Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023

53 halaman · 53 halaman diproses dengan OCR · 15.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Daftar Isi
  2. A. Pendahuluan
  3. B. Data Aduan
  4. 1. Jumlah aduan
  5. 2. Sebaran pengaduan berdasarkan wilayah
  6. 3. Wilayah Asal Pengadu
  7. 4. Klasifikasi Pengadu
  8. 5. Klasifikasi Perespon
  9. 6. Klasifikasi Korban
  10. 7. Klasifikasi Pihak Teradu
  11. 8. Klasifikasi Hak – Pokok Aduan
  12. C. Penanganan Aduan dan Kasus
  13. 1. Penanganan Pengaduan
  14. 2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan HAM
  15. 3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi HAM
  16. D. Highlight Kasus
  17. 1) Isu Ketenagakerjaan
  18. 2) Isu Penyiksaan dan Kesewenangan
  19. 3) Isu Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  20. 4) Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
  21. 5) Isu Lainnya
  22. 2. Highlight kasus yang ditangani pada fungsi Mediasi
  23. 1) Isu Agraria dan Penggusuran/Relokasi
  24. 2) Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
  25. 3) Isu Bisnis dan HAM
  26. 4) Isu Masyarakat Hukum Adat
  27. E. Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti
  28. 2. Rekomendasi yang dikeluarkan melalui fungsi mediasi dan telah ditindaklanjuti pihak terkait
  29. F. Penutup

SITUASI HAM DI INDONESIA PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia AGUSTUS 2023

Daftar Isi

A. Pendahuluan. B. Data Aduan.. 1. Jumlah aduan. 2. Sebaran pengaduan berdasarkan wilay 3. Wilayah Asal Pengadu. 4. Klasifikasi Pengadu. 5. Klasifikasi Perespon. 6. Klasifikasi Korban.. 7. Klasifikasi Pihak Teradu 8. Klasifikasi Hak - Pokok Aduar C. Penanganan Aduan dan Kasus. 1. Penanganan Pengaduan. 2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan HAM. .13 3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi HAM .17 D. Highlight Kasus ... .19 1. Highlight kasus yang ditangani pada fungsi Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan. ...19 1) Isu Ketenagakerjaan. ..19 2) Isu Penyiksaan dan Kesewenangan. .….20 ..23 3) Isu Tindak Pidana Kekerasan Seksual 4) Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) …25 5) Isu Lainnya. ..27 2. Highlight kasus yang ditangani pada fungsi Mediasi.. ……30 …30 1) Isu Agraria dan Penggusuran/Relokasi. 2) Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ..33 3) Isu Bisnis dan HAM .. ...34 4) Isu Masyarakat Hukum Adat. .36 E. Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti.. ..38 1. Rekomendasi yang dikeluarkan melalui fungsi pemantauan, pengawasan ..38 dan penyelidikan dan telah ditindaklanjuti pihak terkait. 2. Rekomendasi yang dikeluarkan melalui fungsi mediasi dan telah ditindaklanjuti pihak terkait.... ..46 F. Penutup... 51

A. Pendahuluan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Komnas HAM mempunyai fungsi-fungsi utama, yakni pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi, penyelidikan proyustisia terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat, dan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM melaksanakan mandat dan fungsinya dalam penegakan HAM dengan 3 unsur pendukung utama yaitu Pelayanan Pengaduan, Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan, dan Fungsi Mediasi. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Sub Komisi Penegakan HAM, di antaranya penerimaan pengaduan, penanganan kasus-kasus HAM baik yang berdasarkan pengaduan atau kasus-kasus mendesak (urgent), mediasi, dan pemantauan situasi HAM di Indonesia. Sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan Komnas HAM sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, utamanya terkait dengan fungsi pemantauan, penanganan kasus dan mediasi, Sub Komisi Penegakan HAM menyusun Laporan Semester 1 Tahun 2023. Laporan ini menguraikan situasi penegakan HAM di Indonesia pada Semester pertama tahun 2023, yang menggambarkan data dan analisa Komnas HAM tentang berbagai pengaduan, penanganan kasus, mediasi, penyelidikan dan pemantauan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Komnas HAM.

B. Data Aduan

1. Jumlah aduan

Komnas HAM pada Januari hingga Juni 2023 telah menerima sebanyak 2.403 berkas pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia. Dari total berkas pengaduan tersebut, tercatat sebanyak 1.415 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM. Hal ini mengingat dalam satu kasus bisa terdapat lebih dari satu kali penyampaian pengaduan (berkas/agenda).

2. Sebaran pengaduan berdasarkan wilayah

Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi Indonesia seperti DKI Jakarta (248 aduan), Sumatera Utara (143 aduan), dan Jawa Timur (110 aduan). Terdapat pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di negara lainnya, di antaranya Arab Saudi (13 aduan), Myanmar (8 aduan), Malaysia (7 aduan), Irak (3 aduan), dan Kamboja (3 aduan). Klasifikasi wilayah terjadinya dugaan pelanggaran HAM secara detail dapat dilihat pada gambar berikut:

KOMNASHAM REPUBLIKINDONESIA

DATA PENGADUAN KOMNAS HAM RI Periode Januari - Juni 2023

Aceh (35) Kalimantan Utara Sumatera Utara Sulawesi (143) Kepulauan Utara Gorontalo (13) Riau Kalimantan (14) Kalimantan Timu r Maluku Barat Utara (39) Sulawesi (4) Pegutungan Jamb Bangka Kalimantan Tengah Belitung Tengah Sulawe Sumat (20) Barat Barat Daya (6) Kalimantan (2) Sulawesi Papua Tengah (28) Bengkul DKI Sul Maluku (10) (4) Jakarta (28) Papua (248) eana T Selatan Bant (5) (43) (135) DI Yogyakant (18) Tanpa Keterangan Luar negeri 38

Gambar 1 Sebaran Wilayah Dugaan Pelanggaran HAM

3. Wilayah Asal Pengadu

Adapun sebaran wilayah lokasi Pengadu (3 terbanyak) berasal dari DKI Jakarta (354 aduan), Jawa Barat (150 aduan), Sumatera Utara (133 aduan), serta Jawa Timur (107 aduan).

Wilayah Asal Pengadu 400 354 300 200 150 133 100 0 DKI Jakarta Jawa Barat Sumatera Utara

Grafik 1 Wilayah Asal Pengadu

4. Klasifikasi Pengadu

Pihak yang paling banyak mengadu kepada Komnas HAM RI adalah Individu orang seorang (462 aduan), Kantor pengacara/advokat/Lembaga bantuan hukum (427 aduan), Kelompok masyarakat (115 aduan), Organisasi (86 aduan), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (67 aduan).

Klasifikasi Pengadu 462 Individu Orang Seorang Kantor Pengacara/Advokat/LBH 427 Kelompok Masyarakat 115 Organisasi 86 Lembaga Swadaya Masyarakat 67 0 100 200 300 400 500

Grafik 2 Klasifikasi Pengadu

5. Klasifikasi Perespon

Pihak yang paling banyak merespon surat-surat dari Komnas HAM RI adalah POLRI (97 aduan), Pemerintah pusat (kementerian) (61 aduan), Lembaga negara (non kementerian) (47 aduan), Korporasi (20 aduan), Lembaga peradilan (13 aduan).

Klasifikasi Perespon Kepolisian 97 Pemerintah Pusat (Kementerian) 61 Lembaga Negara (Non Kementerian) 47 Pemerintah Daerah 46 Korporasi 20 Lembaga Peradilan 13 0 40 60 80 100 120 20

Grafik 3 Klasifikasi Perespon

6. Klasifikasi Korban

Berdasarkan data pengaduan dugaan pelanggaran HAM, korban terbanyak merupakan individu – orang seorang (613 aduan), kelompok – masyarakat (313 aduan), dan individu – perempuan (96 aduan).

Klasifikasi Korban Individu-Orang Seorang 613 Kelompok-Masyarakat 313 Individu-Perempuan 96 Individu-Pekerja/Profesi 81 Kelompok-Pekerja 58 0 100 200 300 400 500 600 700

Grafik 4 Klasifikasi Korban (5 Terbanyak)

7. Klasifikasi Pihak Teradu

Pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI adalah Polri (405 aduan), Korporasi (198 aduan), Pemerintah pusat (138 aduan), dan pemerintah daerah (134 aduan). Selain itu, terdapat kategori pihak teradu yang berasal dari negara lain yakni warga negara asing (3 aduan) dan pemerintah negara lain (3 aduan). Kategori pihak teradu secara detail dapat dilihat pada bagan berikut:

Kelompok - Penyandang Disabilitas 1 Kelompok - Agama dan penghayat... 1 Kelompok - Anak anak 1 Individu - Perempuan 2 Lembaga legislatif 2 Warga Negara Asing (WNA) 3 Pemerintah negara lain 3 Kelompok - Pekerja 4 Kelompok - Masyarakat Adat 4 Lembaga pelayanan kesehatan 6 Organisasi 15 Individu - Pekerja/Profesi 15 Lembaga Pemasyarakatan dan/atau... 15 Lembaga pendidikan 22 Kejaksaan 23 Kelompok - Masyarakat 29 Lembaga negara (non kementerian) 32 TNI 36 BUMN/BUMD 70 Lembaga peradilan 79 Individu - Orang seorang 133 Pemerintah daerah 134 Pemerintah pusat (kementrian) 138 Korporasi 198 POLRI 405 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Grafik 5 Pihak Teradu/Pihak yang Diadukan

Adapun pokok aduan (3 terbanyak) dari pihak teradu adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pokok Aduan pihak teradu POLRI

POLRIJumlah
Ketidakprofesionalan / ketidaksesuaian prosedur oleh APH61.7%
Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat10.6%
Kinerja dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum5.9%

Tabel 2 Pokok Aduan pihak teradu Korporasi

KorporasiJumlah
Agraria43.4%
Ketenagakerjaan23.2%
Lainnya9.6%
Lingkungan6.6%

Tabel 3 Pokok Aduan pihak teradu Korporasi

Pemerintah PusatJumlah
Agraria35.5%
Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal15.9%
Pelanggaran Administrasi Pemerintahan10.1%
Pelanggaran HAM Berat8.0%

8. Klasifikasi Hak – Pokok Aduan

Berdasarkan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM RI, hak atas kesejahteraan (550 aduan) merupakan hak yang paling banyak dilanggar. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan (444 aduan) dan hak atas rasa aman (129 aduan) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang masih sering dilanggar di pada Januari hingga Juni 2023.

Klasifikasi Hak yang Diadukan Hak atas Kesejahteraan 571 Hak Memperoleh Keadilan 470 Hak atas Rasa Aman 134 Hak untuk Hidup 51 Hak Perempuan 34 Hak Atas Kebebasan Pribadi 29 Hak Anak 26 Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 25 Hak Mengembangkan Diri 12 Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif 6 Hak Berkeluarga dan Melanjutkan 2 Keturunan Tanpa Keterangan Hak 55 0 200 400 600

Grafik 6 Hak yang diadukan

Adapun pokok aduan (3 terbanyak) dari hak yang diadukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Pokok Aduan Hak atas Kesehateraan

Hak atas KesejahteraanJumlah
Agraria46.0%
Ketenagakerjaan14.9%
Kepegawaian9.5%

Tabel 5 Pokok Aduan Hak Meperoleh Keadilan

Hak Memeroleh KeadilanJumlah
Ketidakprofesionalan / ketidaksesuaian prosedur oleh APH62.84%
Kinerja dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum6.98%
Kesewenangan di pengadilan5.86%

Tabel 6 Pokok Aduan Hak atas Rasa Aman

Hak atas Rasa AmanJumlah
Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat23.26%
Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan19.38%
Marjinal Ketidakprofesionalan / ketidaksesuaian6.98%

Atas 1.415 kasus dugaan pelanggaran HAM, dilakukan tindak lanjut pemeriksaan pada penanganan aduan yang kemudian didistribusikan dengan rincian sebagai berikut:

Distribusi Penanganan Kasus Pengaduan (720) Kasus Baru 582 Kasus Lanjutan 138 151 Pemantauan (544) Kasus Baru 212 544 Kasus Lanjutan 332 720 Mediasi (151) Kasus Baru 43 Kasus Lanjutan 108

Gambar 2 Distribusi Penanganan Kasus

C. Penanganan Aduan dan Kasus

Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan berkas dan analisis aduan dugaan pelanggaran HAM yang kemudian ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan atau fungsi mediasi.

1. Penanganan Pengaduan

Pengaduan Komnas HAM dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023 telah menerbitkan 464 surat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 surat keluar Pengaduan Komnas HAM

Klasifikasi surat keluar Pengaduan Komnas HAMJumlah
Saran336
Tanggaan79
Kelengkapan Berkas49
Total464

a. Sebanyak 336 surat merupakan Surat Saran yang diberikan Komnas HAM atas pengaduan, karena terdapat mekanisme lain yang lebih tepat bagi penyelesaian aduan tersebut.

b. Sebanyak 79 surat merupakan surat tanggapan yang diberikan Komnas HAM atas pengaduan, Komnas HAM menilai bahwa pengadu telah menempuh upaya yang tepat bagi penyelesaian aduan yang disampaikan.

C. Sebanyak 49 surat merupakan surat permintaan kelengkapan berkas. Komnas HAM meminta pengadu untuk melengkapi dokumen pengaduan yang disampaikan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI kurun Januari hingga Juni 2023 telah menerima 51 Audiensi Pengaduan yang terbagi dalam detail isu sebagai berikut :

Tabel 8 Penerimaan Audiensi Pengaduan

Isu AudiensiJumlah
Agraria7
Isu Audiensi Human Rights Defender (HRD)Jumlah 1
Intoleransi dan perampasan hak4
kebebasan beragama/berkeyakinan Kebebasan berekspresi dan berpendapat1
Kebebasan berekspresi dan berpendapat Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat1 2
Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat Kelompok Rentan dan Marjinal (Anak, perempuan, disabilitas, narapidana2
dan/tahanan, LGBTIQ, lansia, masyarakat adat, deteni dan/pengungsi, pencari suaka) Kepegawaian8 1
Kesewenangan di pengadilan2
Ketenagakerjaan4
Ketidakprofesionalan / ketidaksesuaian4
prosedur oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kinerja dan Kode Etik Aparat Penegak8
Hukum5
Lingkungan Pelanggaran Administrasi Pemerintahan4
Pelanggaran Administrasi Pemerintahan1
Pendidikan1
Kewenangan Komnas HAM RI1
Pendampingan hukum1
Total51

Komnas HAM selama periode semester 1 tahun 2023 telah menerbitkan surat perlindungan sebanyak 20 surat yang terbagi dalam klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 9 Klasifikasi Surat Perlindungan

Klasifikasi surat perlindunganJumlah
Kesehatan1
Penggusuran1
Human Right Defender1
Pekerja Migran Indonesia1
Klasifikasi surat perlindunganJumlah
Agraria4
Penyiksaan oleh Aparat1
Akses Keadilan11
Total20

Tabel 10 Klasifikasi pihak terkait Surat Perlindungan

Klasifikasi pihak terkaitJumlah
Kepolisian Republik Indonesia17
Polisi Militer Kodam1
Pemerintah Daerah1
Pemerintah Pusat1
Total20

Kepolisian Republik Indonesia menjadi institusi tujuan terbanyak surat perlindungan yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menekan eskalasi konflik yang mungkin terjadi, sebagaimana fungsi Polri yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM melaksanakan kegiatan pengaduan proaktif salah satunya pada kasus kebakaran di daerah Plumpang (Jakarta Utara). Pada 9 Maret 2023, Komnas HAM melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan terkait kondisi dan pemenuhan Hak-Hak Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Pemeriksaan pendahuluan atau pengaduan proaktif ini bertujuan untuk melengkapi informasi terkait gambaran situasi dan analisa peristiwa dugaan pelanggaran HAM dengan fokus pada informasi yang didapat dari korban dan situasi di lokasi kejadian.

Rangkaian kegiatan pemeriksaan pendahuluan dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain:

1. Meninjau situasi dan kondisi penampungan korban yang mengungsi di 2 (dua) titik yang disiapkan pemerintah, yaitu kantor PMI Jakarta Utara dan RPTRA Rasela;

2. Melakukan permintaan informasi terhadap korban dan pihak terkait lainnya;

3. Meninjau lokasi kebakaran, khususnya di RW 009 dan RW 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

4. Meninjau dan meminta informasi dari Posko Terpadu Tanggap Darurat Bencana Kebakaran;

5. Meninjau lokasi penampungan dan posko bantuan yang disiapkan swasembada di RW 009 dan RW 001.

Adapun tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan atas peristiwa Kebakaran Depo Pertamina ini yaitu pelimpahan kasus kepada Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk juga upaya pemerintah untuk pemenuhan hak pemulihan bagi para korban.

2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan HAM

Pada Semester 1 Tahun 2023, fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan telah menangani 277 kasus dugaan pelanggaran HAM, dengan 163 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya dan 114 kasus baru yang diterima pada tahun 2023.

Penanganan kasus melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan

180 163 150 114 120 90 60 30 0 Kasus Baru Kasus Lanjutan

Grafik 7 Penangan perkara melalu mekanisme Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan

Penanganan kasus melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan dilakukan dengan 5 (lima) mekanisme dengan rincian sebagai berikut:

lui

Mekanisme penanganan kasus melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan KORESPONDENSI* 217 kasus, 551 surat Total Kasus 277 dengan 730 surat PEMANGGILAN 18 kasus, 40 surat *Data tidak berlaku PEMANTAUAN LAPANGAN 19 kasus, 46 surat akumulatifdalam penanganan 1 (satu) kasus AMICUSCURIAE 7 kasus, 9 surat dapat dilakukan beberapa mekanisme KASUS SELESAI** 62 kasus, 84 surat

Gambar 3 Mekanisme penanganan kasus melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan

a. Permintaan keterangan atas 217 perkara dengan 295 surat;

b. Perkembangan penanganan kasus dan tanggapan atas 148 perkara dengan 256 surat;

Fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan telah melakukan pemanggilan atas 18 kasus. Upaya pemanggilan terhadap para pihak dilakukan baik untuk penanganan kasus maupun untuk pendalaman isu dari pihak terkait. Selain itu juga pemanggilan terhadap ahli dalam memberikan keterangan guna percepatan penanganan kasus, seperti ahli epidemiologi dan hukum kesehatan pada penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), ahli hukum lingkungan dan tata ruang pada kasus penolakan rencana reklamasi pantai Minanga dan para ahli lainnya.

Mekanisme pemantauan lapangan dilakukan guna mengumpulkan barang dan alat bukti dan/atau mencegah konflik meluas terhadap kasus maupun situasi penegakan HAM. Pemantauan lapangan didasari pada aduan masyarakat akan kasus-kasus, antara lain seperti sengketa lahan/agraria, kekerasan negara dan akses terhadap keadilan, aduan terhadap korporasi terkait pemenuhan hak normatif pekerja maupun hak atas lingkungan hidup yang layak, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dan intoleransi, dan masyarakat hukum adat. Di samping itu, meningkatnya aduan atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekesarasan Seksual (TPKS) menjadi atensi sendiri dalam penanganan kasus.

Mekanisme lain yang diimplementasikan adalah Amicus-curiae. Komnas HAM telah melakukan pemberian pendapat HAM atas 7 (tujuh) kasus. Mekanisme Amicus-curiae atau pemberian pendapat HAM dilakukan melalui metode pemberian pendapat HAM langsung di hadapan Majelis Hakim saat persidangan dan/atau melalui surat. Berikut pemberian pendapat HAM atau Amicus-curiae yang telah disampaikan:

Tabel 11 Penanganan Kasus melalui Amicus-Curiae

No.
perkara nomor 388/G/2022/PTUN.JKT atas gugatanwarga Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten (PTUN) Jakarta
HAM RI dalam Perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait tragediSurabaya
Kpg terkait kriminalisasi terhadap Sdr. Gregorius Jeramu yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam
No.Ditulubon
4.Amicus-curiae Pemberian Pendapat HAM (Amicus-Curiae) oleh Komnas HAM RI dalam Perkara Nomor 771/Pdt.G/2022/PNDitujukan Pengadilan Negeri
HAM RI dalam Perkara Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terkait Pelanggaran HAM dalam kasus Gangguan Ginjal Akut, Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia Pemberian Pendapat HAM (Amicus-Curiae) oleh KomnasJakarta Pusat Pengadilan Tata
HAM RI dalam Perkara Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT yang terkait tindakan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Game, Steam Data, Counter Strike, Xandr.com dan Origin (EA)Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pengadilan Negeri
6.Pemberian Pendapat HAM (Amicus-Curiae) oleh Komnas HAM RI dalam Perkara Nomor dan 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 terkait perlindungan Pembela HAM Sdr. HA dan Sdri. FM atas tuduhan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. LBPPengadilan Negeri Jakarta Timur
7.Pemberian Pendapat HAM (Amicus-Curiae) oleh Komnas HAM RI dalam Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PNCkr terkait ganti kerugian dan rehabilitasi bagi Sdr. MF atas penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisan RI.Pengadilan Negeri Cikarang

Terakhir, terkait penyelesaian kasus, dapat dilakukan dengan upaya mengeluarkan rekomendasi, pelimpahan kepada fungsi mediasi atau Kantor Komnas HAM perwakilan di daerah, serta penutupan kasus. Hingga pertengahan tahun 2023, fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan telah melakukan penyelesaian atas 62 kasus dengan 84 surat, sebagai berikut:

a. Rekomendasi kepada para pihak sebanyak 57 rekomendasi atas 34 kasus dengan 34 surat;

b. Pelimpahan atas 5 perkara dengan 5 surat;

c. Penutupan atas 23 perkara dengan 45 surat.

Kelima mekanisme yang telah dijelaskan di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dimungkinkan dilakukan penanganan 1 (satu) kasus melalui beberapa mekanisme sekaligus dalam satu tahun berjalan.

Berdasarkan penanganan tersebut, dihasilkan keluaran yang nyata melalui pemberian rekomendasi oleh Komnas HAM RI. Sebanyak 34 kasus ditangani dengan dihasilkannya 34 surat rekomendasi dan dua laporan penyelidikan. Total sebanyak 57 rekomendasi kepada para pihak yang relevan dalam penanganan kasus pada tahun 2023.

3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi HAM

Pada Semester 1 Tahun 2023, fungsi mediasi telah menerima 55 kasus baru dan 126 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya serta menutup 37 kasus, sehingga saat ini kasus aktif yang diterima adalah 144 kasus.

Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi melakukan penanganan kasus melalui surat-menyurat/korespondensi dengan para pihak. Rincian penanganan kasus melalui korespondensi yaitu sebagai berikut:

Penanganan Kasus Mediasi

Surat Kasus 308 Saran 13 Rekomendasi 4 BA Pascamediasi 0 BA Pramediasi 19 BA Mediasi 4 Kesepakatan Mediasi 3 Penutupan Kasus 37 0 50 100 150 200 250 300 350

Grafik 8 Rekap Penanganan Kasus Mediasi

Sepanjang Januari – Juni 2023, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi telah menyelenggarakan kegiatan 7 Mediasi dengan hasil 3 Berita Acara Kesepakatan Perdamaian. Ada pun kasus – kasus yang telah dilakukan Mediasi adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Kasus yang Telah dilakukan Mediasi.

No.Nama Kasus
1Berita Acara Mediasi Berita Acara Tanpa Kesepakatan Sengketa Ganti Rugi
Berita Acara Tanpa Kesepakatan Sengketa Ganti Rugi Lahan terkait Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo- Mantingan di Kabupaten Sragen.001/BA/KH- MD.00.01/II/2023
2Berita Acara Tanpa Kesepakatan tentang Sengketa Hak atas Ganti Rugi Lahan terkait Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.002/BA/KH- MD.00.01/III/2023
3Berita Acara Mediasi tentang Sengketa Hak atas Lahan antara Warga Desa Tontowea dan PT Mulia Pacific Resources di Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara.003/BA/KH- MD.00.01/V/2023
4Berita Acara Tanpa Kesepakatan terkait Sengketa Hak atas Kesejahteraan terkait Hak Tempat Tinggal Warga Penghuni Rumah/Tanah Negara dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).004/BA/KH- MD.00.01/VI/2023
Berita Acara Kesepakatan Mediasi
5Kesepakatan Mediasi terkait Sengketa hak atas lahan antara warga Desa Lassang Barat dan Parang Luara dengan PTPN XIV di Kabupaten Takalar.001/KP/KH- MD.00.01/I/2023
6dengan PTPN XIV di Kabupaten Takalar. Kesepakatan Mediasi terkait Sengketa relokasi Warga Kios Renteng Nglangon yang berada di RT. 04 / RW. 03, Kelurahan Karangtengah (Karang Tengah), Kecamatan Sragen.002/KP/KH- MD.00.01/V/2023
7Kesepakatan perdamaian terkait Sengketa Dugaan Penghalangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.003/KP/KH- MD.00.01/VI/2023

D. Highlight Kasus

1. Highlight kasus yang ditangani pada fungsi Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan

1) Isu Ketenagakerjaan

a. Konflik ketenagakerjaan dan kriminalisasi pekerja/buruh PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Komnas HAM menerima informasi bahwa pada Sabtu Malam, 14 Januari 2023 terjadi bentrokan di area smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan menyebabkan dua pekerja lokal dan satu Tenaga Kerja Asing (TKA) meninggal dunia. Selain korban meninggal, ada tiga orang pekerja yang mengalami luka-luka. Bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Sehubungan peristiwa tersebut, Komnas HAM turut mendapatkan aduan dugaan kriminalisasi terhadap Sdr. R, Sdr. A dan Sdr. MB dari Sdr. RB (KontraS) selaku pendamping. Sdr. R, dkk diduga melakukan tindak pidana penghasutan, mengirimkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Menurut Pengadu, Mereka hanya merekam peristiwa kerusuhan yang disertai kekerasan berupa pemukulan dengan pipa besi yang dilakukan oleh tenaga kerja asing (TKA) terhadap pekerja PT GNI yang nantinya digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan. Atas informasi tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 19-20 Januari 2023 dengan meminta keterangan para pihak seperti Serikat Pekerja Nasional, PT GNI, Polda Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan meninjau Smelter PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

b. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap TKA di kawasan Indonesia Morowali Indusrtial Park (IMIP), Kab. Morowali, Sulawesi Tengah

Komnas HAM menerima pengaduan dari A Law Firm & Public Interest Law Office tentang pelanggaran hak pekerja kepada salah satu orang TKA selama memiliki hubungan kerja dengan Zhejiang Lanchuanggu Engineering Technology Co., Ltd., sebagai salah satu anak perusahaan dari Tsinghan Holding Group, dan/atau PT Walsin Nickel Industrial Indonesia di wilayah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pelanggaran-pelanggarannya antara lain adalah tidak diberikan hari libur, bekerja selama 12 (dua belas) jam atau lebih dalam 1 hari tanpa upah lembur dan ada pemaksaan, tidak diberikan alat keselamatan kerja yang memadai, pelarangan berserikat khususnya larangan mogok kerja dalam perjanjian kerja. Saat korban mau mengundurkan diri Pemberi Kerja memberikan sanksi denda secara sepihak sebesar 21.000 Yuan yang dikurangi dari upahnya dengan daling sebagai biaya visa yang wajib ditanggung oleh korban. Atas informasi tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan dan berkoordinasi dengan pihak Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah. Komnas HAM juga berencana untuk berkoordinasi untuk memperdalam kasus ini.

2) Isu Penyiksaan dan Kesewenangan

a. Dugaan penyiksaan dan kesewenangan penyidik Polda Lampung dalam proses hukum yang berakibat kematian Sdr. F Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAMRI) telah menerima surat pengaduan terkait dugaan penyiksaaan dan kesewenangan proses hukum oleh Satreskrim Polres Lampung Utara dalam penangkapan, penggeledahan, dan interogasi yang berakibat kematian Sdr. F (Alm) atas dugaan tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Keluarga korban merasa adanya kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan oleh anggota Polres Lampung Utara hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. F dan meminta Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut Komnas HAM telah melakukan serangkain kegiatan pemantauan dan penyeledikan, dengan meminta keterangan tindak lanjut dari Polda Lampung dan Irwasum Polri, serta melanjutkan dengan pemantauan lapangan pada 25-28 Juli 2023 guna meminta keterangan para pihak yang terhubung dengan peristiwa.

b. Kasus Kematian Tahanan di Rutan Polresta Banyumas

Kasus ini merupakan kasus proaktif Komnas HAM yang penanganannya dilakukan secara urgent response terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Komnas HAM memberikan atensi pada penanganan kasus kematian Sdr. OK di Rutan Polres Banyumas yang diduga mengalami penganiayaan oleh sesama tahanan dan Anggota Penyidik Polsek Baturaden dan Polres Banyumas.

Komnas HAM telah melakukan permintaan keterangan langsung kepada keluarga Sdr. OK di Banyumas dan klarifikasi, baik secara tertulis maupun langsung, kepada Polda Jawa Tengah. Dalam perkembangan penanganan kasus ini, Polda Jawa Tengah telah menetapkan 10 tahanan dan 4 Anggota Polres Banyumas sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian Sdr. OK di Rutan Polresta Banyumas.

Komnas HAM terus mendorong Polda Jawa Tengah untuk melakukan percepatan penanganan kasus ini secara profesional dan akuntabel guna membuat terang peristiwa kematian Sdr. OK di Rutan Polresta Banyumas dan mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga.

c. Dugaan penembakan dan pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil di Dogiyai, Papua Tengah pada 21 Januari 2023 oleh oknum kepolisian

Pada 21 Januari 2023 telah terjadi peristiwa dugaan penembakan terhadap warga sipil di distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai. Adapun rangkaian peristiwa penembakan diawali adanya Penembakan di Kampung Goupoya, distrik Mapia diduga dilakukan oleh anggota Polisi karena diduga beberapa pemuda Kampung Goupoya sedang melakukan pemalangan dan pemalakan. Terdapat korban jiwa 2 orang warga sipil. Korban a.n VD tertembak ketika terlibat pemalakan dan penikaman supir truk, sementara korban a.n YT tidak terkait dengan peristiwa pemalakan namun menjadi korban peluru nyasar dari anggota Polisi. Menindaklanjuti peristiwa juga pengaduan langsung yang disampaikan oleh keluarga korban pada 25 Januari 2023 dan Pansus Kemanusiaan DPRD Dogiyai, Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan Pemantauan pada 29 Maret – 01 April 2023 di Dogiyai. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan guna melengkapi konstruksi persitiwa, Komnas HAM RI pada 4-10 Juni 2023 melakukan pemantauan lanjutan dengan meminta keterangan para pihak yang terhubung dengan peristiwa

d. Dugaan kekerasan dan penyiksaan dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap Sdr. A, dkk, yang merupakan terdakwa kasus klitih, Gedongkuning, Yogyakarta yang diduga dilakukan anggota Polsek Kotagede dan Polsek Sewon. Dugaan kekerasan dan penyiksaan tersebut terjadi pada proses penyidikan tindak pidana dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang pelajar yang terjadi pada 3 April 2022 di daerah Gedongkuning, Yogyakarta.

Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah meminta keterangan dari Polda DIY dan Propam DIY. Selain itu telah menyampaikan pendapat HAM

(amicuscuriae) kepada PN Yogyakarta. Berdasarkan keterangan pers Nomor 17/HM.00/III/2023 yang telah dikeluarkan Komnas HAM, menyampaikan bahwa adanya dugaaan kekerasan terhadap Sdr. A, dkk serta terdapat pelanggaran HAM yaitu hak atas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang tidak adil.

Komnas HAM juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oknum personel yang mengamankan Sdr. A, dkk dalam rangka memberikan keadilan kepada pengadu dan korban serta memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

3) Isu Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Kasus pemerkosaan terhadap Anak oleh 8 orang pelaku dengan 4 orang di antaranya adalah pelaku Anak di Kabupaten Manokwari

Dugaan kesewenangan dan pelanggaran dalam proses penanganan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait kasus persetubuhan (pemerkosaan) terhadap anak berusia 16 tahun oleh 8 orang pelaku dengan 4 orang di antaranya adalah pelaku anak pada 6 Desember 2022 di Kabupaten Manokwari. Disampaikan dalam peristiwa tersebut tersebut disertai: (i) belum adanya pendampingan dari para pihak terkait kepada korban; (ii) belum adanya upaya pemenuhan hak restitusi dan pemulihan kepada korban; (iii adanya intimidasi dan ancaman dari pelaku maupun keluarga pelaku.

Atas informasi tersebut Komnas HAM telah meminta keterangan Irwasda Papua Barat dalam proses penyelidikan terhadap tersangka serta memastikan keamanan dan perlindungan bagi korban dan keluarga korban. Selain itu juga telah berkoordinasi dengan LPSK, UPTD PPA Kabupaten Manokwari dan Kejaksaan

Negeri Manokwari untuk memastikan pendampingan dan pemulihan bagi korban serta jaminan restitusi bagi korban.

b. Kriminalisasi dan intimidasi terkait kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

Kriminalisasi dan intimidasi terhadap Sdr. A (kakak korban) dan Sdri. S (ibu korban) terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap Sdri. WR (9 tahun) dan WS (4 tahun) di Kota Baubau.

Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual ketika ditinggal bekerja ke pasar oleh orang tua dan kakak korban. Korban diduga diperkosa oleh pemilik perumahan tempat korban dan keluarga tinggal serta 7 (tujuh) orang pekerja bangunan yang berada di kompleks perumahan korban. Dalam keterangan kepada Penyidik Polres Bau-Bau, korban secara konsisten menyatakan bahwa pelaku perkosaan terhadap korban bukanlah Sdr. A (kakak korban) melainkan pemilik perumahan dan 7 (tujuh) orang pekerja bangunan yang sering mondar-mandir di perumahan korban.

Korban mengingat dengan rinci tindakan para pelaku yang membekap, menyuntik, menampar, dan melakukan perkosaan terhadap terhadap korban. Korban juga mengingat bahwa pelaku menodongkan pistol ke mulut korban dan mengancam akan membunuh korban serta semua anggota keluarganya jika melaporkan tindak kekerasan seksual tersebut kepada orang tua korban.

Terkait laporan tersebut, Penyidik Polres Baubau tidak menyelidiki lebih dalam terkait keterangan korban tersebut dan malah menetapkan Sdr. A sebagai tersangka. Menurut pengakuan Sdr. A, dirinya dipaksa mengakui perkosaan terhadap kedua adiknya oleh Penyidik Polres Baubau dengan bukti file video porno yang ditemukan dalam ponselnya. Penasehat hukum Sdr. A kemudian mengajukan keberatan dan penangguhan penahanan. Lebih lanjut, Sdri. S dan Sdr. A kemudian memutuskan pindah dari rumahnya karena mendapat teror dan intimidasi dari para pelaku.

Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan terhadap kasus TPKS terhadap ini dan menemukan beberapa temuan faktual yang diantaranya adalah dugaan ketidakprofesionalan penyidik Polres Baubau dalam melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Penyidik Polres Baubau terkesan enggan mengembangkan penyelidikan untuk mendapatkan bukti dukung terkait keterlibatan terduga pelaku menurut versi korban. Penyidik Polres Baubau juga belum mengimplementasikan UU TPKS dalam penanganan kasus ini sehingga keterangan korban yang masih di bawah umur cenderung diabaikan sebagai bukti kuat dalam penanganan kasus ini.

4) Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

a. Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Jakarta Utara

Dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap ± 30 (tiga puluh) orang yang terjadi di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Para korban awalnya ditawari pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK) melalui laman sosial media facebook dan kemudian para korban dijemput serta ditempatkan di sebuah rumah di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dalam rumah tersebut, para korban tidak memperoleh upah ataupun kasbon yang dijanjikan sebelumnya dan diminta untuk mem-bayar biaya kebutuhan seharihari, para korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah dengan penjagaan pada pagi dan siang hari serta rumah tersebut dikunci pada pukul 21.30 WIB.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI telah mengirimkan surat permintaan tindak lanjut kepada Kapolres Metro Jakarta Utara. Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan juga secara responsif telah menghubungi langsung Kapolres Metro Jakarta Utara menyampaikan dugaan TPPO di wilayah hukumnya dan mendapatkan respon bahwa Polres Jakarta Utara akan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dimaksud.

b. Dugaan TPPO scammers di Myanmar dan Kamboja

Komnas HAM menerima sejumlah aduan terkait kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak sebagai korban scamming di beberapa negara di Kawasan ASEAN. Korban biasanya mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan, dengan korban ditawarkan pekerjaan dibidang teknologi seperti game online atau menjadi marketing. Kenyataannya korban dipekerjakan sebagai scammers atau admin judi online. Korban ditempatkan di wilayah yang sedang berkonflik. Tidak hanya mengalami eksploitasi, korban TPPO juga mengalami kekerasan fisik, seksual, pelanggaran kontrak/perjanjian kerja dan gaji tidak dibayar serta penahanan dokumen.

Menanggapi aduan ini, Komnas HAM melakukan penanganan dengan berkoordinasi serta meminta keterangan beberapa kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). PMI yang menjadi korban berada pada ketegori PMI undocumented dimana tidak tercatat dalam sistem pendataan PMI di BP2MI. Dalam penanganannya, Komnas HAM RI mendorong peran serta Pemerintah melalui Perwakilan RI di luar negeri dalam menjamin pelindungan PMI, penegakan hukum oleh aparat kepolisian, serta peran serta pemerintah daerah dari wilayah asal maupun transit dalam pencegahan TPPO.

5) Isu Lainnya

a. Pemantauan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) akibat obat sirup tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)

Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait gangguan ginjal misterius yang kemudian dikenal dengan istilah Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM telah membentuk tim dalam melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, antara lain:

a) Pemantauan situasi HAM, monitoring media dalam penelusuran kronologis kasus, lonjakan dan penanganan korban, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

b) Penerimaan pengaduan, menerima pengaduan dari sejumlah keluarga korban dan organisasi masyarakat.

c) Pendalaman keterangan, mendalami keterangan pengadu dan keluarga korban.

d) Pemantauan lapangan, melakukan pemantauan lapangan ke sejumlah kediaman keluarga korban baik korban penyintas maupun korban meninggal dunia.

e) Pemanggilan dalam rangka Permintaan Keterangan, permintaan keterangan kepada para pihak, diantaranya:

BPOM RI

Kementerian Kesehatan RI

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri

Perusahaan dalam bidang Industri Farmasi

f) Koordinasi dalam rangka Permintaan keterangan, koordinasi dengan berbagai instansi dan organisasi profesi yang berkaitan, diantaranya:

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM)

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI)

Permintaan keterangan ahli, mendapatkan pandangan objektif g) terkait kasus GGAPA terutama yang berkaitan dengandisiplin keilmuan kesehatan terkait wabah (epidemiologi), ahli hukum kesehatan, dan ahli farmasi (farmakolog).

h) Pemeriksaan dan Analisis Dokumen, menganalisa sejumlah dokumen yang diterima dari berbagai pihak, jurnal/referensi ilmiah, dan artikel pemberitaan.

i) Konsolidasi temuan dan perbandingan fakta.

j) Penyusunan laporan akhir.

Berdasarkan keterangan pers Nomor 18/HM.00/III/2023 yang telah dikeluarkan Komnas HAM menyampaikan sejumlah temuan faktual dan kesimpulan dari proses pemantauan dan penyelidikan yang telah dilakukan. Secara ringkas, Komnas HAM menyatakan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia atas kasus Gangguan Ginjal Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia, diantaranya mencakup:

a) Hak untuk Hidup

b) Hak atas Kesehatan

c) Hak Anak

d) Hak Memperoleh Keadilan

e) Hak atas Kesejahteraan, yaitu Hak atas Pekerjaan dan Hak atas Jaminan Sosial

f) Hak atas Informasi

g) Hak Konsumen

h) Pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia

Berdasarkan temuan dan kesimpulan Komnas HAM, untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang kembali, maka Komnas HAM RI telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada:

a) Presiden RI

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia

d) Pelaku Industri Farmasi

b. Kasus Kriminalisasi HRD Sdr. HA dan Sdri. FM

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Tim Advokasi Bersihkan Indonesia perihal permohonan perlindungan bagi Sdr. HA dan Sdri. FM atas ancaman gugatan perdata dan pemidanaan terkait dengan konten dalam channel Youtube. Menanggapi hal ini, Komnas HAM telah meminta keterangan pihak-pihak terkait serta menawarkan proses Mediasi/Perundingan dan difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Lebih lanjut, Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Untuk mempertegas status Sdr. HA dan Sdri. FM sebagai Pembela HAM, Komnas HAM mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 588/K-PMT/VIII/2022 yang menyatakan Sdr. HA dan Sdri. FM sebagai Pembela HAM. Selain itu, Komnas HAM telah menyampaikan permohonanan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan status sebagai Pembela HAM dalam penuntutan Sdr. HA dan Sdri. FM. Kemudian Komnas HAM telah menyampaikan amicuscuriae (pemberian pendapat kepada pengadilan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Komnas HAM juga turut hadir dalam persidangan terhadap Sdr. HA dan Sdri. FM.

c. Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi terkait Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Komnas HAM RI telah menyelesaikan penyelidikan terhadap Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 (Tragedi Kanjuruhan). Laporan Penyelidikan Kasus Tragedi

Kanjuruan telah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kapolri, dan Kapolda Jawa Timur. Laporan tersebut diberikan guna mendukung proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban beserta keluarga korban.

Sejak November 2022, Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan para pihahk termasuk menyampaikan rekomendasi kepada PSSI, PT LIB, PT Indosiar, dan Arema FC, agar ada upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola sepak bola Indonesia yang berlandaskan hak asasi manusia. Pada 10 Januari 2023, Komnas HAM kemudian membentuk Tim Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi terkait Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan. Tim ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, dampak dari rekomendasi, serta mendorong para pihak untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Hingga saat ini, Tim telah melakukan sejumlah kegiatan yang antara lain, audiensi dengan korban dan para pendamping Tragedi Kanjuruhan, diskusi dengan sejumlah ahli, koordinasi dengan Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota/Kabupaten Malang, dan LPSK dalam rangka pemulihan korban, dan permintaan keterangan PSSl dan PT LIB dalam rangka tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM.

2. Highlight kasus yang ditangani pada fungsi Mediasi

1) Isu Agraria dan Penggusuran/Relokasi

a. Kasus Sengketa Relokasi Warga Kios Renteng Nglangon, Sragen dengan Pemerintah Kab. Sragen dan rencana relokasi pedagang ke Pasar Sukowati

Komnas HAM RI menerima pengaduan terkait permasalahan warga di Kios Renteng, Nglangon, Kab. Sragen mengenai rencana relokasi warga ke Pasar Sukowati di Kab. Sragen. Pemerintah Kab. Sragen telah melakukan sosialisasi relokasi sejak 29 Desember 2022, namun beberapa warga Pengadu merasa keberatan atas proses relokasi dan melakukan upaya audiensi ke berbagai pihak seperti DPRD Kab. Sragen dan Pemerintah Kab. Sragen namun belum menemui upaya penyelesaian.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM RI memfasilitasi mediasi antara Pengadu dengan Pemerintah Kab. Sragen untuk memastikan proses relokasi dapat berjalan lancar dan memenuhi hak-hak warga terdampak relokasi. Pada 4 Mei 2023, Komnas HAM RI melaksanakan pramediasi kepada Pengadu dan Pemerintah Kab. Sragen untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi yang lengkap terkait sengketa dimaksud. Selanjutnya pada 5 Mei 2023, Komnas HAM RI memfasilitasi mediasi Pengadu dan Pemerintah Kab. Sragen yang dihadiri juga pihak terkait yang menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Berita Acara Nomor: 002/KP/KH- MD.00.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023. Pada pokoknya, Pengadu bersedia direlokasi dan Pemerintah Kab. Sragen memastikan proses relokasi menjamin hak-hak Pengadu.

b. Kasus Sengketa Lahan antara Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan Kementerian Kesehatan atas Lahan di Jalan Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada tahun 1957 dan menjadi pelopor gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Sejak tahun 1970 PKBI telah menempati lahan di Jalan Hang Jebat dengan dasar HGB selama 30 tahun. Namun pada tahun 1999, Kementerian Kesehatan menerima SHP atas tanah yang ditempati oleh PKBI tersebut. Dalam rangka mempertahankan tanah yang sudah ditempati PKBI, telah ada upaya hukum melalui gugatan PTUN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi Pengadilan memenangkan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan pramediasi yang dilaksanakan pada 13 Maret 2023 oleh PKBI, PKBI berharap kepada Komnas HAM RI agar dapat memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut agar mendapatkan penyelesaian dan tetap memastikan pemenuhan hak-hak. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan pramediasi dengan Kementerian Kesehatan pada 17 Juli 2023 untuk mendapatkan informasi dan alternatif solusi. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan mediasi sebanyak dua (2) kali yang menghasilkan Berita Acara 05/BA/MD.00.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Berita Acara 06/BA/MD.00.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dalam rangka mengupayakan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

c. Kasus Hak atas Lahan Ganti Rugi Antara 47 Warga Desa di Kab. Demak dan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari warga pemilik tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Desa Karangrejo, Wonosalam, Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, dan Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pengadu menyatakan bahwa warga mendapatkan penilaian harga ganti rugi dari Panitia Pengadaan Jalan Tol Semarang-Demak yang bersifat 1 arah tanpa adanya musyawarah sehingga harganya yang diterima menjadi lebih rendah dari harga pasaran.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 15 Februari 2023 dalam rangka mendapatkan informasi dan alternatif solusi. Dalam rangka mendapatkan penyelesaian, Komnas HAM RI melakukan mediasi yang dihadiri oleh Pengadu, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hukum Prov. Jawa Tengah, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah,

Kepala Kantah Kab. Demak, Pemerintah Kab. Demak, dan PT PP Semarang-Demak yang menghasilkan Berita Acara Mediasi Tanpa Kesepakatan Nomor: 002/BA/MD.00.01/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

2) Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

a. Kasus Sengketa Pendirian Masjid Tagwa Muhammadiyah di Gampong Sanso, Aceh

Komnas HAM RI menerima pengaduan mengenai dugaan pelarangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Pembangunan Masjid tersebut terhambat sejak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah keluar namun ada dua (2) surat penundaan tidak dapat melanjutkan pembangunan Masjid berdasarkan SK No. 59 Tahun 2018 tanggal 2018 dan SK No. 14 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021. Pengadu dalam rangka mengupayakan penyelesaian telah melakukan audiensi ke berbagai tokoh agama, Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, hingga Menteri Agama namun belum ada penyelesaian. Selain itu Pengadu juga telah menempuh langkah hukum melalui gugatan PTUN namun ditolak hingga tingkat Mahkamah Agung.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Aceh untuk mendapatkan informasi di lapangan dengan melalukan pramediasi dengan Pengadu dan Pemerintah Kab. Bireun. Sebagai alternatif penyelesaian, Pengadu menyampaikan tidak akan memaksa membangun Masjid Jami, namun setidaknya tetap memiliki tempat ibadah seperti Masjid biasa atau Musala. Selanjutnya Komnas HAM RI melakukan mediasi dengan Para Pihak pada 16 Juni 2023 yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/KH-MD.00.01/VI/2023. Komnas HAM RI akan melakukan pengawasan agar kesepakatan perdamaian yang dilakukan dapat dilaksanakan demi memastikan pemenuhan hak atas kebebasan beragama.

3) Isu Bisnis dan HAM

a. Kasus Pengaduan terhadap Operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait Isu Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (AMANAT KSB) terkait isu-isu ketenagakerjaan berupa PHK sepihak, alertlist, kecelakaan kerja, dan kondisi kerja buruh tambang, isu pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan tailing ke laut, serta isu transparansi dan pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) maupun Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT AMNT. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI melakukan pramediasi dengan PT AMNT dan Kementerian ESDM yang dilaksanakan pada 8 Juni 2023, pada pokoknya PT AMNT memberikan klarifikasi atas pengaduan yang disampaikan oleh AMANAT KSB bahwa operasional perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat yaitu KemenESDM. KemenESDM juga menyampaikan bahwa PT AMNT telah melakukan operasional perusahaan sesuai ketentuan. Setelah itu Komnas HAM RI juga melakukan pramediasi dengan Pemerintah Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat sebagai pemerintah daerah yang dapat mengawasi operasional perusahaan secara langsung di lokasi. Komnas HAM juga melakukan pramediasi dengan AMANAT KSB untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas pengaduan yang disampaikan.

Menindaklanjuti hasil pramediasi tersebut, Komnas HAM RI melakukan pemeriksaan lapangan langsung ke tambang Batu Hijau milik PT AMNT di Kab. Sumbawa Barat pada 27 Juli 2023. Komnas

HAM RI juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab. Sumbawa, Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan peran pemerintah daerah dalam memastikan operasional perusahaan menghormati hak asasi manusia. Melanjutkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan, Komnas HAM RI melakukan mediasi antara Para Pihak dengan membahas setidaknya tiga (3) isu yaitu terkait ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, hasil dari mediasi tersebut menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Nomor: 005/KP/KH-MD/00.01/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023. Pada pokoknya, PT AMNT bersedia melakukan review atas kebijakan ketenagakerjaan yang menjadi materi aduan seperti dugaan PHK sepihak, alertlist/reference check, roster dan jam kerja. Dalam konteks lingkungan hidup, PT AMNT berkomitmen melaksanakan operasional sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Kemudian terkait pemberdayaan masyarakat, akan dialokasikan kepada beasiswa pendidikan kuliah masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Komnas HAM RI akan memastikan kesepakatan perdamaian yang telah ada dapat dilaksanakan oleh Para Pihak dalam rangka menjunjung pemenuhan HAM.

b. Kasus Pengaduan terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait Sengketa atas Hak atas Tanah, Penggusuran/Relokasi, dan Rumah Dinas di berbagai Wilayah di Indonesia

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai wilayah terkait sengketa tanah dan/atau rumah dinas antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI. Sepanjang Semester 1 Tahun 2023, Komnas HAM RI menangani delapan (8) kasus yang tersebar di berbagai wilayah, yaitu Kota Bandung, Kota Madiun, Kota Semarang, Kota Cirebon, Kota Tegal, dan DKI Jakarta. Secara umum pengaduan yang diterima adalah terkait sengketa tanah antara warga dengan PT KAI ataupun rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh PT KAI ke pemukiman warga ataupun rumah dinas. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI dan Kementerian BUMN untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan alternatif-alternatif solusi yang dapat diupayakan dalam menjamin hak-hak masyarakat.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, lebih lanjut Komnas HAM RI telah melakukan pramediasi dengan Pemerintah Kab. Tegal, Pemerintah Kab. Cirebon, Pengadu, PT KAl, serta Pihak Terkait guna mendapatkan informasi terkait upaya penyelesaian kasus pengaduan di Kota Cirebon dan Kota Tegal. Pada pokoknya, PT KAl memberikan penjelasan bahwa sengketa tanah yang terjadi adalah rangka menata aset-aset PT KAl agar dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, di sisi lain warga menjelaskan bahwa telah menempati tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun dan telah berupaya mendaftarkan tanah tersebut namun tidak berhasil. Komnas HAM RI meminta agar Para Pihak mengupayakan cara-cara kondusif dan penyelesaian dengan yang mengedepankan hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM RI juga telah melakukan mediasi terkait sengketa rumah dinas antara masyarakat dengan PT KAl di Kota Madiun yang menghasilkan Berita Acara Tanpa Kesepakatan Nomor: 4/BA/MD.00.01/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023. Komnas HAM RI tetap mendorong Para Pihak untuk mengedepankan komunikasi yang efektif dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

4) Isu Masyarakat Hukum Adat

Komnas HAM RI telah menerima pengaduan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa (Amanda Sumbawa) terkait pemenuhan hak-hak komunitas adat dan sengketa tanah di Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat, yaitu:

1. Sengketa Lahan Masyarakat Desa Benete di kawasan Tatar Loka, Kecamatan Sengkongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan KPH II Sejorong.

2. Sengketa Lahan Adat Pontoh di Usar Ponto Ai Padeng, Desa Pemasar, Kec. Maronge, Kab. Sumbawa.

3. Sengketa Lahan dan Dugaan Perusakan Situs Adat Antara Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) dengan PT AMNT.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya terdapat empat (4) pihak Teradu yaitu Pemerintah Kab. Sumbawa, Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, KPH Serojong Mataiyang, dan PT AMNT. Komnas HAM RI telah melakukan pramediasi kepada Para Pihak untuk mendapatkan inti permasalahan dan alternatif-alternatif upaya penyelesaian. Pada pokoknya inti permasalahan terjadi karena Pemerintah Kab. Sumbawa dan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat belum mengakui ketiga komunitas adat tersebut sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pemerintah Kab. Sumbawa bahwa kasus ini sudah berjalan sejak lama dan pernah ada upaya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai MHA di Kab. Sumbawa namun tidak berhasil. Pemerintah Kab. Sumbawa dan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat juga menyampaikan bahwa tidak ada MHA yang diakui lainnya selain MHA Samawa.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM RI melakukan mediasi antara Para Pihak yang dilaksanakan pada 26-27 Juli 2023 yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian 004-005/KP/KH- MD.00.01/VII/2023 yang pada intinya Amanda Sumbawa akan mengumpulkan data dan informasi mengenai syarat komunitas adat untuk diakui menjadi MHA, serta Pemerintah Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat akan melakukan kajian ilmiah melibatkan pihak ketiga untuk memastikan klaim MHA dari Pengadu, selain itu juga PT AMNT sebagai perusahaan yang beroperasi di pertambangan siap menjaga situs adat serta memberikan ganti rugi apabila terbukti merusak situs adat setempat. Komnas HAM RI juga melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB pada 28 Juli 2023 untuk menginformasikan upaya-upaya penyelesaian melalui mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 26-27 Juli 2023.

E. Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti

1. Rekomendasi yang dikeluarkan melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan dan telah ditindaklanjuti pihak terkait Fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan telah mengeluarkan 57 (lima puluh tujuh) rekomendasi kepada para pihak atas 34 kasus. Adapun rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah adanya informasi baik tanggapan dari instansi terkait ataupun pengadu atas rekomendasi yang telah dikeluarkan. Berikut data rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan:

No.FungsiNama/Perihal KasusPihak TujuanHasil Tindak Lanjut
1.Pemantauan, Pengawasan dan PenyelidikanDugaan kesewenangan TNI AD dalamKepala Staf TNI Angkatan Darat Kepala PusatKapuskesad telah memberikan
danPengawasan dankesewenangan TNIAngkatan Daratmemberikan
danAD dalamKepala Pusattanggapan melalui
Penyelidikanpenahanan danKesehatan Angkatan Daratsurat Nomor
penpenyitaan hartaAngkatan DaratR/152/III/2023 tanggal
benda.benda.313 Maret 2023, yang
RekorRekomendasi terkaitpada pokoknya
KesevKesewenanganmenjelaskan antara
KepaKepala Pusatlain :
Kesehatanalain : a. Pengadu telah
AngkaAngkatan Daratmenjalani proses
terhadap Sdr. HKterhadap Sdr. HKhukum di
Pengadilan Militer
II-08 Jakarta dan
telah diputuskan
telah dtelah diputuskan
oleh Pengadilan
bahwa Pengadu
dinyatakan
bersalah
bersalan
No. FungsiFungsi Nama/Perihal
1KasusPihak TujuanHasil Tindak Lanjut pidana pemalsuan surat
pidana pemalsuan surat b. Terkait dengan dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap Pengadu disampaikan bahwa sejak awal proses penyidikan di Pomdam Jaya, Pengadu tidak memberikan keterangan tentang adanya tindakan sewenang-wenang. Terkait proses penyitaan harta benda dan asset- aset milik Pengadu, Puskesad menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Penyitaan harta benda dan aset dilakukan berdasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Pengadu bersedia dan sanggup melakukan pembayaran tuntutan ganti rugi
No. FungsiFungsi Nama/PerihalNama/PerihalPihak TujuanHasil Tindak Lanjut
Kasusatas permasalahan keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad senilai Rp 834.588.075 yang ditandatangani oleh Pengadu, selaku pembuat pernyataan dan Saksi Kabagpam Setditkesad dan Kaprimkop Kartika
No. FungsiFungsiNama/PerihalPihak TujuanHasil Tindak Lanjut
Kasusjaminan aset berupa rumah Pengadu di Inkopad Perum Kartika Sejahtera, Desa Sasak Panjang, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, kontrakan rumah milik Pengadu di Kampung Hutan, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, mobil Suzuki Ertiga, motor Yamaha Mio, dan motor Honda Beat. Surat
No. Fungsi
No.FungsiNama/Perihal KasusPihak TujuanHasil Tindak Lanjut Undang-undang
2.Pemantauan,Tindakan intimidasiRektor InstitutUndang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pihak IAIN Ambon telah:
2.Pemantauan, Pengawasan dan PenyelidikanTindakan intimidasi dan kekerasan terhadap Jurnalis kampus Lembaga Pers Mahasiswa Lintas IAIN Ambon. Rekomendasi Pelanggaran HAM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) AmbonRektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Kapolda MalukuPihak IAIN Ambon telah: a. Telah dibentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan IAIN Ambon Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 222 Tahun 2022 tertanggal 6 Desember 2022. b. Pihak Universitas menyampaikan tidak berniat untuk menindaklanjuti laporan polisi tersebut namun meminta pihak LPM Lintas untuk bekerja sama dalam penuntasan laporan kekerasan
No.FungsiNama/Perihal KasusPihak TujuanHasil Tindak Lanjut
C. Terdapat surat Rektor IAIN Ambon Nomor B- 698/In.09/1/1- d/PP.00.9/04/2023 tanggal 12 April 2023 perihal penyampaian yang pada pokoknya memerintahkan seluruh Dekan Fakultas Ushluddin dan Dakwah di IAIN Ambon agar hak- hak Pengadu dapat dipenuhi sebagaimana
3.Pemantauan, Pengawasan dan PenyelidikanDugaan penyiksaan atas kejanggalan dan kekerasan dalam pengusutan kasus dugaan tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Rekomendasi Kasus Dugaan KekerasanKapolda Daerah Istimewa Yogyakartasebagaimana mestinya. Polda DIY telah melakukan gelar perkara setelah dikeluarkannya rekomendasi Komnas HAM.
4.Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikandkk Rekomendasi Pengaduan Sdr. AS terkait dugaan pembiaran terhadap pengancamanKetua Pengadilan Negeri Dompu Kapolda Nusa Tenggara BaratSudah ada permintaan dari Pengadilan Tinggi kepada PN untuk melaksanakan
No. FungsiNama/PerihalPihak Tujuan
LKasus akibat tuduhan penganut aliran sesatHasil Tindak Lanjut rekomendasi Komnas HAM
5.Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikanpenganut aliran sesat Rekomendasi kasus dugaan pencemaran lingkungan di perumahan kota baru parahyangan, Kab. Bandung. Berdasarkan aduan terkait pencemaran lingkungan berupa limbah exhaust dan suara bising yang dilakukan oleh food court Kahiji MarketKepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Pemilik/Pengel ola Kahiji MarketHAM Telah ada surat teguran dari pihak DLH Kab.Bandung barat kepada Kahiji Market untuk segera melaksanakan kesepakatan. jika tidak dilakukan selama 14 hari maka akan dilakukan penyegelan
6.Pemantauan, Pengawasan dan PenyelidikanKabupaten Bandung Rekomendasi atas kasus penolakan reklamasi di Pantai Minanga Malalayang Satu Malalayang Manado Sulawesi UtaraMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Kelautan dan Perikanan RI Gubernur Sulawesi Utara Direktur Utama PT TJ Silfanus Kapolda Sulawesi Utara Pihak PengaduAtas rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Utara, telah terdapat pertemuan dengan Biro Hukum Pemprov Sulawesi Utara pada 9 Juni 2023 di Kantor Komnas HAM RI. Komnas HAM RI menyampaikan poin- poin rekomendasi yang disampaikan melalui surat. Pihak Biro Hukum Pemprov
No. FungsiFungsiNama/PerihalPihak TujuanHasil Tindak Lanjut
Kasusmencatat poin-poin penting dari rekomendasi dimaksud dan akan mendalami kembali setelah melakukan pengecekan internal terkait surat rekomendasi dimaksud. Komnas HAM RI juga meminta adanya respon resmi melalui surat atas rekomendasi
Pemantauan, Pengawasan dan PenyelidikanRekomendasi atas penanganan kasus penghentian sementara Sdr. Dr. B M.KM. sebagai ASN Pemerintah kota payakumbuhPemerintah Kota Payakumbuh Pihak Pengadurekomendasi dimaksud. Komnas HAM mendapatkan Tanggapan dari Walikota Payakumbuh melalui surat dengan Nomor 800/264/BKPSDM/VII/ 2023 tertanggal 12 Juli 2023. Pada intinya menyampaikan Pemerintah Payakumbuh berkomitmen dalam melaksanakan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi
No.FungsiNama/Perihal KasusPihak TujuanHasil Tindak Lanjut
Aturan Pendukung lainnya, yaitu dilakukan secara terbuka dan Kompetitif sehingga tidak ada

2. Rekomendasi yang dikeluarkan melalui fungsi mediasi dan telah ditindaklanjuti pihak terkait

Bidang Mediasi dalam menjalankan fungsinya memiliki output untuk menghasilkan sebuah rekomendasi. Adapun, indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah tercapainya sebuah kesepakatan mediasi yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen, serta surat rekomendasi yang termasuk salah satu bagian dari monitoring pascamediasi. Berikut data rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan pelaksanaan fungsi oleh Bidang Mediasi:

No.FungsiNama/Resume KasusHasil Tindak LanjutPihak Tujuan
1MediasiSengketa hak atas lahan antara warga Desa Lassang Barat dan ParangTerdapat Kesepakatan MediasiPemerintah Kabupaten Takalar
No.Nama/Resume KasusHasil Tindak LanjutPihak Tujuan
penggusuran lahan di RT 15/ RW 01 Kelurahan Cidengonitoring PascamediasiJakarta
Sdr. A, dkk (warga Danau pinggir Towuti) akibat pembangunan PLTA Lorena, PLTA Balambano, Karebbe
Warga Renteng Nglangon yang berada di RT. 04 / RW. 03,Kesepakatan MediasiKetenagakerjaan Republik Indonesia
No. FungsiFungsiNama/Resume KasusHasil Tindak LanjutPihak Tujuan
5MediasiKasus Sengketa tanah antara ahli waris HM. Sli dengan Sdr. Ch atas tanah seluas 4.730 m2 terletak Kel. di Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang akan digunakan untuk proyek Dinas Sumber Daya Airtanah atas tanah m2 Kel. Kec. Rebo, untuk DinasLanjut Rekomendasi/M onitoring PascamediasiKepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur
6MediasiDKI Jakarta Sengketa Dugaan Penghalangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen,Terdapat kesepakatan Masjid mediasi dilakukan monitoring pascamediasiTerdapat kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pascamediasiPemerintah Kabupaten Bireuen
7MediasiSengketa pembangunan proyek Apartemen Cartenz yang terletak 10 meter dari Perumahan Warga Cattalina Blok AA Gading Serpongonitoring yang Perumahan Cattalina GadingRekomendasi/M onitoring PascamediasiBupati Tangerang
No.FungsiNama/Resume KasusHasil Tindak LanjutPihak Tujuan
8MediasiKasus Sengketa ganti rugi atas lahan yang berlokasi di Ds. Karangrejo, Kec. KarangTengah, Kab. Demak milik ahli waris Hj. RA dan 47 pemilik tanah lainnya yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang- DemakRekomendasi/M onitoring Pascamediasi TerdapatDirektur Jenderal 1. Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI Gubernur Jawa 2. Tengah
9MediasiSengketa Lahan dan Dugaan Perusakan Situs Adat antara Masyarakat Adat Cek Bocek Selesak Rensuri/Reen Sury (Suku Berco) dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT)Terdapat Kesepakatan Mediasi1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2. DPRD Kab. Sumbawa
10MediasiSengketa Lahan Adat Pontoh di Usar Ponto Ai Padeng, Desa Pemasar, Kec. Maronge, Kab. SumbawaTerdapat Kesepakatan Mediasi1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2. DPRD Kab. Sumbawa
No.FungsiNama/Resume KasusHasil Tindak LanjutPihak Tujuan
11MediasiKasus Sengketa hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan Aliansi antara anti Masyarakat Mafia TambangLanjut Terdapat Kesepakatan MediasiPemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
12MediasiSumbawa Barat, Sengketa lahan Masyarakat Desa Benete di Kawasan Tatar Loka, Kec. Sengkongkang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPH IITerdapat Kesepakatan MediasiPemerintah Kabupaten Sumbawa
13MediasiSejorong Sengketa Lahan Antara Sdr. JHS sdan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) di Surabaya, Jawa TimurRekomendasi/M onitoring PascamediasiMenteri Pertahanan Republik Indonesia

F. Penutup

Demikian gambaran kondisi HAM aktual di Indonesia periode semester 1 tahun 2023 berdasarkan data Komnas HAM. Hal ini disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, Agustus 2023

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI