LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT PROVINSI SUMATERA BARAT
JI. Rasuna Said No. 74, Kota Padang
Tel. 0751-7050320 Fax. 0751-7050528
PADANG
JANUARI 2024
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2023.
Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2023.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran dilingkungan Komnas HAM agar memacu kinerja kedepan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Padang, Desember 2023
Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat
SIONAL Kepala
Sultanul Arifin, S.Sos, M.H
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI .2 BAB I PENDAHULUAN 3 A. Latar Belakang .3 B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisa .4 ..6 C. Peran Strategis D. Sistematika Pelaporan 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA 9 A. Rencana Strategis. …9 ..10 B. Rencana Kerja C. Perjanjian Kinerja . ..11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..12 A. Capaian Kinerja Organisasi ..12 B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainny ..19 C. Realisasi Anggaran ..20 BAB IV PENUTUP 21 LAMPIRAN. .22
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebelum disebut Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, pada awalnya lembaga ini bernama Lembaga Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat yang dilatarbelakangi dengan banyaknya terjadi kasus yang terindikasi pelanggaran HAM di Sumatera Barat, dimana pada waktu itu pada tahun 1999 Sumatera Barat termasuk peringkat 10 terbesar dalam kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, maka segenap pimpinan lembaga HAM yang dimotori oleh ketuanya H. Baharuddin bersama pemerintah dan DPRD Sumatera Barat mendorong adanya peningkatan status Lembaga HAM menjadi Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Sumatera Barat. Setelah permintaan ini dibahas dan dikaji ulang oleh Komnas HAM RI dan dengan memperhatikan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") tidak memungkinkan dibentuknya Komda HAM di Sumatera Barat. Pasal 76 poin keempat UU HAM menyebutkan bahwa Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No. 04/SB.2002 tanggal 16 Maret 2002 yang direkomendasi oleh Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar, maka DPRD dengan persetujuan Gubernur meminta kepada Komnas HAM RI agar Sumatera Barat dibentuk Perwakilan Komnas HAM. Berdasarkan permintaan tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM RI tanggal 5 Agustus 2002 menyetujui pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat.
Pada 6 Agustus 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Komnas HAM No. 065/KOMNAS HAM/VIll-2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat dan keputusan Komnas HAM RI No. 066a/KOMNAS HAM/VIII-2002 tentang Pengangkatan Pimpinan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat. Pada 4 September 2002 diresmikan pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat oleh Ketua Komnas HAM RI di Padang yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muspida, dan berbagai unsur Kepala Daerah, Dinas/Instansi, serta unsur masyarakat lainnya.
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat memiliki empat Tugas dan Fungsi yang dimandatkan oleh Komnas HAM RI, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni :
a. Fungsi Pendidikan dan penyuluhan Hak Asasi Manusia;
b. Fungsi Pengkajian dan penelitian terkait berbagai peraturan perundang-undangan antara lain peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan walikota dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
c. Fungsi Pemantauan dan penyelidikan dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
d. Fungsi Pra Mediasi Hak Asasi Manusia.
Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI No.20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
KEPALA SEKRETARIAT SULTANUL ARIPIN, S.Sos, M.H KASUBAG UMUM RAHMAWATI, SE, KEUANGAN STAF BMN ADM UMUM RAHMAWATI, SE MARLIA DINI, SE NELY NORAWATI PENGOLAH DATA PRAMUBAKTI SECURITY ARMIYATI, A.Md SOLATIAH YOSRIANTO, S.H SECURITY DRIVER SAHRIBIN RIKONALDI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGADUAN ANALIS KEBIJAKAN PENATA MEDIASI FIRDAUS, S.H, M.H MEIRIZON SANDY, S.H SATRIA HIDAYAT, S.H ANALIS PENGADUAN ANALIS P HAM ANALIS PENGADUAN SASMITA, S.Pd HESY SUKMAWATI, S.Kom NAMI PUSPITA SARI, S.IP
C. Peran Strategis
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan fungsi Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Peran ini tidak terlepas dari latar belakang Lahirnya Kantor Sekretariat Komnas HAM di Sumatera Barat, dimana persoalan HAM yang banyak terjadi menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya terkait dengan konflik agraria. Dalam hukum adat Sumatera Barat khususnya Minangkabau disebutkan bahwa tidak ada tanah yang tidak berpunya dan tanah tersebut adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat. Disisi lain pemerintah daerah maupun perusahaan melihat bahwa tanah yang diklaim oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat sudah berubah status menjadi tanah negara karena sudah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat khususnya Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat tersebut dijua indak dimakan bali digadai indak dimakan sando (tanah ulayat tidak bisa dijual dan tidak bisa digadai, hanya bisa dimanfaatkan, setelah tanah ulayat selesai dimanfaatkan maka tanah ulayat kembali ke masyarakat hukum adat). Namun demikian dalam beberapa hal tanah ulayat itu boleh digadaikan
sepanjang tidak menyimpang dari "pusakosalingka suku". Maksudnya adalah bahwa tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, Gadih gadang indak balaki (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau rando dapek malu (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda. Kedua, Rumah gadang katirisan (rumah besar bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaki rumah besar yang bersangkutan. Ketiga, Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar Penghulu yang telah lama tidak dipakai. Keempat, Mayiek tabujua di tangah runah (mayat terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.
Gambaran diatas dapat terlihat bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau bersifat "kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas
tanah dari satu person kepada person lain, bahkan pengalihan hak dari satu kaum kepada kaum yang lain atau bahkan kepada pihak ketiga seperti perusahaan. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan wujud dari ikatan lahir batin suatu komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai aset bersama suatu komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau. Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah keutuhannya, karena tanah berfungsi sebagai pengikat (batin) antara sesama komunitas masyarakat hukum adat.
Titik singgung inilah yang kemudian melahirkan konflik agraria di Sumatera Barat terutama tanah-tanah ulayat yang sudah beralih status menjadi tanah negara dan diatas tanah tersebut terdapat usaha semisal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan seperti konflik perkebunan kelapa sawit antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah yang berujung pelaporan kepada Komnas HAM.
Disamping itu, Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat juga mempunyai peran yang strategus terkait isu hak sipil dan politik. Sumatera Barat terkenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Ketika Falsafah ini ditarik secara formal kedalam suatu peraturan daerah atau undang-undang yang notabene harus berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat Daerah Kepulauan Mentawai yang berada diluar Minangkabau, maka akan ada masyarakat yang mempersoalkan karena Minangkabau tidak sama dengan Sumatera Barat. Disini Sekretariat Komnas HAM juga mempunyai peran strategis dalam menjembatani persoalan-persoalan HAM terkait isu yang terakhir ini.
D. Sistematika Pelaporan
Adapun sistematika pelaporan ini dapat digambarkan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi C. Peran Strategis D. Sistematika Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja C. Perjanjian Kinerja
• BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya C. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Melihat pada berbagai macam aduan yang diterima oleh Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dan peristiwa-peristiwa berdimensi hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat dimana dalam penanganannya tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dengan mengacu kepada Rencana Strategis Komnas HAM Republik Indonesia, maka ditetapkan isu strategis untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif. Isu strategis itu yakni:
1. Pelanggaran HAM yang terkait Konflik Agraria. Isu pelanggaran HAM dalam konflik agraria dipilih menjadi isu strategis berangkat dari beberapa kondisi faktual. Pertama, konflik agraria menjadi salah satu tema yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Kedua, kebijakan tata kelola agraria masih terdapat kebijakan yang berpotensi pelanggaran HAM. Ketiga, konflik agraria juga menjadi salah satu sumber pelanggaran HAM yang lain, misalnya kekerasan, kehilangan identitas dan lain-lain.
2. Akses atas Keadilan. Terkait dengan akses atas keadilan, berdasarkan pengaduan masyarakat dimana sebagian besar terkait dengan akses atas keadilan terutama kepolisian. Polri masih menduduki peringkat tertinggi sebagai pihak yang diadukan, disusul oleh Pemerintah Daerah. Tipologi kasus yang banyak diadukan oleh masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian prosedur penanganan laporan polisi. Dengan begitu, Komnas HAM memandang bahwa akses atas keadilan menjadi hal yang sangat penting dan fundamental dalam konteks pemenuhan dan perlindungan HAM. Problem akses atas keadilan ini ada yang terkait dengan aspek prosedural dan substantif. Aspek prosedural diantaranya adalah proses penyelidikan yang lambat, proses penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya.
3. Kekerasan oleh Negara dan Kelompok Masyarakat. Terkait dengan kekerasan negara dan kelompok masyarakat, dilatarbelakangi oleh situasi dimana ujaran kebencian yang berujung pada tindakan kekerasan.
4. Kebebasan Berpendapat, berekspresi dan berserikat. Ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin dipersempit melalui diberlakukannya UU ITE, yakni ancaman pidana dengan alasan melakukan pencemaran nama baik ataupun stigma radikalisme, sehingga siapa pun dapat dikenakan hukuman dengan UU ITE yang membatasi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Hak untuk berpendapat dan berekspresi dijamin di dalam Undang-Undang tentang HAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sedangkan terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, terancam oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan investasi dan kemudian bagi perusahaan menjalankan usahanya dengan mengabaikan hak-hak pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
B. Rencana Kerja
Rencana Kerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut :
1. Melakukan Kegiatan Pemantauan lapangan terkait laporan yang diduga terdapat indikasi Pelanggaran HAM di Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan dilakukan tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat tapi juga melalui pemantauan pro aktif Komnas HAM Sumatera Barat. Pemantauan juga dilakukan dalam rangka pencegahan / antisipasi terjadinya Pelanggaran HAM oleh Institusi Negara kepada warga negara.
2. Melakukan Kegiatan Penyuluhan / Sosialisasi HAM. Penyuluhan / sosialisasi akan dilakukan bagi pemangku kepentingan di Sumatera Barat. Penyuluhan / sosialisasi juga dilakukan untuk kalangan mahasiswa baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
3. Melakukan Kegiatan Pramediasi. Kegiatan pramediasi dilakukan terkait laporan masyarakat yang diduga terdapat indikasi Pelanggaran HAM dan meminta kepada Komnas HAM untuk menyelesaikan laporan tersebut melalui mekanisme mediasi oleh Komnas HAM.
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperlukan adanya perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2023.
Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | ||
| (1) 1. | (2) Meningkatnya pemahaman | (3) | (4) 50 Persen | |
| 1. | Meningkatnya pemahaman masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 Persen 10 Perkara | |
| 3. | penanganan kasus Pelanggaran HAM No.39/1999 dan No.26/2000) Terwujudnya Layanan | ditangani (UU UU 1. Persentase layanan | 100 Persen | |
| Operasional Perkantoran | operasional perkantoran | |||
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat | Rp. 433.453.000,- |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat melalui Kegiatan Diseminasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia
Diseminasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Sumatera Barat, ditargetkan untuk 130 orang peserta dengan target persentase tingkat pemahaman masyarakat sebesar 50 persen. Target ini telah dapat dicapai dan bahkan melebihi target dimana selama tahun 2023 telah dilakukan diseminasi HAM kepada 205 orang peserta dengan rician kegiatan antara lain : Diseminasi Nilai-nilai HAM untuk aparat pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi jumlah peserta 40 orang, Diseminasi Nilai-nilai HAM untuk aparat pengambil kebijakan di Kota Sawahlunto jumlah peserta 30 orang, Diseminasi Nilai-nilai HAM untuk pemangku kepentingan di Sumatera Barat bertempat di Kota Padang jumlah peserta 55 orang dan Diseminasi HAM di Kampus Universitas Islam Negeri Bukittinggi dengan jumlah peserta 80 orang, total peserta berjumlah 205 orang. Selain itu kegiatan diseminasi HAM yang tidak menggunakan anggaran Diseminasi Nilai-nilai HAM juga dilakukan kepada 100 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang melalui program kuliah lapangan yang digagas oleh Kampus Universitas Bung Hatta Padang. Apabila dijumlahkan, maka total peserta yang mendapatkan Diseminasi Nilai-nilai HAM oleh Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat dalam tahun 2023 berjumlah 305 (tiga ratus lima orang) peserta (meningkat lebih dari 100 persen) jumlah peserta. Kemudian, target 50 persen persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja juga dapat dipenuhi. Hal ini terlihat dari uji kemampuan peserta sebelum mengikuti kegiatan Diseminasi dan setelah mengikuti kegiatan diseminasi, persentase tingkat pemahaman masyarakat sebanyak 70 persen (melebihi dari target 50 persen).
2. Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM. Indikator kinerjanya adalah jumlah kasus yang ditangani. Target penanganan kasus dalam tahun 2023 adalah 10 perkara. Pada tahun 2023 terdapat 42 berkas laporan pengaduan, ditambah 3 laporan pengaduan proaktif, total pengaduan berjumlah 45 laporan. Dari total laporan tersebut kasus yang sudah ditutup sebanyak 10 laporan, sisanya masih dalam proses penanganan oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2023 antara lain :
1). Kasus Air Bangis. Kebun Plasma Air Bangis dibangun oleh PT Bintara Tani Nusantara untuk masyarakat Nagari Air Bangis yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta seluas 374 ha atau 10% dari luas HGU PT Bintara Tani Nusantara. Jumlah manfaat yang diterima masyarakat beragam, dan diterima terakhir maret 2020 sebesar Rp. 60.000,- per anggota koperasi. Sejak April 2020 hingga Maret 2022 anggota koperasi tidak lagi menerima manfaat dari plasma dengan alasan telah diblokir dan anggota koperasi tidak mengetahui alasan pemblokiran. Pada awal tahun 2021, Pihak Polres Pasaman Barat menyatakan bahwa kebun Plasma KSU Air Bangis Semesta Berada di dalam kawasan hutan Produksi, dan atas dasar itu pihak KSU Air Bangis Semesta diminta untuk menyerahkan kebun plasma tersebut ke pemerintah melalui Polres Pasaman Barat. Tanpa persetujuan anggota seluruh anggota koperasi, pengurus KSU Air Bangis Semesta menyerahkan kebun Plasma seluas 374 ha kepada pemerintah melalui Polres Pasaman Barat. Pada tahun 2022, diketahui bahwa telah keluar izin HTR diatas plasma KSU Air Bangis Semesta. Sebelumnya tidak pernah terjadi persoalan hukum mengenai status dan keberadaan perkebunan Plasma kelapa sawit di dalam kawasan hutan, persoalan baru muncul setelah terbitnya izin HTR di atas areal perkebunan sawit masyarakat. Dilapangan, terlihat aparat keamanan dari institusi kepolisian berjaga pada lokasi kebun plasma KSU Air Bangis Semesta, yang membuat masyarakat ketakutan dan merasa terancam karena adanya potensi kriminalisasi karena berkebun dan menetap didalam kawasan hutan.
Pada tanggal 19 Agustus 2022 Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mengadakan diskusi penjajakan penyelesaian kasus yang dihadiri oleh jajaran Polda Sumatera Barat, jajaran Polres Pasaman Barat, jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pada pokoknya diskusi tersebut diperoleh kesepakatan :
1. Bahwa para pihak sepakat menjajaki penyelesaian konflik dengan pendekatan dialogis (restorative justice).
2. Bahwa para pihak sepakat mendukung solusi perhutanan sosial yang menjadi solusi penyelesaian.
3. WALHI Sumatera Barat beserta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan Inventarisasi dan verifikasi data, peta, plotting masyarakat yang berada di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat dengan tidak melewati masa daluwarsa, sebagaimana tercantum dalam UU Cipta Kerja, yaitu 3 tahun setelah UU Cipta Kerja disahkan.
Seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2022 aparat kepolisian menangkap 4 orang petani Nagari Air Bangis dengan tuduhan melakukan pencurian kelapa sawit dalam areal hutan produksi. Kemudian pada bulan Juli 2023 aparat kembali menangkap dua orang warga Air Bangis dan di tahan di Polda Sumatera Barat. Akibat dari penangkapan tersebut Masyarakat Nagari Air Bangis melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 2023. Sekitar 1.500 orang masyarakat Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat bersama elemen mahasiswa melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Aksi damai ini berkaitan dengan dugaan kriminalisasi masyarakat, konflik agraria, ancaman wilayah kelola masyarakat dari rencana proyek strategis nasional, serta ketimpangan kebijakan kehutanan.
2). Laporan Dugaan Kekerasan terhadap Pembela HAM di Mesjid Raya Sumbar. Masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) yang melakukan aksi damai selama 5 (lima) hari di Kantor Gubernur Sumbar mengalami penangkapan dari anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (POLDA Sumbar). Sebelum tindakan dilakukan oleh POLDA Sumbar telah ada kesepakatan bahwa masyarakat akan menentukan sikap setelah adanya hasil audiensi dari Gubernur Sumbar karena perwakilan warga dan mahasiswa sedang melakukan dialog dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Sembari menunggu dialog yang berjalan, masyarakat Air Bangis berada menunggu sembari bersholawat di Masjid Raya Sumbar bersama dengan pendamping hukum dari LBH Padang dan PBHI Sumatera Barat, namun belum selesai dialog antara perwakilan masyarakat, mahasiswa dan Pemprov Sumbar, Anggota Kepolisian POLDA Sumbar melakukan tindakan pembubaran paksa masyarakat dan pendamping yang berada didalam Masjid Raya Sumatera Barat.
Tidak hanya melakukan pembubaran secara paksa, Anggota Kepolisian juga melakukan Penangkapan terhadap masyarakat, mahasiswa dan pendampingan hukum. berdasarkan informasi terdapat 4 orang masyarakat, 3 orang mahasiswa dan 7 orang pendamping hukum yang ditangkap dan dibawa secara paksa ke MAPOLDA Sumatera Barat.
3) Sengeta Lahan antara Serikat Petani (SPI) Sumbar dengan PT.VI Koto Pasaman Barat. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Nagari Aia Gadang terkait dengan sengketa lahan antara SPI Basis Air Gadang dengan perusahaan perkebunan PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat. Perusahaan PT. Anam Koto diduga telah melakukan pencabutan/perusakan tanaman yang ditanam oleh petani 200 batang (Pisang, Kelapa dan Alpukat) dan membawa tanaman tersebut ke Polres Pasaman Barat sebagai barang bukti adanya pendudukan lahan serta melakukan perusakan pondok kayu dan terpal yang dibuat oleh petani.
a. Pertemuan dengan Masyarakat Aia Gadang. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan lapangan ke Nagari Aia Gadang bertemu dengan perwakilan Ninik Mamak Aia Gadang beserta Masyarakat Aia Gadang dan pengurus SPI Basis Aia Gadang. Berdasarkan hasil pemantauan konflik masyarakat Aia Gadang dengan PT. Anam Koto telah mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Pemerintah melalui Kementerian Agraria, KSP, Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Mabes Polri telah menetapkan penyelesaian masalah ini menjadi prioritas Nasional.
b. Pertemuan dengan Pemerintah Pasaman Barat. Dalam pertemuan ini diperoleh informasi bahwa lahan perkebunan yang dikelola oleh PT.Anam Koto berdasarkan fakta dan dokumen yang ada berasal dari penyerahan tanah ulayat Aia Gadang dan Ulayat Muara Kiawai pada tanggal 19 November 1990 kepada Pemda Pasaman Barat (Pasaman) legalitas kepemilikan lahan PT. Anam Koto tersebut memiliki total 4.788,75 Ha. Langkah awal dari kegiatan Reforma Agraria di kabupaten Pasaman Barat adalah pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Saat peninjauan lapangan Tim GTRA tidak menemukan perkampungan, sawah dan perkebunan rakyat dalam HGU PT. Anam Koto. HGU PT.Anam Koto masih berlaku dan berakhir pada 7 Juli 2029.
4) Laporan Masyarakat di Lima Nagari Kabupaten 50 Kota terkait Rencana Pembangunan Jalan TOL. Masyarakat di Lima Nagari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menolak rencana pembangunan jalan tol di trase satu Payakumbuh-Pangkalan yang menurut masyarakat rencana pembangunan tersebut akan melalui Lima Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Baru Simalanggang, Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah dan Nagari Gurun. Penolakan masyarakat ditandai dengan penandatanganan petisi yang dilaksanakan di objek wisata Kilalang View Nagari Lubuk Batingkok Kabupaten 50 Kota pada Bulan Agustus 2022. Masyarakat meminta agar trase tol dapat dialihkan ke daerah lain agar tidak merusak keutuhan masyarakat adat yang ada selama ini.
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten 50 Kota. Pertemuan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa program pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan untuk kepentingan orang banyak. Terkait dengan kampung yang padat penduduk, masyarakat dan walinagari waktu itu sepakat bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan tapi disosialisasikan terlebih dahulu. Informasi dari Bupati beserta jajaran adalah bahwa pembangunan jalan Tol sebagai mana dimaksud oleh masyarakat yang ada di lima nagari belum dimulai dan belum dilakukan survey. Tugas pemerintah akan mensosialisasikan kepada masyarakat, nanti semuanya akan dipertimbangkan, apakah tercerabutnya adat istiadat, pertimbangannya banyak dan akan ada ganti untung untuk semua. Pemerintah akan bersedia memberikan informasi apabila masih ada yang dibutuhkan. AMDAL, LARAP dan Penentuan Lokasi (PENLOK) juga belum dilakukan. Ketika ketiga ini selesai baru akan dilakukan sosialisasi, tiga persyaratan tersebut belum ada sehingga pemerintah belum bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah berterima kasih kepada Komnas HAM yang dengan sigap merespon tuntutan dari masyarakat, kalau tidak cepat ditanggapi pemerintah khawatir akan ada gesekan ditengah masyarakat. Pemerintah sangat mengutamakan musyawarah, tidak ada yang tidak selesai dengan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan. Apabila pembangunan jalan tol ini terlaksana, maka akses masyarakat, akses dan perputaran ekonomi bisa lebih cepat, pembangunan ini juga bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
3. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran. Indikator kinerjanya adalah persentase layanan operasional perkantoran. Target yang ingin dicapai dalam tahun 2023 adalah 100 persen. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Kerja Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat, target 100 persen sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya tercapai sesuai dengan harapan.
B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya
Adapun kinerja lainnya yang dapat dicapai pada Tahun 2023 antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Mengembalikan ha-hak 76 orang ex Karyawan INKUD dengan PT.Inkud Agritama di Kabupaten Pasaman Barat. PT. Inkud Agritama merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan sawit dan pabrik CPO yang terletak di Kinali Pasaman Barat. Sebelumnya pekerja telah mengalami penundaan penerimaan gaji hingga berbulan-bulan. Karena tidak kunjungi dipenuhi hak-haknya, pekerja mengajukan PHK sebagaimana ketentuan Pasal 169 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja yang berjumlah 76 orang tersebut sebelumnya telah menggugat Perusahaan ke pengadilan dan hakim telah memenangkan 76 pekerja dengan besaran hak-hak normative sebanyak 3,5 miliar. Akan tetapi hak-hak pekerja tersebut tidak dibayarkan oleh Perusahaan. Atas dorongan Komnas HAM Sumatera Barat, sebagai wujud dari tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh LBH Padang sebagai pendamping ex karyawan, maka Perusahaan akhirnya membayarkan hak-hak pekerja sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan.
2. Memberikan Penyuluhan HAM kepada 150 orang mahasiswa. Mahasiswa yang diberikan penyuluhan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yakni mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Bukittinggi dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
Penyuluhan dilakukan dengan tidak menggunakan anggaran diseminasi HAM yang sudah tercantum dalam POK Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi kegiatan ini bisa dilakukan atas Kerjasama yang baik antara Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud.
3. Putusan bebas atas 4 orang Masyarakat Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yang disidang oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Salah satu pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa adalah Keterangan Tertulis atau surat dari Komnas HAM Sekretariat Sumatera Barat kepada instansi terkait yang menyampaikan kesepakatan antara Sekretariat Komnas HAM Sumbar dengan Stake Holders untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme Restorative Justice, bukan melalui pendekatan penegakan hukum pidana Perkebunan.
4. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengakomodir pengaduan Masyarakat di Lima Nagari kepada Komnas HAM Sumatera Barat yang menginginkan Pembangunan jalan tol jalur Sari Lamak – Pangkalan – Pekanbaru tidak melalui wilayah lima nagari yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuk Batingkok dan Nagari Gurun.
C. Realisasi Anggaran
Adapun realisasi anggaran Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah 99,84 persen. Realisasi tersebut melebihi dari target penyerapan anggaran yang semula berkisar 99 persen sampai 99,50 persen.
BAB IV PENUTUP
Pada tahun 2023 capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan sangat baik karena melebihi target kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja yang sudah diperjanjikan antara Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia.
Kedepan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat akan lebih meningkatkan kinerja dalam rangka penghormatan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dengan rasa optimis bisa dicapai. Paling tidak ada tiga alasan yang mendukung rasa optimis peningkatan kinerja. Pertama, Tahun 2024 anggaran pelaksanaan fungsi Komnas HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat meningkat dibandingkan dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2023. Kedua, Untuk tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat akan mendapatkan tambahan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung kerja-kerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, Diharapkan pada tahun 2024 sudah ada penguatan kelembagaan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang sudah dirancang oleh Komnas HAM Republik Indonesia dalam rangka menjawab kebutuhan organisasi.
Demikian laporan kinerja tahun 2023 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dari semua pihak diucapkan banyak terima kasih.
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sultanul Arifin
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kędua,
Hepry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 PihakPertama, SultanulArifin
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SUMATERA BARAT
| Sasaran Program/Kegiatan IndikatorKinerjaTarget | |||
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 10 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | A |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat | Anggaran Rp 433.453.000,- |
Atasan PimpinanUnit Kerja, Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja, Sultanúl Arifin