KOMNAS HAM RI PERWAKILAN SULAWESITENGAH L.LETEND SUEPRAPTO NO 4 REA AJI MA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023
DAFTAR ISI
Daftar Isi. i Pengantar 1 Bab I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang . 1 B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisas 3 C. Peran Strategis.. 4 D. Sistematika Laporan 6 Bab II PERENCANAAN KINERJA 8 A. Rencana Strategis 8 B. Rencana Kerja.. 9 C. Perjanjian Kinerja.. 10 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 12 A. Capaian Kinerja Organisasi. 12 B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya 19 20 C. Realisasi Anggaran.. Bab IV PENUTUP. 21 Lampiran . 22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi SulawesiTengahmerupakan bentukKomitmendalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/Instansi kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor sekretariat Komnas HAM di Provinsi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.
Palu, Januari 2024 Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah,
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai satu kesatuan kelembagaan dengan Komnas HAM Republik Indonesia, merupakanlembaga negara yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan empat peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dibentuk untuk menangani kasuskasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karenanya, sebagai wujud respon atas rangkaian dimaksud, serta dalam upaya peningkatan perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi masyarakat Sulawesi Tengah yang utuh dan memiliki kemampuan dalam berpartisipasi diberbagai bidang kehidupan, Komnas HAM melalui Surat Keputusan Nomor 16/KOMNAS HAM/V/2006, tertanggal 17 Mei 2006 mendirikan Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah, yang selanjutnya diresmikan pendiriannya pada tanggal 22 Mei 2006 di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Secara struktural, Kantor Perwakilan Komnas HAM berada dibawah Komnas HAM sebagai sebuah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga Negara lainnya, dimana pembentukannya berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan merupakan perangkat operasional Komnas HAM diwilayah Sulawesi Tengah yang menganut dan menerapkan prinsip yang berlaku di Komnas HAM sebagaimana diatur didalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM dan Kode Etik Anggota Komnas HAM. Kantor Perwakilan Komnas HAM sebagaimana tersebut diatas, berkedudukan di Kota Palu, Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Keberadaan Sekretariat Komans HAM di Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah .
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pelayanan dukungan teknis operasional;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya;
3. Pelaksanaan urusan dibidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
4. Pelayanan administrasi dalam Kerjasama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerinah daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah;
dan Pramediasi, serta 6. Serta pelaksanaan fungsi Pemantauan desiminasi HAM di Sulawesi Tengah.
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :
KEPALA SEKRETARIAT (Dedi Askary) KEPALA SUBBAGIAN UMUM (Edy Sutichno) Kelompok Kerja Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah Tim Kerja Pengelola Tim Kerja Pemantauan Keuangan dan Urusan dan Penyuluhan HAM Umum (Hidar) (Titie Deasy Kurniati) Jumlah Pegawai : Ess III/ Kepala Kantor : 1 Orang Ess IV/ Kasubag Umum : 1 Orang Jabatan Fungsional Tertentu :2 Orang
JFU / Pelaksana : 4 Orang
Sekurity : 1 Orang
Jumlah pegawai keseluruhan kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah : 9 Orang.
C. PERAN STRATEGIS
Peran strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM di Sulawesi Tengah, dengan tujuan untuk membantu Komnas HAM dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia. Serta membantu Komnas HAM dalam meningkatkan Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam melaksanakan peran strategis tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kaitannya meningkatkan perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Tengah, diantaranya :
1. Melaksanakan pelayanan Pengaduan HAM
Untuk tahun 2023, bagian pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima pengaduan sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Berkas Kasus. Dari 32 (Tiga Puluh Dua) Berkas Kasus yang diadukan atau dilaporkan, Hak memperoleh keadilan mendominasi sebanyak 12 (Dua Belas) Berkas kasus, Hak atas kesejahteraan sebanyak 10 (Sepuluh) Berkas kasus, kemudian Hak untuk rasa aman 1 (Satu) Berkas kasus, Hak turut serta dalam pemerintahan 1 (Satu) Berkas kasus dan Hak Anak 1(Satu) Berkas kasus, serta 7 (Tujuh) Berkas kasus masuk Klasifikasi Non HAM.
Sedangkan untuk pihak yang diadukan, Institusi Kepolisian yang paling banyak diadukan sebanyak 13 (Tiga Belas) Berkas Kasus, kemudian Korporasi 9 (Sembilan) Berkas kasus, Pemerintah Daerah 5 (Lima) Berkas kasus, TNI 1 (Satu) Berkas kasus, Kejaksaan 1 (Satu) Berkas kasus, BUMN/BUMD 1 (Satu) Berkas kasus, Kelompok Masyarakat/Organisasi sebanyak 1 (Satu) Berkas kasus, serta Individu 1 (Satu) Berkas kasus.
Adapun mengenai wilayah pengaduan, yakni dari Kabupaten Morowali Utara sebanyak 9 (Sembilan) Berkas Kasus, Kota Palu sebanyak 7 (Tujuh) Berkas kasus, Kabupaten Banggai 4 (Empat) Berkas kasus, Kabupaten Sigi 3 (Tiga) Berkas klasus, Kabupaten Donggala 1 (Satu) Berkas kasus, Kabupaten Poso 1 (Satu) Berkas kasus, Kabupaten Tojo Unauna 1 (Satu) Berkas kasus, Kabupaten Morowali 1 (Satu) Berkas kasus, Kabupaten Banggai Kepulauan 1 (Satu) Berkas kasus, Kabupaten Banggai Laut 1 (Satu) Berkas kasus dan Kabupaten Buol 1 (Satu) Berkas kasus, serta wilayah di luar Sulawesi Tengah 2 (Dua) Berkas kasus.
2. Penanganganan Tindaklanjut kasus melalui surat di Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2023, yakni dengan mengeluarkan surat adalah sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) surat, yang ditujukan kepada para pihak. Selain menerima pengaduan, staf unit layanan pengaduan dan staf Analis Pelanggaran HAM juga telah memproses pengaduan yang masuk pada bulan Januari s/d November 2023. Adapun respon tersebut dalam bentuk Permintaan Keterangan dan Rekomendasi kepada pihak yang berwenang menyelesaikan kasus, sedangkan Tanggapan Pengaduan (berupa saran/pendapat) diberikan kepada pengadu atas pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada Komnas HAM, serta masuk dalam kategori Pasal 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan respon dimaksud, terbagi 6 kategori, yakni : Permintaan Keterangan, Rekomendasi, Tanggapan Pengaduan,Penjelasan Klarifikasi, informasi penanganan laporan dan Sanggahan dari Pengadu.
3. Investigasi Langsung ke Lapangan.
Selama tahun 2023, Terkait pelaksanaan fungsi, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan sebanyak 12 (Dua Belas) kali, diantaranya Pemantauan ke lapangan sebanyak 9 (sembilan) kali, dan pramediasi sebanyak 3 (tiga) Kali, di Kabupaten Morowali, Poso, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Morowali Utara, Donggala, dan Kabupaten Sigi.
4. Pelaksanaan Diseminasi HAM
Pada Tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan diseminasi HAM diantaranya :
Sosialisasi Hak Asasi Manusia kepada Mahasiswa FKIP Universitas Tadulako Palu, sebanyak 35 orang di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.
Bekerja sama dengan fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu menyelenggarakan Kuliah Umum: "Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia" di Ruang Video Conference Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Adapun sebagai pembicara Bapak Abul Haris Semendawai, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI. Kegiatan ini diikuti 120 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
Tengah menyelenggarakan FGD tentang " Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Tengah". Pada hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 di Hotel Santika Palu. Hadir sebagai Narasumber adalah Pramono Ubaid Tantowi, S.Ag, M.A, (Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI), Muh. Rasyidi Bakry, SH. LL.M (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah), Dr. Muhammad Tavip, SH. MH (Akademisi Universitas Tadulako Palu), serta Dr. Ir. Alimuddin Pa'ad, M.S (Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) dan di moderatori Riana, SIP. M.Si (Solidaritas Perempuan Palu). Kegiatan ini dihadiri 40 Peserta yang terdiri dari Instansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, KPU Kota Palu, Lapas dan Rutan Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, CSO/ NGO, Jurnalis, Masyarakat Penyintas Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi, serta Kelompok disabilitas Kota Palu.
D. SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, dapat menjadi media dalam upaya meninjau kembali segala capaian yang sudah dan akan dilaksanakan. L KjIP ini disusun untuk sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada Publik secara luas, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang ditampilkan dalam laporan initerdiri atas :
1. BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:
Capaian Kerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
e. Realisasi Anggaran.
Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. BAB IV PENUTUP
Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi strategis yaitu : membantu Komnas HAM dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia, Serta membantu Komnas HAM dalam meningkatkan Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki mandat dalam kaitannya upaya melaksanakan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah sesuai isu strategis, yaitu :
1. Persoalan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah sangat kompleks, banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait isu Hak Sipil dan Politik (Hak SIPOL) dan Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak EKOSOB).
2. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, maupun Korporasi;
3. Masih banyaknya masyarakat korban pelanggaran HAM yang ada di Sulawesi Tengah, belum tahu dan atau belum mendapatkan advokasi untuk melakukan pengaduan pelanggaran HAM;
4. Terbatasnya akses masyarakat yang tinggal di lokasi yang sangat jauh dari ibukota Provinsi, sehingga sulit untuk mendapatkan akses melaporkan dugaan pelanggaran HAM;
5. Belum ada langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang komprehensif dari aparat penegak hukum, legislative dan pemerintah daerah, maupun pihak korporasi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah;
6. Aparatur pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami tentang hak asasi manusia, terlebih pada persoalan HAM di Instansinya masing-masing.
Untuk itu Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan tugas dan fungsinya yang strategis dalam melaksanakan upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
B. RENCANA KERJA
Perencanaan kinerja suatu instansi dicerminkan dalam perjanjian kinerja Satuan Kerja itu sendiri. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi/Satker dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujudnya komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)yang seharusnya dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Rencana kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, diantaranya :
a. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
| RO | RO PN/ PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN NON PN 010. Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani | SATUAN | TARGET 2023 | |||
| 010. Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah | NON PN Perkara | ara 1 | 15 | |||
| IRO Jumlah Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah KOM|051. Penanganan perkara melalui Pemantauan, | Perkara | 15 | ||||
| KOM | Penyelidikan dan pengawasan atas pelanggaran HAM | an | ||||
| IKOM Jumlah Perkara yang ditangani melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasan | Perkara | 11 | ||||
| melalu mek | 052. Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi | |||||
| IKOM Jumlah perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasi | IKOM Jumlah perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasi | Perkara | 4 | |||
b. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
| PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN | RO PN/ NON PN | SATUAN | TARGET | ET |
| RO | Komnas HAM Sulawesi Tengah | 006. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah | NON PN | Orang Orang | 100 |
| IROJumlah orang yang memperoleh penyebarluasan wawasan HAM Kantor Sulawesi Tengah | Orang | 100 | |||
| KOM 051. Penyebarluasan wawasan HAM Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah | |||||
| P | Perwakilan Sulawesi Tengah IKOM Jumlah orang yang terdiseminasi | Orang | 100 |
c. Layanan Perkantoran
| RO | PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ||||
| RO Layanan perkantoran | NON PN NON PN | Persen | 100 | ||||
| IRO Presentase Layanan Perkantoran | Persen | 100 | |||||
| 1 | K | KOM 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor | rersen | 100 | |||
| IKOM S. E | IKOM|S. Belanja Operasional Kantor Perwakilan | Persen | 100 | ||||
| Sulawesi Tengah | |||||||
C. PERJANJIAN KINERJA
Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023, telah melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023. Adapun wujud kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut :
| No | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pemahaman Meningkatnya HAM Masyarakat | 1. Persentase tingkat | 50 persen |
| pemahaman HAM masyarakat | |||
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/ 1999) dan UU No. 26/ 2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani 1. Persentase | 15 perkara |
| 3. | Terwujudnya layanan operasional perkantoran | 1. Persentase layanan operasional perkantoran | 100 persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah | Rp. 435.032.000 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan kinerja instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres minerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Pengukuran capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun untuk pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas Ham di provinsi Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :
1. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi pemajuan hak asasi manusia dengan melaksanakan kegiatan diseminasi HAM agar dapat menyebarluaskan wawasan tentang Hak Asasi manusia kepada masyarakat, aparatur pemerintah, Aparatur penegak hukum, koorporasi, serta organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah. Indicator yang digunakan adalah berapa orang yang mendapatkan pemahaman tentang hak asasi manusia sepanjang tahun 2023. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
| Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman masyarakat | 50 % | 50% | 100% |
Dari tabel diatas untuk mencapai sasaran tersebut perlunya didukung program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan, pada tahun sebelumnya belum ada sasaran program/ kegiatan pada sasaran tersebut sehingga belum dapat membandingkan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada sasaran program ini adalah :
1) Kegiatan sosialisasi Hak Asasi Manusia yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako Palu tanggal 13 dan 15 Februari 2023, dengan melibatkan 35 Mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman tentang HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang ditangani oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah;
2) Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dalam rangka menyelanggarakan kegiatan Kuliah Umum : "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia". Yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023 diruang video conference Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dengan menghadirkan Wakil Ketua Eksternal Komans HAM sekaligus ketua Tim Pelanggaran HAM Berat sebagai Narasumber. Kegiatan ini dihadiri 120 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako;
3) Menyelenggarakan kegiatan Diskusi Terfokus tentang FGD tentang “ Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Tengah", pada tanggal 28 November 2023 di Hotel Santika Palu. Hadir sebagai Narasumber adalah Pramono Ubaid Tantowi, S.Ag, M.A, (Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI), Muh. Rasyidi Bakry, SH. LL.M (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah), Dr. Muhammad Tavip, SH. MH (Akademisi Universitas Tadulako Palu), serta Dr. Ir. Alimuddin Pa'ad, M.S (Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) dan di moderatori Riana, SIP. M.Si (Solidaritas Perempuan Palu). Kegiatan FGD tesebut dihadiri 40 Peserta yang terdiri berbagai kalangan.
Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
a. Adanya Kerjasama dengan beberapa fakultas di Universitas Tadulako, sehingga kegiatan diseminasi HAM dapat terlaksana, dalam hal ini mahasiswa sebagai penerima manfaat.
b. Adanya dukungan dari Komnas HAM Jakarta dalam kegiatan diseminasi HAM sehinggga dapat menghadirkan narasumber Komisioner Komnas HAM.
Sedangkan untuk kendala pelaksanaan kinerja ini disebabkan :
1. Anggaran blokir Automatic Adjusment (AA) berdampak kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah blokir AA dibuka;
2. Tidak adanya SDM penyuluh HAM di Kantor sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat perannya sangat penting untuk memberikan penyuluhan HAM kepada masyarakat.
3. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan diseminasi HAM hanya dilaksanakan di Kota Palu. Penting melaksanakan kegiatan diseminasi HAM di Kabupaten yang terjadi perkara pelanggaran HAM berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat.
2. Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39 /1999 dan UU No.26 / 2000)
Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi Penegakan hak asasi manusia dalam rangka penanganan kasus yang diadukan oleh masyarakat korban di Kantor Sekretariat Komnas HM Provinsi Sulawesi Tengah melalui mekanisme Pemantauan ke lapangan dan Pra Mediasi. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
| Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | 0% |
| Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39 /1999 dan UU No.26 / 2000) | Jumlah kasus yang ditangani | 15 Perkara | 13 Perkara | 87% |
Melihat tabel diatas, perkara yang dimasukan ke dalam capaian kinerja adalah yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan pramediasi. Pada tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 12 kegiatan penanganan pengaduan melalui mekanisme Pemantauan HAM dan Pra mediasi, menghasilkan target 13 perkara yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan pra mediasi. Namun dalam hal penanganan perkara selain melalui mekanisme pemantauan dan pramediasi, Sebagian besar perkara ditangani melalui mekanisme persuratan yang ditujukan kepada para pihak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan dan pra mediasi sebagai berikut :
1) Kegiatan Pemantauan "Terkait Kecelakaan dan Bentrok antar Pekerja PT. GNI yang mengakibatkan 2 (Dua) korban meninggal dunia Di Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah", yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari – 24 Februari 2023 di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
2) Kegiatan Pramediasi "Terkait Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Buleleng, Kabupaten Morowali dan PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo, Sulawesi Tengah", yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 3 Maret 2023 di Buleleng Kabupaten Morowali.
3) Kegiatan Pemantauan "Terkait dugaan penyerobotan tanah dan upaya intimidasi aparat Kepolisian kepada anggota Serikat Petani Petasia Timur yang diduga sebagai pemilik lahan di areal perkebunan PT. Agro Nusa Abadi ( ANA) di Morowali Utara", yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei - 11 Mei 2023 di Kabupaten Morowali Utara.
4) Kegiatan Koordinasi pramediasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka tindak lanjut Penanganan kasus yang diadukan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng dilaksanakan Rabu, tanggal 24 Mei 2023 s/d Kamis, tanggal 25 Mei 2023 di Kota Palu. Ada terdapat 2 perkara sekaligus yang menjadi fokus pra mediasi yaitu tindaklanjut penanganan kasus Hak Atas Kesejahteraan antara Warga desa Sulewana dengan PT. Poso Energi di Kabupaten Poso dan Hak Atas Lahan terkait reklamasi dan pembangunan Dermaga Jetty PT. IMIP di Kabupaten Morowali.
5) Pemantauan Aktivitas HAM di Sulawesi Tengah Dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2024 (Pra Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong), dilaksanakan pada tanggal 19 Juli – 22 Juli 2023 di Kabupaten Parigi Moutong.
6) Pemantauan Aktivitas HAM di Sulawesi Tengah Dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2024 (Pra Pemilu di Kabupaten Tojo Una-Una), dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus - 04 Agustus 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una.
7) Pemantauan Aktivitas HAM di Sulawesi Tengah Dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2024 (Pra Pemilu di Kabupaten Poso), dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus – 11 Agustus 2023 di Kabupaten Poso.
8) Kegiatan Pemantauan "Terkait Penyerobotan Lahan Milik Warga Bimorjaya (Petani Plasma Desa Bimor Jaya) oleh PT. Genba Multi Mineral (GMM) di Wilayah Desa Bimorjaya, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah", dilaksanakan pada tanggal 13 September - 16 September 2023 di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
9) Kegiatan Pramediasi "Terkait Manipulasi Data Lahan Yang Diduga Milik Firdaus Husen Dalam Proses Jual Beli/Ganti Rugi Dengan PT. IMIP Di Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah", yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 September 2023 di Kabupaten Morowali.
10) Kegiatan Pemantauan "Terkait Penggusuran dan pengosongan bangunanan di lokasi tanah dan bangunan milik Kartini Taib Hi. Taha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kab. Morowali Utara", dilaksanakan pada tanggal 07 - 10 November 2023 di Kabupaten Morowali Utara.
11) Kegiatan Pemantauan terkait Pengaduan Atas Laporan PT. GNI Terhadap Masyarakat Tanauge yang Mengakibatkan 4 (Empat) Orang Warga Tanauge Menerima Surat Pemanggilan Dari Polres Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan pada tanggal 14 - 17 November 2023 di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
12) Pemantauan Aktivitas HAM di Sulawesi Tengah Dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2024 (Pra Pemilu di Kabupaten Sigi & Kabupaten Donggala), dilaksanakan pada tanggal 29 November – 30 November 2023 di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
a. Adanya dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pra mediasi pada tahun ini, sehingga dapat dilakukan penanganan pengaduan melalui mekanisme Pemantauan dan pra mediasi.
b. Adanya repon yang baik dari Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.
Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian indicator ini adalah :
a. Sulitnya untuk melakukan komunikasi awal melalui telpon atau surat kepada Pemerintah Kabupaten khusunya di Morowali dan Morowali Utara, sehingga untuk menyampaikan rencana pertemuan koordinasi terkait penanganan kasus, sangat jarang bisa bertemu dengan Bupati, dengan alasan belum menerima surat yang dikirimkan oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM.
b. Jarak tempuh lokasi pemantauan atau pramediasi sangat jauh, tahun 2023 banyak dilaksanakan di kabupaten Morowali dan Morowali utara yang menempuh hingga 12 Jam perjalanan darat dari kota Palu.
c. Aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten belum serius menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang ada diwilayahnya.
3. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran
Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tidak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut :
| Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Kegiatan | Realisasi Anggaran |
| Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen | 100 % | 99,87 % |
Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, meliputi :
1. Belanja barang keperluan perkantoran
2. Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos
3. Belanja barang persediaan barang konsumsi
4. Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet
5. Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota
6. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
a. Adanya perencanaan yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan
b. Adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran
c. Penggunaan anggaran sesuai alokasi kegiatan yang dilaksanakan.
Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi :
a. Proses GU atau LS yang terlambat berdampak pada kegiatan selanjutnya terhambat
b. Kekurangan SDM untuk penata laporan keuangan dan perencana, sehingga tugas untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, berkas GU dan LS, pembuatan matriks revisi, matriks monev, KAK rencana anggaran progam, hanya dilakukan oleh 2 (satu) orang saja.
B. CAPAIAN KINERJA-KINERJA LAINNYA
Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah juga terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM RI, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga yang ada di Sulawesi Tengah. Diantaranya :
1. Aktif terlibat dalam melaksanakan Studi Lapangan dan Lokakarya Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi untuk Penyusunan Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 24-25 Oktober 2023. Pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut melibatkan peran aktif Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Penyelesaian Konflik Agraria Komnas HAM.
Studi lapangan dilakukan di Tambang Emas Poboya, PLTU Panau dan PLTU 3 Donggala yang tengah dibangun. Tim bertemu warga terdampakuntukmengetahui gambaransituasiaktivitas pertambangan dan pengolahan limbah, Selasa (24/10/2023). Sedangkan lokakarya diselenggarakan di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, (Rabu, 25/10/2023), melibatkan 20 peserta dari CSO yang ada di Sulawesi Tengah.
2. Terlibat aktif dalam Rangkaian kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM, Tgl 22-23 November, bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai pihak diantaranya OPd, CSO, dan Pelaku usaha . Dilaksanakan di palu- Sulawesi Tengah. SNP Bisnis dan HAM yang sedang dalam tahap dikonsultasikan ini, merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM. Sekaligus merupakan upaya Komnas HAM dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dalam mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan pemajuan serta perlindungan HAM, khususnya terkait keseimbangan operasional bisnis dengan peoses pemajuan dan perlindungan HAM.
3. Terlibat aktif dan masuk kedalam Tim bentukan gubernur Sulawesi Tengah untuk mempercepat pelaksanaan pemenuhan hak korban, serta pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non Yudisial pelanggaran HAM Berat di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga diinisiasi Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan program pemenuhan korban pelanggaran HAM berat yang dilaksanakan di Kota Palu pada tanggal 14 Desember 2023 ini salah satu wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian Non yudisial Pelanggaran HAM Berat yang diterima oleh Pemerintah. Sebanyak 448 penerima manfaat yang merepresentasikan 146 korban pelanggaran ham berat masa lalu di Sulawesi Tengah mendapat sejumlah program dari pemerintah, antara lain: Kartu Indonesia Sehat Prioritas dari Kemenkes, Program keluarga Harapan, Atensi, dan Sembako dari Kemensos, Pelatihan Usaha Mikro dan penerbitan NIB dari Kemenkop UKM, bingkisan Tahun baru dari Kementerian BUMN, Jasaraharja dan BTN, juga Program perbaikan atau pembangunan rumah layak huni dari Kementerian PUPR. Serta khusus untuk para korban di Sulawesi Tengah, Pemprov Sulteng juga memberikan bantuan bahan pangan.
C. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.435.032.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari DIPA Komnas HAM Tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut :
| No | Sasaran Program/ Kegiatan | KINERJA ANGGARAN | |||||||
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |||
| (1) | (2) | (3) Persentase | (4) | _ | 1 | ||||
| 1. | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat Meningkatnya | tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen | 50% | 100 % | 31.872.000 | 31.660.000 | 99,33% | |
| 2. | upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/ 1999) dan UU No. 26/2000) | Jumlah kasus yang ditangani Persentase | 15 perkara | 13 Perkara | 87% | 153.360.000 | 153.344.000 | 99,99% | |
| 3. | Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100 persen | 100 persen | 100 % | 250.000.000 | 249.337.150 | 99,73% | |
BAB IV PENUTUP
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Komnas HAM RI yang didirikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, maka diperlukan Pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Adapun untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, perlu dilaksanakan strategi, antara lain :
1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus keberadaan dan fungsi dari Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada, walaupun secara jumlah sangat kurang, namun SDM yang ada perlu diberikan peningkatan kapasitas untuk memberikan kualitas kinerja yang baik.
3. Merencanakan dan melaksanakan program secara tepat dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, institusi penegak hukum, CSO agar penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan secara komperehensif di Sulawesi Tengah.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, semoga dapat bahan pertimbangan/evaluasi untuk melaksanakan kegiatan kinerja ditahun berikutnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih
Palu, Januari 2024 Kepala Sekretariat Komnas HAM Di Provinsi Sulawęsi Tengah
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.
SEKRETARIATJENDERAL
PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan ini:
: Dedi Askary Nama : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Jabatan Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah : Sekretaris Jenderal Komnas HAM Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnyn disebut Pihak Kedua
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ywng telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. tanggung jawab kami.
Pihak Kedun akan melakukan supervisi yung diperlukan serta akan melnkukan evaluasi terhadap capaian kineria dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 20 Desember 2023
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH
| Basaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| 11 | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | Jumiah kasus ditangani | 15 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
Unit Mandiri
Anggaran Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Rp 435.032.000, Tengah
Atasan Pimpihan Unit Kerja, Henry Silka Innah
Jakarta,20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,