LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023
SEKRETARIAT PERWAKILAN KOMNAS HAM PROVINSI ACEH
KATA PENGANTAR
Laporan kinerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Tahun 2023 merupakan penjabaran pencapaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada Januari 2023. Perjanjian kinerja tersebut merupakan perjanjian kinerja yang pertama bagi 6 (enam) Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi yang dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, akurat, dan akuntabel mengenai rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan merujuk pada Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Tahun 2023, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh berupaya untuk dapat mencapai 3 (tiga) sasaran program/kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian atas sasaran kegiatan merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal yang dilakukan secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh. Hal tersebut merupakan bentuk dari pengimplementasian core va/ues Komnas HAM yaitu profesional, integritas, kredibel, independen, dan responsif. Selain itu, perbaikan secara terus-menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh, serta diharapkan agar kedepannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan dapat meningkatkan layanan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh.
Akhir kata, Laporan Kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
Banda Aceh, 29 Desember 2023
Kepala ☆ ACEH REPUBLIK INDONESIM
Sepriady Utama
DAFTAR ISI
BABI ... PENDAHULUAN.. 1 A. Latar Belakang ... .1 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisas ..2 C. Peran Strategis.... .3 D. Sistematika Pelaporan. 3 BAB II ... PERENCANAAN KINERJA. A. Rencana Strategis. B. Rencana Kerja ..... C. Perjanjian Kinerja.. .5 BAB III . ..6 AKUNTABILITAS KINERJA ..6 A. Capaian Kinerja... ..6 1. Subbagian Umum ..6 2. Tim Kerja Pemajuan dan Penegakan HA .7 B. Kinerja-Kinerja Lainnya. .12 C. Penganggaran. ..12 BAB IV ........ ..13 PENUTUP ..13 Lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi pelayanan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Dalam perjalanan waktu Komnas HAM yang berpusat di ibukota negara di Jakarta mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah daerah yang berpotensi konflik. Adapun Perwakilan Komnas HAM yang pertama sekali didirikan adalah Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh berdasarkan usulan dari Pemerintah Aceh dalam hal ini melaui surat Gubernur Provinsi nomor 181.4/12491 diresmikan pada 30 September 1999. Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh adalah perpanjangan (subordinat) dari Komnas HAM yang merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Pembentukan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh merupakan pelaksanaan pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh bersama dengan 5 (lima) Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Provinsilainnya menjadi satuan kerja eselon IIl yang mendukung kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh membawahi 1 (satu) subbagian yaitu Subbagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada para pemangku kepentingan, guna memberikan informasi kinerja yang akuntabel dan diungkapkan secara memadai sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menunjang peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM khususnya Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh.
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:
1. Pelayanan dukungan teknis operasional;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan,kerumah tanggaan dan urusan umum lainnya;
3. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
4. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
Susunan organisasi Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh meliputi:
1. Subbagian umum melaksanakan tugas
a. pengelolaan urusan administrasi;
b. pengelolaan keuangan;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan ketatausahaan;
e. pelaksanaan keprotokolan;
f. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
g. pelaksanaan urusan umum lainnya.
2. Kelompok jabatan fungsional, melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Provinsisesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
Kepala Sekretariat Perwakilan Kasubbag Umum Kelompok jabatan fungsional
C. Peran Strategis
Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki peran untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024, yaitu:
1. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia);
2. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat; dan
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi C. Peran Strategis D. Sistematika Pelaporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja C. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Kinerja-Kinerja Lainnya C. Penganggaran BAB IV PENUTUP
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dalam bekerja merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM yang ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.
Dalam Renstra Komnas HAM, telah ditetapkan sasaran strategis lembaga yang beberapa diantaranya meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000), mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM. Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM tersebut yang diturunkan dalam bentuk sasaran program/kegiatan diantaranya Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat, Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM, dan Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran.
B. Rencana Kerja
Rencana Kerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh merupakan dokumen penjabaran dari Renstra Komnas HAM. Adapun rencana kerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Rencana Kerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
| Kode | Uraian | Volume/Target | Satuan | Alokasi 2023 |
| 5679 | Penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara. | 160 | orang | 68.950.000 |
| 5680 | Penyelesaian kasus pelanggaran HAM | 10 | Perkara, berkas perkara | 98.003.000 |
| Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat | ||||
| 3336 | Penyelenggaraaan layanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan | 250.000.000 |
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh merupakan perjanjian antara Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal Komnas HAM dengan Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Eselon IIl telah ditetapkan pada Januari 2023, yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran program/kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Eselon III yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM diantaranya sebagai berikut:
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
| No | Sasaran Strategis Komnas HAM | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 2. | Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat Meningkatnya | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 Persen |
| 2. | Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Meningkatnya Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengamatan | 10 Perkara |
| HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) Meningkatnya kualitas | pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) Terwujudnya | 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM Persentase | 1 Laporan | |
| 3. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Layanan Operasional Perkantoran | layanan operasional perkantoran | 100 Persen |
Berdasarkan DIPA Petikan Awal Komnas HAM Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh memiliki pagu anggaran senilai Rp450.000.000.- Namun menindaklanjuti Surat Kuasa Pengguna Anggaran Komnas HAM terkait realokasi belanja, hingga akhir Tahun 2023 anggaran Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi Rp436.953.000.- karena adanya kebijakan automatic adjustment.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
1. Subbagian Umum
Dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi, Subbagian Umum melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya layanan operasional perkantoran, diantaranya:
1.1 Pengelolaan urusan Administrasi Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Pelaksanaan pengadministrasian Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh terdiri dari:
a. Pencatatan surat masuk Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh yang berasal dari internal dan eksternal.
Adapun jumlah surat masuk pada tahun 2023 sebanyak 217 surat yang terdiri dari 60 surat masuk eksternal dan 157 surat masuk internal.
b. Pencatatan surat keluar Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh yang ditujukan ke internal dan eksternal.
Adapun jumlah surat keluar pada tahun 2023 sebanyak 159 surat yang terdiri dari 30 surat keluar eksternal, 32 surat keluar internal, 38 tembusan internal, dan 59 surat tugas.
c. Pembuatan laporan kegiatan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh secara rutin setiap bulannya.
Adapun jumlah dokumen laporan kegiatan bulanan sebanyak 12 laporan.
d. Penyusunan administrasi perjalanan dinas Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh.
Adapun jumlah dokumen administrasi perjalanan dinas sebanyak 19 (sembilan belas) dengan rincian kegiatan koordinasi manajemen sebanyak 9 (sembilan) dokumen dan kegiatan pelaksanaan fungsi Komnas HAM sebanyak 10 (sepuluh) dokumen
1.2 Pengelolaan Keuangan/Realisasi Anggaran
Pada tahun 2023 Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 436.953.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk melaksanakan program/kegiatan Dukungan Manajemen sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp. 186.953.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
Pagu tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Peningkatan tersebut dikarenakan pada TA 2023 Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Provinsi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan fungsi Pemajuan dan Penegakan HAM yang ditempatkan pada Petunjuk Operasional (PO) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh TA 2023 sebesar 99,97%.
1.3 Komposisi Pegawai
Pada tahun 2023 Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh memiliki 15 (lima belas) pegawai dengan komposisi pegawai seperti pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
| No | JABATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1. | Kepala Sekretariat Perwakilan | 1 Orang | PNS |
| 2. | Kasubbag Umum | 1 Orang | PNS |
| 3. | Analis Kebijakan Ahli Muda | 1 Orang | PNS |
| 4. | Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama | 2 Orang | PNS |
| 5. | Analis Pelanggaran HAM | 1 Orang | PNS |
| 6. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | 1 Orang | PPPK* |
| 7. | Pemantau Aktivitas HAM | 1 Orang | PKWT |
| 8. | Penyusun Laporan Keuangan | 2 Orang | PNS dan PKWT |
| 9. | Pengadministrasi Umum | 2 Orang | PNS dan PKWT |
| 10. | Pengolah Data | 1 Orang | PNS |
| 11. | Pramubakti | 1 Orang | PKWT |
| 12. | Pengemudi | 1 Orang | PKWT |
| Total Pegawai | 15 Orang |
Ket :
*: sejak 1 November 2023 beralih status dari PKWT menjadi PPPK
2. Tim Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM
2.1 Jumlah Kasus yang Ditangani
Dari Januari-Desember 2023, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh melalui Tim Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 46 berkas dengan rincian sebagai berikut:
a. Wilayah Peristiwa Kejadian
Tabel 3.2 Berkas Pengaduan Berdasarkan Wilayah Peristiwa Kejadian
| NO | WILAYAH PERISTIWA KEJADIAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Banda Aceh | 5 |
| 2 | Aceh Besar | 2 |
| 3 | Pidie | 2 |
| 4 | Lhokseumawe | 1 |
| 5 | Bireuen | 2 |
| 6 | Benermeriah | 2 |
| 7 | Nagan Raya | 6 |
| 8 | Aceh Barat | 1 |
| 9 | Simelue | 1 |
| 10. | Aceh Utara | 3 |
| 11. | Aceh Barat Daya | 1 |
| 12. | Aceh Selatan | 3 |
| 13. | Aceh Tamiang | 6 |
| 14. | Aceh Timur | 3 |
| 15. | Singkil | 2 |
| 16. | Sabang | 2 |
| 17. | Subulussalam | 1 |
| 18. | Deliserdang (Sumatera Utara) | 3 |
| Jumlah | 46 |
b. Cara Penyampaian Berkas
Tabel 3.3 Berkas Pengaduan Berdasarkan Cara Penyampaian Berkas
| NO | CARA PENYAMPAIAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Datang Langsung | 19 |
| 2 | Pos | 7 |
| 4 | Email/WA | 3 |
| 6 | Intervensi/Inisiatif Penangangan | 17 |
| Jumlah | 46 | |
c. Klasifikasi Hak yang Diadukan
Tabel 3.4 Berkas Pengaduan Berdasarkan Wilayah Peristiwa Kejadian
| NO | INDIKASI PELANGGARAN HAM | JUMLAH |
| 1 | Hak Hidup Pasal 9 | 13 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 10 | 0 |
| 3 | Hak mengembangkan diri, Pasal 11 s/d 16 | 1 |
| 4 | Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19 | 1 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27 | 0 |
| 6 | Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35 | 10 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 | 15 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 s/d 44 | 1 |
| 9 | Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51 | 0 |
| 10 | Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 | 3 |
| 11 | Bukan Kompetensi | 3 |
| Jumlah | 46 | |
d. Klasifikasi Korban
Tabel 3.5 Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Korban
| NO | Tabel 3.5 Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Korban KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH KASUS |
| 1 | Individu-Orang seorang | 8 |
| 2 | Individu-Anak | 2 |
| 3 | Individu-Perempuan | 0 |
| 4 | Individu-Pekerja/profesi | 3 |
| 5 | Individu-Korban pelanggaran HAM masa lalu | 0 |
| 6 | Individu-Fakir miskin | 0 |
| 7 | Kelompok-Masyarakat | 22 |
| 8 | Kelompok-Pekerja/profesi | 5 |
| 9 | Kelompok-Ras dan etnis | 6 |
| 10 | Organisasi | 0 |
| 11 | Bukan Kompetensi | 0 |
| Jumlah | 46 |
e. Klasifikasi Pihak yang Diadukan (Teradu)
Tabel 3.6 berkas pengaduan berdasarkan klasifikasi pihak yang teradu
| KLASIFIKASI Pihak yang diadukan (teradu) | JUMLAH | |
| NO 1 | Individu/Kelompok (Horizontal) | 3 |
| 2 | Pemerintah | 20 |
| 3 | Kejaksaan | 1 |
| 4 | TNI | 1 |
| 5 | Korporasi | 18 |
| 6 | Polri | 1 |
| 7 | Bukan Kompetensi | 2 |
| Jumlah | 46 |
2.2 Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
Adapun tindak lanjut dari beberapa pengaduan/kasus melalui Pemantauan dan penyelidikan di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
a. Pemantauan Penanganan berbagai kasus (Pengaduan) di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaaten Aceh tengah pada tanggal 14 s.d. 17 Februari 2023.
b. Pemantauan penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Peureulak, Kebupaten Aceh Timur yang ditampung di Kabupaten Pidie dan Pemantauan dugaan penghambatan permohonan pindah tugas ASN di Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 11 s.d. 13 April 2023.
C. Pemantauan dugaan pengabaian Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2023.
d. Pemantauan dugaan pengelolaan pertambangan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup di kawasan Kecamatan Beutong Banggalang Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Leuser dan Situs Sejarah pada tanggal 25 s.d. 28 September 2023.
2.3 Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi
Adapun tindak lanjut dari beberapa pengaduan/kasus melalui Pramediasi di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
a. Pramediasi Dugaan Penghalangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Kabupaten Bireuen dan Pramediasi Dugaan Ketidakadilan Ganti rugi rencana Pembangunan Tol Binjai-Langsa (Binsa) Il terhadap warga Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang pada tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023.
b. Konsultasi dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kasus pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung gereja-gereja dan rumah dinas pendeta GKPPD Napagaluh di Kabupaten Aceh Singkil melalui mekanisme mediasi HAM pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023.
c. Pelaksanaan Pramediasi dalam Rangka Penanganan Kasus Dugaan Sengketa Lahan Antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan Pemilik Lahan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sepeden, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2023.
d. Pelaksanaan pramediasi dalam rangka penanganan berbagai kasus di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tentang dugaan potensi terjadinya konflik sosial dimasyarakat akibat perambahan Hutan Produksi Sangka Pane dan dugaan terhambatnya pemenuhan hak kesejahteraan warga masyarakat beberapa desa di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan status tanahnya yang masuk dalam HGU PT Perkebunan Nusantara I pada tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2023
2.3 Pengamatan Atas Situasi HAM
Adapun kegiatan pengamatan situasi HAM di tahun anggaran 2023 adalah pengamatan dan monitoring bersama atas fasilitas dan aksesibilitas Lapas Kelas II B Idi di Kabupaten Aceh Timur, Lapas Kelas Il B Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues dan Lapas Kelas Il B Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara dilihat dari perspektif HAM pada tanggal 20 s.d. 24 November 2023.
2.4 Penyuluhan/Diseminasi HAM
Adapun kegiatan Penyuluhan/Diseminasi HAM di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
a. Studi Lapangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon di Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh pada tanggal 10 Juli 2023.
b. Diseminasi HAM kepada Perwira Polri dalam rangka implementasi prinsip dan standar HAM saat pelaksanaan tugas kepolisian di Mapolres Aceh Barat Daya, Mapolres Nagan Raya, dan Mapolres Aceh Barat pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023.
C. Diseminasi HAM kepada pejabat, pengawas, pendidik di Dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Sekolah Ramah HAM di Aceh "Potret, Situasi dan Solusi" pada tanggal 26 s.d. 27 November 2023
d. Diseminasi HAM bagi Mahasiswa/I di Aceh yang diikuti oleh 15 peserta dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh pada tanggal 19 Desember 2023.
Selain kegiatan penyuluhan yang bersumber dari anggaran Komnas HAM, Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh juga diundang sebagai pemateri/narasumber diberbagai kegiatan diseminasi HAM yang diselenggarakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah/Polri, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang beberapa diantaranya:
1. Pemateri pada Acara Pelatihan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh bekerjasama dengan KAl pada tanggal 14 Juni 2023.
2. Menjadi Narasumber dalam “Focus Group Discussion Divkum Polri di Polda Aceh dengan judul "Prinsip-Prinsip Dasar HAM Dalam Penegakan Hukum" 26 Juni 2023.
3. Menjadi Narasumber pada kegiatan "Training Workshop for Frontline on Screening and Referring Vulnerable Migrants 10-14 July 2023" yang diselenggarakan oleh Regional Suport Office Of The Bali Process pada tanggal 10 s.d. 14 Juli 2023.
4. Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait Pencegahan Aktifitas Ilegal Dilakukan secara Terintegrasi (SPY SERASI) berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi yang berada di Wilayah Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Balai Besar Taman Nasional gunung Leuser pada tanggal 20 s.d. 21 September 2023.
5. Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pendidikan kemahiran Advokat (PKA) yang dilaksanakan oleh IKADIN DPD Provinsi Aceh pada tanggal 26 Oktober 2023.
6. Pemateri pada Acara "Workshop Penyusunan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban" yang diselenggarakan oleh KKR Aceh pada tanggal 26 Oktober 2023.
7. Menjadi Narasumber dalam Kegiatan PKPA yang dilaksanakan oleh PERADI dan Fakultas Hukum USK pada tanggal 9 Desember 2023.
8. Menjadi narasumber pada Workshop Konsultasi Draft Mekanisme Lokal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perempuan Pembela HAM di Aceh yang diselenggarakan oleh Flower Aceh pada tanggal 24 Desember 2023.
B. Kinerja-Kinerja Lainnya
Adapun capaian kinerja lainnya yang tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh yaitu Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh melaksanakan penjajakan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon (STIHMAT). Adapun output dari kegiatan yang dilakukan adalah tersusunnya draf nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (MoA). Draf tersebut telah dikoordinasikan kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Komnas HAM untuk ditelaah lebih lanjut.
C. Penganggaran
Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
| Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh | |||||
| KODE | URAIAN | PAGU | REALISASI | SISA | |
| 5680.BCC.007(051) | Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan, Penyelidikan, dan Pengawasan atas Pelanggaran HAM | 48.003.000,- | 47.992.000,- | 11.000 | |
| 5680.BCC.007(052) | Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi | 50.000.000,- | 49.990.750,- | 9.250 | |
| 5680.BKA.005 (051) | Pengamatan Situasi terhadap Isu-Isu HAM Strategis | 20.000.000,- | 20.000.000,- | 0 | |
| 5679.AEF.(051) | Penyebarluasan Wawasan HAM Kantor Perwakilan Aceh | 68.950.000,- | 66.950.000,- | 0 | |
| 3336.002(P) | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 250.000.000,- | 249.903.350,- | 96.650 | |
| Total | 436.953.000,- | 436.836.100,- | 116.900 | ||
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2023, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan administrasi pada kesekjenan Komnas HAM.
Apabila dilihat dari capaian yang diperoleh selama tahun 2023, secara umum program dan kegiatan di Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Namun demikian masih dijumpai hambatan dalam pelaksanaan seperti:
1. Lambatnya proses revolving karena kebijakan KPPN mengenai Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru dapat melakukan pengajuan Uang Persediaan (UP) setelah 50% UP sebelumnya dipertanggungjawabkan. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya proses penyerapan anggaran. Walaupun telah melakukan SPJ, UP tidak langsung diberikan oleh Bendahara Pengeluaran karena harus menunggu terkumpulnya berkas 50% dari UP yang telah di SPJ-kan sebelumnya.
2. Aplikasi SAKTI yang tidak fleksibel menyebabkan revisi anggaran beberapa kali.
3. Walaupun anggaran Dukungan Penegakan HAM telah dialokasikan pada tahun anggaran 2023, anggaran tersebut masih belum memadai dalam menindaklanjuti aduan yang masuk pada Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh khususnya untuk kasus-kasus yang memerlukan respon cepat.
Belajar dari pengalaman, kedepan dalam rangka meningkatkan kinerjanya maka Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh perlu:
1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal dan lintas sektor dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
2. Merencanakan program dan kegiatan yang komprehensif mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja;
3. Meningkatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait;
4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan; dan
5. Melakukan monitoring untuk mengukur capaian kinerja secara berkala.
Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh tahun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan serta utamanya dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan perencanaan tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan salah satu fungsi utama LKjlP. Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pencapaian produktivitas Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh di masa yang akan da
Lampiran Dokumentasi atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan
A. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
1. Pemantauan Penanganan berbagai kasus (Pengaduan) di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaaten Aceh tengah pada tanggal 14 s.d. 17 Februari 2023
Gambar 1. Pertemuan Dengan IOM dan UNHCR Ditempat Pengungsian Rohingya Kabupaten Pidie (14 Februari 2023)
Gambar 2. Pertemuan Dengan Pemerintah Kabuparen Pidie (15 Februari 2023)
Gambar 3. Pertemuan Dengan Pengadu (16 Februari 2023)
Gambar 4. Pertemuan di Mapolres Aceh Tengah (16 Februari 2023)
Gambar 5.Pertemuan Dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (17 Februari 2023)
2. Pemantauan penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Peureulak, Kebupaten Aceh Timur yang ditampung di Kabupaten Pidie dan Pemantauan dugaan penghambatan permohonan pindah tugas ASN di Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 11 s.d. 13 April 2023
Gambar 6. Pemantauan Penanganan Pengungsi Rohingya di lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Pidie, serta pertemuan dengan Perwakilan UNHCR dan IOM (11 April 2023)
Gambar 7. Pertemuan dengan Kesbangpol Pidie (12 April 2023)
Gambar 8. Pertemuan dengan BKPSDM Pidie Jaya (12 April 2023)
3. Pemantauan dugaan pengabaian Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2023.
Gambar 9. Pertemuan dengan Apel Green Aceh Terkait Pemantauan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Nagan Raya
Gambar 10. Pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan
4. Pemantauan dugaan pengelolaan pertambangan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup di kawasan Kecamatan Beutong Banggalang Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Leuser dan Situs Sejarah pada tanggal 25 s.d. 28 September 2023
Gambar 11. Pertemuan Dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Jajaran
Gambar 12. Pertemuan Dengan Masyarakat Beutong Ateuh
B. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi
1. Pramediasi Dugaan Penghalangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Kabupaten Bireuen dan Pramediasi Dugaan Ketidakadilan Ganti rugi rencana Pembangunan Tol Binjai-Langsa (Binsa) Il terhadap warga Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang pada tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023
Gambar 13. Pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Muhammadiyah Bireuen (1 Maret 2023)
Gambar 14. Pertemuan dengan Datuk Penghulu Bukitrata, Kejuruan Muda, Aceh Tamiang (2 Maret 2023)
2. Konsultasi dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kasus pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung gereja-gereja dan rumah dinas pendeta GKPPD Napagaluh di Kabupaten Aceh Singkil melalui mekanisme mediasi HAM pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023.
Gambar 15. Pertemuan Konsultasi dengan Forcidas/Komunitas Umat Kristen Protestan (29 Agustus 2023)
Gambar 17. Pertemuan Konsultasi dengan Komunitas Umat Muslim (30 Agustus 2023)
Gambar 16. Pertemuan Konsultasi dengan Komunitas Umat Katolik (29 Agustus 2023)
Gambar 18. Pertemuan Konsultasi dengan Pemkab Aceh Singkil dan Jajaran (30 Agustus 2023)
3. Pelaksanaan Pramediasi dalam Rangka Penanganan Kasus Dugaan Sengketa Lahan Antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan Pemilik Lahan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sepeden, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2023.
Gambar 19. Pertemuan dengan Kepala Sekolah dan Guru SD Sepeden (11 Oktober 2023)
Gambar 20. Pertemuan dengan pemilik lahan (11 Oktober 2023)
Gambar 21. Pertemuan dengan dengan Pemkab Bener Meriah (12 Oktober 2023)
4. Pelaksanaan pramediasi dalam rangka penanganan berbagai kasus di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tentang dugaan potensi terjadinya konflik sosial dimasyarakat akibat perambahan Hutan Produksi Sangka Pane dan dugaan terhambatnya pemenuhan hak kesejahteraan warga masyarakat beberapa desa di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan status tanahnya yang masuk dalam HGU PT Perkebunan Nusantara I pada tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2023
Gambar 22. Pertemuan dengan Datuk Penghulu Perkebunan Pulau Tiga, Unsur Kepolisian dan TNI, Para Pensiunan PTPN I, dan perwakilan Mahasiswa (25 Oktober 2023)
Gambar 24. Tim Pramediasi Komnas HAM, Unsur Kepolisian, TNI, para pensiunan, dan perwakilan mahasiswa meninjau lokasi Rumah Dinas PTPN I (25 Oktober 2023)
Gambar 23. Pertemuan dengan Kepala Mukim dan Para Datuk Penghulu Sangka Pane, Unsur Kepolisian dan TNI, serta Camat Bandar Pusaka, Aceh Tamiang (25 Oktober 2023)
Gambar 25. Pertemuan dengan Pj Bupati Aceh Tamiang dan Jajaran Pemkab Aceh Tamiang (26 Oktober 2023)
Gambar 26. Pertemuan dengan Manajemen PTPN I (26 Oktober 2023)
C. Pengamatan Atas Situasi HAM
pengamatan dan monitoring bersama atas fasilitas dan aksesibilitas Lapas Kelas Il B Idi di Kabupaten Aceh Timur, Lapas Kelas Il B Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues dan Lapas Kelas Il B Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara dilihat dari perspektif HAM pada tanggal 20 s.d. 24 November 2023
Gambar 27. Pengamatan dan Monitoring Bersama atas Fasilitas, Aksebilitas Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Aceh Timur (21 November 2023)
Gambar 28. Pengamatan dan Monitoring Bersama atas Fasilitas, Aksebilitas Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Gayo Lues (22 November 2023)
Gambar 29. Pengamatan dan Monitoring Bersama atas Fasilitas, Aksebilitas Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Aceh Tenggara (23 November 2023)
D. Penyuluhan/Diseminasi HAM
1. Studi Lapangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon di Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh pada tanggal 10 Juli 2023.
Gambar 30. Studi Lapangan Sekolah Tinggi llmu Hukum Muhammadiyah Takengon di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh (10 Juli 2023)
2. Diseminasi HAM kepada Perwira Polri dalam rangka implementasi prinsip dan standar HAM saat pelaksanaan tugas kepolisian di Mapolres Aceh Barat Daya, Mapolres Nagan Raya, dan Mapolres Aceh Barat pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023.
Gambar 31. Diseminasi HAM kepada Anggota Polri dalam rangka Implementasi Prinsip dan Standar HAM saat Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Mapolres Aceh Barat Daya (8 Agustus 2023)
Gambar 32. Diseminasi HAM kepada Anggota Polri dalam rangka Implementasi Prinsip dan Standar HAM saat Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Mapolres Nagan Raya (9 Agustus 2023)
POLRESACEHBARAT SELAMATORTANGDIPOLRESACEHBARAT
3. Diseminasi HAM kepada pejabat, pengawas, pendidik di Dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh melalui kegiatan FGD Sekolah Ramah HAM di Aceh "Potret, Situasi dan Solusi" pada tanggal 26 s.d. 27 November 2023
Gambar 34. FGD Sekolah Ramah HAM di Aceh "Potret, Situasi, dan Solusi" Kepada pejabat, pengawas, pendidik di Dinas Pendidikan Aceh (26 September 2023)
Gambar 35. FGD Sekolah Ramah HAM di Aceh "Potret, Situasi, dan Solusi" Kepada pejabat, pengawas, pendidik di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh (27 September 2023)
4. Diseminasi HAM bagi Mahasiswa/I di Aceh yang diikuti oleh 15 peserta dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh pada tanggal 19 Desember 2023.
Gambar 36. "Diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Mahasiswa/i di Aceh" (19 Desember 2023)
Gambar 37. Pemateri Pada Acara Pelatihan Khusus Profesi Advokat Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Bekerjasama Dengan KAl (14 Juni 2023)
Gambar 38. Menjadi Narasumber Dalam "Focuss Group Discussion Divkum Polri Di Polda Aceh Dengan Judul Prinsip- Prinsip Dasar Ham Dalam Penegakan Hukum (26 Juni 2023)
Gambar 39. Menjadi Narasumber pada kegiatan "Training Workshop for Frontline on Screening and Referring Vulnerable Migrants 10-14 July 2023" yang diselenggarakan oleh Regional Suport Office Of The Bali Process pada tanggal (10 s.d. 14 Juli 2023)
Gambar 40. Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait Pencegahan Aktifitas Ilegal Dilakukan secara Terintegrasi (SPY SERASI) berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi yang berada di Wilayah Sumatera Utara (20 s.d. 21 September 2023)
Gambar 41. Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pendidikan kemahiran Advokat (PKA) yang dilaksanakan oleh IKADIN DPD Provinsi Aceh 26 Oktober 2023
Gambar 42. Pemateri pada Acara "Workshop Penyusunan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban" (26 Oktober 2023)
Gambar 43. Pemateri Pada Acara Yang Diselenggarakan Oleh Kontras Aceh Dengan Tema "Pelanggaran HAM Dan Pelanggaran HAM Berat" (7 Desember 2023)
Gambar 44. Menjadi Narasumber dalam Kegiatan PKPA yang dilaksanakan oleh PERADI dan Fakultas Hukum USK (9 Desember 2023)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sepriady Utama
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023
Pihak Pertama,
Sepriady Utama
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI ACEH
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (2) Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | (3) 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | (4) 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 10 Perkara |
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM | 1 Laporan | ||
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh | Rp 436.953.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Sepriady Utama