LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMNAS HAM PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2023
DAFTAR ISI
Daftar Isi .. ii Pengantar. iii BABI PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang. 1 B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisas 1 C. Peran Strategis .. 3 D. Sistematika Laporan. 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA 6 A. Rencana Strategis 6 B. Rencana Kerja .... 6 C. Perjanjian Kinerja 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10 A. Capaian Kinerja Organisasi 10 15 B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya 16 C. Realisasi Anggaran .. Bab IV PENUTUP 17 18 Lampiran.
KATA PENGANTAR
Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua tahun 2023 dapat tersusun dan diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lebih dikenal dengan SAKIP. Data yang disajikan dalam LKjIP dapat tersedia melalui informasi yang terangkum dalam perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, serta pengelolaan data kinerja yang merupakan tahapan sebelum terbentuknya pelaporan kinerja. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua yang sesuai dalam penggunaan anggaran Tahun 2023. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua.
Selanjutnya diharapkan LKjlP Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua dapat memberikan data informasi yang akuntabel untuk dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal dalam menyusun kebijakan strategi guna peningkatan kinerja lembaga. Namun demikian Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua menyadari ketidaksempurnaan dari laporan ini, untuk itu kritik dan masukan yang membangun atas penyampaian LKjiP ini menjadi salah satu catatan penting untuk perbaikan pada Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua yang berkelanjutan.
Demikian LKjlP ini kami susun semoga dapat digunakan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.
Papua, 29 Febuari 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretariat Perwakilan Papua,
Frits B Ramandey
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ini pula ditetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 76 Ayat (4) menyebutkan bahwa perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan amanat UU ini dan sejalan dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 45 Ayat (2), Maka di bentuklah Komnas HAM RI Perwakilan Papua, didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor : 20/ Komnas HAM/VIl/2003 Tentang pendirian Perwakilan Komnas HAM di Papua. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi HAM di Papua dan menindaklajuti Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 180/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang usulan pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua. Dalam konteks ini, keberadaan Komnas HAM Perwakilan Papua diharapkan dapat memberikan dampak bagi upaya pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Tanah Papua. Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa hibah Provinsi Papua.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM RI Perwakilan Papua merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM RI Perwakilana Papua kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
sBerdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Komnas HAM di Provinsi Papua Malaksanakan Tugas dan fungsi Sebagai Berikut: Melaksanakan Penyuluhan, Pemantauan, dan Pra Mediasi hak asasi manusia.
Tugas Komnas HAM untuk Fungsi Penyuluhan
1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Tugas Komnas HAM untuk Fungsi Pemantauan
1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
4. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
Tugas Komnas HAM untuk Fungsi Mediasi
1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak
2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia untuk ditindaklanjuti.
Struktur Organisasi Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua
STRUKTUR ORGANISASI KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B. Ramandry, S.Sos, MH Kasubbag Subkoordinator Layanan Subkoordinator Layanan Umum Fungsi Penegakan HAM Fungsi Pemajuan HAM Livand Breemer Melchior Suban Weruin Yohana Tukayo Keuangan Mediasi Umum Pemantauan Pengaduan Yas Hamadi Ronal Rumbiak Yohana Tukayo Christine M Mansawan Ombilin/ Pakpahan Cherly Lenmy Sagas Yorgre Number Mahamad IR Herdika Naroki Kugoya Rendy Marchel Hallate Naomi Nasadit Ronald Kabes Markus Sikwai Ricky AA Wosiri Lidia Makabori Nova Ageos Nere
Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 tahun 2020, terdapat pula Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas 6 (enam) salah satunya Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada tahun 2023 Sekretariat Komnas HAM mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak 19 orang yang terdiri dari 10 PNS dan 9 PPNPN.
C. Peran Strategis
Peran strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua adalah sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM di Papua, dengan tujuan untuk membantu Komnas HAM dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Serta membantu Komnas HAM dalam meningkatkan Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam melaksanakan peran strategis tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua dalam kaitannya meningkatkan perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, diantaranya:
1. Melaksanakan pelayanan Pengaduan HAM
Untuk tahun 2023, bagian pengaduan Komnas HAM Perwakilan Papua telah menerima pengaduan sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Berkas/ Kasus. Dari 70 (Tujuh Puluh) Berkas/Kasus yang diadukan atau dilaporkan, terbagi menjadi Hak Sipol 45 (Empat Puluh Lima) Berkas/kasus, kemudian Hak Ekosob 25 (Dua Puluh Lima) Berkas/Kasus. Data pengaduan Komnas HAM Perwakilan Papua di dapatkan melalui beberapa cara yaitu :
1. Pengadu melakukan Pengaduan Secara Langsung ke Kantor Komnas HAM Papua
2. Mendapatkan Data secara Online
3. Menerima Pengaduan Melalui Pos
4. Data Proaktif
Dan untuk Wilayah Pengaduan, yakni dari Filipina ada 1 (Satu) Berkas/ Kasus Prov Papua ada 42 (Empat Puluh Dua) Berkas/ Kasus, Papua Barat ada 1 (Satu) Berkas/ Kasus, Papua Barat Daya ada 2(Dua) Berkas/ Kasus, Papua Pengunungan ada 15 (Lima Belas) Berkas/ Kasus, Papua Selatan ada 2 (Dua) Berkas/ Kasus, Papua Tengah ada 7 (Tujuh) Berkas/ Kasus.
2.Penanganganan TindaklanJut kasus
Penanganan Tindaklanjut kasus melalui surat di Komnas HAM Perwakilan Papua sepanjang tahun 2023, yakni dengan mengeluarkan surat adalah sebanyak 165 (Seratus enam puluh lima) surat, yang ditujukan kepada para pihak. Selain menerima pengaduan, staf unit layanan pengaduan dan staf Analis Pelanggaran HAM juga telah memproses pengaduan yang masuk pada bulan Januari s/d Desember 2023. Adapun respon tersebut dalam bentuk Permintaan Keterangan dan Rekomendasi kepada pihak yang berwenang menyelesaikan kasus,sedangkan tanggapan pengaduan (berupa saran/pendapat) diberikan kepada pengadu atas pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada Komnas HAM, serta masuk dalam kategori Pasal 91 UU No. 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan respon dimaksud, terbagi 6 kategori, yakni : Permintaan Keterangan, Rekomendasi, Tanggapan Pengaduan, Penjelasan Klarifikasi, informasi penanganan laporan dan Sanggahan dari Pengaduan.
3. Investigasl Langsung ke Lapangan.
Selama tahun 2023, Terkait pelaksanaan fungsi, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua telah melakukan kegiatan sebanyak 13 (Tiga Belas) kali, diantaranya Pemantauan ke lapangan sebanyak 12 (Dua belas) kali, dan pramediasi sebanyak 1 (Satu) Kali, di Kabupaten Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab Mimika, Kab Kepulauan Yapen, Kab Jayawijaya, Kab Dogiyai.
4. Pelaksanaan Diseminasi HAM
Pada Tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua melakukan diseminasi HAM diantaranya :
1. Penyuluhan HAM kepada Masyarakat di Kab Keerom, pada tanggal 15 Mei 2023 Bertempat di Aula Kantor Distrik Arso Kota, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 17 Peserta yang terdiri dari Masyarakat Adat, Tokoh Pemuda, dan Kepala Kampung di wilayah arso.
2. Penyuluhan HAM kepada Masyarakat di Kab Jayapura, Pada tanggal 10 November 2023 Bertempat di Rumah Adat Ondoafi kampung Sere, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 33 Peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakt, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat di Kab Jayapura.
3. FGD Pemilu Ramah HAM Bagi Mahasiswa di Kota Jayapura, pada tanggal 30 November 2024 Bertempat di Ruang Meeting Hotel Tirta Mandala, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua). Kegiatan ini dihadiri 11 Peserta perwakilan mahasiswa di kota Jayapura.
4. Kegiatan FGD kekerasan di Papua Kerjasama dengan Mahasiswa Magang Jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura, Bertempat di Ruang Meeting Hotel Yotefa View Narasumber Bapak Melchior Weruin (Sub Korbid Penegakan), Bpk. Isak Wondiwoy (Dosen Stisipol silas papare) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 10 Peserta yang terdiri dari Mahasiswa HI dan Perwakilan Mahasiswa di beberapa Kampus di Kota Jayapura.
5. FGD Pemilu Ramah HAM di Kab Jayapura, pada tanggal 04 Desember 2024 Bertempat di Rumah Adat (Obhe) Ondoafi Nikson Yoku,, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua). Kegiatan ini dihadiri 41 Peserta yang terdiri dari anggota GAMKI, Organisasi Pemuda ,Perwakilan Partai Politik, dan Tokoh Masyarakat di Kab Jayapura.
D. Sistematika Pelaporan
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua tahun 2023, dapat menjadi media dalam upaya meninjau kembali segala capaian yang sudah dan akan dilaksanakan. LKjlP ini disusun untuk sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungiawaban kepada Publik secara luas, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39 / 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang ditampilkan dalam laporan ini terdiri atas :
1. BAB I PENDAHULUAN
Menyajikan landasan penyusunan LKJiP berupa dasar hukum dan latar belakang. Selain itu, disajikan pula penjelasan umum organisasi berupa tugas dan fungsi, struktur organisasi. Peran strategis dan Sistematika Pelaporan.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan uraian rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kerja.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan capaian kinerja organisasi atas setiap sasaran strategis yang telah diperjanjikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu disajikan pula realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang telah di perjanjikan.
4. BAB IV PENUTUP
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. LAMPIRAN
Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu
BABII PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua memiliki fungsi strategis yaitu melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Komnas HAM dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia, Serta membantu Komnas HAM dalam meningkatkan Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua memiliki mandat dalam kaitannya upaya melaksanakan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh Tanah Papua sesuai isu strategis, yaitu :
1. Persoalan hak asasi manusia di Papua sangat kompleks, banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait isu Hak Sipil dan Politik (Hak SIPOL) dan Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak EKOSOB).
2. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, maupun Korporasi;
3. Masih banyaknya masyarakat korban pelanggaran HAM yang ada di Papua, belum tahu dan atau belum mendapatkan advokasi untuk melakukan pengaduan pelanggaran HAM;
4. Terbatasnya akses masyarakat yang tinggal di lokasi yang sangat jauh dari ibukota Provinsi, sehingga sulit untuk mendapatkan akses melaporkan dugaan pelanggaran HAM;
5. Belum ada langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang komprehensif dari aparat penegak hukum, legislative dan pemerintah daerah, maupun pihak korporasi yang ada di wilayah Papua;
6. Aparatur pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami tentang hak asasi manusia, terlebih pada persoalan HAM di Instansinya masing-masing.
Untuk itu Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua akan melaksanakan tugas dan fungsinya yang strategis dalam melaksanakan upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Papua.
B. Rencana Kerja
Perencanaan kinerja suatu instansi dicerminkan dalam perjanjian kinerja dari Satuan Kerja itu sendiri. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi/Satker dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujudnya komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Rencana kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Tahun 2023, diantaranya:
a. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua
| PROGRAM/SASARAN | RO PN/NON | SATUAN | TARGET | |||
| Perkara | 1 | |||||
| PelanggaranHAM yang | ||||||
| Pemantauan, | 1 | |||||
| 1 | 7 | ditangani | melalui | 2 | ||
| KOM 052. | Penanganan Perkara Pelanggaran | 2 | ||||
| perkara yang | ditangani melalui | Perkara 1 | ||||
b. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
| PROGRAM/SASARAN KEGIATAN PN | RO PN/NON SATUAN | TARGET 2023 | ||
| RO | 006. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua | NON PN | Orang | 100 |
| Perwakilan Provinsi Papua IRO Jumlah orang memperoleh penyebarluasan | Orang | 112 | ||
| penyebarluasan Wawasan | ||||
| HAM di Kantor Perwakilan Provinsi Papua | 1 | 1 | ||||
| Kantor | Wawasan HAM di Perwakilan | 2 | ||||
| 1 | orang yang | Orang | ||||
| 1 | ||||||
C. Layanan Perkantoran
| PROGRAM/SASARAN KEGIATAN | RO PN/NON SATUAN | SATUAN 2023 | TARGET 2023 | ||||
| RO | Layanan Perkantoran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua | PN NON PN | Persen | 2023 100 | |||
| IRO | Komnas HAM di Provinsi Papua Presentase Layanan Perkantoran Kantor Perwakilan di Provinsi | Persen | 100 | ||||
| 1 | Perwakilan di Provinsi Papua KOM 002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor | ||||||
| 1 | Pemeliharaan Kantor IKOM S. | Belanja | Persen | 100 | 100 | ||
| 1 | Operasional Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua | ||||||
| 一 | |||||||
C. Perjanjian Kinerja
Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua pada tahun 2023, telah melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023. Adapun wujud kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI PAPUA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (2) Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 6 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua | Rp 435.254.000,- |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Laporan kinerja instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Pengukuran capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2Ol4 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun untuk pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas Ham di Provinsi Papua.
Pada tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :
1. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi pemajuan hak asasi manusia dengan melaksanakan kegiatan diseminasi HAM agar dapat menyebarluaskan wawasan tentang Hak Asasi manusia kepada masyarakat, aparatur pemerintah, Aparatur penegak hukum, koorporasi, serta organisasi masyarakat sipil di Papua. Indicator yang digunakan adalah berapa orang yang mendapatkan pemahaman tentang hak asasi manusia sepanjang tahun 2023. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Realisasi | % | |
| 一 | ||||
| Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman Masyarakat | 50 % | 50% | 100 % |
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada sasaran program ini adalah
1. Penyuluhan HAM kepada Masyarakat di Kab Keerom, pada tanggal 15 Mei 2023 Bertempat di Aula Kantor Distrik Arso Kota, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 17 Peserta yang terdiri dari Masyarakat Adat, Tokoh Pemuda, dan Kepala Kampung di wilayah arso.
2. Penyuluhan HAM kepada Masyarakat di Kab Jayapura, Pada tanggal 10 November 2023 Bertempat di Rumah Adat Ondoafi kampung Sere, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 33 Peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakt, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat di Kab Jayapura.
3. FGD Pemilu Ramah HAM Bagi Mahasiswa di Kota Jayapura, pada tanggal 30 November 2024 Bertempat di Ruang Meeting Hotel Tirta Mandala, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua). Kegiatan ini dihadiri 11 Peserta perwakilan mahasiswa di kota Jayapura.
4. Kegiatan FGD kekerasan di Papua Kerjasama dengan Mahasiswa Magang Jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih di Kota Jayapurapada tanggal 03 Agustus 2023 Bertempat di Ruang Meeting Hotel Yotefa View Narasumber Bapak Melchior Weruin (Sub Korbid Penegakan), Bpk. Isak Wondiwoy (Dosen Stisipol silas papare) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 10 Peserta yang terdiri dari Mahasiswa HI dan Perwakilan Mahasiswa di beberapa Kampus di Kota Jayapura.
5. FGD Pemilu Ramah HAM di Kab Jayapura, pada tanggal 04 Desember 2024 Bertempat di Rumah Adat (Obhe) Ondoafi Nikson Yoku, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua). Kegiatan ini dihadiri 41 Peserta yang terdiri dari anggota GAMKI, Organisasi Pemuda ,Perwakilan Partai Politik, dan Tokoh Masyarakat di Kab Jayapura.
Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
a. Adanya Kerjasama dengan beberapa Kampus, sehingga kegiatan diseminasi HAM dapat terlaksana, dalam hal ini mahasiswa sebagai penerima manfaat.
b. Adanya Kerjasama dengan Masyarakat Adat, Tokoh agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Pemerintah Kampung sehingga kegiatan diseminasi HAM dapat terlaksana di Beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.
Sedangkan untuk kendala pelaksanaan kinerja ini disebabkan :
1. Tidak adanya SDM penyuluh HAM di Kantor sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, mengingat perannya sangat penting untuk memberikan penyuluhan HAM kepada masyarakat.
2. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan diseminasi HAM hanya dilaksanakan di wilayah Jayapura atau Kabupaten terdekat di Kota Jayapura. padahal sangat perlu/ penting melaksanakan kegiatan diseminasi HAM di Kabupaten yang terjadi perkara pelanggaran HAM berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat.
2. Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39 1999 dan UU No.26/ 200O)
Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi Penegakan hak asasi manusia dalam rangka penanganan kasus yang diadukan oleh masyarakat korban di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua melalui mekanisme Pemantauan ke lapangan dan Pra Mediasi. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
| Sasaran Indikator Program/ Kinerja | Target | Realisasi | % | |
| Kegiatan | ||||
| Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26 /2000) | Jumlah kasus yang ditangani | 6 Perkara | 12 Perkara | 100% |
Melihat tabel diatas, perkara yang dimasukan ke dalam capaian kinerja adalah yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan pramediasi. Pada tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua melaksanakan 12 kegiatan penanganan pengaduan melalui mekanisme Pemantauan HAM dan Pra mediasi, menghasilkan target 12 perkara yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan pra mediasi. Namun dalam hal penanganan perkara selain melalui mekanisme pemantauan dan pramediasi, Sebagian besar perkara ditangani melalui mekanisme persuratan yang ditujukan kepada para pihak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan dan pra mediasi sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemantauan "Persidangan di Pengadilan Militer IlI-19 Jayapura bagi para pelaku TNI terkait Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga Nduga di Timika pada 22 Agustus 2022", yang dilaksanakan pada tangga 10, 19,20,24,26 Januari dan 15 Febuari 2023 di Pengadilan III/ Militer di Kota Jayapura.
2. Kegiatan Pemantauan “ Permasalahan Pembangunan pasar Aroro-iroro serui, Pemantauan situasi HAM diwilayah Pantai utara, dan Pemantauan isu pengungsi di Kabupaten Kepulauan Yapen", yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2023 di Kabupaten Kepulauan Yapen
3. Kegiatan Pemantauan“ Peristiwa Penembakan warga sipil (Yulianus Tebai) di Kabupaten Dogiyai pada tanggal 21 Januari 2023 ", yang dilaksanankan pada tanggal 29 Maret - 1 April 2023 di Kabupaten Dogiyai.
4. Kegiatan Pemantauan " Kasus intimidasi Wartawan Cenderawasih Pos yang diduga dilakukan Oknum Anggota Brimob Polda Papua", yang dilaksanakan pada tanggal 09- 10 Agustus 2023 di Kota Jayapura.
5. Kegiatan Pemantauan “ Peristiwa Kerusuhan di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 23 Febuari 2023", yang dilaksanakan pada tanggal 6-11 Maret 2023.
6. Kegiatan Pemantauan dan Permintaan keterangan Para Pelaku Pembunuhan Sdri. Michelle Kurisi, yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 di Mapolda Papua Kota Jayapura.
7. Kegiatan Pemantauan "Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Rencana Pengosongan Paksa Sebagian lahan di Sekolah Anak Hebat Papua oleh CV. Bintang Mas", yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 di Kota Jayapura.
8. Kegiatan Pramediasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT Tandan Sawita dengan Sdr. David Jaimo dan Sdr. Adriana Sorluli, yang di laksanakan pada tanggal 28-29 November - 02 Desember 2023 di Kabupaten Keerom.
9. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan atas nama Viktor A Suwae terkait Dugaan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2023 di Kabupaten Jayapura.
10. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan atas nama Sdr David Jaimo terkait PHK yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2023 di Kabupaten Keerom.
11. Kegiatan Pemantauan Persiapan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mimika, yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Desember 2023.
12. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Hak Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan atau pekerja yang dilaksanakan pada tanggal 13-17 Desember 2023 di Kota Jayapura.
Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:
a. Adanya dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pra mediasi pada tahun ini, sehingga dapat dilakukan penanganan pengaduan melalui mekanisme Pemantauan dan pra mediasi.
b. Adanya respon yang baik dari Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten yang ada di Provinsi Papua.
Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian indicator ini adalah :
1. Banyak kasus belum ditindaklanjuti karena kurangnya dukungan anggaran
2. Penanganan kasus belum optimal karena kurangnya anggaran untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi
3. Sistem pelaporan dan analisis belum dilakukan secara cepat dan tepat
3. Tewujudnya Layanan Operasional Perkantoran
Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua memiliki fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tidak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut :
| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
| Terwujudnya Layanan Operasional | Persentase Layanan Operasional | 100 Persen | 100% | 100% |
Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Tahun 2023, meliputi :
1. Belanja barang keperluan perkantoran
2. Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos
3. Belanja barang persediaan barang konsumsi
4. Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet
5. Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota
6. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan.
Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
a. Adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran
b. Penggunaan anggaran sesuai alokasi kegiatan yang dilaksanakan.
Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi :
a. Proses GU atau LS yang terlambat berdampak pada kegiatan selanjutnya terhambat
b. Kekurangan SDM untuk penata laporan keuangan dan perencana, sehingga tugas untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, berkas GU dan LS, pembuatan matriks revisi, matriks monev, KAK rencana anggaran progam, hanya dilakukan oleh 2 (satu) orang saja.
Pada Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
B. Capaian Kinerja Lainnya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Diantaranya :
Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua juga terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM RI, Pemerintah Provinsi, Kementerian/lembaga yang ada di Papua.
1. Adanya Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua dengan Komnas HAM Papua sebagai pengawas eksternal dalam rangkah rekuitmen terpadu Calon Siswa Sekolah Inpektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), Taruna Akpol, Bintara, dan Tantama tahun anggaran 2023.
2. Komnas Ham Papua terlibat sebagai Narasumber di berbagai kegiatan pada tahun 2023 di antaranya :
Narasumber pada kegiatan Pembekalan Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2023 SPN Polda Papua, tanggal 26 juni 2023 bertempat di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua.
Narasumber pada kegiatan Lauching dan Diskusi Buku Seri Memoria Passionis No. 41 "Terpasung Di Rumah", tanggal 27 April 2023 yang di selenggarakan oleh Sekretariat Keadilan, Pendamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) kegiatan dilaksanakan di aula Rumah Studi St. Nicolaus Duta Damai Perumnas 4, Padang Bulan.
Narasumber pada kegiatan Forum Diskusi Masyarakat Adat Wonti- Risei Sayati, tanggal 11 febuari 2023.
3. Terlibat langsung pada kegiatan Penguatan Pemahaman HAM dalam Pelaksanaan kewajiban HAM Pemerintah Daerah, tanggal 20-22 Juni 2023 yang di selenggarakan Komnas HAM RI.
4. Terlibat dalam kegiatan Konsultasi dengan Aparat Penegakan Hukum, Pemerintah Papua, dan Jejaring Masyarakat Sipil tentang Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan dan Penganannya untuk Mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan di Papua, tanggal 14 oktober 2023 yang di selenggarakan oleh Komnas Perempuan.
5. Kegiatan Lokakarya Pemetaan konflik agrarian dan transisi energi untuk Menyusun peta penyelesaian konflik agraria berbasis HAM di kota Jayapura, 25 oktober 2023.
Studi lapangan di " PLTU holtecamp kota Jayapura . tim yang terlibat Mimin Dwihariyanto, satia kumarajati (KH Jakarta), Frits Ramandey, Yohana tukayo, Ronald kabes, novalia Nere, ombilin Pakpahan (KH Papua)
C. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.435.254.000,-Anggaran tersebut bersumber dari DIPA Komnas HAM Tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut :
| No | Sasaran Program/ Kegiatan | KINERJA | ANGGARAN | |||||
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| (1) | (2) Meningkatnya | (3) Persentase | (4) | 1 | 1 | |||
| 1 | Pemahaman HAM Masyarakat Meningkatnyaupay | tingkat pemahaman HAM masyarakat Jumlah | 50 persen | 50% | 100% | 60.300.000 | 57.921.500 | 96.06 % |
| 2 | Meningkatnyaupay a penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.26/ 2000) Terwujudnya | Jumlah kasus yang ditangani Persentase | 6 Perkara | 13 Perkara | 100% | 124.954.000 | 124.858.500 | 99.92 % |
| 3 | Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 250.000.000 | 238.923.463 | 95.57 % |
BAB IV
PENUTUP
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua merupakan bagian dari Komnas HAM RI yang didirikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di Provinsi Papua. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, maka diperlukan Pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Adapun untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, perlu dilaksanakan strategi, antara lain :
1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus keberadaan dan fungsi dari Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada, walaupun secara jumlah sangat kurang, namun SDM yang ada perlu diberikan peningkatan kapasitas untuk memberikan kualitas kinerja yang baik.
3. Merencanakan dan melaksanakan program secara tepat dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, institusi penegak hukum, CSO agar penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan secara komperehensif di Papua.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, semoga dapat bahan pertimbangan/evaluasi untuk melaksanakan kegiatan kinerja ditahun berikutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih
Jayapura , 29 Febuari 2024
Kepala Sekretariat Komnas HAM
DI Provinsi Papua
Frits B Ramandey S.Sos,MH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Frits Bernard Ramandey
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta,20 Desember 2023 Pihak Pertama,
Frits Bernard Ramandey
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI PAPUA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | (3) 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 6 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua | Rp 435.254.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Frits Bernard Ramandey