Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2022

76 halaman · 76 halaman diproses dengan OCR · 32.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. BABIPENDAHULUAN
  4. A. Latar Belakang
  5. B. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi
  6. C. Dukungan Sumber Daya Manusia
  7. D. Peran Strategis
  8. E. Sistematika Pelaporan
  9. 1. BAB I PENDAHULUAN
  10. 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  11. 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  12. 4. BAB IV PENUTUP
  13. 5. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  14. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  15. A. Rencana Strategis
  16. B. Rencana Kerja
  17. C. Perjanjian Kinerja
  18. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  19. A. Capaian Kinerja
  20. 1. Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP
  21. 2. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan Perundang-Undangan
  22. 3. Kajian Ratifikasi Konvensi ILO 189 Tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga
  23. 4. Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia
  24. Kepada Presiden RI:
  25. Kepada DPR RI:
  26. Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara:
  27. 5. Penyampaian Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Keempat Kepada United Nation (UN)
  28. 6. Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Manusia
  29. 3. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
  30. 1. Pelatihan HAM
  31. Kegiatan Pelatihan HAM untuk Polisi tema Inverstigasi Kriminal
  32. Pelatihan HAM tema Kebebasan Berekspresi untuk Komunitas Seni
  33. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Karesidenan Surakarta
  34. Pelatihan HAM tema Kebebasan Berekspresi dan Keselamatan Jurnalis untuk Polisi dan Jurnalis
  35. 2. Diseminasi Nilai-Nilai HAM
  36. 3. Kampanye HAM Tanggap Rasa
  37. 4. Konferensi Pengarusutamaan Kab/Kota HAM
  38. Sesi yang diampu oleh Komnas HAM
  39. 5. Peringatan Hari HAM
  40. B. Penjelasan program/kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  41. 1. Open Journal System (OJS)
  42. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  43. 3. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Papua
  44. 4. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sumatera Barat
  45. 5. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sulawesi Tengah
  46. 6. Pengelolaan Media Sosial
  47. 7. Penguatan Koordinasi untuk Penyebarluasan Wawasan HAM
  48. 8. Stakeholders Meeting Peringatan Hari HAM 2022
  49. Stakeholders Meeting 1
  50. Stakeholders Meeting 2
  51. 9. Kerja Sama Pembuatan dan Produksi Board Game Super DUHAM
  52. 10. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyebarluasan wawasan HAM
  53. 11. Lain-lain
  54. C. Penganggaran
  55. BAB IV PENUTUP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Sebagai lembaga mandiri yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara agar patuh dalam menjalankan prinsip dan norma HAM, Komnas HAM melalui fungsi pengkajian dan penelitian serta penyuluhan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemajuan HAM untuk melakukan pencegahan pelanggaran HAM. Komnas HAM telah berupaya melakukan langkah-langkah maksimal untuk mengakselerasi penyelenggaran program kerja di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu. Pada 2022, berbagai langkah konkret ditempuh guna mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM melalui seluruh program kerja yang menjadi target capaian lembaga.

Upaya-upaya pemajuan HAM yang dilakukan untuk mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen.

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan berkontribusi untuk perbaikan kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam upaya mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Jakarta, Juni 2023

Kepala Biro Dukungan

Pemajuan HAM,

—5

Esrom Hamonangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.. B. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi .2 C. Dukungan Sumber Daya Manusia 3 D. Peran Strategis. 3 E. Sistematika Pelaporan. 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA 5 A. Rencana Strategis .5 B. Rencana Kerja ... ..8 C. Perjanjian Kinerja .13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .14 A. Capaian Kinerja ... ..14 1. Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP ..14 2. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan Perundang- Undangan.... ...23 3. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat. ..44 B. Penjelasan program/kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.... ...63 C. Penganggaran ..70 BAB IV PENUTUP ..71

BABIPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (“UU No. 39/1999"), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Komnas HAM RI") merupakan lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang bertujuan mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Dalam mencapai tujuan lembaga, Biro Dukungan Pemajuan HAM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada Pasal 29 memiliki tugas untuk Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia,

Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan peneltian, tertuang pada Pasal 89 ayat 1 UU No. 39/1999 bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di Negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) pembahasan berbagaimasalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) kerjasama pengkajian dan enelitian dengan organisasi, lebaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regionalmaupuninternasioanl dalam bisang hak asasi manusia.

Sebaga bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Biro Dukungan Pemajuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelakasanaan tugas pokok dan funsgi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam satuan system Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).

Pasca masa pandemi Covid-19, Biro Dukungan Pemajuan telah banyak melakukan perubahan serta beradaptasi. Banyak kegiatan Biro Dukungan Pemajuan yang dilaksanakan secara daring, hybrid dan kegiatan tatap muka dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu dalam kegiatan pengkajian, penelitian maupun dalam kegiatan penyuluhan. Langkah adan adaptasi ini dilakukan agar kegiatan dari Biro Dukungan Pemajuan dapat terpenuhi secara maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana Kkegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia;

b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;

d. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

e. pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia;

f. pengelolaan perpustakaan; dan

g. pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Dalam Pasal 31 Perses 19/2020, Susunan Organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam pelaksanaan fungsinya terdiri atas Bidang Pengkajian dan Penelitian, serta Bidang Penyuluhan.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sampai dengan awal tahun 2022, jumlah pegawai di Biro Dukungan Pemajuan HAM adalah 47 (empat puluh tujuh) orang dengan komposisi pegawai 21 orang di Bidang Pengkajian dan Penelitian dan 26 orang pegawai di Bidang Penyuluhan.

Terdapat jenis klasifikasi jabatan di Biro Dukungan Pemajuan HAM, yakni:

1. Bidang Pengkajian dan Penelitian :

Jabatan Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM, 10 orang;

Jabatan Analis Kebijakan, 7 orang;

Jabatan Peneliti, 4 orang;

2. Bidang Penyuluhan :

Jabatan Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi, 6 orang;

Jabatan Pengelola Perpustakaan, 1 orang;

Jabatan Penyusun Rencana Penyuluh, 2 orang;

Jabatan Pustakawan, 2 orang;

Jabatan Penyuluh Sosial, 10 orang;

Jabatan Pengadministrasi Umum, 1 orang;

Jabatan Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi, 5 orang

Dalam perkembangannya, pegawai di Biro Dukungan Pemajuan HAM berkurang dibandingkan dengan jumlah pegawai pada awal tahun 2022. Pada Agustus Jabatan Peneliti pindah tugas ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini dilaksanakan sebagai mandat dari Perpres Nomor 78 Tahun 2021 pasal 65 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan bahwa pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja pelaksana fungsi penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian dan lembaga yang menjadi tugas fungsi BRIN. Hal berdampak kepada pengurangan pegawai jabatan fungsional Peneliti di Biro Dukungan Pemajuan HAM sebanyak 4 orang. Sebelumnya pada April 2022, 2 orang Jabatan Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM pindah Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang mana Jabatan tersebut ada pada Unit Kerja Bidang Mediasi.

D. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai peran dalam tujuan strategis dalam hal menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat, dengan sasaran strategis yakni, meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, meningkatnya peraturan perundangundangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia, dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Pemajuan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Pemajuan

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Pemajuan tahun 2022.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Biro Pemajuan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Pemajuan.

b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Pemajuan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Capaian Kinerja Lainnya Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahunyangbersangkutanmeliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Pemajuan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan biro ini untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Pe Tahun 2022 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemajuan Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam Renstra Komnas HAM ini ditetapkan visi Lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komnas HAM menetapkan visi, misi serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2020.2024. Visi tersebut adalah: "Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di institusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata Kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor). Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor). Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor nonnegara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandate sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggaraan negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan. Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagai pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatkan norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negarMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaianPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Persentase perundangundangan yang berkesesuaian dengan
dengan Hak Asasi Manusia Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)HAM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akandan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Akuntabilitas mendorong Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada output (keluaran), tetapi juga harus lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas.

Selain itu, hasil akuntabilitas ini juga dapat dijadikan “feedback” agar Komnas HAM RI mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga.

Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen renstra beradapada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level biro, impact ini harus didukung oleh outcome.

Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:

Tabel 2. 2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Target Biro Dukungan Pemajuan

NoTujuan StrategisSasaran Strategis
1Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan NegaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang- undangan yangsejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi
berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaanHAM di masyarakat

B. Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaanya.

Tabel 2. 3. Rencana Kerja Biro Pemajuan T.A. 2022

Tabel 2. 3. Rencana Kerja Biro Pemajuan T.A. 2022
KodeSasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ KomponenVolume/ TargetSatuanSatuan BiayaAlokasi 2022
5679Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara3.779.738.000
AFANorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Standar Norma2NSPK712.480.000
AFA.001Standar Norma dan Pengaturan HAM Penentuan Tema2NSPK712.480.000
AFA.001.051Penentuan Tema Standar Norma dan Pengaturan HAM1Laporan20.150.00020.150.000
AFA.001.052Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan HAM2Dokumen526.200.000526.200.000
AFA.001.053Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM200K/L/D150.930.000150.930.000
AFA.001.054Monitoring atas Implementasi Standar Norma dan Pengaturan HAM Kebijakan1Laporan15.200.00015.200.000
ABDKebijakan Bidang Hukum dan HAM3Rekomendas i Kebijakan844.878.000
ABD.001Rekomendasi Pengkajian/Peneli tian terhadap1Rekomendasi Kebijakan304.211.000
Sasaran
KodeKegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen Kebijakan/PeraturVolume/ TargetSatuanSatuan BiayaAlokasi 2022
ABD.001.051 ABD.001.052an Perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM Penentuan Tema Pengumpulan dan1 1Laporan Laporan46.899.000 57.070.00046.899.000 57.070.000
ABD.001.053Pengolahan Data dan Informasi Penyusunan Rekomendasi1Rekomendasi Kebijakan57.070.000 43.394.00057.070.000 43.394.000
ABD.001.054Kebijakan atas Hasil Pengkajian/Peneli tian Penyampaian Rekomendasi1Laporan39.860.00039.860.000
ABD.001.055Hasil Pengkajian/Peneli tian kepada Penyelenggara Negara Monitoring atas1Laporan116.988.000116.988.000
ABD.002Implementasi Hasil Pengkajian/Peneli tian Rekomendasi1Rekomendasi344.295.000
ABD.002.051Pengkajian/Peneli tian terhadap Instrumen HAM Internasional Penentuan TemaKebijakan
ABD.002.052Pengumpulan dan Pengolahan Data1 1Laporan Laporan2.920.000 291.620.0002.920.000 291.620.000
ABD.002.053dan Informasi Penyusunan Rekomendasi1Rekomendasi Kebijakan23.105.00023.105.000
Rekomendasi Kebijakan atas10Kebijakan23.105.000
Sasaran
KodeKegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen HasilVolume/ TargetSatuanSatuan BiayaAlokasi 2022
ABD.002.054Pengkajian/Peneli tian Penyampaian Rekomendasi Hasil1Laporan21.250.00021.250.0008
Rekomendasi Hasil Pengkajian/Peneli tian kepada Penyelenggara Negara Monitoring atas Implementasi Hasil115.400.000
ABD.002.055 ABD.003Implementasi Hasil Pengkajian/Peneli tian Pengkajian/Peneli tian1Laporan Rekomendasi196.372.000196.372.000
APD 02.04Kondisi/Situasi/Pe rmasalahan HAM Penentuan Tema1Kebijakan Laporan4.818.0004.818.000
ABD.003.051 ABD.003.052Penentuan Tema Pengumpulan dan Pengolahan Data1 1Laporan Laporan4.818.000 35.402.0004.818.000 35.402.0004.818.000 35.402.000
ABD.003.053Pengolahan Data dan Informasi Penyusunan Rekomendasi1Rekomendasi116.830.000116.830.000116.830.000
ABD.003.054Rekomendasi Kebijakan atas Hasil Pengkajian/Peneli tian PenyampaianKebijakan32.122.000
Rekomendasi Hasil Pengkajian/Peneli tian kepada Penyelenggara Negara Monitoring atas
ABD.003.055Monitoring atas Implementasi Hasil1 11Laporan7.200.0007.200.000000
Sasaran
KodeKegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen Pengkajian/PeneliVolume/ TargetSatuanSatuan BiayaAlokasi 2022
UABPengkajian/Peneli tian Sistem Informasi1Sistem2.222.380.000
UAB UAB.001Sistem Informasi Pemerintahan Pusat Sumber1 1Sistem Informasi Sistem2.222.380.000 2.222.380.000
APusat Sumber Daya HAM Nasional Diskusi Persiapan1 4Sistem Informasi Kegiatan44.318.0002.222.380.000 44.318.000
UAB.001.051Diskusi Persiapan Pembangunan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional Survei Online dan offline untuk4 1Kegiatan44.318.00044.318.000
UAB.001.052 UAB.001.053Survei Online dan offline untuk penggalian data, informasi dan masukan K/L/D/S Pembuatan Cetak1 1Laporan Dokumen260.420.000 462.971.000260.420.000 462.971.000
UAB.001.054Biru (Blueprint) Pusat Sumber Daya HAM Nasional Pembuatan1Sistem
Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM NasionalInformasi418.725.000418.725.000
UAB.001.055Nasional Integrasi dan Sosialisasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional1Laporan878.426.000878.426.000
UAB.001.056Monitoring Evaluasi atas Pembangunan Pusat Sumber Daya HAM Nasional1Laporan157.520.000157.520.000
AEFSosialisasi dan Diseminasi9000 12Orang1,288,130,000

Tabel diatas merupakan alokasi anggaran awal tahun Biro Pemajuan. Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kali proses pemutakhiran rencana kerja anggaran yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian output. Hal ini mengakibatkan pada akhir tahun anggaran 2022 alokasi anggaran Biro Pemajuan menjadi Rp 3.779.738.000,-

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada di bawahnya langsung danjuga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Renstra 2020-2024, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yang dihasilkan akan menunjukkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis.

Tabel 2. 4. Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022

NoSasaran KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Meningkatnya KLD yang mengetahui SNPJumlah KLD yang menerima SNP200 KLD
2.Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan PerUndang-UndanganPersentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara100 Persen
3.Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat40 Persen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Biro Dukungan Pemajuan HAM mengemban tugas untuk mewujudkan meningkatnya KLD yang mengetahui SNP, meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang- Undangan, dan meningkatnya pemahaman HAM masyarakat.

Pada pelaksanaannya, sasaran program/kegiatan "meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dan meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan" dilaksanakan oleh Bidang Pengkajian dan Penelitian, dan Bidang Penyuluhan melaksanakan kegiatan pada sasaran program/kegiatan “Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat"

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022

NoSasaran KegiatanIndikator KinerjaTargetCapaian
1.Meningkatnya KLD yang mengetahui SNPJumlah KLD yang menerima SNP200 KLD200 KLD
2.Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan PerUndang-UndanganPersentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara100 Persen100 Persen
3.Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat40 Persen40 Persen

1. Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP

Pada 2022, Komnas HAM RI melaksanakan program penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan program Prioritas Nasional (PN) 2019 –

2021, ditujukan untuk para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan, diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Penyusunan SNP menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM. Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menafsirkan norma dan prinsip HAM dalam bentuk yang implementatif dan operasional yang berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Sampai dengan tahun 2022 Komnas HAM telah menyusun 11 (sebelas) dokumen SNP yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI:

1) SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, yang dapat diunduh melaluihttps://s.id/SNPPDRE KOMNASHAM;

2) SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/IIl/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melaluihttps://s.id/SNPKBB KOMNASHAM;

3) SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/IIl/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPKKB KOMNASHAM;

4) SNP tentang Hak atas Kesehatan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPKesehatan_KOMNASHAM;

5) SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPEkspresi KOMNASHAM;

6) SNP tentang Pembela HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPPembelaHAM KOMNASHAM;

7) SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2 November 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPTSDA_KOMNASHAM;

8) SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 05/PS/00.04/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPKeadilan_KOMNASHAM

9) SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No 06/PS/00.04/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPPemulihanHakKorbanPHyB_KOMNASHAM;

10) SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melaluihttps://s.id/SNPHTTyL KOMNASHAM;

11) SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPBebasDariPenyiksaan_KOMNASHAM

SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak dan SNP tentang tentang Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia menjadi tema SNP yang disusun pada TA. 2022.

Pencapaian target kinerja kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM “Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP" ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP, dilakukan konsultasi publik baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta dilaksanakan pula talkshow dalam proses penyusunan SNP HAM. Hal ini untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna.

Setelah disahkan dalam Sidang Paripurna, sebagai usaha penyebarluasan dokumen SNP HAM yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP HAM dalam kebijakan, dilakukan dalam bentuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi atas SNP HAM tersebut yang menjadi target sasaran kegiatan "Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP". Sebagaimana menjadi Indikator Kinerja “Jumlah KLD yang menerima SNP", sepanjang tahun 2022, kegiatan-kegiatan penyebarluasan SNP HAM yang dilaksanakan baik secara daring dan luring sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Kegiatan Penyebarluasan SNP HAM Tahun 2022

No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
125 Februari 2022Diseminasi SNP tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada kegiatan Syarah Konstitusi (Jimly School of Law and Government).
27 Maret 2022Diseminasi SNP HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
38 Maret 2022Pertemuan dan penjajagan kerjasama pemajuan HAM dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.
422 Maret 2022Polri. Diskusi Panel: “Peran Fungsi Pengawasan Eksternal Guna Mendukung Kinerja Polri Dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju"*pada Rakernis Humas Polri TA
523 Maret 20222022. Diseminasi SNP PDRE, KBB, FoE, bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Pontianak pada Webinar Mewujudkan Pontianak Sebagai Kota HAM: Toleransi
630 -31 Maret 2022Harmoni. Diseminasi SNP Pembela HAM dan SNP HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam pada Pelatihan HAM dan Mekanisme Keamanan dan Perlindungan
718 - 19 April 2022Pembela HAM. Diseminasi SNP HAM dalam Workshop Pengundangan SNP dalam Berita Negara dengan Ditjen HAM dan Ditjen PP Kemenkumham RI.
812 Mei 2022Ditjen HAM dan Ditjen PP Kemenkumham RI. Diseminasi SNP dalam pertemuan Komnas HAM dengan Ditjen Hukum dan Regulasi Bappenas dan DJA Kemenkeu. Diseminasi SNP Kesehatan, SNP tentang Hak
925 Mei 2022Diseminasi SNP Kesehatan, SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, serta Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat pada peringatan Hari Lansia Nasional di Universitas Indonesia.
109 Juni 2022Audiensi Kerjasama Pengarusutamaan Nilai HAM melalui Implementasi SNP HAM kepada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
1121 Juni 2022Diskusi Publik dan Diseminasi SNP Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Kebebasan Pers. Diseminasi SNP tentang Hak atas Kebebasan
1224 Juni 2022Diseminasi SNP tentang Hak atas Kebebasan Berekspresi danBerpendapatpadaMulti- Stakeholders Focus Group Discussion Efektivitas Mekanisme Penanganan Kasus Jurnalis dan Pemantauan Kebebasan Pers.
No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
1319 Juli 2022Diseminasi SNP Pembela HAM dalam Konferensi SDGs & Sidang Umum INFID yang dihadiri oleh 200
1422 Juli 2022peserta tmsk 68 lembaga anggota INFID. Diseminasi SNP HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam kegiatan Audiensi PPSDM ATR/BPN.
1527 Juli 2022Alam dalam kegiatan Audiensi PPSDM ATR/BPN. Diseminasi SNP dalam penyusunan program kerja berbasis HAM yang diadakan Pemprov Sumut pada kegiatan Bimtek Penyusunan Program Berbasis HAM
1629 Juli 2022TA 2022. Diskusi publik dan diseminasi SNP Komnas HAM No. 5 Tahun 2021 tentang Kebebasan Berpendapat dan
171 Agustus 2022Berekspresi dalam Kebebasan Pers. Audiensi Yankomas Kemenkumham RI terkait pengembangan kompetensi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM, terkait materi SNP HAM yang dapat dijadikan sebagai buku panduan sebagai
189 Agustus 2022acuan kerja di direktorat terkait. Audiensi BPSDM Kemenkumham RI terkait Usulan kerja sama memasukan SNP ke Diklat CPNS dan
1922- 24 Agustus 2022materi ajar CPNS Kemenkumham RI. Pelatihan Kota Semarang sebagai Kota HAM: Implementasi SNP Keadilan dan SNP HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam.
2025 Agustus 2022Tanah dan Sumber Daya Alam. Diseminasi SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di
2127 Agustus 2022Provinsi Sulawesi Tengah. Diseminasi SNP Hak atas Memperoleh Keadilan dalam Webinar Nasional : Akses Menuju Keadilan Penyandang Disabilitas Intelektual Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh
222 September 2022Universitas Islam Nusantara. Diseminasi dan Implementasi HAM dan SNP HAM sebagai Materi dalam Pelatihan HAM bagi Brimob.
238 September 2022Diseminasi dan Implementasi SNP Hak Memperoleh Keadilan sebagai Bahan Pembekalan HAM dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV
No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
248 September 2022SNP Diseminasi HAM dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM ke Kab. Dairi, Sumatera Uttara. Sosialisasi pengarusutamaan Kabupaten/kota HAM dilakukan dalam rangka konferensi HAM 2022.
2513 September 2022konferensi HAM 2022. Diseminasi SNP Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Diskusi Tematik “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Ruang Publik" yang diselenggarakan Bidang Humas Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Komnas HAM RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2620 - 23 September 2022Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Diseminasi SNP FoE dan SNP KBB/FoRB dalam
2729 September 2022Diseminasi SNP FoE dan SNP KBB/FoRB dalam Forum AICHR tentang FoRB, SDGs dan Covid 19 (29 Sep 2022), yang diadakan AICHR dan Kemenlu RI, yang diikuti para perwakilan AICHR Asean, perwakilan negara-negara Asean, dan organisasi masyarakat sipil di wilayah Asean. Komnas HAM aktif bekerja sama dengan Danish
2826 - 30 September 2022Komnas HAM aktif bekerja sama dengan Danish Institute of Human Rights (DIHR) dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berbasis dan HAM. Diseminasi SNP pada kegiatan audiensi kerja sama
2928 September 2022Diseminasi SNP pada kegiatan audiensi kerja sama dengan Wakil Kepala Lemdiklat Polri untuk mendorong Internalisasi SNP Hak Berekspresi dalam Kurikulum Pendidikan Polri. Diseminasi SNP untuk mendorong Implementasi SNP
30 317 Oktober 2022Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspres untuk bahan pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat, Pusdik Reskrim, Pusdik Lantas, Pusdik Polwan, Pusdik Intelijen, Pusdik Polair, Setukpa (Sekolah Pebentukan Perwira). Puluhan peserta, dari unsur tenaga pendidikan kepolisian dan perwakilan jurnalis. Sosialisasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan
3119 Oktober 2022pendidikan kepolisian dan perwakilan jurnalis. Sosialisasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan 19
No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
_daerah maupun kepada pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat umum untuk Membangun kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan,
3226 Oktober 2022Kemitraan, AMAN dan Inklusi, menyelenggarakan sarasehan peran media dan media sosial dalam perjuangan masyarakat adat dan ruang kebebasan
3326 Oktober 2022Diseminasi SNP Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Kegiatan Kongres AMAN VI Sarasehan 2 : "Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua".
341 November 2022Diseminasi SNP HAM dalam kegiatan penguatan materi HAM bagi alumni maupun aparat kepolisian di lingkungan POLDA DIY dengan melakukan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP Hak Memperoleh Pengadilan).
3524 November 2022Pertemuan ini membahas koordinasi dan mekanisme komunikasi antara Komnas HAM dan Polri tentang pelanggaran HAM dan aduan-aduan masyarakat yang berkaitan dengan kepolisian.
369 Desember 2022Daya Alam, SNP Berkumpul Berorganisasi dalam Pemberian Masukan atas Draf RUU Perlindungan Pekerja Buruh Perkebunan Sawit dalam FGD RUU Perlindungan Pekerja Buruh Perkebunan Sawit.

Sepanjang tahun 2022, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada lebih dari 200 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Perilhal Kegiatan penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dengan meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP untuk mencapai target jumlah K/L/D yang menerima SNP, dapat terlihat pada berikut :

Tabel 3. 3. K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP

K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP Aliansi Jurnalis Independen (AJI); AMAN; Auriga Nusantara; Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura; Bapeda Kota Semarang: Bappeda Kota Palu: Bawaslu Kab. Pacitan: BBPPKS Jayapura; BBPPKS Makassar: BKPP Kota Semarang; BKPSDM Pontianak; BLDK MA RI; BPBD Kota Palu; BPBD Pontianak: BPKAD Kota Semarang: BPSDM Kemenkumham: Dinas Kesehatan Kota Semarang; Dinas Kesehatan Pontianak; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan: Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Selatan: Dinas KUMP Pontianak; Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang; Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pontianak; Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Pontianak; Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; Dinas Pendidikan Kota Semarang; Dinas Perhubungan Kota Pontianak; Dinas Perhubungan Kota Semarang; Dinas Perlindungan Anak dan pemberdayaan Perempuan Papua; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pontianak; Dinas PPPA Provinsi Jawa Barat; Dinas PUPR Pontianak; Dinas Sosial Kota Balikpapan; Dinas Sosial Kota Jambi; Dinas Sosial Kota Makasar; Dinas Sosial Kota Palu; Dinas Sosial Kota Pontianak; Dinas Sosial Kota Semarang; Dinas Sosial Kota Tangerang; Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang; Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Sosial Provinsi Sulsel; Dinas Tata Ruang Kota Semarang; Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang; Dinsossdukp3a Papua; Ditjen HAM Kemenkumham RI; Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI; DP3AP2KB Sumbar; DPU Kota Semarang; Forhati Cirebon; Forkominda Dairi; HRWG; HWDI Sulteng: IAIN Madura; INHU- RIAU; Kadin Kota Semarang; Kantor Camat Pontianak Barat; Kantor Camat Pontianak Tenggara; Kantor Camat Pontianak Utara; Kantor Gubernur Jambi; Kejaksaan Rl; Kejaksaan Tinggi Sumbar; Kemenkumham Kanwil Jateng; Kementerian ATR/BPN; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan RI; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perikanan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian PPPA; Kementerian Sosial RI; Kenkumham Kanwil Maluku; Kesbangpl Sumbar; Kesbangpol Kab Gowa; Kesbangpol Kab. Maros; Kesbangpol Kab. Takalar; Kesbangpol Kota Semarang; Kesbangpol Provinsi Sulsel; Komisi I DPR RI; Komisi Pemilihan Umum Kab Sukabumi; Kontra Institute Sulawesi Selatan; KPK; KPKPST Kota Palu; KPPPA Provinsi Papua; LBH Apik Semarang; LBH Masyarakat; Lembaga Pemasyarakatan Cianjur; LIBU Perempuan; LLRC KJ HAM Semarang; LP2M Sumbar; LRC-KJHAM; Mahkamah Agung RI; Mongabay Indonesia; Ombudsman Sulsel; Ombudsman Sumbar; Pemerintah Daerah Jayapura; Pemerintah Daerah Palangkaraya Kalimantan Tengah; Pemerintah Daerah Situbondo; Pemerintah Daerah Sumut; Pemerintah Kab/Kota Dairi Sumatera Utara; Pemerintah Kota Depok; Pemerintah Kota Pontianak; Pemerintah Kota Semarang; Pemerintah Prov Sulawesi Barat; Pemerintah Prov. NTT; Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; Pemerintah Provinsi Sumbar; Pemprov Kalimantan Selatan; Pengadilan Negeri Buntok; Pengadilan Negeri Kasongan; Pengadilan Negeri Kuala Kapuas; Pengadilan

K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP

Negeri Kuala Kurun; Pengadilan Negeri Muara Teweh; Pengadilan Negeri Nangka Bulik; Pengadilan Negeri Palangkaraya; Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; Pengadilan Negeri Sampit; Pengadilan Negeri Sidikalang; Pengadilan Negeri Tamiang Layang; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah; Pertuni Sulteng; PMII; Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Polda Kalimantan Tengah; Polda Papua; Polda Sumatera Barat; Polda Sumatera Utara; Polres Bantul; Polres Barito Selatan; Polres Barito Timur; Polres Barito Utara; Polres Dairi; Polres Gunung Mas; Polres Gunungkidul; Polres Kapuas; Polres Katingan; Polres Kota Palu; Polres Kotawaringin Barat; Polres Kotawaringin Timur; Polres Kulon Progo; Polres Lamandau; Polres Murung Raya; Polres Pulang Pisau; Polres Seruyan; Polres Sleman; Polres Sukamara; Polresta Padang; Polresta Palangkaraya; Polresta Palu; Polresta Yogyakarta; PPDI Sulteng; PPT Seruni Semarang; Pusat Rehabilitasi Kemhan RI (Pusrehab) Sulawesi; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK); Puslat Brimob Cikeas; PW Kelsil; Sajogo Institute; SARMI ORPA NAMBLONG; Satpol PP Kota Semarang; Satya Bumi; Sekda Kab. Sanggau; Sekertariat DPRD Kota Semarang; Sekolah Insan Anugrah; Sekolah Tinggi Agama Islam Al Barokah; Sekolah Tinggi llmu Syariah Al Wafa (Stis) Bogor; Sekretariat Daerah Kota Semarang; Sekretariat DPRD Prov. Jawa Tengah; Sekretariat Kabinet Jakarta RI; Sekretaris Dewan Kota Semarang; Sentra Handayani Jakarta; Sentra Terpadu Kartini Temanggung; Setkab Depok; SKPKC Fransiskan Papua; Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP HAM) Sulteng; STIS Bogor; TPT Seruni Semarang; Universitas Airlangga (UNAIR); Universitas Atmajaya; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Universitas Gadjah Mada (UGM); Universitas Hasanuddin (UNHAS); Universitas Indonesia (UI); Universitas Islam Batik Surakarta (UNIBA); Universitas Islam Jakarta (UIJ); Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); Universitas Surabaya (UBAYA); Universitas Tadulako Palu; Yankomas Kemenkumham; Yayasan kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng; Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan; Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan; Yayasan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YP2MP) Jayapura; Yayasan Tanah Merdeka Palu; YLBHI Apik Sulteng.

Sebagai bentuk upaya dalam mengenalkan, menyebarluaskan informasi dan pemahaman agar mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia baik kepada pemerintah, penegak hukum, koorporasi atau swasta dan masyarakat umum, Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan dokumen SNP yang telah disahkan dengan pembuatan dua videografis, yakni videografis SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dan videografis SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram.

Dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan selama 2022, Komnas HAM RI telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM, dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga dalam rangka mendiseminasikan dokumen SNP HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM, diantaranya adalah kondisi pandemi yang masih terjadi sepanjang tahun 2022 yang tidak saja hanya bedampak pada pelaksanaan kegiatan secara langsung, namun juga berdampak pada sumber daya anggaran dimana selama pandemi covid-19 terjadi beberapa penyesuaian kegiatan sehingga belum maksimalnya capaian target meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM. Selain itu juga faktor waktu yang mana karakteristik dokumen SNP HAM untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D merupakan kerjakerja yang bersifat multi-years, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Faktor sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam kinerja yang berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Maka dari itu upaya diseminasi atas dokumen SNP HAM baik yang disusun pada TA. 2022 maupun sebelumnya terus dilakukan untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.

2. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2022 Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM. Sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% yang merupakan 2 (dua) peraturan perundang undangan yang berkesesuaian dengan HAM sebagai hasil tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan pengkajian/penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada tahun 2022.

Adapun rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundangundangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM adalah: (1) Pengkajian Atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan (2) Kajian Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pengkajian tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ditindaklanjuti pada rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI Pengesahan KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Melalui KUHP yang telah disahkan, pasal pencemaran nama baik pada UU ITE Pasal 27 ayat (3) sudah tidak berlaku. Otomatis nanti RUU perubahan UU ITE sudah tidak ada pasal tersebut, seperti tertulis di dalam KUHP baru Pasal 622 ayat (1) huruf r. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada Kajian Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), salah satu yang menjadi concern Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dari negara adalah Hak atas Hidup. Pidana mati jelas tidak sesuai dengan prinsip HAM, karena sesungguhnya hak tersebut adalah Non derogabel Rights. Untuk itu kajian RKUHP yg dilakukan Komnas HAM sejak awal mendorong agar pidana mati ini minimal (kalau belum bisa dihapuskan) tidak lagi menjadi pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku saat ini. Kajian ini menyampaikan bahwa pidana mati tetap menjadi upaya pemidanaan yang dilakukan di Indonesia akan tetapi bukan merupakan Pidana Pokok. Sehingga apabila seorang terpidana dalam masa waktu tertentu mengalami perubahan prilaku ke arah yang lebih baik pidana tersebut dapat disubstitusi menjadi pidana dengan masa waktu tertentu atau pidana seumur hidup. Hal ini penting karena banyaknya pengadilan yang memvonis dengan pidana mati tetapi kemudian hari ternyata si terdakwa bukan pelakunya.

Sepanjang tahun 2022 terdapat 6 (enam) pengkajian dan penelitian baik yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yaitu Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM). Perlu disampaikan bahwa dalam mencapai target kinerja atas hasil pengakajian dan penelitian, seringkali tidak bisa dicapai di tahun yang sama pada saat pengkajian/penelitian dilaksanakan. Hal ini disebabkan, proses setelah rekomendasi kebijakan sebagai hasil pengkajian dan penelitian diterbitkan, dilanjutkan dengan langkah untuk memastikan bahwa pemerintah menindaklanjuti rekomendasi kebijakan tersebut, diantaranya melalui diseminasi, dialog kebijakan, dan lobi. Adapun capaian ouput pengkajian dan penelitian pada 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian Atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Regulasi yang menjamin pemanfaatan teknologi dan informasi penting untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara teknologi informasi. Keberadaan UU ITE menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak berekspresi sejak disahkan pada 2008. Sepanjang 2016- 2021, Komnas HAM RI menerima 108 pengaduan terkait UU ITE.

Merespon hal itu, Komnas HAM RI berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melakukan pengkajian secara materiil maupun formil atas RUU Perubahan atas UU ITE (RUU ITE). Hal ini mengingat pelanggaran atau ancaman terhadap hak berekspresi terutama bersumber atas implementasi UU ITE dan telah berdampak pada terhalangnya atau berkurangnya penikmatan hak-hak asasi lainnya. Pengkajian ini bertujuan untuk menguji kepaduan atau keselarasan antara RUU Perubahan UU ITE dengan hukum hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi; dan secara paradigmatik menguji kaitan RUU ITE dengan tren hukum/pengaturan terkait aspek-aspek pidana, baik dekriminalisasi hingga depenalisasi.

Setelah melakukan berbagai tahap pengumpulan data dan analisis, tim kajian melakukan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Laporan Kajian. Dalam konsinyering ini akan dibahas secara terbuka bersama Komisioner Pengkajian dan Penelitian mengenai arah rekomendasi yang akan disusun sebagai rekomendasi lembaga. Kegiatan konsinyering ini dilaksanakan pada tanggal 18- 19 Mei 2022 di Hotel Mercure Sabang Jakarta.

Gambar 3. 1. Konsinyering Pengkajian Atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Setelah menyelesaikan proses pengkajian, Komnas HAM melaksanakan Webinar Peluncuran Kajian RUU Perubahan UU ITE pada 27 Juli 2022. Pada webinar ini, tim pengkajian dari Komnas HAM akan menyampaikan hasil kajian lalu ditanggapi oleh 3 (tiga) orang penanggap dari Pemerintah, DPR, serta Akademisi. Pada webinar ini, akan dilakukan diskusi dan disampaikan rekomendasi perbaikan bagi RUU Perubahan UU ITE.

