Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023

74 halaman · 74 halaman diproses dengan OCR · 31.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. BAB I PENDAHULUAN
  4. A. Latar Belakang
  5. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  6. C. Dukungan Sumber Daya Manusia
  7. D. Peran Strategis
  8. E. Sistematika Pelaporan
  9. 1. BAB I PENDAHULUAN
  10. 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  11. 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  12. 1. Capaian Kinerja Organisasi
  13. 2. Realisasi Anggaran
  14. 3. Capaian Kinerja Lainnya
  15. 4. BAB IV PENUTUP
  16. 5. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  17. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  18. A. Rencana Strategis
  19. 1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
  20. B. Rencana Kerja
  21. C. Perjanjian Kinerja
  22. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  23. A. Capaian Kinerja
  24. 1. Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP
  25. IMPLEMENTASI STANDAR NORMA DAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA
  26. 2. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan PerUndang-Undangan
  27. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
  28. 3. Laporan Review Pasca Inkuiri Nasional: "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan"
  29. Kendala dan Upaya Perbaikan
  30. 2. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
  31. 1. Pelatihan HAM
  32. 2. Publikasi
  33. 3. Kampanye HAM Tanggap Rasa
  34. 4. Festival HAM
  35. 5. Peringatan Hari HAM
  36. 6. Workshop Sekolah Ramah HAM
  37. 3. Analisa Atas Capaian Kinerja
  38. 4. Penjelasan program/kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  39. Kampanye Melalui Media Sosial
  40. Diskusi Publik "Refleksi 30 Tahun Komnas HAM"
  41. Perpustakaan
  42. Kunjungan
  43. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Diseminasi Nilai-nilai HAM
  44. Dokumentasi kegiatan monev alumni Kab/Kota HAM Karesidenan Surakarta:
  45. BAB IV PENUTUP
  46. LAMPIRAN CAPAIAN DISEMINASI SNP
  47. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
  48. 2. LEMBAGA SWASEMBADA MASYARAKAT dan AKADEMISI
  49. Lampiran Data Pendukung
  50. Lampiran Dokumentasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMNAS HAM

BIRO DUKUNGAN 2023 PEMAJUAN HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2024

10-19 Vesember

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2023. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dalam menjalankan perannya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai peran dalam tujuan strategis dalam hal menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat, dengan sasaran strategis yakni, meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, meningkatnya peraturan perundangundangan yang sejalan atau bersesuaian dengan Hak Asasi Manusia, dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Sebagai bagian integral dari komitmen lembaga terhadap upaya pemajuan HAM di seluruh lapisan masyarakat, laporan ini mencerminkan perjalanan, pencapaian, serta tantangan yang telah dihadapi sepanjang tahun berjalan.

Tahun 2023 menjadi saksi perjalanan bagi Biro Dukungan Pemajuan HAM yang terus berusaha memberikan dukungan optimal dalam mewujudkan pemajuan HAM di Indonesia. Melalui berbagai program, kajian, dan inisiatif yang diimplementasikan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang adil, berkeadilan, dan menghormati hak asasi setiap individu. Laporan ini tidak hanya menjadi cerminan kinerja, tetapi juga sebagai wadah introspeksi dan evaluasi diri. Upaya perbaikan terus-menerus, masukan serta rekomendasi dari berbagai pihak sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif yang dihasilkan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan komitmen Biro Dukungan Pemajuan HAM, sekaligus mengajak pembaca untuk turut serta dalam mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, pelindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan, semoga laporan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Jakarta, Januari 2024 Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Esrom Hamonangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang .. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2 C. Dukungan Sumber Daya Manusia .2 D. Peran Strategis. 3 E. Sistematika Pelaporan. BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 5 B. Rencana Kerja. 9 C. Perjanjian Kinerja. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja.. 1. Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP .2 2. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan PerUndang-Undangan .13 3. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat .26 4. Analisa Atas Capaian Kinerja. ..40 5. Penjelasan program/kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....41 BAB IV PENUTUP .1 LAMPIRAN CAPAIAN DISEMINASI SNP. ..3 Lampiran Data Pendukung. ..6 Lampiran Dokumentasi 7

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (“UU No. 39/1999"), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Komnas HAM RI") merupakan lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Dalam mencapai tujuan lembaga, sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pasal 29 Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia,

Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di Negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, Biro Dukungan Pemajuan HAM berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berkala guna memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur efektivitas pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan publik, mengawasi penggunaan sumber daya publik, dan memberikan dasar bagi perbaikan dan perubahan kebijakan.

Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam satuan sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia;

2. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia;

3. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;

4. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

5. pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia;

6. pengelolaan perpustakaan; dan

7. pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Dalam Pasal 31 Perses Nomor 19 Tahun 2020, Susunan Organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam pelaksanaan fungsinya terdiri atas Bidang Pengkajian dan Penelitian, serta Bidang Penyuluhan.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pada 2023, Biro Dukungan Pemajuan HAM dipimpin oleh satu orang Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM serta pejabat fungsional dan non fungsional. Dukungan sumber daya manusia adalah sejumlah 41 orang, dengan komposisi pegawai 15 orang di Bidang

Pengkajian dan Penelitian dan 26 orang di Bidang Penyuluhan. Berikut komposisi sumber daya manusia di Biro Dukungan Pemajuan HAM:

NoKlasifikasi jabatanJenis JabatanJumlah (orang)
1.Analis KebijakanFungsional6
2.Penyuluh SosialFungsional10
3.PustakawanFungsional2
4.Analis Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAMNon Fungsional7
5.Analis Penyusun KebijakanNon Fungsional1
6.Penyusun bahan Informasi dan PublikasiNon Fungsional6
7.Pengadministrasi UmumNon Fungsional1
8.Penyusun Rencana PenyuluhNon Fungsional2
9.Pengelola PerpustakaanNon Fungsional1
10.Analis Penyuluhan dan Layanan InformasiNon Fungsional5

Dengan komposisi nomenklatur jabatan yang tersedia di Biro Dukungan Pemajuan HAM, diharapkan semua program kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Dukungan Pemajuan HAM. Pada 2023, terdapat 2 layanan publik yang telah disediakan yaitu layanan Perpustakaan serta Pusdahamnas. Saat ini, dua layanan ini telah beroperasi untuk mendukung penyebarluasan wawasan HAM di Indonesia.

D. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai peran dalam tujuan strategis dalam hal menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat, dengan sasaran strategis yakni, meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, meningkatnya peraturan perundangundangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia, dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Pemajuan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Dukungan Pemajuan HAM.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Pemajuan Tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan biro ini untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam Renstra Komnas HAM ini ditetapkan visi Lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komnas HAM menetapkan visi, misi serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2020.2024. Visi tersebut adalah: "Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di institusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata Kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor). Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor). Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor nonnegara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandate sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 7 Tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggaraan negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektivitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan. Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagai pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasilhasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Akuntabilitas mendorong Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada output (keluaran), tetapi juga harus lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas.

Selain itu, hasil akuntabilitas ini juga dapat dijadikan "feedback" agar Komnas HAM mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga.

Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen renstra berada pada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level biro, impact ini harus didukung oleh outcome.

Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:

Tabel 2. 2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Target Biro Dukungan Pemajuan

No.Tujuan StrategisSasaran Strategis
1.Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan NegaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
2.Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat

B. Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaanya.

Tabel 2. 3. Rencana Kerja Biro Pemajuan T.A. 2023

KodeKlasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ KomponenI Target(dlm Rupiah)
Masyarakat dan
Kriteria
Hukum dan HAMKebijakan
PemerintahanInformasi53 (Belanja Modal)747.340.000
Sosialisasi dan Diseminasi9000Orang1.450.000.000

Tabel diatas merupakan alokasi anggaran awal tahun Biro Dukungan Pemajuan HAM yaitu sebesar Rp 6.212.695.000,-. Namun terdapat sepuluh kali proses pemutakhiran rencana kerja anggaran yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian output serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini mengakibatkan pada akhir tahun anggaran 2023 alokasi anggaran Biro Dukungan Pemajuan HAM menjadi Rp. 6.016.451.000,-.

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada di bawahnya langsung dan juga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Renstra 2020-2024, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yang dihasilkan akan menunjukkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis.

Tabel 2. 4. Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023

No.Sasaran Kegiatan
SNP SNP
Penelitian mengenai Peraturan kajian/penelitian yang PerUndang-Undangan disampaikan kepada
MasyarakatMeningkatnya Pemahaman HAM Persentase tingkat Masyarakatpemahaman HAM masyarakat100 persen
PusdahamnasPengembangan Sistem Informasi PusdahamnasInformasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Untuk meningkatkan pemahaman HAM di masyarakat, berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023, Biro Dukungan Pemajuan HAM menjalankan tugas dengan sasaran program kegiatan yaitu: 1. meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma HAM, 2. meningkatnya hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara, 3. meningkatnya kesadaran HAM masyarakat, dan 4. pengembangan sistem informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (PUSDAHAMNAS).

Pada pelaksanaannya, sasaran program/kegiatan “meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dan meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundangundangan" dilaksanakan oleh Bidang Pengkajian dan Penelitian, dan Bidang Penyuluhan melaksanakan kegiatan pada sasaran program/kegiatan "Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat"

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2023 dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NoSasaran KegiatanIndikator KinerjaTargetCapaian
1.Meningkatnya KLD yang mengetahui SNPJumlah KLD yang menerima SNP250 KLD250 KLD
2.Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan PerUndang-UndanganPersentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara100 Persen100 Persen
3.Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat50 Persen

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2023

1. Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP

Komnas HAM pada 2023 melaksanakan program penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan program Prioritas Lembaga (PL) Komnas HAM 2022 - 2024. Setelah sebelumnya menjadi Prioritas Nasional (PN) 2019 - 2021, yang ditujukan untuk para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan, diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundangundangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. Penyusunan SNP menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang HAM.

Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menafsirkan norma dan prinsip HAM dalam bentuk yang implementatif dan operasional yang berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Sampai dengan tahun 2023 Komnas HAM telah menyusun 13 (tiga belas) dokumen SNP yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI:

1. SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PDRE_KOMNASHAM

2. SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/IIl/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_ KBB KOMNASHAM

3. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/IIl/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP KKB KOMNASHAM

4. SNP tentang Hak atas Kesehatan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_Kesehatan_KOMNASHAM

5. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP Ekspresi KOMNASHAM

6. SNP tentang Pembela HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PembelaHAM_KOMNASHAM

7. SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2

November 2021, dapat diunduh melalu yang https://s.id/SNP TSDA KOMNASHAM

8. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 05/PS/00.04/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_Keadilan_KOMNASHAM

9. SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No 06/PS/00.04/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PemulihanHakKorbanPHyB_KOMNASHAM

10. SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPBebasDariPenyiksaan_KOMNASHAM

11. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_HTTyL_KOMNASHAM

12. SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 10/PS/00.04/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_HKRPemilu_KOMNASHAM

13. SNP tentang Bisnis dan HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 02/PS.00.04/Il/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_BHR_KOMNASHAM

SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum dan SNP tentang Bisnis dan HAM menjadi tema SNP yang disusun pada TA. 2023.

Pencapaian target kinerja kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM "Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP" ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP, dilakukan konsultasi publik baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Para Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta dilaksanakan pula talkshow dalam proses penyusunan SNP HAM. Hal ini untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna.

STRATEGI

IMPLEMENTASI STANDAR NORMA DAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA

SNP HAM petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di tengah laksud & Tujuan SNP HAM DISAHKAN PARIPURNA DISEMINASI Prang Perseorangan Kelompok Orang MoU MONITORING EVALUASI IMPLEMENTASI

Setelah disahkan dalam Sidang Paripurna, sebagai usaha penyebarluasan dokumen SNP HAM yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP HAM dalam kebijakan, dilakukan dalam bentuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi atas SNP HAM tersebut yang menjadi target sasaran kegiatan “Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP". Sebagaimana menjadi Indikator Kinerja "Jumlah KLD yang menerima SNP", sepanjang tahun 2023, kegiatan - kegiatan penyebarluasan SNP HAM yang dilaksanakan baik secara daring dan luring sebagai berikut :

