Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2023

73 halaman · 73 halaman diproses dengan OCR · 28.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2023
  2. KATA PENGANTAR
  3. DAFTAR ISI
  4. DAFTAR TABEL
  5. DAFTAR GAMBAR
  6. BABI
  7. BABI
  8. PENDAHULUAN
  9. A. Latar Belakang
  10. B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  11. C. Fungsi Manajemen Kinerja
  12. C. Peran Strategis
  13. D. Sistematika Laporan
  14. Bab I PENDAHULUAN
  15. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  16. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  17. Bab IV PENUTUP
  18. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  19. BABII
  20. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  21. A. Rencana Strategis
  22. MISI
  23. B. Rencana Kerja
  24. C. Perjanjian Kinerja
  25. BAB III
  26. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  27. A. Capaian Kinerja
  28. SASARAN KEGIATAN 1
  29. "MENGUATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMNAS HAM"
  30. IKK 1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
  31. 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja)
  32. 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
  33. 3. Dokumen Perjanjian Kinerja
  34. 4. Dokumen Pemutakhiran Perencanaan dan Penganggaran
  35. IKK 2. Jumlah Dokumen Kinerja
  36. 1. Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM 2022
  37. 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM TA 2022 dan Draft LKjIP Komnas HAM TA 2023
  38. SASARAN KEGIATAN 2
  39. "MENINGKATNYA NILAI KAPABILITAS APIP"
  40. IKK 1. Nilai SPIP
  41. B. Realisasi Anggaran
  42. C. Capaian Kinerja Lainnya
  43. 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran
  44. 2. Pengembangan E-SAKIP Komnas HAM 2023
  45. Gambar 3. 9 Aplikasi E-SAKIP
  46. 3. Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
  47. 4. Audit
  48. 5. Reviu
  49. Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak
  50. Reviu Laporan Keuangan
  51. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)
  52. Reviu Revisi Anggaran
  53. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ)
  54. Reviu Fungsi Manajemen Kinerja
  55. 6. Evaluasi
  56. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Setjen Komnas HAM
  57. 7. Pemantauan
  58. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
  59. Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I Tahun 2023
  60. 8. Pengawasan Lainnya
  61. Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  62. Pedoman Manajemen Risiko
  63. Whistle Blowing System (WBS)
  64. Zona Integritas
  65. Penilaian Integritas dan strategi Pencegahan Korupsi
  66. D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
  67. E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  68. BAB IV
  69. BAB IV PENUTUP
  70. LAMPIRAN
  71. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
  72. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
  73. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  74. 1. Pendahuluan
  75. 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
  76. 3. Hasil Evaluasi
  77. 1) Perencanaan kinerja
  78. 2) Pengukuran Kinerja
  79. Pelaporan Kinerja 3)
  80. 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  81. 4. Rekomendasi

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal merupakan salah satu laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Lembaga sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berdasarkan pada dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berupaya maksimal hingga terselesaikannya Laporan Kinerja ini sekaligus memastikan ketercapaian kinerja di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Besar harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja yang semakin berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. adaptif dan kolaboratif)

Jakarta, 27 Februari 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Plt Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

Kurniasari Novita Dewi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. 2 B. Tugas, Fungsi, dan Struktur .2 C. Peran Strategis. 5 D. Sistematika Laporan 5 BAB II PERENCANAAN KINER 7 A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja .. 9 C. Perjanjian Kinerja. .11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .13 A. Capaian Kinerja. .14 SASARAN KEGIATAN 1. .15 SASARAN KEGIATAN 2. .26 B. Realisasi Anggaran. .30 C. Capaian Kinerja Lainnya. .31 D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .. ..46 E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber day .47 BAB IV PENUTUP. .47 LAMPIRAN. .49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis ..8 Tabel 2. 2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intemal TA 2023. ..10 Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal ........ 12 Tabel 2. 4 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.......12 ….14 Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2023 . Tabel 3. 2 Capaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas . ...15 Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas .21 Tabel 3. 4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas. ..21 Tabel 3. 5 Capaian IKK 1.2 Jumlah Dokumen Kinerja. ..22 Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian IKK Jumlah Dokumen Kinerja. ..25 Tabel 3. 7 Faktor Pendukung dan Penghambat IKK Jumlah Dokumen Kinerja .26 Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai SPIP" ..27 Tabel 3. 9 Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP .29 Terintegrasi Tahun 2023 pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2023......31 Tabel 3. 11 Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran . ...38 ..42 Tabel 3. 12 Hasil Evaluasi AKIP 2022 Unit Kerja Komnas HAM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal. .…9 Gambar 3. 1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ..16 Gambar 3. 2 Pagu Komnas HAM TA 2023. ..18 Gambar 3. 3 Histori Revisi Komnas HAM TA 2023 .21 Gambar 3. 4 Rapat Penilaian Mandiri SPIP Teritegrasi Tahun 2023 ..28 Gambar 3. 5 Rapat Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2023 ...29 ..32 Gambar 3. 6 Nilai Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 Level Satuan Kerja Gambar 3. 7 Nilai Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 Level Eselon I ..33 Gambar 3. 8 Nilai Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 Level Lembaga ..33 Gambar 3. 9 Aplikasi E-SAKIP ..34 Gambar 3. 10 Alur proses perubahan IKU ...35 Gambar 3. 11 Pokok Pengaturan IKU Perubahan ..36 Gambar 3. 12 Peta pengelolaan renstra di lingkungan Komnas HAM ….36 Gambar 3. 13 Model CIPP. ..37 Gambar 3. 14 Pelaksanaan Audit Kinerja di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. ..39 Gambar 3. 15 Penyampaian LHKPN Tahun 2022 ..43 Gambar 3. 16 Entry Meeting PTL Semester I TA 2023 ..43 Gambar 3. 17 Aplikasi WBS .44

BABI

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan. Laporan Kinerja ini berisikan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yang di dalamnya memuat target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri dari 5 (lima) biro atau satuan kerja eselon Il yaitu Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern; Biro Umum; Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; Biro Dukungan Penegakan HAM; dan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal termuat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 menyatakan bahwa Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern.

Sementara Pasal 9 peraturan yang sama menyatakan dalam melaksanakan tugas di atas, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;

b. penyusunan rencana program dan anggaran;

c. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;

d. penyusunan laporan atas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;

e. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;

f. pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Setjen Komnas HAM terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Komnas HAM;

h. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Setjen Komnas HAM;

i. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi;

j. pelaksanaan administrasi pengawasan intern; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Komnas HAM.

Sepanjang tahun 2023, pelaksanaan fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dikelompokkan sebagai berikut:

A. Fungsi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran terdiri dari:

1. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;

2. Penyusunan rencana program dan anggaran;

3. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;

4. Penyusunan laporan atas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;

B. Fungsi Pengawasan Intern, terdiri dari:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Setjen Komnas HAM terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Komnas HAM;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan

5. Pelaksanaan administrasi pengawasan intern.

C. Fungsi Manajemen Kinerja

Sejak Mei 2022, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, secara khusus melaksanakan fungsi manajemen kinerja sebagaimana point (i) Pasal 9 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020, yaitu pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi.

Semua fungsi di atas berkewajiban menjalankan point (k) peraturan yang sama yaitu melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Komnas HAM.

Akan tetapi pada tahun 2023, mengingat sejumlah persoalan selama pelaksanaan fungsi manajemen kinerja, Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menginisiasi penelaahan atas keputusan pelaksanaan fungsi manajemen kinerja melalui unit khusus.

Oleh karenanya, melalui forum rapat Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, Unit Pengawasan Intern diminta untuk melakukan reviu atas pelaksanaan fungsi manajemen kinerja melalui unit khusus tersebut.

Hasil penelaahan dituangkan dalam surat hasil reviu Nomor 248/PW.01/0.3.2/V/2023 yang ditandatangani Pimpinan APIP tanggal 12 Mei 2023 yang menyatakan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi pencapaian tujuan/ kinerja organisasi;

b. Penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja sampai saat ini belum berjalan optimal dikarenakan belum dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai antara lain belum terdapat proses bisnis, uraian tugas / butir-butir kegiatan, SOP dan SDM yang memenuhi kualifikasi; dan

c. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mekanisme kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM akan berbentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Kerja (Timja) dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan atau keterampilan.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, terhitung sejak Juli 2023, Unit Manajemen Kinerja yang menjalankan fungsi Manajemen Kinerja dihapuskan. Selanjutnya, fungsi pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi, melebur ke dalam pelaksanaan fungsi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran.

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, biro ini dipimpin oleh pelaksana tugas pejabat setingkat Eselon Il dan mendapatkan dukungan dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan awal Maret 2022. Perubahan jumlah PNS menjadi 21 orang karena adanya mutasi pegawai ke instansi lain.

Dukungan sumber daya manusia ini meliputi jabatan Auditor yaitu Auditor Terampil (5 pegawai), Auditor Pertama (1 orang), Auditor Muda (2 pegawai) dan Auditor Madya (2 pegawai) untuk unit/ bidang Pengawasan Internal.

Sementara pada unit/ bidang Perencanaan meliputi jabatan Analis Anggaran Muda (1 orang), Perencana Ahli Pertama (2 orang), Analis Perencanaan Anggaran (6 orang), dan Verifikator Anggaran (2 orang).

C. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal bertugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern. Terkait hal tersebut, unit ini mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM; dan

2. Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, dengan penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis unit Eselon II.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tahun 2023

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan biro ini untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2023.

BABII

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM 2020-2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM menjadi pedoman bagi penyusunan program tahunan lembaga yaitu Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:

VISI

"Terwujudnya Komnas HAM Yang Kredibeluntuk Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

MISI

1.Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

2.Membangun Keadaban HAM Masyarakat

3.Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

4.Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatkan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara Meningkatnya kondisi HAMMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM
Meningkatnyapenyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase penyelidikan yang disampaikan ke
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatKejaksaan Agung Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMditindaklanjuti Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Nilai Akuntabilitas

Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memiliki peran untuk mewujudkan Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM", yang diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel" dan dioperasionalisasikan dalam bentuk Sasaran kegiatan sebagai berikut:

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Jumlah Dokumen Kinerja Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Nilai SPIP

Gambar 2. 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal

B. Rencana Kerja

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan Kementerian/Lembaga oleh pemerintah. Renja K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaanya.

