Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2023

33 halaman · 33 halaman diproses dengan OCR · 19.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. BAB I PENDAHULUAN
  3. A. Latar Belakang
  4. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  5. C. Peran Strategis
  6. D. Sistematika Pelaporan
  7. I. Bab I PENDAHULUAN
  8. D. Sistematika Pelaporan
  9. II. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  10. A. Rencana Strategis
  11. B. Rencana Kerja
  12. C. Perjanjian Kinerja
  13. III. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  14. A. Capaian Kinerja Organisasi
  15. B. Capaian Kinerja-kinerja Lainnya
  16. C. Realisasi Anggaran
  17. IV. Bab IV PENUTUP
  18. V. LAMPIRAN
  19. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  20. A. Rencana Strategis
  21. “Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab."
  22. 1) Mengarustamakan Norma HAM dalam penyelenggaraan negara
  23. 2) Membangun keadaban HAM masyarakat
  24. 3) Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
  25. B. Rencana Kerja
  26. C. Perjanjian Kinerja
  27. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  28. A. Capaian Kinerja Organisasi
  29. 1. Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat
  30. 2. Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM 2.1. Capaian Pelayanan Pengaduan
  31. C. Jenis Surat Pengaduan
  32. 2.2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
  33. 1) Penanganan Kasus Reguler
  34. 2) Penanganan Kasus Inisiatif Proaktif
  35. 3) Pengiriman Rekomendasi Komnas HAM
  36. 2.3. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi
  37. 3. Terwujudnya layanan operasional perkantoran
  38. B. Capaian Kinerja-kinerja lainnya
  39. C. Realisasi Anggaran
  40. BAB IV PENUTUP
  41. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSIMALUKU

KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU canas

KATA PENGANTAR

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah, yakni fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi penyuluhan, fungsi pemantauan dan fungsi mediasi. Selain sebagai pelaksana fungsi Komnas HAM, latar belakang dibentuknya kantor perwakilan di daerah adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau korban pelanggaran HAM dalam mengakses pelayanan publik Komnas HAM dan sebagai salah satu ukuran desentralisasi mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran melalui penyajian data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, maka dipandang perlu menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada pemangku kepentingan, dalam rangka memberikan infiomasi kinerja yang akuntabel dan transparansi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku demi peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM kedepan.

Plt. Kepala Sekretariat ★ PONNAGHA MALUKU Anselmus Sowa Bolen REPUBLIKTNDOR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati hidup, tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur kemungkinan didirikannya perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) bahwa “Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah". Dalam pasal tersebut dijelaskan daerah yang dimaksud adalah ibukota provinsi. Dengan demikian, pemusatan sumber-sumber daya pada Komnas HAM harus didesentralisasikan ke daerah, karena sebagian besar pelanggaran HAM yang serius justru terjadi di daerah.

Pembentukan Kantor Perwakilan Maluku berawal dari pecahnya konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku pada 19 Januari 1999. Untuk menyikapi hal tersebut, pada 14 Januari 2000 Komnas HAM RI membentuk Komisi Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku (KPPMM), sekaligus membentuk Kantor Penghubung guna memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, sesuai Pasal 76 ayat (4) UU HAM, maka dibentuklah Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM tanggal 2 Juli 2001.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah, dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat korban pelanggaran HAM guna mendapatkan pelayanan dalam rangka pemulihan haknya yang terlanggar.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, maka dipandang perlu menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada pemangku kepentingan, dalam rangka memberikan infiomasi kinerja yang akuntabel dan transparansi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi dijelaskan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melaksanakan fungsi:

1. Pelayanan dukungan teknis operasional.

2. Pengelolaan urusan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya.

3. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah.

4. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah.

5. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi

Struktur organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

PLT KEPALA SEKRETARIAT (Anselmus Sowa Bolen) KEPALA SUBBAGIAN UMUM (Anselmus Sowa Bolen) Kelompok Kerja Sekretariat Provinsi Maluku Tim Kerja Pengelolaan Tim Kerja Penegakan dan Keuangan dan Urusan Penyuluhan HAM Umum (Djuliyati Toisuta) (Jusmalinda Holle)

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

Jumlah Pegawai:
Ess IV/ PIt. Kepala Kantor / Kasubag Umum: 1 Orang
Jabatan Fungsional Tertentu: 4 Orang
JFU /Pelaksana: 3 Orang
Petugas Kebersihan: 1 Orang

Jumlah pegawai keseluruhan kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku: 9 (Sembilan) Orang.

C. Peran Strategis

Untuk mewujudkan mandat, visi dan misi kelembagaan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku mendukung 3 (tiga) peran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan indikatornya adalah jumlah perkara pelanggaran HAM yang ditangani.

2. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat dengan indikatornya adalah tingkat pemahamann HAM masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM dengan indikatornya adalah layanan operasional perkantoran

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

I. Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai penjelasan umum organisasi B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Pada sub bab ini menyajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

C. Peran Strategis

Pada sub bab ini menyajikan penjelasan peran strategis Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

D. Sistematika Pelaporan

Pada sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan LKjIP Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

II. Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini menguraikan rencana strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

B. Rencana Kerja

Pada sub bab ini menguraikan Rencana Kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

C. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini menguraikan Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

III. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Capaian Kinerja-kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian kinerja-kinerja lainnya yang tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

V. LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2023 dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran umum, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM yang akan dicapai. Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komnas HAM menetapkan visi misi serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2020-2024. Visi tersebut adalah:

“Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1) Mengarustamakan Norma HAM dalam penyelenggaraan negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah semua pilar penyelenggaraan negara, mulai fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Termasuk di dalam penyelenggaraan ini adalah lembaga auxiliary bodies yang dikenal saat ini dalam konsep negara yang lebih maju. Pengarusutamaan dalam konteks ini dipilih sebagai metode yang tidak hanya membangun pemahaman dan penerapan bersama, namun juga memastikan pengawasan pelaksanaan norma agar tercapai hasil yang nyata dan konkret, misalkan ada perubahan kebijakan, perubahan perilaku dan tata kelola penyelenggaraan negara secara umum.

2) Membangun keadaban HAM masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor). Berangkat dari konsep di atas, Komnas

HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif.

Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor). Keadaban menjadi salah stu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan structural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3) Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasalpasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyakarat.

Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.

Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.

Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan public, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatkan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Standar Norma HAM Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesuaian dengan HAM
Manusia Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)a. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti b. Persentase
b. Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung Persentase tingkat
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas mendorong Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada output (keluaran), tetapi juga harus lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas.

Selain itu, hasil akuntabilitas ini juga dapat dijadikan "feedback" agar Komnas HAM RI mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga.

Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku:

Tabel.2.2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Target Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

NoTujuan StrategisSasaran Strategis
1Menguatnya norma-norma HAM dalam sebagai rujukan penyelenggaraan negaraMeningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
2Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
3Terwujudnya Komnas sebagai lembaga memastikan pemenuhan,HAM Meningkatnya kualitas yang penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
HAMperlindungan dan penegakan

B. Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, sasaran, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Tabel.2.3 Rencana Kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku T.A. 2023

KodeSasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/KomponenVolume/ TargetSatuanSatuan BiayaAlokasi 2023
074.01Komisi Nasional Hak Asasi Manusia450.000.000
074.01.BGProgram Pemajuan dan Penegakan HAM200.000.000
5679Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara65.000.000
5679.AEFSosialisasi dan Diseminasi (Base Lie)50Orang65.000.000
5679.AEF.007Diseminasi Nilai- Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku50Orang65.000.000
5680Penyelesaian kasus pelanggaran HAM135.000.000
5680.BCC.011Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Maluku30Perkara135.000.000
051Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM30Perkara30.000.00030.000.000
052 65.000.000
Penanganan perkara melalui Pemantauan, Penyelidikan dan pengawasan atas30Perkara65.000.00065.000.000
053pelanggaran HAM Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme30Perkara40.000.00040.000.000
074.01.WAProgram dukungan manajemen250.000.000
3336Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan250.000.000
3336.EBA.994Keuangan Layanan Perkantoran1Layanan250.000.000250.000.000

Tabel di atas merupakan alokasi anggaran awal tahun Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kali proses pemutakhiran rencana kerja anggaran yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian output. Hal ini mengakibatkan pada akhir tahun anggaran 2023 alokasi anggaran Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku menjadi Rp 435.950.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya, yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Renstra 2020-2024, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yang dihasilkan akan menunjukan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sesuai dengan tujuan dari sasaran strategis.

Tabel.2.4 Sasaran Program/Kegiatan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tahun 2023

NoSasaran KegiatanIndikator KinerjaTarget
1Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat50 Orang
2Meningkatnya Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani30 Perkara
3Terwujudnya Layanan Operasional PerkantoranPersentase layanan operasional perkantoran100 Persen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2023 diantaranya melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000), dan terwujudnya layanan operasional perkantoran.

Pada pelaksanaannya, sasaran program/kegiatan meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, dan meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000) dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Sementara untuk sasaran program/kegiatan terwujudnya layanan operasional perkantoran dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2023 dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2023 tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel.3.1 Capaian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2023

NoSasaran KegiatanIndikator KinerjaTargetCapaian
1Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat50 Orang105 Orang
2Meningkatnya Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani30 Perkara40 Perkara
3Terwujudnya Layanan Operasional PerkantoranPersentase layanan operasional perkantoran100 Persen100 Persen

1. Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat

Pasal 89 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur fungsi penyuluhan Komnas HAM adalah untuk melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya, dan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Sebagai pelaksanaan fungsi penyuluhan Komnas HAM, pada tahun 2023 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melaksanakan serangkaian kegiatan penguatan kesadaran HAM masyarakat dan Aparatur Negara melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun Aparatur Negara di Provinsi Maluku sesuai rencana kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2023.

Tabel.3.2 Capaian Kinerja Pemajuan HAM Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2023

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2023Realisasi Tahun 2023% Capaian Kinerja (Realisasi Target)
Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat100%105 Orang105%

Selama tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melaksanakan kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Kota Namlea, Kabupaten Buru, dan Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat; melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku; serta menjadi fasilitator kegiatan pelatihan pengisian instrument dan pelaporan masalah hukum dan HAM di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Gambar.3.1 Diseminasi SNP No. 7 di Kota Namlea, Kab. Buru dan Kota Piru, Kab. SBB

Kegiatan Diseminasi SNP HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam dan FGD Aksebilitas Penyandang Disabilitas dilakukan dengan sasaran target ditujukan kepada para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan serta masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemangku kewajiban dan masyarakat mengenai pengarustamaan HAM dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemangku kewajiban dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berbasis HAM dan upaya pemenuhan, perlindungan serta pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.

Gambar.3.2 FGD Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Tabel.3.3 Realisasi Populasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2023

NoKegiatanCapaian
1Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Kota Namlea, Kabupaten Buru.30 Orang
2Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Kota Piru, Kabupaten Seram bagian Barat.25 Orang
3 4Focus Group Discussion (FGD) Aksebilitas Penyandang Disabilitas di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku20 Orang
4Menjadi fasilitator kegiatan pelatihan pengisian instrument dan pelaporan masalah hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.30 Orang

Kegiatan Diseminasi SNP HAM kepada aparatur negara dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP untuk mencapai target persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat maupun K/L/D, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.4 K/L/D/S yang mengetahui atau menerima diseminasi SNP Tahun 2023

K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP Jurnalis Siwalima Kab. Buru; KNPI Kab. Buru; BPN Kab. Buru; Universitas Iqra Buru; Masyarakat Adat Lilialy; Kejaksaan Negeri Buru; Posbakum Kab. Buru; Kodim 1506; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru; HMI Cabang Namlea; Pengadilan Negeri Namlea; Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Buru; Polres Buru; Cipayung Plus Kab. Buru; Jurnalis Molucca Tv; Masyarakat Adat Kayeli; Media Info Maluku; Berita Sumber News; Suara Nusa Ina; AMAN Saka Mese Nusa; Tribun Maluku; Desa Murnaten; Desa Nukuhai; Desa Nuniali; Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat; Pengadilan Negeri Piru; Polres Seram Bagian Barat; Kodim 1513; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Barat; Desa Taniwel; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Seram Bagian Barat; Bagian Hukum Pemkab Seram Bagian Barat; BPN Kab. Seram Bagian Barat; Desa Nikulukan: DPRD Kab. Seram Bagian Barat; LBH Piru; Desa Kasie, Desa Piru; Lembaga Peduli Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Maluku; Angkatan Muda GPM SBB.

Rangkaian kegiatan sosialisasi dan diseminasi SNP HAM bagi masyarakat dan Aparatur Negara dan FGD yang dilaksanakan Kantor Sekertariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2023 merupakan upaya untuk mendorong pengarustamaan norma HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan di 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku. Sebagaimana rencana kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2023, maka target capaian kinerja yang direncanakan sebanyak 50 orang dan dilaksanakan di 2 wilayah kabupaten yakni Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Dalam realisasi rencana kerja tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah mencapai target yang ditentukan, bahkan melebihi target, dengan jumlah realisasi sebanyak 105 orang. Realisasi target tersebut karena adanya kerja sama antara Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dengan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) dalam penyebarluasan wawasan HAM kepada anggota AMGPM.

Gambar.3.3 Sebagai Fasilitator Pelatihan Pengisian Instrument dan Pelaporan Masalah Hukum dan HAM yang diselenggarakan AMGPM Maluku

Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai dengan tersampaikannya nilainilai HAM dan muatan SNP HAM baik melalui diseminasi atau FGD, tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyebarluasan SNP HAM adalah sumber daya manusia yang terbatas, menjadi tantangan dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas. Kondisi ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi kualitas penyebarluasan SNP HAM dan wawasan HAM kepada masyarakat dan aparatur negara.

Salah satu faktor penyebab keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut yakni jumlah Pegawai Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku yang sangat sedikit, dan minimnya peningkatan kapasitas pegawai. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi upaya Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam melakukan diseminasi dan sosialisasi SNP HAM maupun penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat dan aparatur negara, agar tercapainya rencana strategis Komnas HAM 2020-2024.

2. Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM 2.1. Capaian Pelayanan Pengaduan

Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku selama tahun 2023 telah menerima pengaduan sebanyak 129 berkas/surat pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022, pengaduan yang diterima sebanyak 111 berkas/surat Pengaduan. Jika diperhitungkan, jumlah berkas/surat pengaduan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 18 berkas/surat dari tahun sebelumnya.

Berkas/surat pengaduan yang diterima selanjutnya dilakukan verifikasi secara formil dan materiil kelengakapan berkas pengaduan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 dan 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diagendakan dalam pengaduan HAM online (DUHAM Online). Dari 129 berkas pengaduan yang diterima, kemudian dilakukan analisis awal untuk menentukan apakah materi pengaduan tersebut merupakan masalah pelanggaran HAM ataukah tidak. Hasil analisis awal yang dilakukan menghasilkan 40 kasus yang ditindaklanjuti melalui mekanisme pemantauan dan atau mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) dan (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gambar.3.4 Penerimaan Konsultasi Masyarakat

a. Cara Penyampaian Pengaduan

Cara Penyampaian Berkas Pengaduan POST Pos (10) Datang Langsung (98) Online (8) Pro aktif (13)

Gambar.3.5 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

Dari 129 berkas/surat yang diterima, cara pengiriman berkas pengaduan didominasi melalui cara datang langsung ke Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sebanyak 98 berkas/surat, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sementara melalui pro aktif sebanyak 13 berkas/surat dan melalui pos sebanyak 10 berkas/surat.

Berkas/surat pengaduan yang dikirim melalui pos dikarenakan pengadu berasal dari daerah kabupaten/kota di luar Kota Ambon, sedangkan pengaduan melalui inisiatif pengaduan pro aktif merupakan inisitaif Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam merespon isu atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi melalui media online, media cetak (koran) atau melalui kegiatan pembukaan pos pengaduan pro aktif di lapangan/daerah.

b. Distribusi Penanganan Aduan

Dari 40 kasus yang diterima tahun 2023, selanjutnya dianalisa dan dilakukan pendistribusian penanganan melalui mekanisme pemantauan dan mekanisme mediasi.

Pemantauan Penyelidikan (116) 40 Kasus Mediasi (13)

C. Jenis Surat Pengaduan

Klasifikasi surat pengaduan yang diterima berdasarkan jenis yang dibagi dalam dua kategori yaitu: surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM dan surat pengaduan yang bersifat tembusan. Dari 129 berkas/surat pengaduan yang diterima, sebanyak 84 berkas/surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, dan 45 berkas/surat pengaduan bersifat tembusan.

Tabel.3.5 Jenis Surat Pengaduan

NoSifat BerkasJumlah
1Ditujukan langsung kepada Komnas HAM84
2Tembusan45
Total129

d. Wilayah Peristiwa Kejadian

Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang diadukan tersebar di 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku diantaranya Kota Ambon (85 pengaduan), Kabupaten Maluku Barat Daya (10 pengaduan), Kabupaten Seram Bagian Timur (8 pengaduan), Kabupaten Maluku Tengah (6 pengaduan), Kabupaten Seram Bagian Barat (5 pengaduan), Kota Tual (4 pengaduan), Kabupaten Buru (3 pengaduan), Kabupaten Buru Selatan (2 pengaduan), Kabupaten Kepulauan Aru (2 pengaduan), Kabupaten Maluku Tenggara (1 pengaduan), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (1 pengaduan), Jakarta (1 pengaduan), dan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara (1 pengaduan).

e. Klasifikasi Hak yang diadukan

Dari 129 berkas pengaduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, klasifikasi hak yang paling banyak diadukan terdiri dari hak atas kesejahteraan (64 pengaduan), hak memperoleh keadilan (29 pengaduan), dan hak atas rasa aman (17 pengaduan).

Klasifikasi Hak yang Diadukan Hak Atas Kesejahteraan Hak Memperoleh Keadilan Hak Atas Rasa Aman Hak Perempuan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Hak Untuk Hidup Hak Anak Hak Atas Kebebasan Pribadi 0 10 20 30 40 50 60 70 Klasifikasi Hak yang diadukan

f. Klasifikasi Pihak yang diadukan

Setiap pengaduan yang diterima, pada umumnya memiliki lebih dari satu pihak yang diadukan. Untuk klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan terdiri dari pemerintah daerah (49 pengaduan), POLRI (37 pengaduan) lembaga negara dan korporasi (9 pengaduan).

BUMN/BUMD Kejaksaan Lembaga Peradilan Lembaga Negara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Korporasi Polri TNI Rutan/Lapas Profesi Lembaga Pendidikan 55450505050 49 37 TNI LEMBAGA INTAH. POLRI PROFESI LEMBAGA... BUMN/BUMD KEJAKSAAN PEMERINTAH. KORPORASI ORGANISASI KELOMPOK.. RUTAN/LAPAS KELOMPOK ANAK LEMBAGA NEGARA PEMI

g. Pembukaan Pos Konsultasi dan Pelayanan Pengaduan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengaduan kepada masyarakat, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melakukan kegiatan dengan strategi pendekatan diri kepada masyarakat sipil, memperpendek birokrasi pengaduan dan mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi atau mengadukan permasalahannya ke Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku. Strategi pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara menyelenggarakan kegiatan pembukaan pos konsultasi dan pengaduan pro aktif di Provinsi Maluku melalui mekanisme kerja sama dengan kampus, organisasi masyarakat, NGO, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan.

Gambar.3.6 Pembukaan Pos Pengaduan Pro Aktif di Kota Namlea dan Piru

Pembukaan pos konsultasi dan pengaduan pro aktif merupakan salah satu kegiatan berupa sosialisasi tata cara dan alur pengaduan di Komnas HAM, mekanisme penanganan kasus, penerimaan konsultasi dan pengaduan secara terbuka dengan metode mendatangi masyarakat dan melakukan konsultasi secara gratis sekaligus menerima pengaduan yang disampaikan. Kegiatan pembukaan pos konsultasi dan pelayanan pengaduan yang dilakukan selama tahun 2023 yakni di Kota Namlea Kabupaten Buru dan Kota Piru Kab. Seram Bagian Barat. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, berbagai permasalahan dan kondisi pelaksanaan HAM yang ada di kedua daerah tersebut disampaikan kepada Komnas HAM dan menjadi bahan diskusi sampai dengan tindak lanjut melalui penanganan kasus di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Pada kegiatan pembukaan pos pelayanan pengaduan di Kota Namlea, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Namlea, sementara untuk kegiatan di Kota Piru, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melakukan kerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Saka Mese Nusa (SBB).

2.2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Sebagaimana Pasal 76 Ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 yang menegaskan tugas Sekretariat Komnas HAM di daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah, maka sesuai mandat fungsi pemantauan dan mediasi Komnas HAM berdasarkan Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk melaksanakan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan peristiwa yang diduga pelanggaran HAM.

Selama tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang diadukan oleh masyarakat maupun peristiwa dugaan pelanggaran HAM melalui inisiatif pengaduan pro aktif. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, Sekretariat

Komnas HAM di Provinsi Maluku menggunakan 5 mekanisme penanganan sebagai berikut:

1) Surat menyurat yang mencakup surat permintaan keterangan, surat perkembangan penanganan kasus (SP2K), tanggapan.

2) Pemanggilan.

3) Pemantauan lapangan

4) Pemberian pendapat HAM di persidangan (amicus curiae), dan

5) Penyelesaian kasus melalui penutupan, pelimpahan dan rekomendasi dalam kerangka implementasi Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan mekanisme penanganan di atas, dilakukan melalui kegiatan pertemuan dengan para pihak yang berkepentingan dalam rangka pembahasan kasus, koordinasi, dan kerja sama dalam penanganan maupun penyelesaian kasus sesuai tupoksi masing-masing lembaga atau pihak yang berkepentingan dengan mengendepankan pengarustamaan HAM dalam setiap isu dugaan pelanggaran HAM yang diadukan.

Tabel.3.6 Tabel Data Penanganan Kasus Tahun 2023

NoMekanismeJumlah KasusJumlah Surat/
1.Penanganan SuratKegiatan
a. SPK (Permintaan40 Kasus101 Surat
Keterangan) b. SP2K dan29 Kasus34 Surat
Tanggapan c. Terima Kasih20 Kasus22 Surat
Pemanggilan22Su
3.Pemantauan lapangan7 Kasus20 Surat
4.Kasus SelesaiTRasus20 Surat
Penutupan kasus4 Kasus4 Surat
Pelimpahan4Sural
Rekomendasi2 Kasus2 Surat
Total kasus yang ditangani2 Kasus 58 Kasus2 Surat 183 Surat
I Rasus yang ditangani58 Kasus Baru: 40 Lanjutan: 18183 Surat

Berdasarkan mekanisme penanganan di atas, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah menangani sebanyak 58 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terdiri dari 40 kasus baru dan 18 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2023 tersebut telah melebihi target capaian penanganan kasus Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku yakni sebanyak 30 kasus. Dengan demikian, dari 30 target penanganan kasus capaian kinerja tahun 2023, terdapat peningkatan sebanyak 10 kasus. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan masih terus menjadi prioritas Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM sekalipun diperhadapkan dengan kompleksitas dan berbagai kendala dalam tahapan penanganan.

Terdapat 2 (dua) kriteria kasus yang ditangani Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, yakni kasus berdasarkan aduan masyarakat yang diterima secara tertulis (surat pengaduan) dan kasus yang ditindaklanjuti melalui inisiatif pro aktif pengamatan situasi pelaksanaan HAM di Maluku.

1) Penanganan Kasus Reguler

Beberapa highlight penanganan kasus yang dilakukan Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku selama tahun 2023 sebagai berikut:

a. Kasus sosial Hitu-Wakal

Kasus konflik sosial antar warga Negeri Hitu-Wakal yang terjadi pada 27 Januari 2023 menyebabkan salah satu warga Negeri Wakal a.n Muhamad Temarwut meninggal dunia karena tertembak dan satu anggota Denintel Kodam XVI/Pattimura mengalami luka bacok. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku telah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak, olah TKP, penyusunan dan analisis temuan faktual, dan pendalaman ahli. Dari rangkaian penanganan kasus tersebut, Komnas HAM RI telah mengirimkan surat rekomendasi tanggal 30 Agustus 2023.

b. Kasus kesewenangan Sekolah Kalam Kudus Ambon dalam penerapan Tatib Sekolah

Kasus keberatan orang tua murid atas penjatuhan sanksi berat pelanggaran Tata Tertib Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Ambon berupa kredit poin 75 yang diputuskan secara sepihak oleh Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus dan Kabid Pendidikan Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Ambon. Menindaklanjuti aduan tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak dan melakukan koordinasi dengan Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Tata Tertib Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Menindaklanjuti koordinasi tersebut, Bagian Dukungan Pengkajian dan

Penelitian telah menyusun Policy Brief dengan judul "Intensifikasi Pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon Melalui Model Sekolah Ramah HAM".

c. Kasus sengketa ganti rugi tanah dan tamanan warga Dusun Lengkong

Kasus sengketa ganti rugi tanah dan tanaman kepada 41 warga Dusun Lengkong, Negeri Liang seluas 69,07 Hektar yang diperuntukan untuk pembangunan kampus Universitas Islam Negeri Ambon oleh IAlN Ambon dan Panitia Pengadaan Tanah. Menindaklanjuti aduan 41 warga Dusun Lengkong, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak dan melakukan pemantauan lapangan ke lokasi yang disengketakan dan menemukan bahwa untuk permasalahan ganti rugi tanah dan tanaman, belum selesai dan masih terdapat tahapan ketiga pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman milik warga. Pembayaran ganti rugi tanaman akan diawali dengan sosialisasi dan pendataan ulang tanaman warga yang berada di lahan milik IAIN Ambon.

2) Penanganan Kasus Inisiatif Proaktif

Selama tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan penanganan kasus sebanyak 8 kasus berdasarkan inisiatif pengaduan pro aktif analis pelanggaran HAM dalam pengamatan situasi dan kondisi pelaksanaan HAM di Maluku. Kasus-kasus inisiatif proaktif tersebut antara lain:

Tabel.3.7 Kasus Inisiatif Pro Aktif

Tabel.3.7 Kasus Inisiatif Pro Aktif
Kasus No 1. Kerusakan jalan di wilayah Bandar Angin, Kecamatan Kota Namlea,
Kabupaten Buru yang meresahkan warga karena kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah berdampak pada kenyamanan dan keselematan transportasi pengguna jalan.Kabupaten Buru yang meresahkan warga karena kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah berdampak pada kenyamanan dan keselematan
2.Kelalaian yang menyebabkan tertembaknya anak usia 12 tahun oleh anak usia 14 tahun, saat berburu burung di Hutan Gunung Keta Reba, Desa Kian, Kec. Kian Darat, Kab. SBT pada 5 Februari 2023.usia 14 tahun, saat berburu burung di Hutan Gunung Keta Reba, Desa Kian,
3.Lambannya penanganan laporan kasus pencabulan terhadap anak Siswi Madrasah Tsanawiyah oleh empat orang kawannya yang terjadi sejak September 2022 sampai Januari 2023 di Kota Bula, Kab. Seram Bagian Timur.
4.Penghukuman, atau perlakuan yang kejam berupa penganiayaan terhadap tahanan perempuan oleh Petugas Lapas Kelas III Dobo karena tahanantahanan perempuan oleh Petugas Lapas Kelas III Dobo karena tahanan kedapatan membawa telepon seluler (HP) di dalam ruang tahanan.
5.Bantuan dana gempa tahun 2019 dari pemerintah sebesar 10 juta/per rumah yang belum diberikan kepada 1.258 warga Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengahrumah yang belum diberikan kepada 1.258 warga Negeri Suli Kecamatan
6.Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kataloka dinilai tidak sesuai bahkan puluhan warga yang namanya tidak tercantum di dalam DPT Desa Kataloka.Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kataloka dinilai tidak sesuai bahkan puluhan warga yang namanya tidak tercantum di dalam DPT Desa
7.Pemberian upah di bawah ketentuan UMP/UMK Karyawan PT Milion Limba, yakni sebesar Rp 200.000 s.d Rp 300.000. Sementara UMP Maluku sebesar 2.812.827 dan UMK Kota Ambon sebesar Rp 2.811.111.
8.Konflik antara PT Ormat Geotermal Indonesia dengan masyarakat adat Soar Pito Soar Pa petuanan Kayeli Kabupaten Buru yang disebabkan penolakan terhadap kegiatan eksplorasi panas bumi PT Ormat Geotermal Indonesia.Konflik antara PT Ormat Geotermal Indonesia dengan masyarakat adat Soar Pito Soar Pa petuanan Kayeli Kabupaten Buru yang disebabkan penolakan terhadap kegiatan eksplorasi panas bumi PT Ormat Geotermal

3) Pengiriman Rekomendasi Komnas HAM

Selama tahun 2023, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melalui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah mengirimkan 2 rekomendasi berdasarkan hasil penanganan kasus di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku. Dua rekomendasi tersebut antara lain:

1. Rekomendasi kasus pelanggaran HAM terhadap pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri Ambon tanggal 27 Januari 2023.

2. Rekomendasi kasus pelanggaran HAM dalam dalam konflik sosial Hitu-Wakal tanggal 30 Agustus 2023

2.3. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi

Sesuai Pasal 89 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pelaksanaan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang sebagai berikut:

a. Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur lebih lanjut mengenai mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM antara lain:

1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Sebagaimana tugas Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah, dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat korban pelanggaran HAM guna mendapatkan pelayanan dalam rangka pemulihan haknya yang terlanggar, maka Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga menangani aduan masyarakat melalui mekanisme mediasi. Namun sebagaimana Pasal 96 di atas menjelaskan bahwa mediasi hanya bisa dilakukan oleh Anggota Komnas HAM (Komisioner) maka, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi, tidak dapat bertindak sebagai mediator, sehingga penanganan kasus melalui mekanisme mediasi selama ini dilakukan melalui koordinasi dengan Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM RI.

Pada tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah menindaklanjuti permohonan mediasi kasus hak atas kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Sdr. Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tual melalui kegiatan pra mediasi sebagai berikut:

1) Kegiatan pra mediasi hak atas kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Sdr. Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tual pada 13-15 Juni 2023, dengan hasil adanya surat kesediaan mediasi dari Walikota Tual yang ditujukan kepada Komisioner Mediasi Komnas HAM RI Cq Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Maluku dan surat kesediaan mediasi Sdr. Aziz Fidmatan yang juga ditujukan kepada Komisioner Mediasi Komnas HAM RI Cq Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Maluku.

2) Menghadiri kegiatan mediasi antara Sdr. Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si dengan Pemerintah Kota Tual yang dihadiri oleh Walikota Tual dan jajaran bertempat di Ruang Asamara Nababan pada 4 September 2023, dengan hasil tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak.

Gambar.3.7 Pra mediasi dan mediasi kasus PTDH PNS Kota Tual

3. Terwujudnya layanan operasional perkantoran

Pada tahun 2023, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melaksanakan fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya.

Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tidak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel.3.8 Tabel Target Layanan Operasional

Sasaran Program / KegiatanIndikator KinerjaTargetRealisasi KegiatanRealisasi Anggaran
Terwujudnya Layanan Operasional PerkantoranPersentase Layanan Operasional Perkantoran100%100%99,94%

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tahun 2023, meliputi:

1. Belanja barang keperluan perkantoran

2. Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos

3. Belanja barang persediaan barang konsumsi

4. Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet

5. Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota

6. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

a) Adanya perencanaan yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan;

b) Adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran;

c) Penggunaan anggaran sesuai alokasi kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi, dalam pencapaian kinerja anggaran meliputi:

a) Proses verifikasi atas Laporan GU atau LS yang terlambat berdampak pada kegiatan selanjutnya terhambat;

b) Proses Revisi Anggaran menyebabkan perlunya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

c) Kekurangan SDM, sehingga tugas untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, berkas GU dan LS, pembuatan matriks revisi, matriks monev, KAK rencana anggaran progam, hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang saja.

B. Capaian Kinerja-kinerja lainnya

Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Komnas HAM RI, maupun Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian/lembaga yang ada di Maluku. Diantaranya:

1. Kerjasama Antar Lembaga meliputi:

Pertemuan HIV-Related Stakeholders Meeting at District Level (Pertemuan Pemangku Kepentingan Terkait HIV di Tingkat Kabupaten/Kota) di Ambon bersama Yayasan Pelangi Maluku pada tanggal 20 Januari 2023.

Pertemuan Koordinasi bersama UPT BKN Ambon dalam rangka Pelaksanaan Seleksi CAT BKN PPPK pada tanggal 15 Maret 2023.

Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 18 Maret 2023 bertempat di UPT BKN Ambon.

Melaksanakan rangkaian Pertemuan Koordinasi baik bersama Sekda Provinsi Maluku dan BPKAD Provinsi Maluku dalam rangka Hibah Tanah dan Gedung BMD Pemda Provinsi Maluku, dari Bulan April s.d. November 2023.

Mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Maluku pada 11 April 2023.

Koordinasi terkait Kondisi Pelaksanaan HAM dan Rencana tindak lanjut Perjanjian Kerjasama di Kabupaten Buru pada tanggal 03 Mei s.d. 05 Mei 2023 bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buru.

Koordinasi Penjajakan Kerjasama Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung Pemajuan dan Penegakan HAM Dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan tanggal 29 Mei – 31 Mei 2023.

Bekerjasama dengan Yayasan Pelangi Maluku dalam melaksanakan kegiatan Public Campaign Edutaintmen to Build Awareness and Promotion HIV/STI Prevention di Ambon pada tanggal 8 September 2023.

Mengikuti Pertemuan "Supervisi, Montoring dan Evaluasi bersama DFAT dan The Asia Foundation" Pada Program Democratic Resilience (Memperjuangkan Ruang Sipil Untuk Ketahanan Demokrasi) Di Kota Ambon 2023-2024 pada tanggal 11 Oktober 2023 bekerjasama dengan YPPM.

Bekerjasama dengan BPKAD Provinsi Maluku dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hibah BMN/BMD Berupa Tanah dan Bangunan Kantor di Kota Ambon pada tanggal 24 Oktober 2023.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi untuk Pelaksanaan Koordinasi TPPO Tahun 2023 pada tanggal 8 November 2023.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi untuk Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 pada tanggal 10 November 2023.

Bekerjasama dengan BAWASLU Provinsi Maluku melaksanakan Kegiatan "Bacarita Pemilu Bersama Bawaslu Maluku".

Bekerjasama dengan Yaysan Walang Perempuan, Kedutaan Besar Belanda dan Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan Agenda Rangkaian Kegiatan 16 HAKTP dan Hari HAM Sedunia 2023, yang meliputi Sosialisasi SNP Hak Atas Pendidikan dan Sekolah Ramah HAM, Workshop Hak Masyarakat Ada tatas Pengelolaan SDA dan SNP Hak atas Tanah.

Gambar.3.8. Pertemuan Koordinasi Bersama Sekda Provinsi Maluku dan Kepala UPT BKN Ambon

2. Penguatan Kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan antar kelembagaan, diantaranya:

Mengikuti Diskusi Terbatas seputar "Problematika Pemenuhan Hak SIPOL Perempuan dan Kelompok Rentan dalam PEMILU 2024" di Maluku yang diselenggarakan oleh Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku pada tanggal 5 Januari 2023.

Mengikuti Kegiatan Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan untuk Peningkatan Nilai IKPA Komnas HAM TA 2023 pada tanggal 26 - 28 Januari 2023.

Mengikuti Kegiatan Pengenalan Rapid Assement dan Pelatihan Kobo Collect Assesment Kebencanaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pelangi Maluku tanggal 10 - 11 Maret 2023.

Mengikuti Kegiatan Diskusi Tematik tentang Kelompok Rentan Hak dan Regulasi yang Inklusif yang diselenggarakan oleh Rumah Generasi pada 6 April 2023.

Mengikuti Sosialisasi Perkom Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pemberkasan Arsip Aktif di SRIKANDI pada tanggal 15 – 18 Mei 2023.

Mengikuti kegiatan Penguatan Implementasi UU TPKS di Maluku yang diselenggarakan oleh Lembaga Ina Ata Mutiara Maluku pada tanggal 20 September 2023.

Diskusi Legislasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan pada tanggal 13 November 2023.

Mengikuti kegiatan Talkshow "Eksistensi Perempuan dalam Demokrasi" pada tanggal 30 November 2023.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.435.950.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Anggaran tersebut bersumber dari DIPA Komnas HAM Tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel.3.9 Realisasi Anggaran

PELAKSANAAN PROGRAMPENYERAPAN ANGGARANSISA ANGGARAN
Pemajuan HAMRp. 64,945,500,- (99,92%)Rp. 54,500,-
Penegakan HAMRp. 120,947,873 (100%)Rp. 2,127,-
Bagian UmumRp. 249,838,465,- (99,94%)Rp. 161,535,-
Total Anggaran Rp. 435,950,000,-Rp. 435,731,838,- (100%)Rp. 218,162,-

BAB IV PENUTUP

Letak geografis Maluku yang terdiri dari wilayah kepulauan, rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM, sehingga Komnas HAM Perwakilan Maluku diharapkan dapat menjangkau wilayah terluar dalam menyebarluaskan Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Negara dan Masyarakat. Dengan melihat kondisi tersebut maka sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran-anggaran terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM yakni fungsi pemantauan, fungsi mediasi, fungsi penyuluhan dan fungsi pengkajian sebagaimana mandat UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disisi lain keterbatasan kewenangan di Perwakilan menjadi persoalan dalam melaksanakan fungsi yang dimandatkan, hal ini menjadi catatan tersendiri yang patut diperhatikan, dengan mempercepat proses penetapan kebijakan atas kewenangan Kantor Perwakilan.

Pelibatan pihak eksternal dalam mendukung kerja Komnas HAM di Daerah, menjadi strategi yang yang dipertimbangkan, dengan meningkatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) baik dengan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, LSM dan pihak lainnya, diharapkan dapat mengatasi keterbatasan jangkauan dan akses ke wilayah-wilayah terluar dalam melakukan proses pemantauan situasi HAM yang dihadapi perwakilan selama ini.

Dalam mengantisipasi kendala yang ada maka untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, perlu di lakukan strategi antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus keberadaan dan fungsi dari Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

2. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada, walaupun secara jumlah sangat kurang, namun SDM yang ada perlu diberikan peningkatan kapasitas untuk memberikan kualitas kinerja yang baik.

3. Merencanakan dan melaksanakan program secara tepat dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal.

4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, institusi penegak hukum, CSO agar penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan secara komperehensif di Maluku.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM Perwakilan Maluku sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan, semoga dapat bahan pertimbangan/evaluasi untuk melaksanakan kegiatan kinerja ditahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Sekretariat ★ CKOMHASHAN MAAnselmus Sowa Bolen REPUBLIKINDONES

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anselmus Sowa Bolen

: Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

: Sekretaris Jenderal Komnas HAM Jabatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak/Pertama,

Anselmus Sowa Bolen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI MALUKU

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat50 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani30 Perkara
3.No.26/2000) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit MandiriAnggaran
1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi MalukuRp 435.950.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah

Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,

Anselmus Sowa Bolen