Tabel 3. 4. Kegiatan Penyebarluasan SNP HAM Tahun 2022

TanggalTabel 3. 4. Kegiatan Penyebarluasan SNP HAM Tahun 2022 Kegiatan Diseminasi SNP HAM
9 Januari 2023Kegiatan Audiensi Serikat Petani Indonesia tentang tindak lanjut dari SNP HAM dan Sumber Daya Alam dan bagaimana bentuk konkrit kerja Komnas HAM terkait hak tersebut
9 Januari 2023Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2022 'Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat' Konsorsium Pembaruan Agraria
17 Januari 2023Diseminasi SNP PDRE pada Diskusi Kelompok Terarah Memperkuat Akuntabilitas terhadap Pelanggaran HAM dan Diskriminasi terhadap Orang dengan HIV dan Populasi Kunci yang
26 Januari 2023diselenggarakan oleh DATUM bekerjasama dengan UNAIDS Sosialisasi SNP KBB dalam diskusi peluncuran program INKLUSI
TanggalKegiatan Diseminasi SNP HAM
27 Januari 2023yang diselenggarakan INFID di Gran Melia Jakarta Rapat dengan Formasi Disabilitas dengan menyampaikan materi
27 Januari 2023Rapat dengan Formasi Disabilitas dengan menyampaikan materi berjudul "Perspektif HAM dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia"
2 Februari 2023Kegiatan Launching Handbook 'Memahami Hukum terkait Hak-Hak Warga Negara dalam Kehidupan Sehari-hari'
8 Februari 2023Sosialisasi SNP HAM dalam courtesy meeting Kedutaan Besar Inggris bertempat di Kantor Komnas HAM RI
10 Februari 2023Pertemuan dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
17 Februari 2023 1 Maret 2023Dialog tentang potensi SNP Anti Diskriminasi yang komprehensif Sosialisasi SNP KBB pada Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-139:
MSosialisasi SNP KBB pada Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-139: "Peran Pendidikan Melawan Intoleransi dan Mengawal Kebhinekaan"
9 Maret 2023Sosialisasi SNP PHyB pada Diskusi Publik: "Peluang Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Untuk Menguatkan Peran KKR Aceh"
15 Maret 2023Sosialisasi SNP Kesehatan dan SNP PDRE pada Dialog "Penguatan Kerangka Hukum Nasional untuk Perlindungan Kelompok Rentan dari Diskriminasi"
24 Maret 2023Sosialisasi SNP Hak Memperoleh Keadilan pada Webinar Series Audit KUHAP Jilid 2 "Seri 4: Kesalahan Prosedur dalam Proses Penyidikan dan Mekanisme Komplainnya" yang diselenggarakan ICJR
11 April 2023Sosialisasi SNP HAM dalam pertemuan dengan jajaran Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI
12 April 2023Penggunaan SNP Pembela HAM sebagai Rujukan dalam penyusunan Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM Tahun 2023
14 April 2023Sosialisasi dan Audiensi SNP PHyB dalam Pertemuan Koordinasi Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di Balai Kota Medan
9 Mei 2023Sosialisasi SNP TSDA pada kegiatan Kunjungan kerja Pemerintah Kota Sawahlunto Sumatera Barat ke Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat
10 Mei 2023Sosialisasi SNP TSDA pada kegiatan bedah kasus terkait konflik
TanggalKegiatan Diseminasi SNP HAM
agraria di Sumatera Barat
10 Mei 2023Diseminasi SNP Tentang Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam
16 Mei 2023Sosialisasi SNP PHyB pada Pertemuan Komnas HAM dengan Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Kota Ambon
17 Mei 2023Sosialisasi SNP PHyB pada Pertemuan Komnas HAM Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku beserta jajarannya bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Maluku
23 Mei 2023Sosialisasi SNP KBB pada kegiatan Penyebaran Informasi Publik: Memupuk Toleransi di Serang: Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diselenggarakan di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SMH, Serang, Banten.
24 Mei 2023Sosialisasi SNP KBB pada kegiatan Pengenalan Lembaga Komnas HAM RI bertajuk "Penyebaran Informasi Publik: Memupuk Toleransi di Serang Banten, Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan
16 Juni 2023Berkeyakinan" Sosialisasi SNP tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam", Hotel Novotel Bukittinggi, Sumatera Barat
17 Juni 2023Sosialisasi SNP Pembela HAM pada kegiatan Workshop Pembela HAM yang bertajuk "Menghimpun Gagasan dan Kekuatan untuk
20 Juni 2023Perlindungan Pembela HAM", Penggunaan SNP Pembela HAM sebagai rujukan dalam penyusunan Jurnal Ilmiah oleh Fakultas Hukum Universitas
5 Juli 2023Brawijaya Penggunaan SNP Pemulihan Hak Korban PHyB untuk program "BERKAS KOMPAS" di Kompas TV 5 Juli 2023
13 Juli 2023Sosialisasi SNP HAM dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme
26 Juli 2023Tahun 2022-2024 Diskusi Publik Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 '25 Tahun Merawat Kebebasan'
26 Juli 2023Audiensi dengan Datum Indonesia
9 Agustus 2023Sosialisasi SNP PHyB pada diskusi tematik mengenai Pelanggaran HAM yang Berat, Program Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM.
10 Agustus 2023Penggunaan SNP HAM tentang Tempat Tinggal yang Layak sebagai rujukan dalam penyusunan Jurnal Ilmiah oleh BRIN
TanggalKegiatan Diseminasi SNP HAM
10 Agustus 2023Diseminasi SNP HAM kepada Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon
17 Oktober 2023Diseminasi dan Implementasi SNP Pembela HAM dalam Diskusi Panel 8 Konferensi Tenurial 2023 :"Perlindungan dan Pemenuhan
17 Oktober 2023HAM bagi Para Pejuang Lingkungan, Agraria, dan Masyarakat Adat Diseminasi dan Penyerahan SNP kepada Kapolda Pontianak dan Walikota Singkawang dalam sesi Pleno 1 dan 2 Festival HAM 2023
Rabu, 18 Oktober 2023Pengenalan SNP pada paparan narasumber Paralel 8 Festival HAM 2023 : Konsultasi Audit HAM
18 Oktober 2023Diseminasi SNP dalam paralel 3 Festival HAM 2023. kepada Walikota Singkawang dan DirEks Walhi, Kepala Kantor Kumham Kalbar, dan Kabag ATR BPN Kalbar
20 Oktober 2023Bersama Sajogyo Institute, Komnas HAM melakukan Diseminasi SNP HRD dan SNP TSDA dalam rangkaian kegiatan di Tapanuli Utara, Tim Pemenuhan HAM bagi Human Rights Defender (HRD) menggunakan isu HAM di Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN)
23 Oktober 2023Diseminasi SNP TSDA oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, narasumber pada FGD Masyarakat Adat di Nias Selatan di Unira
26 Oktober 2023Diseminasi SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi pada kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) Tahun 2023: "Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
26 Oktober 2023Diseminasi dan Diskusi Publik SNP FoE KH-HRWG di Ambon
26 Oktober 2023Diseminasi SNP HAM dalam Kegiatan LPPM Seminar Series "Tantangan Penegakan HAM di Indonesia" yang diselenggarakan
30 Oktober 2023oleh UIN Sunan Kalijaga Komnas HAM RI Perwakilan Maluku Gelar SNP Di SBB Pengenalan SNP Hak Memperoleh Keadilan dalam Diskusi
6 Desember 2023Pengenalan SNP Hak Memperoleh Keadilan dalam Diskusi mengenai "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Peraturan Kepolisian" yang diselenggarakan oleh Justice for Disability
7 Desember 2023Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024
7 Desember 2023Penggunaan SNP HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelatihan kepemiluan
TanggalKegiatan Diseminasi SNP HAM
7 Desember 2023Diseminasi SNP dalam diskusi "HRD dan Kebebasan Berekspresi"
13 Desember 2023Diseminasi SNP Pemilu dalam diskusi Terbuka bertajuk "Mengarusutamakan Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Serentak 2024

Sepanjang tahun 2023, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada lebih dari 250 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Perihal Kegiatan penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dengan meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP untuk mencapai target jumlah K/L/D yang menerima SNP (Iampiran 1).

Sebagai bentuk upaya dalam mengenalkan, menyebarluaskan informasi dan pemahaman agar mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia baik kepada pemerintah, penegak hukum, korporasi atau swasta dan masyarakat umum, Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan dokumen SNP yang telah disahkan dengan pembuatan dua videografis, yakni videografis SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, dan videografis SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram.1

Dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan selama 2023, Komnas HAM RI telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM, dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga dalam rangka mendiseminasikan dokumen SNP HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM, diantaranya adalah kondisi pandemi yang masih terjadi sepanjang tahun 2023 yang tidak saja hanya bedampak pada pelaksanaan kegiatan secara langsung, namun juga berdampak pada sumber daya anggaran dimana selama pandemi covid-19 terjadi beberapa penyesuaian kegiatan sehingga belum maksimalnya capaian target meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM. Selain itu juga faktor waktu yang mana karakteristik dokumen SNP HAM untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D merupakan kerja-kerja yang bersifat multiyears, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Faktor sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam kinerja yang berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Maka dari itu upaya diseminasi atas dokumen SNP HAM baik yang disusun pada TA. 2022 maupun sebelumnya terus dilakukan untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.

Sebagai bentuk upaya dalam mengenalkan, menyebarluaskan informasi dan pemahaman agar mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia baik kepada pemerintah, penegak hukum, korporasi atau swasta dan masyarakat umum, Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan dokumen SNP yang telah disahkan dengan pembuatan dua videografis, yakni videografis SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, dan videografis SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram.²

Dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan selama 2023, Komnas HAM RI telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM, dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga dalam rangka mendiseminasikan dokumen SNP HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM, diantaranya adalah kondisi pandemi yang masih terjadi sepanjang tahun 2023 yang tidak saja hanya bedampak pada pelaksanaan kegiatan secara langsung, namun juga berdampak pada sumber daya anggaran dimana selama pandemi COVID-19 terjadi beberapa penyesuaian kegiatan sehingga belum maksimalnya capaian target meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM. Selain itu juga faktor waktu yang mana karakteristik dokumen SNP HAM untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D merupakan kerja-kerja yang bersifat multiyears, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Faktor sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam kinerja yang berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Maka dari itu upaya diseminasi atas dokumen SNP HAM baik yang disusun pada TA. 2022 maupun sebelumnya terus dilakukan untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.

Pencapaian tersebut ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP, dilakukan konsultasi publik baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta dilaksanakan pula talkshow dalam proses penyusunan SNP HAM. Hal ini untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna.

Tabel 3. 5. Jumlah KLD yang Mengetahui SNP HAM Tahun 2022

Kementerian/ LembagaOrganisasi Perangkat DaerahLembaga Swasembada MasyarakatPerguruan Tinggi/ Universitas
317815322

Sepanjang tahun 2023, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada 200 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan dokumen SNP yang telah disahkan dengan pembuatan dua videografis, yakni videografis SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan³ dan videografis SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram Komnas HAM.

Tabel.3.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran Strategis Persentase KebijakanTahun 2022Capaian Kinerja (%)Tahun 2023Capaian Kinerja (%)
TargetRealisasiTargetRealisasi
Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM100%87,5%87,5%100%100%100%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Tahun 2022 dengan 2023 tersebut dapat dijelaskan bahwa target sasaran strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" pada tahun 2023 adalah 100% atau sejumlah 20 kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM dalam berbagai bentukan kebijakan. Hal tersebut diperoleh dari perhitungan 20% dari 200 K/L/D yang menerima dan mengetahui SNP HAM, yakni sebanyak 40 Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM. Capaian ini lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2022 sebesar 87,5%. Perbedaan capaian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM adalah :

Tabel.3.6. Tantangan dan Upaya Perbaikan

Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

TantanganUpaya Perbaikan
Sosilaisisasi dan diseminasi SNP yang belum massif menyebabkan sejumlah K/L/D belum mengetahuiMelakukan upaya dengan penyesuaian bentuk kegiatan sosialisasi/ diseminasi
yang belum massif menyebabkan sejumlah K/L/D belum mengetahuibentuk kegiatan sosialisasi/ diseminasi secara online maupun hybrid dengan tetap
sejumlah K/L/D belum mengetahui keberadaan dan kegunaan SNP.secara online maupun hybrid dengan tetap mempertahankan tingkat efektifitas, efisiensi
TantanganUpaya Perbaikan serta keberhasilan pencapaian target.
Dokumen SNP HAM yang karakternya sangat teorits menyebabkan K/L/D kesulitan untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D yang merupakan kerja-kerja yang bersifat multi-years, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Sulitnya advokasi dan monitoring terhadap implementasi SNP HAM dalam kebijakan K/L/D dikarenakan SNP HAM tidak bersifat mengikat secara hukum untuk diimplementasikan oleh penyelenggara negara.Melakukan sinergi dengan metode kerjasama Komnas HAM dengan K/L/D melalui Nota Kesepahaman. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan koordinasi program kerja SNP HAM dengan K/L/D dalam tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca kerja sama terkait upaya mencapai target implementasi SNP HAM dalam, hal tersebut membutuhkan waktu dan kebijakan komitmen yang baik antara Komnas HAM dengan stakeholders yang menjadi mitra kerjasama Komnas HAM. Dalam proses penyusunan dokumen SNP, Komnas HAM melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan SNP, antara lain akademisi dan peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, untuk menunjang diseminasi dokumen SNP HAM, Komnas HAM bersinergi dengan Unit Kerja lain untuk mendukung kerja penyebarluasan wawasan HAM melalui diseminasi SNP
akademisi dan peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, untuk menunjang diseminasi dokumen SNP HAM, Komnas HAM bersinergi dengan Unit Kerja lain untuk mendukung kerja penyebarluasan
wawasan HAM melalui diseminasi SNP HAM. Komnas HAM mengupayakan advokasi melalui jalur informal (lobbying) kepada pimpinan K/L/D yang dituju, mencari informasi dan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dengan format legal SNP, serta
metode.pihak terkait dengan format legal SNP, serta melakukan diseminasi dengan berbagai metode.

1[1] https://youtu.be/JWCHriQvb8U?si=Kn4WHjt1HkJ6Iwbs

https://youtu.be/JWCHriQvb8U?si=Kn4WHjt1HkJ6Iwbs

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan

Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

2. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan PerUndang-Undangan

Tabel. 3.7. Indikator Sasaran Strategis

Sasaran StrategisIndikator Sasaran Target Strategis Tahun 2023Target Tahun 2023Realisasi Tahun 2023% Capaian Kinerja (Realisasi/ Target)
Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM100%100%100%

Tahun 2023 Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM. Sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% yang merupakan 3 (tiga) peraturan perundang undangan yang berkesesuaian dengan HAM sebagai hasil tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan pengkajian/penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada tahun 2023.

Adapun rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM adalah:

(1) Kajian Tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja,

Menteri Ketenagakerjaan tidak memperpan(3)jang Permenaker No. 5 Tahun 2023 dan tidak membuat peraturan yang baru.

(2) Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia

Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) masuk menjadi prioritas DPR dan Pemerintah, namun belum disahkan.

(3) Laporan Review Pasca Inkuiri Nasional: "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan"

Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hukum Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.10085/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug Seluas ± 1.268 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) Hektare di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Perda terkait pengakuan Masyarakat Adat telah dikeluarkan oleh Pemda setempat.

1. Kajian Tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima sejumlah pengaduan dari pekerja maupun perwakilan pekerja yang tergabung dari dalam serikat pekerja maupun asosiasi pekerja terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (Permenaker No. 5/2023). Laporan ini diterima antara bulan Maret hingga Juli 2023, dari pengadu yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.1 Selain itu, pada tanggal 14 Juni 2023, Komnas HAM juga telah menerima audiensi pengaduan dari beberapa organisasi dan gabungan serikat buruh, antara lain: Perempuan Mahardika, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) - Marsinah FM, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Dialog Sosial Sektoral Tektile, Garment, Shoes, Leather (DSS - TGSL), dan Gabungan Serikat Buruh Indoensia (GSBI).

Adapun pokok permasalahan yang diadukan adalah terkait dampak diberlakukannya Permenaker No. 5/2023 terhadap kehidupan buruh. Menurut pengaduan tersebut Permenaker No. 5/2023 menyasar dan memberikan ruang pada perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor untuk melakukan penyesuaian waktu kerja dan pengupahan buruh terhadap jenis perusahaan yang terdampak perubahan ekonomi global, seperti: industri garmen, tekstil, kulit, sepatu dan furnitur. Berdasarkan aduan tersebut, Komnas HAM menduga adanya potensi pelanggaran HAM dalam pemberlakuan Permenaker No. 5/2023, sehingga kemudian Komnas HAM melakukan Kajian mengenai dampak pemberlakuan Permenaker No. 5 Tahun 2023 tersebut terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak-hak pekerja.

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti dan memberikan kejelasan atas pengaduan perwakilan serikat buruh di industri padat karya kepada Komnas HAM RI terkait dugaan pelanggaran HAM akibat diterbitkannya Permenaker 5/2023, yang berdampak pada hak-hak pekerja. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam menerbitkan suatu kebijakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan temuan data terkait kondisi pekerja/buruh, serta kajian terhadap pengaturan Permenaker 5/2023, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut.

a. Dikeluarkannya Permenaker No. 5 Tahun 2023 terhadap buruh adalah sebuah penyesuaian upah yang tidak adil yang berpotensi merugikan pekerja/buruh. Penyesuaian waktu kerja akan berdampak pada pembayaran upah yang akan mengurangi hak para pekerja atas upah. Praktik ini melanggar Pasal 88A Ayat 4 UU Cipta kerja soal larangan membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ketentuan ini juga diperjelas dalam Pasal 88A Ayat (5) yang menyatakan apabila kesepakatan yang dicapai lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan, maka kesepakatan tersebut batal dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ditemukan tiga bentuk penerapan Permenaker 5/2023 oleh Perusahaan yaitu: tanpa adanya perundingan dengan pihak Serikat Buruh/Serikat Pekerja, dan terdapat Perusahaan yang melakukan perundingan dan telah disepakati, serta Perusahaan yang hingga saat ini masih dalam tahap proses perundingan 1 dan 2 dengan pihak Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.

Ditemukan bentuk pelanggaran pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak C. Perusahaan yaitu: berupa diliburkan dan tidak dibayar, penambahan jam waktu kerja/lembur tapi tidak dihitung, pemutusan hubungan kerja (PHK) penawaran/sukarela, diliburkan tetapi diganti dengan cuti tahunan, serta tidak diliburkan tetapi ada pemotongan upah.

d. Permenaker 5 Tahun 2023 berpotensi melanggar beberapa hak asasi pekerja sebagai berikut: hak berserikat, berkumpul dan berorganisasi; hak atas pekerjaan dan upah yang layak; hak atas keterbukaan informasi; dan hak perempuan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:

a. Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak memperpanjang pemberlakuan Permenaker 5/2023.

b. Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak menerbitkan kebijakan yang serupa di masa mendatang.

2. Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia

Kelompok marginal harus dipertimbangkan ketika pemerintah merevisi kebijakan, rencana, dan program-program terkait TPB Tujuan 8 untuk mengatasi masalah diskriminasi, ketidaksetaraan dan prinsip 'leave no one behind'. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari menempatkan hak atas pekerja dan pekerjaan yang layak pada jantung strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB Tujuan 8. Dalam laporannya, Komnas HAM menyimpulkan untuk mengangkat temuantemuan nasional pada mekanisme HAM dan TPB. Komnas HAM (2020) berpendapat bahwa pemerintah akan mempromosikan pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan jika mereka dipandu oleh standar dan norma HAM ketika mereka merevisi kebijakan, rencana dan program untuk pembangunan berkelanjutan.Pendekatanintegratif antara pembangunan berkelanjutan dengan HAM harus diterapkan dalamTPB. Hal ini harus dilihat sebagai suatu pendekatan umum di luar TPB Tujuan 8, dan sebagai suatu pendekatan yang dapat membantu 'Decade of Action' pemerintah pada TPB dan membantu mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu ketidaksetaraan dan diskriminasi, dan karenanya berguna bagi pemerintah dalam memenuhi ambisinya yaitu 'leave no one behind' dan Agenda 2030.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

Kajian ini telah mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pekerja marginal dan rentan (pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat), seperti halnya ketiadaan jaminan sosial, permasalahan terkait upah, kekerasan, serta data yang sulit diakses dan prosedur mekanisme pengaduan yang tidak efektif. Semua permasalahan tersebut berpangkal dari adanya permasalahan struktural, yakni minim atau bahkan tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut;

Dalam kerangka reformasi yang komprehensif terhadap pelindungan hukum bagi pekerja marginal dan rentan maka laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1) Pemerintah mengintensifkan upaya-upaya agar sesegera mungkin merealisasikan pengesahan RUU PPRT dan sekaligus meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak pekerja rumah tangga (PRT).

2) Pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja prekariat guna memberikan pengakuan dan pelindungan hukum bagi pekerja prekariat khususnya setelah pengesahan UU atau Perpu Cipta Kerja.

3) Pelindungan sosial sepatutnya tersedia untuk semua pekerja, terutama bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga dan pekerja prekariat yang dalam laporan ini termasuk pekerja paling rentan. Pelindungan sosial yang dibutuhkan oleh ketiga pekerja tersebut adalah cuti berbayar, jaminan kesehatan, dan pensiun.

4) Upaya untuk memenuhi rekomendasi UPR terutama semua rekomendasi krusial yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB. Upaya memenuhi rekomendasi UPR merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah khususnya terhadap organisasi sipil.

3. Laporan Review Pasca Inkuiri Nasional: "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan"

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempatkan isu agraria menjadi isu prioritas lembaga. Hal ini dilakukan dengan melihat konflik agraria di Indonesia yang semakin meningkat dan massif serta kebijakan agraria yang ada justru saling tumpang tindih dan belum efektif implementasinya dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. Komnas HAM berinisiatif membuat suatu rute penyelesaian konflik agraria di Indonesia dengan melaksanakan Review Inkuiri Nasional Komnas HAM.

Review Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, bertujuan untuk menyusun inventarisasi permasalahan, hambatan, solusi yang terjadi dalam proses Inkuiri Nasional, dan implementasi pasca penyusunan dokumen Inkuiri Nasional. Temuan beragam tersebut menjadi penting untuk dilihat dan dianalisa kembali sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut untuk melakukan percepatan penyelesaian pelanggaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan hutan.

Dari berbagai pertemuan serta diskusi yang telah dilaksanakan, diperoleh setidaknya lima permasalahan, yaitu:

a. Belum tersedianya pengakuan melalui hukum formal atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak khusus yang melekat. Contohnya Negara juga perlu mengakui hak girik atau hal ulayat dan memasukkannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan hak yang selama ini diakui hanya sebatas hak guna bangunan atau tanah. Implikasi dari tidak adanya pengakuan Masyarakat Hukum Adat secara formal adalah tidak terpenuhinya jaminan keamanan atas wilayah adat berikut penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak asasinya. Komnas HAM perlu mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat melalui penyusunan kajian perundang-undangan dengan UNDRIP sebagai referensinya.

b. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan paradigma atas sumber daya alam yang dipandang hanya sebatas sebagai komoditas telah menyebabkan Negara memberikan prioritas pemanfaatan sumber daya alam kepada pelaku usaha ekonomi dan pembangunan berskala besar. Pemberian izin-izin eksploitasi dan/atau program konservasi di wilayah adat dan peralihan dari pertanian skala kecil ke pertanian skala besar oleh korporasi telah mengakibatkan penggusuran paksa dan pengungsian

C. Penyederhanaan masalah keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hakhaknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi atau legalitas semata

d. Permasalahan beban ganda yang dialami oleh Perempuan Adat akibat patriarki baik dalam komunitas adatnya maupun Negara

e. Kekosongan Lembaga Negara yang menyelesaikan permasalahan Hutan Adat.

Berdasarkan laporan hasil kajian tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut;

a. Rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga Negara

1) Negara perlu dengan segera menyelesaikan konflik hak atas wilayah adat yang sudah menahun dan dilakukan secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan hak Masyarakat Hukum Adat. Penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup melalui moratorium perizinan, kegiatan korporasi dan aktivitas masyarakat kecuali terkait kegiatan tradisi. Rekonsiliasi harus juga dibarengi dengan upaya pemulihan para korban

2) Negara perlu dengan segera melakukan pemulihan kepada Masyarakat Hukum Adat yang menjadi korban, dengan melakukan pemulihan secepatnya melalui ganti rugi atau restitusi, atau dengan melakukan pemulihan secara berlanjut.

3) Negara perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang dapat menjadi payung hukum dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi Masyarakat Hukum Adat, serta dasar untuk harmonisasi berbagai peraturan perundangan yang sudah ada

4) Negara perlu untuk membentuk Lembaga independen di bawah Presiden dengan mandate untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan agraria

5) Negara secara penuh menerapkan asas FPIC kepada Masyarakat Hukum Adat dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut perizinan dalam kawasan hutan

4. Laporan Hasil Kajian Tim TPPO Komnas HAM: Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Kerangka Instrumen Nasional, Regional dan Internasional

Dalam kurun waktu 2020 – 2022, Komnas HAM telah menerima dan memverifikasi 170 aduan terkait dengan isu Buruh Migran yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung dan Riau, dan di luar negeri antara lain Arab Saudi, Irak, Kamboja, Malaysia, Tiongkok, dan Emirat Arab. Adapun isu yang muncul didominasi aduan terkait pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal dengan kategori pelanggaran Hak atas Kesejahteraan. Sementara itu, pihak yang paling banyak diadukan adalah Korporasi (52 kasus), Pemerintah Pusat (40 kasus), dan WNA (12 kasus).

Pada kasus-kasus seperti ini, Komnas HAM akan menindaklanjuti dengan meminta keterangan BP2MI maupun Kemenaker. Meskipun kemudian akan disampaikan bahwa PMI yang bersangkutan tidak terdaftar pada database BP2MI ataupun perusahaan yang memberangkatkan tidak memiliki izin resmi. Pihak KBRI ataupun Kemenlu akan mengupayakan untuk melakukan diplomasi dengan pihak majikan untuk pemenuhan tuntutan pemulangan. Sedangkan pada beberapa kasus dimana PMI menginginkan proses hukum terhadap perekrut akan dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Namun demikian, belum semua PMI berani memutuskan untuk melaporkan permasalahannya untuk diproses kepada jalur hukum.

Untuk itu, penting juga untuk meninjau situasi dan kondisi para PMI yang berada di luar negeri, khususnya yang mengalami TPPO, antara lain di Thailand, Malaysia, dan Kamboja, untuk dikaji efektivitas perlindungan PMI terhadap TPPO melalui regulasi/kebijakan nasional maupun internasional yang berlaku. Dengan demikian, hasil tinjauan situasi dan kondisi PMI tersebut dapat memberikan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan laporan kajian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa;

a. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk satgas TPPO belum efektif melakukan pencegahan dan penanganan TPPO berdasar mandat UU Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang maupun UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari makin tingginya kerentanan pekerja migran terutama perempuan pada TPPO dengan beragam modus

b. Upaya pencegahan TPPO yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga masih sporadik baik dalam hal diseminasi informasi migrasi aman maupun TPPO, belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan alokasi anggaran yang memadai dan disertai dengan monitoring dan evaluasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk sekali kegiatan tanpa disertai monitoring dan evaluasi

C. Upaya penanganan TPPO lebih banyak terfokus pada upaya evakuasi korban di negara penempatan dan pemulangan korban ke daerah asal. Tanpa disertai upaya pemulihan korban yang tidak jarang mereka mengalami trauma. Sementara penegakan hukum lebih banyak menghukum pelaku lapangan tanpa mampu mengungkap pelaku utama dan keterlibatan aktor negara.

d. Peran National Human Right Institution seperti Komnas HAM lebih terfokus pada penanganan pengaduan kasus dan belum ada langkah sistematis dalam pencegahan TPPO. Komnas HAM lebih banyak melakukan kajian yang menghasilkan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Sementara Komnas Perempuan melakukan pemantauan implementasi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. KPAl juga berfokus pada pengawasan penanganan korban TPPO anak.

e. Organisasi masyarakat sipil banyak bekerja bersama korban dan masyarakat di akar rumput baik dalam aspek pencegahan TPPO maupun mendorong upaya penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi sebagai berikut;

a. Mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO di tingkat Pusat maupun Daerah, serta kelengkapannya (Satgas/Gugus Tugas). Hal ini guna mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan TPPO

b. Mengefektifkan fungsi dan peran Satgas/Gugus Tugas TPPO di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui penguatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan TPPO

C. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO di Provinsi NTT

d. Mendorong adanya persamaan persepsi di antara Aparat Penegak Hukum dan penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan gabungan APH serta mendorong proses penegakan hukum terhadap pelaku guna mencegah keberulangan terjadi.

e. Penguatan fungsi pencegahan TPPO melalui:

1) Membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja yang sama bagi masyarakat dengan mengedepankan hak-hak para pekerja yang berasaskan hak asasi manusia.