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2023

KodeSasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ KomponenVolume/ TargetSatuanAlokasi 2023 (dalam Rupiah)
3335Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal2.060.364.000
Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM
01.EBDLayanan Manajemen Kinerja InternalDokumen/ Layanan/ Laporan1.901.982.000
01.EBD.952Layanan Perencanaan dan Penganggaran4Dokumen644.139.000
01.EBD.952.051Penyusunan Rencana Kerja1Dokumen462.549.000
01.EBD.952.052Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran2Dokumen148.647.000
01.EBD.952.053Pemutakhiran Dokumen Perencanaan dan Penganggaran1Dokumen32.943.000
01.EBD.953Layanan Pemantauan dan Evaluasi4Laporan763.512.000
01.EBD.953.051Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran1Laporan194.589.000
01.EBD.953.052Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah1Laporan33.840.000
01.EBD.953.053Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Komnas HAM1Laporan225.142.000
Evaluasi Dokumen 11Laporan309.941.000
01.EBD.953.055Perencanaan dan Penganggaran
01.FABSistem Informasi Pemerintahan1Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan158.382.000
01.FAB.001Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran1Sistem Informasi158.382.000
01.FAB.001.051Pengembangan Aplikasi e- SAKIP Komnas HAM1Sistem Informasi158.382.000
02Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP__
02.EBDLayanan Manajemen Kinerja InternalDokumen/ Layanan/ Laporan494.331.000
02.EBD.965Layanan Audit Internal18Dokumen494.331.000
02.EBD.965.051Audit3Dokumen82.142.000
02.EBD.965.052Reviu8Dokumen38.408.000
02.EBD.965.053Evaluasi1Dokumen57.914.000
02.EBD.965.054Pemantauan2Dokumen21.340.000
02.EBD.965.055Kegiatan Pengawasan Lainnya4Dokumen294.527.000

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Perjanjian Kinerja Eselon Il merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon Il untuk melaksanakan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan

Internal sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Eselon Il Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

NoSasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas1 dokumen
2. Jumlah dokumen kinerja2 dokumen
2.Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP1. Nilai SPIP3,1 nilai

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal didukung oleh pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp 2.287.271.000.

Seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan alokasi anggaran di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

No.Perubahan Anggaran MenjadiAlasan Perubahan
1.Rp 407.481.000Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1040/MK.02/2022 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian
dilanjutkannya kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan APBN TA 2023
2.Rp 2.280.588.000Kebutuhan koordinasi penanganan koordinasi penanganan 9 isu strategis/prioritas Komnas HAM sehingga dilakukan realokasi anggaran
3.Rp 2.267.988.200Kebutuhan adanya anggaran untuk assessment pegawai
4.Rp 2.262.445.000Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan anggaran Peringatan 30 tahun Komnas HAM
5.Rp 2.069.964.000Dibukanya Automatic Adjustment berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-296/MK.02/2023 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Permohonan Pembukaan Automatic Adjustment Belanja Komnas HAM TA 2023 tanggal 25 Agustus 2023
6.Rp 2.060.364.000Dalam rangka mendukung kebutuhan peringatan Hari HAM

Pada 22 Desember 2023 ditandatangani Pemutakhiran PK oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Pemutakhiran ini dilakukan karena ada perubahan anggaran di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menjadi sebesar Rp 2.060.364.000.

BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) yang disusun secara periodik. LKjlP tingkat Eselon Il disusun dalam rangka mengukur/menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan atas pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja secara Kelembagaan. Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diwujudkan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan untuk kinerja TA 2023. Pengukuran dilakukan dengan menilai capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal TA 2023.

Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut sajian data capaian Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berdasarkan indikator kinerja TA 2023:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2023

NoSasaran Program/kegiatanIndikator KinerjaTargetCapaianPersentase Capaian
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Menguatnya sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas1 dokumen1 dokumen100%
Meningkatnya Nilai2. Jumlah dokumen kinerja2 dokumen2 dokumen100%
2Kapabilitas APIP1. Nilai SPIP3,1 nilai3,203 nilai103%

Tabel diatas menyajikan gambaran besar atas pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sepanjang tahun TA 2023 yang merefleksikan kinerja secara keseluruhan yang tentunya pencapaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung serta faktor penghambat baik yang bersifat internal maupun eksternal. Capaian Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berkontribusi pada kinerja secara kelembagaan khususnya pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).

SASARAN KEGIATAN 1

"MENGUATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMNAS HAM"

Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang proses penyelenggaraan SAKIP di Komnas HAM. Di mulai dari berbagai rangkaian aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM.

IKK 1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas

Dokumen perencanaan yang berkualitas merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Target 1 (satu) Dokumen Perencanaan yang berkualitas merupakan perwujudan dari beberapa dokumen rencana dan anggaran yang dihasilkan meliputi dokumen tahun n+1 (tahun berikutnya) serta dokumen pemutakhiran tahun ke-n (tahun berjalan). Indikator kinerja kegiatan ini merupakan representasi dari komponen penilaian SAKIP yakni “Perencanaan Kinerja" dan “Pengukuran Kinerja", keduanya memiliki ruang lingkup penilaian mencakup dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah serta dokumen perencanaan dan penganggaran jangka pendek hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3. 2 Capaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTarget 2022Realisasi 2022Capaian Kinerja
Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAMJumlah dokumen perencanaan yang berkualitas1 Dokumen1 Dokumen100%

Sepanjang tahun 2023 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menghasilkan 1 (satu) dokumen perencanaan yang berkualitas yang terdiri atas 4 (empat) dokumen perencanaan dan penganggaran melalui Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran diantaranya:

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangaran Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dokumen Rencana Kerja dan 2 Anggaran (RKA) Dokumen Perencanaan dan Pengganggaran Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen pemutakhirkan Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 3. 1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Di akhir tahun 2023, indikator jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas telah tercapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya 4 (empat) dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu serta didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan dipedomani oleh unit kerja di lingkungan Komnas HAM. Adapun uraian terkait capaian dokumen-dokumen diatas sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menghasilkan dokumen Renja Komnas HAM TA 2024 yang disusun melalui 3 (tiga) tahapan antara lain:

a. Penyusunan Rancangan Awal Renja

b. Penyusunan Rancangan Renja

c. Pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja

Penyusunan Rancangan Awal Renja Komnas HAM TA 2024 dimulai dari tahun 2022 dan ditajamkan pada Rapat Koordinasi Nasional Komnas HAM tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi KRISNA. Rancangan awal Renja K/L ini kemudikan disempurnakan menjadi rancangan Renja menyesuaikan Pagu Indikatif yang disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Renja dihasilkan atas pemutakhiran rancangan Renja berdasarkan Pagu Anggaran dan dilakukan perubahan kembali untuk penyesuaian atas Pagu Alokasi Anggaran.

Adapun Renja Komnas HAM TA 2024 kemudian disahkan pada tanggal 5 Desember 2023.

Dalam proses penyusunan Renja, dilakukan penelaahan atas rancangan Renja melalui Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) antara Komnas HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang pertama tanggal 22 Mei 2023 secara luring di Hotel Aston Bogor untuk pembahasan penyusunan rancangan Renja berdasarkan Pagu Indikatif TA 2024. Kegiatan Pertemuan Tiga Pihak yang pertama ini dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. dan seluruh staf di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Sedangkan Pertemuan Tiga Pihak yang kedua untuk pembahasan pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja berdasarkan pagu anggaran dilaksanakan secara luring bersamaan dengan penelaahan RKA Pagu Anggaran pada tanggal 26 September 2023 secara daring.

2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga menjelaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKA K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA K/L meliputi kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, disisi lain perlu juga disusun secara terstruktur dan rinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja.

Komnas HAM selaku Lembaga Negara yang didukung oleh sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berdasar pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Pagu Anggaran [pasal 6 PP 90/2010]. Adapun yang dimaksud dengan dokumen Pagu Anggaran dalam penyusunan RKA meliputi Surat Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Negara dan Dana Alokasi

Khusus TA 2024, Surat Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan Nomor S- 626/MK.02/2023 B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 dan yang kemudian difinalisasikan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S- 773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024. Berikut dijabarkan rekapitulasi alokasi Pagu Alokasi Anggaran Komnas HAM TA 2024:

Pagu Indikatif Pagu Anggaran Pagu Alokasi TA 2024 TA 2024 TA 2024 Program Dukungan Program Dukungan Program Dukungan Manajemen Manajemen Manajemen Rp. 90.302.234.000 Rp. 90.149.741.000 Rp. 102.543.846.000 Program Dukungan Program Dukungan Program Dukungan Pemajuan dan Pemajuan dan Pemajuan dan Penegakan HAM Penegakan HAM Penegakan HAM Rp. 20.576.475.000 Rp. 20.728.968.000 Rp. 30.154.863.000 Total Alokasi Alokasi Tambahan Alokasi Tambahan Rp. 1.032.167.000 Rp. 110.878.709.000 Rp. 21.820.000.000 Total Alokasi Total Alokasi Rp. 133.730.876.000 Rp. 132.698.709.000

Gambar 3. 2 Pagu Komnas HAM TA 2023

Data diatas telah menjabarkan besaran alokasi anggaran yang diterima oleh Komnas HAM untuk Tahun 2024. Melalui data tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam konteks penerimaan Pagu Anggaran Komnas HAM TA 2024 terdapat beberapa penyesuaian pada komposisi setiap tahapan pagu yang disebabkan adanya penyesuaian struktur informasi kinerja dan anggaran menyelaraskan pada sumber daya anggaran yang diterima, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rencana kerja dan anggaran yang tepat guna sehingga mendukung secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa Komnas HAM menerima tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 21.820.000.000 pada tahapan pagu anggaran yang diarahkan guna mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Pemajuan dan Penegakan HAM. Namun demikian alokasi tambahan anggaran tersebut berstatus blokir dari Menteri Keuangan sampai dengan semester I TA 2024 dengan klausul pembukaan blokir yaitu penyerapan 50% sampai dengan akhir semester I. Pada bulan September 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 8% di tahun 2024, hal ini berdampak pada bertambahnya pagu anggaran Komnas HAM pada tahapan Pagu Alokasi sebesar Rp. 1.032.167.000. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa bagian anggaran Komnas HAM pada tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp 133.730.876.000 dengan catatan bahwa didalamnya memuat juga alokasi untuk Komnas Perempuan yang tergabung di dalam Bagian Anggaran/Satker Komnas HAM serta blokir anggaran sebesar Rp. 20.320.000.000.

3. Dokumen Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra (Rencana Strategis), IKU (Indikator Kinerja Utama), Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada 2023, Perjanjian Kinerja yang disusun meliputi Perjanjian Kinerja Komnas HAM, Perjanjian Kinerja Eselon I, Perjanjian Kinerja Eselon Il dan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Seiring berjalannya waktu ada ada pergantian jabatan struktural sehingga dilakukan pemutakhiran Perjanjian Kinerja. Pada akhir 2023 dilakukan kembali pemutakhiran Perjanjian Kinerja dalam rangka penyesuaian anggaran yang terdapat pada masing-masing unit kerja.

4. Dokumen Pemutakhiran Perencanaan dan Penganggaran

Pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Komnas HAM TA 2023, terdapat dinamika strategi pencapaian kinerja anggaran yang mengakibatkan perlu dilakukannya pemutakhiran terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang dalam hal ini adalah Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023 melalui mekanisme revisi anggaran. Revisi anggaran dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang kemudian pada 23 Juni 2023 dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Komnas HAM TA 2023, telah dilakukan revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali sehubungan dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1.Kebijakan Automatic Adjustment dalam APBN TA 2023 sesuai dengan arahan Presiden RI pada penyerahan DIPA TA 2023 dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global

2. Realokasi untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas lembaga

3. Pengalokasian belanja-belanja TIK dalam KRO khusus TIK sebagai implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam penyusunan KRO-RO TIK

4. Pembukaan Blokir Renovasi Gedung sehubungan telah terbitnya Rekomendasi Rencana Pendanaan Renovasi Gedung Komnas HAM Menteng TA 2023 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. Penghapusan Blokir TIK sehubungan telah terbitnya Rekomendasi Hasil Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja SPBE Komnas HAM TA 2023

6. Pergantian Pejabat Penandatangan DIPA Komnas HAM sehubungan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Komnas HAM sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada 31 Maret 2023

7. Realokasi Anggaran Automatic Adjustment Belanja Pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)

8. Disetujuinya usulan dispensasi pembukaan Blokir Automatic Adjustment TA 2023

9. Penerimaan Hibah Luar Negeri Komnas Perempuan yang mengakibatkan penambahan Pagu Bagian Anggaran Komnas HAM

10. Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional Komnas Perempuan atas penyesuaian gaji dan tunjangan Komnas Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2023 tentang Honorarium dan Fasilitas Bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

11. Kebijakan internal dalam percepatan realisasi kinerja dan anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

• Realokasi untuk Realokasi Blokir Assesment Pencatatan Pencatatan Anggaran AA Hibah Komnas Tambahan Automatic Pegawai Adjustment Belanja Pegawai Perempuan Hibah Komnas • Alokasi Belanja TIK (AA) ke KRO TIK ke BA BUN Perempuan • Buka Blokir Renovasi Gedung DJA DJA DJA KANWIL KANWIL DJA DJA DJA DJA KPA Ganti Pejabat Ttd DIPA Pemenuhan Penyesuaian Realokasi untuk Buka Blokir Alokasi Belanja Belanja Pegawai detail dan Koordianasi 9 isu Automatic TIK ke KRO TIK Komnas komposisi Prioritas 10 Adjustment Perempuan Buka Blokir TIK anggaran Realokasi Realokasi untuk Anggaran 30th Hari HAM Komnas HAM

Gambar 3. 3 Histori Revisi Komnas HAM TA 2023

Merujuk pada pencapaian kinerja di atas, maka terdapat konsistensi pencapaian kinerja dengan tahun 2022, berikut disajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dan 2021:

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas

Indikator Kinerja KegiatanTahun 2022Tahun 2023
TargetRealisasi%TargetRealisasi%
Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas1 Dokumen1 Dokumen100%1 Dokumen1 Dokumen100%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaiannya, namun demikian pada perjalanannya terdapat faktor penghambat yang telah diupayakan strategi penyelesaiannya sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas

Faktor PendukungFaktor Penghambat
Respon unit kerja dalam mengirimkan permintaan data terkait Renja RKA dari Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal cukup baik. Hal ini mendukung kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.Proses penyusunan Renja dan RKA sangat bergantung kepada pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah DJA Kemenkeu dan Bappenas. Sering kali permintaan data dari mitra kerja sangat terbatas waktu pengumpulan data yang telah ditentukan.
Konsolidasi tim di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yang solid menyebabkan padatnya jadwalStrategi: Untuk menyiasati permintaan data yang sangat pendek waktunya dari mitra kerja Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menyusun strategi dengan mempersiapkan data-data yang diperkirakan akan diperlukan dalam proses penyusunan Renja RKA.
Konsolidasi tim di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yang solid menyebabkan padatnya jadwal penyusunan Renja RKA dapat dijalani dengan baik sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitasKomitmen pimpinan pada rencana pelaksanaan revisi yang telah ditetapkan di awal tahun dan ketidakpatuhan untuk melaksanakan revisi atas hasil monev pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Strategi: Memastikan perencanaan proses revisi dilakukan dalam rangka peningkatan pada efektivitas pencapaian output

IKK 2. Jumlah Dokumen Kinerja

Dokumen kinerja merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mengkoordinir penyusunan dokumen kinerja yang bersifat kelembagaan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) yang menjadi target kinerja.

Tabel 3. 5 Capaian IKK 1.2 Jumlah Dokumen Kinerja

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTarget 2022Realisasi 2022Capaian Kinerja
Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAMJumlah dokumen kinerja2 Dokumen2 Dokumen100%

Pada tahun 2023, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen kinerja yaitu Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM 2022 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM TA 2022. Penyusunan LKjIP berlandaskan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2004 dan PerMenPANRB Nomor 53 tahun 2014, sedangkan penyusunan LAPTAH berlandaskan pada UU Nomor 39 Tahun 1999. Indikator kinerja ini merepresentasikan komponen penilaian SAKIP yakni "Pelaporan Kinerja", "Evaluasi Kinerja" dan "Capaian Kinerja". Berikut capaian atas indikator jumlah dokumen kinerja pada tahun 2023:

1. Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM 2022

Pada April 2023 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal bekerjasama dengan seluruh unit kerja meluncurkan Laporan Tahunan (LAPTAH) Komnas HAM Tahun

Capa/an Tantangan Optimisme LAPORAN TAHUNAN 2022

2023 yang merupakan amanat Undangundang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 97 mewajibkan Komnas HAM RI untuk menyampaikan Laporan Tahunan (LAPTAH) tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laptah Komnas HAM 2022 adalah bentuk laporan publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM

RI dalam upaya mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022 terutama, untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, selaku unit kerja yang mengkoordinir serta memfasilitasi penyusunan Laptah, melakukan berbagai kegiatan guna mendukung tersusunnya Laptah Komnas HAM. Laptah disusun dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang selanjutnya disahkan oleh Ketua Komnas HAM. Laptah Komnas HAM 2022 dipublikasikan melalui kegiatan peluncuran pada 12 April 2023 dengan mengundang K/L serta instansi/organisasi lain yang menjadi mitra kerja Komnas HAM yang diselenggarakan secara virtual.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM TA 2022 dan Draft LKjIP Komnas HAM TA 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Komnas HAM atas penggunaan anggaran. LKjIP ini sebagai pertanggungjawaban kepada

KOMISI NASIONAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 20 22

publik atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024. LKjIP ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP hal yang terpenting dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan LKjlP ini yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Komnas HAM 2022 disusun oleh Tim Penyusun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 162 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2022 dengan jangka waktu 1 Desember 2022 hingga 31 desember 2022. Pada Januari 2023 dilakukan pemutakhiran masa kerja Tim Penyusunan sejak 5 Januari sampai dengan 31 Maret 2023 dalam rangka finalisasi laporan yang ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2022.

Sesuai batas waktu penyampaian LKjlP yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, LKjIP Komnas HAM disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui esr.menpan.go.id pada akhir bulan Februari 2023.

Selain LKjIP Komnas HAM setiap unit Eselon II di Komnas HAM juga berkewajiban untuk menyusun LKjIP Biro dengan berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II. LKjIP Eselon Il juga disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui esr.menpan.go.id.

Pada tahun 2023 ini telah dihasilkan draft LKjIP Komnas HAM 2023 yang disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 284 tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023. Penyusunan LKjIP 2023 dilaksanakan lebih awal dibandingkan penyusunan LKjlP dari tahun sebelumnya, dimana telah dilaksanakan kick off penyusunan LKjIP Komnas HAM 2023 pada 23 Oktober 2023.

Dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia maka beberapa kegiatan dalam penyusunan LKJiP Komnas HAM 2023 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Zoom Meeting. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya anggaran.

Dengan telah tersusunnya LKjIP dan Laptah Komnas HAM TA 2022, dapat dideskripsikan bahwa indikator jumlah dokumen kinerja tercapai 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi pencapaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Dokumen LKjlP merepresentasikan dokumen kinerja yang telah memuat penjabaran dan pengungkapan kinerja Lembaga secara komprehensif. LKjlP telah disusun mengacu pada instrument penyusunan serta memperhatikan komponen penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja. Sedangkan urgensi penyusunan Laptah Komnas HAM adalah guna menjawab ketentuan pasal 97 UU Nomor 39/1999, dimana laptah merupakan dokumen yang memuat pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang satu tahun anggaran dan direpresentasikan sebagai dokumen yang menjabarkan kinerja kelembagaan.

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian IKK Jumlah Dokumen Kinerja

Indikator Kinerja KegiatanTahun 2022Tahun 2023
TargetRealisasi%TargetRealisasi%
Jumlah dokumen kinerja2 Dokumen2 Dokumen100%2 Dokumen2 Dokumen100%

Keberhasilan pencapaian di atas tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses pencapaiannya, strategi sebagai bentuk mitigasi risiko juga telah disusun agar kualitas capaian kinerja ke depan lebih baik. Adapun faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Faktor Pendukung dan Penghambat IKK Jumlah Dokumen Kinerja

Faktor PendukungFaktor Penghambat Tim
Tim telah terbentuk di tahun berjalan sehingga persiapan dalam penyusunan dapat dilakukan lebih awalwaktu Tim untuk Penyesuaian mengklarifikasi data dan informasi yang sudah disampaikan. Strategi penyelesaian: Penyesuaian jadwal dengan memaksimalkan waktu yang tersedia
Komitmen tim dalam proses penyusunan laporanPemilihan dan penentuan editor yang memiliki kompetensi dan wawasan di bidang HAM serta ketersediaan waktu sesuai dengan timeline yang telah disusun Strategi penyelesaian: Menyesuaikan timeline dengan jadwal editor dengan tetap menyelesaikan laporan tepat
Penguatan koordinasi dan konsolidasi antar tim penyusun laporanwaktu. Keterlambatan data yang disampaikan oleh unit kerja Strategi penyelesaian: Karakteristik data dan informasi bersifat rutin sehingga sudah dapat disiapkan untuk

SASARAN KEGIATAN 2

"MENINGKATNYA NILAI KAPABILITAS APIP"

Dalam menjalankan fungsinya Aparat Pengawasan Internal (APIP) Komnas HAM telah melaksanakan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja Komnas HAM. Laporan tahunan unit pengawasan Internal tahun 2023 bukan mendokumentasikan capaian dan perkembangan program kerja yang ada di lingkungan Pengawasan internal saja, namun sekaligus menjadi media komunikasi dan media pembelajaran untuk mempersiapkan keberhasilan pelaksanaan program kerja di tahun berikutnya.

IKK 1. Nilai SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terus mengalami perbaikan. Pasca pemberlakuan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, penilaian atas SPIP telah meliputi sejumlah unsur (terintegrasi). Alhasil keempat tujuan di atas tidak lagi dicapai secara terpisah-pisah dan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah tidak lagi merancang kebijakan untuk mencapai hanya 1 (satu) tujuan SPIP. Pada gilirannya, suatu kebijakan atau prosedur harus dikembangkan agar dapat mencapai sejumlah tujuan pengendalian tersebut. Sebagaimana PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian intern Penilaian atas implementasi SPIP berkaitan dengan maturitas atau kematangan penyelenggaraannya. Perlu disampaikan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karenanya, tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Nilai SPIP"

Indikator Kinerja KegiatanTahun 2022Tahun 2023
TargetRealisasi%TargetRealisasi%
1. Nilai SPIP3,5 Nilai3,028 Nilai86,51%3,1 Nilai3,203 Nilai103%

Komnas HAM telah melaksanakan penilaian mandiri atas maturitas implementasi SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP di tahun 2023. Kegiatan ini sukses dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Komnas HAM Tahun 2023 yang telah dilakukan

Penjaminan Kualitas oleh APIP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur" atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "4,014". Adapun perbedaan pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Evaluasi yaitu: a. Penilaian Mandiri dilaksanakan oleh Manajemen b. Penjaminan Kualitas dilaksanakan oleh APIP c. Evaluasi dilaksanakan oleh BPKP dalam praktik Penilaian Mandiri atas Maturitas SPIP. APIP juga berkontribusi dalam melaksanakan Penilaian Mandiri, yang seyogyanya Penilaian Mandiri dilakukan oleh Manajemen. Sehingga proses check and balance dalam Penilaian Maturitas SPIP di Komnas HAM belum terlihat. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung dalam penilaian maturitas SPIP Terintegrasi.

Gambar 3. 4 Rapat Penilaian Mandiri SPIP Teritegrasi Tahun 2023

Dokumentasi tersebut merupakan proses pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dengan menghimbau agar setiap Biro dapat mengisi kertas kerja dan melampirkan data dukungnya yang dilaksanakan secara hybrid.

Gambar 3. 5 Rapat Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2023

Dokumentasi tersebut merupakan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023 Nomor: PE.09.03/SP-299/D2/02/2023, 29 Desember 2023 sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, laporan hasil evaluasi BPKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

NoFokus PenilaianHasil PM yang telah dilakukan PKHasil EvaluasiNaik/Turun
(1)(2)(3)(4)(5) = (4) - (3)
1Maturitas Penyelenggaraan SPIP4,0143,203(0,811)
2Manajemen Risiko Indeks (MRI)3,5782,841(0,737)
3Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi3,0903,000(0,090)
4Kapabilitas APIP3,0002,000(1,000)

Adapun faktor yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai SPIP” antara lain:

Hampir semua pegawai telah mengikuti diklat ataupun sosialisasi SPIP Terintegrasi

Dukungan dan Komitmen Pimpinan dalam implementasi SPIP Terintegrasi

Pendampingan aktif dari BPKP

Menerapkan metode hybrid dalam rapat penilaian maturitas SPIP Terintegrasi

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 2.287.271.000,-. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berhasil menjalankan peran strategisnya dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik.

Akan tetapi dalam tahun berjalan terdapat beberapa kali kebijakan Automatic Adjustment, sesuai dengan:

a. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lembaga TA 2023 dijelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023. Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mendapatkan alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp 407.481.000,-.

b. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023, dijelaskan bahwa anggaran Automatic Adjustment Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) akan direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tidak terdampak alokasi Automatic Adjustment.

Dalam periode 2023, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal juga melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM, serta mengajukan satu (1) kali usulan buka blokir Automatic Adjustment yang digunakan untuk mendukung kebutuhan Prioritas Lembaga. Sehingga pagu akhir Biro

Perencanaan dan Pengawasan Internal menjadi Rp 2.060.364.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 2,058,547,067 atau sebesar 99,91%.

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2023

Kode KegiatanPagu Awal (Rp)Pagu Akhir (Rp)Realisasi (Rp)Pengembalian Rupiah Murni (Rp)Presentase (%)Sisa (Rp)
Program Dukungan Manajemen
3335. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internalal
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran727.277.000644.139.000644.011.67299,98%127.328
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi1.063.656.000763.512.000763.359.34399,98%152.657
EBD.965 Layanan Audit Internal496.338.000494.331.000486.266.5196.591.54098,37%8.064.481
FAB.001. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran158.382.000158.317.99399,96%64.007
Total2.287.271.0002.060.364.0002.051.955.5276.591.54099,59%8.408.473

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Dalam menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta Peraturan Menteri Keuangan RI No 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, selama tahun 2023 Komnas HAM telah melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap rencana pembangunan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Renja dan RKA Komnas HAM. Pemantauan pelaksanaan Renja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan, dan mengidentifikasi sejauh mana permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian Program dan Kegiatan. Pemantauan pelaksanaan RKA dilakukan terhadap belanja Komnas HAM untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

Pemantauan kinerja dilakukan oleh seluruh unit kerja di Komnas HAM yang hasilnya disampaikan setiap bulan melalui sebuah tautan yang disediakan oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Tautan tersebut merupakan salah satu praktik baik di tahun 2023 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan

Internal guna memberikan kemudahan akses bagi seluruh pihak dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas kinerja yang dicapai. Hasil pemantauan yang disampaikan oleh unit kerja kemudian dianalisis oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk selanjutnya diberikan catatan-catatan dan rekomendasi melalui forum pengendalian.

Hasil pemantauan kinerja yang disampaikan oleh unit kerja dan telah dianalisis Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal kemudian disampaikan secara berkala setiap bulan melalui Sistem Informasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan RKA. Adapun pengukuran evaluasi kinerja anggaran yang dinilai adalah untuk melihat sejauh mana ketercapaian pada 3 (tiga) tingkatan yakni Satuan Kerja, Unit Eselon I, dan Lembaga.

Dari proses pemantauan dan penyampaian capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 telah diperoleh informasi bahwa Nilai Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2023 pada Level Satuan Kerja diperoleh sebesar 87.60 dengan kategori Baik, Nilai Kinerja Anggaran pada level Eselon I diperoleh sebesar 90.61 dengan kategori Sangat Baik, dan Nilai Kinerja Anggaran pada level Lembaga diperoleh sebesar 93 dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut: (data SMART DJA 2023).

← monevkemenkrugoid/epp23/satken/dehbord : MONEV = KOMNAS HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Role Pilih TA (2023) Lagout KOMNAS HAM Dashboiard Nilai SMART 2 87.60 Baik 日 125 2 100 100 14.22 88.64 75 65.83 50 25 6.33 0 CRO Efisions Penyerapen Konsistensi Nilai Efisiensi

Gambar 3. 6 Nilai Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 Level Satuan Kerja

← a t monevclemenkeugeid/espitt3/unit/deshboard a☆ 土 MONEV KOMINAS HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Role Pilih TA (2023) Logout Komnas HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Nilai Kinerja 90.61 Sangat Baik 125 100 0.18 94.22 .64 17.4 75 50 25 7.58 Capalan Sasaran Program Peryerapan Konaistenai Capalan Output Program Efsienal Nilal Efisiensl

Gambar 3. 7 Nilai Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 Level Eselon I

← * a mon.kemenkrugoid/app2023/k/dmbord 配☆ à ☐ MONEV ≡ KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOMISI NASIONAL HAK ASASIMANUSIA Role Pilih TA (2023) Logout KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Dashboard Nilai Kinerja 93 Sangat Baik 125 100 96,38 9.41 75 50 25 0 Capalan Sasaran Strategis Rata Rata NKA Eselon

Gambar 3. 8 Nilai Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 Level Lembaga

2. Pengembangan E-SAKIP Komnas HAM 2023

E-SAKIP Komnas HAM Merupakan Sistem aplikasi Akuntabilitas Kinerja yang dikembangkan Komnas HAM sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 berlandaskan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) nomor. B/87/M.AA/05/2021 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, aplikasi E-SAKIP dibangun diawali dengan Fitur Renstra dan Renja pada tahun 2021, kemudian dikembangkan Kembali pada tahun 2022 dengan menambahkan fitur RKA, TOR dan RAB. Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan Kembali pada aplikasi E-SAKIP Komnas HAM dengan menambah kan fitur, Revisi, Monev berkala, Monev PN, dan Perjanjian Kinerja dimana pengembangan tersebut merupakan bagian dari tujuan awal dibangun aplikasi E- SAKIP mencangkup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja guna memudahkan dalam proses perencanaan, pemantauan dan pengendalian kinerja. Dengan dikembangkannya aplikasi E-SAKIP di tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja serta mempermudah dalam mendukung penyusunan dokumen kinerja Komnas HAM. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan nilai SAKIP Komnas HAM yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dashboard E-SAKOP Periode Aktif 2020 s.d. 2024 Adimin Penelaah x Dushboard t KOMNAS HAM RENSTRA Selamat Datang Di E-SAKIP RENJA wifikasi Renstra Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Verifikasi Renja Histori Revisi 8 15 2 Rekap MAX SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN Perjanjian Kinerja Serapan Anggaran dan Progres Output Perkeglatan I Capalan Output dan Realisasi Anggaran Komnas HAM =

Gambar 3. 9 Aplikasi E-SAKIP

3. Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menjelaskan maksud evaluasi adalah untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Dalam hal pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu ex ante (tahap perencanaan), on going (tahap pelaksanaan), ex post (tahap pasca pelaksanaan). Lebih lanjut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan K/L melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan tahunan dan menengah.

Berdasarkan dokumen perencanaan 2023, Komnas HAM telah menuliskan rencana untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran dengan lokus dokumen perencanaan strategis Komnas HAM 2020-

2024. Dalam hal ini sepanjang tahun 2023 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mengawal kegiatan evaluasi yang dilakukan dengan objek dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen Renstra. Fokus Evaluasi dibagi kedalam 2 tahap yakni evaluasi IKU dan Evaluasi Renstra. Target kinerja pada konteks evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tercapai sepenuhnya dengan menghasilkan kinerja utama 1 Laporan Hasil Evaluasi Renstra Komnas HAM 2020- 2024 serta kinerja lainnya berupa Dokumen perubahan IKU di lingkungan Komnas HAM.

Pada semester I evaluasi difokuskan untuk menilai dokumen IKU, dan telah menghasilkan intisari catatan bahwa a). terdapat permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pengukuran kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja; b). berdasarkan telaah hukum dan peraturan, diperlukan penyesuaian bentuk peraturan yang semula Keputusan Ketua menjadi Keputusan Sekretaris Jenderal; c). perlu memastikan alat ukur pada Indikator Kinerja di level Sasaran Strategis lebih Specific, Measurable, Achievable, Relevant, & Time Bound. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dari temuan tersebut adalah dengan melakukan perubahan IKU dengan alur proses sebagai berikut:

KOMNAS HAM Pencabutan Penetapan Peraturan IKU Awal Peraturan IKU Awal IKU Baru Keputusan Ketua Komnas HAM Hasil telaah hukum dan Sehubungan dengan No. 009A/KOMNASHAM/VI/2020 peraturan merekomendasikan dilakukannya Pencabutan merupakan peraturan tentang merubah peraturan penetapan Peraturan IKU Awal, maka Indikator Kinerja Utama IKU menjadi Keputusan ditetapkan Keputusan 2020-2024 di lingkungan Komnas Sekretaris Jenderal, maka Sekretaris Jenderal HAM yang ditetapkan pada tahun peraturan IKU Awal dicabut Penetapan IKU di lingkungan 2020 (periodesasi awal Renstra Keputusan Ketua dengan Komnas HAM 2020-2024) Komnas HAM No. 18 tahun 2023

Gambar 3. 10 Alur proses perubahan IKU

Adapun pokok pengaturan dalam dokumen IKU perubahan adalah sebagai berikut:

I. Bentuk Peraturan menjadi Keputusan Sesjen

II. Terdapat 2 Sasaran dan 3 indikator kinerja baru yang ditetapkan sebagai IKU yakni tentang kerjasama strategis dan kualitas penyelenggaraan RB;

IlI. dilakukan perubahan 2 formulasi kinerja yakni terkait Standar Norma HAM dan Peraturan Per UU yang berkesesuaian dengan HAM

I. Format IKU lebih spesifik yakni memuat Sasaran, Indikator, Deskripsi/Definisi operasional, Sumber data, Formulasi, dan Penanggung jawab data;

II. Ruang lingkup setiap indikator kinerja telah dijabarkan dalam bagian deskripsi/definisi operasional;

III. Deskripsi/definisi operasional disusun mempertimbangkan dinamika pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan hasil diskusi bersama unit kerja

BARU PENGUATAN KEPUTUSAN SESJEN KOMNAS HAM Nomor 201 Tahun 2023

Gambar 3. 11 Pokok Pengaturan IKU Perubahan

Pada semester Il evaluasi difokuskan untuk menilai dokumen Renstra Komnas HAM TA 2020-2024 dengan merefleksikan pada konteks pengelolaan renstra di lingkungan Komnas HAM sebagai berikut:

"Evaluasi Renstra Komnas HAM dilakukan pada pada tahun ke-4 pelaksanaan Renstra, mempertimbangkan pasal 12 ayat 4 PP 39/2006, Penetapan & dilakukan satu tahun sebelum periode renstra berakhir" Pelaksanaan "Hasil evaluasi Renstra dijadikan sebagai bahan pengendalian kinerja renstra Renstra nan Renstra periode berikutnya berjalan dan sebagai referensi penyus tahun ke-1 Pelaksanaan Komnas ket: tahun 2020 Renstra tahun Pelaksanaan Renstra HAM merupakan tahun ke-2 tahun ke-4; Pelaksanaan transisi, hal ini ket: internalisasi Renstra tahun ke-5; Penyusunan menyebabkan rumusan Pelaksanaan Evaluasi dan Perbaikan Renja masih mengacu Renstra ke dalam Penyusunan Renstra Renstra tahun Dokumen IKU; pada Renstra Renja telah dimulal Renstra 2025-2029 2020-2024 pada tahun 2021 ke-3 Evaluasi Renstra sebelumnya 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Penyusunan Penetapan & Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Renstra Pelaksanaan Renstra tahun Renstra tahun Renstra tahun Renstra tahun ke-5; 2020-2024 Renstra ke-2 ke-3; ke-4; Pemutakhiran tahun ke-1 Evaluasi Pemutakhiran Evaluasi Akhir General Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra; Renstra Pelaksanaan Penyusunan Renstra Renstra 2025-2029

Gambar 3. 12 Peta pengelolaan renstra di lingkungan Komnas HAM

Evaluasi Renstra Komnas HAM TA 2020-2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 yang memfokuskan pada analisis kinerja pembangunan yang merupakan penilaian secara sistematis mengenai hasil capaian kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan analisis bidang pembangunan yang merupakan penilaian relevansi, koherensi, efektifitas, efisiensi, dampak, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi (kebijakan/program/kegiatan). Adapun metode yang digunakan adalah model Context,

Input, Process, Product (CIPP) Evaluation Model yang dikembangkan oleh Stufflebeam & Coryn (2014) sebagai berikut:

Designed by han Teh Runningltitan, March 2015 Goals Plans Beneficiaries • Stakeholders Needs Strategies Resources Context Input Budget Problems Evaluation Evaluation Coverage Background Research Environment Core Values Outcomes • Impact Product Process Actions Effectiveness Evaluation Evaluation • Develop Transportability • Implement Sustainability Monitor Adjustment • Feedback Source: Daniel L. Stutfebes ational Handbooks of Education, December 2002. IS8N-13: 978-1402008408

Gambar 3. 13 Model CIPP

Kegiatan evaluasi Renstra Komnas HAM 2020-2024 mengedepankan prinsip partisipatori dengan melibatkan seluruh unsur yang berada di lingkungan internal Komnas HAM serta pelibatan berbagai ahli dan stakeholder terkait guna menjaring perspektif eksternal. Adapun pemanfaatan Laporan Evaluasi Renstra Komnas HAM 2020-2024 dijadikan sebagai referensi pengendalian kinerja pada periode berjalan dan sebagai dokumen fondasi penyusunan Renstra Komnas HAM 2025-2029. Pada akhir periode 2023 telah dihasilkan Laporan Evaluasi Renstra Komnas HAM 2020-2024 dengan muatan rekomendasi umum yang didasarkan pada hasil Analisis Kinerja Pembangunan dan Analisis Bidang Pembangunan pada pelaksanaan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Rekomendasi umum dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan rencana strategis pada periode berikutnya serta sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun sepanjang proses evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran ditemui berbagai faktor yang mempengaruhi, yang tentunya telah dijawab pula dengan berbagai strategi penyelesaian, dalam rangka mengefektifkan pencapaian hasil kinerja. Berikut penjabarannya:

Tabel 3. 11 Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Faktor PendukungFaktor Penghambat
langsung Pimpinan dan Anggota (Komnas HAM), Manajemen Strategis serta representasi unit kerja (Sekretariat Jenderal) dalam proses evaluasi mewujudkan pengayaan data yang optimala. Kurang optimalnya tata dokumentasi hasil kinerja (bukti dukung) yang telah dicapai pada periode lampau, mengakibatkan beberapa point dalam konfirmasi data kinerja sulit untuk dijustifikasi b. Adanya perbedaan cara pengukuran kinerja pada tahun transisi periode renstra (TA 2020), oleh karenanya terjadi ketidaksinambungan data kinerja pada awal periode renstra c. Keterlibatan unsur pimpinan dan manajemen strategis belum sepenuhnya optimal, dikarenakan timeline yang cukup pada pada akhir tahun Strategi penyelesaian: Melakukan inventarisasi ulang data kinerja di setiap segmen/level kinerja, serta mengkonfirmasikanlangsung kepada unit penanggung jawab data kinerja terkait Menyiapkan data dukung terkait Ta 2020 untuk menjawab kebutuhan bahan analisa data dan informasi dilakukan upaya pendistribusian (sirkuler) konsep hasil laporan evaluasi kepada seluruh pimpinan, unsur manajemen
pada pada akhir tahun Strategi penyelesaian: Melakukan inventarisasi ulang data kinerja di setiap segmen/level kinerja, serta mengkonfirmasikanlangsung kepada unit penanggung jawab data kinerja terkait Menyiapkan data dukung terkait Ta 2020 untuk menjawab kebutuhan bahan analisa data dan informasi dilakukan upaya pendistribusian (sirkuler) konsep hasil laporan evaluasi kepada seluruh pimpinan, unsur manajemen
konsep hasil laporan evaluasi kepada seluruh pimpinan, unsur manajemen strategis, serta jajaran unit kerja untuk dapat memberikan saran dan/atau rekomendasi guna penyempurnaan hasil evaluasi

4. Audit

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Komnas HAM dituntut meningkatkan nilai kapabilitasnya untuk meningkatkan kinerja dalam hasil pengawasan yang bersifat efektif, efisien, ekonomis (3E) dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu APIP Komnas HAM melaksanakan audit kinerja dalam melaksanakan prinsip 3E dan IK dalam memberikan nilai tambah dan memiliki potensi berkelanjutan.

Gambar 3. 14 Pelaksanaan Audit Kinerja di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

Dalam proses audit kinerja ini ternyata tidak cukup waktu dalam 1 tahun APIP Komnas HAM dapat menyelesaikan audit kinerja sesuai Fungsi dan tugas Komnas HAM yang berada pada UU 39 Tahun 1999 akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Saat ini masih dalam proses audit kinerja di Biro Dukungan Penegakan HAM dengan hasil resume Hasil Audit Kinerja atas Layanan Pengaduan pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

5. Reviu

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komnas HAM Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komnas HAM Tahun 2022 dengan akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin telah dilaksanakan terhadap hasil penilaian PIPK oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komnas HAM. Tim Penilai telah melaksanakan penilaian berupa Pengujian Kecukupaan Rancangan Pengendalian dan Pelaksanaan Pengendalian yang meliputi Pengujian Atribut Pengendalian, Pengendalian Aplikasi, Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE), dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) yang telah dilaksanakan.

Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, Pengawasan PNBP dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Menteri Keuangan selaku pengelola FiskaL APIP melakukan pengawasan atas pengelolaan PNBP pada satuan kerja dan unit eselon I di lingkungan Instansi Pengelola PNBP. Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan PNBP adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban PNBP dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reviu Laporan Keuangan

Unit Pengawasan Internal sebagai Aparat Pengawasan Intern Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Komnas HAM pada semester 1, triwulan dan akhir semester berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu ditujukan untuk: 1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Komnas HAM. 2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Komnas HAM serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Komnas HAM yang berkualitas.

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Komnas HAM menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Komnas HAM melakukan reviu atas laporan kinerja tersebut dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Pimpinan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reviu Revisi Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran adanya perubahan dan/atau pergeseran rincian belanja yang telah ditetapkan dapat melakukan perubahan pada saat anggaran berjalan. Revisi anggaran di Komnas HAM selama tahun 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 9 Kali dengan rincian revisi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah dilaksanakan 2 kali dan untuk kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebanyak 7 Kali.

Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ)

Reviu penyerapan anggaran belanja meliputi anggaran satu tahun dan realisasi penyerapan anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya. Reviu juga dilakukan atas Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja

Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) meliputi nilai dan jumlah paket perencanaan dan realisasi PBJ berdasar jenis belanja dan metode pengadaan, pengadaan barang dan jasa yang sudah dan yang belum diinput dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pengadaan yang telah ditandatangani kontraknya maupun capaian kemajuan fisik dan realisasi pembayarannya, sampling pengadaan barang dan jasa dan penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)-Koperasi/Produk Dalam Negeri (PDN).

Reviu Fungsi Manajemen Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja, Tim Reviu merekomendasikan 2 (dua) alternatif solusi kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM yaitu : a) Dalam jangka pendek, pelaksanaan fungsi manajemen kinerja menyatu/ bergabung dengan fungsi perencanaan sebagaimana praktek tahun-tahun sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi dan pengelolaan SDM dalam pembagian kerja agar pelaksanaan fungsi perencanaan dan manajemen kinerja dapat berjalan optimal. b) Dalam jangka panjang, pelaksanaan fungsi manajemen kinerja dapat menjadi fungsi tersendiri. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain: - Biro Umum melakukan reviu terhadap Perses Nomor 19 Tahun 2020 tentang SOTK dengan melibatkan Biro Renwas.

6. Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Setjen Komnas HAM

Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen yang terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja. Adapun gambaran tingkat akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Hasil Evaluasi AKIP 2022 Unit Kerja Komnas HAM

NoUnit KerjaPredikatNilai
1Biro Dukungan Penegakan HAMBB70.25
2Biro Dukungan Pemajuan HAMBB70,10
3Biro Perencanaan dan Pengawasan InternalBB70.45
4Biro UmumBB71.65
5Biro Hukum, Humas dan KerjasamaBB75.90

7. Pemantauan

Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sesuai Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal nomor 124/PW.06/0.3.2/Il/2023, 20 Februari 2023 perihal Daftar Wajib Lapor (WL) LHKPN Komnas HAM Tahun 2022 dan Daftar WL LHKPN Tahun 2021 yang statusnya Non WL Tahun 2022, Komnas HAM mencapai 98.15% ini berarti dari 54 Wajib Lapor LHKPN yang tidak melapor 1 orang.

Monitoring Pelaporan Penyelenggara Negara 01/04/2023 00:09:20 Peleporen LHRPN Tahun Jenis Leporen KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) 2022 (A1) Status UU Eseion Unit Kerja Subunit Kerja (A1) (A) (A1) (A1) Pelaporan Ketepatan Grafik Penyampaian LHKPN 2022 2023 so (1.85%) 43 Wejib Lapor Sudah Lapor 63 (100 30 helripoe 55 (98.18%) Sudan Lapor Delum Lapor Tepat Waktu 10 Sudah Lapor Belum Lapor Wagjib Lapo Tepet Vatu Suteh Lapor 53 53 53 98.15% 100.00% 100.0% 100.0%

Gambar 3. 15 Penyampaian LHKPN Tahun 2022

Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I Tahun 2023

Hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan akhir semester I tahun 2023, status tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Komnas HAM adalah sebagai berikut:

Sesuai rekomendasi sebanyak 241 rekomendasi (91,63%) senilai Rp7.974.593.351,15

Belum sesuai rekomendasi sebanyak 22 rekomendasi (8,37%) senilai Rp939.277.915,27

Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak nihil (0,00%); dan

Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak nihil (0,00%)

NDONES 13 Jun 2023 10.04.12 6"12'15,77628"S 106°50'7,95192"E No.4B Jalan Latuharhary Kecamatan Menteng Daerah Khusus-Ibukota Jakarta

Gambar 3. 16 Entry Meeting PTL Semester I TA 2023

8. Pengawasan Lainnya

Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pendampingan terhadap BPK RI pada proses pemeriksaan Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2022 oleh Unit Pengawasan Internal dilaksanakan berdasarkan

Surat Tugas Nomor 70/PW.03/0.3.2/Il/2023 tanggal 26 Januari 2023 dengan jangka waktu pendampingan selama 48 hari kerja.

Kegiatan pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2022 meliputi pemenuhan data dukung secara lengkap dan mendampingi unit kerja serta pihak ketiga ketika memenuhi undangan BPK RI untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan keuangan Negara sepanjang TA 2022. Sebagaimana diketahui, pemeriksaan oleh BPK RI dilakukan dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pedoman Manajemen Risiko

Telah disahkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko, 2 November 2023.

Whistle Blowing System (WBS)

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aktivitas Lingkungan Pengendalian merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam meminimalisir terjadinya kecurangan. Salah satu cara yang efektif dari pengendalian terhadap kecurangan tersebut adalah informasi dari pegawai, pejabat maupun masyarakat pengguna yang mengetahui informasi perbuatan yang terindikasi pelanggaran.

Dalam rangka hal tersebut APIP Komnas HAM bekerjasama dengana Bagian IT membuat aplikasi layanan pengaduan internal.

a. t Adukan Dugaan Tindak Pelanggaran, Identitas Anda Terjamin Kerahasiaannya Laporkan! Cara Melapor 01 02 03 P Seurch

Gambar 3. 17 Aplikasi WBS

Zona Integritas

Komnas HAM telah melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas pada 14 Desember 2020 di Jakarta dengan ditandatanganinya Piagam Pencanangan tersebut oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Deputi Bidang RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan dan Ketua Ombudsman.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Komnas HAM terutama area penguatan pengawasan belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari hasil evaluasi Kemenpan dan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM Tahun 2021 dan 2022.

a. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 antara lain:

Membangun strategi pembangunan Zona Integritas (Zl) pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Setjen Komnas HAM dan stakeholders atau masyarakat yang dilayani.

Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui upaya peningkatan kapabilitas APIP.

Menyelesaikan pengembangan aplikasi WBS sebagai media untuk melaporkan tindak pidana korupsi.

b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, terdapat hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi antara lain:

Fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting belum optimal, sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan bagi unit kerja dalam penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama. Hal ini tercermin dengan penilaian Kapabilitas APIP Setjen Komnas HAM yang masih di angka 2. Terkait hal ini, Setjen Komnas HAM perlu mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting, yang bukan hanya berperan untuk halhal yang terkait keuangan tetapi juga hal-hal yang terkait dengan kinerja.

