LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO UMUM KOMNAS HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) merupakan dokumen strategis bagi setiap entitas pemerintah dalam mempresentasikan capaian pengelolaan sumber daya yang dimiliki selama satu periode tertentu. Laporan kinerja menjadi alat yang penting untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas publiknya sehingga penerapan prinsip good governance dapat tercapai.
Puji syukur, kami telah menyelesaikan LKjIP Biro Umum Tahun Anggaran (TA) 2023 yang menjadi cerminan perjalanan kami dalam menghadapi tantangan dan meraih capaian dalam rangka mendukung tugas-tugas operasional dan administratif pemerintah dengan efektif dan efisien. Laporan kinerja ini tidak hanya sekadar kumpulan kata dan angka, namun juga merupakan narasi yang menggambarkan dedikasi, kerja keras, dan semangat pelayanan yang menjadi inti dari setiap aktivitas yang kami lakukan.
Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang mempengaruhi operasional Biro Umum. Namun demikian, kami berhasil menghadapi berbagai tantangan dengan mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan efisien dalam berbagai aspek kegiatan. Dengan berfokus pada penerapan prinsip tata kelola yang baik, kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang kami ambil tetap selaras dengan visi dan misi Komnas HAM guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
LKjlP Biro Umum TA 2023 mencakup pencapaian kinerja dari berbagai unit yang ada di Biro Umum, meliputi unit Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, Keuangan, TUPP, SDMA, Ortala, dan IT. Setiap unit telah berperan aktif dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan, serta berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, progresif, dan menunjang tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon II.
Kami menyadari bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Sebaliknya, LKjlP Biro Umum TA 2023 menjadi dasar untuk terus memperbaiki kinerja di masa mendatang. Kami menerima saran dan umpan balik dengan terbuka, serta berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja kami demi mencapai pelayanan publik yang lebih baik.
Jakarta, 30 September 2024
Kepala Biro Umum,
Didit Eko Setiawan
DAFTAR ISI
1 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI. 2 DAFTAR GAMBAR 3 DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum.. B. Latar Belakang. 8 C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8 D. Peran Strategis.. 11 E. Sistematika Pelaporan .11 BAB II PERENCANAAN KINERJA 13 A. Rencana Strategis .13 B. Perjanjian Kinerja.. 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .17 A. Capaian Kinerja.. 17 1. Kelompok Kerja Umum dan Layanan Pengadaan (RTLP) .17 2. Kelompok Kerja Keuangan.. .. 36 4. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA). .51 5. Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi ... .. 72 6. Kelompok Kerja Organisasi dan Tata Laksana. .87 B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya. .95 C. Realisasi Anggaran... .95 BAB IV PENUTUP 97
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Umum 10 Gambar 2 Interface Turlapo 18 Gambar 3 Barcode RTLP 20 Gambar 4 Peralatan Penunjang Sarana TIK 21 Gambar 5 Peralatan Penunjang Operasional Perkantoran. 21 Gambar 6 Peralatan Penunjang Publikasi. 21 Gambar 7 Hasil Renovasi Ruangan Biro HHKK 22 Gambar 8 Hasil Renovasi Ruangan Biro Dukungan Penegakan HAM. 23 Gambar 9 Hasil Renovasi Ruang Tunggu dan Kolaborasi 24 Gambar 10 Hasil Renovasi Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua .24 Gambar 11 Aplikasi e-BMN 28 Gambar 12 BMN yang Dihapuskan 30 Gambar 13 Alih Status Penggunaan BMN Komnas HAM. 33 Gambar 14 Rapat Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan untuk Peningkatan Nilai IKPA Komnas HAM TA 2023 38 Gambar 15 FGD terkait Optimalisasi Pengelolaan Keuangan APBN dan Hibah di Badan Diklat Keuangan Yogyakarta. 39 Gambar 16 FGD terkait Transfer Aset dan Pengelolaan Keuangan Bersama BRIN 39 Gambar 17 Sistem ECLIK 40 Gambar 18 Aspek Pengukuran IKPA Tahun 2023 41 Gambar 19 Nilai IKPA Komnas HAM 2020 - 2023 41 Gambar 20 Opini Laporan Keuangan Komnas HAM 2020 - 2023 43 Gambar 21 Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2023 43 Gambar 22 Publikasi Laporan Keuangan Audited TA 2022 44 Gambar 23 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi 54 Gambar 24 Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Hasil Optimalisasi. 55 Gambar 25 Penilaian IP ASN Komnas HAM Tahun 2022 pada Aplikasi SIASN .66 Gambar 26 Asistensi Penginputan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN .68 Gambar 27 Asistensi penginputan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN .72 Gambar 28 Pemasangan Jaringan Internet Kantor Komnas HAM 73 Gambar 29 Tampilan Akun PDN Komnas HAM 74 Gambar 30 Server PDN Komnas HAM 75 Gambar 31 Tampilan Aplikasi Klinik HAM 76 Gambar 32 Tampilan Aplikasi WBS. .76 Gambar 33 Tampilan Aplikasi Simas. 77 Gambar 34 Tampilan Aplikasi Simpeg 77 Gambar 35 Tampilan OwnCloud 78 Gambar 36 Tampilan Sistem Pusdahamnas 79 79 Gambar 37 Tampilan E-Sakip. Gambar 38 Tampilan E-Kerjasama 80 Gambar 39 Tampilan SULAPP 81 Gambar 40 Tampilan DUHAM Online 81 Gambar 41 Tampilan PUHBA 82 Gambar 42 Tampilan EKatalog .83 Gambar 43 Kegiatan Launching CSIRT Komnas HAM 84 Gambar 44 Kegiatan Tim CSIRT Tahun 2023 84
Gambar 45 Kegiatan FGD dengan BPS terkait Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. 85 Gambar 46 Kegiatan FGD terkait SPBE …86 Gambar 47 Kegiatan Rapat Perubahan Tata Cara Evaluasi RB Tahun 2023. ... 94
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Komposisi Pegawai Biro Umum berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin. ..11 Tabel 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Komnas HAM .14 Tabel 3 Perjanjian Kinerja Biro Umum …16 Tabel 4 Kondisi BMN di Komnas HAM. . 26 Tabel 5 Data Pengadaan dalam Aplikasi SAKTI … 228 Tabel 6 Klasifikasi Berkas Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2023 …37 Tabel 7 Hasil Seleksi PPPK Komnas HAM TA 2022 ….. 55 Tabel 8 Alokasi Seleksi PPPK Komnas HAM TA 2023 … 56 Tabel 9 Pelantikan Pegawai Komnas HAM Tahun 2023. .57 Tabel 10 Pengembangan Karier Pegawai Komnas HAM Tahun 2022 - 2023. .58 Tabel 11 Pengembangan Kompetensi Pegawai Komnas HAM Tahun 2018 - 2023 .59 Tabel 12 Ijin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Komnas HAM .. 60 Tabel 13 Mutasi Pegawai Komnas HAM. .60 Tabel 14 Rencana Pengajuan Penghargaan Pegawai Komnas HAM Tahun 2024 - 2025 . 61 Tabel 15 Program Employee Assistance Program .. 63 Tabel 16 Penilaian IP ASN Komnas HAM Tahun 2022 .. 66 Tabel 17 Indeks NSPK Manajemen ASN Komnas HAM Tahun 2021 - 2022 .. 67 Tabel 18 Layanan Supporting IT Tahun 2023. 72
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Permintaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Tahun 2023. .. 19 Grafik 2 Peminjaman Kendaraan Tahun 2023. ….19 Grafik 3 Permintaan ATK Tahun 2023 .... …20 Grafik 4 Penerimaan Tamu Tahun 2023. … 20 Grafik 5 Risalah Persidangan Tahun 2022 - 2023. ……46 Grafik 6 Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2022 – 2023. … 47 Grafik 7 Capaian Kinerja Protokol Tahun 2022 - 2023 .... ……48 Grafik 8 Data Surat Menyurat berdasarkan Aplikasi Srikandi.. .….50
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 009A/Komnas HAM/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi; dan
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
B. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi pelayanan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM, Biro Umum bersama dengan 4 (empat) biro lainnya, menjadi satuan kerja eselon Il yang mendukung kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Biro Umum membawahi 3 bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; Bagian Keuangan; serta Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan kelompok jabatan fungsional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada para pemangku kepentingan, guna memberikan informasi kinerja yang akuntabel dan diungkapkan secara memadai sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menunjang peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM khususnya Biro Umum.
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM, Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan Komnas HAM;
2. Pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
3. Pelaksanaan penguatan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
5. Pelaksanaan dukungan urusan persidangan;
6. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan;
7. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pinjaman/hibah;
8. Pelaksanaan tata usaha Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal;
9. Pelaksanaan dan pengelolaan arsip;
10. Pelaksanaan tugas keprotokolan;
11. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
12. Pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, layanan kesehatan dan urusan tenaga kebersihan;
13. Pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; dan
14. Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.
Susunan Organisasi Biro Umum meliputi:
1. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan kebersihan lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan;
c. pelaksanaan pengelolaan layanan kesehatan;
d. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; dan
e. pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.
2. Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pinjaman dan hibah;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
c. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.
3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM;
b. pelaksanaan tata usaha anggota Komnas HAM dan Sesjen;
c. pelaksanaan pengelolaan arsip; dan
d. pelaksanaan urusan keprotokolan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Umum
SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Subbagian Arsip KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
Pada 1 September 2023, Sekretaris Jenderal Komnas HAM menerbitkan Surat Tugas 254/KP.09/0.0.3/IX/2023 dimana untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional diperluukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional serta dalam rangka percepatan kinerja untuk melaksanakan program kerja dan capaian organisasi maka dibentuklah kelompok kerja dan tim kerja Biro Umum, sebagai berikut:
1. Kelompok Kerja SDM Aparatur;
2. Kelompok Kerja Organisasi dan Tata Laksana;
3. Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi;
4. Kelompok Kerja Persidangan, Protokol, Tata Usaha Pimpinan, tata Usaha Kesekjenan dan Arsip;
5. Kelompok Kerja Umum dan Unit Layanan Pengadaan;
6. Kelompok Kerja Keuangan.
Hingga akhir Tahun 2023, tercatat sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum, dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 1 Komposisi Pegawai Biro Umum berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
| JABATAN | JENIS KELAMIN | |
| L | P | |
| Eselon II | 1 | 1 |
| Eselon III | 2 | 1 |
| Eselon IV | - | 3 |
| Jabatan Fungsional | 12 | 11 |
| Jabatan Pelaksana | 19 | 26 |
| PPPK | 1 | 6 |
| PPNPN | 40 | 7 |
| Total | 75 | 54 |
D. Peran Strategis
Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki peran untuk mewujudkan 1 (satu) sasaran strategis dalam Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024, yaitu:
"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM"
E. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Umum Komnas HAM Tahun 2023 sebagai
berikut: BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Latar Belakang C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi D. Peran Strategis E. Sistematika Pelaporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja C. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya C. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
Perbaikan Berkesinambungan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra Komnas HAM, telah ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM Tahun 2020-2024 adalah:
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"
Untuk mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaran Negara
Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang- Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM sebagai satu spirit dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan norma-norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara dan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Bermula dari konsep inilah, Komnas HAM menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat tidak hanya dipahami secara sosial, namun juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara.
3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional Sebagai lembaga yang mengemban mandat dari berbagai UU, dapat dilihat bahwa peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma
HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam beberapa cakupan, meliputi: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM
Independensi adalah landasan utama terbentuknya Komnas HAM dalam memastikan norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu maupun kebijakan dalam skema HAM bisa dilakukan secara maksimal. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik.
Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut.
Tabel 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Komnas HAM
| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran |
| Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang Adil dan Beradab | 1) Mengarusutama kan norma HAM dalam penyelenggaraa n negara | 1) Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara | S.S.1.1 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM S.S.1.2 Meningkatnya peraturan perUndang- Undangan yang sejalan atau berkesesuaian |
| Manusia S.S.1.3 penyelesaian | Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM | ||
| 2) Membangun | 2) Meningkatnya | No. 26/2000) S.S.2.1 Mendorong yang kondusif kondisi |
| masyarakat kondusif di bagi pelaksanaan HAM | ||||
| 3) | 3) Memperkuat peran strategis | kondusif masyarakat 3) Menguatnya kerja sama strategis | bagi pelaksanaan HAM di masyarakat S.S.3.1 Menguatnya kerja sama strategis | |
| peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional 4) Mewujudkan | sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti 4) Terwujudnya | kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti S.S.4.1 Meningkatnya | ||
| 4) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM | 4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga memastikan yang pemenuhan, dan perlindungan, penegakan HAM | S.S.4.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | ||
Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM yang diturunkan dalam bentuk sasaran program yaitu terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel serta dioperasionalisasikan dalam bentuk sasaran kegiatan sebagai berikut:
"Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal"
B. Perjanjian Kinerja
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pemerintah mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja Eselon Il merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon II yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Biro Umum telah ditetapkan pada bulan Januari 2023 yang kemudian dilakukan pembaharuan atas pihak pertama dan kedua pada tanggal 1 April 2023. Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) sasaran program/kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut.
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Biro Umum
| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang Optimal | Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang Optimal | 100 persen |
Berdasarkan DIPA Petikan Awal Tahun Anggaran 2023, Biro Umum memiliki pagu anggaran senilai Rp61.428.555.000,00. Namun menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan terkait Automatic Adjustment serta surat Kuasa Pengguna Anggaran terkait realokasi belanja, sehingga anggaran Biro Umum meningkat menjadi Rp62.614.292.000,00.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
1. Kelompok Kerja Umum dan Layanan Pengadaan (RTLP)
1.1Layanan Kerumahtanggaan
Dalam pelaksanaan dukungan terhadap capaian kinerja berdasarkan informasi kinerja berupa sasaran kegiatan "Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana, dan Prasarana" dengan indikator kinerja berupa persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana, dan Prasarana, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terus melakukan perbaikan dan upaya dalam peningkatan kualitas layanan operasional perkantoran, sarana, dan prasarana yang efisien, efektif dan transparan dalam mendukung pelaksanaan fungsi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020, Bagian RTLP memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kesehatan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian RTLP menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan kebersihan lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan;
c. pelaksanaan pengelolaan layanan kesehatan;
d. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; dan
e. pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.
Upaya Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terhadap dukungan pada pelaksanaan fungsi Komnas HAM, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan fokus pada peningkatan kualitas layanan operasional perkantoran, sarana, dan prasarana dengan memanfaatkan aplikasi online, optimasi proses pengadaan, dan peningkatan keamanan serta kebersihan.
Peningkatan kualitas layanan operasional efektif, efisien, dan transparan dengan menggunakan aplikasi sederhana Linktree dan Google Form Turlapo (Fitur Layanan Online) dalam proses pengajuan ATK, kebersihan dan perbaikan perlengkapan kantor, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Selain mempercepat proses permintaan, proses ini mempermudah untuk melihat proses tindak lanjut, PIC, sampai dengan prosesnya selesai (ditandai secara otomatis berwarna kuning apabila sudah lebih 7 hari kerja dan merah apabila sudah lewat dari 14 hari kerja).
Gambar 2 Interface Turlapo
TURLAPO FITUR LAYANAN RTLPONLINE (RUMAH TANGA, PERLENGKAPA LAYARAN PNGAAAN) https://linktr.ee/TURLAPO_KH 1708 BAGIAN RUMAH TANGGA ONENETO 2022 DAN LAYANAN PENGADAAN ID LAPORAN RT-00288 LAPORAN PIC LAYANAN PROSES CATATANIKENDALA SELESAI
2:52 @TURLAPO_KH Video Tutorial Penggunaan TURLAPO Cara Penggunaan Fitur TURLAPO Layanan Pemeliharaan dan Perbalkan Layanan Permintaan ATK Layanan Dukungan Personil Kerumahtanggaan Layanan Kendaraan Dinas linktr.ee/you × Join TURLAPO_KH on Linktree today
Berdasarkan data Turlapo per Desember 2023, kami mendapatkan bahwa pada 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023 terdapat permintaan perbaikan sarana dan prasarana kerja sebanyak 176 kali permohonan, yang terdiri dari (a) Biro Umum sebanyak 96 kali; (b) Biro Dukungan Penegakan HAM sebanyak 54 kali; (c) Biro Dukungan Pemajuan HAM sebanyak 8 kali; (d) Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sebanyak 6 kali; serta (e) Biro Hukum, Humas dan Kerjasama sebanyak 12 kali permohonan.
Grafik 1 Permintaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Tahun 2023
Permintaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Januari - Desember 2023 46 26 20 15 14 3 Apri Mei Juni Jul Januari Februari Maret Agustus September November
Permintaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Per Biro Januari - Desember 2023 96 54 12 HHK Pemajuan Penegakan Renwas Umum
Pada Layanan Kendaraan Dinas Operasional tercatat sebanyak 1.333 penggunaan kendaraan dinas operasional.
Grafik 2 Peminjaman Kendaraan Tahun 2023
Peminjaman Kendaraan Januari - Desember 2023 205 176 174 95 102 104 97 106 89 62 75 48 Januar Februari Maret April Mei Juni Juli Oktober Agustus September November Desember
PEMINJAMAN KENDARAAN JANUARI - DESEMBER 2023 Dinas Sosial 98%
Permohonan Alat Tulis Kantor (ATK) terdapat sebanyak 1.937 kali permohonan, yang terdiri (a) Biro Umum sebanyak 997 kali; (b) Biro Dukungan Penegakan HAM sebanyak 617 kali; (c) Biro Dukungan Pemajuan sebanyak 143 kali; (d) Biro Perencanaan dan Pengawasan sebanyak 62 kali; serta (e) Biro Hukum, Humas dan Kerjasama sebanyak 118 kali permohonan.
