Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 44.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN TAHUNAN 2022
  2. Laporan Tahunan Komnas HAM RI PerwakilanPapua 2022
  3. UCAPAN TERIMA KASIH
  4. KATAR PENGANTAR
  5. DAFTAR ISI
  6. SITUASI HAK ASASI MANUSIA DITANAH PAPUA PADA 2022
  7. A. Kondisi Hak Sipil dan Politik (Sipol)
  8. 1) Kekerasan dan Hilangnya Hak Atas Rasa Aman
  9. 2) Pengungsian dan tata kelola penanganan yang tidak maksimal
  10. 3) Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
  11. 4) Penegakan Hukum
  12. 5) Pembentukan Daerah Otonomi Baru
  13. B. Kondisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
  14. 1) Konflik Sumber Daya Alam
  15. 2) Layanan Pendidikan dan Kesehatan
  16. 3) Pembangunan Berbasis HAM
  17. II CAPAIAN KEGIATAN KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA
  18. A. Layanan Fungsi Penegakan HAM
  19. 1. Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Hilangnya Bripda Anton Jules Matatula
  20. 2. Kegiatan Tim Dialog Damai Papua di Kabupaten Merauke
  21. 3. Pertemuan KOMNAS HAM RI dengan Markas Besar TPN/PB-OPM Markas Victoria di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura
  22. 7. Pemantauan Sidang Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai Berdarah 2014 di Pengadilan HAM Makassar
  23. 10. Pertemuan Komnas HAM RI Perwakilan Papua Dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat
  24. B. Layanan Fungsi Pemajuan HAM
  25. 1. Menyampaikan materi HAM pada Kongres AMAN di Kabupaten Jayapura Papua
  26. C. Layanan Sub Bagian Umum
  27. III PELAYANAN PENGADUAN 2022
  28. IV PENUTUP
  29. A. Rekomendasi
  30. B. Catatan Penutup

LAPORAN TAHUNAN 2022

KAB. BIAK NUMFOR Sarmi KAB. YAPEN WAROPEN KAB.SARMI KAB.WAROPEN Jayapura KAB. JAYAPURA Nabire KAB. PUNCAK KAB. A PANIAI JAYA KEERO KAB, TOLIKARA Enarotali E Maria KAB YONUKIMO NIO KAB. PEG Timika KAB. Sumcha BINTANG MIMIKA JAYAWIJAYA Oksibil KAB. BOVEN W Agats DIGOEL KAB. ASMAT Tanah Mar E N KAB.MAPPI APUA KAB.MERAUKE Merauke

Laporan Tahunan Komnas HAM RI PerwakilanPapua 2022

Tim Penyusun Laporan Tahunan 2022 Komnas HAM RI PerwakilanPapua

Penanggung Jawab

Frits B. Ramandey

Tim Komnas HAM

Livand Breemer Melchior S. Weruin Yorgen Numberi Ronald S. Rumbiak Johana M. Tukayo Nareki Kogoya Yudha Aprilianto Yan C. Hamadi Cherly Leny Sagas Ronald Kabes Muhamad Ridwan Herdika Ombilin Join Pakpahan Rendy Marshel Hallatu

Diterbitkan oleh: Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jl. Soa Siu Dok V Bawah – Jayapura, Papua Telp/Faks (0967) 521 592 email: perwakilan_papua,@komnasham.go.id komashampapua,@yahoo.co.id Kode Pos 99115

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua Komnas HAM RI dan Komisioner Periode 2018 – 2022, Sekretaris Jenderal dan Jajarannya, semua Staf serta berbagai pihak lainnya yang telah mendukung penerbitanLaporan Tahunan 2022 Komnas HAM RI Perwakilan Papua

KATAR PENGANTAR

Komnas HAM RI adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsinya melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 76 Ayat (4) menyebutkan bahwa perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan amanat UU ini dan sejalan dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 45 Ayat (2), maka dibentuklah Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Pembentukan Komnas HAM RI Perwakilan Papua didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor: 20/Komnas HAM/VII/2003 Tentang Pendirian Perwakilan Komnas HAM di Papua. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi HAM di Papua dan menindaklanjuti Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 180/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang usulan pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua.

Terlepas dari mekanisme pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua, tetapi sesungguhnya keberadaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah membuka ruang yang cukup luas dan eksplisit bagi semua pihak terutama pemerintah dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Tanah Papua. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati Hak

Asasi Manusia di Provinsi Papua. Dalam konteks ini, keberadaan Komnas HAM RI Perwakilan Papua diharapkan dapat memberikan dampak bagi upaya pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua.

Pasal 97 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengamanatkan Komnas HAM untuk secara rutin menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenanganya serta kondisi HAM dan kasus-kasus yang ditanganinya. Sesuai dengan amanat UU ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerbitkan Laporan Tahunan 2022. Laporan tahunan ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban dan trasparansi kepada masyarakat di Tanah Papua.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022, Komnas HAM Papua menerima beragam pertanyaan dan kritikan. Pertanyaan maupun kritik itu, didasarkan pada penilaian atas rentetan peristiwa di Papua yang patut diduga terjadi pelanggaran HAM, termasuk dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan oleh Komnas HAM.

Kami menyadari bahwa pemenuhan dan penegakan HAM adalah sebuah jalan panjang yang harus diupayakan terus menerus. Hingga saat ini, Komnas HAM Papua terus bekerja sesuai kewenangannya. Namun harus disadari bahwa pemenuhan dan penegakkan HAM di Papua, tidak bisa dilakukan Komnas HAM sendiri, karena untuk meredam konflik kekerasan sosial yang berujung pada tidak terpenuhinya hak sipil maupun ekosob di Tanah Papua, menjadi tanggung jawab negara. Dalam konteks HAM, negara menjadi pihak utama yang harus menampakkan perannya dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakkan HAM.

Harapannya, semua pihak yang menerima dan membaca laporan ini, terutama, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat serta stakeholder terkait lainnya ikut mengupayakan pemajuan, pemenuhan dan penegakkan HAM dalam bingkai otonomi khusus untuk menatap masa depan HAM di Tanah Papua yang lebih baik dan bermartabat.

Kiranya segala kekurangan atau kelemahan dilihat sebagai suatu tantangan yang harus diperbaiki secara bersama dimasa mendatang dengan terus berupaya memberi dukungan dan solusi sebagai kontribusi nyata dalam usaha mewujudkan pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua. Dukungan itu menjadi semangat bagi Komnas HAM Papua untuk terus berupaya mendorong partisipasi semua unsur agar mengambil bagian dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM, sehingga bisa tercapai kondisi HAM di Papua yang lebih baik secara berkesinambungan.

Jayapura, Mei 2023

Komnas HAM RI Perwakilan Papua Kepala

Frits B Ramandey, S.Sos, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TIM PENYUSUN UCAPAN TERIMA KASIH ii KATA PENGANTAR (Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua) iii DAFTAR ISI iv I. SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI TANAH PAPUA PADA 2022. 1 A. Kondisi Hak Sipil dan Politik 2 B. Kondisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 7 CAPAIAN KEGIATAN KOMNAS II. HAM PAPUA 14 A. Layanan Fungsi Penegakan HAM 14 B. Layanan Fungsi Pemajuan HAM 37 C. Layanan Sub Bagian Umum. 42 III. PELAYANAN PENGADUAN 44 IV. PENUTUP 48 A. Rekomendasi 48 B. Catatan Penutup 48

SITUASI HAK ASASI MANUSIA DITANAH PAPUA PADA 2022

Impian Papua sebagai "Tanah Damai", tampaknya belum terwujud karena kekerasan silih berganti terjadi di Tanah Papua. Hal itu terbukti dengan masih adanya konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang biasa disebut juga Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penculikan dan mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI, pengungsian, hilangnya rasa aman, kebebasan berekspresi dan berpendapat yang masih terbelengu. Kondisi HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) pun masih jauh dari harapan.

Polda Papua mencatat bahwa konflik bersenjata pada tahun 2022 terjadi sebanyak 90 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 106 kasus. Meskipun sedikit mengalami penurunan, namun kondisi ini tetap menjadi perhatian publik yang menunjukan bahwa situasi HAM di Papua tidak kondusif. Konflik bersenjata terjadi di sembilan kabupaten, yaitu: Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kepulauan Yapen.

Dari 90 kasus di tahun 2022 itu, terdapat korban dari TNI/Polri dan masyarakat. Korban anggota TNI yang meninggal dunia sebanyak 10 orang dan 14 orang luka-luka. Anggota Polri ada 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka. Warga sipil yang meninggal dunia sebanyak 39 orang dan 10 orang terluka. Sedangkan dari Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) sebanyak 5 orang. (Berdasarkan Data Laporan Tahunan Polda Papua Tahun 2022)

Dari berbagai peristiwa itu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat khususnya pendatang.

Sementara itu, sejumlah anggota TNI pun melakukan tindak kekerasan. Penculikan dan mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama pelaku warga sipil terhadap 4 orang warga Nduga di

Timika, kekerasan terhadap warga sipil oleh anggota TNI di Kabupaten Mappi, penyiksaan 3 anak kecil di Kabupaten Keerom oleh kelompok anggota TNI satuan Kopasus, Kasus pembakaran ruko-ruko di Kabupaten Dogiyai, dan pengungsian warga sipil di Kabupaten Yapen.

Jejak-jejak kekerasan hanya meningalkan penderitaan dan trauma dan tumbuh menjadi dendam dan kebencian yang diekspresikan dalam tindakan-tindakan brutal. TNI-Polri pun merespon aksi-aksi masyarakat dengan represif karena harus diakui, di wilayah pegunungan, KSB menggunakan cara dan gerakan gerilia untuk menyerang aparat. Gerakan Papua Merdeka yang berlangsung sejak puluhan tahun masih saja menjadi penyemangat bahkan menjadi pemersatu masyarakat Papua untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah terutama aparat TNI-Polri.

Selain isu kekerasan, kondisi HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) pun masih buruk. Konflik agraria, layanan kesehatan, akses pendidikan, lingkungan, infrastruktur, masih menjadi tren aduan. Isu hak ulayat masyarakat adat atas tanahnya masih terus bergejolak. Penyerobotan tanah, ganti rugi yang tidak memadai adalah sebagian persoalan klasik yang kerap menimbulkan konflik sosial berkepanjangan.

Mencermati kondisi HAM di Tanah Papua melalui berbagai peristiwa yang terjadi, Komnas HAM RI Perwakilan Papua memetakan dalam dua tema besar untuk dijabarkan yakni kondisi Hak Sipil dan Politik dan kondisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

A. Kondisi Hak Sipil dan Politik (Sipol)

Tahun 2022, potret kondisi hak sipol di Papua tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kekerasan bersenjata. Konflik kekerasan bersenjata antara KSB dengan aparat keamanan TNI-Polri atau pun sebaliknya. Kekerasan bersenjata antar kedua pihak ini acap kali terjadi jika ada aksi, maka reaksi pun muncul. Merespon kekerasan KSB, aparat keamanan melakukan operasi keamanan di sejumlah daerah di Tanah Papua. Dampaknya tidak hanya bagi kedua belah pihak tetapi mengganggu seluruh lini kehidupan terutama hak atas rasa aman bagi warga sipil atau penduduk lokal setempat.

1) Kekerasan dan Hilangnya Hak Atas Rasa Aman

Kekerasan yang terjadi akibat konflik bersenjata melalui peristiwa penembakan dan atau kontak tembak antara KSB dengan aparat TNI-Polri masih terus terjadi sepanjang tahun 2022. Komnas HAM RI Perwakilan Papua memberikan perhatian pada kasus pembunuhan kilat dan mutilasi yang dilakukan oleh satuan TNI yang melibatkan warga sipil kepada empat warga sipil asal Nduga di Timika pada 22 Agustus 2022. Kasus ini merupakan kejahatan sadis dan tidak berperikemanusian.

Penyiksaan 4 orang warga sipil oleh satgas TNI di Kabupaten Mappi yang mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami penyiksaan berat yang mengakibatkan luka-luka dan trauma mendalam.

Tak hanya itu, diduga kuat oknum satuan Kopasus di Kabupaten Keerom juga melakukan penyiksaan terhadap tiga anak kecil dengan tuduhan mencuri burung peliharaan di Pos Satgas Kopasus.

Di sisi lain KSB juga melakukan aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil yang bekerja sebagai tukang ojek di beberapa wilayah di pegunungan.

Pada 2022 aksi kekerasan mulai menyasar pada beberapa wilayah yang sebelumnya merupakan daerah yang aman, misalnya Kabupaten Pegunungan Bintang dan Maybrat di Papua Barat. Sedangkan aksi kekerasan di wilayah yang telah menjadi "zona merah" misalnya Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Yahukimo, Yahukimo, Timika, Nduga dan Paniai masih terus terjadi dan cenderung jumlah tindakan kekerasan terus meningkat.

Konflik bersenjata antara kedua belah pihak menyebabkan banyak nyawa manusia mati sia-sia, baik dari aparat keamanan maupun Kelompok sipil bersejata. Bahkan beberapa peristiwa diantaranya menimbulkan korban nyawa dari warga sipil tak berdosa.

Jumlah korban dari masyarakat sipil cenderung meningkat karena tuduhan sebagai mata-mata/ informan oleh pihak TNI/POLRI ataupun KSB. Dalam beberapa peristiwa, aparat keamanan (TNI-Polri) cenderung mencurigai warga sipil lokal yang dianggap bagian dari KSB. Sebaliknya KSB cenderung mencurigai warga sipil yang dianggap mata-mata dan menyasar pada para pekerja proyek, tukang ojek, pemilik kios, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

2) Pengungsian dan tata kelola penanganan yang tidak maksimal

Konflik bersenjata di berbagai wilayah di Papua menyebabkan warga sipil hidup dalam ancaman dan ketakutan. Bahkan di beberapa peristiwa, konflik bersenjata menyebabkan lumpuhnya aktifitas sosial kemasyarakatan di berbagai bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Sementara itu, pemerintah, terutama pemerintah daerah tidak maksimal dalam memberikan pelayanan minimal untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan atas rasa aman dari segala bentuk intimidasi.

Sepanjang 2022, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat bahwa pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata masih terjadi dan paling banyak muncul di daerah konflik yang tersebar di 6 wilayah, yakni Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat (Papua Barat), Nduga, dan Yahukimo.

Problem utama yang dihadapi dalam tata kelola kebijakan penanganan pengungsian adalah sulitnya akses terhadap para pengungsi karena tidak terpusat pada satu lokasi tetapi mayoritas mereka menyebar di berbagai wilayah dan menyebar berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dan memiliki agama yang sama. Akibatnya hak mereka atas pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak semakin sulit dipenuhi.

Dibutuhkan inisiatif dari Pemerintah untuk melakukan pendataan pengungsi serta pemenuhan kebutuhan pokok dan memberikan layanan dukungan psikososial (trauma healing) untuk menangani trauma pengungsi.

3) Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali direspon melalui berbagai aksi penolakan yang muncul dari masyarakat sipil sebagai hasil dari ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah. Respon tersebut oleh Pemerintah dikategorikan sebagai tindakan insurjensi sehingga Pemerintah melakukan kontra insurjensi melalui kelompok yang datang dari masyarakat Papua sendiri untuk berhadapan dengan orang Papua lainnya dengan tujuan mengendalikan atau meredam gerakan politik itu.

4) Penegakan Hukum

Kondisi penegakan hukum di Papua sepanjang 2022 dirasa belum memadai. Paska putusan kasus HAM Berat Paniai di pengadilan Adhoc HAM Berat di Makasar, memunculkan rasa tidak percaya masyarakat Papua tentang kredibilitas pengadilan. Tak hanya itu, publik juga mempertanyakan keseriusan Komnas HAM dalam penyelidikan kasus HAM Berat di Papua.

Untuk itu, Komnas HAM Papua Bersama Komisioner Komnas HAM secara cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus mutilasi empat warga sipil di Timika. Hasilnya Pomdam XVII Cenderawasih bisa mengajukan kasus tersebut ke pengadilan militer dalam proses persidangan. Kasus Korupsi Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe juga menarik perhatian masyarakat di Papua. Dan untuk tindak lanjut pengaduan atas kondisi Kesehatan Lukas enembe, tim Komnas HAM melakukan pemantauan dan melihat secara langsung, sebagai respon pengaduan dan memberikan kepastian pada publik di Papua.

5) Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Sekitar bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua akan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Otsus di Tanah Papua. Menurut Jokowi, dalam evaluasi ini isu yang paling penting adalah soal pelaksanaan otsus dan penggunaan dana otsus, apakah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dan apakah ada perbaikan kualitas SDM di tanah Papua?

Pernyataan presiden ini ditanggapi secara beragam oleh masyarakat Papua. Beberapa pihak diantaranya menyatakan setuju dilakukan evaluasi untuk upaya perbaikan ke arah yang lebih baik. Ada pula kelompok masyarakat yang menolak evaluasi Otsus dan menginginkan referendum karena merasa bahwa Otsus tidak membawa perubahan berarti. Otsus hanya milik segelintir orang Papua yang berada di lingkaran kekuasaan.

Tarik ulur pendapat pun terjadi, bahkan cenderung terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah Papua, DPRP dan MRP yang berbuntut ke pengadilan atas proses evaluasi 25 tahun otsus jilid pertama yang dilakukan pemerintah pusat tanpa melibatkan birokrasi lokal.

Setelah itu, Pemerintah Jakarta terus tancap gas dengan kebijakan melantik empat penjabat Gubernur untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu : Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Alasan pembentukan DOB adalah untuk percepatan pembagunan sesuai karakteristik wilayah adat.

Meski sudah dilakukan pemekaran, tapi kekerasan terus terjadi, bahkan semakin meningkat di Tanah Papua. Tampaknya, ada yang belum tuntas dari kebijakan DOB, karena persoalan pokok di Tanah Papua bukan soal pemekaran tapi akar masalahnya yang fundamental adalah persoalan pelurusan sejarah dan status politik Tanah Papua di dalam Indonesia.

Kebijakan DOB itu baik. Tapi akan lebih baik kalau kemudian ada dialog pembangunan dan kemanusian menjadi perhatian berkelanjutan untuk mewujudkan Papua Tanah damai yang nyata.

B. Kondisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Banyak pihak selama ini berpikir bahwa pelanggaran HAM itu hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik semata, misalnya terkait pembunuhan, penembakan, penganiayaan, penyiksaan, yang melibatkan aparat negara dengan warga sipil. Namun seiring perkembangan zaman, isu HAM dan pelanggaran HAM itu telah melingkupi banyak hal termasuk mencakup tugas dan kewajiban negara dalam upaya pemenuhan hak warga negara di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kaitan dengan upaya pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pemerintah telah menetapkan isuisu hak Ekosob di dalam UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. UU Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskankebijakandaerah,menentukanstrategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Kebijakan Otsus didukung pula dengan alokasi anggaran yang sangat besar.

Selain itu dalam konteks afirmasi, keterlibatan OAP (Orang Asli Papua) dalam struktur pemerintahan mengalami perubahan yang cukup menjanjikan. Saat ini, pimpinan atau kepala daerah di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten di Tanah Papua hampir semuanya adalah OAP.

Keberadaan pemimpin OAP di dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung filosofi bahwa OAP mengetahui karakter, kondisi, suasana batin dan arah pembangunan sesuai kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Pemimpin OAP yang duduk dalam struktur pemerintahan selain memiliki kewenangan juga lebih mengenal masyarakat dan alam semestanya. Oleh karena itu, kehadiran para pemimpin OAP di panggung pemerintahan dipandang penting untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun dalam kenyataannya, Otsus bagi Papua yang mulai berlaku sejak 2001 dan kini memasuki tahun ke 22 masih menjadi polemik. Otsus belum mampu menjawab permasalahan mendasar. Bagi masyarakat akar rumput, keberadaan Otsus dirasa hanya menjadi milik segelintir orang yang berada pada lingkaran kekuasaan saja. Masih banyak keluhan soal buruknya pelayanan publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan sumber daya alam dan kesejahteraan.

Harus diakui bahwa, amanat Otsus belum semuanya dijabarkan secara jelas dan terperinci melalui aturan-aturan teknis – dan kalau pun sudah ada, dalam peraturan pelaksanaan belum berjalan efektif. Kondisi ini menimbulkan hakhak warga negara terutama OAP dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya belum dipenuhi secara baik. Bahkan persoalan hak ekonomi, sosial dan budaya, masih menjadi tema yang menonjol dan terjadi hampir di semua kawasan di Papua. Hal ini terjadi karena kelalaian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang cukup menyita perhatian antara lain, konflik sumber daya alam, kurangnya tenaga guru atau buramnya potret pemenuhan hak atas layanan pendidikan dan kesehatan, serta sistem perencanaan pembangunan di Tanah Papua yang belum menunjukan penerapan prinsip-prinsip HAM atau pembangunan berbasis HAM. Hampir semua dokumen perencanaan pembangunan mengacu pada program atau janji politik para kepala daerah saat kampanye.

Beberapa konflik laten yang terus berulang di Tanah Papua yaitu:

1) Konflik Sumber Daya Alam

Reformasi Agraria sebagai upaya menata ulang akses dan status hukum atas tanah dan sumber daya alam agar terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaat tanah, wilayah, serta sumber daya alam yang menjadi program prioritas Jokowi sejak 2017 hingga saat ini belum menyentuh persoalan agraria di Tanah Papua. Persoalan utama yang dihadapi saat ini ketika membicarakan masalah agraria meliputi, status hukum kepemilikan tanah, soal hak ulayat masyarakat adat dan ganti rugi yang layak karena pembangunan atau investasi, serta isu soal lingkungan dan hutan.

Kepemilikan tanah adat di Papua biasanya didasarkan pada penguasaan secara fisik oleh generasi pertama dan selanjutnya diwariskan kepada generasi penerusnya yang diakui oleh clan/suku/marga atau kerabat yang lain dan diakui sebagai harta komunal. Namun dalam perkembangannya beberapa masalah agraria yang diadukan ke Komnas HAM justru timbul akibat kepemilikan kolektif dari beberapa suku/clan/marga. Pada umumnya masyarakat adat di Papua belum melakukan pemetaan adat terhadap wilayah adatnya. Masing-masing pihak bisa mengklaim dengan dalil dan bukti-bukti kepemilikan terhadap satu objek tanah yang sama. Bahkan tak jarang sesama marga dalam satu suku besar bisa saling berhadap-hadapan di Pengadilan ketika tidak terjadi kesepakatan damai. Kondisi seperti ini bisa menjadi pemicu konflik antar suku. Salah satu contoh terkait hal ini adalah konflik kepemilikan tanah yang berada di Stadion Lukas Enembe.

Persoalan lain yang kerap kali dihadapi ketika membicarakan masalah agraria di Tanah Papua adalah soal hak ulayat masyarakat adat dan ganti rugi yang layak. Pembangunan atau investasi dilakukan dengan maksud untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat lokal setempat adalah argumentasi atau dalil pokok yang biasanya dipakai oleh investor termasuk pemerintah untuk memikat hati para pemilik hak ulayat.

Dalam kenyataanya, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Besaran ganti rugi atas tanah ulayat tidak memadai dan dalam kasus-kasus tertentu, proses musyawarah tidak melibatkan para pemilik hak ulayat. Masyarakat pemilik hak ulayat kesulitan menghadapi persoalan ini karena para pelaku bisnis ataupun pemerintah biasanya menggunakan kekuasaan dengan menempatkan aparat keamanan di wilayah atau tempattempat yang akan dilakukan pembangunan.

UU Otsus Pasal 43 Ayat (4) telah memberi batasan bahwa penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Selanjutnya Ayat (5), Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Namun realitasnya tidak demikian. Kerap kali terjadi konflik antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan pemerintah, investor termasuk dengan aparat keamanan yang disiagakan di area hak ulayat tersebut.

Keberadaan berbagai macam perusahaan di Tanah Papua sangat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa hadirnya perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan. Namun di sisi lain, perusahaan juga berpotensi melanggar HAM yang ditimbulkan dari operasional bisnisnya, seperti pencemaran lingkungan, penggusuran, dan konflik lainnya antara perusahaan dan masyarakat ataupun konflik antara perusahaan dan karyawan.

Selain itu, kebijakan terkait perlindungan hutan, air dan sumber daya alam lainnya masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau investor akan terus memicu perlawanan dari masyarakat adat bahkan berpotensi meluas dengan melibatkan aparat keamanan sehingga konflik sumber daya alam yang berimplikasi politik, makin sulit untuk dihindari. Wilayah yang luas dan sumber daya alam yang berlimpah menjadi target utama para investor.

Cara pemerintah menangani wilayah-wilayah tersebut dengan menghadirkan aparat keamanan dan menetapkan wilayah tersebut sebagai Obyek vital nasional berimplikasi terhadap meningkatnya aksi kekerasan dan meluaskan konflik dari konflik sumber daya alam (Ekosob) menjadi konflik politik (Sipol).

2) Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Dalam bidang pendidikan, sejauh ini, pemerintah provinsi diikuti pemerintah kota dan kabupaten di Tanah Papua masih berorientasi pada kebijakan bantuan studi dan bea siswa bagi pelajar atau mahasiswa di dalam dan luar negeri. Hal ini patut diapresiasi karena melalui kebijakan ini telah menghasilkan sejumlah anak Papua yang lulus dengan prestasi yang cukup membanggakan dan menjadi aset Papua di masa depan. Namun harus diingat bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya soal pembiayaan studi untuk sebuah prestasi semata.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua menemukan banyak persoalan yang dihadapi warga, misalnya, gedung dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, pemalangan sekolah akibat belum dibayarkan ganti rugi atas tanah, penyebaran guru yang belum merata di setiap wilayah, honor para guru kontrak yang nilainya tidak cukup dan seringkali terlambat dibayarkan, para guru PNS yang tidak melaksanakan tugasnya, tingkat buta aksara masih tinggi, layanan pendidikan bagi anak-anak usia dini belum memadai, anakanak usia sekolah yang tidak mendapat layanan pendidikan, akses terhadap layanan dan informasi pendidikan yang relatif rendah dan berbagai persoalan lainya. Bahkan pada beberapa daerah, terdapat anggota Polisi dan TNI yang bahu-membahu menjadi pengajar di sekolahsekolah karena ketiadaan guru.

Kompleksitas masalah pendidikan terjadi di banyak tempat di Papua salah satu masalah utama adalah kekurangan tenaga guru. Misalnya sejumlah masalah yang dihadapi guru seperti perumahan guru belum memadai, baik dari segi jumlah dan kondisi bangunan. Kegiatan belajar mengajar juga belum berjalan maksimal di tempat yang tidak terjadi konflik namun juga beberapa tempat terjauh dan terpencil, karena keterjangkauan lokasi sekolah dan biaya perjalanan dinas guru dibebankan kepada guru. Selain itu masalah ruang kelas yang tidak mencukupi atau gedung sekolah tidak terawat dengan baik.

Sama halnya dengan pendidikan, pemenuhan hak atas kesehatan belum menunjukan kemajuan yang menggembirakan, misalnya, gedung dan fasilitas kesehatan yang belum memadai, kekurangan tenaga dokter dan petugas medis, perawat, bidan di beberapa daerah, penyebaran tenaga kesehatan yang belum ditata secara baik, distribusi obat-obatan yang belum merata di setiap daerah, angka kematian yang cukup tinggi, sebaran penduduk dan pelayanan kesehatan yang tidak merata, akses terhadap layanan dan informasi kesehatan yang relatif rendah, masyarakat belum memiliki pola hidup sehat seperti mengatur jarak kelahiran, sanitasi lingkungan, asupan gizi yang berimbang, serta persoalan lainnya.

Sektor pelayanan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar dan prioritas masih dapat dilakukan dengan maksimal, dimulai dari pelayanan yang dilakukan pada rumah sakit hingga di sejumlah Puskesmas yang masih kekurangan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan di kampung-kampung, belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Meski banyak gagasan besar yang direncanakan untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan namun pada prakteknya masih sulit untuk diwujudkan karena berbagai akses daerah yang terisolir, situasi konflik bersenjata dan kendala masyarakat sipil dalam status pengungsian yang tersebar di berbagai lokasi.

3) Pembangunan Berbasis HAM

Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat bahwa sistem perencanaan pembangunan di Tanah Papua belum menunjukan penerapan prinsip-prinsip HAM atau pembangunan berbasis HAM. Hampir semua dokumen perencanaan pembangunan mengacu pada program atau janji para kepala daerah saat kampanye.

Kondisi ini turut mempengaruhi perencanaan pembangunan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan masyarakat tetapi mengacu pada rencana/keinginan gubernur dan para bupati dan wali kota. Di sisi lain, pada hampir semua wilayah, para aparat kampung belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dana kampung atau dana desa. Para aparat kampung tidak dibekali secara matang mengenai perencanaan dan pengelolaan dana tersebut untuk melakukan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

II CAPAIAN KEGIATAN KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA

A. Layanan Fungsi Penegakan HAM

Sepanjang 2022 perjalanan kehidupan masyarakat di Tanah Papua tak lepas dari berbagai peristiwa kekerasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM baik dilakukan oleh aparat keamanan maupun Kelompok Sipil Bersenjata – TPNPB-OPM. Rakyat Papua memandang bahwa dalam berbagai tindakan atau kebijakan, Pemerintah cenderung tidak adil dan diskriminatif. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai gejolak. Akibatnya siklus konflik terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan terhadap beragam peristiwa yang patut diduga terjadi pelanggaran HAM, baik di bidang sipil dan politik melalui tindakan kekerasan maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan. Sepanjang tahun 2022 Komnas HAM Papua melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap beberapa kasus yang menjadi atensi publik secara luas di Papua termasuk pula bersama-sama dengan Komnas HAM RI melakukan pertemuan dengan beberapa pihak dalam kaitan dengan upaya dialog damai sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Hilangnya Bripda Anton Jules Matatula

Pada 21 Maret 2022 keluarga korban mendatangi Komnas HAM RI Perwakilan Papua guna menyampaikan pengaduan hilangnya Bripda Anton J. Matatula. Pada intinya keluarga korban meminta dua hal pokok yakni meminta Komnas HAMPapua berdasarkan kewenangannya agar terus memantau kinerja pihak kepolisian agar memaksimalkan upaya pencarian jasad korban dan mendorong upaya penegakan hukum secara cepat dan transparan atas peristiwa tersebut.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah melakukan pemantauan yaitu: meminta keterangan Kapolresta Jayapura pada 28 Maret 2022, meminta keterangan terduga pelaku NK dan OG yang ditahan di Sel Polresta Jayapura; meninjau TKP; meminta informasi Kepala Suku (Ondoafi) Skamto dan meminta keterangan keluarga korban.

Berdasarkan pemantauan tersebut, diperoleh sejumlah fakta yang menunjukan bahwa diduga kuat telah terjadi kekerasan/ penganiayaan menggunakan martil seberat 5kg kepada korban yang mengakibatkan korban tak sadarkan diri dan meninggal. Setelah itu, para pelaku membuang jasad korban di Kali Tami. Atas peristiwa ini, telah dibentuk Tim Gabungan dari Polresta Jayapura dan Polda Papua untuk melakukan upaya penegakan hukum termasuk upaya pencarian jasad korban.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyimpulkan bahwa diduga kuat telah terjadi kekerasan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap korban. Selain itu, penanganan atas kasus ini terkesan agak lambat disebabkan karena minimnya petunjuk awal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan sejumlah rekomendasi yaitu: (1) meminta Kapolda Papua segera melakukan upaya penegakan hukum; (2) meminta Kapolresta Jayapura memaksimalkan upaya pencarian jasad korban, serta menetapkan status DPO bagi terduga pelaku lainnya; dan

(3) meminta Pemerintah Kota Jayapura meningkatkan upaya percepatan pembangunan dalam bidang pelayanan publik di antaranya memastikan ketersediaan CCTV di sejumlah titik-titik krusial di Kota Jayapura.

TIM Investigasi Komnas HAM RI Perwakilan Papua berada di Jembatan Skamto, Kali Tami lokasi yang diduga tempatpembuangan almarhum, Bripda Anton Jules Matatula (Doc: KHP 28 Maret 2022)

2. Kegiatan Tim Dialog Damai Papua di Kabupaten Merauke

Pada 16 Maret 2022, dilaksanakan pertemuan dan persiapan Tim Dialog Damai Papua yang terdiri dari Komnas HAM RI dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua. Selanjutnya Tim Dialog Damai Papua melakukan perjalanan ke Kabupaten Merauke pada 17– 21 Maret 2022. Di Merauke, Tim Dialog Damai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak diantaranya, Forkompimda Kab. Merauke, tokoh-tokoh masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Perkumpulan Petrus Vertenten (Masyarakat Sipil), Lembaga Masyarakat Adat dan Polda Papua.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan para stakeholder terkait, Tim Dialog Damai merumuskan sejumlah rencana tindak lanjut sebagai berikut;

1. Komnas HAM RI harus dapat memastikan bahwa upaya dialog Damai Papua ini tidak disalahartikan sebagai referendum;

2. Perlu memasukan persoalan konflik Agraria, khususnya tentang hak ulayat dalam daftar tantangan supaya dialog dalam Damai Papua dimunculkan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya;

3. Komnas HAM RI dapat memanfaatkan jalur keagamaan sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat dan memastikan tidak ada cara-cara kekerasan dalam prosesnya serta memperhatikan sentimen primordial lokal;

4. Komnas HAM RI perlu melakukan pendekatan lain seperti memberikan edukasi tentang HAM bagi masyarakat, pendekatan porseni (olahraga dan musik) karena secara psikologis cenderung dapat diterima;

5. Komnas HAM RI membangun komunikasi dan memberikan peran kepada Forkopimda dan melakukan identifikasi kelompok-kelompok yang menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran, khususnya di Kabupaten Merauke;

6. Komnas HAM RI membangun Komunikasi dengan media masa, khususnya di Kabupaten Merauke;

7. Komnas HAM RI disarankan untuk dapat melakukan pertemuan dengan Sdr. Billy Mambrasar, Tokoh masyarakat Papua Utara di Biak dan Sdr. John Glube Gebze Tokoh Masyarakat Kab. Merauke;

8. Masyarakat Merauke mempunyai budaya tikar adat sebagai kearifan lokal yang dapat gunakan untuk mendukung upaya dialog damai Papua yang digagas oleh Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM RI bertemu Jajaran Forkompimda Kab Merauke

Ketua Komnas HAM RI bertemu bertemu Tokoh Masyarakat John Gluba Gebze

3. Pertemuan KOMNAS HAM RI dengan Markas Besar TPN/PB-OPM Markas Victoria di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura

Pada 4 April 2022, Tim Gabungan Komnas HAM RI dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang dipimpin Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik bertemu salah satu stakeholder penting yakni TPN/PB-OPM, Markas Victoria pimpinan Brigjen Amos Sorondanya yang kini di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura.

Komnas HAM berupaya mendengarkan dan meminta pendapat dari tokohtokoh kunci dari kalangan agama, adat, dan intelektual atau cendekiawan termasuk kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Isu pokok yang dibicarakan dalam pertemuan ini ialah mengenai langkah penghentian kekerasan dan konflik bersenjata serta isu-isu resolusi konflik yang ingin diajukan kepada Pemerintah Indonesia melalui dialog damai.

Dalam kesempatan ini Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Komnas HAM RI menyampaikan terima kasih dan tidak menduga disambut dengan sangat hangat. Pertemuan ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan sekaligus sebagai tanda bahwa meskipun berbeda secara ideologi tetapi disatukan dalam nilainilai kemanusiaan;

> KH menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak catatan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Setiap tahun eskalasi kekerasan terus meningkat. Banyak korban berjatuhan. Nyawa manusia menjadi taruhan. Kekerasan sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah hanya menamba luka dan sengsara;

> Merespon kondisi ini, dalam beberapa kesempatan KH menyampaikan sikap dan usulan kepada Presiden, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri agar dibuka ruang dialog untuk mengakhiri kekerasan. Sikap dan usulan ini sesungguhnya diterima;

> KH belum memiliki konsep yang utuh terkait dialog dimaksud, namun KH ingin agar proses ini harus dimulai dan untuk itu KH membuka komunikasi dengan seluruh elemen untuk berdiskusi dan mendengar masukan;

TPN/PB-OPM adalah salah satu stakeholder kunci yang harus ditemui dan didengarkan pikiran-pikiran dan isi hatinya;

> Terkait rencana dialog damai atau apa pun namanya, KH belum memutuskan apa-apa. Pada pokoknya KH ingin mendengar seluruh masukan dari semua pihak dan menyampaikannya kepada Pemerintah dan pihakpihak terkait agar dicari solusinya demi keadilan, kedamaian dan kesejahteraan semua orang Papua di atas tanahnya sendiri.