Telah menerapkan manajemen risiko di lingkungan Setjen Komnas HAM,namun manajemen risiko belum sepenuhnya disusun dengan mempertimbangkan risiko terhadap pencapaian kinerja organisasi. Terkait hal ini Setjen Komnas HAM perlu memastikan peta risiko dan pengendaliannya telah disusun dan dikaitkan dengan pencapaian kinerja organisasi dari level pusat hingga ke unit kerja.

Penilaian Integritas dan strategi Pencegahan Korupsi

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.

Kuesioner elektronik SPI 2022 diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuisioner, melalui elektronik (whatsapp blast dan email blast) maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi yaitu 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI ratarata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 71,94. Nilai indeks SPI untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Indeks keseluruhan SPI 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 74,88.

Sementara itu, indeks SPI 2022 untuk responden internal berada pada angka 78,77.

Lalu, indeks SPI 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 77,11.

Terakhir, indeks SPI 2022 untuk responden eksper berada pada angka 78,35

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di lingkungan Komnas HAM, Kedepannya dalam melaksanakan program kerja unit Pengawasan Internal tentu tidak luput dari berbagai tantangan yang akan dihadapi, sehingga diperlukan komitmen segenap Pimpinan di lingkungan Komnas HAM dalam mendukung pelaksanaan program kerja APIP Komnas HAM, yang akan berdampak pada keberhasilan pencapaian target kinerja Komnas HAM.

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tercapainya target tahun 2023 tidak terlepas dari kegiatan kolaborasi yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal bersama Biro lainya dalam rangka pencapaian target. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu dengan memperbaiki catatan-catatan hasil evaluasi Menpan RB atas penilaian akuntabilitas kinerja Komnas HAM yang dikolaborasikan bersama seluruh unit kerja Komnas HAM. Selain menindaklanjuti hasil evaluasi Menpan RB Seluruh unit kerja dan seluruh pegawai menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) Internal Komnas HAM atas penilaian akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja. Dalam menindaklanjuti rekomendasi baik dari eksternal maupun internal, seluruh unit kerja dan seluruh pegawai berperan aktif dan bekerja sama untuk memperbaiki hasil catatancatatan evaluasi sehingga kedepannya Akuntabilitas Komnas HAM semakin baik.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Komnas HAM berusaha secara maksimal dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan keterbatasan, tidak dapat dipungkiri anggaran yang minim, sumber daya manusia (SDM) yang kurang ideal, dan sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi penyebab tidak maksimalnya output yang dihasilkan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal guna mendukung capaian sasaran strategis yang yang ditetapkan Komnas HAM, sehingga dalam upaya meningkatkan kualitas output dalam rangka meningkatkan sasaran strategis diperlukan penambahan anggaran, SDM, dan sarana prasarana yang memadai dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

BAB IV

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Biro Perencanaan dan Pengawasan memiliki peran strategis untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern. Untuk menjalankan perannya tersebut Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal didukung oleh anggaran yang memadai.

Meskipun semua indikator kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditentukan, sebagai sebuah organisasi yang terus berbenah, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal secara berkelanjutan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang. Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan antara lain:

a. Memastikan perencanaan proses revisi dilakukan dalam rangka peningkatan pada efektivitas pencapaian output;

b. Penyesuaian jadwal dengan memaksimalkan waktu yang tersedia;

c. Memastikan ketersediaan data dan informasi serta dokumentasi hasil kinerja (bukti dukung) yang telah dicapai pada periode lampau, sehingga memudahkan dalam melaksanakan konfirmasi data kinerja sulit untuk dijustifikasi

d. Komitmen segenap Pimpinan di lingkungan Komnas HAM dalam mendukung pelaksanaan program kerja APIP Komnas HAM, yang akan berdampak pada keberhasilan pencapaian target kinerja Komnas HAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Sasaran Strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM"Sasaran Strategis
"Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM"
Indikator Kinerja Utama 1.1
"Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM"
Deskripsi / Definisi Operasional
Deskripsi / Definisi Operasional K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM diukur dari
Kementerian, LPNK, Alat Negara, Setjen Lembaga Negara, LPP, Setjen LNS, Sekretariat LNS, Lembaga Pemerintah lainnya, LNS, Pemerintah Provinsi
Stakeholder lainnya. rujukan rancangan/perubahan peraturan. dihasilkan dalam tahun direpresentasikan dalam penyusunan modul, serta peraturan. Sumber Data Hasil inventarisasi data implementasi Standar Norma HAM Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Jumlah Kebijakan K/L/D yang berkaitan dengan Standar Norma HAM Penanggung Jawab Data 1. Subkomisi Pemajuan HAM;& Pemerintah Daerah Tk.II, Lembaga Pendidikan serta Lembaga Stakeholder lainnya. Kebijakan K/L/D adalah rangkaian konsep dan/atau asas tertulis yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak yang merujuk kepada Standar Norma HAM. Contohnya Standar Norma HAM dijadikan rujukan penyusunan modul pembelajaran,
Kebijakan K/L/D adalah rangkaian konsep dan/atau asas tertulis yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak yang merujuk kepada Standar Norma HAM. Contohnya Standar Norma HAM dijadikan rujukan penyusunan modul pembelajaran, rujukan rancangan/perubahan peraturan.
Implementasi Standar Norma HAM adalah pelaksanaan atau penerapan Standar Norma HAM yang dilakukan oleh K/L/D yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan yang dihasilkan dalam tahun berjalan.Implementasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk pelatihan, diseminasi, acuan penyusunan modul, serta acuan penyusunan/perubahan rancangan peraturan.
peraturan.
Sumber Data Hasil inventarisasi data implementasi Standar Norma HAM
Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM -X 100% Jumlah Kebijakan K/L/D yang berkaitan dengan Standar Norma HAM
Penanggung Jawab Data
1. Subkomisi Pemajuan HAM; 2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Pemajuan HAM.
2Sasaran Strategis
"Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia"
Indikator Kinerja Utama 2.1
"Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM"
Deskripsi / Definisi Operasional
Peraturan Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM adalah
Peraturan Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM adalah peraturan perundang-undangan yang memuat Prinsip HAM berdasarkan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Perundang-undangan Peraturan yang menindaklanjuti hasil kajian/penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian/penelitian Komnas HAM.
menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian/penelitian Komnas HAM. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dengan memperhatikan perubahan UU tersebut melalui UU 15/2019 dan UU 13/2022, serta melingkupi peraturan yang
melalui UU 15/2019 dan UU 13/2022, serta melingkupi peraturan yang terkait dengan HAM termasuk instrumen HAM internasional serta rancangan peraturan. Identifikasi tindak lanjut hasil kajian/penelitian dapat dilakukan melalui inventarisasi pemantauan dokumen, pencapaian manfaat dari hasil kajian/penelitian yang dapat bersifat lintas tahun. Sumber Data
Sumber Data Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
dengan HAM Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Jumlah Peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM X 100% Jumiah peraturan perundang-undangan yang menindaklanjuti hasil kajian/penelitian Komnas HAM
Penanggung Jawab Data 1. Subkomisi Pemajuan HAM;
1. Subkomisi Pemajuan HAM; 2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Pemajuan HAM.
2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Pemajuan HAM. Sasaran Strategis
3 Sasaran Strategis "Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)"
"Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)" Indikator Kinerja Utama 3.1
dan UU No.26/2000)" Indikator Kinerja Utama 3.1
Indikator Kinerja Utama 3.1
"Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti"
Deskripsi / Definisi Operasional Kasus yang ditangani adalah aduan masyarakat yang ditangani Komnas
Kasus yang ditangani adalah aduan masyarakat yang ditangani Komnas HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi.
Kasus yang ditangani adalah aduan masyarakat yang ditangani Komnas HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi.
HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi.
HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi. Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas
Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, sehubungan
"Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)" Indikator Kinerja Utama 3.1
in
"Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti"
Deskripsi / Definisi Operasional
Kasus yang ditangani adalah aduan masyarakat yang ditangani Komnas HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi.
HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi. Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas
Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, sehubungan
dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh para pihak terkait (Pasal 1 butir 25 Peraturan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/XI/2017). Rekomendasi ditindaklanjuti oleh para KL/pihak yang direkomendasikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM atau adanya itikad baik dari kedua pihak untuk melakukan mediasi. Apabila dalam satu kasus/perkara ada beberapa rekomendasi, dan salah satunya sudah ditindaklanjuti oleh pihak teradu maka itu sudah menjadi pencapaian ditindak lanjuti. Sumber Data Laporan Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Sumber Data Laporan Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran fumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
fumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM X 100%
Penanggung Jawab Data
1. Subkomisi Penegakan HAM; 2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Penegakan HAM.
2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Penegakan HAM. Indikator Kinerja Utama 3.2
"Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung" Deskripsi / Definisi Operasional
Deskripsi / Definisi Operasional pelanggaran HAM Berat. 50% Penyelidikan Awal; 80% Draft Laporan Hasil Penyelidikan; Komnas HAM; Sumber Data"Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung" Deskripsi / Definisi Operasional
Deskripsi / Definisi Operasional
Hasil Penyelidikan yang disampaikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung adalah Hasil penyelidikan yang dinilai Cukup atas suatu peristiwa
Mempertimbangkan waktu penyelidikan yang tidak singkat maka disusun kriteria penyelidikan, melalui persentase klaim capaian sebagai berikut:
50% Penyelidikan Awal; 80% Draft Laporan Hasil Penyelidikan;
90% Laporan Hasil Penyelidikan yang disahkan oleh Rapat Paripurna
Komnas HAM;
100% Laporan Hasil Penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung
4Laporan Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran fumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung
Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
fumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung
Penanggung Jawab Data
Penanggung Jawab Data 1. Subkomisi Penegakan HAM;
1. Subkomisi Penegakan HAM; 2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Penegakan HAM;
2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Penegakan HAM; 3. Tim Bentukan
Sasaran Strategis "Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat"
"Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" Indikator Kinerja Utama 4.1 "Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat""Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" Indikator Kinerja Utama 4.1 "Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat"
Indikator Kinerja Utama 4.1 "Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat"Indikator Kinerja Utama 4.1 "Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat"
"Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat""Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat"
"Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat" Deskripsi / Definisi Operasional"Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat" Deskripsi / Definisi Operasional
Kesadaran HAM adalah keadaan mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya sendiri, mampu merespon ketidakadilan,Deskripsi / Definisi Operasional Kesadaran HAM adalah keadaan mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga
pembedaan apapun. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAM yang ditemui, maupun berpartisipasi dalam pemajuan dan penegakan HAM orang atau kelompok lain tanpa pembedaan apapun. Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat
pembedaan apapun. Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.pelanggaran dan persoalan HAM yang ditemui, maupun berpartisipasi dalam pemajuan dan penegakan HAM orang atau kelompok lain tanpa pembedaan apapun. Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat
Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan datapembedaan apapun. Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok
Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan dataSasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapatSasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data
pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi
berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Tingkat kesadaran HAM masyarakat adalah tingkatan kapasitaspengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Tingkat kesadaran HAM masyarakat adalah tingkatan kapasitaspenghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
perseorangan, keluarga, kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya dalamTingkat kesadaran HAM masyarakat adalah tingkatan kapasitas kelompok masyarakat,organisasi perseorangan, keluarga,
perseorangan, keluarga, kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya dalamTingkat kesadaran HAM masyarakat adalah tingkatan kapasitas kelompok masyarakat,organisasi perseorangan, keluarga,
perseorangan, keluarga, kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya dalamkelompok masyarakat,organisasi perseorangan, keluarga,
mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAMkemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya dalam mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM
mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinyakemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya dalam mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM
dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinyamengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya
dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinyamengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya
sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAMdalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAM
sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAMdalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAM
sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAMsendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAM
sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAMsendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAM
Laporan Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran fumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung

yang ditemui, maupun berpartisipasi dalam pemajuan dan penegakan HAM orang atau kelompok lain.

Berdasarkan data aduan, isu prioritas, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, heteroginitas dari populasi, jenis intervensi yang akan dilakukan (penyuluhan atau pelatihan), serta waktu, maka yang menjadi sasaran penyebarluasan wawasan HAM (penyuluhan dan pelatihan) setiap tahunnya adalah 1.200 orang sebagai sampel populasi masyarakat Indonesia yang mendapat intervensi dan kemudian dilakukan pengukuran menggunakan menggunakan empat level model evaluasi training Kirkpatrick Level 1: Reaction; Level 2: Learning; Level 3: Behavior; Level 4: Result yang telah disesuaikan mengacu pada penerapan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM.

Metode pengukuran tingkat kesadaran HAM masyarakat menggunakan empat level model evaluasi training Kirkpatrick. Model evaluasi ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959 oleh Donald Kirkpatrick, seorang profesor di Universitas Wisconsin, sekaligus presiden dari American Society for Training and Development (ASTD). Sejak kemunculannya, model ini telah mengalami perkembangan sebanyak dua kali, masingmasing di tahun 1975 dan 1994. Empat level model Kirkpatrick yaitu: Level 1: Reaction; Level 2: Learning; Level 3: Behavior; Level 4: Result. Adapun penyesuaian penerapan kirkpatrick untuk mengukur tingkat kesadaran HAM sebagai berikut:

Evaluasi training Kirk PatrickEvaluasi peningkatan kesadaran HAM masyarakat
PengukuranGambaras EvaluasiMetode/AlatPengukuranGambaran EvaiuasiMotode/Alat
perasaan peserta tentang pelatihanharian untuk modul pelatihan dan pelatihtingkat penerimaan informasi HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasanalytic
Leaming (Pembelaja ran)(sebelum dan sesudah pelatihan)(individual)pengetahuan HAM pada masyarakat yang menjadi targettingkat self. pengetahuan assessment HAM pada test, observasi
menerapkan pengetahuanDiskusi Kelompok Terfokus, observasiHAM pada masyarakat yang menjadi targetassessment test, SJT (Situational judgement test),
keberhasilanfasilitator, wawancaraHAM pada masyarakat yang menjadi target sasarantest), media tracking
Sumber Data
5 Sasaran Strategis
"Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti"
Indikator Kinerja Utama 5.1
"Persentase Kerjasama Strategis yang Ditindaklanjuti"
Deskripsi / Definisi Operasional
Kerjasama Strategis yang ditindaklanjuti adalah kerjasama yang berkesesuaian dengan isu prioritas lembaga dan ditindaklanjuti oleh
Subkomisi Komnas HAM Sumber Data Laporan hasil tindak lanjut kerjasama strategis
Laporan hasil tindak lanjut kerjasama strategis Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Jumiah Ker jasama Strategis ditindakianjuti X 100% Jumtah Kerjasama Strategis dihaslikan
Penanggung Jawab Data
1. Subkomisi Pemajuan HAM; 2. Subkomisi Penegakan HAM; 3. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat
dan Kerjasama 6 Sasaran Strategis
6 Sasaran Strategis
"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM"
Indikator Kinerja Utama 6.1
"Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM" Deskripsi / Definisi Operasional
Deskripsi / Definisi Operasional
6 Sasaran StrategisSasaran Strategis
"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM"
Indikator Kinerja Utama 6.1
"Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM"
Deskripsi / Definisi Operasional
Mengacu pada parameter penilaian RB yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 26/2000 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi melalui RB Tematik. Sumber Data Indikator Kinerja Utama 6.2 *Nilai Akuntabilitas" Deskripsi / Definisi Operasional • AA (Nilai >90-100 "Istimewa") • A (Nilai >80-90 *Sangat Baik*) • BB (Nilai >70-80 "Baik') • B (Nilai >60-70 "Cukup Baik") • CC (Nilai >50-60 "Cukup") • C (Nilai >30-50 "Buruk") • D (Nilai >0-30 "Sangat Buruk) Sumber Data
Birokrasi yakni penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik serta mempertimbangkan penilaian melalui RB Tematik. Sumber Data
Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Penanggung Jawab Data
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum
Indikator Kinerja Utama 6.2 *Nilai Akuntabilitas"
*Nilai Akuntabilitas"
Deskripsi / Definisi Operasional
Mengacu pada parameter penilaian SAKIP yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 88/2021 ttg Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menargetkan kinerja sesuai dengan
penekanan pada aspek pemenuhan-kualitas-manfaat komponen penilaian kinerja serta kriteria nilai sebagai berikut: • AA (Nilai >90-100 "Istimewa") • A (Nilai >80-90 *Sangat Baik*) • BB (Nilai >70-80 "Baik') • B (Nilai >60-70 "Cukup Baik") • CC (Nilai >50-60 "Cukup")
• C (Nilai >30-50 "Buruk") • D (Nilai >0-30 "Sangat Buruk) Sumber Data
Sumber Data Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran
Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAM
Penanggung Jawab Data Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Pengawasan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniasari Novita Dewi

Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak Pertama,

Kurniasari Novita Dewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.(2) Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas1 dokumen
2. Jumlah dokumen kinerja2 dokumen
2.Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP1. Nilai SPIP3,1 nilai
KegiatanAnggaran
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan InternalRp 2.060.364.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, 20 Desember 2023

Pimpinan/Unit Kerja,

Kurniasari Novita Dewi

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor B/87/AA.05/2023

27 November 2023

Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Menyusun perjanjian kinerja dari tingkat pusat sampai kantor perwakilan daerah;

b. Menyusun Pedoman Evaluasi AKIP internal sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 1 tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,40 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pusat dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang DinilaiBobotNilai
20222023
a.Perencanaan Kinerja3020,2520,43
b.Pengukuran Kinerja3019,3519,25
C.Pelaporan Kinerja1511,0311,36
d.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal2515,4516,10
Nilai Hasil Evaluasi10066,0867,40
TiTingkat Akuntabilitas KinerjaBB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berupaya menyusun Perjanjian Kinerja (PK) untuk seluruh unit kerja dibawahnya, namun kualitas PK sebagian unit kerja belum sepenuhnya baik, karena masih ditemukan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome, serta indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;

Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan unit kerja belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Monitoring Rencana Aksi baru sebatas memantau pelaksanaan aksi/aktivitas dan serapan anggaran, hal ini terlihat dari dokumen rencana aksi yang belum menguraikan analisis penyebab kegagalan/keberhasilan dan rencana tindak lanjut;

Pelaporan Kinerja 3)

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Laporan kinerja sebagian unit kerja belum sepenuhnya memuat kriteria minimum substansi pelaporan kinerja yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Masih ditemukan laporan kinerja yang belum memuat perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target tahun akhir periode Rencana Strategis (Renstra) serta belum terdapat informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, terlihat dari ditemukannya penetapan target kinerja unit kerja tahun berjalan yang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Pelaksanaan evaluasi internal belum mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

Evaluasi internal telah dilakukan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebagai bagian dari memperoleh gambaran awal terkait progress implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun evaluasi internal tersebut baru dilakukan kepada sebagian sebagian unit kerja, sehingga belum menggambarkan secara utuh bagaimana implementasi SAKIP dari sisi internal instansi pemerintah itu sendiri;

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja level Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unit kerja dengan mengawal sasaran strategis yang lebih berorientasi outcome (sesuai levelnya) dan bukan sekedar pelaksanaan program, kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Selain itu, penggunaan beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran perlu disempurnakan agar memenuhi SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time bound):

2) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diharapkan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis dan keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada logical framework yang telah disusun sampai ke level individu;

3) Unit kerja agar meningkatkan kualitas monitoring rencana aksi dengan mengidentifikasi faktor kegagalan/keberhasilan pelaksanaan aksi, kemudian menetapkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan ataupun perumusan aksi dalam rangka mencapai kinerja;

4) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun. Serta melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja;

5) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih baik/lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;

6) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

7) Mendorong pelaksanaan evaluasi internal agar dilaksanakan kepada seluruh unit kerja, sehingga secara internal Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memiliki gambaran secara utuh terkait sejauh mana kualitas implementasi SAKIP dari sisi internal;

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

DAN Erwan Agus Purwanto

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);

2. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.