Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Komnas HAM RI Tahun 2022

115 halaman · 115 halaman diproses dengan OCR · 47.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. DAFTAR TABEL
  4. BAB I PENDAHULUAN
  5. A. LATAR BELAKANG
  6. B. DASAR HUKUM
  7. C. TUGAS DAN WEWENANG
  8. D. STRUKTUR ORGANISASI
  9. Gambar 1.2
  10. Gambar 1.3
  11. PUTU ELVINA
  12. Gambar 1.4
  13. Struktur Kepengurusan Komnas HAM Tahun 2022 PERUBAHAN KEPENGURUSAN KOMNAS HAM RI
  14. PERUBAHAN KEPENGURUSAN KOMNAS HAM RI
  15. SIDANG PARIPURNA
  16. 1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
  17. 2. Biro Umum
  18. 3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
  19. 4. Biro Dukungan Penegakan HAM
  20. 5. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  21. E. TANTANGAN STRATEGIS
  22. 1. Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria
  23. 2. Pelanggaran HAM yang berat
  24. 3. Penataan kelembagaan
  25. 4. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan
  26. 5. Akses atas keadilan
  27. 6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat
  28. 7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat
  29. F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
  30. BABI PERENCANAAN KINERJA
  31. A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
  32. 1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
  33. 2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
  34. 3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
  35. B. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)
  36. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  37. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  38. B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2022
  39. Rights (DIHR), Kedutaan Besar Denmark dan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).
  40. Pada Kajian Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),
  41. Kendala dan Upaya Perbaikan
  42. Kendala dan Upaya Perbaikan
  43. SASARAN STRATEGIS 3:
  44. Tabel 3.13
  45. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 dengan Tahun Sebelumnya
  46. SASARAN STRATEGIS 4 :
  47. Level 1 Reaction
  48. Level 2 Learning
  49. Level 3 Behaviour
  50. Level 4 Result
  51. PELATIHAN HAM
  52. DISEMINASI NILAI-NILAI HAM
  53. KAMPANYE HAM TANGGAP RASA
  54. PENGARUSUTAMAAN KAB/KOTA HAM
  55. PERINGATAN HARI HAM
  56. LAYANAN PERPUSTAKAAN
  57. DISKUSI PUBLIK
  58. Faktor-Faktor Pendukung
  59. Kendala dan Upaya Perbaikan
  60. 1. Kementerian/Lembaga/Daerah
  61. 2. Perguruan Tinggi
  62. 3. Civil Society Organizations (CSO)
  63. 4. Lembaga lainnya
  64. Kendala dan Upaya Perbaikan
  65. Evaluasi dilaksanakan melalui:
  66. C. REALISASI ANGGARAN
  67. BAB IV PENUTUP
  68. PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2022
  69. KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
  70. Menimbang
  71. Mengingat
  72. Menetapkan
  73. MEMUTUSKAN:
  74. KESATU
  75. KEDUA
  76. KEEMPAT
  77. KELIMA
  78. KETUJUH
  79. KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: OOgA/KOmnasHAM/VI/2020
  80. TENTANG
  81. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  82. Menimbang
  83. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  84. Mengingat
  85. MEMUTUSKAN:
  86. Program
  87. LAMPIRAN
  88. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
  89. LAMPIRAN
  90. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
  91. LAMPIRAN
  92. PERJANJIAN KINERJA TÀHUN 2022 BIRO UMUM
  93. Kegiatan
  94. LAMPIRAN
  95. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
  96. LAMPIRAN
  97. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
  98. 20 LAPORAN KINERJA 22 INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai tujuan dan mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM mencatat capaian dan tantangan dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sepanjang tahun 2022, dalam suasana masih di tengah pandemi Covid-19. Berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak atas pembangunan. Meskipun harus beradaptasi dengan kondisi Pandemi Covid19, tahun 2022 diakhiri dengan baik oleh Komnas HAM. Hal ini dibuktikan dengan capaian sasaran strategis maupun realisasi anggaran Komnas HAM masuk pada kategori Sangat Baik dalam sistem monitoring Bappenas maupun Kemenkeu Rl. Pencapaian sasaran strategis diukur melalui indikator sasaran strategis yang telah disahkan dalam dokumen Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020 – 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran pemerintah. Melalui laporan kinerja ini, Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komnas HAM menyadari sepenuhnya untuk mewujudkan mandat sebagaimana tertuang dalam undangundang, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu Komnas HAM terbuka atas masukan dan kritikan membangun guna perbaikan kinerja Komnas HAM mendatang.

Jakarta, Februari 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Plt. Sekretaris Jenderal,

Aris Wahyudi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2 DAFTAR ISI 3 DAFTAR TABEL 4 BAB I PENDAHULUAN 5 A. Latar Belakang 5 B. Dasar Hukum 6 C. Tugas dan Wewenang 7 D. Struktur Organisasi 8 E. Tantangan Strategis 16 16 1. Pelanggaran HAM yang Terkait Konflik Agraria 2. Pelanggaran HAM yang Berat 17 3. Penataan Kelembagaan 17 4. Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan 19 5. Akses atas Keadilan 20 6. Kekerasan oleh Negara dan Kelompok Masyarakat 20 7. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berserikat 21 F. Sistematika Penyajian Laporan 22 BAB II PERENCANAAN KINERJA 23 A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 23 B. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 27 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29 29 A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisa Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM Tahun 2022 30 Sasaran Srategis 1 30 Sasaran Srategis 2 41 Sasaran Srategis 3.1 44 Sasaran Srategis 3.2 59 Sasaran Srategis 4 63 73 Sasaran Srategis 5 Sasaran Srategis 6.1 77 Sasaran Srategis 6.2 85 C. Realisasi Anggaran 91 BAB IV PENUTUP 93 LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Komnas HAM tahun 2022 15 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis 26 Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 27 Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2022 29 Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 30 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan Tahun Sebelumnya 40 Tabel 3.4 Tantangan dan Upaya Perbaikan Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM 40 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 42 Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan Tahun Sebelumnya 43 Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 44 Tabel 3.8 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 45 Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021 dan Tahun 2022 48 Tabel 3.10 Beberapa Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2022 49 Tabel 3.11 Kendala dan Upaya Perbaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2022 58 Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 59 Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 dengan Tahun Sebelumnya 60 Tabel 3.14 Target Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 - 2024 64 Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2022 64 Tabel 3.16 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran di HAM menggunakan metode Kirkpatrick 65 Tabel 3.17 Pengukuran Pre-Test dan Post Test Pelatihan 66 Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 71 Tabel 3.19 Kendala dan Upaya Perbaikan 72 Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 74 76 Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 dengan Tahun Sebelumnya Tabel 3.22 Kendala dan Perbaikan 77 Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 78 Tabel 3.24 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 80 Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 85 Tabel 3.26 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen Komnas HAM 86 Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 dengan Tahun Sebelumnya 86 88 Tabel 3.28 Penilaian Sakip Tabel 3.29 Kategori Hasil Penilaian Sakip 89

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, keberadaannya sejak 1999 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (UU No. 39 tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ini pula ditetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Di samping kewenangan yang dimandatkan dalam UU No. 39 tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 tahun 2000) yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selain itu, Komnas HAM juga berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 tahun 2008). Kemudian pada tahun 2012 dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 tahun 2012), Komnas HAM menjadi salah satu unsur yang terlibat dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, berupa hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM cq. Sekretariat Jenderal merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;

11. Keputusan Ketua Komnas HAM No. 009A/Komnas HAM/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan APBN di Lingkungan Satuan Kerja Komnas HAM;

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan

14. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

C. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89 Ayat 1 s.d. 4 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Tugas dan Wewenang Komnas HAM

Tugas dan Wewenang Komnas HAM
FUNGSI PENGKAJIAN FUNGSI PENYULUHAN Pengkajian danFUNGSI PENYULUHAN • Penyebarluasan wawasanFUNGSIPEMANTAUAN Pengamatan pelaksanaanMANTAUAN FUNGSI MEDIASI Perdamaian kedua
penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang- undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, danmengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga Pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk diminta dan didengar keterangannya; Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; Pemanggilan terhadapbelah pihak; Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak
tersebut terdapa pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang
pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh
kemudian pendapat Komnas HAM tersebut
Komnas HAM tersebut
Komnas HAM tersebut
wajib diberitahukan oleh
hakim kepada para pihak.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 76 Ayat 2, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Kemudian pada Pasal 78 dijelaskan Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya memiliki kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan sub komisi. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Anggota Komnas HAM. Sidang Paripurna yang menetapkan Peraturan tentang Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Gambar 1.2

Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode November 2017 - 11 November 2022

SUSUNAN PIMPINAN & ANGGOTA KOMNAS HAM RI 2017-2022

AHMAD TAUFAN D. KETUA KOMNAS HAM

AMIRUDDIN AL RAHAB Wakil Ketua Bidang Eksternal

MUNAFRIZAL MANAN Wakil Ketua Bidang Internal

HAIRANSYAH Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi

M. CHOIRUL ANAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan

BEKA ULUNG HAPSARA

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/ Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan

SANDRAYATI MONIAGA Komisioner Pengkajian dan Penelitian

Keanggotaan ini kembali mengalami perubahan pada tanggal 12 November 2022 dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komnas HAM periode 2017 – 2022, yaitu sebagaimana bagan berikut.

Gambar 1.3

Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2022 (12 November 2022 - 2027)

SUSUNAN PIMPINAN & ANGGOTA KOMNAS HAM RI 2022-2027

ATNIKE NOVA SIGIRO Ketua Komnas HAM

ABDUL HARIS SEMENDAWAI Wakil Ketua Bidang Eksternal

PRAMONO UBAID TANTHOWI Wakil Ketua Bidang Internal

ULI PARULIAN SIHOMBING

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/ Komisioner Pengawasan

PRABIANTO MUKTI WIBOWO Komisioner Mediasi

ANIS HIDAYAH Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM

HARI KURNIAWAN Komisioner Pengaduan

PUTU ELVINA

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan

SAURLIN P. SIAGIAN Komisioner Pengkajian dan Penelitian

Pada akhir 2020 Sekretariat Jenderal Komnas HAM mengalami perubahan struktur organisasi dengan penambahan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta mengubah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama menjadi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sebagaimana ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.4

Struktur Kepengurusan Komnas HAM Tahun 2022 PERUBAHAN KEPENGURUSAN KOMNAS HAM RI

PERUBAHAN KEPENGURUSAN KOMNAS HAM RI

ESROM SEPRIADY UTAMA

AHMAD TAUFAN D. KETUA KOMNAS HAM

PERIODE 2017-2022

AMIRUDDIN AL RAHAB WAKIL KETUA EKSTERNAL

MUNAFRIZAL MANAN WAKIL KETUA INTERNAL

HAIRANSYAH KOORDINATOR SUBKOMISI PENEGAKAN HAM/

BEKA ULUNG HAPSARA KOORDINATOR SUBKOMISI PEMAJUAN HAM/ KOMISIONER PENDIDIKAN DAN PENYULIHAN

HAMONANGAN P. KEPALA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJA SAMA

HENRY SILKA INNAH KEPALA BIRO UMUM

SANDRAYATI MONIAGA KOMISIONER PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

GATOT RISTIANTO KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

M. CHOIRUL ANAM KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

MIMIN DWI HARTONO PIt. KEPALA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

IMELDA INDRIANI S. PIt. KEPALA BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJASAMA

SEPRIADY UTAMA KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM ACEH

SULTANUL ARIFIN KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM SUMATERA BARAT

NELLY YUSNITAN KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT

SIDANG PARIPURNA

DEDY ASKARI KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM

DJULIYATI TOISUTA KOMNAS HAM MALUKU

FRITS B. R. KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM PAPUA

ARIS WAHYUDI PIt. SEKRETARIS JENDERAL

ATNIKE NOVA SIGIRO KETUA KOMNAS HAM

ABDUL HARIS S. WAKIL KETUA BIDANG EKSTERNAL

PERIODE 2022-2027

PRAMONO UBAID T. WAKIL KETUA BIDANG INTERNAL

ULI PARULIAN S. KOORDINATOR SUBKOMISI PENEGAKAN HAM/KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN/ KOMISIONER PENGAWASAN

ANIS HIDAYAH PEMAJUAN HAM

HENRY SILKA INNAH PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

KURNIASARI NOVITA D. PIt. KEPALA BIRO UMUM

PRABIANTO MUKTI W. KOMISIONER MEDIASI

PUTU ELVINA KOMISIONER PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

HARI KURNIAWAN

GATOT RISTIANTO KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAM

SAURLIN P. SIAGIAN KOMISIONER PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

ESROM HAMONANGAN P. KEPALA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

IMELDA INDRIANI S. PIt. KEPALA BIRO HAM

KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM ACEH

DEDY ASKARI KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM SULAWESI TENGAH

ANSELMUS KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM MALUKU

FRITS B. R. KEPALA SEKRETARIAT KOMNAS HAM PAPUA

Gambar 1.4

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM

Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Biro Hukum, Hubungan Biro Dukungan Biro Dukungan dan Pengawasan Biro Umum Masyarakat, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Internal Kerjasama Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Subbagian Arsip Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Subbagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 81 memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Lebih rinci tugas Setjen Komnas HAM tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam peraturan tersebut pada pasal 7 disebutkan Setjen Komnas HAM terdiri atas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal; Biro Umum; Biro Hukum, Humas dan Kerja sama; Biro Dukungan Penegakan HAM, dan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan internal, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan SDM, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:

a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan

b. Bagian Keuangan

C. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol

2) Subbagian Tata Usaha Setjen

3) Subbagian Arsip

d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Dukungan Penegakan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 Tahun 2020, terdapat pula Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas 6 (enam) Sekretariat yaitu Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2022, Setjen Komnas HAM mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 385 pegawai yang terdiri dari 306 pegawai di kantor pusat Jakarta termasuk 7 orang Anggota, 15 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, 16 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat, 14 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, 10 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, 10 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku dan 14 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua sebagaimana diagram berikut.

Diagram 1.1

Data Jumlah Pegawai Komnas HAM Tahun 2022

Anggota Kom nnas HAM 9 PPNPN 74 CPN5 Kantor Pusat Jakarta

PPNPN 6 PN5 CPNS 2

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh

PPNPN 4 CPNS 1 PNS 11

Sekretariat Komnas HAM Provinsi

PPNPN PNS 7 CPNS 2

Sumatera Barat PPNPN PNS 5 5 CPNS

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat

PPNPN CPNS 2 PNS 6

PPNPN 5 PNS 6 CPNS 3

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku

Anggota Komnas HAM PPNPN 101 CPNS 28 PNS 247

Pegawai Komnas HAM Tahun 2022

10 10 Maluku 10 Sulawesi Tengah 16 Kalimantan Barat Sumatera Barat Aceh 15

Pegawai Komnas HAM Tahun 2022 Berdasarkan Wilayah Kerja

Selain sumber daya manusia, Sekretariat Komnas HAM juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Komnas HAM tahun 2022

KODE BARANGURAIAN BARANGUNITNILAI PEROLEHAN
132111Peralatan dan mesin479828.872.371.070
133111Gedung dan bangunan2313.663.103.000
135121Aset tetap lainnya98671.495.517.998
166112Aset tetap yang tidak digunakan (usulan penghapusan)133800.323.533
8010101Aset tetap tak berwujud231.805.914.700
166112Aset tetap tak berwujud yang tidak digunakan (usulan penghapusan)962.551.007.192
136111Konstruksi dalam pengerjaan1477.116.500

E. TANTANGAN STRATEGIS

Pada tahun 2022, Komnas HAM memiliki 7 isu strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan isu strategis tersebut, tantangan strategis yang dihadapi Komnas HAM antara lain:

1. Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria

Agraria dari tahun ke tahun selalu menjadi isu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI. Sepanjang tahun 2022, ada sebanyak 540 kasus telah diadukan.

Detail Kasus Aduan terkait Isu Agraria

Perumahan 0,6% Perumahan Infrastruktur 3,1% 5,4% Pertambangan Kehutanan 1,1% 2,4% Perkebunan 8,9% Lahan/Tanah 78,5%

Kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari Korporasi (167 kasus), Pemerintah Pusat (104 kasus), Pemerintah Daerah (86 Kasus), BUMN/BUMD (43 Kasus), hingga Polri dan TNI (56 Kasus).

Komnas HAM juga telah melakukan pantauan situasi dan menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan isu Agraria di berbagai sektor, diantaranya:

1. sengketa lahan struktural;

2. sengketa lahan non-struktural;

3. kasus terkait perkebunan;

4. kasus terkait infrastruktur dan pelayanan publik;

5. isu pertambangan;

6. kasus terkait BMN

7. isu lingkungan;

8. sektor kehutanan;

9. perkotaan.

Beberapa kasus terkait isu agraria yang ditangani oleh Komnas HAM pada tahun 2022 adalah kasus penolakan pertambangan emas dalam skala besar oleh PT Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe, Penolakan proyek reklamasi PT TJ Silfanus di pesisir Pantai Minanga, Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan kasus konflik agraria antara PT Bumisari dengan Masyarakat Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi.

2. Pelanggaran HAM yang berat

Terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM vang berat belum mendapatkan kepastian hukum. Pemerintah telah menegaskan bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM), tidak lantas menghentikan proses yudisial penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

Kendati demikian, Pengadilan HAM /ad hoc yang sudah ada yaitu untuk Peristiwa Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura belum berhasil menghukum pelaku dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu, belasan peristiwa lainnya masih belum sampai pada titik Pengadilan HAM /ad hoc.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Komnas HAM menyusun Standar Norma dan Pengaturan Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebagai upaya untuk mengingatkan kembali tanggung jawab negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, khususnya terkait kebijakan pemulihan hak-hak korban.

3. Penataan kelembagaan

Pada tahun 2022, Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

a. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Komnas HAM melalui implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

b. Penguatan 6 (enam) Kantor Perwakilan melalui implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;

c. Pengangkatan Jabatan Fungsional;

d. Penguatan kapasitas SDM;

e. Harmonisasi Perundang-Undangan;

f. Peningkatan fungsi pengawasan internal sebagai mitra organisasi;

g. Peningkatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, dan pembangunan dan/atau pengembangan sistem penyediaan dan layanan informasi melalui PPID;

h. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi

i. Perbaikan atas proses bisnis yang sudah disusun dan penyusunan Cross Functional Map (CFM)

j. Peningkatan sistem merit dan melakukan penilaian mandiri sistem merit dengan menggunakan Aplikasi SIPINTER yaitu sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta buktinya ke KASN.

k. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pada tahun yang sama juga dilakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) karena selama 2 (dua) tahun, Komnas HAM mengalami kekosongan pemangku JPT Madya. Saat ini Pansel JPT Madya telah menyelesaikan kerjanya dan hasil seleksi 3 (tiga) calon telah diajukan kepada Presiden RI untuk dipilih.

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) juga dilakukan pada tahun 2022 karena pada tahun ini Komnas HAM memiliki 3 (tiga) JPT Pratama definitif dan 2 (dua) Pelaksana Tugas JPT (Plt. JPT). Komnas HAM berkoordinasi dengan KASN dalam rangka melakukan uji kompetensi terhadap 3 (tiga) JPT Pratama.

Hasil uji kompetensi disahkan melalui surat KASN Nomor B-3975/JP.00.01/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal revisi surat KASN Nomor: B-3951/JP.00.01/11/2022 terkait Hasil

Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Komnas HAM RI yang mendasari pelantikan tanggal 18 November 2022.

Seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Setiap perkembangan proses seleksi telah disampaikan melalui laman https://www.seleksianggotakomnasham.com/; https://www.komnasham.go.id/seleksiiptmadya/; dan https://www.komnasham.go.id/seleksi-iptpratama/ yang diperbaharui secara rutin.

Pada tahun ini juga dilakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menteri PANRB) Nomor 345 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2022 dan ditetapkan rincian kebutuhan pegawai ASN sejumlah 27 orang. Sampai dengan saat ini proses masih berlangsung. Seluruh proses seleksi dapat dilihat melalui laman: https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/.

Terkait penguatan kelembagaan, pada tahun 2022 juga telah dilakukan seleksi Anggota Komnas HAM periode 2022-2027, seleksi atas Jabatan Tinggi Madya yang telah kosong selama 2 tahun, seleksi atas Jabatan Tinggi Pratama dalam rangka uji kompetensi, dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan

Tema intoleransi menjadi salah satu fokus Komnas HAM pada tahun 2022 karena konflik dan kekerasan bernuansa agama menjadi salah satu problem serius yang dihadapi negara Indonesia. Banyak kasus terjadi, mulai dari kekerasan, intimidasi, pengrusakan, bahkan pengusiran di wilayah Indonesia.

Kondisi ini pun sangat mudah diakses oleh kalangan yang luas terlebih karena berkembangnya pemanfaatan teknologi yang memberikan kemudahan dalam penyebarluasan informasi. Pada saat yang bersamaan, persoalan serupa masih belum terselesaikan dan terus berulang.

Beberapa kasus intoleransi yang telah ditangani Komnas HAM sepanjang tahun 2022 terkait dengan perlindungan beberapa komunitas di antaranya komunitas umat Buddha di Lombok

Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kelompok Kaharingan di Kalimantan Tengah yang keduanya dalam konflik untuk dimasukkan dalam daftar Agama yang diakui di Indonesia. Lalu kasus pemenuhan hak siswa yang mempunyai agama/keyakinan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa dalam dunia pendidikan di Tarakan dan Nias.

5. Akses atas keadilan

Dugaan pelanggaran hak atas keadilan masih menjadi hak yang paling banyak dilaporkan dan ditangani oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2022. Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan sepanjang tahun 2022, telah menangani 226 kasus dari 555 kasus yang dilaporkan.

Beberapa tipologi kasus terkait dugaan pelanggaran akses atas keadilan, diantaranya penanganan yang lamban oleh Lembaga Penegak Hukum, proses hukum yang tidak prosedural, dan dugaan kesalahan penanganan kasus.

6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat

Pada tahun 2022, Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan melakukan pemantauan situasi atas isu kekerasan oleh Negara dan Masyarakat Sipil. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh informasi bahwa tipologi tindak kekerasan oleh Negara dan Kelompok Masyarakat diantaranya berupa penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan baik oleh Negara maupun Kelompok Masyarakat. Tindak penyiksaan dan kekerasan ini juga telah mengakibatkan kematian dan luka cacat.

Secara khusus, pihak yang terkait langsung dengan peristiwa ini adalah Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian. Perlu diketahui bahwa tindak kekerasan terjadi dalam setiap lini baik dalam penangkapan maupun penahanan.

Capaian penting Komnas HAM terkait penanganan kasus kekerasan yang melibatkan Kepolisian terlihat dari adanya percepatan respon Kepolisian dalam menindaklanjuti permintaan keterangan maupun rekomendasi Komnas HAM.

Rekomendasi Komnas HAM terkait kasus kekerasan Negara dan Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan respon tindak lanjut antara lain Peristiwa Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Pada kasus ini, Komnas HAM menemukan telah terjadi tindakan excessive use of force dan kekerasan yang dilakukan baik oleh Aparat Kepolisian maupun TNI. Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan TNI.

7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat

Sepanjang tahun 2022 Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan telah memantau situasi pelanggaran HAM terkait kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat. Pada tahun ini, lokasi peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi terjadi di ruang digital. Kasus yang dilaporkan terkait kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum dan kriminalisasi atas penyampaian pendapat di ruang digital.

Pada kasus pembatasan kebebasan berserikat, Komnas HAM menangani berbagai kasus pembatasan berserikat oleh perusahaan seperti pembedaan perlakuan terhadap keberadaan dan eksistensi serikat pekerja dan union busting.

Perlu disampaikan bahwa setelah terpilihnya Anggota Komnas HAM periode 2022-2027, atas 7 isu tersebut dilakukan penajaman sehingga dihasilkan 9 isu prioritas kerja sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM yang Berat;

2. Permasalahan HAM di Papua;

3. Konflik Agraria;

4. Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT);

5. Perlindungan Pembela HAM;

6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;

7. Bisnis dan HAM;

8. Antisipasi Pemilu 2024; dan

9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2022 adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUANPENDAHULUAN
Menyajikan landasan penyusunan LKjIP berupa dasar hukum dan latar belakang. Selain itu, disajikan pula penjelasan umum organisasi berupa tugas dan wewenang, struktur organisasi, dan tantangan strategis yang dihadapi.
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Menyajikan uraian rencana strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja
BAB IIIutama. AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan capaian kinerja organisasi atas setiap sasaran strategis yang telah diperjanjikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu disajikan pula realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang telah diperjanjikan.
BAB IVPENUTUP
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BABI PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya, Komnas HAM memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Komnas HAM disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Komnas HAM yaitu melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, dimana hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun. Dalam Renstra Komnas HAM ini ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas,mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM 2020 - 2024 adalah:

“Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusian yang Adil dan Beradab ”

Visi tersebut berkesesuaian dengan sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pengertian kata "Kredibel" mensyaratkan lembaga yang kuat dan akuntabel serta dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Makna "Adil dan beradab" dalam Pancasila menekankan pada tidak adanya perbedaan bagi seluruh warga negara atas dasar Ras Etnis dan Golongan sedangkan masyarakat yang beradab sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dapat terwujud apabila masyarakat taat kepada norma HAM yang berlaku secara universal.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah semua pilar penyelenggaraan negara, mulai fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Termasuk di dalam penyelenggaraan ini adalah lembaga auxiliary bodies yang dikenal saat ini dalam konsep negara yang lebih maju. Pengarusutamaan dalam konteks ini dipilih sebagai metode yang tidak hanya membangun pemahaman dan penerapan bersama, namun juga memastikan pengawasan pelaksanaan norma agar tercapai hasil yang nyata dan konkret, misalkan ada perubahan kebijakan, perubahan perilaku dan tata kelola penyelenggaraan negara secara umum.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) vang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor).

Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor).

Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.

Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.

Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

TUJUAN STRATEGISSASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Menguatnya norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Meningkatnya peraturanPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Persentase perundang-undangan
perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusiayang berkesesuaian dengan HAM
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase penyelidikan yang
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatdisampaikan ke Kejaksaan Agung Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) merupakan alat ukur yang mengidentifikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan Renstra Komnas HAM 2020-2024 terdapat 8 (delapan) IKSS yang berasal dari 6 (enam) sasaran strategis. IKSS Komnas HAM berdasarkan Renstra Komnas HAM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO.STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMASUMBER DATAFORMULASI
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasi kan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplement asikan Standar Norma HAMLaporan hasil monitoring implementasi SNPTarget atau Realisasi Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM = × 100% Jumlah K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasiperundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAMpenelitian/kajia n Komnas HAMTarget atau Realisasi Jumlah perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM x 100% = Jumlah hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)rekomendasi yang ditindaklanjutirekomendasi yang ditindaklanjutiTarget atau Realisasi Jumlah yang rekomendasi ditindaklanjuti x 100% Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM
4.Mendorong kondisiPersentase penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung PersentaseLaporan penyelidikan peristiwaTarget atau Realisasi Jumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung x 100% Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial Capaian = Realisasi x 100% Target
Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakatHasil Survey tingkat kesadaran HAM masyarakatTarget Target atau Realisasi Jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM _x 100% 二 Jumlah orang target penyebarluasan wawasan HAM Capaian = Realisasi x 100%
5Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPresentase Kerjasama Strategis yang ditindaklanjutiHasil MoU/Kerjasam a Komnas HAMTarget Target atau Realisasi Jumlah Kerjasama Strategis ditindaklanjuti x 100% Jumlah Kerjasama Strategis dihasilkan Capaian = Realisasi x 100% Target
6Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Komnas HAMHasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAMTarget Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2021 Hasil Penilaian Sistem
Nilai AkuntabilitasHasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAMHasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAM Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Komnas HAM dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, telah berupaya mewujudkan kinerja yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2022 dengan realisasinya.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaian-capaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2022

NO.SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMATARGETCAPAIAN 2022
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%87,5 %
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100%
3Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase penyelidikan40%44%
4Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM diyang disampaikan ke Kejaksaan Agung Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat100% 40% (48080%
5Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yangPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti 100%
6Meningkatnya kualitasIndeks Reformasi Birokrasi
7Birokrasi Komnas HAM Meningkatnya kualitas

B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2022

Sasaran Strategis 1 :

Indikator Kinerja :

Target :

100%

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%87,5 %87,5 %

Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan program Prioritas Nasional (PN) 2019 - 2021, ditujukan untuk para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan, diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakantindakan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Penyusunan SNP menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menafsirkan norma dan prinsip HAM dalam bentuk yang implementatif dan operasional yang berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.

Sampai dengan tahun 2022 Komnas HAM telah menyusun 11 (sebelas) dokumen SNP yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI, dengan 4 SNP disahkan di Tahun 2022 sebagai berikut:

1. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 05/PS/00.04/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPKeadilan_KOMNASHAM

2. SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No 06/PS/00.04/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPPemulihanHakKorbanPHyB KOMNASHAM

3. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPHTTyL_KOMNASHAM

4. SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPBebasDariPenyiksaan_KOMNASHAM

Adapun bentuk kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai rujukan dalam Mewujudkan Pontianak sebagai Kota HAM. Komitmen ini disampaikan oleh Walikota Pontianak dalam Webinar "Memperkokoh Toleransi dan Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis" yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Pontianak; (Maret 2022).

dokumentasi Komnas HAM RI Webinar Mewujudkan Pontianak Sebagai Kota HAM: Toleransi Harmoni, 23 maret 20222

2. Kerjasama Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mengimplementasikan SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, dan SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Semarang Kota HAM dan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah Kota Semarang; (Agustus 2022).

3. Kerjasama Komnas HAM RI dengan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI untuk mengimplementasikan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dalam pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Para Hakim. Dalam pertemuan kedua belah pihak, disepakati adanya peluang kerjasama implementasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan bagi para hakim di semua tingkatan secara berjenjang dan bertahap pada semua kategori badan peradilan (umum, tata usaha, militer, dll); (Juni 2022).

dokumentasi Komnas HAM RI Kegiatan Audiensi Kerjasama Pengarusutamaan Nilai HAM melalui Implementasi SNP (9 Juni 2022)

4. Human Rights Working Group (HRWG) mengimplementasikan SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam program kerjanya. Diantaranya dalam kegiatan diskusi publik di Fisipol Universitas Nomensen Medan yang dihadiri oleh para peserta dari Pemerintah Kota Medan, Polda Sumatera Utara, NGO serta Akademisi dari Universitas Medan, Universitas Nommensen, Universitas Sumatera Utara, Universitas Potensi Utama; (Juni 2022).

dokumentasi Komnas HAM RI Diskusi Publik dan Diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Kebebasan Pers (21 Juni 2022)

5. HRWG bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Dewan Pers mengimplementasikan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai referensi penyusunan Mekanisme Penanganan Kasus Jurnalis dan Pemantauan Kebebasan Pers; (Juni 2022).

dokumentasi Komnas HAM RI Multi-Stakeholders Focus Group Discussion Efektivitas Mekanisme Penanganan Kasus Jurnalis dan Pemantauan Kebebasan Pers (24 Juni 2022)

6. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Komnas HAM untuk mendorong implementasi SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, SNP tentang Hak atas Kesehatan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP tentang Pembela HAM, SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam, dan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM TA 2022 terhadap Kepala Bagian Hukum dari Pemerintah Kota/Kabupaten seluruh Sumatera Utara. Kegiatan ini sebagai implementasi nota kesepahaman antara Pemprov Sumut dengan Komnas HAM; (Juli 2022);

dokumentasi Komnas HAM RI Bimtek Penyusunan Program Berbasis HAM TA 2022 yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dari Pemerintah Kota/Kabupaten seluruh Sumatera Utara (27 Juli 2022)

7. Kerjasama Komnas HAM RI dengan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengimplementasikan SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, SNP tentang Hak atas Kesehatan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP tentang Pembela HAM, SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam, dan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan sebagai bahan diklat penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Kanwil Kemenkumham di seluruh Provinsi dan penyusunan indeks HAM; (Agustus 2022).

8. Kerjasama Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mengimplementasikan berbagai SNP Hak Memperoleh Keadilan dan SNP Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam Pelatihan Kota Semarang sebagai Kota HAM. Disampaikan secara teknis bagaimana mengimplementasikan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dan SNP Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Sekretariat Daerah Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang, Lebih lanjut, disampaikan bentuk-bentuk peran Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Kota HAM dan Pengalaman Wilayah Daerah Lain sebagai Kota HAM. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kota Semarang tengah menyusun Peraturan Walikota Semarang sebagai Kota HAM (Agustus 2022),

dokumentasi Komnas HAM RI Kegiatan Pelatihan Kota Semarang sebagai Kota HAM : Implementasi SNP Keadilan dan SNP TSDA (22 - 24 Agustus 2022)

9. Implementasi SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dan SNP Hak memperoleh Keadilan dalam pembekalan HAM di Pusat Pelatihan POLRI Cikeas, Bogor. Pembekalan HAM dilakukan dalam rangka Latihan Pra Operasi Amole tahap II kepada 418 anggota Brimob yang akan diberangkatkan ke Papua. (September 2022).

dokumentasi Komnas HAM RI Pembekalan HAM di Pusat Pelatihan POLRI Cikeas (2 September 2022)

10. Implementasi SNP Tentang Hak Memperoleh Keadilan sebagai Bahan Pembekalan dan Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI bagi Pimpinan TNI, Polri, K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, DPR, dan Partai Politik terkait "Mewujudkan Keadilan Restoratif untuk Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM". (September 2022).

11. Kerjasama Komnas HAM RI dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar– Kampus Merdeka (MBKM) melalui Nota Kesepahaman yang diantaranya mengimplementasikan SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, SNP tentang Hak atas Kesehatan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP tentang Pembela HAM, SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam dan SNP tentang Hak

Memperoleh Keadilan sebagai materi bahan ajar dan rujukan penelitian (September 2022).

12. Implementasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dalam bentuk kesepakatan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menginternalisasikan SNP Hak Memperoleh Keadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada hakim, panitera, dan juru sita.

dokumentasi Komnas HAM RI Kegiatan Diseminasi-Implementasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan Kepada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri serta Kepolisian se Kalimantan Tengah (13-14 Oktober 2022)

13. Implementasi SNP Hak Memperoleh Keadilan sebagai pedoman Hakim Pengawas dalam memastikan berjalannya pemenuhan akses atas keadilan di lingkungan (1) Pengadilan Negeri Palangkaraya; (2) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Muara Teweh; (3) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; (4) Pengadilan Negeri Sampit; (4) Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Tamiang Layang; (5) Pengadilan Negeri Kasongan; (6) Pengadilan Negeri Kuala Kurun; (7) Pengadilan Negeri Nangka Bulik; (8) Pengadilan Negeri Pulang Pisau (Oktober 2022).

14. Implementasi SNP Hak Memperoleh Keadilan dalam peningkatan wawasan dan pemahaman Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta jajaran, Kepala Kepolisian Resor beserta jajaran dan Kepala Kepolisian Sektor beserta jajaran se Kalimantan Tengah. SNP Hak Memperoleh Keadilan dipakai sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan. (Oktober 2022).

dokumentasi Komnas HAM RI Sosialisasi terkait implementasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan di lingkungan Polda Kalimantan Tengah (14 Oktober 22022)

15. Implementasi SNP Hak Memperoleh Keadilan dalam pembekalan HAM kepada Kepada Polda DIY dan jajarannya. Polda DIY menyampaikan bahwa mereka telah melakukan internalisasi HAM yang ada pada SNP HAM dalam kerja-kerja aparat penegak hukum di lingkungannya, diantaranya di Polres Sleman yang telah menerapkan SNP Hak Memperoleh Keadilan dalam penyelidikan dan penyidikan; (November 2022).

16. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Komisi Yudisial yang diantaranya berisi tentang Kerjasama kedua belah pihak dalam mengimplementasikan SNP Hak Memperoleh Keadilan. Masih dalam bentuk MOU, Komnas HAM mendorong SNP jadi rujukan bagi KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

17. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan UNESCO untuk mengimplementasikan SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam pelatihan untuk Polisi dan Jurnalis.

18. Kementerian Luar Negeri dalam Laporan Universal Periodic Review (UPR) menyatakan SNP Pembela HAM sebagai bentuk implementasi kewajiban negara dalam mempromosikan dan melindungi Pembela HAM. Bentuk implementasinya SNP Pembela HAM dijadikan rujukan dalam laporan Pemerintah RI ke Dewan HAM dalam Sidang UPR siklus keempat pada 9 November 2022.

19. Implementasi SNP Hak Memperoleh Keadilan dalam Pelatihan untuk Penyidik Polri yang diadakan oleh Komnas HAM bekerjasama dengan Danish Institute for Human

Rights (DIHR), Kedutaan Besar Denmark dan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Pencapaian tersebut ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP, dilakukan konsultasi publik baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta dilaksanakan pula talkshow dalam proses penyusunan SNP HAM. Hal ini untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna.

Sepanjang tahun 2022, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada 200 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan dokumen SNP yang telah disahkan dengan pembuatan dua videografis, yakni videografis SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan¹ dan videografis SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat² yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram Komnas HAM.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR SASARAN STRATEGISTAHUN 2021CAPAIAN KINERJA (%)TAHUN 2022CAPAIAN KINERJA (%)
TARGETREALISASITARGETREALISASI
Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%100%100%100%87,5 %87,5 %

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Tahun 2021 dengan 2022 tersebut dapat dijelaskan bahwa target sasaran strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" pada tahun 2022 adalah 87,5 % atau sejumlah 35 kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM dalam berbagai bentukan kebijakan. Hal tersebut diperoleh dari perhitungan 20% dari 200 K/L/D yang menerima dan mengetahui SNP HAM, yakni sebanyak 40 Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM. Capaian ini lebih sedikit dibanding tahun 2021 sebesar 100%. Perbedaan capaian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM adalah:

Tabel 3.4

Tantangan dan Upaya Perbaikan Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

TANTANGANUPAYA PERBAIKAN
Kondisi pandemi yang masih terjadi di tahun 2022 yang tidak saja hanya bedampak pada pelaksanaan kegiatan secara langsung, namun juga berdampak pada sumber daya anggaran, dimana selama pandemi covid-19 terjadi beberapa penyesuaian kegiatan.Melakukan upaya dengan penyesuaian bentuk kegiatan sosialisasi/ diseminasi secara online maupun hybrid dengan tetap mempertahankan tingkat efektifitas, efisiensi serta keberhasilan pencapaian target.
TANTANGANUPAYA PERBAIKAN
Faktor waktu erat kaitannya dengan karakteristik dokumen SNP HAM untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D merupakan kerja-kerja yang bersifat multi-years, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Faktor sumber daya manusia yangMelakukan sinergi dengan metode kerjasama Komnas HAM dengan K/L/D melalui Nota Kesepahaman. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan koordinasi program kerja SNP HAM dengan K/L/D dalam tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca kerja sama terkait upaya mencapai target implementasi SNP HAM dalam, hal tersebut membutuhkan waktu dan kebijakan komitmen yang baik antara Komnas HAM dengan stakeholders yang menjadi mitra kerjasama Komnas HAM. Dalam proses penyusunan dokumen SNP, Komnas
terbatas menjadi kendala dan sekaligus tantangan dalam kinerja yang berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat atas SNP HAM yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan serta SNP yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sulitnya advokasi dan monitoringHAM melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan SNP, antara lain akademisi dan peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, untuk menunjang diseminasi dokumen SNP HAM, Komnas HAM bersinergi dengan Unit Kerja lain untuk mendukung kerja penyebarluasan wawasan HAM melalui diseminasi SNP HAM.
Sulitnya advokasi dan monitoring terhadap implementasi SNP HAM dalam kebijakan K/L/D dikarenakan SNP HAM tidak bersifat mengikat secara hukum untuk diimplementasikan oleh penyelenggara negara.Komnas HAM mengupayakan advokasi melalui jalur informal (lobbying) kepada pimpinan K/L/D yang dituju, mencari informasi dan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dengan format legal SNP, serta melakukan diseminasi dengan berbagai metode.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja : Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM Target : 100%

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TAR GET)
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100%100%

Tahun 2022 Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM. Sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% yang merupakan 2 (dua) peraturan perundang undangan yang berkesesuaian dengan HAM sebagai hasil tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan pengkajian/penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada tahun 2022.

Adapun rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM adalah: (1) Pengkajian Atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan (2) Kajian Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pengkajian tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ditindaklanjuti pada rancangan Undang-undang Kitab Undangundang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI Pengesahan KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Melalui KUHP yang telah disahkan, pasal pencemaran nama baik pada UU ITE Pasal 27 ayat (3) sudah tidak berlaku. Otomatis nanti RUU perubahan UU ITE sudah tidak ada pasal tersebut, seperti tertulis di dalam KUHP baru Pasal 622 ayat (1) huruf r. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1 Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan

2 Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang

Pada Kajian Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),

salah satu yang menjadi perhatian dalam Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dari negara adalah Hak atas Hidup. Pidana mati jelas tidak sesuai dengan prinsip HAM, karena sesungguhnya hak tersebut adalah Non derogable Rights. Untuk itu kajian RKUHP yg dilakukan Komnas HAM sejak awal mendorong agar pidana mati ini minimal (kalau belum bisa dihapuskan) tidak lagi menjadi pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku saat ini. Kajian ini menyampaikan bahwa pidana mati tetap menjadi upaya pemidanaan yang dilakukan di Indonesia akan tetapi bukan merupakan Pidana Pokok. Sehingga apabila seorang terpidana dalam masa waktu tertentu mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik pidana tersebut dapat disubstitusi menjadi pidana dengan masa waktu tertentu atau pidana seumur hidup. Hal ini penting karena banyaknya pengadilan yang memvonis dengan pidana mati tetapi kemudian hari ternyata si terdakwa bukan pelakunya.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 pada capaian sasaran strategis Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM dalam hal target dan realisasi tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun 2022, adalah:

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan Tahun Sebelumnya

NoINDIKATOR SASARAN STRATEGISTAHUN 2021CAPAIAN (%)TAHUN 2022CAPAIAN (%)
TARGETREALISASITARGETREALISASI
1Perundang- Undangan yang berkesesuaian100%100%100%100%100%100%

Secara umum pelaksanaan kajian UU ITE berjalan cukup lancar. Hal ini dikarenakan dilibatkannya penulis eksternal dari dosen Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM). Pemilihan dosen SEPAHAM dilibatkan dalam penyusunan kajian dirasa sangat tepat dikarenakan kompetensi dan keahliannya di bidang hak atas kebebasan dan berpendapat yang merupakan isu utama dalam kajian UU ITE.

Keterlibatan dosen SEPAHAM yang keahliannya disesuaikan dengan tema penelitian mampu mempermudah kajian dilaksanakan dengan baik dan efisien. Untuk kajian RKUHP, faktor keberhasilannya adalah terjalinnya hubungan yang baik antara Pimpinan Komnas HAM dengan anggota DPR RI khususnya di Komisi III DPR yang merupakan pengampu RKUHP. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan Komisi III selaku legislatif yang mengesahkan RKUHP sehingga isi dari Undang-Undang tersebut bersesuaian dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Walaupun pelaksanaan kajian UU ITE berjalan lancar dan tepat waktu, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan kajian. Kendala pertama adalah sulitnya mendapat dokumen terbaru RUU Perubahan UU ITE dan Naskah Akademik RUU tersebut di awal penyusunan. Untuk mengatasi kendala tersebut maka tim mengambil langkah untuk mengirim surat kepada Kemenkopolhukam. Setelah menyurati Kemenkopolhukam, tim berhasil mendapatkan RUU Perubahan UU ITE draf terbaru.

Sasaran Strategis 3 :

Indikator Kinerja :

1. Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Target :

40%

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1

SASARAN STRATEGIS 3INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3.1TARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET)
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000)Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti40%44%110%

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 Peraturan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/XI/2017, definisi Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, sehubungan dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Rekomendasi ditujukan kepada 1 (satu) atau beberapa pihak sekaligus untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang ditangani.

Sepanjang tahun 2022, capaian Komnas HAM RI atas rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (sebagaimana mandat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) sebesar 44% dari rekomendasi yang dihasilkan. Persentase capaian ini merupakan kumulatif dari rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi yaitu sebanyak 43 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak, dari total target 97 rekomendasi yang dihasilkan. Adapun capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti Komnas HAM melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2022

NOFUNGSI PENERBIT REKOMENDASIKASUS YANG DITANGANIREKOMENDASI YANG DIHASILKANREALISASI REKOMENDASI YANG DITINDAK- LANJUTI
TARGETREALISASITARGETREALISASI
1 2Fungsi pemantauan dan penyelidikan431555479723
2Fungsi mediasi5050504820
Total4816059714543

Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Institution) disetiap negara berpedoman pada Prinsip-prinsip Paris terkait status NHRI (The Paris Principle - Principles relating to the Status of National Institutions), yang diadopsi dari Resolusi Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993 (United Nations, 1993). Merujuk Pasal 3 huruf (a) Resolusi Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993, NHRI memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan (advisory basis) terkait isu HAM kepada Pemerintah, parlemen, serta badan lainnya yang berkompeten. Beberapa bentuk arahan dimaksud meliputi pemberian pendapat, rekomendasi, saran dan laporan atas pelaksanaan mandat yang dimiliki NHRI, baik itu berdasarkan permintaan dari otoritas terkait maupun secara mandiri berdasarkan kewenangannya.

Komnas HAM dalam melaksanakan mandat dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, dilakukan oleh 2 (dua) fungsi yaitu fungsi Pemantauan dan Penyelidikan, dan fungsi Mediasi yang berada dalam lingkup Subkomisi Penegakan HAM. Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang memiliki unsur Dukungan Pelayanan Pengaduan, Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Dukungan Mediasi.

Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan bertugas untuk menerima dan mendistribusikan laporan dan pengaduan masyarakat kepada 2 (dua) bagian yang melakukan penanganan kasus atas pengaduan masyarakat maupun pengamatan situasi atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM, yaitu Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Dukungan Mediasi.

Mekanisme penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan fungsi pemantauan yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 ayat 3 dapat digambarkan melalui 5 (lima) mekanisme penanganan dengan keluaran akhir dirumuskannya rekomendasi untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran HAM dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari penegakan HAM.

PENUTUPAN SURAT PEMANTAUAN KASUS SESUAI MENYURAT LAPANGAN PASAL 91 CASE CLOSED PEMANGGILAN AMICUSCURIAE

Gambar 3.1

Mekanisme Penanganan Kasus Pemantauan dan Penyelidikan

Sedangkan dalam penanganan kasus melalui fungsi mediasi di Komnas HAM terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi seperti tergambarkan pada bagan berikut ini:

Pramediasi Upaya untuk memastikan kesediaan para pihak dan instansi terkait Mediasi Upaya mencapai untuk menyelesaikan kesepakatan para permasalahan pihak. melalui mediasi. Pascamediasi Memastikan pelaksanaan kesepakatan mediasi.

Gambar 3.2

Tahapan penanganan kasus mediasi Komnas HAM

Merujuk pada bagan penanganan kasus mediasi tersebut, masing-masing tahapan dapat menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pihak terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban berdasarkan karakter kasus yang sedang ditangani. Selain itu, untuk pendefinisian arti rekomendasi kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui fungsi mediasi di Bidang Dukungan Mediasi Komnas HAM menjadi 2 (dua) hal pengertian antara lain:

1. Rekomendasi tertulis Komnas HAM RI yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pihak terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban untuk ditindaklanjuti; dan

2. Rekomendasi tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan dan terkait, guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi. Pada pengertian ini termasuk Kesepakatan Mediasi dan Berita Acara Mediasi.

Selanjutnya terkait pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI melalui fungsi mediasi, beberapa hal upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Berdasarkan surat tanggapan dan respon resmi atas rekomendasi Komnas HAM RI, baik dari Pengadu maupun pihak instansi penerima rekomendasi;

2. Berdasarkan informasi dan/komunikasi dari Pengadu terhadap perkembangan kasusnya;

3. Berdasarkan pantauan/monitoring media massa terkait perkembangan kasus yang dikeluarkan rekomendasi;

4. Berdasarkan pengecekan kondisi di lapangan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atau kegiatan pasca mediasi;

5. Berdasarkan itikad baik dari para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan mediasi.

Dengan merujuk pada pencapaian kinerja sebesar 110% sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Komnas HAM dalam pencapaian kinerja telah optimal dalam rangka meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan telah terjadi peningkatan kinerja, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja pada sasaran strategis ini mencatatkan angka 100%. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021 dan Tahun 2022

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTAHUN 2021TAHUN 2022
MeningkatnyaSTRATEGISTARGETREALISASICAPAIAN (%)TARGETREALISASICAPAIAN (%)
penyelesaian kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000)Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti40%40%100%40%44%110%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis "Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000)" tahun 2022 adalah sebanyak 43 rekomendasi dari target 39 rekomendasi. Kinerja tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dikarenakan adanya peningkatan kapasitas penanganan kasus serta metode penanganan kasus yang dilakukan oleh setiap sumber daya baik pada fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan maupun pada fungsi mediasi. Realisasi capaian yang melampaui target ini juga merupakan wujud dari itikad baik para pihak dalam tindak lanjut rekomendasi pada penanganan kasus untuk meningkatkan Penegakan HAM di Indonesia. Adapun rekomendasi Komnas HAM RI yang telah ditindaklanjuti oleh para pihak terkait diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.10

Beberapa Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2022

FUNGSINAMA/RESUME KASUSHASIL TINDAK LANJUTKETERANGANPIHAK TUJUANKATEGORI
Pemantauan dan PenyelidikanKasus pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten PurworejoPemerintah memastikan bakal melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terkait penyelidikan penggunaan kekuatan berlebih dalam proses pengukuran lahan di Desa wadas Kementerian PUPR telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalamDapat diakses melalui link Ini Respons Mahfud MD soal Rekomendasi Komnas HAM dalam Penyelidikan di Desa Wadas (kompas.tv) Dapat diakses melalui link Dapat Uang Ganti Rugi Miliaran, WargaPresiden RI cq, Menkopolhuka m RI Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanPemerintah Pusat Pemerintah Pusat
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi dan/atau merumuskan solusi permasalahanDapat Uang Ganti Rugi Miliaran, Warga Wadas Akan Daftar Haji Plus dan Beli Tanah di Luar Desa Halaman all - Kompas.comUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI
permasalahan bendungan Bener Gubernur JawaKompas.com Dapat diaksesGubernur Jawa TengahPemerintah Daerah
FUNGSI NAMA/RESUMEHASIL TINDAKKETERANGANPIHAK TUJUANKATEGORI
NAMA/RESUME KASUSHASIL TINDAK LANJUT menemui warga dan menjamin bahwa peristiwa kekerasan pada 8 Februari 2022KETERANGAN Ganjar Pranowo & Komnas HAM Sepakat 3 Hal Terkait Kasus Desa Wadas,PIHAK TUJUANKATEGORI
dan menjamin bahwa peristiwa kekerasan pada 8 Februari 2022 tidak akan terjadi kembali Komnas HAM RISepakat 3 Hal Terkait Kasus Desa Wadas, Cermati! - JPNN.com Jateng Dapat diakses melalui linkKapolda Jawa POLRI Tengah
Komnas HAM RI dan Polda Jawa Tengah bersepakat untuk koordinasi lebih intensif guna mencegah peristiwa yang sama terulang sekaligus menciptakan suasana yang kondusif di desamelalui link Polda Jateng: Rekomendasi Komnas HAM soal Wadas jadi bahan evaluasi - ANTARA NewsTengah
wadas Kejaksaan Negeri Pelanggaran HAM (Kejari) Langkat dalam Kerangkeng dan Lembaga di Perlindungan Saksi Kediaman Bupati dan Korban (LPSK) menyerahkan uang ganti kerugian (Restitusi) kepada keluarga ahli waris korban Penyidik PoldaDapat diaksesLPSK
Langkat Non-Aktif uang ganti kerugian korban Sumut kematian penghunidan Korban (LPSK) menyerahkan uang ganti kerugian (Restitusi) kepada keluarga ahli waris Penyidik Polda menetapkan 8 tersangka terkaitDapat diakses melalui linkKepolisian Republik IndonesiaPOLRI
Sumut menetapkan 8 tersangka terkait kematian penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat non-aktifDapat diakses melalui link Kasus Kerangkeng Manusia, Polisi Tahan Anak Bupati Langkat dan 7 Tersangka Lain - Nasional Tempo.coKepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara
LKJIP
1FUNGSINAMA/RESUME KASUSHASIL TINDAK LANJUT Panglima TNI mengungkapkanKETERANGAN Dapat diakses melalui linkPIHAK TUJUAN Tentara NasionalKATEGORI TNI
Pemantauan dan PenyelidikanPeristiwa Penyiksaan WargaPeristiwamengungkapkan ada 10 (sepuluh) oknum TNI yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat. Kemenkumham Kanwil melaluimelalui link Panglima Ungkap 10 Oknum TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Bupati Langkat (detik.com) Dapat diakses melalui linkIndonesia (TNI) Menteri Hukum
Langkat. Kemenkumham melalui Lapas Kemenkumham DIY akan terus berkoordinasi dengan HAM untuk menindaklanjuti(detik.com) Dapat diakses Kanwil melalui link Kanwil Yogyakarta Siap Tindak Lanjuti Komnas Hasil dan siap Rekomendasi Komnas HAM | RepJogia (republika.co.id)Menteri Hukum dan HAMPemerintah Pusat
dan PenyelidikanTahanan di Rutan Polres Jakarta SelatanPolres Metro Jakarta Selatanakan membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kematian tahanan kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan telah melakukan rotasi petugas dalam lingkungan Polres Metro Jakarta SelatanDapat diakses melalui link Bentuk Tim Khusus, Polda Metro Gandeng Komnas HAM Usut Tewasnya Freddy di Sel Tahanan Polres Jaksel (suara.com)Kapolda Metro Jaya
Pemantauan dan PenyelidikanPeristiwa kematian Sdr. Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam PolriPresiden kematian Sdr. Brigadir J di rumah dengan Propam PolriJakarta Selatan Presiden melakukan pengawasan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh pejabat KepolisianDapat diakses melalui link https://www.cn nindonesia.com/ nasional/202210 17075839-12- 861372/sambo- bikin-runyam-Presiden RIPemerintah Pusat
kepada seluruh pejabat Kepolisian di Indonesia baik LKjIP / KomnasHAM
LKJIP HASIL TINDAK FUNGSI NAMA/RESUME
FFUNGSINAMA/RESUME KASUSHASIL TINDAK LANJUT Pati dan Pamen di Mabes Polri,KETERANGAN panggil-pejabat-PIHAK TUJUANKATEGORI
juga telah dilaksanakan sidang etikPati dan Pamen di Mabes Polri, maupun Kapolda dan Kapolres di Daerah Polri terus melakukan penegakan hukum secara transparan atas kasus tersebut dan Proses penegakan hukum masihpolri-ke-istana Dapat diakses melalui link Jaksa Telah Terima Berkas Perkara KasusKapolriPOLRI
Perkara Kasus Ferdy Sambo yang Telah Dilengkapi berlangsung pada Penyidik Polri persidangan di PN (kompas.tv) Jakarta Selatan, https://sultra.an taranews.com/b erita/429089/po terhadap anggota lisi-tembak- Polri yang terlibat polisi-sebanyak- dalam peristiwa, 16-anggota- baik yang terlibat polri-jalani- langsung maupun sidang-etik- terkait- sambogate Dapat diakses
dan PenyelidikanTragedi Kemanusiaan Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Oktober 2022turut serta. Pemerintah telah di mengambil tindakan untuk meminta yang penghentian Liga 1 1 hingga investigasi selesai dilakukan. Kepolisian telah menetapkan 6 (enam) orang tersangka dalam kasus Stadion Kanjuruhan PSSI akan melakukan kongres luar biasa guna Melakukan evaluasisidang-etik- terkait- sambogate Dapat diakses melalui link https://www.ant aranews.com/in fografik/315403 3/tindak-lanjut- tragedi- kanjuruhanPresiden RIPemerintah Pusat
3/tindak-lanjut- tragedi- kanjuruhan Dapat diakses melalui link https://nasional.Kepolisian RI
tempo.co/read/ 1648878/6- tersangka- tragedi- kanjuruhan- akan-ditahan- hari-ini Dapat diaksesPSSI Lembaga
guna Melakukan aranews.com/be evaluasi rita/651781/pssi LKjIP / KomnasHAM 52kongres luar biasa guna Melakukan evaluasimelalui link https://jatim.ant aranews.com/be rita/651781/pssiLain 52
FUNGSIFUNGSINAMA/RESUME KASUS menyeluruhHASIL TINDAK LANJUT -klaim-telah- terhadap statuta, jalankan-KETERANGAN -klaim-telah- jalankan-PIHAK TUJUANKATEGORI
MediasiSengketa Lahanberbagai perjanjian kerjasama para pihak dengan keamanan dan keselamatan Adanya Sengketa Lahandan keselamatan, komnas-ham- kode disiplin dan terkait-tragedi- kanjuruhan memprioritaskankomnas-ham- terkait-tragedi- KesepakatanKesepakatanPemerintah
antara Ahli Waris Alm. Yusuf Saberi dan PT Adaro Indonesiaantara Ahli Waris Kesepakatan Alm. Yusuf Saberi Perdamaian terkait Sengketa Waris Alm. Yusuf Saberi dan PT Adaro IndonesiaKesepakatan Perdamaian terkait Sengketa Lahan antara Ahli Waris Alm. Yusuf Saberi dan PT Adaro IndonesiaKesepakatan No. 002/KP/KH- MD.00.01/II/20 22 tertanggal 26 Januari 2022.Pemerintah Daerah
MediasiSengketa Ganti Rugi Tanam Tumbuh antara Warga Desa Pulau Negara dan PT Musi Hutan Persada di Kabupaten OKU TimurAdanya sebuah Kesepakatan sebagian. Monitoring Pascamediasi No. 13 /R/MD 00.00/VII/20221. Bupati OKU Timur 2. Kepala Kantor Pertanahan OKU Timur 3. Direktur Utama PT Musi Hutan Persada u.p. Direktur FPSEA 4. Kelompok Tani Desa Pulau Negara u.p. Sdr. DadikPemerintah DaerahPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak Atas Tanah antara Warga Desa Ukui Il dan PT Inti Indosawit Subur di Kabupaten Pelalawan,Monitoring PascamediasiHarpan Berita Acara No. 001/BA/KH- MD.00.02/VI/20 22 tertanggal 14 Juni 2022Harpan Berita Acara No. 001/BA/KH- MD.00.02/VI/20 22 tertanggal 14 Juni 2022Pemerintah Daerah
MediasiProvinsi Riau Sengketa Hak Atas Lahan antara Warga Desa Pantai Raja, KabupatenMonitoring PascamediasiBerita Acara Pascamediasi No. 002/BA/KH- MD.00.02/VI/20Pascamediasi No. 002/BA/KH- MD.00.02/VI/20Pemerintah Daerah
Pantai Raja, Kabupaten LKjIP / KomnasHAM
LKJIP
FLFUNGSINAMA/RESUME HASIL TINDAK KASUS LANJUTKETERANGANPIHAK TUJUAN 22 tertanggal 16KATEGORI
MediasiKampar dan PTPN V Pekanbaru, Riau Sengketa Hak atasMonitoring22 tertanggal 16 Juni 2022 1. Bupati Banyuasin.Pemerintah Daerah
Lahan antara Kelompok Tani Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Kabupaten Banyuasin Sengketa HakPascamediasiBanyuasin. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin 3. Direktur PT Sri Andal Lestari 4. Sdr. Edi Parman 1. Kepala Dinas KehutananDaerah Pemerintah
MediasiSengketa Hak Hutan Adat dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh antara Warga Adat Dayak Misik dan PT Purwa Permai di Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan TengahMonitoring Pascamediasi4. 5.1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Bupati Barito Utara. 3. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Direktur PT 4. Purwa Permai. 5. Kelompok Tani Dayak Misik u.p. Sdr. Jhon KenedyPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dan PTPN XIV di Kabupaten Takalar, Sulawesi SelatanMonitoring Pascamediasi1. Bupati Takalar. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 3. Solidaritas Perempuan Komunitas Anging Mammiri.Pemerintah Daerah
FUNGSINAMA/RESUME KASUSHASIL TINDAK LANJUTKETERANGANPIHAK TUJUAN 4. Direktur PT PerkebunanKATEGORI
Mediasiantara PerusahaanSengketa Hak Atas Monitoring Ketenagakerjaan Pascamediasi PegawaiPascamediasiNusantara XIV (Persero) 1. Bupati Kep. Sangihe 2. Direktur PDAM Kab.Pemerintah Daerah
MediasiSangihe Direktur Kabupaten Kepulauan Sangihe Sengketa kasus Hak Atas Lahan antara ahli warisKepulauan dengan PDA Sengketa kasus Monitoring Hak Atas Lahan Pascamediasi antara ahli waris1. Dirjen3. Ketua DPRD Kab. Sangihe. 4. Kadisnakertr ans Kab. Sangihe. 5. Ketua Forum Perjuangan Rakyat Indonesia, Kepulauan Sangihe (Pengadu) 1. Dirjen Perhubungan UdaraPemerintah Pusat
MediasiSengketa kasus Hak Atas Lahan antara ahli waris alm. H. Rombeng dan PT Angkasa Pura I (Persero) terkait Perluasan Lahan untuk Pembangunan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kab. Maros Sulawesi SelatanMonitoring Pascamediasi1. Dirjen Udara 2. Kantor Otoritas Bandara V Sultan Makassar1. Dirjen Perhubungan Pusat Udara Kemenhub RI. 2. Kantor Otoritas Bandara V Sultan Hasanuddin MakassarPemerintah Pusat
LKJIP
1FUNGSINAMA/RESUME KASUSHASIL TINDAK LANJUTKETERANGANPIHAK TUJUAN Plt. WalikotaKATEGORI Pemerintah
Mediasi MediasiSengketa rencana Monitoring Revitalisasi Pasar Pascamediasi Bantargebang Adanya tanggapan oleh PT. Javana dan komitmen Arta Perkasa. dari Plt. Walikota Bekasi atas Rekomendasi Komnas HAM, melalui surat Plt. Walikota Bekasi No. 511.2/7724/Disda gperin.pasar tertanggal 7 Desember 2022 perihal Komitmen Pelaksanaan Rekomendasi Komnas HAM RI.Plt. Walikota BekasiPemerintah Daerah
MediasiSengketa kasus Revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemerintah Kota BanjarmasinRekomendasi Penundaan PenggusuranWalikota BanjarmasinPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Kesejahteraan atas Penggusuran Warga Komunitas Lapak Bersatu Rawasumur di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT. JIEP.Rekomendasi Penundaan Penggusuran1.Dirut PT JIEP 2.Gubernur DKI Jakarta 3.Walikota Jakarta TimurPemerintah Daerah
MediasiSengketa Hak atas Lahan Terkait dengan Kerjasama Perkebunan Inti Plasma Kelompok Tani dan Anggota Koperasi Sedulang Setudung, Dusun Sungai Dare, Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.Monitoring Pascamediasi1. Bupati Banyuasin. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin 3. Direktur PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR) 4. Presiden Direktur PT Pasifik AgroPemerintah Daerah
FUFUNGSI NAMA/RESUMENAMA/RESUME HASIL TINDAK KETERANGANKETERANGANPIHAK TUJUANKATEGORI
KASUSLANJUTSentosa (PT PAS) 5. Sdr. Ir. Ahmad Rivai, M. Si, dkk,
MediasiSengketa lahan warga transmigrasi Desa Perambahan Baru di Desa Paramabahan Baru, Kec. Banyuasin I, Kab. banyuasin, Prov. Sumatera Selatan oleh PT. Tunas Baru Lampung Tbk (PT. TBL Tbk)Monitoring Pascamediasi1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembanga n Kawasan Transmigrasi. 2. Bupati Banyuasin. 3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin. 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. 5. Direktur PT Tunas Baru Lampung. 6. Muhamad Basri / Kepala Desa Perambahan BaruPemerintah Daerah

Kendala dan Upaya Perbaikan

Dengan telah melampaui target capaian kinerja peningkatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 2022 bukan berarti tidak didapati adanya kendala dalam mewujudkan pencapaian kinerja tersebut. Akan tetapi, Komnas HAM berupa melakukan upaya perbaikan guna memaksimalkan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan. Adapun dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Kendala dan Upaya Perbaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI Tahun 2022

BelumINTERNAL ada aturanKENDALAEKSTERNAL TidakadanyaUPAYA PERBAIKAN INTERNAL EKSTERNAL
atau kepatuhan rekomendasi; Diperlukan para menindaklanjuti HAM; Terbatasnya yang ditangani mediasi, keharusan permintaan/ Pengadu; Kurangnya koordinasi dan dengan stakeholderstandarisasi waktu pihak menindaklanjuti rekomendasi Komnas kasus berpeluang melalui terkait permohonan mediasi secara tertulis dariwaktu pihak kasus terkaitaturan konsekuensi hukum agar pihak instansi menjalankan rekomendasi Komnas HAM; Tidak diketahuinya secara pasti sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM; Tidak ada dayadan metode monitoring agar pihak Melakukan terkait kasus untuk dorong bagi para Komnas HAM;• Menggunakan metode media korespondensi untuk monitoring tindak (online) lanjut rekomendasi agar mengetahui telah atau belum dijalankannya instansi; rekomendasi; Menjalin Komnas HAM; menjaga Melakukan diskusi dengan untuk kesepahaman pengembangan instansi gagasan penanganan kasus yang berpeluang strategis untuk lanjut ditanganiMemaksimalkan penggunaan media daring (online) dalam memonitoring pelaksanaan rekomendasi oleh instansi; Menjalin dan menjaga komunikasi dengan pihak instansi untuk memudahkan koordinasi monitoring tindak lanjut rekomendasi; Mengundang kehadiran stakeholder untuk memberikan masukan terhadap penanganan kasusdaring dalam dan pihak untuk

Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya dalam penanganan kasus dan pengembangan jabatan Fungsional di Biro Dukungan Penegakan HAM.

SASARAN STRATEGIS 3:

Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000)

INDIKATOR KINERJA :

2. Persentase Penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksanaan Agung TARGET: 100%

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2

SASARAN STRATEGIS 3INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3.2TARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UUPersentase Penyelidikan yang100%80%80%

Tim Aceh dibentuk pada awalnya sesuai dengan Surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor : 003/KOMNAS HAM/I/2014 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh tertanggal 09 Januari 2014.

Terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022. Tim menangani 5 Pelanggaran HAM Berat di Aceh, yaitu Peristiwa

NOINDIKATOR SASARAN STRATEGISSATUANTAHUN 2021TAHUN 2022
TARGETREALISASICAPAIAN (%)TARGETREALISASICAPAIAN (%)
1Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agungpersen50%50%100%100%80%80%

Simpang KKA, Peristiwa Jambu Keupok, Peristiwa Rumoh Geudong, Peristiwa Timang Gajah, dan Peristiwa Bumi Flora.

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 dengan Tahun Sebelumnya

Selama kurun waktu 2016 s.d 2021 Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan atas 4 (empat) peristiwa pelanggaran ham yang berat. Pada tahun 2021, berdasarkan tabel tersebut 50% penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung dicapai dari kasus lanjutan dari tahun 2020, dan diserahkan ke Kejaksaan agung pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 Komnas HAM melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat untuk peristiwa Bumi Flora. Penyelidikan ini awal prosesnya dilaksanakan pada akhir tahun 2020 dimana pada pelaksanaan terjadi berbagai kesulitan karena faktor alam. Lokasi penyelidikan disana adalah daerah rawan banjir dan daerah sulit terjangkau apabila musim hujan dan juga harus menggunakan kendaraan khusus (kendaraan berpenggerak empat roda), sehingga pada tahun 2020 sempat terhambat. Selanjutnya penyelidikan peristiwa Bumi Flora dilaksanakan kembali pada tahun 2021 yaitu melakukan koordinasi dengan pendamping lapangan, diskusi terfokus bersama narasumber, melakukan penyelidikan lapangan awal dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pada saat pelaksanaan terdapat kendala yang dihadapi sehingga penyelidikan terhambat diselesaikan. Kendala tersebut terkait akan dilakukan pemeriksaan secara daring kepada masyarakat diakibatkan kondisi masyarakat di Aceh Timur (tempat sebagian besar saksi) sangatlah terpencil, sehingga jaringan internet dan kemampuan menggunakan teknologi yang terbatas membuat Tim kesulitan melakukan pemeriksaan online. Kedua kendala (alam dan teknologi) menjadi tantangan tersendiri oleh Tim. Selain itu, ditambah pada awal tahun adanya lonjakan Covid19 kedua di Indonesia yang memaksa keluarnya kebijakan larangan keluar kota sehingga tidak dapat untuk turun lapangan, juga pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi Covid19.

Progres penyelidikan peristiwa Bumi Flora di tahun 2022 adalah di awal Januari 2022, Komnas HAM berkoordinasi dengan Jaksa Agung yang salah satunya memberikan petunjuk terhadap hasil penyelidikan Pelanggaran HAM berat sebelumnya yang kemudian pada Februari 2022 Komnas HAM telah menjawab petunjuk dari Jaksa Agung. Koordinasi ini kemudian berlanjut pada akhir November 2022 selain karena pergantian Anggota Komnas HAM juga membahas perkembangan penyelidikan Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Koordinasi dengan Kejaksaan Agung Membahas Perkembangan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat

Selanjutnya tim penyelidikan peristiwa Bumi Flora berkoordinasi dengan pihak pendamping untuk penyiapan saksi-saksi yang akan diperiksa dimana membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pada saat pemeriksaan saksi, telah berhasil mengumpulkan saksi sebanyak 15-20 orang yang berasal dari korban dan keluarga korban. Pada saat pemeriksaan, 8 orang saksi bersedia memberikan keterangan kepada Tim. Sedangkan sekitar 10 orang saksi pada saat bertemu Tim memutuskan tidak bersedia memberikan keterangan.

Pertemuan sebelum dilakukan pemeriksaan saksi

Selain itu, Tim juga secara pararel melakukan diskusi dengan mengundang ahli yang memahami tentang Militer dan Operasi Militer di Indonesia dan juga melakukan pengumpulan data dan informasi tentang Struktur Operasi Keamanan di Aceh pada periode 2001. Hal tersebut dimana pada tahun 2000, di Aceh mulai dilaksanakan pendekatan penyelesaian permasalahan Aceh secara komprehensif oleh Pemerintah Indonesia. Selain melakukan dialog dengan GAM, pemerintah juga membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan.

Sampai dengan tahun 2022, penyelidikan peristiwa Bumi Flora belum bisa diselesaikan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Beberapa kendala terkait belum bisa diselesaikannya penyelidikan peristiwa Bumi Flora diantaranya terdapat beberapa alasan yang disampaikan oleh keluarga korban bahwa ada sebagian keluarga mereka yang saat ini bekerja di PT Bumi Flora. Faktor ini yang perlu dilakukan pendekatan oleh pendamping korban dengan waktu yang tidak sebentar. Selain itu ada saksi yang berasal dari luar Aceh Timur berhalangan hadir dan saksi lain berada diluar kota sehingga kesulitan untuk bertemu. Faktor lokasi tempat kejadian perkara yang sudah menjadi hutan dan tidak bisa dilalui dengan kendaraan terutama pada saat hujan, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat.

Hasil dari Penyelidikan Tim Aceh adalah untuk memberikan masukkan kepada Pemerintah terkait kebijakan terhadap korban pelanggaran HAM Berat dimana hak-hak korban dapat dipenuhi dan dipulihkan kembali. Laporan hasil penyelidikan yang ada dapat digunakan oleh Tim Masa Lalu Komnas HAM dalam menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKPHAM)

yang merupakan salah satu program Prioritas Nasional di Komnas HAM. Lebih lanjut, SKKPHAM yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, selain dijadikan dasar rujukan oleh LPSK untuk memberikan bantuan bagi korban pelanggaran HAM berat, juga sebagai bukti nyata dan sah bagi sebagian korban dan keluarga korban bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2022 Tim Masa Lalu berhasil menerbitkan 374 SKKPHAM serta diharapkan rekomendasi Komnas HAM dapat menjadi pertinbangan untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta mencegah keberulangan munculnya peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Mendorong Kondisi yang Kondusif bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat INDIKATOR KINERJA 4.1:

Persentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat

Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan sesuai dengan mandat dalam Pasal 89 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan tersebut, Komnas HAM merumuskan Sasaran Strategis "Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat" yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Adapun mekanisme pengukuran dalam sasaran strategis ini dilakukan dengan melihat hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan fungsi penyuluhan Komnas HAM RI, meliputi penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia serta upaya peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal & non-formal serta kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga di tingkat Nasional, Regional dan/atau Internasional. Sebagai gambaran awal, berikut disajikan target tahunan sasaran strategis ini:

Tabel 3.14

Target Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 - 2024

TAHUN20202021202220232024
Target Kinerja20%30%40%50%60%
Konversi (%) ke Jumlah Orang1.200 × 20% (240 orang)1.200 × 30% (360 orang)1.200 × 40% (480 orang)1.200 × 50% (600 orang)1.200 × 60% (720 orang)

Sumber: data diolah; 1.200 adalah populasi tahunan

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja "Persentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat". Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tahun 2022 Komnas HAM menetapkan target 40% tingkat kesadaran HAM di masyarakat yang dihitung dari populasi penyebarluasan wawasan HAM tahunan sebanyak 1.200 orang dengan kriteria orang yang telah terpapar dan/atau mendapatkan informasi terkait Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM melalui berbagai metode serta media penyebarluasan wawasan HAM. Tahun 2022 Komnas HAM telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diemban dengan memperhatikan sasaran kinerja Lembaga yang telah ditetapkan, hal ini tak terkecuali dalam menjalankan fungsi penyuluhan. Berikut disajikan capaian kinerja Sasaran Strategis 4 yang merupakan representasi dari fungsi penyuluhan Komnas HAM.

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2022

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTARGETREALISASI% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET)
Mendorong Kondisi yangiontase Tingkat
Kondusif BagiPersentase Tingkat Kesadaran HAM di40% (480 orang)42% (502 orang)104%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sasaran strategis "Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat" telah mencatatkan kinerja sebesar 104% atau jika dikonversikan kedalam jumlah orang menjadi sebanyak 502 orang yang telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Hal ini berarti target capaian kinerja Komnas HAM pada sasaran strategis 4 tahun 2022 dapat dicapai, bahkan dilampaui. Adapun pencapaian ini didukung oleh berbagai kegiatan pelatihan serta penyebarluasan wawasan HAM, yang merupakan hasil dari pengembangan kerjasama antara Komnas HAM dengan multipihak. Tahun 2022 dilakukan juga upaya penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan HAM melalui FGD dan wawancara sehingga mampu memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran HAM berkorelasi terhadap kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Adapun metode pengukuran yang dilakukan merujuk pada Kirkpatrick Evaluation Model yang telah disesuaikan penerapannya guna dapat mengukur tingkat kesadaran HAM masyarakat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Level 1 Reaction

"Mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mendapatkan informasi HAM dari Komnas HAM"

Level 2 Learning

"Mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mendapatkan informasi HAM dari Komnas HAM"

Level 3 Behaviour

“Mengetahui dalam bentuk apa saja penerapan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang didapat di kehidupan sehari-hari”

Level 4 Result

“Dampak penerapan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan”

Capaian kinerja sebesar 104% (502 orang) diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kesadaran HAM di beberapa kegiatan fungsi penyuluhan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16

Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran di HAM menggunakan metode Kirkpatrick

NOKEGIATANMETODE PENGUKURAN KIRKPATRICKRESPONDEN YANG MENINGKAT KESADARAN HAMNYA
1Pelatihan HAMPre/Post Test; Kuesioner; Wawancara; Observasi174 orang
2Diseminasi Nilai-nilai HAM dengan Kantor Perwakilan Kalimantan BaratKuesioner11 orang
3Kampanye HAM Tanggap RasaKuesioner143 orang
4Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAMKuesioner69 Orang
5Peringatan Hari HAMKuesioner66 orang
6Lay. PerpustakaanKuesioner4 Orang
7Diskusi PublikKuesioner35 Orang
7 Diskusi Publik Total502 Orang

Sumber: data diolah

PELATIHAN HAM

Komnas HAM telah melaksanakan beberapa program pelatihan peningkatan kesadaran HAM kepada berbagai unsur meliputi Aparat Penegak Hukum, Aparatur Pemerintahan, Komunitas Organisasi serta Masyarakat Umum. Hasil evaluasi menunjukan bahwa 174 peserta dari total 209 peserta pelatihan dinyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Berikut dijelaskan beberapa hasil evaluasi pelatihan Komnas HAM:

Pelatihan HAM untuk Polisi "Investigasi Kriminal"

"Reaction". Peserta merasa senang mengikuti pelatihan di JCLEC; Peserta merasa jam pelajaran cukup; Adanya kenyamanan fasilitas di JCLEC yang mendukung lingkungan belajar yang kondusif; Terkait metode, kedepannya perlu menambahkan kesempatan untuk sesi praktik. "Learning". Pelatihan lebih spesifik terkait investigasi kriminal yang dalam Polri sendiri sudah ada SOP-nya, namun pelatihan ini dapat memberikan gambaran teknis pelaksanaan investigasi kriminal yang berbasis HAM. "Behaviour". Alumni pelatihan (Penyidik Muda), menerapkan Metode PEACE yang diajarkan dalam pelatihan sehingga dapat bekerja lebih baik; Alumni sudah melakukan sosialisasi materi pelatihan ke rekan kerja atau di lingkungan satkernya.

Dari evaluasi tersebut, dapat dikatakan bahwa alumni pelatihan mendapatkan peningkatan kesadaran HAM pada level 3 dan level 4 kirkpatrick. Alumni pelatihan telah menerapkan metode PEACE serta telah mensosialisasikan ke lingkungan kerjanya.

Pelatihan HAM untuk Tenaga Pendidik Polri dan Jurnalis "Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Jurnalis"

Metode pengukuran lainnya yang dilakukan adalah melalui pre-test dan post-test terhadap peserta pelatihan. Sebagai sampel, dijabarkan hasil pengukuran Training of Trainers bagi Tenaga Pendidik Polri dan Jurnalis menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran HAM dicerminkan oleh meningkatnya hasil post-test dibanding hasil pre-test, sebagai berikut:

Tabel 3.17

Pengukuran Pre-Test dan Post Test Pelatihan

Rata-rata Skor Pre-testRata-rata Skor Post-test
69/10079/100

Sumber: data diolah

DISEMINASI NILAI-NILAI HAM

Evaluasi Substansi

0 Kewajiban negara 100 27,3 Sensor 72,7 36,4 Gugatan hukum atas lembaga yang dikritik 63,6 Salah satu instrumen internasional terkait kebebasan 18,2 81,8 berpendapat dan berekspresi 36,4 Prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi 63,6 Wewenang Komnas Ham terkait penghapusan 0 100 diskriminasi 0 Pelanggara HAM 100 9,1 Pengertian tindakan diskriminasi ras dan etnis 90,9 0 Salah satu penyebab munculnya diskriminasi 100 0 Non diskriminasi 100 45,5 Prinsip kabupaten/kota HAM 54,5 0 Pengertian kabupaten/kota HAM 100 80 120 0 20 40 60 100 Salah Benar

Komnas HAM telah melakukan diseminasi nilai-nilai HAM di berbagai daerah, salah satunya di Kalimantan Barat yang bertemakan "Mewujudkan Pontianak Sebagai Kota HAM: Memperkokoh Toleransi dan Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis". Hasil evaluasi menunjukan bahwa 11 peserta dari total 49 peserta diseminasi dinyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM dengan kriteria penambahan wawasan HAM dan inspirasi. Disisi lain Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mewujudkan Pontianak sebagai Kota Ramah HAM dan akan diupayakan melalui peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang akan dibentuk kedepannya.

KAMPANYE HAM TANGGAP RASA

Kampanye Tanggap Rasa digaungkan dan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan diskusi serta kampanye HAM. Tercatat sepanjang 2022 telah dilakukan 5 Diskusi Tanggap Rasa. Selain itu telah dihasilkan juga 33 episode podcast dengan mengangkat beberapa tema mulai dari IKN, Perempuan, Kekerasan Seksual dan HAM, Cancel Culture, climate Change, Generasi Z dan HAM, Segera Ratifikasi OPCAT, Indonesia Merdeka dari Penyiksaan, Spesial Kemerdekaan dan lainnya. Hasil evaluasi menunjukan bahwa 143 peserta tanggap rasa mengalami mengalami peningkatan kesadaran HAM dengan kriteria penambahan wawasan HAM dan inspirasi.

Peserta merasa Peserta merasa terinspirasi wawasannya bertambah 22,73% 77,27%

PENGARUSUTAMAAN KAB/KOTA HAM

Pengarusutamaan Kab/Kota HAM diselenggarakan dalam rangkaian Konferensi HAM 2022, Tercatat sebanyak 107 orang mengisi kuesioner evaluasi yang diedarkan, dan data menunjukan bahwa 69 orang menyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui informasi baru dan inspirasi apa yang didapatkan, praktik baik dan masukan penyelenggaraan maupun tema kedepannya. Adapun sampel tanggapan yang diberikan peserta yang menunjukan bahwa pemahaman HAM telah tertanam yakni "Informasi yang kami dapatkan adalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang seharusnya menjadi perhatian kita semua khususnya kami dari pemerintah daerah kabupaten. Agar tidak mengesampingkan hak-hak penyandang disabilitas, mendorong agar mereka dapat lebih diterima di masyarakat tanpa diskriminasi, karena jelas merupakan pelanggaran HAM." (Nurhijra Lahiya, S.Sos, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai).

MENATA KOTA, MEMBANGUN MANUSIA ALUNALUNKOTA BOGOR

PERINGATAN HARI HAM

Peringatan Hari HAM 2022 terdiri dari serangkaian acara yang melibatkan multipihak, rangkaian acara tersebut meliputi Dongeng HAM untuk Anak, Talkshow Disabilitas, Talkshow Pembela HAM, World Press Freedom Day, Diseminasi SDGs, Pos Konsultasi & Komunitas dan Pameran Foto, dan Pojok Budaya Kemanusiaan. Dari sampling yang dilakukan sepanjang kegiatan, tercatat 92 responden yang memberikan tanggapan, dan hasil evaluasi menunjukan bahwa sebanyak 66 responden menyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Hal tersebut terlihat dari jawaban-jawaban peserta, diantaranya (a) Adanya kesadaran dari responden terkait disabilitas, tantangan yang dihadapi maupun hak-hak mereka; (b) Adanya kesadaran dari responden untuk mendorong pemerintah melakukan tugasnya dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas; dan (c) Adanya kesadaran bahwa orang dengan disabilitas juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan kedepannya.

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Layanan perpustakaan turut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengunjung. Meskipun tercatat banyak yang mengakses perpustakaan Komnas HAM, data evaluasi menunjukan hanya 6 responden yang berkenan mengikuti evaluasi layanan perpustakaan. Adapun bentuk evaluasi diterjemahkan ke dalam beberapa pertanyaan meliputi aspek layanan perpustakaan yang digunakan, kejelasan informasi yang diberikan, kendala hingga peningkatan kesadaran HAM para responden. hasil evaluasi menunjukan bahwa 4 responden menyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM pasca memanfaatkan koleksi Perpustakaan.

DISKUSI PUBLIK

Komnas HAM pada tahun 2022 juga menyelenggarakan diskusi publik yang mengusung tema HAM, dan untuk mengetahui tingkat kesadaran HAM yang dialami oleh peserta disusun sebuah kuesioner online yang mengacu pada parameter level Kirkpatrick. Hasil pengukuran menunjukan bahwa pada level reaksi 97% peserta senang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya untuk level peningkatan kesadaran HAM, hasil evaluasi menunjukan bahwa sebanyak 100% peserta menjawab benar siapapun bisa menjadi seorang Pembela HAM. Lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pun lebih mengerucut pada substansi HAM, dan data menunjukan bahwa 98% (35 peserta) telah mengalami peningkatan kesadaran HAM yang ditunjukan dengan ketepatan jawaban yang diberikan pada setiap pertanyaan.

Merujuk pada pencapaian kinerja sebesar 104% sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan pencapaian kinerja yang optimal dalam rangka meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa didapati konsistensi capaian yang optimal bahkan telah terjadi peningkatan kinerja, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja pada sasaran strategis ini mencatatkan angka 101%. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGISTAHUN 2021TAHUN 2022
TARGETREALISASI(%)TARGETREALISASI(%)
Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat30% (360 orang)30,3% (364 orang)101%40% (480 orang)42% (502 orang)104%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target sasaran strategis "Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat" tahun 2022 adalah sebanyak 480 orang yang diperoleh dari perhitungan 40% dari 1200 orang populasi tahunan. Target ini lebih banyak dibanding tahun 2021 yang hanya menargetkan sebanyak 360 orang atau 30% dari 1200 orang populasi. Kinerja tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 yakni adanya gap peningkatan kinerja sebesar 3%. Hal tersebut ditunjukan oleh persentase capaian kinerja pada 2022 yakni sebesar 104% dan kinerja pada 2021 yakni sebesar 101% (perhitungan berdasarkan pada konsistensi populasi dan target tahunan). Dapat dikatakan bahwa semakin banyak orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM, maka semakin meningkatkan optimisme upaya Pemajuan dan Penegakkan HAM di Indonesia guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat.

Faktor-Faktor Pendukung

Kinerja positif pada tahun 2022 tersebut dapat tercapai berkat berbagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi penyuluhan Komnas HAM, diantaranya:

Banyaknya kegiatan pelatihan yang dilakukan Komnas HAM hasil dari pengembangan kerja sama yang dilakukan dengan multipihak, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan;

Dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap alumni pelatihan yang mampu memastikan adanya perubahan perilaku pasca pelatihan. Adapun metode yang digunakan meliputi pre dan post tes guna mengukur perubahan pengetahuan, FGD & wawancara terhadap alumni pelatihan maupun rekan kerja guna mendapatkan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat;

Inspirasi yang disampaikan masyarakat dapat disambut dengan baik menjadi kolaborasi kerja-kerja HAM, terpaparnya masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia, berlanjut dengan kerja-kerja hak asasi manusia yang lebih konkret. Disisi lain penyebarluasan wawasan HAM telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak tak terkecuali dari Media massa sehingga dapat menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia sebagai contoh didapatinya beberapa artikel feature tentang Penyebarluasan wawasan HAM yang dimuat dalam Harian Umum Kompas;

Adanya interseksi isu sehingga isu itu lebih membumi. Tema-tema diskusi publik yang diangkat dalam penyebarluasan informasi berupaya mendekatkan tema hak asasi manusia dengan tema-tema yang berkesesuaian dengan publik. Hak asasi manusia yang diperbincangkan dalam konteks drama Korea, sastra, film dan sebagainya, berhasil mewarnai diskursus publik. Proses deliberasi dan rekonstruksi wacana hak asasi manusia ini memiliki potensi berkontribusi pada peningkatan kesadaran hak asasi manusia dalam konteks dekonstruksi wacana "hak asasi manusia berasal dari barat";

Adanya kebaruan dalam metode penyebarluasan wawasan HAM, diantaranya melalui pengembangan board game yang berpeluang memperdalam pemahaman mengenai hak asasi manusia, serta membantu proses internalisasi nilai toleransi dan keberagaman dapat lebih efektif karena dapat menjangkau setiap kalangan baik orang dewasa maupun anakanak (minimal usia 12 tahun); dan

Adanya kegiatan-kegiatan penyebarluasan wawasan HAM secara tatap muka yang memberikan motivasi perubahan perilaku. Proses diskusi dan interaksi melalui tatap muka, memberikan ruang yang memadai bagi individu untuk dapat lebih reflektif pasca menerima informasi mengenai hak asasi manusia. Daya afeksi melalui dialog yang tulus, memberikan pengalaman individu yang dapat dikonversi menjadi perilaku yang humanis seiring dengan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Meskipun pada tahun 2022 capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat telah melampaui target bukan berarti tidak didapati kendala dan hambatan dalam mewujudkan pencapaian kinerja tersebut. Namun demikian Komnas HAM mengolah sejumlah kendala dan hambatan tersebut, berguna untuk referensi perbaikan mendatang. Adapun dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19

Kendala dan Upaya Perbaikan

KENDALA UPAYA PERBAIKANUPAYA PERBAIKAN
Sarana dan Prasarana, belum memadainya sarana dan prasaranaDari berbagai tantangan yang dihadapi, Komnas HAM melakukan upaya perbaikan

Komnas HAM dalam mendukung kegiatan fungsi penyuluhan seperti belum tersedianya ruang perekaman Podcast serta peralatan pendukungnya, ruangan perpustakaan yang tidak terakomodasi dengan baik, dan lain sebagainya. Anggaran, minimnya dukungan sumber daya anggaran tidak mampu memperluas ruang lingkup kerja fungsi penyuluhan. Dinamika Kerjasama, dari monitoring yang dilakukan, didapati beberapa kegiatan yang terhambat dikarenakan perubahan kebijakan maupun ketimpangan relasi dengan stakeholders yang menjadi mitra kerjasama Komnas HAM. Media Penyebarluasan Wawasan HAM, terjadi isu keamanan jaringan komunikasi Komnas HAM yakni adanya peretasan beberapa platform komunikasi Komnas HAM. Metode kegiatan, adanya perubahan bentuk pelaksanaan festival HAM menjadi Konferensi Kabupaten/Kota HAM menyebabkan partisipasi masyarakat mengalami penurunan.

diantaranya melalui analisa program yang dimaksudkan referensi sebagai penyusunan rencana program tahun mendatang, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu isu penting yang menjadi perhatian Komnas HAM melalui fungsi Penyuluhan HAM serta menakar sumber daya yang dimiliki (SDM dan Anggaran) akan mempermudah sehingga menurunkannya dalam bentuk kegiatan yang memiliki tingkat efektifitas, efisiensi serta keberhasilan yang tinggi. Disisi lain, program pelatihan HAM serta monevnya perlu diperkuat sehingga tidak hanya mampu menambah pengetahuan, namun juga dapat menginspirasi perubahan perilaku yang berkesesuaian dengan HAM. Hal tersebut dapat dicapai dengan upaya memutakhirkan panduan dan alat ukur yang digunakan sehingga memiliki validitas dan keandalan tinggi serta dapat memotret hasil baik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Program penyebarluasan wawasan HAM kedepannya perlu mengangkat interseksi isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga mampu menginspirasi perubahan perilaku.

SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA: Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti TARGET : 100 %

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET)
Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti100%100%100%

Untuk mewujudkan mandat, visi dan misi kelembagaan, Komnas HAM menjalin berbagai kerja sama dengan sejumlah mitra strategis terkait, baik dengan lembaga-lembaga dalam negeri (nasional) maupun dengan institusi-institusi regional dan internasional di bidang HAM. Kerja sama ini dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan Komnas HAM untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di dalam negeri maupun memberikan kontribusi bagi pemajuan HAM di tingkat internasional.

Komnas HAM melaksanakan kerja sama strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Komnas HAM. Stakeholders Komnas HAM menurut Pedoman Kerja Sama Komnas HAM terdiri dari Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, Badan Hukum/Orang, Organisasi Internasional, atau subyek hukum internasional lain yang melakukan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Komnas HAM dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM. Penentuan stakeholders dilakukan di rapat koordinasi dan rapat paripurna Komnas HAM yang terbagi atas 4 (empat) kelompok, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga/Daerah

Kegiatan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat mendukung kerja-kerja Komnas HAM. Beberapa kerja sama yang dilakukan bersama stakeholders ini, di antaranya: internalisasi nilai-nilai HAM di dalam tugas dan fungsi K/L, pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM, dan Festival HAM di beberapa daerah di Indonesia.

2. Perguruan Tinggi

Komnas HAM juga melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk menentukan arah kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian, serta pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan terkait dengan kegiatan pelatihan dan kampanye, bidang pengkajian dan penelitian sangat erat dengan kerja sama kajian-kajian kebijakan, advokasi kebijakan, dan sebagainya.

3. Civil Society Organizations (CSO)

Kerja sama dengan CSO di dalam maupun luar negeri, serta lembaga donor tetap mempertimbangkan mandat yang terdapat di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta independensi Komnas HAM.

4. Lembaga lainnya

Lembaga lain seperti organisasi internasional, NHRIs, dan pusat kajian (think thank) menjadi stakeholders dengan fokus kerja sama strategis Komnas HAM.

Pada 2022, Komnas HAM menghasilkan 6 (enam) kerja sama strategis yang ditindaklanjuti dari 17 naskah kerja sama payung dan 4 naskah kerja sama teknis dengan berbagai mitra strategis di level nasional dan internasional. Parameter capaian kerja sama dihitung setiap penandatanganan naskah kerja sama. Sedangkan pengukuran bentuk tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti dapat dilihat dari substansi naskah kerja sama terkait dengan Rencana Strategis 2020-2024. Adapun kerja sama strategis yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Memorandum of Understanding (MoU) between Komnas HAM, SUHAKAM and CHRP on Statelessness Issues in Sabah yang ditandatangani pada 22 Maret 2022 menghasilkan Action Plan untuk melakukan kerja bersama dalam pemantauan bersama terhadap statelesness persons di daerah perbatasan antara ketiga negara

2. Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Republik Indonesia dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan HAM yang ditandatangani pada 20 Mei 2022 menghasilkan data korban pelanggaran HAM Berat yang terintegrasi melalui Moratorium Surat Keterangan Korban Dugaan Pelanggaran (SKKP) HAM. sebagai tindak lanjut kesepakatan di bidang sosialisasi, Pada 7 September 2022, kedua pihak menyelenggarakan Diskusi Publik: "Kewajiban Negara dalam Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat" secara daring

3. Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerja Sama Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak untuk Pemajuan serta Perlindungan Hak Memperoleh Keadilan pada 6 Juni 2022 menyepakati kegiatan untuk berbagi pengetahuan atas hasil pengkajian dan penelitian, termasuk pemanfaatan Standar Norma dan Pengaturan bagi kalangan penegak hukum. Hal tersebut diwujudkan dalam diskusi tentang peradilan HAM di Paniai yang diselenggarakan oleh Komnas HAM.

4. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang ditandatangani pada 11 Juli 2022 ditindaklanjuti berupa penanganan khusus dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

5. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan 8 Lembaga Tentang Kerja Sama Pendayagunaan dan Pemanfaatan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional yang ditandatangani pada 20 Oktober 2022 ditindaklanjuti melalui pemanfaatan sistem informasi bersama oleh para pihak dalam berbagi data, informasi, dokumen serta sumber daya HAM yang terbuka untuk publik.

6. Nota Kesepakatan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu tentang Penggunaan Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang ditandatangani pada 26 Agustus 2022 ditindaklanjuti melalui penggunaan data korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu untuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Selain itu, di tahun 2022 Komnas HAM sebagai anggota dari the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) berhasil mendapatkan sekaligus mempertahankan reakreditasi "A" untuk periode 2022 - 2027. Status reakreditasi "A" ini menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada Komnas HAM untuk menghadiri dan menyampaikan pandangannya dalam sidang-sidang PBB terkait isu-isu strategis di bidang HAM.

Tabel 3.21

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 dengan Tahun Sebelumnya

NOINDIKATOR SASARAN STRATEGISSATUANTAHUN 2021TAHUN 2022
TARGETREALISASICAPAIAN (%)TARGETREALISASICAPAIAN (%)
1Persentase kerja sama strategis yang ditindak- lanjutiPersentase100%100%100%100%100%100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian pelaksanaan tindak lanjut kerja sama terlaksana sesuai perencanaan awal. Berdasarkan kesesuaian capaian kinerja dengan sasaran strategis, realisasi kerja sama pada 2022 capaiannya sama dengan 2021, yakni 6 (enam) dokumen yang ditindaklanjuti.

Pengembangan kerja sama dengan mitra di dalam negeri dan luar negeri terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan mandat Komnas HAM di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Dalam pencapaian kerja sama strategis Komnas HAM RI yang ditindaklanjuti di tahun 2022 tidak terlepas dari kendala dan hambatan dalam mewujudkan mandat Komnas HAM di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, Komnas HAM berupaya untuk melakukan perbaikan atas kendala dan hambatan tersebut. Adapun dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.22

Kendala dan Perbaikan

KENDALA UPAYA PERBAIKAN
Diperlukan pembaruan Pedoman Kerja Sama dan peraturan turunan berupa SOP Kerja untuk Diperlukan integrasi database untuk pemantauan tindak lanjut kerja sama dari setiap unit kerjaDilakukan studi tiru ke mitra yang memiliki pedoman serta SOP kerja sama untuk pedoman penyempurnaan kerjasama Komnas HAM; Telah dilakukan pengembangan aplikasi e-kerjasama one stop service database untuk mengakses layanan kerjasama

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM Indikator Kinerja:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Target :

BB

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Birokrasi Komnas HAMBBBB100%

Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada tahun 2022 sudah memasuki periode ke tiga. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, Komnas HAM melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program – program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil yang digambarkan sebagai berikut:

PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%) Hasil Antara: Kep (10%) Indeks Indeks Profesionalitas Akuntabilitas Kinerja Manajemen Reformasi ASN Hukum dan Keuangan Perubahan 10% Indeks Indeks Kualitas Sie Reform (30%) Deregulasi Nilai Opini Kebijakan SDM Kebijakan SAKIP BPK Kualitas Pelayanan Publik Kepatuhan 8 Pelayanan Indeks 10% Publik IPKP Kelembagaan Pemenuhan Pelayanan Publik Organisasi Indeks 3 /Mandatory Inovasi (20%) Indeks Pemerintah yang Bersih Pelayanan 4 dan Bebas KKN Publik 10% IPAK Maturitas sde s Tatalaksana SPIP Pengawasan Indeks Arsip Kapabilitas APIP (IACM) Indeks PBJ Akuntabilitas Kinerja Organisasi Capaian Indeks Indeks Indeks Indeks Pengelolaan Pengelolaan SIN Risiko Kinerja 10% Kinerja Keuangan Aset Survei Internal Kinerja Indeks Perencanaan Organisasi Lainnya

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

2. Evaluasi Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah proses validasi/ verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan pada proses PMPRB. Setelah hasil PMPRB kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah diterima oleh KemenPANRB secara daring, maka KemenPANRB melakukan validasi/ verifikasi terhadap informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdapat pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada komponen pengungkit, adalah teknik "criteria referrenced test" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan evaluasi komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Kriteria evaluasi tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim evaluator.

Agar dalam pelaksanaan evaluasi secara eksternal ada kesamaan persepsi dan metode, evaluasi difokuskan kepada program-program reformasi birokrasi yang sesuai dengan Model pada PMPRB. Disamping itu, evaluasi eksternal juga dapat dilakukan secara tematik, sesuai dengan isu terkini penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian dan penyimpulan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menggunakan data awal hasil PMPRB kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Langkah evaluasi dilakukan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

(MULAI) DESK EVALUASI ALUR EVALUASI RB DATA 65555555556985 APLIKASI PMPRB MENENTUKAN TIM PRA EVALUASI EVALUATOR FIELD ANALISIS NILAI 10 LHE PANEL II (PANEL ANTAR PANELKEDEPUTIAN PANEL I PANEL III TIM) RB KUNWAS (TIM PENILAI (PANEL TIM) NASIONAL)

Pada 2022, dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Komnas HAM menerima Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/31/M.RB.06/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, mendapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3.24

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NOKOMPONEN PENILAIANBOBOTNILAI
20202021
AKomponen Pengungkit
IPemenuhan20,0014,8115,85
IIHasil Antara Area Perubahan10,007,115,87
IIIReform30,0017,7319,15
Total Komponen Pengungkit60,0039,6540,87
BKomponen Hasil100
1Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan10,007,357,48
Kualitas Pelayanan Publik0,008,708,29
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN10,009,186,83
234Kinerja Organisasi10,006,108,07
40,0031,3230,67
100,0070,9771,54
40,00 Total Komponen Hasil40,0031,3230,67
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)100,0070,9771,54

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Setjen Komnas HAM terdapat hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

1. Mempercepat pembentukan agen perubahan di seluruh UPT Perwakilan Komnas HAM dan mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan dan capaian quick wins yang telah ditetapkan, dan mempublikasikan capaiannya;

3. Melakukan internalisasi Core Values ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau disosialisasikan terhadap seluruh pegawai;

4. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang diterbitkan Setjen Komnas HAM kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait, baik kebijakan internal ataupun eksternal dan melakukan tindak lanjut berupa revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron;

5. Melakukan reviu atas seluruh SOP yang dimiliki dan disesuaikan dengan peta proses bisnis sedang disusun;

6. Meningkatkan pelaksanaan sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, termasuk mengimplementasikan manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;

7. Menyelesaikan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana asesmen dan pengembangan kompetensi pegawai serta pemetaan kebutuhan dan penempatan pegawai;

8. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan mereviu kembali penjenjangan kinerja yang dimiliki dan membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi;

9. Membangun strategi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Setjen Komnas HAM dan stakeholders atau masyarakat yang dilayani;

10. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP;

11. Menyelesaikan penyusunan pedoman audit kinerja dan penilaian risiko di seluruh unit kerja, agar tercipta sistem pengendalian internal yang lebih baik;

12. Menyelesaikan pengembangan aplikasi WBS sebagai media untuk melaporkan tindak pidana korupsi; dan

13. Memaksimalkan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi penegakan HAM, dan menyusun strategi atas pemberian rekomendasi tersebut, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara dengan lebih mudah.

Menindaklanjuti rekomendasi diatas, pada 2022 Komnas HAM melaksanakan:

1. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi, melalui:

a. Tim Pelaksana RB di Lingkungan Komnas HAM melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komnas HAM;

b. Tim Asesor PMPRB melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022;

c. Tim Pelaksana RB Biro Umum melalui Surat Tugas Nomor 139C/OT.05.00/VI/2022; dan

d. Tim Pelaksana RB Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Surat Tugas Nomor 075A/PL.01.02/0.3.3/V/2022

2. Penyusunan rencana aksi melalui matriks yang memuat permasalahan hasil evaluasi, area perubahan terkait dengan permasalahan, sasaran yang akan diwujudkan, indikator keberhasilan, target akhir, program dan kegiatan selama 3 (tiga) bulan. Matriks rencana aksi digunakan sebagai pedoman, bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Komnas HAM melakukan perbaikan atas proses bisnis yang sudah disusun dan penyusunan Cross Functional Map (CFM) sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana Setjen Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenang-nya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam proses penyusunannya Setjen Komnas HAM membagi proses menjadi 2 yaitu:

a. Proses Utama

1. Penguatan dukungan teknis operasional kegiatan Pemajuan dan Penegakan HAM kepada Komnas HAM; dan

2. Penguatan dukungan tindak lanjut teknis operasional kegiatan Pemajuan dan Penegakan Kepada Komnas HAM.

b. Proses Pendukung

1. Pelayanan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan

2. Pengelolaan data dan arsip Komnas HAM.

PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM PROSES UTAMA KOMIGINASIONAL indak Lanjut Teknis al Kegiatan Penegakan Kepada Komnas HAM KOMNAS HAM PROSES PENDUKUNG

4. Peningkatan sistem merit dan melakukan penilaian mandiri sistem merit dengan menggunakan Aplikasi SIPINTER yaitu sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta buktinya ke KASN. Sistem informasi ini juga digunakan KASN untuk menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian sistem merit ke Komnas HAM.

Dalam pelaksanaan peningkatan sistem merit, ada kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM yaitu:

a. Perbedaan persepsi antara KASN dan Komnas HAM terkait data dukung yang sudah disiapkan oleh Komnas HAM;

b. Peraturan terkait Standar Kompetensi Jabatan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal 004 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan perlu dilakukan pembaharuan tetapi berdasarkan hasil koordinasi dengan KemenPANRB untuk penyusunan standar kompetensi jabatan yang disusun baru sampai dengan Jabatan Tinggi Madya (JPT Madya/Eselon I) dan Jabatan Tinggi Pratama (JPT Pratama/Eselon II). Oleh sebab itu untuk pembaharuan standar kompetensi jabatan untuk jabatan pelaksana masih menunggu arahan dari KemenPANRB;

c. Kelengkapan analisis jabatan masih melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan pelaksana yang baru berdasarkan KepmenPANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana Sekretariat Jenderal Komnas HAM perlu melakukan penyisiran terhadap nomenklatur jabatan baru yang dianggap memiliki kesesuaian;

Melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 23/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 261,5 dan Indeks 0,64 Komnas HAM.

Dalam peningkatan sistem merit terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan:

a. Perencanaan kebutuhan;

b. Pengadaan pegawai;

C. Pengembangan karier;

d. Promosi dan mutasi;

e. Manajemen kinerja;

f. Penggajian, penghargaan dan disiplin;

g. Perlindungan dan pelayanan; dan

h. Sistem informasi

5. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja atas Jabatan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja dimana untuk jabatan pelaksana telah disesuaikan dengan PermenPANRB tersebut. Sedangkan untuk produk hukum masih dalam proses penyusunan. Akan tetapi dengan disahkannya KepmenPANRB Nomor 1103 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah maka untuk jabatan pelaksana yang ada di Sekretariat Jenderal Komnas HAM akan dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sesuai dengan KepmenPANRB tersebut.

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM Indikator Kinerja:

2. Nilai Akuntabilitas

Target :

BB

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2

SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGISTARGET TAHUN 2022REALISASI TAHUN 2022% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMNilai AkuntabilitasBBB93,87%

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari satuan kerja, unit organisasi sampai dengan Untuk instansi kementerian/lembaga. mengetahui sejauh mana pemerintah mengimplementasikan SAKIP nya maka dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yaitu di bulan Maret tahun berikutnya sehingga hasil evaluasi implementasi SAKIP yang disampaikan pada laporan ini adalah penilaian atas implementasi SAKIP Komnas HAM Tahun 2021 yang terbit di bulan Maret 2022.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/44/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 disampaikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) memperoleh nilai 65,72 atau predikat B. Adapun rincian penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Komnas HAM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen Komnas HAM

ROMPONEN TAKOMPONEN YANG DINILAIBOBOTNILAI
20202021
a.Perencanaan Kinerja3018,8719,58
b.Pengukuran Kinerja2515,4715,48
C.Pelaporan Kinerja1510,1910,19
d.Evaluasi Internal106,666,66
eCapaian Kinerja2012,8113,81
Nilai Hasil Evaluasi10064,0065,72
TingkatTingkat Akuntabilitas KinerjaBB

Penilaian tersebut menunjukan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Setjen Komnas HAM sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

Tabel 3.27

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR SASARAN STRATEGISSATUANTAHUN 2021TAHUN 2022
TARGETREALISASICAPAIAN (%)TARGETREALISASICAPAIAN (%)
Nilai AkuntabilitasNilaiBB100%BBB93,87%

Kondisi implementasi SAKIP di lingkungan Setjen Komnas HAM mengalami kenaikan total bobot penilaian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun belum signifikan untuk mencapai target BB. Adapun hasil evaluasi atas SAKIP Komnas HAM tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi pada penilaian AKIP tahun 2020 yaitu :

a. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan ketepatan ukuran kinerja yang digunakan

b. Melakukan upaya pengembangan aplikasi pengelolaan kinerja

2. Setiap unit kerja Setjen Komnas HAM telah menyusun rencana aksi untuk mendorong kinerja yang lebih baik, namun pemantauan atas rencana aksi tersebut belum dilakukan secara berkala

3. Setjen Komnas HAM belum menyusun pohon kinerja untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja utama organisasi

4. Setjen Komnas HAM telah memiliki aplikasi pengelolaan kinerja, namun baru dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja dalam perencanaan kinerja. Aplikasi tersebut juga belum dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran

5. Laporan kinerja Setjen Komnas HAM telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rencana aksi tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2021 menyebutkan bahwa implementasi SAKIP difokuskan pada kriteriakriteria yang telah ditetapkan. Isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil

2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja

3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja

4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis

5. Keterkaitan di antara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya

6. Capaian kinerja utama instansi pemerintah

7. Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah

8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Dalam penilaian sakip terdapat 3 (tiga) variabel yaitu variabel komponen, variabel sub-komponen, dan variabel kriteria. Setiap variabel dan sub komponen, penilaian diberikan nilai sebagai berikut :

Tabel 3.28 Penilaian Sakip

NOKOMPONENBOBOTsurSUB-KOMPONEN
1Perencanaan Kinerja30%p腳腳pRencana Strategis (10%) meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
2Pengukuran Kinerja25%a. b.Implementasi RKT (6%) Pemenuhan Pengukuran (5%) Kualitas Pengukuran (12,5%)
3Pelaporan Kinerja15%C. a.Implementasi Pengukuran (7,5%) Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%)
4Evaluasi Kinerja10%C. a. b.Pemanfaatan Pelaporan (4,5%) Pemenuhan Evaluasi (2%) Kualitas Evaluasi (5%)
5Capaian Kinerja20%C. a.Pemantauan Hasil Evaluasi (3%) Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
Total100%(6%)c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas terhadap kinerjanya. Berikut adalah kategori hasil penilaian SAKIP :

Tabel 3.29 Kategori Hasil Penilaian Sakip

NOKATAGORINILAI ANGKAINTERPRETASI
1AA>90 - 100Sangat Memuaskan
2A>80-90Memuaskan
3BB>70-80Sangat Baik
4B>60 -70Baik
5CC>50-60Cukup
6C>30-50Kurang
7D>0-30Sangat Kurang

Untuk Evaluasi SAKIP tahun 2022 tidak lagi menggunakan Permen PAN RB No. 12 Tahun 2015. Pada tahun 2021 telah terbit Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan terbaru ini terdapat perubahan khususnya dalam hal penilaian. Berikut adalah bobot penilai SAKIP berdasarkan Permen PAN No. 88 Tahun 2021:

KomponenSub-Komponen 1 Sub-Komponen 2Sub-Komponen Sub-Komponen 3Total Bobot
1Pemanfaatan 50%
Perencanaan Kinerja691530
Pengukuran Kinerja691530
Pelaporan Kinerja34,57,515
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal57.512,525
Nilai Akuntabilitas Kinerja203050100

Untuk meningkatkan nilai SAKIP Setjen Komnas HAM 2022 maka diperlukan perbaikan-perbaikan salah satunya adalah menjalankan rekomendasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/44/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta Tahun 2021 yaitu:

1. Melakukan perbaikan terhadap formulasi ukuran kinerja yang belum sesuai pada dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan lainnya yang dimiliki, sehingga sasaran kinerja dapat terukur dengan baik

2. Mendorong keterlibatan instansi pemangku kepentingan untuk menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja utama organisasi

3. Terus meningkatkan upaya pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja, sehingga penerapan budaya kinerja organisasi semakin baik

4. Menyusun penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasari sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi organisasi

5. Menyempurnakan aplikasi pengelolaan kinerja dan memastikan aplikasi tersebut dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja mulai dari proses perencanaan hingga pemantauan kinerja dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan kedepannya

6. Memastikan tindak lanjut umpan balik atas rekomendasi-rekomendasi pada laporan kinerja agar digunakan dalam penyusunan rencana aksi pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

Komnas HAM telah melakukan pembenahan terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja diantaranya dengan: pengembangan terhadap aplikasi E-SAKIP untuk menggambarkan proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan yang terintegrasi, melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kinerja secara berkala bagi pelaksana kinerja, selain itu juga dilakukan koordinasi dengan mitra kerja Komnas HAM terkait penggunaan ukuran-ukuran kinerja, serta dibentuknya unit manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja sampai level pegawai dan perbaikan mekanisme secara berjenjang.

pembenahan terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja melalui Pengembangan aplikasi E-SAKIP

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, Komnas HAM menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 99.448.128.000,- yang terbagi dua dalam pengelolaannya dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 77.766.955.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 21.681.173.000,-.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kali kebijakan refocusing dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu:

1. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dijelaskan bahwa dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) sebesar 5% pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 dengan penghematan belanja Komnas HAM sebesar Rp 4.972.406.000,-

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dijelaskan bahwa dalam rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan tambahan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 sebesar Rp 403.238.000,-.

Selama Tahun 2022 Komnas HAM juga melaksanakan beberapa kali kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM serta mengajukan dua (2) kali usulan buka blokir Automatic Adjustment yang digunakan untuk mendukung kebutuhan Prioritas Lembaga.

Sampai dengan akhir tahun, Komnas HAM juga menerima alokasi Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar Rp 7,341,307,000,- yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 828,788,000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 6,512,519,000,-. Komnas HAM juga dipercaya mengampu lima (5) Output Prioritas untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang melekat pada Program Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM, yang terdiri dari, satu (1) Prioritas Nasional melekat di Biro Dukungan Pemajuan HAM, tiga (2) Prioritas Nasional melekat di Biro Dukungan Penegakan HAM dan dua (2) Prioritas Nasional melekat di Komnas Perempuan. Sehingga pagu akhir Komnas HAM yang berupa Rupiah Murni (RM) dan Hibah menjadi Rp 106,645,424,000,-, yang terdiri dari

Komnas Ham sebesar Rp 78,571,501,000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 28,173,923,000,- . Realisasi anggaran sebesar Rp 103,272,281,792,- atau sebesar 96,75% dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp 76,194,525,651,- (96,97%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp 27,077,756,141,- (96,11%).

Kode KogiatanPagu Awal (Rp)Paga Aktir (Rp)Realisasi (Rp)Sita (Rp)
Ruplah MurriHiltahTotalRupiah MurniPe HübahgenbaltionTotalPresentase (%)
Pogras Dukusgan Manajemen71,504,027,00075,437,105,000607,124,00076,124,220,00073,371,219,050(72,362,423)G07,017,62473,905,344,25157.19%2,130,004,749
nwass Intermal dden1,287,271,0001,365,505,0001,365,505,0001,362,992,441(8,641,200)1,354,351,24199.168%11,153,759
3336. Biro Umurm56,886,691,00059,655,114,00059,655,114,00057,710,409,369(19,575,578)57,690,833,79196.71%1,964,200,209
4 Bo Hs, Hkund918,402,0001,672,877,000551,292,0002,224,169,0001,668,637,379(43,029,535)551,276,7242,176,884,56897.87%47,284,432
7 D 12,412,463,00012,743,609,000135,832,00012,879,441,00012,629,179,861(1,71,110)135,810,90012,763,274,65199.10%116,166,349
Program Dakongan Pemajasan dan Penegakan HAM27,543,301,00023,967,012,0006,654,183,00030,621,195,00023,621,481,583(296,064,375)]5,931,519,90329,206,337,54195.64%1,334,257,459
579 Biro Dagen Pornaa6,012,695,0005,015,709,000277,496,0005,293,205,0004,975,939,503(28,217,736)277,461,3405,225,183,50751.71%68,021,493
12,661,896,00010,033,508,00010,033,508,0009,938,035,255(150,762,711)-9,747,272,54497.15%206,235,456
5631. Kommas Perempuan9,268,710,0008,917,795,0006,376,687,00015,294,482,0008,707,506,825(47,88,928)5,654,058,58314,314,481,49093.59%980,000,5118
Tol99,448,128,00099,404,117,007,341,307,000106,745,424,00096,99,701,013(339,026,794)6,610,607,557101,272,201,7926.%1,473,142,201
KetmanganPagu AkhirTotalRealisusiPengembalianTotalPomentane (%)SiseTotal
APENHIBAHAPENHIBAHAPBN
Kamnas HAM77,742,713,000828,768,00078,571,501,00075,656,014,347828,738,064(250,226, 760)76,194,525,65156.97%2,376,525,41343,9362,376,575,349
Komnas Perempuan21,661,404,0006,512,519,00028,173,923,00021,336,686,6865,789,089,493(48,000,0380)27,077,756,14196.11%373,517,362722,649,5071,096,166,059
Total99,404,117,0007,341,307,000106,745,424,00096,392,701,0336,618,607,557(339,026,798)103,272,201,75236.75%2,750,442,765122,599,433,473,142,208

BAB IV PENUTUP

Komnas HAM dengan mandat dan kewenangannya telah menghasilkan kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan yang tercantum dalam rencana strategis Komnas HAM sebagai hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Hal ini menjadi bentuk akuntabilitas kinerja Komnas HAM yang menggambarkan kemampuan Komnas HAM dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan.

Kendala-kendala baik dari internal maupun eksternal mampu dihadapi dengan melaksanakan beberapa strategi upaya untuk melihat peluang pengelolaan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sehingga hampir semua target kinerja strategis dapat tercapai secara maksimal. Adapun praktik-praktik baik yang telah dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan akan terus dilakukan dan dikembangkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja Komnas HAM di masa mendatang antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki formulasi ukuran kinerja dan definisi operasionalnya yang belum sesuai pada dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan lainnya agar sasaran kinerja dapat terukur dengan baik sesuai prinsip SMART.

2. Terus meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam manajemen kinerja untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.

3. Meningkatkan hubungan baik dan kerja sama dengan instansi pemangku kepentingan ataupun mitra strategis untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dan menggunakan hasil kinerja Komnas HAM untuk mendorong peningkatan pemajuan dan penegakan HAM

4. Meningkatkan monitoring terhadap instansi pemangku kepentingan ataupun stakeholder terkait tindak lanjut atas hasil kinerja Komnas HAM melalui berbagai metode.

5. Menyusun dan mempedomani serta monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi Komnas HAM dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi.

6. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja

KOMNASHAM RI LAMPIRAN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227 Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160 website: www.komnasham.go.id email: [email protected]

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komnas HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2023 Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal,

Henry Silka Innah NIP.197303311998031002

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tahunnya Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja pada satu tahun anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan penilaian;

b. bahwaberdasarkanPeraturanMenteriNegara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022.

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022 sebagaimana dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

: Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja sejak tanggal 5 Januari 2023 - 31 Maret 2023, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

b. melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup keberhasilan, kegagalan dan kendala capaian kinerja;

c. menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan;

Uraian tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022 adalah:

a. mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Tahun 2022;

d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan Laporan Kinerja; dan

e. Menyampaikan Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

: Laporan kinerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c tersebut di atas, diserahkan ke Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dibebankan kepada DIPA Komnas HAM Nomor SP DIPA- 074.01.-0/2023 tanggal 30 November 2022;

KETUJUH

Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DELAPAN

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2023

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ARIS WAHYUDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022

NO.NAMAJABATANKEDUDUKAN DALAM TIMURAIAN TUGAS
1.Aris WahyudiPlt. Sekretaris JenderalPengarahMemberikan arahan dan masukan mengenai substansi LKJIP
2Henry Silka InnahKepala Biro Perencanaan dan Pengawasan InternalPenanggung Jawab 1Memastikan LKJIP tersusun tepat waktu serta melaporkan perkembangan penyusunan LKJIP kepada Pengarah
3.Esrom HamonanganKepala Biro Dukungan Pemajuan HAMPenanggung Jawab 2Pengarah Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
4.Gatot RistantoKepala Biro Hukum, Humas, dan KerjasamaPenangung Jawab 3terkait tepat waktu Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
5.Imelda SaragihPlt. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAMPenanggung Jawab 4terkait tepat waktu Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
6.Kurniasari Novita DewiPlt. Biro UmumPenanggung Jawab 5terkait tepat waktu Memastikan hasil analisis data dan narasi unit kerja terkait tepat waktu
7.Myra PuspasariPerencana Ahli PertamaKetuaMemastikan penyusunan dan isi LKJIP sesuai dengan sistematika, melakukan koordinasi serta memantau perkembangan kerja tim serta melaporkan ke
8.Ono HaryonoPenyusun Rencana KebijakanAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
9.Unun Kholisa RosyitawatiAnalis Kebijakan MudaAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta
10narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3.1 Memastikan keakuratan dan validasi data serta
10Eri RiefikaPenata Mediasi sengketa HAM MudaAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 3.1 Memastikan keakuratan
11.Hari ReswantoPenyuluh Sosial MudaAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan indikator Sasaran Strategis 4
12.Endang Sri MelaniAnalis Kebijakan MadyaAnggotaSasaran Strategis 4 Memastikan keakuratan dan validasi data serta narasi pengaduan untuk disampaikan ke tim
13.Delsy NikeAnalis Kebijakan MudaAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi untuk disampaikan ke tim serta mengumpulkan data dan menarasikan indikator Sasaran Strategis 6.1
14.Andrie Wahyu CahyadiKepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan PengadaanAnggotaMemastikan keakuratan dan validasi data serta narasi bab I untuk disampaikan ke tim
15.Donalisa MudiaKepala Sub Bagian ArsipAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 1 dari unit kerja
16.Yunandi HadiansyahAnalis Perencana AnggaranAnggotaMengumpulkan data dan menarasikan Indikator Sasaran Strategis 1 Menganalisis kesesuaian
17.Andika FernandoPerencana Ahli PertamaAnggotaMenganalisis kesesuaian data dan narasi Indikator Sasaran Strategis 2 dari unit kerja
18.Nok Mia AudiniaAnalis Perencana AnggaranAnggotaMengumpulkan data terkait indikator Sasaran Strategis 2
19.Eko Dahana DjajakartaAuditor MadyaAnggotaStrategis 2 Menganalisis kesesuaian data dan narasi indikator
20.Analis Perencana3.2 dari unit kerja Mengumpulkan data
Sonya Silvia MaylindaAnggaran Analis PerencanaAnggotaterkait indikator Sasaran Strategis 3.1 dari unit kerja Mengumpulkan data
Asterdhita MuhammadAnggaran Perencana AhliStrategis 3.2 dari unit kerja Menganalisis kesesuaian
Burhanudin Tito AndiPertama Analis PerencanaStrategis 4 dari unit kerja Mengumpulkan data terkait indikator Sasaran
VerliyantoAnggaranStrategis 4 dari unit kerja Menyusun bab I,
Ahmad Fauzimembantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Menyusun bab II membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
Mira Hartiindikator Sasaran Strategis 6.2 Menyusun bab IV,
Pusparini Sri Enipelaksanaan kegiatan Menyusun bab III.C,
Purwaningsihpelaksanaan kegiatan Menyusun bab III.C,
AnggaAnggotamembantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Mengumpulkan data untuk menyusun bab I,
OktaprionoNegaramembantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Mengumpulkan data untuk menyusun bab I, membantu kelancaran
SetyoningsihMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 6.1 Mengumpulkan data untuk
membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Mengumpulkan data
32.Indah WulandariAnalis Kerja SamaAnggotaindikator Sasaran Strategis
33.Annisa Arum PutriPranata Humas PertamaAnggotaMengumpulkan dokumentasi lembaga dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
34.JidarminAnalis Hukum MudaAnggotaMengumpulkan data untuk menyusun bab I, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
35.Melia Iska NovitasariAnalis Perlindungan Hak-Hak Sipil Dan HamAnggotaPenyedia data dan narasi indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
36.Lanang Ajie FardhaniAnalis Perlindungan Hak-Hak Sipil Dan HamAnggotaPenyedia data dan narasi indikator Sasaran Strategis 1 dan 2
37.Fatwa Hidayah PurwariniAnalis Pengaduan MasyarakatAnggotaMengumpulkan data pengaduan, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
38.Nina Chesly Ayu LestariAnalis Pelanggaran HAMAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
39.Wahyu Pratama TambaPenata Mediasi Sengketa HAM MudaAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
40.Rumpun Mutiarasari SimorangkirPenata Mediasi Sengketa HAM PertamaAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
41.Mochamad Ridwan HamzahKomediatorAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis 3.1
42.Annisa Radhia MuhidhaPenyusun Bahan PublikasiAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis
43.Wahyu Eko PutraAnalis Penyuluhan Dan Layanan InformasiAnggotaMengumpulkan data indikator Sasaran Strategis

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: OOgA/KOmnasHAM/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan pengukuran dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar dari pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur pencapaian kinerja pada aspek strategis;

b. bahwa ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama; dan

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.

Menetapkan

PERTAMA Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian dan Lembaga.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA Indikator Kinerja Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEEMPAT Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan, Pengawasan Intemal dan Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

KELIMA Keputusan Ketua ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

AHMADTAUFAN DAMANIK

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NoNama Organisasi SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMASUMBER DATAFORMULASI
1SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA 34FORMULASI 5
1 1.2 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM3 1. Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan4 Laporan Hasil Monitoring Implementasi SNP5
2.Norma HAM Meningkatnya peraturanStandar Norma HAM 1. Persentase perundang-Hasil penelitian/kajianjumiah kzbjakas K /L/D yong memgimplemaken Sonder
3.perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia Meningkatnya penyelesaian kasus-undangan yang berkesesuaian dengan HAM 1. Persentase rekomendasi yangKomnas HAM Laporan
kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)ditindak lanjuti 2. Persentase penyelidikan yangRekomendasi yang Ditindaklanjuti Laporan Penyelidikan
L2. Persentase penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agungLaporan Penyelidikan Peristiwa
4.Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakatHasil Survei Tingkat Kesadaran HAM MasyarakatTarget ataw Realisesi hamisk orang yang mumgalani penigkatan keadaren N x 100% Jumíah orang target pemyebarhueson wawasen MAe

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM1. Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100 persen
2Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia1. Persentase undangan berkesesuaian dengan HAM100 persen
3Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyelidikan yang disampaikan40 persen 100 persen
4UU No.26/2000) Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaanyang disampaikan Kejaksaan Agung 1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat100 persen 40 persen
Lkondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatkesadaran HAM masyarakat

Lembaga

Anggaran

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Rp 99.448.128.000,-

Jakarta, 27 Januari 2022

Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.
(2)
Persentase K/L/D yang
Meningkatnya hasilHAM 1. Persentase hasil
penyelenggara negaraperaturan perundang- undangan efektivitas 1. Persentase rekomendasi
2. Persentase rekomendasi yang dihasilkan pengamatan situasi HAM 3. Persentase penyelesaian penyelidikan pelanggaran HAM yang berat100 persen atas100 persen 100 persen
4yang terpenuhi haknya 1. Persentasepelanggaran HAM yang berat100 persen
5Meningkatnyadengan HAM Persentase KomnasN25 persen
6Terwujudnya1.1475 nilai
Dtransparan dan akuntabelNilai akuntabilitasBB nilai

Program

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran Rp 71.504.827.000,-

2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Rp 27.943.301.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,

ay Aris Wahyudi

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP1. Jumlah K/L/D yang menerima SNP200 KLD
2Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan1. Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara100 persen
3.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat40 persen

Kegiatan Anggaran Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Rp 6.012.695.000,- Negara

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

J Mulp Aris Wahyudi

Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,

Mimin Dwi Hartono

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional7 MoU/PKS
2.Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara OptimalNasional dan Internasional 1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum100 persen

Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama

Anggaran Rp 918.402.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Aris Wahyudi

Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,

Imelda Indriani Saragih

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TÀHUN 2022 BIRO UMUM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.100 persen

Kegiatan

Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan

Anggaran Rp 56.886.691.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

ihy Aris Wahyudi

Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja KomnasJumlah dokumen 1. perencanaan yang berkualitas1 dokumen
2.HAM Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP2. Jumlah dokumen kinerja 1. Nilai SPIP2 dokumen 3,5 nilai

Kegiatan Anggaran Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal Rp 1.287.271.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Aris Wahyudi

Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(1)(2) Meningkatnya(3) 1. Jumlah(4)
1penanganan HAM pelanggaran No.39/1999 dan No.26/2000)1. Jumlah kasus upaya ditangani kasus (UUyang 3360 kasus3360 kasus
2. Jumlah pengamatan atas UU situasi HAMJumlah pengamatan atas5 kegiatan pengamatan
3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial 4. Jumlah penangananpenanganan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui1 hasil penyelidikan
4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korbanpenanganan upaya750 surat keterangan korban
berat melalui pemenuhan hak-hak korbanmelalui upaya pemenuhan hak-hak korbankorban

Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Anggaran Rp 12.661.896.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

mimalyuei2 Aris Wahyudi

Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,

Gatot Ristanto

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

20 LAPORAN KINERJA 22 INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

komnasham.go.id