KOMNAS HAM
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
KATA PENGANTAR
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama sebagai implementasi Perjanjian Kinerja Eselon Il Komnas HAM. Laporan Kinerja menjadi salah satu media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Biro. Laporan disajikan untuk memberikan gambaran kinerja menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan, yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan capaian kinerja pada periode tertentu. Sebagai instrumen pengendalian, Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi refleksi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang.
Jakarta, September 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Gatot Ristanto
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI. ...ii DAFTAR TABEL. ...iii DAFTAR GAMBAR. ...iv BAB I PENDAHULUAN. ……1 A. Latar Belakang .. ……5 B. Tugas dan Struktur Organisasi ……5 C. Peran Strategis . ….8 D. Sistematika Laporan... ….8 BAB II PERENCANAAN KINERJA …11 A. Rencana Strategis. .11 B. Rencana Kerja.. ..12 C. Perjanjian Kinerja. …12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ……13 .….13 A. Capaian Kinerja.. B. Realisasi Anggaran.. …….16 BAB IV PENUTUP.. ……51 LAMPIRAN. ....53
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan. Laporan Kinerja ini berisikan pengukuran dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dan memuat target kinerja yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdiri 5 (lima) Biro, antara lain:
1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal;
2. Biro Umum;
3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama;
4. Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
5. Biro Dukungan Pemajuan HAM.
B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam Pasal 23, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal menyebutkan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidsregels);
c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;
d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
f. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan
g. pelaksanaan urusan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:
1. Bidang Hukum:
a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidsregels);
c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;
d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Bidang Humas:
a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan
3. Bidang Kerjasama:
a. pelaksanaan urusan kerja sama
STRUKTUR ORGANISASI Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Ketua Kelompok Ketua Kelompok Ketua Kelompok Kerja Kerja Hukum Kerja Kerja Sama Hubungan Masyarakat Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Penyusun Peraturan Sama Dalam Negeri Perundang-undangan Media Sosial Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Informasi Hukum Sama Luar Negeri Publikasi Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Hubungan Masyarakat
Berdasarkan: Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 263/KP.09/O.0.3/IX/2023 Tanggal 1 September 2023
Tahun 2023 Komposisi pegawai di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagai berikut :
| DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA | |||||||||||||||||||
| DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA | |||||||||||||||||||
| BERDASARKAN JABATAN | |||||||||||||||||||
| PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 | |||||||||||||||||||
| JABATAN | |||||||||||||||||||
| NO | UNIT/BIDANG | ||||||||||||||||||
| F | _ | FUNGSIONAL | |||||||||||||||||
| STRUKTURAL | PERANCANG PERATURAN PER- UU-AN | PERANCANG PERATURAN PER- ANALIS HUKUM PRANATA HUMAS | ANALIS | ||||||||||||||||
| II III IV AP 1 1 | II III IV 1 | II III IV 1 | UU-AN AP AM AMD | ANALIS HUKUM | PRANATA HUMAS | ANALIS KERJA SAMA | PELAKSANA | ||||||||||||
| II 1 | III | IV | AP | AM | AM | AMD | AP | AM | AMD | AP | AM | AMD | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 1 2 | KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA | 一 | 十 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 十 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 2 3 | BIDANG HUKUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 2 | J | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3 4 | BIDANG HUMAS | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 一 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | BIDANG KERJA SAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 一 | 1 | F | 1 | 一 | F | 4 | 4 | |||||
| F | 1 | 1 | 一 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 1 | — | |||||
| DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA | ||||||
| BERDASARKAN JENIS KELAMIN | ||||||
| PER TANGGAL 31 Desember 2023 | ||||||
| NO | UNIT/BIDANG | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |||
| N | UNIT/BIDANG KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA | LAKI-LAKI | ||||
| 1 | KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA | 1 | PEREMPUAN | 1 | ||
| 2 | BIDANG HUKUM | 6 | 1 | 7 | ||
| 3 | BIDANG HUMAS | 1 | 5 | 6 | ||
| 4 | BIDANG KERJA SAMA | 1 | 5 | 6 | ||
| JUMLAH | 9 | 11 | 20 | |||
| JuN | JUMLAH | 9 | 20 | |||
C. Peran Strategis
Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai peran sebagai berikut:
Membuat peraturan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Memberikan bantuan hukum untuk seluruh Anggota dan pegawai Komnas HAM terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
Melaksanakan layanan informasi publik
Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri
Melaksanakan layanan komunikasi publik
D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023 sebagai berikut:
1. Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini menyajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
2. Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023.
3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
c. Capaian Kinerja Lainnya
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.
4. Bab IV PENUTUP
Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Biro Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mendukung dua peran strategis dalam Renstra Komnas HAM, yaitu:
1. Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti dengan turunan sasaran program, yakni meningkatnya kerja sama strategis nasional dan internasional melalui sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya kerja sama nasional dan internasional; dan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM dengan turunan sasaran program, yakni terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel melalui implementasi sasaran kegiatan berupa terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal. Rencana Kerja Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.
B. Rencana Kerja
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dalam rangka melaksanakan kegiatan berupaya mewujudkan kinerja maksimal dengan tetap memerhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang diwujudkan dalam pencapaian Sasaran Kinerja untuk kinerja TA 2023.
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |||
| Biro Hukum, Hubungan Masyatakat dan Kerja Sama | |||
| NO | INDIKATOR | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
| I | III | VII | VIII | X | |
| 1 | Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat | 12 MoU/PKS | ||
| _ | Tersediannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal | Persentase terpenuhnya Layanan Hukum dan Bantuan Hukum | 100% | ||
Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2022-2023
| Layanan Hukum | |||||
| 1 | Tahun | Indikator | Target | Realisasi | Capaian(%) |
| F | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2022 | Indeks Layanan Hukum | 8 | 100 | 100% |
| 2023 | Indeks Layanan Hukum | 12 | 100 | 100% | |
Tabel : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 Biro Hukum, Hubungan Masyatakat dan Kerja Sama Unit Hukum
| Unit Hukum | |||||||
| 1 | NO | TAHUN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | z |
| 1 | I | II | III | VII | VIII | X | 1 |
| _ | 1 | 2022 | Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | VII 2 LAYANAN | 14 Laporan | X 100% | |
| 2 | 2023 | Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | 19 Laporan | 100% | |||
| L | _ | ||||||
Dari Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama di atas, realisasi capaian kinerjanya sebagai berikut:
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Tahun | i Tahun | Kinerja |
| Layanan Hukum dan Layanan | terpenuhinya Layanan Hukum | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 5 | Indikator Sasaran Strategis 3.1 | Target Tahun 2023 | Realisas i Tahun 2023 | % Capaian Kinerja (Realisasi/Targ et) |
| Meningkatnya kerja strategis yang ditindaklanjuti | Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
B. Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 2.802.919.000. Pada 2023, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama berhasil merealisasikan anggaran kegiatan sejumlah Rp 2.748.271.457,- atau sebesar 98,05%.
Di samping uraian penjelasan tentang capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, juga melaksanakan tugas dan fungsi lainnya. hal ini sejalan dengan Struktur Organisasi di mana pelaksanaan dari berbagai kegiatan pendukung tersebut memiliki dampak pada anggaran serta menghasilkan output lain diluar kinerja yang telah diperjanjikan. berikut beberapa capaian kinerja lainnya Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2023:
| 二 | |||||
| 一 | |||||
| 一 | BIRO HHK TA 2023 | ||||
| 二 | [] | ||||
| 二 | Pagu (Rp) | Realisasi | % | ||
| 二 | 6594. Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama | Rp 2.802.919.000 | Rp 2.748.271.457 | 98,05% | |
| 二 | |||||
| HUKUM | Rp 244.450.000 | Rp 235.215.094 | 96,22% | ||
| 二 | HUMAS | Rp 412.506.000 | Rp 399.985.334 | 96,96% | |
| KERJA SAMA | Rp 2.145.963.000 | Rp 2.109.905.529 | 98,31% | ||
| 二 | 1 |
Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2023
Unit Hukum :
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Tahun | i Tahun | Kinerja (Realisasi/Targ |
| Layanan Hukum dan Layanan | Layanan Hukum | 100% | 100% | 100% |
Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya, Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro, salah satunya Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama.