Grafik 3 Permintaan ATK Tahun 2023
PERMINTAAN ATK JANUARI - DESEMBER 2023 Desember 155 November 151 Oktober 174 September 140 Agustus 165 Juli 188 Juni 132 Mei 189 April 131 Maret 178 Februari 181 Januari 153
PERMINTAAN ATK PER BIRO JANUARI - DESEMBER 2023 HHK Pemajuan Penegakan Renwas Uman
Sementara, kedatangan tamu yang tercatat sebanyak 650 individu/kelompok tamu yang hadir dengan rincian kedatangan untuk kepentingan kedinasan sebanyak 426 tamu/kelompok dan audiensi sebanyak 224 tamu/kelompok.
Grafik 4 Penerimaan Tamu Tahun 2023
PENERIMAAN TAMU KOMNAS HAM JANUARI - DESEMBER 2023 34% Audiensi Kedinasan 68%
Peningkatan Kualitas Layanan Kebersihan dan Keamanan dengan membuat check point di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan barcode, sehingga terpantau aktivitas dan antisipasi kerusakan dan potensi kerawanan keamanan.
Gambar 3 Barcode RTLP
| CEKUS AC NO | |||
| 5 | 6 | ||
| No | Tanggal Perbaikan | Kama a | Tindakan |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Setelah is cklis, isi from bercode | |||
| CEKLIS AC NO | |||||
| 1 | 3 | SCAN | |||
| No | Tanggal Perbalkan | Service Kembali | Tindakan | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| Sete | |||||
Guna Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan, Bagian RTLP telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Belanja Modal sampai dengan penulisan laporan ini, telah berkontrak sebesar Rp1.070.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar
Rp1.473.000.000,00. Dalam proses pengadaannya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) selalu memprioritaskan pengadaan untuk barang Produk Dalam Negeri (PDN) atau bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Barang modal yang telah diadakan di antaranya, yaitu:
a) Peralatan Penunjang Sarana TIK berupa laptop, projector, printer, scanner, smart TV, dsb.
Gambar 4 Peralatan Penunjang Sarana TIK
ACER TRAVELMATE P214 TMP214/0034 con i5 1135G7 8GB SSD 512GB WIN 11 PRO acer TKDN HAOE E
acer • XGA (1.024x768)) • 4000 ANSI Lumens • 20.000.1 • INPUT PORT : • VGA, HDMIL RCA, AUDIO TKDN: 29.04% Projector ACER X1 BMP:15.00%
b) Peralatan Penunjang Operasional Perkantoran berupa kursi kerja, kursi rapat, meja kerja, meja rapat, sofa, brankas, AC, kulkas, air purifier, water heater, dsb.
Gambar 5 Peralatan Penunjang Operasional Perkantoran
POLYTRON 43,019 POLYTRON 2.OPK DELUXE 2 PAC 18VH
c) Peralatan Penunjang Publikasi berupa kamera, lensa kamera, peralatan web conference, teleconference set, dsb.
Gambar 6 Peralatan Penunjang Publikasi
Dalam pelaksanaan pengadaan belanja modal, terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:
a) belum ada spesifikasi kebutuhan barang yang jelas dari user,
b) kesulitan dalam mencari barang PDN atau bersertifikat TKDN, terutama untuk barang dengan spesifikasi teknologi tertentu; dan
c) barang bersertifikat TKDN cenderung lebih mahal sementara ketersediaan pagu anggaran terbatas.
b. Pengadaan renovasi selama tahun 2023 telah dilakukan pada 3 (tiga) ruangan di Kantor Komnas HAM Menteng serta 1 (satu) Kantor Komnas HAM Provinsi Papua. Rician kegiatan renovasi adalah sebagai berikut:
a) Renovasi Ruangan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kegiatan tersebut telah selesai PHO (Provisional Hand Over) 100% di bulan Juli 2023 dengan realisasi anggaran sebagai berikut:
| Konsultan Perencana Renovasi | Rp24.000.000,00 |
| Kontraktor Renovasi | Rp136.000.000,00 |
| Konsultan Pengawas Renovasi | Rp14.000.000,00 |
| TOTAL | Rp174.000.000,00 |
Gambar 7 Hasil Renovasi Ruangan Biro HHKK
b) Renovasi Ruang Pemantauan dan Mediasi Biro Dukungan Penegakan HAM Progres renovasi sudah mencapai 100% dan sudah dilakukan serah terima pada tanggal 8 Desember 2023. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengikatan kontrak dengan semua penyedia untuk kegiatan tersebut dengan realisasi anggaran sebagai berikut:
| Konsultan Perencana Renovasi | Rp49.000.000,00 |
| Kontraktor Renovasi | Rp288.247.318,00 |
| Konsultan Pengawas Renovasi | Rp29.000.000,00 |
| TOTAL | Rp366.247.318,00 |
Gambar 8 Hasil Renovasi Ruangan Biro Dukungan Penegakan HAM
c) Renovasi Ruang Tunggu dan Kolaborasi
Progres renovasi sudah mencapai 100% dan serah terima dilaksanakan pada September 2023. Telah dilakukan pengikatan kontrak dengan seluruh penyedia untuk kegiatan tersebut dengan realisasi anggaran sebagai berikut:
| Konsultan Perencana Renovasi | Rp48.000.000,00 |
| Kontraktor Renovasi | Rp198.000.000,00 |
| Konsultan Pengawas Renovasi | Rp28.000.000,00 |
| TOTAL | Rp274.000.000,00 |
Gambar 9 Hasil Renovasi Ruang Tunggu dan Kolaborasi
d) Renovasi Kantor Komnas HAM Provinsi Papua
Kegiatan ini telah selesai PHO (Provisional Hand Over) 100% di bulan Oktober 2023 dengan realisasi anggaran sebagai berikut:
| Konsultan Perencana Renovasi | Rp54.867.000,00 |
| Kontraktor Renovasi | Rp372.000.000,00 |
| Konsultan Pengawas Renovasi | Rp36.810.000,00 |
| TOTAL | Rp463.677.000,00 |
Gambar 10 Hasil Renovasi Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua
KONSINASIONAL HA A SIA REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PAPUA
Dalam pelaksanaan renovasi, terdapat beberapa kendala yang terjadi, diantaranya:
e) Keterbatasan ruangan
Proses persiapan pelaksanaan pekerjaan banyak mengalami kendala, terutama terkait dengan relokasi sementara pegawai, mobilitas sarana kerja ditempat sementara, dan tidak adanya ruang penyimpanan barang-barang sementara. Sedangkan, saat dimulainya proses pelaksanaan renovasi, keadaan ruangan harus sudah kosong. Dampak terhadap proses renovasi, yaitu kesulitan dalam melakukan relokasi sementara pegawai dan menyimpan barang-barang, serta menghambat proses awal pelaksanaan renovasi yang membutuhkan ruang yang sudah kosong.
f) Mobilitas material
Satu-satunya akses masuk material renovasi melalui lobby utama Komnas HAM, dengan jalur tangga depan dan tangga belakang, mobilitas material yang harus mematuhi aturan internal kantor, serta masuk material dilaksanakan pada hari libur dan diluar jam kantor. Dampak terhadap proses renovasi, yaitu mobilitas material yang terbatas dapat memperlambat proses renovasi, terutama karena harus mematuhi aturan internal kantor dan dilakukan pada hari libur dan diluar jam kantor.
g) Pelaksanaan pengerjaan pada waktu jam kerja
Dalam mengejar penyelesaian renovasi, proses pelaksanaannya dilakukan dalam hari kerja. Tentunya, hal ini berdampak pada terganggunya aktivitas kerja pegawai, sehingga pelaksanaan untuk proses pembongkaran struktur dan aktivitas yang menimbulkan suara mengganggu perlu diatur. Dampak terhadap proses renovasi, yaitu aktivitas kerja pegawai terganggu, terutama pada proses pembongkaran struktur yang menghasilkan suara yang mengganggu dan proses pengerjaan tertunda yang menyebabkan memperlambat proses waktu penyelesaian renovasi.
1.2 Peningkatan Kualitas Layanan Barang Milik Negara (BMN)
Pada tahun 2023, kondisi BMN di Komnas HAM adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Kondisi BMN di Komnas HAM
| No | Uraian Neraca | Intrakomptabel | Ekstrakomptabel | Gabungan | |||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | ||
| I | Aset Lancar | ||||||
| _ | Persediaan | 163.397.353 | 100 | 0 | 163.397.353 | 100 | |
| Sub Jumlah (1) | 163.397.353 | 0 | 0 | 163.397.353 | 0 | ||
| II | Aset Tetap | ||||||
| 1 | Tanah | 78.324.273.000 | 86 | 0 | 78.324.273.000 | 86 | |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 28.472.184.059 | 6 | 217.048.736 | 28.689.232.795 | 6 | |
| Akumulasi Peny. Peralatan & Mesin | (23.369.911.453) | (197.099.286) | (23.567.010.739) | ||||
| 3 | Gedung dan Bangunan | 6.587.052.160 | 5 | 0 | 6.587.052.160 | 5 | |
| Akumulasi Peny. Gedung & Bangunan | (2.165.885.163) | (2.165.885.163) | |||||
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 1.512.017.998 | 2 | 0 | 1.512.017.998 | 2 | |
| Akumulasi Peny. Aset Tetap Lainnya | |||||||
| 5 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 303.146.483 | 0 | 150.000 | 303.296.483 | ||
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | (300.607.912) | (150.000) | (300.757.912) | ||||
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 477.116.500 | 1 | 0 | 47 | 477.116.500 1 | |
| 7 | Aset Tetap Renovasi | 1.277.924.318 | 1 | 0 | 1.277.924.318 | 1 | |
| Akumulasi Peny. Aset Tetap Renovasi | |||||||
| L | Sub Jumlah ( II ) | 91.117.309.990 | 99 | 19.949.450 | 100 | 91.137.259.440 | 99 |
| III 1 | Aset Lainnya | H | |||||
| Software | 2.627.377.400 | 100 | 0 | 2.627.377.400 | 0 | ||
| 1 | Akumulasi Amortisasi Software | (1.760.201.027) | 100 | 0 | (1.760.201.027) | 100 | |
| Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional | 1.426.286.689 | 0 | 0 | 1.426.286.689 | 0 | ||
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional | (1.426.286.689) | (1.426.286.689) | |||||
| Sub Jumla | Sub Jumlah ( III ) | 867.176.373 | 1 | 0 | 867.176.373 | 31 | |
| TOTAL Data per tanggal 31 Desember 2023 | 92.147.883.716 | 100 | 19.949.450 | 100 | 92.167.833.166 | 100 | |
Data per tanggal 31 Desember 2023
Secara garis besar, pencapaian kinerja Layanan BMN dapat dilihat melalui Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang merupakan parameter untuk mengukur kualitas Pengelolaan BMN sebagai salah satu pendukung tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan sebagai upaya terus menerus melakukan perbaikan tata kelola BMN. Dalam rangka mencapai target Layanan BMN tahun 2023 dan mencapai nilai IPA yang optimal, kegiatan (planned programs) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penatausahaan BMN
Kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mendapatkan kondisi BMN yang sebenarnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) merupakan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan Penatausahaan BMN. Namun, peraturan internal di setiap K/L perlu disusun mengikuti karakteristik masing-masing K/L, tetapi tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan dalam PMK. Terkait dengan hal tersebut, kami menyusun konsep awal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, yang meliputi ruang lingkup Perencanaan BMN, Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN, Penilaian BMN, Pemindahtanganan BMN, Pemusnahan BMN, Penghapusan BMN, dan Penatausahaan BMN.
Selain itu, untuk mewujudkan penatausahaan BMN yang lebih baik, serta mendukung pembukuan dan pelaporan BMN pada aplikasi SAKTI, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mulai menggunakan aplikasi e-BMN dalam upaya melakukan perubahan sistem, yaitu digitalisasi sistem pengelolaan BMN agar data BMN dapat lebih mudah diakses dan dapat menampilkan data yang valid dalam bentuk digitalisasi pencatatan barang persediaan dan pencatatan pergerakan BMN, termasuk dalam pinjam pakai BMN dan permintaan barang persediaan oleh pegawai.
Gambar 11 Aplikasi e-BMN
b. Pembukuan BMN
Pembukuan terdiri dari kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada PB/KPB dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Kegiatan ini bersifat rutinitas setiap bulan, yaitu pembukuan ke dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) menggunakan modul aset tetap dan modul persediaan. Pada tahun 2023, pembukuan ke dalam aplikasi SAKTI atas pengadaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan TA 2023 terdiri dari:
Tabel 5 Data Pengadaan dalam Aplikasi SAKTI
| No | Uraian | Unit | Nilai Perolehan |
| 1. | Persediaan Berupa Alat Tulis, Tinta/Toner, Kertas, Kop Surat, Barang Cetakan, dll. | 12.774 | 1.115.643.899 |
| 2. | Peralatan & Mesin Berupa Kursi Besi/Metal, Meja Kerja Kayu, P.C. Unit, A.C. Split, Scanner, Printer, dIl. | 470 | 2.086.042.416 |
| 3. | Aset Tetap Lainnya Berupa Monografi (Buku Perpustakaan) | 39 | 15.000.000 |
| 4. | Aset Tetap Renovasi Berupa Renovasi Gedung | 4 | 1.277.924.318 |
| 5. | Aset Tak Berwujud Berupa Aplikasi | 1 | 68.320.500 |
| 6. | Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Berupa Aplikasi | 6 | 503.192.200 |
| 7. | Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Berupa Aplikasi | 6 | 249.950.000 |
C. Laporan BMN
Pelaporan merupakan kegiatan yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam pengelolaan BMN. Pelaporan terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi secara semesteran dan tahunan yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN merupakan cerminan dari kondisi pengelolaan BMN di sebuah instansi yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola. Laporan BMN juga merupakan hasil dari pencatatan BMN berupa barang persediaan dan aset tetap yang rutin dilakukan setiap bulan di dalam aplikasi SAKTI dan telah dilakukan rekonsiliasi di eRekon. Secara keseluruhan, Laporan BMN disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Sesuai dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), parameter penilaian Laporan BMN adalah ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN kepada DJKN Kementerian. Pada tahun 2023, Komnas HAM menyampaikan Laporan BMN TA 2022 Unaudited, Laporan BMN TA 2022 Audited, dan Laporan BMN Semester I TA 2023 tepat waktu.
d. Inventarisasi BMN
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan dan pencatatan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya. Output dari kegiatan inventarisasi BMN adalah Laporan Hasil Inventarisasi BMN yang disusun berdasarkan kegiatan penatausahaan BMN selama 1 (tahun), terdiri dari hasil opname fisik barang persediaan dan hasil Sensus BMN yang memuat daftar barang dengan mengkategorikannya menjadi barang baik, rusak ringan, rusak berat, berlebih, dan tidak ditemukan.
Pada tahun 2023, Komnas HAM melaksanakan opname fisik barang persediaan pada Semester I dan II. Sementara, dari hasil Sensus BMN yang dilakukan di Kantor Komnas HAM Pusat, 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM Provinsi, dan Komnas Perempuan ditemukan BMN dengan kondisi rusak berat, yang terdiri dari 1.507 NUP Peralatan & Mesin, 528 NUP Aset Tetap Lainnya, 94 NUP Aset Tak Berwujud (Software Komputer), dan 3 NUP Jalan, Jaringan, & Irigasi. Selain itu, dari hasil kegiatan inventarisasi BMN di Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Komnas HAM melakukan perpanjangan pinjam pakai Gedung Kantor Sekretariat Komnas
HAM Provinsi Sumatera Barat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2025. Hal ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi, serta menjamin tugas dan fungsi Komnas HAM dapat berjalan dengan baik.
e. Penghapusan BMN
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemindahtanganan BMN. Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN ke pihak lain yang, pada umumnya, dilakukan dengan cara penjualan BMN melalui lelang. BMN yang sudah dipindahtangankan kepemilikannya dan sudah tidak berada pada dalam penguasaan PB/KPB, maka BMN yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Daftar Barang melalui proses penghapusan BMN. Penghapusan BMN ini dapat diusulkan berdasarkan hasil inventarisasi BMN dengan memperhatikan kondisi barang, tahun perolehan, atau masa manfaat barang.
Pada tahun 2023, Komnas HAM telah melakukan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat berupa 1.507 NUP Peralatan & Mesin, 528 NUP Aset Tetap Lainnya, 94 NUP Aset Tak Berwujud (Software Komputer), dan 3 NUP Jalan, Jaringan, & Irigasi, yang berada di Kantor Komnas HAM Pusat, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, dan Komnas Perempuan, dengan total nilai perolehan sebesar Rp7.730.203.496,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Total pendapatan negara yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp125.713.521,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
Gambar 12 BMN yang Dihapuskan
f. Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN
Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah kegiatan menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja untuk melaksanakan pengelolaan BMN terhadap BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya. PSP berbentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun PB/KPB dan menjadi salah satu legalitas penggunaan BMN berkekuatan hukum yang secara administrasi melekat pada materiil BMN itu sendiri.
Pada tahun 2023, BMN Komnas HAM berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi & Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya sebanyak 1.495 NUP dengan nilai Rp88.066.846.941,00 (delapan puluh delapan miliar enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) telah ditetapkan status penggunaannya.
g. Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN)
Analisa kebutuhan BMN disusun berdasarkan hasil inventarisasi BMN dan rencana penghapusan, sehingga RKBMN dapat diajukan berdasarkan jumlah, masa manfaat, dan kondisi barang, serta dengan menganalisa kebutuhan BMN di masing-masing unit kerja melalui analisis terhadap pengajuan kebutuhan BMN dari unit kerja yang bersangkutan. RKBMN adalah dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN untuk periode satu tahun dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan IPA, parameter penilaian atas RKBMN adalah ketepatan waktu penyampaian RKBMN kepada DJKN Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, Komnas HAM telah menyampaikan RKBMN TA 2025 tepat waktu.
h. Asuransi BMN
Pengasuransian BMN merupakan salah satu bentuk pengamanan BMN. Asuransi BMN merupakan pengalihan risiko dalam bentuk pemberian ganti rugi akibat kerugian/kerusakan yang ditimbulkan karena bencana alam dan/atau hal lain yang terjadi namun bukan suatu kesengajaan, kecuali yang dikecualikan di dalam polis. Asuransi BMN memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya polis asuransi.
Pada tahun 2023, Komnas HAM telah mengikuti program asuransi BMN atas 23 NUP Bangunan Gedung Kantor di Plaza Hayam Wuruk Lt. 16 - 18 dengan biaya premi asuransi sebesar Rp26.793.345,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
i. Pengawasan dan Pengendalian BMN
Pengawasan dan Pengendalian BMN merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BMN, pelaksanaan pengelolaan BMN, dan/atau pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan BMN. Kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN ini dilakukan oleh KPB, meliputi pemantauan dan penertiban terkait ruang lingkup pengelolaan BMN atas BMN yang dikuasai. Pemantauan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan BMN dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan apabila ada ketidaksesuaian. Output yang dihasilkan dapat diukur melalui IPA, dengan parameter penilaian berupa ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN kepada DJKN Kementerian. Pada tahun 2023, Komnas HAM menyampaikan Laporan Pengawasan & Pengendalian TA 2022 dan Laporan Pengawasan & Pengendalian Semester I TA 2023 sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan.
Dari uraian di atas, secara keseluruhan, capaian kinerja dan output dari Layanan BMN dapat tercermin dari nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang dinilai oleh DJKN Kementerian Keuangan. Namun, saat laporan ini disusun, Kementerian Keuangan belum mengumumkan nilai IPA Kementerian/Lembaga.
Selain kegiatan yang telah dijelaskan di atas, pada tahun 2023, Layanan BMN melaksanakan kegiatan yang tidak terencana (additional programs) yang terdiri dari:
a. Alih status penggunaan BMN kepada Komnas HAM
Dalam rangka memenuhi kebutuhan penambahan luas ruang kerja pimpinan dan pegawai Komnas HAM, pada bulan Februari - Mei 2023, Komnas HAM mengajukan permohonan bangunan gedung kantor baru untuk Kantor Komnas HAM Pusat kepada Menteri Keuangan dan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Permohonan tersebut mendapatkan tanggapan baik dari Menteri Keuangan. Setelah melakukan survei terhadap beberapa gedung kantor milik negara, pada 8 Juni 2023, Komnas HAM secara resmi menyampaikan surat Permohonan Alih Status Tanah dan Bangunan/Gedung Kantor kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). PIt. Sekretaris Utama BRIN menanggapi permohonan tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 melalui surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) BRIN kepada Komnas HAM. Persiapan awal, pertemuan, dan inventarisasi bersama dilakukan dalam rangka Alih Status Penggunaan BMN dari BRIN kepada Komnas HAM. Setelah melengkapi dokumen persyaratan dan mengajukan persetujuan Alih Status Penggunaan BMN kepada KPKNL Jakarta I, pada tanggal 27 Juli 2023. Menteri Keuangan menerbitkan surat Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 31 Juli 2023, BRIN secara resmi menyerahkan BMN berupa Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jalan, Irigasi & Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya di Jl. Cisadane No. 25-25A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sebanyak 1.220 NUP senilai Rp86.020.222.573,00 (delapan puluh enam miliar dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui penandatangan Berita Acara Serah Terima.
Komnas HAM melaksanakan tahapan-tahapan pengelolaan BMN dalam rangka Alih Status Penggunaan BMN, yaitu pembukuan BMN melalui transfer masuk pada aplikasi SAKTI, pengamanan BMN dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN, penghapusan terhadap BMN dengan kondisi rusak berat, proses balik nama Sertifikat Hak Pakai, dan labelisasi NUP BMN. Namun, proses balik nama Sertifikat Hak Pakai tersebut masih perlu menunggu penyelesaian permasalahan hukum hak atas tanah kantor Komnas HAM di JI. Cisadane No. 25A, Cikini, Jakarta Pusat, yaitu eksekusi pengosongan bangunan, yang sedang diproses oleh Unit Hukum.
Gambar 13 Alih Status Penggunaan BMN Komnas HAM
b. Alih status penggunaan BMN dari Komnas HAM
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan BMN setelah memperoleh tanah dan bangunan gedung kantor di Jl. Cisadane No. 25-25A, Cikini, Jakarta Pusat, Komnas HAM memutuskan untuk mengalihkan status penggunaan BMN berupa Bangunan Gedung Kantor di Plaza Hayam Wuruk Lt. 16 -17, Jl. Hayam Wuruk No. 108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, beserta Peralatan & Mesin yang berada di dalamnya, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebanyak 18 NUP senilai Rp10.911.874.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
Setelah Komnas HAM mengeluarkan surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) kepada KPPU, tahapan-tahapan proses Alih Status Penggunaan BMN yang dilaksanakan terdiri dari inventarisasi BMN, mengajukan persetujuan Alih Status Penggunaan BMN kepada KPKNL Jakarta IV, proses serah terima, serta melaksanakan pembukuan BMN melalui transfer keluar pada aplikasi SAKTI.
c. Hibah BMD (Barang Milik Daerah)
Kondisi pada awal tahun 2023, bangunan gedung kantor 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM Provinsi berstatus pinjam pakai dari BMD Pemerintah Provinsi setempat. Dilatarbelakangi hal tersebut, Komnas HAM mengajukan permohonan Hibah BMD kepada seluruh Pemerintah Provinsi setempat. Setelah bersurat secara resmi dan melaksanakan beberapa pertemuan, pada tanggal 25 September 2023, Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan BMD berupa tanah dan bangunan gedung kantor di Jl. Dr. Malaiholo No. 57, Airsalobar, Kec. Nusaniwe, Maluku, Ambon, kepada Komnas HAM melalui mekanisme Hibah BMN.
d. Inventarisasi BMN
Sehubungan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan K/L Tahun Anggaran 2022, Komnas HAM memiliki temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa penatausahaan Aset Tetap Lainnya berupa Koleksi Buku Perpustakaan belum sepenuhnya tertib. Akibatnya, neraca keuangan Komnas HAM TA 2022 tidak menggambarkan kondisi Aset Tetap Lainnya yang sebenarnya dan juga risiko kehilangan Aset Tetap Lainnya meningkat. Termasuk di dalamnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya. Oleh karena itu, kami menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melaksanakan inventarisasi BMN terhadap seluruh Monografi (Koleksi Buku Perpustakaan) sebanyak 9.574 NUP, baik yang ada di Komnas HAM Pusat, 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM Provinsi, maupun Komnas Perempuan.
Secara umum dapat digambarkan tantangan Bagian RTLP dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023, yaitu:
1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan fungsi layanan umum, seperti perpindahan ruang kerja dan sarana, dikarenakan hanya mempunyai 2 (dua) staf dan 3 (tiga) teknisi. Selain itu, pengemudi kendaraan operasional yang tersedia untuk mendukung kebutuhan mobilitas pegawai hanya 4 (empat) orang, serta kurangnya SDM BMN saat ini yang hanya didukung oleh 5 (lima) pegawai, diantaranya ada yang merangkap menjadi PPK dan SO, sehingga berdampak pada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.
2) Ketidakpastian dalam perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional sebagaimana kebijakan TKDN dan penggunaan kendaraan listrik.
Berdarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam menjalankan dukungan pelaksanaan fungsi, layanan kerumahtanggaan, dan layanan pengadaan telah mencapai sejumlah capaian kinerja. Namun, beberapa kendala, terutama terkait masalah Sumber Daya Manusia, pengadaan belanja modal, proses renovasi, dan sengketa hak atas tanah, memberikan dampak terhadap kelancaran operasional. Proses digitalisasi dan aplikasi e-BMN menjadi langkah positif dalam peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, upaya menyelesaikan sengketa hak atas tanah menjadi prioritas untuk kelancaran proses Alih Status Penggunaan BMN. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dalam merinci spesifikasi kebutuhan barang dan penanganan ruang kerja sementara agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi lebih efektif.
Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya layanan operasional perkantoran, sarana, dan prasarana, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan. Proyeksi tahun depan akan terus memperkuat dasar operasional dan memastikan pemenuhan kebutuhan organisasi dalam jangka menengah dan panjang.
2. Kelompok Kerja Keuangan
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain untuk melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Guna mendukung terlaksananya tugas tersebut, Bagian Keuangan diamanahkan untuk dapat menjadi unit penunjang pengelolaan keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020, Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengadministrasian keuangan, urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, serta penyusunan laporan keuangan. Untuk menunjang tugas tersebut, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pinjaman dan hibah;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
c. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Keuangan didukung oleh 2 unit pelaksana, yaitu:
2.1Unit Perbendaharaan
Unit Perbendaharaan merupakan salah satu unit di Bagian Keuangan yang menjalankan proses perbendaharaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Terdapat beberapa fungsi yang dijalankan dalam unit Perbendaharaan antara lain pengawasan pagu; verifikasi berkas keuangan; pembuatan dan penandatanganan SPM; penatausahaan pajak; pengelolaan perbendaharaan; dan pengelolaan arsip.
Selama tahun 2023, terdapat total 5.356 berkas pertanggungjawaban keuangan yang diterima dan dilakukan pengecekan oleh Verifikator Keuangan. Berkas tersebut meliputi berkas penunjang pelaksanaan seluruh kegiatan operasional maupun non operasional di Kantor Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, yang melalui mekanisme pembayaran langsung maupun menggunakan uang persediaan. Rincian berkas yang masuk ke Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Klasifikasi Berkas Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2023
| NO | BIRO / UNIT | PERIODE | TOTAL | |
| JAN - JUNI | JULI - DES | |||
| 1 | Umum | 626 | 978 | 1.604 |
| 2 | Perencanaan dan Pengawasan Internal | 112 | 123 | 235 |
| 3 | Hukum, Humas, dan Kerja Sama | 91 | 99 | 190 |
| 4 | Duk. Pemajuan HAM | 136 | 504 | 640 |
| 5 | Duk. Penegakan HAM | 381 | 701 | 1.082 |
| 6 | Kantor Perwakilan | 160 | 195 | 355 |
| 7 | Komnas Perempuan | 395 | 652 | 1.047 |
| 8 | Hibah | 0 | 203 | 203 |
| TO | TOTAL | 1.901 | 3.455 | 5.356 |
Dalam proses pembayaran baik melalui mekanisme langsung maupun menggunakan uang persediaan, terbentuk 3.349 berkas SPM yang diajukan ke Kementerian Keuangan guna dilakukan pembayaran ke Bendahara Pengeluaran Komnas HAM maupun rekanan terkait. Terdapat 3.343 berkas yang diajukan ke KPPN Jakarta VI, sedangkan sisanya sebanyak 6 SPHL diajukan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, yang mana merupakan berkas yang berasal dari anggaran hibah. Adanya perbedaan antara jumlah yang diajukan oleh unit ke Bagian Keuangan dengan berkas SPM adalah karena adanya penggabungan beberapa berkas ke dalam satu SPM seperti SPM GU atau TUP. Keseluruhan berkas yang sudah diproses pertanggungjawabannya dan lengkap secara administrasi, akan dilakukan pengarsipan oleh Tim Arsip Keuangan. Terdapat total 3.349 SPM yang akan diarsipkan oleh Bagian Keuangan selama tahun 2023 (proses masih berlangsung), yang terdiri dari berkas APBN maupun hibah.
Guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka pada tahun 2023 merupakan tahun kedua Komnas HAM mengimplementasikan SAKTI Full module. Hal ini didasari dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Komnas HAM telah menggunakan keseluruhan modul yang ada, meliputi modul penganggaran; modul komitmen; modul bendahara; modul persediaan; modul aset tetap; modul piutang; modul administrasi; serta modul akuntansi dan pelaporan. Keseluruhan modul ini saling terintegrasi sehingga memudahkan satuan kerja dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan menerapkan konsep single database. Dari keseluruhan modul yang ada, Bagian Keuangan hanya mengelola beberapa modul, untuk di Unit Perbendaharaan mengelola modul komitmen; modul bendahara; dan modul administrasi, sedangkan modul piutang serta modul akuntansi dan pelaporan yang dikelola oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan.
Guna meningkatkan Nilai IKPA Komnas HAM, maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan untuk Peningkatan Nilai IKPA dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan KPPN Jakarta VI, DJPB Kemenkeu. Kegiatan ini membahas terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Komnas HAM agar memperoleh peningkatan pencapaian nilai IKPA dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Gambar 14 Rapat Penguatan Sinergi Pengelola Keuangan untuk Peningkatan Nilai IKPA Komnas HAM TA 2023
Selain itu, Bagian Keuangan melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi seperti Badan Diklat Keuangan Yogyakarta dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait Pengelolaan Keuangan APBN dan Hibah, Implementasi SAKTI serta Pengelolaan Aset dan Transfer Aset.
Gambar 16 FGD terkait Transfer Aset dan Pengelolaan Keuangan Bersama BRIN
Pada tahun 2023, terdapat bebrapa kendala yang dihadapi oleh Bagian Keuangan, diantaranya adalah:
a. kurang pemahaman pelaksana kegiatan terkait pajak PPh serta pengembalian ke kas negara;
b. berkas keuangan yang masih belum lengkap, belum benar, dan belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (diantaranya kesulitan melengkapi ttd serta penyerahan berkas mendekati deadline) sehingga menyebabkan banyak revisi yang menimbulkan antrian dalam proses berkas termasuk pembayaran khususnya di akhir tahun; dan
c. arsip keuangan yang masih banyak tertinggal (tahun 2021 – 2022) di kantor Hayam Wuruk, pasca berpindahnya Bagian Keuangan ke kantor Cisadane, serta keterlambatan proses scan berkas rampung karena masih proses revisi di pelaksana kegiatan.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bagian Keuangan melakukan beberapa hal, yaitu:
a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan para pelaksana kegiatan mengenai pengenaan pajak PPh, pelaporan SPT, dan pengembalian ke kas negara;
b. memperkuat koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Operasional (SO), dan pelaksana kegiatan;
c. melakukan sosialisasi terkait penggunaan E-sign, Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT), melakukan sharing session terkait Juklas dan Juknis Keuangan, serta menyusun aplikasi keuangan ECLIK; dan
d. koordinasi dengan unit lain (Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan serta Unit Pengolah Arsip) untuk memindahkan arsip.
Selain itu, Bagian Keuangan juga melakukan terobosan dengan membangun sebuah sistem aplikasi keuangan yang diberi nama ECLIK (Electronic Control Layanan Informasi Keuangan) yang bertujuan untuk membantu pelaksana anggaran dalam mempersiapkan seluruh berkas-berkas keuangan agar sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku. Aplikasi ini dilengkapi dengan notifikasi yang diterima oleh user melalui perangkat mobilenya dari setiap aktivitas pergerakan berkas keuangan yang sudah diinput ke dalam sistem.
Selain itu ECLIK juga menyediakan dashboard yang menampilkan grafik Laporan Realisasi Anggaran secara up-to date dari data SAKTI maupun OM SPAN, serta beberapa informasi keuangan yang penting dan dibutuhkan oleh para pelaksana seperti Kalkulator Pajak, Bukti Potong Pajak, Katalog Data Kontrak, Peraturan dan Memo Keuangan, serta video edukasi tentang Keuangan.
Gambar 17 Sistem ECLIK
APLIKASI SAKTI APLIKASI OM SPAN Selamat Datang di ECLIK VIDEO PENTING PAJAK BeRais lint Berian limpunp (5)
Selain menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan negara, Bagian Keuangan juga melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur kualitas kinerja belanja negara yang ada di Komnas HAM. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran kualitas kinerja ini menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2023, terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dengan 8 (delapan) indikator kinerja.
Gambar 18 Aspek Pengukuran IKPA Tahun 2023
No. ASPEK KUALITAS No. ASPEK KUALITAS No. ASPEK KUALITAS HASIL PERENCANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN 20% 55% 25% 1. Revisi DIPA (10%) 1. Penyerapan Anggaran (20%) 1. Capaian Output 25% 2. Deviasi Halaman III DIPA 2. Data Kontrak (10%) (10%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 5. Dispensasi SPM (5%)
Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu
Pada tahun 2023, Komnas HAM memperoleh nilai akhir IKPA sebesar 93,89, yang termasuk ke dalam kategori "Baik", dimana nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2022, yaitu 88,03. Nilai IKPA Komnas HAM dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:
Gambar 19 Nilai IKPA Komnas HAM 2020 - 2023
2020 2021 2022 2023 81,91 92,60 88,03 93,89
Keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Unit Perbendaharaan bertujuan untuk mendukung tercapainya output 12 Laporan Pertanggungjawaban Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. KPPN sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Bagian Keuangan dan Pengelola Keuangan bersinergi agar pertanggungjawaban keuangan disampaikan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kelengkapan data sesuai peraturan yang berlaku.
2.2Unit Akuntansi dan Pelaporan
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM menjadi salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, Komnas HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan Komnas HAM disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Pada tahun 2023, Komnas HAM telah menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK, telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) tepat waktu sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang tercantum dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2022 Audited. Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menjadi capaian ke-5 atas penyusunan laporan keuangan di Komnas HAM.
2018 2019 2020 2021 2022 WTP WTP WTP WTP WTP
Penyerahan penghargaan atas perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disampaikan pada Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 7 Agustus 2023 yang diadakan di Kantor Cisadane, Jakarta Pusat. Selain itu, Unit Akuntansi dan Pelaporan mengadakan kegiatan Rapat Persiapan Langkah Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2023 dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB, Kemenkeu. Kegiatan ini mengusung tema pembahasan terkait persiapan penyusunan laporan keuangan TA 2023, evaluasi laporan keuangan tahun sebelumnya, serta penggunaan aplikasi SAKTl terkait to-do list yang ada pada aplikasi SAKTI.
Gambar 21 Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2023
Menindaklanjuti instruksi Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/S/I/08/2020 tentang Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Komnas HAM telah melaksanakan publikasi terhadap Laporan Keuangan Audited TA 2022. Publikasi ini dilakukan melalui media Koran Media Indonesia edisi tayang 18 Agustus 2023.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (AUDITED)
| PER 31 DESEMIOOR 2022 DAR | ||
| 2612 | ||
| LAMCA | ||
| 1E353 | 10033 | |
| 21.8m6.20 | ||
| JUPMLAMIACEY URNCAR | ||
| _ | ||
| ddt | ||
| 1513121.391 | ||
| JUMLAMLASELIKIAE | 12 | 1531401 |
| 20.500.21 | ||
| UG-8AX | 13950812008 | |
| 152378X | ||
| Macatur boour ar tes tuei dss Lunee | 1540411 | H |
| JUNLAMLAETLNMN | ||
| 1 | 213038-1001 | |
| MMJaE1 | 22038460 | |
| ARNA | _ | |
| ASAPACAARARX | ||
| JUMLAHRIHMEIANLINVGKA PONIEN | 38.116.2 | 210.116.89, |
| AMAR GANAN | 184.86.80 | |
| 303513202023 | ||
| 18.051.S17.348 | 21.2851012218 | |
| BAALALRTHLE BAN GAN DH IRS | ||
| Ta.2012 | Woudssi di dea | 5 | 14. 2003 | ||
| _ | 二 | ||||
| AMAR FN | 515133 | 201.154.5380 | ” | 20412/441108 | |
| 37115151 | 391.251.510.0 | - | 194.Z7H4L10 | ||
| _ | _ | ||||
| BILANAA | _ | _ | |||
| A | |||||
| L | 1/2)/42300 | 2.00 | 3.335806.349.0W | ||
| EK | BEPIRITIVVIT | ||||
| 11248080m | |||||
| UNTUK PERIOE VANG BERAKHIR 31 DESEMBER 222 DAN 202 | ||
| uannpn | ||
| 2012 | 2021 | |
| 1021 016.0001 | 1.50888L78H.81 | |
| 12440.90507 | 24.370072.494.8 | |
| _ | ||
| 30 | ||
| 1141903 | ||
| (180121N) | ||
| 121 201,413 00 | ||
| (1.23.20.00) | ||
3. Kelompok Kerja Persidangan, Protokol, Tata Usaha Pimpinan, tata Usaha Kesekjenan dan Arsip
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol merupakan gerbang utama dalam pemberian pelayanan yang prima dalam menunjang kinerja Anggota Komnas HAM dan juga seluruh jajaran Kesekjenan dalam penegakan dan pemajuan HAM sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berorientasi pelayanan mendukung kinerja Anggota Komnas HAM dalam penegakan dan pemajuan HAM, Akuntabel dalam bekerja, Kompeten dalam menjawab setiap tantangan dan perubahan teknologi di era globalisasi, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 Tentang SOTK Setjen Komnas HAM pasal 19 tertulis bahwa Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan persidangan, pengadministrasian tata usaha Anggota Komnas HAM dan Sesjen, pengarsipan dan keprotokolan.
Adapun Bagian Tata Usaha Pimpinan dibagi menjadi 3 subbagian yang terdiri dari:
3.1 Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol (TUPP)
TUPP mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan Anggota Komnas HAM dan keprotokolan.
a. Persidangan
Sesuai dengan Perses No. 19 Tahun 2020 tugas Persidangan adalah menyiapkan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM. Pelaksanaan kegiatan persidangan dalam satu tahun telah dijadwalkan sebanyak 36 kali dalam setahun dengan rincian 12 kali Sidang Paripurna, 12 kali Rapat Koordinasi, dan 12 kali Rapat Pimpinan. Namun pada pelaksanaannya selama tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan persidangan sebanyak 38 kali, terdiri dari 14 kali Sidang Paripurna, 12 kali Rapat Koordinasi, dan 12 kali Rapat Pimpinan.
Pada tahun 2023 terdapat 2 kali penambahan pelaksanaan sidang paripurna. Penambahan tersebut guna membahas hal-hal terkhusus diluar pembahasan rutin. Adapun 2 kali sidang paripurna membahas dan mengesahkan agenda sebagai berikut Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait HAM dan Kelompok Rentan, mengagendakan kerja sama dengan pihak eksternal, dan pembahasan current issues. Dengan pelaksanaan kegiatan persidangan sebanyak 38 kali menghasilkan sebanyak 38 risalah dengan rincian Sidang Paripurna 14 risalah, Rapat Koordinasi 12 risalah, dan Rapat Pimpinan 12 risalah.
Target capaian persidangan pada tahun 2023 melebihi 100% yaitu 105%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian persidangan tahun 2022 sebesar 122% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir bagi Anggota Komnas HAM Periode 2017- 2022 sehingga diperlukan pembahasan hal-hal penting sebelum berakhir masa jabatan.
Dalam teknis pelaksanaanya, kegiatan persidangan dilaksanakan dengan 3 metode yaitu metode tatap muka (luring), metode online (daring), dan metode hybrid (sistem kombinasi metode daring dengan metode tatap muka). Sebelum pelaksanaan kegiatan persidangan, para peserta rapat mengirimkan bahan secara digital melalui email dan disimpan dalam google drive untuk didistribusikan.
Adapun kendala yang sering terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil, kapasitas media penyimpanan yang terbatas, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Kendala yang sering terjadi diatasi dengan melakukan koordinasi rutin untuk menstabilkan jaringan internet dan sarana prasarana kepada unit terkait.
Selain kurang memadainya sarana dan prasarana, Subbagian Persidangan juga memiliki kendala kekurangan SDM. Analis persidangan hanya ada 2 orang dimana hal tersebut masih dirasa kurang untuk dapat mengakomodir pelaksanaan seluruh rangkaian Sidang Paripurna, Rapat Koordinasi, dan Rapat Pimpinan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Subbagian Persidangan adalah dengan meminta bantuan dari bagian lain untuk dapat membantu Subbagian Persidangan selama kegiatan berlangsung.
Grafik 5 Risalah Persidangan Tahun 2022 - 2023
b. Tata Usaha Anggota Komnas HAM
Pelaksanaan pengadministrasian tata usaha Anggota Komnas HAM terdiri dari :
a) pencatatan surat masuk Anggota Komnas HAM yang berasal dari internal dan eksternal;
b) pencatatan surat keluar Anggota Komnas HAM yang berasal dari internal dan eksternal;
c) pendampingan sekretaris untuk Anggota Komnas HAM baik kegiatan internal maupun eksternal; dan
d) pembuatan laporan kegiatan Anggota Komnas HAM secara rutin setiap bulannya.
Selama tahun 2023 Subbagian Tata Usaha Anggota telah melaksanakan pencatatan surat masuk sebesar 2.706 surat, surat keluar sebesar 1.829 surat dan pendampingan sebanyak 1.030 kali baik untuk kegiatan secara luring, daring, maupun hybrid.
Setiap pendampingan Anggota Komnas HAM para sekretaris akan membuat catatan ringkas dari setiap pertemuan yang dihadiri. Catatan itu yang akan menjadi dasar dalam pengisian Laporan Kegiatan Anggota Komnas HAM setiap bulannya. Laporan kegiatan yang dihasilkan oleh bagian pengadministrasian tata usaha Anggota Komnas HAM dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing sekretaris sebanyak 12 Laporan Kegiatan Anggota Komnas HAM yang setiap bulannya digunakan untuk bahan Sidang Paripurna. Pencapaian kinerja sekretaris adalah 100% mengingat tugas dan fungsi sekretaris adalah pelayanan.
Kendala yang sering dialami oleh sekretaris adalah sulitnya koordinasi dengan bagian lain. Untuk itu sekretaris berupaya untuk selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan bagian lain sehingga koordinasi pun menjadi baik.
Tak hanya itu sarana prasarana yang dimiliki pun kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang prima baik secara administrasi maupun pendampingan. Seperti kebutuhan printer berwarna, penghancur kertas, scanner, dsb. untuk mendukung administrasi Anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Untuk menanggulanginya sekretaris sementara tetap menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan administrasinya. Terbatasnya toner printer juga sering kali menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretaris.
Namun semua kendala diatas tidak akan menyurutkan sekretaris dalam memberikan pelayanan yang prima untuk Anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Memberikan pelayanan yang terbaik adalah bentuk dedikasi sekretaris untuk Komnas HAM.
Selama tahun 2023, terjadi peningkatan pelayanan yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah Anggota Komnas HAM dari 7 Anggota Komnas HAM menjadi 9 Anggota Komisioner di akhir tahun 2022 lalu. Hal ini juga mempengaruhi penambahan jumlah sekretaris yang semula 7 (tujuh) orang menjadi 9 (sembilan) orang.
Grafik 6 Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2022 – 2023
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 SURAT MASUK SURAT KELUAR PENDAMPINGAN 2022 2023
Sekretaris juga memiliki output draf SOP Sekretaris untuk membantu kinerja sekretaris dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
c. Protokol
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
Berdasarkan rekapitulasi tahun 2023, Protokol melakukan tugas pendampingan dalam kantor sebanyak 386 kali, luar kantor (dalam kota) sebanyak 133 kali, dan luar kota sebanyak 25 kali. Selain itu, Protokol juga melaksanakan pendampingan dalam pelantikan di lingkungan Komnas HAM baik untuk pejabat maupun staf. Setiap hari besar nasional, Protokol juga bertanggung jawab dalam tata upacara yang dilaksanakan di lingkungan Komnas HAM. Sama dengan sekretaris, tugas dan fungsi protokol adalah pelayanan sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100%.
Kendala yang dihadapi oleh protokol adalah kurangnya SDM sehingga seringkali kesusahan dalam memberikan pelayanan untuk 9 Anggota Komnas HAM dan 1 Sekretaris Jenderal. Upaya sementara yang dapat dilakukan oleh Protokol adalah dengan meminta bantuan sekretaris dan membagi tugas pelayanan pendampingan Anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Tak hanya itu dukungan sarana prasarana untuk protokol juga dirasa kurang memadai, seperti kurangnya HT untuk komunikasi ketika pelayanan Anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
Upaya yang dapat dilakukan oleh protokol adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti penggunaan handphone untuk berkomunikasi, walaupun pada kegiatan tertentu handphone tidak dapat digunakan karena keterbatasan sinyal.
Grafik 7 Capaian Kinerja Protokol Tahun 2022 - 2023
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 DALAM KANTOR LUAR KANTOR (DALAM LUAR KOTA KOTA) 2022 2023
Tidak ada perbedaan pendampingan yang signifikan dalam pendampingan protokol. Hal ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya SDM yang dimiliki Protokol sehingga akan sedikit sulit dalam mengakomodir seluruh kebutuhan Anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
Pada tahun 2023, Protokol juga telah mengeluarkan Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Komnas HAM dalam mendukung pelayanan yang prima di lingkungan Komnas HAM. Pedoman Keprotokolan sudah mencapai tahapan verifikasi oleh Bagian Hukum sebelum disahkan oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
3.2Subbagian Tata Usaha Kesetjenan
Merujuk ke Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM pasal 22 ayat (2) menyatakan Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan administrasi di setiap biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada tataran pelaksanaan sehari-hari Tata Usaha Kesekjenan melaksanakan pendistribusian surat, dokumen, dan naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan melakukan penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan kegiatan, dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta menyiapkan kebutuhan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Pada tahun 2023 ada penambahan layanan khususnya layanan di internal mengingat adanya penambahan komisioner yang periode sebelumnya hanya 7 komisioner dan sekarang menjadi 9 komisioner. Selain itu di tahun 2023, Tata Usaha Kesekjenan mendapat tambahan layanan yaitu dengan adanya kegiatan Festival HAM di Singkawang, Kalimantan Barat dan peringatan hari HAM Internasional di Jakarta, sehingga layanan distribusi surat baik melalui pengiriman pos mau pengiriman diantar langsung serta dokumen yang dikirim melalui email persuratan meningkat. Berdasarkan data surat-menyurat Aplikasi Srikandi terdapat 1.482 surat masuk, 4.403 surat keluar, 2.422 surat pengaduan, 63 surat antar langsung, dan 297 surat kembali.
Target capaian Tata Usaha Kesekjenan pada tahun 2023 melebihi 100% yaitu 120%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian Tata Usaha Kesekjenan tahun 2022 sebesar 110% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah komisioner, penambahan layanan pendistribusian surat dengan adanya kegiatan Festival HAM yang di laksanakan di Singkawang Kalimantan Barat dan peringatan hari HAM Internasional di Jakarta, serta berbagai kegiatan lainnya. Selain tugas tata kelola persuratan dan pengadministrasian Kesekjenan, Tata Usaha Kesekjenan juga menjadi pengampu dalam revisi Peraturan Komnas HAM tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (TND) sebab beberapa substansi sudah tidak relevan dan butuh penyesuaian. Guna mendukung proses penyusunan draf perubahan Perkom TND maka dibentuk tim dari perwakilan unit kerja dan berkoordinasi dengan Unit Hukum untuk mengawal proses revisi tersebut.
Dalam teknis pelaksanaanya, kegiatan Tata Usaha Kesekjenan dilaksanakan melalui 2 metode yaitu metode tatap muka (luring) dan metode hybrid (sistem kombinasi metode daring dengan metode tatap muka).
Adapun kendala yang sering dialami dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari antara lain:
a. jaringan internet yang tidak stabil;
b. kapasitas kuota email persuratan yang terbatas;
c. sarana dan prasarana, seperti printer warna, penghancur kertas, scanner, yang kurang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi maupun pendapingan;
d. kurangnya SDM yang ada, saat ini hanya terdapat Analis Tata Usaha sebanyak 2 orang dan Pengadministrasi Umum sebanyak 2 orang; dan
e. sulitnya berkoordinasi dengan bagian lain.
Untuk mengatasi hal tersebut, kami mencoba berupaya untuk:
a. melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menstabilkan jaringan internet;
b. melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
c. menggunakan Google Drive untuk para Sekretaris guna penginputan kegiatan Sekretaris Jenderal maupun Kepala Biro;
d. berkoordinasi dengan seluruh unit yang ada di Komnas HAM terkait permintaan pengiriman dokumen yang dikirim melalui jasa pos maupun antar langsung;
e. meminta bantuan dari Subbag Arsip untuk dapat membantu TU Kesekjenan dalam pendistribusian khususnya surat antar langsung; dan
f. membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan bagian lain sehingga koordinasi pun menjadi baik.
Grafik 8 Data Surat Menyurat berdasarkan Aplikasi Srikandi
3.3Subbagian Arsip
Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka telah dilakukan kegiatan penyelenggaraan kearsipan Komnas HAM meliputi pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, sumber daya kearsipan, dan simpul jaringan.
Pembinaan arsip sepanjang tahun 2023 diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis Aplikasi SRIKANDI kepada seluruh Unit Pengolah/Biro/Kantor Sekretariat di Provinsi baik terkait penggunaan, pemberkasan arsip aktif, pencatatan, pengendalian hingga disposisi serta Tanda Tangan Elektronik dan penggunaannya. Selain itu, juga Unit Kearsipan memberikan penghargaan kearsipan kepada arsiparis sebagai arsiparis teladan pada unit kearsipan dan unit pengolah. Disamping itu, telah dilakukan 1 kali pemusnahan arsip, yaitu arsip keuangan dan arsip pengaduan kurun waktu 1993 - 2012, serta 1 kali penyerahan arsip statis yang berupa Keputusan Sidang Paripurna kurun waktu 2007 - 2008 ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Komnas HAM telah menjadi anggota Simpul Jaringan JIKN, dimana dengan bergabungnya Komnas HAM pada simpul jaringan JIKN ini diharapkan berperan aktif dalam penyelenggaraan SIKN, JIKN, dan simpul jaringan JIKN secara berkelanjutan untuk mewujudkan informasi yang autentik dan utuh. Beberapa arsip yang bersifat statis meliputi keputusan sidang paripurna, rapat koordinasi, dan nota kesepahaman telah dilakukan penginputan ke dalam SIKN-JIKN. Terkait penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Komnas HAM tahun 2023 adalah 87,46.
Dalam pengelolaan arsip dinamis, Unit Kearsipan dan Unit Pengolah telah melakukan pengelolaan arsip vitas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 241 Tahun 2023 tentang Daftar Arsip Vital Komnas HAM Tahun 2023. Selain itu juga telah dilakukan pemeliharaan arsip aktif, arsip inaktif dan alih media arsip. Untuk pengelolaan arsip tersebut Komnas HAM telah didukung dengan adanya record center sesuai ketentuan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2000 tentang standar minimal gedung dan ruang penyimpan arsip inaktif.
4. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)
Dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, Unit SDMA mengimplementasikan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sepanjang tahun 2023, berikut kinerja dari Unit SDMA:
a. Pengadaan
Pada tahun 2023, Komnas HAM melanjutkan proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya), Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT Pratama), dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
1) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya)
Selama tahun 2023, Unit SDMA melanjutkan proses Seleksi JPT Madya yaitu panitia seleksi melakukan penilaian dan mengirimkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 32/KP.04.00/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Laporan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun 2022. Surat tersebut ditanggapi oleh KASN melalui Surat Nomor: B- 4492/JP.00.00/12/2022 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Inti dari surat tersebut yakni terdapat 3 orang peseta terbaik dari hasil Seleksi JPT Madya.
Surat tersebut disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan Surat Keputusan Presiden, sehingga Komnas HAM menerima Keputusan Presiden Nomor 17/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimana Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., M.T., dilantik dan diambil sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Komnas HAM pada 31 Maret 2023.
2) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)
Melaksanakan Pengumuman Nomor: 76/KP.04/XII/2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2022, pada tahun 2023 Unit SDMA melanjutkan tahapan seleksi sebagaimana berikut:
a) Hasil seleksi administrasi, yang disampaikan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 01/KP.04/I/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi pada Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2022, dimana terdapat 9 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi melalui makalah/policy brief.
b) Seleksi kompetensi teknis melalui penilaian risalah kebijakan/policy brief, yang disampaikan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor:
04/KP.04/l/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Penilaian Policy Brief pada Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana terdapat 9 orang yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi teknis melalui penilaian policy brief dan selanjutnya dilakukan kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural.
c) Seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural, yang disampaikansecaraterbukamelaluiPengumumanNomor: 05/KP.04/I/2023 tentang Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural pada Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Rabu s.d Kamis, 25 s.d 26 Januari 2023, di Kantor Komnas HAM Hayam Wuruk Plaza Lt.17 Hayam Wuruk No.108 RT.4/RW.9, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat. Seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural dihadiri oleh 8 orang dari 9 orang yang lolos seleksi kompetensi teknis melalui penilaian risalah kebijakan/policy brief.
d) Seleksi wawancara dengan panitia seleksi, yang disampaikan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 08/KP.04.II/2023 tentang Pengumuman Seleksi Wawancara Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana 8 orang akan melakukan wawancara dengan Panitia Seleksi JPT Pratama Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada 23 s.d 24 Februari 2023.
e) Hasil akhir dari Seleksi JPT Pratama disampaikan Komnas HAM secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 10/KP.04/IIl/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana terdapat 2 orang yang dinyatakan lolos sebagai JPT Pratama Komnas HAM, yaitu:
Imelda Saragih, S.H., LL.M sebagai Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
Didit Eko Setiawan, S.T., M.Sc., M.Eng sebagai Kepala Biro Umum.
Yang selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada 31 Maret 2023. Seluruh proses seleksi JPT Pratama dilakukan secara transparan dan akuntabel, dimana perkembangan dalam proses seleksi disampaikan terbuka melalui laman secara https://www.komnasham.go.id/seleksi-iptpratama/ dan rutin diperbaharui oleh Panitia.
Didit Eko Setiawan, S.T., M.Sc., M.Eng dilantik dan mengambil sumpah jabatan sebagai Kepala Biro Umum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Maret 2023
3) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 345 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2022, ditetapkan rincian kebutuhan pegawai ASN sejumlah 27 formasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM membuka Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2022 melalui Pengumuman Nomor: 64/KP.02.00/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Dokter Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2022 dan Pengumuman Nomor: 77/KP.02.00/XII/2022 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022.
Pada pelaksanaan seleksi PPPK TA 2022, untuk mengisi Jabatan Fungsional Teknis yang tidak terisi serta penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus eks THK-Il dan pegawai non ASN dengan tetap menjamin kualitas PPPK maka Menteri PANRB mengeluarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM melaksanakan optimalisasi pengisian kebutuhan PPPK melalui Pengumuman
Nomor: 23/KP.02.00/IX/2023 tanggal 24 September 2023 tentang Pasca Sanggah Hasil Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022.
Gambar 24 Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Hasil Optimalisasi
Dr. Henry Silka Innah, S.Hut, M.T. dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi menandatangani perjanjian kerja PPPK di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November 2023
Hasil dari seluruh proses pelaksanaan seleksi PPPK Komnas HAM TA 2022, dari 27 alokasi yang dibutuhkan, terisi 5 orang lolos P1 dan 9 orang hasil optimalisasi (total penerimaan 14 orang) dengan detail sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Seleksi PPPK Komnas HAM TA 2022
| Jabatan Alokasi | Alokasi | Penerimaan | |
| Lolos P1 | Optimalisasi | ||
| Tenaga Kesehatan | |||
| Ahli Pertama - Dokter | 1 | ||
| Tenaga Teknis | |||
| Ahli Pertama - Analis Kebijakan | 5 | 5 | |
| Ahli Pertama - Analis SDM Aparatur | 1 | - | |
| Ahli Pertama - Arsiparis | 4 | 1 | |
| Ahli Pertama - Asesor SDM Aparatur | 2 | 1 | 1 |
| Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 2 | |
| Ahli Pertama - Perencana | 3 | ||
| Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat | 1 | ||
| Terampil – Arsiparis | 8 | 4 | |
| Total | 27 | 5 | 9 |
Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, bahwa Komnas HAM menerima PPPK TA 2022 sebanyak 14 orang dari total 27 alokasi yang dibutuhkan. Adapun terdapat 13 alokasi PPPK Komnas HAM TA 2022 yang tidak terpenuhi dikarenakan oleh berbagai hal salah satunya adalah peserta seleksi penerimaan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat direpresentasikan bahwa kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Komnas HAM belum terpenuhi seutuhnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN TA 2023 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM kepada Menteri PANRB cq. Deputi Bidang SDM Aparatur Negara melalui Surat Nomor 269A/KP.02.00/0.3.1/IV/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Usulan Kebutuhan Formasi ASN TA 2023 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Pada 2023, Komnas HAM menerima Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, ditetapkan rincian penetapan kebutuhan pegawai ASN di Lingkungan Setjen Komnas HAM TA 2023 sejumlah 34 formasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM membuka Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 melalui Pengumuman Nomor 20/KP.02.00/IX/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan membagi alokasi PPPK TA 2023 menjadi 2, yaitu alokasi umum dan alokasi khusus (untuk pegawai non ASN Komnas HAM) dengan detail alokasi formasi sebagai berikut:
Tabel 8 Alokasi Seleksi PPPK Komnas HAM TA 2023
| Jabatan | Alokasi | |
| Umum | Khusus | |
| Ahli Pertama - Analis Hukum | 2 | |
| Ahli Pertama - Analis Kebijakan | 1 | 3 |
| Ahli Pertama - Penata Mediasi Sengketa HAM | 1 | 2 |
| Ahli Pertama - Penyuluh Sosial | 3 | - |
| Ahli Pertama - Perencana | 1 | 7 |
| Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat | - | 1 |
| Terampil – Arsiparis | 8 | 1 |
| Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | 4 | |
| Total | 14 | 20 |
b. Pangkat dan Jabatan
Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS. Sedangkan jabatan PNS terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Selain itu, dengan diterimanya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka pada tahun 2023, Unit SDMA melaksanakan pelantikan pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dengan detail sebagai berikut:
Tabel 9 Pelantikan Pegawai Komnas HAM Tahun 2023
| Jabatan | Tahun | |
| 2022 | 2023* | |
| JPT Madya | - | 1 |
| JPT Pratama | 3 | 2 |
| Pejabat Administrator | 7 | - |
| Pejabat Pengawas | 9 | - |
| Pejabat Fungsional | 8 | 4 |
| Pegawai Negeri Sipil (dari CPNS) | - | 29 |
| Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 13 | |
| Total | 36 | 49 |
* data per 31 Desember 2023
Selain pelantikan, Unit SDMA memfasilitasi kenaikan pangkat yaitu penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara, pada 2 periode Kenaikan Pangkat (KP) untuk PNS Komnas HAM pada bulan April dan Oktober dengan detail sebagai berikut:
| Periode Kenaikan Pangkat | Pegawai |
| April | 86 |
| Oktober | 5 |
| Total | 91 |
*data per 31 Desember 2023
Adanya beberapa kendala pada saat proses pengusulan KP yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data pegawai, yaitu:
1) Data pegawai tidak update pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (Aplikasi SIASN); dan
2) Unit SDMA belum memiliki arsip dokumen pribadi pegawai Komnas HAM secara lengkap.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Unit SDMA melakukan:
1) Peremajaan data pada Aplikasi SIASN; dan
2) Permintaan data pegawai kepada pegawai yang bersangkutan.
Selain itu, Unit SDMA menyampaikan Surat dari Kepala Biro Umum Komnas HAM kepada Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara Nomor 426/KP.07.01/0.3.1/X/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Perbaikan
Data Kenaikan Pangkat Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam surat tersebut, dilakukan perbaikan data untuk:
1) Perbaikan data jabatan sebanyak 2 orang; dan
2) Pembatalan pertimbangan teknis kenaikan pangkat 1 orang.
yang selanjutnya dilakukan penyusunan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang sesuai dengan jabatan pegawai serta dilakukan peremajaan data pada Aplikasi SIASN dengan mengupload Surat Keputusan tersebut.
Tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dimana pada 2024, BKN mengakomodir 6 (enam) periode Kenaikan Pangkat, yaitu periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember. Untuk meminimalisir ketidaksesuaian data pegawai saat proses pengusulan KP, Unit SDMA menyampaikan Surat dari Kepala Biro Umum kepada Pegawai yang memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat Periode Februari Nomor 1/KP.07.01/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Perihal Pengumpulan Berkas Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Februari 2024. Hal ini sebagai salah satu mitigasi ketidaksesuaian data pegawai dan mempercepat proses pada saat proses pengusulan Kenaikan Pangkat.
c. Pengembangan Karier dan Pengembangan Kompetensi
Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah serta dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus, sebagaimana telah dilakukan Komnas HAM sebagaimana tabel berikut.
Tabel 10 Pengembangan Karier Pegawai Komnas HAM Tahun 2022 - 2023
| Instansi Tujuan | Pegawai yang Ditugaskan | |
| 2022 | 2023 | |
| Komisi Aparatur Sipil Negara | 1 | 1 |
| Komisi Pengawasan Persaingan Usaha | 3 | 3 |
| Total | 4 | 4 |
*data per 31 Desember 2023
Selain itu, pada 2023 Komnas HAM menerima surat dari instansi tempat PNS Komnas HAM ditugaskan yang telah ditindaklanjuti, dengan detail sebagai berikut:
| Surat Dari | Tindaklanjut |
| Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B- 3538/SD.05.06/09/2023 Tanggal 15 September 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Penugasan | Surat dari KemenPANRB Nomor B- 724-M.SM.02.03-2023 Tanggal 1 November 2023 Perihal Pertimbangan Rekomendasi Pepanjangan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah |
| Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 220//SJ/S/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Penugasan PNS Komnas HAM | Surat dari Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 506/KP.07.00/0.0.3/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Perihal Perpanjangan Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah |
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan minimal 20 jam pelajaran (20 JP) dalam satu tahun. Oleh karena itu, Komnas HAM melalui Unit SDMA mendorong peningkatan kompetensi, potensi dan profesionalitas pegawai untuk dapat mendukung kinerja Komnas HAM secara optimal melalui berbagai pengembangan kompetensi, yaitu:
Tabel 11 Pengembangan Kompetensi Pegawai Komnas HAM Tahun 2018 - 2023
| Jenis Pengembangan Kompetensi | Tahun | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
| Diklat teknis | 42 | 255 | 16 | 18 | 178 | 121 |
| Pelatihan dasar CPNS | - | 3 | 121 | 12 | 29 | - |
| Diklat fungsional | 3 | 3 | 8 | 20 | 4 | - |
| Diklat pimpinan | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Pengembangan kompetensi lainnya | 8 | 8 | 21 | 2 | ||
| TOTAL | 55 | 269 | 150 | 72 | 212 | 125 |
*data per 26 November 2023
Selain melalui penugasan khusus dan pengembangan kompetensi, Unit SDMA memfasilitasi pengembangan karier melalui pemberian ijin belajar dan tugas belajar untuk pegawai Komnas HAM, sebagai berikut:
Tabel 12 Ijin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Komnas HAM
| Strata | 2022 | 2023 | ||
| Ijin Belajar | Tugas Belajar | Ijin Belajar | Tugas Belajar | |
| S1 | 2 | - | 9 | - |
| S2 | - | 2 | 3 | 6 |
| S3 | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 2 | 13 | 7 |
*data per 31 Desember 2023
d. Mutasi
Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Sepanjang 2023, unit SDMA memfasilitasi permohonan mutasi dari pegawai Komnas HAM maupun pegawai instansi lain yang akan mutasi ke Komnas HAM, dengan detail sebagai berikut:
Tabel 13 Mutasi Pegawai Komnas HAM
| Tahun Jenis Mutasi 2022 | ||
| MUTASI PEGAWAI KOMNAS HAM KE INSTANSI LAIN | 2022 2023 | |
| NSI LAIN | ||
| Instansi Tujuan | ||
| Badan Riset dan Inovasi Nasional | 5 | |
| Lembaga Perlindungan Saksi Korban | 5 | 1 |
| Pemerintah Kota Depok | 2 | 1 |
| Kemristekdikti, UPN | 1 | |
| Kementerian Agama Kudus | 1 | |
| Pemerintah Kota Sumatera Barat | 1 1 | 一 |
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ | 1 | |
| Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 1 | |
| Total | 1 | |
| Total 17 MUTASI PEGAWAI INSTANSI LAIN KE KOMNAS HAM | ||
| Instansi Awal | 1 | |
| Instansi Awal Pemerintah Provinsi Gorontalo | 1 | _ |
| Pemerintah Provinsi Gorontalo | 1 | |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | 3 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur* | - | 1 |
| Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur* TOTAL | 1 | 1 5 |
*data per 31 Desember 2023
e. Penilaian Kinerja
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, Unit SDMA memfasilitasi penggunaan penilaian kinerja dengan periode Triwulan (per 3 bulan).
| Tanggal 15 Agustus | Kegiatan |
| 15 Agustus 2023 | Surat Biro Umum Nomor 193/KP.05.04/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Undangan Sosialisasi PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan Asistensi terkait Tata Cara Penggunaan Aplikasi e-Kinerja BKN |
| 11 Oktober 2023 | Memorandum Biro Umum Nomor 53/KP.05.04/0.3.1/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Pengisian SKP melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja (e-Kinerja) Triwulan 3 (Juli- September 2023) |
| 14 Desember 2023 | Memorandum Sekretaris Jenderal Nomor 61/KP.05.04/0.3.1/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Perihal Pengisian SKP Triwulan IV dan Periode Final |
Tahun 2023, pada penggunaan Aplikasi E-Kinerja BKN (https://kinerja.bkn.go.id) terdapat pengembangan menu yang dilakukan oleh BKN yaitu menu Angka Kredit dan Persetujuan PAK. Hal ini untuk memudahkan pemangku Jabatan Fungsional dalam mengintegrasikan Angka Kredit yang sudah diterima dengan SKP yang ada di E-Kinerja.
f. Penghargaan
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa:
1) Tanda kehormatan;
2) Kenaikan pangkat istimewa;
3) Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
4) Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Unit SDMA memfasilitasi pemberian penghargaan melalui benda gelar, tanda jasa dan/atau tanda kehormatan melalui pengajuan rencana kebutuhan ke Sekretaris Militer Presiden sebagaimana berikut:
Tabel 14 Rencana Pengajuan Penghargaan Pegawai Komnas HAM Tahun 2024 - 2025
| Jenis Gelar/ Tanda Jasa/ Tanda Kehormatan | Rencana 2024* | Rencana 2025** |
| Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 17 | 21 |
| Satyalancana Karya Satya X Tahun | 18 | 1 |
| TOTAL | 35 | 22 |
* Rencana 2024 berdasarkan Surat Nomor 307/KP.05.12/X/2022 Tanggal 13
Oktober 2022 Perihal Rencana Kebutuhan Benda Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tahun 2024.
** Rencana 2025 berdasarkan Surat Nomor 447/KP/05/12/0.3.1/XI/2023 Tanggal 7 November 2023 Perihal Rencana Kebutuhan Benda Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tahun 2025.
g. Pemberhentian
Pemberhentian sebagai ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai ASN. Pemberhentian bagi ASN meliputi:
1) Atas permintaan sendiri, apabila pegawai mengundurkan diri
2) Tidak atas permintaan sendiri, apabila:
a) Melakukan melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Meninggal dunia;
c) Mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
d) Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
e) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
f) Tidak berkinerja;
g) Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
h) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
i) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau
j) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Pada 2023 Unit SDMA memfasilitasi pemberhentian pegawai karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan pemberhentian karena meninggal dunia sebagaimana berikut:
| Pemberhentian | Orang | Dokumen Pendukung | |
| Mencapai Usia (BUP) | Batas Pensiun | 1 | SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun |
| Karena Meninggal Dunia | Karena Meninggal | 1 | SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 186D Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas |
| 1 | Nama Yuli Asmini, S.S.,MA SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pemberian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/ | ||
| Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/ Duda/ Bagian Pensiun Duda |
*data per 31 Desember 2023
h. Perlindungan
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Unit SDMA memfasilitasi jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Kepesertaan Program Jamkestama dan Jamkesmen untuk Eselon I dan Anggota Komnas HAM serta program Employee Assistance Program (EAP). Selama 2023, unit SDMA melakukan:
Tabel 15 Program Employee Assistance Program
| Program | 2022 | 2023 |
| Jamkestama dan Jamkesmen | Penyampaian surat 008/KP.10.01/0.0.3/I/2022 perihal Penyapaian Update Data Peserta Aktif Program Jamkestama dan Jamkesmen TA 2022 ke Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA Bendahara Umum Negara pada 10 Januari 2022 | Penyampaian Surat Nomor 18/KP.10.01/0.0.3/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023 Perihal Permintaan Pendaftaran Program Jamkesmen & Jamkestama an Kemal Firdaus Semendawai pada 27 Januari 2023 |
| Jamkestama dan Jamkesmen | Penyampaian surat 161/KP.10.01/0.0.3/VI/2022 perihal Penyapaian Update Data Peserta Aktif Program Jamkestama dan Jamkesmen Bulan Juni 2022 ke Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA Bendahara Umum Negara pada 17 Juni 2022 | Penyampaian Surat Nomor 244/KP.10.01/0.0.3/IV/2023 Tanggal 3 April 2023 Perihal Permintaan Pendaftaran Program Jamkesmen dan Jamkestama pada 11 April 2023 |
| Jamkestama dan Jamkesmen | Penyampaian surat 359A/KP.10.01/0.0.3/XI/2022 perihal Permintaan Pendaftaran & Pemberhentian Program Jamkesmen dan Jamkestama pada 30 November 2022 | Penyampaian Surat Pernyataan Nomor 55/KP.10.01/0.0.3/VII/2023 2023 Tanggal 20 Juli terkait Kehilangan Kartu Jasindo an Abdul Haris Semendawai pada 1 Agustus 2023 Sosialisasi Program |
| Jamkestama dan Jamkesmen | Sosialisasi Program Jamekestama dan Jamkesmen pada 8 November 2023 |
| Jamkestama dan Jamkesmen | Sosialisasi Informasi | Aplikasi Sistem Kepesertaan Jamekesmen dan Jamkestama (SIPRIMA) pada 27 Desember | |
| BPJS Kesehatan | Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan luran PPNPN APBN Satuan Kerja Se-Wilayah Jakarta Pusat Caturwulan I Tahun 2022 (Januari - April 2022) pada 27 | 2023 Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan Iuran PPNPN APBN Satuan Kerja Se-Wilayah Jakarta Pusat Semester I Tahun 2023 pada 8 Juni 2023 | Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan Iuran PPNPN APBN Satuan Kerja Se-Wilayah Jakarta Pusat Semester I Tahun 2023 pada 8 |
| BPJS Kesehatan | Menghadiri Sosialisasi Program JKN- KIS (Update Informasi) melalui Zoom Meeting pada 25 Agustus 2022 | Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan luran PPNPN APBN Satuan Kerja Se-Wilayah Jakarta Pusat Semester II Tahun 2023 pada 3 Oktober 2023 | Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan luran PPNPN APBN Satuan Kerja Se-Wilayah Jakarta Pusat Semester II Tahun 2023 pada 3 |
| BPJS Kesehatan | Rekonsiliasi Data luran Kepesertaan dan PPNPN APBN Satuan Kerja Se-Wilayah Jakarta Pusat Caturwulan II Tahun 2022 (Mei - Agustus 2022) pada 9 | ||
| EAP | September 2022 Pelaksanaan Mini Workshop Psychological First Aid melalui zoom meeting pada 28 Desember 2022, dengan tujuan: a. Menciptakan rasan aman; b. Ketenangan dan stabilitas; c. Asesmen singkat; d. Harapan; dan | ||
| EAP | Mini Workshop Stress Management With Art, melalui zoom meeting dengan tujuan untuk mengetahui, menyadari, dan merefleksikan apa yang dirasakan dan dialami akan suatu peristiwa pada 29 Desember 2022. |
i. Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi IP ASN terdiri dari:
1) Kualifikasi dengan bobot dimensi 25%
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN
2) Kompetensi dengan bobot dimensi 40%
Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
3) Kinerja dengan bobot dimensi 30%
Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Bobot nilai unsur SKP 60% dan PKP 40%. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan
4) Disiplin dengan bobot dimensi 5%
Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
a) Hukuman Disiplin ringan;
b) Hukuman Disiplin sedang; dan
c) Hukuman Disiplin berat.
Nilai ASN Nomo Tahunt 2022 Penilaian Tahun: 2022 Instonsi Kategori Jumio PNS Kandis Doto Serjen EOhNaS HAM sangat endcn 248 28-0-2003 Kinejo Roto - Roto N Total Nidi 24.29 52.38 09815 NGGAH SURA
Tahun 2022, Komnas HAM mendapatkan IP ASN dengan detail sebagai berikut: Tabel 16 Penilaian IP ASN Komnas HAM Tahun 2022
| Dimensi | Nilai |
| Kualifikasi | 21,54 |
| Kompetensi | 1,54 |
| Kinerja | 24,29 |
| Disiplin | 5 |
| Rata-Rata Nilai | 52,38 |
Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM melalui Unit SDMA mengeluarkan Nota Dinas Nomor 154/KP.09.02/0.3.1/XI/2023 Tanggal 7 November 2023 Perihal Peningkatan Kualitas Data ASN Tematik Talent Management dimana PNS Komnas HAM dapat melakukan peremajaan data pada Akun MyASN untuk:
1) Riwayat Jabatan;
2) Riwayat Diklat/Kursus;
3) Riwayat Keluarga;
4) Riwayat SKP;
5) Riwayat Penghargaan;
6) Riwayat Organisasi; dan
7) Riwayat Angka Kredit.
j. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (NSPK Manajemen ASN)
Indeks NSPK Manajemen ASN merupakan aplikasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran NSPK Manajemen ASN, mengetahui penerapan Manajemen ASN di seluruh instansi serta kesesuaiannya dengan NSPK Manajemen ASN dan meningkatkan kualitas pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Selain itu, Indeks NSPK Manajemen ASN memiliki manfaat, yaitu:
1) Sebagai instrumen untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN;
2) Sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa Implementasi Manajemen ASN di lingkungan instansi masing masing; dan
3) Sebagai instrumenkontrolsosialInstansiPemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.
Indeks NSPK Manajemen memiliki 18 (delapan belas),yaitu:
•Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN 2 •Pengadaan ASN 3 •Pengangkatan ASN 4 •Jabatan 5 •Pangkat 6 •Pola karier 7 •Pengembangan karier ASN 8 •Mutasi 9 •Penilaian kinerja 10 •Disiplin 11 •Penghargaan 12 •Cuti 13 •Kode etik 14 •Pemberhentian 15 •Penggajian, tunjangan dan fasilitas 16 •Jaminan pensiun dan hari tua 17 •Pensiun 18 •Perlindungan
Komnas HAM sebagai instansi pusat yang mengimplementasikan Indeks NSPK Manajemen ASN, mendapatkan nilai:
Tabel 17 Indeks NSPK Manajemen ASN Komnas HAM Tahun 2021 – 2022
| Tahun | Nilai | Kategori | Predikat |
| 2021 | 0 | E | |
| 2022 | 40,25 | D | Kurang |
Menindaklanjuti hal tersebut, pada Tahun 2023 Komnas HAM melalui Unit SDMA melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan Indeks NSPK Manajemen ASN, melalui:
1) Penyampaian Surat Tugas PIC Pengelola Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver.2.0 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN melalui Surat Nomor 386/KP.05.05/IX/2023 Tanggal 11 September 2023;
2) Pembentukan Tim melalui SK Nomor 297 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi NSPK Komnas HAM 2023; dan
3) Asistensi penginputan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver.2.0 pada 18 Desember 2023.
Gambar 26 Asistensi Penginputan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN
Tim Implementasi NSPK Komnas HAM 2023 melakukan Asistensi penginputan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver.2.0 didampingi oleh Yani Rosyani, S.Kom,M.A selaku Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV BKN dan Rochman Budi Patriyo,S.P.,M.M selaku Auditor Kepegawai Pertama BKN di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Cililitan, Jakarta Timur, Senin, 18 Desember 2023.
k. Sistem Merit
Penilaian mandiri penerapan sistem merit merupakan penilaian yang dilakukan oleh instansi secara mandiri terhadap tingkat penerapan sistem merit dalam Manajemen ASN di instansinya. Penilaian mandiri penerapan sistem merit dilaksanakan dengan tujuan:
1) Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah;
2) Mendorong terwujudnya ASN yang profesional, bermartabat, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berBidang sebagai perekat NKRI;
3) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi politik.
Dalam pelaksanaan penilaian mandiri penerapan sistem merit, digunakan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara (SIPINTER). SIPINTER adalah sistem informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta buktinya ke KASN. Sistem informasi ini juga digunakan KASN untuk menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian sistem merit ke instansi pemerintah
Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 23/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 261,5 dan Indeks 0,64, Komnas HAM mendapatkan rekomendasi untuk 8 (delapan) unsur sebagai berikut:
1) Perencanaan Kebutuhan
Menyempurnakan/mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga memuat data terkait pegawai yang saling terintegrasi (khususnya menambahkan data penilaian kinerja dan pemetaan kompetensi) sehingga dapat menyajikan data kepegawaian yang lengkap (DRH, kinerja, kompetensi, penegakan disiplin) untuk dimanfaatkan dalam mendukung proses manajemen ASN termasuk sistem Manajemen Talenta.
2) Pengadaan Pegawai
a) Menetapkan pedoman rekrutmen CPNS dalam sebuah regulasi/peraturan legal formal serta menambahkan ketentuan yang mengatur secara menyeluruh proses pengadaan ASN;
b) Menyusun dan menetapkan peraturan tentang pedoman dan tata cara pengadaan pegawai yang lengkap dan berkelanjutan (dapat diperbarui sesuai kebutuhan) sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen pegawai yang sesuai prinsip merit;
c) Menyempurnakan dan mempertajam evaluasi kompetensi pegawai pasca pelatihan dasar (terutama terkait kompetensi bidang teknis) sehingga dapat diindentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai kedepan (program pengembangan kompetensi yang terintegrasi secara berkesinambungan) yang tepat dan terencana.
3) Pengembangan Karier
a) Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Manajerial, Sosial Kultural, Teknis untuk seluruh Jabatan (JPT, JA dan JF) sesuai dengan PermenPANRB No. 38/2017;
b) Memperluas/melengkapi penilaian kompetensi untuk seluruh pegawai dan memperbarui pemetaan kompetensi yang telah dilakukan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;
c) Menyusun dan menetapkan peraturan tentang pedoman Manajemen Talenta instansi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020, beserta petunjuk pelaksanaannya melalui penyusunan kriteria dan indikator yang terukur (aspek kinerja dan aspek potensial) sehingga tersusun rencana suksesi untuk setiap jabatan;
d) Membangun sistem informasi Manajemen Talenta sebagai tindak lanjut operasionalisasi pedoman Manajemen Talenta sehingga dapat tersusun bagan suksesi setiap jabatan yang sedang atau akan lowong secara transparan, terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pegawai; dan
e) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan menyusun analisis kesenjangan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal yang terencana dan terdokumentasi dalam program pengembangan pegawai jangka menengah.
4) Promosi dan Mutasi
a) Menyempurnakan dan menetapkan peraturan pola karir agar selaras dengan pedoman manajemen talenta;
b) Mengakomodir tata cara pengisian JPT, serta mengimplementasikan secara konsisten kebijakan pedoman pola karier instansi sebagai acuan dalam pengembangan karir (pengisian jabatan) dengan memanfaatkan sistem Manajemen Talenta.
5) Manajemen Kinerja
Memanfaatkan e-Kinerja secara optimal untuk seluruh pegawai sebagai proses penilaian kinerja berbasis sistem informasi agar lebih objektif dan terukur.
a) Melakukan monitoring atau pemantauan kinerja kepada pegawai melalui e- Kinerja disertai dialog kinerja sehingga dapat menjadi dasar atau basis data dalam menganalisis permasalahan kinerja pada level individu pegawai secara terencana dan terdokumentasi untuk memastikan tercapainya target dan sasaran kinerja pegawai;
b) Memanfaatkan hasil penilaian kinerja sebagai data utama dalam pembinaan dan pengembangan karir melalui sistem manajemen talenta (aspek kinerja yang diukur berdasarkan indikator dan bobot yang proporsional dan terukur).
6) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
a) Menyempurnakan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional HAM terkait pembayaran Tunjangan Kinerja dengan hasil penilaian kinerja setiap bulan sebagai faktor utama;
b) Menyusun dan menetapkan peraturan internal Komisi Nasional HAM tentang pedoman program penghargaan pegawai yang menjadi dasar pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pegawai yang memiliki prestasi dan inovasi sehingga bermanfaat luas bagi organisasi maupun masyarakat; dan
c) Mengintegrasikan data terkait penegakan disiplin, penegakan kode etik dan kode perilaku dengan Sistem Informasi Manajemen ASN Nasional.
7) Perlindungan dan Pelayanan
a) Menetapkan satu peraturan terpadu (peraturan internal Komisi Nasional HAM) tentang pedoman berbagai kebijakan perlindungan sehingga menjadi dasar pelaksanaan pemberian perlindungan kepada pegawai;
b) Meningkatkan bentuk pelayanan melalui inovasi sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian.
8) Sistem Informasi
a) Meningkatkan Bidang sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian terintegrasi dan diperbarui; (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan administrasi kepegawaian;
b) Memperluas penilaian kompetensi (assessment) secara menyeluruh dalam rangka pemetaan profil kompetensi seluruh pegawai sehingga dapat dimanfaatkan dalam mendukung sistem manajemen talenta instansi.
Pada 2023, Unit SDMA melakukan peningkatan sistem merit melalui:
1) Koordinasi dengan Unit IT terkait Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian;
2) Pelaksanaan assessment pegawai untuk seluruh pegawai yang ada di Kantor Komnas HAM Pusat sebanyak 198 orang;
3) Inventarisir data dukung dan melakukan updating data dukung pada Aplikasi SIPINTER; dan
4) Melaksanakan asistensi penginputan data dukung dengan KASN.
SDMA Komnas HAM melakukan Asistensi penginputan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver.2.0 didampingi oleh Dr. Muhlis Irfan, S.I.P., M.Si. selaku Asisten KASN Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I dan Lian Ifandri, S.I.P., M.Si, selaku Analis Kebijakan Pokja Pengawasan Bisang Sistem Merit Wilayah I KASN di Kantor Komnas HAM Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Kamis, 2 November 2023.
5. Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi, berikut capaian Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi Tahun 2023:
a. Layanan Supporting Teknologi Informasi
Meliputi maintenance/pemeliharaan server dan sistem informasi, perbaikan jaringan internet (LAN/Wifi), perbaikan laptop, komputer dan alat peripheral lainnya, pembuatan desain grafis dan multimedia.
Tabel 18 Layanan Supporting IT Tahun 2023
| No | Kategori | Jumlah yang Ditangani |
| 1 | Hardware | 81 |
| 2 | Software | 244 |
| 3 | Jaringan | 95 |
| 4 | Administrasi | 76 |
| 5 | Pengelolaan server | 170 |
| 6 | Desain | 241 |
| 7 | Multimedia | 144 |
| 8 | Lain-lain | 274 |
| Total | 1.325 | |
274 244 144 241 170 Hardware Software = Jaringan Administrasi Pengelolaan ServerDesain Multimedia Lain-lain
b. Pengembangan Jaringan Internet
1) Untuk Koneksi Jaringan Nirkabel (Wifi), dilakukan pemeliharaan Access Point (AP) sebanyak 20 Unit pada Kantor Komnas HAM, yakni 16 Unit di Kantor Menteng dan 4 Unit di Kantor Hayam Wuruk, sedangkan penambahan perangkat baru dilakukan pemasangan 6 Unit pada Kantor Komnas HAM Cisadane.
2) Untuk Jaringan LAN, dilakukan pemeliharaan terhadap titik-titik LAN pada setiap Kantor Komnas HAM (Menteng dan Hayam Wuruk), sedangkan pada Kantor Cisadande dilakukan pemasangan titik baru untuk penggunaan perangkat di Bagian Keuangan.
Gambar 28 Pemasangan Jaringan Internet Kantor Komnas HAM
c. Pengembangan Infrastruktur Server Komnas HAM
Pengembangan infrastruktur server dilakukan dengan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Komnas HAM sudah mengajukan pemanfaatan PDN dan diberikan 2 Akun. Akun IGCP (igcp.layanan.go.id) digunakan untuk melakukan maintenance Server dan Sistem Informasi dan Akun PDN (pdn.layanan.go.id) digunakan untuk melakukan permintaan layanan.
IP Publik yang disedikan oleh PDN KomInfo hanya ada 2 yaitu 103.8.238.174 dan 103.8.238.175. IP ini digunakan untuk dapat mengakses sistem informasi yang terdapat di Server PDN. IP 103.8.238.175 sudah di gunakan dan dikonfigurasikan website Komnas HAM untuk perpustakaan (https://perpustakaan.komnasham.go.id). Sedang IP 103.8.238.174 digunakan banyak sistem informasi (website/aplikasi) Komnas HAM. Agar IP tersebut dapat dimanfaatkan, maka digunakan pengaturan Load Balancer (LB) pada akun PDN Komnas HAM.
Tahun 2022, TI Komnas HAM melakukan konfigurasi pada Load Balancer dan melakukan migrasi bertahap untuk sistem informasi yang masih menggunakan hosting di luar. Sedangkan website perpustakaan Komnas HAM sudah dimigrasikan dan menggunakan PDN.
Gambar 29 Tampilan Akun PDN Komnas HAM
← → C ② zt⑧ https/pdnlayanan ge.id KOMINFO 0 KOMINFO g2 4二 Myopen Ticiker My spproval 3
Sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), Komnas HAM telah melakukan hal sebagai berikut:
1) Konfigurasi Server PDN;
2) Koordinasi dengan Tim Teknis PDN Kominfo;
3) Migrasi Sistem Informasi Komnas HAM ke Server PDN secara berkala, diantaranya Sikadir, PPID, JDIH, Jurnal HAM, Esakip, Ekerjasama, Pusdahamnas dan CSIRT Komnas HAM.
Gambar 30 Server PDN Komnas HAM
0 B Hp ☆ Virtasl Ranning Applications Used Resources @ VMN 21 vApe1: 10 ① OV: 1320H2 Soree: 10 16 Find by Name Komnas HAM - vDC @ KomnasHAM Kementrian Ko CPU Memory torage 132 GHz 10.32 TB 262 GB 21 of 21 PType here to search
d. Pendampingan dan Pengembangan Sistem Informasi Komnas HAM
Perbedaan untuk pendampingan dan pembuatan sistem informasi adalah terletak pada peran Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi Komnas HAM. Untuk pendampingan, Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi ikut serta membantu memberikan masukan dan berperan menyediakan infrastruktur sistem yang dibuat oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk pembuatan sistem, Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi yang melaksanakan segala sesuatunya, mulai dari analisis sistem, perancangan dan koding sistem, uji coba dan perbaikan serta menyiapkan infrastruktur sistemnya.
1) Pembuatan Sistem Informasi Komnas HAM
a) Klinik HAM
Klinik HAM merupakan sebuah sistem berbasis online yang dapat menjadi ruang konsultasi dan diskusi bagi masyarakat terkait isu HAM sebagai media sosialisasi dan interaksi Komnas HAM dengan masyarakat. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan terkait isu HAM yang selanjutnya akan direspon oleh tim klinik HAM dalam jangka waktu tertentu.
Gambar 31 Tampilan Aplikasi Klinik HAM
b) Whistleblowing System (WBS)
WBS merupakan salah satu saluran penyampaian pengaduan dugaan atas pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan seperti korupsi, suap maupun praktik kecurangan lainnya yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pejabat/pegawai yang dilakukan di dalam lingkungan KOMNAS HAM.
Gambar 32 Tampilan Aplikasi WBS
WBS Mak Duna WHISTLEZLOWER SYST Adukan Dugaan Tindak Pelanggaran, Identitas Anda Terjamin Kerahasiaannya Laporkan! Cara Melapor 01 02 03 7 c) Sistem Manajemen Arsip Surat Tugas (Simas)
Simas merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, dan merekap data surat tugas perjalanan dinas dan surat keputusan jasa profesi di Komnas HAM.
Gambar 33 Tampilan Aplikasi Simas
Beranda Komnas HAM Home Surat Tugas Surat Keputunan 265 325 1320 Date Surat Data Pegawai Rtekap Deta Perbulan Cata Master Pengajuan Surat Rekap Data Apri Aginn
d) Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
Simpeg merupakan sebuah sistem berbasis online yang dibangun guna melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan laporan dalam manajemen kepegawaian. Sistem ini dapat menghimpun data kepegawaian yang meliputi data profil pegawai, data suami/istri, data anak, data orangtua, data Pendidikan, riwayat kepangkatan, dan riwayat pangkat dari setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Non PNS di lingkungan Komnas HAM. Sistem ini juga merekam tiap perubahan yang terjadi, serta menyimpannya dalam satu himpunan data (database). Dari database tersebut, bisa dijadikan sumber data dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan output yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di bidang kepegawaian.
Gambar 34 Tampilan Aplikasi Simpeg
SIMPEG NOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SIMPEG KOMNAS HAM KOMNAS HAM UHARHARY NO.4BMENTENG JAKARTA PUSAT
Profile Dx Henry Silka Innah, S.Hut, M.T.
e) Cloud Komnas Ham
Cloud Komnas HAM merupakan penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Cloud Komnas HAM menggunakan OwnCloud. OwnCloud adalah sebuah platform open-source yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara aman di awan. Dengan OwnCloud, pengguna dapat membuat server penyimpanan data sendiri yang dapat diakses dari mana saja melalui internet.
Gambar 35 Tampilan OwnCloud
2) Pendampingan Sistem Informasi Komnas HAM
a) Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas)
Pusdahamnas merupakan sistem yang digunakan untuk penerimaan, pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan data, informasi, dokumen, instrumen HAM dan pengembangan jejaring sumber daya manusia di bidang Hak Asasi Manusia. Hal ini guna mendukung Komnas HAM sebagai Lembaga rujukan HAM nasional.
Gambar 36 Tampilan Sistem Pusdahamnas
b) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (Esakip)
E-SAKIP dibangun agar pelaksanaan manajemen kinerja Komnas HAM terus meningkat. Pada Aplikasi ini terdapat integrasi dari perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan dalam pencapaian target kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta pelaporan kinerja.
Gambar 37 Tampilan E-Sakip
KOMNAS HAM E-SAKIP Form Login Captcha Lagin c) E-Kerjasama
E-Kerjasama merupakan sistem yang berfungsi mempermudah akses informasi terkait mekanisme pelaksanaan kerja sama disemua unit kerja Komnas HAM.
Gambar 38 Tampilan E-Kerjasama
d) Survei Layanan Penerimaan Pengaduan (SULAPP)
SULAPP merupakan aplikasi pengelolaan opini publik atas layanan penerimaan pengaduan Komnas HAM berbasis website yang digunakan untuk merekam dan mengukur tingkat kepuasan dan kepentingan atas layanan yang diberikan oleh Bidang Layanan Pengaduan. SULAPP mendukung reformasi birokrasi lembaga dalam mewujudkan akuntabilitas dengan menyajikan laporan secara berkala setiap semester. Aplikasi ini terinterkoneksi dengan aplikasi DUHAM Online dengan responden yang telah melakukan pengaduan dan konsultasi HAM, serta diterapkan di kantor pusat dan 6 sekretariat di provinsi.
Gambar 39 Tampilan SULAPP
SULAPP PERNYATAAN SANGGAHAN SULAPP aduan dan persepsi anti korupsi di Layana Pengaduan Komnas mencakup penanganan aduan (ei Layanan Pemantauan 2. Seluruh informasi dats yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperntingan survel dan menjadi dokumen Lakukan Survei Layanan Pengaduan
e) Aplikasi pengaDUan HAM (DUHAM) Online
Merupakan sistem penanganan pengaduan HAM terintegrasi yang digunakan oleh Komnas HAM. Sistem ini melakukan pengelolaan berkas pengaduan sejak berkas diterima hingga kasus ditutup dan diarsipkan. Dengan adanya DUHAM Online, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM melalui laman https://pengaduan.komnasham.go.id/ atau dapat mengunduh aplikasi DUHAM Online yang tersedia di Playstore dan AppStore. Selain melakukan pengelolaan pengaduan, DUHAM Online juga terhubung dengan aplikasi lain seperti Smart Map yang menyajikan publikasi data berkala dan publikasi lainnya serta aplikasi SULAPP.
Gambar 40 Tampilan DUHAM Online
14.43 4G 14:47 14.43 ← a <Search Selamat Datang Indonesia DUHAM Online Luluk Sapto Setiyawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia DUHAM Online Republik Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Statistik Kasus (Juni) RI GET ↑ 31 282 0 Uninstall Open Baru Diproses Selesai 1 RATING AGE CATEGORY DE 5.0 4+ 司 Daftar Persetujuan ★★★★★ Years Old Productivity Komisi What's new → Last updated Apr 12, 2022 Lacak Pengaduan Pengaduan Online Status Peng Perbaikan tombol konfirmasi pada kalender Masukkan Nomor Agende Cari Rate this app Tell others what you think Statistik Tahunan ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3000 1500 Write a review 2000 1500 1000 so0 Developer contact 2000 2001 3022 Join the beta Try new features before they're officially released and give your feedback to the developer. Certain data on your use of the app will be collected and shared with the f) Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA)
Publikasi Hak Asasi Manusia Berbasis Aplikasi yang saat ini tersedia pada Android. PUHBA berisi publikasi Komnas HAM mulai dari buku, buletin, majalah, kertas posisi, jurnal Hak Asasi Manusia, laporan dan lain-lain.
Gambar 41 Tampilan PUHBA
Puhica What to Test 8 Sene App Information App Detals Automatic Updates Notifications Push, Eral> Previous Builds 1.0.0 (1) > Developer Developer Privacy Policy
g) EKatalog
Seluruh aduan yang terdapat pada DUHAM Online tersebut menjadi basis data aduan di Komnas HAM RI. Komnas HAM RI kemudian pada akhir tahun 2020 meluncurkan aplikasi pengelolaan data aduan berbasis HAM, yaitu SmartMap. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data aduan yang dimiliki oleh Komnas HAM secara real time dan juga arsip yang dinamis maupun arsip statis yang memiliki nilai sekunder dari data primer dengan narasi detail terkait penanganan aduan. Ekatalog adalah sistem yang menjadi pengolah data-data aplikasi arsip yang dinamis maupun arsip statis yang memiliki nilai sekunder tersebut yang disajikan kepada masyarakat melalui Smart Map. Katalog Elektronik/E-Katalog Penanganan Pelanggaran HAM dapat memperkaya data dan informasi yang tersaji pada Smart Map. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat mempermudah narasi terkait hasil-hasil penanganan aduan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM RI dan dalam jangka waktu tertentu dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Gambar 42 Tampilan EKatalog
x E-KATALDG INDEXING LUIST + Tamtath bota Search PIC/Pala Oreated lly Create bate Status No date ivelable in table Showing 0 to 0 of 0 entries Prosioos Nest 0 2024 Hak Clpte Kam nes HAM mepakan HAM
e. Pemeliharaan Layanan TI
1) Pemeliharaan Email Server
Pemeliharaan layanan email server dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan penggunaan email Komnas HAM berjalan lancar dan stabil serta terhindar dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab. Email server yang digunakan Komnas HAM adalah Zimbra.
2) Pemeliharaan Website Utama Komnas HAM
Pemeliharaan website dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan kinerja website dan menekan risiko terjadinya eror sehingga kualitas website berada pada tingkat yang diharapkan.
3) Pemeliharaan Sertifikat Keamanan Website
Pembelian Secure Socket Layer (SSL) Wildcard untuk semua subdomain komnasham.go.id.
4) Pemeliharaan Jaringan Internet (Wifi dan LAN).
f. Pengelolaan Keamanan Siber Komnas HAM
Pada tahun 2023, Komnas HAM telah membentuk Tim Tanggap Insiden (Computer Security Incident Response Team atau CSIRT) yang mempunyai tugas utama yaitu ppemberian peringatan terkait keamanan siber dan penanganan insiden siber (menerima, menanggapi, dan menganalisis insiden siber dengan nama Komnas HAM-CSIRT.
Gambar 43 Kegiatan Launching CSIRT Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Team omp
Setelah membentuk Tim CSIRT, Tim CSIRT juga melakukan Pelatihan CSIRT dan Melakukan Penangan Insiden selama tahun 2023.
Gambar 44 Kegiatan Tim CSIRT Tahun 2023
g. Penyusunan Kebijakan Layanan TI
1) Penyusunan SOP Layanan TI
Pada tahun 2022, Tim TI telah menyusun draf SOP. Tahun 2023, Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Organisasi dan Tata Laksana melakukan pengecekan kesesuaian alur prosedur sebelum diserahkan ke Kelompok Kerja Hukum untuk dapat ditetapkan. SOP tersebut terdiri dari SOP Makro berupa perbaikan (insiden) dan Permintaan Layanan TI, yang kemudian diturunkan menjadi 17 SOP Mikro.
2) Kebijakan SOP Layanan TI
Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Hukum terkait penyusunan kebijakan SOP Layanan TI.
3) Kebijakan Walidata
Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Hukum terkait penyusunan kebijakan Walidata.
h. Penguatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Saat ini Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi terdiri Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Pada April 2023, Para Jafung Pranata Komputer telah mengumpulkan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dan telah menerima Penetapan Angka Kredit. Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi juga melakukan FGD dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Instansi Pembina Jabfung Pranata Komputer terkait penerapan kebijakan baru Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
Gambar 45 Kegiatan FGD dengan BPS terkait Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023
i. Penyelenggaraan SPBE
Untuk penyelenggaraan SPBE tahun 2023, telah dilakukan:
1) Rapat rutin koordinasi terkait SPBE;
2) Pembuatan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, meliputi:
a) Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Komnas HAM;
b) Pengumpulan data dukung dan penunjukan konsultan;
c) Pelaksanaan Assessment SPBE;
d) Pembuatan gap analisis dan hasil assessment SPBE; dan
e) Pembuatan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
3) Evaluasi SPBE Komnas HAM tahun 2023, meliputi:
a) Pembentukan Tim Koordinasi dan Asesor Internal SPBE Komnas HAM;
b) Pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023
Sosialisasi Evaluasi SPBE (12 - 13 Juni 2023);
Penilaian mandiri : nilai 3,515 (13 Juni – 2 Juli 2023);
Penilaian Interviu oleh Asesor Eksternal – Telkom University (11 September 2023); dan
Pengisian Perbaikan Evaluasi SPBE (12 – 15 September 2023).
4) Pembuatan regulasi (peraturan dan Keputusan Sekjen) Hal ini terkait pembuatan naskah akademis dan peraturan serta Keputusan Sekjen untuk Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Komnas HAM.
5) Melaksanakan FGD dengan Tim SPBE KemenpanRB serta mengundang narasumber terkait Evaluasi SPBE.
Hal tersebut dilakukan untuk mendukung proses penyelenggaraan SPBE, baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang diselenggarakan oleh KemenpanRB maupun untuk menjalankan kegiatan SPBE pada Komnas HAM.
Gambar 46 Kegiatan FGD terkait SPBE
Dalam mencapai kinerja atas menjalankan tugas dan fungsi, Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi menemukan kendala yang ditemui sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:
a. Keterlambatan pembayaran pihak ketiga.
b. Anggaran untuk peremajaan jaringan internet, hardware, dan software yang terbatas.
c. Kurangnya dukungan peningkatan pengembangan SDM TI.
d. SOP Layanan TI belum ditetapkan.
e. Masih minimnya penyediaan sarana penunjang kerja.
Atas kendala tersebut, Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
a. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang bersifat gratis dan mencari secara mandiri.
b. Belajar secara mandiri (otodidak) dan berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman.
c. Melakukan perubahan perencanaan kegiatan untuk disesuaikan dengan kegiatan yang lebih utama (primer).
d. Memaksimalkan sarana penunjang kerja yang ada saat ini.
6. Kelompok Kerja Organisasi dan Tata Laksana
a. Penilaian Reformasi Birokrasi
Pada tahun 2023, terdapat perubahan tata cara pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi. Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor: B/170/RB.01/2023 tanggal 15 September 2023, disebutkan bahwa pelaksanaan evaluasi melalui Sistem Informasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disebut Portal RB Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh instansi pemerintah. Selain itu, terdapat terobosan baru dari Kementerian PAN RB, yakni dengan menerapkan dua fokus pelaksanaan RB yang terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.
Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Sementara tingkatan Instansional disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro.
Strategi level makro diarahkan kepada dua hal, yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan RB level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.
RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Tujuan adanya RB tematik yakni untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Komnas HAM menerima Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Portal RB (https://portalrb.menpan.go.id/) melalui surat Nomor: B/85/RB.06/2024 Tanggal 01 Februari 2024. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, mendapatkan rincian dan sebagai berikut:
Hasil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - LKE KEMENPANRB
Komponen Sub Bobot Skar Skor Catatan Rekomendasi Tim Penila RB General Strategi Rencana Aksi 2.85 2.85 1. Beberapa Kaglatan 1. Memastikan Kegiatan Utama Mandatory Tim Panilal Pembengunen Utarma Mandatory yang yang ade dalans Permenpanrb nomor 3 Tahun Nasional RB General ads dalam Permemperrb sonal telah ditetapkan nomor 3 Tahus 2023 Birokrosi. 2. Terdepet selunuh indikator Output diwujudkan 6. Memastikan Rencana aksi yang Output atas Rencano Aksi Nasional RB Deneral Rencana Akai TB
| Rompo | Kompon | ndikator | Bot | at Sk | 5 | Catatan | 1 | Rekomendasi | Tim Peni | |
| reolisasi rencana aksi. | ma | iementerian | ||||||||
| Struktur | eselon I dan IV yang | Deputi Perumusen Kebijakan Kelembogaan dan Tata | ||||||||
| 4 | RB Genera | Kebjakan | Tingkat Capoian Sintem Kerja urrtuk | 2 | 8 | 2 | sudal | sudah sanget beik | sudah sangot baik | Depuli PANRB - Asisten Perumusan Kebjakan |
| a. Kampone | omponen | ndikator | bat Skr | Skor Si | Catatan | Rekomendasi | Tim Pe | ||
| 50.0m | Capalan | Persentase | 100 | 。 | reolisasi rencana aksi. | PANRS - Asisten | |||
| prisn | eselon I dan IV yang | Perumusen Kebijakan Kelembogaan dan Tata | |||||||
| Kebjakan | Sintem Kerja urrtuk | Depuli PANRB - Asisten Perumusan Kebjakan Kelermbogaan dan Tata Laksana | |||||||
| n | Pelakuanaar Kebjakan Reformas | Sisten Pengendalion intern (SPIP) | kegiatan/aktvitas yang ditetapkan belum memíliki relevansi dalam sasaran kegiatan/ indikator kinerja kegiotan/ aktivitas 2. kegiotan/aktivites belum kinerja sanaran kegiatan | aktivitas yeng ditetapkan agar memiliki kegiatan/aktivitas 2. kegiatan/aktivitas yang ditetapkan secana mengimplementasikan parameter subunsur | Memperbaiki indkator kinerja kegiatan/ aktivitas yeng ditetapkan agar memiliki Memperbalkitarget kegiatan/aktivitas yang ditetapkan secana spesifik, seloras dan sinergi dengan target Memperbalki Tujuan dan Sesaran Strategis yang termuat Atan subunsur SPIP | Keuangon den Pembanguren |
| Pelakuanaar Kebjakan Reformas | Tingkat Meturites Sisten Pengendalion intern (SPIP) | 3.203 2.56 aktivitas 2. | Indikator kinerja kegiatan/aktvitas yang ditetapkan belum memíliki relevansi dalam sasaran kegiatan/ indikator kinerja kegiotan/ kegiotan/aktivites belum kinerja sanaran kegiatan perencanaan KY belum sepenuhnye menjeweb | Memperbaiki indkator kinerja kegiatan/ aktivitas yeng ditetapkan agar memiliki kegiatan/aktivitas 2. Memperbalkitarget kegiatan/aktivitas yang ditetapkan secana spesifik, seloras dan sinergi dengan target Memperbalki Tujuan dan Sesaran Strategis yang termuat Atan subunsur SPIP mengimplementasikan parameter subunsur tersebut dan mendokumentasikannya secara | ||
| kegiotan/aktivites belum kinerja sanaran kegiatan | mengimplementasikan parameter subunsur tersebut dan mendokumentasikannya secara | Atan subunsur SPIP mengimplementasikan parameter subunsur tersebut dan mendokumentasikannya secara |
| Komponen Indikator Bobot Skor Sko Catatan Rekomendasi Kompone Penilaian Index | enda | |||
| indikator kinerja yang SMART 4. terdapat subunsur SPIP yang belum mencapai level 35. APIP masih berade peda Level 3 6. Marajemen Risiko belum memadai 7. Pelaksanean updating terhadap Risk Register secara berkale 8. MIR yang memadai 9. risiko belum diterapkan secars menyeluruh pada proees bisnis 10. Belum dilaksanakan | memadaitehadap risiko dan tindak pembelejaran anti korupsi yang melibatkan prosedur terkait pengelolaan risiko korupsi | memadaitehadap risiko dan tindak pembelejaran anti korupsi yang melibatkan prosedur terkait pengelolaan risiko korupsi | ||
| Komponen | tomponen | Indikator Penilaiar | Bobot Skor | Skor | Skor | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilal | |
| apabila terjadi korupsi/ Tidak memperoleh Unit | |||||||||
| Pelakaanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Perbengunan Zona Integritas | yang meraih predikat menggunekan nilai | oleh TPN. | PAN RB C.4. Deputi RB Kunwes | |||||
| Pelaksanan Kebijakan Reformasi | Kinerja Instansi Pemerinteh (SAKIP) | Aspek Integrasi (3.a.1.a) Hasil Rata-rata Nilai | Meningkatkan secara lebih intensif koordines | Kunwes | |||||
| Kebijakan Reformasi | embenguna | Keselarasan Terbobot pads Komisi Nasional Nilai Makaimum 5,00. Predikat dikategorikan sebagai Kurang Sasaran Prioritas Instansi Terkait. Untuk Aspek Integrasi (3.a.1.b) Hesil Rete-rata Nilai | RPUMN periode berikut menjadi IKU K/L dan berikutnya sehingga memostikan keterhubungan Sasaran Prioritas Nasional dengan IKU K/L. Meningkatkan koordinasi dan Satuan Prioritan Nesional yeng diemenatian oleh RRJMN menjadi IKU K/L dan dituangkan | - Biroren |
| Komponen | Komponen | Penilaian | Indikator | Bobot Skor | Index | Catatan | Rekomendasi | dasi | Tim Penilai |
| RB General | Capaion | Tingkat | terkait 0.4 Belum menyusun | Menjadi IKU Instansi Belum menyusun | PANRB - Asisten "Kementerian | ||||
| Reformasi Birokrasi | Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | terendah) | SIA. (Nilai yang diberikan afirmasi dengan mengunakan nilai terendah) | Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerepen Sistem Pemerintahan Elektronik* Berbanis | |||||
| Reformasi Birokrasi | Digitalisaei Arsip | 1. Seluruh Kebijakan kearsipan telah disosialisosikan 2. Telah melakukan alih media | kearsipan telah disosialisosikan 2. Telah melakukan alih media belum menetapkan target alih media ansip 3. Telah menggunakan SRIKANDI versi Live di seluruh unit lingkungannya dan | media sesual dengan prosedur. 2. Melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagal simpul JIKN | Republik Indonesia |
| Komponen | Sub Komponen | Indikator Penilaian | Bobot Skor | Skor | Catatan menjadi simpul JIKN | Rekomendasi | Tim | Tim Penilai |
| RB General | Capoian Pelaksaneon Kebijakan Reformasi | Pelaksanaan Anggaren | Indikator Kinerje 2 | 88.03 1.76 | melaksanakan sebegion tanggung jawab sebegai simpul pede JIKN Aspek tata kelola pelaksanaaan anggaron dana, akoelerasi belanja | - Menyelaraskan RPD Helemen III DIPA dengen target penyeropan anggaren triwulanan. Dalam jenis belanja, sgar memperhatikan perubshen target penyerapan anggaran dan melakukan | Kementerian Keuangan- | |
| RB General | Pelaksanaan Capalan Kebijakan Reformasi | Pegelon At | 1.69 | Hasil pengukuran IPA pada KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dipengaruhi oleh | pekerjaannya telah selenai (termasuk pekerjaan termin). "- Dalam upeya peningkatan indeks pada BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembage adaleh peningkatan tanget/estimasi PNBP dari pengelolaan BMN yang disampalkan kepada DUA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan | Keuangan - Kementerian | ||
| Kementerian/Lembaga agar melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengeloloan BMN yeng diterbitkan oleh KPKNL, dan selonjutnya melakukan pengkinian data terhedap informesi Menyusun SK Tim Pengelolaen Pengaduan, Menyusun Rencana Akai Pengelolaaan |
| Komponen | Sub Komponen | Indikator Penilaier | Bobot | ot Skor s | Skder | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilal |
| Biroknasi | (LAPOR) yang Sudah Diselesalkan | diberkan merupakan berrtuk ofirmasi dengen menggunekan nilai terendah) | Melaksenakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengeloloan pengaduan kepada kepeda masysrakat, Memperoepat laju | Digital Pelayenan Publik | ||||
| 4 RB | Pelaksanaan Kebijakan Reformasi | n | 25.79 0.39 | tidak mermenuhi stander diberikan nilai ofirmasi dengan memberikan nilai | Lermbaga Administrasi Negara | |||
| Pelaksanaan Kebijnkan Reformasi Birokrasi | Belum melaksanaan penilalan Indeks Reformasi Hukum. Tidak diberikan nilai ofirmasi Penilaion narmun nilai terendah. | Hukum dan HAM | ||||||
| 16 RB | RB General | Tingkat Statistik Sektoral | 1.5 Penyelenggereen | 0.49 | statistik sektoral di Asesi Manusia mosih berpredikat Kureng. 2. Pengorganisasian antara Komisi Nesional Hak Asasi Manusia statistik telah | 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perfu menyusun kebijakan/kaidah baku yang mengecu pada Prinsip Satu Deta Iindonesia dan seluruh produsen deta menerapkan kebijakan/ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menyusun proses bisnis statistik yang pengumpelan data, pemeriksaan deta, dan penyeberluasan data yong berlaku bagi seluruh | Badan Pusat Statiatik |
| Komponen | Komp nen | Indikator Penilaian | Bobot Skor | Skor Slkex | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilai |
| kebutuhan statistik dan desain stetistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, namun pedorman di unit kerja produsen data masing- | |||||||
| deks Sister | Me | Komisi Aparatur | |||||
| Kebijakan Reformasi Birokrasi | dilakukan secara berkalas sesual peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen menetapkan peraturan tentang pedoman Manajemen Talenta instansi sesusi dengan Pereturan Menterl PANRB No. 3/2020, beserta pertunjuk pelaksanaannya melalul penyusunan kinerja dan aspek potensial) sehingga tersaeun rencana suksesi untuk setisp jabatar; 3) | Sipil Negara |
| Komponen Sub | Sub | Indikator Penilaian | Bobot Skor | Skor Index | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilai | |
| mekanisme pengisian JPT secara terbuka, serta sebegai informasi untuk melekukan analisis permamalshan kinerjn begi pegemai yang tidak | ||||||||
| Kebjakan Reformasi Birokrasi | Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanen Publik | |||||||
| Reformasi Kebijakan Birokrasi | Pelayanan Publik | RB. | Republik Indonesia | |||||
| Sasaran Strategis Birokrasi | Exaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi | PANRB - Asisten Perumusan Koordinasi Penerapen |
| ompenen Kom | Componen | Ineikaton ton | Bobot | Sker S | Sleer | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilai | |
| 8 | posion | 97.29 1.96 | Kinerja kategori Balk berdasarkan Efoktivitas | Perlu peningkartan kinerjo pade indikator sasarn stratogis: (1) persentase kebijakan K/L/ | Berbasis Elektronik Kementerian | ||||
| RO K/L dalam | disarmpoikan ke Kejoksoan Agung | ||||||||
| De Sasaran | Nasional Radan | ||||||||
| Strategis Reformasi | Bedan | ||||||||
| Strategis | Rekomendasi | ||||||||
| Reformas | Diberikan nilai afemasi dengan menggurekas nili temendsh | inleks Reformesi Birokrasi Rekomendasi 1 : Perbalkan mendasar tehadap | Depet 20MA | ||||||
| RB General | ecma Strategin | Survei Pesilaian | 75.69 7.57 | Waspade | Rekomendasi 1 : Perbalkan mendasar tehadap intemalisasi aturan mengenei sistem merit den meluruh tingkat jabatan:; Rekomendasi 2 : mermastikan hal-hal berikat: (1) Implementasi | Pember Kenupsi |
| Komponen Sub Indikator Bobot Skor Skor Catatan Rekomendasi Komponen Penilaian Index | dasí | |||
| ekstemal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegemai/pimpinan ager tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifkasi. (4) Penguetan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upayn pencegahan penyalahgunaan anggaran | ||||
| Komponen Sub Indikator Bobot Skor Skor Catatan Rekomendasi Penilaian Index | |||||
| pengadaan. (6) Penyesusian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yeng telah dilakukan untuk melindungi pelopor praktik terhadap pelapor praktik korupsi.; Rekomendasi | |||||
| 28 RB General Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Reformasi Birokrasi | RB General Capaian Survei Kepuasan Masyarakat | Capaian | Survei Kepuasan Masyarakat | 89.37 7.15 | Perboikan mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) undangan. (2) Optimalisasi penggunaan berade delam koridor peraturen perundang: teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layenen yang diberikan. (3) Melakukan evaluasi den memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelosan layanan." Tetap melaksanakan SKM dan melskukan Kemernterian evaluasi hesil SKM secara konsisten | Kemernterian PANRB | ||
| 29 | RB General | Birokrasi Koefisien | Net | Net Koefisien | 10 | Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Tim Penilal | ||
| 30 | RB Tematik | Koefisien Utamak T Capalan | Pengentasan Kemiskinan | 0.8 | 0.8 | Nesional Tim Penilai Nesional | Nesional Tim Penilai Nesional | |
| 31 | RB Tomati | Utamak T Capaian Utama RB | (Strategi Pembangunan) Realisasi Investasi | Pembangunan) 0.8 | 0.8 | Tim Penilai | Tim Penilai Nesional | |
| 32 | RB Tematik | Tematik Capaian Utama RB Tematik | (Strategi Pembangunan) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan | Pembangunan) 0.8 Administrasi | 0.8 | Tim Penilai Nasional | Tim Penilai Nasional | |
| RB Tematik | Tematik Capaian | Berfokus pada Stunting (Strategi Penanganan Pembangunan) Penggunaan | Berfokus pada Stunting (Strategi Pembangunan) 0.8 | 0.8 | Tim Penilai | |||
| 33 | RB Tematik | Utama RB Tematik | Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan) | Nesional | Nesional |
| 1 | onghner | Sub Kompone | Indikator Penilaian | Bobot Skor | Skor Index | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilai |
| RB Tematik | Capaian | Laju Inflasi (Strategi Pembangunan) | 0.8 | Tim Penilai Nasional | ||||
| 35 | RB Tematik | Capalan Utama RB Tematik | Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak) | 1.2 | Nasional | |||
| 36 | RB Tematik | Capaian | Realisasi Investasi (Capaian Dampak) | 1.2 | Tim Penilai Nasional | |||
| Capalan | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian | amPen | ||||||
| 38 | RB Tematik | Capalan hama | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak) | 1.2 | 70 | 0.84 | aePer | |
| 39 | RB Tematik | Capaian tamaR S | Laju Inflasi Gapein ) | 1.2 | Tim Penilal Nasional |
Pada 2023 Komnas HAM telah melaksanakan:
a. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi, melalui:
1) Tim Pelaksana RB di Lingkungan Komnas HAM melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 191A Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komnas HAM; dan
2) Tim Pelaksana RB Biro Umum melalui Surat Tugas Nomor 094C/OT.05.00/0.3.1/IV/2023.
b. Penyusunan rencana aksi melalui matriks yang memuat permasalahan hasil evaluasi, area perubahan terkait dengan permasalahan, sasaran yang akan diwujudkan, indikator keberhasilan, target akhir, program dan kegiatan selama 3 (tiga) bulan. Matriks rencana aksi digunakan sebagai pedoman, bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
c. Pembahasan Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas dengan mengundang KemenPANRB sebagai tindak lanjut pencanangan Zona Integritas di Komnas HAM tahun 2020.
d. Komnas HAM melakukan perbaikan atas proses bisnis yang sudah disusun dan penyusunan Cross Functional Map (CFM) sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana Setjen Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam proses penyusunannya Setjen Komnas HAM membagi proses menjadi 2 yaitu:
1) Proses Inti a) Penguatan dukungan teknis operasional kegiatan Pemajuan dan Penegakan HAM kepada Komnas HAM; dan
b) Penguatan dukungan tindak lanjut teknis operasional kegiatan Pemajuan dan Penegakan Kepada Komnas HAM.
2) Proses Pendukung
a) Pelayanan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
b) Pengelolaan data dan arsip Komnas HAM.
Saat ini, progres penyusunan Peta Proses Bisnis sedang dalam tahap pembahasan lampiran peta subproses yang perlu dibahas bersama berbagai unit terkait di Komnas HAM.
e. Komnas HAM telah menerapkan penilaian untuk SKP 2023 dengan penilaian setiap triwulan.
f. Komnas HAM melalui Biro Umum telah melaksanakan SKM Semester I Tahun 2023 dan sedang direncanakan SKM Semester Il 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan hasil 89,37 (Kategori A = Sangat Baik).
Dalam tahun 2023, telah dilaksanakan Rapat Perubahan Tata Cara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada tanggal 27 Maret 2023.
Gambar 47 Kegiatan Rapat Perubahan Tata Cara Evaluasi RB Tahun 2023
0 8△00^ z 图 c @ a 0 SWHOGO 41.65 C Form Pengisian Informasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional delsy rike2ng Penjelasan Prakk Balk Latar belskang*
B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya
| Target | 2022 Realisasi | Satuan | Target | 2023 Realisasi | Satuan | |
| Layanan SPBE Komnas HAM | 一 | 1 | 1 | Layanan | ||
| Layanan Sarana TIK | 一 | 74 | 67 | Unit | ||
| Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang | 4 | 4 | Unit | |||
| TIK Layanan BMN | 1 | 1 | Layanan | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Protokoler | _ | Layanan | 1 | 1 | Layanan | |
| Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1 | 1 | Layanan | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Umum | 1 | 1 | Layanan | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Data dan Informasi | 1 | 1 | 1 | Layanan | ||
| Layanan Perkantoran | 1 | 1 | Layanan | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Sarana Internal | 91 | 116 | Unit | 356 | 338 | Unit |
| Layanan Prasarana Internal | 2 | 2 | Unit | 2 | 2 | Unit |
| Layanan Manajemen SDM | 432 | 489 | Orang | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Manajemen Keuangan | 1 | 1 | Dokumen | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | 1 | 1 | Dokumen | 1 | 1 | Layanan |
| Layanan Sistem Manajemen Keuangan | 1 | 1 | Sistem Informasi | |||
C. Realisasi Anggaran
| Uraian Pagu | ||||
| 3336 | 62.614 | 62.614.292.000 | Realisasi 61.875.944.422 | Sisa 738.347.578 |
| BMA | Data dan Informasi Publik 100.073.000 | 99.894.500 | 738.347.578 178.500 | |
| B | BMA.001 Layanan SPBE 100.073.000 | 99.894.500 | 178.500 | |
| CAN | Komnas HAM Sarana Bidang Teknologi | 544.239.000 | 540.373.898 | 3.865.102 |
| Informasi dan Komunikasi CAN.001 Layanan Sarana TIK | 544.239.000 | 540.373.898 | 3.865.102 | |
| CCL | Sarana Bidang Teknologi 231.647.000 | 231.459.840 | 187.160 | |
| Informasi dan Komunikasi CCL.001 Layanan | 231.647.000 | 231.459.840 | 187.160 | |
| EBA | Pemeliharaan Sarana Bidang TIK Layanan Dukungan Manajemen | 57.399.362.000 | 56.677.675.517 | 721.686.483 |
| _ | Internal EBA.956 Layanan BMN | vapap BMN272 | 272.400.000 272.020.613 | 379.387 |
| EBA.959 Layanan Protokoler | 1.008.426.000 | 1.000.696.796 | 379.387 7.729.204 | |
| EBA.960 Layanan Organisasi | 437.950.000 | 437.900.621 | 7.729.204 49.379 | |
| dan Tata Kelola Internal | a | 18.878 | ||
| EB | EBA.962 EBA.963 Layanan Data dan | Layanan Umum 656.180.000 | 652.748.854 | 3.431.146 |
| EBA.994 | Informasi | 170.086.000 | 169.560.300 | 525.700 |
| EBB | Layanan Perkantoran | 54.854.320.000 | 54.144.748.333 | 709.571.667 |
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 2.414.793.000 | 2.404.750.325 | 10.042.675 | |
| _ | EBB.951 Internal | Layanan Sarana 929.071.000 | 927.634.018 | 1.436.982 |
| EBB.971 Layanan Prasarana Internal | 1.485.722.000 | 1.477.116.307 | 8.605.693 | |
| EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | 1.104.009.000 | 1.103.196.129 | 812.871 |
| EBC.954 Layanan Manajemen | 1.104.009.000 | 1.103.196.129 | 812.871 | |
| EBD | SDM Layanan Manajemen Kinerja | 744.259.000 | 742.716.313 | 1.542.687 |
| In | Internal EBD.955 Layanan Manajemen | 501.792.000 | 501.740.161 | 51.839 |
| Keuangan | ||||
| EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | 242.467.000 | 240.976.152 | 1.490.848 |
| FAB Sistem Informasi Pemerintahan | 75.877.900 | 32.100 | ||
| FAB.001 | Layanan Sistem Manajemen Keuangan | 75.910.000 | 75.877.900 | 32.100 |
BAB IV PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Biro Umum Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2023, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan administrasi pada kesekjenan Komnas HAM.
Apabila dilihat dari capaian yang diperoleh selama tahun 2023, secara umum program dan kegiatan di Biro Umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Namun demikian masih dijumpai beberapa kendala hambatan dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah masih perlunya pengembangan karir dan kompetensi SDM di lingkup Biro Umum guna menunjang kegiatan sehari-hari.
Belajar dari pengalaman, kedepan dalam rangka meningkatkan kinerjanya maka Biro Umum perlu:
1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Umum dan lintas sektor dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
2. Merencanakan program dan kegiatan yang komprehensif mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja;
3. Meningkatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait;
4. Meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai lingkup Biro Umum secara klasikal dan non klasikal; dan
5. Melakukan monitoring untuk mengukur capaian kinerja secara berkala.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Biro Umum tahun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan, serta utamanya dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan perencanaan Biro Umum ke depan, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama LKjIP.
Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pencapaian produktivitas masing-masing unit kerja di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Komnas HAM di masa yang akan datang.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Didit Eko Setiawan
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 1 April 2023 Pihak Pertama,
Didit Eko Setiawan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO UMUM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal. | 100 persen |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan | Rp 60.044.248.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 1 April 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Didit Eko Setiawan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO UMUM | KOMNAS HAM