> KH terus mendorong semua pihak terkait untuk terus menyuarakan pentingnya dialog dalam upaya menghentikan kekerasan dan menyelesaikan konflik di

Tanah Papua;

> Komnas HAM RI pada level internasional memperoleh Akreditasi A. Dengan demikian memiliki posisi strategis dan bisa berdiskusi dengan PBB secara langsung;

Terkait upaya ini, perlu disadari bahwa kita belum sampai pada konsep dialog. Soal ini tentu akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Saat ini yang kita lakukan adalah membuka komunikasi dengan berbagai pihak secara langsung di lapangan, mendengarkan secara langsung isi hati dan respon terhadap upaya ini. Komunikasi yang intens memungkin kita untuk mendapat titik temu. Proses ini butuh waktu dan kita harus sabar dan terus berusaha.

> KH bukan wakil pemerintah, bukan lembaga pemerintah. KH adalah lembaga Negara yang independen. Kualitas kerja KH mempengaruhi posisi akreditasi. Akreditasi A itu menunjukan bahwa KH bisa dipercaya. Upaya dialog itu penting dilakukan karena kita meletakan keselamatan manusia sebagai yang utama; upaya ini tidak gampang tetapi harus terus dicoba;

Tidak mudah menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua. KH berkomitmen untuk terus mendorong agar kasus-kasus PHB diselesaikan. Semoga tahun ini kasus Paniai bisa disidangkan, dan berikutnya Wamena dan Wasior. Selain itu KH terus mengingatkan pemerintah agar selalu mengevaluasi dan memperbaiki pola pendekatn yang lebih humanis dan menghargai manusia.

Sedangkan kelompok TPN/PB-OPM Markas Victoria menyampaikan kertas posisi yang pada intinya meminta hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah RI melalui Komnas HAM RI, segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua dalam mekanisme internasional;

2) Pemerintah RI segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan bukan dialog nasional;

3) Pemerintah RI segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya melalui misi Kepresidenan dengan Surat Penugasan Khusus kepada Sdr. dr. Farid Wajiq Husein, Nomor R50/Presiden/09/201, tertanggal 21 September 2011 dan telah dilangsungkan kesepakatan bersama pada tanggal 11 November 2011, pukul 11.00 yang dikenal dengan dokumen 11-11.

Pertemuan antara KH dengan Pimpinan TPNPB-OPM

4. Pertemuan Komnas HAM RI dengan Markas Besar TNPB – OPM/ WPA Wilayah II Saireri di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan YAPEN

Komnas HAM RI bersama Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pertemuan dengan Panglima Komando Tentara Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM)/ West Papua Army (WPA) Wilayah II Saireri, Fernando Worabay di Distrik Yapen

Barat, Kampung Sasawa pada 3 Juni 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Fernando Worabay menyampaikan Pernyataan Sikap tertulis. Pada intinya surat pernyataan sikap tersebut berisi, pertama, menolak dengan tegas seluruh tawaran pembangunan Pemerintah RI di atas Tanah Papua Barat. Kedua, dengan tegas kami menolak hasil Revisi UU Otsus Tahun 2001 dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua. Ketiga, dengan tegas mendesak anggota PBB agar segera batalkan Resolusi 2504 demi penyelamatan masyarakat bangsa pribumi bangsa Melanesia Papua Barat yang tersisa di atas tanah airnya. Keempat, segera dilaksanakan perundingan damai antara pimpinan politik bangsa Papua dengan bangsa Indonesia dan harus difasilitasi oleh PBB. Kelima, Mendesak PBB melaksanakan penentuan nasib sendiri (referendum) bagi bangsa Melanesia Papua Barat sebagai solusi damai untuk mengakhiri seluruh rangkaian konflik di Tanah Papua Barat.

Dalam kesempatan ini, Fernando Worabay kembali menegaskan dan meminta agar Komnas HAM menyampaikan atau meneruskan Surat Pernyataan Sikap dan beberapa point tuntutan masyarakat adat kepada pihak yang berwenang.

TNPB/WPA juga menghormati Komnas HAM RI sebagai lembaga Negara dan berharap bisa menjalankan tugasnya dengan arif dan profesional. Masingmasing pihak saling mengingatkan satu sama lain agar berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan dan menyelesaikan konflik di Tanah Papua secara bermartabat, saling percaya, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Komnas HAM bertemu Kelompok TNPB- Fernando Worabay

5. Pemantauan dan Penyelidikan Dugaan Penyiksaan Yang Melibatkan Oknum Anggota TNI Batalyon Infanteri Raider 600/Modang di Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua

Komnas HAM RI Perwakilan Papua merespon kasus dugaan penyiksaan terhadap warga sipil yang mengakibatkan tewasnya 1 orang di Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi pada 28 Agustus 2022 dan 30-31 Agustus 2022. Mengingat kasus tersebut telah mendapatkan atensi publik secara luas. Diduga kuat, para pelakunya anggota TNI dari satuan Yonif 600/Raider.

Menindaklanjuti kasus ini, pada 16-19 September 2022, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan denganlangkah-langkahdiantaranya, monitoring media, meminta keterangan Danrem 174/ATW DAM Cenderawasih dan jajarannya di Makorem 174/ATW, meminta keterangan 11 anggota TNI Satgas

Yonif Raider/600 Modang terduga pelaku, meminta keterangan Danpom XVII/3 Merauke di Markas Denpom, memantau para terduga pelaku yang sedang ditahan di Denpom XVII/3 Merauke, meminta keterangan 1 saksi korban atas nama Yohannes Kanggun dan meminta keterangan 1 saksi korban atas nama Pius Yogosa.

Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, pertama, terjadi penyiksaan secara berulang ulang yang dilakukan oleh anggota TNI Raider Yonif 600/modang yang mengakibatkan 5 orang warga masyarakat sipil trauma dan satu orang berinisial BK meninggal dunia. Kedua, anggota TNI Raider Yonif 600/modang melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang dan menghukum secara fisik serta menerapkan cara pembinaan versi militer kepada warga sipil tersebut. Ketiga, Dansatgas tidak melakukan pengawasan terhadap Komandan Pos dan kepada anggota TNI Raider Yonif 600/Modang.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua bersama TIM meminta keterangan 11 anggotaTNI Satgas Yonif Raider/600 Modang di Merauke

Atas temuan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah menyapaikan rekomendasi sebagai berikut, pertama, meminta Panglima TNI melalui Kepala Staf TNI Angkatan Darat agar dilakukan proses hukum bagi para pelaku. Kedua, proses sidang para pelaku anggota TNI Raider Yonif 600/Modang dilakukan secara terbuka di lingkungan Peradilan Militer wilayah Kodam XVIII Cenderawasih sehingga bisa disaksikan masyarakat Papua terutama keluarga korban. Ketiga, meminta Kepala Staf Anggkatan Darat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan Satgas Raider Yonif 600/Modang di Papua.

6. Pementauan danPenyelidikanPeristiwa Penembakan 14 Pekerja Jalan yang Mengakibatkan 4 Orang Meninggal Dunia di Kabupaten Teluk Bintuni

Pada 5-6 Oktober 2022, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukanpemantauan terhadap peristiwa penembakan para pekerja di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dalam pemantauan tersebut Tim melakukan langkah-langkah diantaranya, mendatangi saksi korban yang sedang dirawat di RS Bhayangkara Lodewijk Mandjatan yaitu DKM dan R untuk didengarkan keterangannya, meminta keterangan pihak rumah sakit, Polda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari, serta Bupati Teluk Bintuni.

Berdasarkan pemantauan tersebut, Tim memperoleh sejumlah temuan yang menunjukan bahwa peristiwa penembakan terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak perusahaan dengan Pemda setempat maupun pihak keamanan. Para korban dapat dipastikan bukan merupakan intel atau mata-mata sebagaimana yang dituduhkan oleh para pelaku TPNPB OPM.

Selain itu terdapat pola baru dalam kekerasan yaitu pembacokan berkali-kali disertai pembakaran terhadap jenazah korban. Para pelaku menggunakan senjata organik maupun rakitan dan sebagian pelaku pernah melakukan tindakan kekerasan sebelumnya.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua membuat sejumlah point rekomendasi sebagai berikut, pertama mengecam tindakan pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia. Oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kedua, mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk keamanan di seluruh proyek pekerjaan jalan di Provinsi Papua Barat. Ketiga, mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, pihak kemananan, dan perusahaan pelaksana proyek agar tidak terulang lagi pembangunan di daerah rawan yang tidak ada penjagaan pengamanan dari pihak keamanan. Keempat, mendorong agar seluruh aparat penegak hukum melakukan pengawasan dengan ketat, baik terkait peredaran senjata organik maupun senjata rakitan beserta amunisinya di Provinsi Papua Barat. Kelima, mendorong Polda Papua Barat agar melakukan penegakan hukum secara cepat dengan menangkap para pelaku penembakan. Keenam, semua pihak diminta untuk menjaga situasi HAM di Papua Barat guna mendukung dialog damai yang diinisiasi Komnas HAM.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua bersama Tim mengunjungi korban selamat di RS Bhayangkara Papua Barat di Manokwari

7. Pemantauan Sidang Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai Berdarah 2014 di Pengadilan HAM Makassar

Komnas HAM RI Perwakilan Papua secara rutin memantau proses persidangan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai Berdarah 2014 di Pengadilan HAM Makassar baik melalui live streaming youtube maupun monitoring secara langsung.

Pada 12-13 Oktober 2022 Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan monitoring secara langsung di Pengadilan HAM Makassar dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan saksi. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutiasna Sawati, bersama anggota Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi. Terdakwa IS didampingi 4 orang Penasihat Hukum. Sedangkan Jaksa Penuntut sebanyak 7 orang.

Saat mendatangi Ruang Sidang, Prof. Dr. Bagir Manan, SH.M.CL sedang dilakukan pemeriksaan saksi anggota TNI (bekas anggota Koramil Paniai) atas nama Wardi Hermawan (Letda), Jusman (Serka), Supriyono (Sertu) dan Dodi Carlo Tangkapaha (Serda).

Kamis, 13 Oktober 2022 sekitar pukul 10.15 WITA, Ketua Majelis Hakim Sutiasna Sawati, membuka sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Hakim didampingi anggota Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi. Jaksa Penuntut menghadirkan 6 saksi yakni, Mayjen (Purn) Fransen G Siahaan (Pangdam XVII Cenderawasih 2014), Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto (Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Bentukan Menkopolhukam), Frans Johanes Purba, John Charles Edison Nababan dan Wiriyadi.

Berdasarkan pemantauan tersebut Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan catatan yaitu terkait:

1) Adanya terdakwa tunggal;

2) Ketidakhadiran korban dan keluarga korban sebagai saksi;

3) Pendalaman soal adanya kebijakan atau operasi dan pengendalian komando belum maksimal;

4) Banyak saksi tidak mengingat dengan baik tentang peristiwa tersebut.

Pemantauan sidang kasus HAM Berat Paniai di Pengadilan HAM Makasar

8. Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan di Kabupaten Dogiyai pada 12 November 2022 yang Mengakibatkan 1 Orang Meninggal Dunia dan 1 Orang Hilang

Pada 13 November 2022 Komnas HAM RI Perwakilan Papua memperoleh informasi bahwa terjadi kericuhan yang berujung pada pembakaran rumah warga, pasar dan sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Dogiyai. Komnas HAM RI Perwakilan Papua memandang bahwa peristiwa kerusuhan di Kabupaten Dogiyai pada 12 November 2022 berpotensi menimbulkan konflik sosial yang bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

Merespon peristiwa ini, pada 4-6 Desember 2023 melakukan pemantauan ke Dogiyai. Sebelumnya, telah dilakukan monitoring media secara berkala, melakukan koordinasi dengan Kapolda Papua, Kapolres Dogiyai, dan Mitra Lokal dan melakukan konferensi pers awal guna meminta pemerintah daerah, pihak keamanan, dan masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan upaya-upaya pemulihan serta pencegahan kerusuhan lebih lanjut.

Dalam pemantauan ini Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta keterangan sejumlah pihak terkait yakni, Kapolres Dogiyai serta jajarannya, meninjau beberapa titik lokasi TKP, meminta keterangan terduga pelaku kecelakaan lalu lintas inisial K di Mapolres Dogiyai, memantau pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan Polres Dogiyai terkait peristiwa dugaan kecelakaan lalu lintas yang menjadi pemicu kerusuhan di Mapolres Dogiyai.

Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan temuan sebagai berikut, pertama, peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada 12 November 2022 dipicu adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kedua, Polres Dogiyai belum dapat memastikan benar atau tidaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena minimnya bukti.

Ketiga, banyaknya isu SARA yang dihembuskan oleh kelompok tertentu guna memancing konflik yang lebih luas. Keempat, reaksi massa yang melakukan pembakaran juga menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama Ikbal (29 tahun). Korban ditemukan terkubur secara tidak layak.

Kelima, Satu orang masih dinyatakan hilang, hingga laporan ini diterbitkan, pasca peristiwa kerusuhan tersebut. Korban hilang atas nama Joni Lumba.

Keenam, pelayanan publik terganggu. Salah satunya yang paling vital ialah berhentinya pelayanan Bank Papua di seluruh Kabupaten Dogiyai. Mulai dari kantor cabang hingga ATM tidak beroperasi.

Ketujuh, terdapat ratusan (estimasi 600-700 jiwa) warga Dogiyai yang mengungsi ke Kabupaten Nabire secara swadaya guna mengamankan diri.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut, pertama mendorong PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Dogiyai untuk menjadikan kasus kerusuhan di Dogiyai sebagai prioritas penanganan konflik sosial.

Kedua, meminta PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Dogiyai melaksanakan rehabilitasi kepada korban serta mengganti seluruh kerugian materiil (bangunan rusak, kendaraan hancur, kios terbakar, dan lain sebagainya) milik korban akibat peristiwa kerusuhan.

Ketiga, meminta PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Dogiyai melakukan penanganan optimal terhadap korban meninggal dunia maupun korban lukaluka.

Keempat, meminta pihak kepolisian agar melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum.

Meminta keterangan Kapolres Dogiyai, Kompol, Daniel Tatiratu

9. Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Dugaan Penyiksaan yang diduga dilakukan oleh Anggota Kopassus TNI AD yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz kepada 3 anak yang mengakibatkan 1 kritis dan 2 lainnya luka-luka di Kabupaten Keerom

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang dipimpin oleh Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Bernard Ramandey bertemu ketiga korban atas nama Rahmad Justus Paisei, Bastianus Bate, dan Laurents Kawong Pada hari Sabtu dan Minggu, 29 Oktober – 30 Oktober 2022. Berdasarkan adanya laporan pengaduan dari Joni M. Fedi Paisei pada tanggal 28 Oktober 2022 kepada Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Komnas HAM RI Perwakilan Papua memandang bahwa kasus penyiksaan yang mengakibatkan 1 anak kritis dan 2 anak lainnya luka-luka merupakan kejahatan serius dan tidak manusiawi. Tindakan para pelaku dalam peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yakni tindakan penyiksaan yang melibatkan aparat negara. Tindakan tersebut merupakan pelecehan terhadap martabat dan hak untuk tidak disiksa.

Berdasarkan hasil Penyelidikan dan Pemantauan TIM Komnas HAM Perwakilan Papua, ada serangkaian kegiatan yang telah dilakukan antara lain Melakukan media monitoring dan persiapan lainnya untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan, Berkoordinasi dengan Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer Kodam di Detasemen Polisi Militer Kodam (Denpomdam) XVII/Cenderawasih, Bertemu dan meminta keterangan 3 anak korban, Bertemu dan meminta keterangan Wakil Komandan Satgas Damai Cartenz, Bertemu dan meminta keterangan orang tua korban, Bertemu dan meminta keterangan kepala rumah sakit dan dokter yang menangani korban, Berkoordinasi dengan Komandan Pos pada Pos Kopassus TNI-AD, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Berkoordinasi dengan orang tua Rahmad Justus Paisei di RSPAD Marthen Indey terkait posisi 2 korban (Laurents Kawong dan Bastianus Bate) yang sempat dinyatakan hilang oleh kedua orang tuanya, Berkoordinasi dengan tante dari Rahmad Justus Paisei, Mencari sekaligus Menemui Laurents Kawong dan Bastianus Bate di Kampung Doyo, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Berkoordinasi dengan Ondoafi Workwana, Kepala RT setempat, Orang tua Bastianus Bate, dan Kakak Laurents Kawong, Bastianus Bate yang sempat dinyatakan hilang, Menjemput Laurents Kawong dan Bastianus Bate guna dikembalikan kepada kedua orang tuanya di Kabupaten Keerom, Berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Keerom guna pencabutan laporan kehilangan atas nama Bastianus Bate dan Laurents Kawong di Kabupaten Keerom pada 5 November 2022.

Berdasarkan Pemantauan dan penyelidikan tersebut, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan temuan sebagai berikut, yang pertama, Ketiga korban sering bermain di Pos Kopassus TNI AD di Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Kedua, ketiga korban kompak menyatakan tidak melakukan pencurian terhadapap 2 burung di pos Kopassus TNI AD di Jalan Maleo, Kmapung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Ketiga, Pihak anggota Kopassus TNI AD Berusaha menskenariokan bahwa memang ketiga korban tersebut yang melakukan pencurian. Keempat, terdapat stigmaisasi sebagai anggota OPM terhadap korban yang merupakan orang asli papua yang dilakukan oleh anggota Kopassus TNI AD di Pos Kopassus TNI AD, Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Kelima, Rahmad Justus Paisei merupakan korban dengan luka – luka terparah dari ketiga korban. Keenam, terdapat dua peristiwa penyiksaan yang berbeda waktu di tanggal 27 Oktober 2022. Ketujuh, Kedua Korban an. (Bastianus Bate dan Laurents Kwong) sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya.

Berdasarkan data, fakta dan informasi yang dipaparkan di atas, Komnas HAM memberikan rekomendasi sebagai berikut, pertama Komnas HAM RI mendukung komitmen Pangdam XVII Cenderawasih untuk melakukan proses hukum secara militer kepada oknum-oknum anggota TNI/Kopassus yang terlibat.

Kedua, Komnas HAMRI Perwakilan merekomendasikan kepada panglima TNI dan Kepala Staf TNI AD agar memberikan pembinaan kepada anggota TNI sebelum penugasan ke daerah-daerah rawan konflik seperti di papua, dan kepada semua penugasan di papua perlu dilakukan pembekalan HAM.

Ketiga, Berangkat dari peristiwa penyiksaan 7 anak di Kabupaten puncak tanggal 22 Februari 2022, dan penyiksaan 3 anak di Kabupaten Keerom, sebagai bukti bahwa para anggota TNI yang bertugas di Papua tidak memiliki empati dan sensitivitas terhadap perlindungan anak. Sebabnya panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam XVII Cenderawasih, segera memberikan pembekalan kepada jajaran TNI bahwa anak dan perempuan harus mendapat perlindungan dalam keadaan apapun, jika tidak akan memperburuk citra pemerintah indonesia di dunia internasional akibat tindakan aparat TNI dalam penugasan di tanah Papua.

Keempat, Proses sidang para terduga pelaku yang merupakan anggota TNI, dilakukan secara terbuka di lingkungan peradilan militer wilayah Kodam XVIII Cenderawasih, agar dapat diikuti oleh masyarakat Papua, terutama keluarga korban.

Kelima, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mendorong Bupati Kabupaten Keerom untuk mengambil peran penting dalam penyelesaian dan pembinaan terhadap 3 anak korban penyiksaan, dan memulihkan kondisi psikologi anak-anak tersebut, termasuk mengurus proses sekolah 3 anak tersebut.

Keenam, Komnas HAM RI Perwakilan Papua, menyambut baik sikap ksatria Komandan Kopassus di Pos Arso, Kapten Hamdan, yang berkomitmen untuk mendampingi anggotanya dalam proses hukum, juga akan bertemu keluarga korban untuk meminta maaf atas kesalahan anggotanya.

Ketujuh, Kepada Kapolres Keerom, untuk melakukan penyelidikan dugaan hilangnya satwa piaraan di Pos Kopassus TNI AD di Arso, yang di tuduhkan kepada 3 korban anak-anak penyiksaan.

Kedelapan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah memfasilitasi pemulangan dua anak Bastian Bate dan Laurens Kawong, berjumpa dengan orang tua yang juga di saksikan oleh Ondoafi kampung Workwana, dan selanjutnya keluarga telah mencabut laporan kehilangan di Polres Keerom.

Kesembilan, Bupati Kabupaten Keerom untuk segera memfasilitasi pertemuan para pihak terkait kasus penyiksaan 3 anak tersebut, dan merumuskan langka pembinaan dan perlindungan bagi anak -anak di Kabupaten Keerom sebagai wilayah perbatasan.

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Perwakilan Papua bertemu untuk meminta keterangan Kepala RS Marthen Indey.

10. Pertemuan Komnas HAM RI Perwakilan Papua Dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat

Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus

Waterpauw untuk menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi Perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para Bupati.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey melakukan, pertemuan bersama Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, ada tiga hal pokok yakni tentang update penanganan kasus pelanggaran HAM dan pelangaran HAM Berat di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Penanganan Kasus Kisor Kabupaten Maybrat, dan Rencana Penempatan Staf Komnas HAM RI Perwakilan Papua di Kabupaten Manokwari.

Yang mana peristiwa Wasior Berdarah oleh Komnas HAM ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 13 Juni 2001, telah dilakukan penyelidikan dan kami telah menyelesaikan berkas perkara tersebut.

Pertemuan konsolidasi bersama dengan Kejaksaan Agung telah dilaksanakan untuk menyempurnakan dokumen kasus Wasior Berdarah ini," ungkap Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey yang didampingi, Kepala Sub Bagian Umum Livand Breemer, Subkoordinator Layanan Fungsi Penegakan HAM Melchior Weruin dan Subkoordinator Layanan Fungsi Pemajuan HAM Yohana Tukayo, Rabu (10/8/2022).

Menurut Frits pada tahun 2017 Komnas HAM RI Perwakilan Papua untuk pertama kali melakukan peringatan Hari HAM dan mengumpulkan para korban di Wasior. Selain itu juga telah melakukan pertemuan bersama dengan Bupati Wondama, meminta kepada Pemda untuk memberikan perhatian kepada para korban untuk menghilangkan rasa trauma mereka.

Meskipun proses hukum belum tuntas dan terus berjalan, kami Komnas HAM bekerjasama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memberikan perhatian bagi para korban dan keluarganya. LPSK yang memiliki program secara langsung dengan para korban, sedangkan Komnas HAM melakukan verifikasi terhadap para korban dengan menerbitkan Surat Keterangan.

Berdasarkan hal ini Komnas HAM RI Perwakilan Papua berkoordinasi dan meminta dukungan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw agar turut memberikan perhatian pada korban dan keluarganya, meminta dukungan dan support dari Pemerintah Daerah Papua Barat kepada Komans HAM RI Perwakilan Papua untuk melakukan Kerja-Kerja Kemanuasian di Provinsi Papua Barat.

Sehingga penyampaian Penjabat Gubernur Papua Barat terkait kasus Wasior Berdarah ini akan dibicarakan bersama denganforkopimda untuk bagaimana bisa memberikan perhatian tentunya dengan identifikasi, sehingga Komnas HAM mengeluarkan Surat Keterangan bagi para korban dan keluarga korban agar bisa digunakan untuk kepentingan mereka.

B. Layanan Fungsi Pemajuan HAM

Pada tahun 2022 Komnas HAM RI Perwakilan Papua terlibat memberikan Pendidikan HAM bersama Komnas HAM RI saat kegiatan konferensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan juga memberikan penyuluhan HAM di Sekolah Polisi Negara Polda Papua.

1. Menyampaikan materi HAM pada Kongres AMAN di Kabupaten Jayapura Papua

Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua berpartisipasi secara aktif dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang di selenggarakan Stadion Barnabas Youwe di Sentani, Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 - 27 Oktober 2022. Kongres AMAN ini dihadiri komunitas masyarakat adat nusantara dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda utama pemilihan pengurus AMAN dan juga dilakukan sarasehan membahas berbagai persoalan tentang masyarakat adat di Indonesia.

Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua berpartisipasi dalam membagikan berbagai bahan tentang pelayanan pengaduan, juga standarstandar HAM di berbagai bidang yang telah dirumuskan untuk menjadi pedoman nasional. Komisioner Komnas HAM dan Staf Komnas HAM hadir memberikan materi antara lain :

1. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, menjadi narasumber dalam sesi Dialog Umum Nasional, bertempat di Stadion Barnabas Youwe, pada tanggal 24 Oktober 2023. Dialog sebagai suatu proses untuk mewujudkan perdamaian menjadi penting bagi masyarakat adat nusantara, dalam konteks Papua dialog kemanusian untuk menyelesaikan konflik bersenjatayang berkepanjangan di tanah Papua dan telah menelang korban jiwa dan harta benda. Ketua Komnas HAM juga memberikan materi dalam Sarasehan sesi 2 dengan topik "Selamatkan Manusia, tanah dan Sumber Daya Alam Papua.

2. Ibu Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM

RI, menjadi narasumber pada sesi "Sarasehan 3“ membahas "RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara.“ Kegiatan ini berlangsung di Obhe Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Materi yang disampaikan dalam perspektif HAM perlindungan hukum bagi masyarakat adat adalah suatu kewajiban HAM yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai pelakana HAM.

3. Pada sesi Sarasehan ke 22 dengan tema "Peran media massa dan media sosial dalam mendukung perjuangan Hak Masyarakat Adat dan sebagai Ruang Kebebasan Berpendapat". Tampil, Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua dalam pengantarnya, Frits menyatakan, media massa memiliki peran paling strategis dalam mewujudkan pemajuan dan promosi HAM, dan posisi masyarakat adat adalah komunitas utama sebab bangsa tetap kuat dan memiliki ketahan sosial atas berbagai perubahan global sebagai pemangku utama HAM masyarakat adat yang sangat perlu mendapat perlindungan HAM oleh negara sebagai pelaksana HAM. Keprihatinan saat ini tentang posisi masyarakat adat yang terus menerus kurang beruntung akibat kebijakan negara cenderung berpihak pada kepentingan korporasi pemodal besar. Kondisi ini hanya bisa di terobos dengan peran media massa, media sosial menjadi sarana paling cepat menyampaikan informasi secara massif kepada pemerintah dan waktu yang bersamaan pemerintah bisa merespon tapi juga bisa mengabaikan dengan melakukan propaganda atas peristiwa yang sedang terjadi, karena di negara ini adalah produk terbesar berita-berita sosial dengan membuat suatu kondisi terbalik atas fakta sesunguhnya. Hadir juga staf Komnas HAM RI bagian pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono, menjelaskan sejumlah sandar norman HAM yang telah di terbitkan oleh komnas HAM sebagai rujukan nasional pemajuan HAM.

Komnas HAM hadir berpartisipasi dalam konferensi masyarakat adat Nusantara di Kabupaten Jayapura, di Sentani.

2. Komnas HAM RI Perwakilan Papua hadir memberikan pembekalan HAM bagi satuan Badan Intelejen Negara (BIN) wilayah Papua.

Frits Ramandey, kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua di jajaran Badan Intelejen Negara ( BIN ) wilayah Papua pada sesi pembekalan HAM bertempat di wisma atlit mandala Jayapura, menyebutkan bahwa Negara sebagai pelaksana HAM memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua daya dan upaya untuk dalam rangka pemajuan, promosi, dan penegakan HAM. Dan aparatur negara sebagai bagian terpenting yang ditugaskan untuk mewakili kehadiran negara melakukan tanggung jawab HAM kepada masyarakat. Pemahaman HAM menjadi sangat penting dan berarti bagi sesama aparatur negara agar dalam melaksanakan tugas, benar-benar menjunjung prinsip, nilai dan standar HAM.

Ada dua hal penting dalam memahami HAM yaitu HAM dalam hubungan dengan Tuhan dan HAM dalam konteks perundang-undangan. Pertama, bahwa HAM dalam konteks keilahian Tuhan tentu tidak dapat dikuranggi karena merupakan hak dari Tuhan sang pencipta manusia, karena itu hak hidup manusia tidak boleh dihilangkan karena berhubungan dengan keyakinan akan Tuhan sebagai yang Mahakuasa atas seluruh ciptaan alam semesta dan manusia merupakan ciptaan paling sempurna.

Kedua, HAM dalam konteks undang-undang maka, hak asasi seseorang atau kelompok orang dapat dibatasi, dikurangi bahkan dapat dicabut berdasarkan perintah undang-undang dan putusan pengadilan. BIN sebagai Lembaga strategis negara memiliki peran penting dalam mewujudkan situasi hak asasi manusia di Tanah Papua yang lebih baik. Papua bukanlah daerah konflik tetapi Papua daerah rawan konflik dan isu hak asasi manusia selalu saja menjadi bahan kampanye yang dapat menimbulkan simpati nasional bahkan internasional untuk dilakukan berbagai investigasi termasuk berpotensi adanya intervensi pihak asing atas situasi Papua.

Pembekalan HAM bagi satuan BIN Daerah Papua, di wisma atlet Mandala Jayapura

C. Layanan Sub Bagian Umum

Komnas HAM RI Perwakilan Papua dipimpin oleh Seorang Kepala Sekretariat dan memiliki 15 Orang Staf dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil : 7 Orang

Calon Pegawai negeri Sipil : 3 Orang

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil : 5 Orang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima anggaran yang bersumber dari APBN. Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan penyerapan sebesar 98,33 %.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B. Ramandey, S.Sos, MH Kasubbag Subkoordinator Layanan Subkoordinator Layanan Umum Fungsi Penegakan HAM Fungsi Pemajuan HAM Liand Breener, SE. MM Melchior S. Werin, SH Yohana.M Tukayo, SH Keuangan Umum Penegakan HAM Analis Pengaduan Yan Hanad Nareki Kogoya Ranal Rumbiak Yohana.M Tukayo, SH Cherly lenny Sagas Naomi Nasadit Yorgen Numberi Muharad Ridwan Herdka Rendy Marchel Halats Ronald Kabes Ombin J Palkpahan

Gambar Struktur Organisasi Perwakilan Komnas HAM Papua 2022

III PELAYANAN PENGADUAN 2022

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap perbuatan pelanggaran HAM dapat diadukan ke Komnas HAM. "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM". (Pasal 90 ayat 1).

Pelayanan pengaduan oleh Komnas HAM RI Perwakilan Papua merupakan wujud nyata pelayanan publik kepada semua warga negara yang berada di Tanah Papua berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi dalam bentuk pengaduan atau laporan.

Sepanjang tahun 2022, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima pengaduan sebanyak 35 kasus terkait dugaan pelanggaran HAM. Tren pengaduan pelanggaran hak dibidang SIPOL menempati urutan tertinggi yakni sebanyak 30 pengaduan. Sedangkan pelanggaran hak di bidang EKOSOB sebanyak 9 aduan. Terdapat 3 pengaduan lainnya yang tidak berdimensi pelanggaran HAM. Jumlah pengaduan ini belum termasuk layanan konsultasi bagi masyarakat.

Statistik Tahunan Statistik pengaduan 3 tahun terakhir 36 27 umlh duan 18 35 33 Tahun 0 2021 2022 2023 2021 20222023

Dari 35 pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terhadap substansi pengaduan oleh analis pengaduan dan analis pelanggaran HAM dan selanjutnya penanganan atas kasus-kasus tersebut dilakukan sesuai fungsi masing-masing bagian dengan cara meminta klarifikasi melalui surat atau secara langsung, pemantauan, tinjau lapangan serta pra mediasi dan diakhiri dengan penyampaian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

Statistik Bulanan Tahun 2022 I 15 13 12 9 Jumlah Aduan Bulan 6 6 5 4 3 E 2 1 1 00 Mare Eprl Februar Mei Juni Juli Januari Agustus Oktober September November Desember

Keseluruhan pengaduan tersebut dapat digambarkan dalam statistik berikut ini:

Isu KasusKiasifikasi Pengodu
04. HAK MEMPERCLEH KEADIANAduen1Katidokprolesiondion./ ketidoksesution prosedur siah APHAduen1Individu Orang Seorong20 Aduan
Ö6. H AMANKakerosan dan/penylksoor AperotAduenKontor Komnos HAN II PerwakikonAduon
07. HAK ATAS KESEJAHTERAANNon-HAMAduenKelompok Masy AdatAduon
OLHAK UNTUE HIDUPgaeadionAduenKelompok: PekerjaAduon
二AgrorioAduendividuPemuan001
一12.Terp HakAduenlainnysAduen。elampok MayaradkaAduon
一KETURUNAN_MarinalAduenIndividuPekerjo/ProfeslAduon
一05. HAK ATASetenogatsrjpoonAdduenLemboga Negoro (Non Kemantrian)Aduan
08. HAK TURUT SERTA DALAMPEMERINTAHANnplkungonAduen,Kantor Pengocoro/advoket / Lambego Bantuan HukumAduon
DS. HAX PEREMPUAN_kest atos SaodlarAduenTNIAduon
10. HAK ANAK一WnddkanAduannKejaksoonAduan
TLHAK TIDAK DIPERLAKUKAN一Tindat pidonaAduon一Lambaga
Klasifikasi KorbonKlosilkailPihok yang DioCara Penyampaian Aduan
0. 01.Individu = Grong23,F. POURIAduon,Denangseegsung26
,Aduan0. THAduonProoknat16
P.06 Klompok PekAouan0e. Pamerintoh doxAduon”a
一A0mQ. OrgonisesAduon“A
0.02.IdMds - AmAaK.KorpernsiAdaon1
Pekerja/rotesAduanorngAduonAudienal
一PerempuanAdvanL lambega pandAduonKondisi Khusus
-BuruhA0.05. individu- Paicerjo/rvoleslAduon•Giterima LapangonA0
dan etretA0.00,Onine
den penghatAduanLLambaga perodaduon1Jejoring Pengoduen
LTL Kelompok- TerAduon
P.D. Kaiomspok - LTFP.03.talompAduon
Detil Kasusaran Kasus uniloKantor Paertma Adus
一IndonesioAduonDR1Popun
Wtenenh一t一R1 Anah
,pla12
agasl dengan perylksaa
。A000
mburwhan/hengasiayr•
timidasi diun pretcoan,一
.ng
Akses Bertems Saluargo Prones

IV PENUTUP

A. Rekomendasi

Papua sebagai daerah rawan konflik dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua sedang melakukan pemantauan terhadap sejumlah kasus. Untuk itu, Komnas HAM RI Perwakilan Papua memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komnas HAM RI Perwakilan Papua mendorong Kapolda Papua agar melanjutkan penyelidikan atas hilangnya Bripda Anton Jules Matatula, yang diduga kuat dibunuh dan dibuang oleh para pelaku di sekitar kali skamto.

2. Komnas HAM RI Perwakilan Papua terus mendorong Presiden Republik Indonesia segera dilakukannya upaya dialog kemanusian di Papua untuk menyelesaiakan konflik berkepanjangan di Tanah Papua.

3. Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua, agar penempatan satuan TNI dan Polri, Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari luar Papua perlu dilakukan pembekalan tentang adat istiadat serta karekteristik wilayah-wilayah penugasan di Papua, agar kehadiran satuan TNI/Polri di Papua tidak menimbulkan masalah di masyarakat akibat tindakan yang salah.

B. Catatan Penutup

Membaca laporan situasi HAM sepanjangan tahun 2022 di Papua belum menunjukan perubahan berarti untuk perbaikan penegakan, promosi dan pemajuan HAM yang menggembirakan, justru skala kekerasan bersenjata makin meningkat dan menelan korban jiwa warga sipil, aparat TNI dan Polri serta oknum sipil bersenjata.

Kita tidak pernah tahu, kapan rentetan kekerasan, darah dan air mata akan berakhir di Tanah Papua. Dan apakah kita harus membiarkan Orang Asli Papua menjadi perantau di negerinya sendiri ? Hak atas pendidikan masih jauh dari harapan. Akses kesehatan masih menjadi barang yang mahal. Kesejahteraan menjadi milik mereka yang punya uang dan kuasa saja. Tanah mudah "dirampas" atas nama pembangunan. Sementara mereka yang berada di belantara Papua masih terus angkat senapan melawan TNI-Polri. Begitu pun sebaliknya, TNI-Polri terus melakukan operasi terhadap kelompok sipil bersenjata. Korban jiwa pun tak terhindarkan.

Tampaknya, kita perlu berjuang keras untuk terus mengasah nurani kemanusiaan agar kekerasan, darah dan air mata segera berlalu dan Papua menjadi Tanah Damai.

Untuk itu, sebagai bagian dari lembaga Negara, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait guna melakukan berbagai upaya secara maksimal untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua.

HA