Biro yang membidangi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama bertanggung jawab merespons permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup kelembagaan Komnas HAM maupun Sekretariat Jenderal. Layanan hukum maupun layanan bantuan hukum terkait dalam produk peraturan komisi dan peraturan sekretaris jenderal dan permasalahan hukum yang terkait maupun kasus/perkara hukum. Tugas unit Hukum berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada pokoknya meliputi 2 (dua) tugas, yaitu Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum.
Kegiatan Layanan Hukum
Sepanjang 2023 kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan layanan hukum berupa produk Peraturan Komisi dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
1. Peraturan Komisi tentang tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan komisi nasional hak asasi manusia;
2. Peraturan Komisi tentang pelayanan pengaduan di lingkungan Komnas HAM;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Evaluasi Kinerja Pegawai yang Fair dan Mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
Berdasarkan output yang dihasilkan, unit hukum mempunyai target utama berupa telaahan/analisis terhadap rancangan peraturan. Unit hukum di tahun 2023 menetapkan target output sebanyak 5 produk hukum dalam rencana kerja layanan hukum. Anggaran di tahun 2023 untuk layanan hukum yaitu:
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Sesuai Dengan LRA Layanan Hukum Tahun 2023
| Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |
| Rp 150.044.000 | Rp 97.859.750,- | 98,98% |
| Penyusunan Telaah dan Harmonisasi Produk Hukum | Rp 24.280.000,- | 100% |
| (Rp 24.280.000) | . | |
| Koordinasi Hukum dengan Stakeholders (Rp 91.357.000) | Rp 40.162.080,- | 43,98% |
| Pengelolaan JDIH (Rp 31.997.670) | Rp 31.997,670,- | 97% |
Gambar Kegiatan : Pra Harmonisasi Raperkom PPKS Unit Hukum, Unit Pengusul TIM TPKS Penegakan HAM dengan Ditjen PP Kemenkumham
Gambar : Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder dalam persiapan harmonisasi Komnas HAM dengan Ditjen PP Kemenkumham di Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Gambar : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Komnas HAM dengan JDIH Pemda Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan Layanan Bantuan Hukum :
Kegiatan tahun 2023 dalam melaksanakan layanan bantuan hukum Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara sebagai berikut:
Data Penanganan Perkara tahun 2023 :
| No | Nomor Perkara | Status Tergugat/Turut Tergugat | Tahun | Keterangan |
| 1. | No Perkara 772/Pdt.G/PN.Jkt.Sel | Komnas HAM Tergugat IV | Tahun 2023 | Pengugat Mencabut gugatannya dan Selesi |
| 2. | No Perkara 45/PDT.G/2022/PN.Mjy, Madiun | Komnas HAM Tergugat III | Tahun 2022-202 3 | Perkara Selesai sampai 2023 Penggugat Mencabut Gugatan dan |
| 3 | No Perkara 2/PDT.G/2023/PN.Mjy, Madiun | Komnas HAM Tergugat IV | 2023 | Selesai Pencabutan Gugatan oleh Pihak |
| Pengugat dan Selesai | ||||
| 4 | No Perkara 4/PDT.G/2023/PN.Kraks aan, Kab. Probolinggo | Komnas HAM Tergugat | 2023 | Mengabulkan permohonan pencabutan perkara |
Beberapa tugas unit hukum diatas berdasarkan output yang dihasilkan, unit hukum mempunyai target utama berupa Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum yang telah terlaksana di tahun 2023 menetapkan target output Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum dalam rencana kerja layanan bantuan hukum. Anggaran di tahun 2023 untuk layanan bantuan hukum adalah:
Tabel 2 : Anggaran dan Realisasi Sesuai dengan LRA Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023
| Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |
| Rp 94.406.000,- | Rp 84.978.744,- | 98,60% |
| Penyusunan Mekanisme Advokasi dan Bantuan Hukum (Rp 1.300.000) | Rp 1.045.000,- | 94,23% |
| Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum (Rp 62.520.000) | Rp 60.790.544,- | 97.23% |
| Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum (Rp 30.586.000) | Rp 28.237,800,- | 92,32% |
Foto Kegiatan Layanan Bantuan Hukum
Gambar Kegiatan : menghadiri Sidang Perkara Perdata no.772/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Gambar Kegiatan : sharing session dalam rangka Advokasi dan Bantuan Hukum terkait pencegahan dan mitigasi permasalahan Hukum Sekretariat Perwakilan Komnas Di Provinsi
Gambar Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2023
Unit Kerja Sama :
| Sasaran Strategis 5 | Indikator Sasaran Strategis 3.1 | Target Tahun 2023 | Realisas i Tahun 2023 | % Capaian Kinerja (Realisasi/Targ |
| yang ditindaklanjuti | sama strategis yang | 100% | 100% | 100% |
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM Rl memiliki biro fungsi maupun biro pendukung untuk menunjang kerja dan pencapaian target, salah satunya Kelompok Kerja (Pokja) Kerja Sama. Fungsi koordinasi dan administrasi kerja sama Komnas HAM dengan stakeholders menjadi tanggung jawab utamanya. Implementasi kegiatannya menjalin jejaring mitra nasional dan internasional.
Peran Pokja Kerja Sama dalam berkoordinasi dengan mitra kerja menjadi salah satu aspek strategis untuk meningkatkan peran serta mandat Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Cakupan kerjanya dalam mendukung penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi kerja sama kelembagaan sebagai berikut:
A. Penandatanganan Kerja Sama
Kerja sama dengan stakeholders mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, isu strategis Komnas HAM, yaitu pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat, serta penataan kelembagaan.
Luaran program Pokja Kerja Sama berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani bersama para mitra kerja. Naskah kerja sama terdiri dari Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Naskah kerja sama tadi ditandatangani antara Komnas HAM dengan jejaring mitra Komnas HAM yang terklasifikasi dalam4 (empat) kategori,yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, CSO/NGO/LSM, dan lembaga/organisasi/badan internasional.
Data Keseluruhan MoU dan PKS Komnas HAM dengan Mitra Kerja
6 Naskah Kerja 01 K/L/D Sama Perguruan 02 4 Naskah Kerja Sama Tinggi 03 2 Naskah Kerja Sama CSO/LSM/NGO Organisasi 2 Naskah Kerja Sama 04 Internasional/NHRI Lintas 4 Naskah Kerja 05 Sama Lembaga Jumlah MoU Jumlah PKS 18 11 Data mitra kerja sama
Di antara naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2023, terdapat 7 pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:
1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Sjakhyakirti Palembang tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Perpusnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan;
3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang;
4) Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAl, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
5) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Indonesia AIDS Coalition tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
6) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; dan
7) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Sedangkan kerja sama yang mendukung fungsi Penegakan HAM, yaitu:
1) Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM
2) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND tentang Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tim TPKS);
3) Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan; dan
4) Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM dengan Sajogyo Institute (SAINS);
Kerja sama dengan ruang lingkup beririsan antara Pemajuan dan Penegakan HAM, yaitu:
1) Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi;
2) Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines;
3) Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Timor Leste melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU);
4) Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Komnas HAM RI tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara
Kerja sama yang mendukung fungsi Kesetjenan Komnas HAM secara kelembagaan, yaitu:
1) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM.
Parameter capaian kerja sama dihitung setiap penandatanganan naskah kerja sama. Sedangkan pengukuran bentuk tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti dapat dilihat dari substansi naskah kerja sama terkait dengan Rencana Strategis 2020-2024. Sepanjang 2023 Komnas HAM RI menghasilkan 18 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2023, terdapat peningkatan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI jika dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai 12 naskah.
Berdasarkan indikator sasaran strategis, maka terdapat 17 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti dan sesuai target tahun 2023 sebesar 100% kerja sama strategis yang ditindaklanjuti.
Metode ini diharapkan menciptakan inisiasi dari dua biro teknis, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mempertanggungjawabkan usulan kerja sama dengan mitra kerja. Untuk kepentingan kelembagaan, metode pengajuan kerja sama beserta rencana kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksana program.
Program yang mendukung keberhasilan capaian hingga 100% karena peran Pimpinan dalam mendistribusikan tugas sebagai pengampu kerja sama serta komitmen melaksanakan 9 Isu Prioritas Lembaga ke dalam tim-tim bentukan Sidang Paripurna. Implementasi dari kerja sama strategis yang ditandatangani kemudian menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi.
Kedepannya, metode penentuan kerja sama strategis ini dipertahankan supaya luaran yang dihasilkan terlaksana dengan pertanggungjawaban penuh kepada Kesetjenan Komnas HAM.
B. Tindak Lanjut Kerja Sama
Penandatanganan naskah kerja sama memerlukan tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.
| No. | Bidang/Judul Kerja Sama | Bentuk Tindak Lanjut/Waktu |
| 1 | Pemajuan HAM a. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Sjakhyakirti Palembang tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; b.Kesepahaman Bersama HAM dan antara Komnas Perpusnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang; | a. 14 Februari 2023 - Pelaksanaan kuliah umum tentang HAM, Pelanggaran HAM, dan Mekanisme Pengaduan & Laporan Kasus HAM di Kantor Komnas HAM bersama civitas akademika Universitas Sjahyakirti, Palembang b. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian c. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial) |
| Perpusnas Pemajuan HAM Perpustakaan Tahun Singkawang; Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemensos, | b.Kesepahaman Bersama HAM dan antara Komnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM 2023 di Kota | b. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian c. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial) d. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan |
| c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang; | d. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan e. Pembinaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan f. 17-19 Oktober 2023 – Pelaksanaan Festival HAM | |
| Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang; d. Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan; | 2023 di Singkawang, Kalbar g. Agustus- September 2023 - Pelatihan Sekolah Ramah HAM di lingkungan sekolah negeri di Pontianak, Kalbar |
| Kesepakatan Bersama e. antara Komnas HAM dengan Indonesia AIDS tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV AIDS; f. Kesepahaman antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; dan g. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UIN SyarifHidayatullahJakarta | Indonesia AIDS Coalition tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS; f. Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; dan | h. 12-15 Juni 2023 - Kegiatan Sensitisasi Komisi Nasional untuk 30 staf Komnas HAM oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) terkait Penanggulangan HIV |
| 2 Penegakan HAM | Penegakan HAM a.Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Upaya pengawasan | |
| b. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND Koordinasi tentang Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak PidanaKekerasan Seksual (Tim TPKS); c. Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan; dan | b. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND Koordinasi dan tentang Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak PidanaKekerasan Seksual (Tim TPKS); c. Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnas | b. Pemantauan bersama dan referral report antarlembaga |
| HAM | Pemajuan & Penegakan HAM a.Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi; b.Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines; | a. Koordinasi pelaksanaan Sekolah Ramah HAM dan mediasi b. 5 September 2023 - Pemantauan bersama komunitas Bajau Laut di Sabah, Malaysia |
| dengan tentang Komnas Universitas tentang e. Otorita tentang | dengan Komnas HAM RI tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; d. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; e. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara | Komnas HAM menjadi pembicara di Seminar C. dan Konferensi Fakultas Hukum UNSOED dan pemanfaatan Pusdahamnas d. pemanfaatan Pusdahamnas |
| 4 | Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara Kesetjenan a.Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM. | HAM a. Pengelolaan retensi arsip Komnas HAM, Bimtek kearsipan, dan pembinaan jabatan fungsional Arsiparis |
| Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM. | 0 |
Klastering Mitra Keria Sama 2023
a. Perpustakaan Nasional RI b. Arsip Nasional RI c. Kantor Staf Presiden d. Pemprov Kalbar e. Pemkot Singkawang
f. Otorita Ibu Kota Nusantara
Perguruan Tinggi
d. UNSOED
a. Univ Siahjakirti b. UGM
c. Univ Katolik Parahyangan
e. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
f. Universitas Muria Kudus
a. Indonesia AIDS a. SUHAKAM Coalition b. WALHI C. Sajogyo Institute
Malaysia b. CHRP Filipina c. PDHJ Timor- Leste
LINTAS Lembaga
a. Komper, ORI, KPAI, KND, LPSK
b. Kemendikbudristek , Kemendagri, Kemenag, Kemen PPA, Kemensos, KPAI
| N | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2022 | Capai an (%) | Tahun 2023 | Capai an (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisa si | |||||
| 1 | Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | ||||
Secara kuantitatif, capaian telah melebihi target berdasarkan parameter jumlah naskah kerja sama. Sedangkan capaian kerja sama strategis yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut berdasarkan 9 isu strategis Komnas HAM, sebagai berikut:
| Biro Pengampu Pelaksana | Tindak Lanjut | |
| Biro Dukungan Pemajuan HAM | -Komisioner Pengkajian & Penelitian -Tim Sekolah Ramah HAM -Tim Agraria | Seminar, lokakarya, FGD, magang mahasiswa, implementasi SNP, narasumber ahlí, |
| Biro Dukungan Penegakan HAM | -Tim KuPP -Pengaduan -Tim HRD -Tim PHB | Pusdahamnas, Festival HAM Pos Pengaduan dí daerah, narasumber ahli, pendataan SKKPHAM di Sulteng & Jatenα, Konferensi Nasional Pembela HAM |
| Biro Umum | -Arsiparis -Perpustakaan | Mekanisme arsip nasional, e- sign, peningkatan kapasitas SDM & sarpras |
Pemenuhan kerja sama strategis yang ditindaklanjuti tersebut berhasil tercapai di atas target setiap tahunnya karena beberapa faktor, antara lain:
1. Koordinasi antara mitra kerja eksternal direspons secara efektif oleh Pimpinan Komnas HAM dan forum Sidang Paripurna sebagai penentu keputusan akhir penandatanganan kerja sama;
2. Biro pengampu membuat rencana tindak lanjut berupa rencana kerja sama, Action Plan maupun Perjanjian Kerja Sama; dan
3. Terdapat sistem pengingat (reminder system) pelaksanaan implementasi kerja sama strategis sebagai alat parameter review dan overview mitra kerja sama.
Faktor penentu ketercapaian target tadi dipraktikkan secara kontinyu dan akan dilanjutkan dalam proses pencapaian program kerja berikutnya. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan capaian kan dilakukan beberapa hal, yaitu:
1. Melakukan harmonisasi pedoman kerja sama kelembagaan dan penyusunan prosedur tata laksana kerja sama melalui SOP (standard operational procedures); dan
2. Meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah staf berkompeten.
Berdasarkan capaian dan output di atas, anggaran dan realisasi kegiatan kerja sama sebagai berikut:
Anggaran dan Realisasi Sesuai Dengan LRA Kerja Sama Tahun 2023
| Anggaran dan Realisasi Sesuai Dengan LRA Kerja Sama Tahun 2023 Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |
| Rp 2.072.251.000 | Rp 2.036.058.709 | 98,98% |
| Koordinasi & kerja sama dalam forum nasional & internasional | Rp 1.674.295.932 | 98,85% |
| (Rp 1.694.738.000) Pemantapan & Pemetaan kerja sama nasional & internasional (Rp 13.057.000) | Rp 12.902.805 | 98,85% |
| Penandatanganan Naskah kerja sama nasional & internasional (Rp 178.786.000) | Rp 176.733.222 | 98,85% |
| Percepatan layanan kerja sama Komnas HAM (Rp 14.075.000) | Rp 5.900.000 | 41,92% |
| Penyusunan laporan monitoring & evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional & internasional (Rp 81.595.000) | Rp 77.716.750 | 95,25% |
| Koordinasi pelaksanaan isu prioritas lembaga (Rp 90.000.000) | Rp 88.510.000 | 98,34% |
| Pengembangan Aplikasi Kerja Sama (Rp 74.712.000) | Rp 73.846.850 | 98,84% |
| _ |
Unit Hubungan Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM. Lebih rinci, dalam melaksanakan tugas hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi.
Cakupan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada 2023 terdiri dari komponen peningkatan kualitas layanan kehumasan, penyampaian informasi publik, dan penyusunan laporan kehumasan.
I. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan
Peningkatan kualitas layanan kehumasan Komnas HAM dimaksudkan agar layanan kehumasan Komnas HAM dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Adapun apa yang telah dilakukan Humas Komnas HAM dalam peningkatan layanan kehumasan adalah sebagai berikut :
1. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi dibuat dengan maksud untuk memberikan arah bagi Komnas HAM dalam melaksanakan strateginya dalam berkomunikasi kepada publik. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi 2023 dilaksanakan dengan mengundang 1 (satu) orang narasumber dari Pranata Humas Ahli Madya Sekretariat Negara RI Akhmad Firmannamal untuk berdiskusi memberi wawasan tentang strategi komunikasi terutama di ranah media sosial dan digital dengan humas Komnas HAM, bertempat di kantor Komnas HAM Hayam Wuruk Plaza. Diskusi ini dimaksudkan sebagai pengayaan atas diskusi tentang strategi komunikasi yang pernah dilaksanakan dengan narasumber pada 2022.
2. Penyusunan NSPK Pedoman Kehumasan
Penyusunan NSPK pedoman kehumasan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kehumasan dan pengelolaan informasi dan komunikasi Komnas HAM. Adapun tujuan dari perancangan peraturan ini adalah menyamakan persepsi dan memberikan panduan pelaksanaan fungsi kehumasan baik bagi pimpinan, pegawai di unit Humas hingga pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Pada 2023, dilaksanakan diskusi rancangan pedoman kehumasan antara Pokja Humas dan Pokja Hukum. Diskusi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu menggunakan paket meeting dalam kota sebanyak 1 (satu) kali dan rapat di kantor sebanyak 1 (satu) kali. Dalam diskusi pertama yang bertempat di Hotel Ashley, Jakarta, Pokja Humas juga mengundang 1 (satu) orang narasumber dari Universitas Indonesia yaitu Dr. Ummi Salamah yang berperan untuk memberikan masukan ahli atas draft pedoman kehumasan yang telah dibuat. Dalam diskusi draft pertama yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama ini juga dihadiri perwakilan biro lain, seperti Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk memberikan masukan. Hasil dari diskusi pertama ini disempurnakan kembali oleh Pokja Humas dan diserahkan kepada Pokja Hukum, sembari merencanakan pelaksanaan diskusi lanjutan atas draft tersebut.
Selanjutnya, digelar diskusi kedua yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM pada November 2023, agenda dalam diskusi ini adalah pencermatan draft pedoman kehumasan dilakukan bersama dengan Pokja Hukum. Hal-hal yang menjadi pencermatan antara lain adalah melihat kembali apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Pada akhir 2023, telah selesai draft final dari rancangan pedoman kehumasan ini.
3. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM
Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota Komnas HAM merupakan kegiatan yang perlu ditingkatkan terus menerus karena pimpinan dan anggota Komnas HAM merupakan representasi dari lembaga. Humas melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota Komnas HAM untuk diolah menjadi bahan informasi serta menyediakan dokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (1) tugas pokok, fungsi dan wewenang di lingkup Komnas HAM; (2) tugas pokok dan fungsi pemajuan HAM; (3) tugas pokok dan fungsi penegakan HAM serta (4) sinergi dan kerja kolaboratif dengan kementerian/lembaga lainnya. Periode Januari-Desember 2023, Humas Komnas HAM melakukan peliputan dan dokumentasi sebanyak 300 kegiatan.
II. Penyampaian Informasi Publik
Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kinerja lembaga, Humas Komnas HAM melaksanakan penyampaian informasi publik, sebagai berikut:
1. Koordinasi dengan Stakeholders
Koordinasi dengan stakeholders dilakukan dengan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) maupun
Iprahumas (Ikatan Pranata Humas Indonesia). Di samping itu, Humas juga mengundang stakehoders dari Kementerian Komunikasi danInformasi (Kemenkominfo) untuk berkoordinasi terkait pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Ahli.
2. Informasi Publik
Penyampaian informasi publik merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh humas dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan serta implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi publik dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu penyelenggaraan konferensi pers, penerbitan keterangan pers, penyelenggaraan media gathering serta diskusi publik. Penyampaian informasi publik merupakan upaya humas dalam pemenuhan hak asasi manusia warga negara salah satunya hak untuk tahu yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945.
Salah satu upaya yang dilakukan Humas Komnas HAM adalah membina hubungan baik dengan media massa. Hubungan yang baik dengan media massa memiliki peran penting dalam mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Isu hak asasi manusia dapat dideminasikan melalui pemberitaan sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan dukungan publik pada hak asasi manusia melalui beragam pemberitaan yang dikemas secara humanis, berimbang, dan komprehensif.
Berikut kegiatan yang dilakukan Humas Komnas HAM dalam penyampaikan informasi kepada publik:
a. Konferensi Pers
Sepanjang Januari-Desember 2023 terdapat 15 konferensi pers yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
| No | Triwulan | Tanggal | Judul |
| 1. | . | 12 Februari 2023 | Konferensi Pers Dukungan Percepatan Pengesahan RUU PPRT dalam Pawai HAM |
| 2. | 11 Maret 2023 | Konferensi Pers Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Gangguan Gagal Ginjal Anak, Relokasi SDN Pondok Cina, Klitih Yogyakarta | |
| 3. | 26 Maret 2023 | Konferensi Pers: Sikap Komnas HAM Terhadap Penangkapan dan Penahanan Budi Pego | |
| 4. 5. | II | 6 April 2023 | Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan & Penyelidikan: Kerusuhan di Wamena Pada 23 Februari 2023 |
| 5. | 26 Juni 2023 | 23 Februari 2023 Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan | |
| 6. | 22 Juni 2023 | Jumpa Pers Komnas HAM Kasus Terpidana Mati Mary Jane, |
| 7. | 13 Juli 2023 | Konferensi Pers: "Mencermati Situasi Overload PMI di Detensi Malaysia dari | |
| 8. | III | 1 September | Perspektif HAM" Konferensi Pers "Penyampaian Respon atas |
| 9. | 2023 15 September | Kekerasan dan Situasi HAM Terkini" Konferensi Pers: Respons Komnas HAM | |
| 10. | 2023 21 September 2023 | terkait Eskalasi Konflik Agraria di Indonesia Konferensi Pers: Hasil Kajian tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | |
| 11. | 2023 22 September | Nomor 5 Tahun 2023 Konferensi Pers terkait “Penyampaian | |
| 12. | IV | 2023 16 Oktober | Temuan Awal Kasus Pulau Rempang" Konferensi Pers FESTIVAL HAM 2023 |
| 13. | 2023 6 November 2023 | Konferensi Pers: "Penyelenggaraan Konferensi Regional Gerak Bersama | |
| 14. | 2023 7 Desember | Konferensi Regional Gerak Bersama Memerangi Perdagangan Orang di Asean" Konferensi Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman Mekanisme Respons Cepat | |
| 15. | 2023 10 Desember 2023 | perlindungan dan Keamanan Pembela HAM Jumpa Pers Hari HAM Sedunia Bersama Menkumham, Pj Gubernur Jakarta dan Dirjen | |
b. Media Gathering/Briefing
Periode 2023, Humas Komnas HAM menyelenggarakan media gathering/briefing sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:
| No | Tanggal | Judul Kegiatan | Keterangan |
| 1. | 7 Maret 2023 | Media Gathering: "Lebih Dekat dengan Anggota Komnas HAM" | Jakarta |
| 2. | 12 Mei 2023 | Media Briefing Tim Pemilu "Pemilu Ramah HAM" | Jakarta |
| 3. | 11 Juni 2023 | Media Briefing Tim Pemilu "Deklarasi Pemilu Ramah HAM" | Jakarta |
| 4. | 4 Juli 2023 | Media Briefing: "Situasi HAM di Enam Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM" | Daring |
| 5. | 27Juli 2023 | Media Briefing: Pengamatan Situasi HAM terkait Pemenuhan Hak Pengungsi di Maybrat, Sorong dan lain-lain | Sorong |
| 6. | 24 Agustus 2023 | Media Briefing: "Data Pengaduan Semester I dan Launching Klinik HAM" | Jakarta |
| 7. | 13 Desember 2023 | Media Briefing: Diskusi Terbuka Mengarusutamakan Visi, Misi dan Program | Jakarta |
| pada Pemilu Serentak 2024 | Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Serentak 2024 |
c. Keterangan Pers
Sepanjang 2023, Humas Komnas HAM menerbitkan 74 keterangan pers. Sejumlah keterangan pers mengenai sikap Komnas HAM atas isu aktual yang menjadi perhatian publik.
| No | Tanggal 11 Januari | Nomor | Judul Sikap Komnas HAM atas Pernyataan |
| 1. | 11 Januari 2023 16 Januari | 01/HM.00/I/2023 | Sikap Komnas HAM atas Pernyataan Presiden mengenai Laporan Tim PPHAM |
| 2. | 16 Januari 2023 | 02/HM.00/I/2023 | Sikap Komnas HAM atas Situasi HAM Terkini di Papua |
| 3. | 19 Januari 2023 | 03/HM.00/I/2023 | Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 |
| 4. | 04/HM.00/I/2023 | Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) | |
| 5. | 21 Januari 2023 | 05/HM.00/I/2023 | Hasil Temuan Awal Pemantauan Sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terkait "Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga yang Melibatkan Anggota TNI di Kabupaten Mimika" |
| 6. | 25 Januari 2023 | 06/HM.00/I/2023 | Komnas HAM RI Apresiasi Putusan Hakim Pengadilan Militer Tinggi Atas Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga di Kabupaten Mimika |
| 7. | 30 Januari 2023 | 07/HM.00/I/2023 | Menyikapi Proses Hukum Kasus Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang |
| 8. | 4 Februari 2023 | 08A/HM.00/II/202 3 | Ralat Atas Keterangan Pers 008/HM.00/II/2023 Tanggal 3 Februari 2023, Berjudul: Perkembangan Penanganan Aduan Keluarga dan Penasihat Hukum Lukas Enembe kepada Komnas HAM |
| 9. | 3 Februari 2023 | 09/HM.00/II/2023 | Menyikapi Razia, Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak-anak dan Perempuan Pekerja Migran Tidak Berdokumen di Malaysia |
| 10. | 9 Februari 2023 | 10/HM.00/II/2023 | Sikap Komnas HAM atas MoU Jeda Kemanusiaan untuk Papua |
| 11. | 11 Februari 2023 | 11/HM.00/II/2023 | Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia |
| 12. | 13 Februari 2023 | 12/HM.00/II/2023 | Tanggapan Komnas HAM atas Hasil Sidang Putusan Ferdy Sambo | atas | |
| 13. | 24 Februari 2023 | 13/HM.00/II/2023 | Penyikapan Komnas HAM Peristiwa Kerusuhan Wamena | mas Hem I | RI Atas |
| 14. | 25 Februari 2023 | 14/HM.00/II/2023 | Dorong Penyelesaian Konflik Agraria, Komnas HAM-KLHK Perkuat Kolaborasi | saian Konfik A | kAgra ra |
| 15. | 3 Maret 2023 | 15/HM.00/III/202 3 | Komnas HAM Apresiasi Respon Cepat Pemerintah Indonesia dalam Menangani PMI yang Ditahan Imigrasi Malaysia | ||
| 16. | 11 Maret 2023 | 3 | Paparan Konferensi Pemantauan dan Pelanggaran HAM Gangguan Ginjal Akut, Progresif, Atipikal | Konferensi Pers dan Penyelidikan HAM Dalam | Pers Penyelidikan Dalam Kasus |
| 17. | 16/HN | 16/HM.00/III/202 3 | Pada Anak di Indonesia Rekomendasi atas Kasus Relokasi dan | Relokas | |
| 17. 18. | 3 17/HM.00/III/202 3 | Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok Keterangan Pers Pemantauan dan Penyelidikan Dugaan Kekerasan dan Penyiksaan Penanganan Kasus Penganiayaan yang | Pers Nomor Penyiksaan Dalam | Nomor Penyiksaan | |
| 19. | 18/H1 | Dunia 18/HM.00/III/202 3 | Mengakibatkan Seorang Dunia Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Dalam | Meninggal Dalam Kasus | |
| 20. | 17 Maret 2023 | 19/HM.00/III/202 3 | Gangguan Ginjal Akut, Progresif, Atipikal Pada Anak di Indonesia Komnas HAM Dorong JPU Lakukan Upaya Hukum Lain Atas Putusan Sidang | ||
| 21. | 2023 26 Maret 2023 | 3 20/HM.00/III/202 | Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan Malang Menyikapi Penangkapan dan Penahanan | Stadion di | |
| 21. 22. | 2023 31 Maret 2023 | 3 21/HM.00/III/202 | Heri Budiawan Alias Budi Pego Pandangan Komnas HAM terhadap Adopsi Rekomendasi Universal Periodic | ||
| 22. 23. | 2023 6 April 2023 | 3 22/HM.00/IV/202 | Adopsi Rekomendasi Universal Periodic Review Indonesia siklus ke-4 Laporan Pemantauan Kasus Kerusuhan Wamena pada 23 Februari 2023 | 4us Kerus | |
| 23. 24. | 6 April 2023 12 April 2023 | 3 23/HM.00/IV/202 | Wamena pada 23 Februari 2023 Kabupaten Papua Pegunungan Tanggapan Komnas HAM atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengenai | ||
| 25. | 18 April 2023 | 3 24/HM.00/IV/202 3 | Pembatalan Penundaan Pemilu Serentak 2024 Respons Komnas HAM RI atas Peristiwa Tewasnya Anggota TNI di Distrik Mugi dan Penyanderaan Pilot Susi Air di | ||
| 26. | 19 April 2023 1 Mei 2023 | 25/HM.00/IV/202 3 | Kesimpulan dan Penanganan Kasus Sengketa dan Konflik Agraria Antara Warga Kampung Baru dengan PTPN III | dan Rekomendasi Penanganan Kasus Sengketa dan Konflik Agraria Antara Warga Kampung Baru | |
| 27. | 1 Mei 2023 | 26/HM.00/V/2023 | Menyikapi Hari Buruh Sedunia (Mayday) 2023 Pemerintah Harus Memprioritaskan | Memprioritaskan | |
| 28. | 9 Mei 2023 | 27/HM.00/V/2023 | Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Rentan/Marjinal Pandemi Covid-19 | Hak atas Pekerjaan bagi Pasca | |
| 29. | 10 Mei 2023 | 28/HM.00/V/2023 | Kriteria Calon Anggota Legislatif Sadar HAM pada Pemilu 2024 Menyikapi Keketuan Indonesia di ASEAN | ||
| 30. | 12 Mei 2023 | 29/HM.00/V/2023 | 2023 Urgensi Penanganan TPPO secara Lebih Efektif di ASEAN Komnas HAM Dorong KPU, Bawaslu dan | ||
| 31. | 30/HM.00/V/2023 | DKPP Menjamin Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Hasil Pemantauan dan Penyelidikan | Keterwakilan | ||
| 32. | 12 Mei 2023 | 31/HM.00/V/2023 | Pengaduan atas Pemenuhan Hak Tiga Orang Pekerja yang Hilang Dalam Peristiwa Penembakan Terhadap Pekerja Proyek Jembatan Kali Yigi, Nduga Papua pada 4 Desember 2018 Komnas HAM Bersama UIN Sultan | T | |
| 33. | 23 Mei 2023 | 32/HM.00/KH/V/2 023 | Komnas HAM Bersama Maulana Hasanuddin Sebarluaskan Semangat Melalui Implementasi SNP KBB Komnas HAM Bersama | UIN Sultan Hasanuddin Banten Semangat Toleransi | |
| 34. | 25 Mei 2023 | 33/HM.00/KH/V/2 023 | Komnas HAM Bersama Sebarluaskan Semangat Melalui Pengarustamaan SNP KBB | Bersama UNTIRTA Semangat Toleransi | |
| 35. | 34/HM.00/KH/V/2 023 | Komnas HAM-KLHK Siapkan Bentukan Bersama untuk Percepatan Penetapan Hutan Adat | utuk Pee ercem | ||
| 36. | 35/HM.00/V/2023 | Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM atas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pea n | ||
| 37. | 26 Mei 2023 | 36/HM.00/V/2023 | Hasil Temuan Studi Lapangan Komnas HAM RI atas Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat | Orang di Provinsi | |
| 38. | 27 Mei 2023 | 37/HM.00/V/2023 | Kalimantan Barat Membunuh Ancaman Kontradiktif Dengan Desakan Dialog: Sikap Komnas HAM terhadap Ancaman Penembakan Sandera Kapten Philip Mark Mehrtens oleh TPNPB OPM | Membunuh Sandera | |
| Hasil Pemantauan Persidangan di | |||
| 39. | 5 Juni 2023 9 Juni 2023 | 38/HM.00/V/2023 39/HM.00/VI/202 | No.7/Pid.B/2023/PN Tim dan No.8/Pid.B/2023/PN Tim) terkait “Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga Nduga di Kabupaten Mimika" Peringatan 30 Tahun Komnas HAM, |
| 40. 41. | 9 Juni 2023 | 3 40/HM.00/KH/VI/ | Refleksikan Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia Komnas HAM bersama KPU, Bawaslu, |
| 41. | 13 Juni 2023 | 2023 41/HM.00/VI/202 | serta Partai Politik Deklarasikan Pemilu dan Pilkada 2024 Ramah HAM Rekomendasi Komnas HAM RI atas |
| 42. | 3 42/HM.00/VI/202 | Pemantauan Pemenuhan Hak atas Kesehatan Sdr. Lukas Enembe Memutus Rantai Impunitas, Pentingnya | |
| 43. | 15 Juni 2023 16 Juni 2023 | 42/HM.00/VI/202 3 43/HM.00/VI/202 | Pengadilan HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Kasus Kriminalisasi terhadap Pembela |
| 44. | 16 Juni 2023 | 3 | Kasus Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Komnas HAM RI Meminta Komitmen Pemerintah dalam Pelaksanaan |
| 45. | 2 Juli 2023 | 44/HM.00/VII/202 3 | Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Sejalan dengan Prinsip-prinsip Hak Korban Lindungi Hak Kelompok Rentan, Komnas |
| 46. | 14 Juli 2023 | 45/HM.00/VII/202 3 | Lindungi Hak Kelompok Rentan, Komnas HAM Dorong Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang Ditahan Melebihi Batas Waktu di Malaysia RALAT Atas Keterangan Pers |
| 47. | 21 Juli 2023 | 46A /HM.00/VII/2023 | 46/HM.00/VIl/2023 Tanggal 19 Juli 2023, Berjudul : Komnas HAM RI Apresiasi Langkah Polda Jawa Tengah Penetapan Tersangka dan Pelanggaran Dispilin dan atau Etika atas Meninggalnya Tahanan Polres Banyumas Penyikapan Komnas HAM RI atas |
| 48. | 7 Agustus 2023 | 47/HM.00/VIII/20 23 | Peristiwa Penangkapan Warga Air Bangis, Sungai Beremas, Pasaman Barat, Sumatera Barat Komnas HAM Terus Berkomitmen dalam |
| 49. | 5 September 2023 | 48 /HM.00/IX/2023 | Komnas HAM Terus Berkomitmen dalam Penanganan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang |
| 50. | 6 September 2023 | 49/HM.00/IX/202 3 | Komnas HAM Kesepakatan KTT Jakarta | HAM | Apresiasi ASEAN ke-43 di | Hasil |
| 51. | 7 September 2023 | 50/HM.00/IX/202 3 | Keluarga Imam Masykur Memberikan Keterangan Kepada Komnas HAM | Keterangan Kepada Komnas HAM | sykur Mem | mberik |
| 52. | 51/HM.00/IX/202 3 | Memperingati Hari Pelindungan Pembela HAM Nasional | Hari Pelindun | ida HAM a | Membel | |
| 53. | 8 September 2023 | 52/HM.00/IX/202 | Sikap Komnas HAM Terhadap Tragedi di Pulau Rempang | |||
| 54. | 3 53/HM.00/IX/202 | Pulau Rempang Dukung Mekanisme Regional ASEAN, Komnas HAM RI | Mekanisme Kerja | Kerja | Sama | |
| 55. | 20 September 2023 | 3 54/HM.00/IX/202 | Tandatangani MoU Statelessness Komnas HAM Merekomendasikan Stop | |||
| 55. 56. | 2023 22 September 2023 | 3 55/HM.00/IX/202 | Perpanjangan Permenaker 5/2023 Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus | |||
| 57. | 2023 25 September 2023 | 3 56/HM.00/IX/202 3 | Pulau Rempang Hasil Koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait Sengketa Lahan Masyarakat | |||
| 58. | 27 September 2023 | 57/HM.00/IX/202 | Pulau Rempang dan Pulau Galang Tindak Lanjut Penanganan Peristiwa Penculikan, | Penganiayaan, | ang rs | |
| 59. | 27 September 2023 | Pembunuhan Sdr. Imam Masykur Penyiksaan dan | Pembunuhan Sdr. Imam Masykur Temuan dan Rekomendasi Sementara Dengar Keterangan Umum Pencegahan dan Perlakuan | Semen S | ||
| 1 | 2 Oktober | 58/HM.00/X/2023 | Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Wilayah Timur Satu Tahun Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Komnas HAM Meminta Para Pihak untuk Memenuhi Hak-hak Korban dan Melanjutkan Perbaikan Sistem | |||
| 60. | 2023 4 Oktober | 58/HM.00/X/2023 | dan Melanjutkan Perbaikan Persepakbolaan Indonesia Menempatkan Keselamatan Sebagai Keutamaan Kick Off Konsultasi Publik Standar Norma | Perbaikan Indonesia Keselamatan Manusia | ||
| 61. | 4 Oktober 2023 | 59/HM.00/X/2023 | dan Pengaturan (SNP) tentang Bisnis dan HAM Respons Komnas HAM atas Pengaduan | NP tentang ng | ||
| 62. | 5 Oktober 2023 | 60/HM.00/X/2023 | Mengenai Dugaan Penjualan Senjata yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara Kepada Junta Militer Myanmar Siaran Pers Kerjasama | Kerjasama | ||
| 63. | 6 Oktober 2023 | Siaran Pers Kerjasama Pencegahan Penyiksaan (KuPP) tentang Temuan-temuan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah | Kerjasama | untuk dan Sementara | ||
| 64. | 8 Oktober 2023 | 61/HM.00/X/2023 | Sikap Komnas HAM atas Peristiwa Kekerasan di Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya, Kab. | Raya, | A atan n | Seruyan, |
| 65. | 11 Oktober 2023 | 62/HM.00/KH/X/2 023 | Kalimantan Tengah Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM Bersamaan dengan Peringatan Hari Anti | |||
| 66. | 63/HM.00/X/2023 | Hukuman Mati Internasional 2023 Komnas HAM Lakukan Pemantauan Lapangan ke Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya, Kab. Seruyan, | Hukuman Mati Internasional 2023 Desa Bangkal, Kec. Kab. | Desa Bangkal, Kec. | ||
| 67. | 12 Oktober 2023 | 64/HM.00/X/2023 | Kalimantan Tengah Pertemuan Komnas HAM dengan Mendagri terkait Penyampaian Hasil Pemantauan Komnas HAM Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pengungsi Internal di wilayah Kabupaten Maybrat - Provinsi | Komnas HAM Komnas HAM Provinsi | HAM dengan HAM Atas Papua | |
| 68. | 27 Oktober 2023 | 65/HM.00/X/2023 | Papua Barat Daya Respon Komnas HAM atas Peristiwa Pecahnya Jembatan Kaca di Objek Wisata The Geong | tas Peist | ||
| 69. | 6 November 2023 | 66/HM.00/XI/202 3 | Wisata The Geong Perkuat Kolaborasi dengan Stakeholders, Komnas HAM Gelar Konferensi Regional “Gerak Bersama Memerangi | Bersama | Stakehode n | |
| 70. | 15 November 2023 | 67/HM.00/XI/202 3 | Perdagangan Orang di ASEAN" "Rekomendasi terkait Antisipasi dan Mitigasi Potensi Keberulangan Peristiwa Sakit dan Kematian Penyelenggara Pemilu pada Pemilu dan | Perdagangan Orang di ASEAN" "Rekomendasi terkait Antisipasi dan Mitigasi Potensi Keberulangan Peristiwa Kematian | Massal | |
| 71. | 27 November 2023 | 68/HM.00/XI/202 3 | Pilkada Serentak 2024" Pendapat Komnas HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 Terdakwa Haris Azhar Maulidiyanty Terkait Kasus Dugaan | Pendapat Komnas HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 Terdakwa Haris Azhar dan Fatiah | dengan dan Fatiah | |
| 72. | 8 Desember 2023 | Marves Luhut Binsar Pandjaitan Mekanisme Respons Cepat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk Pelindungan dan Pemenuhan | Marves Luhut Binsar Pandjaitan Mekanisme Respons Cepat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk Pelindungan dan Pemenuhan | |||
| 73. | 18 Desember 2023 | 69/HM.00/XI/202 3 | Hak-hak Pembela HAM yang Inklusif Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan Menghormati Hak-haknya | Hak-hak Pembela HAM yang Inklusif Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan | ||
| 74. | 28 Desember 2023 | 70/HM.00/XII/202 3 | Pernyataan Penanganan Aceh | Komnas | HAM Terkait Pengungsi Rohingya di |
d. Media Sosial
Komnas HAM, melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan publik. Untuk mempermudah publik memperoleh akses dan layanan informasi, Humas Komnas HAM melakukan berbagai strategi, salah satunya pemanfaatan media sosial.
Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan publik dapat lebih mengenal Komnas HAM dan memahami berbagai isu mengenai HAM. Selain itu, masukan dan kritik dari publik menjadi bahan perbaikan agar tercipta hubungan yang lebih baik antara Komnas HAM dengan publik.
Komnas HAM memanfaatkan empat platform media sosial yaitu Twitter, Instagram Facebook dan Youtube. Pengelolaan admin media sosial dilakukan secara mandiri oleh Humas Komnas HAM. Sementara, untuk substansi, humas bekerja sama dengan masing-masing. Kolaborasi antara humas dengan biro lainnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Media Sosial.
| T | Youtube | |||
| Jan | 18 | 5 | ||
| Feb | 9 | 18 | 7 | 1 |
| Mar | 18 | 31 | 19 | 7 |
| Apr | 16 | 26 | 16 | 2 |
| Mei | 18 | 37 | 28 | 10 |
| Juni | 26 | 27 | 21 | 14 |
| Jul | 11 | 10 | 9 | 10 |
| Agus | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Sept | 18 | 17 | 23 | 8 |
| Okt | 38 | 47 | 64 | 6 |
| Nov | 32 | 27 | 25 | 28 |
| Des | 19 | 31 | 21 | 9 |
| Total | 220 | 305 | 247 | 114 |
e. Kabar Latuharhary
Humas Komnas HAM melakukan produksi informasi melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan kerja lembaga, baik dalam bentuk foto maupun video. Setelah itu, narasi hasil liputan disusun menjadi artikel yang diterbitkan pada laman
'Kabar Latuharhari' dalam yang dapat diakses pada situs web resmi Komnas HAM RI www.komnasham.go.id. Pada 2023 (berdasarkan data Januari-Desember), Humas Komnas HAM RI memproduksi 124 artikel, yang menginformasikan kegiatan Komnas HAM dan Anggota Komnas HAM. Artikel berita ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat.
f. Layanan Broadcast
Layanan broadcast yang dilaksanakan pada 2023 sebanyak 294 layanan. Layanan ini meliputi seluruh biro yang ada di Komnas HAM.
g. Pengenalan Lembaga
Sebagai upaya untuk lebih mendekatkan Komnas HAM dan membuka ruang interaksi dengan masyarakat, Bidang Humas melaksanakan pengenalan kelembagaan Komnas HAM. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan kinerja sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komnas HAM kepada masyarakat yang dikemas melalui diskusi tematik dengan mengusung tema yang menyesuaikan kelompok sasaran yang dituju.
Pembahasan yang diusung dalam rangkaian pengenalan Komnas HAM tahun 2023 menitikberatkan pada isu-isu dalam 9 isu priotitas Komnas HAM dan hasil keria Komnas HAM, antara lain pemaparan Profil Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Kepemimpinan Perempuan, Hak-Hak Perempuan dan Anak serta pemaparan kerja Komnas HAM dalam tindak lanjut hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang Berat. Pada kegiatan ini juga sekaligus didiseminasikan buku Standar Norma dan Pengaturan baik dalam bentuk cetak maupun versi digital kepada para mitra kerja penyelenggara.
Pada tahun 2023, Humas menyelenggarakan 5 (lima) kegiatan pengenalan kelembagaan kepada Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Komunitas Women Leaders Club Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan Komunitas Inspiration House Cirebon.
| No | Tempat dan Tanggal Pelaksanaan | Tema | Jumla h Pesert a | Peserta |
| Selasa, 23 Mei 2023 di Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan | “Memupuk Toleransi, Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" | a 127 | Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten |
| Hasanuddin, Serang Banten | |||
| 2. | Selasa, 23 Mei 2023 di Women Leaders Club di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang Banten | Sharing Session Women Leaders Club: "Korelasi HAM, Perempuan dan Leadership" | 80 Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
| 3 | Rabu 24 Mei 2023 di Aula Fakultas Hukum Untirta, Serang Banten | “Memupuk Toleransi, Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" | 111 Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten |
| 4 Rabu, 9 Agustus 2023 di Aula Masjid Raya Kampus 2 Universitas Muhammadiyah | Pengenalan 2023 di Aula Masjid Kelembagaan Komnas HAM dan Diskusi Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Cirebon, Jawa Barat | 93 | Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon |
| 5 Larangan, | Kamis, 10 Agustus Pengenalan Komnas 2023 di Baperkam, HAM dan Hak Larangan, Perempuan dan Anak Harjamukti, Cirebon | 25 | Civitas Akademika Sekolah Tinggi llmu Usluhuddin Darussalam (STIUDA) Bangkalan Madura |
a. PPID
Pada 2023, PPID menerima 13 surat terkait permintaan informasi yang dijawab oleh humas. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas PPID, tim PPID mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebanyak 2 (dua) kali untuk berdiskusi di kantor. Diskusi pertama mengangkat tema tentang informasi yang dikecualikan, sementara diskusi kedua mengangkat topic diskusi berupa evaluasi PPID Komnas HAM dari sisi KIP. PPID Komnas HAM juga melaksanakan pengisian survey tahunan.
III. Penyusunan Laporan Kehumasan
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, humas memandang penting melakukan analisis media monitoring. Analisis media monitoring yang dilakukan Humas Komnas HAM merupakan analisis terhadap pemberitaan online yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Monitoring dilakukan baik terhadap media online, elektronik maupun cetak.
Monitoring terhadap pemberitaan digunakan humas untuk mengetahui pemberitaan mengenai lembaga yang ditulis berbagai media. Selain itu, dari analisis monitoring, Humas memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh Anggota maupun setiap biro. Melalui media monitoring humas menyusun strategi dalam penyampaian informasi kepada publik.
Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, Humas Komnas HAM menilai perlu melakukan evaluasil kerja, salah satunya dengan menyusun laporan kehumasan.
1. Analisis Media Monitoring
Media Monitoring Komnas HAMmenggunakan pihak ketiga yaitu Antara Insight Digivla yang memonitor pemberitaan mengenai isu HAM dan Komnas HAM. Terdapat 16.064 artikel berita di media cetak, portal berita daring maupun elektronik yang memotret kerja dan kinerja Komnas HAM dan isu hak asasi manusia. Adapun diagram monitoring pemberitaan media dari periode Januari – Desember 2023 adalah sebagai berikut:
Rekapitulasi Pemberitaan Isu Ham Dan Komnas Ham Berdasarkan Media Monitoring 2023
1959 1981 1894 1344 1291 1166 1253 1203 1002 892 823 Mei Juli Januari Februari Maret April Juni Agustus Oktober September November Desember
Top 10 Isu Pemberitaan
1 Pulau Rempang 410 dunia Ke-75 Tahun 2023 307 Peristiwa Kanjuruhan 236 Senjata ke Junta Myanmar 225 i Konflik Pulau Rempang 191 HAM Bersama Komnas HAM 184 aran HAM Berat 159 erkait Konflik Lahan di Pulau Rempang 135 U PPRT Disahkan DPR Sebelum Reses 132 lihan Korban Pelanggaran HAM 130
2. Evaluasi Kehumasan
Evaluasi Kehumasan dilaksanakan selama 2 (dua hari) di Bogor dengan menggunakan paket meeting luar kota pada 5-6 Desember 2023. Adapun peserta yang hadir di dalam evaluasi tersebut adalah watua eksternal Komnas HAM, kepala Biro Hukum Humas dan Kerja Sama, 7 (tujuh) humas, 1 staff kerja sama dan 1 staff perencanaan. Untuk memperkaya hasil evaluasi, humas juga mengundang 2 orang narasumber dari media (Republika dan Tirto.id). Berdasarkan evaluasi kehumasan 2023 ini, beberapa masukan terhadap rencana humas 2024 juga diidentifikasi disamping mendapat masukan juga terkait pelaksanaan kegiatan 2023 dari sisi perencanaannya.
| Aktivitas | Jumlah |
| Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM RT untuk Kalangan Akademisi dan Komunilas Masyarakal | 5 aktivitas |
| Pendokumentasian dan Peltputan Keglatan Lembaga | 1.170 aktivitas |
| Layanan Siaran Daring (Broadcasting) | 294 layanan |
| Artikel Herita Wehslte www. komnasham.go.id | 124 arttikel |
| Video Informasi dan Pernyataan Kelembagaan Komnas HAM RI | 61 vídeo |
| Keterangan Pers | 74 keterangan pers |
| Konferensi Pers | 15 aktivitas |
| Media Briefing | 6 aktivitas |
| Media Gathering | 1 aktivitas |
| YouTube Humas Komnas HAM RI | 107 unggahan video/38 live streaming |
| 247 unggahan konten | |
| 305 unggahan konten | |
| Twitter PPID | 220 unggahan utas |
| 13 pormintaan data |
Pagu Anggaran dan Realisasi Humas Tahun Anggaran 2023
| Komponen | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat | |||
| 051 Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan | 122,983,0 00 | 118,672,41 6 | 96.49 % |
| 052 Penyampaian Informasi Publik | 133,293,0 00 | 130,155,9 18 | 97.65 % |
| 053 Penyusunan Laporan Kehumasan | 150,000,0 00 | 148,162,0 00 | 98.77 % |
| Total | 00 406,276,0 | 00 396,990,3 34 | % |
| 00 BMA.001 Layanan Data dan Informasi | |||
| Publik 051 Pengelolaan Data dan Informasi Publik | 6,230,000 | 6,160,500 | 98.88 % |
| Total | 6,230,000 | 6,160,500 | |
BAB IV PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran kegiatan, dan indikator keberhasilan Biro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dalam upaya mewujudkan berbagai bentuk kerja sama strategis Perbaikan kinerja menjadi hal berkelanjutan dan memiliki tantangan yang semakin dinamis mengikuti perkembangan waktu. Oleh karena itu, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama melaksanakan kewajibannya dengan dukungan penuh mitra kerja eksternal, baik Lembaga Negara maupun Kementerian. Realisasi dua sasaran kegiatan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tercapai 98 persen merefleksikan kinerja tiga Bidang untuk mendukung kinerja kelembagaan secara optimal. Dalam mewujudkan Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama selanjutnya membutuhkan peran serta aktif Biro teknis untuk membantu tugas pemberian informasi bagi publik atas hasil kerja serta program kelembagaan yang menjadi tugas salah satu Bidang di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, sehingga dapat mewujudkan penyampaian informasi yang efektif, demokratis, dan terpercaya.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Gatot Ristanto
: Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Jabatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 0 Desember 2023 Pihak Pertama,
Gatot Ristanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 12 MoU/PKS |
| 2. | Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal | 1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | 100 persen |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama | Rp 2.802.919.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Gatot Ristanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional | 1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional | 12 MoU/PKS |
| 2. | Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal | 1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | 100 persen |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama | Rp 2.486.899.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Aris Wahyudi
Jakarta, Januari 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Gatot/Ristanto