna mendukung tersusunnya Laptah Komnas HAM. Laptah disusun dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang selanjutnya disahkan oleh Ketua Komnas HAM. Laptah Komnas HAM 2020 dipublikasikan melalui kegiatan
peluncuran pada 12 Agustus 2021 dengan mengundang K/L serta instansi/organisasi lain yang menjadi mitra kerja Komnas HAM yang diselenggarakan secara virtual.
Dengan telah tersusunnya LKJIP dan Laptah Komnas HAM TA 2020, dapat dideskripsikan bahwa indikator jumlah dokumen kinerja tercapai 100%. Dokumen LKJIP merepresentasikan dokumen kinerja yang telah memuat penjabaran dan pengungkapan kinerja Lembaga secara komprehensif. LKJIP telah disusun mengacu pada instrument penyusunan serta memperhatikan komponen penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja. Sedangkan urgensi penyusunan Laptah Komnas HAM adalah guna menjawab ketentuan pasal 97 UU Nomor 39/1999, dimana laptah merupakan dokumen yang memuat pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang satu tahun anggaran dan direpresentasikan sebagai dokumen yang menjabarkan kinerja kelembagaan.
Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, Biro Renwaskes pada dasarnya melakukan upaya peningkatan layanan fasilitasi penyusunan dokumen kinerja dalam rangka memperlancar proses penyusunan dokumen kinerja kelembagaan. Kendati demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini tidak lepas dari tantangan yang masih dihadapi, namun demikian strategi sebagai bentuk mitigasi resiko sudah pula disusun agar keberhasilan untuk tahun yang akan datang lebih meningkat.
Tabel 3. 5 Tantangan dan Strategi Penyelesaian IKK Jumlah Dokumen Kinerja
| Tantangan Keterbatasan sumber daya dan ruang lingkup | Strategi Penyelesaian Optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara |
| Keterbatasan sumber daya dan ruang lingkup Sepanjang perjalanan penyusunan laporan kinerja Komnas HAM 2021 terkendala pada konteks identifikasi capaian outcome dan impact dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan ruang lingkup disebabkan masih adanya pandemi covid-19, keterbatasan sumber daya anggaran guna melakukan monitoring dan evaluasi secara komperhensif serta belum optimalnya sumber daya manusia dalam konteks mengawal capaian kinerja dikarnakan minimnya peningkatan kapasitas SDM. | Optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara efisien Bercermin dari kendala-kendala yang dihadapi, penyusunan laporan kinerja tetap dioptimalkan dengan memanfaatkan mekanisme kerja baru yakni optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara hybrid (daring dan luring) dengan maksud untuk terus meningkatkan kualitas dari laporan kinerja yang disusun, hal tersebut tercermin dengan kenaikan nilai SAKIP Komnas HAM dibanding dengan nilai SAKIP pada tahun sebelumnya. |
SASARAN KEGIATAN 2:
"MENINGKATKAN NILAI KAPABILITAS APIP”
Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome nilai maturitas SPIP Komnas HAM dan nilai IACM, dengan tingkat capaian sebagai berikut:
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP
| Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Tahun 2021 | %Capaian Kinerja (Realisasi/Target) |
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,4 Nilai | 3,028 | 89% |
| 2. Nilai IACM | 3,4 Nilai | 2+ | 73% |
Berdasarkan data capaian realisasi target kinerja diatas, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:
IKK. Nilai SPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Nilai SPIP Komnas HAM diperoleh dari proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atas penerapan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP Komnas HAM dan dilakukan evaluasi oleh BPKP.
Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terus mengalami perbaikan. Pasca pemberlukan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, penilaian atas SPIP telah meliputi sejumlah unsur (terintegrasi). Alhasil keempat tujuan di atas tidak lagi dicapai secara terpisah-pisah dan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah tidak lagi merancang kebijakan untuk mencapai hanya 1 (satu) tujuan SPIP. Pada gilirannya, suatu kebijakan atau prosedur harus dikembangkan agar dapat mencapai sejumlah tujuan pengendalian tersebut. Sebagaimana PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:
0 LINGKUNGAN PEMANTAUAN PENILAIAN KEGIATAN INFORMASI DAN PENGENDALIAN RISIKO PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN KOMUNIKASI INTERN 01 02 03 04 05 POINT POINT POINT POINT POINT
SPIP Penilaian atas implementasi berkaitan dengan maturitas atau kematangan penyelenggaraannya. Perlu disampaikan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karenanya, tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.
Komnas HAM telah melakukan penilaian mandiri atas maturitas implementasi SPIP di tahun 2021. Penilaian mandiri di tahun 2021 ini merupakan masa transisi dan menjadi baseline SPIP Terintegrasi tahun 2021. Kegiatan ini sukses dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama dan telah disampaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Baseline SPIP Terintegrasi Tahun 2021 di Komnas HAM Nomor 28/PI/XIl/2021 dengan simpulan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Komnas HAM Tahun 2021 berada pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,718.
Atas penilaian tersebut kemudian dilakukan Quality Assurance oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menghasilkan penilaian maturitas SPIP Komnas HAM sebesar “3,028" (89%) atau turun 0,085 dibandingkan tahun 2019 (penilaian terakhir oleh BPKP) yaitu sebesar 3,113. Kendati demikian, Komnas HAM masih berada pada level Level 3 (Terdefinisi). Lebih lanjut, hasil Quality Assurance oleh BPKP pada penilaian Baseline SPIP Terintegrasi Tahun 2021 di lingkungan Komnas HAM adalah sebagai berikut:
HASIL PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021
| Penilalan Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Unsur | Skor | Nilal |
| PENETAPAN TUJUAN | |||
| Kualitas Sasaran Strategis | 50,00% | 3,5 | 1,75 |
| Kualitas Strategi Pencapalan Sasaran Strategis | 50,00% | 3.5 | 1,75 |
| SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN | 100.00% | 3,5 | |
| BOBOT PENETAPAN TUJUAN | 40.00% | 1,400 | |
| STRUKTUR DAN PROSES | 0.000 | ||
| Lingkungan Pengendalian | 30.00% | 2,926 | 0,11 |
| Penilalan Risiko | 20.00% | 1,167 | 0,23 |
| Keglatan Pengendalian | 25.00% | 3,000 | 0,75 |
| Informasi dan Komunikasi | 10.00% | 2,900 | 0,29 |
| Pemantauan | 15.00% | 1,833 | 0,28 |
| SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES | 100.00% | 2,426 | |
| BOBOT STRUKTUR DAN PROSES | 30.00% | 0,728 | |
| PENCAPAIAN TUJUAN | _ | _ | |
| Efektivitas dan Efislensi Pencapalan Tujuan Organisasi | |||
| Capaian Outcome | 15.00% | 3.5 | 0,53 |
| Capaian Output | 15.00% | 3,5 | 0,53 |
| Keandalan Pelaporan Keuangan | |||
| Opini Laporan Keuangan | 25.00% | 3 | 0,75 |
| Pengamanan atas Aset Negara | |||
| Keamanan Administrasi | 10.00% | 3 | 0,30 |
| Keamanan Fisik | 5.00% | 2 | 0,10 |
| Keamanan Hukum | 10.00% | 2 | 0,20 |
| Ketaatan terhadap Peraturan Perundang- undangan | |||
| Temuan Ketaatan - BPK | 20.00% | 3 | 0,60 |
| SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN | 100.00% | 3,00 | |
| BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN | 30.00% | 1,900 | |
| NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP | 3,028 |
Kendala dan Upaya Penyelesaian
Dalam perjalanannya, pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menghadapi kendala, berdasar pada hal tersebut dilakukan langkah cepat tanggap sebagai upaya penyelesaian dan pengendalian, sebagai berikut:
Tabel 3. 7 Kendala dan Upaya Penyelesaian
| Kendala | Upaya Penyelesaian |
| Perubahan Metode Adanya perubahan dalam metode penilaian SPIP terintegrasi | Peningkatan kapabilitas Pegawai Terkait Melakukan Bimtek sekaligus pendampingan penilaian SPIP Terintegrasi oleh BPKP |
| SPIP terintegrasi | penilaian SPIP Terintegrasi oleh BPKP |
IKK. Nilai IACM
Selanjutnya, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Ketiganya harus dimiliki oleh APIP agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Penilaian atas kapabilitas APIP telah dilakukan secara mandiri di bawah koordinasi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama Komnas HAM dengan menggunakan metode Internal Capability Model serta dilakukan penjaminan kualitas penilaian oleh BPKP. Nilai IACM Komnas HAM merupakan penilaian mandiri atas kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh APIP Komnas HAM dan dilakukan validasi oleh BPKP.
Perlu diketahui, penilaian kapabilitas APIP mengacu pada Internal Audit Control Mode/ (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Audit (IlA). Dalam model tersebut terdapat 6 (enam) elemen penilaian yaitu:
Pengelolaan SDM Praktik Profesional Peran dan Layanan PENILAIAN IACM Hubungan Budaya Organisasi serta Struktur Tata Kelola Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
Penilaian meliputi pemenuhan atas 240 pernyataan yang dikembangkan untuk 41 Key Process Area (KPA). Tujuan dari penilaian mandiri kapabilitas APIP ini yaitu:
1. Mengetahui efektivitas APIP;
2. Memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola; dan
3. Mengembangkan road map untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitasnya.
Berdasarkan penilaian mandiri yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama, kapabilitas APIP Komnas HAM mencapai level 3 dengan catatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target peningkatan Nilai IACM Tahun 2021 yaitu:
1. Menyusun Pedoman Audit Kinerja (telah disahkan melalui Peraturan Ketua Komnas HAM)
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko (telah disahkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM)
3. Memasukkan kegiatan Audit Kinerja dalam PKPT berbasis risiko (telah disahkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM)
4. Telaah Sejawat (APIP Komnas HAM telah ditelaah oleh Inspektorat LAN).
Kendala dan Upaya Penyelesaian
Dalam perjalanannya, pencapaian nilai Internal Audit Control Model (IACM) menghadapi kendala, berdasar pada hal tersebut dilakukan langkah cepat tanggap sebagai upaya penyelesaian dan pengendalian, sebagai berikut:
Tabel 3. 8 Kendala dan Upaya Penyelesaian
| Kendala | Upaya Penyelesaian |
| Untuk memenuhi level 3, APIP Komnas HAM telah berprogres untuk melengkapi dokumen pendukung, tetapi masih belum tercapai karena: 1. belum diimplemetasikan audit kinerja pada tahun 2021 2. belum disusunnya pedoman penghargaan bagi APIP dan implementasinya | 1. setelah disahkannya pedoman audit kinerja, akan segera dilaksanakan audit kinerja; 2. akan segera menyusun pedoman penghargaan APIP dan mengimplementasikannya |
SASARAN KEGIATAN 3:
"MENINGKATKAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL"
Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang jumlah kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Tabel 3. 9 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional
| Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | % Capaian Kinerja (Realisasi/Target) |
| Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional | Jumlah Kerja Sama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 12 MoU / PKS | 16 (11 MoU dan 5 PKS) | 133,3% |
IKK. Jumlah Kerja Sama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
Sepanjang 2021 Komnas HAM RI menghasilkan 16 naskah kerja sama yang terdiri dari 11 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri. Pada 2021, terdapat peningkatan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM Rl jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di tahun 2020, terdapat penandatanganan 9 naskah kerja sama antara Komnas HAM RI dan stakeholders, dengan rincian 5 Nota Kesepahaman dan 4 Perjanjian Kerja Sama.
Di antara naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2021, terdapat 5 (lima) realisasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:
1. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Semarang, KSP INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2021 Kota Semarang;
2. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM Universitas Andalas tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di bidang Hak Asasi Manusia;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Semarang, KSP, INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2021 Kota Semarang; dan
5. MoU between Komnas HAM RI and UNESCO on The Cooperation On Promoting and Strengthening Human Rights Based Approach in Indonesia.
Terdapat 1 (satu) kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi Penegakan HAM yaitu Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Nota Kesepahaman antara Komnas Perempuan, KPAI, ORI, dan LPSK tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan serta Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang Yang Berada di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, terdapat 5 (lima) kerja sama dalam negeri untuk mendukung fungsi Pemajuan dan Penegakan HAM yaitu:
1. Nota Kesepahaman Antara Komnas HAM RI dan Komisi Kepolisian Nasional tentang Kerja Sama dalam Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
2. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia
3. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Serikat Pengajar HAM tentang Pemajuan dan Penegakan HAM;
4. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM Universitas Sumatera Utara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi; dan
5. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di bidang Hak Asasi Manusia.
Tabel 3. 10 Naskah Kerja Sama Yang Dihasilkan 2021
| Tabel 3. 10 Naskah Kerja Sama Yang Dihasilkan 2021 | |||
| No. | No. MoU/PKS | Nama MoU/PKS Nota Kesepahaman antara Komisi | Jangka Waktu |
| 1 | 001/MoU-KH/II/2021 | Nota Kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai Kerja Sama dalam Rangka Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM | 5 Tahun (3 Februari 2021 - 3 Februari 2026) |
| 002/MoU-KH/IV/2021 | Penegakan HAM Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komper, KPAI, ORI dan LPSK mengenai Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan | 8 Bulan (17 April 2021 - 31 Januari 2022) | |
| 3 | 003/MoU-KH/IV/2021 | pemenuhan HAM Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan POLRI tentang Pemajuan dan Penegakan HAM | 5 Tahun (20 April 2021 - 20 April 2026) |
| 4 | 004/MoU-KH/IV/2021 | Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Semarang dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2021 di Kota Semarang Kesepakatan bersama antara Komnas HAM dan UNEJ tentang Program Peningkatan Kapasitas | 8 Bulan (28 April 2021 - 31 Desember 2021) |
| 5 | 005/MoU-KH/V/2021 | Komnas HAM dan UNEJ tentang Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian di Bidang HAM Nota Kesepakatan antara Komnas HAM dan Pemprov Sulteng tentang | 3 Tahun (31 Maret 2021 - 31 Maret 2024) |
| 6 | 006/MoU- KH/VIII/2021 | HAM dan Pemprov Sulteng tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Pelanggaran HAM Berat di Provinsi Sulawesi Tenggara Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Andalas tentang | 3 Tahun (30 Agustus 2021 - 30 Agustus 2024) 3 Tahun (15 |
| 7 | 007/MoU- KH/VIII/2021 | HAM dan Universitas Andalas tentang Pemajuan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Universitas Sumatera | September 2021 - 15 September 2024) 4 Tahun (21 Oktober |
| 8 | 008/MoU-KH/X/2021 | HAM RI dan Universitas Sumatera Utara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM Melalui Tridarma Perguruan Tinggi Nota Kesepahaman antara Komnas | 4 Tahun (21 Oktober 2021 - 21 Oktober 2025) 3 Tahun (10 |
| 9 | 009/MoU- KH/XII/2021 | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Kementerian Agama RI tentang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM | 3 Tahun (10 Desember 2021 – 10 Desember 2024) |
| MoU Between Komnas HAM RI and | |||
| 10 | UNESCO on The Cooperation on Promoting and Strengthening Human Rights Based Approach in Indonesia Perjanjian Kerja Sama Komnas HAM, | 2 Tahun (7 Desember 2021- 7 Desember 2023) | |
| 11 | 001/PKS-KH/IV/2021 | Komper, KPAI, ORI dan LPSK mengenai Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Perjanjian Kerja Sama antara | 9 Bulan (17 April 2021 – 31 Januari 2022) |
| 12 | 002/PKS-KH/IX/2021 | pemenuhan HAM Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan SEPAHAM terkait Pemajuan dan Penegakan HAM | 3 Tahun (6 September 2021 - 6 September 2024) |
| 13 | 003/PKS-KH/IX/2021 | Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fisipol Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang HAM | 3 Tahun (15 September 2021 - 15 September 2024) |
| 14 | 004/PKS-KH/X/2021 | Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM RI, KSP, INFID dan Pemkot Semarang tentang Penyelenggaraan Festival HAM 2021 di Kota Semarang Perjanjian Kerja Sama Komnas HAM | 1 Tahun (18 Oktober 2021 - 10 Desember 2021) |
| 15 | 005/PKS-KH/X/2021 | Perjanjian Kerja Sama Komnas HAM RI dan Fisipol USU tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi Perjanjian Kerja Sama antara | 4 Tahun (21 Oktober 2021 - 21 Oktober 2025) |
| 16 | 006/PKS-KH/XI/2021 | Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM RI dan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang HAM | 3 Tahun (3 November 2021 - 3 November 2021) |
Kerja Sama Internasional
Implementasi peningkatan kerja sama dan jejaring internasional Komnas HAM RI di tahun 2021 diwujudkan dalam partisipasi pada kegiatan rutin di tingkat Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun tingkat internasional. Sebagai anggota forum institusi hak asasi manusia internasional South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Komnas HAM RI berpartisipasi aktif menghadiri agenda pertemuan dan melakukan koordinasi dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2021 kunjungan Komnas HAM RI ke luar negeri untuk sementara ditiadakan dan dialihkan menjadi daring (online).
SEANF
Pada tahun 2021 Komnas HAM RI bersama seluruh anggota SEANF berkolaborasi menyusun rencana strategis SEANF periode 2022-2026. Hal ini menghasilkan 4 (empat) prioritas strategis, yaitu: Memastikan HAM adalah Prioritas dalam Situasi Pandemi Covid-19, Pelindungan dan Pemajuan HAM dalam Bisnis dan HAM, Mencegah Penyiksaan dan Perlakuan Buruk, dan Memperkuat SEANF sebagai lembaga yang kredibel, mandiri dan efektif. Tindak lanjut kerja sama Komnas HAM RI dan SEANF diantaranya berupa penyelenggaraan konferensi regional, sharing session pemaparan kerja-kerja bersama, maupun jejaring dialog HAM bersama The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan The Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions (ANNI).
APF
Dalam the APF 26th Annual General Meeting tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Komnas HAM RI hadir bersama dengan 25 NHRI anggota APF dan observers dari NHRI di Asia- Pasifik. Pertemuan ini merupakan wadah diskusi pekerjaan dan arah organisasi, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta membangun hubungan kerja sama yang bertujuan mengembangkan pendekatan praktikal dalam mengatasi masalah hak asasi manusia. Di samping itu, Komnas HAM RI sebagai NHRI dengan akreditasi "A", turut berpartisipasi dan berhak memberikan suara dalam proses pemilihan yang berlangsung dalam APF Forum Council Meeting 2021.
GANHRI
Annual Meeting GANHRI merupakan salah satu agenda rutin tahunan jejaring internasional Komnas HAM RI. Di tahun 2021 Komnas HAM hadir berturut-turut secara virtual pada sesi Bureau Meeting dan General Assembly. Yang menarik dari tahun ini ialah kesempatan bagi NHRI untuk dapat lebih berpartisipasi aktif melalui kegiatan Knowledge Exchange Program yang mengakomodir interaksi dan diskusi antar NHRI secara langsung.
Gambar SEQ Gambar \* ARABIC 1. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Semarang, KSP, INFID
Gambar SEQ Gambar \* ARABIC 2. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kepolisian RI (POLRI)
Gambar SEQ Gambar \* ARABIC 4 Nota Kesepahaman Komnas HAM dengan Univ. Andalas
Gambar SEQ Gambar \* ARABIC 3 MOU Komnas HAM dengan UNESCO
Tantangan dan Strategi
| Tantangan | Strategi Penyelesaian |
| Terbatasnya pelaksanaan kegiatan secara tatap muka (luring) | Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Skala |
| tatap muka (luring) Di tahun 2021 Komnas HAM RI melakukan 3 | Prioritas Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, |
| refocusing dan 4 realokasi anggaran guna mendukung percepatan penanganan pandemi. Pengurangan pagu anggaran berimplikasi pada | Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, dilakukan perencanaan dan penyusunan ulang proyeksi kegiatan sesuai skala prioritas. |
| mendukung percepatan penanganan pandemi. Pengurangan pagu anggaran berimplikasi pada | proyeksi kegiatan sesuai skala prioritas. |
| mendukung percepatan penanganan pandemi. Pengurangan pagu anggaran berimplikasi pada | proyeksi kegiatan sesuai skala prioritas. |
| Pengurangan pagu anggaran berimplikasi pada | Penundaan beberapa kegiatan di antaranya |
| penyesuaian program kerja di tiap unit. | enundaan beberapa keglalan di anlaranya |
| penyesuaian program kerja di tiap unit. | bimbingan teknis Analis Kerja Sama, |
| Pelaksanaan rangkaian kegiatan yang |
| Tantangan | Strategi Penyelesaian |
| sedianya melalui tatap muka sebagian besar dialihkan menjadi metode daring. Target capaian dari segi jumlah dapat tercapai namun kualitas kurang maksimal karena tidak setiap rencana program dapat diakomodasi. Terdapat kendala berupa komunikasi yang kurang lancar antara Komnas HAM dengan stakeholder dikarenakan beberapa pertemuan dilaksanakan secara daring, begitu juga dalam melaksanakan koordinasi, penjajakan kerja sama, penandatanganan, pembahasan substansi dan tindak lanjut kerja sama dengan pemangku kepentingan maupun para pihak terkait. | kepentingan, maupun pengurangan perjalanan dinas dan pembelian alat kerja. Kegiatan dengan urgensi tinggi dirancang lebih seksama agar penyerapan anggaran berjalan selaras dengan capaian target kinerja. Pengusulan penambahan pagu anggaran juga dilakukan sebagai upaya agar dapat melaksanakan komponen kegiatan lebih maksimal. |
Kinerja – Kinerja Lainnya
Disamping uraian penjelasan tentang capaian kinerja berdasarakan Perjanjian Kinerja, terdapat tugas dan fungsi lain yang di selenggarakan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama. Hal ini sejalan dengan Struktur Organisasi dimana pelaksanaan dari berbagai kegiatan pendukung tersebut memiliki dampak pada anggaran serta menghasilkan output lain diluar capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Beberapa capaian kinerja lainnya Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:
1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran
Terdapat kinerja yang cukup berperan penting dalam mengangkat eksistensi kelembagaan dimata eksternal, yakni berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya. NKA menggambarkan kinerja atas penggunaan anggaran oleh entitas/instansi yang tertuang dalam dokumen anggaran baik terkait aspek konteks, aspek Implementasi, serta aspek manfaat sebagaimana yang diatur dalam PMk No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam pengukuran nilai kinerja anggaran, telah tersedia sistem aplikasi berbasis web atau yang dikenal dengan Aplikasi "SMART" yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Melalui aplikasi SMART ini seluruh unit kerja dapat melaporkan perkembangan kinerja anggarannya sehingga diketahui nilai masing-masing unit kerja. Pada Tahun 2021, Komnas HAM memperoleh NKA sebesar 93,92 dengan predikat "Sangat Baik".
Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Komnas HAM
| K/L Kategori Pagu Kecil | ||||||
| Kode BA. K/L | TA 2020 Lampiran KMK RI Nomor 118/KMK.02/2021 | TA 2021 Lampiran KMK RI Nomor 58/KMK.02/2022 | ||||
| Peringkat | NKA | *Keterangan | Peringkat | NKA | *Keterangan | |
| 074. Komisi | 31 | 93,08 | SMART:94,34 | 24 | SMART: 94,80 | |
| Nasional Hak | IKPA :91,69 | IKPA :92,60 | ||||
| Asasi Manusia | *Data tahun 2021 | 93,92 | ||||
| Asasi Manusia | *Data tahun 2021 | *Data tahun 2022 | ||||
Disisi lain konteks Monitoring Evaluasi Kinerja Anggaran juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi serta Peraturan Menteri PPN Nomor 13 tahun 2018 tentang Tata cara pengelolaan Proyek Prioritas yang dikawal oleh Bappenas. Dalam pelaksanaannya pelaporan monev disampaikan melalui Aplikasi "e-Monev PP39" dengan menilai tingkat kepatuhan dan kelengkapan pelaporan, Komnas HAM pada tahun 2021 tercatat patuh 100% dalam pelaporan e-Monev PP39.
Gambar 3. 4
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Komnas HAM dalam e-Monev pp39 TA 2021
MONEV ELECTRONIC MONITORING & EVALUATION fenendn 994 ROMS MAGONA IA IGAS MUSA JAN M AR AN A NOV 01 A NOY on O 1001 1001 1001
2. Pengawasan Internal
Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, secara konsisten juga dilakukan fungsi pengawasan baik dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, maupun pemantauan dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja pegawai dan pengelolaan anggaran di lingkungan Komnas HAM. Alhasil sepanjang tahun 2021, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama telah menghasilkan 24 Laporan Pengawasan Internal sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020
2. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2020
3. Laporan Hasil Reviu LK Semester I TA 2021
4. Laporan Hasil Reviu LK Triwulan III TA 2021
5. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- KL) (Pagu Alokasi) TA 2022
6. Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern (oleh Inspektorat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia/LAN RI)
7. Laporan Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas 13 pegawai Komnas HAM yang mengajukan mutase
8. Laporan Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pemeriksaan LK Komnas HAM TA 2020
9. Laporan Pengawasan Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komnas HAM TA 2021
10. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) BPK Semester 1 Tahun 2021
11. Laporan PTLHP BPK Semester 2 Tahun 2021
12. Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran I TA 2021
13. Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Komnas HAM Tahun 2020
14. Laporan Hasil Reviu Pengadaan Barang dan Jada (PBJ) Triwulan (TW) I TA 2021
15. Laporan Hasil Reviu PBJ TW II TA 2021
16. Laporan Hasil Reviu PBJ TW III TA 2021
17. Laporan Hasil Reviu PBJ TW IV TA 2021
18. Laporan Hasil Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komnas HAM TA 2020
19. Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran Il TA 2021
20. Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran III TA 2021
21. Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran V 2021
22. Laporan Hasil RKA-KL (Pagu Anggaran) TA 2022
23. Laporan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2023
24. Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Baseline Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2021 di Komnas HAM
Tidak kalah penting, dalam rangka peningkatan kualitas SDM Auditor, juga dilakukan kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), workshop, diklat, bimtek, dan sosialisasi yang lebih banyak dilaksanakan dengan memanfaatkan jejaring dan mengoptimalkan SDM di Unit Pengawasan Internal.
3. Risalah Persidangan
Komnas HAM selama tahun 2021 menjadwalkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali kegiatan persidangan, kegiatan tersebut terdiri dari Sidang Paripurna, Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan yang dilaksanakan tiap masing-masing kegiatan sebulan sekali. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan 36 (tiga puluh enam) risalah.
Dengan rincian Sidang Paripurna, Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan masing-masing menghasilkan 12 (dua belas) risalah. Dalam proses pelaksanaan Sidang Paripurna dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas). Disamping itu pelaksanaan Sidang Paripurna,
Subbagian Persidangan juga melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan sesuai dengan yang dijadwalkan dengan menghasilkan 12 (dua belas) risalah Rapat Koordinasi dan 12 (dua belas) risalah Rapat Pimpinan. Sehingga keseluruhan hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan persidangan
selama tahun 2021 adalah Sidang Paripurna sebanyak 17 (tujuh belas) risalah, Rapat Koordinasi sebanyak 12 (dua belas) risalah, Rapat Pimpinan sebanyak 12 (dua belas) risalah dengan jumlah 41 (empat puluh satu) risalah.
Total risalah 2021 mencapai 41 (empat puluh satu) risalah karena adanya
pelaksanaan sidang paripurna yang diadakan 2 (dua) kali dalam sebulan, yaitu pada Juni, Oktober, dan November 2021. Adanya 2 (dua) – 3 (tiga) kali pelaksanaan sidang paripura dalam sebulan dikarenakanperlunya pembahasan tersendiri mengenai laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh Peristiwa di Kasus Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh
Tengah dan Sekitarnya dan laporan Tim Bentukan Sidang Paripurna untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib dan pembahasan Panitia Seleksi Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027.
Rapat rutin Komnas HAM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode tatap muka (luring), metode daring, dan metode hybrid (rapat gabungan). Untuk metode tatap muka (luring) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan untuk metode daring menggunakan Aplikasi Zoom. Dengan pelaksanaan rapat rutin menggunakan 3 (tiga) metode tersebut pengumpulan bahan rapat masih secara digital, yaitu dengan menggunakan metode penyimpanan pada google drive. Beberapa kendala yang sering terjadi pada saat pelaksanaan rapat rutin adalah jaringan internet yang tidak stabil, kapasitas media digital yang terbatas dan sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam menindaklanjuti kendala tersebut sudah dilakukan koordinasi secara rutin kepada unit terkait, untuk mendapatkan bantuan dalam menstabilkan jaringan internet dan peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat rutin.
4. Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokoleran
Pada 2021 Tata Usaha Pimpinan mencatat bahwa surat yang masuk pada Sistem Internal Kearsipan Dinamis (SIKD) terdiri atas 6754 surat masuk dan 1430 surat yang dikeluarkan oleh Anggota Komnas HAM. Sementara untuk protokol mencatat bahwa pada tahun 2021 ada 26 kegiatan pendampingan luar kota dengan jumlah total staf protokol dan ajudan yang bertugas untuk pendampingan luar kota
sebanyak 46 orang secara bergantian. Untuk Kegiatan pendampingan dalam kota dan internal Komnas HAM, tercatat ada 223 kegiatan yang didampingi oleh protokol termasuk rapat, audiensi dan kegiatan lainnya.
5. Hubungan Masyarakat (Humas)
Kegiatan kehumasan dinilai sangat strategis dalam menopang aktivitas pemerintahan, pembangunan dalam pelayanan pada masyarakat. Humas pada saat ini melakukan tugas untuk melakukan komunikasi kepada publik terkait dengan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Di samping itu, humas juga berperan di dalam meningkatkan citra positif lembaga. Adapun aktivitas yang sangat erat dengan kehumasan di Komnas HAM adalah melakukan update berita kegiatan Komnas HAM baik di tingkat internal maupun eksternal, mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pemberian keterangan pers terkait isu aktual HAM yang terjadi di masyarakat, menyelenggarakan konferensi pers, diskusi media dan informasi kekinian. Humas Komnas HAM juga melakukan dukungan teknis dalam pembuatan ucapan hari raya dan sebagainya baik internal dan eksternal. Dalam rangka membina jejaring, Humas melakukan kegiatan dengan Bakohumas maupun Iprahumas. Humas Komnas HAM juga memaksimalkan dukungan atas layanan informasi media center, live streaming, dan melakukan analisis media monitoring. Humas Komnas HAM juga melakukan pelayanan video conference online kegiatan resmi yang dihadiri oleh Komnas HAM internal/eksternal diselenggarakan pihak eksternal Kementerian/Lembaga/LSM dan Internasional.
Tabel 3. 12 Capaian Humas Komnas HAM 2021
| No Layanan Hubungan Masyarakat | Capaian 2021 | ||
| Hubungan Masyarakat | |||
| 1 | Draft Pedoman Kehumasan | 1 | Dokumen |
| 2 | Peningkatan Kapasitas | 1 | Kegiatan |
| 3 | Kegiatan Konferensi Pers/Media Gathering/Diskusi Publik | 59 | Kegiatan |
| 4 | Keterangan Pers | 44 | Keterangan Pers |
| Kampanye Edukasi Publik | |||
| 5 | Sosialisasi Pengenalan Komnas HAM RI | 9 | Kegiatan |
| Penyediaan Informasi Publik | _ | ||
| 6 | Peliputan, Dokumentasi Kegiatan Lembaga (Foto dan Keterangan Foto) | 1006 | Liputan dan Dokumentasi |
| 7 | Penulisan Berita/Artikel untuk Website Komnas HAM RI oleh Humas | 161 | Artikel |
| 8 9 | Penyebarluasan informasi melalui Youtube | 126 | Video Posting |
| 9 | Penyebarluasan informasi melalui Instagram | 62 | Konten Posting |
| Pelaporan Kehumasan | |||
| 10 | Analis Media Monitoring | 12 | Laporan |
a. Hubungan Masyarakat
Komnas HAM RI membina jejaring yang baik dengan media massa, dan hal ini berkaitan dengan diseminasi informasi kepada publik. Humas Komnas HAM RI memiliki jaringan komunikasi dengan para jurnalis media massa melalui Whatsapp Group "Mitra Media Komnas HAM" dengan jumlah anggota pada grup tersebut sebanyak 235 partisipan. Melalui jaringan komunikasi ini, Komnas HAM RI bertukar informasi terkait kegiatan lembaga untuk diliput oleh para jurnalis.
Relasi media Komnas HAM RI diwujudkan dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan informasi publik melalui media massa, yaitu dengan konferensi pers, diskusi media (media briefing) yang pada 2021 dilaksanakan secara daring maupun hybrid (kombinasi antara online dan offline) sebanyak 59 kegiatan dan menerbitkan 44 keterangan pers sebagai materi pemberitaan untuk media massa. Selain itu para komisioner Komnas HAM RI juga secara terbuka dapat memberi keterangan dalam liputan bentuk wawancara langsung dan menjadi narasumber dalam program acara, diskusi, seminar, webinar atau kegiatan yang diselenggarakan di media elektronik baik televisi dan radio maupun media online.
b. Kampanye Edukasi Publik
Untuk membuat masyarakat mengenal Komnas HAM, bukanlah hal yang mudah. Komnas HAM memerlukan strategi yang dibuat dengan baik dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Beberapa lapisan masyarakat yang ingin disasar oleh Komnas HAM antara lain adalah perguruan tinggi, mahasiswa dan kelompok rentan. Dalam hal ini, kalangan perguruan tinggi, mahasiswa dan kelompok rentan menjadi sebagian kelompok yang dianggap strategis bagi komnas HAM. Di dalam perguruan tinggi dan di kalangan mahasiswa dapat berkembang pemikiran-pemikiran yang dinamis dan di beberapa perguruan tinggi nilai-nilai HAM bukan merupakan hal yang asing. Sementara itu, bagi kalangan kelompok rentan Komnas HAM dapat menjadi salah satu lembaga yang mendukung terlaksananya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan. Komnas HAM melakukan upaya untuk terus meningkatkan interaksinya dengan masyarakat luas. Upaya peningkatan interaksi Komnas HAM dengan masyarakat dapat meningkatkan pengenalan masyarakat tentang Komnas HAM. Dengan demikian kesalahpahaman tentang pemahaman mengenai Komnas HAM dapat diminimalkan.
Pada 2021 Humas Komnas HAM RI telah melakukan 9 kegiatan Sosialisasi Pengenalan Komnas HAM RI di beberapa perguruan tinggi, sekolah-sekolah menengah atas, dan beberapa komunitas kelompok rentan.
Tabel 3. 13 kegiatan Sosialisasi Pengenalan Komnas HAM RI
| No. | Kegiatan | Tempat | Waktu | Keterangan |
| 1 | Pengenalan Komnas HAM di Pondok Pesantren Al Manar Azhari | Aula Masjid Ponpes Al Manar Azhari Limo Depok | 14 Oktober 2021 | Narsum : 1. Mimin Dwi Hartono (Komnas HAM) Yayah Robiyah 2. Adawiyah (Pengasuh Ponpes AI Manar |
| 2. | Pengenalan Komnas HAM di STAI AI Hikmah | Aula Kampus STAI AI Hikmah JI. Jeruk Purut No. 10 Rt. 10/03 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan | 22 Oktober 2021 | Azhari) Narsum : Mimin Dwi 1. Hartono (Komnas HAM) 2. Taufik Abdillah Syukur (Ketua Jurusan Tarbiyah STAI AI Hikmah) |
| 3. Pengenalan Komnas HAM di kalangan anak Jalanan | Pengenalan Sanggar Taring 25 Komnas HAM Babi, Gang Oktober di kalangan Setia 2021 | Sanggar Taring Babi, Gang Setia budi, Jagakarsa, | Taring Gang Setia | 25 Oktober 2021 | Narsum : 1. Ono Haryono (Komnas HAM) 2. Mansyur (Komunitas Anjal Taring Babi) |
| Taring 25 Gang Oktober Setia 2021 2. Jakarta Selatan Kampus 11 Narsum : As November | |||||
| Pengenalan Komnas HAM Univ. Asy Syafi'iyah Jatiwaringin Jakarta | Aula Univ. Syafi'iyah JI. Raya Jaticempaka, Pondok gede | As Jatiwaringin No.12, | November 2021 | 1. Ono Haryono (komnas HAM) 2. Masduki Ahmad (Rektor Univ. Asy Syafi'iyah) 1. Diskusi singkat tentang | |
| 6 | Pengenalan Komnas HAM di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Aula Fakultas Ushuludin Humaniora | Dosen dan | 17 November 2021 | 1. Diskusi singkat tentang pengenalan Komnas HAM (dijelaskan oleh kasubbag Tata Usaha Pimpinan Humas dan Protokol) 2. Penyerahan buku instrumen HAM 1. Diskusi singkat tentang |
| 7 | Pengenalan Komnas HAM di Sekolah Menengah Pertama Mataram Semarang Pengenalan Komnas HAM di Ditkrimum | Ruang Sekolah Mataram Ruang Direktur | Kepala SMP 18 | 17 November 2021 | 1. Diskusi singkat tentang pengenalan Komnas HAM (dijelaskan oleh kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol) Penyerahan buku 2. instrumen HAM 1. Diskusi singkat tentang Komnas HAM (dijelaskan oleh Kabiro Dukungan Penegakan |
| 8 | Komnas HAM di Ditkrimum Polda Jawa Tengah Pengenalan Komnas HAM di kalangan anak usia sekolah | Ditkrimum Polda Jawa tengah Sekolah Edukasi Ciliwung Gang Bantaran | 25 Arus, Kali | November 20221 25 November 2021 | Komnas HAM (dijelaskan oleh Kabiro Dukungan Penegakan HAM) 2. Penyerahan buku instrumen HAM Narsum : 1. Sasanti Amisani (Komnas HAM) 2. Silmiyanti Zurlen, S.Si, M.Si |
| 9 | bantaran Ciliwung Peran Pelajar dalam Pemajuan HAM serta Remaja dan Lingkungan Pengenalan Komnas HAM | Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan Universitas | 30 | Narsum : 1. Sasanti Amisani | |
| Komnas HAM Univ. Bhayangkara, Bekasi Jawa Barat | Bhayangkara | 2021 | November 2021 | 1. Sasanti Amisani (Komnas HAM); 2. Indah Pangestu Amaritasari, SIP, MA. |
c. Penyediaan Informasi Publik
Pemberitaan Owned Media Komnas HAM RI (Website Resmi dan Whatsapp Group Internal Komnas HAM RI)
Selain penyebarluasan informasi, Humas Komnas HAM RI juga melakukan produksi informasi melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan kerja lembaga. Setelah itu hasil liputan dituliskan dalam artikel yang diterbitkan pada website resmi Komnas HAM RI yaituwww.komnasham.go.id fitur “Kabar Latuharhary". Pada 2021 Humas Komnas HAM RI membuat sebanyak 161 artikel untuk website resmi www.komnasham.go.id. Humas Komnas HAM RI bertugas dalam meliput kegiatan dan mendokumentasikan kerja anggota Komnas HAM yang dituangkan dalam dokumentasi kegiatan untuk diinformasikan kepada publik internal Komnas HAM RI maupun dimuat di dalam website Komnas HAM.
Salah satu fungsi lain humas adalah melakukan komunikasi internal lembaga (internal communications). Hal ini sebagai salah satu wujud komunikasi dan diseminasi informasi dari lembaga untuk tingkat internal, dalam hal ini para pegawai dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI. Humas Komnas HAM RI mendiseminasikan informasi berupa foto dan keterangan foto (captions) kegiatan dan hasil kerja lembaga di dalam Whatsapp Group internal Komnas HAM RI. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen Komnas HAM RI mendapat informasi resmi kegiatan dan hasil kerja lembaga dan merupakan perwujudan akuntabilitas unit kerja terkait. Pada 2021, Humas Komnas HAM RI memproduksi sebanyak 1006 liputan dan dokumentasi foto serta narasi singkat keterangan foto untuk disebarluaskan sebagai konten di Whatsapp Group internal Komnas HAM RI. Selanjutnya untu media sosial Humas Komnas HAM RI memproduksi 126 video posting di kanal youtube dan 62 konten posting di Instagram.
d. Pelaporan Kehumasan
Pada 2021 Humas Komnas HAM RI melakukan pantauan terhadap pemberitaan di media online mengenai Komnas HAM RI (media monitoring) dan berdasarkan hasil pantauan periode Januari hingga Desember 2021 tercatat sebanyak 28.315 pemberitaan media online baik nasional maupun lokal mengenai mengenai Komnas HAM RI.
Realisasi Anggaran
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama pada tahun 2021 menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 4.085.901.000,-. Akan tetapi seiring berjalannnya waktu terdapat beberapa kali kebijakan refocusing dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/ MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian /Lembaga TA. 2021. Pada tahun 2021, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama juga melaksanakan beberapa kali kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama.
Sampai dengan akhir tahun, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama juga menerima alokasi Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dari THE EUROPEAN UN/ON sebesar Rp 1.105.928.000,-. Sehingga pagu akhir Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama yang berupa Rupiah Murni (RM) dan Hibah menjadi Rp 3.531.194.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.423.264.334,- atau sebesar 96,94%.
Tabel 3. 14 Realisasi APBN dan Hibah Komnas HAM 2021
| Keterangan | Pagu | Realisasi | Presentase |
| Anggaran Rupiah Murni | 2,425,266,000 | 2,323,688,944 | 95.81% |
| Anggaran Hibah | 1,105,928,000 | 1,099,575,390 | 99.43% |
| Total | 3,531,194,000 | 3,423,264,334 | 96.94% |
Tabel 3. 15 Realiasasi Anggaran Per Rincian Output Komnas HAM 2021
| Kegiatan/KRO/RO RM | Pagu | Total | Realisasi | Total | Sisa | Total | Presentase | |||
| RM | Hibah | RM | Hibah | RM | Hibah | |||||
| 3335. Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama | 2,425,266,000 | 1,105,928,000 | 3,531,194,000 | 2,323,688,944 | 1,099,575,390 | 3,423,264,334 | 101,577,056 | 6,352,610 | 107,929,666 | 96.94% |
| 3335.EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Intermal | 442,271,000 | 442,271,000 | 440,910,210 | 1,360,790 | ||||||
| 3335.EAB.001. Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 442,271,000 | 1 | 1 | 440,910,210 | 1 | 1 | 1,360,790 | 1 | 1 | |
| 3335.EAl. Layanan Kehumasan dan Protokoler | 1,223,249,000 | 1,105,928,000 | 2,329,177,000 | 1,178,210,834 | 1,099,575,390 | 2,277,786,224 | 45,038,166 | 6,352,610 | 51,390,776 | 97.79% |
| 3335.EAl.001. Layanan Informasi Publik | 361,319,000 | 329,721,930 | 31,597,070 | 1 | ||||||
| 3335.EAl.002. Layanan Keprotokoleran | 365,953,000 | 356,609,003 | 9,343,997 | |||||||
| 3335.EAl.003. Layanan Kerjasama | 495,977,000 | 1,105,928,000 | 491,879,901 | 1,099,575,390 | 1 | 4,097,099 | 6,352,610 | 1 | ||
| 3335.EAK. Layanan Pengawasan Internal | 318,393,000 | 318,393,000 | 273,686,800 | 273,686,800 | 44,706,200 | 44,706,200 | 85.96% | |||
| 3335.EAK.001. Audit Intemal | 318,393,000 | 273,686,800 | 1 | 44,706,200 | ||||||
| 3335.EAL. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | 441,353,000 | 441,353,000 | 430,881,100 | 430,881,100 | 10,471,900 | 10,471,900 | 97.63% | |||
| 3335.EAL001 . Laporan Monitoring dan Evaluasi | 441,353,000 | 1 | 430,881,100 | 1 | 10,471,900 | 1 | 1 | |||
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Per Rincian Output
di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
3335.EAB. Layanan 3335.EAI. Layanan 3335.EAK. Layanan 3335.EAL. Layanan Perencanaan dan Kehumasan dan Pengawasan Monitoring dan Penganggaran Protokoler Internal Evaluasi Internal Internal Pagu 442.271.000 2.329.177.000 318.393.000 441.353.000 Realisasi 440.910.210 2.277.786.224 273.686.800 430.881.100
| 3335.EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 3335.EAI. Layanan Kehumasan dan Protokoler | 3335.EAK. Layanan Pengawasan Internal | 3335.EAL. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | |
| Pagu | 442.271.000 | 2.329.177.000 | 318.393.000 | 441.353.000 |
| Realisasi | 440.910.210 | 2.277.786.224 | 273.686.800 | 430.881.100 |
PaguRealisasi
BABIV
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan
Pengawasan Internal
dan Kerjasama
BAB IV PENUTUP
Laporan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama selama tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Akuntabilitas kinerja dapat membantu untuk memfokuskan sasaran kerja Eselon Il yang hasilnya dapat secara langsung mendukung kinerja Lembaga dalam mencapai Sasaran Strategis, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran kegiatan yang paling efektif dan efisien serta mendorong setiap bagian sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang mencerminkan peran dan kontribusi dalam mencapai sasaran kegiatan Eselon II.
Biro Perencanaan, pengawasan internal dan Kerjasama mencatatkan kinerja yang optimal pada Sasaran Kinerja Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM dimana keseluruhan jumlah dokumen yang ditargetkan tercapai sepenuhnya, serta capaian kinerja Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional diterjemahkan dengan fasilitasi Kerjasama yang dilakukan Komnas HAM sepanjang TA 2021 telah melampaui target capaian MoU/PKS. Hal yang sedikit berbeda ditemui pada sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP yang menghasilkan capaian yang cukup baik namun masih perlu ditingkatkan serta dioptimalkan di tahun berikutnya dikarenakan belum tercapai sesuai target. Disisi lain Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama telah menghasilkan capaian yang tidak tergabung dalam sasaran kegiatan, meliputi NKA dari fasilitasi Monev, berbagai dokumen dari fasilitasi Pengawasan, serta capaian-capaian Humas dan TUPHP. Tingkat penyerapan anggaran Biro Perencanaan TA 2021 tercatat mencapai 96,94% dari total pagu yang dikelola baik yang bersumber dari APBN maupun Hibah.
Sehubungan dengan akan diimplementasikannya perubahan SOTK, maka pada tahun 2022 terdapat perubahan susunan struktur bidang dimana bidang Kerjasama tergabung dalam Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. Oleh karena itu susunan struktur organisasi terbaru adalah Biro
Perencanaan dan Pengawasan Internal. Disamping itu, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama akan menindak lanjuti beberapa poin atas catatan Komnas HAM atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM 2020, yaitu poin:
1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Setjen Komnas HAM telah meningkat. Setjen Komnas HAM telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja dan telah melakukan evaluasi kinerja internal;
2. Setjen Komnas HAM telah memiliki aplikasi untuk mengelola manajemen kinerja namun belum optimal karena masih perlu penyesuaian;
3. Pohon kinerja untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja belum tersusun dengan baik;
Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama atas hambatan baik internal maupun eksternal serta hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Melakukan reviu terhadap ukuran kinerja yang digunakan agar formulasi perhitungan yang digunakan tepat dalam mengukur capaian kinerja;
2. Melakukan penyempurnaan aplikasi manajemen kinerja agar sesuai kebutuhan organisasi;
3. Meningkatkan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi pada lelvel Eselon Il untuk mendukung setiap area perubahan;
4. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia melalui berbagai bentuk kerjasama dan kegiatan – kegiatan yang melibatkan stakeholder baik secara offline maupun online.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama melalui diklat, pelatihan, workshop, bimtek, dsb;
6. Menyusun dan mengesahkan pedoman kegiatan atas berbagai fasilitasi layanan yang terdapat di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal;
7. Melakukan langkah adaptasi cepat terhadap perubahan-perubahan kebijakan terkait pengukuran kinerja;
Komnas HAM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang kredibel dan mandiri bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.
LAAN
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma | 1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma | 20 persen |
| 2 | Meningkatnya kajian/penelitian lanjuti ditindak penyelenggara negara | HAM hasil 1. Persentase kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan | 50 persen |
| Meningkatnya penanganan pelanggaran HAM No.39/1999 dan No.26/2000) | 1. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas (UU penanganan kasus dugaan | 20 persen | |
| pelanggaran HAM 2. Persentase rekomendasi yang dihasilkan pengamatan situasi HAM | 100 persen | ||
| 3. Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial | 50 persen | ||
| 4. Persentase HAM yang pelanggaran berat yang terpenuhi haknya | 100 persen | ||
| 4 | Meningkatnya HAM masyarakat | masyarakat 1. Persentase yang perilakunya selaras dengan HAM | 30 persen |
| 5 | kerjasama Meningkatnya strategis nasional internasional | 1. Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional | 25 persen |
| 6 | Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2. Nilai akuntabilitas | 70 B |
Program
2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Ahmad Taufan Damanik
Jakarta, 4 Januari 2021 Pimpinan Unit Kerja,
Tasdiyanto
Perjanjian Kinerja Eselon I Komnas HAM Sesudah Refocusing
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| (3) | Target | |||
| (2) | (4) | |||
| memahami Standar Norma | 1. Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM | 20 persen | ||
| Meningkatnya kajian/penelitian ditindak lanjuti penyelenggara negara | 1. Persentase hasil kajian/penelitian yang yang ditindaklunjuti ke dalam peraturan perundang-undangan | 50 persen | ||
| pelanggaran No.39/1999 No.26/2000) | (UU UU | 1. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM | ||
| 2. Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM | 100 persen | |||
| penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial 4. Persentase korban | ||||
| 4 | Meningkatnya HAM masyarakat | 1. Persentase | masyarakat | 30 persen |
| 5 | Meningkatnya kerjasama strategis nasional | 1. Persentase | kerjasama strategis Komnas HAM di dan | 25 persen |
| 6 | Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang | men 1. Nilai | internasional 1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM | 70 |
| 1 | transparan dan akuntabel | 2. Nilai akuntabilitas | B | |
Program
1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp 23.347.686.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Ahmad Taufan Damanik
Jakarta, 1 Maret 2021
Pimpinan Unit Kerja,
Tasdiyanto
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM Sebelum Refocusing
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Akuntabilitas Kinerja Komnas | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang | 1 dokumen | |
| 2. | 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen | |
| 1. Nilai SPIP | 3,4 nilai | ||
| 1 | |||
| 3. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 2. Nilai IACM 1. Jumlah kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 3,4 nilai 12 MoU/PKS |
Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Rp 4.085.901.000,- Kerjasama
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, 4 Januari 2021
Tasdiyanto
Pimpinan Unit Kerja,
Esrom Hamonangan Panjaitan
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM Sesudah Refocusing
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 dokumen |
| 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen | ||
| 2. | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,4 nilai |
| 2. Nilai IACM | 3,4 nilai | ||
| 3. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1. Jumlah kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 12 MoU/PKS |
Kegiatan Anggaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Rp 3.480.047.000,- Kerjasama
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Tasdiyanto
Jakarta, 1 Maret 2021
Pimpinan Unit Kerja,
Esrom Hamonangan Panjaitan
1