Gambar 3. 2. Webinar Peluncuran Kajian RUU Perubahan UU ITE

Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis-normatif, RUU ITE saat ini masih berorientasi pada pengekangan hak atas kebebasan berekspresi (interference oriented) dan belum berorientasi pada pelindungan hak atas kebebasan berekspresi (protection oriented).

2. Secara yuridis, RUU ITE belum sepenuhnya memperbaiki problem atas keberadaan UU ITE karena masih ditemukan kelemahan baik secara materiil maupun secara formil.

3. RUU ITE masih belum membedakan antara lawful expression (ekspresi yang diijinkan untuk dibatasi), unlawfull expression (ekspresi yang wajib dilarang), dan protected expression (ekspresi yang dilindungi). Sifat represif dari pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dalam RUU ITE tercermin dari luasnya cakupan delik yang secara keseluruhan dimasukan sebagai unlawful expression (ekspresi yang dilarang), antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penistaan agama, dll. Dengan demikian, pasalpasal dalam RUU ITE masih mengutamakan pendekatan penal (pemidanaan) dari pada pendekatan pemulihan (restorative justice).

4. RUU ITE belum memuat pengaturan mengenai tata kelola internet terutama mengenai (1) Siapa yang memiliki wewenang regulasi, harus dipisahkan dengan siapa yang menjalankan mandatnya, serta mekanisme pengawasannya. (2) Ketentuan yang jelas mengenai tata kelola yang demokratis tidak hanya mampu mencegah pemutusan jaringan internet atau disruption yang sewenang-wenang, namun diharapkan mampu mencegah pengaturan yang semata berorientasi pada "market friendly internet governance" sehingga dapat mewujudkan "human rights based internet governance".

5. RUU ITE belum memuat norma pembatasan dengan standar tertinggi terhadap hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. RUU ITE hanya memuat secara sumir norma pembatasan di bagian Penjelasan Umum yang berbunyi bahwa “kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintahan RI untuk:

1. Memasukkan “asas non diskriminasi” sebagai asas penting di dalam RUU ITE,

2. Pembentuk RUU ITE perlu mencantumkan pasal khusus tentang “pembatasan yang sah dan proporsional” agar menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menyikapi sejauh mana laporan atas suatu kasus memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana ataukah bukan.

3. Menghapuskan rumusan pasal tentang pencemaran nama baik dalam RUU ITE karena berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebihan (over limitation). Jika pasal tentang pencemaran nama baik di dalam RUU ITE dapat dipertahankan, namun definisi atau unsur pencemaran nama baik harus diuraikan secara jelas, baik dari unsur subyektif, obyektif, maupun akibat yang ditimbulkan. Selain itu, perkara ini tidak lagi dimasukan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana, melainkan dimasukan ke dalam perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban hukum yang bersifat keperdataan, seperti permintaan maaf, ganti rugi atau kompensasi kepada yang dirugikan.

4. Dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Pasal 27 ayat (1) RUU ITE sebaiknya dihapus karena berpotensi menjadi alat kriminalisasi kepada korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Pengaturan mengenai pidana kesusilaan juga sudah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta KUHP.

5. Tindak pidana pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan lebih tepat dimasukan sebagai perkara perdata, karena menyangkut hubungan antara produsen dan konsumen.

6. RUU ITE mengembalikan rumusan norma dimana penangkapan dan penahanan tertuduh harus dengan izin pengadilan setempat.

7. Memperbaiki rumusan Pasal 40 ayat (2b) dengan menekankan bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan internet shutdown adalah lembaga independen, dengan kewajiban memberikan informasi kepada publik mengenai alasan pemutusan jaringan internet baik mengenai lamanya waktu pemutusan, jangkauan wilayah yang diputus, serta dasar dan pertimbangan hukum dari kebijakan pemutusan tersebut. Untuk itu setiap pembatasan akses internet harus diikuti oleh mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya.

8. Moratorium penerapan pasal-pasal bermasalah dari UU ITE untuk mencegah pelanggaran HAM sampai RUU ITE disahkan.

9. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi agar menjadi rujukan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan kembali RUU ITE. Dokumen dapat diunduh di https://bit.ly/SNPEkspresi KOMNASHAM

2. Kertas Posisi Pidana Khusus Pelanggaran HAM yang Berat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Komnas HAM sudah mengikuti, mencermati dan melakukan kajian atas upaya yang sedang dilakukan pemerintah untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya untuk segera disahkan. Perumusan tersebut didasarkan antara lain pada perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang saat ini dihadapkan pada dinamika hukum pidana dalam kaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan RKUHP merupakan lompatan yang cukup maju dalam sistem hukum pidana di Indonesia, setelah sekian puluh tahun berkutat dengan hukum pidana peninggalan kolonial. Masyarakat yang terus berkembang tentunya adopsi nilai-nilai di masyarakat juga mengalami perubahan. Kemampuan adaftif sebuah sistem hukum tentunya harus mampu menjawab perubahan kondisi sosial kemasyarakatan. Salah satu hal yang menjadi concern Komnas HAM tentunya adalah perubahan sistem hukum pidana tersebut tetap dalam koridor penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia.

Selama ini beberapa pasal dalam RKUHP menjadi sorotan publik karena dianggap sangat tidak mungkin memasukkan semua aturan pidana di luar KUHP karena jumlahnya yang begitu banyak. Perumus melupakan bahwa eksistensi undang-undang pidana di luar KUHP juga disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki masing-masing peraturan yang menyimpangi ketentuan asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Mengenai tindak pidana khusus ini menjadi polemik tidak berkesudahan dalam pembahasan RKUHP. Pasalnya, dalam RKUHP, tindak pidana khusus masih tetap dimasukkan dalam RKUHP pada Bab XXXIV, yaitu: tindak pidana berat terhadap HAM, 2) tindak pidana terorisme, 3) tindak pidana korupsi, 4) tindak pidana pencucian uang, dan 5) tindak pidana narkotika.

Dalam kertas posisi ini concern yang akan diutamakan adalah pelanggaran HAM yang berat yang dalam RKUHP ini disebut dengan Tindak Pidana Berat terhadap HAM.

Mencermati pasal khusus tentang Tindak Pidana Berat terhadap HAM yang terdapat dalam RKUHP maka dapat diambil kesimpulan:

1. Diaturnya Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan ke dalam RKUHP dapat melemahkan bobot kejahatan / tindak pidana tersebut dan dikhawatirkan berkonsekuensi merubah kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa. Genosida dan kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan pokok internasional yang bersifat extraordinary (luar biasa). Statuta Roma 1998 menyebut genosida dan kejahatan kemanusiaan bersama dengan kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai “the most serious crimes of international concern to the whole" Selain itu, dalam perkembangan hukum internasional kejahatan tersebut merupakan kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai “gross violation of human rights”.

2. Dengan diaturnya Genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam RKUHP akan mengaburkan sifat khusus yang ada dalam kejahatan tersebut. Eksistensi Undang-Undang Pengadilan HAM yang berada di luar KUHP dikarenakan adanya karakteristik khusus/berbeda dengan tindak pidana umum sebagaimana dalam ketentuan KUHP. Asas dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan juga menyimpangi asas-asas umum hukum pidana yang mana tidak memiliki daluwarsa dan dapat dikenakan asas retroaktif. Genosida dan kejahatan kemanusiaan juga merupakan yang berdasarkan hukum internasional dilarang untuk diberikan amnesti. Setiap negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntut dan menghukum setimpal pelaku dan tidak memberikan amnesti kepada pejabat atau aparat negara sampai mereka dituntut di depan pengadilan.

3. Dengan diaturnya genosida dan kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP dapat berpotensi menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif.

4. Dengan diaturnya genosida dan kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP, dapat menyebabkan adanya ketidakjelasan/ketidakpastian hukum dengan instrumen hukum lain yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP.

5. Masih terdapat potensi celah hukum, seperti asas lex posteriori derogate legi anteriori, yaitu hukum yang baru (dalam hal ini RKUHP) dapat mengesampingkan hukum yang lama (dalam hal ini Undang-Undang Pengadilan HAM ataupun undang-undang khusus lainnya).

Jadi, memasukkan tindak pidana khusus dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dengan memasukkan genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam RKUHP dapat menimbulkan kelemahan maupun kekaburan bobot kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, masih terdapat celah hukum dan ketidakpastian dengan instrumen hukum lain yang memuat tindak pidana di luar KUHP.

Berdasarkan kertas posisi tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain;

1. Komnas HAM menghargai upaya Pemerintah dan DPR RI untuk membuat KUHP karya Bangsa Indonesia,

2. Komnas HAM menghargai ketentuan terkait Pidana Mati tidak lagi menjadi pidana Pokok.

3. Untuk UU 26. Komnas HAM menilai di masukkannya Genosida dan Kejahatan Thp Kemasusiaan serta Sanksi Pidana dalam KUHP tidak tepat, seharusnya tetap diperlakukan sebagai Extra Ordinary Crime atau The Most Serious Crime yg memiliki azas-azas yg berbeda dengan Tindak Pidana Umum.

4. Dihapuskannya sanksi pidana pada UU 26 akan menyebabkan pasal 42 tidak dapat dilaksanakan.

3. Kajian Ratifikasi Konvensi ILO 189 Tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Hingga saat ini, belum ada peraturan hukum yang mengatur secara komprehensif relasi antara PRT, pemberi kerja, penyalur PRT, dan Pemerintah. Dalam hal relasi kerja antara pemberi kerja dengan PRT, relasi yang terbangun hampir selalu bersifat informal. Hal ini menyebabkan tidak adanya jaminan atas hak-hak sebagai pekerja untuk PRT layaknya yang sudah dimiliki pekerja di sektor lainnya, seperti kepastian batasan jam kerja, hari libur, upah minimum, jaminan sosial, serta hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak sebagai pemberi kerja dan PRT. Mayoritas PRT bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini menyulitkan negara dalam memastikan pemenuhan hakhak PRT atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sehubungan dengan hal itu, Tim Kajian melaksanakan kegiatan Diskusi Terfokus/ Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta mendapatkan data primer kepada seluruh stakeholders terkait isu pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM PRT di Indonesia. Untuk itu, diskusi ini mengundang beberapa pihak diantaranya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga / JALA PRT, ILO Indonesia, dan Ahli. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) pada hari senin, 18 April 2022 pada Pukul 09.00-15.00 WIB yang akan dibagi menjadi 2 sesi, Luring di Hotel Shangri La dan dari melalui zoom meeting.

Gambar 3. 3. FGD pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta mendapatkan data primer Kajian Ratifikasi Konvensi ILO 189

Setelah menyelesaikan proses pengkajian, Komnas HAM melaksanakan Webinar Diseminasi Hasil Kajian tentang Ratifikasi Konvensi ILO 189 terkait Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang dilaksanakan pada 21 September 2022 pukul 09.00-12.00 WIB. Pada webinar ini, tim pengkajian dari Komnas HAM menyampaikan hasil kajian lalu ditanggapi oleh 4 (empat) orang penanggap dari Pemerintah, DPR, Akademisi serta NGO. Pada webinar ini, akan dilakukan diskusi dan disampaikan rekomendasi perbaikan bagi Hasil Kajian tentang Ratifikasi Konvensi ILO 189 terkait Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Konvensi ILO 189 (KILO 189) The Intermational Labour Workers Convention No.189

Gambar 3. 4. Webinar Diseminasi Hasil Kajian tentang Ratifikasi Konvensi ILO 189

Dari pengkajian tersebut, Komnas HAM RI memandang bahwa telah tersedia kerangka kebijakan hak asasi manusia yang secara komprehensif dan menyeluruh yang bertujuan untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hakhak PRT agar setara dengan pekerja/buruh lainnya, kerangka tersebut adalah KILO189. KILO 189 hadir sebagai kerangka dasar dan minimal tanggung jawab negara dalam mengatur ketentuan terkait perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak PRT. KILO 189 sebagai meta norma memberikan kerangka acuan dan standar minimal terhadap kebijakan nasional terkait perlindungan PRT yang akan dibentuk, maka dari itu, kebijakan nasional tetap memiliki ruang-ruang penyesuaian dengan kondisi kekhususan yang ada di Indonesia selama masih dalam koridor ketentuan K-189.

Berdasarkan kajian atas KILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Rumah Tangga, Komnas HAM RI dalam rangka mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT, merekomendasikan kepada Pemerintah khususnya Presiden RI serta DPR RI sebagai berikut:

1) Meratifikasi Konvensi ILO-189 yang bertujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan standar minimal terkait hak-hak PRT;

2) Mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT dengan mengadopsi ketentuanketentuan yang ada dalam Konvensi ILO 189; dan

3) Membuka ruang partisipasi seluas-luasnya khususnya kepada PRT serta kelompok advokasi hak-hak PRT dan umumnya kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan pelindungan hak-hak PRT

Kondisi peraturan hukum nasional yang belum mengatur secara komprehensif pekerja rumah tangga (PRT) sebagai kelompok marginal berdampak pada belum efektifnya jaminan atas hak-hak dasar sebagai pekerja rumah tangga yang layak. Konvensi ILO 189 (KILO 189), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang PRT, serta Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) belum cukup komprehensif mengatur penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumah tangga secara komprehensif. Pekerja rumah tangga juga merupakan pekerja yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana memiliki relasi antara PRT, pemberi kerja, penyalur PRT, dan pemerintah dan penting adanya jaminan dan kepastian batasan jam kerja, hari libur, upah minimum, jaminan sosial, serta hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sebagai pemberi dan penerima kerja. International Labour Organization (ILO) telah mengeluarkan Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga beserta Rekomendasi 201 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (KILO 189). Konvensi tersebut dibuat sebagai respon terhadap minimnya pelindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga di seluruh dunia dengan memberikan standar minimum dalam rangka memberikan pelindungan kepada pekerja rumah tangga dengan mengatur hak-hak mendasar pekerja rumah tangga. Komnas HAM RI melakukan kajian khusus, Kajian Instrumen HAM Internasional Ratifikasi Konvensi ILO 189 (KILO 189), untuk menelaah relevansi dan urgensi dari KILO 189, wacana ratifikasi KILO 189, dan fakta masih minimnya jaminan kepastian hak-hak dasar PRT di level nasional. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pelindungan dan pemenuhan hak-hak PRT, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Komnas HAM RI berpandangan bahwa penting untuk meratifikasi KILO 189 yang bertujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan standar minimal terkait hak PRT, segera mengesahkan RUU PRT menjadi UU PRT dengan mengadopsi ketentuan yang ada dalam KILO 189, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada PRT serta kelompok advokasi hak PRT dan kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan pelindungan hak-hak PRT sesuai dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Hasil Kajian ini telah didiseminasikan pada 21 September 2022 agar bisa tersosialisasi sekaligus menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada

Pemerintah dan DPR untuk dilakukan proses ratifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Sebagai tindak lanjutnya, penyampaian rekomendasi atas hasil kajian ini telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI pada 27 Desember 2022 melalui Surat No. 257/PP.00/0.1/XII/2022.

4. Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia

Pemindahan Ibu Kota akan berdampak langsung terhadap kehidupan dan hakhak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang mendiami wilayah IKN. Berbagai potensi tersebut diantaranya peminggiran masyarakat lokal dalam sistem sosial dan ekonomi lokal karena kurangnya daya dukung pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat lokal, menurunnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta dampak atas relokasi tempat tinggal terhadap ruang hidup dan mata pencaharian.

Pertanyaan mendasar dari pemindahan IKN adalah potensi pelanggaran HAM pada penduduk yang saat penetapan UU No. 3/2022 sudah mendiami lokasi IKN. Pertanyaan ini juga sekaligus menguji model pendekatan dan orientasi pembangunan yang dilakukan, apakah semata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau memang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga khusunya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk dari aspek hak sipil dan politik, yakni bagaimana warga terdampak dilibatkan dan diberdayakan dalam proses pembangunan IKN. Secara khusus, pertanyaan penting lainnya adalah, bagaimana agar IKN akan menjadi suatu kota yang mampu mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana prinsip sebuah Kota HAM.

Kerangka Kerja Kota HAM (Human Rights City Framework) merupakan serangkaian prinsip, norma dan standar dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM di tingkat daerah. Kerangka Kerja Kota HAM menekankan pada suatu tata kelola kota yang berbasis pada adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan HAM menjadi nilai dan prinsip yang mendasari pembangunan kota,5 dimana Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta beserta pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dalam peningkatan kualitas hidup bagi semua penduduk berdasarkan standar prinsip dan norma-norma HAM. Setiap perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan kota haruslah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, demokrasi partisipatoris, akuntabilitas, keberlanjutan, inklusi sosial dan keragaman budaya, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Kerangka Kerja Kota HAM tersebut telah menjadi bagian penting dari komitmen Negara dan Pemerintah dalam memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di tingkat daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mendorong perluasan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Komitmen tersebut dalam praktiknya telah berjalan dengan adanya inisiatif bersama dari Komnas HAM, INFID, dan Kantor Staf Presiden, serta berbagai Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. IKN baru sebagai sebuah kota sudah seharusnya menjadi bagian penting dari implementasi komitmen penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di tingkat daerah dengan menerapkan Kerangka Kerja Kota HAM.

Dalam perspektif HAM, manusia sebagai penduduk dan warga negara adalah subyek atau pelaku utama yang melaksanakan dan mendapatkan manfaat dari kebijakan dan pembangunan, 6 yang berarti setiap orang berhak atas pembangunan termasuk dalam kebijakan pembangunan IKN. Pembangunan tidak semata berorientasi pada peningkatan nilai kuantitatif ekonomi negara lewat investasi dan produksi yang diyakini dapat membawa efek 'tetesan ke bawah' (trickle down effect), namun berorientasi pada pembangunan manusia yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.7 Sasaran utama pembangunan berbasis HAM (human right-based development) adalah melakukan penguatan kapasitas masyarakat khususnya kelompok-kelompok rentan dan marginal sebagai pemangku hak (right's holder) sehingga prinsip dan norma HAM harus menjadi basis utama dalam pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. 8 Pembangunan berbasis HAM mengakui dan menerapkan prinsip partisipasi, pemberdayaan, akuntabilitas, non-diskriminasi dan transparansi.9 Prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM tersebut juga berlaku dalam proses pembangunan di tingkat daerah. UUD Negara RI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia telah memandatkan bahwa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda).

Berdasarkan pada tujuan dan mandat Komnas HAM untuk megembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, maka Komnas HAM memandang penting untuk menyusun Kertas Kebijakan (Policy Paper) tentang IKN baru, yang berisianalisisperaturanperundang-undangantentangIKNdan merekomendasikan prinsip dan aspek-aspek penting dalam pembangunan IKN. Kertas kebijakan disusun berdasarkan hasil penelitian atas pembangunan IKN dalam perspektif HAM, termasuk kajian atas UU dan regulasi tentang IKN, faktafakta yang ditemukan di lokasi IKN yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, serta adanya potensi pelanggaran HAM akibat pembangunan IKN. Alat analisis yang dipergunakan adalah pembangunan berbasis HAM, hak atas pembangunan dan prinsip-prinsip Kota HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini bermaksud mengkaji pluralitas perspektif para akademisi, Pemerintah Daerah setempat, korporasi dan pandangan masyarakat sekitar yang terdapak terkait kebijakan pemindahan IKN. Untuk melengkapi data kajian tersebut, maka diperlukan wawancara dan observasi terhadap sejumlah narasumber. Beberapa diantaranya adalah sejumlah Pemerintah Daerah setempat, akademisi, Korporasi, Lembaga Sosial Masyarakat dan masyarakat di wilayah Samarinda, Balikpapan dan Panajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai dengan 10 April 2022. Pada kegiatan teesebut, dilakukan wawancara mendalam dan diskusi terpimpin dengan AMAN Kalimantan Timur, JATAM Kalimantan Timur, Akademisi Institut Teknologi Kalimantan, Akademisi Universitas Balikpapan, PT. Itci Hutani Manunggal, (b) observasi di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Pemaluan yang berbatasan dengan Kawasan IKN. Tim juga akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Panajam Paser Utara, dan Bupati Kutai Kertanegara.

Pada tanggal 4-9 April 2022, Tim Peneliti menyelenggarakan pengumpulan data dengan melakukan sejumlah wawancara mendalam, Diskusi Kelompok Terbatas dan Observasi di sejumlah wilayah seperti Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Samarinda, dengan mengundang sejumlah narasumber dari berbagai unsur seperti Lembaga Sosial Masyarakat, Akademisi, Wawancara dengan Ketua Adat dan masyarakat sekitar wilayah IKN dan Wilayah Penyangga IKN, serta mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengumpulkan data, informasi dan fakta guna menganalisa dampak pengesahan UU IKN yang berpotensi mengakibatkan adanya penurunan kualitas penikmatan hak-hak asasi warga negara baik terhadap masyarakat di wilayah Kalimantan Timur maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Untuk memenuhi fungsi tersebut Komnas HAM melakukan penelitian atas "Perspektif HAM dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru". Oleh karenanya, akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 kegiatan diskusi kelompok terfokus dengan mengundang Kementerian PPN/Bappenas RI, Kantor Staf Kepresidenan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Otorita IKN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk mendapatkan data dan informasi atas kebijakan pembangunan IKN serta langkah pemerintah dan DPR RI dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi masayarakat di dalam dan di sekitar wilayah IKN, termasuk penduduk yang nanti akan menempati.

KOMNAS HAM FGD dalam rangka Penelitian Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dalam Perspektif HAM Jakata, 26 Agril 2022

Gambar 3. 5. FGD Kajian IKN

Sebagai tindak lanjut kegiatan diskusi kelompok terfokus tersebut, tim melaksanakan kegiatan wawancara mendalam dengan mengundang Kementerian PPN/Bappenas RI serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna memperdalam serta memperkaya data yang akan digali oleh tim dalam menyusun kertas kebijakan. Adapun perspektif yang disasar terkait Kebijakan Pemindahan IKN serta aspek persoalan tambang di wilayah sekitar IKN. Acara tersebut diselenngarakan secara hybrid (daring dan luring). Setelah melakukan berbagai tahap pengumpulan data dan analisis, tim kajian bermaksud melakukan Wawancara Mendalam dan Konsinyasi Draf Penyusunan Laporan Penelitian dan Policy Brief. Pada tanggal 23-25 Mei 2022 di Hotel Novotel Cikini, Jl. Cikini Raya No. 107, Menteng, Jakarta dan melalui zoom meeting (hybrid).

Gambar 3. 6. Wawancara mendalam dengan Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kementerian ESDM

Dari pengkajian tersebut, dapat ditarik kesimpulam bahwa:

Pertama, aspek penting dalam pembangunan IKN yakni partisipasi warga yang bebas, aktif dan bermakna tidak cukup terfasilitasi. Proses pembentukan UU IKN tidak cukup memberikan ruang partisipasi bagi warga yang bebas, aktif dan bermakna, utamanya warga terdampak pembangunan IKN baru. Kedepan, partisipasi warga harus diperkuat dalam segala tahapan pembangunan IKN.

Kedua, secara terbatas asas untuk pelaksanaan UU IKN telah mengakui pentingnya perlindungan dan penghormatan HAM, namun secara subtantif UU IKN juga menghilangkan berbagai norma-norma HAM krusial yakni terkait dengan hak-hak sipil dan politik serta berpotensi melemahkan jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta melemahkan jaminan perlindungan lingkungan hidup.

Ketiga, masih terdapat masalah-masalah HAM di lokasi Ibu Kota Nusantara yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan segera untuk memastikan adanya pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM sekaligus menciptakan fondasi sosial yang adil dan setara dalam upaya membangun Ibu Kota Nusantara yang sesuai dengan kerangka kerja dan prinsip-prinsip Kota HAM.

Keempat, Ibu Kota Nusantara dengan bentuk dan struktur pemerintahan yang khusus masih menyisakan ambiguitas pengaturan, utamanya kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara yang cukup besar tanpa disertai dengan jaminan dan mekanisme perlindungan HAM kuat dan jelas kepada warga, utamanya kepada warga yang paling terdampak, rentan dan marjinal. Visi dan tujuan Ibu Kota Nusantara, diantaranya visi sebagai role model pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia akan mempunyai resiko tidak akan mencapai tujuan jika tidak disertai dengan adanya tata kelola pemerintahan menggunakan prinsipprinsip Kota HAM.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1 https://drive.google.com/file/d/1R8U4FP94SVVKAQKIv4TUrkjpVSrLMkDj/view?usp=share_link

Kepada Presiden RI:

1. Memastikan adanya partisipasi penduduk yang bebas, aktif dan bermakna dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan pembangunan IKN kedepan. Partisipasi harus dilakukan dalam semua tahapan pembangunan baik dalam tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Norma partisipasi publik juga harus ditekankan secara tegas dalam perundangundangan.

2. Memastikan dan menjamin hak-hak asasi warga terjamin baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dengan:

a. Mengkaji kembali pemberian kewenangan pada Otorita IKN yang terlalu besar yang berpotensi pada pembentukan kebijakan dan pembangunan IKN.

b. Memulihkan kembali hak-hak warga yang "dihapuskan" dengan adanya skema Otorita IKN dengan tata kelola Ibu Kota tanpa adanya proses pemilihan kepala daerah dan adanya perwakilan rakyat di tingkat daerah. Warga harus mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya.

C. Meminimalisir potensi adanya diskriminasi bagi warga dalam pembangunan IKN dan membangun kebijakan afirmasi untuk memberdayakan warga guna mencapai kesetaraan.

3. Memastikan adanya penyelesaian masalah-masalah keadilan sosial yang saat ini ada (existing) terlebih dahulu, agar fondasi sosial-kemasyarakatan IKN lebih siap dalam menyongsong migrasi penduduk dan dinamika sosial yang pasti terjadi dalam beberapa tahun ke depan, diantaranya menyelesaikan masalah-masalah pertanahan dan lingkungan hidup misalnya kerusakan lingkungan akibatmpenambangan ilegal, belum terkelolanya lubang tambang, hingga kematian sekurangnya 39 orang di wilayah bekas pertambangan, serta konflik pertanahan.

4. Memastikan adanya mekanisme pemulihan yang efektif dalam hal terjadi pelanggaran HAM kepada penduduk, diantaranya dalam konteks mekanisme pengadaan tanah dan melakukan penambahan ketentuan khususnya terkait pengaturan spesifik mengenai mekanisme banding dan pemulihan hak.

5. Memastikan pelindungan lingkungan hidup agar selaras dengan idealitas IKN sebagai green and sustainable city.

6. Merevisi sejumlah Pasal dalam UU IKN dan peraturan turuannnya [Pasalpasal yang direkomendasikan direvisi sudah disebut sebelumnya].

7. Meneruskan komitmen untuk mendorong penguatan P5HAM di tingkat daerah, dengan memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara akan dikelola dan diselenggarakan berdasarkan kerangka kerja dan prinsip-prinsip Kota HAM.

8. Memastikan Komnas HAM dan lembaga-lembaga negara independen lainnya yang harus berkedudukan di ibu kota berdasarkan peraturan perundangundangan.

Kepada DPR RI:

1. Meminta Presiden untuk mempersiapkan revisi UU IKN atau melakukan inisiatif untuk mengajukan revisi UU IKN.

2. Melakukan pengawasan atas pelaksaaan UU IKN dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. Proaktif untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan membangun mekanisme partisipasi masyarakat di lokasi Ibu Kota Nusantara, utamanya bagii warga yang terdampak.

Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara:

1. Melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketaatan pada Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan norma-norma hak asasi manusia.

2. Melibatkan dan memastikan adanya partisipasi publik dalam semua tahapan pembangunan IKN, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan model partisipasi yang bebas, aktif dan bermakna, terutama bagi masyarakat yang terdampak dan wilayah sekitarnya.

3. Membuat kebijakan dan peraturan dalam kewenangannya yang mengadopsi prinsip-prinsip Kota HAM dan kebijakan yang mampu menciptakan kondisi tercapainya indikator dari Prinsip-Prinsip Kota HAM.

4. Membentuk agenda dan progam-program untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM yang setidaknya mampu memfasilitasi tercapainya indikator Prinsip-Prinsip Kota HAM, termasuk diantaranya adalah agenda dan program tentang pengarusutamaan HAM dalam tata kelola Ibu Kota Nusantara, Pendidikan dan Pelatihan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat, membangun mekanisme keluhan, mekanisme pemulihan yang efektif dan membentuk lembaga-lembaga yang khusus untuk menangani keluhan dan mekanisme pemulihan pelanggaran HAM.

5. Melakukan pemetaan atas masalah-masalah HAM yang saat ini terjadi dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah-masalah HAM tersebut. Memfasilitasi Komnas HAM dan lembaga-lembaga negara independen lainnya yang harus berkedudukan di ibu kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Penyampaian Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Keempat Kepada United Nation (UN)

Komnas HAM adalah lembaga negara independen yang dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Berdasarkan UU HAM, Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, konstitusi, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM bagi berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM memiliki fungsi pemantauan, mediasi, pendidikan, penyuluhan, pengkajian, dan penelitian tentang hak asasi manusia, termasuk pelaksanaan hukum hak asasi manusia internasional di Indonesia. Dalam menyusun laporan ini, Komnas HAM telah melakukan konsultasi dengan masyarakat sipil serta kelompok akademisi pada Maret 2022 untuk penggalian data dan informasi yang lebih baik.

Komnas HAM RI menyampaikan Laporan Universal Periodik Reviu Siklus Ke-4 kepada Dewan HAM PBB, dalam Sidang UPR pada 9-11 November 2022, atas kondisi pemenuhan HAM di Indonesia yang terbatas pada isu-isu terkini yang menjadi fokus dan prioritas Komnas HAM RI selama beberapa tahun terakhir dan relevan pada rekomendasi Dewan HAM PBB pada 2017. Dalam sidang tersebut, Pemerintah RI mendapatkan 269 butir rekomendasi dari 108 negara. Sebagian besar dari rekomendasi tersebut selaras dengan rekomendasi Laporan UPR yang disusun Komnas HAM RI. Salah satu rekomendasi yang disusun oleh Komnas HAM RI adalah terkait Pembela HAM, di mana pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak-hak Pembela HAM, menyelesaikan kasus pelanggaran hak Pembela HAM, serta menjamin tidak terjadinya lagi intimidasi dan kekerasan terhadap Pembela HAM. Sebagai upaya tindak lanjut, Komnas HAM RI akan melakukan pembahasan atas 269 rekomendasi tersebut bersama dengan Pemerintah RI dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum Maret 2023. Dewan HAM PBB sangat mengapresiasi dan menyambut baik upaya Komnas HAM RI telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan maupun penyelesaian permasalahan HAM yang terjadi di tengah masyarakat.

Gambar 3. 7. Komnas HAM RI menyampaikan Laporan Universal Periodik Reviu Siklus Ke-4 kepada Dewan HAM PBB

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari Laporan tersebut antara lain;

1. Pemerintah agar memperbaiki substansi UU ITE dan peraturan lainnya sesuai dengan prinsip dan norma HAM.

2. Negara harus menghapus hukuman mati pada setiap peraturan perundangundangan, menghentikan tuntutan hukuman mati, melakukan pemeriksaan kasus per kasus terhadap semua putusan hukuman mati di Mahkamah Agung, serta menerapkan komutasi hukuman mati untuk terpidana mati yang berada dalam proses menunggu eksekusi hukuman mati.

3. Mereformasi sistem dan penegakan hukum pidana untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan menyelesaikan masalah overcrowded dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, menyediakan prosedur pemulihan, penguatan fungsi badan pengawas eksternal, dan meratifikasi OPCAT.

4. Segera lanjutkan proses penyelesaian seluruh kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat dan mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

5. Memastikan bahwa kerangka pembentukan peraturan yang mengatur rumah ibadah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia. Pengaturan mengenai rumah ibadah dapat diatur dalam Peraturan Presiden, sepanjang terdapat landasan hukum yang mendelegasikan atau dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan dengan materi muatannya bersifat pengaturan. Memberikan pemahaman HAM kepada aparat penegak hukum, serta melakukan evaluasi terhadap Perda yang diskriminatif terhadap penikmatan hak KBB.

6. Perlunya koordinasi antar K/L pemerintah maupun otoritas terkait di luar negeri dan organisasi internasional yang lebih intens untuk melakukan pencegahan perbudakan dan penindakan tegas terhadap para pelaku atau jejaring perbudakan serta pelindungan bagi korban, evaluasi dan perbaikan terhadap hukum nasional untuk memetakan kelemahan dengan mengacu pada norma hukum dan HAM bilamana perlu juga meratifikasi instrumen HAM internasional untuk mencegah perbudakan modern dan perdagangan orang.

7. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat serta mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Hukum Adat ke Indonesia, khususnya Papua.

8. Pemerintah perlu memastikan Rencana Aksi Penyandang Disabilitas terimplementasi dengan baik di tingkat pusat maupun daerah, merevisi Perpres terkait KND agar menjamin dukungan sumber daya yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya sekaligus menjaga independensi, serta segera meratifikasi Protokol Opsional ICRPD.

9. Pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak-hak Pembela HAM, menyelesaikan kasus pelanggaran hak Pembela HAM, serta menjamin tidak terjadinya lagi intimidasi dan kekerasan terhadap Pembela HAM.

10. Pemerintah agar meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat serta aparatur negara terkait hak-hak minoritas SOGIE dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah daerah agar tidak diskriminatif.

11. Pemerintah Indonesia agar secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah luar negeri untuk menjamin hak-hak pekerja migran, pengungsi, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.

12. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi instrumen HAM internasional sebagaimana disebutkan di atas, termasuk protokol opsional beberapa kovenan/konvensi demi pemenuhan HAM yang progresif.

13. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan RANHAM periode sebelumnya, merencanakan implementasi yang efektif RANHAM 2021-2025, memastikan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan RANHAM 2021- 2025, dan peningkatan peran serta masyarakat sipil dalam pelaksanaan RANHAM.

14. Pemerintah perlu melakukan pembahasan draf RKUHP secara terbuka dan partisipatif serta mengedepankan prinsip dan nilai HAM dalam merumuskan ketentuan yang ada termasuk mengeluarkan bab tentang Tindak Pidana Khusus dari RKUHP yang akan disahkan.

15. Pemerintah agar melakukan perbaikan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya dengan memperhatikan nilai dan prinsip HAM secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.

16. Pemerintah agar melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pendidikan dan pelatihan HAM, serta memastikan dampaknya pada kinerja aparatur negara. Pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat negara difokuskan pada tema-tema pelanggaran HAM yang banyak diadukan.

17. Pemerintah agar dalam proses perencanaan pembangunan mengedepankan partisipasi dan transparansi, serta pada saat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur, agar mengedepankan nilai HAM dan memberikan kompensasi yang layak.

18. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan humanis untuk penyelesaian kekerasan bersenjata dan konflik pengelolaan SDA, serta menghapus segala bentuk stigmatisasi terhadap Orang Asli Papua. Pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM serta mencerminkan kekhasan Papua.

19. Mendorong sosialisasi United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGP`s) yang gencar, serta segera menyelesaikan draf final tentang Stranas Bisnis dan HAM yang inklusif dan mengedepankan pemulihan korban.

20. Pemerintah wajib terus meningkatkan pelayanan kesehatan secara progresif, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, memastikan bahwa pelayanan kesehatan non-diskriminatif dan inklusif bagi seluruh kelompok rentan, serta menyediakan tenaga kesehatan, obat, dan peralatan khususnya di daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T).

21. Pemerintah agar segera mempercepat implementasi kebijakan pendidikan nasional yang berkelanjutan, meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusif, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan secara progresif termasuk bagi siswa di wilayah 3T.

6. Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Manusia

Pada 2022 ditemukan data bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada dasawarsa itu dianggap sebagai capaian yang baik pada bidang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antar daerah. Pembangunan infrastruktur menyokong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%. Khusus di daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur menyokong pertumbuhan ekonomi sebesar 6,47% (RPJMN 2015-2019). Hingga tahun 2019, capaian pembangunan infrastruktur bertambah sebanyak 3.194 km jalan perbatasan; 1.387 km jalan tol; 811,89 km rel kereta api; 136 pelabuhan; 15 bandara; dan 65 bendungan. Capaian ini menyokong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%. Sepanjang 2019- 2021, Komnas HAM menerima setidaknya 70 (tujuh puluh) aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak yang diadukan, secara berurutan adalah pemerintah pusat, perusahaan baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia.

Dampak dari pembangunan infrastruktur menjadi alasan kuat bagi Komnas HAM untuk merumuskan sebuah pedoman pembangunan infrastruktur berbasis HAM. Perumusan pedoman ini juga sekaligus melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pedoman pembangunan infrastruktur berbasis HAM ini disusun sebagai petunjuk bagi penyelenggara negara dan sektor swasta yang bersifat praktis, komprehensif, dan kontekstual, tentang bagaimana merencanakan, membangun, dan mengoperasionalkan pembangunan infrastruktur berbasis HAM. Panduan ini meliputi langkah-langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga tahap operasi.

Untuk mendukung proses penyusunan pedoman pembangunan infrastruktur berbasis HAM tersebut, Komnas HAM mengadakan kegiatan konsinyasi penyusunan Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM. Acara ini diharapkan dapat memperkuat dan memperkaya draft pedoman yang telah disusun sehingga lebih komprehensif sebelum dipublikasikan. Kegiatan konsinyasi penyusunan Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Agustus 2022 secara hybrid online melalui zoom meeting dan offline di Hotel Mercure Sabang.

Gambar 3.8. Konsinyasi penyusunan Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM

Berdasarkan kajian-kajian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa; Untuk mendorong adanya akuntabilitas tanggung jawab Negara atas segala kegiatan dan hasil akhir dari pembangunan infrastruktur terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Serta keseimbangan dalam proses pembangunan, antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan Negara sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.

Pentingnya pendekatan berbasis HAM akan dirasakan dalam pemenuhan pada martabat manusia hingga ke tingkat individu. Pendekatan ini juga dapat menguatkan kapabilitas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dan mempengaruhi kebijakan dan praktik pembangunan yang akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.

Pendekatan pembangunan berbasis HAM juga memberikan ruang kepada organisasi hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, lembaga negara maupun lembaga kemasyarakatan, untuk terlibat pada proses pembangunan agar sesuai dengan standar dan tidak melanggar HAM.

3. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2022Realisasi Tahun 2022% Capaian Kinerja (Realisasi/ Target)%
Kondisi yang kondusif bagi Pelaksanaan HAM di MasyarakatPersentase Tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat40%502 Orang41,8%

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Bidang Penyuluhan

Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022

Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan sesuai dengan mandat dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan tersebut, Bidang Penyuluhan dibawah Subkomisi Pemajuan HAM memiliki target sasaran Kegiatan "Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat" yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM di masyarakat. Mekanisme pengukuran dalam sasaran kegiatan guna emncapai kearah target capaian sasaran strategis ini dilakukan dengan melihat hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan fungsi penyuluhan Komnas HAM RI meliputi penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, upaya peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal, non-formal serta berbagai kalangan lainnya, dan melalui kerjasama bidang Hak Asasi Manusia dengan berbagai organisasi dan lembaga di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Tabel 3.5. Target Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 - 2024

Tahun Target (%) Konversi (%) ke Jumlah Orang2020 20%2021 30%2022 40%2023 50%2024 60%
1.200 x 20% (240 orang)1.200 x 30% (360 orang)1.200 x 40% (480 orang)1.200 x 50% (600 orang)1.200 x 60% (720 orang)

Pada tahun 2022, capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui fungsi penyuluhan yang diperoleh untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM, Komnas HAM berhasil memenuhi capaian target jumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sepanjang tahun 2022, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan tercatat mampu mencapai output sejumlah 9.370 orang yang mengikuti kegiatan Diseminasi Nilai-nilai HAM, maupun Pelatihan HAM dan didukung oleh 4 output laporan.

Tabel 3.6 Realisasi Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2022

Tabel 3.6 Realisasi Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2022
Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Penyusunan MateriCapaian
Diseminasi Nilai-nilai HAM, dengan turunan kegiatan:1 Laporan 9162 orang
3. Peringatan Hari HAM 4. Penerbitan 5. PPID 6. Jurnal HAM berbasis OJS 7. PengelolaanPerpustakaanDiseminasiNilai-Nilai HAM melalui Kantor Perwakilan Kalimantan Barat
Sumatera Barat 10. Diseminasi Nilai-Nilai HAM melalui Kantor Perwakilan Papua Pelatihan Peningkatan Kesadaran HAM, dengan turunan kegiatan209 orang
2. Pelatihan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Finalis Kompetisi Film Pendek Hari HAM 2022 3. Training of Trainers
Penguatan Koordinasi untuk Penyebarluasan Wawasan HAM2 laporan
Penguatan Koordinasi untuk Penyebarluasan Wawasan HAM Monitoring dan Evaluasi1 lapoan

Untuk target capian RO, pada tahun 2022 Bidang Penyuluhan Komnas HAM memang tidak dapat mencapai target yang ditentukan yakni 9400 orang. Untuk level RO tersebut, Komnas HAM hanya mampu mencapai 9370 orang dengan persentase 98,4%. Hal ini terjadi karena terdapat berbagai factor terkait internal dan eksternal Komnas HAM. Faktor pertama adalah banyaknya pemotongan anggaran yang terjadi di Komnas HAM, sehingga membuat kegiatan terlaksana namun tidak dapat mengakomodir semua kebutuhannya atau kegiatan akhirnya tidak dapat berjalan sebagaimana rencana kegiatan awal yang ditetapkan.

Selain itu, perubahan metode pelaksanaan Festival HAM di tahun ini yang menjadi Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM pun berdampak pada pencapaian output Bagian Dukungan Penyuluhan. Festival HAM biasanya menjadi penyumbang besar capaian output, namun karena perubahan bentuk dan keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat mengakomodir jumlah peserta yang banyak sehingga akhirnya berdampak pada pencapaian target RO yang tidak dapat tercapai 100%. Faktor lain adalah kurva pandemi covid-19 yang semakin melandai sehingga keinginan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara luring lebih banyak, padahal kekuatan anggaran tidak memungkinkan sehingga beberapa kegiatan masih dilaksanakan secara daring. Hal ini tentunya turut berperan pada pencapaian output yang ditentukan. Menghadapi permasalahan tersebut, Dukungan Penyuluhan Komnas HAM mencoba mencari alternatif dalam pelaksanaan kegiatan dengan memaksimalkan anggaran yang ada, seperti memperbanyak kegiatan online dan bekerjasama dengan Bagian/Biro lain dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satunya adalah mengadakan diskusi secara daring namun mengangkat isu-isu interseksi yang dekat dengan masyarakat umum, sehingga masih banyak yang berpartisipasi. Berbagai kolaborasi juga dilakukan agar penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kapasitas HAM dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Meskipun realisasi capaian target RO kegiatan Diseminasi Nilai-nilai HAM dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran HAM pada tahun ini mencapai jumlah 9370 orang. Namun dalam pengukuran persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM-nya tetap menggunakan populasi tahunan yakni 1.200 (Lihat Tabel 1). Karena, meskipun pada tahun ini Dukungan Penyuluhan Komnas HAM telah mencapai output sejumlah 9.370 orang, namun jumlah tersebut adalah banyaknya orang yang terpapar informasi HAM atau yang mengikuti kegiatan Diseminasi nilai-nilai HAM, sehingga masih dibutuhkan intervensi selanjutnya untuk mencapai tahap peningkatan kesadaran HAM.

Sesuai dengan yang tertuang pada Renstra Komnas HAM, setiap tahunnya angka 1.200 orang menjadi patokan untuk penghitungan tingkat kesadaran HAM. Selain untuk konsistensi penghitungan, penetapan target ini juga dapat digunakan untuk membandingkan perkembangan setiap tahunnya dari kerja-kerja yang dilakukan Dukungan Penyuluhan Komnas HAM. Pada tahun 2022 target persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM-nya adalah sebesar 40% dari target populasi tahunan (1.200 orang). Oleh karena itu, maka target tahun 2022 ialah 40% x 1.200 orang = 480 orang.

Capaian kinerja Bidang Penyuluhan 2022 sebanyak 502 orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kesadaran HAM melalui evaluasi berbagai Program/kegiatan Dukungan Penyuluhan HAM dengan menggunakan metode evaluasi kirkpatrick, beberapa di antaranya meliputi: 1. Pelatihan HAM sebanyak 174 orang, 2. Hari HAM sebanyak 66 orang, 3. Kampanye HAM Tanggap Rasa sebanyak 143 orang, 4. Diskusi Publik sebanyak 35 orang, 5. Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM sebanyak 69 orang, 6. Perpustakaan sebanyak 4 orang. Berikut tabel hasil pengukuran peningkatan kesadaran HAM;

Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran di HAM Menggunakan Metode Kirkpatrick

Menggunakan Metode Kirkpatrick
No 1KegiatanMetode Pengukuran KirkpatrickResponden yang Meningkat Kesadaran HAMnya
2Pelatihan HAM Diseminasi Nilai-nilaiPre/Post Test Kuesioner Wawancara Observasi174 orang
3HAM dengan Kantor Perwakilan Kalimantan Barat HAM KampanyeKuesioner11 orang
4HAM Kampanye Tanggap Rasa KonferensiKuesioner143 orang
5Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM Peringatan Hari HAMKuesioner69 Orang
5Peringatan Hari HAMKuesioner66 orang
6 7Perpustakaan Diskusi PublikKuesioner Kuesioner4 Orang
7Diskusi Publik TotalKuesioner35 Orang 502 Orang

Berikut penjelasan terkait capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui fungsi penyuluhan yang diperoleh untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM T.A. 2022 ;

1. Pelatihan HAM

Program pelatihan peningkatan kesadaran HAM pada tahun 2022 memiliki beberapa turunan kegiatan, yakni Pelatihan Kepolisian, Pelatihan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, serta Training on Trainer HAM (TOT). Untuk mengukur tingkat kesadaran HAM, tim melakukan evaluasi terhadap berbagai turunan program Pelatihan HAM. Metode yang dilakukan menggunakan Kirkpatrick dengan alat ukur wawancara mendalam, dan kuesioner. Dari evaluasi yang dilakukan tersebut, tercatat bahwa program pelatihan HAM mampu meningkatkan kesadaran HAM sebanyak 174 orang peserta. Berikut detail evaluasi yang diberikan;

Kegiatan Pelatihan HAM untuk Polisi tema Inverstigasi Kriminal

Untuk kegiatan ini, Komnas HAM bekerja sama dengan Danish Intitute of Human Rights (DIHR) dan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), yang dilaksanakan pada Juni dan Oktober 2022. Alumni yang mengikuti pelatihan tersebut berasal dari berbagai daerah, yakni Kepolisian satuan Reskrim untuk Polda Metro Jaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM, tim monitoring dan evaluasi Dukungan Penyuluhan HAM melakukan evaluasi dengan metode wawancara mendalam terhadap sampling Alumni pelatihan, Rekan kerja alumni pelatihan, dan Atasan alumni pelatihan, yang berada di DlY dan Jawa Barat.

Tabel 3.8 Temuan Monev Alumni

Tabel 3.8 Temuan Monev Alumni
Level Kirkpatrick 1: ReactionLevel Kirkpatrick 2: LearningLevel Kirkpatrick 3: Behavior
Peserta merasa senang mengikuti pelatihan di JCLEC. Peserta merasa jam pelajaran cukup Adanya kenyamanan fasilitas di JCLEC yang mendukung lingkungan belajar yang kondusif. Terkait metode, kedepannya perlu menambahkan untuk kesempatan praktik juga.Pelatihan lebih spesifik terkait investigasi yang kriminal dalam Polri sendiri sudah ada SOP-nya, namun pelatihan ini dapat memberikan gambaran teknis pelaksanaan investigasi kriminal yang berbasis HAM.Alumni, khususnya penyidik muda, menerapkan Metode PEACE yang diajarkan dalam pelatihan sehingga dapat bekerja lebih baik. Alumni sudah melakukan sosialisasi materi pelatihan ke rekan kerja atau satkernya.

Dari evaluasi yang dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa para alumni pelatihan mendapatkan peningkatan kesadaran HAM, dengan diterapkannya metode PEACE yang diajarkan dalam pelatihan, sehingga para penyidik khususnya penyidik muda dapat bekerja lebih baik, sesuai dengan konsep HAM. Selain itu, peningkatan kesadaran pun dapat dikaitkan dengan perilaku Alumni yang tidak menyimpan materi yang diajarkan untuk dirinya sendiri, mereka memberikan sosialisai materi pelatihan terhadap rekan kerja atau satuan kerjanya. Beberapa kutipan yang didapatkan pada saat evaluasi tersebut seperti;

“Pada pelatihan kemarin diajarkan metode namanya rumus PEACE, dimana kalau dalam menginterogasi orang harus memperhatikan HAM-nya, hak-hak mereka, harus dihargai, diperhatikan, untuk mereka, untuk mereka mendapat hak untuk minum, makanan dan sebagainya, dan tidak mendapat tekanan dan sebagainya. Dari sisi investigasi yang diajarkan lebih tidak harus menggunakan kekerasan juga. Baik pelapor maupun tersangka kita tidak akan menyinggung HAM atau melanggar HAM. Dalam pengaplikasiannya

PEACE tersebut kita harus memuliakan orang, baik menghargai walaupun tersangka itu tetap manusia yang utuh jadi tidak ada yang bisa membedakan. Dalam artian ada asas praduga tidak bersalah." Lingga (Alumni Pelatihan JCLEC dari Polda DIY, 2022)

"Setelah pelatihan selesai dilakukan, kami melakukan paparan terkait pelatihan tersebut kepada rekan satu satuan kerja. Dengan materi yang disampaikan tersebut rekan-rekan merasa terlindungi. Ada perubahan kembali ke rutinitas, SOPnya lebih familiar, manfaatnya melengkapi SOP yang sudah berjalan," Daniel (Alumni Pelatihan JCLEC dari Polda DIY, 2022)

Dari evaluasi tersebut, Para rekan alumni turut menyampaikan bahwa pelatihan HAM oleh Komnas HAM penting dilakukan. Dan menurut mereka, Komnas HAM dapat menjadi jembatan antara Kepolisian dengan Masyarakat.

“Kalau harapan saya khususnya untuk Polri dan Komnas HAM diperkuat lagi kerjasamanya. Komnas HAM bisa membantu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Agar tidak ada gesek-gesekan, seperti di Sosial Media kan banyak yang ngejek Polri begini begini. Kami berharap Komnas HAM dapat membantu sosialisasi ke masyarakat bahwa Polri sudah bekerja dengan maksimal untuk melayani masyarakat." (Reza Robiyanto, Satuan DIT SAMAPTA Polda DIY, Rekan Alumni Pelatihan HAM) "Harapan saya, semoga Komnas HAM bisa menjadi jembatan antara Polri dan Masyarakat." (Tegar Januar Prasetya, Satuan DIT SAMAPTA Polda DIY, Rekan Alumni Pelatihan HAM)

Pelatihan HAM tema Kebebasan Berekspresi untuk Komunitas Seni

Pelatihan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak hanya menyasar pada Kepolisian, atau aparat pemerintah saja. Namun Komnas HAM turut melakukan pelatihan yang disasarkan untuk anak muda maupun pelaku seni, dengan menggunakan metode pelatihan yang popular agar mudah diterima oleh peserta pelatihan.

Sebelumnya, pada tahun 2021 Komnas HAM bekerja sama dengan Yayasan Umar Kayam untuk melakukan pelatihan ini. Untuk tahun 2022 kali ini, Komnas HAM mengadakan pelatihan ini secara mandiri dengan metode open for public. Namun pada proses asinkronusnya, Komnas HAM bekerja sama dengan Akademi Datum yang telah memiliki kanal pembelajaran dengan tema kebebasan berpendapat dan berekspresi. Melalui kegiatan ini, Komnas HAM berharap para peserta mendapatkan pemahaman dasar tentang HAM secara umum maupun kebebasan berpendapat dan berekspresi secara khusus, serta gambaran penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berkarya. Untuk hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut, tim menemukan temuantemuan menarik yang dapat diartikan sebagai peningkatan kesadaran HAM.

Dari refleksi yang dilakukan, peserta mengaku merasa senang mengikuti pelatihan ini. Secara terbuka peserta menyampaikan awalnya menyangka pelatihan akan seperti pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya, namun ternyata berbeda karena partisipatif dan menarik. Peserta juga merasa tidak hanya menambah pengetahuan mereka terkait HAM serta kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun juga berkomitmen untuk mengimplementasikan dalam komunitasnya. Sehingga harapan pelatihan ini tidak hanya menambah pengetahun, namun juga menginspirasi perilaku nantinya dapat terpenuhi. Berikut beberapa kutipannya.

“Pada awalnya saya merasa kayaknya pembelajaran ini akan sama dengan pembelajaran lainnya pada kelas-kelas belajar online tapi nyatanya berbeda dari segi kualitas materi dan penjelasan yang menarik."

“Tergugah untuk mempromosikan dan melindungi HAM melalui pekerjaan saya saat ini dan kegiatan saya di komunitas maupun organisasi."

Pelatihan Kota Semarang sebagai Kota HAM: Implementasi Hak Memperoleh Keadilan dan SNP HAM atas Tanah dan Sumberdaya Alam

Dalam rangka melanjutkan Festival HAM 2021 dan komitmen untuk mendukung Kota Semarang sebagai Kota HAM, Komnas HAM menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Lanjutan di Kota Semarang pada 22-24 Agustus 2022. Pelatihan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan peserta Pelatihan Kabupaten/Kota HAM tahun 2021 mengenai materi-materi Konsep HAM Dasar maupun tentang Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM. Dalam konteks pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, pelatihan ini diharapkan dapat juga berkontribusi dalam upaya Pemerintah Kota Semarang yang tengah menyusun Peraturan Walikota Semarang terkait Kota Semarang sebagai Kota HAM.

Melalui Pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Semarang dengan segenap pemangku kepentingan terkait untuk menggunakan Standar Norma Pengaturan (SNP) yang telah dihasilkan oleh Komnas HAM, sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan di level lokal maupun sebagai pengetahuan praktis dalam mengatasi persoalan di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, tim menyebarkan form evaluasi untuk mengetahui reaksi peserta terhadap pelatihan, baik dari sisi logistic maupun substansinya. Sedangkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan atau kesadaran HAM, tim menggunakan metode pre/post test dan menganalisis hasilnya. Selain pre dan post test, fasilitator juga berperan dalam penilaian peserta, hal ini dilihat dari seberapa aktif peserta, sharing pengalaman dan lain sebagainya. hasil Skor akhir menunjukkan nilai rerata 18/30. Berikut adalah pengolahan pre-post-test.

Tabel 3.9 Hasil Pengolahan Data Pre-post-test Pelatihan HAM tema Kebebasan Berekspresi untuk Komunitas Seni

Rata-rata skor pre-testRata-rata skor-testRata-rata skor akhir
10/2518/2518/30

Hasil dari evaluasi, para peserta merasa bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk isu Kabupaten/Kota HAM, hak atas keadilan, hak atas tanah dan sumber daya alam. Para peserta pun turut setuju bahwa pelatihan yang diikutinya dapat memperkuat kerjasama dan jejaring Komnas HAM dengan aparat negara, masyarakat sipil dan amsyarakat ekonomi di Kota Semarang; memperkuat kapasitas aparat negara dan aktor non-negara, khususnya kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berperspektif HAM; serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan penggunaan SNP sebagai rujukan dalam pembuatan dan harmonisasi kebijakan.

Selain itu, hasil evaluasi ini pun menunjukkan bahwa peserta merasa bahwa pelatihan telah mengubah persepsi atau meningkatkan kesadarannya terhadap HAM. Beberapa kutipan yang didapatkan dari evaluasi ini seperti;

"Pelatihan ini sangat berguna dan bermanfaat untuk pemahaman HAM kepada pns dan masyarakat umum"

"Permasalahan HAM tidak hanya meliputi dua/tiga OPD/lembaga non pemerintah, tapi ternyata bisa menyangkut banyak OPD/lembaga non pemerintah"

“Semoga pelatihan ini dapat dilanjutkan dengan pelatihan pelatihan lain yang sesuai dengan implementasi HAM di Indonesia"

Inspirasi untuk mengimplementasikan apa yang didapatkan dalam pelatihan ke dalam kerja-kerja berikutnya tertuang menjadi rencana tindak lanjut alumni. Salah satu hal yang peserta identifikasi adalah perlunya pelatihan HAM bagi seluruh aparat Pemerintah Kota Semarang, terutama calon pegawai negeri sipil yang masih lebih mudah dibentuk menjadi alumni aparat negara yang mendukung pemajuan dan penegakan HAM. rencana ini telah dilanjuti dengan rapat awal alumni, OPD terkait diklat, dan Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM.

Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Karesidenan Surakarta

Pelatihan Kabupaten/Kota HAM 2022 untuk Karesidenan Surakarta merupakan peluang memperluas jaringan kabupaten/kota HAM yang ditangkap Tim Komnas HAM. Rencana awal adalah melakukan serangkaian promosi ke beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Sumatera. Namun rencana ini mengalami perubahan dan perkembangan setelah adanya koordinasi dengan KSP dan Infid.

Pelatihan ini tidak hanya memperluas jaringan alumni pelatihan kabupaten/kota HAM, namun juga menginspirasi peserta untuk mengimplementasikannya sehingga memperluas jaringan kabupaten/kota HAM itu sendiri.

Untuk kegiatan Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM 2022 untuk Karesidenan Surakarta Tim melakukan pretest dan post-test secara online melalui surveymonkey.com untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM. Pertanyaan yang disampaikan berupa HAM dasar dan konsep Kabupaten/ Kota HAM atau Human Rights Cities. Tim juga merancang pertanyaan refleksi konsep dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apakah Kabupaten/ Kota tempat domisili peserta telah memiliki komitmen dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota HAM, dan lain-lain. Hal ini berguna untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tidak hanya tingkat penambahan pengetahuannya.

Tim menyebarkan pre-post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan kesadaran HAM maupun inspirasi perubahan perilaku yang ada. Dari jawaban para peserta terlihat bagaimana perubahan mereka setelah mengikuti Pelatihan selama 3 hari. Misalnya saja terlihat dari jawaban para peserta pada setiap pertanyaan yang lebih lengkap dan tepat. Sehingga dari hasil post-test ini juga terlihat perubahan pengetahuan dan pemahaman para peserta.

Hasil observasi yang dilakukan oleh fasilitator dan panitia, secara umum telah terjadi perubahan pengetahuan/pemahaman peserta pelatihan dan peningkatan kesadaran HAM, yang terlihat dari peran aktif peserta dalam mengikuti semua sesi yang ada di dalam pelatihan. Peserta juga yang kritis dan mampu mengajukan sejumlah pertanyaan yang dapat memperdalam pemahaman mereka serta berkontribusi secara positif pada sesi-sesi diskusi yang terjadi diantara para peserta, antara peserta dengan fasilitator, maupun antara peserta dan narasumber.

Workshop Basic Human Rights/BHRT (Pelatihan Dasar HAM) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Friedrich Nuamann Foundation dan Komnas HAM untuk menyelenggarakan Basic Human Rights Training (BHRT)/ Pelatihan HAM Dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pada 31 Oktober 2022 sampai dengan 2 November 2022.

Materi yang disampaikan pada pelatihan dasar ini meliputi, sesi perkenalan, HAM dalam konteks sosial, Prinsip-prinsip HAM dan Dinamika HAM, Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional, hingga Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional.

Pada awal pelatihan seluruh peserta diminta menjawab sejumlah pertanyaan yang terdapat dilembar pretest. Pada akhir pelatihan seluruh peserta diminta menjawab pertanyaan yang tercantum di lembar post-test. Pertanyaan yang muncul di dalam pretest dan post-test terkait dengan materi yang dipelajari di dalam pelatihan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan para peserta, tim fasilitator dan panitia menemukan fakta bahwa secara umum berdasarkan pengamatan di lapangan atau observasi yang dilakukan fasilitator dan panitia telah terjadi perubahan pengetahuan/pemahaman dan kesadaran peserta pelatihan yang terlihat dari:

1. Peran aktif peserta dalam mengikuti semua sesi yang ada di dalam pelatihan. Mereka mampu bertanya dan menjawab dengan baik pertanyaan yang muncul di sesi yang mereka ikuti.

2. Peserta mampu mengajukan sejumlah pertanyaan yang dapat memperdalam pemahaman mereka serta berkontribusi secara positif pada sesi-sesi diskusi yang terjadi di antara para peserta, antar peserta dengan fasilitator, maupun antar peserta dan narasumber.

3. Pada sesi narasumber Kurniasari Novita Dewi yang membahas mengenai pelanggaran HAM, pelanggaran Hukum, serta Instrumen dan Mekasisme HAM Nasional, diberikan pertanyaan-pertanyaan kuis yang mampu dijawab dengan baik oleh peserta.

Selain itu, panitia juga menemukan sejumlah perubahan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan. Misal, perubahan terlihat dari jawaban para peserta pada setiap pertanyaan yang lebih lengkap. Pada pertanyaan apakah kebutuhan sama dengan hak, pada saat pretest masih ada yang menjawab ya, namun pada saat post test peserta menjawab bahwa hak dan kebutuhan berbeda. Hak diatur oleh undang-undang, sedangkan kebutuhan tidak diatur undang-undang. Contoh lain, terkait prinsip-prinsip HAM, saat pretest sejumlah peserta memberikan jawaban yang kurang tepat, ketika posttest para peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip HAM dengan baik, benar, dan cukup lengkap.

Pada pertanyaan mengenai instrumen dan mekanisme HAM peserta pada pretest banyak yang tidak tahu, namun saat mengisi posttest sudah ada perubahan pengetahuan dan pemahaman yang relevan. Secara kuantitatif berdasarkan penilaian yang dilakukan tim fasilitator perbandingan hasil pretest dan posttest adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata pretest 18 orang peserta adalah 64,76.

2. Nilai rata-rata posttest 18 orang peserta adalah 90,39.

3. Selisih nilai posttest dikurangi pretest adalah 90,39 – 64,76 = 25,63.

Pelatihan HAM tema Kebebasan Berekspresi dan Keselamatan Jurnalis untuk Polisi dan Jurnalis

Hak atas kebebasan berekspresi sangat penting bagi jurnalis atau wartawan. Ketika menjalanai tugas, apabila para Jurnalis diberikan kebebasan dalam menyelidiki, menganalisis dan menyebarkan berita, tentunya akan memberikan pengaruh dalam memperkuat implementasi kebijakan di bidang tata pemerintahan yang baik, demokrasi, dan hak asasi manusia (termasuk kesetaraan gender, prinsip demokrasi, dan supremasi hukum). Namun salah satu hambatan untuk memupuk kebebasan berekspresi sering kali mencakup ketegangan dan terkadang interaksi konfrontatif antara aparat keamanan dan jurnalis.

Komnas HAM memandang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat termasuk kebebasan pers sebagai Hak dan Kebebasan Dasar yang penting untuk dilindungi, hal tersebut tercantum dalam Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Oleh karena itu, Komnas HAM bekerjasama dengan UNESCO dan LBH Pers, melakukan Training of Trainers bagi 25 Tenaga Pendidik Polri dan 10 Jurnalis tentang Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Jurnalis di Indonesia yang dilaksanakan pada 4 – 7 Oktober 2022. Pelatihan ini mendorong kerjasama antara aparat keamanan dan media, seperti memperkuat kebebasan berekspresi, supremasi hukum dan kerjasama melalui pelatihan berkelanjutan, serta berbagi praktik baik yang secara khusus berfokus pada komunikasi lewat media sosial.

Kegiatan diawali dengan High Level Dialog antara Komnas HAM, Lemdiklat Polri, Unesco, dan Kedutaan Besar Denmark. Proses kedua adalah ToT dan diakhiri dengan FGD adaptasi modul pelatihan. Komnas HAM – Unesco – LBH Pers dan Lemdiklat POLRI. Rangkaian kegiatan terakhir adalah pelatihan untuk polisi di Polda Jawa Timur pada tanggal 29 Nopember – 1 Desember. Pelatihan ini merupakan bagian dari micro teaching alumni TOT, sekaligus peningkatan kapasitas polisi di Polda Jawa Timur itu sendiri.

Dari evaluasi yang disebarkan kepada peserta, peserta menganggap pelatihan ini menarik dan merekomendasikan adanya pelatihan serupa bagi rekan polisi yang berhadapan langsung dengan jurnalis. Pelatihan ini juga menjadi jembatan komunikasi antara polisi dan jurnalis. Beberapa kutipan dari para peserta;

"Kegiatan ToT menambah pengetahuan dari Tenaga Pendidik Polri terkait HAM terutama Hak Kebebasan Berkekspresi."

“Kegiatan kali ini berfokus pada komunikasi, kedepannya perlu lebih banyak materi terkait HAM."

Tabel 3.10 Hasil Pengolahan Data Pre-post-test Pelatihan HAM tema Kebebasan Berekspresi dan Keselamatan Jurnalis untuk Polisi dan Jurnalis

Rata-rata Skor Pre-testRata-rata Skor Post-tes
69/10079/100

2. Diseminasi Nilai-Nilai HAM

Diseminasi Nilai-nilai HAM menjadi salah satu program utama Dukungan Penyuluhan HAM untuk tahun 2022. Diseminasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan pada masyarakat semata, namun kegiatan diseminasi juga ditujukan kepada para pemangku kebijakan/ pelayan publik yang berada di berbagai pemerintah kota, pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota.

Pada tahun ini, diseminasi nilai-nilai HAM dilakukan di berbagai daerah, salah satunya ialah Kalimantan Barat. Pontianak sebagai ibu kota Kalimantan Barat dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun semakin maju mulai dari pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan hingga ruang terbuka hijau dan trotoar bagi pejalan kaki. Untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang mengarusutamakan HAM, tentunya diperlukan regulasi yang sejalan dengan konteks hak asasi manusia.

Untuk mendukung hal tersebut, Komnas HAM melalui Bidang Penyuluhan HAM melakukan Diseminasi nilai-nilai HAM Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman pemangku kewajiban dalam mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam membentuk Kota HAM. Selain itu, mendorong pemangku kewajiban untuk dapat mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan yang telah dikenalkan agar dapat menjadi salah satu acuan dan dasar dalam pembentukan Kota HAM di Pontianak.

Diseminasi nilai-nilai HAM di Pontianak dilakukan melalui kegiatan webinar yang bertemakan “Mewujudkan Pontianak Sebagai Kota HAM: Memperkokoh Toleransi dan Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis" yang dilaksanakan secara daring pada 23 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Sandrayati Moniaga, Wakil Ketua I DPRD Kota Pontianak Firdaus Za'in, Walikota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, Kepala Kantor Perwakilan Kalimantan Barat Nelly Yusnita, Anggota DPRD Kota Pontianak, Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, dan Jajaran Komnas HAM.

Untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM, tim melakukan evaluasi terhadap kegiatan Diseminasi HAM di Kalimantan Barat, evaluasi diturunkan menjadi beberapa pertanyaan dalam bentuk Skala Linkert, pilihan ganda dan pertanyaan terbuka yang sidatnya reflektif dalam kuesioner online dengan menggunakan google formular (Gform). Panitia mendapatkan 11 respon dari peserta. Secara keseluruhan, peserta menyambut positif penyelenggaraan kegiatan diseminasi. Beberapa peserta menyatakan untuk mengundang lebih banyak orang sehingga semakin banyak yang tahu dan mendapatkan akses pada acara yang baik ini. Dari sisi subtansi, peserta cukup baik dalam memahami materi yang disampaikan terkait Kabupaten/Kota HAM dan anti diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Terkait materi kebebasan berpendapat dan berekspresi, peserta cukup memahami materi yang disampaikan namun masih butuh penguatan lebih lanjut pada sensor dan gugatan hukum atas kritik pada Lembaga/instansi.

Hasil evaluasi yang dilakukan tersebut, tidak hanya melihat sejauh mana penambahan pengetahuan peserta, maupun reaksi peserta terhadap kegiatan ini. Tetapi melalui evaluasi tersebut, peserta menyatakan bahwa kegiatan Diseminasi nilai-nilai HAM di Kalimantan Barat memberikan inspirasi bagi mereka. Beberapa diantaranya seperti:

"Komunikasi, perkumpulan antar etnis atau agama dapat meningkatkan toleransi dan menciptakan hidup saling menghargai sehingga tercipta kerukunan dan terpenuhi HAM". (Syarifah Marliana, 2022

"Mewujudkan Kota Pontianak berbasis HAM". (Sunita Saputri, 2022)

Selain itu, peningkatan kesadaran HAM dapat pula terlihat dengan adanya respon Pemerintah Kota Pontianak yang menyatakan akan terus berkomitmen dalam menjadikan Kota Pontianak layak sebagai kota tempat tinggal atau hunian bagi warganya serta ramah HAM. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, sehingga dalam hal ini kewajiban dalam menjadikan Kota Pontianak sebagai kota yang ramah hak asasi manusia berada di tangan Pemerintah Kota Pontianak. Upaya pewujudan Pontianak sebagai kota HAM dilakukan melalui peraturan perundangundangan maupun regulasi yang dibangun oleh pembuat kebijakan serta program maupun kegiatan konkret yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pontianak.

3. Kampanye HAM Tanggap Rasa

Kampanye Tanggap Rasa “Apa Rasamu terhadap Rasaku" adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Dukungan Penyuluhan Komnas HAM sejak 2020 lalu. Kampanye ini menjadi sebuah ruang berbagi rasa dari masyarakat umum atau komunitas / pendamping / keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk memopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM, dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital.

Pada tahun 2022, Kampanye Tanggap Rasa telah melaksanakan berbagai kegiatan, yakni 5 Diskusi Tanggap Rasa, dengan tema “Menyelisik Perbudakan di

Era Modern" yang menghadirkan narasumber Anis Hidayah, M. Choirul Anam, Yuli Adiratna, dam dimoderatori oleh Dena Rachman. Diskusi kedua, mengangkat tema “Jejak Mei Antara Korea Selatan 1980 & Indonesia 1998", yang dihadiri oleh narasumber Amiruddin, Taufik Basari, Kim So Hee, dan Binar Mentari.

Gambar 3. 9. Diskusi Tanggap Rasa: Jejak Mei antara Korea Selatan 1980 dan Indonesia 1998

Kegiatan diskusi tersebut diikuti oleh 79 peserta melalui Zoom Webinar dan 10 peserta melalui Livenex. Dari evaluasi yang dilakukan ini, dapat diketahui bahwa peserta memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait pelanggaran HAM yang berat dan upaya pemulihan yang perlu dilakukan sehingga sekitar 68,4 – 97,4% dapat benar menjawab pertanyaan yang diajukan. Diskusi ini juga diunggah di Youtube Komnas HAM dan sudah mencapai 236 views sampai dengan laporan ini disusun. Media Nasional pun tertarik untuk menulis terkait diskusi yang dilaksanakan, seperti Kompas.id, Kompas Cetak, antaranews.com, dan idntimes.com.

Diskusi ketiga, dukungan penyuluhan memilih tema “Berkomedi dalam Toleransi" dan mengundang narasumber Beka Ulung Hapsara, Admin Twitter Katolik Garis Lucu, Admin Twitter NU Garis Lucu, Admin Twitter Buddhis Garis Lucu. Diskusi keempat, mengusung tema “Glam and Glow" yang menghadirkan narasumber Adrian Mulya, Avokanti Nur, dan Bonnie Triyana. Diskusi kelima bertemakan "Masa Depan Inklusi Disabilitas Setelah Pandemi", yang dihadiri oleh narasumber Ketua Presidium Formasi Disabilitas; M. Joni Yulianto, Komisi Nasional Disabilitas; Rachmita Harahap, Jurnalis Tempo; Cheta Nilawaty, dan UNESCO; Kita Muda Kreatif.

Selain Diskusi, Kampanye HAM Tanggap Rasa juga telah menghasilkan 33 episode Podcast dan 2 episode special, Dua episode telah mulai menggunakan audio-visual, tidak hanya audio saja. Kedepannya dukungan sarana dan prasana sangat diperlukan dalam pengembanan podcast ini agar dapat menyasar publik yang lebih luas. Beberapa tema yang diangkat pada tahun ini mulai dari IKN, Perempuan, Kekerasan Seksual dan HAM, Cancel Culture, Climate Change, Generasi Z dan HAM, Segera Ratifikasi OPCAT, Indonesia Merdeka dari Penyiksaan, Spesial Kemerdekaan dan berbagai tema lainnya yang telah dipublish di aplikasi Spotify, Anchor, Youtube Komnas HAM dan website Tanggap Rasa. Untuk tahun 2022 ini, tim tanggap rasa pun tetap aktif mengontrol website tanggap rasa, untuk menganalisis pengunjung website, serta live chat tanggap rasa.

Tanggap rasa memang menjadi program yang menyumbang output terbesar di Dukungan penyuluhan HAM. oleh karena itu penting rasanya untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM bagi peserta yang mengikuti kegiatan tanggap rasa atau masyarakat yang mengakses Tanggap rasa. Tim melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Tanggap rasa dengan menggunakan alat ukur kuesioner. Dari ribuan peserta yang mengikuti kegiatan, tim berhasil mengumpulkan sampling sebanyak 174 peserta yang kesadaran HAM nya meningkat setelah mengikuti kegiatan tanggap rasa.

Selain Diskusi, Kampanye HAM Tanggap Rasa juga telah menghasilkan 33 episode Podcast dan 2 episode special, Dua episode telah mulai menggunakan audio-visual, tidak hanya audio saja. Beberapa tema yang diangkat pada tahun 2022 mulai dari IKN, Perempuan, Kekerasan Seksual dan HAM, Cancel Culture, climate Change, Generasi Z dan HAM, Segera Ratifikasi OPCAT, Indonesia Merdeka dari Penyiksaan, Spesial Kemerdekaan dan berbagai tema lainnya yang telah di publish di aplikasi Spotify, Anchor, Youtube Komnas HAM dan website Tanggap Rasa. Untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM bagi peserta/masyarakat yang mengikuti kegiatan tanggap rasa. telah dilakukan evaluasi menggunakan alat ukur kuesioner.

Salah satu episode dalam Podcast Ruang Tanggap Rasa yaitu “Menyapa Papua dengan HAM". Tema ini diangkat dari banyaknya respon yang diberikan masyarakat kepada Komnas HAM terkait isu Papua sehingga Komnas HAM melalui Ruang Tanggap Rasa merasa penting membahas dinamika sosial yang ada di Papua secara lebih mendalam serta upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua. Harapannya Podcast ini menjadi salah satu sumber informasi, khususnya anak muda, untuk lebih memahami terkait situasi yang ada di Papua. Episode ini juga merupakan yang pertama di Ruang Tanggap Rasa yang menggunakan audio dan video yang diunggah pada 29 Juni 2022. Podcast kemudian diupload di Spotify, Anchor dan Youtube Komnas HAM juga dipromosikan melalui media sosial Komnas HAM.

2 thane à Dunrtued tubsorbed

Gambar 3.10. Podcast Ruang Tanggap Rasa yaitu "Menyapa Papua dengan HAM".

4. Konferensi Pengarusutamaan Kab/Kota HAM

Pada tahun 2022, pelaksanaan Festival HAM sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila sebelumnya kegiatan dinamakan Festival HAM dan dilaksanakan di berbagai Kabupaten/Kota yang berbeda setiap tahunnya, untuk tahun ini kegiatan yang sebelumnya akan dilaksanakan di Bogor, berubah metode pelaksanaan karena adanya dinamika yang terjadi menyebabkan pembatalan Kota Bogor menjadi tuan rumah pada tahun ini. Oleh karena itu, program berubah menjadi Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM dan dilaksanakan di Jakarta.

Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 memiliki serangkaian kegiatan, mulai dari persiapan, pra konferensi yang meliputi pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Karesidenan Surakarta, Sosialisasi Konferensi Kabupaten/Kota HAM di Kabupaten Dairi, Media Gathering, update website Konferensi dan Konferensi Pers. Selanjutnya Pelaksanaan Konferensi, hingga Pasca Konferensi yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Konferensi.

Pelaksanaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 dilaksanakan daring dan luring. Peserta yang mengikuti kegiatan datang dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintahan, akademisi, NGO maupun masyarakat umum. Peserta mengikuti beragam diskusi yang ada di Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022. Berikut data peserta yang mengikuti Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022.

Gambar 3. 11. Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/ Kota HAM dilaksanakan dengan tema utama "Memperkokoh Keragaman dan Inklusi, Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis"

Untuk mengetahui tingkat kesadaran HAM yang dialami peserta Konferensi HAM, tim merancang kuesioner yang disebarkan secara online pada sesi-sesi yang diampu oleh Komnas HAM. Kuesioner ini tidak hanya mengukur tingkat reaksi dan pembelajaran, namun juga untuk mengetahui inspirasi yang didapatkan peserta selama mengikuti rangkaian Konferensi HAM 2022.

Pertanyaan terbuka diberikan untuk mengetahui informasi baru dan inspirasi apa yang didapatkan, praktik baik dan masukan penyelenggaraan maupun tema kedepannya. Hak disabilitas, kelompok rentan, inklusi dan implementasi HAM dalam program dan kebijakan pemerintah daerah merupakan informasi baru yang disebutkan oleh peserta Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022. Berikut beberapa kutipannya:

"Informasi yang kami dapatkan adalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang seharusnya menjadi perhatian kita semua khususnya kami dari pemerintah daerah kabupaten. Agar tidak mengesampingkan hak-hak penyandang disabilitas, mendorong agar mereka dapat lebih diterima di masyarakat tanpa diskriminasi, karena jelas merupakan pelanggaran HAM. (Nurhijra Lahiya, S.Sos, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)

Bahwa sangat penting untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan perundangan undangan dan perlunya perda terkait inklusi. (Partisan, Bagian Hukum Setda Kab. Luwu)

Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peserta. Informasi baru yang diterima juga menjadi inspirasi kedepannya untuk diimplementasikan dalam kerja peserta kedepannya. Berikut beberapa kutipan pernyataan peserta:

"Pembelajaran praktik baik tentang daerah yang sudah pelaksanaan pengarusutamaan HAM dalam program, penganggaran dan kebijakan yang inklusi." (Nunung Nurnaningrum, PEKKA)

"Saya mau menginventarisir semua Perda yang perspektif HAM, lalu mendorong OPD untuk menyusun program & kegiatan yg perspektif HAM." (Ramli, Kabag Hukum Pemda Kab. Bone)

"Pendekatan Top Down dan Bottom up untuk pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM." (Henricus M W Prasetyo, Jaringan Kemitraan dan Media Advokasi Masyarakat dalam Bisnis - Sekretariat JariMaNis)

Peserta melihat adanya praktik baik dalam pelaksanaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022, baik dari sisi substansi dan teknis pelaksanaan. Pemilihan tema-tema diskusi dirasakan mampu menarik perhatian public untuk ikut berpartisipas dalam diskusi.

"Pada kegiatan pengarusutamaan kabupaten/kota HAM 2022 adalah perhatian yang baik dari Komnas HAM yang telah bekerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan InFid, sangat luar biasa dalam memberikan pemahaman tentang keberagaman yang ada di Indonesia." (Nurhijra Lahiya,S.Sos, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)

"Menurut saya semua rangkaian acara terstruktur dengn baik dilakukan panitia, dan dapat menghadirkan Narsum yang luar biasa dengan materi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini." (Suhardi, DP3AP2KB NTB)

Pada Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, Komnas HAM bertanggung jawab untuk mengampu beberapa sesi, meliputi Diskusi Pleno 1 yang mengusung tema "Memperkokoh Keragaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis"; Diskusi Paralel 1 dengan tema "Pengarusutamaan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan untuk Mewujudkan Keadilan yang Inklusi"; Special Event bertema “Pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan Pameran Perpustakaan Komnas HAM.

Sesi yang diampu oleh Komnas HAM

Untuk sisi diskusi Pleno 1 mengangkat tema Pengarusutamaan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan untuk Mewujudkan Keadilan yang Inklusi". Pada sesi ini diikuti oleh semua peserta yang juga mengikuti acara pembukaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022.

Diskusi Paralel 1 mengangkat tema “Pengarusutamaan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan untuk Mewujudkan Keadilan yang Inklusi". Diskusi ini secara umum membahas detail SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dengan memfokuskan bagaimana aparat penegak hukum maupun pemangku kewajiban lainnya berupaya dalam pemenuhan, pelindungan dan penghormatan hak memperoleh keadilan yang inklusif.

Diskusi Special Event ini bertema “Pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) yang Inklusif dan Berkelanjutan". Diskusi ini secara umum membahas latar belakang, tujuan dan harapan dibentuknya Pusdahamnas. Pusdahamnas dibangun dan dikembangkan sebagai Center of Excellent Komnas HAM. Harapannya melalui Pusdahamnas, Komnas HAM dan lembaga mitra akan mampu membumikan prinsip dan nilai HAM kepada seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, kegiatan lain yang diampu oleh Komnas HAM ialah Pameran Perpustakaan. Pameran ini adalah salah satu bentuk sosialisasi koleksi buku yang diterbitkan maupun dimiliki Komnas HAM. Pameran Perpustakaan Komnas HAM yang dilakukan pada Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 dimaksudkan juga untuk mendorong pengunjung mengunduh dan menginstal aplikasi PUHBA (Publikasi HAM Berbasis Android) yang dimiliki Komnas HAM.

Keempat sesi yang diampu oleh Komnas HAM tersebut tentunya turut dilakukan monitoring dan evaluasi, Secara keseluruhan penyelenggaraan Diskusi Pleno 1, dari skala 1-5, peserta memberikan penilaian 4,72. Untuk Diskusi Paralel 1, dari skala 1-5, peserta memberikan penilaian 4,58. Sementara itu, untuk Special Event, dari skala 1-5, peserta memberikan penilaian 4,73.

Selain memberikan penilaian secara keseluruhan, peserta juga diminta memberikan penilaian pada pemilihan tema, narasumber, moderator maupun penilaian terhadap aksesibilitas acara, materi yang disediakan, akomodasi bagi peserta luring, media bagi peserta daring, maupun panitia. Berikut beberapa kutipannya.

“Pemenuhan hak-hak difabel, seperti aksesibilitas fisik yang ramah terhadap difabel perlu dirancang di setiap tempat agar difabel lebih mudah dalam mengakses layanan publik, sehingga inklusi sosial terwujud". (Widiastutik, Sigab)

"Setiap perencanaan pembangunan melibatkan disabilitas sehingga keragaman dan inklusi mewujudkan Indonesia yang tangguh dan harmonis" (S. Ch. Bantjin, Bappeda Kabupaten Dairi)

"Salah satu dari apa yang disampaikan oleh narasumber yang sedikit banyaknya menambah wawasan saya terkait kasus munir yg selama ini bukan hanya saya saja akan tetapi beberapa pihak masih bertanya terkait kasus tersebut. Melalui penyampaian narasumber terkait pertanyaan dari salah satu partisipan yg menanyakan terkait kasus munir dan telah dijawab oleh narasumber yaitu Bapak Majda sedikit banyaknya menjawab kebingungan saya terkait kasus tersebut."(Ardilla Sulvina, UNIMED)

5. Peringatan Hari HAM

Peringatan Hari HAM 2022 terdiri dari serangkaian acara yang melibatkan multipihak, rangkaian acara tersebut meliputi Dongeng HAM untuk Anak, Talkshow Disabilitas, Talkshow Pembela HAM, World Press Freedom Day, Diseminasi SDGs, Pos Konsultasi & Komunitas dan Pameran Foto, dan Pojok Budaya Kemanusiaan. Dari sampling yang dilakukan sepanjang kegiatan, tercatat 92 responden yang memberikan tanggapan, dan hasil evaluasi menunjukan bahwa sebanyak 66 responden menyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Hal tersebut terlihat dari jawaban-jawaban peserta, beberapa rangkuman jawaban terkait informasi atau peningkatan kesadaran HAM yang didapatkan diantaranya (a) Adanya kesadaran dari responden terkait disabilitas, tantangan yang dihadapi maupun hak-hak mereka; (b) Adanya kesadaran dari responden untuk mendorong pemerintah melakukan tugasnya dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas; dan (c) Adanya kesadaran bahwa orang dengan disabilitas juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan kedepannya.

Sebagai rangkaian peringatan Hari HAM 2022 dilaksanakan Diskusi Tanggap Rasa: Masa Depan Inklusi Disabilitas setelah Pandemi pada 9 Desember 2022. Diskusi ini dilaksanakan untuk mempromosikan inklusi disabilitas dan mendorong kebijakan pemulihan inklusif; meningkatkan kesadaran, pentingnya peran Penyandang Disabilitas dalam rangka pemulihan COVID-19; serta menumbuhkan inovasi untuk mengurangi ketimpangan dan eksklusi bagi Penyandang Disabilitas. Diskusi yang dilaksanakan secara online ini mengundang beberapa narasumber seperti Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Rahmita M.H; Perwakilan Tempo, Chieta Nilawari, Ketua Formasi Disabilitas, M. Joni Yulianto; serta Perwakilan UNESCO Kita Muda Kreatif. Hadir pula Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan atau yang akrab disapa Cak Wawa.

Selain itu, dilaksanakan Pameran Foto di Terowongan Kendal, Stasiun Sudirman pada 5 – 9 Desember 2022. Pameran foto cerita karya tujuh fotografer yang bertemakan inklusi disabilitas, hak masyarakat adat melalui pelestarian bahasa asli dan bioskop bisik tersebut diselenggarakan dalam rangka menjelang Hari Hak Asasi Manusia 2022. Foto yang dipamerkan merupakan foto-foto pilihan dari hasil Open Call yang dibuka sebelum peringatan Hari HAM dan dinilai oleh para juri. Kegiatan ini dilaksanakan Kerjasama Komnas HAM, Pewarta Foto Indonesia dan UNESCO sebagai rangkaian peringatan Hari HAM sedunia 2022. Rangkaian Hari HAM 2022 ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dari evaluasi yang disebarkan, partisipan mengaku menjadi terinspirasi untuk mendorong implementasi prinsip inklusi dalam semua aspek sipol maupun ekosob.

Gambar 3. 12. Pameran Foto di Terowongan Kendal, Stasiun Sudirman

B. Penjelasan program/kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan mewujudkan capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat sebesar 104% pada tahun 2022 tak lepas dari berbagai kegiatan lain di bagian Dukungan Penyuluhan HAM yang berhasil terlaksana dengan baik. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Open Journal System (OJS)

Open Journal System merupakan salah satu gebrakan Komnas HAM untuk mengembangkan Jurnal-Jurnal HAM yang dimiliki Komnas HAM. Setiap tahunnya, perkembangan teknologi dan informasi semakin banyak, dan seiring waktu berbagai produk - produk yang dihasilkan pun harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Tak terkecuali dengan Jurnal HAM.

Jurnal HAM yang sebelumnya berbentuk fisik buku, kini mengalami perubahan keredaksian dan format. Perubahan keredaksian dan format tersebut dilakukan untuk memenuhi kaidah-kaidah dari jurnal ilmiah, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Berdasarkan pada acuan tersebut, disampaikan bahwa seluruh proses keredaksian suatu jurnal ilmiah harus dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentunya meliputi seluruh proses pembuatan Jurnal llmiah, mulai dari pengiriman naskah, review naskah, editing, hingga publikasi naskah jurnal ilmiah yang harus dikelola melalui sistem daring atau online.

Open Journal System telah selesai dilakukan instalasi aplikasi sejak tahun 2021, pada tahun tersebut perubahan Jurnal HAM yang sebelumnya berbentuk cetak pun mulai perlahan-lahan dikonversi ke dalam bentuk online. Pada tahun 2022 ini, tim Open Journal System melaksanakan pelatihan keredaksian dan menyelesaikan proses editing artikel. Pada tahun ini, Jurnal HAM pun telah mendapatkan E-ISSN dari PDII- LIPI, dengan nomor E-ISSN Jurnal HAM versi OJS adalah 2962-5262 atas nama penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu, tim turut melakukan serta Call for paper Jurnal HAM vol.15 no.2, serta koordinasi dengan Relawan Jurnal Indonesia (RJI) untuk melakukan registrasi nomor Digital Object Identifier (DOl) bagi semua artikel Jurnal HAM. Direncanakan pada tahun 2023 Jurnal HAM berbasis OJS ini bisa di launching.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sepanjang tahun 2022, Komnas HAM menerima berbagai permintaan informasi, antara lain informasi terkait penanganan kasus, situasi HAM di Indonesia, informasi kepustakaan dan kegiatan lainnya. Pada bulan Januari-Februari 2022, menerima enam permintaan informasi dan 1 jawaban permintaan informasi. Pada bulan Maret 2022 menerima 2 tembusan permintaan informasi dan 2 jawaban permintaan informasi. Selain menerima permintaan informasi dan menjawab permintaan informasi tersebut, juga melakukan beberapa kegiatan yang lain seperti : Survei Eksternal PPID, Pembuatan laporan PPID Ke Komisi Informasi Pusat, Maintenance Website PPID Komnas HAM, Update twitter PPID Komnas HAM, Penilaian Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Kantor Perwakilan Kalimantan Barat, Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP); penanganan

Sengketa Informasi Publik yanhg dihadapi oleh Komnas HAM dan Webinar PPID oleh Magnitude Indonesia tentang Peningkatan Pelayanan Informasi secara Online.

Anggaran untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh Biro Umum tidak ada dikarenakan pengajuan anggaran kegiatan PPID pada tahun 2022 banyak yang dipangkas, sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik. Masih mengenai anggaran. Ada mata anggaran untuk kegiatan kegiatan PPID yang tidak tepat, sehingga belum bisa dilaksanakan dan perlu dilakukan revisi anggaran, seperti anggaran hosting dan pembuatan aplikasi ppid berbasis android.

Penyebarluasan wawasan HAM melalui layanan Informasi Publik PPID, telah sampai pada level: Reaksi. Publik eksternal dan internal Komnas HAM mulai memahami adanya PPID sebagai layanan informasi publik. Hal tersebut karena informasi yang diberikan oleh tim PPID seputar HAM telah membuka pemahaman/wawasan/informasi baru sesuai harapan pemohon.

3. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Papua

Judul besar untuk kegiatan diseminasi Papua ini adalah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi serta Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Kegiatan diseminasi dua SNP ini dihadiri oleh 113 orang peserta yang diselenggarakan tanggal 24-27 Oktober 2022, dalam dua bentuk kegiatan, yaitu:

a) Diseminasi SNP Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Komnas HAM bersama mitra mengikuti kegiatan Konferensi AMAN, yaitu kegiatan Pembukaan Konferensi dan Dialog Umum sebagai peserta pada tanggal 24 Oktober 2022, serta membuka booth tanya jawab terkait Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam pada 25 Oktober 2022;

b) Diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, berbentuk seminar dan workshop yang dilaksanakan pada Rabu - Kamis, 26- 27 Oktober 2022.Status pengolahan dari evaluasi kegiatan diseminasi Papua ini berada pada level reaksi. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi ini adalah menggunakan mood meter pada saat setelah dilakukan diseminasi. Metode ini dipilih karena situasi yang paling memungkinkan adalah dengan media mood meter, mengingat peserta adalah komunitas masyarakat adat dan terbatas dalam penggunaan teknologi (jika menggunakan formulir online yang biasa Komnas HAM lakukan). Selain itu, diseminasi SNP yang dilakukan juga singkat, yaitu tidak lebih dari dua jam dan tidak ada proses diskusi tanya jawab karena waktu dan kondisi.

4. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sumatera Barat

Diseminasi HAM Sumatera Barat dikemas dalam bentuk “Workshop Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela HAM dalam Konflik Agraria". Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada 29-31 Maret 2022 di Hotel Grand Basko Padang, Sumatera Barat. Sebagai narasumber hadir Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM RI; Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumatera Barat, Devi Kurnia SH., MM.: Panit Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Gusnedi SH.; Dosen FISIP Universitas Andalas, Prof. Dr. Afrizal M.A.; dan Direktur Eksekutif WALHI Wilayah Sumatera Barat, Wengki Purwanto. Selain sesi bersama narasumber dan diskusi ada pula acara Pemutaran Film yang berjudul Pembela HAM dalam Sunyi Pelindungan Negara. Sebagai rangkaian kegiatan, evaluasi serta rencana tindak lanjut pasca workshop diberikan kepada peserta yang hadir secara offline. Diseminasi ini diikuti oleh 30 orang peserta aktif dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Non-Government Organization (NGO), Akademisi (Mahasiswa, dosen), Kepolisian (Polda, Polres), Pembela HAM (Aktivis HAM), Media Massa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Penyandang Disabilitas, Perwakilan kelompok perempuan, dan lain-lain.

5. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sulawesi Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat melalui Keputusan Sidang Paripurna No.06/PS/00.04/IV/2022 tertanggal 22 April 2022 dalam kerangka penghormatan, pelindungan,dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Mengingatkan kembali tanggung jawab negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat Komnas HAM khususnya terkait kebijakan pemulihan hak-hak korban. SNP ini disusun untuk memberikan pedoman dan tafsir hak asasi manusia atas tanggung jawab, kebijakan serta program yang berkaitan dengan pemulihan hak – hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh negara diantaranya pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka implementasi pelaksanaan SNP, Komnas HAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengadakan Nota Kesepakatan No. 006/MoU- KOMNAS HAM /VIII/2021 dan No.183.2/63/PEMPROV/2021 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Provinsi Sulawesi Tengah. Komnas HAM melalui Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan tindak lanjut Nota Kesepakatan dengan mengadakan“Diseminasi HAM : Kewajiban Negara dalam Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat" dengan mengundang perwakilan dari lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk : Tersebarluaskannya informasi mengenai SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat; dan Terjalinnya kerja sama antara Komnas HAM dengan stakeholder di daerah Sulawesi Tengah dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM bagi pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang Berat. Penyelenggara Kegiatan ini adalah Komnas HAM RI dan Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Sulawesi Tengah. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Webinar pada Kamis, 25 Agustus 2022. Narasumber Kegiatan : Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal Amiruddin, Ridha Saleh Staf Ahli Gubernur Sulsel, Nurlaela Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, Virgayani Fattah Dosen Universitas Tadulako. Peserta Kegiatan terdapat 122 orang yang terdiri dari Pemerintah Provinsi / kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, OMS, Akademisi, mahasiswa, Polda Sulteng, Media Massa dan Kementerian/ Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten dan kota se-Indonesia.

6. Pengelolaan Media Sosial

Kampanye nilai-nilai HAM tentunya tidak terlepas dari pemanfaatan media sosial Komnas HAM, baik melalui platform Twitter, Facebook, Instagram, hingga Podcast. Pada tahun 2022 jumlah followers twitter mencapai 154.500 followers, Facebook sebanyak 4.200 Followers, dan Instagram berjumlah 55.000 followers. Sepanjang 2022, Dukungan Penyuluhan melakukan berbagai kampanye dan menyebarkan informasi melalui media sosial telah melakukan berbagai kegiatan, yakni : 1. Mengunggah informasi tentang podcast Ruang Tanggap Rasa; 2. Mengunggah undangan kegiatan Komnas HAM; 3. Menjawab aduan atau pertanyaan masyarakat melalui direct message di Instagram dan Twitter; 4. Menyebarkan Infografis melalui Instagram, dan lain sebagainya. Berdasarkan data tersebut, media sosial Komnas HAM cukup mendapat perhatian dari masyarakat.

7. Penguatan Koordinasi untuk Penyebarluasan Wawasan HAM

Salah satu komponen dalam program Penyebarluasan Wawasan HAM adalah penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) Komnas HAM. Para pihak yang akan dilibatkan yaitu seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan termasuk organisasi masyarakat sipil yang disebut stakeholders (K/L/D/S) baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan koordinasi juga dilakukan dengan biro lain yang ada dilingkungan Komnas HAM.

Melalui penguatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder diharapkan dapat tercipta sinergi positif sehingga program Penyebarluasan Wawasan HAM dan peningkatan kesadaran HAM dapat dilaksanakan secara efektif, mampu menjangkau kelompok sasaran lebih luas, dan tepat sasaran. Dalam program Penguatan Koordinasi untuk Penyebarluasan Wawasan HAM ada 2 output laporan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

✓ Laporan Stakeholders Meeting Peringatan Hari HAM 2022;

✓ Laporan Kerjasama Pembuatan dan Produksi Board Game Super DUHAM.

8. Stakeholders Meeting Peringatan Hari HAM 2022

Kegiatan Stakeholders Meeting Peringatan Hari HAM 2022 dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan yaitu :

Stakeholders Meeting 1

Stakeholders Meeting Hari HAM 2022 pertama dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 30 Maret 2022 pukul 10.00 - 12.00 WIB. Metode luring bertempat di Ruang Pleno lantai 3 Kantor Komnas HAM Menteng dan daring melalui Zoom. Peserta yang hadir berjumlah 30 orang yang meliputi staf dari Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Komnas HAM, serta stakeholders Komnas HAM yaitu: UNESCO, USAID, Pewarta Foto Indonesia, UNAIDS, UNDP Indonesia, UNICEF Indonesia, Ayo Dongeng Indonesia, EU Delegation to Indonesia & Brunei Darussalam, TIFA dan The Asia Foundation. Dari pertemuan ini didapatkan peluang-peluang kerjasama yang akan dibicarakan lebih rinci dalam pertemuan lebih lanjut kedepannya.

Stakeholders Meeting 2

Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada Senin, 18 Juli 2022, pukul 09.00 - 12.00 WIB di Hotel Oria, Jakarta dan difokuskan untuk penajaman serta pemantapan komitmen yang telah dinyatakan pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk membahas lebih teknis terkait kerja sama dan kolaborasi peringatan Hari HAM Sedunia 2022.

Terdata delapan organisasi mitra hadir dalam pertemuan ini dan mendiskusikan implementasi komitmen yang telah dinyatakan. Organisasi mitra tersebut antara lain adalah : UNESCO, European Union, Pewarta Foto Indonesia, The Asia Foundation, TIFA, Yayasan Umar Kayam, Ayo Dongeng Indonesia, dan Kemitraan.

Hasil dari Kegiatan ini adalah beberapa komitmen teknis yang dibutuhkan dapat disepakati, dan adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan pembahasan teknis pelaksanaan kerja sama dan kolaborasi Peringatan Hari HAM 2022.

Dari program penguatan kerja sama ini, salah satu catatan adalah tidak semua lembaga bertahan sampai kegiatan dilaksanakan dengan alasan yang beragam seperti tidak adanya kesesuaian tujuan program Komnas HAM dengan lembaga tersebut. Namun tim tetap menjalin dan memaksimalkan kerja sama dengan Stakeholders yang bertahan dan juga menjaring kembali stakeholders lain yang mau bekerjasama. Meskipun demikian, stakeholders meeting yang dilakukan berhasil mencapai tujuannya karena beberapa dukungan terhadap Peringatan Hari HAM Sedunia 2022 mampu ditindaklanjuti setelah adanya kegiatan ini. Kedepannya stakeholders meeting seperti ini diperlukan untuk membuka peluangpeluang kerja sama pada program yang lainnya sehingga dampak program semakin meluas.

9. Kerja Sama Pembuatan dan Produksi Board Game Super DUHAM

Pendidikan HAM tidak terbatas pada upaya penyebarluasan wawasan HAM saja, namun juga penciptaan agar HAM menjadi bagian terintegrasi dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk penyebarluasan HAM di ranah keluarga, diperlukan metode dan media yang populer yang dapat lebih mudah diterima seperti dalam bentuk board game. Untuk itu, menjadi penting membangun kerja sama dengan Hompimpa untuk memproduksi sebuah papan permainan yang mengandung nilainilai HAM.

Karakter Super DUHAM yang merupakan pahlawan super hak asasi manusia adalah karakter yang pas dan cocok untuk diangkat menjadi tokoh utama dalam sebuah permainan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,Komnas HAM bekerja sama dengan Hompimpa dan Save the Children untuk mengembangkan dan memproduksi Board Game dengan karakter Super DUHAM. Kegiatan kerjasama untuk Board Game Super DUHAM ini sudah berlangsung dari April 2022

Pada bulan April dilakukan Uji Coba Board Game Super DUHAM pada 20 April 2022 di Kantor Komnas HAM. Dalam kegiatan ini selain melakukan uji coba, juga dilakukan identifikasi perlunya pembahasan kerja sama yang lebih komprehensif antara Komnas HAM dan Hompimpa. Di bulan Juli 2022, pengembangan board game ini diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komnas HAM dengan Save the Children (STC) tentang Penguatan Kerjasama untuk Pemajuan HAM. Soft launching board game Super DUHAM sendiri dilakukan pada Perayaan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2022 di Kebun Raya Bogor. Sedangkan kegiatan Workshop Board Game Super DUHAM dilakukan pada bulan September dengan tujuan untuk lebih menyebarluaskan permainan Super DUHAM (board game Super DUHAM) ini kepada lebih banyak anak dan lingkungan keluarga.

Secara keseluruhan rangkaian penguatan koordinasi untuk penyebarluasan wawasan HAM dapat berjalan dengan lancar. Keterbatasan sumber daya manusia saat soft launching board game Super DUHAM pada Hari Anak Nasional menyebabkan tidak terdatanya peserta. Pada saat workshop juga tidak semua peserta mengisi pre-post test yang disebarkan. Kedepannya dukungan sumber daya manusia dibutuhkan untuk mendukung lancarnya kegiatan-kegiatan penguatan koordinasi seperti ini.

10. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyebarluasan wawasan HAM

Monitoring Evaluasi Bidang Dukungan Penyuluhan telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengamati perkembangan kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara yang sudah dilakukan oleh Bidang Dukungan Penyuluhan pada tahun 2022. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah pengolahan data perkembangan program, penyerapan anggaran dan pengisian matrik monev bulanan dan triwulan. Tim melakukan identifikasi capaian, temuan, pembelajaran program Dukungan Penyuluhan.

11. Lain-lain

Pada tahun 2022 Dukungan Penyuluhan melakukan kegiatan penyuluhan lainnya. Seperti menerima kunjungan atau melakukan penyuluhan kepada berbagai pihak, baik masyarakat sipil, lembaga pendidikan, individu dan lain-lain. Salah satunya ialah, Penyuluhan HAM untuk Siswa-siswi SMA Negeri 1 Jakarta, yang diselenggarakan pada Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan atas dasar permintaan dari pihak guru PKN SMA Negeri 1 Jakarta yang ingin memberikan pemahaman lebih dalam kepada siswa-siswinya, dengan mendatangkan Penyuluh Komnas HAM. Tidak hanya memberikan siswa pemahaman HAM, kegiatan tersebut juga memberikan inspirasi dalam implementasinya. Juga ada Pelatihan HAM dasar atau Basic Human Right Training (BHRT) bagi CPNS baru di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI pada 29 Agustus 2022 sampai 2 September 2022 dengan 28 orang peserta. BHRT 2022 atau Pelatihan HAM Dasar 2022 dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan pegawai di lingkungan Komnas HAM. BHRT 2022 diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sehingga Pegawai Komnas HAM mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional yaitu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai bidang kerja masing-masing

C. Penganggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Dukungan Pemajuan HAM diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 3.779.738.000,-., Akan tetapi pada tahun berjalan terdapat beberapa kali kebijakan refocusing anggaran dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dijelaskan bahwa dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid19, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) sebesar 5% pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 dengan penghematan belanja Komnas HAM sebesar 4.972.406.000,- 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S- 458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dijelaskan bahwa dalam rangka kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat dan Kesehatan APBN, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan tambahan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022.

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian, serta fungsi penyuluhan selama tahun 2022. Laporan kinerja ini menyajikan berbagai realisasi kinerja dan anggaran selama 1 (satu) tahun serta upaya-upaya dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait pelaksanaan program kerja untuk mencapai target kinerja sasaran kegiatan pada Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 telah mencapai target bukan berarti tidak didapati kendala dan hambatan dalam mewujudkan pencapaian kinerja tersebut. Namun demikian Komnas HAM mengolah sejumlah kendala dan hambatan tersebut menjadi sebuah tantangan yang tentu saja berguna untuk perbaikan mendatang.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi, Komnas HAM melakukan upaya perbaikan diantaranya melalui analisa program yang dimaksudkan sebagai referensipenyusunanrencanaprogramtahunmendatang,dengan mempertimbangkan terlebih dahulu isu penting yang menjadi perhatian Komnas HAM melalui dan fungsi pengkajian dan penelitian, serta fungsi penyuluhan selama tahun 2022 serta menakar sumber daya yang dimiliki (SDM dan Anggaran) sehingga akan mempermudah menurunkannya dalam bentuk kegiatan yang memiliki tingkat efektifitas, efisiensi serta keberhasilan yang tinggi. Disisi lain, program pelatihan HAM serta monevnya perlu diperkuat sehingga tidak hanya mampu menambah pengetahuan, namun juga dapat menginspirasi perubahan perilaku yang berkesesuaian dengan HAM. Hal tersebut dapat dicapai dengan upaya memutakhirkan panduan dan alat ukur yang digunakan sehingga memiliki validitas dan keandalan tinggi serta dapat memotret hasil baik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Program penyebarluasan wawasan HAM kedepannya perlu mengangkat interseksi isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga mampu menginspirasi perubahan perilaku.

Sepanjang tahun 2022, seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan melalui fungsi pengkajian dan penelitian, serta fungsi penyuluhan telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga dalam rangka mendiseminasikan dokumen SNP HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM, diantaranya adalah kondisi pandemi yang masih terjadi sepanjang tahun 2022 yang tidak saja hanya bedampak pada pelaksanaan kegiatan secara langsung, namun juga berdampak pada sumber daya anggaran dimana selama pandemi covid-19 terjadi beberapa penyesuaian kegiatan sehingga belum maksimalnya capaian target meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM. Selain itu juga faktor waktu yang mana karakteristik dokumen SNP HAM untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D merupakan kerja-kerja yang bersifat multi-years, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Faktor sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam kinerja yang berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Maka dari itu upaya diseminasi atas dokumen SNP HAM baik yang disusun pada TA. 2022 maupun sebelumnya terus dilakukan untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.