2) Memastikan migrasi aman dengan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM terlatih yang akan bekerja di dalam dan ke luar negeri; Pengawasan proses migrasi termasuk kepada pihak swasta; serta Penanganan cross border monitoring

3) Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi/kabupaten kota asal pekerja. Hal ini dapat didasarkan pada data pemulangan terkait daerah asal untuk lebih mengoptimalkan pencegahan melalui edukasi maupun intervensi terhadap faktor-faktor terjadinya TPPO di daerah asal.

4) Diseminasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman dan bahaya TPPO

5) Penguatan fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pencegahan TPPO, Keberangkatan PMI pasti diketahui kepala desa, pastikan mereka tau kemana warganya yang berangkat

f. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya TPPO (kemiskinan, pengangguran, tersedianya lapangan pekerjaan, perkawinan anak, kawin kontrak, dll)

g. Pelibatan CSO/NGO yang melakukan advokasi pada isu TPPO dalam programprogram pencegahan dan penanganan TPPO.

h. Perlunya program penguatan dan pendampingan bagi korban TPPO yang diselenggarakan secara sistematis sebagai upaya pemenuhan hak korban sekaligus pemenuhan hak atas pemulihan

5. Ringkasan Kebijakan: Strategi Implementasi 205 Rekomendasi yang Didukung Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) Siklus Ke Empat

Indonesia telah mengikuti sidang UPR siklus keempat pada 9-11 November 2022. Di dalam sidang yang dihadiri oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menkumham RI, Yasonna Laoly, Indonesia memperoleh 269 rekomendasi dari 108 negara. Namun, Indonesia tidak lantas mengambil keputusan atas 269 rekomendasi tersebut. Indonesia memilih untuk meminta waktu mempelajari 269 rekomendasi tersebut dengan melakukan kajian dan dialog dengan pemangku kepentingan di Indonesia. Indonesia diberikan kesempatan memberikan jawaban pada akhir Februari atau awal Maret 2023.

Setelah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan dialog untuk meminta masukan dari para pemangku kepentingan di Indonesia pada awal 2023. Dalam sidang sesi adopsi UPR Dewan HAM PBB pada 24 Maret 2023 di Jenewa, Swiss, Indonesia menyatakan sebanyak 205 rekomendasi didukung (supported) dari 269 rekomendasi yang diperoleh, sebanyak 59 rekomendasi dicatat (noted), dan 4 rekomendasi didukung sebagian (partially supported).

Berdasarkan ringkasan kebijakan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa;

a. Sifat rekomendasi UPR yang tidak mengikat, sehingga pemerintah Indonesia perlu memiliki strategi khusus dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR.

b. Sinkronisasi kebijakan, regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan Komnas HAM / NHRI dalam mendorong implementasi rekomendasi yang didukung.

c. Sosialisasi tentang mekanisme UPR dan rekomendasinya kepada pemangku kepentingan di daerah.

d. Masih tingginya jumlah kebijakan dan regulasi diskriminatif di tingkat daerah menunjukkan bahwa rekomendasi UPR yang selalu menegaskan penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

e. Sosialisasi kepada pemerintah daerah sangat penting dan strategis, agar agenda UPR menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan serta regulasi, termasuk bagi legislatif, akademisi, dan CSO.

f. Perlunya melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan rekomendasi dengan menguatkan peran dan posisi Desk Pelaporan UPR yang berada di bawah Kemenko Polhukam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut;

a. Kemenkopolhukam

1) Mengkoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Marinves, dan Kemenko PMK dalam mengintegrasikan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam setiap program kementerian termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia dan anggaran.

2) Mengkoordinasikan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dengan skema atau strategi nasional lainnya, diantaranya Rencana Aksi HAM, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Lansia, Program Reforma Agraria, dan Program Transisi Energi.

3) Memperkuat struktur, anggaran, dan fungsi Desk Pelaporan UPR Kemenko Polhukam sebagai unit yang mengkoordinasikan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam mengumpulkan daya dukung (evidence based).

4) Mendorong kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, CSO, universitas/akademisi,danmasyarakat, agar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai dalam acuan mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

b. Kementerian Hukum dan HAM

1) Sosialisasi dan diseminasi tentang 205 rekomendasi yang didukung Indonesia ke semua kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, termasuk kepada CSO, universitas, dan masyarakat.

2) Mengintegrasikan rencana implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam RPJMN 2024-2029 dan RPJMD 2024-2029.

3) Mendorong kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, CSO,universitas/akademisi,dan masyarakat,agar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun KomnasHAMsebagaiacuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

c. Kementerian Luar Negeri

1) Sosialisasi dan diseminasi tentang 205 rekomendasi yang didukung Indonesia kepada kedutaan besar atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan lembaga internasional.

2) Mengintegrasikan pelaporan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dengan mekanisme pelaporan instrumen HAM yang telah ada misalnya yang diampu di bawah Komite HAM dan Komite Hak Ekosob.

3) Mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

d. Bappenas

1) Mengintegrasikan rencana implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam RPJMN 2024-2029 dan RPJMD 2024- 2029.

2) Mendorong kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, CSO, universitas/ akademisi, dan masyarakat, agar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

e. Komnas HAM

Memanfaatkan sistem informasi Pusdahamnas di Komnas HAM sebagai database atas strategi dan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.

f. Organisasi Masyarakat Sipil dan Universitas/Akademisi

1) Berpartisipasi secara aktif dalam mendorong dan berkontribusi mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.

2) Berkoordinasi secara aktif dan substantif dengan Desk Pelaporan UPR di Kemenko Polhukam sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendorong implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.

3) Mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 pada capaian sasaran strategis Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM dalam hal target dan realisasi tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun 2023, adalah:

Tabel.3.8. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya

NoIndikator Sasaran StrategisSatuanTahun 2022Capaian (%)Tahun 2023Capaia n (%)
Targe tRealisas iTarg etRealisas i
1Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAMpersentase100%100%100%100%100%100%

Secara umum pelaksanaan kajian berjalan cukup lancar. Hal ini dikarenakan dilibatkannya penulis eksternal. Serta perbandingan target, realisasi dan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023 tetap sama, 100%, tidak ada penurunan, maupun kenaikan yang signifikan.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Kendala dan permasalahan yang kerap kali terjadi selama pelaksanaan pengkajian dan penelitian sepanjang tahun 2023 antara lain;

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah,

2. Keterbatasan anggaran

3. Waktu yang singkat

4. Metode penelitian yang sering berubah-ubah dari rencana

5. Stakeholder kurang berperan aktif

Serta beberapa bentuk upaya perbaikan dan solusi yang ditawarkan antara lain;

1. Recruitment tenaga kontrak

2. Penyesuaian anggaran di awal sesuai kebutuhan pelaksanaan pengkajian penelitian

3. Menyesuaikan kembali jadwal seperti memanfaatkan waktu lembur dengan semestinya

4. Menentukan rencana cadangan apabila metode yang digunakan tidak tercapai

5. Tetap menjalin komunikasi dengan stakeholder hingga memberikan tanggapan yang dibutuhkan

2. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat

Tabel.3.9. Capaian Kinerja Bidang Penyuluhan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2023Realisasi Tahun 2023% Capaian Kinerja (Realisasi/ Target)%
HAM di MasyarakatHAM di Masyarakat

Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan sesuai dengan mandat dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan tersebut, Bidang Penyuluhan dibawah Subkomisi Pemajuan HAM memiliki target sasaran Kegiatan "Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat" yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM di masyarakat. Mekanisme pengukuran dalam sasaran kegiatan guna mencapai target capaian sasaran strategis ini dilakukan dengan melihat hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan fungsi penyuluhan Komnas HAM RI meliputi penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, upaya peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal, non-formal serta berbagai kalangan lainnya, serta melalui kerjasama bidang Hak Asasi Manusia dengan berbagai organisasi dan lembaga di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Tabel.3.9. Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 - 2024

Tahun20202021202220232024
Target (%)20%30%40%50%60%
Konversi (%) ke Jumlah Orang1.200 x 20% (240 orang)1.200 x 30% (360 orang)1.200 x 40% (480 orang)1.200 x 50% (600 orang)1.200 x 60% (720 orang)

Pada tahun 2023, capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui fungsi penyuluhan yang diperoleh untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM, Komnas HAM berhasil memenuhi capaian target jumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan tercatat mampu mencapai output sejumlah 9106 orang yang mengikuti kegiatan Pelaksanaan Diseminasi Nilai-nilai HAM dan didukung oleh 2 output laporan.

Tabel.3.10. Realisasi Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2023

KegiatanCapaian
Perencanaan Diseminasi Nilai-nilai HAM1 Laporan
Pelaksanaan Diseminasi Nilai-nilai HAM, dengan turunan kegiatan:9106 orang
1. Kampanye Tanggap Rasa
2. Festival HAM
3. Peringatan Hari HAM
4. Penerbitan Publikasi
5. Sekolah Ramah HAM 6. Kampanye Melalui Media Sosial
6. Kampanye Melalui Media Sosial 7. Diskusi Publik "Refleksi 30 Tahun Komnas HAM"
7. Diskusi Publik "Refleksi 30 Tahun Komnas HAM" 8. Perpustakaan
8. Perpustakaan 9. Kunjungan
10. Kegiatan Diseminasi lainnya oleh Komisioner
11. Pelatihan HAM untuk Polisi
12. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura
13. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Singkawang
14. Penyusunan Modul dan Uji Coba Pelatihan Bisnis dan
HAM1 laporan

Untuk target capian RO, pada tahun 2023 Bidang Penyuluhan Komnas HAM telah mencapai target yang ditentukan yakni 9000 orang. Untuk level RO tersebut, Komnas HAM mampu mencapai 9106 orang dengan persentase 101,18%. Hal ini terjadi karena terdapat berbagai faktor baik internal maupun eksternal Komnas HAM. Faktor pertama adalah banyaknya pemotongan anggaran yang terjadi di Komnas HAM, sehingga membuat kegiatan terlaksana namun tidak dapat mengakomodir semua kebutuhannya atau kegiatan akhirnya tidak dapat berjalan sebagaimana rencana kegiatan awal yang ditetapkan.

Selain itu, perubahan metode pelaksanaan Festival HAM di tahun ini yang menjadi Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM pun berdampak pada pencapaian output Bagian Dukungan Penyuluhan. Festival HAM biasanya menjadi penyumbang besar capaian output, namun karena perubahan bentuk dan keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat mengakomodir jumlah peserta yang banyak sehingga akhirnya berdampak pada pencapaian target RO yang tidak dapat tercapai 100%. Faktor lain adalah kurva pandemi covid-19 yang semakin melandai sehingga keinginan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara luring lebih banyak, padahal kekuatan anggaran tidak memungkinkan sehingga beberapa kegiatan masih dilaksanakan secara daring. Hal ini tentunya turut berperan pada pencapaian output yang ditentukan. Menghadapi permasalahan tersebut, Dukungan Penyuluhan Komnas HAM mencoba mencari alternatif dalam pelaksanaan kegiatan dengan memaksimalkan anggaran yang ada, seperti memperbanyak kegiatan online dan bekerjasama dengan Bagian/Biro lain dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satunya adalah mengadakan diskusi secara daring namun mengangkat isu-isu interseksi yang dekat dengan masyarakat umum, sehingga masih banyak yang berpartisipasi. Berbagai kolaborasi juga dilakukan agar penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kapasitas HAM dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Meskipun realisasi capaian target RO kegiatan Pelaksanaan Diseminasi Nilai-nilai HAM pada tahun ini mencapai jumlah 9106 orang. Namun dalam pengukuran persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM-nya tetap menggunakan populasi tahunan yakni 1.200. Karena, meskipun pada tahun ini Dukungan Penyuluhan Komnas HAM telah mencapai output sejumlah 9106 orang, namun jumlah tersebut adalah banyaknya orang yang terpapar informasi HAM atau yang mengikuti kegiatan Diseminasi nilai-nilai HAM, sehingga masih dibutuhkan intervensi selanjutnya untuk mencapai tahap peningkatan kesadaran HAM.

Sesuai dengan yang tertuang pada Renstra Komnas HAM, setiap tahunnya angka 1.200 orang menjadi patokan untuk penghitungan tingkat kesadaran HAM. Selain untuk konsistensi penghitungan, penetapan target ini juga dapat digunakan untuk membandingkan perkembangan setiap tahunnya dari kerja-kerja yang dilakukan Dukungan Penyuluhan Komnas HAM. Pada tahun 2023 target persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM-nya adalah sebesar 50% dari target populasi tahunan (1.200 orang). Oleh karena itu, maka target tahun 2023 adalah 50% x 1.200 orang = 600 orang.

Pada tahun 2023 ini, untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM mencapai 99,2% capaian target jumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan data sebagai berikut. Untuk mengukur persentase tingkat kesadaran HAM, digunakan Kirkpatrick Evaluation Model yang telah disesuaikan penerapannya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Level 4 Mengukur persentasetingkat penerapan HAM pada Level 3 Mengukur masyarakat yang menjadi persentasetingkat target sasaran pemahaman HAM pada penyebarluasan wawasan masyarakat yang menjadi HAM target sasaran Level 2 Mengukur penyebarluasan wawasan persentasetingkat HAM pengetahuan HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan wawasan HAM Level 1 Mengukur persentasetingkat penerimaan informasi HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaranpenyebarluasan wawasanHAM

Gambar Kirkpatrick Evaluation Model

Tabel.3.11. Capaian Kinerja Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2023

Tabel Capaian Kinerja Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2023

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2023Realisasi Tahun 2023% Capaian Kinerja (Realisasi/ Target)
Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat50% (600 orang)595 orang99,2 %

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat realisasi yang mengalami peningkatan kesadaran HAM adalah 595 orang (49,6% dari target renstra) atau 99,2%. Meskipun target renstra tidak tercapai 100%, namun capaian yang dihasilkan tetap berdampak mengingat anggaran yang tersedia juga mengalami penurunan. Pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan dan merupakan hasil dari pengembangan kerja sama dengan pihak terkait.

Capaian 2023 sebanyak 595 orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kesadaran HAM melalui evaluasi berbagai Program/Kegiatan Bidang Penyuluhan HAM sebagai berikut: Pelatihan HAM, Publikasi, Kampanye HAM, Festival HAM, Diseminasi HAM dan Workshop Sekolah Ramah HAM. Dalam menurunkan Kirkpatrick Evaluation Model, berbagai pendekatan dilakukan baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun mix-method.

Tabel.3.12. Evaluasi berbagai Program/Kegiatan Bidang Penyuluhan HAM

NoKegiatanMetode Pengukuran KirkpatrickResponden yang Meningkat Kesadaran HAMnya
1.Pelatihan HAM: HAM, Pelatihan Kabupaten/Kota HAMPre-posttest ObservasiHAMnya 176 orang
Kabupaten/Kota HAM Pelatihan Polisi Berbasis HAMObservasi20 orang
2Monitoring AlumniWawancara8 orang
2. 3.PublikasiKuesioner Kuesioner33 orang 28 orang
3.Kampanye HAM Tanggap RasaKuesioner28 orang
4. 5.Festival HAM Diseminasi HAM (HariKuesioner Kuesioner dan observasi216 Orang 30 orang
5.Diseminasi HAM (Hari HAM, Perpustakaan, Kunjungan)Kuesioner dan observasi30 orang
6.Workshop HAM: Sekolah Ramah HAMObservasi84 Orang
Total595 Orang

Upaya-upaya dimaksud dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Kirkpatrick Evaluation Model disesuaikan dengan tujuan dan bentuk kegiatan itu sendiri. Pada program penyuluhan, diseminasi, maupun kampanye, kuesioner disebarkan untuk mengetahui penambahan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan peserta kegiatan (Kirkpatrick level 2). Sedangkan pada program pelatihan, model evaluasi Kirkpatrick diturunkan diturunkan dengan mix method untuk mengukur level

2 dan 3. Peserta pelatihan diukur tingkat perubahan peningkatan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan (Kirkpatrick level 2) menggunakan pretest dan posttest sehingga didapatkan perbandingan skor sebelum dan setelah pelatihan. Secara kualitatif dilakukan dengan observasi atau pengamatan proses pelatihan oleh fasilitator untuk mengetahui tingkat pemahaman (Kirkpatrick level 3) maupun inspirasi yang didapatkan selama proses pelatihan. Monitoring alumni pelatihan juga dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada alumni, rekan kerja maupun atasan mereka; serta pelibatan alumni pada agenda Komnas HAM. Cara ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian pada level 3 dan atau 4.

Beberapa kali diseminasi dan kampanye yang dilakukan - seperti Pawai HAM, Diskusi Refleksi 30 Tahun Komnas HAM, Festival HAM, dan Hari HAM - juga dituliskan dalam media nasional sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat masih menjadi inspirasi partisipasi publik untuk berkontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM. Isu terkait kelompok minoritas juga banyak menjadi perhatian dan diangkat dalam pelatihan-pelatihan yang mendorong pemenuhan HAM kelompok rentan, marginal dan atau minoritas. Faktor lainnya adalah kegiatan yang mulai dilakukan secara tatap muka, sehingga dapat memberikan motivasi perubahan perilaku. Proses diskusi dan interaksi melalui tatap muka, memberikan ruang yang memadai bagi individu untuk dapat lebih reflektif pasca menerima informasi mengenai hak asasi manusia.

Berikut penjelasan terkait capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui fungsi penyuluhan yang diperoleh untuk kegiatan peningkatan kesadaran HAM T.A. 2023:

1. Pelatihan HAM

Alumni program pelatihan peningkatan kesadaran HAM pada tahun 2023 adalah sebesar 196 orang. Alumni ini berasal dari Pelatihan Polisi Berbasis HAM; Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci di Jayapura dan Sorong; Kelas Inspirasi Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci bagi Kota Tangerang, Malang, Surabaya, dan Surakarta; Pelatihan HAM untuk Paralegal HIV dan TB; Pelatihan HAM, Stigma, dan Diskriminasi untuk Asosiasi Profesi (Bidang, Suster, Dokter); Kelas Inspirasi Membumikan HAM dalam Dunia Bisnis. Pelatihan-pelatihan ini merupakan pengembangan dari kerja sama dengan pihak terkait seperti Indonesia AIDS Coalition (IAC) dan POLRI.

Pelatihan Polisi Berbasis HAM menggunakan pendekatan kualitatif dimana fasilitator melakukan pengamatan atas keaktifan peserta selama proses, pernyataan yang diutarakan peserta, proses jalannya diskusi, dan interaksi antar peserta itu sendiri. Sedangkan pelatihan lainnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk dengan mengolah nilai pre-posttest kemudian membandingkan hasilnya. Mix-method juga digunakan untuk memperdalam analisa peningkatan pemahaman yang dialami peserta. Berikut data hasil pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan pendekatan kuantitatif.

Tabel.3.13. Hasil Pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan Pendekatan Kuantitatif

Tabel Hasil Pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan Pendekatan Kuantitatif

Tabel Hasil Pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan Pendekatan Kuantitatif
KegiatanSkorJumlah
PretestPosttest
Pelatihan Kabupaten/Kota 6.5 HAM di Papua6.5740
Pelatihan Kabupaten/Kota 7.1 HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci di Jayapura7.18.625
Pelatihan Kabupaten/Kota 6.6 HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci di Sorong6.67.416
Pelatihan 7.7 Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci untuk Kota Tangerang, Malang, Surabaya, dan Surakarta7.78.519
Pelatihan HAM untuk 6.9 Paralegal HIV dan TB6.97.934
Pelatihan HAM, Stigma, dan 8.2 Diskriminasi untuk Asosiasi Profesi (Bidang, Suster, Dokter)8.29.617
Kelas Inspirasi Membumikan HAM dalam Dunia Bisnis7.58.125
Dunia Bisnis Total Alumni176

Untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM, Komnas HAM melakukan evaluasi dengan metode wawancara mendalam terhadap sampling alumni Pelatihan Kabupaten Kota HAM untuk Karesidenan Surakarta yang dilakukan tahun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada 8 alumni, rekan kerja alumni pelatihan, dan atasan alumni pelatihan di Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Tim menemukan bahwa alumni yang disample, khususnya dari OPD-OPD, adalah staf-staf baru yang belum pernah mengikuti pelatihan terkait HAM. Alumni pelatihan merasa kegiatan yang diikuti sangat seru, menambah pengetahun dan pemahaman mereka sola HAM, serta memperkuat jejaring mereka. Rekan kerja dan atasan yang ikut diwawancara juga merasa pelatihan yang dilakukan mampu membekali staf dengan pengetahuan sehingga mampu berkontribusi dengan baik di OPD mereka. Bahkan seluruh alumni yang diwawancara maupun atasan dan rekan kerjanya merekomendasi adanya pelatihan khusus per kabupaten/kota sehingga isu yang dibawa dapat tersebar lebih banyak ke OPD-OPD dan masyarakat sipil. Sedangkan dari pihak masyarakat sipil, pelatihan ini menambah wawasan mereka dan memperkuat jejaring HAM di Karisidenan Surakarta. Bagi NGO, pelatihan yang diikuti juga memperkuat pemetaan dan isu yang perlu mereka advokasi di wilayah Karisidenan Surakarta. Salah satu peserta yang merupakan perwakilan generasi muda dan kewirausahaan juga mulai menerapkan prinsip HAM dalam kewirausahaan yang dia tekuni, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk menjadi talent perusahaannya. Beberapa alumni juga bercerita bahwa mereka menyampaikan pengalaman dan informasi HAM yang diterima dalam pelatihan ke sesama rekan kerja dan lingkungannya. Dari hasil monitoring alumni ini diketahui bahwa pemahaman dan inspirasi penerapan maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari telah mulai dilakukan oleh para alumni (Kirkpatrick level 3 dan 4).

2. Publikasi

Publikasi yang dihasilkan oleh Tim Publikasi Tahun 2023 ini diantaranya ada publikasi cetak dan non cetak. Publikasi cetak ada buletin dan Majalah, sedangkan non cetak ada penulisan dan pengunggahan artikel di website Komnas HAM pada lama Kabar Latuharhary, aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), serta Open Journal System (OJS). Di Tahun 2023 ini, setiap selesai pencetakan terbitan dilakukan pula launching melalui live Instagram Komnas HAM. Interaksi secara langsung dilakukan oleh tim dengan masyarakat agar lebih menjangkau lebih banyak pihak yang mendapatkan informasi tentang terbitan dan kerjakerja Komnas HAM.

Sampai dengan akhir November 2023, seluruh Publikasi Bagian Dukungan Penyuluhan Komnas HAM atau sejumlah total 1035 eksemplar terbitan telah selesai didistribusikan, dengan capaian 100%. Distribusi terbitan dilakukan melalui berbagai cara seperti pada saat kegiatan diseminasi, koordinasi dengan lintas lembaga maupun ketika kunjungan ke lapangan. Tim juga menerima permintaan paket terbitan dari biro/unit lain di internal Komnas HAM ketika ada kegiatan. Selain itu, dapat juga melalui pembagian paket terbitan publikasi kepada siswa/mahasiswa/masyarakat umum yang melakukan kunjungan, baik itu untuk studi banding, observasi, maupun wawancara ke Komnas HAM. Pendistribusian sendiri mulai dilakukan pada saat buletin Wacana HAM 1 terbit karena dalam satu tahun berjalan seluruh eksemplar publikasi yang diterbitkan akan habis dibagikan, melalui berbagai macam cara di atas. Pencatatan dan pendokumentasian hasil distribusi juga dilakukan oleh tim untuk melihat sebaran k/l/d/s penerima manfaat. Berikut digambarkan dalam tabel dan diagram jumlah, bulan terbit, launching, dan pendistribusian cetakan tim Publikasi. Tim Publikasi juga memberikan satu ruang/rubrik kepada publik/pembaca untuk berpartisipasi mengikuti kuis HAM berhadiah dan feedback masukan kepada tim redaksi Majalah SUAR Tahun 2023.

3. Kampanye HAM Tanggap Rasa

Kampanye HAM Tanggap Rasa "Apa Rasamu terhadap Rasaku" adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Dukungan Penyuluhan Komnas HAM sejak tahun 2020. Kampanye ini menjadi sebuahruangberbagi rasa dari masyarakat umum atau komunitas/pendamping/keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk mempopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital.

Pada tahun 2023, Kampanye HAM Tanggap Rasa telah melakukan 1 diskusi secara webinar daring pada tanggal 20 September 2023 dengan tema Diskusi Tanggap Rasa: Kita Muda Punya Suara, yang dilaksanakan melalui Zoom Webinar ini diikuti oleh 42 Peserta melalui Zoom dan terdapat 52 Views di Youtube. Pada tahun ini Kampanye HAM Tanggap Rasa juga ada 15 podcast.

KITA MUDA PUNYA SUARA: ANTI POLARISASI POLARISASI KLUB LTEPASI DICITAL!

Ruang Tanggap Rasa dan 1 podcast Ruang Tanggap Rasa episode spesial yang dipublikasikan di media sosial spotify dan youtube. Berikut list podcast Ruang Tanggap Rasa tiap episodenya :

S3E1 Mengenal Kusta, Membangun Kesadaran Hak Asasi Manusia

S3E2 Desak Pengesahan RUU PPRT

S3E3 Mengakui dan Menyesali Pelanggaran HAM yang Berat, Terus Apa?

S3E4 AIDS, HAM dan Kita

S3E5 Kok Banyak Sih Kasus Agraria di Indonesia?

