LAPORAN KINERJA2022
BIRO HUKUM, HUMAS & KERJASAMA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhannahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama sebagai amanat Perjanjian Kinerja Eselon II Komnas HAM.
Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Biro. Laporan disajikan untuk memberikan gambaran kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan, yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.
Sebagai instrumen pengendalian, Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi refleksi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja.
Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang.
Jakarta, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama
Gatot Ristanto
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 23 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 44466 C. PERAN STRATEGIS D. SISTEMATIKA PELAPORAN BAB II PERENCANAAN KINERJA 8 A. CAPAIAN KINERJA 8 B. RENCANA KERJA 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10 A. CAPAIAN KINERJA 10 B. REALISASI ANGGARAN 21 C. FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG 24 BAB IV PENUTUP 28 LAMPIRAN 29
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja (LKj) 2022 untuk Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama (BIRO HHK) disusun sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat Eselon II. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dengan berpedoman dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komnas HAM.
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, biro-biro yang berada dalam lingkup Komnas HAM RI, terdiri dari 5 (lima) biro. Biro HHK menjadi bagian dukungan manajemen yang paling baru dibentuk. Dalam Pasal 23 Perses tersebut, tugas Biro HHK adalah melaksanakan urusan hukum, humas, dan kerja sama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (Biro HHK) resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tanggal 29 Desember 2020. Sebagai unit kerja terbaru, Biro HHK menyelenggarakan fungsinya secara optimal pada Desember 2021 melalui penunjukan pejabat struktural.
Struktur bidang kerja Biro HHK terbagi atas tiga tugas, yakni melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Dalam melaksanakan tugas, Biro HHK menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:
Bidang Hukum:
a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidregels);
c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;
d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
Bidang Humas:
a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan
Bidang Kerjasama:
a. pelaksanaan urusan kerja sama.
Susunan Organisasi Biro HHK terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STUKTUR ORGANISASI BIRO HHK Kepala Biro Koordinator Koordinator Koordinator Kerja Hukum Humas Sama Subkoordinator Subkoordinator Subkoodinator Keria Subkoordinator Subkoordinator Subkoordinator Penyusunan Peraturan Publikasi dan Sama Luar Negeri dan Hubunean Antar Bantuan Hukum Hubungan Media Dokumentasi Lembaga PerUUan dan JDIH Dalam Negeri 2022 10 1 Koordinator Humas (yang definitif Penyuluh Ahli Madya) 1 Subkoordinator Publikasi dan Dokumentasi (yang definitif sebagai Analis Kerja Sama) 1 JFT Pranata Humas Ahli Madya 1 JFT Pranata Humas Ahli Muda (yang merangkap sebagai Koordinator Unit Kerja Sama) 3 JFT Pranata Humas Ahli Pertama (1 orang merangkap sebagai Subkoordinator) 2 JFU Penyusun Bahan Publikasi (1 sebagai Subkoodinator Hubungan Antar Lembaga di Unit Kerja Sama) 1 Pengadministrasi Umum/Pengolah Data
Pelaksana tugas dan fungsi Biro HHK total terdiri dari 25 orang pegawai. Secara rinci terbagi di tiga bidang, antara lain:
Bidang Hukum
Sumber daya manusia sebanyak 8 orang, terdiri dari :
1. Koordinator → definitif Analis Kebijakan Ahli Madya, merangkap Plt. Karo Hukum, Humas, dan Kerja Sama)
2. Analis Hukum Ahli Muda 3 → 1 merangkap Subkoordinator Bantuan Hukum
3. Analis Hukum Ahli Pertama 2
4. Analis Perancang Perundang-undangan → merangkap Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan JDIH
5. Pelaksana
Bidang Humas
Pelaksana fungsi kehumasan pada 2022 terdiri dari 10 pegawai. Rinciannya terbagi atas Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Humas dan pemangku Jabatan Fungsional Umum Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi, dan
PPNPN, berikut dengan perangkat Koordinator Bidang Humas yang membawahi Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi dan Subkoordinator Hubungan Media.
Bidang Kerja Sama
Bidang Kerja Sama sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang memberikan unsur pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM sebagaimana tersebut dalam pasal 78 dan pasal 81 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan pasal 3 huruf (d) Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan mengenai pemberian pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri.
Bentuk kerja sama Komnas HAM tersebut merupakan kerja sama strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Komnas HAM dan berdasarkan pembahasan dan keputusan sidang paripurna, yang terbagi menjadi kerja sama nasional dan internasional. Kerja sama nasional merupakan kerja sama yang memiliki ruang lingkup dan cakupan kerja di tingkat nasional, sedangkan kerja sama internasional adalah kerja sama dengan ruang lingkup dan cakupan kerja di tingkat internasional bersama mitra kerja sama internasional Komnas HAM.
Pelaksana tugas dan fungsi Kerja Sama pada 2022 didukung oleh 7 orang pegawai. Terdiri atas satu Koordinator Kerja Sama, dua Subkoordinator (Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Hubungan Antar Lembaga), tiga Analis Kerja Sama, dan satu orang PPNPN.
C. Peran Strategis
Untuk mewujudkan mandat, visi dan misi kelembagaan, Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama mendukung 2 (dua) peran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM, yaitu:
1. Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti (Sasaran Strategis 5)
Turunan sasaran kegiatan tersebut adalah Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional dengan indikatornya jumlah Kerjasama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM (Sasaran Strategis 6)
Turunan sasaran kegiatannya adalah Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal.
D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama.
2. Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama tahun 2022.
3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.
b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
c. Capaian Kinerja Lainnya Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.
4. Bab IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan biro ini untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2022 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2022
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
Biro HHK mendukung langsung dua peran strategis dalam Renstra Komnas HAM, yaitu:
1. Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti dengan turunan sasaran program Meningkatnya kerja sama strategis nasional dan internasional dan dioperasionalisasikan melalui sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya kerja sama nasional dan internasional; dan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM dengan turunan sasaran program Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel dan dioprasionalisasikan dengan sasaran kegiatannya Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal.
Rencana Kerja
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaanya.
Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama
| No | RO/Komponen | Output | Anggaran | Jumlah | Total |
| 1 | EBA 957 Layanan Hukum | 1 layanan | 106.568.000 | 150.000.000 | |
| 051 | Penyusunan telaahan dan harmonisasi produk hukum | 8 lap | 54.928.000 | 1 | |
| 052 | Koordinasi hukum dengan stakeholder | 1 lap | 1.640.000 | ||
| 053 | Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) | 1 lap | 20.900.000 | ||
| 054 | 054 Monitoring dan evaluasi JDIH | 1 lap | 29.100.000 | _ | |
| 2 | EBA 969 Layanan Bantuan Hukum | 1 layanan | 43.432.000 | ||
| 051 | Penyusunan mekanisme advokasi dan bantuan hukum | 1 lap | 220.000 | ||
| 052 | Pemberian advokasì dan bantuan hukum | 1 lap | 40.452.000 | ||
| 053 | Pengelolaan jaringan dokumen dan informasi hukum | 1 lap | 2.760.000 |
| No | RO/Komponen | Output | Anggaran | Jumlah | Total |
| 3 | EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat (Kerja Sama) | 7 naskah | 551.946.000 | 768.402.000 | |
| 051 | Pemetaan kerja sama nasional dan internasional | 96.040.000 | 1 | ||
| 052 | Penandatanganan naskah kerja sama nasional dan internasional | 90.446.000 | |||
| 053 | Keikutsertaan dalam forum internasional (iuran GANHRI dan APF 140 jt) | 247.400.000 | |||
| 054 | Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional | 118.060.000 | |||
| EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat (Humas) | 216.456.000 | 1 | |||
| 055 | Kampanye kelembagaan Komnas HAM | 56.600.000 | |||
| 056 | Penyediaan informasi publik | 64.856.000 | |||
| 057 | Penyusunan analisis media monitoring berbasis informasi digital | 95.000.000 | |||
| Jumlah keseluruhan | 918.402.00 | 918.402.000 | |||
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Sebagai upaya meningkatkan peran Komnas HAM untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia berkorelasi dengan upaya meningkatkan kerja sama dengan stakeholders. Proses penentuan stakeholders melalui pembahasan internal yang dilakukan di rapat koordinasi dan rapat paripurna Komnas HAM.
Bentuk dan substansi kerja sama dengan stakeholders mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Stakeholders Komnas HAM menurut Pedoman Kerja Sama Komnas HAM terdiri dari Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, Badan Hukum/Orang, Organisasi Internasional, atau subyek hukum internasional lain yang melakukan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Komnas HAM dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Target | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 7 MoU/PKS | 7 MoU/PKS |
| 2. | Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal | 1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan | 100 persen |
Anggaran
Kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama Rp 918.402.000,-
Dari Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama di atas, realisasi capaian kinerjanya sebagai berikut:
| Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Strategis | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | % Capajan Kinerja (Realisasi/Target) |
| Meningkatnya keria sama strategis, Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Persentase keria, sama strategis yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
Stakeholders kerja sama dibagi atas 4 (empat) kelompok, antara lain:
1. Kementerian/Lembaga/Daerah
Kegiatan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat mendukung kerja-kerja Komnas HAM. Beberapa kerja sama yang dilakukan bersama stakeholders ini, di antaranya: internalisasi nilai-nilai HAM di dalam tugas dan fungsi K/L, pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM, dan Festival HAM di beberapa daerah di Indonesia.
2. Perguruan Tinggi
Komnas HAM juga melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk menentukan arah kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian, serta pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan terkait dengan kegiatan pelatihan dan kampanye, bidang pengkajian dan penelitian sangat erat dengan kerja sama kajian-kajian kebijakan, advokasi kebijakan, dan sebagainya.
3. Civil Society Organizations (CSO)
Kerja sama dengan CSO di dalam maupun luar negeri, serta lembaga donor tetap mempertimbangkan mandat yang terdapat di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta independensi Komnas HAM.
4. Lembaga lainnya
Lembaga lain seperti organisasi internasional, NHRIs, dan pusat kajian (think thank) menjadi stakeholders dengan fokus kerja sama strategis Komnas HAM.
Pada 2022, Bidang Kerja Sama memfasilitasi penandatanganan 17 naskah kerja sama payung dan 4 naskah kerja sama teknis dengan berbagai mitra strategis di level nasional dan internasional. Mitra kerja sama yang terlibat, antara lain: 7 (tujuh) kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, 5 (lima) kerja sama dengan Perguruan Tinggi, 1 (satu) kerja sama dengan CSO, 2 (dua) kerja sama dengan Mitra Internasional, dan 3 (tiga) kerja sama lintas lembaga dengan rincian sebagai berikut :
KERJA SAMA 2022 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PERGURUAN TINGGI CSO/NGO/INTERNASIONAL PEMERINTAH DAERAH Kantor Staf Presiden Universitas Muhammadiyah Office of High Commissioner Yogyakarta of Human Rights in the Kemenkumham Russian Federation Universitas Bhayangkara Komper Jaya Jakarta SUHAKAM Malaysia LPSK Universitas Gadjah Mada CHRP Philippines KPAI Universitas Kristen INFID ORI Indonesia Maluku Save The Children Indonesia Komisi Yudisial Universitas Pattimura Komisi Nasional Ambon Disabilitas Universitas Negeri Medan KKR Aceh Universitas Surabaya Pemkab Dairi
Parameter capaian kerja sama dihitung setiap penandatanganan naskah kerja sama. Sedangkan pengukuran bentuk tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti dapat dilihat dari substansi naskah kerja sama terkait dengan Rencana Strategis 2020-2024.
Penandatanganan kerja sama pada 2022 secara kuantitatif luarannya mencapai 17 dokumen. Secara kuantitatif, capaian ini melebihi target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran, yakni 7 dokumen. Secara spesifik, parameter capaian tersebut dipilah menjadi sejumlah kerja sama yang ditindaklanjuti oleh unit kerja teknis di Komnas HAM, yakni Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM.
Realisasi kerja sama makin terfokus sesuai sasaran kegiatan yang berdampak pada persentase capaian 100%.
| No. | Sasaran Kegiatan | Target | Realisasi |
| No. 1 | Meningkatnya kerja sama nasional dan | 7 MoU/PKS | 17 MoU/PKS |
| 2 | internasional Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal | 100 persen | 100 persen |
Rincian realisasi kinerja sebagai berikut:
Sasaran Kegiatan 1
Berdasarkan ruang lingkupnya, Sasaran Kegiatan 1 “Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional" terdapat 6 (enam) kerja sama strategis yang ditindaklanjuti, di antaranya:
a. Memorandum of Understanding (MoU) between Komnas HAM, SUHAKAM and CHRP on Statelessness Issues in Sabah
Kerja sama yang ditandatangani pada 22 Maret 2022 ini bertujuan memberikan upaya penanganan bersama antara tiga NHRI terkait persoalan statelessness (tanpa kewarganegaraan) di wilayah perbatasan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) di Sabah, Malaysia. Kerja sama ini dilandasi isu strategis pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU, ketiga NHRI tersebut membahas Action Plan sebagai panduan kerja bersama untuk mengurangi dampak yang berpotensi merenggut hak-hak dasar orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Fokus kerja Komnas HAM pada pemantauan terkait pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia.
Ketiga pihak juga membahas penelitian bersama tentang statelessness serta pemantauan lapangan bersama ke kantong-kantong buruh migran yang berpotensi berstatus menjadi statelessness person di wilayah Sabah. Komnas HAM secara khusus menghimpun informasi kondisi terkini dan pemetaan permasalahannya, termasuk terkait tingginya jumlah pekerja migran ilegal dengan kategori tanpa dokumen.
Keberlanjutan implementasi kerja sama tripartit terlihat dari partisipasi Komnas HAM dalam pertemuan di tingkat regional di forum 19th Annual Conference and Meeting of the South East Asia National Human Rights Forum (SEANF) pada 28-29 November 2022 di Filipina. Ketiga NHRI penandatangan MoU mengikuti side event bertajuk Online Dialogue on Statelessness in Sabah dengan mengundang berbagai stakeholders terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Dilanjutkan dengan pemantauan bersama di tempat penampungan bagi stateless persons yang dideportasi dari Sabah di the Department of Social Welfare and Development (DSWD) Processing Center for Displaced Persons, di Zamboanga City, Filipina.
Gambar: Ketua Komnas HAM dan Komisioner mengikuti side event tentang statelessness serta kunjungan lapangan ke penampungan warga tanpa kewarganegaraan di Zamboanga City, Filipina (28/11/2022)
b. Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Republik Indonesia dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan HAM
Kerja sama yang ditandatangani pada 20 Mei 2022 ini bertujuan untuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, pelindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Keterkaitan kerja sama dengan isu strategis dapat dilihat dalam naskah Nomor 004/MoU- KH/V/2022 Pasal 2 yang menyebutkan ruang lingkup kerja sama terkait: a) Pendidikan dan penyuluhan HAM serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi HAM; b) Koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial; dan c) Moratorium Surat Keterangan Korban Dugaan Pelanggaran (SKKP) HAM rekomendasi KKR Aceh.
Pada 7 September 2022, Komnas HAM dan KKR Aceh menyelenggarakan Diskusi Publik:"Kewajiban Negara dalam Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat” secara daring
Gambar: Diskusi publik daring Komnas HAM-KKR Aceh (7/9/2022)
C. Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerja Sama Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak untuk Pemajuan serta Pelindungan Hak Memperoleh Keadilan
Penandatanganan kerja sama antara Komnas HAM dan Komisi Yudisial pada 6 Juni 2022 dengan Nomor 005/MoU-KH/VI/2022 ini melingkupi kegiatan sosialisasi bersama dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta pemajuan dan pelindungan terhadap HAM. Koordinasi dan berbagi pengetahuan atas hasil pengkajian dan penelitian, termasuk pemanfaatan Standar Norma dan Pengaturan bagi kalangan penegak hukum.
Komisi Yudisial menjadi menjadi pembicara dalam diskusi tentang peradilan HAM di Paniai yang diselenggarakan oleh Komnas HAM.
d. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Implementasi kerja sama yang bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara tertuang dalam naskah yang ditandatangani pada 11 Juli 2022. Dalam pelaksanaannya, kerja sama dengan Nomor 007/MoU-KH/VIl/2022 ini ditindaklanjuti berupa penanganan khusus dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Kedua pihak saling memberikan dukungan penuh dalam forum regional dan internasional terkait pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Termasuk pelibatan penyandang disabilitas dalam aspek pembangunan nasional.
Gambar: Penandatanganan kerja sama dengan Komite Nasional Disabilitas di Kantor Komnas HAM (11/7/2022)
e. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan 8 Lembaga Tentang Kerja Sama Pendayagunaan dan Pemanfaatan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional
Pada 2022, Komnas HAM mulai membangun sistem informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) yang merupakan program Prioritas Nasional tahun 2022 hingga 2024. Pusdahamnas merupakan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan bersama dalam berbagi data, informasi, dokumen serta sumber daya HAM yang terbuka untuk publik.
Terdapat delapan mitra lembaga Pusdahamnas, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl), Universitas Surabaya, Universitas Negeri Medan, Pusham Universitas Islam Indonesia, Serikat Pengajar HAM Indonesia, dan SAFE Net.
Sebagai tindak lanjut pengembangan Pusdahamnas, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama para mitra Pusdahamnas pada 20 Oktober 2022. Terdapat 3 (tiga) klister penandatanganan Nota Kesepahaman, yaitu dengan sesama Institusi HAM Nasional, universitas dan organisasi regional.
Nota Kesepahaman sebagai landasan dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan-kegiatan, seperti penerimaan, pengelolaan, pengolahan, dan pemanfaatan data, informasi, dan dokumen sumber daya hak asasi manusia, kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pemanfaatan Pusdahamnas, pengembangan indeks dan indikator hak asasi manusia, serta kerja sama lain yang disepakati. Selain itu, untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pendayagunaan dan pemanfaatan Pusdahamnas.
Gambar: Penandatanganan kerja sama dengan delapan lembaga tentang Kerja Sama Pendayagunaan dan Pemanfaatan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan (20/10/2022)
f. Nota Kesepakatan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu tentang Penggunaan Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu
Penerbitan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang ditandatangani pada 26 Agustus 2022 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial ditindaklanjuti Komnas HAM melalui penandatanganan Nota Kesepakatan. Komnas HAM dan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu pada 14 Desember 2022 sepakat bekerja sama mewujudkan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan memperkuat sinergi dalam melaksanakan upaya pelindungan kepada para korban.
Salah satu upaya riil dan dukungan dari Komnas HAM dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat dengan mengeluarkan SKKPHAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM). Terdapat 6.189 SKKPHAM dalam rentang tahun 2012-2022. Surat keterangan tersebut berguna untuk pengakuan keberadaan korban serta memberikan akses bagi korban untuk bantuan psikososial dan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sekaligus modal awal Tim
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.
Gambar: Penandatanganan kerja sama dengan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu di Kantor Komnas HAM (14/12/2022)
Berikut detil luaran 17 naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM dengan para mitra kerja sepanjang 2022:
| Komnas HAM dengan para mitra kerja sepanjang 2022: | ||
| Nomor MoU | Naskah Kerja Sama | Tanggal Penandatanganan/Pengampu 2 Februari 2022/ Sekretariat KuPP |
| KH/II/2022 002/MoU- | Komnas HAM, Komper, KPAI, ORI dan LPSK mengenai Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lainyang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 22 Maret 2022/- |
| KH/III/2022 003/MoU- | MoU between Komnas HAM, SUHAKAM and CHRP on Statelessness Issues in Sabah | 22 Maret 2022/- 19 April 2022/Biro Duk. Pemajuan |
| KH/IV/2022 | Nota Kesepahaman antara UMY dan Komnas HAM tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi | 19 April 2022/Biro Duk. Pemajuan HAM 27 April 2022/Biro Hukum, Humas |
| 003A/MoU- KH/IV/2022 | Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI, LPSK tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atay Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat- Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan di Lingkungan Kemenkumham. | 27 April 2022/Biro Hukum, Humas dan Kerjasama |
| Kemenkumham. | ||
| Nomor MoU | Naskah Kerja Sama | Tanggal Penandatanganan/Pengampu |
| 004/MoU- KH/V/2022 | Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan HAM | 20 Mei 2022/ Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat |
| 005/MoU- KH/VI/2022 | Nota Kesepahaman Antara Komisi Yudisial RI dengan Komnas HAM RI tentang Kerja Sama Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak untuk Pemajuan Serta Perlindungan Hak Memperoleh Keadilan | 6 Juni 2022/ Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM |
| 006/MoU- KH/VI/2022 | KesepakatanKerja Sama antara Komnas HAM RI dengan Yayasan Save The Children Indonesia tentang Peningkatan Kesadaran Anak dan Kelompok Minoritas dalam | 30 Juni 2022/Biro Duk. Pemajuan HAM |
| 007/MoU- KH/VII/2022 | Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia tentang Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | 11 Juli 2022/ Biro Duk. Pemajuan HAM |
| 008 /MoU- KH/IX/2022 | Penyandang Disabilitas Nota Kesepahaman antara Universitas Bhayangkara Raya dengan Komnas HAM RI tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) | 8 September 2022/ Biro Duk. Pemajuan HAM |
| 009/MoU- KH/IX/2022 | Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dan Universitas Gadjah Mada tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi Nota Kesepakatan antara | 16 September 2022/ Biro Dukungan Pemajuan HAM - Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 21 September 2022/Biro Duk. |
| 10/MoU- KH/IX/2022 | Nota Kesepakatan antara Komnas HAM RI, KSP, dan INFID tentang Penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM Tahun 2022 di Jakarta | 21 September 2022/Biro Duk. Pemajuan HAM |
| Nomor MoU | Naskah Kerja Sama | Tanggal Penandatanganan/Pengampu |
| MoU 11/MoU- KH/X/2022 | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UKIM tentang Pemajuan dan PenegakanHAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi | Penandatanganan/Pengampu 13 Oktober 2022/ Biro Duk. Pemajuan HAM |
| 012/MoU- KH/X/2022 | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Unpatti tentang Pemajuan dan PenegakanHAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi | 13 Oktober 2022/ - Biro Dukungan Pemajuan HAM - Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku - Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat |
| 013/MoU- KH/X/2022 | Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Dairi tentang Pengembangan Kabupaten Dairisebagai Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia | 19 Oktober 2022/Biro Pemajuan HAM |
| 014/MoU- KH/X/2022 | Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendayagunaan danPemanfaatan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional | 20 Oktober 2022/Biro Pemajuan HAM |
| 015/MoU- KH/XI/2022 | Memorandum on Cooperation between The Indonesian National Commission Human Rights and the High Commissionerfor Human Rights in the Russian Federation | 3 November 2022 on |
| 016/MoU- KH/XII/2022 | Nota Kesepakatan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu tentang Penggunaan Data Informasi Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu | 14 Desember 2022/Biro Dukungan Penegakan HAM Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dan |
Capaian Hasil Kerja Bidang Kerjasama
| Jenis Naskah Kerja Sama | Target | Realisasi | ||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/MoU/PKS | 7 | 7 | 16 | 17 |
Dari segi capaian kuantitatif, kinerja untuk kerja sama pada 2022 sejumlah 17 dokumen meningkat signifikan dibandingkan 2021 dengan jumlah kerja sama 16 dokumen. Berdasarkan kesesuaian capaian kinerja dengan sasaran strategis, realisasi kerja sama pada 2022 capaiannya sama dengan 2021, yakni 6 (enam) dokumen yang ditindaklanjuti.
Bentuk realisasi kerja sama sasaran strategis antara tahun 2021 dengan 2022 berbeda dari obyek mitra kerja sama. Pada 2021, Komnas HAM menggandeng Kementerian Agama RI, Kepolisian RI, UNESCO Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), dan Pemprov Sulawesi Tengah untuk bekerja sama mewujudkan program kerja prioritas Komnas HAM. Salah satunya kerja sama mewujudkan kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada Pusat Studi HAM di Indonesia (PUSHAM).
Pengembangan kerja sama dengan mitra di dalam negeri dan luar negeri terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan mandat Komnas HAM di bidang pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia. Berikut realisasi kinerja berupa tindak lanjut kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja terkait:
Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2022
| No. | Bidang | Bentuk Tindak Lanjut/Waktu |
| 1 | Pemajuan HAM | a. Diskusi terbuka mengenai "Masa Depan Peradilan HAM" bersama The Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember/April 2022 b. Diskusi pemetaan potensi kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang pemajuan HAM melalui Tri Dharma perguruan tinggi/April 2022 C. Diskusi lanjutan dalam membangun upaya kolaborasi, komunikasi, koordinasi dalam pelaksanaan HAM secara umum dan penyandang |
| No. | Bidang | Bentuk Tindak Lanjut/Waktu |
| 2 | Penegakan HAM | 19th SEANF Annual Conference and Meeting bertema Online Dialogue on Statelessness in Sabah |
| 3 | Pemajuan & Penegakan HAM | Konferensi Internasional mengenai prinsip-prinsip HAM: Memperkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas POLRI. Tindak lanjut kerja sama Komnas HAM, KUPP, dan Kompolnas/ 20 Januari 2022 |
Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2022
| No. | Bidang | Bentuk Tindak Lanjut/Waktu |
| 1 | Pemajuan HAM ⇒ ⇒ | a. Kerja sama Diseminasi SNP dengan HRWG. Membahas rencana kerja sama kegiatan diseminasi SNP Komnas HAM dan HRWG (usulan penyelenggaraan di Sulteng, Jakarta, Papua)/Juni 2022 b. Workshop tentang kajian atas hak atas pekerjaan yang layak dalam kaitan pencapaian SDGs dan HAM bersama Danish Institute of Human Rights (DIHR) & Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM)/ September 2022 C. Penerbitan dan penerjemahan buku panduan SDGs bersama DIHR/September 2022 d. Program bersama UNESCO Jakarta: ⇒ High Level Dialogue. Project on Training Security Forces in Promoting Freedom of Expression and the Safety of Journalists bekerja sama dengan UNESCO, Lemdikpol Polri, Kedubes Belanda, dan LBH Pers/September 2022 ⇒ Pelatihan untuk tenaga pendidik Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri tentang hak untuk berekspresi dan keamanan jurnalis |
| _ | ⇒ ⇒ ⇒ | ⇒ High Level Dialogue. Project on Training Security Forces in Promoting Freedom of Expression and the Safety of Journalists bekerja sama dengan UNESCO, Lemdikpol Polri, Kedubes Belanda, dan LBH Pers/September 2022 ⇒ Pelatihan untuk tenaga pendidik Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri tentang hak untuk berekspresi dan keamanan jurnalis bersama LBH Pers dalam peringatan World Press Freedom Day 2022/Oktober 2022 Adopsi modul terkait hak berekspresi dan ⇒ keamanan jurnalis dalam setiap jenjang pendidikan anggota Polri UNESCO Jakarta, Komnas HAM dan LBH Pers ⇒ bekerjasama dengan Lemdiklat Polri dan Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan untuk |
| No. | Bidang | Bentuk Tindak Lanjut/Waktu |
| Freedom of Expressions & Opinion dalam peringatan Hari HAM Sedunia/Desember 2022 | ||
| 2 | Penegakan HAM | 19th SEANF Annual Conference bertema The Role of NHRIs in Preventing Statelessness and Protecting the Rights of Stateless Persons and Persons at Risk of Statelessness: Perspectives from South East Asia/November 2022 |
| 3 | Pemajuan & Penegakan HAM | a. Pertemuan Forum Komnas HAM se-Asia Tenggara (SEANF) diselenggarakan oleh The Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP)/Maret 2022 b. Pelatihan Hak Asasi Manusia dalam Pemolisian dan Investigasi Tindak Pidana (Workshop Human Rights in Policing on Criminal Investigations and Protection of Detainees) di Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) bersama Kepolisian Denmark dan DIHR/Juni 2022 C. UPR 4th Cycle dan pelaksanaan Side-Event UPR bekerjasama dengan Save The Children di Jenewa/6-12 November. |
Dalam Sasaran Kegiatan 1, Bidang Humas ikut melakukan tusi dalam mendukung penyebarluasan informasi sasaran strategis kerja sama yang ditindaklanjuti melalui beberapa kegiatan, antara lain:
Bentuk Kegiatan
Bentuk Kegiatan SNP Pusdahamnas Produk Kampanye Podcast/Talkshow Pertemuan Mitra Kerja sebagai Pembicara Media Briefing Konferensi/Side Event Konferensi Diskusi Publik
a. Pengenalan Komnas HAM ke Masyarakat
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memaparkan kinerja Komnas HAM kepada masyarakat yang digelar secara tematik dengan mengusung tema tertentu menyesuaikan kelompok masyarakat yang dituju. Salah satu hal yang diusung dalam pemaparan kinerja Komnas HAM adalah Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM.
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini antara lain akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas-komunitas dengan target usia beragam dari usia remaja hingga usia dewasa.
Pada 2022, Humas menyelenggarakan 4 (empat) kegiatan pengenalan kelembagaan kepada kelompok tenaga kesehatan usia muda yang tergabung dalam Komunitas Telapak Kaki, kelompok musisi jalanan Komunitas Tunas Muda, civitas akademika FISIP Universitas Indonesia, dan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam (STIUDA) Bangkalan Madura.
b. Penyediaan Informasi Publik
Sejalan dengan pelaksanaan fungsi penyebarluasan data dan informasi serta publikasi, Bidang Humas mengadakan program kerja “Penyediaan Informasi Publik". Tahapan kerja Penyediaan Informasi Publik Pengumpulan dan Penyajian Bahan Informasi Publik meliputi pengumpulan bahan, dokumentasi, penyajian hasil liputan, inovasi produk dan penayangan layanan Informasi Publik. Serangkaian kegiatan kerja ini menghasilkan keluaran yang terdiri dari Penulisan Artikel Berita Website Komnas HAM; Video Statement; Keterangan Pers/Siaran Pers; Penyelenggaraan Konferensi Pers, Media Briefing; Media Sosial (YouTube/Instagram), dan Diseminasi Berita di Media Internal (WAG KBKH).
Capaian Hasil Kerja Humas 2019-2022
| April- Program Kerja Desember | April- Desember 2019 | 2020 | 2021 | Januari- Oktober 2022 |
| Keterangan Pers | 31 | 62 | 44 | 45 |
| Peliputan, Dokumentasi Kegiatan Lembaga | 189 | 733 | 1.006 | 797 |
| Penulisan Berita/Artikel untuk Website Komnas HAM RI | 178 | 76 | 161 | 124 |
| Konferensi Pers | 25 | 14 | 16 | 35 |
| Diskusi Publik | 3 | 4 | 7 | |
| Media Gathering | 3 | 1 | ||
| Media Visit | 1 | 4 | ||
| Penyebarluasan informasi melalui Youtube | 126 | 102 | ||
| Penyebarluasan informasi melalui Instagram | 62 | 30 | ||
| Sosialisasi Pengenalan Komnas HAM RI | - | - | 9 | 3 |
| Sharing Session Kehumasan dengan Kantor Perwakilan | - | - | 3 | |
| Pemberitaan terkait Komnas HAM RI | 345 | 1.706 | 28.315 | 61.086 |
| *Pemberitaan pada tahun 2021 dan 2022 meningkat sangat signifikan karena terdapat | ||||
| penanganan kasus yang menjadi perhatian publik, seperti Peristiwa Karawang, Perundungan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan KPI Pusat, Kasus TWK KPK, Peristiwa Meninggalnya Brigadir | ||||
| Pelecehan Seksual di Lingkungan KPI Pusat, Kasus TWK KPK, Peristiwa Meninggalnya Brigadir J hingga Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan. | ||||
J hingga Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan.
Sasaran Kegiatan 2
Bidang Hukum mendukung kegiatan-kegiatan kerja sama dengan mitra eksternal dan pembuatan produk-produk hukum terkait kerja sama eksternal melalui
Sasaran Kegiatan 2, yaitu “Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal", berikut ini:
Peningkatan Peringkat JDIH ke peringkat 5 kategori LNS; Pelaksanaan Layout dan website sudah mengikuti standar BPHN (ILDIS 4.0; Abstrak Peraturan (50 Peraturan) Tahun 2022 Penyampaian E-Report sesuai tepat waktu; Terpenuhi kegiatan benchmarking JDIH ke Instansi berprestasi; Terpenuhi kegiatan Bimtek JDIH Kadang terjadi eror dalam pengelolaan JDIH; Kendala Informasi dari BPHN tidak sampai ke Komnas HAM. Ragam konten JDIH yang bersifat di luar peraturan seperti artikel; Kebutuhan Fasiltas ruangan JDIH; 3. Partisipasi pegawai dalam pengelolaan JDIH. Ragam konten di JDIH dan sosialisi JDIH kepada pegawai Komnas Poin Peningkatan HAM; Dokumentasi setiap kegiatan unit hukum ke website JDIH; 2. 3. Kegiatan Monitoring perlu di intensifkan 2 kali setahu Rencana Tindak Memuat berbagai artikel di JDIH; Inventaris kebutuhan ruangan JDIH; Lanjut Koordinasi dengan BPHN agar Komnas HAM dapat terus meningkatkan peringkat JDIH 000O00
1) Pemberian Pendapat Hukum terhadap rekomendasi KASN terhadap status Menyusun LO mengenai rekomendasi KASN tentang Pengalihan Peneliti Komnas HAM ke BRIN.
2) Dukungan personil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemeriksaan Saksi ADTT Pengadaan Renovasi Ruang Pengaduan Komnas HAM oleh Unit Pengawas Internal
3) Dukungan personil sebagai saksi dalam kegiatan pemusnahan arsip keuangan yang dilakukan oleh Unit Kearsipan.
4) Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komnas HAM
5) Reviu terhadap rancangan Surat Edaran tentang WFH/WFO di Komnas HAM
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian
Kinerja.
| No | RO/Komponen | Anggaran | Penambahan 1 | Penambahan 2 |
| 1 2 | Layanan Hukum Layanan Bantuan Hukum | 106.568.000 | 199.830.000 | 215.884.000 |
| 3 | 43.432.000 551.946.000 | 44.326.000 601.477.000 | 28.272.000 | |
| 4 | Layanan Kerja Sama Layanan Humas | 216.456.000 | 601.477.000 | 1.124.070.000 |
| Y | 216.456.000 | 304.651.000 | 304.651.000 | |
| Catatan: | Jumlah | 918.402.000 | 1.150.284.000 | 1.672.877.000 |
| Catatan: 1. luran GANHRI dan APF Rp140.000.000 | ||||
| Kode Kegiatan | Pagu | Penyerapan | Persentase | Sisa | |||
| EBA.969 Layanan Bantuan Hukum | Layanan Bantu | tuan Hukum | Rp31.252.000 | Rp30.412.800 97.31% | 97.31% | Rp839.200 | |
| EBA.958 Laya | EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat | ungan Masy | arakat | Rp1.980.013.000 | Rp1.978.769.303 99.93% | 99.93% | Rp1.243.697 |
| EBA.957 Lay | EBA.957 Layanan Hukum | um | Rp212.904.000 | Rp210.732.000 98.98% | 98.98% | Rp2.172.000 | |
| Rp2.224.169.000 | Rp2.219.914.103 99.81% | 99.81% | Rp4.254.897 | ||||
Tabel di atas merupakan alokasi anggaran awal tahun Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama. Tercatat beberapa kali proses pemutakhiran rencana kerja anggaran yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian output.
Pada tahun berjalan terdapat beberapa kali kebijakan refocusing anggaran dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dijelaskan bahwa dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid19, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) sebesar 5% pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 dengan penghematan belanja Komnas HAM sebesar Rp 4.972.406.000;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dijelaskan bahwa dalam rangka kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum 40 Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat dan Kesehatan APBN, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan tambahan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 sebesar Rp 403.238.000. Biro Perencanaan dan
Pengawasan Internal juga melaksanakan beberapa kali kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM serta mengajukan dua (2) kali usulan buka blokir Automatic Adjustment yang digunakan untuk mendukung kebutuhan Prioritas Lembaga. Sehingga pagu akhir Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama menjadi Rp Pada akhir tahun anggaran 2022, alokasi anggaran menjadi Rp 2.224.169.000. Realisasi anggaran sebesar Rp 2.219.914.103 atau sebesar 99,81%.
Efisiensi Anggaran
Seiring pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa penyesuaian anggaran. Penyesuaian ini berupa upaya-upaya efisiensi yang dilakukan untuk mendukung kegiatan prioritas antara lain:
3. Mengalihkan alokasi anggaran penjajakan kerja sama untuk kegiatan prioritas Pimpinan;
4. Memberikan penugasan kehumasan untuk program-program prioritas kelembagaan; dan
5. Memfokuskan pemberian bantuan hukum terhadap kasus terkait prioritas kelembagaan.
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung
Evaluasi atas pelaksanaan program kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama menghasilkan beberapa identifikasi terkait permasalahan untuk merealisasikan rencana kerja, antara lain:
1. Adanya kebutuhan untuk pembaruan Pedoman Kerja Sama, Pedoman Kehumasan, dan peraturan-peraturan turunan lainnya berupa SOP;
Pedoman dan SOP menjadi panduan bagi setiap unit kerja agar mematuhi alur proses pengajuan kerja sama dengan mitra sehingga berjalan sistematis melalui validasi pimpinan. Kebutuhan dua dokumen utama ini juga sebagai bentuk jaminan proses kerja sama dan kehumasan dapat dijalankan secara professional dan bertanggung jawab
2. Pemantauan tindak lanjut kerja sama belum didukung integrasi database dan penanggung jawab dari setiap unit kerja
Seluruh kegiatan kerja sama yang berjalan memerlukan pendokumentasian mulai dari proses penjajakan hingga kegiatan tindak lanjut kerja sama. Komnas HAM belum memiliki ruang khusus untuk menyimpan data kerja sama yang telah dilakukan setiap unit kerja sehingga pemantauan atas capaian kinerja kerja sama sasaran strategis dilakukan secara konservatif dan tidak sistematis.
3. Penyimpanan database kehumasan masih di Gdrive berbayar akun Gmail Keamanan data beserta ketersediaan ruang penyimpanan atau server utama terpusat menjadi sebuah kebutuhan utama bagi pendokumentasian kegiatan lembaga yang diampu oleh Humas Komnas HAM.
Selain faktor penghambat, kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama didukung oleh beberapa upaya, antara lain:
1. Studi tiru ke mitra yang telah menyusun pedoman serta SOP kerja sama dan mengajukan draf pedoman kerja sama untuk dibahas kembali;
Gambar: Studi Tiru Penyusunan Pedoman Kerja Sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, Banten (28/12/2022)
2. Bidang Humas mengundang akademisi, praktisi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Hukum untuk membahas substansi pedoman kehumasan.
3. Dalam hal monitoring kerja sama, Bidang Kerja Sama saat ini sedang dalam proses mengembangkan aplikasi e-kerja sama. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai one stop service untuk mengakses layanan kerja sama Komnas HAM RI melalui laman https://ekerjasama.komnasham.go.id.
| Aktivitas PREPARATION PHASE | Aktivitas | ||||||||||||||||||||||
| September | tember 1 | 13 | 3 4 | 4562 | 6 | 9 | 10 11 12 13 14 15 16 | 14 | kto | 17 18 1 | 19 | 20 21 | 1222 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 2526 37 | ||||||||
| PREPARATION PHASE | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | ||||||||||||||||||
| Project Kick Off | kO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PLANNING PHASE | HASE | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2. Collecting data da | Collecting data dan dokumen pendukung | H | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 十 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| Pemb Pus | Pembuatan konsep desain aplikasi | 十 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | H | 1 | 1 | |||||||||||
| 5. em bs | Pembuatan flowchart aplikasi | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 7 | _ | ||||||
| DEVELOPING PHASE | Pembuatan mockup design aplikasi | 一 | _ | 一 | 1 | 1 | 一 | 1 | 1 | 一 | 1 | 1 | 1 | _ | |||||||||
| DEVELOPING PHASE | 1 | _ | 口 | 7 | 1 | 口 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7. Pen | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pemrograman module pengelolaan mitra | _ | 1 | 7 | T | 1 | 1 | _ | ||||||||||||||||
| 10. | Pemrograman module kerjasama | 1 | 1 | L | 1 | 1 | 1 | _ | |||||||||||||||
| 10. | Pemrograman module laporan/tindak lanjut kerjasama | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11. Pemrogran | Pemrograman module agenda | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 12. Pemrograman module visualisasi data | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | L | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| DE PL LL | DEPLOYMENT PHASE | 1 | 1 | _ | |||||||||||||||||||
| 13 | 13. Instalasi aplikasi pada server | 11 | L | H | 1 | 1 | 1 | H | |||||||||||||||
| 14. Pal | 14. Pelathan pengguna aplikasi | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 15. Pe | Penyusunan laporan pekerjaan | _ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gambar: Linimasa proses pengerjaan aplikasi e-Kerjasama dan tampilan login aplikasi
4. Komnas HAM juga menjadi anggota dari the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). Khusus untuk keanggotaan Komnas HAM di GANHRI, pada tahun 2022, Komnas HAM menjalani proses reakreditasi keanggotaan GANHRI untuk mempertahankan akreditasi “A" yang telah dimiliki Komnas HAM sejak tahun 2000. Hasil dari proses reakreditasi tersebut adalah Komnas HAM RI berhasil mendapatkan sekaligus mempertahankan reakreditasi "A" untuk periode 2022 - 2027.
UNITED NATIONS DRONATIONSUNES HUMAN RIGHTS 10 October 2022 On behalf of the Secretariat to the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), I am writing to inform you of the recommendations that the your institution, which was considered at the SCA session held from 3 to 7 October 2022.
In accordance with article 12.1 of the GANHRI Statute, your institution may OHCHR National Institutions and Regional Mechanisms Section, within twenty-eight (28) days from the date of this letter.
Thereafter, the recommendations will be forwarded to the members of the GANHRI with all relevant materials will also be forwarded to the GANHRI Bureau. The decision of the GANHRI Bureau on accreditation will be considered final. The report will be made public following its adoption by the GANHRI Bureau.
Yours sincerely, Cynthis Radent Cynthia Radert
Secretary, GANHRI Sub-Committee on Accreditation Deputy Chief, National Institutions and Regional Mechanisms Section
Mr. Ahmad Taufan Damanik
Chairman
National Commission for Human Rights
J1. Latuharhary No. 4 B Menteng
Jakarta, Indonesia
Status reakreditasi “A" ini menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada Komnas HAM untuk menghadiri dan menyampaikan pandangannya dalam sidang-sidang PBB terkait isu-isu strategis di bidang HAM. Terkait keanggotaan Komnas HAM di APF dan GANHRI, Komnas HAM saat ini sedang dalam proses pengajuan Keppres dasar hukum keanggotaan Indonesia di APF-GANHRI melalui instansi penjuru di Kemenkumham. Dasar hukum keanggotaan ini menjadi penting sebagai landasan Komnas HAM dalam mengeluarkan biaya kontribusi keanggotaan tahunan pada dua organisasi internasional tersebut.
Beberapa capaian lain yang melibatkan Bidang Kerja Sama adalah terlaksananya pertemuan dengan Komisioner Tinggi HAM PBB dan European Union Special Rapporteur on Human Rights. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan situasi HAM secara umum, inisiasi Dialog Kemanusiaan Papua, dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh KT HAM PBB dan Uni Eropa dalam mendukung kerja-kerja Komnas HAM. Selain itu, Bidang Kerja Sama juga memfasilitasi terselenggaranya pelatihan yang dilaksanakan oleh APF, yaitu terkait Annual NHRI Accreditation Program dan Blended Learning Course for NHRls in South-East Asia and the Pacific
Engaging with Inter-Governmental Mechanisms (IGMs) on Environmental Rights and Climate Change.
5. Sebagai antisipasi untuk memenuhi ruang simpan berkapasitas 1 Terabyte, Humas membayar sewa Gdrive via Gmail.
BAB IV PENUTUP
LKJIP Biro HHK ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran kegiatan, dan indikator keberhasilan Biro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro HHK dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dalam upaya mewujudkan berbagai bentuk kerja sama strategis
Perbaikan kinerja menjadi hal berkelanjutan dan memiliki tantangan yang semakin dinamis mengikuti perkembangan waktu. Oleh karena itu, Biro HHK perlu melaksanakan kewajibannya dengan dukungan penuh mitra kerja eksternal, baik Lembaga Negara maupun Kementerian.
Realisasi dua sasaran kegiatan Biro HHK tercapai 100 persen merefleksikan kinerja tiga Bidang untuk mendukung kinerja kelembagaan secara optimal.
Dalam mewujudkan Laporan Kinerja Biro HHK selanjutnya membutuhkan peran serta aktif Biro teknis untuk membantu tugas pemberian informasi bagi publik atas hasilhasil kerja serta program kelembagaan yang menjadi tugas salah satu Bidang di Biro HHK, yaitu Humas sehingga dapat mewujudkan penyampaian informasi yang efektif, demokratis, dan terpercaya.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imelda Indriani Saragih
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Aris Wahyudi
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Aris Wahyudi
Jakarta, 27 Januari 2022
Pihak Pertama,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 7 MoU/PKS |
| 2. | Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal | Nasional dan Internasional 1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | 100 persen |
Kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama
Anggaran Rp 918.402.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Aris Wahyudi
Jakarta, 27 Januari 2022 Pimpinan Unit Kerja,
Imelda Indriani Saragih