Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Tahun 2023

54 halaman · 54 halaman diproses dengan OCR · 22.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. BAB I PENDAHULUAN
  4. A. Latar Belakang
  5. B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
  6. STRUKTUR ORGANISASI Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
  7. C. Peran Strategis
  8. D. Sistematika Pelaporan
  9. 1. Bab I PENDAHULUAN
  10. 2. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  11. 3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  12. 4. Bab IV PENUTUP
  13. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  14. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  15. A. Rencana Strategis
  16. B. Rencana Kerja
  17. C. Perjanjian Kinerja
  18. BAB III
  19. AKUNTABILITAS KINERJA
  20. A. Capaian Kinerja
  21. B. Realisasi Anggaran
  22. Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2023
  23. Unit Hukum :
  24. Kegiatan Layanan Hukum
  25. A. Penandatanganan Kerja Sama
  26. B. Tindak Lanjut Kerja Sama
  27. Klastering Mitra Keria Sama 2023
  28. Unit Hubungan Masyarakat
  29. I. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan
  30. 1. Strategi Komunikasi
  31. 2. Penyusunan NSPK Pedoman Kehumasan
  32. 3. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM
  33. II. Penyampaian Informasi Publik
  34. 1. Koordinasi dengan Stakeholders
  35. 2. Informasi Publik
  36. III. Penyusunan Laporan Kehumasan
  37. 1. Analisis Media Monitoring
  38. Top 10 Isu Pemberitaan
  39. 2. Evaluasi Kehumasan
  40. BAB IV PENUTUP
  41. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
  42. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
  43. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

KOMNAS HAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

KATA PENGANTAR

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama sebagai implementasi Perjanjian Kinerja Eselon Il Komnas HAM. Laporan Kinerja menjadi salah satu media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Biro. Laporan disajikan untuk memberikan gambaran kinerja menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan, yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan capaian kinerja pada periode tertentu. Sebagai instrumen pengendalian, Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi refleksi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang.

Jakarta, September 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gatot Ristanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI. ...ii DAFTAR TABEL. ...iii DAFTAR GAMBAR. ...iv BAB I PENDAHULUAN. ……1 A. Latar Belakang .. ……5 B. Tugas dan Struktur Organisasi ……5 C. Peran Strategis . ….8 D. Sistematika Laporan... ….8 BAB II PERENCANAAN KINERJA …11 A. Rencana Strategis. .11 B. Rencana Kerja.. ..12 C. Perjanjian Kinerja. …12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ……13 .….13 A. Capaian Kinerja.. B. Realisasi Anggaran.. …….16 BAB IV PENUTUP.. ……51 LAMPIRAN. ....53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan. Laporan Kinerja ini berisikan pengukuran dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dan memuat target kinerja yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdiri 5 (lima) Biro, antara lain:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal;

2. Biro Umum;

3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama;

4. Biro Dukungan Penegakan HAM; dan

5. Biro Dukungan Pemajuan HAM.

B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM. Dalam Pasal 23, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal menyebutkan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidsregels);

c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

f. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan

g. pelaksanaan urusan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

1. Bidang Hukum:

a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidsregels);

c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

2. Bidang Humas:

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan

3. Bidang Kerjasama:

a. pelaksanaan urusan kerja sama

STRUKTUR ORGANISASI Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Ketua Kelompok Ketua Kelompok Ketua Kelompok Kerja Kerja Hukum Kerja Kerja Sama Hubungan Masyarakat Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Penyusun Peraturan Sama Dalam Negeri Perundang-undangan Media Sosial Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Informasi Hukum Sama Luar Negeri Publikasi Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Hubungan Masyarakat

Berdasarkan: Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 263/KP.09/O.0.3/IX/2023 Tanggal 1 September 2023

Tahun 2023 Komposisi pegawai di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagai berikut :

DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA
DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA
BERDASARKAN JABATAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
JABATAN
NOUNIT/BIDANG
F_FUNGSIONAL
STRUKTURALPERANCANG PERATURAN PER- UU-ANPERANCANG PERATURAN PER- ANALIS HUKUM PRANATA HUMASANALIS
II III IV AP 1 1II III IV 1II III IV 1UU-AN AP AM AMDANALIS HUKUMPRANATA HUMASANALIS KERJA SAMAPELAKSANA
II 1IIIIVAPAMAMAMDAPAMAMDAPAMAMD
111112201
1 2KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA一十一一1102十313
2 3BIDANG HUKUM111111a12J1311
3 4BIDANG HUMAS11—11一11
4BIDANG KERJA SAMA1111•一1F1一F44
F11一17554420
1—
DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER TANGGAL 31 Desember 2023
NOUNIT/BIDANGJENIS KELAMINJUMLAH
NUNIT/BIDANG KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMALAKI-LAKI
1KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA1PEREMPUAN1
2BIDANG HUKUM617
3BIDANG HUMAS156
4BIDANG KERJA SAMA156
JUMLAH91120
JuNJUMLAH920

C. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai peran sebagai berikut:

Membuat peraturan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM

Memberikan bantuan hukum untuk seluruh Anggota dan pegawai Komnas HAM terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

Melaksanakan layanan informasi publik

Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri

Melaksanakan layanan komunikasi publik

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

2. Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023.

3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

c. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mendukung dua peran strategis dalam Renstra Komnas HAM, yaitu:

1. Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti dengan turunan sasaran program, yakni meningkatnya kerja sama strategis nasional dan internasional melalui sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya kerja sama nasional dan internasional; dan

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Komnas HAM dengan turunan sasaran program, yakni terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel melalui implementasi sasaran kegiatan berupa terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal. Rencana Kerja Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

B. Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dalam rangka melaksanakan kegiatan berupaya mewujudkan kinerja maksimal dengan tetap memerhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang diwujudkan dalam pencapaian Sasaran Kinerja untuk kinerja TA 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Biro Hukum, Hubungan Masyatakat dan Kerja Sama
NOINDIKATORINDIKATOR KINERJATARGET
IIIIVIIVIIIX
1Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan HukumJumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat12 MoU/PKS
_Tersediannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara OptimalPersentase terpenuhnya Layanan Hukum dan Bantuan Hukum100%

Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2022-2023

Layanan Hukum
1TahunIndikatorTargetRealisasiCapaian(%)
FIIIIIIIVV
12022Indeks Layanan Hukum8100100%
2023Indeks Layanan Hukum12100100%

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 Biro Hukum, Hubungan Masyatakat dan Kerja Sama Unit Hukum

Unit Hukum
1NOTAHUNINDIKATORTARGETREALISASICAPAIAN %z
1IIIIIIVIIVIIIX1
_12022Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan HukumVII 2 LAYANAN14 LaporanX 100%
22023Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum19 Laporan100%
L_

Dari Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama di atas, realisasi capaian kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran KegiatanIndikator KinerjaTahuni TahunKinerja
Layanan Hukum dan Layananterpenuhinya Layanan Hukum100%100%100%
Sasaran Strategis 5Indikator Sasaran Strategis 3.1Target Tahun 2023Realisas i Tahun 2023% Capaian Kinerja (Realisasi/Targ et)
Meningkatnya kerja strategis yang ditindaklanjutiPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti100%100%100%

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 2.802.919.000. Pada 2023, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama berhasil merealisasikan anggaran kegiatan sejumlah Rp 2.748.271.457,- atau sebesar 98,05%.

Di samping uraian penjelasan tentang capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, juga melaksanakan tugas dan fungsi lainnya. hal ini sejalan dengan Struktur Organisasi di mana pelaksanaan dari berbagai kegiatan pendukung tersebut memiliki dampak pada anggaran serta menghasilkan output lain diluar kinerja yang telah diperjanjikan. berikut beberapa capaian kinerja lainnya Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2023:

二
一
一BIRO HHK TA 2023
二[]
二Pagu (Rp)Realisasi%
二6594. Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaRp 2.802.919.000Rp 2.748.271.45798,05%
二
HUKUMRp 244.450.000Rp 235.215.09496,22%
二HUMASRp 412.506.000Rp 399.985.33496,96%
KERJA SAMARp 2.145.963.000Rp 2.109.905.52998,31%
二1

Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2023

Unit Hukum :

Sasaran KegiatanIndikator KinerjaTahuni TahunKinerja (Realisasi/Targ
Layanan Hukum dan LayananLayanan Hukum100%100%100%

Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya, Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro, salah satunya Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama.

Biro yang membidangi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama bertanggung jawab merespons permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup kelembagaan Komnas HAM maupun Sekretariat Jenderal. Layanan hukum maupun layanan bantuan hukum terkait dalam produk peraturan komisi dan peraturan sekretaris jenderal dan permasalahan hukum yang terkait maupun kasus/perkara hukum. Tugas unit Hukum berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada pokoknya meliputi 2 (dua) tugas, yaitu Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum.

Kegiatan Layanan Hukum

Sepanjang 2023 kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan layanan hukum berupa produk Peraturan Komisi dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi tentang tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan komisi nasional hak asasi manusia;

2. Peraturan Komisi tentang pelayanan pengaduan di lingkungan Komnas HAM;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Evaluasi Kinerja Pegawai yang Fair dan Mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;

Berdasarkan output yang dihasilkan, unit hukum mempunyai target utama berupa telaahan/analisis terhadap rancangan peraturan. Unit hukum di tahun 2023 menetapkan target output sebanyak 5 produk hukum dalam rencana kerja layanan hukum. Anggaran di tahun 2023 untuk layanan hukum yaitu:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Sesuai Dengan LRA Layanan Hukum Tahun 2023

AnggaranRealisasiPersentase Realisasi
Rp 150.044.000Rp 97.859.750,-98,98%
Penyusunan Telaah dan Harmonisasi Produk HukumRp 24.280.000,-100%
(Rp 24.280.000).
Koordinasi Hukum dengan Stakeholders (Rp 91.357.000)Rp 40.162.080,-43,98%
Pengelolaan JDIH (Rp 31.997.670)Rp 31.997,670,-97%

Gambar Kegiatan : Pra Harmonisasi Raperkom PPKS Unit Hukum, Unit Pengusul TIM TPKS Penegakan HAM dengan Ditjen PP Kemenkumham

Gambar : Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder dalam persiapan harmonisasi Komnas HAM dengan Ditjen PP Kemenkumham di Kantor Kementerian Hukum dan HAM

Gambar : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Komnas HAM dengan JDIH Pemda Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Layanan Bantuan Hukum :

Kegiatan tahun 2023 dalam melaksanakan layanan bantuan hukum Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara sebagai berikut:

Data Penanganan Perkara tahun 2023 :

NoNomor PerkaraStatus Tergugat/Turut TergugatTahunKeterangan
1.No Perkara 772/Pdt.G/PN.Jkt.SelKomnas HAM Tergugat IVTahun 2023Pengugat Mencabut gugatannya dan Selesi
2.No Perkara 45/PDT.G/2022/PN.Mjy, MadiunKomnas HAM Tergugat IIITahun 2022-202 3Perkara Selesai sampai 2023 Penggugat Mencabut Gugatan dan
3No Perkara 2/PDT.G/2023/PN.Mjy, MadiunKomnas HAM Tergugat IV2023Selesai Pencabutan Gugatan oleh Pihak
Pengugat dan Selesai
4No Perkara 4/PDT.G/2023/PN.Kraks aan, Kab. ProbolinggoKomnas HAM Tergugat2023Mengabulkan permohonan pencabutan perkara

Beberapa tugas unit hukum diatas berdasarkan output yang dihasilkan, unit hukum mempunyai target utama berupa Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum yang telah terlaksana di tahun 2023 menetapkan target output Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum dalam rencana kerja layanan bantuan hukum. Anggaran di tahun 2023 untuk layanan bantuan hukum adalah:

Tabel 2 : Anggaran dan Realisasi Sesuai dengan LRA Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

AnggaranRealisasiPersentase Realisasi
Rp 94.406.000,-Rp 84.978.744,-98,60%
Penyusunan Mekanisme Advokasi dan Bantuan Hukum (Rp 1.300.000)Rp 1.045.000,-94,23%
Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum (Rp 62.520.000)Rp 60.790.544,-97.23%
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum (Rp 30.586.000)Rp 28.237,800,-92,32%

Foto Kegiatan Layanan Bantuan Hukum

Gambar Kegiatan : menghadiri Sidang Perkara Perdata no.772/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Gambar Kegiatan : sharing session dalam rangka Advokasi dan Bantuan Hukum terkait pencegahan dan mitigasi permasalahan Hukum Sekretariat Perwakilan Komnas Di Provinsi

Gambar Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2023

Unit Kerja Sama :

Sasaran Strategis 5Indikator Sasaran Strategis 3.1Target Tahun 2023Realisas i Tahun 2023% Capaian Kinerja (Realisasi/Targ
yang ditindaklanjutisama strategis yang100%100%100%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM Rl memiliki biro fungsi maupun biro pendukung untuk menunjang kerja dan pencapaian target, salah satunya Kelompok Kerja (Pokja) Kerja Sama. Fungsi koordinasi dan administrasi kerja sama Komnas HAM dengan stakeholders menjadi tanggung jawab utamanya. Implementasi kegiatannya menjalin jejaring mitra nasional dan internasional.

Peran Pokja Kerja Sama dalam berkoordinasi dengan mitra kerja menjadi salah satu aspek strategis untuk meningkatkan peran serta mandat Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Cakupan kerjanya dalam mendukung penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi kerja sama kelembagaan sebagai berikut:

A. Penandatanganan Kerja Sama

Kerja sama dengan stakeholders mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, isu strategis Komnas HAM, yaitu pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat, serta penataan kelembagaan.

Luaran program Pokja Kerja Sama berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani bersama para mitra kerja. Naskah kerja sama terdiri dari Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Naskah kerja sama tadi ditandatangani antara Komnas HAM dengan jejaring mitra Komnas HAM yang terklasifikasi dalam4 (empat) kategori,yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, CSO/NGO/LSM, dan lembaga/organisasi/badan internasional.

Data Keseluruhan MoU dan PKS Komnas HAM dengan Mitra Kerja

6 Naskah Kerja 01 K/L/D Sama Perguruan 02 4 Naskah Kerja Sama Tinggi 03 2 Naskah Kerja Sama CSO/LSM/NGO Organisasi 2 Naskah Kerja Sama 04 Internasional/NHRI Lintas 4 Naskah Kerja 05 Sama Lembaga Jumlah MoU Jumlah PKS 18 11 Data mitra kerja sama

Di antara naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2023, terdapat 7 pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Sjakhyakirti Palembang tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Perpusnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan;

3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang;

4) Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAl, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;

5) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Indonesia AIDS Coalition tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;

6) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; dan

7) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Sedangkan kerja sama yang mendukung fungsi Penegakan HAM, yaitu:

1) Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM

2) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND tentang Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tim TPKS);

3) Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan; dan

4) Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM dengan Sajogyo Institute (SAINS);

Kerja sama dengan ruang lingkup beririsan antara Pemajuan dan Penegakan HAM, yaitu:

1) Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi;

2) Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines;

3) Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Timor Leste melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU);

4) Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Komnas HAM RI tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;

5) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;

6) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara

Kerja sama yang mendukung fungsi Kesetjenan Komnas HAM secara kelembagaan, yaitu:

1) Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM.

Parameter capaian kerja sama dihitung setiap penandatanganan naskah kerja sama. Sedangkan pengukuran bentuk tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti dapat dilihat dari substansi naskah kerja sama terkait dengan Rencana Strategis 2020-2024. Sepanjang 2023 Komnas HAM RI menghasilkan 18 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2023, terdapat peningkatan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI jika dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai 12 naskah.

Berdasarkan indikator sasaran strategis, maka terdapat 17 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti dan sesuai target tahun 2023 sebesar 100% kerja sama strategis yang ditindaklanjuti.

Metode ini diharapkan menciptakan inisiasi dari dua biro teknis, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mempertanggungjawabkan usulan kerja sama dengan mitra kerja. Untuk kepentingan kelembagaan, metode pengajuan kerja sama beserta rencana kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksana program.

Program yang mendukung keberhasilan capaian hingga 100% karena peran Pimpinan dalam mendistribusikan tugas sebagai pengampu kerja sama serta komitmen melaksanakan 9 Isu Prioritas Lembaga ke dalam tim-tim bentukan Sidang Paripurna. Implementasi dari kerja sama strategis yang ditandatangani kemudian menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi.

Kedepannya, metode penentuan kerja sama strategis ini dipertahankan supaya luaran yang dihasilkan terlaksana dengan pertanggungjawaban penuh kepada Kesetjenan Komnas HAM.

B. Tindak Lanjut Kerja Sama

Penandatanganan naskah kerja sama memerlukan tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.

No.Bidang/Judul Kerja SamaBentuk Tindak Lanjut/Waktu
1Pemajuan HAM a. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Sjakhyakirti Palembang tentang Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; b.Kesepahaman Bersama HAM dan antara Komnas Perpusnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang;a. 14 Februari 2023 - Pelaksanaan kuliah umum tentang HAM, Pelanggaran HAM, dan Mekanisme Pengaduan & Laporan Kasus HAM di Kantor Komnas HAM bersama civitas akademika Universitas Sjahyakirti, Palembang b. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian c. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial)
Perpusnas Pemajuan HAM Perpustakaan Tahun Singkawang; Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemensos,b.Kesepahaman Bersama HAM dan antara Komnas RI tentang Pemajuan HAM di Bidang c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM 2023 di Kotab. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian c. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial) d. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan
c. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang;d. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan e. Pembinaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan f. 17-19 Oktober 2023 – Pelaksanaan Festival HAM
Singkawang, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang; d. Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;2023 di Singkawang, Kalbar g. Agustus- September 2023 - Pelatihan Sekolah Ramah HAM di lingkungan sekolah negeri di Pontianak, Kalbar
Kesepakatan Bersama e. antara Komnas HAM dengan Indonesia AIDS tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV AIDS; f. Kesepahaman antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; dan g. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UIN SyarifHidayatullahJakartaIndonesia AIDS Coalition tentang Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS; f. Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup; danh. 12-15 Juni 2023 - Kegiatan Sensitisasi Komisi Nasional untuk 30 staf Komnas HAM oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) terkait Penanggulangan HIV
2 Penegakan HAMPenegakan HAM a.Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Upaya pengawasan
b. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND Koordinasi tentang Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak PidanaKekerasan Seksual (Tim TPKS); c. Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan; danb. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND Koordinasi dan tentang Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak PidanaKekerasan Seksual (Tim TPKS); c. Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia antara Komnas HAM, LPSK, dan Komnasb. Pemantauan bersama dan referral report antarlembaga
HAMPemajuan & Penegakan HAM a.Nota Kesepakatan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi; b.Memorandum of Understanding (MoU) on Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines;a. Koordinasi pelaksanaan Sekolah Ramah HAM dan mediasi b. 5 September 2023 - Pemantauan bersama komunitas Bajau Laut di Sabah, Malaysia
dengan tentang Komnas Universitas tentang e. Otorita tentangdengan Komnas HAM RI tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; d. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus tentang Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; e. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota NusantaraKomnas HAM menjadi pembicara di Seminar C. dan Konferensi Fakultas Hukum UNSOED dan pemanfaatan Pusdahamnas d. pemanfaatan Pusdahamnas
4Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara Kesetjenan a.Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM.HAM a. Pengelolaan retensi arsip Komnas HAM, Bimtek kearsipan, dan pembinaan jabatan fungsional Arsiparis
Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM.0

Klastering Mitra Keria Sama 2023

a. Perpustakaan Nasional RI b. Arsip Nasional RI c. Kantor Staf Presiden d. Pemprov Kalbar e. Pemkot Singkawang

f. Otorita Ibu Kota Nusantara

Perguruan Tinggi

d. UNSOED

a. Univ Siahjakirti b. UGM

c. Univ Katolik Parahyangan

e. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

f. Universitas Muria Kudus

a. Indonesia AIDS a. SUHAKAM Coalition b. WALHI C. Sajogyo Institute

Malaysia b. CHRP Filipina c. PDHJ Timor- Leste

LINTAS Lembaga

a. Komper, ORI, KPAI, KND, LPSK

b. Kemendikbudristek , Kemendagri, Kemenag, Kemen PPA, Kemensos, KPAI

NIndikator Sasaran StrategisSatuanTahun 2022Capai an (%)Tahun 2023Capai an (%)
TargetRealisasiTargetRealisa si
1Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti100%100%100%

Secara kuantitatif, capaian telah melebihi target berdasarkan parameter jumlah naskah kerja sama. Sedangkan capaian kerja sama strategis yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut berdasarkan 9 isu strategis Komnas HAM, sebagai berikut:

Biro Pengampu PelaksanaTindak Lanjut
Biro Dukungan Pemajuan HAM-Komisioner Pengkajian & Penelitian -Tim Sekolah Ramah HAM -Tim AgrariaSeminar, lokakarya, FGD, magang mahasiswa, implementasi SNP, narasumber ahlí,
Biro Dukungan Penegakan HAM-Tim KuPP -Pengaduan -Tim HRD -Tim PHBPusdahamnas, Festival HAM Pos Pengaduan dí daerah, narasumber ahli, pendataan SKKPHAM di Sulteng & Jatenα, Konferensi Nasional Pembela HAM
Biro Umum-Arsiparis -PerpustakaanMekanisme arsip nasional, e- sign, peningkatan kapasitas SDM & sarpras

Pemenuhan kerja sama strategis yang ditindaklanjuti tersebut berhasil tercapai di atas target setiap tahunnya karena beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi antara mitra kerja eksternal direspons secara efektif oleh Pimpinan Komnas HAM dan forum Sidang Paripurna sebagai penentu keputusan akhir penandatanganan kerja sama;

2. Biro pengampu membuat rencana tindak lanjut berupa rencana kerja sama, Action Plan maupun Perjanjian Kerja Sama; dan

3. Terdapat sistem pengingat (reminder system) pelaksanaan implementasi kerja sama strategis sebagai alat parameter review dan overview mitra kerja sama.

Faktor penentu ketercapaian target tadi dipraktikkan secara kontinyu dan akan dilanjutkan dalam proses pencapaian program kerja berikutnya. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan capaian kan dilakukan beberapa hal, yaitu:

1. Melakukan harmonisasi pedoman kerja sama kelembagaan dan penyusunan prosedur tata laksana kerja sama melalui SOP (standard operational procedures); dan

2. Meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah staf berkompeten.

Berdasarkan capaian dan output di atas, anggaran dan realisasi kegiatan kerja sama sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Sesuai Dengan LRA Kerja Sama Tahun 2023

Anggaran dan Realisasi Sesuai Dengan LRA Kerja Sama Tahun 2023 AnggaranRealisasiPersentase Realisasi
Rp 2.072.251.000Rp 2.036.058.70998,98%
Koordinasi & kerja sama dalam forum nasional & internasionalRp 1.674.295.93298,85%
(Rp 1.694.738.000) Pemantapan & Pemetaan kerja sama nasional & internasional (Rp 13.057.000)Rp 12.902.80598,85%
Penandatanganan Naskah kerja sama nasional & internasional (Rp 178.786.000)Rp 176.733.22298,85%
Percepatan layanan kerja sama Komnas HAM (Rp 14.075.000)Rp 5.900.00041,92%
Penyusunan laporan monitoring & evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional & internasional (Rp 81.595.000)Rp 77.716.75095,25%
Koordinasi pelaksanaan isu prioritas lembaga (Rp 90.000.000)Rp 88.510.00098,34%
Pengembangan Aplikasi Kerja Sama (Rp 74.712.000)Rp 73.846.85098,84%
_

Unit Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM. Lebih rinci, dalam melaksanakan tugas hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi.

Cakupan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada 2023 terdiri dari komponen peningkatan kualitas layanan kehumasan, penyampaian informasi publik, dan penyusunan laporan kehumasan.

I. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan

Peningkatan kualitas layanan kehumasan Komnas HAM dimaksudkan agar layanan kehumasan Komnas HAM dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Adapun apa yang telah dilakukan Humas Komnas HAM dalam peningkatan layanan kehumasan adalah sebagai berikut :

1. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dibuat dengan maksud untuk memberikan arah bagi Komnas HAM dalam melaksanakan strateginya dalam berkomunikasi kepada publik. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi 2023 dilaksanakan dengan mengundang 1 (satu) orang narasumber dari Pranata Humas Ahli Madya Sekretariat Negara RI Akhmad Firmannamal untuk berdiskusi memberi wawasan tentang strategi komunikasi terutama di ranah media sosial dan digital dengan humas Komnas HAM, bertempat di kantor Komnas HAM Hayam Wuruk Plaza. Diskusi ini dimaksudkan sebagai pengayaan atas diskusi tentang strategi komunikasi yang pernah dilaksanakan dengan narasumber pada 2022.

2. Penyusunan NSPK Pedoman Kehumasan

Penyusunan NSPK pedoman kehumasan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kehumasan dan pengelolaan informasi dan komunikasi Komnas HAM. Adapun tujuan dari perancangan peraturan ini adalah menyamakan persepsi dan memberikan panduan pelaksanaan fungsi kehumasan baik bagi pimpinan, pegawai di unit Humas hingga pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pada 2023, dilaksanakan diskusi rancangan pedoman kehumasan antara Pokja Humas dan Pokja Hukum. Diskusi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu menggunakan paket meeting dalam kota sebanyak 1 (satu) kali dan rapat di kantor sebanyak 1 (satu) kali. Dalam diskusi pertama yang bertempat di Hotel Ashley, Jakarta, Pokja Humas juga mengundang 1 (satu) orang narasumber dari Universitas Indonesia yaitu Dr. Ummi Salamah yang berperan untuk memberikan masukan ahli atas draft pedoman kehumasan yang telah dibuat. Dalam diskusi draft pertama yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama ini juga dihadiri perwakilan biro lain, seperti Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk memberikan masukan. Hasil dari diskusi pertama ini disempurnakan kembali oleh Pokja Humas dan diserahkan kepada Pokja Hukum, sembari merencanakan pelaksanaan diskusi lanjutan atas draft tersebut.

Selanjutnya, digelar diskusi kedua yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM pada November 2023, agenda dalam diskusi ini adalah pencermatan draft pedoman kehumasan dilakukan bersama dengan Pokja Hukum. Hal-hal yang menjadi pencermatan antara lain adalah melihat kembali apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Pada akhir 2023, telah selesai draft final dari rancangan pedoman kehumasan ini.

3. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM

Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota Komnas HAM merupakan kegiatan yang perlu ditingkatkan terus menerus karena pimpinan dan anggota Komnas HAM merupakan representasi dari lembaga. Humas melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota Komnas HAM untuk diolah menjadi bahan informasi serta menyediakan dokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (1) tugas pokok, fungsi dan wewenang di lingkup Komnas HAM; (2) tugas pokok dan fungsi pemajuan HAM; (3) tugas pokok dan fungsi penegakan HAM serta (4) sinergi dan kerja kolaboratif dengan kementerian/lembaga lainnya. Periode Januari-Desember 2023, Humas Komnas HAM melakukan peliputan dan dokumentasi sebanyak 300 kegiatan.

II. Penyampaian Informasi Publik

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kinerja lembaga, Humas Komnas HAM melaksanakan penyampaian informasi publik, sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Stakeholders

Koordinasi dengan stakeholders dilakukan dengan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) maupun

Iprahumas (Ikatan Pranata Humas Indonesia). Di samping itu, Humas juga mengundang stakehoders dari Kementerian Komunikasi danInformasi (Kemenkominfo) untuk berkoordinasi terkait pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Ahli.

2. Informasi Publik

Penyampaian informasi publik merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh humas dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan serta implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi publik dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu penyelenggaraan konferensi pers, penerbitan keterangan pers, penyelenggaraan media gathering serta diskusi publik. Penyampaian informasi publik merupakan upaya humas dalam pemenuhan hak asasi manusia warga negara salah satunya hak untuk tahu yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945.

Salah satu upaya yang dilakukan Humas Komnas HAM adalah membina hubungan baik dengan media massa. Hubungan yang baik dengan media massa memiliki peran penting dalam mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Isu hak asasi manusia dapat dideminasikan melalui pemberitaan sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan dukungan publik pada hak asasi manusia melalui beragam pemberitaan yang dikemas secara humanis, berimbang, dan komprehensif.

Berikut kegiatan yang dilakukan Humas Komnas HAM dalam penyampaikan informasi kepada publik:

a. Konferensi Pers

Sepanjang Januari-Desember 2023 terdapat 15 konferensi pers yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

NoTriwulanTanggalJudul
1..12 Februari 2023Konferensi Pers Dukungan Percepatan Pengesahan RUU PPRT dalam Pawai HAM
2.11 Maret 2023Konferensi Pers Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Gangguan Gagal Ginjal Anak, Relokasi SDN Pondok Cina, Klitih Yogyakarta
3.26 Maret 2023Konferensi Pers: Sikap Komnas HAM Terhadap Penangkapan dan Penahanan Budi Pego
4. 5.II6 April 2023Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan & Penyelidikan: Kerusuhan di Wamena Pada 23 Februari 2023
5.26 Juni 202323 Februari 2023 Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan
6.22 Juni 2023Jumpa Pers Komnas HAM Kasus Terpidana Mati Mary Jane,
7.13 Juli 2023Konferensi Pers: "Mencermati Situasi Overload PMI di Detensi Malaysia dari
8.III1 SeptemberPerspektif HAM" Konferensi Pers "Penyampaian Respon atas
9.2023 15 SeptemberKekerasan dan Situasi HAM Terkini" Konferensi Pers: Respons Komnas HAM
10.2023 21 September 2023terkait Eskalasi Konflik Agraria di Indonesia Konferensi Pers: Hasil Kajian tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
11.2023 22 SeptemberNomor 5 Tahun 2023 Konferensi Pers terkait “Penyampaian
12.IV2023 16 OktoberTemuan Awal Kasus Pulau Rempang" Konferensi Pers FESTIVAL HAM 2023
13.2023 6 November 2023Konferensi Pers: "Penyelenggaraan Konferensi Regional Gerak Bersama
14.2023 7 DesemberKonferensi Regional Gerak Bersama Memerangi Perdagangan Orang di Asean" Konferensi Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman Mekanisme Respons Cepat
15.2023 10 Desember 2023perlindungan dan Keamanan Pembela HAM Jumpa Pers Hari HAM Sedunia Bersama Menkumham, Pj Gubernur Jakarta dan Dirjen

b. Media Gathering/Briefing

Periode 2023, Humas Komnas HAM menyelenggarakan media gathering/briefing sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

NoTanggalJudul KegiatanKeterangan
1.7 Maret 2023Media Gathering: "Lebih Dekat dengan Anggota Komnas HAM"Jakarta
2.12 Mei 2023Media Briefing Tim Pemilu "Pemilu Ramah HAM"Jakarta
3.11 Juni 2023Media Briefing Tim Pemilu "Deklarasi Pemilu Ramah HAM"Jakarta
4.4 Juli 2023Media Briefing: "Situasi HAM di Enam Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM"Daring
5.27Juli 2023Media Briefing: Pengamatan Situasi HAM terkait Pemenuhan Hak Pengungsi di Maybrat, Sorong dan lain-lainSorong
6.24 Agustus 2023Media Briefing: "Data Pengaduan Semester I dan Launching Klinik HAM"Jakarta
7.13 Desember 2023Media Briefing: Diskusi Terbuka Mengarusutamakan Visi, Misi dan ProgramJakarta
pada Pemilu Serentak 2024Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Serentak 2024

c. Keterangan Pers

Sepanjang 2023, Humas Komnas HAM menerbitkan 74 keterangan pers. Sejumlah keterangan pers mengenai sikap Komnas HAM atas isu aktual yang menjadi perhatian publik.

NoTanggal 11 JanuariNomorJudul Sikap Komnas HAM atas Pernyataan
1.11 Januari 2023 16 Januari01/HM.00/I/2023Sikap Komnas HAM atas Pernyataan Presiden mengenai Laporan Tim PPHAM
2.16 Januari 202302/HM.00/I/2023Sikap Komnas HAM atas Situasi HAM Terkini di Papua
3.19 Januari 202303/HM.00/I/2023Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020
4.04/HM.00/I/2023Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
5.21 Januari 202305/HM.00/I/2023Hasil Temuan Awal Pemantauan Sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terkait "Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga yang Melibatkan Anggota TNI di Kabupaten Mimika"
6.25 Januari 202306/HM.00/I/2023Komnas HAM RI Apresiasi Putusan Hakim Pengadilan Militer Tinggi Atas Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga di Kabupaten Mimika
7.30 Januari 202307/HM.00/I/2023Menyikapi Proses Hukum Kasus Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang
8.4 Februari 202308A/HM.00/II/202 3Ralat Atas Keterangan Pers 008/HM.00/II/2023 Tanggal 3 Februari 2023, Berjudul: Perkembangan Penanganan Aduan Keluarga dan Penasihat Hukum Lukas Enembe kepada Komnas HAM
9.3 Februari 202309/HM.00/II/2023Menyikapi Razia, Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak-anak dan Perempuan Pekerja Migran Tidak Berdokumen di Malaysia
10.9 Februari 202310/HM.00/II/2023Sikap Komnas HAM atas MoU Jeda Kemanusiaan untuk Papua
11.11 Februari 202311/HM.00/II/2023Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia
12.13 Februari 202312/HM.00/II/2023Tanggapan Komnas HAM atas Hasil Sidang Putusan Ferdy Samboatas
13.24 Februari 202313/HM.00/II/2023Penyikapan Komnas HAM Peristiwa Kerusuhan Wamenamas Hem IRI Atas
14.25 Februari 202314/HM.00/II/2023Dorong Penyelesaian Konflik Agraria, Komnas HAM-KLHK Perkuat Kolaborasisaian Konfik AkAgra ra
15.3 Maret 202315/HM.00/III/202 3Komnas HAM Apresiasi Respon Cepat Pemerintah Indonesia dalam Menangani PMI yang Ditahan Imigrasi Malaysia
16.11 Maret 20233Paparan Konferensi Pemantauan dan Pelanggaran HAM Gangguan Ginjal Akut, Progresif, AtipikalKonferensi Pers dan Penyelidikan HAM DalamPers Penyelidikan Dalam Kasus
17.16/HN16/HM.00/III/202 3Pada Anak di Indonesia Rekomendasi atas Kasus Relokasi danRelokas
17. 18.3 17/HM.00/III/202 3Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok Keterangan Pers Pemantauan dan Penyelidikan Dugaan Kekerasan dan Penyiksaan Penanganan Kasus Penganiayaan yangPers Nomor Penyiksaan DalamNomor Penyiksaan
19.18/H1Dunia 18/HM.00/III/202 3Mengakibatkan Seorang Dunia Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM DalamMeninggal Dalam Kasus
20.17 Maret 202319/HM.00/III/202 3Gangguan Ginjal Akut, Progresif, Atipikal Pada Anak di Indonesia Komnas HAM Dorong JPU Lakukan Upaya Hukum Lain Atas Putusan Sidang
21.2023 26 Maret 20233 20/HM.00/III/202Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan Malang Menyikapi Penangkapan dan PenahananStadion di
21. 22.2023 31 Maret 20233 21/HM.00/III/202Heri Budiawan Alias Budi Pego Pandangan Komnas HAM terhadap Adopsi Rekomendasi Universal Periodic
22. 23.2023 6 April 20233 22/HM.00/IV/202Adopsi Rekomendasi Universal Periodic Review Indonesia siklus ke-4 Laporan Pemantauan Kasus Kerusuhan Wamena pada 23 Februari 20234us Kerus
23. 24.6 April 2023 12 April 20233 23/HM.00/IV/202Wamena pada 23 Februari 2023 Kabupaten Papua Pegunungan Tanggapan Komnas HAM atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengenai
25.18 April 20233 24/HM.00/IV/202 3Pembatalan Penundaan Pemilu Serentak 2024 Respons Komnas HAM RI atas Peristiwa Tewasnya Anggota TNI di Distrik Mugi dan Penyanderaan Pilot Susi Air di
26.19 April 2023 1 Mei 202325/HM.00/IV/202 3Kesimpulan dan Penanganan Kasus Sengketa dan Konflik Agraria Antara Warga Kampung Baru dengan PTPN IIIdan Rekomendasi Penanganan Kasus Sengketa dan Konflik Agraria Antara Warga Kampung Baru
27.1 Mei 202326/HM.00/V/2023Menyikapi Hari Buruh Sedunia (Mayday) 2023 Pemerintah Harus MemprioritaskanMemprioritaskan
28.9 Mei 202327/HM.00/V/2023Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Rentan/Marjinal Pandemi Covid-19Hak atas Pekerjaan bagi Pasca
29.10 Mei 202328/HM.00/V/2023Kriteria Calon Anggota Legislatif Sadar HAM pada Pemilu 2024 Menyikapi Keketuan Indonesia di ASEAN
30.12 Mei 202329/HM.00/V/20232023 Urgensi Penanganan TPPO secara Lebih Efektif di ASEAN Komnas HAM Dorong KPU, Bawaslu dan
31.30/HM.00/V/2023DKPP Menjamin Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Hasil Pemantauan dan PenyelidikanKeterwakilan
32.12 Mei 202331/HM.00/V/2023Pengaduan atas Pemenuhan Hak Tiga Orang Pekerja yang Hilang Dalam Peristiwa Penembakan Terhadap Pekerja Proyek Jembatan Kali Yigi, Nduga Papua pada 4 Desember 2018 Komnas HAM Bersama UIN SultanT
33.23 Mei 202332/HM.00/KH/V/2 023Komnas HAM Bersama Maulana Hasanuddin Sebarluaskan Semangat Melalui Implementasi SNP KBB Komnas HAM BersamaUIN Sultan Hasanuddin Banten Semangat Toleransi
34.25 Mei 202333/HM.00/KH/V/2 023Komnas HAM Bersama Sebarluaskan Semangat Melalui Pengarustamaan SNP KBBBersama UNTIRTA Semangat Toleransi
35.34/HM.00/KH/V/2 023Komnas HAM-KLHK Siapkan Bentukan Bersama untuk Percepatan Penetapan Hutan Adatutuk Pee ercem
36.35/HM.00/V/2023Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM atas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara TimurPea n
37.26 Mei 202336/HM.00/V/2023Hasil Temuan Studi Lapangan Komnas HAM RI atas Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan BaratOrang di Provinsi
38.27 Mei 202337/HM.00/V/2023Kalimantan Barat Membunuh Ancaman Kontradiktif Dengan Desakan Dialog: Sikap Komnas HAM terhadap Ancaman Penembakan Sandera Kapten Philip Mark Mehrtens oleh TPNPB OPMMembunuh Sandera
Hasil Pemantauan Persidangan di
39.5 Juni 2023 9 Juni 202338/HM.00/V/2023 39/HM.00/VI/202No.7/Pid.B/2023/PN Tim dan No.8/Pid.B/2023/PN Tim) terkait “Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga Nduga di Kabupaten Mimika" Peringatan 30 Tahun Komnas HAM,
40. 41.9 Juni 20233 40/HM.00/KH/VI/Refleksikan Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia Komnas HAM bersama KPU, Bawaslu,
41.13 Juni 20232023 41/HM.00/VI/202serta Partai Politik Deklarasikan Pemilu dan Pilkada 2024 Ramah HAM Rekomendasi Komnas HAM RI atas
42.3 42/HM.00/VI/202Pemantauan Pemenuhan Hak atas Kesehatan Sdr. Lukas Enembe Memutus Rantai Impunitas, Pentingnya
43.15 Juni 2023 16 Juni 202342/HM.00/VI/202 3 43/HM.00/VI/202Pengadilan HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Kasus Kriminalisasi terhadap Pembela
44.16 Juni 20233Kasus Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Komnas HAM RI Meminta Komitmen Pemerintah dalam Pelaksanaan
45.2 Juli 202344/HM.00/VII/202 3Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Sejalan dengan Prinsip-prinsip Hak Korban Lindungi Hak Kelompok Rentan, Komnas
46.14 Juli 202345/HM.00/VII/202 3Lindungi Hak Kelompok Rentan, Komnas HAM Dorong Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang Ditahan Melebihi Batas Waktu di Malaysia RALAT Atas Keterangan Pers
47.21 Juli 202346A /HM.00/VII/202346/HM.00/VIl/2023 Tanggal 19 Juli 2023, Berjudul : Komnas HAM RI Apresiasi Langkah Polda Jawa Tengah Penetapan Tersangka dan Pelanggaran Dispilin dan atau Etika atas Meninggalnya Tahanan Polres Banyumas Penyikapan Komnas HAM RI atas
48.7 Agustus 202347/HM.00/VIII/20 23Peristiwa Penangkapan Warga Air Bangis, Sungai Beremas, Pasaman Barat, Sumatera Barat Komnas HAM Terus Berkomitmen dalam
49.5 September 202348 /HM.00/IX/2023Komnas HAM Terus Berkomitmen dalam Penanganan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang
50.6 September 202349/HM.00/IX/202 3Komnas HAM Kesepakatan KTT JakartaHAMApresiasi ASEAN ke-43 diHasil
51.7 September 202350/HM.00/IX/202 3Keluarga Imam Masykur Memberikan Keterangan Kepada Komnas HAMKeterangan Kepada Komnas HAMsykur Memmberik
52.51/HM.00/IX/202 3Memperingati Hari Pelindungan Pembela HAM NasionalHari Pelindunida HAM aMembel
53.8 September 202352/HM.00/IX/202Sikap Komnas HAM Terhadap Tragedi di Pulau Rempang
54.3 53/HM.00/IX/202Pulau Rempang Dukung Mekanisme Regional ASEAN, Komnas HAM RIMekanisme KerjaKerjaSama
55.20 September 20233 54/HM.00/IX/202Tandatangani MoU Statelessness Komnas HAM Merekomendasikan Stop
55. 56.2023 22 September 20233 55/HM.00/IX/202Perpanjangan Permenaker 5/2023 Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus
57.2023 25 September 20233 56/HM.00/IX/202 3Pulau Rempang Hasil Koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait Sengketa Lahan Masyarakat
58.27 September 202357/HM.00/IX/202Pulau Rempang dan Pulau Galang Tindak Lanjut Penanganan Peristiwa Penculikan,Penganiayaan,ang rs
59.27 September 2023Pembunuhan Sdr. Imam Masykur Penyiksaan danPembunuhan Sdr. Imam Masykur Temuan dan Rekomendasi Sementara Dengar Keterangan Umum Pencegahan dan PerlakuanSemen S
12 Oktober58/HM.00/X/2023Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Wilayah Timur Satu Tahun Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Komnas HAM Meminta Para Pihak untuk Memenuhi Hak-hak Korban dan Melanjutkan Perbaikan Sistem
60.2023 4 Oktober58/HM.00/X/2023dan Melanjutkan Perbaikan Persepakbolaan Indonesia Menempatkan Keselamatan Sebagai Keutamaan Kick Off Konsultasi Publik Standar NormaPerbaikan Indonesia Keselamatan Manusia
61.4 Oktober 202359/HM.00/X/2023dan Pengaturan (SNP) tentang Bisnis dan HAM Respons Komnas HAM atas PengaduanNP tentang ng
62.5 Oktober 202360/HM.00/X/2023Mengenai Dugaan Penjualan Senjata yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara Kepada Junta Militer Myanmar Siaran Pers KerjasamaKerjasama
63.6 Oktober 2023Siaran Pers Kerjasama Pencegahan Penyiksaan (KuPP) tentang Temuan-temuan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah TengahKerjasamauntuk dan Sementara
64.8 Oktober 202361/HM.00/X/2023Sikap Komnas HAM atas Peristiwa Kekerasan di Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya, Kab.Raya,A atan nSeruyan,
65.11 Oktober 202362/HM.00/KH/X/2 023Kalimantan Tengah Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM Bersamaan dengan Peringatan Hari Anti
66.63/HM.00/X/2023Hukuman Mati Internasional 2023 Komnas HAM Lakukan Pemantauan Lapangan ke Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya, Kab. Seruyan,Hukuman Mati Internasional 2023 Desa Bangkal, Kec. Kab.Desa Bangkal, Kec.
67.12 Oktober 202364/HM.00/X/2023Kalimantan Tengah Pertemuan Komnas HAM dengan Mendagri terkait Penyampaian Hasil Pemantauan Komnas HAM Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pengungsi Internal di wilayah Kabupaten Maybrat - ProvinsiKomnas HAM Komnas HAM ProvinsiHAM dengan HAM Atas Papua
68.27 Oktober 202365/HM.00/X/2023Papua Barat Daya Respon Komnas HAM atas Peristiwa Pecahnya Jembatan Kaca di Objek Wisata The Geongtas Peist
69.6 November 202366/HM.00/XI/202 3Wisata The Geong Perkuat Kolaborasi dengan Stakeholders, Komnas HAM Gelar Konferensi Regional “Gerak Bersama MemerangiBersamaStakehode n
70.15 November 202367/HM.00/XI/202 3Perdagangan Orang di ASEAN" "Rekomendasi terkait Antisipasi dan Mitigasi Potensi Keberulangan Peristiwa Sakit dan Kematian Penyelenggara Pemilu pada Pemilu danPerdagangan Orang di ASEAN" "Rekomendasi terkait Antisipasi dan Mitigasi Potensi Keberulangan Peristiwa KematianMassal
71.27 November 202368/HM.00/XI/202 3Pilkada Serentak 2024" Pendapat Komnas HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 Terdakwa Haris Azhar Maulidiyanty Terkait Kasus DugaanPendapat Komnas HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 Terdakwa Haris Azhar dan Fatiahdengan dan Fatiah
72.8 Desember 2023Marves Luhut Binsar Pandjaitan Mekanisme Respons Cepat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk Pelindungan dan PemenuhanMarves Luhut Binsar Pandjaitan Mekanisme Respons Cepat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk Pelindungan dan Pemenuhan
73.18 Desember 202369/HM.00/XI/202 3Hak-hak Pembela HAM yang Inklusif Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan Menghormati Hak-haknyaHak-hak Pembela HAM yang Inklusif Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan
74.28 Desember 202370/HM.00/XII/202 3Pernyataan Penanganan AcehKomnasHAM Terkait Pengungsi Rohingya di

d. Media Sosial

Komnas HAM, melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan publik. Untuk mempermudah publik memperoleh akses dan layanan informasi, Humas Komnas HAM melakukan berbagai strategi, salah satunya pemanfaatan media sosial.

Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan publik dapat lebih mengenal Komnas HAM dan memahami berbagai isu mengenai HAM. Selain itu, masukan dan kritik dari publik menjadi bahan perbaikan agar tercipta hubungan yang lebih baik antara Komnas HAM dengan publik.

Komnas HAM memanfaatkan empat platform media sosial yaitu Twitter, Instagram Facebook dan Youtube. Pengelolaan admin media sosial dilakukan secara mandiri oleh Humas Komnas HAM. Sementara, untuk substansi, humas bekerja sama dengan masing-masing. Kolaborasi antara humas dengan biro lainnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Media Sosial.

TTwitterInstagramFacebookYoutube
Jan185
Feb91871
Mar1831197
Apr1626162
Mei18372810
Juni26272114
Jul1110910
Agus15161414
Sept1817238
Okt3847646
Nov32272528
Des1931219
Total220305247114

e. Kabar Latuharhary

Humas Komnas HAM melakukan produksi informasi melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan kerja lembaga, baik dalam bentuk foto maupun video. Setelah itu, narasi hasil liputan disusun menjadi artikel yang diterbitkan pada laman

'Kabar Latuharhari' dalam yang dapat diakses pada situs web resmi Komnas HAM RI www.komnasham.go.id. Pada 2023 (berdasarkan data Januari-Desember), Humas Komnas HAM RI memproduksi 124 artikel, yang menginformasikan kegiatan Komnas HAM dan Anggota Komnas HAM. Artikel berita ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

f. Layanan Broadcast

Layanan broadcast yang dilaksanakan pada 2023 sebanyak 294 layanan. Layanan ini meliputi seluruh biro yang ada di Komnas HAM.

g. Pengenalan Lembaga

Sebagai upaya untuk lebih mendekatkan Komnas HAM dan membuka ruang interaksi dengan masyarakat, Bidang Humas melaksanakan pengenalan kelembagaan Komnas HAM. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan kinerja sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komnas HAM kepada masyarakat yang dikemas melalui diskusi tematik dengan mengusung tema yang menyesuaikan kelompok sasaran yang dituju.

Pembahasan yang diusung dalam rangkaian pengenalan Komnas HAM tahun 2023 menitikberatkan pada isu-isu dalam 9 isu priotitas Komnas HAM dan hasil keria Komnas HAM, antara lain pemaparan Profil Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Kepemimpinan Perempuan, Hak-Hak Perempuan dan Anak serta pemaparan kerja Komnas HAM dalam tindak lanjut hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang Berat. Pada kegiatan ini juga sekaligus didiseminasikan buku Standar Norma dan Pengaturan baik dalam bentuk cetak maupun versi digital kepada para mitra kerja penyelenggara.

Pada tahun 2023, Humas menyelenggarakan 5 (lima) kegiatan pengenalan kelembagaan kepada Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Komunitas Women Leaders Club Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan Komunitas Inspiration House Cirebon.

NoTempat dan Tanggal PelaksanaanTemaJumla h Pesert aPeserta
Selasa, 23 Mei 2023 di Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan“Memupuk Toleransi, Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"a 127Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten
Hasanuddin, Serang Banten
2.Selasa, 23 Mei 2023 di Women Leaders Club di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang BantenSharing Session Women Leaders Club: "Korelasi HAM, Perempuan dan Leadership"80 Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
3Rabu 24 Mei 2023 di Aula Fakultas Hukum Untirta, Serang Banten“Memupuk Toleransi, Sebuah Refleksi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"111 Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
4 Rabu, 9 Agustus 2023 di Aula Masjid Raya Kampus 2 Universitas MuhammadiyahPengenalan 2023 di Aula Masjid Kelembagaan Komnas HAM dan Diskusi Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Cirebon, Jawa Barat93Akademisi dan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon
5 Larangan,Kamis, 10 Agustus Pengenalan Komnas 2023 di Baperkam, HAM dan Hak Larangan, Perempuan dan Anak Harjamukti, Cirebon25Civitas Akademika Sekolah Tinggi llmu Usluhuddin Darussalam (STIUDA) Bangkalan Madura

a. PPID

Pada 2023, PPID menerima 13 surat terkait permintaan informasi yang dijawab oleh humas. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas PPID, tim PPID mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebanyak 2 (dua) kali untuk berdiskusi di kantor. Diskusi pertama mengangkat tema tentang informasi yang dikecualikan, sementara diskusi kedua mengangkat topic diskusi berupa evaluasi PPID Komnas HAM dari sisi KIP. PPID Komnas HAM juga melaksanakan pengisian survey tahunan.

III. Penyusunan Laporan Kehumasan

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, humas memandang penting melakukan analisis media monitoring. Analisis media monitoring yang dilakukan Humas Komnas HAM merupakan analisis terhadap pemberitaan online yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Monitoring dilakukan baik terhadap media online, elektronik maupun cetak.

Monitoring terhadap pemberitaan digunakan humas untuk mengetahui pemberitaan mengenai lembaga yang ditulis berbagai media. Selain itu, dari analisis monitoring, Humas memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh Anggota maupun setiap biro. Melalui media monitoring humas menyusun strategi dalam penyampaian informasi kepada publik.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, Humas Komnas HAM menilai perlu melakukan evaluasil kerja, salah satunya dengan menyusun laporan kehumasan.

1. Analisis Media Monitoring

Media Monitoring Komnas HAMmenggunakan pihak ketiga yaitu Antara Insight Digivla yang memonitor pemberitaan mengenai isu HAM dan Komnas HAM. Terdapat 16.064 artikel berita di media cetak, portal berita daring maupun elektronik yang memotret kerja dan kinerja Komnas HAM dan isu hak asasi manusia. Adapun diagram monitoring pemberitaan media dari periode Januari – Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Pemberitaan Isu Ham Dan Komnas Ham Berdasarkan Media Monitoring 2023

1959 1981 1894 1344 1291 1166 1253 1203 1002 892 823 Mei Juli Januari Februari Maret April Juni Agustus Oktober September November Desember

Top 10 Isu Pemberitaan

1 Pulau Rempang 410 dunia Ke-75 Tahun 2023 307 Peristiwa Kanjuruhan 236 Senjata ke Junta Myanmar 225 i Konflik Pulau Rempang 191 HAM Bersama Komnas HAM 184 aran HAM Berat 159 erkait Konflik Lahan di Pulau Rempang 135 U PPRT Disahkan DPR Sebelum Reses 132 lihan Korban Pelanggaran HAM 130

2. Evaluasi Kehumasan

Evaluasi Kehumasan dilaksanakan selama 2 (dua hari) di Bogor dengan menggunakan paket meeting luar kota pada 5-6 Desember 2023. Adapun peserta yang hadir di dalam evaluasi tersebut adalah watua eksternal Komnas HAM, kepala Biro Hukum Humas dan Kerja Sama, 7 (tujuh) humas, 1 staff kerja sama dan 1 staff perencanaan. Untuk memperkaya hasil evaluasi, humas juga mengundang 2 orang narasumber dari media (Republika dan Tirto.id). Berdasarkan evaluasi kehumasan 2023 ini, beberapa masukan terhadap rencana humas 2024 juga diidentifikasi disamping mendapat masukan juga terkait pelaksanaan kegiatan 2023 dari sisi perencanaannya.

AktivitasJumlah
Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM RT untuk Kalangan Akademisi dan Komunilas Masyarakal5 aktivitas
Pendokumentasian dan Peltputan Keglatan Lembaga1.170 aktivitas
Layanan Siaran Daring (Broadcasting)294 layanan
Artikel Herita Wehslte www. komnasham.go.id124 arttikel
Video Informasi dan Pernyataan Kelembagaan Komnas HAM RI61 vídeo
Keterangan Pers74 keterangan pers
Konferensi Pers15 aktivitas
Media Briefing6 aktivitas
Media Gathering1 aktivitas
YouTube Humas Komnas HAM RI107 unggahan video/38 live streaming
Facebook247 unggahan konten
Instagram305 unggahan konten
Twitter PPID220 unggahan utas
13 pormintaan data

Pagu Anggaran dan Realisasi Humas Tahun Anggaran 2023

KomponenPagu (Rp)Realisasi (Rp)%
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat
051 Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan122,983,0 00118,672,41 696.49 %
052 Penyampaian Informasi Publik133,293,0 00130,155,9 1897.65 %
053 Penyusunan Laporan Kehumasan150,000,0 00148,162,0 0098.77 %
Total00 406,276,000 396,990,3 34%
00 BMA.001 Layanan Data dan Informasi
Publik 051 Pengelolaan Data dan Informasi Publik6,230,0006,160,50098.88 %
Total6,230,0006,160,500

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran kegiatan, dan indikator keberhasilan Biro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dalam upaya mewujudkan berbagai bentuk kerja sama strategis Perbaikan kinerja menjadi hal berkelanjutan dan memiliki tantangan yang semakin dinamis mengikuti perkembangan waktu. Oleh karena itu, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama melaksanakan kewajibannya dengan dukungan penuh mitra kerja eksternal, baik Lembaga Negara maupun Kementerian. Realisasi dua sasaran kegiatan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tercapai 98 persen merefleksikan kinerja tiga Bidang untuk mendukung kinerja kelembagaan secara optimal. Dalam mewujudkan Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama selanjutnya membutuhkan peran serta aktif Biro teknis untuk membantu tugas pemberian informasi bagi publik atas hasil kerja serta program kelembagaan yang menjadi tugas salah satu Bidang di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, sehingga dapat mewujudkan penyampaian informasi yang efektif, demokratis, dan terpercaya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ristanto

: Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, 0 Desember 2023 Pihak Pertama,

Gatot Ristanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional12 MoU/PKS
2.Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum100 persen
KegiatanAnggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaRp 2.802.919.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,

Gatot Ristanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional12 MoU/PKS
2.Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum100 persen
KegiatanAnggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaRp 2.486.899.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Aris Wahyudi

Jakarta, Januari 2023 Pimpinan Unit Kerja,

Gatot/Ristanto