S3E6 Komnas HAM 30 tahun: Before and After

S3E7 Komnas HAM 30 tahun: Menuju Keadaban dan Keadilan Sosial

S3E8 Pendidikan HAM pada Lingkungan Keluarga

S3E9 Bisnis dan HAM

S3E10 Hak Anak

S3E11 Media Untuk Perjuangan Hak Masyarakat Adat

S3Eps Spesial International Youth Day : Komnas HAM Beda, Muda, Berbahagia

S3E12 Tak Hanya Jakarta

S3E13 Kekuatan Lirik untuk Kampanye HAM bersama Cholil Mahmud Efek Rumah Kaca

S3E14 Dinamika HAM di Nusantara Kuno

S3E15 Podcast Polusi Udara

Selain itu Kampanye HAM Tanggap Rasa juga mempunyai website sebagai salah satu media kampanye HAM yang dapat diakses melalui link tanggaprasa.id. Website ini menjadi wadah bagi Kampanye HAM Tanggap Rasa untuk menyebarluaskan wawasan HAM dengan media podcast, video HAM, cerita pendek, foto narasi HAM dan juga menampung karya dari masyarakat khususnya pemuda yang tertarik dengan isu-isu HAM. Juga terdapat live chat yang bisa langsung berkomunikasi dengan tim Kampanye HAM Tanggap Rasa. Selain itu juga terdapat fitur inklusif "Listen to Posf yang membantu teman-teman tunanetra untuk dapat dengan mudah mengakses website tanggaprasa.id.

Total output Kampanye Tanggap Rasa November 2023 (s.d 27 November 2023) dan rekaman podcast dengan mitra eksternal) adalah 1,404 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Output 1600 1404 1400 1200 915 1000 718 800 545 600 475 373 400 267 280 203 179 200 91 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Output

Untuk kegiatan diskusi yang dilaksanakan, metode evaluasi yang digunakan adalah Kirkpatrick. Tim mengembangkan kuesioner online untuk mengukur level 1 (reaksi) dan level 2 (pengetahuan). Dalam sisi pengetahuan, selain materi yang disampaikan, juga dirancang pertanyaan refleksi konsep dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berguna untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tidak hanya tingkat penambahan pengetahuannya. Sampel yang mengisi kuesioner 100% menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan.

Sedangkan untuk evaluasi kegiatan lainnya, telah dikumpulkan 20 orang yang mengisi evaluasi berbentuk kuesioner pada tools Survey Monkey. Berdasarkan survey dapat dikatakan bahwa Kampanye ini mengalami tren yang positif, maka perlu adanya kelanjutan program ini. Meskipun begitu, perlu adanya evaluasi terhadap kampanye ini. Ini dapat dilihat dari kualitas audio yang masih kurang dengan alat seadanya. Selain itu, adanya 5 % kurang untuk moderator memberikan gambaran bahwa perlu adanya pelatihan bagi host atau moderator untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki moderator. Selain itu, beberapa masukan juga disampaikan oleh responden untuk meningkatkan kualitas dari kampanye tanggap rasa dan menyebarluaskan ham ke masyarakat. Salah satu masukan itu adalah membuat kampanye ini ke platform-platform digital lain yang lebih populer di masyarakat, sehingga lebih meluas. Topik dan pemilihan narsum juga mendapat sorotan dari narsum, untuk lebih ditingkatkan lagi.

4. Festival HAM

Festival Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan pada suatu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengekspresikan kebijakan dan praktik HAM di daerahnya yang pada tahun 2023 Kota Singkawang terpilih menjadi tuan rumah. Festival HAM merupakan kolaborasi multipihak sebagai inisiatif kebangsaan. HAM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, lembaga nasional HAM, dan kelompok masyarakat sipil yang gema dan praktiknya perlu diperluas ke daerah lainnya di Indonesia. Tema besar pada pelaksanaan Festival HAM 2023 ini mengangkat tema “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif". Tema besar ini ditetapkan karena relevan dengan kondisi saat ini dan juga dapat merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah.

Peserta yang hadir tidak hanya dari Kota Singkawang atau wilayah Kalimantan Barat saja, tetapi dari beragam daerah seperti dari Jakarta, Ketapang, Bitung, Toraja, Bali, Nusa Tenggara Timur, bahkan dari daerah Jayapura Papua. Asal instansi para peserta pun beragam, ada yang dari kementerian/lembaga pemerintahan, Non-Government Organization (NGO), akademisi, dan masyarakat sipil.

Tim panitia dan tim monev Festival HAM 2023 telah menyediakan link dan barcode survei di masing-masing meja atau kursi peserta, serta telah menghimbau para peserta untuk dapat mengisi survei tersebut, namun tercatat masih ada peserta yang tidak mengisi survei. Terdapat 216 orang sample peserta eksternal yang mengisi survey dan dikategorikan telah bertambah wawasan dan pengetahuan nya sesuai dengan metode kirkpatrick level 2.

5. Peringatan Hari HAM

Hari HAM sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember oleh seluruh bangsa-bangsa sebagai upaya untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia sehingga tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi terutama oleh negara. Peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Peringatan Hari HAM 2023 mengangkat tema "Harmoni dalam Keberagaman", dengan harapan menjadi momentum untuk menyampaikan dan menguatkan narasi persatuan dan toleransi khususnya untuk generasi muda dalam menyuarakan kedamaian. Menggunakan tagline #BedaUntukBersatu dalam setiap rangkaian kegiatan, untuk mempermudah dalam proses kampanye peringatan Hari HAM sehingga diharapkan publik akan mudah mengenali dan mengingat rangkaian kegiatan tersebut.

Rangkain kegiatan Hari HAM tahun 2023 yaitu pertemuan dengan para pihak, talkshow HAM, kompetisi komik digital, pameran komik HAM, dan peringatan Hari HAM 10 Desember 2023. Ragam kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak daya jangkau peringatan Hari

HAM itu sendiri, baik ke generasi muda, aparatur negara, maupun publik. Karena itu, kegiatan yang dilakukan mendapatkan apresiasi positif dan memberikan inspirasi, khususnya bagi kelompok muda yang merupakan kelompok terbesar yang mengikuti rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM 2023. Kegiatan yang dilakukan secara partisipatif melalui kompetisi komik digital juga mampu menjangkau orang-orang yang berasal dari luar Jabotabek.

Dari 567 peserta yang mengikuti rangkaian Peringatan Hari HAM dari awal sampai puncak, terdapat 30 peserta yang menyampaikan bahwa kegiatan ini membuat mereka lebih paham soal HAM. Terutama adalah peserta lomba komik digital, di mana mereka memang harus diposisikan untuk belajar HAM terlebih dahulu kemudian menuangkannya dalam karya. Metode lomba seperti ini kedepannya dapat direplika sehingga peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM tidak hanya terjadi di ruang-ruang kelas pelatihan, namun juga lomba 'konten' HAM.

6. Workshop Sekolah Ramah HAM

Komnas HAM pada periode Januari 2020 sampai April 2023 telah menerima dan memproses 136 pengaduan terkait isu pendidikan di Indonesia. Kasus terbanyak yang diadukan adalah kesewenangan pemberhentian pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 33 kasus. Kasus lainnya berupa kekerasan, kesetaraan pendidikan, penahanan ijazah, dan lainlain. Beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah tersebut telah menimbulkan gejolak sosial dan hukum di masyarakat yang serius, menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua, dan hilangnya suasana kondusif di sekolah (aman, nyaman dan menyenangkan). Bila terus dibiarkan persoalan pelanggaran HAM bisa menimbulkan dampak terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional, terhambat program revolusi mental, serta hancurnya masa depan bangsa.

Beragam upaya telah dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memutus, menghilangkan atau menghapus mata rantai pelanggaran HAM di sekolah. Tapi upaya-upaya tersebut belum bisa berjalan optimal karena upaya yang mereka tawarkan cenderung sektoral, tematik, tidak terintegratif, dan tidak partisipatif.

Untuk menghapus beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah, sejak 2014-2019 Komnas HAM telah merintis program Sekolah Ramah HAM (SRHAM). SRHAM adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Program SRHAM ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah yang kompleks dan multi dimensi.

Setelah tiga tahun vakum (2019-2022), pada 2023 Komnas HAM menghidupkan kembali program SRHAM. Program SRHAM pada 2023 dijalankan oleh Kelompok Kerja (Pokja) SRHAM. Pokja SRHAM memulai kerjanya dengan melakukan update terhadap beragam fakta, data, dan informasi (FDI) yang perlu untuk diperbarui; melakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak terkait; melaksanakan tindak lanjut kerjasama dengan Kemenag dan Kemendikbud melalui berbagai workshop. Workshop ini dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Pada tahun ini terdapat 84 peserta workshop yang mendapatkan intervensi peningkatan pemahaman HAM dari Pokja SRHAM.

3. Analisa Atas Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 meskipun capaian kinerja belum mencapai 100%, atau sebesar 99,2%, namun ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Adanya pengurangan sumber daya anggaran tidak menyurutkan inovasi dan kolaborasi kerja-kerja pendidikan HAM yang dilakukan.

Tabel.3.14. Perbandingan Target, Realisasi, dan Perbandingn Tahun 2022 dan 2023

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023

Indikator Sasaran StrategisSatuanTahun 2022Capaian (%)Tahun 2023Capaian (%)
TargetRealisasiTargetRealisasi
Persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakatorang40% (480 orang)42% (502 orang)104%50% (600 orang)49,6% (595 orang)99.2%

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa target persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat pada tahun 2023 adalah 600 orang atau 50% dari 1200 orang yang merupakan target populasi tahunan sesuai renstra Komnas HAM. Target ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya di 2022 yaitu sebanyak 480 orang atau 40% dari 1200 orang. Pada tahun 2023, realisasi persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat adalah 595 orang, kurang dari target yang ditentukan atau 49,62% dari 1200 orang. Jadi Capaian persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat pada tahun 2023 ini adalah 99,2% dihitung dari perbandingan realisasi 595 orang dan target 600 orang. Capaian positif lainnya adalah pada tahun 2023 terdapat 9106 orang yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang dilaksanakan Komnas HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Penjelasan program/kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan mewujudkan capaian kinerja peningkatan kesadaran HAM masyarakat sebesar 99,2% pada tahun 2023 tak lepas dari berbagai kegiatan lain di bagian Dukungan Penyuluhan HAM yang berhasil terlaksana dengan baik. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

Kampanye Melalui Media Sosial

Penyebarluasan informasi hak asasi manusia juga dilakukan melalui media sosial. Pada periode Maret - Oktober 2023, terdapat 31 konten yang diunggah melalui Instagram, Twitter dan Facebook. Selama periode ini, engagement dengan warganet sebanyak 2.395 likes di Instagram, 49.290 tayangan di Twitter dan 269 likes di Facebook. Tematik yang diangkat mengenai hak perempuan, dinamika hak asasi manusia, penghapusan diksriminasi ras dan etnis, hak atas air, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan, kelembagaan Komnas HAM, hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak buruh, pemilu, layanan publik, pendidikan ham, anak muda, penghilangan orang secara paksa, demokrasi, hak atas pangan dan pancasila. Keseluruhan tematik ini berkesesuaian dengan tantangan literasi hak asasi manusia bagi aktor negara maupun aktor non-negara. Konten yang diangkat juga bagian dari refleksi penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Konten Hari Marsinah (9 Mei 2023) merefleksikan situasi buruh perempuan dan kebebasan berpendapat, Hari Anti Penghilangan Paksa (30 Agustus 2023) membangun memori kolektif mengenai pentingnya menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Belajar HAM “Pemilu Ramah HAM" (16 Juni 2023) bagian dalam merespon politik elektoral di Indonesia.

No
1TanggalTema
1 2Rabu, 8 Maret 2023 : Hari Perempuan InternasionalPerempuan Sejarah dan dinamika HAM
2 3Jumat, 17 Maret 2023 : #BelajarHAM #Seri3 Selasa, 21 Maret 2023 : Hari Penghapusan Diksriminasi Ras dan EtnisSejarah dan dinamika HAM Penghapusan Diksriminasi Ras
Sclasa, 21 Maret z0z5 : 1ian 1 enghapusan Dikshminasi Ras dan Ethisdan Etnis
4 5Rabu, 22 Maret 2023 : Hari Air Seduniahak atas air Sejarah dan dinamika HAM
6Jumat, 31 Maret 2024 : #BelajarHAM #Seri4 Kamis, 6 April 2023 : #BelajarHAM #Seri5Sejarah dan dinamika HAM Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia
7 8Jumat, 7 April 2023 : Hari Kesehatan Dunia Selasa, 11 April 2023 : #LebihDekatDenganKomnasHAMhak atas kesehatan Komnas HAM
8 9Selasa, 11 April 2023 : #LebihDekatDenganKomnasHAM Kamis, 13 April 2023 : #BelajarHAM #Seri6Komnas HAM Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia
10 112 Mei 2023 : Hari Pendidikan Nasional 3 Mei 2023 : Hari Kebebasan Pers Seduniahak atas pendidikan FOE
123 Mei 2023 : Hari Kebebasan Pers SeduniaFOE
139 Mei 2023 : Hari Marsinah 12 Mei 2023 : Belajar HAM #Seri7hak perempuan, hak buruh Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia
14 1526 Mei 2023 : Belajar HAM #Seri8 16 Juni : Belajar HAM "Pemilu Ramah HAM" #seri9hak buruh
1623 Juni : Hari Pelayanan Publik PBBPemilu
1723 Juni : Hari Pelayanan Publik PBB 7 Juli : Belajar HAM Seri 10 tentang Kebebasan Akademiklayanan publik
187 Juli : Belajar HAM Seri 10 tentang Kebebasan AkademikFOE
12 Juli : Lebih Dekat Dengan Komnas HAM Seri 3 edisi Perpustakaanlitearsi HAM
1924 Juli : Hari Peringatan Ratifikasi CEDAWhak perempuan
2028 Juli : Belajar HAM Seri 11 tentang Pendidikan HAM 12 Agustus : International Youth Day / Hari Anak Muda Internasionalpendidikan ham
2112 Agustus : International Youth Day / Hari Anak Muda Internasionalanak muda
2215 Agustus : Lebih Dekat Dengan Komnas HAM Seri 4komnas ham
23 2430 Agustus : Hari Anti Penghilangan Paksa 8 September 2023 - Belajar HAM Seri 12 Kebebasan Berpendapat danpenghilangan orang secara paksa FOE
BerekspresiFOE
2515 September 2023 - Hari Demokrasi InternasionalFOE, Demokrasi
2622 September 2023 - Belajar HAM Seri 13 Ekspresi Seni 28 September 2023 - Hari Hak Mendapatkan InformasiFOE
2728 September 2023 - Hari Hak Mendapatkan Informasi 6 Oktober 2023 - Belajar HAM Seri 14 Pancasila dan HAM (1)bak atas informasi
286 Oktober 2023 - Belajar HAM Seri 14 Pancasila dan HAM (1)pancasila dan ham
2910 Oktober 2023 - Lebih dekat dengan Komnas HAMkomnas ham
3016 Oktober 2023 – Hari Pangan Seduniahak atas pangan
3120 Oktober 2023 - Belajar HAM Seri 15 Pancasila dan HAM (2)pancasila dan ham

Diskusi Publik "Refleksi 30 Tahun Komnas HAM"

Peringatan 30 Tahun Komnas HAM mengangkat tema “30 Tahun Komnas HAM, Mengokohkan Keadaban HAM di Indonesia". Salah satu Rangkaian Peringatan 30 Tahun Komnas HAM adalah Diskusi Publik "Refleksi 30 Tahun Komnas HAM" yang akan dilaksanakan sebagai puncak peringatan pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 bertepatan dengan 30 tahun dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Diskusi ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu perpaduan antara online melalui Zoom Webinar dan onsite di Kantor Komnas HAM RI Jakarta.

Kegiatan dimulai dengan Laporan Ketua Steering Committee yaitu Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah. Dilanjutkan dengan sambutan dalam pembukaan oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro. Sambutan juga disampaikan melalui video oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diwakili oleh Dirjen HAM, Dhahana Putra. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Keynote speech oleh Marzuki Darusman yang merupakan Anggota Komnas HAM periode 1993 – 2002 dengan mengangkat isu refleksi Komnas HAM secara kelembagaan dalam tata negara Indonesia, tantangan dan peluangnya.

Diskusi publik ini diselingi dengan penandatanganan MoU antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dan penyerahan arsip statis Komnas HAM kepada ANRI. Kepala ANRI, Imam Sugiharto, dalam kesempatan ini sempat menyampaikan sambutan tentang peran penting arsip dalam membangun memori kolektif bangsa dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang mengundang anggota Komnas HAM dari periode pertama sampai dengan saat ini, yaitu Zoemrotin K. Soesilo, Eny Soeprapto, M. Nur Khoiron, Sandrayati Moniaga, dan Abdul Haris Semendawai. Tukar menukar pengalaman dan pembelajaran dari anggota Komnas HAM setiap periode akan dikemas dalam bentuk talkshow yang dipandu oleh mantan staf Komnas HAM yang saat ini bertugas di LPSK, Sri Yana.

Pada Diskusi Publik ini juga akan meluncurkan beberapa produk Komnas HAM, Klinik HAM yang disampaikan oleh Komisioner Pengaduan, Hari Kurniawan. Diskusi publik dihadiri oleh 450 orang yang terdiri 305 orang internal Komnas HAM dan 145 orang mitra Komnas HAM dari Kementerian/Lembaga Negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan jurnalis media.

Perpustakaan

Tujuan utama perpustakaan adalah mendukung Komnas HAM dalam melaksanakan mandatnya di bidang pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Sebagai perpustakaan khusus, Perpustakaan Komnas HAM berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, pusat repositori lembaga, dan pusat sumber belajar bagi pemustaka di lingkungan Komnas HAM.Selain itu, perpustakaan juga menjalankan fungsi perpustakaan secara umum sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa terutama terkait dengan hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, perpustakaan melaksanakan:

a. Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 228 eksemplar koleksi mononagraf/buku cetak dan 119 koleksi elektronik.

Pembelian, diperoleh penambahan sebanyak 39 judul buku cetak.

Hibah/hadiah, diperoleh dari organisasi kelembagaan atau perseorangan. Organisasi yang memberikan hibah antara lain Perpustakaan Nasional RI, Library of Congress, universitas dan kementerian/lembaga.

Alih media koleksi Dokumen Lepas.

b. Pengolahan Bahan Perpustakaan

Meliputi registrasi bahan perpustakaan, menentukan subjek, klasifikasi dan kata kunci, serta penginputan metadata pada database katalog perpustakaan. Setelah proses tersebut dilakukan, maka akan diberikan label punggung buku yang berisi nomor panggil koleksi perpustakaan sehingga siap dijajarkan dalam rak.

c. Pelayanan Perpustakaan

PERPUSTAKAAN 2023 2481 kunjungan & koleksi INTERNAL: 2306EKSTERNAL: 175

LAYANAN YANG DIAKSES 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Baca di tempat: 1816 Penelusuran Permintaan koleksi Sirkulasi: 506 informasi & literatur: elektronik: 122 37

Terhadap pemustaka eksternal telah disebarkan survei untuk menilai layanan perpustakaan dan sebanyak 10 orang mengisi survei tersebut. Dari survei tersebut diperoleh diperoleh beberapa data antara lain: terdapat perubahan atau peningkatan wawasan HAM, sebanyak 80% pemustaka tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan perpustakaan, dan tidak semua pemustaka pernah berkunjung secara onsite ke ruang perpustakaan.

Apakah ada perubahan atau peningkatan wawasan hak asasi manusia setelah kamu memanfaatkan koleksi Perpustakaan Komnas HAM? 10 responses

Ya Tidak 100%

Apakah ada kendala dalam mengakses layanan perpustakaan? 10 responses

Tidak ada Ada 20% 80%

Apakah kamu pernah berkunjung ke Perpustakaan Komnas HAM? 10 responses

30% 70%

Ya Tidak

Pada bulan Maret 2023, perpustakaan mengadakan bedah buku "Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia pada Abad Ke-21" dengan narasumber Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dan Praktisi HAM, Antonio Pradjasto.

d. Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pelestarian koleksi dilakukan untuk menjaga fisik dan isi koleksi perpustakaan. Untuk pelestarian fisik, dilakukan dengan menjaga kebersihan dan menjaga temperatur ruangan perpustakaan. Sedangkan pelestarian isi atau substansi dilakukan dengan alih media koleksi ke bentuk elektronik atau digital. Pengalihmediaan difokuskan pada koleksi dokumen lepas dan dilakukan melalui pihak ketiga serta mendiri dengan mesin scanner program Pusdahamnas.

e. Promosi Perpustakaan

E-flyer: mempromosikan koleksi & layanan perpustakaan. Disebarkan melalui WhatsApp Grup dan Facebook Perpustakaan Komnas HAM.

30 NATURE IS HU PERPUSTAKAAN RIG KOMNAS HAM ISU HAM & ESAI Koleksi Baru LAYANAN PENELUSURAN INFORMASI PUBLIKASI KOMNAS HAM LITERATUR GOOGLE PLAY BOOK SENIN-JUMAT MAT • BUKU CETAX • E-B00K • JUPNAL • AUH MEDIA ELEKTRONIK GRATIS& SELAMAT MEMBACA

Pameran: Hotel Borobudur & Festival HAM.

Pengadaan bahan promosi perpustakaan berupa tas serut.

f. Kolaborasi dengan Publikasi

Kolaborasi yang dilakukan antara lain:

Pengelolaan PUHBA dengan berkontribusi dalam pengisian konten aplikasi.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional RI.

Pengelolaan Google Play Books untuk menambah penyebaran, perpustakaan mengunggah publikasi Komnas HAM di Google Play Books. Penggunaan ini dilakukan mulai bulan Juli 2023 dan sampai dengan Desember 2023 telah terunggah sebanyak 30 judul serta termanfaatkan sebanyak 58 unit.

Earnings: IDRO Units: 58 Show free Top Titles il: 40 30 20 10 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM Menggugat Negara Indonesia atas Pengabaian Hak-Hak Asa... HAM Penyandang Disabilit... All others Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas K... Standar Norma dan Pengat...

Kunjungan

Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM menerima berbagai permohonan kunjungan kerja kunjungan studi, maupun permintaan informasi. Kunjugan-kunjungan tersebut dimohonkan baik oleh individu, sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga legislatif, kementerian/lembaga, dan lembaga lainnya. Kunjungan tersebut biasanya bertujuan untuk mengetahui tentang HAM, profil Komnas HAM, kerja-kerja yang dilakukan Komnas HAM, baik pemajuan maupun penegakan HAM, dan soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang sedang menjadi perbincangan di media.

Komnas HAM melalui bagian penyuluhan merespon positif semua permohonan kunjungan tersebut. Standar penerimaan kunjungan adalah Komnas HAM meminta lembaga/instansi atau individu untuk menyampaikan surat permohonan secara tertulis. Isi surat permohonan memuat tentang tujuan kunjungan studi, waktu kunjungan, jumlah peserta, pihak yang bertanggungjawab mengawal kunjungan dan materi yang ingin diketahui. Saat kunjungan, tim dari Bagian Penyuluhan juga membagikan paket publikasi HAM yang tersedia, diantaranya terbitan, boardgame SuperDuham, kaos kampanye, dll. Berikut adalah tabel Kunjungan, bulan, dan jumlah peserta sepanjang tahun 2023.

Tabel.3.14. Kunjungan, bulan, dan jumlah peserta sepanjang tahun 2023

NoLembaga/IntitusiBulanJumlah Peserta (Orang)
1Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)Januari3
2Universitas SjakhyakirtiFebruari80
3Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo)Meil9
4Sekolah Guang MingSeptember21
5Universitas Katolik ParahyanganOktober28
6Universitas Negeri JakartaNovember8
7Sekolah Islam Nabawi 1 (laki-laki)November11
8Sekolah Islam Nabawi 2 (perempuan)November23
9Fakultas Hukum Universitas Bung HattaDesember39
10International Internships IndonesiaDesember12
11MGMP Guru PPKN SMP se- Kabupaten PurwakartaDesember50
Total_284

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Diseminasi Nilai-nilai HAM

Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyuluhan telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan diseminasi nilai-nilai HAM dan peningkatan kapasitas HAM yang sudah dilakukan oleh Bidang Penyuluhan pada tahun 2023. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah pengolahan data perkembangan program, penyerapan anggaran dan pengisian matriks monev bulanan serta capaian per triwulan. Dalam prosesnya, tim melakukan identifikasi capaian, temuan, pembelajaran setiap program Dukungan Penyuluhan melalui data olahan monev tiap bulannya.

Di awal tahun tim turut serta melakukan reviu renstra bersama dengan bagian Perencanaan. Tim pun melakukan reviu indikator kinerja utama rencana strategis (renstra) serta turunannya dengan memberikan definisi operasional, penentuan populasi serta usulan perubahannya, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Renwas perihal tindak lanjut Rapat Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Komnas HAM (Renstra 2020 - 2024). Tim kemudian membahas usulan perubahan perhitungan persentase target serta formulasi turunan renstra (IKK, IOP, IKP, serta IKS).

Sehubungan dengan adanya mekanisme baru Pelaporan data realisasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran K/L Tahun 2023 melalui sistem e-monev Bappenas, SMART DJA, dan SAKTI Kemenkeu, maka tim Monev juga melakukan koordinasi bersama dengan bagian perencanaan dan keuangan agar mendapatkan pemahaman bersama. Tahun 2023 ini Tim monev masih berlangganan tools survey monkey premium dan melakukan perpanjangan lisensi untuk kebutuhan pengolahan data survei. Selain itu, di tahun ini tim juga melakukan pencetakan seminar kit.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan Monev terhadap Alumni pelatihan Kabupaten/Kota HAM 2022. Selain pre dan post test pada saat pelatihan yang dapat mengukur perubahan pengetahuan peserta, mekanisme monitoring dan evaluasi alumni pelatihan melalui pelibatan kembali dan wawancara dengan atasan alumni maupun rekan kerja juga mampu memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan yang menjadi perilaku keseharian para alumni. Baik itu di lingkungan kerja, maupun di masyarakat lain. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana suksesnya pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Karesidenan Surakarta yang telah diselenggarakan pada tahun 2022. Monev alumni ini dilakukan bersama dengan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan yang turut serta dalam monitoring tersebut. Alumni yang ditemui adalah alumni di Kota Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Dari temuan diketahui alumni yang disample, khususnya dari OPD-OPD, baru pertama kali mengikuti pelatihan seperti ini. Jadi merasa seru dan banyak informasi baru. Seluruh alumni yang diwawancara maupun atasan/rekan kerjanya merekomendasikan adanya pelatihan khusus kabupaten/kota.

Dokumentasi kegiatan monev alumni Kab/Kota HAM Karesidenan Surakarta:

Pada bulan Desember, Tim melakukan tindak lanjut atas masukan-masukan yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi Festival HAM 2023. Selain itu, tim juga melakukan Peer Review Draft Laporan akhir Monev bersama tenaga ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM), Masthuriyah Sa'dan. Beberapa masukan dari diskusi ini adalah: (a) perlunya membuat segmen baru di

Ruang Tanggap Rasa yang menyasar pembuat kebijakan dan publik dewasa; (b) dalam perencanaan program 2024, perlu memperhitungkan tahun politik sehingga program dan kegiatan pun diarahkan untuk antisipasi Pemilu 2024; (c) narasi monitoring dan evaluasi tidak hanya dari sisi pelaksanaan program, namun dapat memberikan rekomendasi pendidikan HAM kedepannya sehingga dapat menjadi rujukan lembaga lain dalam melakukan pendidikan HAM; (d) penyajian laporan dengan infografis, gambar, maupun grafik sehingga lebih mudah dipahami publik.

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian, serta fungsi penyuluhan selama tahun 2022. Laporan kinerja ini menyajikan berbagai realisasi kinerja dan anggaran selama 1 (satu) tahun serta upaya-upaya dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait pelaksanaan program kerja untuk mencapai target kinerja sasaran kegiatan pada Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2022 telah mencapai target bukan berarti tidak didapati kendala dan hambatan dalam mewujudkan pencapaian kinerja tersebut. Namun demikian Komnas HAM mengolah sejumlah kendala dan hambatan tersebut menjadi sebuah tantangan yang tentu saja berguna untuk perbaikan mendatang.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi, Komnas HAM melakukan upaya perbaikan diantaranya melalui analisa program yang dimaksudkan sebagai referensi penyusunan rencana program tahun mendatang, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu isu penting yang menjadi perhatian Komnas HAM melalui dan fungsi pengkajian dan penelitian, serta fungsi penyuluhan selama tahun 2022 serta menakar sumber daya yang dimiliki (SDM dan Anggaran) sehingga akan mempermudah menurunkannya dalam bentuk kegiatan yang memiliki tingkat efektifitas, efisiensi serta keberhasilan yang tinggi. Disisi lain, program pelatihan HAM serta monevnya perlu diperkuat sehingga tidak hanya mampu menambah pengetahuan, namun juga dapat menginspirasi perubahan perilaku yang berkesesuaian dengan HAM. Hal tersebut dapat dicapai dengan upaya memutakhirkan panduan dan alat ukur yang digunakan sehingga memiliki validitas dan keandalan tinggi serta dapat memotret hasil baik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Program penyebarluasan wawasan HAM kedepannya perlu mengangkat interseksi isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga mampu menginspirasi perubahan perilaku.

Sepanjang tahun 2022, seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan melalui fungsi pengkajian dan penelitian, serta fungsi penyuluhan telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah

melalui Standar Norma dan Pengaturan HAM dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga dalam rangka mendiseminasikan dokumen SNP HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM, diantaranya adalah kondisi pandemi yang masih terjadi sepanjang tahun 2022 yang tidak saja hanya bedampak pada pelaksanaan kegiatan secara langsung, namun juga berdampak pada sumber daya anggaran dimana selama pandemi covid-19 terjadi beberapa penyesuaian kegiatan sehingga belum maksimalnya capaian target meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM. Selain itu juga faktor waktu yang mana karakteristik dokumen SNP HAM untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D merupakan kerja-kerja yang bersifat multiyears, tidak serta merta SNP HAM dapat terimplementasi dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Faktor sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan dalam kinerja yang berorientasi pada kualitas sehingga SNP yang dihasilkan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Maka dari itu upaya diseminasi atas dokumen SNP HAM baik yang disusun pada TA. 2022 maupun sebelumnya terus dilakukan untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.

LAMPIRAN CAPAIAN DISEMINASI SNP

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

ATR BPN Kalimantan Barat; AYF; Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat" Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Barat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jawa Barat Setda Prov. Jawa Barat; Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN);Bapelitbangda Kota Manado Bapemperda DPRD Nias Selatan; Bawaslu Beranda Maluku; Biro Adm. Pembangunan Setdaprov Riau Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur BOMBAT – Batang (Jawa Tengah); Dinas Kementerian dan Informasi Provinsi Maluku; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Jawa Barat; Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat; Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Barat; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Prov. Jawa Barat; Dinas Lingkungan Hidup Kab. SBB; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jawa Barat; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat; Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jawa Barat; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat; Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Jawa Barat; Dinas PerKimTa Kota Singkawang Dinas PPPA dan Keluarga Berencana Prov. Jawa Barat; Dinas Sosial Prov. Jawa Barat; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Barat; Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian ATR/BPN; Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen Penanganan Fakir Miskin Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama; DPR RI; Gubernur Kalimantan Barat; Gubernur Maluku; Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Kabit Aset BPKAD; kab. SBB; Kabupaten Buru, Maluku; Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Kantor Pertanahan Kota Singkawang KASBI (Jakarta); Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kab. SBB; Kasi was polres SBB; Kemenkopolhukam; Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kepala bagian Hukum Kab. SBB; Kepala desa Murnaten; Kepala desa Nikulukan; Kepala desa Nukuhai; Kepala desa nunialu; Kepala desa taniwel; Kepala Kantor Kumham Kalbar: Kesbangpol Jawa Barat; Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Komisi Nasional Disabilitas (KND); Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers; Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (Jakarta); KPAI; KPRI (Jakarta); KASN (Jakarta); KSP; LPSK; Pemda Bukit Tinggi; Pemerintah Kabupaten Sambas; Pemerintah Kota Cilegon; Pemerintah Kota Medan; Pemerintah Kota Sawahlunto Sumatera Barat; MPR RI; UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Jawa Barat; Pengadilan Negeri Singkawang; Polda Maluku beserta jajarannya Polda Maluku; Polda Pontianak; Polda Sumatera Barat; Polres ketapang Polresta Bogor; Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jawa Barat; Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat; Walikota Singkawang; Walikota Singkawang;

2. LEMBAGA SWASEMBADA MASYARAKAT dan AKADEMISI

Agraria Institute Gorontalo; Aliansi Jurnalis Independen (AJl); Akauwon; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Antara Maluku; AP2SI (Jakarta); Ardhanary Institute; ARUPA (Yogyakarta); Arus Pelangi; Bakumsu; Banua Keriso Protestan Nias (BKPN); Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Natumingka; Basor Selatan; Burung Indonesia (Jawa Barat); CRM; DATUM Development Dialogue Asia (Jakarta); Dim 1513/SBB; Ecosoc (Jakarta); El-Adper Merauke/BRWA (Papua); Elsam (Jakarta); Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak FAMM Indonesia (Jakarta); FISIP UNTAN Ford Foundation (Jakarta); Formasi Disabilitas; Formesta Forum-Asia; FWI (Jawa Barat); GJI; GMKI; GMNI; Green Leadership Indonesia dan Institute Hijau Indonesia (Jakarta); GWL Maluku; Head of Political Affairs, Embassy of The Kingdom of The Netherlands; HRWG; HuMa (Jakarta); Humanum; Hunian Rakyat Maluku; IAIN Ambon; IAIN PONTIANAK IHCS (Jakarta); Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku; Ikatan Pemuda Bongkaras; Iluni UI; Inang Melawan; Infobaru.co.id; Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Inti Muda Maluku; Jakarta Feminist; Jentera Law School (Jakarta); JERAT Papua; JIP Maluku; JKLPK; JKPP (Jawa Barat); JRMK (Jakarta); Justice for Disability Kader Hijau Muhammadiyah (Jawa Timur); KAHMI Bengkayang Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung; Kedutaan Besar Inggris Kejaksaan Negeri Kota Bogor Kelompok Petani Tumba (Sumatera Utara); Kelurahan Nyarumkop Ketua Dewan Pengurus INFID; Ketua KKR Aceh; Kiara (Jakarta); KIPRA (Papua); KNTI (Jakarta); Koalisi KAMI BERANI; Koalisi Rawat Hak Dasar Kita; Kompak; Kompas (Jakarta); Kompas TV Komunitas Adat Colol (NTT); Komunitas Sekolah Perempuan Adat-KALBAR; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Konsul penyintas anti trafficking Koprol Iklim (Jakarta); KPA (Jakarta); KSPPM; Lamtoras; LAPMI HMI; LBH Medan; LBH Pers; LBH Pontianak LBH PONTIANAK LBHM; LEMATA Tambrauw (Papua Barat Daya); Lembaga Adat Bundo Kandung; Lembaga Bantuan Hukum Pontianak Lembaga Bantun dan Konsultasi Hukum (LKBH) UKIM; Lembaga Obor Berkat; Lembaga Rumah Generasi Ambon; Lembaga Teraju Indonesia Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR) Borneo LMMA (Jakarta); Lokataru Foudation; LP3AP (Papua); LPPSLH (Jawa Tengah); LSDP SD INPERS Jember (Jawa Timur); LSM Bhakti Nusa Maarif Institute; Malukunews.co; Malukuterkini.com; Manka (Jakarta); Marsitoguan; Masyarakat Pulau Pari (Jakarta); Meiy Mongka Papua; Mimbar Rakyat; Mnukwar Papua; Non Violent Study Circles (NVSC) Maluku; OutRight Action International; Oxfam (Jakarta); Oxfam in Indonesia P2HM Bosel P2HM Boteng Pamwas Botim Panwas Bout Panwascam Bobar Panwascam Bosel Panwascam Boteng Panwascam Tanka Panwascam Tansa Parongil; Patimura Media Group; PBHKP (Papua Barat); Pemuda katolik; PERDU (Papua Barat); Perempuan AMAN (Jawa Barat); Perempuan Forum Petani Bersatu Seluma – Bengkulu; Perempuan Nusa Ina; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Perkumpulan Media Link; Petrasa; Porostimur.com; Potretmaluku.id; PP Muhammadiyah; PPATK PPLH Mangkubumi (Jawa Barat); PPPS Bobar PPPS Bosel

PPPS Botim PPPS Tahsa Pusaka (Sumatera Utara); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial FH UGM; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa (PSHK); Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang, FH Universitas Padjadjaran (Jawa Barat); PW Fatayat NU Jawa Barat; PW Fatayat NU Jawa Timur; PWPY (Jakarta); Radio DMS fm; RFN (Jakarta); RMI (Jawa Barat); RRI SAINS; Sajogyo Institute; Salam institute (Jawa Barat); Samdhana (Jawa Barat); Samdhana Institute; Santiri Foundation (Jakarta); Sawit Watch (Jawa Barat); SDMA Bosel Sekber (NTT); Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera; Sekretariat FOKER LSM Papua; Sekretaris Daerah Provinsi Maluku; Senior Policy Officer, Asia and Oceania Department, Ministry of Foreign Affairs; Serikat Petani Indonesia (SPI) SETARA Institute; SPKS (Jawa Barat); Tax Law Consultant And Attorney Teens Go Green (Jawa Barat) Tenure Facility (Jakarta); TiFa Foundation; Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju; Tim Nasional Pemenangan Anis-Muhaimin; Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud; Titastory.id; Trend Asia (Jakarta); UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UNAIDS I☐; UNIKA Soegijapranata; Universitas Atma Jaya Yogyakarta;" Universitas Gadjah Mada; Universitas Indonesia; Universitas Muhammadiyah Cirebon Universitas Nias Raya (Uniraya); Universitas Panca Bhakti Universitas Pattimura (UNPATTI); Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Universitas Tidar Universitas Tirtayasa, Banten; USAlID MADANI WALHI; WHO Indonesia; YALI (Papua); Yayasan Harmoni Ambon; Yayasan Huni Meku Manise; Yayasan Inklusif; Yayasan Rumsram (Papua); Yayasan Sukma Bangsa; YBAW (Jakarta); YEL (Sumatera Utara); YLBHI (Jakarta); YPDPK; YPMD (Maluku); YSNM (Sulawesi Utara)

Lampiran Data Pendukung

Kajian Tentang Damak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja

https://drive.google.com/file/d/1xvf545ghRHf1xKV- FDV1Nk9BAb5zp9Cd/view?usp=drive link

Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia

https://drive.google.com/file/d/1ELnnrggYsZk1joG5THt1V61Ic5nD7yT_/view?usp=driv e link

Laporan Review Pasca Inkuiri Nasional: "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan"

https://docs.google.com/document/d/1Y7KoZ4vb888iSQ7OJhMaLvVNopk5EbuR/edit? usp=drive_link&ouid=116088762580992662361&rtpof=true&sd=true

Lampiran Dokumentasi

1. Komnas HAM RI menyelenggarakan Konferensi Pers "Hasil Kajian tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja" di Kantor Komnas HAM RI;

2. Diseminasi Kajian SDGs: Pelindungan Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Kelompok Marginal di Indonesia dalam Membangun Resiliensi Menghadapi Krisis di Masa Depan di Kantor Komnas HAM RI;

3. Komnas HAM menyelenggarakan Dialog Publik: "Dampak Inkuiri Nasional Komnas HAM Terhadap Masyarakat Hukum Adat" di Kantor Komnas HAM Menteng;

4. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.10085/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug Seluas + 1.268 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) Hektare di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Vaput cenfnast V BIRO DUKUN PEMAJUANHAN 1023 KARANANG

KOMNAS HAM Jalan Latuharhari No. 4B,Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia