Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

27 halaman · 27 halaman diproses dengan OCR · 11.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. Kata Pengantar
  4. BAB I
  5. PENDAHULUAN
  6. A. Latar Belakang
  7. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  8. C. Peran Strategis
  9. D. Sistematika Pelaporan
  10. BAB I PENDAHULUAN
  11. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  12. A. Rencana Strategis
  13. 1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
  14. 2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
  15. 3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
  16. B. Rencana Kerja
  17. C. Perjanjian Kinerja
  18. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  19. A. Capaian Kinerja
  20. 1. Meningkatnya Pemahaman HAM
  21. 2. Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000)
  22. 3. Terwujudnya layanan operasional perkantoran
  23. B. Realisasi Anggaran
  24. C. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya
  25. 1. Penanganan Aduan Masyarakat
  26. 2. Dukungan Pemajuan HAM
  27. 3. Pemantauan
  28. 4. Mediasi
  29. 5. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komnas HAM
  30. 6. Festival HAM 2023 di Kota Singkawang
  31. BAB IV
  32. PENUTUP
  33. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh masing-masing instansi atau lembaga negara adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi atau lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat merupakan salah satu dari enam Perwakilan Komnas HAM yang ada di daerah. Saat ini Perwakilan Komnas HAM yang ada di daerah belum menjadi satuan kerja sendiri, sehingga sasaran strategis dan program yang dilaksanakan merupakan bagian dari sasaran strategis Komnas HAM Pusat, begitu pula dengan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Di tahun 2023 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat teralokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 untuk melaksanakan program/kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pemajuan dan Penegakan HAM khususnya di Kalimantan Barat. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dengan Sekretaris jenderal Komnas HAM sebagai atas Pimpinan Unit Kerja terdapat 3 Sasaran Program/Kegiatan antara lain: 1) Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, 2) meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM mengacu kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, 3) Terwujudnya layanan operasional perkantoran.

Dalam pelaksanaan ketiga program tersebut di sepanjang tahun 2023 dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang tersedia dapat direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Proses supervisi dan evaluasi internal Komnas HAM terhadap capaian kinerja yang berjalan sangat membantu dalam mencapai target kinerja guna mencapai tujuan/sasaran strategis lembaga.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Kantor

Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat

Nelly Yusnita

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang... 1 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2 C. Peran Strategis. 3 D. Sistematika Pelaporan 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA 5 A. Rencana Strategis. 5 B. Rencana Kerja.. 7 C. Perjanjian Kinerja. 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9 A. Capaian Kinerja . 9 B. Realisasi Anggaran. 15 16 C. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya BAB IV PENUTUP 20 Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk definisi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM definisinya adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Komnas HAM sebagai lembaga Negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya berfungsi melakukan: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Sebagai lembaga mandiri Komnas HAM konsisten dan komitmen untuk membela manusia dan kemanusiaan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran HAM, baik state actor maupun non state actor tanpa diskriminasi dan prasangka.

Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, sehingga tidak memungkinkan bagi Komnas HAM RI yang berkedudukan di Jakarta dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia yang tinggal jauh dari Jakarta pusat ibu kota negara. Berdasarkan pada Pasal 76 ayat (4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat maka didirikanlah Perwakilan Komnas HAM di daerah. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Perwakilan di daerah salah satunya di Kalimantan Barat. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat merupakan kepanjangan tangan dari Komnas HAM RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI di Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah sebagai salah satu unit kerja di Komnas HAM, Pimpinan Unit Kerja/Kepala Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM di daerah berkoordinasi dengan Sub Komisi Pemajuan dan Sub Komisi Penegakan melalui Biro - Biro terkait.

Laporan Kinerja (LKj) 2023 untuk Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat disusun sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Sekretariat selaku Pejabat Eselon III. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komnas HAM RI.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Pasal 76 ayat (4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Perwakilan di daerah salah satunya di Kalimantan Barat. Perwakilan Kalimantan Barat terbentuk berdasarkanKeputusan Komnas HAM No. 010/KomnasHAM/Us/2000 tanggal 06 Juni 2000 tentang Pengukuhan Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi saat ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 20 Tahun 2020. Dan terhitung tanggal 29 Desember 2020 Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua yang mengatur terkait organisasi di Sekretariat Perwakilan di Provinsi tidak berlaku lagi. Perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komnas HAM di provinsi mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Peran Strategis

Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bagian dalam mencapai tujuan strategis Komnas HAM dalam hal penguatan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatkan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat dan terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Sasaran strategis meliputi meningkatkan pemahaman HAM masyarakat, meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dan terwujudnya layanan operasional perkantoran.

Untuk mencapai sasaran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Kalimantan Barat dilakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi/penyuluhan, workshop, diskusi terfokus dengan target organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat, mahasiswa dan masyarakat. Kerjasama yang terjalin dengan OPD, universitas dan organisasi masyarakat dengan menjadi narasumber di berbagai kegiatan yang mereka selenggarakan dengan tema terkait hak asasi manusia. Dalam penanganan kasus fungsi pemantauan dan mediasi dilakukan guna memperoleh penyelesaian atas pelanggaran HAM yang dialami oleh pengadu.

Di tahun 2023 juga telah dilaksanakan Nota Kesepakatan antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia berupa pendidikan dan penyuluhan HAM, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM serta koordinasi dan konsultasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang bertujuan untuk pemajuan dan penegakan HAM di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai penanggungjawab Nota Kesepakatan ditunjuk Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan sebagai penanggungjawab dan Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat sebagai pelaksana Nota Kesepakatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Perwakilan Komnas HAM memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Partisipatif, Anti Korupsi dan Ramah hak Asasi Manusia. Narasumber bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam paralel event berupa sosialisasi dalam rangkaian kegiatan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang dengan tema Strategi Eksaminasi Publik dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang PArtisipatif, Anti Korupsi dan Ramah HAM di Kalimantan Barat.

Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat juga menjalin kerjasama dengan lembaga negara yang bekerja dengan isu-isu HAM baik bentukan pusat maupun daerah. Saat ini tercatat 10 lembaga negara yang bergabung dalam Forum Silaturahmi antar Lembaga Negara Provinsi Kalimantan Barat di Sekretariat Komnas HAM ditunjuk sebagai koordinator forum tersebut. Tujuan terbentuknya forum selain untuk menyambung tali silaturahmi antara lembaga negara, bertukar informasi terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga serta membuka peluang kerjasama antar lembaga terkait dengan tugas dan fungsi dengan saling menghormati dan menghargai independensi masing masing lembaga negara. Harapannya masing-masing lembaga dapat mengoptimalkan tugas fungsinya dengan bersinergi. Beberapa kegiatan yang telah disinergikan antara lain membagun sistim rujukan dalam penanganan kasus/aduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Bertukar informasi dan data dalam rangka melaksanakan fungsi pemajuan HAM.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan BaratTahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Dasar Hukum

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi D. Dukungan Sumber Daya Manusia E. Peran Strategis F. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Kinerja-Kinerja Lainnya C. Penganggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tAHUN 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM yaitu "Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM sebagai satu spirit dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan norma-norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara dan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Bermula dari konsep inilah, Komnas HAM menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat tidak hanya dipahami secara sosial, namun juga dipahami secara lebih luas sebagai konsep HAM, yaitu aktor non-negara.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

Sebagai lembaga yang mengemban mandat dari berbagai UU, dapat dilihat bahwa peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam beberapa cakupan, meliputi: (i) membangun kerjasama yang memastikan efektivitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi komnas ham secara kelembagaan.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

Independensi adalah landasan utama terbentuknya Komnas HAM dalam memastikan norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu maupun kebijakan dalam skema HAM bisa dilakukan secara maksimal. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

VisiMisiTujuanSasaran
Terwujudnya komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradapMisi Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negaraMenguatnya norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasik an standar Norma HAM Meningkatnya peraturan perundang0undang an yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi
Manusia Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM
Membangun MasyarakatMembangun keadaban HAM MasyarakatMeningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan InternasionalMenguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMTerwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

B. Rencana Kerja

Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu penguatan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatkan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat dan terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Sasaran strategis meliputi meningkatkan pemahaman HAM masyarakat, meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dan terwujudnya layanan operasional perkantoran.

Di tahun 2023 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00. Dalam perjalan terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 15.512.000,00 oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp. 434.488.000,00 yang digunakan untuk mencapai sasaran program/kegiatan Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2023. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Diseminasi nilai-nilai HAM sebesar Rp. 62.470.000,00. Kegiatan yang akan dilakukan workshop dengan tema "Pelanggaran HAM di Sekolah: Akar Masalah dan Solusinya" dan diskusi terfokus dengan tema “Sukseskan Pemilu 2024 di Kalimantan Barat: Mewujudkan Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan".

2. Perkara dugaan pelanggaran HAM sebesar Rp. 122.018.000,00. Kegiatan yang akan dilakukan berupa pemantauan dan pra mediasi kasus-kasus yang ditangani Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat.

3. Layanan perkantoran sebesar Rp. 250.000.000,00. Anggaran yang tersedia akan digunakan untuk belanja operasional dan pemeliharaan kantor Perwakilan Kalimantan Barat.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra 2020-2024 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menuangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan tujuan dari sasaran strategis Komnas HAM di tahun 2023. Perjanjian kinerja dilakukan antara pimpinan unit kerja/ Kepala Sekretariat dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1Meningkatkan pemahaman HAMPersentase tingkat pemahaman HAM50 Persen
2Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000Jumlah kasus yang ditangani45 perkara
3Terwujudnya layanan operasional perkantoranPersentase layanan perkantoran100 persen
Unit MandiriAnggaran
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan BaratRp. 434.488.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang berisikan sasaran program/kegiatan yang akan dilakukan, indikator kinerja berikut target yang akan dicapai. Perjanjian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Melalui perjanjian kinerja ini Sekretaris Jenderal Komnas HAM selaku atas langsung Kepala Sekretariat Perwakilan/Pimpinan Unit Kerja akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat

NoSasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTargetRealisasiPersentase Capaian
1Meningkatkan pemahaman HAMPersentase tingkat pemahaman HAM50 persen70 persen140 %
2Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000Jumlah kasus yang ditangani45 perkara44 perkara98 %
3Terwujudnya layanan operasional perkantoranPersentase layanan perkantoran100 persen100 persen100 %
Unit MandiriAnggaran AwalSetelah PemotonganRealisasiPersentase Capaian
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi KalbarRp. 450.000.000,00Rp. 434.488.000,00Rp. 434.282.498,0099,95%

1. Meningkatnya Pemahaman HAM

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melaksanakan fungsi pemajuan guna meningkatkan pemahaman HAM pada masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan yang diselenggarakan:

1) Workshop dengan tema "Pelanggaran HAM di Sekolah: Akar Masalah dan Solusinya". Kegiatan dilaksanakan bertepatan dengan proses penerimaan siswa baru di sekolah. Tema ini diambil mengacu pada salah satu program unggulan Komnas HAM yaitu mewujudkan Sekolah Ramah HAM. Penting untuk membudayakan nilainilai HAM di sekolah sedini mungkin. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terfokus. Sosialisasi di hari pertama mengundang 40 peserta terdiri dari unsur Dewan Pendidikan, DPRD, Pengawas Sekolah, kepala Sekolah, Komite Sekolah, LSM yang konsen dengan isu pendidikan, Guru Alumni Pelatihan Sekolah Ramah HAM. Sebagai narasumber Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar dan Akademisi Universitas Tanjungpura.

Dari 40 undangan yang disebar tercatat seluruh undangan hadir bahkan bertambah menjadi 46 peserta. Hal ini menunjukan isu HAM di lingkungan pendidikan menjadi atensi dan menarik bagi seluruh peserta untuk dibahas. Hal ini terlihat setelah pemaparan dari seluruh narasumber para peserta antusias untuk melakukan diskusi, mulai dari yang bertanya hingga memberikan masukan bagi perbaikan pemenuhan dan perlindungan HAM di sekolah baik bagi siswa, guru dan petugas lain yang berada di lingkungan sekolah. Para peserta terlihat sudah memahami esensi dari HAM untuk saling menghormati dan menghargai, namun dalam situasi tertentu para guru adakalanya ragu untuk bersikap. Dengan adanya sosialisasi dan diskusi para peserta menjadi lebih paham tindakan yang dikategorikan melanggar HAM dan yang tidak. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terfokus di hari kedua. Diskusi menghadirkan 20 peserta terdiri dari Guru alumni peserta Pelatihan Sekolah Ramah HAM, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Pendidikan Prov Kalbar, Komisi Pengawasan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, LSM yang konsen dengan isu pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Media. Dari 20 undangan hadir

18 peserta. Proses diskusi berjalan dengan lancar, seluruh peserta hadir dengan kapasitas sebagai narasumber berbagi pengalaman terkait isu HAM di lingkungan sekolah. Para peserta dapat mengidentifikasi pelanggaran apa saja yang masih kerap terjadi di sekolah dan menggambarkan kondisi terkini disekolah bagaimana penerapan sekolah yang ramah HAM. Secara umum para peserta menyampaikan kondisi pemenuhan dan perlindungan HAM di sekolah sudah semakin baik seiring dengan pemahaman HAM para pendidik dan pegawai di lingkungan sekolah terkait HAM. Di sekolah juga sudah ada yang memiliki mekanisme pengaduan bagi yang ingin menyampaikan aduan sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan. Para peserta mendukung agar pelatihan HAM bagi Kepala Sekolah dan guru PPKN dapat terus dilanjutkan karena banyak manfaat yang dirasakan para alumni terutama buku pendamping dan modul yang diberikan dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar.

2) Diskusi Terfokus dengan tema "Sukseskan Pemilu 2024 di Kalimantan Barat: Mewujudkan Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan". Sebagai narasumber Wakil Ketua Intemal Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Komnas HAM, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan diskusi dilaksanakan secara Hybrid dengan mengundang 40 peserta secara offline dan 40 peserta secara online. Peserta terdiri KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Kesbangpol Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, Organisasi Masyarakat yang konsen terhadap isu demokrasi, Ombudsman, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Prov Kalimantan Barat, Akademisi dan Kementerian Hukum dan HAM. Hadir 46 peserta offline dan 26 peserta online. Isu Pemenuhan Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu 2024 menjadi atensi Komnas HAM karena kelompok ini yang paling banyak hak-haknya diabaikan atau tidak dipenuhi oleh negara baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Komnas HAM juga telah memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemilu dan Hak Hak Kelompok Rentan. Dalam SNP tercantum 19 kategori kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam proses diskusi terlihat para peserta sangat antusias untuk bertanya dan berdiskusi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para peserta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya mengingat waktu yang tersedia terbatas. Untuk pertanyaan yang disampaikan kepada para narasumber sangat tajam dan faktual dilatarbelakangi penanya merupakan mantan dan praktisi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Barat. Begitu juga dengan saran dan masukan dari para peserta sangat mendukung upaya pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan serta mewujudkan Pemilu damai di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukan dengan rencana tindak lanjut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Gubernur mengeluarkan Surat Edaran No: 200/5334/KESBANGPOL-C perihal : Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Surat Edaran Gubernur tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. Masukan dari peserta agar para penyelenggara pemilu juga mendapatkan pelatihan HAM agar memiliki pemahaman HAM yang sama dalam menerapkan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dari rangkaian kegiatan workshop dan diskusi terfokus yang diselenggarakan tingkat pemahaman HAM peserta di atas ekspektasi dimana target yang ingin dicapai pada 50% ternyata dalam pelaksanaan melebihi menjadi 70%. Sedangkan realisasi anggaran guna mendukung kegiatan guna meningkatkan pemahaman HAM masyarakat dari Rp. 62.470.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.457.300,00 sisa Rp.12.700,00. Dalam persentase terserap 99,98%.

2. Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000)

Sepanjang tahun 2023 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menerima 44 perkara aduan masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja sasaran program meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM mengacu kepada Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menargetkan jumlah kasus yang ditangani sepanjang tahun 2023 sebanyak 45 perkara. Terdapat selisih 1 perkara untuk mencapai 45 perkara yaitu 44 perkara yang ditangani sepanjang tahun 2023. Dalam persentase realisasi target mencapai 98%.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk meningkatkan upaya penanganan kasus sebesar Rp.122.018.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 121.946.717,00 sisa Rp. 71.283,00. Dalam persentase terserap Rp. 99,94%. Sesuai dengan fungsi Komnas HAM dalam melakukan upaya penegakan HAM dapat melakukan pemantauan atau mediasi guna menindaklanjuti aduan guna mendapatkan penyelesaian. Untuk itu alokasi anggaran yang tersedia digunakan untuk melakukan 8 kegiatan antara lain pemantauan dan pra mediasi di berbagai daerah yaitu, Ketapang, Sekadau, Singkawang, Kayong Utara, Bengkayang, Sintang, Sambas dan Jakarta dalam rangka koordinasi penanganan kasus dengan Komisioner Mediasi dan Pemantauan.

Dari 44 perkara yang disampaikan kepada Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat berdasarkan klasifikasi issu yang paling banyak disampaikan 1) terkait keadilan atas proses hukum sebanyak 19 perkara, 2) konflik agraria 12 perkara, 3) ketenagakerjaan 9 perkara. Untuk pihak terlapor yang paling banyak diadukan: 1) perusahaan 13 perkara, 2) Kepolisian 8 perkara, 3) Instansi pemerintah 8 perkara.

KLASIFIKASI BERDASARKAN ISSU 20 15 10 Keadilan dalam proses hukum Nafkah anak/Kekerasan anak Konflik agraria Ketenagakerjaan Hak Asuh Kesehatan/lingkungan Penyiksaan Pemilu/Pilkada Pendidikan

KLASIFIKASI BERDASARKAN KORBAN 9 6 30 Individu - orang seorang Individu - anak Kelompok - masyarakat

KLASIFIKASI TERADU

15 13 10 5 0 Perorangan Perusahaan/Corporate Organisasi/LSM/Yayasan Kepolisian Kejaksaan TNI

3. Terwujudnya layanan operasional perkantoran

Di Tahun 2023 guna mewujudkan layanan operasional perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi sebesar Rp. 249.878.481,- tersisa Rp. 121.519,-. Dalam persentase terserap sebesar 99,95%. Anggaran digunakan untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran. Operasional meliputi belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos, langganan listrik, ledeng, telpon, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Sedangkan biaya perawatan gedung digunakan untuk ruangan yang dipersiapkan sebagai ruang arsip Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Proses penyerapan anggaran operasional perkantoran berjalan sesuai waktu yang direncanakan karena merupakan pengeluaran rutin.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait fungsi pemajuan dan penegakan terjadi pergeseran waktu dari yang direncanakan, hal ini dikarenakan Kota Singkawang Kalimantan Barat ditunjuk sebagai tuan rumah Festival HAM 2023. Even nasional yang diinisiasi oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden dan INFID serta Pemerintah Kota Singkawang sebagai tuan rumah terpilih berdampak pada aktivitas Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dimana Kantor Sekretariat Perwakilan Kalimantan Barat menjadi bagian Panitia Bersama yang turut mempersiapkan terselenggaranya Festival HAM 2023 pada bulan Oktober 2023 di Kota Singkawang.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat di tahun 2023 melebihi target yang direncanakan sebesar 98 persen. Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp 434.488.000 digunakan untuk operasional perkantoran, anggaran penanganan aduan dugaan pelanggaran HAM dan pemajuan HAM berupa diseminasi nilai-nilai HAM dengan realisasi anggaran mencapai sebanyak 99,95 persen.

UraianPaguRealisasiSisaProsentase Capaian
5679.AEF.005 Diseminasi Nilai-Nilai HAMRp 62.470.000Rp. 62.457.300Rp 12.70099,98%
5680.BCC.009 Perkara Dugaan Pelanggaran HAMRp 122.018.000Rp 121.946.717Rp 71.28399,94%
3336.EBA.994 Layanan PerkantoranRp 250.000.000Rp 249.878.481Rp 121.51999,95%
TotalRp 434.488.000Rp 434.282.498Rp 205.50299,95%

C. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya

Selama tahun 2023 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Penanganan Aduan Masyarakat

Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat selama tahun 2023 telah menerima aduan masyarakat sebanyak 44 aduan dan 17 konsultasi. Aduan yang diterima disampaikan melalui surat sebanyak 13, datang langsung 22, whatsapp/e mail/Online 1, Media/Pro aktif 2 dan pelimpahan 2. Berdasarkan dari masyarakat yang membuat aduan terdapat sejumlah 28 kasus aduan dari perorangan, 10 kasus dari Organisasi/LSM/Yayasan/Kelompok Masyarakat/Kuasa Hukum dan 2 kasus dari Media yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat merupakan perusahaan / corporate 13 aduan, Kepolisian 8, Instansi Pemerintah 8, Pengadilan 7, Perorangan 6, Kejaksaan 2 dan Kemenkumham 1. Berdasarkan klasifikasi institusi yang diadukan memiliki korelasi terhadap spesifikasi hak yang diadukan oleh masyarakat. Berdasarkan dari pengelompokan hak yang diadukan oleh masyarakat hak atas kesejahteraan sebanyak 20 dan hak untuk memperoleh keadilan sebanyak 17 yang merupakan hak yang paling sering diadukan. Berdasarkan Spesifikasi hak yang diadukan masyarakat hak mencari keadilan dalam proses hukum, permasalahan ketenagakerjaan dan permasalahan konflik agraria merupakan tiga permasalahan yang paling banyak dihadapi dan diadukan oleh masyarakat kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Apabila dilihat dari berdasarkan issu yang diadukan oleh masyarakat keadilan dalam proses hukum sebanyak 19, Konflik agraria 12, Konflik ketenagakerjaan 6.

2. Dukungan Pemajuan HAM

Selama tahun 2023 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melaksanakan sejumlah kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat maupun oleh instansi/lembaga eksternal dalam rangka pemajuan hak asasi manusia di wilayah Kalimantan Barat. Bentuk kegiatan yang telah dilakukan berupa workshop, Forum Discussion Group, Diseminasi, Narasumber kegiatan oleh Eksternal. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1) Narasumber Seminar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sambas yang diselenggarakan oleh DPC SBMI Sambas;

2) Narasumber pada acara Forum Kalbar di TVRI dengan tema Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Marginal dalam Pemilu;

3) Narasumber Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 2023 Fakultas Teknik Untan dengan tema "Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan";

4) Memberikan materi pengenalan HAM kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak;

5) Narasumber Seminar Pemajuan dan Penegakan HAM bagi Perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka rangkaian kegiatan Festival HAM 2023;

6) Narasumber Seminar Perlindungan dan Penegakan HAM Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangkaian kegiatan Festival HAM 2023;;

7) FGD dalam rangka Pemantauan Pra Pemilu 2024 "Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan" yang dilaksanakan secara online bersama tim Pemantauan Pra Pemilu Komnas HAM;

3. Pemantauan

Selama tahun 2023 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan pemantauan kelapangan sebagai berikut:

1) Pemantauan terkait peristiwa tertembaknya sdr. Agustino oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang

2) Pemantauan dugaan Penyerobotan lahan eks transmigrasi oleh PT. Agro Anugerah Lestari di Desa Semabi dan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Kabupaten Sekadau

3) Pemantauan terkait dengan sengketa lahan antara warga Desa Sdr. Hera Hernando Tan dengan pemerintah Kabupaten Kubu Raya

4) Pemantauan terkait dengan penutupan akses jalan kebun warga Desa Rasau Jaya Umum oleh perusahaan perkebunan PT. Agro Alam Nusantara di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

5) Pemantauan terkait hak konstitusional masyarakat kelompok rentan dalam persiapan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Kayong Utara

6) Pemantauan terkait hak konstitusional masyarakat kelompok rentan dalam persiapan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Bengkayang

7) Pemantauan terkait hak konstitusional masyarakat kelompok rentan dalam persiapan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sintang

8) Pemantauan terkait hak konstitusional masyarakat kelompok rentan dalam persiapan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sambas

9) Pemantauan terkait dengan sengketa lahan sawit yang telah ditanami oleh Koperasi Linggajati Ketapang Plantation antara warga Desa Sungai Besar dengan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.

4. Mediasi

Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan penanganan aduan melalui mekanis mediasi sebagai berikut:

1) Penanganan tahap pra mediasi dalam permasalahan sengketa lahan perkebunan sawit dengan kelompok masyarakat sdr. Suharjo dkk, dengan PT. Arrtu Plantation di Kabupaten Ketapang

2) Penanganan tahap pra mediasi dalam permasalahan sengketa lahan usaha 2 warga eks transmigrasi di Landau Kodah Kabupaten sekadau dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau

3) Tahap Pra mediasi dan mediasi dalam penanganan sengketa akses jalan Hj. Masturah antara sdr. Bride selaku perwakilan dari Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) dan warga masyarakat Parti Baru dengan PT. Bumi Raya Group

4) Tahap Mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan masyarakat sdri. Jamalia dengan PT. Sara Esa Cita dan PT. Mulia Indah di Kabupaten Sambas

5. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komnas HAM

Pada tanggal 16 Oktober 2023 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komnas HAM RI. Maksud dan tujuan dilakukannya Nota Kesepakatan untuk menjadi pedoman para pihak dalam melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan secara proporsional dan profesional sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing. Tujuan lainnya untuk memastikan terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM sesuai dengan aspirasi masyarakat baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, serta mempunyai daya laku yang efektif dan efisien dalam masyarakat. Lingkup kerjasama meliputi pendidikan dan penyuluhan HAM, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang bertujuan untuk pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai penanggung jawab kerjasama Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan dan sebagai pelaksana kerjasama Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. Jangka waktu kerjasama disepakati selama 5 tahun.

6. Festival HAM 2023 di Kota Singkawang

Tahun 2023 Pemerintah Kota Singkawang terpilih sebagai penyelenggara Festival HAM yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI, Kantor Staf Presiden dan INFID. Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan dengan melibatkan kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta organisasi masyarakat se-Indonesia. Terselenggaranya Festival HAM di Kalimantan Barat menjadi kebanggaan dan manfaat tersendiri bagi Pemerintah Kalimantan Barat khususnya Pemerintah Kota Singkawang karena telah berkontribusi dalam upaya pemajuan dan penegakan di Kalimantan Barat. Berbagai event diselenggarakan tujuannya agar membudayakan norma-norma HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan Komnas HAM RI di daerah menjadi bagian dari panitia penyelenggara yang turut mempersiapkan terselenggaranya rangkaian acara Festival HAM di Kalimantan Barat. Tema yang diusung dalam Festival HAM 2023 "Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran dan Inklusif". Rangkaian kegiatan Festival HAM yang diselenggarakan tanggal 16 sd 19 Oktober 2023 tercatat 8.000-an peserta yang hadir.

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat di sepanjang tahun 2023 telah mengoptimalkan kinerja mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dalam hal ini Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bersama Atasan Pimpinan Unit Kerja yaitu Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan capaian indikator kinerja untuk meningkatnya pemahaman HAM Masyarakat 140%, meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM 98% dan terwujudnya layanan operasional perkantoran 100%.

Harapan di tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada khususnya anggaran yang tersedia untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan membuat skala prioritas masyarakat dan memastikan program pemajuan HAM yang dilaksanakan tepat dalam meningkatkan pemahaman HAM masyarakat lebih banyak. Sejauh ini masyarakat yang terjangkau dalam upaya pemajuan HAM adalah masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang berada di sekitar Kota Pontianak. Namun belum seluruh kabupaten dapat dijangkau Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Metode hybrid dalam diskusi maupun sosialisasi sejauh ini dapat membantu menjangkau lebih banyak namun dirasakan belum optimal.

Dalam fungsi penegakan khususnya dalam penanganan kasus Unit Pelayanan Pengaduan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, rencananya di tahun 2024 mulai menerapkan aplikasi SULAP bagi para pengadu. Aplikasi SULAP merupakan survey kepuasan masyarakat atas layanan pengaduan Komnas HAM. Diharapkan hasil survei sebagai salah satu indikator dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dapat terus meningkatkan kualitas penanganan Komnas HAM kepada masyarakat.

Kerjasama dan koordinasi dengan jaringan sangat penting untuk terus dilakukan terutama dalam upaya pemajuan HAM dengan menjadi narasumber di berbagai kegiatan dengan isu Hak Asasi Manusia.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Foto Bersama Paska Penandatanganan Kesepakatan Mediasi terkait dengan sengketa lahan antara Sdri. Jamalia dengan PT. Sarana Esa Cita Bersama Komisioner Mediasi Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc. dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Sambas

ELANGGARAN HAM DI SEKOLAH: MASALAH DAN SOLUSINYA HOTEL TRANSERA 000000 Pontianak, 12 Juli 2023

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Putu Elvina,S.Psi.,MM sedang memberikan materi kepada peserta sekolah ramah HAM di Pontianak

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS SUKSESKAN PEMILU 2024 DI KALIMANTAN BARAT MEWUJUDKAN HAK KONSTITUSIONAL KELOMPOK RENTAN HOTEL MERCURE OVEMBER 2023

Nelly Yusntia Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat memberikan Materi terkait FGD terkait dengan Hak Konstitusional Masyarakat kelompok rentan di Pontianak

Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Kalbar bersama Tim INAFIS Polda Kalbar sesaat sebelum Pra Rekonstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nelly Yusnita

Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,

#nil

Nelly Yusnita

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)2(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat50 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU1. Jumlah kasus yang ditangani45 Perkara
3.No.26/2000) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit MandiriAnggaran
1. Kantor Sekretariat Komnas Kalimantan BaratKomnasHAMProvinsiRp 434.488.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,

8nil

Nelly Yusnita