Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LKIP Dukungan Pemajuan HAM Tahun Anggaran 2021

133 halaman · 133 halaman diproses dengan OCR · 44.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LKIP
  2. KATA PENGANTAR
  3. Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
  4. BAB I
  5. PENDAHULUAN
  6. A. LATAR BELAKANG
  7. B. MAKSUD DAN TUJUAN
  8. C. STRUKTUR ORGANISASI
  9. D. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
  10. E. DASAR HUKUM
  11. BAB 2
  12. PERENCANAAN KINERJA
  13. A. SASARAN STRATEGIS
  14. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
  15. C. PERJANJIAN KINERJA
  16. BAB 3
  17. AKUNTABILITAS KINERJA
  18. A. CAPAIAN KERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
  19. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
  20. 1. Konsultasi Publik SNP Pembela HAM
  21. 3. Konsultasi Publik SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan
  22. Metode Baru (Jakarta, 27/10)
  23. Sasaran Strategis 2 :
  24. Capain Kinerja Sasaran Strategis 2
  25. 1. Penelitian Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Didik Disabilitas
  26. Tindak lanjut dari adanya hasil penelitian tersebut, adalah:
  27. 4. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM
  28. 5. Penelitian tentang Pencegahan Penyiksaan di Kepolisian
  29. 6. Penelitian Qanun Aceh dalam Perspektif HAM dan Pemartabatan Manusia
  30. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:
  31. 7. Pengkajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana
  32. Penutup
  33. Sasaran Strategis 4 :
  34. Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2021
  35. Target dan Realisasi
  36. Metode Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM
  37. Penerapan Model Kickpatrick dalam Mengukur Tingkat Kesadaran HAM
  38. Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM
  39. 1. Evaluasi Festival HAM Nasional dan Internasional 2021
  40. Evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Pleno 1.
  41. Evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 1.
  42. Evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 7.
  43. Simpulan
  44. 2. Evaluasi Layanan Informasi HAM di Website Komnas HAM
  45. Diagram Bentuk Penerapan Pengetahuan dan Pemahaman HAM dalam kehidupan sehari-hari.
  46. 3. Evaluasi Pelatihan HAM Tema Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Para Pekerja Seni
  47. Analisis Capaian Kinerja
  48. 1. Festival HAM 2021
  49. 2. Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73
  50. 3. Konferensi Internasional Islam dan HAM
  51. 4. Kampanye Tanggap Rasa
  52. 5. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
  53. 6.Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni
  54. 7. Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM
  55. 8.Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan
  56. 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  57. 10. Pengelolaan Perpustakaan
  58. 11. Publikasi
  59. 12. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi
  60. 13. Pengelolaan Media Sosial
  61. 14. Jurnal HAM Berbasis Open Jurnal System (OJS)
  62. 15. Kegiatan Penyuluhan HAM oleh Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan
  63. 16. Lain-Lain
  64. 1. Komitmen Staf dan Pimpinan
  65. 2. Dukungan dari Unit Lain di Komnas HAM
  66. 3. Dukungan Kerja dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil
  67. Kendala
  68. Upaya Perbaikan
  69. 2. Data Dukung Evaluasi Layanan Informasi Website Komnas HAM
  70. Jenis layanan informasi yang tersedia di Website Komnas HAM
  71. Hasil Scoring dari Pre-Test dan Post-Test
  72. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
  73. Refleksi Peserta terhadap Pelaksanaan Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni
  74. Gambar Ringkasan Proses Pelatihan HAM bagi Pekerja Seni
  75. Peserta
  76. FESTIVAL HAM 2021
  77. PENANDATANGANAN MOU FESTIVAL HAM 2021 Gd. Bina Graha - Rabu. 28 April 2021 - 10:00 WIB
  78. 2. Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73
  79. Pelaksaan Kegiatan Coffee Morning with Komnas HAM
  80. 3. Konferensi Internasional Islam dan HAM
  81. 4. Kampanye Tanggap Rasa
  82. 6. Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni
  83. 7. Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM
  84. 8. Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan
  85. 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  86. 10. Pengelolaan Perpustakaan
  87. 11. Publikasi
  88. 12. Pengelolaan Media Sosial
  89. Twitter
  90. Top Tweet oarned 20.1K improssions
  91. Top media Tweet oarned 8,344 impressions
  92. Laporan pelaksanaan kegiatan media sosial Twitter
  93. 14. Kegiatan Penyuluhan HAM oleh Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan
  94. 15. Lain-Lain

Komisi Nasional Hak Asasi anusia Republik Indonesia

LKIP

Biro Dukungan Pemajuan HAM

KATA PENGANTAR

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara tepat dan jelas atas capaian kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan mandat pemajuan dan penegakan HAM. Dengan mandat lembaga yang menitikberatkan pada Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara, serangkaian kegiatan telah dilakukan secara sinergi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (stakeholders).

Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terdiri dari Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian dan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan, melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian yang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan sehingga meningkatnya peraturan perundang-undangan/kebijakan yang sejalanatau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia yang dituangkan ke dalam serangkaian kerja-kerja kajian/penelitian dan kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang dirangkai dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM dalam upaya mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat.

Selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan berbagai upaya perubahan serta penyesuaian dalam berkinerja guna mengupayakan tercapainya sasaran program/kegiatan. Dengan telah ditetapkannya 3 (tiga) sasaran program/kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja, diharapkan laporan ini dapat menggambarkan secara tepat hasil kerja serta kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Semoga dengan adanya laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan panduan bagi semua pihak.

Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mimin Dwi Hartono NIP.197703242006041003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (“UU No. 39/1999"). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Komnas HAM RI") merupakan lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang bertujuan (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dengan Pnacasila, undang-Undang dasar 19945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang dan tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Dalam mencapai tujuan lembaga, Biro Dukungan Pemajuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan sekretarisJendaral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/IIl/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Pasal 46 memiliki tugas untuk memberikan dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan HAM.

Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan peneltian, tertuang pada Pasal 89 ayat 1 UU No. 39/1999 bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di Negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) pembahasan berbagaimasalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) kerjasama pengkajian dan enelitian dengan organisasi, lebaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regionalmaupuninternasioanl dalam bisang hak asasi manusia.

Sedangkan fungsi penyuluhan terdapat pada Pasal 89 ayat (2) UU No. 39/1999 adalah untuk (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (2) Upaya peningkatankesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lemabaga pendidikan formal, dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkatnasioanl, regional dan internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Sebaga bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Biro Dukungan Pemajuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelakasanaan tugas pokok dan funsgi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam satuan system Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).

Selama masa pandemi Covid-19, Biro Dukungan Pemajuan telah banyak melakukan perubahan serta beradaptasi. Banyak kegiatan Biro Dukungan Pemajuan yang dilaksanakan secara daring dan kegiatan tatap muka dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu dalam kegiatan pengkajian, penelitianmaupun dalam kegiatan penyuluhan. Langkah adan adaptasi ini dilakukan agar kegiatan dari Biro Dukungan Pemajuan dapat terpenuhi secara maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Biro Dukungan Pemajuan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai target yang telahditetapkan. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi atas pencapaian kinerja serta bahanevaluasi untuk memperbaikai kinerja dan penentuan target kinerja pada tahun berikutnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Sekretariat Jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional HakAsasi Manusia Nomor 002/PERSES/IIl/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota KomnasHAM di Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM.Struktur organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri dari:

1. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian yang terdiri dari:

a. Subbagian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

b. Subbagian Hak-hak Sipil dan Politik;

2. Bagian Dukungan Penyuluhan terdiri dari:

a. Subbagian Rencana Penyuluhan;

b. Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan;

c. Subbagian Teknologi Informasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Adapun sasaran program/kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM adalah

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP.Jumlah K/L/D yang menerima SNP.100 K/L/D
2.Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian Persentase hasil kajian/penelitian yang mengenai peraturan perundang-undangan.disampaikan kepada penyelenggaraan Negara100 Persen
3.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat.30 Persen

Tabel 1.1 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan LaporanKinerja Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VIl/2015 tentang TataTertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/III/2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM RI, perencanaan memiliki peranpenting dan fundamental sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Hal tersebutmengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komnas HAM, berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai Renstra memfokuskan pada 7 (tujuh) isu prioritas Komnas HAM,yaitu: 1.Pelanggaran HAM terkait isu agraria; 2.Pelanggaran HAM yang berat; 3.Penataan kelembagaan; 4.Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan; 5.Akses terhadap keadilan; 6.Kekerasan negara oleh kelompok masyarakat; 7.Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat. Tujuh isu prioritas ini diturunkandalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komnas HAM. Visi Komnas HAM adalah mewujudkan Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun misi Komnas HAM yaitu: 1.Mengarusutamakan norma HAM bagi penyelenggaraan negara; 2. Membangun keadaban masyarakat; 3.Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional; 4. Mewujudkan Komnas HAMsebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akandan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Akuntabilitas mendorong Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada output (keluaran), tetapi juga harus lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas.

Selain itu, hasil akuntabilitas ini juga dapat dijadikan "feedback" agar Komnas HAM RI mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga.

Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen renstra beradapada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level biro, impact ini harus didukung oleh outcome.

Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis - RENSTRA 2020-2024

NoTujuan StrategisSasaran Strategis
1.Menguatnya norma-norma HAM sebagairujukan dalam penyelenggaraan Negarakebijakan 1. Meningkatnya K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
2. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yangsejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
2.Meningkatnya kondisi HAM yang kondusifdi masyarakat3. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaanHAM di masyarakat

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugasfungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasildiidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurangkurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) dalam hal ini Biro Dukungan Pemajuan HAM, sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komnas HAM Tahun 2020-2024 yang diemban oleh BiroDukungan Pemajuan HAM.

Tabel 2.2 Indikator Kineria Utama 2020-2024

NoIndikator Kinerja amaSumber DataFormulasi
1.Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMLaporan Hasil Monitoring Implementasi SNPTarget/realisasi: Jumlaħ Kebijakan K/L/D yang mengimplemntasikan Standar Norma HAM
Jumlah K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Capaian:
Realisasi -x 100%
2.Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAMHasil penelitian/kajian Komnas HAMTarget/realisasi: Capaian:
Persentase tingkat kesadaran HAMHasil Survei Tingkat Kesadaran HAMTarget/realisasi: Capaian:

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada di bawahnya langsung danjuga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Renstra 2020-2024, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yangdihasilkan akan menunjukkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis.

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Biro Dukungan Pemajuan HAM

Sasaran Program/KegiatanIndikator KegiatanTarget
Meningkatnya KLD yang mengetahuiSNPJumlah K/L/D yang menerima SNP100 KLD
Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan.Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaran Negara100 persen
Meningkatnya pemahaman HAM masyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat30 persen

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Indikator Kinerja :

1. Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Target :

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

Berdasarkan perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas untuk mewujudkan sasaran strategis yaitu, meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak AsasiManusia, dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Untuk mengupayakan tercapainya sasaran strategis tersebut, Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terdiri atas Bagian Pengkajian dan Penelitian dan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melalui Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2020 mempunyai target kinerja yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program/kegiatan "Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara". Adapun yang menjadi sasaran program/kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM T.A 2020

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP.Jumlah K/L/D yang menerima SNP.100 Persen
2.Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan.Persentase hasilkajian/penelitian yangdisampaikan kepada penyelenggaraan Negara100 Persen
3.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat.Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat.30 Persen

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2021 ini, sasaran program/kegiatan “meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dan meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan" dilaksanakan oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian, dan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melaksanakan kegiatan pada sasaran program/kegiatan "Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat".

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2021Realisasi Tahun 2021% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%36 KLD90%

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Komnas HAM RI mengemban fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai lembaga mandiri yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara agar patuh dan menjalankan norma HAM, maka fungsi pengkajian dan penelitian memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini khususnya dalam konteks pengawasan pelaksanaan atas kewajiban konstitusional penyelenggara negara (duty bearer) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi masyarakat sekaligus sebagai pemangku hak (rights holder).

Pada 2021, Komnas HAM RI menjalankan program Prioritas Nasional yaitu penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Standar Norma dan Pengaturan yang dihasilkan ditujukan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakantindakan di lapangan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM. Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM di Indonesia, yang berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan juga setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pada tahun 2021, ada 4 (empat) SNP yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI, yaitu:

Pertama, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021.

Kedua, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disahkan melalui melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

Ketiga, SNP Nomor 5 tentang Pembela HAM disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

Keempat, SNP HAM Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 pada 2 November 2021.

Setelah melaksanakan tahap awal hingga pada pengesahan melalui sidang paripurna, selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Kegiatan diseminasi dilaksanakan melalui berbagai metode, diantaranya adalah dengan Diskusi Publik, Talkshow dan juga melalui metode pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP. Adapun sepanjang 2021, kegiatan diseminasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Pada 22 Juli 2021, Komnas HAM RI mengadakan kegiatan diskusi publik (webinar) Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan dengan tema "Kedaruratan Kesehatan dan Hak Atas Kesehatan". Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine. MKM. Kepala Bidang Kerjasama Lembaga Negara dan Media Massa PB IDI, dr. Ganis Irawan, SpPD. Serta Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Kegiatan ini dihadiri oleh 51 peserta dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/stakeholders (K/L/D/S). Kegiatan ini merupakan tahapan untuk melakukan sosialisasi sebagai salah satu langkah untuk mendorong adanya implementasi atas dokumen Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan.

2. Pada 31 Agustus 2021, Komnas HAM RI menyelenggarakan Webinar Diseminasi SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Pada acara ini hadir Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong, S.Sos, M.Si, serta Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto. Kegiatan tersebut dihadiri 80 peserta dari berbagai K/L/D, diantaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Lembaga Pendidikan & Pelatihan Polri (Lemdikpol), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

(Dokumentasi: Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi - Komnas HAM RI)

3. Pada 17- 18 November 2021, diselenggarakan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia dan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dilaksanakan sebagai satu rangkaian acara pada Festival HAM 2021 yang diadakan di Kota Semarang. Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dengan tema "Hak Berpendapat dan Berekspresi untuk Mendorong Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi Masyarakat" yang diikuti oleh 41 peserta online dan para peserta tamu undangan dari berbagai K/L/D. Hadir sebagai Narasumber adalah Kepala Diskominfo, Bambang Pramusinto dan Sastrawan, Linda Christanty.

4. Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela HAM dengan tema "Pelindungan Pembela HAM untuk Pemajuan dan Penegakan HAM" dilaksanakan pada 18 November 2021 yang diikuti oleh sekitar 49 peserta online dan para peserta tamu undangan dari berbagai K/L/D. Hadir sebagai narasumber Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Setyawan Hartono, S.H., M.H. Karo Renmin Itwasum Kepolisian RI, Brigjen Pol. M. Mustaqim, SIK serta Direktur Eksekutif Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Damairia Pakpahan.

(Dokumentasi: Diseminasi SNP pada Festival HAM 2021 - Komnas HAM RI)

K/L/D Diseminasi SNP Kesehatan
HAM, Lbh padang, Metrodua.com, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Public Legal Officer, IKA FISIP USU, Institut Teknologi Kalimantan, SAFEnet, Lemdiklat Polri,, Kemenko Polhukam, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, UB, ICJR, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Universitas Riau, Yayasan Embun Pelangi Batam, Yayasan Tifa, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia, Universitas Kristen Petra, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sekretariat Jenderal DPR RI, Universitas Surabaya K/L/D Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
K/L/D Diseminasi SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, Solopos Media Grup, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dinas Sosial Provinsi Lampung, FISIP Universitas Sumatera Utara, Kecamatan Gunung Pati, Universitas Terbuka, Universitas Islam
Negeri Raden Mas Said Surakarta, Inspektorat Kota Semarang, Universitas Tadulako, Lemdiklat Polri, Yayasan Tifa, Pemerintah Kota Semarang, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Universitas Jambi, Universitas Multimedia Nusantara, Bank Jateng, Kecamatan Kota Semarang, Surat Kabar Kampus Ganto, KSPPM, UNTAD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Universitas Negeri Makassar, Setda Kota Banjar, Walikota Jakarta Timur, Pemerintah Kota Pontianak, Kesbangpol Pontianak.
K/L/D Diseminasi SNP Pembela HAM
Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Ambon, Kominfo, Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Sekretariat Daerah Kota Ambon, DPMPTSP Kota Semarang, Sekretariat Daerah Agam, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Diskominfo Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, PIAR – NTT, Kecamatan Kota Semarang, KSPPM Kabupaten Samosir, Jaringan Perempuan Borneo, Politeknik Pos Indonesia, Universitas Brawijaya, PUSHAM Universitas Syiah Kuala, Universitas Pamulang, FH Universitas Antakusuma, Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi, UIN Walisongo Semarang, Komunitas Gertak, Universitas Tadulako, Universitas Hasanuddin, IAlN Salatiga, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Universitas Mercubuana, Universitas Padjadjaran, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur

Tabel 1. K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP

(Dokumentasi: Diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan - Komnas HAM RI)

(Dokumentasi: Diseminasi SNP Pembela HAM - Komnas HAM RI)

Diseminasi terkait dengan SNP juga telah dilakukan dalam dalam berbagai kegiatan yakni:

1. Pelatihan Hak Asasi Manusia tentang Upaya Pencegahan Penyiksaan guna Mewujudkan Polri yang Presisi di Polda Sulawesi Tengah pada 6 - 8 Oktober 2021, Polda Aceh pada 12- 15 Oktober 2021, dan Polda Bali pada 23-25 November 2021.

SOSIALISASIHUKUM TENTANG PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA FERKAIT DENGAN TUGAS POLRI BERSAMA-KOMNAS HAM RI PRESIS! 司

(Dokumentasi : Pelatihan HAM untuk Polri- Komnas HAM)

2. Diseminasi SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam, SNP Hak atas Kesehatan, dan SNP Hak Berpendapat dan Berekspresi pada Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah pandemi Covid-19 pada 23-25 Nov 2021 di Universitas Jember, Jawa Timur.

3. Pada 23 dan 24 Desember 2021, Komnas HAM menyelenggarakan pertemuan untuk melakukan diseminasi atas Standar Norma dan Pengaturan HAM untuk Mewujudkan Semarang sebagai Kota HAM. Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari kegiatan Festival HAM 2021. Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan SNP untuk mewujudkan Semarang sebagai Kota HAM.

(Dokumentasi : Diseminasi SNP HAM HAM KantorWalikotaSemarang - Komnas HAM)

4. Pada 24 Desember 2021, Komnas HAM menyelenggarakan pertemuan untuk mendorong Implementasi SNP HAM untuk Mewujudkan Kepolisian Berbasis HAM bertempat di Mapolda Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari MoU Komnas HAM dengan Kapolri tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dan Pelatihan HAM untuk Polda Jateng yang pernah dilaksanakan untuk seluruh wilayah kepolisian resor di wilayah Jawa Tengah pada 2017. Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan SNP untuk mewujudkan Polda Jateng sebagai percontohan Kepolisian Berbasis HAM;

(Dokumentasi : Diseminasi SNP HAM di Polda Jawa Tengah - Komnas HAM)

5. Pada 10-11 Desember 2021, menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM sedunia 2021, Komnas HAM bekerjasama dengan Kementerian Agama RI menyelenggarakan Konferensi Internasional "Islam dan Hak Asasi Manusia", Konferensi ini membahas terkait konsepsi HAM dalam Islam (relasi Islam dan HAM) sebagai komitmen terhadap toleransi dan martabat kemanusiaan, menyediakan forum belajar bersama dari best (good) practices – praktik baik corak keber-Islaman yang mengejawantahkan (embodying) HAM di empat dimensi, yaitu kebijakan publik, masyarakat sipil, teologis, dimensi inisiatif akar rumput (community based); serta mendeklarasikan Komitmen Islam terhadap Toleransi dan Martabat Kemanusiaan. Dalam kegiatan ini, dokumen berupa buku SNP Nomor 1-6 yang telah disusun juga diterima oleh beberapa lembaga dan organisasi diantaranya adalah Jaringan Gusdurian, UIN Sunan Ampel, KSP, PBNU, PKUB Kemenag, PB Muhammadiyah, GP Ansor, dan Setara Institute. Kegiatan konferensi ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan antara Komnas HAM dan Menteri Agama untuk memajukan hak asasi manusia dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya melalui moderasi beragama;

ICIHR INTER NAL NFERENCE ber 2021 ndonesia ON IS RIGHTS

Dokumentasi : Konferensi Internasional "Islam dan Hak Asasi Manusia"- Komnas HAM)

6. Pada 12 November 2021, dalam rangka diseminasi SNP Pembela HAM dan menyambut Hari HAM Sedunia 2021, diselenggarakan talkshow dengan tema "Cerita di Balik Wisma Atlet" dengan Narasumber Nida Fadhilah, tenaga kesehatan wisma atlet; Antony Gie, Relawan Wisma Atlet serta Juga Ronny J Limbong, penyusun SNP Pembela HAM. Melalui kegiatan ini, SNP Pembela HAM menjadi rujukan dalam menjelaskan bahwa dalam kerjakerja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan relawan di wisma atlet merupakan salah satu bentuk kerja-kerja pembela HAM;

7. Pada 8 Oktober 2021, SNP disampaikan dalam diskusi terkait Evaluasi Kasus Hukum dan Pendampingan Kasus Paralegal Komunitas, yang diselenggarakan secara daring oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC), bahwa Komnas HAM telah menerbitkan 6 SNP, meliputi SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Hak Beragama dan Berkeyakinan, Hak Berkumpul dan Berorganisasi, Hak atas Kesehatan, serta Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Kemudian pada 7 September 2021 Komnas HAM mengesahkan SNP Pembela HAM. Bertepatan dengan hari meninggalnya aktivis AM, Munir Said Thalib, yang juga ditetapkan sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM.

8. Pada 21 April 2021, bekerja sama dengan Siberkreasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diselenggarakan Diskusi Tanggap Rasa bertema "Merdeka Bicara Bukan Bebas Bicara" yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber yaitu: Komisioner Pengkajian dan Penelitian HAM Komnas HAM Sandrayati Moniaga; Ketua Siberkreasi Yosi Mokalu; Komika Sakdiyah Ma'ruf, SAFEnet Anto Muhajir. Dalam kegiatan tersebut disampaikan, Komnas HAM telah membuat Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. SNP ini merupakan produk Komnas HAM yang disusun agar bisa menjadi rujukan bagi para aparat penegak hukum dan warga negara untuk paham haknya. Jadi, untuk melakukan literasi digital, literasi tentang HAM agar menggunakan SNP

9. Pada 22 - 23 Februari 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengundang Komnas HAM RI dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Pemantauan SKB Tiga Menteri di Jakarta. Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

10. Pada 5 Februari 2021, pada kegiatan Webinar IMUN 2021 Universitas Indonesia mendiseminasikan SNP tentang kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi serta SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam paparan dengan judul "Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik";

11. Pada 17 Maret 2021, pada kegiatan FGD Tim Kajian UU ITE Menko Polhukam dilakukan diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam paparan dengan judul UU ITE dan kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;

12. Pada 28 April 2021, pada kegiatan Webinar Diseminasi Indikator Hak Penyandang Disabilitas (Bappenas), dilakukan diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan dalam paparan dengan judul Reviu Komnas HAM terhadap Indikator Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas;

13. Pada 12 November 2021, kegiatan webinar kerangka hukum sebagai salah lingkungan pendukung keberlanjutan organisasi masyarakat sipil Indonesia dilakukan diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dalam paparan dengan judul “Menuju Penghormatan dan Perlindungan Kebebasan Berorganisasi di Indonesia";

14. Pada 17 November 2021, pada kegiatan Dialog Publik dalam rangka Memperingati Hari Kesehatan Nasional "Quo Vadis, Akses Rakyat Miskin di Jaminan Kesehatan Nasional" dilakukan diseminasi SNP Hak Atas Kesehatan dalam paparan dengan judul Quo Vadis, Akses Rakyat Miskin di Jaminan Kesehatan Nasional?";

15. Pada 24 November 2021, pada kegiatan Seminar Agama-Agama ke-36 PGI mendiseminasikan SNP kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam paparan yang berjudul Mengelola dan Mengadvokasi Keberagaman (agama) di Indonesia: Pengalaman Komnas HAM.

Komnas HAM juga memaksimalkan media sosial dalam mendiseminasikan SNP yang telah disahkan salah satunya adalah melaluí Instagram live bekerjasama dengan tempo.co. Kegiatan itu dilakukan pada 21 September 2021 dengan tema “Pers dan Kebebasan Berpendapat" yang sudah mencapai 8.834 penonton dan mendapatkan 326 like. Kemudian pada 28 September 2021 juga diselenggarakan dengan tempo.co dengan tema "Jangan Takut Kepo" yang menggunakan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dengan penonton sebanyak 8.023.

& Berekspresi, Mimin Dwi Hartono à 9 ming ptanighaps Sediki akt mariahg203 Dan pada nentan Q ☑ 口

mpodotco © - lkuti apodetce 0 Pers dan Kabebasan Damanik (Krtua Kommas HAbe) dan Q 口

(Dokumentasi : IG Live Diseminasi SNP Kerjasama dengan tempo.co- Komnas HAM)

Dalam upaya menyediakan bahan publikasi untuk menyebarluaskan informasi atas dokumen SNP yang telah dihasilkan, pada tahun 2021 Komnas HAM RI juga telah membuat infografis Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kesehatan, infografis Standar Norma tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dan infografis Standar Norma tentang Pembela HAM yang dapat diakses melalui Instagram Komnas HAM RI.

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN (SNP) HAK ATAS KESEHATAN Definisi Prinsip-Prinsip HAM

Dokumentasi: Infografis SNP tentang tentang Hak Atas Kesehatan- Komnas HAM RI)

EKSPRESI DI DUNIA DIGITAL Kebebasan Berekspresi & Hak Atas Internet

Dokumentasi: Infografis SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi- Komnas HAM RI)

STANDAR NORMA PENGATURAN PEMBELA HAM Pengertian Pembela HAM Tahukah Kamu? Peran & Fungsi Pembela HAM Pembela HAM Kelompok Rentan

Dokumentasi: Infografis SNP tentang Pembela HAM - Komnas HAM RI)

Sebagai upaya untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun SNP dilakukan konsultasi public yang diikuti oleh pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil, dan dengan akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia. Adapun Konsultasi Publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi Publik SNP Pembela HAM

Konsultasi Publik pertama dilaksanakan pada 26-29 Mei 2021 di Kota Bandung; Konsultasi Publik kedua dilaksanakan di Kota Ambon pada 9-12 Juni 2021. Bersamaan dengan konsultasi publik di kota Ambon juga dilaksanakan Konsultasi publik di Kota Aceh pada 9-12 Juni 2021.

2. Konsultasi Publik SNP HAM Tentang Tanah

Dan Sumber Daya Alam dilaksanakan secara online pada tanggal 26-29 Juli 2021 mencakup empat wilayah. Wilayah I adalah Sumatera; Wilayah Il adalah Kalimantan dan Sulawesi; Wilayah III adalah Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua; serta Wilayah IV adalah Tingkat Pusat.

3. Konsultasi Publik SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan

Pada 1 - 4 November 2021, Konsultasi Publik SNP tentang Hak memperoleh Keadilan, yang dilaksanakan di Lombok – Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak dari Pemerintah, NGO, dan Akademisi; 8 – 11 November 2021, Konsultasi Publik SNP tentang Hak memperoleh Keadilan, yang dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak dari Pemerintah, NGO, dan Akademisi; 9 November 2021, Konsultasi Publik SNP tentang Hak memperoleh Keadilan, yang dilaksanakan secara online. Kegiatan ini dihadiri oleh NGO, diantaranya dari LBH Pers, PBHI, LBHM, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Yayasan TiFA;

Lena Hanifah Nanda Oktaviani Fajri Nursyamsi.. Afif Abdul Qoyim

(Dokumentasi: Konsultasi publik Tim SNP Hak memperoleh Keadilan-Komnas HAM RI)

Pada 12 November 2021, Konsultasi Publik SNP tentang Hak memperoleh Keadilan, yang dilaksanakan secara online. Kegiatan ini dihadiri pihak Pemerintah diantaranya Ombudsman RI, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kemenkumham, Kompolnas, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(Dokumentasi: Konsultasi publik Tim SNP Hak memperoleh Keadilan Komnas HAM RI)

4. Konsultasi publik SNP Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat diselenggarakan di Kota Semarang pada 15-18 November 2021 dan di Kota Palu pada 16- 19 November 2021.

Selain melaksanakan konsultasi publik, dilaksanakan pula kegiatan Talkshow yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan penyusunan SNP. adapun Talkshow yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Talkshow terkait dengan SNP Pembela HAM diselenggarakan sebanyak 5 kali di tiga kota.

a. Pada tanggal 28 Mei 2021 dilaksanakan di Kota Bandung bekerjasama dengan Radio PRFM Bandung dan Radio K-Lite Bandung;

b. Pada tanggal 9 Juni 2021 dilaksanakan di Kota Ambon bekerjasama dengan Radio DMS Ambon dan pada tanggal 10 Juni 2021 bekerjasama dengan RRI Kota Ambon;

c. Pada tanggal 11 Juni 2021 dilaksanakan di Aceh bekerjasama dengan TVRI Aceh.

2. Talkshow SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan diselenggarakan sebanyak 4 kali di dua kota.

a. Pada tanggal 3 November 2021 dilaksanakan di Kota Mataram bekerjasama dengan CNL Radio dan TVRI Nusa Tenggara Barat

b. Pada tanggal 9 November 2021 dilaksanakan di Kota Padang bekerjasama dengan RRI Padang dan pada tanggal 10 November 2021 bekerjasama dengan Padang TV

3. Talkshow SNP Pelindungan Korban Pelanggaran HAM yang Berat diselenggarakan sebanyak 2 kali di dua Kota.

a. Pada tanggal 17 November dilaksanakan di Kota Semarang bekerjasama dengan Semarang TV;

b. Pada tanggal 17 November dilaksanakan di Kota Palu bekerjasama dengan RRI Palu.

(Dokumentasi : Talkshow Penyusunan

SNP Pembela HAM - Komnas HAM)

Dari penjelasan tersebut diatas, sesuai dengan target kinerja pada 2021 yaitu sebanyak 200 K/L/D yang mengetahui dan menerima diseminasi SNP, maka target tersebut telah terlampaui, dimana lebih dari 200 K/L/D telah mendapatkan diseminasi sehingga telah mengetahui adanya SNP. Kemudian dari sisi capaian kinerja pada 2021, sebanyak 36 K/L/D dari target 40 K/L/D, telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan ke dalam kebijakan atau diperoleh angka 90%, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam RI), Kemenkoinfo, Kemenkumham, Polri menjadikan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai salah satu acuan perumusan Revisi UU ITE. Tim Kajian Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meminta masukan dari Komnas HAM RI melalui FGD yang dilakukan pada 17 Maret 2021. Sandrayati Moniaga Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM menegaskan sikap Komnas HAM yang mendukung revisi UU ITE, demi melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu Komnas HAM juga menyampaikan pandangannya atas Revisi Terbatas UU ITE melalui Keterangan Pers Nomor: 17/HM.00/VI/2021.1

Dokumentasi: Focus Grup Discusion (FGD) Tim Kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 17/3 – Polhukam RI

2. Kemenko Polhukam RI, Kemendagri, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai salah satu acuan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia metode baru. Pada beberapa kali pertemuan, Komnas HAM dihadirkan sebagai narasumber pada penyusunan indeks tersebut. Komnas HAM juga telah menyampaikan masukan tertulis untuk indeks tersebut dengan menggunakan berbagai SNP sebagai acuan.

Dokumentasi: Workshop Penyusunan IDI

1 https://www.komnasham.go.id/files/20210615-keterangan-pers-nomor-17-hm-00-$NJIJ5Q.pdf

Metode Baru (Jakarta, 27/10)

3. Kerja sama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada Pusat Studi HAM di Indonesia (PUSHAM), yaitu diantaranya: Kerjasama Komnas HAM RI dengan Universitas Jember terkait implementasi Standar Norma dan Pengaturan termuat dalam Pasal 3 ayat 1 Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Jember tentang Program Pengembangan Kapasitas, Pendidikan dan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia Nomor: 005/MoU-KH/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang menyebutkan bahwa ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi salah satunya adalah pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pengajaran dan penelitian di bidang HAM bagi Program Studi S2 HAM.

4. Kerja sama dengan lembaga Imparsial mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSl dan mendorong toleransi beragama dan berkeyakinan di Kota Bogor.

5. Kerja sama dengan Pemkab Kulon Progo, Pusham Universitas Islam Indonesia, Imparsial, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kulon Progo, mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai bahan perumusan naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Sumatera Utara yang tertuang pada Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan Nomor: 008/MoU-KH/X/2021 serta Perjanjian Kerja Sama Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara dengan Nomor: 005/PKS-KH/X2021 pada pasal 2 ayat (1) huruf a Penguatan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mengimplementasikan SNP sebagai bahan pelaksanaan kerja sama kedua lembaga.

7. Kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Andalas yang tertuang pada Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Nomor: 007/MoU-KH/IX/2021 serta Perjanjian Kerja sama Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia dengan Nomor : 003/PKS-KOMNAS HAM/IX/2021, pada Pasal 2 Ayat (2) huruf d ruang lingkup perjanjian meliputi pengkajian dan penelitian bersama tentang SNP. Kerja sama ini termasuk dalam penyusunan dan implementasi SNP sebagai bahan ajar.

8. Perjanjian Kerja sama Komnas HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia dengan Nomor : 006/PKS-KOMNAS HAM/XI/2021, yang menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja sama ini mengimplementasikan SNP sebagai bahan ajar yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c.

9. Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Kepolisian Negara RI tertuang pada Nota Kesepahaman Nomor: 03/MoU-KH/IV/2021 tentang Pemajuan dan Penegakan HAM pada Pasal 4 terkait dengan kegiatan Pemajuan HAM bagi kedua belah pihak dalam bentuk pendidikan, pelatihan serta penyuluhan kepada SDM serta masyarakat mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

10. SNP sebagai rujukan dalam kerjasama internasional dengan UNESCO. Komnas HAM RI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Indonesia pada 20 Desember 2021 tentang The Cooperation on Promoting and Strengthening Human Rights- Based Approach in Indonesia. Kerja sama ini terkait dengan mempromosikan dan memperkuat pendekatan HAM di Indonesia termasuk dalam HAM dan; Kebebasan

Berekspresi, Keselamatan Jurnalis dan Kebebasan Pers; Pemajuan dan Perlindungan Disabilitas.

11. Kerjasama dengan tempo.co untuk mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk mendukung kerja-kerja jurnalis dalam menyampaikan hak atas informasi.

12. SNP KBB, SNP KBB, dan SNP PDRE sebagai rujukan dalam implementasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Rl serta dalam penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Islam dan HAM serta perumusan Deklarasi tentang Komitmen Islam terhadap Toleransi dan Martabat Manusia;

13. Kerjasama dengan Lemdiklat Polri, melalui implementasi SNP sebagai bahan untuk melakukan revisi atas Kurikulum untuk Pendidikan Calon Perwira Akpol (Polri) dari unsur Sarjana;

14. Kerja sama dengan forum Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) serta Divisi Hukum Polri dalam memberikan pelatihan HAM bagi anggota Polri, dengan mengimplementasikan SNP sebagai rujukan dalam Pelatihan HAM di Polda Aceh, Polda Sulteng, dan Polda Bali.

15. SNP KBB sebagai rujukan dalam penyusunan naskah rancangan Peraturan Presiden tentang Penghayat Kepercayaan terhadap TYME yang disusun oleh Kemendikbud Ristek yang disampaikan melalui kerjasama Komnas HAM dan Serikat Pengajar HAM.

16. SNP KBB dirujuk dan dipergunakan dalam mengkampanyekan kerukunan umat beragama dan keyakinan dalam Festival HAM 2021 yang dilaksanakan oleh Imparsial.

17. SNP Hak Berpendapat dan Berekspresi, SNP Hak Beragama dan Berkeyakinan, dan SNP HAM atas Tanah dan SDA, dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Ketua Komnas HAM dan Pidato Presiden RI dalam peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2021 di Istana Negara.

18. Kerja sama dengan Kementerian Agama RI untuk mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan Perpres tentang revisi atas Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 terkait dengan pendirian rumah ibadah.

19. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mengimpelementasikan berbagai SNP sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan Perwali Semarang tentang Semarang Kota HAM.

20. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mengimpelementasikan berbagai SNP sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang.

21. Kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Staf Ahli Bidang Kerja sama untuk mengimplementasikan SNP HAM atas Tanah dan SDA sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian LHK.

Dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan selama 2021, Komnas HAM RI telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM. Dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya Sasaran Strategis, baik dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga dalam rangka diseminasi hasil juga terdapat kendala, diantaranya adalah selama pandemi covid-19, terjadi beberapa penyesuaian kegiatan sehingga belum maksimalnya capaian target meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM. Selain itu juga faktor waktu, SDM yang terbatas, anggaran, dan berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Selain itu perlu dicatat bahwa mengingat SNP tidak serta merta dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun, maka upaya diseminasi terus dilakukan untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024

Terkait hal tersebut, upaya peningkatan diseminasi maupun advokasi HAM terus dilaksanakan secara simultan dan efektif meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Hambatan-hambatan yang terjadi dimaksimalkan melalui mekanisme kerja yang diubah sehingga dirasakan lebih efektif dan efisien, seperti pelaksanaan konsinyering serta diseminasi yang dilakukan secara daring/online. Pemilihan penyusun ahli SNP juga dilakukan secara selektif melalui pelibatan para akademisi dan aktivis di bidang HAM. Selain itu, sosialisasi SNP HAM juga dilakukan melalui Talkshow di beberapa stasiun Televisi serta Radio di beberapa tempat hingga dalam kegiatan Festival HAM 2021 yang dilaksanakan di Kota Semarang pada 16-19 November 2021 yang dirasakan sangat efektif untuk menyebarluaskan hasil SNP HAM kepada masyarakat umum, didukung dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Universitas, NGO maupun stakeholder untuk tercapainya sasaran strategis meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan HAM.

Pada 2021, Komnas HAM RI bekerjasama dengan Litbang Kompas telah melaksanakan Survei Nasional "Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan di Indonesia". Hasil dari survei yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan responden 1.200 orang ini telah dipublikasikan pada 8 Desember 2021 dalam rangkaian kegiatan Hari HAM sedunia yang diadakan secara daring dengan narasumber dari Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, S.H., M.Hi. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam RI, Brigjen Rudy Syamsir, S.H., M.H. Serta Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Hasil survei tersebut diantaranya menghasilkan informasi bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja Komnas HAM meningkat sangat signifikan, dari 60 persen pada 2020 menjadi 73 persen pada 2021. Sedangkan terkait dengan kepuasan kinerja Komnas HAM dalam mendorong pelindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan, sebanyak 88 persen responden menyatakan puas.

den berpendidikan menengah (SLTA), Relas menengah dengan status

Dokumentasi : Peluncuran Hasil Survey Nasional Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan - Komnas HAM

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja :

1. Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM

Target :

100 %

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2021Realisasi Tahun 2021% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100%100%

Capain Kinerja Sasaran Strategis 2

Pada 2021, Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja adanya rekomendasi kebijakan yang mendorong meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM.

Semula target yang direncanakan adalah 5 (lima) rekomendasi kebijakan pengkajian/penelitian, namun oleh karena pada 2021 karena adanya realokasi anggaran, target diturunkan menjadi 2 (dua), dimana keduanya atau 100 persen berhasil mendorong adanya peraturan perundangundangan yang berkesesuaian atau sejalan dengan HAM, yaitu rekomendasi kebijakan terkait dengan kajian atas UU Cipta Kerja terkait dengan kluster ketenagakerjaan dan penelitian atas pencegahan praktik penyiksaan di kepolisian. Sedangkan secara total, ada 7 (tujuh) pengkajian dan penelitian yang diadakan pada 2021, baik yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yaitu Danish Institute of Human Rights (DIHR) dan KuPP (Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan).

Perlu disampaikan bahwa dalam mencapai target kinerja atas hasil pengakajian dan penelitian, seringkali tidak bisa dicapai di tahun yang sama pada saat pengkajian/penelitian dilaksanakan. Hal ini oleh karena, setelah rekomendasi kebijakan sebagai hasil pengkajian dan penelitian diterbitkan, diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa pemerintah menindaklanjuti rekomendasi kebijakan dimaksud, diantaranya melalui diseminasi, dialog kebijakan, dan lobi. Adapun capaian ouput pengkajian dan penelitian pada 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Didik Disabilitas

Dalam merespon situasi pandemi Covid-19, Tim Kajian Pendidikan melakukan kajian dan penelitian terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 dengan locus penelitian berada di Bandung. Jawa Barat. Kajian tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif dalam keadaan apapun. Dalam proses penyusunan kajian tersebut, Tim melaksanakan berbagai rapat dan pertemuan dengan stakeholders terkait. Hasil kajian hak atas pendidikan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif utamanya bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam upaya menjamin pelindungan, pemenuhan dan penghormatan hak atas pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Pada 29 Oktober 2021, Tim melaksanakan Diseminasi Hasil Penelitian Pelindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 guna mendorong penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan mengundang penanggap ahli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta penanggap ahli dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

(Dokumentasi Diseminasi Hasil Kajian Hak atas Pendidikan bagi Disabilitas – Komnas HAM RI)

Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Situasi pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk memutuskan kebijakan penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi, sehingga kondisi tersebut menyebabkan berbagai pihak, yaitu sekolah, guru, siswa, orang tua/wali siswa, harus menyesuaikan prose pembelajaran yang dilaksanakan di rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Proses tersebut yang kemudian menemui banyak kendala pada teknis pelaksanaannya, terlebih bagi para Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), yaitu kendala sarana-prasarana, ketersediaan perangkat, koneksi internet, ketidakpahaman menggunakan aplikasi tertentu, kesibukan orangtua/wali siswa selaku pendamping, komunikasi, sampai pada masalah konsentrasi belajar dan tekanan psikologis guru, siswa dan orangtua/wali siswa.

2. Banyak terdapat celah pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan. Metode daring belum secara optimal menjangkau lapisan peserta didik, mengingat banyak hambatan teknis. Untuk itu, perlu dibuat terobosan secara kebijakan maupun teknis pelaksanaan di lapangan untuk memberikan fasilitas maksimal bagi jalannya sistem pembelajaran jarak jauh yang saat ini diterapkan.

3. Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sebagai pihak yang paling banyak mengalami kendala dalam pembelajaran, seharusnya mendapatkan perhatian lebih untuk memperoleh akomodasi yang layak (reasonable accommodation) dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, penting ditekankan terkait dengan ikhwal koordinasi antara otoritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menciptakan dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang harmonis yang memberikan akses yang adil dan setara dalam pendidikan.

Dari hasil penelitian tersebut, Komnas HAM RI mengirimkan Surat Penyampaian Rekomendasi Penelitian atas Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Nomor: 216- 222/PP.00.04/0.1.0/XI/2021 kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Pemerintah Kota Bandung (Walikota Bandung), yang isi sebagai berikut:

1. Menguatkan regulasi pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan bersinergi antara kementerian di tingkat pusat dan pemerintah daerah;

2. Mendorong kewajiban pembekalan kepada guru-guru terkait pendidikan inklusi secara terprogram dan dievaluasi secara rutin;

3. Melakukan penguatan sarana dan prasarana akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD);

4. Mendorong perluasan program pendidikan inklusif secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip realisasi progresif (progressive realization), dengan upaya terus menerus dalam pengadaan dan peningkatan SDM, serta sarana dan prasarana yang aksesibel;

5. Melakukan sosialisasi pemahaman tentang disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat luas tentang tujuan pendidikan yang setara dan tidak diskriminatif;

6. Melakukan sosialisasi dengan metode yang kreatif dan mudah dipahami;

7. Membuat pendataan terpadu berupa database anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah, baik yang telah tersentuh pendidikan (formal, informal, non formal) maupun yang belum tersentuh sama sekali dengan pendidikan;

8. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

9. Berinovasi dengan penyempurnaan sistem belajar secara sederhana, yang memudahkan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD);

10. Melakukan secara terus menerus inovasi-inovasi fasilitasi pembelajaran dalam menghadapi pandemi ini, misalnya pengadaan audiobook dan konversi materi pembelajaran dengan bahasa isyarat agar mudah dipahami oleh PDPD.

Penyampaian rekomendasi tersebut sangat diapresiasi dan diterima dengan baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, sehingga diharapkan kedepannya dapat ditindaklanjuti melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, terkait pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas, yang bersesuaian dengan hak asasi manusia. Selain itu, dalam masa pandemi Covid- 19, diharapkan pemerintah maupun instansi berwenang dapat membentuk sistem pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan kekhususan dari siswa penyandang disabilitas dan menjamin penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi disabilitas.

Faktor keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah dengan melibatkan stakeholders kunci dalam penyusunan kajian dan penelitian, baik sebagai narasumber, informan/responden, maupun penanggap seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta penanggap ahli dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl), Pemerintah Walikota Bandung sebagai locus kajian dan penelitian ini, yayasan pendidikan disabilitas, maupun siswa dan orangtua/wali siswa.

2. Pengkajian Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak

Dalam merespon pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah disahkan oleh pemerintah pada 02 November 2020, Tim Kajian UU Cipta Kerja melakukan serangkain rapat dan pertemuan dalam penyusunan kajian atas UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak.

(Dokumentasi Kajian UU Cipta Kerja – Komnas HAM RI)

Berdasarkan pada kajian tersebut, disimpulkan bahwa:

1. UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya tidak selaras dengan tujuannya untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak menginklusi pekerja informal terutama pekerja prekariat dalam pengaturannya, yang akibatnya adalah ketiadaan payung hukum bagi pekerja prekariat.

2. Negara keliru merumuskan kebijakan yang tepat bagi masalah ketenagakerjaan di Indonesia karena:

a. Permasalahan yang sebenarnya adalah terjadinya kekosongan regulasi bagi perlindungan pekerja informal;

b. Tren ketenagakerjaan menunjukan bahwa kemajuan teknologi menghasilkan masifnya informalisasi tenaga kerja sehingga ekonomi digital dan kreatif banyak menyerap tenaga kerja. Masifnya informalisasi tenaga kerja tersebut tidak dibarengi dengan jaminan penikmatan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja di sektor-sektor tersebut.

Dengan demikian UU Cipta Kerja tidak menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan ketenagakerjaan karena tidak menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga Indonesia, dan bahkan mengabaikan keberadaan pekerja informal yang rentan tersebut.

3. Fleksibilitas dalam kondisi kerja merupakan ilusi bahwa pekerja prekariat dapat menentukan waktu kerjanya sendiri kapanpun dan dimanapun. Padahal dengan fleksibilitas kondisi kerja seperti ini dapat mengakibatkan ketiadaan batasan kerja dan meningkatkan beban kerja, sehingga timbul masalah ketidakpastian kerja. Kondisi kerja yang fleksibel tanpa adanya perlindungan dari atas hak-haknya sebagai pekerja, memperburuk kerentanan pekerja prekariat, khususnya terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja prekariat.

4. Negara tidak mempertimbangkan dengan hati-hati dan secara diskriminatif mengabaikan kelompok pekerja prekariat dalam membentuk UU Cipta Kerja. Padahal konstitusi telah menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan sosial bagi setiap warganya sehingga tidak seharusnya ada kelompok pekerja yang terabaikan. Dengan demikian negara harus mengambil langkah perbaikan agar pemenuhan hak atas penghidupan yang layak dapat dinikmati pula oleh kelompok pekerja prekariat di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintahan RI untuk:

1. Melakukan penyusunan ulang UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada klaster ketenagakerjaan dengan mengakomodir dan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di seluruh sektor baik pekerja sektor formal maupun sektor informal, yang dalam hal ini pekerja prekariat, dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Mengakui dan menginklusi bahwa pekerja prekariat setara dengan pekerja lain di sektor formal termasuk dalam hal mengakses hak-haknya. Dengan terinklusinya pekerja prekariat sebagai pekerja yang setara dengan kelompok pekerja lainnya, maka kebijakan ketenagakerjaan pun harus bisa menyasar bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan sosial bagi pekerja prekariat;

3. Meratifikasi/mengadopsi berbagai instrumen yang diperlukan untuk melindungi pekerjapekerja prekariat seperti Konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan;

4. Memperbaiki sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pengkategorisasian pekerja formal dan informal saja, namun juga pendataan bagi berbagai jenis pekerjaan lainnya terutama yang mengalami kerentanan seperti pekerja prekariat; dan

5. Memperkuat kapasitas pekerja prekariat untuk menangani kondisi kerja di bawah standar melalui peningkatan kesadaran tentang pekerja prekariat sebagai pekerja, non-diskriminasi, hak-hak pekerja, dan pentingnya memiliki kontrak tertulis yang detail dengan pemberi kerja, serta pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja baik fisik maupun mental.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materi UU Cipta Kerja dengan Nomor: 91/PUU-XVIll/2020 telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.² Putusan MK dimaksud bersesuaian atau sejalan dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian UU Cipta Kerja Komnas HAM RI pada 2020, di mana UU Cipta Kerja yang telah diundangkan cacat hukum baik dari segi proses dan materiil. Dari segi proses, minimnya partisipasi publik yang dilibatkan dalam penyusunan undang-undangnya, serta dari segi materiil berpotensi melanggar hak asasi manusia.3

Penyampaian rekomendasi penelitian kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja prekariat kepada instansi berwenang, diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang bersesuaian dengan hak asasi manusia. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan hak-hak dan nilai-nilai sosial para pekerja prekariat serta meratifikasi instrumen internasional pekerja-pekerja prekariat seperti Konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan.

Faktor keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah dengan melibatkan stakeholders kunci dalam penyusunan kajian dan penelitian maupun ahli-ahli di bidang ketenagakerjaan, ilmu ekonomi politik dan ilmu sosiologi. Secara kelembagaan Komnas HAM RI sebagai sebuah lembaga independen harus memperkuat hasil kajian dan penelitian secara objektif untuk disampaikan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan dan parlemen selaku pembentuk regulasi di Indonesia. Selain itu, perlunya menjalin intensitas komunikasi dan melibatkan mereka sebagai sasaran K/L/D (termasuk meminta dukungan publik) agar rekomendasi atau hasil kajian serta penelitian bisa menjadi perhatian, didiskusikan dan diharapkan ditindaklanjuti oleh K/L/D (pemerintah) dan turut membangun momentum dan publikasi yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan termasuk gerakan masyarakat sipil lainnya.

3. Penelitian tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)) dan Hak Asasi Manusia

Komnas HAM RI melaksanakan penelitian terkait dengan penguatan posisi Komnas HAM terkait dengan pencapaian SDGs. Penelitian dilakukan bekerja sama dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR). Sesuai dengan riset yang dilakukan Institute HAM Denmark (DIHR), bahwa 157 dari 169 target global TPB, terkait erat dengan HAM. Hal ini artinya, pencapaian TPB adalah bentuk dari pemenuhan dan pelindungan HAM, begitu pun sebaliknya. Komnas HAM RI sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memastikan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi implementasi TPB yang sejalan dengan HAM. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Deklarasi Merida yang dicetuskan oleh institusi HAM nasional (NHRI) dari berbagai negara pada 2015, yang menegaskan peran NHRI dalam konteks pencapaian TPB yang meliputi riset, kajian, pendidikan, investigasi, dan pemberian saran kepada negara supaya pencapaian TPB dalam koridor pemenuhan dan pelindungan HAM.

Mengingat bahwa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengacu terhadap Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang telah digantikan oleh Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kajian ini merupakan kesempatan yang tepat untuk memberikan rekomendasi bahwa fungsi Komnas HAM perlu diperkuat sehingga dapat dilibatkan secara langsung dalam implementasi dan pengawasan TPB Tujuan Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, tidak hanya terbatas di satu target dalam Tujuan Nomor 16.

Dalam hal ini, Komnas HAM RI menyusun 2 (dua) kajian dan penelitian, yaitu Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia serta Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Covid-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Adapun hasil penelitian pertama, tentang "Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komnas HAM memiliki dasar kuat untuk mendukung pencapaian TPB pada seluruh tujuan. Pada penelitian tersebut khususnya pada Bab 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan pada TPB dapat dikaitkan dengan hak-hak yang ada pada UU 39/1999. Selain itu, secara praktis, seperti yang dijelaskan pada Bab 3 penelitian ini, juga telah dibuktikan bahwa Komnas HAM sudah melaksanakan kegiatan TPB dan hak asasi manusia secara eksplisit melebihi dan tidak terbatas pada Tujuan 5 dan 16 saja dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi Komnas HAM, walaupun banyak perbaikan yang perlu dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh tim peneliti dan oleh berbagai pihak.

2. Komnas HAM juga ditempatkan sebagai institusi yang menyediakan data pada sasaran yang berbeda dengan posisi Komnas HAM sebagai instansi pelaksana di Perpres 59/2017, yaitu pada indikator yang terkait dengan Sasaran 10.3. dan 16.a.1. Indikator pada sasaran selain yang terkait dengan Sasaran 16.10 dilewatkan pada Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018 ini. Sedangkan pada Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, Komnas HAM hanya dilibatkan pada Sub Kelompok Kerja Tujuan 16. Komnas HAM tidak masuk dalam keanggotaan pada paling tidak di Tujuan 5 di mana Perpres 59/2017 memasukkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana.

3. Perpres 59/2017 dan Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018 harus segera diperbarui. Alasannya sangat vital, yaitu Perpres 59/2017 dan Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018 membahas implementasi TPB dalam kaitannya dengan integrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya: RPJMN 2015-2019) padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (selanjutnya: RPJMN 2020-2024) telah diberlakukan sehingga lebih tepat apabila TPB Indonesia dikaitkan pada RPJMN 2020-2024 bukan pada RPJMN 2015-2019. Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 juga perlu segera diperbarui dikarenakan kepmen tersebut hanya mengatur susunan keanggotaan dari tim pelaksana, kelompok kerja serta tim pakar khusus untuk periode 2017-2019 saja, padahal saat penelitian ini dikerjakan sudah tahun 2021. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah revisi peraturan dan keputusan di atas sebetulnya dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan aspek hak asasì manusia dalam pencapaian TPB yang dapat dijalankan oleh Komnas HAM.

Dari uraian kajian di atas, Komnas HAM RI memberikan rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah perlu memasukkan Komnas HAM sebagai pengawas hak asasi manusia untuk seluruh tujuan TPB pada peraturan serta keputusan baru yang akan menggantikan Perpres 59/2017, Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, dan Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

2. DIHR dapat membantu melakukan penguatan kapasitas internal Komnas HAM sesuai dengan poin tiga di atas dengan berbagai kegiatan. Misalnya dengan penguatan pengetahuan TPB dan HAM berbasis standar internasional bagi internal Komnas HAM. Perencanaan kegiatan penguatan perlu dibuat secara sistematis demi memaksimalkan peran Komnas HAM pada TPB dan hak asasi manusia baik apabila Komnas HAM ditempatkan sebagai instansi pengawas maupun tidak. Kami sepenuhnya setuju dengan komentar Stidsen bahwa “capacity building followed by cooperation on specific products is more fruitful than capacity-building alone" (penguatan kapasitas yang diikuti kerja sama dalam produk spesifik akan lebih bermanfaat dibandingkan peningkatan kapasitas saja).

Adapun hasil penelitian kedua tentang "Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini telah memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang serius pada pencapaian TPB dan pemenuhan HAM. Hubungan yang erat dan timbal balik antara HAM dan TPB semakin jelas, bahwa menjalankan agenda TPB wajib memakai nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM. Begitupun sebaliknya, dalam mengupayakan pemenuhan HAM, kerangka TPB dapat menjadi instrumen kerja yang memadai. Kesadaran adanya keterkaitan antara HAM dan TPB menjadi penting bagi otoritas, negara, dan pihak terkait untuk merefleksikan situasi yang ada sekaligus memproyeksikan agenda pencapaian TPB di masa yang akan datang.

2. Dalam banyak hal, pandemi COVID-19 juga memiliki implikasi terhadap HAM, baik yang sifatnya potensial maupun yang sudah berupa pelanggaran HAM. Implikasi terhadap HAM ini ada yang diakibatkan langsung (tidak terhindarkan) oleh pandemi, namun ada juga yang diakibatkan dari cara otoritas menangani pandemi. Penanggulangan pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelanggaran HAM menunjukkan bahwa nilai, norma, dan prinsipprinsip HAM, termasuk pembatasan HAM—tidak diadopsi dengan memadai oleh pihak otoritas.

a. Dalam konteks pandemi COVID-19, isu kesehatan tentu merupakan sektor yang paling terlihat kaitannya dengan agenda TPB dan pemenuhan HAM. Ketidaksiapan dan ketidaksigapan negara memperburuk terjaminnya hak warga atas kesehatan. Nilai dan prinsip HAM yang terpinggirkan membuat pencapaian TPB menjadi semakin rumit. Karena itu, bersamaan dengan perlunya mengadopsi prinsip HAM dan TPB sebagai kerangka kerja, pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan menata kembali tata kelola kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan pembangunan secara umum. Hal ini meliputi berbagai macam aspek, mulai dari infrastruktur, legalitas, sumber daya manusia, hingga dibangunnya inisiatif kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

b. Munculnya inisiatif, solidaritas, dan partisipasi warga dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, yaitu informasi. Dalam dokumen Tata Kelola Penanggulangan

COVID-19 dalam Perspektif HAM, Komnas HAM RI mencatat betapa informasi yang tidak transparan, tidak berkualitas, dan tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah telah mengabaikan hak warga atas informasi. Lebih dari itu, informasi yang dibatasi dan bermutu rendah membuat warga dilanda kegelapan yang berdampak pada gagalnya jalinan kohesi sosial yang sebenarnya diperlukan dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Selama ini, perhatian pihak otoritas lebih tertuju pada informasi sesat, hoaks, dan sejenisnya.

c. Dalam hal pendidikan dan perlindungan sosial. Demikian pula halnya anak, terutama anak dari keluarga miskin yang menjadi kelompok terdampak akibat kebijakan pendidikan yang berjalan saat ini dan terbatasnya perlindungan sosial. Sedangkan perempuan harus menghadapi kerentanan berlapis mulai dari aspek kesehatan dengan terganggunya layanan kesehatan esensial, juga perlindungan hak pekerja di mana sebagian besar pekerja informal dan pekerja migran adalah perempuan, serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi.

d. Kebijakan perlindungan sosial terutama bantuan sosial menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Salah sasaran, ketidaksesuaian dengan kebutuhan warga, proses yang rumit untuk mengaksesnya dan buruknya tata kelola bantuan sosial menjadi persoalan yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak warga atas jaminan sosial. Pendataan dan pengelolaan database yang buruk dipandang menjadi penyebab utama munculnya persoalan-persoalan tersebut. Desain perlindungan sosial yang masih bersifat targeted (menyasar pada kelompok tertentu) dan belum berbasis pada siklus hidup, menjadikan pelaksanaan bantuan sosial memiliki banyak persoalan.

e. Ketimpangan distribusi tenaga medis dan kesehatan juga menjadi isu utama yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan jumlah tenaga medis dan kesehatan yang terbatas serta tidak tersebar merata di seluruh wilayah, menjadikan layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan COVID-19 sangat berpotensi mengganggu layanan kesehatan non-COVID-19 lainnya. Hak atas kesehatan warga sangat mungkin terabaikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian awal ini merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah dan juga Komnas HAM RI, yaitu:

1. Pemerintah didorong merancang tata kelola perlindungan sosial dengan lebih baik melalui dua pertimbangan. Pertama, pelaksanaan bantuan sosial masih memiliki banyak persoalan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini. Kedua, besarnya alokasi anggaran yang disediakan sehingga sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi program perlindungan sosial perlu dilakukan segera dengan berbasis pada siklus hidup dan selaras dengan norma, prinsip-prinsip, dan standar HAM yang diatur di dalam Konstitusi UUD NRI 1945, UU HAM, dan berbagai instrumen pokok HAM secara internasional;

2. Pemerintah didorong membangun tata kelola kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini di antaranya adalah dengan menjamin ketersediaan dan penyebaran tenaga medis dan kesehatan, alat-alat medis, vaksin, dan termasuk juga memastikan perlindungan hak hidup bagi tenaga kesehatan. Kebijakan dan program yang baik untuk mengatasi ketersediaan dan ketimpangan tenaga medis dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga atas kesehatan, pun untuk memastikan bahwa keselamatan dan hak hidup tenaga kesehatan terjamin;

3. Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 perlu membuat instrumen kerja yang mengintegrasikannya dengan kerangka pencapaian TPB dan HAM. Instrumen ini selain menyediakan prinsip/paradigma kerja, juga menyediakan metode kerja yang lebih teknis namun komprehensif, misalnya alat evaluasi dan indikator, dan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal. Dalam pembuatan dan pelaksanaannya, penting untuk melibatkan lembaga terkait seperti Komnas HAM RI.

2https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816

3 https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2021/04/28/118/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dalamperspektif-hak-asasi-manusia.html

Tindak lanjut dari adanya hasil penelitian tersebut, adalah:

1. Komnas HAM RI memberikan masukan terhadap Laporan Voluntary National Review (VNR) 2021 dengan mengacu pada Hasil Kajian SDGs Komnas HAM RI. Masukan tersebut disampaikan melalui Surat Masukan Komnas HAM RI atas VNR 2021 TPB/SDGs Indonesia Nomor: 001/Tim_SDGs/IV/2021;

2. Hasil penelitian dan rekomendasinya dijadikan sebagai materi dalam pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Surat Nomor 004/PP.0.2.4/I/2021 terkait Diskusi Kelompok Terfokus “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan SDGs";

3. Hasil penelitian digunakan sebagai upaya mendorong adanya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 terkait adanya Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);

4. Kementerian/Lembaga Nasional maupun Internasional merespon dengan sangat baik dan menindaklanjuti melalui pembentukan maupun pengubahan peraturan perundang-undangan agar bersesuaian dengan HAM;

5. Penelitian mengenai SDGs dan HAM disampaikan dalam Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah Pandemi Covid-19 pada 23-25 November 2021. Selanjutnya kajian yang disampaikan dalam Konferensi tersebut akan diterbitkan dalam Jurnal Nasional dan Internasional.

The Impact of Pandemic on the Fulfillment of Human Rights & "The pandemic has resulted in a health and the Achievement of SDGs economic crisis, which has exacerbated Aoke Widode achievement of our SDGs." ate increased 1.82 million and targets ol SD0s are related to people Indonesian formal workers 40,38% (before pandemic 43,46%)

(Dokumentasi Diseminasi Kajian SDGs dalam Konferensi Internasional HAM ke V tentang HAM dan Keamanan Insani di tengah pandemi Covid-19 - 25 Nov 2021)

6. Hasil penelitian didiseminasikan pada Selasa-Rabu, 21-22 Desember 2021 secara daring melalui Webinar berjudul “Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" dan “Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Pada webinar ini hadir sejumlah narasumber termasuk di antaranya yaitu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Deputi Bid Polhukam Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono; Deputi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo; serta Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani.

Semua narasumber merespon baik dan positif atas kesimpulan dan rekomendasi penelitian tentang SDGs, mendukung penguatan peran Komnas HAM dalam memantau pelaksanaan pencapaian SDGs.

4. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM

Kajian terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) telah dilaksanakan sejak Mei 2020. Kemudian pada Oktober 2020, tim melaksanakan finalisasi laporan kajian atas UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan menyusun draft kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian. Namun, karena adanya realokasi anggaran pada tahun anggaran 2020, proses finalisasi kajian dilanjutkan pada tahun 2021Pengkajian atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) disampaikan dalam webinar Peluncuran Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) dalam Perspektif HAM. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dengan mengundang narasumber ahli pertahanan negara dan administrasi negara.

Kajian atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dala rspektif Hak Asasi Man

(Dokumentasi Peluncuran Hasil Kajian UU PSDN – Komnas HAM RI)

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian atas UU PSDN tersebut, adalah:

1. Hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik belum cukup dihormati dan dilindungi oleh Negara melalui UU PSDN. Asasasas yang terkandung dalam UU PSDN, yakni kesemestaan serta asas kejuangan, kebersamaan, dan gotong-royong sangat berpengaruh pada seluruh pengaturan Undang- Undang ini, padahal asas-asas inilah yang menjadi pokok permasalahan tidak mampunya Negara untuk menghormati dan melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection (hak menolak karena keyakinan), dan hak atas milik.

2. Komnas HAM berpandangan asas keselamatan insani potensial lebih mampu melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection, dan hak atas milik. Asas dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat mendasar, yang berpengaruh kepada keseluruhan peraturan perundang-undangan. Hal-hal lain yang diatur dalam UU PSDN yang terkait erat dengan hak atas hidup, hak atas rasa aman, conscientious objection, hak atas milik, yakni ancaman pertahanan negara, bela negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana sebagai Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung Pertahanan Negara, pendanaan, dan ketentuan pidana dalam pengaturannya sangat dipengaruhi oleh asas-asas yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

Adapun hasil kajian UU PSDN tersebut adalah Komnas HAM RI merekomendasikan perubahan UU PSDN, khususnya perubahan asas-asas yang akan berkonsekuensi merubah seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Setelah diperoleh kesimpulan dan rekomendasi, Tim mengirimkan Ringkasan Eksekutif Kajian UU PSDN dalam Perspektif HAM melalui 084/PP.00.01/0.1.0/VI/2021 kepada Kementerian Pertahanan RI dan Komisi I DPR RI.

5. Penelitian tentang Pencegahan Penyiksaan di Kepolisian

Dalam merespon kondisi di Indonesia yang masih terus terjadi kekerasan dan penyiksaan, bahkan dalam proses penegakan hukum yang menuntut adanya penghormatan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia, Tim Penelitian Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) melakukan penelitian tentang Mekanisme Pencegahan Praktik Penyiksaan dan Perlakuan Buruk dan Tidak Manusiawi Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian.

Penelitian KuPP penting untuk dilakukan sebagai cara identifikasi dan eksplorasi faktor pendorong terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dan perlakuan buruk, yang terjadi pada saat penahanan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Kajian dan penelitian KuPP juga sebagai upaya menjelaskan fenomena perilaku penyiksaan (torture) dan perilaku buruk (perlakuan buruk) aparat penegak hukum serta faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya penyiksaan. Hal tersebut dapat dijadikan cermin bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dalam melihat praktik penyiksaan yang seolah telah mendarah daging dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu, kajian dan penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kembali apakah praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi tempat/lokus penelitian. Selain itu, penting untuk memformulasikan mekanisme pencegahan, pengawasan, serta akuntabilitas atas praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang terjadi.

Diskusi Terfokus Masyarakat Sipil atas Kajian KuPP Komnas HAM RI

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian masih kerap melakukan praktik penyiksaan dengan tujuan untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka pada tahap pemeriksaan di level Polsek, Polres hingga Polda. Penyiksaan oleh kepolisian seringkali terjadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersangka;

2. Penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara yang mengakibatkan luka fisik yang berat maupun penderitaan mental bagi korbannya, bahkan sampai pada tingkat yang fatal, yaitu kematian. Praktik penyiksaan dan perlakuan buruk semakin parah terjadi ketika dialami oleh seorang residivis tindak pidana;

3. Penyiksaan dan perlakuan buruk tidak hanya dilakukan di ruang-ruang pemeriksaan/penyidikan yang resmi dan ruang tahanan. Dalam sebagian besar kasus, telah ditemukan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk telah banyak terjadi di tempat pemeriksaan yang ilegal, diluar dari ruang penyidikan maupun ruang tahanan;

4. Praktik penyiksaan menimpa korban sebagian besar mereka yang termasuk dalam kategori kelompok rentan dan tidak diuntungkan, seperti kelompok miskin. Hal ini bisa dilihat dari jenis-jenis tindak pidana yang disangkakan kepada korban adalah jenis blue collar crimes;

5. Catatan temuan data praktek penyiksaan dan perlakuan buruk dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa negara belum mengambil langkah yang benar-benar serius untuk mencegah praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian;

6. Faktor-faktor sistemik yang menyebabkan langgengnya praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh anggota kepolisian, adalah:

a. karena adanya faktor yang bersumber dari aparat penegak hukum itu sendiri, seperti budaya impunitas, hirarki informal dalam tahanan yang dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, penyelesaian melalui "jalur damai" sebagai bentuk penyelewengan pendekatan restorative justice, serta penundaan berlarut.

b. praktik ini menjadi semakin langgeng karena diperparah dari aspek substansi hukum. Terdapat 3 (tiga) penting dalam substansi hukum ini, pertama, kekosongan hukum (legal vacuum) pada hukum pidana dan sistem acara hukum pidana di Indonesia terkait dengan rules of evidences dan kriminalisasi perbuatan penyiksaan yang dilakukan penegak hukum. Kedua, kekaburan norma (vague norm) pada aturan legitimate use of force. Ketiga, aturan hukum yang tidak memadai (uncomplete norms) pada sistem pelindungan korban penyiksaan dan perlakuan buruk.

c. Adanya kelemahan pada aspek pengawasan baik dari sisi pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap anggota dan institusi Polri.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya bagi Legislatif dan Kepolisian. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah:

a. Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal pengawasan internal;

b. Mengembangkan skema non-custodial measures untuk mengurangi fenomena overcrowded yang menimbulkan risiko penyiksaan dan perlakuan buruk berupa uang jaminan/kewajiban lapor, tahanan rumah/tahanan kota, penarikan dokumen perjalanan atau rehabilitasi bagi mereka yang disangkakan melakukan tindak pidana khusus seperti narkoba dan obat-obatan terlarang;

C. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia anggota kepolisian, termasuk pembenahan sistem pembinaan di lembaga pendidikan kepolisian, evaluasi kurikulum pendidikan, sertifikasi anggota kepolisian, serta adanya pemeriksaan psikologi anggota kepolisian;

d. Pengembangan kerangka hukum yang efektif, termasuk mendorong untuk ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional OPCAT;

e. Penguatan fungsi badan pengawas eksternal melalui penguatan pengawasan eksternal agar memberikan ruang transparansi dalam penegakan aturan.

6. Penelitian Qanun Aceh dalam Perspektif HAM dan Pemartabatan Manusia

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji substansi pengaturan norma-norma yang terdapat di Qanun-Qanun Aceh berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pluralitas perspektif para ahli atau ilmuwan Muslim di Aceh terkait HAM. Hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait norma seperti apa yang seharusnya diatur Qanun Aceh agar norma tersebut tidak hanya merepresentasikan martabat masyarakat Aceh melainkan juga sesuai dengan norma-norma pememartabatan manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Kemudian, terkait analisis substansi Qanun yang berdampak pada kelompok minoritas dan rentan, dimana untuk dapat memetakan dan membahas persoalan kelompok minoritas dan rentan di Aceh, penelitian ini berfokus pada dinamika sejarah pengakuan kelompok minoritas dan rentan di negara-negara lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan tentang bagaimana negara-negara Islam dan Muslim mayoritas memberlakukan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Pendekatan perbandingan ini penting untuk menyajikan pluralisme yurisprudensi hukum Islam yang dapat sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan HAM, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan kelompok minoritas dan rentan.

Yacub Ubaidillah Yacub Ubaidillah Eka Delsy Nike Sepriady Utama 00

Dokumentasi Kegiatan Penelitian Qanun Aceh

Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Qanun Aceh merupakan instrumen yang merupakan manifestasi dari keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Tujuannya adalah untuk memuliakan masyarakat Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Damai Helsinki. Namun dalam implementasinya, qanun tersebut berdampak serius terhadap penghormatan dan pelindungan HAM di Aceh, khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas. Qanun merupakan salah satu bentuk pengakuan dari pemerintah pusat terhadap keistimewaan Aceh, sehingga Pemerintah Aceh diberi kewenangan untuk menerapkan qanun sebagai bagian dari sistem hukum positif. Substansi kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Aceh untuk memartabatkan seluruh masyarakat Aceh termasuk pemenuhan hak-hak dasar kelompok minoritas dan rentan.

2. Beberapa qanun dan kebijakan di Aceh tidak sejalan dengan prinsip universalisme hak asasi manusia dan Perjanjian Helsinki. Menurut perjanjian Helsinki, kebijakan dan undang-undang di Aceh dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12/2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

3. Penerapan ganun berdampak pada kelompok dan kelompok rentan. Kelompok minoritas harus mengikuti norma hukum yang ada pasca berlakunya qanun. Kelompok minoritas perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian terbatas terhadap hukum syariah di Aceh.

4. Harus dipahami bahwa keberadaan qanun di Aceh merupakan bentuk tanggung jawab negara (Indonesia) untuk menghormati hak-hak masyarakat Aceh. Penetapan dan penegakan qanun atau produk hukum lainnya tidak dilarang selama substansi norma yang ada didalamnya tidak berdampak negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Adanya keterpaksaan dari kelompok minoritas dan rentan terhadap penegakan qanun menunjukkan urgensi penyelarasan norma qanun untuk memartabatkan seluruh masyarakat Aceh.

5. Beberapa qanun diindikasikan tidak sejalan dengan prinsip universalisme hak asasi manusia dan Perjanjian Helsinki. Menurut perjanjian Helsinki, kebijakan dan undang-undang di Aceh dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12/2005) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU Nomor 11/2005). Oleh karena itu maka, perlu melakukan peninjauan Kembali sejumlah Qanun agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

6. Di banyak negara, penerapan regulasi yang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran agama menjadi salah satu hambatan pemajuan dan penegakan HAM. Komnas HAM menilai penting untuk melihat kembali substansi yang diatur di dalam qanun-qanun melihat kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma HAM sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan instrumen-instrumen HAM internasional yang disahkan oleh Indonesia.

Untuk itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar meninjau kembali apa yang seharusnya diatur qanun agar tidak hanya merepresentasikan martabat masyarakat Aceh melainkan juga sesuai dengan norma-norma pemartabatan manusia serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pluralisme yurisprudensi hukum Islam dapat sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan HAM, khususnya terkait pengakuan dan pelindungan kelompok minoritas dan rentan.

7. Pengkajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana

Menimbang pada penegakan hukum di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi HAM, khususnya hak atas privasi, serta besarnya potensi pelanggaran HAM yang akan terjadi, maka diperlukan segera ketentuan hukum yang mengatur pembatasan dalam konteks pemrosesan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum. Untuk itu, Komnas HAM melakukan kajian atas RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Kajian ini untuk mencermati sejauh mana pengaturan dalam kode etik pers menjamin hak atas privasi subjek data dalam penegakan hukum pidana. Alih-alih memberikan informasi yang transparan bagi publik, data pribadi subjek data (korban, saksi, tersangka, mantan narapidana) yang terjerat kasus hukum dapat menjadi kerugian dan mengancam keselamatan subjek data, sehingga penting melihat bagaimana RUU PDP bisa menjadi rujukan utama bagi pers dalam hal menghormati hak atas privasi subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana.

Dokumentasi Diskusi Terfokus dengan Ahli Kajian RUU PDP

Kajian atas RUU PDP ini menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa RUU PDP, termasuk prinsip pembatasannya, sudah mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan data sesuai dengan yang berlaku dalam berbagai standar internasional tentang perlindungan data pribadi. Namun, ketentuan pengaturan pembatasan masih kurang detail dan tersebar dalam beberapa pasal. Hal-hal yang belum dicantumkan dan diperjelas adalah kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, perlindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita;

Bahwa jaminan mengenai pelindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, berbagai peraturan tersebut belum mengatur secara teknis prosedur pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan berbagai standar internasional tentang perlindungan data pribadi yang modern; dan

Bahwa belum diaturnya otoritas independen data pribadi menyebabkan absennya pengawasan pada prosedur pemrosesan data pribadi dalam penegakan hukum pidana. Akibat dari absennya pengawasan tersebut, penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak atas privasi seringkali terabaikan dengan dalih penegakan hukum.

Adapun rekomendasi dari kajian ini adalah mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk:

Segera mengesahkan RUU PDP untuk selanjutnya digunakan sebagai rujukan utama bagi seluruh peraturan terkait penegakan hukum pidana agar pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan standar internasional perlindungan data pribadi;

Menambahkan ketentuan khusus dalam RUU PDP mengenai pemrosesan data untuk kepentingan penegakan hukum pidana. Ketentuan ini dapat satu pasal khusus atau keterangan pada bagian penjelasan atas undang-undang yang mengatur mengenai kategori data yang diperbolehkan untuk tujuan pemrosesan dalam penegakan hukum, ruang lingkup pembatasan pemrosesan data, perlindungan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kategori data yang dapat dibuka atau diketahui oleh publik, misalnya dalam kepentingan gelar perkara, konferensi pers kepolisian maupun kepentingan media massa dalam publikasi berita; dan

Membentuk otoritas independen sebagai lembaga penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak atas pelindungan data pribadi. Otoritas independen tersebut perlu diberikan kewenangan sebagai pengawas pemrosesan data pribadi khususnya dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan otoritas yang independent perlu dipilih bersama antara pemerintah dan DPR (fit and proper test)).

Setelah diperoleh kesimpulan dan rekomendasi, Tim mengirimkan Ringkasan Eksekutif Kajian ini melalui Surat Nomor 282/PP.00/0.1.0/XIl/2021 tertanggal 28 Desember 2021 kepada Presiden RI dan Surat Nomor 283/PP.00/0.1.0/XIl/2021 tertanggal 28 Desember 2021 kepada Ketua DPR RI.

Penutup

Dari penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) dan pelaksanan kewenangan pengkajian dan penelitian sepanjang 2021, Komnas HAM RI telah melakukan upaya untuk mendorong agar SNP dijadikan acuan dan panduan bagi K/L/D diantaranya untuk perumusan kebijakan, perubahan kebijakan, alat kampanye dan edukasi, acuan dalam melaksanakan riset, dan penyusunan indeks. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pengkajian dan penelitian, dipakai oleh Komnas HAM RI dan mitra strategis untuk mendorong agar berbagai peraturan perundangundangan sejalan atau bersesuaian dengan HAM. Oleh karena karakter kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dalam proses perumusan dan perubahan melalui berbagai tahap dan metode serta memerlukan waktu yang panjang, maka perubahan atas peraturan perundang-undangan akan sangat sulit dicapai dalam satu tahun anggaran. Hal ini menjadi tantangan bagi Komnas HAM, selain faktor sumber daya yang terbatas baik dari sisi sumber daya manusia dan anggaran, dan dampak refokusing atau pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, upaya kerjasama antara Komnas HAM RI dengan K/L/D terus dilakukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis lembaga melalui diseminasi baik melalui media daring dan luring, kerjasama strategis, lobi kebijakan, kolaborasi, dan kampanye publik, termasuk menjalin kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi IlI. Dalam menjalankan kewenangan pengkajian dan penelitian tersebut, Komnas HAM terus berupaya memperkokoh peran dan fungsinya sebagai lembaga mandiri yang akan selalu bersikap kritis dan konstruktif untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD RI 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

021 BIDUUUAN

Sasaran Strategis 4 :

Indikator Kinerja :

Target:

30 %

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2021Realisasi Tahun 2021% Capaian Kinerja (Realisasi/Targe t)
yang kondusif bagi Pelaksanaan HAM di MasyarakatPersentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat30% (360 orang)30,33% (364 orang)101% (364/360)

Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2021

Target dan Realisasi

Sasaran Strategis ke-4 dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM RI Tahun 2020- 2024 adalah mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut adalah persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat.

Pada tahun 2021 target persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM-nya adalah sebesar 30% dari target populasi (orang yang terpapar atau mendapat informasi tentang HAM dari Komnas HAM) (Lihat Tabel 1). Setiap tahun target populasinya adalah 1.200 orang. Target populasi akan menyasar orang yang berbeda di setiap tahun dengan persentase peningkatan pemahaman HAM yang meningkat setiap tahun dari 2020 sd 2024.

Tabel 1 Target populasi peningkatan kesadaran HAM tiap tahun

Target populasi peningkatan kesadaraan HAM = 1.200 orang per tahun
Tahun20202021202220232023
Persen Jumlah Orang20%30%40%50%60%
Jumlah Orang1.200 x 20% = 240 orang1.200 x 30% = 360 orang1.200 x 40% = 480 orang1.200 x 50% = 600 orang1.200 x 60% = 720 orang

Pada tahun 2021, Komnas HAM berhasil mewujudkan pencapaian jumlah populasi yang melampaui target populasi untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM masyarakat. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 5.660 orang (Lihat Tabel 2) yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran HAM maupun penyebarluasan wawasan HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2 Realisasi Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Masyarakat Tahun 2021

NoKegiatan Peserta
IFestival HAM Nasional dan Internasional
1Diskusi Pleno 1 dengan tema “Merawat Kebinekaan melalui Moderasi386 orang
2Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Diskusi Paralel 1 dengan tema "Hak Berpendapat dan Berekspresi268 orang
3untuk mendorong Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi Masyarakat" Diskusi Paralel 7 dengan tema "Pelindungan Pembela HAM untuk212 orang
IIPemajuan dan Penegakan HAM" Penyebarluasan Wawasan HAM_
1Dialog Perspektif "HAM, Toleransi, dan Resiliensi di Tengah Pandemi13 orang
2Covid-19" Bincang Santai Bersama Komnas HAM55 orang
3Focus Group Discussion "HAM dalam Karya"55 orang 27 orang
4"FGD Pra Lokakarya Hari HAM 2021"11 orang
5Diskusi Kurasi Poster Digital11 orang 156 orang
5Diskusi Kurasi Poster Digital156 orang
6Lokakarya Hari HAM 202130 orang
7Talkshow "Cerita di Balik Wisma Atlet"49 orang
8Diskusi Tanggap Rasai: Renjana untuk Pancasila158 orang
9Diskusi Tanggap Rasa: Merdeka Bicara Bukan Bebas Bicara478 orang
10Diskusi Tanggap Rasa: Belajar HAM dari Drama Korea262 orang
11Diskusi Tanggap Rasa: Menunggu SuperDUHAM111 orang
12Diskusi HAM melalui Film DOkumenter: Belajar dari WarchDoc60 orang
13Layanan Informasi HAM di Website Komnas HAM112 orang
14Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)15 orang
15Pelatihan HAM tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni16 orang
16Pelatihan Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM untuk ASN Kota Bogor dan Masyarakat Sipil30 orang
17Pelatihan Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM untuk ASN Kota Semarang dan Masyarakat Sipil33 orang
18Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat98 orang
19Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur75 orang
20Pelatihan HAM untuk Polda Sulawesi Tengah25 orang
21Pelatihan HAM untuk Polda Aceh30 orang
22Penyebarluasan Nilai-Nilai HAM melalui Distribusi Terbitan Cetak2.950 orang
Total5.660 orang

Meskipun realisasi peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran HAM dan penyebarluasan wawasan HAM mencapai 5.660 orang, namun dalam pengukuran prosentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM-nya tetap menggunakan target populasi tahunan yaitu 1.200 orang. Jadi pada tahun 2021 target persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM- nya adalah sebesar 30% dari target populasi maka jumlahnya sama dengan 30% x 1.200 orang = 360 orang.

Angka 1.200 orang menjadi patokan agar konsisten dengan penghitungan pada tahun sebelumnya yang menggunakan angka 1.200 orang dan pada tahun berikutnya juga akan tetap menggunakan angka 1.200 sampai tahun 2024. Selain itu jumlah 5.660 adalah jumlah orang yang terpapar informasi HAM, belum dapat dipastikan apakah juga mengalami peningkatan kesadaran HAM.

Pada tahun 2021 terdapat 364 orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM. Data 364 orang itu diperoleh dari jumlah sebanyak 370 orang yang dapat diukur tingkat kesadaran HAM- nya melalui evaluasi pada kegiatan yaitu: 1. Festival HAM Nasional dan Internasional 2021 sebanyak 242 orang; 2. Layanan informasi website sebanyak 112 orang; 3. Pelatihan HAM tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni sebanyak 16 orang. Pengukuran dilakukan kepada responden dalam jumlah terbatas karena keterbatasan sumber daya: anggaran, waktu, sarana atau fasilitas kerja dan sumber daya manusia.

Tabel 3 Capaian Kinerja Peningkatan Kesadaran HAM Masyarakat Tahun 2021

Sasaran StrategisTarget Tahun 2021TahunKinerja
kesadaran HAM di30%30,33%

Berdasarkan perbandingan jumlah antara orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM yaitu sebanyak 364 orang (realisasi) dengan target populasi sebanyak 360 orang maka pada tahun 2021 capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM mencapai 101% atau 364/360 = 101%.

Metode Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM

Untuk mengukur tingkat kesadaran HAM masyarakat, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui tentang makna tingkat kesadaran. Apa itu tingkat kesadaran? Untuk mengetahui pengertian tentang tingkat kesadaran, kita harus tahu makna kata dasar dari kesadaran yaitu sadar. Sadar artinya tahu dan mengerti. Kesadaran artinya keadaan tahu dan mengerti. Sedangkan tingkat artinya derajat, taraf, kelas. Tahu artinya mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya). Mengerti artinya (telah dapat) menangkap (memahami, tahu) apa yang dimaksud oleh sesuatu; paham. (KBBI). Berdasarkan penjabaran tersebut maka makna dari tingkat kesadaran sama dengan derajat seseorang yang telah melihat (tahu) dan telah paham (mengerti).

Dalam mengukur tingkat kesadaran HAM masyarakat, Komnas HAM – Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan HAM -- menggunakan empat level model evaluasi training Kirkpatrick. Model evaluasi ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959 oleh Donald Kirkpatrick, seorang profesor di Universitas Wisconsin, sekaligus presiden dari American Society for Training and Development (ASTD). Sejak kemunculannya, model ini telah mengalami perkembangan sebanyak dua kali, masing-masing di tahun 1975 dan 1994. Empat level model Kirkpatrick yaitu: Level 1: Reaction; Level 2: Learning; Level 3: Behavior; Level 4: Result.

Penerapan Model Kickpatrick dalam Mengukur Tingkat Kesadaran HAM

Berdasarkan pengertian dari tingkat kesadaran di atas maka ukuran minimal model Kickpatrick yang dapat diterapkan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM adalah ukuran pada tahap reaction dan tahap learning. Tapi bila ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan dan untuk mengetahui dampak dari pelatihan maka ukuran model Kickpatrick yang digunakan bisa sampai tahap behavior dan hasil. Berikut adalah bagan penerapan empat level model evaluasi Kickpatrick untuk mengukur Tingkat Kesadaran HAM masyarakat:

Tabel 4 Penerapan Model Kickpatrick dalam Mengukur Tingkat Kesadaran HAM

NoModel Evaluasi Training KickpatrickEvaluasi Peningkatan Kesadaran HAM Masyarakat
PengukuranGambaran EvaluasiMetode/AlatPengukuranGambaran EvaluasiMetode/Al at
1Reaction (Reaksi)Memahami bagaimana perasaan peserta tentang pelatihanFormulir evaluasi harian untuk modul pelatihan dan pelatih.Peningkata n Pengetahua nMengukur berapa persen peningkatan pengetahuan peserta setelah mendapatKuesioner
2 3Learning (Pembelajaran) BehaviorMengukur peningkatan pengetahua n (sebelum dan sesudah pelatihan) MengukurPre dan post test per seorangan (individual) FocusPeningkata n Pemahama n PenerapanMengukur berapa persen peningkatan pemahaman peserta setelah mendapat informasi HAM dari Komnas HAM Mengetahui dalam bentuk apa sajaKuesioner Kuesioner dan
3 4Behavior (Perilaku) n n Result (Hasil) nMengukur sejauh mana peserta menerapka n pengetahua n dan keterampila n Mengukur efek pada bisnis Mengukur keberhasila nFocus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terfokus, observasi (peninjauan secara cermat) oleh fasilitator, wawancara. Observasi (peninjauan secara cermat) oleh fasilitator, wawancaraPenerapan peningkatan pengetahua n dan pemahama n Dampak penerapan peningkatan pengetahua n dan pemahama n terhadapKomnas HAM Mengetahui dalam bentuk apa saja masyarakat menerapkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang didapat di kehidupan sehari- hari Untuk mengetahui apa saja dampak yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari penerapan peningkatanKuesioner dan wawancar a Kuesioner dan wawancar a, peninjaua n langsung
HAM dari Komnas
HAM

Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM

Pengukuran tingkat kesadaran HAM dilakukan terhadap 370 orang yang terlibat dalam kegiatan yaitu: 1. Festival HAM Nasional dan Internasional 2021 sebanyak 242 orang; 2. Layanan informasi website sebanyak 112 orang; 3. Pelatihan HAM tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni sebanyak 16 orang. Dari 370 orang yang diukur terdapat hasil sebanyak 364 orang mengalami peningkatan kesadaran HAM. Berikut tabel hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM menggunakan metode Kirkpatrick:

Tabel 5 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM menggunakan metode Kirkpatrick

No Kegiatan Metode Pengukuran KirkpatrickKegiatanMetode Pengukuran KirkpatrickJumlah Responden (Orang)Responden yang Meningkat Kesadaran HAMnya
Responden Meningkat (Orang) Kesadaran HAMnya 242 orang 237 orang
2dan Internasional 2021 Layanan Informasikuesioner Survei online dengan112 orang
3Website Komnas HAM Pelatihan HAM temakuesioner Pre test dan post test,16 orang16 orang
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Senidiskusi dan wawancara
Total370 orang364 orang

Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan lebih rinci terkait pengukuran peningkatan kesadaran HAM menggunakan metode Kickpatrick pada kegiatan Festival HAM Nasional dan Internasional 2021, Layanan Informasi Website Komnas HAM, dan Pelatihan HAM Tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Para Pekerja Seni:

1. Evaluasi Festival HAM Nasional dan Internasional 2021

Festival HAM 2021 yang merupakan kegiatan berskala nasional dan internasional ini merupakan ajang pertemuan bagi berbagai pihak untuk mendiskusikan tentang pengarusutamaan kabupaten/kota HAM. Dalam Festival HAM 2021 berbagai pihak terlibat untuk berbagi pengetahuan, berbagai pengalaman, ide, dan gagasan tentang isu-isu HAM dan pembangunan yang berperspektif HAM.

Festival HAM 2021 diselenggarakan atas kerja sama Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Kota (Pemko) Semarang dan didukung oleh 14 kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Festival HAM 2021 diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, 16-19 November 2021 dengan mengusung tema "Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi".

Kegiatan Festival HAM 2021 meliputi kegiatan Konferensi HAM; Pameran; Kunjungan Lapangan; Konferensi Pers, Bursa Buku, Karnaval Busana, Pertunjukan Musik, Pembacaan Deklarasi, talkshow di radio dan televisi. Konferensi HAM meliputi 4 diskusi pleno, 9 diskusi paralel, 6 special events, 4 side events, 1 konferensi internasional. Total ada 24 sesi diskusi. Festival HAM 2021 bisa terlaksana dengan sukses karena mendapat sambutan yang antusias dari berbagai pihak. Tercatat Festival HAM 2021 dihadiri 3.944 peserta dari dalam dan luar negeri secara online dan offline. Selain itu Festival HAM 2021 mendapat porsi liputan yang tinggi dari media massa.

Sukses pelaksanaan Festival HAM 2021 karena ada persiapan yang matang. Sebelum pelaksanaan telah dilakukan kegiatan pra Festival HAM 2021 yaitu: seleksi tuan rumah Festival HAM 2021 dari Januari 2021 hingga Kota Semarang terpilih jadi tuan rumah pada 15 Maret 2021; penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja Sama; pelatihan kabupaten/kota HAM, media visit, festival film pendek, lomba jingle HAM, Semarang International Cartoon Festival, Lomba Foto Jurnalistik, Festival Sastra Semarang, Tik Tok, Penerbitan Buku, Kuliah Umum di kampus-kampus, Ormas Expo, Semarang Night Carnival, serta 19 sesi diskusi buku pada Semarang Writers Week.

Kegiatan Festival HAM yang telah dilaksanakan sejak 2014 ini akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Respon positif dari stakeholder HAM terhadap penyelenggaraan Festival HAM merupakan bukti nyata bahwa Festival HAM tepat sebagai ajang untuk membumikan HAM di tingkat lokal, untuk mengarusutamaan nilai-nilai HAM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui tingkat kesadaran HAM yang dialami peserta Festival HAM 2021, Tim Evaluasi Komnas HAM melakukan pengukuran menggunakan metode Kickpatrick dengan alat ukur berupa kuesioner yang dibagikan secara online kepada para peserta disesi-sesi diskusi yang diampu (sepenuhnya dikelola dan dibiayai) oleh Komnas HAM, yaitu: sesi Diskusi Pleno 1; sesi Diskusi Paralel 1; sesi Diskusi Paralel 7.

Kuesioner dibagikan secara online untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kuesionernya berisi sejumlah pertanyaan untuk mengetahui tingkat reaksi (pengetahuan), tingkat pembelajaran (pemahaman), dan tingkat perubahan perilaku (behavior) yang terjadi pada peserta diskusi. Kuesioner yang dibagikan pada November 2021 ini telah diisi oleh responden dari masyarakat sipil dan kementerian/lembaga sebanyak 242 orang dengan rincian: 129 orang di sesi Diskusi Pleno 1; 65 orang di sesi Diskusi Paralel 1; dan 48 orang di sesi Diskusi Paralel 7. Terbatasnya jumlah responden yang mengisi kuesioner karena keterbatasan sumber daya: anggaran, waktu, tenaga, sarana atau fasilitas kerja yang dimiliki Tim Evaluasi Komnas HAM.

Berdasarkan data yang terkumpul dari 242 responden tercatat sebanyak 89,25% (216) responden menyatakan penyelenggaraan Festival HAM 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan sangat baik. Selanjutnya tercatat sebanyak 97,93% (237) responden menyampaikan bahwa mereka mengalami peningkatan atau penambahan wawasan HAM setelah mengikuti sesi-sesi diskusi yang diampu oleh Komnas HAM di Festival HAM 2021.

Evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Pleno 1.

Sesi Diskusi Pleno 1 mengangkat tema "Merawat Kebinekaan melalui Moderasi Agama dalam Perspektif HAM". Diskusi ini dilatarbelakangi temuan-temuan sikap intoleransi di masyarakat sehingga penting moderasi agama diperkuat. Tujuan diskusi ini yaitu:

1. Tersebarluaskannya gagasan moderasi agama di Indonesia.

2. Terinformasikannya praktik baik moderasi agama yang memperkuat kebinekaan.

3. Tersedianya rekomendasi strategi dan langkah teknis yang tepat untuk mengimplementasikankonsep moderasi agama yang berperspektif HAM sesuai dengan SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Diskusi ini dilaksanakan pada 17 November 2021 di Grand Ballroom Hotel Po Lantai 7. Diskusi dimoderatori oleh Stefani Ginting dengan narasumbernya adalah Ketua Komnas HAM, Walikota Semarang, Komisioner Komnas Perempuan, Perwakilan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan Kementerian PPN/Bappenas. Pidato kunci diberikan oleh staf ahli Kementerian Agama.

Sesi Diskusi Pleno 1 dihadiri oleh 386 peserta, 218 secara daring dan 168 secara luring. Tim

Evaluasi Komnas HAM membagikan kuesioner secara online kepada para peserta diskusi. Sebanyak 129 peserta (119 peserta dari eksternal Komnas HAM, 10 peserta dari internal Komnas HAM) telah mengisi kuesioner yang dibagikan.

Terkait peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM, tercatat sebanyak 100% (10 orang) peserta internal menyatakan pengetahuan atau wawasan HAMnya meningkat atau bertambah setelah mengikuti sesi Diskusi Pleno 1. Penambahan pengetahuan dan pemahaman HAMnya terkait dengan informasi tentang merawat kebinekaan, implementasi kabupaten/kota HAM di Semarang dan informasi seputar agama Baha'i di Indonesia.

Selanjutnya para peserta internal tersebut berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang mereka dapat tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya terkait menjaga, mempraktikkan dan melestarikan nilai-nilai keragaman atau kebinekaan.

Untuk peserta dari eksternal Komnas Ham tercatat sebanyak 97,4% (116 orang) peserta mengaku telah mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAMnya setelah mengikuti sesi Diskusi Pleno 1. Peningkatannya terkait dengan informasi tentang pentingnya merawat kebinekaan, moderasi agama, toleransi, HAM dan agama, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan agama Baha'i di Indonesia.

Berikut beberapa kutipan dari peserta yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran HAM mereka;

“Informasi yang sangat relate dengan mata kuliah saya dan baru bagi saya yakni pentingnya komitmen generasi muda (peran individu) dalam menjaga toleransi di negara. Lalu pentingnya peran negara yang harus berkomitmen dalam memberikan fasilitas interaksi umat beragama. Pentingnya memahami relasi agama terhadap keutuhan dan persatuan bangsa. Dan terakhir saya juga belajar bahwa dalam membangun negara pasti kita tidak bertanya ‘apa agamamu, apa itu minoritas, dan apa itu mayoritas'. Terima kasih." Adityo Oktoviano, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

"Penyadaran ... bahwa agama itu adalah sebagai aturan untuk rahmatan lil 'alamin, bukan untuk mengalahkan agama /budaya lain. HAM dan agama harus mampu menjadi alat untuk melindungi alam semesta beserta isinya." Nur Dayad, Pusham UlI.

"Menghargai HAM dimulai dari membangun diri sendiri dan memiliki toleransi terhadap perbedaan, karena Indonesia didirikan dalam keragaman."Ardhi Agung P, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Semarang Utara.

Selanjutnya para peserta eksternal juga telah menunjukkan adanya perubahan sikap dan perilaku setelah mengikuti sesi Diskusi Pleno 1. Mereka bersedia untuk mengubah perspektif (cara pandang) atau sikap mereka setelah mendapat pencerahan selama mengikuti sesi Diskusi Pleno

1. "Mengubah perspektif, dari HAM yang diasosiasikan dengan konflik dan diskriminasi, menjadi harmonisasi HAM bagi semua orang termasuk moderasi beragama," kata Nurul Aisyah dari Yayasan PULIH.

Pernyataan lainnya datang dari Amirullah Staf Ahli Pemerintah Kota Jambi yang mengajak semua orang untuk mempraktikkan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh dengan menjalankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. "Kita harus bisa menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap orang lain karena kebebasan dalam beragama itu termasuk ke dalam HAM dan negarapun sudah menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut," ucap Amirullah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran HAM pada peserta yang mengikuti sesi Diskusi Pleno 1 sampai pada level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu terjadi perubahan sikap dan perilaku (behavior). Peserta telah mau mengubah sikap atau cara pandang mereka agar sesuai dengan nilai-nilai HAM yang telah mereka peroleh. Bahkan mereka mau bersungguh-sungguh dan mengajak orang lain untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 1.

Sesi Diskusi Paralel 1 mengangkat tema "Hak Berpendapat dan Berekspresi untuk Mendorong Kebinekaan, Inklusidan Resiliensi Masyarakat". Diskusi ini dilatarbelakangi temuantemuan ancaman terhadap hak berpendapat dan berekspresi yang meningkat dan berdampak pada situasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Tujuan diskusi ini yaitu:

a. Terdiseminasikannya SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai acuan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapatdan berekspresi.

b. Tersebarluaskannya gagasan dan inisiatif para pemangku kepentingan tentang pengetahuan tentang hak kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk mendukung kebinekaan, inklusi, dan resiliensi dalam masyarakat.

Diksusi ini dilaksanakan pada 17 November 2021 di ballroom lantai 7 Hotel PO Semarang dan zoom (https://bit.ly/FestHAMParalel1). Diskusi dimoderatori oleh Myra Azzahra alias Miranti Mertisari dan 3 narasumber, yaitu: M. Choirul Anam (Komnas HAM RI), Bambang Pramusinto (Pemko Semarang), Linda Christanty (Sastrawati dan Wartawan).

Sesi Diskusi Paralel 1 dihadiri oleh 268 peserta, 119 secara daring dan 149 secara luring. Tim Evaluasi Komnas HAM membagikan kuesioner secara online kepada para peserta diskusi.

Sebanyak 65 peserta (56 peserta dari eksternal Komnas HAM, 9 peserta dari internal Komnas HAM) telah mengisi kuesioner yang dibagikan.

Hasil evaluasi terhadap peserta internal menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM, tercatat sebanyak 100% (9 orang) peserta internal menyatakan pengetahuan atau wawasan HAMnya meningkat atau bertambah setelah mengikuti sesi Diskusi Paralel 1. Mereka mengaku peningkatannya terkait dengan informasi tentang hak berpendapat dan berekspresi. Mereka menjadi lebih tahu dan paham tentang perbedaan antara berpendapat dengan berekspresi.

Selain itu para peserta internal juga menyatakan siap untuk mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh tersebut di dalam kehidupan seharihari mereka, khususnya terkait pentingnya pelindungan HAM untuk semua orang dalam berpendapat.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap peserta eksternal menunjukkan bahwa 100% (56 orang) peserta mengaku mendapat pengetahuan dan pemahaman baru dari sesi Diskusi Paralel 1 yang mereka ikuti. Penambahannya terkait dengan informasi tentang Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan contoh implementasinya. Mereka menjadi tahu dan paham bahwa HAM tidak hanya dilihat dari sudut toleransi dankonflik tetapi ada sisi holistik dan edukasi terkait heterogen dan complicated.

Kemudian peserta eksternal juga memperlihatkan telah mengalami perubahan sikap dan perilaku setelah mengikuti sesi Diskusi Paralel 1. Mereka siap menerapkan pengetahuan dan pemahaman HAMnya tentang hak atas kebebasan dan berekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Misal, mereka siap untuk menggunakan media sosial sebagai media guna meningkatkan pelayanan publik dan aspirasi masyarakat. Salah satu contoh terjadinya perubahan sikap dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Diana Hidayati dari Inspektorat Kota Semarang. "Saya akan lebih mendorong masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi untuk menjalinkebinekaan, inklusi dan resiliensi masyarakat," ujar Diana Hidayati. Kutipan lainnya yang menarik juga bisa dillihat dari yang disampaikan oleh Wawan Setiawan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjar. “Setiap orang yang berekspresi dan mengkritik pemerintah, selama itu tidak untuk tujuan pribadi, tetapi demi kemajuan bersama harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah," ucap Wawan Setiawan.

Berdasarkan penjelasan terkait hasil evaluasi terhadap peserta sesi Diskusi Paralel 1 tampak bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran HAM pada peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 1 sampai pada level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu telah terjadi perubahan sikap dan perilaku (behavior). Peserta telah mau mengubah sikap dan perilaku agar selaras dengan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh selama mengikuti sesi Diskusi Paralel 1, khususnya terkait hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 7.

Sesi Diskusi Paralel 7 mengangkat tema “Pelindungan Pembela HAM untuk Pemajuan dan Penegakan HAM". Diskusi ini dilatar belakangi oleh posisi dan peran Pembela HAM yang sangat penting karena strategis dalam mendorong terciptanya kondisi HAM yang kondusif di Indonesia. Namun, situasi pelindungan Pembela HAM di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Mereka sering mengalami tindakan kekerasan serta kriminalisasi ketika menjalankan tugasnya.

Penetapan Hari Pelindungan Pembela HAM serta terbitnya Standar Norma dan Pengatuaran (SNP) Pembela HAM diharapkan menjadi langkah awal bagi negara beserta seluruh aktor non-negara untuk dapat lebih menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Pembela HAM dan mendukung kerja-kerja pembelaan HAM. Tujuan diskusi ini adalah:

a. Tersebarluaskannya SNP tentang Pembela HAM ke masyarakat.

b. Tersebarluaskannya pengetahuan dan pemahaman tentang peran, fungi, dan posisi strategis Pembela HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM.

Diskusi ini dilaksanakan pada Kamis, 18 November 2021 di MG Setos Hotel Semarang. Diskusi dimoderatori oleh Delsy Nike, dengan narasumber adalah Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Hairansyah; Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Setyawan Hartono; Direktur Eksekutif Yayasan Pelindungan Insan Indonesia (YPll) Damairia Pakpahan; dan Karorenmin Itwasum Kepolisian RI Brigjen Pol. M. Mustaqim. Sambutan acara disampaikan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga.

Sesi Diskusi Paralel 7 dihadiri oleh 212 peserta, 122 secaara luring dan 90 secara daring. Tim Evaluasi Komnas HAM membagikan kuesioner secara online kepada para peserta diskusi. Sebanyak 48 peserta (40 peserta dari eksternal Komnas HAM, 8 peserta dari internal Komnas HAM) telah mengisi kuesioner yang dibagikan.

Hasil evaluasi terhadap peserta internal menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM, tercatat sebanyak 100% (8 orang) peserta internal menyatakan pengetahuan atau wawasan HAMnya meningkat atau bertambah setelah mengikuti sesi Diskusi Paralel 7. Mereka mengaku peningkatannya terkait dengan informasi tentang Pembela HAM dan pelindungan terhadap Pembela HAM. Salah satu peserta menyatakan bahwa dirinya mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata tidak semua negara telah memiliki kerangka & instrumen hukum dalam upaya melindungi hak pembela HAM (Human Rights Defender).

Kemudian para peserta internal juga menyatakan akan menerapkan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh tersebut di dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya terkait pentingnya pelindungan HAM untuk para Pembela HAM. Mereka akan mendorong negara untuk segera membuat dan mengesahkan peraturan terkait pelindungan terhadak hak-hak para Pembela HAM. Berikut salah satu kutipan dari pernyataan mereka: "Instrumen hukum bagi Pembela HAM yang telah ada di Indonesia harus lebih diperkuat & wajib diberlakukan kepada semua kalangan tanpa pandang bulu, sehingga para Pembela HAM dapat bekerja dengan nyaman & aman karena hak-hak mereka terlindungi."

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta yang mengikuti sesi Diskusi Pleno1, Diskusi

Selanjutnya, hasil evaluasi terhadap peserta eksternal menunjukkan bahwa 95% (38 orang) peserta mengaku pengetahuan dan pemahaman HAMnya meningkat setelah mengikuti sesi Diskusi Paralel 7. Peningkatannya terkait dengan informasi tentang peran Pembela HAM, Deklarasi Pembela HAM, pelindungan terhadap pembela HAM. Berikut kutipan dari peserta yang menunjukkan mereka telah mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM: "Dengan adanya acara Festival HAM 2021 saya menjadi tahu bahwa, perlindungan hukum bukan hanya untuk korban HAM saja, akan tetapi Pembela HAM juga mendapatkan perlindungan hukum," ucap Nadiya Zuhra dari Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Agam.

Hasil evaluasi juga menunjukkan telah terjadi perubahan sikap dan perilaku dari para peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 7. Mereka berjanji akan menerapkan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Mereka menyatakan akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan HAM dengan tema Pembela HAM, membantu dan mendukung perjuangan para aktivis HAM dan tokoh masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya, mendukung perjuangan Pembela HAM yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, dan lain-lain.

Berdasarkan penjabaran dari hasil evaluasi di atas tampak telah terjadi peningkatan kesadaran HAM pada peserta yang mengikuti sesi Diskusi Paralel 7 sampai pada level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu terjadi perubahan sikap dan perilaku (behavior). Peserta berjanji akan menerapkan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka peroleh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan mempraktikkannya secara individu maupun mengajak kelompok atau masyarakat di sekitar mereka untuk peduli terhadap nasib dan kondisi para Pembela HAM yang masih memprihatinkan.

Simpulan

Paralel 1, dan Diskusi Paralel 7 tampak bahwa peserta telah mengalami peningkatan kesadaran

HAM sampai pada level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick. Pengetahuan dan pemahaman HAM mereka telah meningkat atau bertambah. Mereka telah mengubah sikap mereka dan berjanji akan menerapkan pengetahuan dan pemahaman HAM yang telah mereka peroleh di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka akan mempraktikkannya secara individu dan berkelompok atau mengajak orang lain.

2. Evaluasi Layanan Informasi HAM di Website Komnas HAM

Website Komnas HAM menyediakan beragam informasi tentang HAM, Komnas HAM dan materi kampanye atau materi penyebarluasan wawasan HAM yang dibuat Komnas HAM. Orang atau pengguna layanan informasi website Komnas HAM yang pernah melihat atau membaca informasi yang ada diwebsite Komnas HAM mereka adalah orang yang terpapar atau pernah mendapat informasi HAM dalam rangka kegiatan Penyebarluasan Wawasan HAM oleh Komnas HAM.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran HAM masyarakat setelah menggunakan layanan informasi HAM di website Komnas HAM pada tahun 2021, Komnas HAM mengukurnya dengan alat berupa kuesioner yang dibagikan kepada para responden (pengguna website Komnas HAM) melalui kegiatan survei online. Survei dilakukan oleh Tim Survei Online Komnas HAM pada November-Desember 2021.

Jenis Kelamin

112 responses Laki-laki 53.6% Perempuan Lainnya Memilih Tidak Menjawab 45.5%

Laki-laki: 60 Orang, Perempuan: 51 Orang, Tidak Menjawab: 1 Orang, Lainnya: 0 Orang.

Survei online diikuti oleh 112 responden terdiri dari 60 orang laki-laki, 51 orang perempuan, dan 1 orang tidak menjawab tentang jenis kelaminnya. Responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Aceh, Padang, Jakarta, Bekasi, Pontianak, Palu, Ambon, Papua, Semarang, Bogor, dan lain-lain.

112 responses

Diagram jumlah pengguna yang mengalami peningkatan pengetahuan HAM.

Ya Tidak 99.1%

Ya: 111 Orang, Tidak: 1 Orang.

Diagram peningkatan pengetahuan pengguna layanan informasi Website Komnas HAM 111 responses

25% 28.8% 50% 75% 100% 7.2% 44.1% 19.8%

Meningkat 25%: 22 Orang, Meningkat 50%: 49 Orang, Meningkat 75%: 32 Orang, Meningkat 100%: 8 Orang.

Diagram manfaat peningkatan pengetahuan HAM bagi pengguna Website Komnas HAM 111 responses

Menambah rasa percaya diri saya. Mendorong saya untuk selalu menghormati HAM orang lain. Membantu memecahkan masalah terkait HAM yang saya hadapi. Membantu saya untuk lebih tahu tentang kebaikan dan kebenaran.

13.5% 17.1% 7.2% 62.2%

1. Menambah rasa percaya diri

: 8 Orang

: 69 Orang 2. Mendorong saya untuk selalu menghormati HAM orang lain

3. Membantu memecahkan masalah terkait HAM yang dihdapi : 15 Orang

4. Membantu saya untuk lebih tahu tentang kebaikan&kebenaran : 19 Orang

Berdasarkan data yang tampak pada diagram di atas terdapat sebanyak 99,1% (111 orang) pengetahuannya meningkat setelah mendapat informasi dari website komnasham.go.id. Dari 99,1% responden yang meningkat pengetahuannya tercatat sebanyak 80,2% (49+32+8 = 89 orang) pengetahuannya meningkat sama dengan atau lebih besar dari 50%. Peningkatan pengetahuan tersebut ternyata berpengaruh untuk mendorong 69 orang (62,2%) melakukan tindakan menghormati HAM orang lain.

Diagram jumlah pengguna yang mengalami peningkatan pemahaman HAM.

111 responses Ya Tidak 99.1%

Ya: 111 Orang, Tidak: 1 Orang

Diagram peningkatan pemahaman HAM pengguna layanan informasi Website Komnas HAM?

110 responses

25% 34.5% 50% 75% 100% 7.3% 18.2% 40% Meningkat 25% : 20 Orang Meningkat 50% : 44 Orang Meningkat 75% : 38 Orang Meningkat 100% : 8 Orang.

Diagram manfaat peningkatan pemahaman HAM bagi pengguna Website Komnas HAM

110 responses

: 6 Orang

Meningkatkan rasa percaya diri saya. 15.5% Mendorong saya untuk selalu menghargai HAM orang lain. 21.8% Memudahkan saya untuk memecahkan persoalan HAM yang saya hadapi. Membantu saya untuk lebih memahami tentang kebaikan dan 57.3% kebenaran

a. Meningkatkan rasa percaya diri saya

b. Mendorong saya untuk selalu menghargai HAM orang lain : 63 Orang

c. Memudahkan saya untuk memecahkanpersoalan HAM yang saya hadapi : 17 Orang

d. Membantu saya untuk lebih memahamitentang kebaikan dan kebenaran : 24 Orang

Terkait pemahaman HAM berdasarkan diagram di atas terlihat sebanyak 99,1% (111 orang) pemahaman HAMnya mengalami peningkatan setelah memperoleh informasi dari website komnasham.go.id. Dari 99,1% responden yang meningkat pemahamannya tercatat sebanyak 81,08% (44+38+8 = 90 orang) pemahamannya meningkat sama dengan atau lebih besar dari 50%. Peningkatan pemahaman HAM tersebut mampu membuat sebanyak 63 orang (57,3%) bersikap menghargai HAM orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Diagram jumlah pengguna yang menerapkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari.

112 responses Ya Tidak 98.2% Ya :110 Orang Tidak : 2 Orang

Diagram Bentuk Penerapan Pengetahuan dan Pemahaman HAM dalam kehidupan sehari-hari.

110 responses

Saya bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda -73 (66.4%) pendapat atau keyakinan. Saya memberikan bantuan kepada orang lain yang -42 (38.2%) membutuhkan pertolongan saya. Saya mengingatkan orang lain untuk patuh dan taat pada -32 (29.1%) peraturan yang berlaku. Saya berbuat adil kepada semua orang tanpa membeda- -73 (66.4%) bedakan berdasar suku, agam... 0 20 40 60 80

Sesuai diagram di atas tampak sebanyak 98,2% responden (110 orang) sudah menerapkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM yang mereka miliki dalam kehidupan seharihari. Penerapannya oleh 73 responden (66,4%) dalam bentuk bertindak toleran terhadap orang lain, oleh 42 responden (38,2%) dalam bentuk tindakan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, oleh 32 responden (29,1%) dalam bentuk tindakan mengingatkan orang lain untuk patuh pada peraturan (hukum), dan 73 responden (66,4%) dalam bentuk tindakan berbuat adil kepada semua orang.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas tampak bahwa pengguna layanan informasi HAM di website Komnas HAM telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Indikatornya terlihat dari jawaban mereka yang menyatakan meningkat pengetahuan dan pemahaman HAM-nya. Lebih jauh mereka telah menggunakan peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM tersebut sebagai rujukan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya perilaku mereka telah selaras dengan nilai-nilai HAM, antara lain, tercermin dari tindakan yang toleran dan bersikap adil (non diskriminatif) dalam bergaul atau berinteraksi dengan orang lain.

Peningkatan kesadaran HAM pengguna Website Komnas HAM telah mencapai level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu telah terjadi perubahan perilaku (behavior). Pengguna Website Komnas HAM sikap dan perilakunya telah mengalami perubahan sehingga serasi dan selaras dengan nilai-nilai HAM yang mereka peroleh dari Website Komnas HAM.

3. Evaluasi Pelatihan HAM Tema Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Para Pekerja Seni

Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran HAM masyarakat. Upaya tersebut salah satu caranya dilakukan Komnas HAM dengan melakukan pelatihan HAM bagi para pekerja seni dengan tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diambil karena semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya media untuk mengekspresikan pendapat kadang berbanding lurus dengan pembatasan bahkan pelanggaran HAM. Padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting di sebuah negara demokrasi dan merupakan HAM. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Pelatihan ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM dengan Yayasan Umar Kayam Yogyakarta yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan google classroom sebagai learning management system (LMS). Pelatihan yang difasilitasi oleh para Penyuluh HAM Komnas HAM ini diikuti oleh 16 peserta yang aktif dari awal sampai akhir pelatihan. Para peserta adalah para pekerja seni dari wilayah Riau dan Sumatra Barat. Pada sesi awal pelatihan jumlah peserta ada 30 orang tapi kemudian tidak bisa mengikuti sampai akhir pelatihan karena berbagai kendala. Pelatihan ini berlangsung dari 16 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Komnas HAM dan Yayasan Umar Kayam.

Terhadap 16 orang peserta pelatihan Komnas HAM telah melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat peningkatan kesadaran HAM mereka dengan menggunakan metode Kickpatrick. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lembar pre-test dan post-test, diskusi, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi: 1. Peningkatan pengetahuan; 2. Peningkatan pemahaman; 3. Perubahan sikap dan perilaku pada peserta pelatihan.

Terjadinya peningkatan pengetahuan peserta dapat dilihat pada hasil pre-test dan post-test yang diiisi oleh para peserta pelatihan. Jawaban peserta pada lembar post-test terlihat lebih baik dibandingkan jawaban peserta pada lembar pre-test. Berikut adalah hasil skoring dari pre-test dan post test:

1. Pada pre-test nilai terendah adalah 41, sedangkan pada post-test 47.

2. Pada pre-test nilai tertinggi adalah 54, sedangkan pada post-test 56.

3. Nilai maksimal adalah 60 dan minimal adalah 12

4. Mean pada post-test lebih besar daripada pre-test, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan peserta.

Terkait peningkatan pemahaman HAM peserta dapat dilihat pada saat sesi diskusi antar peserta dengan peserta, antar peserta dengan fasilitator, dan antar peserta dengan narasumber. Pada saat diskusi itulah terjadi pertukaran informasi dan peningkatan pemahaman peserta. Peningkatan pemahaman itu mulai tampak pada awal diskusi dan kian terasa kenaikan pemahaman peserta pelatihan pada diskusi-diskusi disesi akhir pelatihan. Disesi akhir pelatihan yaitu sesi evaluasi dan rencana tindak lanjut, ada peserta yang menyampaikan pernyataan sebagai berikut: “Selama ini berarti pemahaman saya tentang HAM keliru, ke depan saya akan mengubah sikap dan pandangan saya".

Selanjutnya terkait perubahan sikap dan perilaku peserta pelatihan, antara lain, dapat ditunjukkan melalui pernyataan salah satu peserta pelatihan sebagai berikut: "Sebagai alumni, besok ku sisipi materi yang ku dapat di workshop (pelatihan) kemarin Mbak “. Pernyataan tersebut dikirim oleh peserta pelatihan kepada Tim Fasilitator Pelatihan dua minggu pasca pelatihan. Dia akan menjadi narasumber dalam salah satu acara diskusi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang menemukan telah terjadi peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman dan terjadi perubahan sikap dan perilaku maka dapat dikatakan para peserta pelatihan telah meningkat kesadaran HAMnya. Peningkatan kesadaran HAM para peserta pelatihan HAM untuk pekerja seni ini telah mencapai level ke-3 menurut metode evaluasi Kickpatrick yaitu telah terjadi perubahan perilaku atau behavior.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja sebesar 101% pada tahun 2021 merupakan prestasi yang patut disyukuri karena capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian kinerjanya hanya mencapai 87% (Lihat Tabel 7).

Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan 2021

NoIndikator Sasaran StrategisSatua nTahun 2020Capaian (%)Tahun 2021Capaian (%)
Targe tRealisas iTarge tRealisas i
1Persentase tingkat kesadaran HAM87%30,33%101% (364/360
kesadaran HAM di masyarakatOran20% (240)17% (209)87% (209/240 )30% (360)30,33% (364)(364/360
di masyarakatOran g20% (240)17% (209)(209/240 )30% (360)(364)
g(240)(209))(360)

Capaian positif lainnya adalah pada tahun 2021 terdapat 5.660 orang yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang dilaksanakan Komnas HAM, baik secara langsung maupun tidak lansung. Angka sebanyak 5.660 orang adalah prestasi yang patut diapresiasi karena jumlah tersebut jauh lebih banyak dari capaian pada tahun 2020 yang berjumlah 2.189 orang.

Realisasi kinerja tahun 2021 yang mampu menjangkau 5.660 orang yang menerima informasi HAM memberikan rasa optimis bahwa target kinerja pada tahun-tahun berikutnya -- tahun 2022, 2023, dan 2024 sesuai jangka waktu Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM yaitu dari 2020- 2024 atau target jangka menengah -- akan lebih mudah untuk diwujudkan. Apalagi bila mengingat bahwa target setiap tahunnya orang yang terpapar nilai-nilai HAM adalah 1.200 orang maka optimisme tersebut makin kuat. Ini berarti dari sisi populasi (jumlah total) orang yang terpapar nilainilai HAM dari kegiatan yang dilakukan Komnas HAM relatif mudah untuk dicapai atau direalisasikan.

Sementara itu untuk memenuhi target orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM, tampaknya lebih besar tantangannya. Pada tahun 2022 target orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM adalah 40% dari 1.200 orang atau sama dengan 480 orang. Pada 2023 tahun sebesar 50% dari 1.200 atau sama dengan 600 orang. Dan, pada tahun 2024 sebanyak 60% dari 1.200 orang atau sama dengan 720 orang.

Mengapa mewujudkan target orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM lebih susah? Karena target sebanyak 480 orang (2022), 600 orang (2023), 720 orang (2024) ini harus diukur dengan metode pengukuran yang valid dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan serta harus sampai pada tahap ada perubahan sikap dan atau perilaku. Berbeda dengan target populasi yang pengukurannya cukup dengan mengetahui identitas dan keterlibatannya sebagai peserta di kegiatan penyuluhan HAM yang dilakukan Komnas HAM

Agar target orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM setiap tahunnya dapat terpenuhi maka sejak dari awal harus dibuatkan perencanaan sebaik mungkin untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang dilaksanakan Komnas HAM. Koordinasi antara Tim Perencana dan Tim Pelaksana Kegiatan harus terjalin baik dan solid.

Keberhasilan mewujudkan capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat sebesar 101% pada tahun 2021 tak lepas dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang berhasil terlaksana dengan baik. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Festival HAM 2021

Festival HAM 2021 yang merupakan kegiatan berskala nasional dan internasional ini merupakan ajang pertemuan bagi berbagai pihak untuk mendiskusikan tentang pengarusutamaan kabupaten/kota HAM. Dalam Festival HAM 2021 berbagai pihak terlibat untuk berbagi pengetahuan, berbagai pengalaman, ide, dan gagasan tentang isu-isu HAM dan pembangunan yang berperspektif HAM.

Festival HAM 2021 diselenggarakan atas kerja sama Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Kota (Pemko) Semarang dan didukung oleh 14 kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Festival HAM 2021 diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, 16-19 November 2021 dengan mengusung tema “"Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi".

Kegiatan Festival HAM 2021 meliputi kegiatan Konferensi HAM; Pameran; Kunjungan Lapangan; Konferensi Pers, Bursa Buku, Karnaval Busana, Pertunjukan Musik, Pembacaan Deklarasi, talkshow di radio dan televisi. Konferensi HAM meliputi 4 diskusi pleno, 9 diskusi paralel, 6 special events, 4 side events, 1 konferensi internasional. Total ada 24 sesi diskusi. Festival HAM 2021 bisa terlaksana dengan sukses karena mendapat sambutan yang antusias dari berbagai pihak. Tercatat Festival HAM 2021 dihadiri 3.944 peserta dari dalam dan luar negeri secara online dan offline. Selain itu Festival HAM 2021 mendapat porsi liputan yang tinggi dari media massa.

Sukses pelaksanaan Festival HAM 2021 karena ada persiapan yang matang. Sebelum pelaksanaan telah dilakukan kegiatan pra Festival HAM 2021 yaitu: seleksi tuan rumah Festival HAM 2021 dari Januari 2021 hingga Kota Semarang terpilih jadi tuan rumah pada 15 Maret 2021; penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja Sama; pelatihan kabupaten/kota HAM, media visit, festival film pendek, lomba jingle HAM, Semarang International Cartoon Festival, Lomba Foto Jurnalistik, Festival Sastra Semarang, Tik Tok, Penerbitan Buku, Kuliah Umum di kampus-kampus.

Kegiatan Festival HAM yang telah dilaksanakan sejak 2014 ini akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Respon positif dari stakeholder HAM terhadap penyelenggaraan Festival HAM merupakan bukti nyata bahwa Festival HAM tepat sebagai ajang untuk membumikan HAM di tingkat lokal, untuk mengarusutamaan nilai-nilai HAM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2. Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73

Pada tahun 2021 Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 dengan tema “HAM, Toleransi, dan Resiliensi di Tengah Pandemi Covid-19". Hari HAM Sedunia diperingati untuk mengenang hari disepakatinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai rujukan dalam memuliakan hak-hak manusia oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia pada 10 Desember 1948. Hingga sekarang DUHAM telah menjadi inspirasi dan diturunkan dalam berbagai bentuk instrumen HAM di tingkat internasional, regional, dan nasional.

Peringatan Hari HAM Sedunia bertujuan agar aparatur negara dan masyarakat bisa lebih mengenal tentang nilai-nilai HAM, implementasinya di lapangan, dan apa yang harus dilakukan agar HAM di Indonesia bisa berdaulat. Selain itu untuk mengingatkan pemerintah agar serius untuk menyelesaikan beragam bentuk pelanggaran HAM. Bagi masyarakat peringatan Hari HAM Sedunia bisa menjadi momentum untuk terus mendorong pemerintah menjalankan kewajiban HAM-nya yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM rakyatnya.

Peringatan Hari HAM Sedunia dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) di Kantor Komnas HAM, Hotel Pullman dan Istana Negara. Pelaksanaan kegiatan secara hybrid dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 dan meningkatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah Indonesia.

Peringatan Hari HAM Sedunia terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap. Kegiatannya yaitu: Kompetisi Poster Digital, Focus Group Discussion (FGD) HAM dalam Karya, Talkshow Sindroma Down dan Kita, FGD Pra Lokakarya Hari HAM, Talkshow Cerita di Balik Wisma Atlet, Lokakarya Hari HAM, Konsultasi Nasional Mediasi, Diskusi Refleksi 21 Tahun UU Pengadilan HAM, Dialog Perspektif tema Hari HAM dengan TVRI, Webinar Peluncuran Survei Nasional tentang Hak Memperoleh Keadilan, Podcast Hari HAM, Bincang Santai Bersama Komnas HAM, Coffee Morning with Komnas HAM.

Puncaknya adalah Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dilaksanakan pada 10 Desember 2021. Isi pidato presiden antara lain menyampaikan tentang perkembangan situasi kondisi HAM, hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah untuk memajukan HAM dan menegakkan HAM, dan pesan untuk terus menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

3. Konferensi Internasional Islam dan HAM

Komnas HAM bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan Konferensi Internasional “Islam dan Hak Asasi Manusia" pada 10-11 Desember 2021 secara daring dan luring. Konferensi ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Desember 2021, bersamaan dengan Hari HAM Sedunia. Konferensi ini bertujuan untuk menegaskan posisi sentral dan strategis Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim moderat terbesar di dunia dan menjadi salah satu rujukan bagi pemajuan dan penegakan HAM di tingkat regional dan internasional.

Hadir dalam konferensi ini berbagai tokoh dan cendekiawan muslim terkemuka dari berbagai negara untuk memberikan perspektif dan penegasan Islam sebagai “rahmat bagi seluruh alam” dari berbagai konteks negara dan situasi di berbagai belahan dunia. Mereka berdiskusi di sesi pleno membahas tentang Magashidus Syari'ah sebagai acuan dan kerangka kerja Islam dan Hak Asasi

Manusia dan sharing praktik terbaik dari berbagai negara atas corak ke-Islaman yang mengejawantahkan (embodying) HAM. Pada sesi diskusi paralel mereka membahas tentang Islam, HAM, dan Politik Identitas; Islam, HAM, dan Kebijakan Publik; serta Islam, HAM, dan Gerakan Masyarakat Sipil/Akar Rumput dan Media.

Pada sesi akhir, dibacakan Deklarasi tentang Komitmen Islam terhadap Toleransi dan Martabat Kemanusiaan. Deklarasi ini akan dibawa dalam Konferensi Islam Negara-Negara Asia Afrika yang akan diadakan di Bandung pada 13 Maret 2022.

4. Kampanye Tanggap Rasa

Kampanye Tanggap Rasa dengan tagline "Apa Rasamu terhadap Rasaku" adalah sebuah ruang berbagi rasa dari masyarakat umum atau komunitas / pendamping / keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk memopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM, dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital.

Pada tahun 2021 Tanggap Rasa telah menggelar empat diskusi yaitu: 1. Diskusi Merdeka Bicara Bukan Bebas Bicara; 2. Diskusi Renjana untuk Pancasila; 3. Diskusi Belajar HAM dari Drama Korea; 4. Diskusi Menunggu SuperDUHAM. Selain diskusi, Tanggap Rasa telah berhasil membuat delapan video fragmen bekerja sama dengan Kemenkominfo dan Siberkreasi. Lainnya, Tanggap Rasa telah menghasilkan 32 episeode podcast yang membahas beragam tema terkait HAM seperti Prinsip-Prinsip HAM, Sejarah HAM, HAM dalam Fotografi, Kesehatan Mental: Antara Horor dan Kebutuhan, SDGs dan Anak Muda.

Kegiatan dan produk Tanggap Rasa yang disebarluaskan melalui youtube, spotify, zoom, telah diakses oleh ribuan orang. Pencapaian ini menunjukkan Kampanye Tanggap Rasa berjalan efektif untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM ke masyarakat secara luas. Dan yang tak kalah penting Tanggap Rasa telah mampu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye HAM.

5. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak lima tahun terakhir 2015-2020 menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM. Merespon data tersebut Komnas HAM pada 2016 membuat Program Polisi Berbasis HAM (PBH) bekerja sama dengan Polri dan pihak lain yang terkait. Program ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparatur kepolisian sehingga mereka tahu dan paham nilai-nilai HAM sekaligus mampu menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparatur kepolisian menjadi berkurang.

PBH mendapat respon positif dari kepolisian, antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama Komnas HAM dengan Polri semakin kokoh setelah dilakukan pembaharuan penandatanganan Nota Kesepahaman Komnas – Polri pada tahun 2021

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut pada tahun 2021 Komnas HAM dan Polri menyelenggarakan Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur yang diikuti 75 orang, Polda Sulawesi Tengah diikuti oleh 25 orang, Polda Aceh diikuti 30 orang. Pelatihan ini berjalan dinamis, lancar dan diikuti secara serius dan antusias oleh seluruh peserta.

6.Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni

Untuk lebih memopulerkan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat khususnya generasi muda, Komnas HAM menggelar pelatihan HAM tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi kepada para pekerja seni. Pekerja seni atau seniman dapat menjadi penyebar informasi HAM dengan metode dan media yang lebih populer dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pelatihan HAM untuk pekerja seni ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM, UNESCO dan Yayasan Umar Kayam. Pesertanya ada 16 orang pekerja seni di wilayah Sumatra Barat dan Riau.

7. Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM

Kegiatan Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM pada tahun 2021 diselenggarakan di dua tempat yaitu Kota Bogor pada 4-5 Agustus 2021 dengan 30 orang peserta dan Kota Semarang pada 16 Agustus-7 September 2021 dengan 33 orang peserta.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) khususnya terkait dengan upaya mewujudkan Kabupaten/Kota HAM. Narasumber pelatihan berasal dari Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Universitas Parahyangan, Pemkab Wonosobo, Wakil Gubernur Lampung, Bupati Wonosobo, mantan Bupati Bojonegoro.

8.Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan

Pelatihan HAM bagi Kelompok Rentan ini diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, pada 6-9 Desember 2021 dan di Senggigi, Nusa Tenggara Bara, pada 13-16 Desember 2021. Pelatihan ini dihadiri oleh total 98 peserta yang berasal dari 10 desa di Jawa Timur dan 10 desa di Nusa Tenggara

Barat dengan masing-masing desa mengirimkan 10 perwakilan yang terdiri dari: kepala desa; sekretaris desa; kepala seksi desa; operator desa (wali data desa); PKK; Kader; Karang Taruna; Forum Anak; Kelompok rentan (perempuan, disabilitas, minoritas agama dan keyakinan, buruh migran). Jumlah peserta untuk masing-masing provinsi sebanyak 49 peserta.

Pelatihan HAM yang merupakan kerja sama antara Komnas HAM, Yayasan Tifa, YLBHI, dan Save The Children ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah dan warga desa dalam pemenuhan dan pelindungan HAM bagi kelompok rentan, membangun dialog antara pemerintah dan warga desa dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pemenuhan dan pelindungan HAM kelompok rentan.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk berdasarkan Peraturan Komnas HAM No. 001C/Per.Komnas HAM/Il/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2021 PPID Komnas HAM telah melakukan sejumlah kegiatan yaitu:

1. Menerima berbagai permintaan informasi dari berbagai pihak;

2. Melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga;

3. Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik PPID oleh Komisi Informasi Publik;

4. Mengikuti webinar PPID oleh KIP, AJI, Magnitude Indonesia terkait Layanan Informasi Publik;

5. Menyelenggarakan 4 (empat) kali kegiatan online untuk memperkuat kapasitas Tim PPID;

6. Melakukan studi banding serta diskusi secara langsung ke PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PPID Kota Bandung;

7. Mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tingkat pusat dan provinsi.

Terkait penilaian keterbukaan informasi publik, pada tahun 2021, PPID Komnas HAM berhasil mendapatkan predikat Menuju Informatif dengan nilai 81,35 dari Komisi Informasi Pusat untuk kategori lembaga nonstruktural. Predikat PPID Komnas HAM naik dua tingkat dibandingkan tahun 2020 yang predikatnya Kurang Informatif.

Ada lima kategori penilaian keterbukaan informasi terhadap badan-badan publik, yaitu:

1. Informatif skor 90-100;

2. Menuju Informatif skor 80-89,9;

3. Cukup Informatif skor 60-79,9;

4. Kurang Informatif skor 40-59,9; dan

5. Tidak Informatif skor kurang dari 39,9.

10. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan Komnas HAM pada tahun 2021 telah melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu:

1. Memberikan layanan peminjaman sebanyak 100, pengembalian sebanyak 81, perpanjangan peminjaman sebanyak 25, dokumen koleksi elektronik sebanyak 44 kepada para pengguna dari internal dan eksternal Komnas HAM secara online dan offline;

2. Melakukan pengolahan terhadap bahan pustaka sebanyak 199 judul;

3. Berlangganan dua judul e-journal yaitu Human Rights Quarterly dan Journal of Human Rights Practice, 8 judul koran nasional, 7 judul majalah, 1 tabloid dan membeli 14 judul buku bertema hak asasi manusia;

4. Melakukan pengembangan laman panduan pustaka (library pathfinder) MaP2HAM menggunakan aplikasi Google Site sebanyak 15 subjek;

5. Melakukan alih media koleksi dokumen lepas menjadi elektronik sebanyak 334 judul atau 13.242 lembar halaman.

Selain itu, pada tahun 2021, Perpustakaan Komnas HAM telah mendapat 378 kunjungan secara online dan offline dan menggelar pameran pada Festival HAM 2021 dengan pengunjung pameran berjumlah 117 orang dari 39 instansi. Dan menggelar diskusi terkait pengelolaan Perpustakaan dengan judul “Mengenal SLiMS 9 Bulian".

11. Publikasi

Pada tahun 2021 publikasi telah menerbitkan terbitan cetak dan terbitan online berupa tulisan dalam bentuk artikel dan berita. Terbitan cetak berupa majalah SUAR sebanyak dua edisi, buletin Wacana HAM sejumlah tiga edisi, buku bertema HAM sebanyak lima judul buku, dan pembuatan aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PuHBA). Untuk terbitan online telah diterbitkan lebih dari ratusan artikel dan berita yang ditampilkan di kabar latuharhary di website komnasham.go.id.

Terbitan cetak telah didistribusikan kepada 2.950 orang di kementerian/lembaga dan masyarakat umum. Untuk terbitan online telah dibaca oleh puluhan ribu orang yang berkunjung ke website Komnas HAM.

12. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

Pada tahun 2021 unit yang menangani sistem teknologi informasi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan teknologi informasi kepada staf dan pimpinan Komnas HAM.

2. Melakukan pengadaan antivirus computer.

3. Pelayanan optimalisasi internet untuk zoom dan webinar.

4. Pengelolaan email Lembaga: [email protected]

5. Pengelolaan dari segi teknis terhadap media sosial Komnas HAM.

Selain 5 kegiatan tersebut, unit pengelolaan sistem teknologi informasi juga telah melalukan kegiatan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik e-sign di lingkungan Kantor Komnas HAM RI, sosialisasi mengenai Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Komnas HAM RI, diskusi Kelompok Terfokus "Penyusunan Dokumen Roadmap Teknologi Digital Komnas HAM", online course web development, pengecekan dan instalasi unit laptop pengadaan Komnas HAM RI Tahun 2021.

13. Pengelolaan Media Sosial

Unit media sosial Komnas HAM melakukan pengelolaan terhadap media sosial di Twitter, Facebook, dan Instagram. Pada tahun 2021 jumlah followers Twitter mencapai 127.222, Facebook sebanyak 3.159, dan Instagram berjumlah 27.250. Selama 2021 unit media sosial telah berhasil melakukan kegiatan, yaitu: 1. Mengunggah informasi tentang podcast Ruang Tanggap Rasa; 2. Mengunggah undangan kegiatan Komnas HAM; 3. Menjawab aduan atau pertanyaan masyarakat melalui DM IG dan Twitter. Berdasarkan data tersebut boleh dibilang media sosial Komnas HAM cukup mendapat perhatian dari masyarakat.

14. Jurnal HAM Berbasis Open Jurnal System (OJS)

Jurnal HAM berbasis OJS adalah jurnal ilmiah milik Komnas HAM yang pengelolaannya dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan atau online. Pada tahun 2021 Tim Jurnal HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan agar Jurnal HAM bisa terbit secara online yaitu: 1. Pembentukan Tim Jurnal HAM berbasis OJS; 2. Melakukan instalasi aplikasi Open Journal System di situs www.jurnalham.komnasham.go.id; 3. Melakukan pemutakhiran data terbitan Jurnal HAM di website; 4. Melakukan tinjauan terhadap manajemen keredaksian; 5. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jurnal Ilmiah". 6. Menyiapkan tulisan dari para penulis untuk ditampilkan di jurnal HAM sehingga Jurnal HAM bisa di-launching dengan telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Direncanakan pada tahun 2022 Jurnal HAM berbasis OJS ini bisa di launching.

15. Kegiatan Penyuluhan HAM oleh Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan HAM, selain menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, dia juga melakukan kegiatan penyuluhan HAM dengan menjadi narasumber diberbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Pada tahun 2021, Beka Ulung Hapsara tercatat telah menjadi pembicara di 48 kegiatan diskusi, seminar, workshop, pelatihan, dan training of trainer (ToT) dengan tema HAM yang beragam yang diselenggarakan secara online dan offline. Kegiatan sebanyak itu dihadiri sekitar 2.400 orang peserta dengan asumsi tiap kegiatan rata-rata dihadiri oleh 50 orang peserta.

16. Lain-Lain

Pada tahun 2021 Komnas HAM telah melakukan kegiatan penerimaan kunjungan dari berbagai pihak seperti lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, individu, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kunjungan studi dari mahasiswa Inbound Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta. Kegiatan lainnya adalah penyelenggaraan Basic Human Rights Training (BHRT) atau Pelatihan HAM Dasar bagi 18 orang pegawai baru Komnas HAM pada Juli 2021 secara online.

Kegiatan terkait peningkatan kesadaran HAM yang telah dijabarkan dari nomor 1 hingga 16 tersebut menjadi bukti bahwa realisasi output kegiatan melebihi target ouput kegiatan di tahun 2021. Pada tahun 2021 capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat mencapai 103%. Pencapaian sebesar 103% ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor pendukung, yaitu:

1. Komitmen Staf dan Pimpinan

Adanya sumber daya manusia yaitu staf dan pimpinan yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya dengan sebaik mungkin. Mereka selalu berusaha agar setiap kegiatan yang dijalankan bisa berjalan sukses.

2. Dukungan dari Unit Lain di Komnas HAM

Adanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit yang ada di Komnas HAM. Misal, Bagian Dukungan Penyuluhan mendapat dukungan dari bagian kerja sama, bagian pemantauan dan penyelidikan, bagian mediasi, untuk bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar.

3. Dukungan Kerja dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam menjalankan tugasnya Komnas HAM mendapat dukungan positif dari kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Bogor, Yayasan Umar Kayam, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), UNESCO, OHCHR, Yayasan Tifa, Save The Children, Kepolisian Republik Indonesia.

4. Dukungan Anggaran dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil

5. Selain dukungan dalam pelaksanaan kegiatan, Komnas HAM juga mendapat dukungan anggaran agar bisa menjalankan kegiatan dengan baik dan sukses. Dukungan anggaran itu bisa berwujud 100% pihak dari luar Komnas HAM yang membiayai kegiatan, bisa juga dengan sharing budget yaitu sebagian anggaran dibiayai oleh pihak dari luar Komnas HAM. Selain beragam faktor pendukung di atas, kinerja Komnas HAM bisa mencapai 103% karena ada beberapa terobosan yang dilakukan yaitu:

1. Memperbanyak kegiatan secara online. Mengingat sepanjang tahun 2021 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 maka kami melakukan penyesuaian diri dalam berkegiatan yaitu melakukan kegiatan online dan hybrid (gabungan online dan offline). Model kegiatan secara online ini ternyata sukses dilakukan karena masyarakat sudah familiar dengan kegiatan online.

2. Fokus untuk menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan. Mengingat pandemi Covid-19 kami memilih menuntaskan semua kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal, dengan melakukan focusing seperti itu maka semua rencana kegiatan bisa dieksekusi dengan baik.

3. Menyasar target generasi milenial. Mengingat pengguna media sosial dan kegiatan secara online banyak diminati oleh generasi milenial maka kami memprioritaskan generasi milenial sebagai target kegiatan.

4. Membahas isu terkini dan popular. Dalam melakukan penyuluhan HAM kami juga memilih menggunakan isu yang sedang hangat pada saat ini, isu yang sedang popular atau yang sedang digandrungi masyarakat. Misal, kami menyelenggaran diskusi dengan tema “Belajar HAM dari Drama Korea". Terbukti pemilihan tema ini berhasil menarik minat publik yang besar dan mendapat liputan yang masif dari media massa nasional.

Kendala

Meskipun pada tahun 2021 capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masayarakat mencapai 101% bukan berarti tidak ada kendala atau hambatan dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Komnas HAM mencatat ada sejumlah kendala yang membuat kegiatan terganggu prosesnya. Kendala-kendala tersebut, yaitu:

1. Pemotongan anggaran kegiatan untuk kepentingan pembiayaan penanggulangan pandemi Covid-19. Pemotongan anggaran ini membuat kami harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan berbagai cara agar kegiatan tetap bisa terlaksana. Intinya pemotongan anggaran yang dilakukan melalui revisi dan refocusing anggaran sampai beberapa kali berdampak memperlambat eksekusi pelaksanaan kegiatan.

2. Jumlah anggaran yang belum optimal. Jumlah anggaran yang terbatas membuat kami mengalami keterbatasan gerak untuk melakukan kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM. Kami tidak bisa menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia yang sebenarnya membutuhkan informasi tentang HAM. Kami juga tidak bisa menjangkau sasaran yang lebih banyak dan lebih bervariatif.

3. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas sementara tuntutan tugas sedemikian banyak.

4. Sarana atau alat (media) pendukung kerja yang belum memadai. Keterbatasan alat atau media penyebarluasan wawasan HAM ini membuat kami tidak maksimal menjalankan tugas.

5. Keterbatasan anggaran dari pihak yang menjadi mitra kerja. Sharing anggaran kegiatan yang dilakukan dengan kementerian/lembaga belum berjalan optimal karena kementerian/lembaga juga mengalami keterbatasan anggaran untuk kegiatan terkait isu hak asasi manusia.

Upaya Perbaikan

Meskipun menghadapi sejumlah kendala, kami tetap berupaya keras agar upaya untuk mencapai target peningkatan kesadaran HAM masyarakat sebesar 30% dari jumlah populasi sebesar 1.200 orang pada tahun 2021 dapat terwujud. Kami melakukan upaya perbaikan atau membuat solusi atas berbagai kendala tersebut, dengan cara sebagai berikut:

1. Terkait pemotongan anggaran, kami melakukan penyesuaian kegiatan dengan cara melalukan kegiatan secara online yang membutuhkan anggaran lebih sedikit dibandingkan secara offline.

2. Terkait jumlah anggaran yang belum memadai, kami mengatasinya dengan melakukan kegiatan secara kolaborasi dengan lembaga lain dengan sharing budget. Dengan cara seperti ini kegiatan tetap bisa terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan. Hal lainnya kami mencari dana tambahan dari para donor keuangan.

3. Terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas, solusinya adalah kami merelakan diri untuk bekerja melampaui beban tugas yang seharusnya. Hal ini kami lakukan karena tidak adanya anggaran untuk mempekerjakan atau menyewa jasa pihak ketiga.

4. Terkait sarana kerja yang terbatas, kami menyiasati dengan memaksimalkan peralatan kerja yang sudah ada sambil mengajukan pengadaan peralatan kerja yang memadai ditahun berikutnya. Hal lainnya adalah kami mengatasinya dengan cara menggunakan peralatan yang dimiliki oleh lembaga lain melalui pembuatan kegiatan bersama.

5. Perlu melakukan advokasi kepada kementerian keuangan dan bappenas agar setiap kementerian/lembaga di pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan terkait hak asasi manusia. Melakukan donor meeting untuk mengajak lembaga donor berkontribusi pro aktif dalam mendukung kegiatan pemajuan hak asasi manusia. Data Pendukung

1. Data Dukung Evaluasi Festival HAM 2021

Penilaian Peserta Eksternal terhadap Penyelenggaraan Festival HAM 2021

Sangat BaikBaikBiasa SajaKurang BaikTidak Baik 8.8 1.21 26.6 62.4

Penilaian Peserta Eksternal Terkait Penambahan Wawasan HAM

Menambah Pengetahuan HAM Tidak Jawab 2.5 97.5

Penilaian Peserta Eksternal Secara Umum terhadap Pleno 1

Sangat Baik BaikBiasa SajaKurang BaikTidak Baik 0.9 0.9 6 26.5 65.8

Penilain Peserta Eksternal terhadap Pleno 1 dari 70, 6 6 018 63. 62, 62, 60. 44,8 640 29, 27, 27, 26. 23. 22, 22, 14. 3 8, 6, 6. 4 0 Media Waktu Panitia Materí Narasumber Moderator Aksesíbilitas acara Penyelenggara acara Sangat baik Baik

Penilaian Peserta Eksternal Secara Umum terhadap Paralel 1

Sangat BaikBaikCukupTidak Baik 10.3 2.6 28.2 59

Penilaian Peserta Eksternal terhadap Paralel 1 dari Berbagai 80 66.7 66.7 64.1 59 70 56,4 48.7 48.7 38,5 60 30.8 33.3 33.3 28,2 33,3 23,1 25,6 50 17.9 15,4 12,8 10.3 10.3 40 Media Waktu Panitia Materi Moderator Narasumber Aksesibilitas acara Penyelenggara acara Sangat baikBaik Cukup

Penilaian Peserta Eksternal Secara Umum terhadap Paralel 7

Sangat BaikBaikCukupTidak Baik 2.5 10 25 62

Penilaian Peserta Eksternal terhadap paralel 7 dari berbagai faktor 80 62. 6 62. 6 6 47,5 7 0 2 27. 2 22,5 2 20 17,5 1 12. 6 0 Medía Waktu Panitia Materi Narasumber Moderator Aksesibilitas Penyelenggara acara Sangat balk Balk

2. Data Dukung Evaluasi Layanan Informasi Website Komnas HAM

Jenis layanan informasi yang tersedia di Website Komnas HAM

112 responses

-33 (29.5%) Berita Kabar Latuharhary Buku -34 (30.4%) Buletin Wacana HAM 40 (35.7%) Foto -40 (35.7%) Instrumen Monitoring SDG... -23 (20.5%) Instrumen (Peraturan) HA... -25 (22.3%) Instrumen (Peraturan) HA... 34 (30.4%) JDIH Komnas HAM 24 (21.4%) Jurnal HAM -29 (25.9%) Kantor Perwakilan -11 (9.8%) Keputusan Paripurna -10 (8.9%) Laporan Keuangan 6 (5.4%) Laporan Tahunan -15 (13.4%) Majalah SUAR -20 (17.9%) —15 (13.4%) Memorandum of Understa... Pelanggaran Berat HAM -38 (33.9%) Pengaduan Online -31 (27.7%) Perjanjian Kerja Sama -14 (12.5%) Perpustakaan Digital 21 (18.8%) PPID (Pejabat Pengelola I... -16 (14.3%) Profil Komnas HAM -53 (47.3%) Rekam Media -22 (19.6%) Rencana Strategis Komna... -17 (15.2%) Siaran Pers -47 (42%) Tanggap Rasa -21 (18.8%) Video -33 (29.5%) 0 20 40 60

Alasan responden yang menyatakan tidak terjadi peningkatan pengetahuan setelah menggunakan layanan informasi Website Komnas HAM.

1 response

Tidak ada informasi baru yang saya terima. Informasi yang saya butuhkan tidak tersedía. Informasinya tidak bisa membantu saya 100% memecahkan masalah HAM yang saya hadapi. Informasinya tidak menarik sehingga tidak bisa tersimpan di otak saya.

Alasan responden yang menyatakan tidak mengerti atau tidak paham isi layanan informasi yang tersedia di Website Komnas HAM.

1 response

100%

Informasinya sulit dicerna sehingga susah dipahami. Informasinya tidak menarik sehingga tidak bisa tersimpan di otak saya. Informasnya tidak lengkap Informasinya membosankan

Alasan responden yang menyatakan tidak terjadi peningkatan pemahaman setelah menggunakan layanan informasi Website Komnas HAM.

1 response

Tidak ada informasi baru yang saya terima. Informasi yang saya butuhkan tidak tersedía. Informasinya tidak bisa membantu saya 100% memecahkan masalah HAM yang saya hadapi. Informasinya berbelit-belit

112 responses

Pendapat responden tentang layanan informasi yang ada di Website Komnas HAM.

Sangat Baik Baik Cukup Baik 49.1% 12.5% Tidak Baik 38.4%

Alasan responden menyatakan layanan informasi di Website Komnas HAM cukup baik, baik, dan sangat baik.

112 responses

Informasi yang tersedia sangat -81 (72.3%) berguna untuk masyarakat Informasi yang tersedia mudah diakses, termasuk bagi -51 (45.5%) penyandang disabilitas Informasi yang tersedia isinya -37 (33%) menarik, kekinian, dan penting Informasi yang tersedia sesuai -43 (38.4%) dengan yang saya butuhkan 0 20 40 60 80 100

3. Data Dukung Pelatihan HAM tema Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni

Tabel Hasil Skoring Pre Test dan Post Test Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni

Berikut adalah hasil scoring dari pre-test dan post test untuk memperkuat data peningkatan pengetahuan dan sikap dari peserta. Untuk sikap tercermin dari jawaban peserta untuk pertanyaan yang menuntut sikap terhadap suatu peristiwa.

Hasil Scoring dari Pre-Test dan Post-Test

Descriptive Statistics

MinimumMaximumMeanStd. Deviation
Pre47.754.743
Post51.883.271
Valid N (listwise)

• Pada pre-test nilai terendah adalah 41, sedangkan pada post test 47.

• Pada pre-test nilai tertinggi adalah 54, sedangkan pada post-test 56.

• Nilai maksimal adalah 60 dan minimal adalah 12

• Mean pada post-test lebih besar daripada pre-test, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan peserta.

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Rencana tindak lanjut dari peserta

Refleksi Peserta terhadap Pelaksanaan Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni

DI0H NOWALIN A0 04, 2021 04.51M Refleksi ANONYMOUS AUG 04, 2021 04-47AM Dewi Safrila

APA REFLEKSIMU SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN INI ? APA PESANMU PADA INDONESIA ?

Aristofani: Pelatihan ini memberi saya kekuatan untuk lanjutkan Aktivisme Seni Saya

HAM. Hal ini saya saya dapatkan selama di pelatihan ini. Saya bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini. Terima kasih KOMNAS HAM dan Yayasan Umar Kayam

yang lebih baik.

banyak pengetahuan yang belum banyak saya ketahui, penting nya bebas berpendapat dan ekspresi serta mengetahui ham serta hukum sangat membantu dalam melihat dari sudut pandang lainnya

Gambar Ringkasan Proses Pelatihan HAM bagi Pekerja Seni

MENGENAL HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI STUPI KASES KEBEBASAN BEREKSPRES SETIRA HAK

HAK EKSPRESI SENI: MENYATAKAN MENDISTRI- BUSIKAN KATEGOR LITERASI 目 LITERAS PENTINGNYA MEDIA KESIJAKAN FILM AYAAN

Daftar Peserta yang Mengikuti Evaluasi Pelatihan HAM bagi Pekerja Seni

Peserta

Abdi Putra FirdausPYAC (Payakumbuh Youth Arte Committe)
EAndes SatolariLegusa Fest - Padang Panjang
Andi Mardelim AmelMinanga Centre Indonesia - Payakumbuh
Aristofani FahmiRiau Rhytem
Dedi NovaldiBegawal Nusantara
6Dewi SafrilaOtaku Movement / ASERO - Pekanbaru
7Elgi PermanaLegusa Fest - Padang Panjang
8Indra HarifmanBegawai Nusantara
9Mike AgnesiaPekanbaru Heritage Walk - Pekanbaru
10Rahmad fauzanembah Harau/Pasa Harau - Payakumbuh
11Raja IraCam on Indonesia - Pekanbaru
1212 Roni KeronBegawai Nusantara
14Shobri DayulismanMinanga Centre Indonesia - Payakumbuh
14Siska AprisiaPasa Harau
15Tommy DestryantoBegawai Nusantara
1616 Willy FwiRiau Beraksi

Jumlah peserta yang menyusut dari undangan. Awalnya peserta adala 30 orang namun karena situasi terutama COVID-19, peserta di akhir penutupan berjumlah 16 orang. Tim menyepakati bahwa karena kondisi pandemi dan force majeur maka jumlah peserta yang menurun sangat dipahami. Ketidakhadiran peserta saat pelatihan dimaklumi karena mempunya alasan yang logis.

1. Festival HAM 2021

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

0 imfid FESTIVAL HAM DISKUSI PARALEL 7 PELINDUNGAN PEMBELAJHAM UNTUK PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM Komis, 10 November 2021 1 Pukul 10.30 - 12.30 W1B www.festivalham.com E-SERTIFIKAT

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Deklarasi Hasil Konferensi Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

MENJADI SALAH SATU REF MENIADI SALAH SATU REPRESENTASI

Festival HAM 2021 Sesi Diskusi Pleno 1

"Merawat Kebinekaan melalui Moderasi Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"

Festival HAM 2021 Sesi Diskusi Paralel 1

"Hak Berpendapat dan Berekspresi untuk mendorong Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi Masyarakat"

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 200 ANG, 16-18 NOVEMBER 202 stivalham2021

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

indonesu mustika Patu GMEDIA emarang NIGHT CARNIVAL 2021 17 NOVEMBER 2021 START: 19.00 WIB LIVE YOUTUBE DISBUDPAR STREAMING KOTA SEMARANG KEMILAU NUSANTARA #DariSemarangUntukindonesia DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASEMARANG

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

mustikaFatu GMEDIA Bank Jateng ema LionairGroup NIGHT CAR 20 AutDelajahi KEMILAU NU INDONESIA #DariSemarangUn SEMARANG

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Website FESTIVAL HAM festivalham.com Total Pengguna 16 Nov- 19 Nov 24461 Pengguna 3 Negara teratas 5064 Pengguna 92 Pengguna 22 Pengguna Perangkat 37 % 63 % Halaman Populer Beranda Jadwal Dokumen Media Akses www Organic Search 1 Social Media 2 semarangkota.go.id 3

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

infid

FESTIVAL HAM 2021

"Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi" Kota Semarang, 16-19 November

PENANDATANGANAN MOU FESTIVAL HAM 2021 Gd. Bina Graha - Rabu. 28 April 2021 - 10:00 WIB

Jend. TNI (Purn.) Moeldoko Ahmad Taufan Damanik Kepala Staf Kepresidenan

Ketua Komnas HAM

Hendrar Prihadi Walikota Semarang

Sugeng Bahagijo Dir. Eksekutif INFID

JaleswariPramodhawardani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

inid FESTIVAL HAM LOMBA 2021 A VIDEO FESTIUAL KREATIF C Sondli Mumu Ratmaningtih Dasnhostarini Ardian Parasto Renjona Creotive Kantor Staf Presiden Sure Picllure TEMA HAM Menolak 10 Video torbaik akan Redup, yang ditampilkan di Mini Terbungkam akan Bioskop Gelaran Selalu Hidup Festival HAM Durasi Max 3 Menit Batas Kirim 31 Okt 2021 Filo dikirim ke email Juara 1:7.500.000 lombavideofestivalHAM Juara 2:6.500.000 Juara 3:5.500.000 @gmall.com Format Video High • Wajib Follow IG Oefinition (1080 pixels) @festivalham2021 FOR MORE INFORMATION YUSUF 087733585516

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

imiid INTERNATIONAL SEMARANG CARTOON FESTIVAL 2O21 (I-SEKARFEST) Tema: Pelanggaran HAM di Mata Kartunis Hadiah Terbaik I: Rp17.500.000 Terboik II: Rp16.500.000 Terbolk 111: Rp15.500.000 TIMELINE Penerimaan karya Penjurion: 30 Sep - 31 Okt 2021 5 November 2021 TIM JURI Jitet Kustana (Pendiri Gold Pencill Indonesio) Aris Mulyowan (Ketua AJI Kota Semorang) Fahreis Hertansyoh Pohan (Komnas HAM)

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

LOMBA FOTO FESTIVAL HAM GRATIS UNTUKUMUM TIM JURI Rahman Hakim-Fotografer Profesional Raditya Yasa-Fotografer Kompas Agung Rulianto - Kantor Staf Presiden TEMA KETENTUAN Membidik HAM di Sekitar bit.lyclombafotofestivalHAM2021 BATAS KIRIM KARYA HADIAH LOMBA 31 Cktober 2021 JUARA1:7.500.000 JUARA2:6500.000 NARAHUBUNG JUARA3:5500.000 WA 081 392 945 503 (Fauran) imild

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

TIKTOK CHALLENGE!! A TIKTOK Tema Ekspresikan HAM Versi Kamu!! Video bedunes miimal 15 ditik das maismal dc desà Peserta wajib mangunggan kanbem melakul akun Tádik pribodi dengan menggunakan tagir eSMGFestivalHAMz0z1 #Bergekd Juara 1 7,500.000 FESTHUAL Juara 2 -6500.000 Juaia 3 - 5.500,000 HAM 2021 UPLOAD VIDEO - S OHTOBES - 10 NOVEMBEA 2021 in ids

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Audiensi Tim Festival HAM Komnas HAM dengan Dirjend Otonomi Daerah Kemendagri

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM, KSP, INFID dan Pemko Semarang tentang Penyelenggaraan Festival HAM 2021

Penandatanganan MoU oleh Komnas HAM, KSP, INIFD dan Pemko Semarang tentang Penyelenggaraan Festival HAM 2021.

SEMARANGMETRO RADAR SEMARANG Selundu Narkob Pakai L Festival HAM 2021 Jadi Tolok Ukur Bola Te Kebangkitan Ekonomi Semarang Respon U Literasi K DIRGAH ARTAI GO Jadi Tuan Rumah Festival HAM, 20 OKTOBER 1964 Tolok Ukur Kebangkitan Ekonomi Doyan Judi, th Pilih Pergi PLNKerjakan Penggantian PMTTepat Waktu Awalnya Iseng untuk Mengisi Waktu Luang, Kin BERSATU UNTUK MENANG AIRLANG KETUA UM

Liputan Media Massa terkait Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Festival HAM 2021

Hendrikus Visa... Fitri Adrianus Abiyoga Hari Reswanto Okta Rina - Ko... Roni. G Dendy Arifianto Resty Martyawati

Rapat Tim Perumus Deklarasi dan Hasil Konferensi di Festival HAM 2021.

Stan Pameran Komnas HAM di acara Festival HAM 2021.

Talkshow bertema HAM sebagai rangkaian dari kegiatan Festival HAM 2021

Konferensi Pers: Kota Semarang sebagai Tuan Rumah Festival HAM 2021.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

JUARAI PRESISI Command Center COMMANDCENTER

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

ParalotEvent S-19 Ho Paralel Event 9 Side Event. ' FEST miid X Pertandingan Goal Ball x Festaval HAM 20 Kota Somarang

Festival HAM 2021, Semarang, Jawa Tengah.

2. Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73

Pidato Presiden Republik Indonesia dan Ketua Komnas HAM Republik Indonesia saat Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 pada 10 Desember 2021 di Istana Negara, Jakarta.

PERINGATAN HARI HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA KE-73 TAHUN 2021 10 DESEMBER 2021

Mengikuti acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 secara online dari Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat dan dari Hotel Pullman, Jakarta.

Pelaksaan Kegiatan Coffee Morning with Komnas HAM

iga pemenang kompetisi poster digital dalam rangka peringatan Hari HAM ke-73.

Human HIDUP YANG SEHAT Day UDARA BERAWAL DARI December BERSIH HARUS LINGKUNGAN YANG BERSIH KITADAPATKAN! ARA MAT, POLUSI REtUA POLUSI BATUK BUMI KITA RUMAH KITA HAKASASIMAMDSIA PEERASCOVID

Talkshow SOENAE HAM Menuju Hari HAM Se-dunia 2021 Cerita di Balik Wisma Atlet Jum'at, 12 November 2021 https://bit.ly/CeritadiBalikWismaAtlet 13.30 - 15.30 WIB dan siaran langsung Youtube dan Livenex Narasumber Nida Fadhillah Ronny Josua Limbong Antony Gie Relawan Wisma Atlet Nakes Wisma Atlet Staf Komnas HAM Tersedia: Juru Bahasa Isyarat Andri Ratih Moderator E - sertifikat Doorprize Komnas HAM Tanggap Rasa

Talkshow dalam rangka Hari HAM Sedunia ke-73

KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA HAM, TOLERANSI DAN RESILIENSI DITENGAH PANDEMI COVID 19

Dialog Perspektif dalam rangka Hari HAM ke-73

3. Konferensi Internasional Islam dan HAM

Kegiatan Konferensi Internasional Islam dan HAM di Hotel Pullman, Jakarta.

20 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND HUMAN RIGHTS ICIHR B4 B5

Kegiatan Konferensi Internasional Islam dan HAM di Hotel Pullman, Jakarta.

4. Kampanye Tanggap Rasa

Tanggap Rasa dalam Ideologi : Renjanauntuk Pancasila Rabu, 23 Juni 2021 13:30 - 15:30 WIB Zoom Webinar dan LIVE STREAMING KOMNASHAM Pendaftaran https://s.id/DaftarDiskusiTanggapRasa Elvira Rumkabu Ahmad Tohari (Budayawon) HOST Tersedia ) Dopot E-Senifikat Grotis Doorprize Okta Rina Fitri Arie Kriting Wahyu Eko Putra (Public figure) (Pekerja Komnas HAM)

Diskusi Tanggap Rasa dengan tema “Renjana untuk Pancasila"

DISKUSITANGGAPRASA: T MENUNGGU SuperDUHAM? SUPERWERO DI MATAKU: KORBAN PEMBEL HAM HAM MENDADI OURA FUM MENGGALI KESELISAHAN DIRI.. 2 KANIA MAMONTO BERANI BICARA FANNY CHOTIMAH SUPERHERO: A RUANG PUBLIK... BERANI STIGMA KÉTAKUTANNYA MERENGGUT BAGI KORBAN HAK-HAK SESEORANG KELEMAHAN PEKAT PUA PERS T TIDAK PERLU Yhut TER "LABEL" TNP: COMMON SLHIG =3 a BERBEDA POHDAP PORSTIWA KONFLA IO BIASA HARIANSYAH KITA SEMUA PEUAISI HAM MEMPERSURNGKA RFAN RAMUI PERSOALANNYA 回

Diskusi Tanggap Rasa dengan tema “Menunggu Super DUHAM"

Dendy Arifianto Dendy Arifianto annisa radh COM IDMAN UTA, NBEGO. U e/Stop Reconding Apps B43.AM Type here to search 29°C Cerah 10/22/2021

Diskusi Tanggap Rasa dengan tema “Hidup Harmonis Bersama Penyandang Disabilitas Tanpa Ableism"

5. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur

KPAI Pelatihan Hak Asasi Manusia tentang Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Pencegahan Penyiksaan Guna Mewujudkan Polri yang Presisi Banda Aceh, 12-14 Oktober 2021

Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.

Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Aceh

6. Pelatihan HAM untuk Pekerja Seni

Pelatihan HAM tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni.

Zoam Meeting Participants (32) Q. Find a partiopant Siska Humas Komnas HAM RI N(26 sultan 0 Rani K UNESCO_Rzky_Observer % (26 Eine Ayu willyfwi 0 lIG stofani Fahn 20sArt ¥ (2h Unmute Me Raise Hand Andi mardelim... Chat semangat Bu Elda Suhada redang dicarkan penggantinya. dia gak bias ikut full bisa RUSMAN WIDO. From KusanAi_Umar Syap From zooArt to Everyone zeeArt assalamualaikum Everyont Fik Type message here... R:17 Type here to search 28°C Kabut ^ 16/07/2021

Pelatihan HAM tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk para Pekerja Seni.

7. Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM

rmia - IMPARSIA ata Puori- INFID HEDI MARDIANA DIN.. Hasbulloh-FKUB nui

Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kota Bogor, Jawa Barat.

Wahyu Eko_KomnasHAM infid infid JKCAPIL_KOTA SEMARA.. 1:

Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

8. Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan

Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan di Malang, Jawa Timur dan Senggigi, Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan di Malang, Jawa Timur dan Senggigi, Nusa Tenggara Barat

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bimbingan Teknis PPID oleh Komisi Informasi Publik.

PPID Komnas HAM Mendapat Anugrah Menuju Informatif dari Komisi Informasi Publik

Diskusi dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan tahunan PPID 2021.

10. Pengelolaan Perpustakaan

"HAM PERPUSTAKAAN KNOW UR RIGHTS PERPUSTAKAAN.KOMNASHAM.GO.ID

Poster Promosi Perpustakaan Komnas HAM

Zoon Meeting

Bachtiar fany Puspà Usman Rachtar LUZA Hidayatul Rohmi Ade Angelia iman supandi imelda saragih Hideyatul fohmi de Angelia 10:55 Type here to search 32°C Hujan ringan 05/10/2021

Diskusi terkait pengelolaan Perpustakaan dengan judul "Mengenal SLiMS 9 Bulian".

11. Publikasi

Halo Happy Human SUSR WACANAHAM MENUJU FESTIVAL HAM 2021 Luka Menganga JIU PUHBA yang-Tak-Kunjung KOTA SEMARANG PUBLIKASI HAM BERBASIS ANDROID Sembuh Buku Terpopuler More SUOR WACANAL AM Memopulerkan HAM Buku Soku HAK Marjinal Politik MASYARAKAT HAm Satuan HUKUM ADAT.. Tahanan do.. Buku Terbaru More Home Koleksi Favorit Profil Edis 2

12. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

x INDAH WULAN... Irwan Rei Melia Iska 12:49 Ai *RDO 511/2

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Road Map Teknologi Informasi Komnas HAM

12. Pengelolaan Media Sosial

Periode Juli 2021

· 117 K followers

· 2051 new followers

· 129 tweets

• 25.6 K profile visits

· 8370 mentions (include retweet)

• 174 K tweet impressions

Twitter

Top Tweet oarned 20.1K improssions

Komnas HAM berduka yang sangat mendalam atas meninggalnya staf terbaik kami, Nur Cahyani Istiqomah.

Selamat jalan Mbak lis, semoga damai menyertai di keabadian dan keluarga dapat diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih pengabdian dan perjuangan Mbak lis selama ini. pic.twitter.com/bzKowC2vFP

Top media Tweet oarned 8,344 impressions

Mengingat batas waktu pendaftaran CPNS semakin dekat yakni 21 Juli 2021, maka Helpdesk Penerimaan CPNS Komnas HAM akan tetap beroperasi pada Sabtu-Minggu ini (17-18 Juli 2021).

Silakan mengontak melalui Whatsapp +62851 5652 6741 pada pukul 10.00-15.00 WIB.pic.twitter.com/Pxclc4IT4D

INASIONALHAK ASASIMANUSIA KOMNAS HAM L LATUHARHARY NO. 4B MENTENG JAKARTA PUSAT PENERIMAAN CPNS KOMNAS HAM RL2021

Laporan pelaksanaan kegiatan media sosial Twitter

Periode Juli 2021 19.479 followers 18 posts 18 stories 3 IGTv 20.506 profile visit 22.163 accounts reached 92.686 impressions

Instagram

TOP REACH

TOP IMPRESSIONS

Laporan pelaksanaan kegiatan media sosial Instagram

Periode Juli 2021 2427 page liked 2719 followers 4349 post reach 766 page views 794 post engagement

Top reach

Fanpage Facebook

Komnas HAM 6 July at 12:11 · UNDANGAN Komnas HAM menyelenggarakan Diskusi Publik "Dengarkan Papua Catatan-Catatan Politik dan Hak Asasi Manusia" pada Rabu (7 Juli 2021) pukul 14.00 WIB. Informasi selengkapnya pada gambar. Silakan mengisi registrasi melalui bit.ly/RegistrasiDiskusiDengarkanPapua... See more Diskusi Publik "Dengarkan Papua: Catatan-Catatan Politik dan Hak Asasi Manusia"

Laporan pelaksanaan kegiatan media sosial Fanpage Facebook 13. Jurnal HAM Berbasis Open Jurnal System (OJS)

Zsabrina March... Dian Andi Nur... fanny lessa Lintbong Connecting to audio Type here to search

Diskusi Terfokus "Studi Kebijakan Implementasi Instrumen dan Mekanisme HAM“ dalam rangka

pengumpulan artikel untuk Jurnal HAM berbasis open jurnal system (OJS)

Diskusi Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Pasca Tinjauan Manajemen Keredaksian Jurnal HAM berbasi Open Jurnal System (OJS).

14. Kegiatan Penyuluhan HAM oleh Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan

ELATIHAN HAM Tentang HPOTEN GRA NGGARAN HAM DALAM PENANGANAN EWUJUDKAN POLRI YANG PRESISI" 3Maret - 1 April 2021

Pelatihan HAM untuk Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur.

Penyuluhan HAM oleh Komisioner Beka Ulung Hapsara.

Penyuluhan HAM oleh Komisioner Beka Ulung Hapsara.

15. Lain-Lain

Chat From Me to Andre Vahys: (Direct Message) Mas Andre, ayo kita mulai saja. Sudah pada siap pejabatnya. HRT HR HRT From Andre Wahyu to Me: (Direct Message) WDO ini sudah sambutan ketua om.. From Me to Andre Wahy: (Direct Message) HRT HR ok kalau begitu Agustin HRT HRT HRT EanyBU Andr_ File TyeWndlows Go to Settings to activate Windows. 9:31.AM 29℃ NG 7/5/2021

Pembukaan Basic Human Rights Training (BHRT) Tahun 2021.

Penerimaan Kunjungan Studi dari Mahasiswa Inbound Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI