KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI
LKjIP 2023
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2024
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lebih dikenal dengan SAKIP. Untuk menghasilkan LKjIP yang baik maka perlu memperhatikan bahwa seluruh rangkaian proses sebelum terbentuknya LKjlP telah terpenuhi. Data yang disajikan dalam LKjlP dapat tersedia melalui informasi yang terangkum dalam perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, serta pengelolaan data kinerja yang merupakan tahapan sebelum terbentuknya pelaporan kinerja. Selain itu LKjlP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komnas HAM didukung oleh APBN, sehingga menjadi salah satu kewajiban Komnas HAM untuk menyampaikan laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, Komnas HAM terus berupaya untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan atas kinerja-kinerja yang dihasilkan setiap tahunnya. Penganggaran berbasis kinerja menjadi landasan dalam merencanakan program-program yang didokumentasikan dalam Rencana Kerja Komnas HAM dan diturunkan dalam bentuk komitmen berupa Perjanjian Kinerja dengan memperhitungkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
LKjIP Komnas HAM disusun secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja terkait sehingga diharapkan dapat menghasilkan rangkaian laporan yang menggambarkan secara holistik peran-peran unit kerja dalam pencapaian kinerja lembaga. Selanjutnya diharapkan LKjIP Komnas HAM dapat memberikan data informasi yang akuntabel untuk dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal dalam menyusun kebijakan strategi guna peningkatan kinerja lembaga. Namun demikian Komnas HAM menyadari ketidaksempurnaan dari laporan ini, untuk itu kritik dan masukan yang membangun atas penyampaian LKjIP ini menjadi salah satu catatan penting untuk perbaikan Komnas HAM yang berkelanjutan.
Jakarta, 29 Februari 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,
Henry Silka Innah
KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI. DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM DAFTAR TABEL DIAGRAM DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1 B. DASAR HUKUM. 2 C. TUGAS DAN WEWENANG. ..3 D. STRUKTUR ORGANISASI. .. 4 E. TANTANGAN STRATEGIS .10 F. HASIL EVALUASI. ..21 G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN ...24 BAB II PERENCANAAN KINERJA. ……25 A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .. 24 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .. 28 C. PERJANJIAN KINERJA …31 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..35 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .. 35 B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2023 .. 36 C. PERAN KOMNAS HAM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL ..136 D. REALISASI ANGGARAN 138 BAB IV PENUTUP. 142 LAMPIRAN. .144
Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana Komnas HAM Tahun 2023 ..9 Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM 2020 - 2024 .29 Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2023. .32 Tabel 3. 1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 .35 Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Strategis 1. .36 Tabel 3. 3 Implementasi Standar Norma HAM (SNP) ..39 Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Perbandingan tahun 2022 - 2023 .46 Tabel 3. 5 Tantangan dan Upaya perbaikan dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Perbandingan tahun 2023 .47 Tabel 3. 6 Indikator Sasaran Strategis .48 Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya. ..57 Tabel 3. 8 Tantangan dan Upaya perbaikan dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM. ..57 Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti. .58 Tabel 3. 10 Rincian Capaian Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 .. 59 Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..61 Tabel 3. 12 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM Tahun 2023. ..86 Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung. .90 Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 dengan Tahun Sebelumnya91 Tabel 3. 15 Target Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 s.d. 2024. ...999 Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 .100 Tabel 3. 17 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran di HAM .102
Tabel 3. 18 Hasil Pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan Pendekatan Kuantitatif 103 Tabel 3. 19 Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023 ........ 108 Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.5 Persentase Kerja Sama Strategis yang Ditindaklanjuti .111 Tabel 3. 21 Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023...... 119 Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.6 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM .. 120 Tabel 3. 23 Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 121 Tabel 3. 24 Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023. ….… 122 Tabel 3. 25 Penilaian Hasil Antara RB Tahun 2021 dan 2022. ...124 Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 ..130 Tabel 3. 27 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM tahun 2023 131 Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 131 Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran TA. 2023. .140
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1. 1 Jumlah Pegawai Komnas HAM tahun 2023 ..8 Diagram 1. 2 Data Pegawai Komnas HAM berdasarkan Pendidikan …8 Diagram 3. 1 Nilai Kinerja Komnas HAM Level Lembaga Tahun 2023 .141 Diagram 3. 2 Nilai Kinerja Komnas HAM Level Eselon I Tahun 2023 142 Diagram 3. 3 Nilai Kinerja Komnas HAM Level Satker Tahun 2023 .142
Gambar 1. 1 Tugas dan Wewenang Komnas HAM ..3 Gambar 1. 2 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Bulan Maret s.d Desember Tahun 2023 .... 5 Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM. …5 Gambar 3. 1 Permintaan keterangan pihak Pomdam Jayakarta ..75 Gambar 3. 2 Koordinasi dengan Kompolnas. ..76 Gambar 3. 3 Pertemuan dengan warga rempang. ..77 Gambar 3. 4 Kirkpatrick Evaluation Model . ..99 Gambar 3. 5 Peta Proses Bisnis Komnas HAM .129
BAB. I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, keberadaannya sejak 1999 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (UU No. 39 tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ini pula ditetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Di samping kewenangan yang dimandatkan dalam UU No. 39 tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 tahun 2000) yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selain itu, Komnas HAM juga berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 tahun 2008). Kemudian pada tahun 2012 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 tahun 2012), Komnas HAM menjadi salah satu unsur yang terlibat dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya.
Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024; dan
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; danPeraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
C. TUGAS DAN WEWENANG
Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89 Ayat 1 s.d. 4 sebagai berikut:
Gambar 1. 1 Tugas dan Wewenang Komnas HAM
Fungsi Pengkajian Fungsi Penyuluhan Fungsi Pemantauan Fungsi Mediasi Pengkajian dan penelitian Penyebarluasan Pengamatan pelaksanaan hak asasí Perdamaian kedua wawasan mengenai berbagai instrument manusia dan penyusunan laporan belah pihak; internasional hak asasi hak asasi manusia hasil pengamatan tersebut; Penyelesaian perkara manusia dengan tujuan kepada masyarakat Penyelidikan dan pemeriksaan melalui cara konsultasi, Indonesia memberikan saran-saran terhadap peristiwa yang timbul negosiasi, mediasi, mengenai kemungkinan Upaya peningkatan konsiliasi, dalam masyarakat yang berdasarkan dan aksesi dan atau ratifikasi; kesadaran masyarakat sifat atau lingkupnya patut diduga penilaian ahli; Pengkajian dan penelitian tentang hak asasi terdapat pelanggaran hak asasi Pemberian saran berbagai manusia melalui peraturan manusia; kepada para pihak perundang-undangan lembaga Pendidikan Pemanggilan kepada pihak pengadu untuk menyelesaikan untuk memberikan formal dan non-formal atau korban maupun pihak yang sengketa melalui serta berbagai rekomendasi mengenai dilakukan untuk diminta dan pengadilan; pembentukan, perubahan, kalangan lainnya; dan didengar keterangannya; dan pencabutan peraturan Penyampaian Kerja sama dengan Pemanggilan saksi untuk diminta rekomendasi atas suatu perundang-undangan yang organisasi,lembaga berkaitan dengan hak asasi didengar kesaksiannya, dan kepada kasus pelanggaran hak atau pihak lainnya, baik manusia; saksi pengadu diminta menyerahkan asasi manusia kepada di tingkat nasional, Pemerintah untuk bukti yang diperlukan; Penerbitan hasil regional, maupun ditindaklanjuti internasional dalam Peninjauan di tempat kejadian dan pengkajian dan penelitian; penyelesaiannya; dan bidang hak asasi tempat lainnya yang dianggap perlu; Studi kepustakaan, studi manusia. Penyampaian lapangan dan studi banding Pemanggilan terhadap pihak terkait rekomendasi atas suatu di negara lain mengenai untuk memberikan keterangan kasus pelanggaran hak secara tertulis atau menyerahkan hak asasi manusia; asasi manusia kepada dokumen yang diperlukan sesuai Dewan Perwakilan Pembahasan berbagai dengan aslinya dengan persetujuan masalah yang berkaitan Rakyat Republik Ketua Pengadilan; dengan perlindungan, Indonesia untuk Pemeriksaan setempat terhadap penegakan, dan pemajuan ditindaklanjuti. hak asasi manusia; dan rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempatlainnyayang Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan dengan persetujuan Ketua organisasi, lembaga atau Pengadilan; dan pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun Pemberian pendapat berdasarkan internasional di bidang hak persetujuan Ketua Pengadilan asasi manusia terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapa pelanggaran hak asasi acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 Pasal 76 Ayat 2, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Kemudian pada Pasal 78 dijelaskan Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya memiliki kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Sub Komisi. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Anggota Komnas HAM. Sidang Paripurnalah yang menetapkan Peraturan tentang Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.
Terkait struktur Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM, terjadi perubahan sebanyak 1 (satu) kali. Semula Sekretaris Jenderal Komnas HAM dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Aris Wahyudi dan pada awal April 2023 digantikan oleh Sekretaris Jenderal definitif Henry Silka Innah. Selain perubahan pada tingkat eselon 1 (satu) terdapat juga perubahan pada tingkat eselon 2 (dua) pasca seleksi JPT Pratama, telah diangkat pejabat definitif untuk posisi Kepala Biro Umum (Didit Eko Setiawan) dan Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM (Imelda Indriani Saragih). Berkenaan dengan itu jabatan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, tetap diampu oleh Esrom Hamonangan dan Gatot Ristanto sedangkan jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal diampu oleh Pejabat Plt Kurniasari Novita Dewi. Berikut struktur Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM untuk akhir periode 2023.
Gambar 1. 2 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Bulan Maret s.d Desember Tahun 2023
HENRY SILKA INNAH ATNIKE NOVA SIGIRO KETUA KOMNAS HAM SEKRETARISJENDERAL ABDUL HARIS S. WAKILKETUA SEPRIADY UTAMA BIDANG EKSTERNAL DIDIT EKO SETIAWAN PRAMONO UBAID T. KOMNAS HAM ACEH KEPALA BIRO UMUM WAKIL KETUA SULTANUL ARIFIN BIDANGINTERNAL KURNIASARI NOVITA D. ULI PARULIAN S. KOMNAS HAM PIt. KEPALA BIRO PERENCANAAN SUMATERA BARAT KOORDINATOR SUBKOMISI DAN PENGAWASAN INTERNAL PENEGAKAN HAM/KOMISIONER NELLY YUSNITAN PEMANTAUAN DAN PENYEUIDIKAN/ KEPALA SEKRETARIAT GATOT RISTIANTO KOMISIONER PENGAWASAN KOMNAS HAM KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, SIDANG PARIPURNA ANIS HIDAYAH PERIODE 2022-2027 DEDY ASKARI KOORDINATOR SUBKOMISI KEPALA SEKRETARIAT ESROM PEMAJUAN HAM KOMNAS HAM HAMONANGAN P. SULAWESITENGAH PRABIANTO MUKTI W. KEPALA BIRO DUKUNGAN ANSELMUS PEMAJUAN HAM KOMISIONER MEDIASI PIRE.KEPALA SEKRETARIAT IMELDA INDRIANI S. KOMNAS HAM PUTU ELVINA PIt. KEPALA BIRD DUKUNGAN MALUKU PENEGAKAN HAM KOMISIONER PENDIDIKAN FRITS B. R. DAN PENYULUHAN KOMNAS HAM PAPUA HARIKURNIAWAN KOMISIONER PENGADUAN SAURLIN P. SIAGIAN KOMISIONER PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Biro Hukum, Hubungan Biro Dukungan Biro Dukungan dan Pengawasan Biro Umum Masyarakat, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Internal Kerjasama Bagian Rumah Tangga dan Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Subbagian Arsip Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Subbagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Pasal 4 menyatakan bahwa Setjen Komnas HAM dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM. Pasal 6 ketentuan yang sama menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, Sekjen Komnas HAM dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) biro.
Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Setjen Komnas HAM terdiri atas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal; Biro Umum; Biro Hukum, Humas dan Kerjasama; Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing biro tersebut:
1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan internal yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Biro Umum
Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan SDM, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:
a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:
1) Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol
2) Subbagian Tata Usaha Setjen
3) Subbagian Arsip
d. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di lingkungan Setjen Komnas HAM yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Biro Dukungan Penegakan HAM
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Biro Dukungan Pemajuan HAM
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
Selain Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 tahun 2020, terdapat pula Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada tahun 2023, Komnas HAM mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak 381 orang yang terdiri dari 9 orang Anggota Komnas HAM; 296 pegawai di kantor pusat Jakarta (termasuk Sesjen Komas HAM) yang terdiri dari 221 PNS (termasuk Sesjen Komnas HAM), 13 PPPK, dan 62 PPNPN; dan 76 pegawai di Kantor Perwakilan yang terdiri dari 15 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, 15 Pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat, 12 Pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, 7 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, 9 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, dan 18 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua. Data ini disajikan dalam diagram sebagai berikut:
Diagram 1. 1 Jumlah Pegawai Komnas HAM tahun 2023
18 12 15 15 305 Pusat Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua
Dilihat dari pendidikan, data pegawai Komnas HAM dapat dilihat sebagai berikut:
Diagram 1. 2 Data Pegawai Komnas HAM berdasarkan Pendidikan
Rincian Data PNS
25 SMA D3 51 52 S3
Rincian Data PPPK SMA D3 51 52 53
Rincian PPNPN (PKWT) SMA D3 S1 S2 S3
Selain sumber daya manusia, Sekretariat Komnas HAM juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sampai dengan akhir tahun 2023 tampak pada komposisi sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana Komnas HAM Tahun 2023
| KODE BARANG | URAIAN BARANG | UNIT | NILAI PEROLEHAN (RP) |
| 131111 | Tanah | 1.493 | 78.324.273.000 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 4.707 | 28.689.232.795 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 8 | 6.587.052.160 |
| 135111 | Aset Tetap Renovasi | 4 | 1.277.924.318 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 9.909 | 1.512.017.998 |
| 136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 | 477.116.500 |
| 162151 | Software | 25 | 2.627.377.400 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 21 | 303.296.483 |
| 166113 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional | 2 | 1.426.286.689 |
Data per tanggal 31 Desember 2023
Perlu disampaikan bahwa setelah terpilihnya Anggota Komnas HAM periode 2022- 2027, atas 7 isu tersebut dilakukan penajaman sehingga dihasilkan 9 isu prioritas kerja.
E. TANTANGAN STRATEGIS
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 terdapat 7 isu strategis Komnas HAM yang menjadi fokus kinerja Komnas HAM. Setelah terpilihnya Anggota Komnas HAM periode 2022-2027, melalui Sidang Paripurna 14 November 2022 memutuskan melaksanakan Program/Kegiatan Pemajuan dan Penegakan HAM melalui 9 (sembilan) isu prioritas lembaga sebagai upaya penajaman 7 isu yang terdapat dalam Renstra, antara lain sebagai berikut:
1. Pelanggaran HAM yang berat
Sebagai bentuk manifestasi UU No. 26 tahun 2000, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. Tim bertugas menindaklanjuti hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat agar ada kemajuan baik melalui Pengadilan HAM/ad hoc maupun kebijakan lain dari Pemerintah untuk memutus rantai impunitas serta memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu Komnas HAM setiap tahunnya memiliki fokus terhadap penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban.
Komnas HAM memiliki kewenangan memberikan surat keterangan bagi saksi dan/atau korban pelanggaran HAM yang berat guna mendapatkan bantuan dari LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Selama tahun 2023, Komnas HAM telah mengeluarkan 930 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM). Hal ini meningkat dibandingkan pada tahun 2022 (376 SKKPHAM). Penerima SKKPHAM tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, penerima SKKPHAM terbanyak berasal dari Jawa Tengah (343 surat). Sedangkan, 866 SKKPHAM yang telah terbit pada tahun 2023 terkait dengan peristiwa 1965/1966.
Meningkatnya pemberian SKKPHAM pada tahun 2023 karena adanya kebijakan pemerintah melalui Presiden yang mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Inpres No. 2 tahun 2023) dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong adanya penyelesaian non-yudisial terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, memberikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, serta membuat kebijakan untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang di masa depan.
2. Permasalahan HAM di Papua
Permasalahan HAM di Papua berawal dari ketegangan politik semasa penyatuan Papua yang saat itu masih bernama Irian Barat dengan Indonesia akibat pro dan kontra yang ada. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM hingga pelanggaran HAM yang berat terus terjadi di Papua hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebut Komnas HAM menjadikan salah satu fokus isu lembaga dengan mendorong dialog kemanusiaan untuk menghentikan kekerasan dan pemulihan Internally Displaced Persons/IDPs.
Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM menerima aduan terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua sebanyak 100 aduan. Sebaran aduan di Papua antara lain, POLRI (26 aduan) merupakan aktor yang paling banyak melakukan dugaaan pelanggaran HAM, diikuti dengan TNI, pemerintah daerah, dan korporasi dengan masingmasing 11 aduan. Sedangkan untuk klasifikasi kategori korban terbanyak yakni individu – orang seorang (38 aduan), diikuti dengan kelompok masyarakat (17 aduan), dan individu – pekerja/profesi (15 aduan). Kota Jayapura menjadi wilayah dengan jumlah dugaan pelanggaran terbanyak (32 aduan), selanjutnya adalah Kabupaten Jayapura (10 aduan), diikuti dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Yahukimo (masing-masing 6 aduan) serta Kabupaten Keerom (5 aduan). Hak atas kesejahteraan menjadi hak yang diduga paling banyak dilanggar (34 aduan).
Selanjutnya adalah hak memperoleh keadilan dan hak untuk hidup (masingmasing 21 aduan) dan hak atas rasa aman (14 aduan).
Isu agraria dan isu ketidak profesional/ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum (APH) menjadi dua isu yang paling sering diadukan (masing-masing 16 aduan) di Papua. Pada isu agraria, materi aduan mayoritas terkait dengan sengketa lahan/tanah (13 aduan). Materi aduan selanjutnya adalah terkait perkebunan (2 aduan) dan kehutanan (1 aduan). Sedangkan pada isu ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur APH, materi aduan diantaranya lamban penanganan laporan polisi (5 aduan), tidak diberikan SP2HP atau SP3 atau SPDP (3 aduan). Materi aduan lainnya terkait dengan isu ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh APH adalah diskriminasi penanganan laporan kepolisian, penetapan tersangka tidak sesuai prosedur, pemidanaan kasus berdimensi keperdataan, penangkapan atau penahanan tanpa surat, pengabaian hak atas kesehatan tersangka/terdakwa, serta tidak diterimanya laporan kepolisian. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat 14 materi aduan terkait konflik bersenjata dan 3 (tiga) materi aduan terkait konflik sosial.
3. Konflik Agraria
Konflik agraria merupakan suatu isu yang sering mencuat antara masyarakat baik dengan corporate ataupun governance, berdasarkan hal tersebut Komnas HAM telah mengidentifikasi pokok-pokok yang menjadi poin masalah seperti kebijakan, klaim penguasa, ego sektoral/konflik kepentingan, regulasi, struktur penguasaan, kepentingan ekonomi dan korupsi. Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang Komnas HAM mengangkat konflik agraria sebagai fokus isu pada tahun 2023.
Komnas HAM menerima 582 aduan terkait konflik agraria sepanjang tahun 2023. Aduan konflik agraria tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sumatera Utara merupakan wilayah peristiwa terbanyak dengan (67 aduan). Wilayah berikutnya adalah DKI Jakarta (58 aduan), dan Jawa Barat (57 tahun). Wilayah selanjutnya adalah Jawa Timur (34 aduan) dan Kalimantan Barat (31 aduan). Lima ratus delapan belas (518) aduan konflik agraria yang diterima diduga melanggar hak atas kesejahteraan. Tiga puluh delapan (38) aduan diduga melanggar hak memperoleh keadilan dan 13 aduan diduga melanggar hak atas rasa aman.
Empat ratus lima puluh enam (456) aduan terkait konflik agraria memiliki materi aduan dengan dimensi sengketa lahan/tanah. Materi lain yang diadukan adalah terkait dengan perkebunan (53 aduan), diikuti perumahan (26 aduan), infrastruktur (16 aduan), kehutanan (15 aduan), pertambangan (13 aduan), dan pesisir (3 aduan). Korporasi (183 aduan) merupakan pihak yang paling sering diadukan pada konflik agraria, diikuti dengan pemerintah daerah (115 aduan), serta pemerintah pusat (Kementerian 83). Sedangkan kelompok masyarakat merupakan pihak yang seringkali menjadi korban. Terdapat 304 aduan terkait konflik agraria dengan korban adalah kelompok masyarakat. Diikuti dengan indvidu orang-seorang (185 aduan), dan kelompok masyarakat hukum adat (65 aduan).
4. Kelompok Marginal
Sampai saat ini, permasalahan utama yang dialami oleh kelompok disabilitas adalah fasilitas layanan masyarakat yang masih kurang mendukung sehingga pelayanan yang baik belum didapatkan secara merata bagi seluruh kelompok disabilitas yang ada. Selain itu, masih ditemukan penyandang disabilitas mental di beberapa panti rehabilitasi sosial mendapatkan stigma yang berat, mengalami pemasungan, serta pelanggaran hak lainnya. Selain itu isu mengenai perempuan dan anak, Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga menjadi fokus agenda kerja Komnas HAM di tahun 2023.
Komnas HAM menerima 463 aduan dengan kategori kelompok rentan marginal dan masyarakat adat selama tahun 2023. Individu – Perempuan menjadi pihak yang paling banyak menjadi korban dugaan pelanggaran HAM sebanyak 122 aduan. Selanjutnya adalah kelompok - masyarakat hukum adat sebanyak 74 aduan, diikuti dengan individu – anak (52 aduan) dan individu – buruh migran (45 aduan) serta individu – tahanan (25 aduan). Kategori klasifikasi pihak diadukan yang paling banyak adalah individu – orang seorang (127 aduan), diikuti dengan Polri (89 aduan) dan pemerintah pusat (Kementerian 51 aduan) serta korporasi (50 aduan). Hak atas kesejahteraan merupakan dugaan hak yang paling banyak dilanggar pada kategori kelompok marginal (137 aduan). Selanjutnya adalah dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan dengan 97 aduan dan diikuti dengan dugaan pelanggaran hak atas rasa aman (81 aduan).
DKI Jakarta menjadi wilayah peristiwa dugaan pelanggaran HAM terbanyak dengan 58 aduan. Selanjutnya adalah Jawa Barat (52 aduan), diikuti dengan Sumatera Utara (34 aduan), serta Jawa Timur (21 aduan). Terdapat wilayah kejadian di luar negeri, dengan aduan terbanyak berasal dari Arab Saudi (15 aduan), Malaysia (9 aduan) serta Irak dan Kamboja (masing-masing 6 aduan). Negara lain yang menjadi lokasi kejadian dugaan pelanggaran terkait kelompok marjinal adalah Uni Emirat Arab, Laos, Oman, Qatar, Syria, Timor Leste, Tiongkok, dan Thailand.
Isu pengabaian kelompok rentan dan marjinal menjadi isu aduan terbanyak dengan 227 aduaan. Materi aduan yang seringkali diadukan adalah terkait dengan pengabaian hak buruh migran (58 aduan), diikuti kekerasan terhadap perempuan, anak, dan LGBTQ (47 aduan), serta kekerasan berbasis gender online (KBGO) (34 aduan). Materi aduan lainnya terkait dengan diskriminasi terhadap LGBTIQ, diskriminasi terhadap ODHIV, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pengabaian hak narapidana dan/atau tahanan, pengabaian hak pengungsi dan/pencari suaka, pengabaian hak penyandang disabilitas, serta penegakan pemenuhan perlindungan dan hak anak. Isu lain yang banyak diadukan terkait dengan pengabaian kelompok rentan dan marjinal adalah isu agraria (67 aduan), isu ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh APH (59 aduan) serta isu kekerasan dan/penyiksaan oleh aparat (18 aduan).
5. Perlindungan Pembela HAM
Dalam upaya Komnas HAM melindungi hak para pembela HAM dari kerentanan upaya Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), Komnas HAM mengagendakan upaya pembuatan Surat Pelindungan Hukum dan HAM, Pembaharuan Peraturan Komnas HAM (Perkom) tentang Layanan Pengaduan dengan penambahan pasal terkait Pembela HAM, sosialisasi SNP Pembela HAM, serta konsolidasi antar 3 (tiga) Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK) dalam rangka pelindungan Pembela HAM.
Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM telah menerima 13 aduan terkait Pembela HAM. Sebaran wilayah peristiwa merata di seluruh provinsi di Indonesia. Sumatera Utara menjadi lokus aduan terbanyak dengan 2 (dua) aduan. Lokasi aduan lainnya tersebar di Aceh, DIY Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, dan Sulawesi Selatan (masingmasing satu aduan). POLRI merupakan pihak yang paling sering diadukan pada tahun 2023 (6 aduan), diikuti dengan TNI dan individu – orang seorang (2 aduan). Aktor lain yang menjadi pihak teradu adalah pemerintah pusat (Kementerian), pemerintah daerah, dan Kejaksaan dengan masing-masing 1 aduan.
Sedangkan untuk kategori korban yang paling banyak mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah individu – orang seorang sebanyak 6 aduan. Individu - anak dan kelompok - masyarakat menjadi salah satu pihak yang seringkali menjadi korban dugaan pelanggaran HAM (masing-masing 2 aduan). Materi aduan dugaan pelanggaran HAM terkait Pembela HAM mayoritas terkait dengan kriminalisasi HRD (7 aduan) dan ancaman, intimidasi, dan persekusi HRD (6 aduan). Dugaan hak yang paling banyak dilanggar terkait dengan Pembela HAM adalah hak atas rasa aman (6 aduan), diikuti dengan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan (3 aduan), dugaan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi (2 aduan) serta dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan hak anak (masing-masing 1 aduan).
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Indonesia sebagai Negara beragama dengan mengakui 6 (enam) agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu terus berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Namun terlepas dari upaya pemerintah terus menjaga kerukunan antar umat, dalam kondisi-kondisi tertentu potensipotensi ketersinggungan antar umat tidak terelakan. Oleh karena itu untuk mendukung pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama Komnas HAM pada tahun 2023 memiliki fokus terkait regulasi tentang pendirian rumah ibadah dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2024, tentunya berkaca pada tahun 2019 politik identitas masih sering terjadi.
Selama 2023, Komnas HAM menerima 25 aduan terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (21 aduan). Aceh merupakan provinsi dengan aduan terbanyak (4 aduan), diikuti dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (masing-masing 3 aduan). Pemerintah daerah adalah pihak yang paling banyak diadukan dengan 8 aduan, diikuti dengan individu – orang seorang (5 aduan), dan pemerintah pusat (Kementerian), POLRI, dan kelompok masyarakat (masing-masing 2 aduan). Kelompok - agama dan penghayat kepercayaan merupakan pihak yang seringkali menjadi korban (11 aduan), diikuti dengan kelompok masyarakat (4 aduan) serta individu - orang seorang dan kelompok - masyarakat hukum adat (masing-masing 2 aduan).
Materi aduan KBB mayoritas terkait dengan isu kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan (9 aduan), diikuti pelarangan/penolakan pembangunan tempat ibadah (7 aduan), dan larangan pelaksanaan kegiatan ibadah/budaya kelompok minoritas (5 aduan). Materi aduan lainnya adalah terkait dengan intimidasi fisik dan verbal terhadap kelompok agama tertentu (3 aduan) dan kebebasan berpindah agama (1 aduan). Dugaan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi (21 aduan) adalah hak yang paling banyak dilanggar terkait dengan KBB. Selanjutnya adalah dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak tidak diperlakukan diskriminatif (masing-masing 1 aduan).
7. Bisnis dan HAM
Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat untuk memperoleh penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha, Komnas HAM berupaya meningkatkan kesadaran publik (raising public awareness) dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) khususnya sektor swasta melalui penyebarluasan wawasan HAM terkait bisnis dan HAM dan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam kegiatan bisnis korporasi di Indonesia dengan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Bisnis dan HAM. Selain itu, Komnas HAM juga membangun kerja sama dan jejaring (networks) dengan para pihak, di tingkat nasional, regional dan multilateral dalam implementasi UNGPs on BHR.
Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM menerima 412 aduan dengan pihak teradu adalah korporasi. Aduan terkait korporasi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri. DKi Jakarta merupakan lokus peristiwa terbanyak (75 aduan) diikuti Sumatera Utara (31 aduan), dan Jawa Barat (30 aduan). Selanjutnya adalah provinsi Kalimantan Barat (25 aduan) serta Banten (21 aduan). Mayoritas korban adalah kelompok masyarakat (159 aduan), selanjutnya adalah individu – orang seorang (102 aduan) dan diikuti oleh kelompok pekerja (52 aduan) serta individu – pekerja profesi (45 aduan). Terkait Bisnis dan HAM, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait dengan hak atas kesejahteraan (311 aduan), diikuti dengan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan (22 aduan), dan dugaan pelanggaran hak untuk hidup (21 aduan).
Isu agraria adalah isu yang paling banyak diadukan (183 aduan) dengan materi aduan terkait lahan/tanah (126 aduan), perkebunan (36 aduan), pertambangan (10 aduan), kehutanan dan perumahan (masing-masing 5 aduan) serta pesisir (1 aduan). Isu selanjutnya yang diadukan adalah terkait dengan ketenagakerjaan (105 aduan). Dengan materi aduan mayoritas terkait dengan tidak dibayarkan upah, pesangon, dan tunjangan lainnya (48 aduan), PHK sewenang-wenang (19 aduan), serta ketidakjelasan status pekerja (11 aduan). Materi aduan pada isu ketenagakerjaan juga terkait dengan union busting, permasalahan larangan membentuk serikat pekerja, penurunan pangkat/mutasi sewenang-wenang, jam kerja berlebih, larangan mogok kerja, perbudakan, serta skorsing. Isu selanjutnya yang seringkali diadukan adalah terkait dengan lingkungan (25 aduan). Pada isu lingkungan, materi aduan mayoritas terkait dengan pencemaran sumber mata air dan gangguan lingkungan tempat tinggal (masing-masing 8 aduan), selanjutnya adalah pencemaran udara (4 aduan). Detail aduan lainnya adalah terkait dengan gangguan terhadap Kawasan Lindung, dan pembuangan limbah ke lingkungan tempat tinggal (masing-masing 2 aduan) dan dampak perubahan iklim (1 aduan).
8. Antisipasi Pemilu 2024
Berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, berkaca dari penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya banyak sekali potensi pelanggaran HAM yang terkait antara lain hak kelompok rentan, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Maka Komnas HAM berupaya menyusun pedoman pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada dan menjalin kerja sama dengan penyelenggara Pemilu guna memastikan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada 2024 yang ramah HAM.
Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM telah menerima 14 aduan terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Lembaga negara (non Kementerian) menjadi pihak paling banyak diadukan dengan 7 aduan, diikuti dengan pemerintah pusat (Kementerian) dengan 3 aduan. Pihak teradu lainnya adalah pemerintah daerah, lembaga peradilan, individu – pekerja/profesi. Dari 14 aduan yang diterima oleh Komnas HAM, mayoritas korban adalah individu – orang seorang (7 aduan) dan kelompok – masyarakat (5 aduan). Hak turut serta dalam pemerintahaan (13 aduan) adalah dugaan hak yang paling banyak dilanggar diikuti dengan hak tidak diperlakukan diskriminatif (1 aduan).
Wilayah kejadian tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan DKI Jakarta menjadi wilayah terbanyak, yakni 4 aduan. Dugaan pelanggaran HAM terkait Pemilu juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Barat masing-masing dengan 2 aduan. Wilayah dugaan pelanggaran HAM lainnya di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Materi aduan dugaan pelanggaran HAM umumnya terkait dengan hak dipilih dan memilih (7 aduan) dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pilkada/Pilkades (3 aduan). Materi aduan lainnya terkait dengan maladministrasi, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan politik.
9. Pemantauan RANHAM 2022-2024
Sebagaimana diatur dalam Perpres 53 tahun 2021, RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. Terdapat 4 kelompok sasaran berdasarkan Perpres tersebut, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM turut menerima pengaduan terkait keempat kelompok sasaran tersebut. Anak merupakan kelompok sasaran dengan jumlah aduan terbanyak dengan 101 aduan. Selanjutnya adalah perempuan (93 aduan), masyarakat adat (86 aduan), dan penyandang disabilitas (22 aduan).
Dugaan pelanggaran HAM terkait dengan anak mayoritas terjadi di Jawa Barat (17 aduan), diikuti dengan Sumatera Barat dan Sumatera Selatan (masing-masing 10 aduan). Jawa Barat (18 aduan) juga merupakan wilayah kejadian terbanyak terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap perempuan. Menyusul Jawa Barat adalah DKI
Jakarta (17 aduan) dan Jawa Tengah (11 aduan). Sedangkan untuk dugaan pelanggaran HAM terkait kelompok masyarakat adat, dugaan pelanggaran HAM paling banyak terjadi di Sumatera Utara (14 aduan), diikuti Kalimantan Barat (10 aduan), dan Sumatera Barat (9 aduan). Terkait dengan aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas, DKI Jakarta dan Jawa Barat (masing-masing 5 aduan) menjadi wilayah lokasi pelanggaran terbanyak, disusul oleh Jambi, Jawa Timur, dan Papua (masing-masing 2 aduan).
Pihak kepolisian (POLRI) menjadi pihak teradu yang paling banyak diadukan pada dugaan pelanggaran HAM terkait dengan anak (38 aduan). Aktor lain yang juga sering diadukan adalah individu – orang seorang (27 aduan) dan lembaga pendidikan (13 aduan). Sedangkan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM terhadap perempuan, individu – orang seorang (56 aduan) menjadi pihak teradu yang paling banyak diadukan, disusul oleh POLRI (15 aduan). Korporasi (36 aduan) menjadi pihak teradu yang paling banyak diadukan pada dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Selanjutnya adalah pemerintah daerah (20 aduan) dan pemerintah pusat (kementerian) dengan 12 aduan. Untuk dugaan pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas, aktor yang paling banyak menjadi pihak teradu adalah individu – orang seorang (6 aduan), POLRI (3 aduan), dan diikuti oleh pemerintah pusat (Kementerian), Lembaga negara (non Kementerian), korporasi, dan organisasi (masing-masing 2 aduan).
Individu - anak (80 aduan) merupakan mayoritas korban pada dugaan pelanggaran HAM terkait anak. Sedangkan individu - perempuan (73 aduan) merupakan klasifikasi kategori korban terbanyak pada dugaan pelanggaran HAM terkait perempuan. Pada dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, mayoritas klasifikasi kategori korban adalah kelompok - masyarakat hukum adat (74 aduan). Individu – penyandang disabilitas (11 aduan), menjadi klasifikasi kategori korban terbanyak terkait dugaan pelanggaran HAM penyandang disabilitas.
Pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal (27 aduan) dan ketidak profesional/ketidaksesuaian prosedur oleh APH (26 aduan) adalah isu yang paling sering diadukan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM pada anak. Mayoritas aduan diduga melanggar hak anak (45 aduan) dan hak memperoleh keadilan (36 aduan). Isu yang paling banyak diadukan pada dugaan pelanggaran HAM terhadap perempuan adalah pengabaian hak kelompok rentan dan marginal (59 aduan), dan ketidak profesional/ ketidaksesuaian prosedur oleh APH (12 aduan). Mayoritas aduan diduga melanggar hak perempuan (58 aduan) dan hak memperoleh keadilan (12 aduan). Pada dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, isu yang paling banyak diadukan adalah agraria (73 aduan) dengan mayoritas dugaan pelanggaran HAM diduga melanggar hak atas kesejahteraan (69 aduan) dan hak memperoleh keadilan (7 aduan). Pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal (14 aduan) menjadi isu yang paling banyak diadukan pada dugaan pelanggaran HAM terkait penyandang disabilitas. Mayoritas aduan diduga melanggar hak atas kesejahteraan (7 aduan) diikuti dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman (masing-masing 4 aduan).
F. HASIL EVALUASI
Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) nomor B/87/AA.05/2023 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 Komnas HAM mendapat nilai hasil evaluasi sebesar 67,40 termasuk dalam tingkatan Akuntabilitas Kinerja kategori "B". berkaitan dengan hasil tersebut, adapun rekomendasi KemenPANRB untuk Komnas HAM dan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:
| REKOMENDASI | UPAYA PERBAIKAN |
| 1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja level Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unit kerja dengan mengawal sasaran strategis yang lebih | 1. Komnas HAM telah melakukan upaya revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor |
REKOMENDASI
UPAYA PERBAIKAN
| pelaksanaan program, kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Selain itu, penggunaan beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran perlu disempurnakan agar memenuhi SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound); 2. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diharapkan untuk melakukan reviu dokumen | 2. Penetapan indikator capaian pada level sasaran kegiatan hingga sasaran strategis akan terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi-evaluasi yang nantinya akan dituangkan dalam Renstra Komnas HAM tahun 2025- 2029 1. Komnas HAM telah melakukan reviu |
| achievable, relevant, dan time bound); 2. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diharapkan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis dan keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada logical framework yang telah disusun sampai ke level individu; | 1. Komnas HAM telah melakukan reviu Renstra tahun 2020-2024 2. Kedepannya, sebagaimana yang telah tertuang dalam rancangan awal Renja 2025 Komnas HAM akan menerapkan dialog kinerja dalam penyusunan PK tidak hanya menurunkan PK dari informasi kinerja yang sudah ada, agar targetan yang akan dicapai tidak hanya mendukung sasaran yang telah ditetapkan namun juga dapat diturunkan dengan baik hingga level individu |
| 3. Unit kerja agar meningkatkan kualitas monitoring rencana dengan aksi faktor mengidentifikasi kegagalan/keberhasilan pelaksanaan aksi, kemudian menetapkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan ataupun perumusan aksi dalam rangka mencapai kinerja; | 1. Komnas HAM telah melakukan monitoring atas pelaksanaan kinerja anggaran baik bulanan ataupun triwulan melalui tools linkin profile (campsite) yang dapat diakses oleh unit kerja dimana dalam monitoringnya sudah mengakomodir kendala dan upaya perbaikan; 2. Kedepannya, Komnas HAM akan melakukan monitoring melalui aplikasi E-Sakip yang telah dibangun untuk digunakan di dalam internal Komnas HAM |
| 4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun. Serta melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan | 1. Komnas HAM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 sesuai dengan PANRB No.53 Tahun 2014 Iampiran II/1 , kedepanya Komnas HAM akan terus meningkatkan LKjIP yang akan dilaporkan. 1. Komnas HAM telah melakukan reviu |
| pencapaian kinerja; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan | 1. Komnas HAM telah melakukan reviu |
| laporan kinerja salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih baik/lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja; 6. Melakukan evaluasi akuntabilitas | Renstra tahun 2020-2024 yang akan digunakansebagaiacuandan pedoman dalam penyusunan dan penetapan target pada Renstra 2025- 2029 2. Kedepannya, Komnas HAM akan melakukan reviu Renstra pada pertengahan periode Renstra dan periode akhir Renstra |
| 6. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; | 1. Komnas HAM telah memiliki Perses Nomor 1 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi struktur organisasi Komnas HAM |
| 7. Mendorong pelaksanaan evaluasi internal agar dilaksanakan kepada seluruh unit kerja, sehingga secara internal Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memiliki gambaran secara utuh terkait sejauh mana kualitas implementasi SAKIP dari sisi internal | 1. Apip Komnas HAM telah melakukan evaluasi atas SAKIP Komnas HAM dan menyampaikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja. |
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2023 adalah sebagai
berikut:
BABI
PENDAHULUAN
Menyajikan landasan penyusunan LKjIP berupa dasar hukum dan latar belakang. Selain itu, disajikan pula penjelasan umum organisasi berupa tugas dan wewenang, struktur organisasi, dan tantangan strategis yang dihadapi.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan uraian rencana strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan capaian kinerja organisasi atas setiap sasaran strategis yang telah diperjanjikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu disajikan pula realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang telah diperjanjikan.
BAB IV
PENUTUP
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
BAB. II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun.
Dalam Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan visi Komnas HAM yaitu:
“Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya.
Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah semua pilar penyelenggaraan negara, mulai fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Termasuk di dalam penyelenggaraan ini adalah lembaga auxiliary bodies yang dikenal saat ini dalam konsep negara yang lebih maju.
Pengarusutamaan dalam konteks ini dipilih sebagai metode yang tidak hanya membangun pemahaman dan penerapan bersama, namun juga memastikan pengawasan pelaksanaan norma agar tercapai hasil yang nyata dan konkret, misalkan ada perubahan kebijakan, perubahan perilaku dan tata kelola penyelenggaraan negara secara umum.
2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor).
Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor).
Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.
3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.
Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.
Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI.
Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM
Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.
Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM
Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai maka ditetapkan tujuan Komnas HAM 2020-2024 sebagai berikut:
1. Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara
2. Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di Masyarakat
3. Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
4. Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Komnas HAM menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
2. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
3. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)
4. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
5. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja. Indikator kinerja disusun untuk menjamin proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah Pasal (3) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Berdasarkan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/44/M.AA.05/2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Komnas HAM perlu melakukan perbaikan terhadap formulasi ukuran yang belum sesuai pada dokumen rencana strategis atau dokumen lainnya yang dimiliki sehingga sasaran kinerja dapat terukur dengan lebih baik.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 2023 Komnas HAM menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 18 tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 009A/Komnas HAM/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM 2020 - 2024
| NO. 1. | SASARAN STRATEGIS Meningkatnya | INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase | SUMBER DATA Hasil | FORMULASI Target atau Realisasi |
| 1. 2. | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplement asikan Standar Norma HAM Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia | Persentase kebijakan K/L/D yang mengimpleme ntasikan Standar Norma HAM Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | Hasil inventarisasi data implementasi Standar = Norma HAM Hasil inventarisasi peraturan perundang- undangan = | Target atau Realisasi Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM = x 100% Jumlah kebijakan K/L/D yang berkaitan dengan Standar Norma HAM Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau Realisasi |
| 2. | Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang | Persentase perundang- | Hasil | Norma HAM Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau Realisasi |
| 2. Meningkatnya peraturan perundang- | Meningkatnya peraturan | Persentase Hasil perundang- | Hasil inventarisasi | Target Target atau Realisasi Jumlah Peraturan |
| peraturan perundang- undangan yang | peraturan perundang- | perundang- undangan peraturan | inventarisasi peraturan | Jumlah Peraturan |
| perundang- undangan yang | perundang- undangan | inventarisasi peraturan | Jumlah Peraturan perundang-undangan yang | |
| peraturan perundang- undangan yang | perundang- undangan | inventarisasi peraturan | Jumlah Peraturan perundang-undangan yang | |
| peraturan perundang- undangan yang | perundang- undangan | inventarisasi peraturan | Jumlah Peraturan perundang-undangan yang | |
| perundang- undangan yang | undangan | peraturan | Jumlah Peraturan perundang-undangan yang | |
| perundang- undangan yang sejalan atau | undangan yang | peraturan perundang- | perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM | |
| 1 | undangan yang sejalan atau berkesesuaian | yang berkesesuaian | perundang- undangan | berkesesuaian dengan HAM |
| dengan hak | sejalan atau berkesesuaian | berkesesuaian dengan HAM | undangan = | berkesesuaian dengan HAM = _x |
| dengan hak | berkesesuaian dengan hak | dengan HAM | undangan yang | = _x 100% |
| dengan hak asasi manusia | berkesesuaian dengan hak asasi manusia | dengan HAM | yang berkesesuaian | 100% Jumlah peraturan |
| asasi manusia | dengan hak asasi manusia | bb | berkesesuaian dengan HAM | Jumlah peraturan |
| asasi manusia | asasi manusia | d | dengan HAM | Jumlah peraturan perundang-undangan yang |
| asasi manusia | 。 | dengan HAM | perundang-undangan yang menindaklanjuti hasil | |
| perundang-undangan yang menindaklanjuti hasil | ||||
| menindaklanjuti hasil kajian/ penelitian Komnas | ||||
| menindaklanjuti hasil kajian/ penelitian Komnas | ||||
| kajian/ penelitian Komnas | ||||
| kajian/ penelitian Komnas HAM | ||||
| kajian/ penelitian Komnas HAM | ||||
| HAM | ||||
| HAM | ||||
| HAM | ||||
| HAM | ||||
| 3. Meningkatnya penyelesaian | Persentase | yang | Laporan hasil rekomendasi ditindaklanjuti | Capaian = Realisasi x 100% Target |
| 3. kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | Laporan hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti Laporan hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat Laporan hasil | Target atau Realisasi Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau Realisasi Jumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung 100% Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial Capaian = Realisasi x 100% | |
| Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan | Persentase tingkat kesadaran HAM tingkat masyarakat | Laporan hasil monitoring dan evaluasi tingkat Kesadaran | Target atau Realisasi Jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM |
| 5 6 | HAM di masyarakat Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas | Persentase Kerjasama Strategis yang ditindaklanjuti | HAM Masyarakat Laporan hasil tindak lanjut Kerjasama strategis | x = 100% Jumlah orang target penyebarluasan wawasan HAM Capaian = Realisasi x 100% |
| 5 6 | Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n Reformasi | Persentase Kerjasama Strategis yang ditindaklanjuti Indeks Reformasi Birokrasi | Laporan hasil tindak lanjut Kerjasama strategis = 100% Target Hasil evaluasi pelaksanaan | Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau Realisasi Jumlah Kerjasama Strategis ditindaklanjuti _x 100% Jumlah Kerjasama Strategis dihasilkan Capaian = Realisasi x 100% |
| kualitas penyelenggaraa n Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas | Reformasi pelaksanaan Birokrasi reformasi Komnas HAM birokrasi Hasil evaluasi Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi | Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2022 Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAM Tahun 2022 |
| Kinerja Instansi Pemerintah | Kinerja Instansi Pemerintah | Komnas HAM Tahun 2022 |
C. PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui Rencana Kinerja Tahunan
Kementerian/Lembaga. Rencana Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L merupakan dokumen perencanaan K/L untuk periode 1 (satu) tahun. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaanya. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi K/L untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai komitmen pimpinan Komnas HAM dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka disusunlah Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2023 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2023
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1 | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan | Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar | 100 persen |
| 2 | Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian | Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM | 100 persen |
| kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | ditindaklanjuti | ||
| 4 | Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM | Persentase tingkat kesadaran | 50 persen |
| 5 | di masyarakat Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang | Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6 | ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A |
BAB. III
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Komnas HAM dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, telah berupaya mewujudkan kinerja yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2023 dengan realisasinya.
Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaiancapaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut
Tabel 3. 1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2023
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | CAPAIAN 2023 |
| 1 | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | 100% | 80% |
| 2 | Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia | Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM Persentase rekomendasi | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | 50% 100% | 61,3% 80% |
| 4 | Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat | Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat | 50% | 49,6% |
| 5 | Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM Meningkatnya kualitas | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A indeks | BB indeks |
| 7 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Nilai Akuntabilitas | BB nilai | B nilai |
B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2023
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Strategis 1
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | % CAPAIAN KINERJA |
| Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplemen- tasikan Standar Norma HAM | 100% | 80% | 80% |
Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) di tahun 2023 ini, ditujukan untuk para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan, diantaranya dalam rangkaian konsep dan /atau asas tertulis yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak yang merujuk kepada Standar Norma HAM.
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 201 Tahun 2023 (Kepses No 201 Tahun 2023) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, K/L/D didefinisikan sebagai Kementerian, LPNK, Alat Negara, Setjen Lembaga Negara, LPP, Setjen LNS, Sekretariat LNS, Lembaga Pemerintah lainnya, LNS, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tk.Il, Lembaga Pendidikan serta Lembaga Stakeholder lainnya.
Pada tahun 2023 Komnas HAM menyusun SNP tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilu dan SNP Bisnis dan HAM. Urgensi dari penyusunan SNP tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilu vakni, Pemilu yang tidak sekadar memberi legitimasi bagi kekuasaan politik maupun prosedur rutin yang harus dipenuhi dalam negara demokratis, melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari HAM dan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Namun, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, kelompok-kelompok rentan masih terabaikan hak-haknya baik hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan haknya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan permasalahan tersebut, Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum sebagai penjelasan dan panduan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk terhadap kelompok rentan. Sedangkan SNP Bisnis dan HAM disusun berdasar atas hasil monitoring Komnas HAM dari tahun 2020-2022 menunjukkan tingginya pelibatan korporasi dan BUMN/BUMD dalam peristiwa pelanggaran HAM setiap tahun di Indonesia. Pelaku usaha termasuk BUMN/BUMD menempati urutan 2 atau 3 sebagai pihak yang paling banyak diadukan melanggar HAM setelah Polri atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Isu-isu yang berdimensi bisnis dan hak asasi manusia terkait dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, dan kehidupan yang layak menjadi isu sentral yang diadukan masyarakat.
Sampai dengan tahun 2023 Komnas HAM telah menyusun 13 (tiga belas) dokumen SNP yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM.
1. SNP Nomor 1 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE);
2. SNP Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB);
3. SNP Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB);
4. SNP Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan;
5. SNP Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi;
6. SNP Nomor 6 tentang Pembela HAM;
7. SNP Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA);
8. SNP Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan;
9. SNP Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat;
10. SNP Nomor 10 tentang Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia;
11. SNP Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak;
12. SNP Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum;
13. SNP Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM.
Melalui SNP HAM yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM, menjadi tujuan strategis bagi Komnas HAM untuk melakukan upaya-upaya guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga yang independen untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" melalui berbagai kebijakan K/L/D yang dibentuk dan/atau diubah mengacu pada norma dan prinsip HAM, K/L/D yang dimaksud meliputi Kementerian, LPNK, Alat Negara, Setjen Lembaga Negara, LPP, Setjen LNS, Sekretariat LNS, Lembaga Pemerintah lainnya, LNS, Pemerintah Provinsi & Pemerintah Daerah Tk.Il, Lembaga Pendidikan serta Lembaga Stakeholder lainnya.
Pada tahun 2023 target persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM tercapai 80% dimana capaian tersebut teridentifikasi dari berbagai bentuk kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM dalam berbagai bentuk kebijakan, diantaranya dalam bentuk kerja sama, pelatihan, kampanye, pendidikan, advokasi, dan perumusan peraturan perundang-undangan. Adapun upaya Komnas HAM dalam mendorong K/L/D untuk mengimplementasikan Standar Norma HAM terlihat pada capaian sebagai berikut :
Tabel 3. 3 Implementasi Standar Norma HAM (SNP)
| Tabel 3. 3 Implementasi Standar Norma HAM (SNP) | ||
| SNP | Implementasi SNP | K/L/D/S |
| 13 SNP SNP Penghapusan | Rujukan Bahan Ajar Bahan rujukan dalam Perumusan | Universitas Sjakhyakirti (Unisti) Palembang Human Rights & |
| Diskriminasi Ras dan Etnis | Bahan rujukan dalam Perumusan Makalah Kebijakan usulan pembentukan Undang-Undang Anti- Diskriminasi Komprehensif untuk Menghapus Diskriminasi Terkait HIV Rujukan dalam perumusan makalah Kebijakan Penguatan Kerangka | Gender UNAIDS DATUM Indonesia |
| SNP Hak Atas Kebebasa Beragama dan Berkeyakinan | Hukum Nasional tentang Kesetaraan dan Penghapusan Diskriminasi yang Komprehensif¹. Rujukan dalam penyusunan Buku II Kompilasi Makalah Konferensi | Perkumpulan Equitas Indonesia |
| Berkeyakinan | Pendidikan HAM.². Penyebaran Informasi Publik: Memupuk Toleransi di Serang: | DATUM Indonesia Fakultas Hukum untirta |
| Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan³ Bahan rujukan pada Peluncuran | INFID | |
| K | program INKLUSI Komitmen untuk mengimplementasikan SNP dalam | Untirta |
| mengimplementasikan SNP dalam kegiatan sosialisasi Komitmen penggunaan SNP | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana | |
| Rujukan dalam penyusunan jurnal "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia" | Hasanuddin (UIN SMH) Universitas Gajah Mada (UGM) | |
| Kebebasan Beragama di Indonesia" pada PROGRESIF: Jurnal Hukum XVI/No. 2 | ||
| SNP Bisnis dan HAM Kerja sama yang akan ditindaklanjuti | ||
| SNP Bisnis dan HAM SNP Tanah dan Suberdaya Alam | Kerja sama yang akan ditindaklanjuti sesuai tri dharma perguruan tinggi utamanya pada ruang lingkup Business and Human Rights, SNP, Pusdahamnas, dan penjajakan pembukaan special class untuk ASN Komnas HAM Rujukan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas terkait | Fakultas Hukum UGM Balai Besar Taman |
| SNP Tanah dan Suberdaya Alam | Rujukan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas terkait Penanggulangan Pemanfaatan Ilegal TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) dan Kehutanan di Kawasan Konservasi Wilayah Aceh dan Sumatera Rujukan dalam penyusunan | Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Wildlife Conservation Society (WCS) Koalisi untuk keadilan |
| Executive Summary/Ringkasan Hasil dan Rekomendasi Konferensi Tenurial 20234 Penyusunan opini kebijakan | Tenure | |
| Penyusunan opini kebijakan "Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru” | Papua Study Center | |
| B | Jurnal Tunas Agraria Vol 6 No. 2 Bulan Mei Tahun 2023, STPN.5 | Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta |
| Rujukan dalam penyusunan Laporan Situasi United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) Indonesia 20226 | Serikat Petani Indonesia | |
| Rujukan dalam penyusunan Jurnal ilmiah "implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia" Tunas Agraria,6(2), 152-170, Mei 2023.7 | Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta | |
| Rujukan penyusunan jurnal “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan | Magister Ilmu Hukum Universitas Nasionasl (UNAS) | |
| Kelapa Sawit" dalam e- | ||
| SNP Hak Atas Kesehatan | Kelapa Sawit" dalam e- journal.balitbangham.8 Sebagai bukti Pemeriksa Perkara | Mahkamah Konstitusi |
| Sebagai bukti Pemeriksa Perkara yang tertuang dalam putusan No. 93/PUU-X/2022 tentang pengujian Peraturan Perundang undangan Pasal 433 KUH Perdata (BW) yg diajukan oleh Komnas HAM sebagai pihak terkait.9 | Mahkamah Konstitusi | |
| Jurnal ilmiah "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Fakir Miskin Saat RI Pandemi Covid-19 di Indonesia dalam Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 6.10 | Kementerian Keuangan RI | |
| Public Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 substansi Teknologi Kesehatan.11 | Kementerian Kesehatan RI | |
| SNP Klompok Rentan dalam Pemilu | rujukan dalam penyusunan jurnal ilmiah "Legalitas Pengaturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik" dalam Jurnal Hukum - Widya Yuridika No 6. Vo. 2 Tahun 202312 | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan |
| Komitmen melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan dalam Pemilu. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | |
| Diskusi Kelompok Terfokus: Sukseskan Pemilu 2024 di Kalimantan Barat "Mewujudkan Hak Konstitusional Kelompok Rentan" | KPU Provinsi Kalimantan Barat | |
| dalam bentuk komitmen KPU. Acuan dalam upaya penyelenggara Pemilu yang paham HAM, serta langkah-langkah konkret yang dapat | BAWASLU Kalimantan Barat | |
| diambil untuk memastikan bahwa | ||
| diambil untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 di Kalimantan Barat dapat berlangsung sukses dan menjaga hak-hak konstitusional kelompok rentan. Sebagai acuan dalam merumuskan | Gubernur Kalimantan | |
| Surat Edaran, Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 200/5334/ KESBANGPOL-C tanggal 20 November 2023.13 | Barat | |
| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) | ||
| Bahan sosialisasi terkait 4 Kewajiban Negara dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas.14 | Jaksa Peduli Difabel (JPD) | |
| SNP Pembela HAM | Rujukan dalam penyusunan jurnal “Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia dalam Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, Desember 202315 | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan |
| Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Perlindungan Pembela HAM dalam Konferensi Nasional Pembela Hak Asasi Manusia 2023 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | |
| Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat Lembaga HAM Nasional untuk Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pembela HAM.16 | Komnas Perempuan | |
| Nota Kesepahaman tentang Penanganan Pelindungan bagi Para Pembela HAM. | Sajogyo Institute | |
| Jurnal Ilmiah "Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara dan Pelindungan Hukum Pembela HAM Perempuan" dalam Jurnal | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | |
| Esensi Hukum Vol 5 No 1 Bulan Juni | ||
| _ | Esensi Hukum Vol 5 No 1 Bulan Juni Tahun 2023, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.17 Penyusunan Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM untuk | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) |
| melindungi anak, Keluarga, dan masyarakat rentan melalui Partisipasi Anak yang Bermakna menuju Indonesia yang Inklusif.18 Penyusunan Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM untuk | Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) | |
| melindungi anak, Keluarga, dan masyarakat rentan melalui Partisipasi Anak yang Bermakna menuju Indonesia yang Inklusif.19 Jurnal ilmiah tentang "Pembentukan | seluruh Indonesia Asosiasi Pembina | |
| Peraturan Daerah Tentang Pembela Hak Asasi Manusia Bidang Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat Adat".20 Jurnal ilmiah tentang Perlindungan | Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) Fakultas Syariah | |
| Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana, dalam jurnal ilmu hukum Arena Hukum, Volume 16 No 1 (April) 2023 Faculty of Law, Universitas Brawijaya.21 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri | |
| Temu Nasional Perempuan Pembela HAM (PPHAM) pendamping perempuan korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dilaksanakan di Soreang, Kabupaten Bandung.²2 | Indonesia Protection for Women Human Rights Defenders (IPROTEC NOW), VOICE, LBH APIK Jakarta | |
| Referensi dalam jurnal ilmiah "Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia" pada Jurnal KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17, No.2 Tahun 2023.23 | Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | |
https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/BHL-V7N1A2 20
| Jurnel Fone HHdum Vol F Ne 1Felultas Hulum | ||
| Jurnal Esensi Hukum Vol. 5 No. 1, Tahun 2023, yang berjudul “Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara Dan Perlindungan Hukum Pembela Ham Perempuan."24 Jurnal ilmiah "Perlindungan Hukum | Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum | |
| terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana", Arena Hukum, Vol. 16, No. 1, Tahun 2023.25 FGD Tim HRD dan Diseminasi SNP | Universitas Brawijaya Lembaga Hikmah | |
| SNP Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat | No 6 Tahun 2021.26 Penyebarluasan nilai dan norma | Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Pemerintah Kota |
| Korban Pelanggaran HAM yang Berat | Penyebarluasan nilai dan norma HAM kepada seluruh masyarakat Kota Medan.27 Rekomendasi kepada semua Calon | Medan Foundation for |
| Presiden dan Wakil Presiden terkait isu HAM yang telah dibahas dalam debat pertama pada 12 Desember 2023 untuk ditindaklanjuti pada 100 hari pertama pemerintahan presiden terpilih. Rekomendasi untuk | International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) | |
| SNP Tempat Tinggal yang Layak | Rekomendasi untuk memperpanjang masa kerja Tim Pemantau PPHAM.28 Jurnal Ilmiah berjudul "Karakteristik | Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) Badan Riset dan |
| Jurnal Ilmiah berjudul "Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penggusuran" dalam Jurnal HAM Vol 14 No 2 Bulan Agustus Tahun 2023, Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI.29 | Inovasi Nasional (BRIN) | |
| SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi | Diskusi Publik dan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Kebebasan | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur |
| Berpendapat dan Berekspresi dalam Kebebasan Pers. | Berpendapat dan Berekspresi dalam | |
| Rujukan penyelenggaraan diskusi Publik dan Diseminasi SNP tentang Kebebasan Berpendapat dan | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur | |
| Pers.30 Rekomendasi kepada semua Calon Presiden dan Wakil Presiden terkait isu HAM yang telah dibahas dalam debat pertama pada 12 Desember 2023 untuk ditindaklanjuti pada 100 | Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) | |
| presiden terpilih. Rujukan dalam penyusunan Skripsi "Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kebebasan Berekspresi Perspektif Fiqh Siyasah" 31 | Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin | |
| SNP Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Jurnal "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia" oleh, Vol. 5, No. 2, Tahun 2023.32 | Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia |
| Skripsi “Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo).33 | Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia | |
| SNP Hak Memperoleh Keadilan | Kabupaten Kulon Progo).33 Rujukan penyusunan Buku "Hukum dan HAM", Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. | Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) |
Pencapaian tersebut ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP, dilakukan konsultasi publik baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah,
Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta dilaksanakan pula talkshow dalam proses penyusunan SNP HAM. Hal ini untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna.
Sepanjang tahun 2023, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada lebih dari 250 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan dokumen SNP yang telah disahkan dengan pembuatan dua videografis, yakni videografis SNP Nomor 10 tentang Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia dan Videografis SNP Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram Komnas HAM.
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Perbandingan tahun 2022 - 2023
| Indikator Sasaran Strategis | Tahun 2022 | Capaian Kinerja (%) | Tahun 2023 | Capaian Kinerja (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
| Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplemen- tasikan Standar Norma HAM | 100% | 87,5% | 87,5% | 100% | 80% | 80% |
Berdasarkan tabel perbandingan capaian Tahun 2022 dengan 2023 tersebut dapat dijelaskan bahwa target sasaran strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" pada tahun 2023 adalah 80% atau sejumlah 51 kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM dalam berbagai bentukan kebijakan. Capaian ini lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar 87,5%. Perbedaan capaian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM adalah:
Tabel 3. 5 Tantangan dan Upaya perbaikan dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Perbandingan tahun 2023
| TANTANGAN | UPAYA PERBAIKAN | |
| TANTANGAN 1. Sosialisasi dan diseminasi SNP yang belum | massif | UPAYA PERBAIKAN 1. Melakukan upaya dengan penyesuaian bentuk kegiatan sosialisasi/ diseminasi secara online maupun hybrid dengan tetap |
| menyebabkan sejumlah K/L/D belum mengetahui keberadaan dan kegunaan SNP. 2. Dokumen SNP HAM yang karakternya sangat teoritis akademis menyebabkan K/L/D kesulitan untuk mencapai target sasaran strategis pada kebijakan K/L/D yang | online maupun hybrid dengan tetap mempertahankan tingkat efektifitas, efisiensi serta keberhasilan pencapaian target. 2. Melakukan sinergi dengan metode kerja sama Komnas HAM dengan K/L/D melalui Nota Kesepahaman. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan koordinasi program kerja SNP HAM dengan K/L/D dalam tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca kerja sama terkait upaya mencapai target | |
| merupakan kerja-kerja yang bersifat multi-years, tidak serta merta SNP HAM dapat diimplementasikan dalam kebijakan K/L/D dalam masa kerja 1 (satu) tahun anggaran. Belum adanya instrumen untuk melakukan advokasi dan monitoring terhadap implementasi SNP HAM dalam kebijakan K/L/D dikarenakan SNP HAM tidak bersifat mengikat secara hukum untuk diimplementasikan oleh penyelenggara negara. | implementasi SNP HAM dalam, hal tersebut membutuhkanwaktudankebijakan komitmen yang baik antara Komnas HAM dengan stakeholders yang menjadi mitra kerja sama Komnas HAM. 3. Dalam proses penyusunan dokumen SNP, Komnas HAM melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan SNP, antara lain akademisi dan peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, untuk menunjang diseminasi dokumen SNP HAM, Komnas HAM bersinergi dengan Unit Kerja lain untuk mendukung kerja penyebarluasan wawasan HAM melalui diseminasi SNP HAM. 4. Komnas HAM mengupayakan advokasi melalui jalur informal (lobbying) kepada pimpinan K/L/D yang dituju, mencari informasi dan rekomendasi kepada beberapa | |
1https://drive.google.com/file/d/1e7np0RhfiwH3gnmCd59SE7SLltO3wrrE/view?usp=drive_link
2 https://www.researchgate.net/publication/367335848 Buku_II_Kompilasi_Makalah_Konfererensi Pendidikan_HAM
3 https://www.komnasham.go.id/files/20230525-keterangan-pers-nomor-33-hm-00-$0O3DQQ.pdf
4https://14139564213953996802.googlegroups.com/attach/7e7d14d4ede1f/Naskah%20Excecutive%20Summary%20Konferensi%20Tenuri al%202023.pdf?part=0.1&vt=ANaJVrGAbmpFUUrTVyyceFfb82y9W82KeBq2uDuwblyykYjJJtRPLcmf6-PFtBmBWk-
wMmWSYF0E5dlAgowSEEkzT3eH78R-1Hp9A4Xz5rrj_e_zcx2UE
5https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/223/190
6https://spi.or.id/wp-content/uploads/2022/12/2022-Serikat-Petani-Indonesia-Laporan-Situasi-UNDROP-2022.pdf
https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/223/190
8 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2699
https://drive.google.com/file/d/1WTJOfmB7mbCjVR-sZ6hzVB4Br3iB3Cd8/view?usp=drive_link
10 https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/6
11 https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/peran-penting-teknologi-kesehatan-dalam-peningkatan-derajat-kesehatan-masyarakat/
12 https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/4174
13 https://drive.google.com/file/d/1PDkYLqr7DLaT446XhgP3eGvToMLjnEaD/view?usp=sharing
14 https://jaksapedulidifabel.com/4-kewajiban-negara-dan-penyelenggaraan-pemilu-dalam-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/
15https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/11663
16https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-tentang-mekanisme-respons-cepat-oleh-komnas-ham-komnas-
perempuan-dan-Ipsk-untuk-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-pembela-ham-yang-inklusif
17https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/229/102
18https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Pedoman-Perlindungan-Anak-Pembela-HAM-fix.pdf
19https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Pedoman-Perlindungan-Anak-Pembela-HAM-fix.pdf
21 https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1338/90968
22https://www.rri.co.id/bengkulu/nasional/162171/ppham-rumuskan-program-perlindungan-sosial-bagi-pendamping-korban-kekerasan
23 http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA
24https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/229
25https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1338
26http://Ihkp.muhammadiyah.or.id/berita-20472-detail-komnas-ham-dan-lhkp-pp-muhammadiyah-gelar-fgd-bersama-aktivis-pembelaham.html
27https://portal.pemkomedan.go.id/berita/dinilai-miliki-komitmen-majukan-lindungi-ham-masyarakat-komnas-ham-apresiasi-bobbynasution read2988.html
28https://www.neraca.co.id/article/191448/fihrrst-berikan-rekomendasi-penyelesaian-ham-ke-calon-presiden
29 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/viewFile/3825/pdf
30 https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemerintah-mendukung-kebebasan-pers-dan-berekspresi-di-kaltim-wujudkan-masyarakatyang-demokratis
31https://idr.uin-antasari.ac.id/22079/
32https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1590
33https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42826
SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan HAM
INDIKATOR KINERJA
Tabel 3. 6 Indikator Sasaran Strategis
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | % CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET) |
| Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan hak asasi manusia | Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | 100% | 100% | 100% |
Tahun 2023 Komnas HAM telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM. Sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% yang merupakan 3 (tiga) peraturan perundang undangan yang berkesesuaian dengan HAM sebagai hasil tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan pengkajian/penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada tahun 2023.
Adapun rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundangundangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM adalah:
Kajian Tentang Dampak Peraturan Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja 2023
(1) Kajian Tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja,
https://drive.google.com/file/d/1xvf545ghRHf1xKV- FDV1Nk9BAb5zp9Cd/view?usp=drive_link
(2) Kajian Tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja, Menteri Ketenagakerjaan tidak memperpanjang Permenaker No. 5 Tahun 2023 dan tidak membuat peraturan yang baru.
30
(3) Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia
Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) masuk menjadi prioritas DPR dan Pemerintah, namun belum disahkan.
https://drive.google.com/file/d/1ELnnrggYsZk1joG5THt1V61Ic5n D7yT_/view?usp=drive _link
LAPORAN REVIEW PASCA INKUIRI NASIONAL "HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN 2023
(4) Laporan Review Pasca Inkuiri Nasional: "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan"
https://docs.google.com/document/d/1Y7KoZ4vb888iSQ7OJhM aLvVNopk5EbuR/edit?usp=drive_link&ouid=1160887625809926 62361&rtpof=true&sd=true
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.10085/ MENLHK-PSKL/ PKTHA /PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug Seluas ± 1.268 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) Hektare di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Perda terkait pengakuan Masyarakat Adat telah dikeluarkan oleh Pemda setempat.
Selain rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundangundangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM, Komnas HAM juga sepanjang 2023 melaksanakan beberapa kajian antara lain:
1. Kajian Tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja
Berdasarkan aduan dari pekerja maupun perwakilan pekerja yang tergabung dari dalam serikat pekerja maupun asosiasi pekerja dan beberapa audiensi organisasi dan gabungan serikat buruh terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (Permenaker No. 5/2023).
diadukan terkait dampak Adapun pokok permasalahan yang adalah diberlakukannya Permenaker No. 5/2023 terhadap kehidupan buruh. Berdasarkan aduan tersebut, Komnas HAM menduga adanya potensi pelanggaran HAM dalam pemberlakuan Permenaker No. 5/2023, sehingga kemudian Komnas HAM melakukan Kajian mengenai dampak pemberlakuan Permenaker No. 5 Tahun 2023 tersebut terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak-hak pekerja.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam menerbitkan suatu kebijakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
Berdasarkan temuan data terkait kondisi pekerja/buruh, serta kajian terhadap pengaturan Permenaker 5/2023, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut.
a. Dikeluarkannya Permenaker No. 5 Tahun 2023 terhadap buruh adalah sebuah penyesuaian upah yang tidak adil yang berpotensi merugikan pekerja/buruh. Penyesuaian waktu kerja akan berdampak pada pembayaran upah yang akan mengurangi hak para pekerja atas upah. Praktik ini melanggar Pasal 88A Ayat 4 UU Cipta kerja soal larangan membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, ketentuan ini juga diperjelas dalam Pasal 88A Ayat (5) yang menyatakan apabila kesepakatan yang dicapai lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan, maka kesepakatan tersebut batal dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Ditemukan tiga bentuk penerapan Permenaker 5/2023 oleh Perusahaan yaitu: tanpa adanya perundingan dengan pihak Serikat Buruh/Serikat Pekerja, dan terdapat Perusahaan yang melakukan perundingan dan telah disepakati, serta Perusahaan yang hingga saat ini masih dalam tahap proses perundingan 1 dan 2 dengan pihak Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
c. Ditemukan bentuk pelanggaran pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak Perusahaan yaitu: berupa diliburkan dan tidak dibayar, penambahan jam waktu kerja/lembur tapi tidak dihitung, pemutusan hubungan kerja (PHK) penawaran/sukarela, diliburkan tetapi diganti dengan cuti tahunan, serta tidak diliburkan tetapi ada pemotongan upah.
d. Permenaker 5 Tahun 2023 berpotensi melanggar beberapa hak asasi pekerja sebagai berikut: hak berserikat, berkumpul dan berorganisasi; hak atas pekerjaan dan upah yang layak; hak atas keterbukaan informasi; dan hak perempuan.
Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak memperpanjang pemberlakuan Permenaker 5/2023.
b. Menteri Ketenagakerjaan Rl untuk tidak menerbitkan kebijakan yang serupa di masa mendatang.
2. Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia
Kelompok marginal harus dipertimbangkan ketika pemerintah merevisi kebijakan, rencana, dan program-program terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 8 untuk mengatasi masalah diskriminasi, ketidaksetaraan dan prinsip 'leave no one behind'. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari menempatkan hak atas pekerja dan pekerjaan yang layak pada jantung strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB Tujuan 8. Dalam laporannya, Komnas HAM menyimpulkan untuk mengangkat temuan-temuan nasional pada mekanisme HAM dan TPB. Komnas HAM (2020) berpendapat bahwa pemerintah akan mempromosikan pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan jika mereka dipandu oleh standar dan norma HAM ketika mereka merevisi kebijakan, rencana dan program untuk pembangunan berkelanjutan. Pendekatan integratif antara pembangunan berkelanjutan dengan HAM harus diterapkan dalam TPB. Hal ini harus dilihat sebagai suatu pendekatan umum di luar TPB Tujuan 8, dan sebagai suatu pendekatan yang dapat membantu 'Decade of Action' pemerintah pada TPB dan membantu mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu ketidaksetaraan dan diskriminasi, dan karenanya berguna bagi pemerintah dalam memenuhi ambisinya yaitu 'leave no one behind' dan Agenda 2030.
Membangun Kembali dengan Lebih ajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaa Kelompok Marginal di Indonesi
30 asi Kajian Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa permasalahan terkait pekerja marginal dan rentan (pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat), seperti halnya ketiadaan jaminan sosial, permasalahan terkait upah, kekerasan, serta data yang sulit diakses dan prosedur mekanisme pengaduan yang tidak efektif berpangkal dari adanya permasalahan struktural, yakni minim atau bahkan tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif. Dalam kerangka reformasi yang komprehensif terhadap pelindungan hukum bagi pekerja marginal dan rentan maka laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1) Pemerintah mengintensifkan agar sesegera mungkin upaya-upaya merealisasikan pengesahan RUU PPRT dan sekaligus meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak pekerja rumah tangga (PRT).
2) Pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja prekariat guna memberikan pengakuan dan pelindungan hukum bagi pekerja prekariat khususnya setelah pengesahan UU atau Perpu Cipta Kerja.
3) Pelindungan sosial sepatutnya tersedia untuk semua pekerja, terutama bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga dan pekerja prekariat yang dalam laporan ini termasuk pekerja paling rentan. Pelindungan sosial yang dibutuhkan oleh ketiga pekerja tersebut adalah cuti berbayar, jaminan kesehatan, dan pensiun.
4) Upaya untuk memenuhi rekomendasi UPR terutama semua rekomendasi krusial yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB. Upaya memenuhi rekomendasi UPR merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah khususnya terhadap organisasi sipil.
3. Laporan Review Pasca Inkuiri Nasional: "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan"
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempatkan isu agraria menjadi isu prioritas lembaga. Hal ini dilakukan dengan melihat konflik agraria di Indonesia yang semakin meningkat dan massif serta kebijakan agraria yang ada justru saling tumpang tindih dan belum efektif implementasinya dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. Komnas HAM berinisiatif membuat suatu rute penyelesaian konflik agraria di Indonesia dengan melaksanakan Review Inkuiri Nasional Komnas HAM.
Review Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, bertujuan untuk menyusun inventarisasi permasalahan, hambatan, solusi yang terjadi dalam proses Inkuiri Nasional, dan implementasi pasca penyusunan dokumen Inkuiri Nasional. Temuan beragam tersebut menjadi penting untuk dilihat dan dianalisa kembali sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut untuk melakukan percepatan penyelesaian pelanggaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan hutan.
Dari berbagai pertemuan serta diskusi yang telah dilaksanakan, diperoleh setidaknya lima permasalahan, yaitu:
a. Belum tersedianya pengakuan melalui hukum formal atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak khusus yang melekat. Contohnya Negara juga perlu mengakui hak girik atau hak ulayat dan memasukkannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan hak yang selama ini diakui hanya sebatas hak guna bangunan atau tanah. Implikasi dari tidak adanya pengakuan Masyarakat Hukum Adat secara formal adalah tidak terpenuhinya jaminan keamanan atas wilayah adat berikut penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak asasinya. Komnas HAM perlu mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat melalui penyusunan kajian perundang-undangan dengan UNDRIP sebagai referensinya
b. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan paradigma atas sumber daya alam yang dipandang hanya sebatas sebagai komoditas telah menyebabkan Negara memberikan prioritas pemanfaatan sumber daya alam kepada pelaku usaha ekonomi dan pembangunan berskala besar. Pemberian izin-izin eksploitasi dan/atau program konservasi di wilayah adat dan peralihan dari pertanian skala kecil ke pertanian skala besar oleh korporasi telah mengakibatkan penggusuran paksa dan pengungsian
c. Penyederhanaan masalah keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hakhaknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi atau legalitas semata
d. Permasalahan beban ganda yang dialami oleh Perempuan Adat akibat patriarki baik dalam komunitas adatnya maupun Negara
e. Kekosongan Lembaga Negara yang menyelesaikan permasalahan Hutan Adat.
Berdasarkan laporan hasil kajian tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut;
a. Rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga Negara
1) Negara perlu dengan segera menyelesaikan konflik hak atas wilayah adat yang sudah menahun dan dilakukan secara damai dengan didasari prinsipprinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan hak Masyarakat Hukum Adat. Penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup melalui moratorium perizinan, kegiatan korporasi dan aktivitas masyarakat kecuali terkait kegiatan tradisi. Rekonsiliasi harus juga dibarengi dengan upaya pemulihan para korban.
2) Negara perlu dengan segera melakukan pemulihan kepada Masyarakat Hukum Adat yang menjadi korban, dengan melakukan pemulihan secepatnya melalui ganti rugi atau restitusi, atau dengan melakukan pemulihan secara berlanjut.
3) Negara perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang dapat menjadi payung hukum dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi Masyarakat Hukum Adat, serta dasar untuk harmonisasi berbagai peraturan perundangan yang sudah ada.
4) Negara perlu untuk membentuk Lembaga independen di bawah Presiden dengan mandat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria.
5) Negara secara penuh menerapkan asas FPiC kepada Masyarakat Hukum Adat dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut perizinan dalam kawasan hutan
Sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hukum Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.10085/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug Seluas + 1.268 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) Hektare di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Perda terkait pengakuan Masyarakat Adat telah dikeluarkan oleh Pemda setempat.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 pada capaian sasaran strategis Persentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM dalam hal target dan realisasi tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun 2023, adalah:
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Persentase | SATUAN | TAHUN 2022 | CAPAIAN (%) | TAHUN 2023 | CAPAIAN (%) | ||
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | ||||
| Persentase perundang- undangan yang berkesesu- aian dengan | persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Secara umum pelaksanaan kajian berjalan cukup lancar, perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2022 ke tahun 2023 tetap sama yaitu 100%.
Tabel 3. 8 Tantangan dan Upaya perbaikan dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
| TANTANGAN | UPAYA PERBAIKAN |
| 1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan 2. Anggaran yang terbatas | 1. Sumber daya manusia yang berkurang signifikan semenjak tahun 2022 cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai bentuk responsif dalam menyikapi kekurangan SDM maka solusi yang ditempuh adalah dengan pengadaan tenaga kontrak yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 2. Anggaran yang terbatas termasuk adanya kebijakan blokir anggaran menyebabkan tim melakukan penyesuaian anggaran |
| 3. Pelaksanaan metode penelitian yang sering berubah-ubah dari rencana awal | di awal tahun sampai dengan akhir triwulan IV yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengkajian penelitian 3. Pelaksanaan kegiatan penelitian beberapa kali mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perubahan yang terjadi dapat menyebabkan terhambatnya proses pencapaian output. Oleh karena itu tim menentukan rencana cadangan apabila metode yang digunakan dirasa tidak |
4. Stakeholder terkait kurang berperan aktif dalam proses pelaksanaan pengkajian dan penelitian
4. Proses pelaksanaan kerja tim untuk pelaksanaan pengkajian penelitian erat hubungannya dengan stakeholder ataupun pihak terkait yang menjadi objek dari tema penelitian. Untuk mengantisipasi kendala ini, tim melakukan pendekatan persuasif dan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan stakeholder agar bersedia memberikan tanggapan/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengkajian penelitian.
SASARAN STRATEGIS 3
INDIKATOR KINERJA 3.1
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 20223 | % CAPAIAN KINERJA |
| Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000) | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | 50% | 61,3 % | 122% |
Rekomendasi Komnas HAM sendiri dalam Pasal 1 butir 25 Peraturan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/XI/2017 didefinisikan sebagai saran atau pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, sehubungan dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Rekomendasi ditujukan kepada 1 (satu) atau beberapa pihak sekaligus untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang ditangani.
Sepanjang tahun 2023, capaian Komnas HAM atas rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebesar 122% dari rekomendasi yang dihasilkan. Persentase capaian ini merupakan kumulatif dari rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi yaitu sebanyak 111 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak, dari total target rekomendasi yang dihasilkan. Rekomendasi tersebut dicapai dari berkas aduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 5.518 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM yang dikonversi menjadi 2.753 kasus. Dari kasus yang diterima oleh kantor pusat tersebut kemudian sebanyak 930 kasus didistribusikan ke Pemantauan dan sebanyak 274 kasus didistribusikan ke Mediasi.
Berdasarkan data capaian penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan periode Januari - Desember 2023, target capaian penanganan telah terlaksana sebanyak 508 kasus atau sebesar 85,37% dari target 595 kasus. Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebanyak 133 rekomendasi kepada para pihak terkait atas 63 kasus. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan upaya monitoring tindak lanjut yang dilakukan tercatat sebanyak 50 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak terkait atas 35 kasus. Melalui fungsi mediasi target capaian penanganan telah terlaksana sebanyak 125 kasus dari target 100 kasus. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan upaya monitoring tindak lanjut yang dilakukan tercatat sebanyak 61 rekomendasi.
Adapun capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti Komnas HAM melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3. 10 Rincian Capaian Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Tahun 2023
| NO | FUNGSI PENERBIT REKOMENDASI | KASUS YANG DITANGANI | REKOMENDASI YANG DIHASILKAN | REALISASI REKOMENDASI YANG | ||
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |||
| 1 | Fungsi pemantauan dan | 595 | 508 | 81 | 133 | 50 |
| 2 | penyelidikan Fungsi mediasi | 100 | 125 | 100 | 125 | 61 |
| Total | 695 | 633 | 181 | 258 | 111 |
Pada pasal 76 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam hal pelaksanaan fungsi pemantauan dan fungsi mediasi lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU No. 39 Tahun 1999. Kedua fungsi ini berada dalam lingkup Subkomisi Penegakan HAM yang didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM.
Ketentuan lain terkait fungsi mediasi diatur dalam Pasal 96 UU No 39 Tahun 1999, dimana fungsi mediasi, dilaksanakan melalui tiga (3) tahapan, yaitu Pramediasi, Mediasi, dan Pascamediasi.
mencari informasi, data Monitoring pelaksanaan upaya mencapai dan fakta dari para kesepakatan para pihak kesepakatan diantara Mediasi Pramediasi pihak dan pihak terkait para pihak Pascamediasi memastikan objek monitoring kasus dan kondisi di rekomendasi yang lapangan / lokasi secara disampaikan Komnas HAM langsung memastikan para pihak untuk bersedia menyelesaikan permasalahan melalui mediasi
Beberapa upaya yang dilakukan untuk pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM melalui fungsi mediasi antara lain:
1. Berdasarkan surat tanggapan dan respons resmi atas rekomendasi Komnas HAM, baik dari Pengadu maupun pihak tujuan rekomendasi;
2. Berdasarkan informasi dan/komunikasi dari Pengadu terhadap perkembangan kasusnya;
3. Berdasarkan pantauan media massa terkait perkembangan kasus yang dikeluarkan rekomendasi;
4. Berdasarkan pengecekan kondisi di lapangan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atau kegiatan pasca mediasi; dan
5. Berdasarkan itikad baik dari para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan mediasi.
Perbandingan capaian kinerja persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 dan Tahun 2023
| INDIKATOR SASARAN SATUAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2022 | CAPAI AN (%) | TAHUN 2023 | CAPAIAN (%) | ||
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | ||||
| Persentase Rekomen- dasi yang ditindak- lanjuti | Reko- mendasi | (40%) dari rekomen- dasi yang disampaikan | 43 | 110% | 50% dari reko- mendasi yang disam- paikan | 111 | 122% |
Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan dan Mediasi di tahun 2023 telah melampaui target capaian yang telah ditentukan, dibandingkan dengan tahun 2022 capaian Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan dan Mediasi juga meningkat. Pada 2022 fungsi Pemantauan menghasilkan 97 rekomendasi dan ada 23 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh berbagai pihak sedangkan pada 2023 dihasilkan sebanyak 133 rekomendasi dan ada 50 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, sedangkan pada fungsi Mediasi pada tahun 2022 menghasilkan sebanyak 48 rekomendasi dan ada 20 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh berbagai pihak sedangkan pada 2023 menghasilkan 125 rekomendasi dan ada 61 rekomendasi ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas dan usaha sumber daya pada masing-masing fungsi untuk menyelesaikan perkara.
Realisasi capaian ini juga merupakan wujud niat baik para pihak yang menerima rekomendasi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, baik dalam kasus-kasus regular maupun kasus dengan mekanisme respons cepat. Catatan baik tindak lanjut rekomendasi ini terjadi misalnya pada kasus-kasus kriminalisasi yang ditujukan pada perseorangan. Rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti dan proses hukumnya tidak dilanjutkan.
Berikut beberapa penanganan kasus oleh fungsi Pemantauan dan Penyelidikan yang rekomendasinya telah ditindaklanjuti di tahun 2023.
1. Kasus Penolakan Reklamasi di Pantai Minanga, Malalayang Satu, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara
Komnas HAM sejak 2022 telah melakukan penanganan kasus penolakan masyarakat atas rencana reklamasi di pesisir Pantai Minanga, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, oleh PT. TJ Silfanus (PT. TJS). Penolakan tersebut didasarkan tidak adanya informasi menyeluruh atas rencana proyek kepada masyarakat, dinilai berdampak buruk pada kondisi ekologis di sekitar pantai utamanya terumbu karang, mengurangi ruang gerak nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lokasi, ancaman terhadap kesatuan wilayah adat dan budaya masyarakat adat Bantik, serta potensi upaya paksa terhadap masyarakat yang menolak dalam bentuk pelibatan aparat keamanan di sekitar lokasi. Berkaitan dengan kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan langkah penanganan, antara lain: (1) meminta Kapolda Sulawesi Utara untuk memberikan perlindungan atas potensi konflik akibat proyek reklamasi di Pantai Minanga; (2) meminta keterangan Gubernur Sulawesi Utara; (3) melakukan peninjauan lokasi kejadian; (4) meminta keterangan masyarakat Pengadu, Polda Sulawesi Utara, Pangkalan PSDKP Bitung, BPSPL Makassar Wilayah Kerja Manado, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara; (5) melakukan koordinasi dalam rangka permintaan keterangan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (6) melakukan pemanggilan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; (7) melakukan pemanggilan terhadap PT. TJ Silfanus; (8) melakukan pendalaman permintaan keterangan ahli; (9) meminta keterangan Irwasda Polda Sulawesi Utara mengenai penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang masyarakat pada kasus penolakan reklamasi Pantai Minanga; (10) menerima informasi dan dokumen kelengkapan berkas lain baik dari pihak masyarakat Pengadu dan pendamping, perusahaan, maupun kementerian dan pemerintah daerah; dan (11) meminta informasi dan berkas perkembangan aduan terakhir kepada Pengadu dan pendamping, termasuk di antaranya kepada KIARA.
Berdasarkan langkah di atas dan analisis atas data, fakta, dan informasi yang ditemukan, Komnas HAM menyimpulkan hal sebagai berikut:
1. Pembangunan untuk kepentingan umum dalam kasus ini, di antaranya adalah reklamasi guna pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak atas kesejahteraan masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang layak berupa kelestarian ekosistem lingkungan, serta peka terhadap daya dukung dan daya tampung sosial ekologis hingga terdapat manfaat yang lebih besar dalam dilakukannya pembangunan dimaksud, dengan didasarkan pada pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. PT. TJ Silfanus telah memiliki sejumlah dokumen perizinan dalam melakukan reklamasi guna pembangunan pada lokasi seluas total 5,33 ha dan berdasarkan perkembangan perundang-undangan terkini, perusahaan diminta untuk mengajukan PKKPRL kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Meskipun masih terdapat keberatan masyarakat Pengadu terhadap proses penyusunan dokumen AMDAL perusahaan.
3. Belum maksimalnya upaya pemberian informasi dan partisipasi masyarakat terdampak atas reklamasi dan proses pembangunan yang akan dilakukan, dibuktikan dengan ketidakpastian luasan lahan kegiatan reklamasi oleh masyarakat sekitar dan sosialisasi yang intens dilakukan pasca kegiatan reklamasi serta penolakan masyarakat, patut diduga menjadi akar permasalahan terjadi. Hal ini kemudian berpotensi pada pelanggaran hak memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.
4. Jaminan dan penguatan atas hak masyarakat pesisir, nelayan terdampak, dan masyarakat hukum adat akan ruang hidup yang layak maupun wilayah adatnya berupa tidak berkurangnya maupun dibatasinya akses terhadap ruang laut dan pantai, wilayah tangkap, tambatan perahu nelayan, pelestarian ekosistem laut, pelestarian situs dan wilayah adat diperlukan dalam implementasi reklamasi untuk pembangunan sebagaimana terjadi dalam kasus ini.
5. Pelaksanaan kegiatan reklamasi untuk pembangunan di Pantai Minanga, Malalayang Satu, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, berpotensi pada pelanggaran hak hidup, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat jika tidak disertai dengan penerapan dan pengawasan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan hidup dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil, Pasal 9 ayat (1) dan (3) UU HAM, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) berupa penerapan kerangka perlindungan, penghormatan, dan pemulihan, serta Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam.
6. Pembangunan yang berkelanjutan dalam perspektif HAM diperlukan pada pelaksanaan reklamasi guna menjamin upaya Negara dalam perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab korporasi dalam penghormatan hak asasi manusia, serta pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan pada kegiatan yang dilakukan.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM selanjutnya menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Sulawesi Utara, Direktur Utama PT. TJ Silfanus, Kapolda Sulawesi Utara, dan Pengadu. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pertemuan daring antara Komnas HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT. TJ Silfanus sebagai monitoring rekomendasi Komnas HAM pada 07 November 2023. Pada kesempatan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:
1. Sampai saat ini belum menerbitkan perizinan. Dit. Pengelolaan Ruang Laut Tata Ruang telah melakukan pengecekan dokumen, menunggu clean and clear dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PPSDK). Dit. PPSDK menyatakan bahwa PT. TJ Silfanus sudah membayar denda sesuai penetapan pelanggaran kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan.
2. PT. TJ Silfanus wajib merehabilitasi terumbu karang dan hal ini sudah dilakukan pada Maret 2023. Namun Dit. PPSDK belum menerima laporan soal pemulihan terumbu karang ini (yang wajib disampaikan perkembangan pelaksanaannya 3 bulan sekali)
3. Dit. PPSDK bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat (bisa juga dari Komnas HAM). Selama ini belum menerima lagi laporannya.
4. Pihak KKP juga menunggu laporan pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM dari perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan pembuktian secara scientific apakah yang dilakukan sudah sesuai dan dapat dipertimbangkan untuk menerbitkan perizinan.
Pada kesempatan tersebut, pihak PT. TJ Silfanus juga menyampaikan bahwa perusahaan akan mengirimkan laporan tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM secara tertulis.
Selain hal di atas, telah terdapat pula pertemuan dengan Biro Hukum Pemprov Sulawesi Utara pada 9 Juni 2023 di Kantor Komnas HAM. Komnas HAM menyampaikan poin-poin rekomendasi yang disampaikan melalui surat. Pihak Biro Hukum Pemprov Sulawesi Utara mencatat poin-poin penting dari rekomendasi dimaksud dan akan mendalami kembali setelah melakukan pengecekan internal terkait surat rekomendasi dimaksud. Komnas HAM juga meminta adanya respon resmi melalui surat atas rekomendasi dimaksud.
2. Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang yang Terjadi pada 1 Oktober 2022
Sebagai respons atas Tragedi Kemanusian di Stasiun Kanjuruhan Malang, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan. Laporan penyelidikan atas kasus tersebut telah diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) pada 2 November 2022. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengirimkan rekomendasi kepada sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut, yaitu: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT. Liga Indonesia Baru (LIB), Indosiar, dan PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI).
Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Komnas HAM telah meminta kepada para pihak agar rekomendasi Komnas HAM dapat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2023, Komnas HAM telah membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut
Berdasarkan hasil pengawasan dan langkah langkah Komnas HAM untuk mendorong pelaksanaan rekomendasi penyelidikan Komnas HAM, Tim menemukan sebagai berikut:
1. Presiden RI, pada tanggal 5 Oktober 2022 telah memerintahkan: Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion sepak bola yang digunakan untuk penyelenggaraan Liga Indonesia; mengevaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan dan pengelolaan stadion; melakukan investigasi tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan dengan cepat dan transparan.
2. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Gabungan yang melibatkan berbagai pihak seperti FIFA, AFC, PSSI, Kepolisian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KONI, dan PT. LIB dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia.
3. Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada 4 November 2022. Aturan ini mencakup dari penilaian risiko lokasi penyelenggara pertandingan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait; pembagian zona pengamanan; pengaturan personel dan atribut pengamanan; dan adanya pelarangan penggunaan senjata pengaman tertentu seperti gas air mata, granat asap ataupun senjata api di lokasi penyelenggara. Sebagai regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam pertandingan sepak bola yang sesuai dengan regulasi FIFA dan standar hak asasi manusia, Komnas HAM berharap agar Kapolri melakukan evaluasi secara berkala, dan terus melakukan penguatan kapasitas personel kepolisian dalam penanganan penyelenggaraan kompetisi olahraga, termasuk sepak bola.
4. Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Jatim telah menetapkan 6 (enam) tersangka terkait kasus Kanjuruhan pada 6 Oktober 2022. Adapun 5 (lima) dari 6
(enam) tersangka telah menjalani proses persidangan dan sudah mendapatkan hukuman yang memiliki hukuman tetap (inkracht). Akan tetapi, Komnas HAM menyayangkan pemenuhan berkas tersangka mantan Direktur PT. LIB, Ahmad Hadian Lukita yang sampai saat ini belum lengkap karena adanya perbedaan pendapat antara pihak kejaksaan dan kepolisian terkait pemenuhan unsur terhadap pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Komnas HAM berharap perbedaan pendapat ini dapat segera diatasi dengan mengedepankan prinsipprinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
5. Bidpropam Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri terhadap 19 (sembilan belas) personel Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Komnas HAM berharap Polri telah mengambil langkah-langkah disipliner terhadap sejumlah personel tersebut guna menunjukkan komitmen dalam akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian.
6. PSSI telah memutuskan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa pada Januari 2023 dan menghentikan kompetisi Liga 1 BRl dalam rangka proses Evaluasi Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia rampung; dan menyusun aturan turunan dari Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yakni SOP pengamanan yang membatasi penggunaan atribut kepolisian dalam stadion, sertifikasi security officer (SO) serta kelayakan stadion; melakukan pendampingan sosialisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2022 oleh Mabes Polri kepada Polda dan Polres; memberikan bantuan kepada korban dengan Total Rp. 2 miliar dan pemberian bantuan kepada korban luka berat; serta menetapkan aturan suporter tim tamu tidak boleh hadir di stadion pada saat laga tandang dan pemberian sanksi terhadap klub yang suporternya.
7. PT LIB telah melakukan restrukturisasi jajaran direksinya sehubungan dengan penetapan tersangka Direktur Utama PT. LIB Akhmad Hadian Lukita; memberikan santunan dan bantuan sosial kepada beberapa korban luka berat yang masih dalam tahap pemulihan; bergabung dalam Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama dengan FIFA, AFC, PSSI, Kepolisian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan KONI; melakukan sosialisasi Peraturan Kepolisian, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terhadap klub-klub; melakukan langkah jaminan keamanan (risk assessment) terkait stadion yang digunakan pada musim 2023/2024 yang bekerja sama dengan PUPR dan Polri dengan cakupan aspek infrastruktur, aspek kesehatan, risiko kompetisi, keamanan pada sistem manajemen pengamanan, keselamatan, dan informasi; serta melakukan uji coba sistem keamanan baru pada pertandingan persahabatan antara Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai, di mana tidak ada aparat kepolisian yang berjaga di dalam stadion, dan pengamanan dilakukan oleh Steward.
8. PT. Indosiar telah membuat rancangan akhir jadwal Liga 1 musim 2023/2024 dengan jadwal pertandingan dilakukan pada dua waktu, yaitu pukul 15.00 dan 19.00. Beberapa pertandingan yang dikategorikan sebagai "Big Match," seperti Persib vs Persija, Persib vs Arema, dan Arema vs Persebaya, dijadwalkan pada pukul 15.00; melakukan perbaikan jadwal Liga 1 terutama terkait jadwal pertandingan dan potensi pertandingan berisiko tinggi merupakan perbaikan yang penting. Hal ini dapat dibandingkan dengan jadwal Liga 1 musim 2022/2023 yang memiliki tiga jadwal, yaitu pukul 15.00, 18.00, dan 21.00, serta beberapa pertandingan berisiko tinggi dilaksanakan pada jam malam, terdapat perbaikan signifikan.
9. Arema FC telah membentuk satuan tugas tim pemulihan untuk melakukan evaluasi dan perombakan tata kelola klub pasca tragedi Kanjuruhan.
3. Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya dan 12 Anggota Keluarganya
Komnas HAM telah menangani pengaduan pengungsi Rohingya di Indonesia sejak 17 November 2021 perihal pengabaian terhadap pemenuhan hak terhadap yang bersangkutan dan 12 (dua belas) anggota keluarganya.
Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan langkahlangkah penanganan kasus, antara lain:
1. Melakukan pendalaman keterangan kepada Pengadu.
2. Pengungsi beserta anggota keluarganya pada 24 Maret 2022 kembali mendatangi Komnas HAM dan menetap di kantor Komnas HAM. Selama proses tersebut, Komnas HAM telah berkomunikasi secara intens dengan Perwakilan UNHCR.
3. Mengirimkan surat kepada UNHCR berkaitan dengan pengaduan dan upaya pemenuhan hak pengungsi dan solusi permanen bagi keluarga pengungsi tersebut.
4. Melakukan komunikasi dengan perwakilan staf UNHCR pada 12-13 April 2022 mengenai rencana mereka bersama IOM dan CRS untuk melakukan konseling terhadap anak-anak pengungsi, dan dilaksanakan pada 14 April 2022.
5. Mendapatkan tanggapan dari UNHCR Perwakilan Indonesia dengan penjelasan bahwa pihak UNHCR telah berupaya untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar sementara, serta menawarkan sejumlah opsi untuk pemindahan keluarga pengungsi tersebut ke tempat yang lebih layak. Namun, dijelaskan bahwa beberapa opsi tersebut masih ditolak/belum diterima oleh keluarga pengungsi.
6. Mengirimkan surat undangan kepada UNHCR dan IOM perihal pembahasan tindak lanjut dan langkah konkrit penyelesaian penanganan keluarga pengungsi.
7. Melaksanakan koordinasi penanganan keluarga pengungsi Rohingya dan keluarganya bersama UNHCR dan IOM pada 13 Mei 2022, dengan kesimpulan:
a. UNHCR berkomitmen untuk mencari tempat tinggal layak bagi keluarga pengungsi Husein Kamal agar dapat segera di evakuasi dari tempat tinggal sementara di Kantor Komnas HAM dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, dan kelayakan.
b. UNHCR meminta kepada Komnas HAM untuk mengkomunikasikan rencana tersebut dengan kuasa/pendamping hukum pengungsi tersebut
c. Melakukan koordinasi dengan tim pendamping dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta berkomunikasi dengan Staf UNHCR pada 2-22 Juni 2022, yang pada pokoknya membicarakan rencana pemindahan keluarga pengungsi tersebut ke tempat yang lebih layak sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara UNHCR, CRS, dan pendamping hukum pada 19 Mei 2022. Pada pokoknya, UNHCR dan CRS sudah menawarkan beberapa opsi akomodasi kepada keluarga tersebut.
8. Komnas HAM pada 28 Juni 2022 telah melakukan pendekatan dan negosiasi kembali dengan pengungsi pengadu, dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan bersedia pindah dari Komnas HAM ke tempat yang lebih layak, dengan syarat permintaan sebagai berikut :
a. Perwakilan Komnas HAM, UNHCR, CRS dan Pendamping Hukum datang secara bersama-sama.
b. Rumah yang disediakan berada di wilayah seputaran Tangerang Selatan (Ciputat atau sekitarnya) dengan pertimbangan kasus hukum anaknya sedang ditangani Polres Tangerang Selatan.
c. Meminta pendampingan dari Komnas HAM dalam proses pemindahannya.
d. Meminta jaminan tidak terjadi lagi kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.
e. Meminta jaminan akses pendidikan dan kesehatan kepada UNHCR sebagaimana yang diterima oleh para pengungsi lainnya.
f. Meminta jaminan pemenuhan biaya hidup terhadap yang bersangkutan dan 12 (dua belas) orang anggota keluarga.
9. Komnas HAM bersama Senior Protection Officer UNHCR, pada 4 Juli 2022 berdialog dengan keluarga pengungsi tersebut dan terdapat komitmen untuk bersedia pindah dari kantor Komnas HAM, dan telah dicarikan tempat tinggal oleh UNHCR. Selain itu, UNHCR berkomitmen untuk memenuhi tuntutan Sdr. Husein Kamal dengan memastikan tempat tinggal layak dan biaya hidup, memastikan jaminan akses pendidikan untuk anak-anak, serta memastikan biaya pengobatan dan kesehatan lainnya.
10. Komnas HAM kembali menerima informasi dari pengadu pada 08 Maret 2023 perihal pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak terhadap yang bersangkutan bersama dengan 12 (dua belas) anggota keluarganya yang tidak sesuai dengan komitmen UNHCR sebelumnya. Hingga saat ini mereka hanya diberikan fasilitas tempat tinggal, sedangkan pemenuhan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan serta perlindungan hukum sama sekali tidak diberikan sejak terakhir kali pada 4 Juli 2022.
Sebagaimana hal-hal di atas, Komnas HAM kemudian merekomendasikan kepada Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar Sdr. Husein Kamal sekeluarga sebagai bentuk upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi sebagaimana diatur dalam Statuta UNHCR dan Konvensi Pengungsi 1951 sebagaimana dimandatkan oleh UNHCR. Sebagai usaha monitoring tindak lanjut rekomendasi, Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan melakukan pemanggilan kepada UNHCR pada 24 Agustus 2023. Pada pokoknya, berdasarkan hasil permintaan keterangan, UNHCR tidak dapat memenuhi tuntutan Pengadu terkait dengan pemberian biaya hidup karena telah diberikan akomodasi tempat tinggal. Sementera itu, terkait akses kesehatan telah disediakan layanan kesehatan di faskes pertama (Puskesmas) dan akses lanjutan ke rumah sakit melalui mitra CWS. Untuk akses pendidikan, UNHCR telah menawarkan kepada Pengadu, namun pengadu menolak karena trauma akan kekerasan seksual terhadap salah seorang anaknya terulang kembali. Terakhir terkait dengan resettlement ke negara ketiga, pihaknya telah melakukan asesment terhadap Pengadu dan akan mempertimbangkan jika terdapat kuota dari negara ketiga.
4. Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada Anak
Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait merebaknya kasus gangguan ginjal misterius yang kemudian dikenal dengan istilah Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kasus GGAPA ini sudah ditemukan sejak Januari dan kemudian diungkap ke publik lewat podcast Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAl) pada 10 Oktober 2022. Data Kemenkes RI menyebutkan hingga 5 Februari 2023 mencatat sebanyak 326 kasus gagal ginjal pada anak yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Jumlah korban yang meninggal akibat kasus ini mencapai 204 orang. Mayoritas korban GGAPA berusia antara 0-5 tahun (balita) dan sisanya ada di kelompok usia di bawah 1 tahun, 6-10 tahun dan 11-18 tahun.
Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan membentuk telah melaksanakan monitoring media massa/sosial, pengumpulan informasi dan referensi ilmiah, verifikasi data korban, pendalaman keterangan keluarga korban, pemanggilan para pihak dan permintaan keterangan ahli. Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus GGAPA di Indonesia, terutama dalam memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada publik dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir/mencegah bertambahnya korban.
2. Kebijakan dan tindakan surveilans kesehatan (penyelidikan epidemiologis) yang dilakukan oleh Pemerintah tidak efektif dalam menemukan faktor penyebab kasus GGAPA sehingga tidak dapat meminimalisir/mencegah lonjakan kasus serta jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak.
3. Kebijakan dan tindakan pengawasan terhadap sistem kefarmasian (produksi dan peredaran obat) tidak dilakukan secara efektif oleh pemerintah sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian dan dampak lanjutan terhadap ratusan anak-anak.
4. Kebijakan atau tindakan dalam penanganan dan pemulihan korban/keluarga korban tidak dilakukan secara cepat dan komprehensif sehingga korban/keluarga korban mengalami dampak lanjutan yang memprihatinkan.
5. Tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dalam penanganan kasus GGAPA tidak efektif dan belum maksimal serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
6. Kesengajaan mengubah bahan baku tambahan obat yang tidak sesuai label dan peruntukannya sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian terhadap ratusan anak oleh industri farmasi merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
7. Unsur pengabaian terhadap kewajiban industri dalam menjamin mutu, khasiat dan keamanan obat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (melanggar prinsip-prinsip bisnis dan HAM) karena telah mencabut hak hidup seseorang dan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi korban dan keluarga korban.
8. Penanganan kasus GGAPA dengan tindakan yang tidak efektif adalah bentuk pembiaran (by omission) pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia. 3 (tiga) Pelanggaran HAM dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif dan efektif untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM.
9. Terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus GGAPA pada anak di Indonesia, diantaranya mencakup; (1) hak hidup, (2) hak atas kesehatan, (3) hak anak, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas kesejahteraan, yaitu hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial (6) hak atas informasi, (7) hak konsumen (8) serta pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia.
Komnas HAM kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan pemulihan korban serta penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Komnas HAM juga meminta Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil, objektif, transparan, cepat dan terukur untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan hak atas keadilan bagi seluruh pihak terutama korban serta mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam perkara tersebut. Dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum, maka Komnas HAM meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban/keluarga korban dalam rangka menjamin pemberian Restitusi dan Kompensasi melalui mekanisme peradilan. Guna memastikan ketidak berulangan kasus serupa di kemudian hari, Komnas HAM juga meminta pelaku industri farmasi untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam produksi dan distribusi obat sesuai dengan Farmakope Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta memastikan seluruh produk obat terjamin keamanan, mutu dan khasiat. Selain menyampaikan rekomendasi sebagai usaha pemenuhan hak korban, Komnas HAM juga turut menyampaikan temuan dan analisis pelanggaran HAM yang ditemukan dalam kasus ini dalam bentuk pendapat HAM atau Amicus Curiae dalam proses persidangan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Penganiayaan dan Pembunuhan terhadap Sdr. IM
Pada penanganan kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Sdr. IM, fungsi Pemantauan dan Penyelidikan menggunakan berbagai mekanisme penanganan kasus antara lain: melakukan monitoring media; pengecekan TKP dan meminta keterangan para saksi; meminta keterangan keluarga korban dan kerabat; meminta keterangan penyidik Polda Metro Jaya; meminta keterangan penyidik Pomdam Jayakarta; serta meminta keterangan ahli. Dari keseluruhan tahapan tersebut Komnas HAM menyimpulkan bahwa:
a. Peristiwa Penculikan dan Penganiayaan berujung kematian terhadap Sdr. IM merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
b. Peristiwa Penculikan dan Penganiayaan berujung kematian terhadap Sdr. IM merupakan peristiwa yang tidak terlepas dari konteks (latar belakang) bisnis gelap perdagangan obat keras golongan G.
c. Jika proses penegakan hukum tidak komprehensif dan berkeadilan terhadap kasus IM, maka berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
d. Maraknya bisnis obat keras golongan G yang didukung oleh sumber daya penegak hukum dan belum maksimalnya penegakan hukum merupakan bentuk dari pembiaran negara dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
e. Banyaknya kelompok pelaku penculikan, pemerasan disertai penganiayaan mengindikasikan adanya gejala tumbuhnya kelompok-kelompok kejahatan serupa termasuk dari kelompok jaringan peredaran obat keras golongan G yang melanggengkan praktik-praktik kekerasan berpotensi dikategorikan sebagai varian kelompok vigilante yang dapat melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Gambar 3. 1 Permintaan keterangan pihak Pomdam Jayakarta
Komnas HAM kemudian menyampaikan rekomendasi dan meminta para pihak, antara lain:
a. Memberikan dukungan terhadap Penyidikan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Saudara IM untuk mengungkap terduga pelaku lainnya terutama dari kalangan sipil.
b. Memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian terutama di wilayah hukum Banten, DKl Jakarta dan Jawa Barat untuk melakukan penegakan/pembinaan hukum terhadap para penjual/pedagang obat keras golongan G secara bebas dan ilegal.
c. Melakukan penegakan hukum terhadap para pemodal dan jaringan dari bisnis tersebut.
d. Melakukan penegakan hukum terhadap seluruh kelompok "jaringan pengaman" dari bisnis tersebut baik oknum TNI/Polri maupun aparatur pemerintah, purnawirawan atau sipil lainnya yang selama ini diduga terlibat dalam memberikan jasa pengamanan terhadap kelancaran bisnis tersebut.
e. Memastikan adanya proses hukum yang objektif, transparan dan akuntabel serta dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia.
f. Melakukan pengawasan secara berkala kepada seluruh Satuan Polri untuk memastikan/meminimalisir terjadinya tindakan yang melanggar disiplin dan kode etik, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia oleh anggota Polri.
6. Konflik Masyarakat Pulau Rempang atas Proyek Rempang Eco-City
Merespons eskalasi penolakan proyek Rempang Eco-City, Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan bekerjasama dengan fungsi Mediasi guna menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM atas sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang atas rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City. Pasca kejadian 7 September 2023 dan 11 September 2023, di mana terjadi demonstrasi masyarakat yang berujung bentrok antara aparat dengan warga Pulau Rempang yang menimbulkan korban di masyarakat termasuk perempuan dan anak anak. Guna mendapatkan informasi yang berimbang, Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan dan permintaan keterangan terhadap masyarakat Pulau Rempang, Kapolresta Barelang, Irwasda Polda Kepri, permintaan keterangan ahli serta audiensi dengan Kompolnas.
Gambar 3. 2 Koordinasi dengan Kompolnas
Dari keseluruhan proses, Komnas HAM menemukan bahwa terdapat kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco City. Saat terjadi bentrok antara aparat dengan warga juga ditemukan penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam penanganan aksi Masyarakat, dugaan kriminalisasi Masyarakat serta kekerasan terhadap kelompok rentan (terutama perempuan dan anak). Aparat juga kemudian diketahui menjadikan status dan proses hukum masyarakat yang ditahan sebagai barang tawar untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Situasi yang terjadi di Rempang juga berpotensi berujung pada penggusuran paksa (forced eviction). Dalam perkembangannya ditemukan pula bahwa warga mengalami intimidasi serta terdapat penempatan aparat di posko terpadu dan kantor pemerintahan desa. Selama proses pemantauan dan penyelidikan dapat disimpulkan bahwa BP Batam tidak siap dalam penyediaan lokasi dan sarpras relokasi yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat terdampak rencana pembangunan PSN Rempang Eco City.
Gambar 3. 3 Pertemuan dengan warga rempang
Pada kasus ini setidaknya ditemukan 6 (enam) hak warga Rempang yang dilanggar. Hak-hak tersebut antara lain: hak atas rasa aman dan bebas intimidasi; hak memperoleh keadilan; hak atas tempat tinggal yang layak; hak atas kesejahteraan; hak anak; dan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan pembangunan (Bisnis dan HAM). Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM, Komnas HAM merekomendasi para pihak agar pelaksanaan Proyek Rempang Eco City dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior and informed consent), dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan - bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan dengan menjamin bahwa tidak seorang pun yang tertinggal (no one left behind). Komnas HAM juga meminta Kepolisian menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan Batam, baik pada 7 September 2023 maupun 11 September 2023 serta melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat, termasuk dalam kasus Pulau Rempang. Komnas HAM berharap bahwa jaminan komitmen pemerintah dalam memperbaiki proses pelaksanaan Proyek Rempang Eco City tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang transparan, dan setiap perencanaan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan masyarakat terdampak, dengan mengedepankan dialog.
Subkomisi Mediasi juga mencatat penanganan sejumlah kasus yang dipandang cukup menonjol sehingga perlu mendapat perhatian khusus di tahun 2023 berkaitan dengan isu agraria, pembangunan infrastruktur; kasus berkaitan dengan tindakan intoleransi dalam pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; dan kasus lahan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah dan/atau korporasi.
1. Kasus Relokasi Pedagang Kios Renteng Nglangon Yang Berada Di RT. 04/RW. 03,
Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Komnas HAM telah menerima pengaduan Sdr. Heroe Setiyanto, mewakili Warga Kios Renteng Nglangon, pada saat Komnas HAM melakukan kegiatan di Kabupaten Sragen. Pada intinya, Pengadu melaporkan dugaan kesewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam proses upaya relokasi Warga Kios Renteng Nglangon yang berada di RT 004 RW 003, Karang Tengah, Sragen ke Pasar Sukowati/Pasar Terpadu. Proses tersebut juga diduga terdapat tindakan intimidasi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
Komnas HAM menerima perkembangan aduan dari Pengadu yang pada pokoknya menyampaikan adanya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 303/446- 021/2023 tertanggal 5 April 2023 perihal peringatan III, yang meminta Pengadu dan pemilik usaha yang masih berada/berjualan di Kios Renteng RT 4/3, Karangtengah, Sragen untuk mengosongkan/membongkar kios. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dilakukan pengosongan/pembongkaran, maka Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan penertiban kepada warga. Selanjutnya, Pengadu menyampaikan harapan permasalahan tersebut dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh Komnas HAM melalui mekanisme mediasi HAM.
Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM melaksanakan pertemuan mediasi dengan pengadu, teradu, dan pihak terkait lainnya bertempat di Kabupaten Sragen untuk mengupayakan alternatif-alternatif penyelesaian bersama sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (4) jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi yang hadir dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 002/KP/KH-MD.00.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023. Selanjutnya Komnas HAM akan melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut baik tertulis maupun langsung kepada Pemerintah Daerah maupun para pihak sebagai bagian dari perwujudan implementasi kewajiban Pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 8 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Kasus Terkait Operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Bahwa Komnas HAM telah menerima pengaduan dari:
1. Surat pengaduan dari Aliansi Mafia Tambang (AMANAT) Kabupaten Sumbawa Barat perihal hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan terhadap Manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
2. Surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa (Amanda Sumbawa) mewakili komunitas masyarakat adat Cek Bocek Selesak Rensuri/ Reen Sury (Suku Berco) perihal penghancuran situs adat (kuburan tua) di atas tanah adat yang terletak di Desa Lawin dan Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM berdasarkan lingkup dan batas kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) jo. Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah melakukan penanganan kasus aduan tersebut dengan melakukan pertemuan mediasi kedua belah pihak guna mengupayakan penyelesaian atas sengketa hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan dengan PT AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertemuan mediasi diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian Nomor 005/KP/KH-MD.00.01/VII/2023 yang ditandatangani para pihak dan saksi.
Berkaitan dengan kesepakatan tersebut, Komnas HAM mengingatkan para pihak memiliki perikatan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kewajiban Pemerintah atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati prinsip HAM sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional yang diatur dalam Konstitusi dan hukum positif Republik Indonesia.
3. Kasus Intoleransi. Sengketa Dugaan Penghalangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh.
Komnas HAM telah menerima surat Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh Nomor: 815/MD.00.01/3.5.1/IV/2023 tanggal 17 April 2023, perihal Tindak Lanjut dan Rencana Sidang Mediasi. Pada pokoknya, disampaikan laporan tentang sengketa penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen yang dilaporkan Drs. M. Yahya Arsyad (Ketua Pembangunan Masjid Tagwa Muhammadiyah Samalanga) sekaligus disampaikan penanganan yang telah dilakukan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh. Dari penanganan yang telah dilakukan, diperoleh kepastian itikad para pihak dan/atau prinsipal yang memungkinkan untuk dinegosiasikan dan memastikan kesediaannya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM dengan adanya Surat Pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaannya untuk dilakukan proses Mediasi HAM oleh Komnas HAM.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah memfasilitasi pertemuan mediasi pada 16 Juni 2023, dengan menghasilkan kesepakatan mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas pengaduan yang disampaikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Samalanga dan audiensi Sdr. Taufiq Nugroho, SH., MH., dkk dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang dugaan penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.
Berdasarkan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (4) UU HAM, Komnas HAM bermaksud melakukan pertemuan pascamediasi dalam rangka monitoring hasil kesepakatan mediasi pada 2 November 2023.
4. Kasus Kepegawaian. Pengaduan mengenai Penjatuhan Sanksi Disiplin PTDH Bagi PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
Berdasarkan data penanganan kasus yang ditangani oleh fungsi mediasi Komnas HAM pada tahun 2023 menerima 9 kasus (yang berdampak pada 31 PNS) tentang penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang akibat diberlakukannya SKB 3 Menteri dari 35 kasus yang diterima Komnas HAM. Wilayah aduan tersebut berasal dari Maluku, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ada kemiripan di antara kasus-kasus PTDH yang diterima dan sedang ditangani oleh fungsi mediasi, yaitu setelah menjalani hukuman pidana, para PNS tidak langsung dijatuhi sanksi PTDH tetapi mendapat sanksi seperti penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan diangkat kembali menjadi fungsional. Beberapa PNS ada yang sudah menempuh upaya hukum ke PTUN dengan putusan meminta PPK membatalkan SK PTDH terkait, tetapi PPK mengeluarkan SK PTDH terbaru setelah membatalkan SK PTDH sebelumnya. Harapan yang disampaikan oleh para pengadu pada intinya adalah permohonan penerbitan rekomendasi dan permohonan pengaktifan kembali PNS yang dijatuhi sanksi PTDH serta solusi alternatif terbaik lainnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28l ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Selanjutnya Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau;
d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Atas pengaduan tersebut, Subkom Penegakan HAM bidang mediasi melaksanakan pertemuan koordinasi untuk mengupayakan penyelesaian atas pengaduan dan memberikan kesimpulan akhir atas permasalahan.
5. Isu HAM Aktual dan Nasional Mediasi. Kasus Konflik Masyarakat Pulau Rempang Terkait Penolakan Relokasi Dalam Rencana Pembangunan PSN Rempang Eco City Komnas HAM menerima pengaduan yang disampaikan pengadu Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) pada 2 Juni 2023 perihal permohonan legalitas lahan masyarakat kampung-kampung di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dan audiensi dari Himad Purelang mengenai aksi penolakan warga atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City.
Komnas HAM telah menindaklanjuti dengan melakukan penanganan kasus melalui surat menyurat, Pra Mediasi kepada para pihak, serta melakukan pertemuaan koordinasi dan pemeriksaan lokasi sengketa di Kota Batam dan Pulau Rempang.
Sehubungan dengan tindak lanjut yang telah dilakukan, Komnas HAM memperoleh temuan faktual atas kasus tersebut merujuk dari penjelasan para pihak yang telah ditemui oleh Komnas HAM. Dari temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan posisi dan sikap sebagai berikut:
1. Meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023;
2. Merekomendasikan Menteri ATR BPN untuk tidak menerbitkan HPL di lokasi Pulau Rempang mengingat lokasi belum clear and clean;
3. Komnas HAM menyampaikan bahwa penggusuran harus sesuai dengan prinsip - prinsip HAM sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) jo. Komentar Umum Nomor 7 tentang KIHESB, yaitu:
a. Kebijakan penggusuran paksa hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan upaya-upaya lain;
b. Apabila terpaksa melakukan penggusuran paksa, pemerintah dan/atau korporasi wajib melakukan asesmen dampak penggusuran paksa dan kebijakan pemulihan kepada warga terdampak;
c. Pemerintah dan/atau korporasi wajib memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada warga terdampak sesuai prinsip-prinsip HAM;
d. Proses penggusuran harus sesuai standar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ada tiga instrumen yang harus diperhatikan ketika melakukan penggusuran yaitu:
1) Musyawarah mufakat;
2) Pemberitahuan yang layak; dan
3) Relokasi sebelum penggusuran dilakukan.
e. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses penggusuran dilakukan yaitu: perlindungan prosedural, tanpa intimidasi dan kekerasan, serta mengerahkan aparat secara proporsional.
4. Pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dampak pembangunan PSN;
5. Terkait dengan penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi, Negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, baik melalui tindakan maupun kebijakan yang diambil, baik tingkat lokal maupun nasional. Kebijakan Negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eksklusif dan tidak proporsional. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa (forced evictions) yang merupakan bentuk pelanggaran HAM.
6. Tidak menggunakan cara kekerasan dengan pelibatan aparat berlebih (excessive use of power) dalam proses relokasi dan proses pembangunan Kawasan Pulau Rempang Eco City;
7. Kepolisian agar mempetimbangkan menggunakan keadilan restoratif dalam penanganan proses pidana kasus Pulau Rempang;
8. Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat harus; dan
9. dilindungi dari kekerasan dan lainnya di Pulau Rempang.
Berikut daftar rekomendasi Komnas HAM lain yang telah ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sepanjang 2023:
Tabel 3. 12 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM Tahun 2023
| FUNGSI | NAMA/RESUME KASUS | NO | HASIL TINDAK LANJUT Pemerintah | PIHAK TUJUAN Presiden RI | KATEGORI Pemerintah |
| Pemantauan dan Penyelidikan | kasus gangguan ginjal akut Progresif atipikal pada anak di indonesia | 1 | menjanjikan pemberian santunan kepada korban GGAPA sebesar 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 60 juta rupiah bagi korban yang masih memerlukan perawatan medis. | Pusat | |
| Pemantauan dan Penyelidikan | Peristiwa Kematian Sdr. IM Akibat Kekerasan dan Pemerasan yang Diduga Melibatkan | 1 | Para tersangka oknum TNI telah dilakukan proses hukum dengan Putusan Penjara seumur Hidup terhadap terdakwa | Panglima Tentara Indonesia | TNI |
| Oknum Anggota TNI | Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi, dan Praka Jasmowir. | ||||
| Mediasi | Sengketa Hak atas Ketenagakerjaa n antara Sdr. Master Effendi Sigalingging dan PT Indo Matra Power di DKI | 1 | Sebuah Kesepakatan sebagian | 1. Ketua DPR RI. 2. Menteri Ketenaga- kerjaan | Pemerintah Pusat |
Beberapa kendala dan upaya perbaikan yang dihadapi Komnas HAM tahun 2023 dalam penanganan kasus, capaian rekomendasi, serta tindak lanjut rekomendasi.
KENDALA INTERNAL
| KENDALA INTERNAL | UPAYA PERBAIKAN INTERNAL | |
| 1. 2. 3. | Efektifitas penggunaan SPH dalam kaitannya dengan penanganan kasus Penanganan kasus dengan model hybrid, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan mediasi online Perlu dilakukan penyesuaian dalam substansi materi dalam aturan acuan pelaksanaan fungsi mediasi agar lebih adaptif dengan kondisi dan kebutuhan saat 4. | 1. Penanganan kasus yang dijalankan secara lintas fungsi guna penyelesaian kasus yang komprehensif. Pada beberapa kasus, salah satunya konflik masyarakat atas proyek Rempang Eco- City, Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan bekerja sama dengan Fungsi Mediasi dalam penanganannya. Hal ini menjadikan aspek sengketa lahan atas permasalahan tersebut tertangani oleh fungsi mediasi dan aspek penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat juga didorong dan tindak lanjut penyelesaian penanganannya oleh fungsi Pemantauan dan Penyelidikan 2. Mekanisme gelar kasus sebagai usaha mempertajam temuan dalam suatu kasus dan menguatkan poin-poin rekomendasi untuk ditindaklanjuti 3. Peningkatan dan penguatan kapasitas sumber dayamelaluidengan mengundang ahli yang berkecimpung dalam isu tersebut, pelatihan- pelatihan teknis dan substantif penanganan kasus, pengembangan jabatan Fungsional di Biro Dukungan Penegakan HAM sehingga pelatihan dimaksud menguatkan dapat kompetensi dan kapabilitas sumber daya Pelatihan yang ditujukan secara khusus 4. untuk staf Komnas HAM maupun keikutsertaan staf Komnas HAM dalam pelatihan yang diadakan pihak ketiga terkait kemampuan penyelidikan maupun penguasaan atas isu-isu tertentu. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan kasus, dilakukan peningkatan kapasitas staf dalam menjawab berbagai tantangan seperti contohnya terdapat beberapa kasus yang diselidiki atau dipantau memiliki berbagai macam bukti-bukti digital/elektronik. Penguatan dilakukan dengan mengikutsertakan |
UPAYA PERBAIKAN INTERNAL
KENDALA EKSTERNAL
1. Tidak bersedianya pihak yang bersengketa untuk hadir dalam pertemuan mediasi dan Pihak yang hadir dalam mediasi bukan orang yang terkait secaralangsungdengan substansi permasalahan
2. Tidak adanya aturan dan konsekuensi hukum agar pihak instansi menjalankan rekomendasi Komnas HAM. mengingat tidak adanya aturan hukum yang sifatnya memaksa dan tidak ada konsekuensi hukum apapun sehingga membuat instansi cenderung tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM
3. Tidak diketahuinya secara pasti dan akurat sejauh mana pihak instansi terkait menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM
4. Tidak ada daya dorong bagi para pihak untuk dapat terus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM khususnya bagi kasus yang terus berjalan, sehingga tidak ada kepastian sejauh mana pihak terkait terus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan
UPAYA PERBAIKAN EKSTERNAL
1. Penyampaian rekomendasi kepada publik melalui media dan pers, sebagai daya dorong untuk tindak lanjut rekomendasi.
2. penanganan kasus-kasus bernuansa Kasus HAM di Indonesia melalui fungsi mediasi pada tahun 2023 telah dilakukan melalui berbagai mekanisme guna memastikan upaya penyelesaian yang efektif dan maksimal. Beberapa isu penting yang masih menjadi perhatian dan ditangani pada tahun 2023 adalah terkait isu agraria, ketenagakerjaan, dan penggusuran/relokasi. Mekanisme penanganan kasus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dengan tambahan berbagai inovasi yang mendorong efektivitas penanganan kasus di Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi
3. Selain aspek penanganan kasus, pengelolaan administrasi persuratan, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya juga mengalami dampak signifikan sehingga mempengaruhi penanganan kasus di Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi
SASARAN STRATEGIS 3
INDIKATOR KINERJA 3.2
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung
| SASARAN STRATEGIS 3 | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3.2 | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023* | % CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET)* |
| Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000) | Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | 100% | 80% | 80% |
Komnas HAM pada 8 Oktober 2013 telah membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh terhadap 5 peristiwa, yaitu (1) Peristiwa Jambo Keupok, 2003; (2) Peristiwa Simpang KKA, 1999; (3) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, 1989- 1998; (4) Peristiwa Timang Gajah, 2000-2003; dan (5) Peristiwa Bumi Flora 2001. Empat dari lima peristiwa tersebut telah selesai penyelidikannya dan telah diserahkan kepada Jaksa Agung RI untuk ditindaklanjuti.
Sidang Paripurna Komnas HAM 10 Januari 2023 memutuskan memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh untuk melanjutkan penyelidikan Peristiwa Bumi Flora Aceh Timur 2001, melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023. Selanjutnya, terdapat perpanjangan dan perubahan keanggotaan tim melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 5 September 2023.
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 dengan Tahun Sebelumnya
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2022 | CAPAIAN (%) | TAHUN 2023 | CAPAIAN (%)* | ||
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI* | ||||
| Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | Persen | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% |
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun ini realisasi capaian adalah 80% dari 100% target. Capaian ini sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 80%.
Peristiwa Bumi Flora memasuki tahun ketiga penyelidikannya dengan pemeriksaan lanjutan terhadap 1 orang saksi, diskusi kelompok terarah dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat di Aceh, pendamping korban, akademisi Universitas Syiah Kuala Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh serta pengumpulan data dari KKR Aceh.
Pemeriksaan saksi belum optimal pada tahun 2023, karena sebagian keluarga korban saat ini masih bekerja di PT Bumi Flora, ada rasa ketakutan ketika hendak datang memberikan kesaksian, dan keberadaan saksi di luar Aceh Timur sehingga sulit untuk bertemu. Pemeriksaan saksi dari pihak yang bertanggung jawab juga belum dapat dilakukan karena belum diidentifikasi dan fokus ke keluarga korban.
Pada tahun 2023, penyelidikan peristiwa Bumi Flora masih belum dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya (tim diperpanjang sampai Juni 2024). Pada tahun ini, Perwakilan Aceh juga menjadi bagian dalam tim, yang diharapkan dapat mengoptimalisasi kinerja penyelidikan.
Beberapa kendala yang dialami telah dipetakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu internal dan eksternal. Kendala internal mencakup ketersediaan sumber daya manusia, dimana umumnya anggota tim merangkap di beberapa tim sehingga fokus menjadi kurang. Sumber daya anggaran juga merupakan kendala lainnya, karena anggaran yang dibagi untuk 2 (dua) tim penyelidikan menjadikannya jauh dari ideal. Selanjutnya, ketiadaan aturan yang mengatur jangka waktu penyelidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk kendala eksternal, yang juga menjadi kendala penyelidikan peristiwa Bumi Flora pada tahun sebelumnya, mencakup tantangan dalam identifikasi para saksi, keberadaan saksi, dan kesediaan untuk memberikan keterangan. Tim telah mengidentifikasi beberapa cara untuk dilakukan pada tahun berikutnya dalam upaya pendekatan terhadap saksi agar dapat diambil kesaksiannya.
Hasil dari penyelidikan peristiwa Bumi Flora ini selain disampaikan ke Kejaksaan Agung, juga untuk memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat, dimana hak-hak korban dapat dipenuhi dan dipulihkan.
Selain penyelidikan Bumi Flora, Komnas HAM juga membentuk tim penyelidikan peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib Pada 20 September 2022, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 21 Tahun 2022. Tim Ad Hoc tersebut bertugas melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan HAM. Pada 21 Oktober 2022 melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 24 Tahun 2022 keanggotaan tim bertambah dengan memasukkan dua orang dari unsur masyarakat. Tim bekerja sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dipandang perlu, atas persetujuan Sidang Paripurna Komnas HAM dapat diperpanjang.
Seiring dengan bergantinya Anggota Komnas HAM dari Periode 2017-2022 ke Periode 2022-2027 maka dilakukan perpanjangan dan perubahan keanggotaan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023. Yang selanjutnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 26 Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023 melakukan perubahan anggota tim karena penambahan anggota eksternal dan juga mengganti anggota tim yang sedang melakukan tugas belajar.
Tim dibentuk dengan tugas untuk melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup atas peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam suatu rangkaian peristiwa kekerasan terhadap Human Rights Defender (HRD) dalam kurun waktu pasca reformasi yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam pengumpulan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:
1. Melakukan kegiatan diskusi ahli untuk pembahasan konstruksi peristiwa pelangaran HAM yang berat;
2. Membuat matriks unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat;
3. Penentuan saksi-saksi terkait yang diduga dapat memberikan keterangan terkait peristiwa pelanggaran HAM yang berat dimaksud;
4. Setelah melakukan penentuan saksi, kemudian saksi tersebut dilakukan profiling masing-masing untuk melihat secara individu mendalam; dan
5. Konsinyering untuk melakukan pembahasan sistematika laporan penyelidikan dan penentuan rencana kerja hingga TA 2024.
Selain itu Komnas HAM mengalami tantangan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:
1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan penyelidikan HAM yang berat, dimana anggaran yang ada juga dibagi dua dengan Tim Penyelidikan Peristiwa Aceh;
2. Beberapa saksi dan terduga pelaku telah meninggal dunia;
3. Keterbatasan dokumen peristiwa dimaksud; dan
4. Tekanan eksternal.
Beberapa kegiatan dalam mengkonstruksi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 masih berjalan antara lain:
1. Pemeriksaan Saksi.
2. Pemeriksaan Pihak Terkait.
3. Pemeriksaan Ahli.
4. Pengumpulan Dokumen/Bukti.
5. Penyusunan Laporan Hasil Penyelidikan.
Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM yang berat (PHB) dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Komnas HAM telah melaksanakan penyelidikan terhadap 15 (lima belas) peristiwa PHB yaitu : 1) Timor- Timor 1999 (telah disidangkan); 2) Tanjung Priok 1984 (telah disidangkan); 3) Abepura 2000 (telah disidangkan); 4) Trisakti I, Semanggi I dan Semanggi Il 1998; 5) Kerusuhan Mei 1998, 6) Wasior 2001-2002 dan Wamena 2003; 7) Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; 8) Talangsari 1989; 9) 1965-1966; 10) Penembakan Misterius 1982-1985; 11) Simpang KKA 1999; 12) Jambu Keupok 2003; 13) Pembunuhan Dukun Santet 1998; 14) Rumoh Geudong 1989-1998; dan 15) Paniai 2014 (telah disidangkan).
Di samping Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 tercantum bahwa PHB menjadi salah satu isu strategis Komnas HAM. Dimasukannya PHB sebagai salah satu isu strategis karena Komnas HAM menjadi salah satu penegak hukum di dalam alur penegakan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan sebagai penyelidik atas peristiwa yang diduga merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat.
Hingga 2023, selain 3 (tiga) kasus yang telah diadili, masih terdapat dua belas kasus yang berada di Kejaksaan Agung Ri. Masih adanya perbedaan antara Kejaksaan Agung RI dan Komnas HAM menjadi penyebab terhambatnya proses penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Berbeda dengan 2022 dimana terjadi 1 (satu) kali pengembalian berkas, di tahun ini tidak terjadi pengembalian berkas kasus dari Kejaksaan Agung RI kepada Komnas HAM.
Pada Januari 2023 Presiden Joko Widodo mengakui dan menyatakan penyesalan negara atas terjadinya peristiwa PHB terhadap 12 peristiwa tersebut. Hal ini menjadi pemecah kebekuan terhadap proses penyelesaian kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyelesaian kasus. Selain itu, momen ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk berusaha memulihkan hak para korban secara adil dan bijak, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
Sebelumnya penyelesaian kasus PHB secara khusus sudah ditegaskan untuk penyelesaian di Papua dan Aceh. Untuk Papua, janji pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR di Papua dilakukan untuk 'melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Sementara di Aceh, janji pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembentukan KKR di Aceh ini untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Aceh.
Sebelumnya, langkah yudisial juga pernah dilakukan antara lain membentuk pengadilan HAM melalui Undang Undang No. 26 Tahun 2000. Selain itu, pemerintah juga membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dimandatkan dalam TAP Nomor V Tahun 2000 tersebut. Namun pada 2006 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Menjadi penting bagi Komnas HAM untuk mendorong langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, termasuk mendorong Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti dua belas kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM memandang penting untuk memastikan pemerintah mengambil langkah efektif bagi pemulihan hak korban PHB.
UPAYA KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT
Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, di antaranya:
1. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI
2. Koordinasi dengan stakeholder/pihak terkait lainnya
3. Diseminasi informasi terkait pelanggaran HAM yang berat
4. Verifikasi korban pelanggaran HAM yang berat
Peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah diterbitkan SKKPHAM sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:
| NO PERISTIWA | PERISTIWA | JUMLAH |
| 1 | 1965/1966 | 866 |
| 2 | Tanjung Priok | 2 |
| 3 | Talangsari | 19 |
| 4 | Kerusuhan Mei | 2 |
| 5 | Penghilangan Paksa | 9 |
| 6 | Rumoh Geudong | 2 |
| 7 | Semanggi I | 1 |
| 8 | Penembakan Misterius | 28 |
| Jumlah | 911 |
Dari hasil kegiatan Komnas HAM, terdapat sejumlah temuan dan tantangan di lapangan, di antaranya:
a) Beberapa wilayah yang dikunjungi untuk verifikasi langsung permohonan SKKPHAM memiliki keterbatasan akses sinyal komunikasi dan sulit untuk ditempuh sehingga membutuhkan waktu;
b) Terdapat sejumlah pemohon yang jarak usia dengan peristiwa ataupun korban yang merupakan orang tua dari pemohon tidak menceritakan detail hal yang dialami. Oleh karena itu, proses verifikasi memakan waktu lebih lama dari biasanya karena memerlukan upaya lebih untuk dapat membuat pemohon menceritakan peristiwa yang dialami oleh korban ataupun mendapat keterangan tambahan dari saksi yang hanya mengetahui sebagian dari peristiwa korban;
c) Keterbatasan kemampuan komunikasi antara pemohon dan pendamping yang di beberapa kesempatan sulit dihubungi atau tidak ada alternatif kontak untuk dihubungi sehingga kesulitan untuk mencari lokasi kediaman pemohon;
d) Sejumlah pemohon SKKPHAM sudah berusia lanjut yang memiliki sejumlah permasalahan kesehatan seperti pendengaran yang jauh berkurang ataupun telah pikun. Oleh karena itu, proses verifikasi memakan waktu lebih lama dari biasanya karena memerlukan kemampuan tersendiri untuk dapat membuat pemohon menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan kondisi kesehatannya yang sudah tidak mampu mendengar secara jelas dan seringkali lupa dengan hal yang dialaminya, serta sehingga memerlukan pertimbangan untuk dapat disegerakan proses penerbitan SKKPHAMnya;
e) Adanya informasi terkait sejumlah pendamping korban/keluarga korban yang meminta biaya tambahan kepada pemohon SKKPHAM untuk mendapatkan SKKPHAM yang telah diterbitkan Komnas HAM;
f) Masih kurangnya pemahaman pemohon SKKPHAM, khususnya pemohon Individual, terkait kriteria pihak yang dapat mengajukan permohonan SKKPHAM (masih ada pemohon yang berstatus adik, kakak, paman, bibi, dsbnya);
g) Masih kurangnya pemahaman sejumlah pemohon SKKPHAM terkait tujuan dan manfaat dilakukannya verifikasi;
h) Adanya pertanyaan dari sejumlah NGO terkait pemberian operasional bagi mereka yang hendak melakukan pendataan terhadap korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat;
i) Adanya kendala penggunaan bahasa daerah di sejumlah wilayah yang mana para pemohonnya tidak fasih berbahasa Indonesia; dan
j) Adanya sejumlah penerima SKKPHAM periode 2012-2017 yang telah selesai masa layanan bantuannya dari LPSK RI dan mempertanyakan terkait cara mendapatkan layanan bantuan kembali, terutama mereka telah berusia lanjut.
sebagai bagian upaya pemulihan hak-hak korban, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mendorong pemerintah, khususnya Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang selama ini masih belum diupayakan penyelesaiannya;
2. Meningkatkan koordinasi dengan K/L yang diberi mandat dalam Inpres No. 2 tahun 2023 untuk melakukan upaya pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing K/L sebagaimana yang tercantum dalam Inpres tersebut;
3. Memaksimalkan pemberian SKKPHAM dengan memperkuat jaringan korban dan pendamping, koordinasi rutin dengan K/L terkait, dan melakukan pengembangan berbasis teknologi dan informasi ; serta
4. Mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pemenuhan dan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut.
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA
Persentase tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat
Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan yang tertuang dalam Pasal 89 ayat (2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merumuskan Sasaran Strategis 4 "Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" yang telah dicatatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024, maka dari itu Komnas HAM melaksanakan kerja-kerja pendidikan HAM (penyuluhan, pelatihan, kampanye terkait HAM) dan kerja sama yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Adapun kinerja sebagaimana dimaksud, diukur dengan menggunakan indikator "Persentase Tingkat Kesadaran HAM Masyarakat" yang digunakan secara konsisten sepanjang periodisasi Renstra Komnas HAM 2020-2024. Berikut disajikan target kinerja yang telah ditetapkan:
Tabel 3. 15 Target Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 s.d. 2024
| TAHUN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target (%) | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Konversi (%) ke Jumlah Orang | 1.200 × 20% (240 orang) | 1.200 × 30% (360 orang) | 1.200 × 40% (480 orang) | 1.200 × 50% (600 orang) | 1.200 × 60% (720 orang) |
Sumber: data diolah; koefisien 1.200 adalah populasi tahunan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja pada sasaran strategis ini selalu mengalami peningkatan, hal ini dimaknai bahwa Komnas HAM terus berupaya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif melalui internalisasi nilai-nilai HAM. Target kinerja tahun 2023 diketahui telah ditetapkan sebesar 50% dari jumlah populasi yang diukur atau jika dikonversikan ke dalam bentuk jumlah menjadi 600 orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM. Lebih lanjut untuk mengukur persentase tingkat kesadaran HAM, digunakan Kirkpatrick Evaluation Model yang telah disesuaikan penerapan serta penjabaran lebih lanjut melalui berbagai pendekatan baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun mix-method. Adapun kerangka pengukuran yang digunakan sebagai berikut:
Gambar 3. 4 Kirkpatrick Evaluation Model
Level 4 Mengukur persentase tingkat penerapan HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan Level 3 Mengukur persentase wawasan HAM tingkat pemahaman HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan wawasan HAM Level 2 Mengukur persentase tinglat pengetahuan HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan wawasan HAM Level 1 Mengukur persentase tingkat penerimaan informasi HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan wawasan HAM
Kirkpatrick Evaluation Model disesuaikan dengan memperhatikan tujuan dan bentuk dari setiap kegiatan yang dilakukan, hal ini agar kirkpatrick lebih mudah dioperasionalisasikan. Sebagai salah satu gambarannya, pada program penyuluhan, diseminasi, maupun kampanye tools berupa kuesioner disebarkan untuk mengetahui penambahan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan peserta kegiatan (Kirkpatrick level 2). Sedangkan pada program pelatihan, model evaluasi Kirkpatrick diturunkan dengan mix method untuk mengukur level 2 dan 3. Peserta pelatihan diukur tingkat perubahan peningkatan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan (Kirkpatrick level 2) menggunakan pretest dan posttest sehingga didapatkan perbandingan skor sebelum dan setelah pelatihan. Secara kualitatif dilakukan dengan observasi atau pengamatan proses pelatihan oleh fasilitator untuk mengetahui tingkat pemahaman (Kirkpatrick level 3) maupun inspirasi yang didapatkan selama proses pelatihan. Monitoring alumni pelatihan juga dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada alumni, rekan kerja maupun atasan mereka, serta pelibatan alumni pada agenda Komnas HAM. Cara ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian pada level 3 dan atau 4. Berikut disajikan tabel kinerja sasaran strategis "Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi pelaksanaan HAM di Masyarakat" pada tahun 2023:
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi pelaksanaan HAM di Masyarakat | Persentase tingkat Kesadaran HAM di Masyarakat | 50% (600 Orang) | 49,6% (595 Orang) | 99,2% |
Sumber: data diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis "Mendorong Kondisi yang Kondusif Bagi pelaksanaan HAM di Masyarakat" mencatatkan capaian kinerja sebesar 99,2% dari target kinerja yang ditetapkan atau jika dikonversikan kedalam bentuk jumlah menjadi 595 Orang yang telah mengalami peningkatan kesadaran HAM. Meskipun target kinerja tidak tercapai 100%, dapat dijustifikasikan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan tetap berdampak guna mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Adapun faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai seluruhnya disebabkan oleh terbatasnya sumber daya anggaran, dimana ketiadaan anggaran yang mencukupi mempersempit ruang gerak pendidikan dan/atau penyuluhan HAM sehingga jangkauan kinerjanya pun tidak dapat terlingkupi sepenuhnya. Menyikapi hal tersebut, Komnas HAM terus mengupayakan alternatif penyelesaian diantaranyamelaluioptimalisasiberbagaipelaksanaan program/kegiatan yang merupakan hasil dari pengembangan kerja sama dengan multipihak. Faktor pendukung lainnya adalah kegiatan yang mulai dilakukan secara tatap muka, sehingga dapat memberikan motivasi perubahan perilaku, sebagaimana diketahui bahwa proses diskusi dan interaksi melalui tatap muka memberikan ruang yang memadai bagi individu untuk dapat lebih reflektif pasca menerima informasi mengenai hak asasi manusia. Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengukuran tingkat kesadaran HAM terhadap kegiatan Pelatihan HAM, Publikasi, Kampanye HAM, Festival HAM, Diseminasi HAM dan Workshop Sekolah Ramah HAM. Sebagai refleksi beberapa kegiatan diseminasi dan kampanye yang dilakukan seperti Pawai HAM, Diskusi Refleksi 30 Tahun Komnas HAM, Festival HAM, dan Hari HAM dimuat dalam media nasional dan mendapatkan perhatian publik sehingga menjadi program unggulan yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Disisi lain isu tematik yang dekat dengan kehidupan masyarakat masih menjadi inspirasi dan partisipasi publik untuk berkontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM, diantaranya isu kelompok minoritas banyak menjadi perhatian dan diangkat dalam pelatihanpelatihan yang mendorong pemenuhan HAM kelompok rentan, marginal dan atau minoritas. Berikut disajikan tabel hasil pengukuran peningkatan kesadaran HAM:
Tabel 3. 17 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran di HAM
| NO | KEGIATAN | METODE PENGUKURAN | RESPONDEN YANG MENINGKAT KESADARAN HAMNYA |
| PENGUKURAN HAMNYA Pre-posttest | |||
| 1. | a. Pelatihan HAM, Pelatihan Kabupaten/Kota HAM | Observasi | 176 orang |
| b. Pelatihan Polisi Berbasis HAM | Observasi | 20 orang | |
| a | C. Monitoring Alumni | Wawancara | 8 orang |
| 2. | Publikasi | Kuesioner | 33 orang |
| 3. | Kampanye HAM Tanggap Rasa | Kuesioner | 28 orang |
| 4. | Festival HAM | Kuesioner | 216 Orang |
| 5. | Diseminasi HAM (Hari HAM, Perpustakaan, Kunjungan) | Kuesioner dan observasi | 30 orang |
| 6. | Workshop HAM: Sekolah Ramah HAM | Observasi | 84 Orang |
| Total | 595 Orang | ||
Sumber: data diolah
Penjelasan lebih lanjut dari tabel capaian kinerja di atas, dijabarkan sebagai berikut:
1. Pelatihan HAM
Berikut disajikan data hasil pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan pendekatan kuantitatif yakni mengolah nilai pre-posttest kemudian membandingkan hasilnya. Pengukuran dilakukan terhadap berbagai kegiatan pelatihan hasil pengembangan kerja sama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC) dan POLRI serta Lembaga terkait lainnya:
Tabel 3. 18 Hasil Pengukuran Kirkpatrick Evaluation Model dengan Pendekatan Kuantitatif
| NO | KEGIATAN | SKOR | JUMLAH | |
| PRE-TEST | POST-TEST | |||
| 1. | Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Papua | 6.5 | 7 | 40 |
| 2. | Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci di Jayapura | 7.1 | 8.6 | 25 |
| 3. | Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci di Sorong | 6.6 | 7.4 | 16 |
| 4. | Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Implementasi Pemenuhan HAM Populasi Kunci untuk Kota Tangerang, Malang, Surabaya, dan Surakarta | 7.7 | 8.5 | 19 |
| 5. | Pelatihan HAM untuk Paralegal HIV dan TB | 6.9 | 7.9 | 34 |
| 6. | Pelatihan HAM, Stigma, dan Diskriminasi untuk Asosiasi Profesi (Bidang, Suster, Dokter) | 8.2 | 9.6 | 17 |
| 7. | Kelas Inspirasi Membumikan HAM dalam Dunia Bisnis | 7.5 | 8.1 | 25 |
| Dunia Bisnis Total Alumni | 176 | |||
Sedangkan dalam pelatihan Polisi Berbasis HAM Komnas HAM menggunakan pendekatan kualitatif dimana fasilitator melakukan pengamatan atas keaktifan peserta selama proses, pernyataan yang diutarakan peserta, proses jalannya diskusi, dan interaksi antar peserta itu sendiri. Mix-method juga digunakan untuk memperdalam analisa peningkatan pemahaman yang dialami peserta. Dari hasil monitoring alumni ini diketahui bahwa pemahaman dan inspirasi penerapan maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari telah mulai dilakukan oleh para alumni (Kirkpatrick level 3 dan 4). Sebagai refleksi Komnas HAM telah melakukan evaluasi dengan metode wawancara mendalam terhadap sampling alumni Pelatihan Kabupaten Kota HAM untuk Karesidenan Surakarta hasilnya ditemukenali bahwa pelatihan yang dilakukan berdampak terhadap penambahan pemahaman alumni terhadap HAM serta membantu memperkuat jejaring dan diimplementasikan melalui kontribusi langsung pada OPD nya masing-masing. Selain itu perspektif masyarakat sipil terhadap pelatihan ini menambah wawasan mereka dan memperkuat jejaring HAM di Karisidenan Surakarta, sedangkan bagi NGO pelatihan yang diikuti juga memperkuat pemetaan dan isu yang perlu mereka advokasi di wilayah Karisidenan Surakarta.
2. Publikasi
KITA MUDA PUNYA SUARA:
ANTI POLARISASI POLARISASI KLUB UTEPASI DIGITAL!
Secara umum publikasi yang dihasilkan Komnas HAM terdiri dari publikasi cetak (buletin dan majalah) serta publikasi non cetak tulisan dan/atau artikel digital yang diunggah melalui laman Kabar Latuharhary, aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), serta Open Journal System (OJS). Tercatat sampai dengan November 2023 Komnas HAM telah menghasilkan 1.035 eksemplar terbitan yang dipublikasi dan didistribusikan melalui berbagai cara seperti kegiatan diseminasi, koordinasi dengan lintas unit kerja dan/atau lembaga maupun ketika kunjungan ke lapangan. Pencatatan dan pendokumentasian hasil distribusi juga dilakukan oleh tim untuk melihat sebaran K/L/D/S penerima manfaat dan tercatat sebanyak 33 responden yang dikaitkan dengan materi publikasi menyatakan mengalami peningkatan kesadaran HAM. Tim Publikasi juga memberikan satu ruang/rubrik kepada publik/pembaca untuk berpartisipasi mengikuti kuis HAM berhadiah dan feedback masukan kepada tim redaksi Majalah SUAR Tahun 2023, hal ini sebagai salah satu media interaktif yang dibangun.
3. Kampanye HAM Tanggap Rasa
Kampanye HAM Tanggap Rasa "Apa Rasamu terhadap Rasaku" adalah sebuah program yang dicetuskan Komnas HAM sejak tahun 2020. Kampanye ini menjadi sebuah ruang berbagi rasa dari masyarakat umum atau komunitas/pendamping/keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk mempopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital salah satunya melalui website tanggaprasa.id yang user friendly dan ramah disabilitas seperti terdapat fitur inklusif "Listen to Post" yang membantu temanteman tunanetra untuk dapat dengan mudah mengakses website. Adapun rekapitulasi kegiatan sepanjang 2023, Kampanye HAM Tanggap Rasa telah melakukan diskusi webinar daring mengangkat tema "Kita Muda Punya Suara" serta 15 podcast Ruang Tanggap Rasa dan 1 podcast Ruang Tanggap Rasa episode spesial yang dipublikasikan di media sosial spotify dan youtube sebagai berikut:
| S3E1 Mengenal Kusta, Membangun Kesadaran Hak Asasi Manusia | S3E9 Bisnis dan HAM |
| S3E2 Desak Pengesahan RUU PPRT | S3E10 Hak Anak |
| S3E3 Mengakui dan Menyesali Pelanggaran HAM yang Berat, Terus Apa? | S3E11 Media Untuk Perjuangan Hak Masyarakat Adat |
| S3E4 AIDS, HAM dan Kita | S3E12 Tak Hanya Jakarta |
| S3E6 Komnas HAM 30 tahun: Before and After | S3E13 Kekuatan Lirik untuk Kampanye HAM bersama Cholil Mahmud Efek Rumah Kaca |
| S3E7 Komnas HAM 30 tahun: Menuju Keadaban dan Keadilan Sosial | S3E14 Dinamika HAM di Nusantara Kuno |
| S3E8 Pendidikan HAM pada Lingkungan Keluarga | S3E15 Podcast Polusi Udara |
S3Eps Spesial International Youth Day : Komnas HAM Beda, Muda, Berbahagia
1404 1400 1200 1000 915 800 718 600 545 475 373 400 267 280 203 179 200 91 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov
Tergambar fluktuasi jumlah pengguna/ peserta kampanye HAM Tanggap Rasa sepanjang 2023, dan tercatat rating tertinggi terjadi pada
periode Oktober. Dalam rangka pengukuran hasil kinerja, telah dikembangkan kuesioner online untuk mengukur level 1 (reaksi) dan level 2 (pengetahuan). Dalam sisi pengetahuan, selain materi yang disampaikan, juga dirancang pertanyaan refleksi konsep dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berguna untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tidak hanya tingkat penambahan pengetahuannya. Tercatat 28 responden tanggap rasa menyatakan telah mengalami peningkatan kesadaran HAM.
4. Festival HAM
Festival Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan pada suatu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengekspresikan kebijakan dan praktik HAM di daerahnya yang pada tahun 2023 Kota Singkawang terpilih menjadi tuan rumah. Festival HAM merupakan kolaborasi multipihak sebagai inisiatif kebangsaan. Tema besar pada pelaksanaan Festival HAM 2023 ini mengangkat tema "Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif". Tema
Website FSTiVAL L www.festivalham.com Total Pengguna 1 Sep - 30 Okt 1400 Pengguna 3 Negara teratas 1,3 RB Kota di Indonesia 449 Pengguna Jakarta 345 Pengguna ③Singkawang 116 Pengguna Halaman Populer 1 Beranda Jadwal Publikasi Media Akses www Direct Access Organic Search Sosial Media
besar ini ditetapkan karena relevan dengan kondisi saat ini dan juga dapat merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah. Terdapat 216 orang sample peserta eksternal yang mengisi survey dan dikategorikan telah bertambah wawasan dan pengetahuannya sesuai dengan metode kirkpatrick level 2.
5. Peringatan Hari HAM
Hari HAM sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember oleh seluruh bangsabangsa sebagai upaya untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia sehingga tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi terutama oleh negara. Peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Peringatan Hari HAM 2023 mengangkat tema "Harmoni dalam Keberagaman", dengan harapan menjadi momentum untuk menyampaikan dan menguatkan narasi persatuan dan toleransi khususnya untuk generasi muda dalam menyuarakan kedamaian. Menggunakan tagline #BedaUntukBersatu dalam setiap rangkaian kegiatan, untuk mempermudah dalam proses kampanye peringatan Hari HAM sehingga diharapkan publik akan mudah mengenali dan mengingat rangkaian kegiatan tersebut. Tercatat dari 567 peserta yang mengikuti rangkaian Peringatan Hari HAM dari awal sampai puncak, terdapat 30 peserta yang menyampaikan bahwa kegiatan ini membuat mereka lebih paham soal HAM. Terutama adalah peserta lomba komik digital, di mana mereka memang harus diposisikan untuk belajar HAM terlebih dahulu kemudian menuangkannya dalam karya.
6. Workshop Sekolah Ramah HAM
Komnas HAM pada periode Januari 2020 sampai April 2023 telah menerima dan memproses 136 aduan perkara terkait isu pendidikan di Indonesia. Kasus terbanyak yang diadukan adalah kesewenangan pemberhentian pelajar/mahasiswa (33 perkara), sisanya berupa kekerasan, persoalan kesetaraan pendidikan, penahanan ijazah, dan lainnya. Beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah tersebut telah menimbulkan gejolak sosial dan hukum di masyarakat yang serius, menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua, dan hilangnya suasana kondusif di sekolah (aman, nyaman dan menyenangkan). Bila terus dibiarkan persoalan pelanggaran HAM bisa menimbulkan dampak terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional, terhambat program revolusi mental, serta hancurnya masa depan bangsa. Komnas HAM berupaya menghapus mata rantai pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan pendidikan secara tematik, holistik, integratif serta partisipatif. Untuk menghapus beragam bentuk pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan, sejak 2014-2019 Komnas HAM telah merintis program Sekolah Ramah HAM (SRHAM) guna mendorong sekolah mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM tersebut menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut.
Pada 2023 Komnas HAM menghidupkan kembali program SRHAM dengan melakukan update terhadap beragam fakta, data, dan informasi (FDI) yang perlu untuk diperbarui; melakukan penandatanganan kerja sama dengan multipihak; melaksanakan tindak lanjut kerja sama dengan Kemenag dan Kemendikbud melalui berbagai workshop. Workshop ini dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Tercatat tahun 2023 terdapat 84 peserta workshop SRHAM yang mendapatkan intervensi peningkatan pemahaman HAM.
Sebagai gambaran perbandingan pencapaian kinerja tingkat kesadaran HAM dari tahun ke tahun berikut disajikan tabulasi perbandingan data:
Tabel 3. 19 Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2022 | CAPAIAN (%) | TAHUN 2023 | CAPAIAN (%) | ||
| TARGET | REALISASI | TARGET* | REALISASI | ||||
| Persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat | Persentase | 40% (480 orang) | 42% (502 orang) | 104% | 50% (600 orang) | 49,6% (595 orang) | 99.2% |
ket: *target kinerja 2023 sesuai dengan target kinerja jangka menengah yang dimuat dalam Renstra Komnas HAM 2020-2024
Dari tabel di atas dijelaskan bahwa secara data komparasi pencapaian kinerja tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022, namun lebih lanjut yang perlu diperhatikan adalah bahwa target persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022. Terlepas dari pengukuran kinerja secara kuantitatif, Komnas HAM dengan teguh mengarusutamakan penjaminan mutu capaian kinerja yakni memberikan konsentrasi terhadap dampak signifikan yang dihasilkan guna mewujudkan kondisi yang kondusif melalui langkah-langkah pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari berbagai sampel pengukuran yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya bahwa jangkauan kinerja Komnas HAM tidak hanya berbicara soal sektor-sektor tertentu namun lebih jelas secara tematik, holistik, integratif bahkan spasial dalam hal jangkauan sebaran target kinerja. Capaian positif lainnya adalah pada tahun 2023 terdapat 9.106 orang yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM.
Dalam prosesnya tentu ditemukenali beberapa faktor yang turut mempengaruhi dan menjadi tantangan tersendiri dalam hal pencapaian kinerja, sebagai berikut:
| KENDALA | UPAYA PENYELESAIAN |
| Belum adanya keseragaman penggunaan Kirkpatrick Evaluation Model pada pelatihan-pelatihan yang dilakukan serta kendala dalam pembuktian hasil kinerja | Pembuatan pre-post test dasar yang dapat digunakan pada semua pelatihan yang nantinya dapat ditambahkan dengan pertanyaan terkait isu spesifik yang menjadi tema pelatihan. Dengan adanya pre-posttest dasar ini diharapkan semua pelatihan nantinya dapat diukur secara mix method sehingga hasil peningkatan pengetahuan dan pemahaman dapat ditangkap secara lebih komprehensif. Disisi lain dilakukan pula analisa program dan kegiatan untuk mengukur sejauh mana probabilitas ketercapaiannya, disusun skala prioritas terhadap masing masing lokus kinerja serta membangun mekanisme |
| Fasilitas Sarana dan Prasarana belum memadai | pendokumentasian hasil kerja yang baik Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia terlebih dahulu dengan proses parallel melakukan pemetaan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana prioritas untuk dapat dipenuhi pada periode mendatang |
| Keterbatasan Sumber Daya Anggaran | Membangun kreatifitas pelaksanaan kegiatan |
| Beban Kerja yang Tidak Tidak Merata | dengan berbagai cara yang dapat mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan disisi lain pengembangan kerja sama dengan mitra strategis terus diupayakan sebagai dengan membentuk ruang kegiatan bersama yang saling memberikan dampak positif satu sama lain | yang | dapat |
| Beban Kerja yang Tidak Tidak Merata | Pembagian Beban Kerja yang Merata melalui strategi manajemen sumber daya yang tepat guna dan berkeadilan dapat mendorong lingkungan kerja yang kondusif, sehingga hal ini penting untuk dilakukan agar semua pihak dapat berkinerja positif | 1 |
UPAYA MENDORONG EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
Guna mendorong perwujudan asas efisiensi dan efektivitas, Komnas HAM selalu menghadirkan berbagai alternatif sebagai jalan keluar dalam menghadapi keterbatasan dan/atau kendala yang dihadapi dalam hal proses pencapaian kinerja. Cara-cara yang lazim dilakukan pada proses pencapaian target tingkat pemahaman HAM masyarakat diantaranya adalah mengukur kompleksitas kegiatan terhadap target hasil yang diharapkan, mengukur relevansi keterhubungan antar program/kegiatan yang bersifat lintas sektor untuk dapat ditemukenali bentuk sinkronisasinya, memperkaya cara/desain/metode pelaksanaan baik yang bersifat tatap muka dan/atau melalui platform digital yang dapat diakses luas dan bersifat masif. Hal-hal tersebut secara berkala selalu dikembangkan dalam rangka menciptakan sebuah kebaruan metode dalam pencapaian kinerja kelembagaan. Data menunjukan bahwa sumber daya yang dikelola sepanjang 2023 dapat menghasilkan kinerja secara optimal terlebih jika melihat pada jumlah orang yang terpapar akan penyebarluasan wawasan HAM yang tercatat melebihi target keluaran, disisi lain berbagai tindak lanjut pengukuran kinerjanya pun dapat dijustifikasi dengan data-data serta dokumentasi yang telah tersaji dalam laporan diatas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kebaruan metode serta alternatif cara yang telah dirumuskan serta dioperasionalisasikan oleh Komnas HAM.
SASARAN STRATEGIS 5
INDIKATOR KINERJA
Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.5 Persentase Kerja Sama Strategis yang Ditindaklanjuti
| SASARAN STRATEGIS 5 | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3.1 | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | % CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET) |
| Meningkatnya kerja strategis yang ditindaklanjuti | Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki biro fungsi maupun biro pendukung untuk menunjang kerja dan pencapaian target, salah satunya Kelompok Kerja (Pokja) Kerja Sama. Fungsi koordinasi dan administrasi kerja sama Komnas HAM dengan stakeholders menjadi tanggung jawab utamanya. Implementasi kegiatannya menjalin jejaring mitra nasional dan internasional.
Peran Pokja Kerja Sama dalam berkoordinasi dengan mitra kerja menjadi salah satu aspek strategis untuk meningkatkan peran serta mandat Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Cakupan kerjanya dalam mendukung penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi kerja sama kelembagaan sebagai berikut:
Penandatanganan Kerja Sama
Kerja sama dengan stakeholders mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, isu strategis
Komnas HAM, yaitu pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat, serta penataan kelembagaan.
Luaran program Pokja Kerja Sama berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani bersama para mitra kerja. Naskah kerja sama terdiri dari Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agremeent (MoA). Naskah kerja sama tadi ditandatangani antara Komnas HAM dengan jejaring mitra Komnas HAM yang terklasifikasi dalam 4 (empat) kategori, yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, CSO/NGO/LSM, dan lembaga/organisasi/badan internasional.
Data Keseluruhan MoU dan PKS Komnas HAM dengan Mitra Kerja
6 Naskah Kerja 01 K/L/D Sama Perguruan 4 Naskah Kerja Sama 02 Tinggi 03 2 Naskah Kerja Sama CSO/LSM/NGO Organisasi 2 Naskah Kerja Sama 04 Internasional/NHRI Lintas 4 Naskah Kerja 05 Sama Lembaga Jumlah MoU Jumlah PKS 18 11 Data mitra kerja sama
Di antara naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2023, terdapat 7 pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:
1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Sjakhyakirti Palembang tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Perpusnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan;
3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang;
4) Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
5) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Indonesia AIDS Coalition tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
6) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; dan
7) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Sedangkan kerja sama yang mendukung fungsi Penegakan HAM, yaitu:
1) Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
2) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND tentang Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tim TPKS);
3) Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan; dan
4) Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM dengan Sajogyo Institute (SAINS);
Kerja sama dengan ruang lingkup beririsan antara Pemajuan dan Penegakan HAM, yaitu:
1) Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi;
2) Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines;
3) Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Timor Leste melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU);
4) Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Komnas HAM tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Universitas Muria Kudus tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara
Kerja sama yang mendukung fungsi Kesetjenan Komnas HAM secara kelembagaan, yaitu:
1) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM.
Parameter capaian kerja sama dihitung setiap penandatanganan naskah kerja sama. Sedangkan pengukuran bentuk tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti dapat dilihat dari substansi naskah kerja sama terkait dengan Rencana Strategis 2020-2024. Sepanjang 2023 Komnas HAM menghasilkan 18 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2023, terdapat peningkatan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM jika dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai 12 naskah.
Berdasarkan indikator sasaran strategis, maka terdapat 17 naskah kerja sama strategis ditindaklanjuti. Capaian ini sesuai target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 100% karena Komnas HAM berinisiatif untuk mengimplementasikan substansi kerja sama dalam bentuk rencana kerja yang harus ditindaklanjuti oleh para mitra kerja.
Metode ini diharapkan menciptakan inisiasi dari dua biro teknis, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mempertanggungjawabkan usulan kerja sama dengan mitra kerja. Untuk kepentingan kelembagaan, metode pengajuan kerja sama beserta rencana kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksana program.
Program yang mendukung keberhasilan capaian hingga 100% karena peran Pimpinan dalam mendistribusikan tugas sebagai pengampu kerja sama serta komitmen melaksanakan 9 Isu Prioritas Lembaga ke dalam tim-tim bentukan Sidang Paripurna. Implementasi dari kerja sama strategis yang ditandatangani kemudian menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi.
Kedepannya, metode penentuan kerja sama strategis ini dipertahankan supaya luaran yang dihasilkan terlaksana dengan pertanggungjawaban penuh kepada Kesetjenan Komnas HAM.
B. Tindak Lanjut Kerja Sama
Penandatanganan naskah kerja sama memerlukan tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.
| NO. | BIDANG/JUDUL KERJA SAMA | BENTUK TINDAK LANJUT/WAKTU |
| 1 | BIDANG/JUDUL KERJA SAMA Pemajuan HAM a. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Sjakhyakirti Palembang tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; | BENTUK TINDAK LANJUT/WAKTU a. 14 Februari 2023 - Pelaksanaan kuliah umum tentang HAM, Pelanggaran HAM, Mekanisme Pengaduan Laporan Kasus HAM di Kantor Komnas HAM bersama civitas akademika Universitas |
| Sjahyakirti, Palembang b. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian | ||
| b. Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Perpusnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan | Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial) | Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui |
| e. Pembinaan | d. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan Oktober 2023 | |
| c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang; d. Nota Kesepahaman Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas | f. 17-19 c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, | f. 17-19 Oktober 2023 Pelaksanaan Festival HAM 2023 di Singkawang, Kalbar g. Agustus- September 2023 Pelatihan Sekolah Ramah HAM di lingkungan sekolah negeri di Pontianak, Kalbar |
| d. Nota Kesepahaman Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang | Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas tentang Pencegahan dan | g. Agustus- September 2023 Pelatihan Sekolah Ramah HAM di lingkungan sekolah negeri di Pontianak, Kalbar |
| Penanganan Pendidikan; dan AIDS; | Penanganan Kekerasan | Kekerasan pada | pada Satuan Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV | Satuan Sensitisasi | h. 12-15 Juni 2023 - Kegiatan Sensitisasi Komisi | Sensitisasi Komisi untuk 30 staf Komnas HAM oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) |
| e. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Indonesia AIDS Coalition tentang | h. 12-15 Juni 2023 - Kegiatan Sensitisasi terkait Penanggulangan HIV | |||||
| f. Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria | i. Audiensi, kajian, dan siaran pers bersama kasus-kasus agraria bersama Komnas HAM-WALHI | |||||
| dan Lingkungan Hidup; dan g. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma | dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | j. Pemanfaatan Pusdahamnas | ||||
| Penegakan HAM a.Adendum Nota Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Upaya pengawasan | Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang dan pencegahan perlakuan atau yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat | a. Tim KuPP melaksanakan berbagai FGD tentang OPCAT | ||||
| terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM; b. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, | terhadap setiap orang yang berada di tempat pencabutan kebebasan, perlindungan, | dan b. Pemantauan bersama dan referral report antarlembaga | ||||
| Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tim TPKS); c. Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan | Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara | C. Konferensi Nasional Pembela HAM yang dihadiri berbagai elemen, seperti APF, Lembaga Nasional HAM di Indonesia, |
| Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan; dan | LSM, akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum. | ||
| dan d. Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM dengan Sajogyo Institute (SAINS); 3 Pemajuan & Penegakan HAM a. Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di | d. Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM dengan Sajogyo Institute (SAINS); | d. Konferensi Nasional Pembela HAM yang dihadiri berbagai elemen, seperti APF, Lembaga Nasional HAM di Indonesia, LSM, akademisi, jurnalis, dan | |
| Pemajuan & Penegakan HAM a. Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | masyarakat umum. a. Koordinasi pelaksanaan Sekolah Ramah HAM dan mediasi | ||
| Provinsi; b. Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines; c. Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Komnas HAM tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; d. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM | b. 5 September 2023 - Pemantauan bersama komunitas Bajau Laut di Sabah, Malaysia c. Komnas HAM di Seminar dan pembicara Konferensi Fakultas Hukum | Pemantauan bersama komunitas Bajau Laut di Sabah, HAM menjadi di Seminar dan Fakultas Hukum UNSOED dan pemanfaatan Pusdahamnas d. pemanfaatan Pusdahamnas | |
Klastering Mitra Kerja Sama 2023
a. Perpustakaan Nasional RI b. Arsip Nasional RI C. Kantor Staf Presiden d. Pemprov Kalbar Pemkot e. Singkawang f. Otorita Ibu Kota Nusantara
a. Univ Sjahjakirti b. UGM
c. Univ Katolik Parahyangan d. UNSOED
e. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
a. Indonesia AIDS Coalition b. WALHI c. Sajogyo Institute
f. Universitas Muria Kudus
a. SUHAKAM Malaysia b. CHRP Filipina c. PDHJ Timor- Leste
a. Komper, ORI, KPAI, KND, LPSK
b. Kemendikbudristek , Kemendagri, Kemenag, Kemen PPA, Kemensos, KPAI
Tabel 3. 21 Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023
| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2022 | CAPAIAN (%) | TAHUN 2023 | CAPAIAN (%) | ||
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | ||||
| Persentase kerja sama strategis yang ditindak- | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Secara kuantitatif, capaian telah melebihi target berdasarkan parameter jumlah naskah kerja sama. Sedangkan capaian kerja sama strategis yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut berdasarkan 9 isu strategis Komnas HAM, sebagai berikut:
| BIRO PENGAMPU | PELAKSANA | NATII | TINDAK LANJUT |
| Biro Dukungan Pemajuan HAM | . & | Komisioner Pengkajian & Penelitian Tim Sekolah Ramah HAM | Seminar, lokakarya, FGD, magang mahasiswa, implementasi SNP, narasumber ahli, Pusdahamnas, Festival HAM |
| Biro Dukungan Penegakan HAM | • • | Tim KuPP Pengaduan Tim HRD | Pos Pengaduan di daerah, narasumber ahli, pendataan |
| Tim PHB | SKKPHAM di Sulteng dan Jateng, Konferensi Nasional Pembela HAM | SKKPHAM di Sulteng dan Jateng, Konferensi Nasional | |
| Biro Umum | Arsiparis Perpustakaan | Arsiparis Perpustakaan | Mekanisme arsip nasional, e-sign, peningkatan kapasitas SDM dan sarpras. |
Pemenuhan kerja sama strategis yang ditindaklanjuti tersebut berhasil tercapai di atas target setiap tahunnya karena beberapa faktor, antara lain:
1. Koordinasi antara mitra kerja eksternal direspons secara efektif oleh Pimpinan Komnas HAM dan forum Sidang Paripurna sebagai penentu keputusan akhir penandatanganan kerja sama;
2. Biro pengampu membuat rencana tindak lanjut berupa rencana kerja sama, Action Plan maupun Perjanjian Kerja Sama; dan
3. Terdapat sistem pengingat (reminder system) pelaksanaan implementasi kerja sama strategis sebagai alat parameter review dan overview mitra kerja sama.
Faktor penentu ketercapaian target tadi dipraktekkan secara kontinyu dan akan dilanjutkan dalam proses pencapaian program kerja berikutnya. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan capaian kan dilakukan beberapa hal, yaitu:
1. Melakukan harmonisasi pedoman kerja sama kelembagaan dan penyusunan prosedur tata laksana kerja sama melalui SOP (standard operational procedures); dan
2. Meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah staf berkompeten.
SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
INDIKATOR KINERJA 6.1
Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.6 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | % CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET) |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A (80,00) | BB (72,37) | 90,46% |
Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area.
Realisasi Sasaran Strategis yang diklaim pada SS.6.1 merupakan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022. Komnas HAM menerima Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. B/711/M.RB.06/2022 tanggal 06 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, mendapatkan nilai 72,37 dengan rincian sebagai berikut
Tabel 3. 23 Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
| NO | KOMPONEN PENILAIAN | BOBOT | NILAI | |
| 2021 | 2022 | |||
| A | Komponen Pengungkit | |||
| I. Pemenuhan | 20,00 | 15,85 | 15,91 | |
| II. Hasil Area Perubahan | 10,00 | 5,87 | 6,50 | |
| III. Reform | 30,00 | 19,15 | 19,24 | |
| Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 40,87 | 41,65 | |
| B | Komponen Hasil | |||
| I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 | 7,48 | 7,63 | |
| II. Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 8,29 | 9,52 | |
| III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 6,83 | 7,71 | |
| IV. Kinerja Organisasi | 10,00 | 8,07 | 5,86 | |
| Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil) | 40,00 | 30,67 | 30,72 | |
| Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil) | 100,00 | 71,54 | 72,37 | |
Tabel 3. 24 Perbandingan Target, Realisasi dan Perbandingan Tahun 2022 dan 2023
| Indikator Sasaran Strategis Indeks | Satuan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | ||||
| Target | Realisas i | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | ||
| Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks | BB | BB | 100% | A | BB | 90,46% |
Evaluasi tahun 2022 dilaksanakan melalui:
1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil yang digambarkan sebagai berikut:
PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%) HasiL Antara: (10%) Manajemen Akuntabilitas Kinerja ASN dan Keuangan Perubahan 10% Deregulasi Nilai Opini Reform(30%) SDM Kebijakan SAKIP BPK Kualitas Pelayanan Publik Kepatuhan 10% IPKP Pelayanan Publik Organisasi (20%) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10% IPAK Isdek s Tatalaksana Pengawasan Indeks Arsip Indeks PBJ APIP (IACM) Akuntabilitas Kinerja Organisasi Indeks Indeks Pengelolaan Kinerja Pengelolaan 10% Kinerja Aset Keuangan Survei Internal Indeks Perencanaan Organisasi Lainnya
Melalui model tersebut, dapat dijelaskan bahwa 8 (delapan) area yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan kualitas pemerintahan sesuai unsur yang terdapat pada komponen hasil.
2. Evaluasi Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah proses validasi/ verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan pada proses PMPRB. Setelah hasil PMPRB kementerian/lembaga/pemerintah daerah diterima oleh KemenPANRB secara daring, KemenPANRB melakukan validasi/verifikasi terhadap informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdapat pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada komponen pengungkit, adalah teknik "criteria referenced test" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan evaluasi komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Kriteria evaluasi tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim evaluator. Agar dalam pelaksanaan evaluasi secara eksternal ada kesamaan persepsi dan metode, evaluasi difokuskan kepada programprogram reformasi birokrasi yang sesuai dengan Model pada PMPRB. Disamping itu, evaluasi eksternal juga dapat dilakukan secara tematik, sesuai dengan isu terkini penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian dan penyimpulan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menggunakan data awal hasil PMPRB kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Langkah evaluasi dilakukan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
(MULAI) DESK EVALUASI ALUR EVALUASI RB DATA 45555555556680 1 APLIKASI PMPRB MENENTUKAN TIM EVALUATOR PRA EVALUASI 6FIELD ANALISIS NILAI 10 LHE PANEL II (PANEL ANTAR PANEL III PANELKEDEPUTIAN PANEL I TIM) RB KUNWAS TMPENIRA T (PANEL TIM)
Pada evaluasi eksternal, terdapat 7 (tujuh) instansi yang melaksanakan penilaian yang menghasilkan 9 (sembilan) hasil antara Setjen Komnas HAM yang dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. 25 Penilaian Hasil Antara RB Tahun 2021 dan 2022
| No | Hasil Antara | Skala | Nilai 2021 | Nilai 2022 | Sumber Data |
| 1 | Sistem Merit | 0-400 | 173,00 | 261,5 | KASN |
| 2 | Kualitas Pengelolaan Aset | 0-4 | 3,46 | 3,38 | Kementerian Keuangan |
| 3 | Implementasi SPBE | 0-5 | 2,42 | Kementerian PANRB | |
| 4 | Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 0-100 | 20,00 | 37,60 | LKPP |
| 5 | Kualitas Pengelolaan Anggaran | 0-100 | 87,97 | 88,03 | Kementerian Keuangan |
| 6 | Kualitas Pelayanan Publik | 0-5 | 3,83 | 3,82 | Kementerian PANRB |
| 7 | Kapabilitas APIP | 0-5 | 2+ | 2 | BPKP |
| 8 | Maturitas SPIP | 0-5 | 3 | 3 | BPKP |
| 9 | Kualitas Pengelolaan Arsip | 0-100 | 68,01 | 72,95 | ANRI |
Untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Setjen Komnas HAM terdapat hal yang perlu disempurnakan, yaitu:
1. Melakukan evaluasi berkala terhadap rencana aksi Agen Perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi Agen Perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah mencapai target rencana kerjanya;
2. Meningkatkan peran dalam mengawal rancangan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memitigasi adanya peraturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah lainnya agar tidak ada yang melanggar norma-norma Hak Asasi Manusia;
3. Menyelesaikan penyesuaian peta proses bisnis dan mereviu kembali SOP yang ada agar sesuai dengan peta proses bisnis yang telah disusun;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran dan pemantauan kinerja di seluruh unit kerja, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan ke depan;
5. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting, yang bukan hanya berperan untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga hal-hal yang terkait dengan kinerja;
6. Memastikan peta risiko dan pengendaliannya telah disusun dan dikaitkan dengan pencapaian kinerja organisasi dari level Pusat hingga ke unit kerja;
7. Melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan untuk dapat mengetahui dampak yang diberikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan melakukan survei kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat kegunaan inovasi dalam mempermudah proses layanan.
Analisis Penyebab Nilai RB TA 2023 BB tidak mencapai target A
Nilai RB 2022 yang diklaim pada 2023 tidak mencapai target dikarenakan terdapat perubahan cara penilaian RB dengan terbitnya Surat Edaran (SE) MenPANRB 15/2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi RB Tahun 2023. SE tersebut memuat panduan bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan penilaian reformasi birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi (PSO) dan penyesuaian sistem kerja untuk tahun evaluasi 2023. PSO dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Kelembagaan.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
A Latuharhary No. 40, Menteng, Jakarta Pasat 10310, Telp: +62-021-3925230, Faxu +62-021-3925227 Website wnnwkoenasham go.ld
| Nomor | 140 /KP.09.04/IX/2021 Jakarta, 7 September 2021 |
| Sifat | : Penting |
| Lampiran | : 1 (satu) lembar |
| Perihal | : Usulan kenaikan Tunjangan Kinerja |
Yang Terhormat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Di Tembusan : 1. Arsip.
Tempat
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai reformasi birokrasi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditahun 2018 indeks reformasi birokrasi mendapatkan nilai 64.31, sedangkan pada tahun 2019 mendaptkan nilai 67.90 dan pada tahun 2020 mendapatkan nilai 70.97 (terlampir). Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah tuntas dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) kali berturut-turut dari BPK.
Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai komite pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dimana setiap instansi dapat mengajukan kenaikan Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi Instansi dimana ketentuan penyesuaian sebagai berikut:
1. 65,01-75,00 [70%]
2. 75,01-85,00 [80%]
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengajukan kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 70%.
Mohon kiranya dapat dipertimbangkan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terinka kasih.
Selain itu, pada komponen hasil terdapat aspek "Kinerja Organisasi" di mana tahun 2021 memperoleh nilai 8,07, sementara pada tahun 2022 turun pada angka 5,86. Hanya aspek "Kinerja Organisasi" yang nilainya menurun pada tahun 2022. Hal tersebut berpengaruh terhadap rata-rata nilai RB keseluruhan, sehingga tidak mencapai target. Unit Organisasi dan Tata Laksana Komnas HAM (Ortala) sudah melakukan klarifikasi terhadap aspek "Kinerja Organisasi" yang nilainya menurun. Ortala pernah mengirimkan surat usulan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) melalui surat Nomor: 140/KP.09.04/IX/2021 kepada MenPANRB, namun usulan tersebut ditahan oleh instansi yang bersangkutan karena Komnas HAM dianggap belum melakukan penyederhanaan jabatan sampai ke seluruh kantor perwakilan. Menindaklanjuti hal tersebut, Ortala mengirimkan surat sanggah, setelah itu terdapat klarifikasi bahwa kesalahan penilaian telah dilakukan oleh KemenPAN-RB.
Kendala/tantangan pada pelaksanaan RB di Komnas HAM
1. Agen perubahan: setiap unit pengusung belum melanjutkan pembahasan bersama mengenai tindak lanjut pekerjaan agen perubahan dikarenakan belum adanya tugas dan fungsi secara konkrit.
2. Pengawalan rancangan peraturan perundang-undangan dan peta proses bisnis serta SOP, Komnas HAM sudah melaksanakan pengawalan namun belum maksimal dikarenakan adanya prioritas pekerjaan yang tidak direncanakan (ad hoc).
3. Pengukuran dan pemantauan kinerja: saat ini Komnas HAM masih memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Aplikasi tersebut memfasilitasi penilaian setiap pegawai oleh atasan. Saat pelaksanaan RB belum ada standar penilaian kinerja tersendiri di Komnas HAM.
4. Peningkatan APIP sebagai pengawas kinerja pegawai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut.
5. Peta risiko: saat ini masih dalam proses peningkatan pengendaliannya.
6. Pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan: saat ini belum dibahas di Komnas HAM.
Sebagai upaya tindak lanjut pada kendala, pada awal tahun 2023 Komnas HAM baru menindaklanjuti beberapa poin. Terkait pengukuran dan pemantauan kinerja, Komnas HAM telah melakukan pembahasan dan uji coba aplikasi Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Komnas HAM. Dengan aplikasi tersebut, diharapkan nantinya data kepegawaian di Komnas HAM terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja, sehingga memudahkan dalam melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja. Terkait standar penilaian di Komnas HAM, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Kinerja Pegawai yang Fair dan Mandiri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Upaya Perbaikan
Sebagai upaya dalam melaksanakan RB, pada awal tahun 2023 Komnas HAM melaksanakan:
1. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi, melalui:
a. Tim Pelaksana RB di Lingkungan Komnas HAM melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 191A Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komnas HAM; dan
b. Tim Pelaksana RB Biro Umum melalui Surat Tugas Nomor 094C/OT.05.00/0.3.1/IV/2023.
2. Penyusunan rencana aksi melalui matriks yang memuat permasalahan hasil evaluasi, area perubahan terkait dengan permasalahan, sasaran yang akan diwujudkan, indikator keberhasilan, target akhir, program dan kegiatan selama 3 (tiga) bulan. Matriks rencana aksi digunakan sebagai pedoman, bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Pembahasan Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas dengan mengundang KemenPANRB sebagai tindak lanjut pencanangan Zona Integritas di Komnas HAM tahun 2020.
4. Komnas HAM melakukan perbaikan atas proses bisnis yang sudah disusun dan penyusunan Cross Functional Map (CFM) sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana Setjen Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam proses penyusunannya Setjen Komnas HAM membagi proses menjadi 2 yaitu:
a. Proses Inti
1) Penguatan dukungan teknis operasional kegiatan Pemajuan dan Penegakan HAM kepada Komnas HAM; dan
2) Penguatan dukungan tindak lanjut teknis operasional kegiatan Pemajuan dan Penegakan Kepada Komnas HAM.
b. Proses Pendukung
1) Pelayanan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
2) Pengelolaan data dan arsip Komnas HAM.
Gambar 3. 5 Peta Proses Bisnis Komnas HAM
PROSES INTI SETJEN.02 SETJEN.01 Penguatan Dukungan Penguatan dukungan Tindak Lanjut Teknis Operasional Keglatan Pemajuan dan Anggota Komm Penegakan Kepada s HAM Komnas HAM KOMNAS HAM STAKEHOLDER SETJEN.03 SETJEN.04 arsip Komnas HAM Jenderal Komnas HAM PROSES PENDUKUNG
5. Komnas HAM telah menerapkan penilaian untuk SKP 2023 dengan penilaian setiap triwulan.
6. Komnas HAM melalui Biro Umum telah melaksanakan SKM Semester I Tahun 2023 dan sedang direncanakan SKM Semester II 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan hasil 89,37 (Kategori A = Sangat Baik).
Dokumentasi pelaksanaan RB:
Rapat Perubahan Tata Cara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, 27 Maret 2023.
8600 Form Pengisian Informasi Praktik Balk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional
SASARAN STRATEGIS 6
INDIKATOR KINERJA 6.2
Nilai Akuntabilitas
Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | % CAPAIAN KINERJA (REALISASI/ TARGET) |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Nilai Akuntabilitas | BB | B | 96,3 |
Nilai akuntabilitas yang disajikan merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang penilaiannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan target BB atau nilai >70 - 80, Komnas HAM mendapatkan nilai 67,40 dengan predikat "B" berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/87/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Predikat ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Komnas HAM sudah baik namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
Evaluasi akuntabilitas kinerja Komnas HAM dilakukan dengan menilai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik dari sisi keberadaan, kualitas maupun pemanfaatannya. Adapun rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Komnas HAM tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 27 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM tahun 2023
| NO | KOMPONEN YANG DINILAI | BOBOT | NILAI |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 20,43 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 19,25 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,36 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 16,10 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 67,40 | |
| Tingka | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | B |
Hasil evaluasi di atas tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian. Namun berikut kami sajikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.
Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2022 | CAPAIAN (%) | TAHUN 2023 | CAPAIAN (%) | ||
| TARGET | REALISASI (HASIL EVALUASI 2021) | TARGET | REALISASI (HASIL EVALUASI 2022) | ||||
| Nilai Akuntabilitas | Nilai | BB | B | 94,4% | BB | B | 96,3% |
Atas capaian di atas maka memerlukan usaha dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mencapai target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020 - 2024 dimana Komnas HAM menargetkan predikat "A" pada tahun 2024.
Analisis Penyebab Kegagalan dalam Pencapaian Target Kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Komnas HAM Tahun 2023 yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, penyebab kegagalan Komnas HAM adalah:
1. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berupaya menyusun Perjanjian Kinerja (PK) untuk seluruh unit kerja dibawahnya, namun kualitas PK sebagian unit kerja belum sepenuhnya baik, karena masih ditemukan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome, serta indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;
2. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan unit kerja belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
3. Monitoring Rencana Aksi baru sebatas memantau pelaksanaan aksi/aktivitas dan serapan anggaran, hal ini terlihat dari dokumen rencana aksi yang belum menguraikan analisis penyebab kegagalan/keberhasilan dan rencana tindak lanjut;
4. Laporan kinerja sebagian unit kerja belum sepenuhnya memuat kriteria minimum substansi pelaporan kinerja yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Masih ditemukan laporan kinerja yang belum memuat perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target tahun akhir periode Rencana Strategis (Renstra) serta belum terdapat informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
5. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, terlihat dari ditemukannya penetapan target kinerja unit kerja tahun berjalan yang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya;
6. Pelaksanaan evaluasi internal belum mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Evaluasi internal telah dilakukan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebagai bagian dari memperoleh gambaran awal terkait progress implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun evaluasi internal tersebut baru dilakukan kepada sebagian sebagian unit kerja, sehingga belum menggambarkan secara utuh bagaimana implementasi SAKIP dari sisi internal instansi pemerintah itu sendiri;
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam mencapai target kinerja, Komnas HAM sudah berusaha menggunakan segala sumber daya yang ada dengan segala keterbatasan yang ada secara maksimal namun tidak dapat dipungkiri dengan anggaran yang sangat minim, sumber daya manusia (SDM) yang kurang ideal, dan sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya target kinerja yang telah direncanakan, sehingga diperlukan penambahan anggaran, SDM, dan sarana prasarana dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh Unit Kerja yang ada di Komnas HAM yaitu seluruh Biro dan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu dengan memperbaiki catatan-catatan dari Menpan RB atas penilaian akuntabilitas kinerja Komnas HAM. Kegiatan selanjutnya menindaklanjuti rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Internal Komnas HAM atas penilaian akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja. Dalam menindaklanjuti rekomendasi baik dari eksternal maupun internal, seluruh unit kerja dan seluruh pegawai harus berperan aktif dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik sehingga target kinerja yang telah ditetapkan pasti akan tercapai.
KENDALA
Pada Tahun 2023 Tim evaluasi internal Komnas HAM telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Unit Kerja/Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2022. Seluruh Unit Kerja/Biro menunjukan predikat "BB". Berikut dijabarkan Kendala atau masalah yang ada di setiap Unit Kerja/Biro adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja
• Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu perlunya penetapan target yang dapat dicapai pada dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
• Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
2. Pengukuran Kinerja
• Mekanisme pengukuran kinerja masih dalam bentuk ND, belum bentuk SOP;
Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
3. Pelaporan Kinerja
• Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
• Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan/penanggung Jawab karena kualitas isi Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan terdapat target yang belum tercapai.
• Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu dokumen Laporan Kinerja belum sesuai dengan standar yang mengacu pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
• Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
4. Evaluasi Kinerja Internal
• Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja internal yaitu perlu upaya inovatif serta layak menjadi percontohan di Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
5. Pencapaian Kinerja I
Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja yaitu keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward/punishment.
• Terdapat target yang belum tercapai pada jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban yaitu 376 SKKPHAM dari targetan 750 SKKPHAM;
UPAYA PERBAIKAN
1. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 berdasarkan penjenjangan organisasi yang dimiliki, baik Pusat maupun Sekretariat di 6 Provinsi;
2. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2023 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
3. Penghimpunan dan Inventarisasi data kinerja (Matriks Monev dan Rencana Aksi) sebagai acuan dalam pencapaian target;
4. Permasalahan dan kendala dalam proses monev menjadi mitigasi untuk penyelesaian serta percepatan capaian kinerja;
5. LHE AKIP Internal memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik terkait dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam implementasi SAKIP di unit/satuan kerja;
STRATEGI/RENCANA TAHUN 2024
1. Memanfaatkan dokumen perencanaan tahun sebelumnya dalam menetapkan target kinerja di tahun berikutnya;
koordinasi 2. Meningkatkan dengan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dalam hal penyusunan mekanisme pengukuran kinerja dalam bentuk SOP;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Umum dalam hal pemanfaatan pengukuran data kinerja pegawai sehingga pengukuran kinerja dapat menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan, pengukuran kinerja dapat menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
4. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja.
5. Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian utama para Kepala Biro;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dalam hal tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja;
7. Melakukan upaya inovatif dalam evaluasi kinerja internal serta layak menjadi percontohan di Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal agar keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward/punishment.
C. PERAN KOMNAS HAM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam rangka mendukung Visi - Misi Presiden, Komnas HAM menetapkan arah kebijakan yang dituangkan Renstra Komnas HAM 2020-2024 sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Berkaitan dengan arah kebijakan Komnas HAM, pada tahun 2023 Komnas HAM memiliki 3 (tiga) Output Prioritas
Nasional (RO PN) yaitu; (1) Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, (2) Pengamatan situasi HAM di Papua menuju dialog kemanusiaan sebagai strategi penyelesaian HAM yang komprehensif, dan (3) Pusat Sumber daya HAM Nasional. RO PN sebagaimana dimaksud di atas disusun dalam rangka mendukung Proyek Prioritas penguatan layanan keadilan yang secara langsung mendukung Kegiatan Prioritas peningkatan akses terhadap keadilan yang secara langsung mendukung Program Prioritas penegakan hukum nasional yang secara langsung mendukung Agenda Pembangunan yakni Agenda ke-7 (tujuh) “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) dilatarbelakangi adanya pengelolaan data, informasi, dan dokumen HAM sebagai rujukan bagi penyelenggara negara dan masyarakat yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sistem dan sumber daya, serta belum terintegrasi dengan baik. Tujuan utama Pusdahamnas adalah untuk menyediakan wadah pengelolaan, pengolahan, dan pemanfaatan data, informasi, dokumen, instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), serta pengembangan jejaring sumber daya manusia di bidang HAM.
Aspek utama dari pemenuhan hak-hak korban adalah rekognisi atau pengakuan resmi dari negara kepada korban terkait statusnya dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat, agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada korban. Komnas HAM telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak- Hak Korban Pelanggaran HAM yang berat, Rekomendasi kebijakan pemenuhan Remedi yang Efektif bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, dan Rekomendasi Komnas HAM atas Tindak Lanjut Laporan Tim PPPHAM oleh Pemerintah. SNP dan rekomendasirekomendasi Komnas HAM tersebut dapat menjadi acuan negara, khususnya pemerintah dalam menyusun kebijakan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. pemerintah dapat menggunakan ketiga dokumen ini sebagai panduan dan pedoman dalam membentuk kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan pemulihan hak-hak korban.
Sebagai lembaga negara yang mandiri, Komnas HAM menetapkan permasalahan HAM di Papua sebagai salah satu isu prioritas nasional yang harus ditangani secara khusus dan sistematis. Hal ini sejalan dengan tujuan Komnas HAM dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia. Komnas HAM melakukan pengamatan situasi HAM di Papua, penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM, dan penguatan koordinasi lintas stakeholders untuk mendorong perdamaian. Selain itu, Komnas HAM juga memberikan berbagai rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan HAM di Papua.
D. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mewujudkan kinerja dan capaian TA 2023, Komnas HAM menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp110.960.490.000,-, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Anggaran TA 2023 Nomor: DIPA- SP DIPA- 074.01.1.650236/2023 yang terbagi dua dalam pengelolaannya dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 86.745.262.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 24.215.228.000,-.
Akan tetapi dalam perjalanannya terdapat beberapa kali kebijakan Automatic Adjustment, sesuai dengan:
a. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lembaga TA 2023, dijelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023. Dalam hal ini Komnas HAM mendapatkan alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp 8.876.839.000,-.
b. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023, dijelaskan bahwa anggaran Automatic Adjustment Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) akan direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dalam hal ini Belanja
Pegawai Komnas HAM direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 1.887.060.000,-.
Selama Tahun 2023, Komnas HAM juga menerapkan kebijakan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan internal Komnas HAM serta mengajukan buka blokir Automatic Adjustment yang digunakan untuk mendukung kebutuhan Prioritas Lembaga.
Sampai dengan akhir tahun, Komnas HAM juga menerima alokasi Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) yang terdiri dari The United Nations Entity for Gender Eguity and the Empowerment of Women (UN WOMEN), United Nations Population Fund (UNFPA) dan UNI EROPA (EU) sebesar Rp10.758.515.000,- yang dialokasikan di Komnas Perempuan. Komnas HAM juga dipercaya mengampu delapan (8) Output Prioritas untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang melekat pada Program Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM, yang terdiri dari, satu (1) Prioritas Nasional melekat di Biro Dukungan Pemajuan HAM, dua (2) Prioritas Nasional melekat di Biro Dukungan Penegakan HAM dan lima (5) Prioritas Nasional melekat di Komnas Perempuan. Sehingga pagu akhir Komnas HAM yang berupa Rupiah Murni (RM) dan Hibah menjadi Rp119.831.945.000,-, yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 85.202.757.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 34.629.188.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 118.214.807.714,- atau sebesar 98,65% dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp83.958.885.809,- (98,54%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp34.255.921.905,- (98,92%).
Pada tanggal 9 Januari 2024, Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan Satuan Kerja mencapai prestasi luar biasa dalam evaluasi Kinerja Akuntabilitas (NKA). Kementerian/Lembaga memimpin dengan skor NKA tertinggi sebesar 93.89/100, sementara Unit Eselon I dan Satuan Kerja masing-masing meraih 92.39/100 dan 90.27/100. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kolektif untuk mencapai standar tertinggi dalam akuntabilitas dan kinerja.
Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran TA. 2023
| Kode Kegiatan | Pagu Awal | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | ||||||
| (Rp) | Rupiah Murni | Hibah | Total | Rupiah Murni | Hibah | Total | tase (%) | |||
| HAM | Penguatan Kesadaran HAM | 29,783,708,000 | 18,923,632,000 | 9,300,329,000 | 34,603,735,000 | 24,804,466,827 | 9,227,491,473 | 34,031,958,300 | 98.35% | 571,776,700 |
| 5679 | Masyarakat dan Aparatur Negara | 6,612,995,000 | 6,379,774,000 | 6,379,774,000 | 6,306,607,895 | 0 | 6,306,607,895 | 98.85% | 73,166,105 | |
| 5680 | Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pencegahan dan | 13,929,542,000 | 11,345,408,000 | 11,345,408,000 | 11,077,610,257 | 0 | 11,077,610,257 | 97.64% | 267,797,743 | |
| 5681 | Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban | 9,241,171,000 | 7,578,224,000 | 9,300,329,000 | 16,878,553,000 | 7,420,248,675 | 9,227,491,473 | 16,647,740,148 | 98.63% | 230,812,852 |
| Program | Program Dukungan Manajemen Peningkatan Kualitas | 81,176,782,000 | 83,770,024,000 | 1,458,186,000 | 85,228,210,000 | 82,751,584,567 | 1,431,264,847 | 84,182,849,414 | 98.77% | 1,045,360,586 |
| 3335 | Perencananaan dan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Layanan | 2,287,271,000 | 2,060,364,000 | 2,060,364,000 | 2,051,955,527 | 0 | 2,051,955,527 | 99.59% | 8,408,473 | |
| 3336 | Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan | 61,428,555,000 | 62,614,292,000 | 0 | 62,614,292,000 | 61,807,350,469 | 0 | 61,807,350,469 | 98.71% | 806,941,531 |
| 6594 | Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama | 2,486,899,000 | 2,802,919,000 | 2,802,919,000 | 2,715,361,661 | 0 | 2,715,361,661 | 96.88% | 87,557,339 | |
| 6387 | Dukungan Internal Komnas Perempuan | 14,974,057,000 | 16,292,449,000 | 1,458,186,000 | 17,750,635,000 | 16,176,916,910 | 1,431,264,847 | 17,608,181,757 | 99.20% | 142,453,243 |
| Perempuan | 110,960,490,000 | 102,693,656,000 | 10,758,515,000 | 119,831,945,000 | 107,556,051,394 | |||||
Pencapaian nilai Kinerja Akuntabilitas (NKA) di atas standar pada tanggal 9 Januari 2024 memberikan peluang yang sangat baik untuk memperbaiki efisiensi anggaran, khususnya dalam pengeluaran transportasi dinas. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah penerapan sistem at cost untuk transportasi, memastikan bahwa biaya transportasi yang diajukan sesuai dengan biaya sebenarnya. Selain itu, evaluasi dan pemilihan penyedia transportasi yang efisien serta negosiasi tarif yang lebih menguntungkan akan menjadi fokus untuk meraih efisiensi yang lebih besar.
Komnas HAM, yang terus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai standar keunggulan, memandang efisiensi anggaran sebagai langkah krusial dalam mendukung kegiatan-kegiatan vital, termasuk Festival HAM. Upaya optimalisasi anggaran yang dilakukan akan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan mendukung keberlangsungan acara ini secara efektif. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Kementerian/Lembaga dan Non-Government Organizations memberikan peluang untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan berpotensi mengurangi beban finansial.
Dengan terus mempertahankan tingkat efisiensi ini, Komnas HAM tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam akuntabilitas, tetapi juga menjadikan efisiensi sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.
Diagram 3. 1 Nilai Kinerja Komnas HAM Level Lembaga Tahun 2023
Nilai Kinerja 93 Sangat Baik 125 95.38 100 90.61 75 50 25 0 Capaian Sasaran Strategis Rata Rata NKA Eselon
Diagram 3. 2 Nilai Kinerja Komnas HAM Level Eselon I Tahun 2023
Nilai Kinerja 90.61 Sangat Baik 125 100 96.18 100 94.22 88.64 87.6 75 68.95 50 25 7.58 0 Capaian Sasaran Program Konsistensi Efisiensi Nilai Efisiensi Rata Rata NKA Satker Penyerapan Capaian Output Program
Diagram 3. 3 Nilai Kinerja Komnas HAM Level Satker Tahun 2023
Nilai SMART 87.60 Baik 125 100 100 94.22 8.64 75 65.83 50 25 6.33 0 Penyerapan Konsistensi CRO Efisiensi Nilai Efisiensi
BAB. IV
PENUTUP
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM atas penggunaan anggaran selama tahun 2023 Komnas HAM menyusun Laporan Kinerja. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 67,40 dengan predikat "B". Hal tersebut menjelaskan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pusat dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
Komnas HAM terus berupaya untuk memberikan kinerja yang lebih baik setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 201 Tahun 2023 tentang penetapan indikator kinerja utama tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Regulasi ini disusun dalam rangka memberikan definisi operasional atas indikator pengukuran pada level sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja Komnas HAM adalah upaya penerjemahan pengukuran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi Komnas HAM, oleh karena itu menjadi hal yang prioritas untuk menyamakan persepsi dalam menterjemahkan ruang lingkup indikator pengukuran kinerja agar pencapaian target sesuai dokumen Renstra lebih optimal.
Sebagai bentuk tanggung jawab atas sasaran, program, kegiatan tahunan, dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas ini menunjukkan bahwa Komnas HAM telah berusaha memenuhi setiap target atas segala aspek serta berbagai upaya dari setiap lini unit kerja (eselon I, eselon II, eselon III dan pegawai Komnas HAM) sampai dengan Desember 2023. Dalam pencapaian kinerja Komnas HAM tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023. Melalui sinergi seluruh unit kerja baik pusat maupun kantor sekretariat Komnas HAM di 6 (enam) Provinsi diharapkan menjadi metode guna menjawab permasalahan sekaligus menjadi salah satu solusi perbaikan untuk mekanisme kerja.
Kontribusi kebijakan manajemen strategis juga menjadi salah satu faktor pendukung sehingga pada tahun 2023 dapat terselenggara evaluasi kinerja semester 1 dan di akhir tahun anggaran sebagai bentuk pengendalian atas pencapaian kinerja lembaga. Beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang belum tercapai, akan menjadi pendorong bagi Komnas HAM untuk berbenah, selalu mengevaluasi dan melakukan serangkaian perbaikan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan untuk perbaikan perencanaan strategi yang lebih baik lagi.
Laporan Kinerja Komnas HAM tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja berdasarkan dokumen Rencana Strategis. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Komnas HAM sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU APIP
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227 Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160 website: www.komnasham.go.id email: [email protected]
PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Komnas HAM.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
Jakarta, 28 Februari 2024 Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal,
Kurniasari Novita Dewi NIP.197311072005022001
| No I | Format | Pernyataan 1. Laporan Kinerja | Penjelasan Lkj sudah menyajikan: - uraian singkat organisasi | Checklist |
| I | Format | 1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Komnas HAM 2. Lkj telah | Lkj sudah menyajikan: - uraian singkat organisasi - rencana & target kinerja yang ditetapkan - pengukuran kinerja - evaluasi & analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan & kondisi terakhir yang seharusnya terwujud LKj telah menyajikan ringkasan/ikhtisar | 7777 |
| 1 | menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah | PK tahun yang bersangkutan - LKj telah menyajikan capaian kinerja | ||
| 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Komnas HAM yang memadai | - LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. - Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai - menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan | |||
| √ | ||||
| 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | Lampiran antara lain berupa PK dan IKU | |||
| 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | Semua SS telah menyajikan upaya perbaikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi | |||
| 6. Telah menyajikan akuntanlitas keuangan | LKj menyajikan informasi keuangan berupa Nilai Kinerja Anggaran yang merupakan penjumlahan dari nilai SMART dan nilai IKPA | |||
| II | Mekanis me Penyusun an | 1. LKj Komnas HAM disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu | LKj disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 284 Tahun 2023 | |
| L | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung | Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masing- masing pelaksana. | ||
| 一 | L | dengan memadai | data yang | ||
| 3. Telah mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit | terdapat penyampaian data dan | Terdapat WA grup komunikasi Tim Penyusun LKj, unit kerja diminta untuk menyampaikan datanya ke https://campsite.bio/lkjip_kh_2023 paling | √ | ||
| LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap | Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 284 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2023 | ||||
| unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini | memuat uraian tugas Tim Penyusun LKj. Data yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan data resmi dari unit kerja terkait | V | |||
| keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit | njelasan AAnalis | Analisis/penjelasan dalam LKj bersumber dari data kinerja unit kerja terkait | √ | ||
| kerja terkait 7. LKj Komnas HAM bulanan merupakan gabungan partisipasi | (monev) | LKj Komnas HAM bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. | √ | ||
| III | Substansi | dari di bawahnya. 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian | kinerja | Tujuan/sasaran dalam Lkj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian | V |
| kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana | asta | Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis | V | ||
| strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang | . | ||||
| 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja | √ |
| 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran ,dalam Indikator Kinerja Utama | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama | V | ||
| 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | ||||
| 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu | |||
| 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran | IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran | √ | ||
| 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai | ||||
| 10. IKU dan IK telah SMART | IKU telah dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data, formulasi pengukuran dan penanggungjawab data berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komnas HAM. Selain itu, terdapat cascading renja dari SS hingga RO. |
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
| Sasaran Strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" | Sasaran Strategis |
| "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma | |
| Indikator Kinerja Utama 1.1 | |
| HAM" Deskripsi / Definisi Operasional | "Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" |
| Deskripsi / Definisi Operasional | |
| K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM diukur dari Kementerian, LPNK, Alat Negara, Setjen Lembaga Negara, LPP, Setjen LNS, |
| & Pemerintah Daerah Tk.II, Lembaga Pendidikan serta Lembaga Stakeholder lainnya. Kebijakan K/L/D adalah rangkaian konsep dan/atau asas tertulis yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan | |
| dan cara bertindak yang merujuk kepada Standar Norma HAM. Contohnya Standar Norma HAM dijadikan rujukan penyusunan modul pembelajaran, rujukan rancangan/perubahan peraturan. Implementasi Standar Norma HAM adalah pelaksanaan atau penerapan Standar Norma HAM yang dilakukan oleh K/L/D yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan yang | |
| terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan yang dihasilkan dalam tahun berjalan.Implementasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk pelatihan, diseminasi, acuan penyusunan modul, serta acuan penyusunan/perubahan rancangan peraturan. | |
| peraturan. Sumber Data | |
| Hasil inventarisasi data implementasi Standar Norma HAM | |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran | |
| Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM -X 100% Jumlah Kebijakan K/L/D yang berkaitan dengan Standar Norma HAM | |
| Penanggung Jawab Data | |
| 1. Subkomisi Pemajuan HAM; 2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Pemajuan HAM. | |
| 2 Sasaran Strategis "Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan berkesesuaian dengan hak asasi manusia" Indikator Kinerja Utama 2.1 | |
| atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia" Indikator Kinerja Utama 2.1 | |
| berkesesuaian dengan hak asasi manusia" Indikator Kinerja Utama 2.1 | |
| Indikator Kinerja Utama 2.1 "Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM" | |
| "Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM" Deskripsi / Definisi Operasional Peraturan Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM adalah |
| 2 | Sasaran Strategis |
| "Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia" | |
| Indikator Kinerja Utama 2.1 | |
| Indikator Kinerja Utama 2.1 "Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM" | |
| Deskripsi / Definisi Operasional | |
| Deskripsi / Definisi Operasional Peraturan Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM adalah | |
| peraturan perundang-undangan yang memuat Prinsip HAM berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). |
| Peraturan Perundang-undangan kajian/penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang telah | |
| menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian/penelitian Komnas HAM. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dengan memperhatikan perubahan UU tersebut melalui UU 15/2019 dan UU 13/2022, serta melingkupi peraturan yang terkait dengan HAM termasuk instrumen HAM internasional serta | |
| rancangan peraturan. Identifikasi tindak lanjut hasil kajian/penelitian dapat dilakukan melalui | |
| inventarisasi pemantauan dokumen, pencapaian manfaat dari hasil kajian/penelitian yang dapat bersifat lintas tahun. | |
| Sumber Data Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian | |
| dengan HAM | |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran Jumlah Peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM X 100% |
| Sasaran Strategis | |
| "Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)" Indikator Kinerja Utama 3.1 | |
| Indikator Kinerja Utama 3.1 | |
| "Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti" | |
| Deskripsi / Definisi Operasional | |
| Kasus yang ditangani adalah aduan masyarakat yang ditangani Komnas HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi. | |
| HAM RI melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi. Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas | |
| Rekomendasi Komnas HAM adalah saran atau pendapat tertulis Komnas HAM RI yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, sehubungan | |
| HAM/XI/2017). ditindak lanjuti. Sumber Data | dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh para pihak terkait (Pasal 1 butir 25 Peraturan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/XI/2017). Rekomendasi ditindaklanjuti oleh para KL/pihak yang direkomendasikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM atau adanya itikad baik dari kedua pihak untuk melakukan mediasi. Apabila dalam satu kasus/perkara ada beberapa rekomendasi, dan salah satunya sudah ditindaklanjuti oleh pihak teradu maka itu sudah menjadi pencapaian ditindak lanjuti. Sumber Data Laporan Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran |
| Rekomendasi ditindaklanjuti oleh para KL/pihak yang direkomendasikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM atau adanya itikad baik dari kedua pihak untuk melakukan mediasi. Apabila dalam satu kasus/perkara ada beberapa rekomendasi, dan salah satunya sudah ditindaklanjuti oleh pihak teradu maka itu sudah menjadi pencapaian ditindak lanjuti. Sumber Data Laporan Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti | |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran fumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM X 100% |
| pelanggaran HAM Berat. | Indikator Kinerja Utama 3.2 | |
| "Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung" | ||
| Deskripsi / Definisi Operasional Hasil Penyelidikan yang disampaikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung adalah Hasil penyelidikan yang dinilai Cukup atas suatu peristiwa | ||
| Mempertimbangkan waktu penyelidikan yang tidak singkat maka disusun kriteria penyelidikan, melalui persentase klaim capaian sebagai berikut: | ||
| 50% Penyelidikan Awal; 80% Draft Laporan Hasil Penyelidikan; | ||
| 90% Laporan Hasil Penyelidikan yang disahkan oleh Rapat Paripurna Komnas HAM; 100% Laporan Hasil Penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung | ||
| 一 | Laporan Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran Jumiah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial Penanggung Jawab Data | Laporan Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran Penanggung Jawab Data 1. Subkomisi Penegakan HAM; 2. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Dukungan Penegakan HAM; 3. Tim Bentukan | Jumiah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung X 100% Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial | |
| X 100% Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial Penanggung Jawab Data 1. Subkomisi Penegakan HAM; |
| 4 Sasaran Strategis "Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" |
| "Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" |
| Indikator Kinerja Utama 4.1 |
| "Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat" |
| Deskripsi / Definisi Operasional |
| Kesadaran HAM adalah keadaan mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menegakkan HAM dirinya sendiri, mampu merespon ketidakadilan, pelanggaran dan persoalan HAM yang ditemui, maupun berpartisipasi dalam pemajuan dan penegakan HAM orang atau kelompok lain tanpa pembedaan apapun. Sasaran Masyarakat diukur dari perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparatur negara, maupun lembaga lainnya yang menjadi target sasaran berdasarkan data pengaduan, isu prioritas dan rencana strategis lembaga sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi |
yang ditemui, maupun berpartisipasi dalam pemajuan dan penegakan HAM orang atau kelompok lain.
Berdasarkan data aduan, isu prioritas, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, heteroginitas dari populasi, jenis intervensi yang akan dilakukan (penyuluhan atau pelatihan), serta waktu, maka yang menjadi sasaran penyebarluasan wawasan HAM (penyuluhan dan pelatihan) setiap tahunnya adalah 1.200 orang sebagai sampel populasi masyarakat Indonesia yang mendapat intervensi dan kemudian dilakukan pengukuran menggunakan menggunakan empat level model evaluasi training Kirkpatrick Level 1: Reaction; Level 2: Learning; Level 3: Behavior; Level 4: Result yang telah disesuaikan mengacu pada penerapan untuk mengukur tingkat kesadaran HAM.
Metode pengukuran tingkat kesadaran HAM masyarakat menggunakan empat level model evaluasi training Kirkpatrick. Model evaluasi ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959 oleh Donald Kirkpatrick, seorang profesor di Universitas Wisconsin, sekaligus presiden dari American Society for Training and Development (ASTD). Sejak kemunculannya, model ini telah mengalami perkembangan sebanyak dua kali, masingmasing di tahun 1975 dan 1994. Empat level model Kirkpatrick yaitu: Level 1: Reaction; Level 2: Learning; Level 3: Behavior; Level 4: Result. Adapun penyesuaian penerapan kirkpatrick untuk mengukur tingkat kesadaran HAM sebagai berikut:
| Evaluasi training Kirk Patrick | Evaluasi peningkatan kesadaran HAM masyarakat | ||||
| Pengukuran | Gambaras Evaluasi | Metode/Alat | Pengukuran | Gambaran Evaiuasi | Motode/Alat |
| Reaction (Reaksi) | Memahami bagaimana perasaan peserta tentang pelatihan | Formulir evaluasi harian untuk modul pelatihan dan pelatih | Mengetahui | Mengukur persentase tingkat penerimaan informasi HAM pada masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluas an wawasan HAM | Kuesioner, google analytic |
| Leaning (Pembelaja ran) | sesudah | 1 | HAM pada masyarakat | pengetahuan assessment test, | |
| menerapkan pengetahuan | Diskusi Kelompok Terfokus, observasi | HAM pada masyarakat yang menjadi | test, SJT masyarakat (Situational judgement | ||
| 福 | fasilitator, wawancara | masyarakat yang menjadi target sasaran | tracking yang menjadi | ||
| Sumber Data | Keterangan: data diolah | ||||
| Laporan hasil monitoring dan evaluasi tingkat Kesadaran HAM | |||||
| 5 Sasaran Strategis |
| "Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti" |
| Indikator Kinerja Utama 5.1 |
| "Persentase Kerjasama Strategis yang Ditindaklanjuti" |
| Deskripsi / Definisi Operasional |
| Kerjasama Strategis yang ditindaklanjuti adalah kerjasama yang berkesesuaian dengan isu prioritas lembaga dan ditindaklanjuti oleh |
| Subkomisi Komnas HAM Sumber Data |
| Laporan hasil tindak lanjut kerjasama strategis |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran |
| Jumiah Ker jasama Stratagis ditindakianjuti X 100% Jumtah Kerjasama Strategis dihaslikan |
| Penanggung Jawab Data 1. Subkomisi Pemajuan HAM; |
| 2. Subkomisi Penegakan HAM; 3. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama |
| Sasaran Strategis |
| Sasaran Strategis |
| "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM" |
| Indikator Kinerja Utama 6.1 |
| "Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM" |
| Deskripsi / Definisi Operasional |
| 6 | Sasaran Strategis |
| "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM" | |
| Indikator Kinerja Utama 6.1 | |
| "Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM" | |
| Deskripsi / Definisi Operasional |
| Mengacu pada parameter penilaian RB yang tertuang dalam Permenpan melalui RB Tematik. Sumber Data *Nilai Akuntabilitas" Sumber Data | RB Nomor 26/2000 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik serta mempertimbangkan penilaian |
| melalui RB Tematik. Sumber Data | |
| Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | |
| Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran | |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran | |
| Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM | |
| Penanggung Jawab Data | |
| Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum | |
| Indikator Kinerja Utama 6.2 *Nilai Akuntabilitas" | |
| *Nilai Akuntabilitas" Deskripsi / Definisi Operasional | |
| Deskripsi / Definisi Operasional Mengacu pada parameter penilaian SAKIP yang tertuang dalam | |
| Permenpan RB Nomor 88/2021 ttg Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menargetkan kinerja sesuai dengan penekanan pada aspek pemenuhan-kualitas-manfaat komponen penilaian | |
| kinerja serta kriteria nilai sebagai berikut: • AA (Nilai >90-100 "Istimewa") • A (Nilai >80-90 *Sangat Baik') • BB (Nilai >70-80 "Baik') • B (Nilai >60-70 "Cukup Baik") | |
| • CC (Nilai >50-60 "Cukup") • C (Nilai >30-50 "Buruk") • D (Nilai >0-30 "Sangat Buruk) | |
| Sumber Data Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAM Penanggung Jawab Data | |
| Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | |
| Cara Menghitung / Formulasi Pengukuran | |
| Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAM | |
| Penanggung Jawab Data | |
| Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal |
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Pax. 6221-3925227 Website : www.komnasham go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Atnike Nova Sigiro
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua Komnas HAM,
Atnike Nova Sigiro
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (2) | (3) | (4) | |
| K/L/D yang mengimplementasikan | K/L/D mengimplementasikan | ||
| Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia | perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM | ||
| kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | yang ditindaklanjuti | ||
| Mendorong | yang disampaikan Kejaksaan Agung 1. Persentase tingkat | 100 persen | |
| 5 | kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat Meningkatnya Kerjasama | kesadaran HAM masyarakat 1. Persentase Kerjasama | 50 persen 100 persen |
| 6 | Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas | Strategis yang Ditindaklanjuti 1. Indeks Reformasi Birokrasi | A indeks |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A indeks |
| Birokrasi Komnas HAM | Komnas HAM 2. Nilai Akuntabilitas | BB nilai |
| Lembaga | Anggaran |
| Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Rp 85.202.757.000,- |
Jakarta, 20 Desember 2023 Ketua Komnas HAM
Atnike Nova Sigiro
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Atnike Nova Sigiro
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Atnike Nova Sigiro
Jakarta, 20 Desember 2023
Pihak Pertama,
Henry Silka Innah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| (2) | Program/Kegiatan (2) | Target | ||
| (1) 1 | (2) Meningkatnya | (3) 1. Persentase K/L/D | (4) 25 | |
| K/L/D yang memahami Standar Norma HAM | menerapkan Standar Norma HAM | persen | ||
| 2 | Meningkatnya kajian/penelitian ditindaklanjuti penyelenggara negara | 1. Persentase hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam peraturan perundang-undangan | 75 persen | |
| pelanggaran HAM No.39/1999 dan No.26/2000) | dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM 2. Persentase rekomendasi yang | persen 100 | ||
| dihasilkan atas pengamatan situasi HAM 3. Persentase penyelesaian | persen 100 | |||
| penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial 4. Persentase korban pelanggaran | persen | |||
| 4 | Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat | haknya 1. Persentase masyarakat | 50 | |
| 5 | Meningkatnya kerjasama strategis nasional dan | perilakunya selaras dengan HAM 1. Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional | persen 25 persen | |
| 6 | Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM | dan internasional 1. Nilai Reformasi Birokrasi Komnas | ||
| organisasi Komnas HAM yang transparan dan | HAM | 80 nilai | ||
| akuntabel | 2. Nilai akuntabilitas | BB nilai | ||
| Program | Anggaran |
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp 67.477.575.000,- |
| 2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM | Rp 17.725.182.000,- |
Atasan Pimpinaá Unit Kerja, Atnike Nova Sigiro Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Esrom Hamonangan
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kėdua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak Pertama,
Esrom Hamonangan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP | 1. Jumlah K/L/D yang menerima SNP | 250 KLD |
| 2 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan | 1. Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara | 100 persen |
| 3. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| Kegiatan | Angg | Anggaran |
| Penguatan Kesadaran HAM 1. Aparatur Negara | Masyarakat dan | Rp 6.016.451.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Esrom Hamonangan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imelda Indriani Saragih
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua,
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak Pertama,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) 4470 perkara | |
| 1 | Meningkatnya upaya kasus penanganan HAM (UU pelanggaran dan UU No.39/1999 No.26/2000) | 1. Jumlah kasus ditangani 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM | 6 kegiatan pengamatan | 6 kegiatan |
| 3. Jumlah penyelidikan pelanggaran melalui | penanganan peristiwa HAM berat mekanisme | 1 hasil penyelidikan | ||
| judisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui pemenuhan | upaya | 750 surat keterangan korban | ||
| berat melalui pemenuhan korban | upaya hak-hak | keterangan korban | ||
Kegiatan Anggaran Rp 10.597.601.000,- 1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja, Atasan Pimpinan Unit Kerja, Mri Henry Silka Innah Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Kurniasari Novita Dewi
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023
Pihak Pertama,
Kurniasari Novita Dewi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (2) Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 dokumen |
| 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen | ||
| 2. | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,1 nilai |
| Kegiatan | Anggaran |
| Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal | Rp 2.060.364.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023
Pimpinan/Unit Kerja,
Pmt.
Kurniasari Novita Dewi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Didit Eko Setiawan
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kédua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak Pertama,
Didit Eko Setiawan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO UMUM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | (2) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal. | 100 persen |
| Kegiatan | Anggaran | |
| Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan | kantoran, Kepegawaian, | Rp 61.114.292.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Didit Eko Setiawan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Gatot Ristanto
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 0 Desember 2023 Pihak Pertama,
Gatot Ristanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 12 MoU/PKS |
| 2. | Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal | 1. Persentase terpenuhinya Hukum dan Layanan Layanan Bantuan Hukum | 100 persen |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama | Rp 2.802.919.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Gatot Ristanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sepriady Utama
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023
Pihak Pertama,
Sepriady Utama
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI ACEH
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (2) Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | (3) 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | (4) 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 10 Perkara |
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM | 1 Laporan | ||
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh | Rp 436.953.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Sepriady Utama
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nelly Yusnita
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
: Sekretaris Jenderal Komnas HAM Jabatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak Pertama,
Nelly Yusnita
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 45 Perkara |
| 3. | No.26/2000) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran | |||
| HAM 1. Kantor Sekretariat Komnas Kalimantan Barat | Komnas | HAM | Provinsi | Rp 434.488.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Brik.
Nelly Yusnita
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
: Anselmus Sowa Bolen Nama
: Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Jabatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak/Pertama,
Anselmus Sowa Bolen
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI MALUKU
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 30 Perkara |
| 3. | No.26/2000) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku | Rp 435.950.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta,20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Anselmus Sowa Bolen
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Frits Bernard Ramandey
: Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Jabatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta,20 Desember 2023 Pihak Pertama,
OTy
Frits Bernard Ramandey
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI PAPUA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 6 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua | Rp 435.254.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Frits Bernard Ramandey
SEKRETARIATJENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dedi Askary
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penànganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 15 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah | Rp 435.032.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta,20 Desember 2023
Pimpinan Unit Kerja,
Anha Dedi Askary
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sultanul Arifin
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 PihakPertama, Sultanul'Arifin
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SUMATERA BARAT
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 50 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Jumlah 1. kasus yang ditangani | 10 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat | Rp 433.453.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja, Sultanál Arifin
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI