MENJAWAB TANTANGAN BARU
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
DITAHUN 2023
家
MENJAWAB TANTANGAN BARU PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI TAHUN 2023
Laporan Tahunan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Jakarta, 2024
Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023 Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023
xix + 167 halaman + lampiran
Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2024
Ketua Pengarah : Atnike Nova Sigiro
Anggota Pengarah : Pramono Ubaid Tanthowi Abdul Haris Semendawai Uli Parulian Sihombing Anis Hidayah Hari Kurniawan Prabianto Mukti Wibowo Putu Elvina Saurlin P. Siagian
Penanggung Jawab : Henry Silka Innah
Ketua : Kurniasari Novita Dewi
Wakil Ketua : Mira Harti Pusparini
Anggota : Noviati Listiyasningsih, Didit Eko Setiawan, Imelda Indriani Saragih, Gatot Ristanto, Esrom Hamonangan, Santi Rahayu, Mulia Robby Manurung, Armiyati, Tian Sandu Arista, Rudy Kurniawan, Indra Fachrozi, Yorgen Numberi, Triasa Nitorizki Hawari, Rumpun Mutiarasari Simorangkir, Gabriel P, Fitri Nursyahlina Batubara, Lanang Ajie Fardhani, Nadia Farikhati, Louvikar Alfan Cahasta, Andri Ratih, Indah Wulandari, Ratna Utami, Vanesya Yustriandita, Putri Capriyati Siagian, Annisa Arum Putri, Jidarmin, Muhammad Burhanudin, Andika Fernando, Yunandi Hadiansyah, Tito Andi Verliyanto, Sonya Silvia, Maylinda Asterdhita, Nok Mia Audinia, Tommy Anggoro, Sri Eni Purwaningsih, Sasanti Amisani, Musthofa Kamal, Siska Rannywati Purba, Amanda Cythia Maholetti, Sri Nur Fathya, Sulistyawati Sasangka, Hidayatul Rohmi, Ahmad Fauzi Hardiansyah
: Adzkar Ahsinin Yuning Ika Rohmawati
Editor
Desain & Tata Letak : Henki Firdaus
Ukuran Buku : 215 mm x 260 mm
Sumber Foto : Koleksi Komnas HAM & Media
Diterbitkan oleh:
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, INDONESIA Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227 E-mail: [email protected] www.komnasham.go.id
JUMLAH PENGADUAN Sepanjang Tahun 2023 Total Masuk Berkas Diterima 5301 2753 12% Kantor Perwakilan Kantor Daerah Pusat 331 2422 88% 3 WILAYAH ADUAN TERBANYAK 408 Jakarta Jawa Barat 279 272 Sumatera Utara 3 PIHAK TERADU TERBANYAK POLRI 771 Korporasi 412 Pemerintah Daerah 301 3 KLASIFIKASI HAK TERBANYAK 1065 Hak Atas Kesejahteraan 896 Hak Memperoleh Rasa Aman 258 Hak Atas Rasa Aman
REKOMENDASI PENANGANAN KASUS HAM
Kami Bersama Haris 8 Fatia PENGUNGSI ROHINGYA PENOLAKAN WARGA ACEH Penolakan Warga atas gelombang pengungsi Rohingya yang
BANYAKNYA ANAK-ANAK TERKENA GGAPA GANGGUAN GINJAL AKUT DARI OBAT SIRUP
"Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak akibat cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup. Komnas HAM meminta Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan pemulihan korban serta penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan kefarmasian.
KRIMINALISASI HARIS AZHAR DAN FATIA
"Kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas tuduhan pasal pencemaran nama baik oleh Menteri koordinator maritim dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan melalui Pendapat HAM (amicus curiae), Komnas HAM menyatakan bahwa Sdr. Haris Azhar dan Sdri Fatia Maulidiyanti adalah seorang Pembela HAM, khususnya pembela HAM di bidang lingkungan hidup. Tindakan yang dilakudan sehat dan hal ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Pengaduan Anda Perjuangan Kami
Hubungi Kami
pengaduan.komnasham.go.id
LAPORAN TAHUNAN https://pengaduan.komnasham.go.id/ PEMANTAUAN 375 KASUS 375 5 54 SPK KOMNAS HAM RI TAHUN 2023 DIPILAH OLEH BAGIAN PENGADUAN DAN DITERUSKAN UNTUK DITANGANI SURAT 41 URA SRT 17 20 KASUS YANG MASUK MEDIASI PRAMEDIASI 22 DOKUMEN
SURAT PERMINTAAN
SP2K SURAT PERKEMBANGAN TANGGAPAN
MEDIASI
PEMANGGILAN
PEMANTAUAN KASUS
AMICUS PENDAPAT HA CURIAE
PENYELESAIAN DALAM BENTUK REKOMENDASI AKHIR
680 KASUS
PRAMEDIASI KORESPONDENSI
BERITA ACARA
SURAT REKOMENDASI SURAT SARAN
659 SURAT 21 SURAT 21 DOKUMEN 44 DOKUMEN
44 DOKUMEN
KESEPAKATAN MEDIASI BERITA ACARA MEDIASI
9 DOKUMEN 13 DOKUMEN
PASCA 05 KASUS MEDIASI
BERITA ACARA PASCA MEDIASI
FESTIVAL HAM Bersatu Menjaga Martabat Manusia yang Adil dan Inklusif
Festival HAM 2023 di Kota Singkawang pada 17-19 Oktober 2023 diselenggarakan oleh Komnas HAM RI bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
HARI HAM Tema Hari HAM
Komnas HAM RI dalam menyelenggarakan Peringatan Hari HAM 2023 di Lapangan Banteng Jakarta, 10 Desember 2023, bekerja sama dengan Kemenkumham RI, Perpustakaan Nasional RI, Komunitas Paper Replika Indonesia, dan Center for Indonesian Medical Students Activities (CIMSA). Peringatan Hari HAM ini dihadiri oleh 567 peserta.
KAJIAN PENELITIAN
Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia
Kajian Percepatan Pengakuan Keberadaan Hutan Adat
Kajian ini dilaksanakan karena adanya fakta bahwa masih minimnya atau bahkan tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif bagi pekerja marjinal dan rentan. Lebih lanjut, kajian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pekerja marjinal dan rentan yang terjadi.
Kajian yang menghasilkan Rekomendasi kepada Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Inkuiri Nasional Komnas HAM, dimana sampai saat ini masih banyak kasus masyarakat adat dan hutan adatnya belum diakui keberadaannya oleh Negara, wilayah hutan adatnya diambil untuk konsesi sektor swasta, sehingga masyarakat adat semakin sulit untuk bertahan hidup.
HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum
Diharapkan Pemerintah dapat memahami lebih dalam terkait hak kelompok rentan dalam pemilihan umum serta menjadikan SNP ini sebagai acuan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia kelompok rentan dalam pemilihan umum.
Bisnis dan HAM
Disusun sebagai penjelasan otoritatif Komnas HAM mengenai isu bisnis dan hak asasi manusia, sehingga dapat menjadi soalan yang dihadapi masyarakat berkaitan dampak-dampak yang terjadi akibat produk, layanan, dan operasional bisnis.
30 RINGKASAN Membangui STANDAR NORMA DAN PENGATURAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 dengan Lebi TENTANG HAK ASA TENTANG BISNIS DAN HAM Kajian Pemenuhar DAN KELOMPOK R bagi Kelompok Ma DALAM PEMILIHA!
KomnasHAM Komnas HAM @KomnasHAM @komnas.ham 081226798880 tanggaprasa.id Kegiatan Diskusi, Podcast, & pengelolaan website.
KAMPANYE TANGGAP RASA
CAPAIAN KELEMBAGAAN Tahun 2022
Tanggap Rasa dengan tagline "Apa Rasamu Terhadap Rasaku" merupakan Kampanye HAM yang dilakukan Subkomisi Pemajuan HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM sejak tahun 2020. Kampanye Tanggap Rasa yang terdiri dari diskusi dan podcast dijadikan wadah berbagi rasa tentang isu-isu HAM, pengalaman serta peristiwa yang dialami oleh korban pelanggaran HAM.
INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENPANRB TAHUN 2023 / B
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENPAN RB SAKIP /B
NILAI KINERJA ANGGARAN / SANGAT BAIK
PENILAIAN KEARSIPAN / SANGAT BAIK
INDEKS SPBE / BAIK
HASIL AUDIT BPK WTP
SUSUNAN KOMISIONER KOMNAS HAM RI PERIODE 2022-2027
KETUA ATNIKE NOVA SIGIRO
WAKIL KETUA BIDANG EKSTERNAL
ABDUL HARIS S.
WAKIL KETUA BIDANG INTERNAL
PRAMONO UBAID T.
KOORDINATOR SUBKOMISI PEMAJUAN HAM
ANIS HIDAYAH
KOORDINATOR SUBKOMISI PENEGAKAN HAM/KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN / KOMISIONER PENGAWASAN
ULI PARULIAN S.
KOORDINATOR PENDIDIKAN & PENYULUHAN
KOORDINATOR MEDIASI
PUTU ELVINA
PRABIANTO MUKTI W.
KOORDINATOR PENGADUAN
KOORDINATOR PENGKAJIAN & PENELITIAN
HARI KURNIAWAN
SAURLIN P. SIAGIAN
RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM RI TAHUN 2020-2024
VISI
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusian yang Adil dan Beradab"
MISI
1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara.
2. Membangun keadaban HAM masyarakat.
3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM
ISU STRATEGIS
1. Pelanggaran HAM yang Berat;
2. Permasalahan HAM di Papua;
Konflik Agraria; 34
Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT);
5. Pelindungan Pembela HAM;
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
7. Bisnis dan HAM;
8. Antisipasi Pemilu 2024;
9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.
KATA PENGANTAR
Laporan Komnas HAM 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 97 memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laporan ini juga menjadi akuntabilitas publik Komnas HAM sejalan dengan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan evaluasi.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga hak asasi manusia nasional, Komnas HAM RI dihadapkan pada dua tanggung jawab yaitu pelaksanaan mandat sesuai undang-undang dan peraturan nasional dan prinsip HAM yang universal, dan tanggung jawab untuk merespons dinamika HAM yang terus berubah, baik dalam konteks domestik, maupun akibat perubahan dari konteks global/internasional. Oleh sebab itu, Komnas HAM senantiasa membutuhkan kemampuan untuk membaca dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dinamika HAM dalam kerangka kelembagaan Komnas HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Papua, konflik dan kekerasan masih terus menjadi ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, sementara itu hak-hak dasar warga juga masih memerlukan perhatian, seperti Kesehatan, Pendidikan, persoalan tata kelola sumber daya alam dan agraria, serta persoalan pengungsi.
Di tahun 2023 beberapa konteks domestik atau nasional menjadi perhatian Komnas HAM RI. Salah satunya, tahun 2023 Indonesia mulai memasuki tahun politik, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa persoalan HAM yang muncul mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Di
Tahun 2023 juga diramaikan oleh sejumlah kasus konflik agraria dan sumber daya alam - terkait pelaksanaan proyek pembangunan dan investasi. Persoalan SDA dan agraria dalam beberapa kasus juga berkaitan dengan munculnya ancaman terhadap pembela HAM.
Tahun 2023 memberikan warna baru bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu dengan dibentuk sebuah mekanisme Non-Yudisial melalui inisiatif Presiden Joko Widodo, yang implementasinya masih perlu dilanjutkan dan diperkuat. Catatan kritis perlu dibuat atas mekanisme Yudisial - yaitu Pengadilan HAM, secara khusus Pengadilan Kasasi atas Kasus Paniai yang belum juga terbentuk.
Dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan tersebut, Komnas HAM mendorong penguatan beberapa kerangka HAM. Pada tahun 2023 Komnas HAM menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) mengenai Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu, serta SNP tentang Bisnis dan HAM. Komnas HAM juga kembali menegaskan perlunya penggunaan kerangka HAM dalam menjawab berbagai persoalan HAM di tahun 2023, di antaranya kerangka perlindungan bagi pembela HAM, kebebasan berekspresi di dunia digital, dan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.
Komnas HAM RI dalam merespons tantangan-tantangan HAM pada tahun 2023 membutuhkan dukungan kelembagaan yang dilakukan oleh Kesekretariatan Jendral Komnas HAM RI, melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun anggaran. Dinamika tantangan HAM yang muncul senantiasa berkejaran dengan penguatan sumber daya di kelembagaan Komnas HAM. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Komnas HAM senantiasa membutuhkan dukungan dari dan sinergi dengan berbagai pihak, baik DPR, Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Sebagai penutup, masukan terhadap ketidaksempurnaan Laporan Tahunan ini akan menjadi pembelajaran bagi Kami agar terus menerus melakukan perbaikan kinerja Komnas HAM di masa yang akan
datang. Atas nama pimpinan Komnas HAM, Kami berharap agar Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, serta situasi HAM secara umum di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerja-kerja Komnas HAM sepanjang tahun 2023, sehingga tersusunnya Laporan Tahunan ini.
Ketua Komnas HAM RI
Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam penerapan hak asasi manusia (HAM) selain harus berhadapan pada keterbatasan instrumen HAM dalam menjawab perkembangan permasalahan HAM, Komnas HAM juga harus menghadapi dinamika perubahan sesuai konteks sosio-ekonomi dan politik Keindonesiaan. Pada sisi yang lain, realita yang ada menunjukkan instrumen hukum HAM sebagai norma hukum seringkali terbatas untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Instrumen hukum HAM memasuki abad ke-21 berhadapan dengan tantangan-tantangan baru HAM yang kompleks, rumit, dan saling berkait kelindan antara satu tantangan baru dengan tantangan baru yang lain.
Kompleksitas tantangan baru HAM seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketidakadilan akibat globalisasi, terkikisnya supremasi hukum dan demokrasi, migrasi, konflik dan kekerasan bersenjata akan berdampak pada situasi perlindungan dan pemenuhan HAM pada konteks nasional. Tantangan baru HAM tersebut akan dirasakan berbeda dan tidak proporsional bagi kelompok rentan tertentu di dalam masyarakat. Situasi ini memunculkan perluasan ruang lingkup pemajuan dan pelindungan HAM seiring dibutuhkannya pelindungan spesifik bagi kelompok rentan yang memiliki karakteristik hak yang khas dan unik. Pada saat yang sama, norma HAM harus menghadapi kehadiran aktor-aktor baru, utamanya korporasi yang kehadirannya bersifat paradoksal karena berpotensi memperkuat dan melemahkan HAM.
Interaksi situasi global dan nasional, keberadaan kelompok rentan dan kehadiran aktor baru memunculkan klaim hak dengan keragaman hak dan problematika hak yang akan memengaruhi mandat Komnas HAM RI. Oleh karena itu, Komnas HAM RI menjadi aktor penting dan sentral sebagai institu-
si perantara yang berperan untuk menanamkan norma HAM internasional sesuai konteks lokal dan mendorong kepatuhan negara (pemerintah) dan korporasi terhadap nilai-nilai HAM.
Sepanjang 2023, Komnas HAM RI menghadapi tantangan-tantangan baru HAM karena bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilu 2024. Namun demikian, Komnas HAM RI harus menghadapi realita yang akan mempengaruhi mandat dan agenda pelindungan kelompok rentan yang menjadi prioritas isu. Penyelenggaraan Pemilu 2024 nampak lebih didominasi kepentingan politik elektoral dan kepentingan partisan. Situasi ini tentu akan mengancam kebebasan hak pilih warga negara, khususnya kelompok rentan yang sebagian besar memiliki keterbatasan akses, baik politik, sosial maupun ekonomi. Implikasi lain dari politik elektoral dan partisan akan semakin meminggirkan isuisu pelanggaran HAM yang krusial yang masih menjadi catatan sejarah kelam Indonesia. Ikrar Presiden Joko Widodo yang selalu digaungkan pada masa kampanye untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu harus ditagih agar apa yang dijanjikan tidak terbenam politik lupa. Komitmen Pemerintah untuk menerapkan pendekatan jalur damai dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan HAM di Papua harus terus digugat karena Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Kompleksitas permasalahan Papua tidak hanya terdampak kebijakan Pemerintah Pusat yang terartikulasikan melalui pendekatan keamanan. Permasalahan HAM di Papua juga dikontribusikan juga oleh kepentingan investor di berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, termasuk PSN. Kombinasi antar-berbagai kepentingan tersebut berpotensi melanggengkan konflik dan siklus kekerasan, dan meluasnya degradasi lingkungan di Papua.
Pada saat yang sama, agenda HAM juga harus berkontestasi dengan politik ekonomi khususnya pembangunan (investasi) infrastruktur yang termanifestasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelindungan HAM dan lingkungan hanya direngkuh apabila tidak bertentangan dengan kalkulasi ekonomi dan prioritas pembangunan ekonomi yang telah menjadi mantra Pemerintah. Percepatan realisasi prioritas pembangunan ini telah menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam konfigurasi dan rekonfigurasi kebijakan, hukum, dan program pembangunan yang berpotensi melahirkan impunitas bagi korporasi. Situasi kebijakan ini berimplikasi pada isu HAM dan lingkungan luput menjadi perhatian Pemerintah. Serangkaian produk legislasi malah menegasikan pelindungan HAM dan lingkungan. Penerapan Omnibus Law menjadi modus bagi upaya melegalisasi kemudahan izin investasi, namun abai untuk memperkuat resiliensi keberlanjutan dan pelindungan HAM. Politik ekstraktif melalui program hilirisasi sumber daya alam yang menjadi agenda pembangunan menunjukkan Pemerintah tidak memiliki kapabilitas ekstraktif. Dampak dari hilirisasi melahirkan konflik agraria, kerusakan lingkungan yang masif, dan pelanggaran HAM. Pada titik yang lain, Komnas HAM RI juga harus menjangkau kasuskasus yang berdimensi transnasional sebagai dampak dari globalisasi dan mobilisasi, seperti kasus pengungsi dan perdagangan orang.
Kontestasi antar-agenda ini menghasilkan kontradiksi kebijakan yang berimplikasi pada upaya Komnas HAM RI memaknai mandat pemajuan dan pelindungan HAM. Implikasi ini tidak terlepas dari karakteristik aktivisme HAM yang bermuara pada klaim HAM dan tuntutan pemulihan akibat pelanggaran HAM yang terjadi. Klaim HAM yang bermuara pada pemulihan beririsan dengan mandat Komnas HAM RI. Pada saat yang sama, Komnas HAM RI memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam menjangkau kasus pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, Komnas HAM RI mencoba menetapkan isu strategis sebagai manifestasi pembacaan atas situasi global HAM dan situasi nasional HAM. Berpijak dari isu strategis tersebut, Komnas
HAM RI mencoba meletakkan tantangan baru HAM sepanjang 2023 sebagai perspektif (cara pandang) sebagai basis untuk menyusun formulasi strategi dan merancang aktivitas lembaga. Perspektif ini diarahkan untuk memperkuat realisasi isu strategis Komnas HAM RI.
Berdasarkan isu strategis dan perspektif tersebut terangkai aktivitas-aktivitas Komnas HAM RI sepanjang 2023. Rangkaian aktivitas tersebut menjadi bagian dari ikhtiar merealisasikan mandat Komnas HAM RI dan memaknai tantangan-tantangan HAM baru. Ikhtiar Komnas HAM tersebut mendapat topangan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang terus melakukan pembenahan lembaga, perubahan budaya kerja, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang baik akan menjadi penopang Komnas HAM RI yang adaptif, transparans, dan akuntabel dalam memaknai mandat dan menghadapi tantangan baru HAM. Laporan Tahunan Komnas HAM 2023 mencakup dua pilar substansi, meliputi (1) rangkaian aktivitas yang dikembangkan oleh Komnas HAM RI beserta Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi; dan (2) dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan.
Dengan mengacu pada dua pilar substansi tersebut, Laporan Tahunan Komnas HAM RI pada 2023 ini terdiri dari tujuh bagian dengan cakupan muatan, sebagai berikut:
Bagian pertama, menyajikan uraian mengenai perspektif Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
Bagian kedua, menyajikan uraian mengenai laporan utama yang berisikan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis Komnas HAM RI yang dikontekskan sebagai upaya memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
Bagian ketiga, menyajikan uraian mengenai aktivitas-aktivitas yang berfokus pada upaya merealisasikan mandat pemajuan HAM Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
Bagian keempat, menyajikan uraian mengenai aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan mandat pelindungan Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
Bagian kelima, menyajikan uraian mengenai kontribusi Sekretariat Perwakilan Provinsi Komnas HAM RI untuk merespons permasalahan lokalitas HAM;
Bagian keenam menyajikan uraian mengenai dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang menopang Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM berdasarkan mandat mereka.
Bagian ketujuh merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan rumusan rekomendasi.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR V VII RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI X DAFTAR TABEL XIII DAFTAR DIAGRAM XVII
1.1. DINAMIKA GLOBAL DAN TANTANGAN BARU BAGIAN 1 TERHADAP PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAM 2 1.2. KEBERADAAN KOMNAS HAM RI DALAM PENDAHULUAN: DINAMIKA MEMAKNAI TANTANGAN BARU HAM 3 KONTEKS GLOBAL-NASIONAL A. PENEGAKAN HAM DI TAHUN POLITIK 5 DAN TANTANGAN BARU B. PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DALAM HAK ASASI MANUSIA MEMPERJUANGKAN HAM 5 C. KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN HAM DI PAPUA 6 D. PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN 7 E. PEMBANGUNAN DAN INVESTASI YANG MENGANCAM HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 8 F. KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT 9 G. REFLEKSI PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM 10 H. TANTANGAN LITERASI HAM BAGI AKTOR NEGARA (STATE ACTOR) DAN AKTOR NON-NEGARA (NON-STATE ACTOR) 11 1. TANTANGAN DALAM UPAYA PEMENUHAN, PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN HAK DISABILITAS. 12 J. TANTANGAN GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELANGGARAN HAM KELOMPOK RENTAN 13 K. REKONSOLIDASI GAGASAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN 14
BAGIAN 2
LAPORAN UTAMA: STRATEGI KOMNAS HAM RI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA, SERTA RESPONS TERHA- DAP TANTANGAN HAM SAAT INI
2.1. PENGANTAR: KOMNAS HAM RI DI TENGAH DINAMIKA TANTANGAN-TANTANGAN BARU HAM 20 REALISASI ISU STRATEGIS KOMNAS HAM RI 2.2. DAN PEMAKMAAN MANDAT KOMNAS HAM RI 21
BAGIAN 3
STRATEGI PEMAKNAAN MANDAT PEMAJUAN HAM DALAM DINAMIKA TANTANGAN BARU HAM
3.1. PENGANTAR: REALISASI MANDAT PEMAJUAN HAM 44 3.2. REALISASI MANDAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAM 45 3.3. REALISASI MANDAT PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN HAM 54
BAGIAN 4
STRATEGI PEMAKNAAN MANDAT PENEGAKAN HAM DALAM DINAMIKA TANTANGAN BARU HAM
4.1. PENGANTAR: REALISASI MANDAT PENEGAKAN 68 HAM REALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN OLEH 4.2. KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADUAN 69 4.3. REALISASI FUNGSI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMAS HAM RI 81 4.3. REALISASI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI 91
BAGIAN 5
PERAN SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI KOMNAS HAM RI
5.1. PENGANTAR: KEBERADAAN SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI KOMNAS HAM RI DALAM MELOKALKAN TANTANGAN BARU HAM 104 REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU 5.2. HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT 105 5.3. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH 109
5.4. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA 115 5.5. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 122 5.6. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU 128 5.7. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 134 6.1. PENGANTAR: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN BAGIAN 6 TATA KELOLA KELEMBAGAAN SEBAGAI PRASYARAT 142 6.2. REALISASI DUKUNGAN BIRO HUKUM, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA 143 TATA KELOLA KELEMBAGAAN 6.3. REALISASI DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI TERHADAP KERJA DAN KINERJA PUBLIK 151 KOMNAS HAM RI DALAM 6.4. REALISASI AKTIVITAS BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL 153 MEMAKNAI TANTANGAN BARU HAM 6.5. REALISASI AKTIVITAS BIRO UMUM 156 7.1. KESIMPULAN 162 BAGIAN 7 7.2. REKOMENDASI 165 PENUTUP
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan untuk Mengantisipasi Pemilu 2024 24 Tabel 2.2. Aktivitas Implementasi Keppres nomor 17 Tahun 2022 26 Tabel 2.3. Aktivitas untuk Menjangkau Publik Mengenai Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu 27 Tabel 2.4. Inisiasi Tiga Pola Strategi dalam Penanganan Permasalahan HAM di Papua 29 Tabel 2.5. Aktivitas Mengantisipasi Sentimen Berbasis Agama Menjelang Pemilu 2024 31 Tabel 2.6. Respons Komnas HAM RI dalam Menangani Isu Strategis Bisnis dan HAM 34 Tabel 3.1. Tema SNP dan Irisannya Dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI 47 Tabel 3.2. Tema Kajian dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI 50 Tabel 3.3. Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Rasionaitas yang Melandasi Urgensi Kajian 51 Tabel 3.4. Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI 52 Tabel 3.5. Substansi Pedoman dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI 53 Tabel 3.6. Aktivitas Pelatihan bagi Populasi Kunci terkait Isu HAM dan AIDS 56 Tabel 3.7. Ragam Tema Kampanye HAM melalui Pemanfaatan Media Sosial 57 Tabel 3.8. Serial Podcast dengan Ragam Tema HAM 59 Tabel 4.1. Penanganan Pengaduan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM RI 72 Tabel 4.2. Mekanisme Pemberian Surat Penanganan Aduan/Kasus 74 Tabel 4.3. Penerbitan Surat Informasi Aduan 74 Tabel 4.4. Respons Komnas HAM RI atas Percepatan Penyelesaian Investasi di PSN 83 Tabel 4.5. Jumlah Kasus dan Jumlah Surat yang Masuk Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI 90 Tabel 4.6. Data Penanganan Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 92 Tabel 4.7. Capaian Kesepakatan Para Pihak Hasil Mediasi Komnas HAM RI 93
Tabel 4.8. Dokumen Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sebagai Bentuk Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 96 Tabel 4.9. Kasus Berdimensi Konflik Agraria yang Dimediasi Komnas HAM RI 97 Tabel 5.1. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 105 Tabel 5.2. Klasifikasi Asal Pihak yang Mengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 105 Tabel 5.3. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 106 Tabel 5.4. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 106 Tabel 5.5. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 109 Tabel 5.6. Cara Penyampaian Berkas dan Jumlah Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 110 Tabel 5.7. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 110 Tabel 5.8. Klasifikasi Korban yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 111 Tabel 5.9. Klasifikasi Pihak yang Dadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 112 Tabel 5.10. Situasi Hak atas Lingkungan yang Terdampak Investasi yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 112 Tabel 5.11. Situasi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM Rl Perwakilan Provinsi Aceh 113 Tabel 5.12. Situasi Konflik Agraria yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 114 Tabel 5.13. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria 119 Tabel 5.14. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM 119 Tabel 5.15. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penyempitan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik 120 Tabel 5.16. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan 120
Tabel 5.17. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan HAM dalam Situasi Konflik dan Kekerasan 121 Tabel 5.18. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Penanganan Pemajuan dan Pelindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 121 Tabel 5.19. Klasifikasi Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 122 Tabel 5.20. Klasifikasi Pihak yang Mengadu yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 122 Tabel 5.21. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat 123 Tabel 5.22. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM Rl Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Antisipasi Pemilu 2024 125 Tabel 5.23. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Bisnis dan HAM 125 Tabel 5.24. Aktivitas Mediasi HAM Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat Terkait Konflik Agraria 127 Tabel 5.25. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku 128 Tabel 5.26. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku 129 Tabel 5.27. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku 129 Tabel 5.28. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Situasi Konflik Agraria 130 Tabel 5.29. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Pelindungan Kelompok Disabilitas 131 Tabel 5.30. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Peningkatan Perspektif HAM bagi Pemangku Kepentingan 131 Tabel 5.31. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Penyusutan Ruang Publik dan Kebebasan Sipil 132 Tabel 5.32. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Mengantisipasi Pemilu 2024 133 Tabel 5.33. Klasifikasi Hak yang Dilanggar yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 134 Tabel 5.34. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 135 Tabel 5.35. Klasifikasi Asal Wilayah Pengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 135
Tabel 5.36. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Konflik Agraria 136 Tabel 5.37. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu 137 Tabel 5.38. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Bisnis dan HAM 137
Tabel 6.1. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Pemajuan HAM 145 Tabel 6.2. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Penegakan HAM 146 Tabel 6.3. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Antar Fungsi 146 Tabel 6.4. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Kesetjenan 147 Tabel 6.5. Keanggotaan Komnas HAM Rl pada Organisasi Internasional 147 Tabel 6.6. Peraturan pada Tingkat Komisi Komnas HAM RI 150 Tabel 6.7. Peraturan pada Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI 151 Tabel 6.8. Tiga Jenis Dokumen Hukum yang Tersaji Melalui Website Komnas HAM RI 151 Tabel 6.9. Keterlibatan Komnas HAM RI dalam Perkara Hukum 152 Tabel 6.10. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Komnas HAM RI 154 Tabel 6.11. Rekomendasi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 154 Tabel 6.12. Pembagian Alokasi Belanja Komnas HAM RI 155 Tabel 6.13. Alokasi Anggaran untuk Mendukung Output Prioritas Nasional Komnas HAM RI 155 Tabel 6.14. Pengumuman Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Komnas HAM RI 158 Tabel 6.15. Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Kepala Biro 159
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Irisan Mandat Komnas HAM RI dengan Situasi HAM Global dan Situasi HAM Nasional (Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM) 4 Gambar 2.1. Rasionalitas SNP Pemilu dan Tujuan dari SNP Pemilu 22 Gambar 2.2. Prasyarat Hakim Ad Hoc HAM pada MA Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM RI 25 Gambar 2.3. Identifikasi Komnas HAM RI terkait Faktor Konflik Kekerasan di Papua 28 Gambar 2.4. Persebaran Wilayah Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Papua pada 2023 28 Gambar 2.5. Rasionalitas SNP Bisnis dan HAM 32 Gambar 2.6. Kontribusi yang Diharapkan dari SNP tentang Bisnis dan HAM 33 Gambar 4.1. Empat Situasi HAM yang Dapat Dijadikan Sebagai Fokus Pemantauan 69 Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah Berkas dan Aduan Tahun 2022 dan 2023 70 Gambar 4.3. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan 70 Gambar 4.4. Ragam Kanal dan Jumlah Penyampaian Konsultasi Aduan 71 Gambar 4.5. Isu Konsultasi HAM yang Diterima Komnas HAM RI 72 Gambar 4.6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat 73 Gambar 4.7. 75 Isu dan Tujuan Surat Perlindungan HAM Gambar 4.8. 76 Klasifikasi Pengadu Lima Tertinggi Gambar 4.9. Sebaran Wilayah Dugaan Pelanggaran HAM 76 Gambar 4.10. Klasifikasi Korban Lima Tertinggi 77 Gambar 4.11. Klasifikasi Pihak Teradu 77 Gambar 4.12. Klasifikasi Hak yang Diadukan 78 Gambar 4.13. 79 Capaian Kegiatan Layanan Data dan Informasi Gambar 4.14. Program Unggulan Layanan Pengaduan Komnas HAM RI 80 Gambar 4.15. Mekanisme Surat Menyurat Komnas HAM RI 90 Gambar 4.16. Tahapan Mediasi Komnas HAM RI 91 Gambar 4.17. Klasifikasi Kasus dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 94 Gambar 4.18. Klasifikasi Pengadu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi 94 Komnas HAM RI
Gambar 4.19. Klasifikasi Teradu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 95 Gambar 5.1. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 116 Gambar 5.2. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 116 Gambar 5.3. Klasifikasi Korban Pelanggaran HAM yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 117 Gambar 5.4. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 117 Gambar 5.5. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 123 Gambar 6.1. Penandatanganan Naskah Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Berbagai Mitra Strategis 144 Gambar 6.2. Pengklasifikasian Mitra Strategis Komnas HAM RI Sesuai dengan Karakterisktik Mitra 144 Gambar 6.3. Pemanfaatan Media Digital untuk Memperluas Penyebaran Aktivitas Komnas HAM RI 149 Gambar 6.4. Pemberitaan Media Massa mengenai Sepuluh Top Isu Aktivitas Komnas HAM RI 150 Gambar 6.5. Pencapaian Opini WTP Komnas HAM RI dari BPK Tahun Kelima 157 Gambar 6.6. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Komnas Rl Selama Lima Tahun Terakhir yang Cenderung Meningkat 158
Pendahuluan
Dinamika Konteks Global - Nasional dan Tantangan Baru Hak Asasi Manusia
BAGIAN 1
PENDAHULUAN: DINAMIKA KONTEKS GLOBAL - NASIONAL DAN TANTANGAN BARU HAK ASASI MANUSIA
"Komnas HAM bertujuan: (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Pasal 75, UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
1.1. Dinamika Global dan Tantangan Baru Terhadap Pemajuan dan Pelindungan HAM
Hak Asasi Manusia (HAM), keberadaan Komnas HAM RI, dan mandat Komnas HAM untuk merealisasikan HAM sebagai realita sehari-hari menghadapi berbagai tantangan baru. Tantangan baru HAM yang ada saat ini tentu berbeda dengan tantangan ketika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Komnas HAM RI dibentuk pada 1993. Tantangan baru HAM semakin kompleks karena ada intensifikasi interaksi antara situasi global HAM dan situasi HAM nasional. Tantangan global HAM yang saling terkait, seperti kapitalisme,kemiskinan dan ketidakadilan, krisis demokrasi, degradasi lingkungan, konflik bersenjata dan kekerasan, disrupsi teknologi, dominasi korporasi, dan kejahatan terorganisir mengancam ruang hidup masyarakat di seluruh dunia. Tantangan-tantangan baru HAM tersebut berbeda dengan ruang hidup pada saat instrumen HAM lahir.
Tantangan global HAM tersebut akan berimplikasi pada realisasi HAM dan pelaksanaan mandat Komnas HAM RI.
Pelaksaan mandat Komnas HAM tidak terlepas dari kontestasi kepentingan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, Komnas HAM RI melakukan perubahan strategi, pemahaman konteks global dan nasional serta pemaknaan mandat agar tetap relevan dan berdampak pada pemajuan dan pelindungan HAM.
Komnas HAM RI kini telah memasuki usia 30 tahun dan menghadapi tantangan baru HAM, baik global maupun nasional, yang berbeda pada saat kelahirannya. Langkah inovasi dan inisiatif
Komnas HAM RI yang terartikulasikan melalui pengembangan norma, modifikasi mekanisme, dan pengembangan kemitraan strategis dengan beragam pemangku kepentingan tata
kelola HAM. Langkah inovasi dan inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemaknaan Komnas HAM RI dalam merespons tantangan baru HAM di Indonesia.
1.2. Keberadaan Komnas HAM RI dalam Memaknai Tantangan Baru HAM
Sepanjang 2023, Komnas HAM RI telah mengembangkan strategi, program, dan aktivitas untuk mengefektifkan norma HAM internasional dalam menghadapi
tantangan baru HAM. Pemaknaan mandat ini diperlukan agar Komnas HAM RI tetap responsif dan sesuai dengan konteks hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya Keindonesiaan. Pemaknaan HAM dengan menjangkarkan pada standar universal akan memperkuat legitimasi pemaknaan mandat Komnas HAM RI.
Peran Komnas HAM RI dalam menerjemahkan norma HAM universal dalam konteks lokal terformulasikan melalui salah satu misi Komnas HAM RI. Misi ini tercantum dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024, yaitu penguatan peran strategis Komnas HAM RI di tingkat nasional dan internasional. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan melalui: (1) kerja sama ber-
bagi pengalaman terbaik; (2) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaiancapaian Komnas HAM; dan (3) mendorong normanorma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.
Kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2022-2027 menetapkan sembilan isu strategis sebagai bagian dari upaya memaknai situasi HAM di tingkat nasional melalui perspektif HAM. Kesembilan isu strategis ini menjadi arah navigasi Komnas HAM RI selama lima tahun ke depan. Kesembilan isu strategis ini kemudian dihadapkan pada dinamika tantangan baru HAM sepanjang 2023.
Pengembangan strategi, program, dan aktivitas lembaga sepanjang 2023, meru-
pakan:(1) ekspresi menerjemahkan sembilan isu strategis; dan (2) diikhtiarkan untuk memaknai dinamika isu HAM sepanjang 2023. Kesebelas dimensi tantangan HAM baru sepanjang 2023 kemudian dipergunakan sebagai perspektif dari seluruh strategi, program, dan aktivitas Komnas HAM RI. Keterkaitan antara pemaknaan mandat Komnas HAM RI dengan situasi HAM global dan situasi HAM nasional RI sepanjang 2023 dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.
Dinamika Nasional Bisnis dan HAM Konflik agraria Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM Kelompok Retan Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara Dinamika Global Pengaduan Masyarakat terhadap Hak Atas Kesejahteraan Perubahan Geopolitik Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM Perubahan Iklim Kelompok Marjinal Dimensi Internal Perubahan Teknologi Mandat Tantangan didalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Rekonsolidasi Gagasan Perubahan Politik Komnas HAM RI Perlindungan Hak Disabilitas dan Penguatan Ketidakadilan Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM Dominasi Korporasi Kelembagaan Kelompok Retan Kejahatan terorganisir Permasalahan HAM di Papua Pelanggaran HAM Papua Antisipasi Pemilu 2024 Antisipasi Penegakan HAM di Tahun Politik Tantangan didalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Disabilitas Perlindungan Pembela HAM Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Menurunnya ruang Kebebasan Sipil dan Ancaman Kebebasan Sipil dalam Memperjuangkan HAM Pelanggaran HAM yang Berat Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Pelanggaran HAM Papua
Gambar 1.1. Irisan Mandat Komnas HAM RI dengan Situasi HAM Global dan Situasi HAM Nasional (Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM)
A. Penegakan HAM di Tahun Politik
Komnas HAM RI mengidentifikasi 18 kelompok rentan dalam pemilu di antaranya, perempuan, kelompok keragaman seksual dan identitas gender, tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit, tunawisma, warga binaan pemasyarakatan, tahanan, pekerja perkebunan dan pertambangan, masyarakat adat, masyarakat di perbatasan dan kepulauan terpencil, pekerja rumah tangga (PRT), orang dengan HIV, anak dan pemilih pemula, lansia, penyintas konflik sosial, minoritas agama atau penghayat kepercayaan atau keyakinan, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan penyintas bencana alam dan non-alam. Kedelapan belas kelompok rentan ini belum mendapatkan jaminan penuh hak konstitusionalitasnya dari penyeleng-
gara pemilu. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam penyelenggara Pemilu menjadi raison 'etre untuk mengafirmasi kelompok rentan karena faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun fisik mereka. Kehadiran negara dapat menjamin agar: (1) kelompok rentan mempergunakan hak politik secara bebas; dan (2) melindungi hak pilih kelompok rentan secara bebas dari pengaruh tidak sah.
Situasi ini yang melatarbelakangi Komnas HAM RI pada 2023 untuk menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemilu dan HAM. SNP ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu untuk: (1) mengidentifikasi dampak Pemilu terhadap hak kelompok rentan; dan (2) langkah untuk memenuhi dan melindungi hak politik kelompok rentan.
Ancaman terhadap peradaban demokrasi dan supremasi konstitusi menjelang Pemilu pada 2024 semakin menguat ketika hak pilih kelompok rentan belum mendapatkan perhatian dari penyelenggara
pemilu. Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI berfokus pada penerapan nilai-nilai HAM pada pesta demokrasi 2024, khususnya hak konstitusionalitas kelompok rentan yang berpotensi terlanggar.
Komnas HAM RI berupaya memastikan Pemilu 2024 berpijak pada kejujuran, keadilan, inklusif dan memelihara nilai-nilai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
B. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil dan Ancaman Kebebasan Sipil dalam Memperjuangkan HAM
Kinerja demokrasi cenderung mengalami Kemunduran kemunduran. demokrasi ini terefleksikan melalui penerapan draconian law sehingga
mengakibatkan penyusutan ruang sipil. Meskipun telah dijamin melalui norma pelindungan Anti - Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP), aktivisme pembela HAM terus menghadapi sejumlah ancaman, baik fisik maupun media digital. Situasi ini akan memunculkan efek ketakutan bagi masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM dan lingkungan. Kriminalisasi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar serta Daniel Frits Maurits Tangkilisan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan fakta empirik terjadinya penyempitan ruang publik dan kebebasan sipil di Indonesia serta minimalnya pelindungan hukum bagi aktivisme HAM dan lingkungan.
gagal mendemokratisasikan hukum pidana (democratizing criminal law). Komnas HAM RI mencatat beberapa ketentuan KUHP Baru yang berpotensi memperlemah upaya kebebasan sipil dan HAM, seperti ketentuan mengenai unjuk rasa dan demonstrasi, penghinaan kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta penghinaan kekuasaan publik dan lembaga negara.
Penyempitan ruang kebebasan sipil semakin kentara ketika, KUHP Baru
Aktivitas demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia terus mendapatkan ancaman dan serangan. Berdasarkan kondisi ini, Komnas HAM RI mengartikulasikanserangkaian aktivitas untuk merespons
Penurunan Ruang Kebebasan Sipil dan Ancaman Kebebasan Sipil dalam Memperjuangkan HAM.
Komnas HAM RI mendorong empat dimensi yang menjadi instrumen pena-
kar jaminan kebasan sipil meliputi partisipasi dalam pembuatan kebijakan, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul serta akses terhadap informasi.
C. Kompleksitas Permasalahan HAM di Papua
Menurut catatan Komnas HAM RI jumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari dimensi kekerasan dan konflik bersenjata. Situasi kekerasan di Papua tidak terlepas dari pendekatan keamanan yang terus mengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Namun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menegasikan konflik yang terus terjadi di Papua. Pemerintah menyatakan semua pihak harus melihat Papua
dari sisi yang positif dan tidak perlu membesar-besarkan persoalan kecil di Papua. Pendekatan keamanan tetap dipergunakan untuk menyelesaikan perlawanan bersenjata, mengamankan pembangunan infrastruktur serta memfasilitasi eksplorasi sumber daya alam (SDA) di Papua. Pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang disematkan Kepolisian RI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI memperlihat pemerintah tidak memiliki kapasitas mengelola resolusi konflik.
Komnas HAM RI menyatakan bahwa masyarakat Pa pua menghadapi dampak lanjutan yang luput dari diskursus publik, yaitu kehilangan akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya akibat konflik bersenjata. Konflik bersenjata selain mengancam hak hidup dan hak atas keamanan sehing-
ga menghilangkan akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, masalah keamanan di Papua berdampak pada layanan pendidikan anakanak, termasuk pengungsi dalam negeri, kelaparan dan busung lapar, tutupnya sekolah dan fasilitas kesehatan, hingga lumpuhnya
aktivitas pemerintahan sebagai penyedia layanan dasar esensial. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai pemenuhan hak perempuan, anak, lansia di wilayah pengungsian serta infrastruktur fasilitas umum yang rusak.
Kompleksitas isu Papua semakin bertambah pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan pelaksanaan proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) yang tersebar di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Kebijakan ini memicu perambahan hutan Papua untuk kepentingan ekstraktif yang mengancam eksistensi wilayah ulayat dan ruang hidup masyarakat adat serta keanekaragaman hayati.
Berdasarkan irisan konflik dan aktivitas korporasi di Papua, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Bisnis dan HAM. SNP ini mencoba mengartikulasikan pendekatan sensitif konflik dan mengembangkan uji tuntas HAM dengan standar yang lebih tinggi bagi setiap korporasi yang beraktivitas di Papua.
D. Pengaduan Masyarakat terkait dengan Hak Atas Kesejahteraan
Pada 2023 Komnas HAM RI berada
dalam periode kritis untuk menempatkan agenda HAM dalam semesta kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan pemerintah di 2023 dan tahun sebelumnya berfokus pada kemudahan investasi untuk mendorong proyek-proyek pembangunan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PSN. Hasil pemantauan Komnas HAM RI selama tiga tahun terakhir menyatakan terdapat 1.675 kasus pelanggaran HAM. Sebanyak 535 kasus di antaranya merupakan konflik baru. Kasus didominasi oleh konflik pertanahan, PSN atau infrastruktur, perkebunan,kehutanan,pertambangan, pesisir, dan bangunan milik negara serta rumah dinas. Menurut hasil pemantauan tersebut, PSN menjadi sumber baru konflik agraria karena dibarengi penerapan pendekatan keamanan.
Oleh karena itu, Komnas HAM RI terus mengingatkan dalam pembangunan IKN dan PSN harus berpijak pada pendekatan berbasis HAM dan menghormati hak atas pembangunan yang melekat pada setiap masyarakat yang terdampak. Komnas HAM RI, memberikan perhatian khusus atas dampak HAM akibat penerapan pendekatan keamanan sebagai salah satu dimensi yang diatur dalam SNP tentang Bisnis dan HAM. SNP
ini memberikan aksentuasi hak untuk mengatur (right to regulate) semestinya dipergunakan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan pelindungan HAM serta lingkungan.
Percepatan investasi infrastruktur, khususnya kawasan PSN dan IKN yang diperkuat melalui UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya menegasikan kelayakan uji tuntas lingkungan, HAM, dan partisipasi masyarakat yang terdampak. Kasuskasus PSN di Air Bangis, di Rempang, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengancamkan HAM
mendapatkan atensi penuh dari Komnas HAM RI.
Komnas HAM RI memfasilitasi Pengaduan Masyarakat, khususnya Hak Atas Kesejahteraan karena beririsan dengan aktivitas korporasi yang berinvestasi di kawasan IKN dan PSN. Kedua kawasan pembangunan ini diberikan sejumlah kemudahan, namun tidak diba-
rengi dengan akuntabilitas untuk menghormati HAM dan lingkungan. Komnas HAM RI melalui aktivitas sepanjang 2023 menegaskan pandangannya bahwa setiap investasi harus tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pelindungan terhadap HAM yang berpotensi terdampak (responsible investment).
E. Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup
Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong investasi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyakini hilirisasi akan menciptakan dan membuka kesempatan kerja secara signifikan sehingga mengurangi kemiskinan. Pemerintah berencana memperluas penerapan program hilirisasi pada komoditas yang lain, seperti timah, tembaga, bauksit, batubara, rumput laut, dan kelapa sawit. Ruang eksploitasi SDA dibuka luas
melalui penerapan omnibus law yang bertujuan menderegulasi pengaturan mengenai HAM dan lingkungan. Deregulasi ini diasumsikan akan mempermudah hilirisasi nikel sebagai bagian dari politik transisi energi. Namun demikian, politik transisi energi berdampak pada deforestasi, susutnya biodiversitas, pencemaran air dan udara hingga pergeseran ruang hidup masyarakat. Bahkan di wilayah episentrum nikel, seperti Sulawesi dan Maluku, persentase penduduk miskin malah naik ketika angka kemiskinan di daerah lain turun.
Kebijakan energi terbarukan melalui hilirisasi, justru mengakibatkan ketidakadilan eko-sosial pada masyarakat di episentrum nikel. Komnas HAM RI berupaya merespons dampak inves-
tasi melalui serangkaian aktivitas pada 2023 untuk menyelisik dampak Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup. Aktivitas ini diarahkan sebagai
upaya Komnas HAM RI mendorong komitmen investor untuk mengkalkulasi dampak investasi terhadap HAM dan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.
Komnas HAM RI memandang bahwa politik investasi yang ditujukan menciptakan ekosistem kebijakan yang ramah pasar malah memperbesar relasi asimetri antara investor dengan masyarakat terdampak. Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI mendesak Pemerintah mengambil langkahlangkah yang tepat mengurangi dampak investasi pertambangan terhadap HAM dan lingkungan. Dalam konteks ini, Komnas HAM RI mendorong pemberian amnesti kriminalisasi aktivisme Pembela HAM. Selanjutnya, pada 2023, Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM. SNP ini mendorong korporasi mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan menerapkan uji tuntas HAM untuk menyelisik potensi dan dampak aktual aktivitas bisnis terhadap perubahan iklim.
F. Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Dalam kampanye politiknya di masa Pilpres 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berikrar menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu Namun, selama dua periode kepemimpinannya, janji politik tersebut belum dipe-
nuhi. Kemudian, menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden membentuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). Tim PPHAM ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2022. Inisiatif ini sebagai bentuk komplementer berbagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan upaya merealisasikan keadilan transisional. Pada saat bersamaan Pemerintah seharusnya juga mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial.
Salah satu pelanggaran HAM yang berat yang diadili dalam periode pemerintahan saat ini adalah kasus Paniai. Proses pegadilan terhadap kasus Paniai belum tuntas, karena ada upaya hukum kasasi. Kejaksaan Agung RI mengajukan kasasi atas putusan bebas terdakwa di Pengadilan HAM Berat Paniai di Makassar pada Desember 2022. Namun penanganan kasasi terhambat karena hakim ad hoc untuk mengadili belum berhasil ditetapkan oleh DPR. Pada sisi yang lain, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM RI atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu masih berada di Kejaksaan Agung. Presiden Joko Widodo seharusnya dapat menjembatani kebuntuan proses ini.
Situasi ini menunjukkan bahwa Komnas HAM RI dihadapkan pada tantangan HAM baru dalam menyeimbangkan penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat antara mekanisme non-
yudisial dan mekanisme yudisial. Komnas HAM RI secara konsisten mengawal kedua mekanisme berjalan secara komplementer satu dengan yang lain dan secara koheren memastikan penerapan prinsip-prinsip hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan pencegahan keberulangan.
Komnas HAM RI melalui serangkaian aktivitasnya hendak mengingatkan setiap pilihan politik penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, kepen-
tingan korban harus menjadi pijakan kebijakan (victim-centred approach). Komnas HAM RI secara konsisten terus mendesak Pemerintah untuk memper-
gunakan ragam pendekatan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu agar hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan dapat terpenuhi.
G. Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM
Kekuasaan korporasi kini telah mempengaruhi kehidupan publik. Konteks operasi korporasi akan memicu dampak yang berbeda terhadap HAM maupun masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, upaya mendorong penghormatan HAM dalam lingkup aktivitas korporasi melalui uji tuntas HAM serta mekanisme pemulihan masih menjadi tantangan tersendiri. Hasil analisis Komnas HAM RI menunjukkan kasus berdimensi bisnis dan HAM paling banyak berkaitan dengan konflik agraria yang disebabkan tumpang tindihnya perizinan, penggusuran paksa hingga proses ganti rugi yang belum layak.
Sejumlah aktivitas Komnas HAM RI di
sepanjang 2023 dapat diletakkan sebagai upaya Komnas HAM RI dalam menjangkau korporasi untuk menghormati HAM, seperti (1) memberikan panduan mengintegrasikan HAM ke dalam praktik bisnis; (2) memfasilitasi dialog antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sipil; (3) mendokumentasikan pelanggaran yang melibatkan korporasi melalui pemantauan. Sepanjang periode 2020-2023 Komnas HAM RI telah memediasi sebanyak 1.737 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi. Kemudian, pada 2023 Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM yang bertujuan memberikan panduan kepada para korporasi memperkuat tanggung jawab terhadap HAM melalui pengembangan kebijakan internal, uji tuntas HAM, dan mekanisme pemulihan.
Keberadaan korporasi sebagai aktor non-negara memunculkan tantangantantangan HAM baru yang perlu diatasi oleh Komnas HAM RI. Dalam kaitan ini, sejumlah aktivitas Komnas
HAM ditujukan sebagai bagian dari Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM selama 2023. Aktivitas ini bermuara pada upaya untuk menyelisik dampak HAM yang diakibatkan oleh
korporasi yang memengaruhi penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap masyarakat adat dan Pembela HAM.
H. Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara (State Actor) dan Aktor Non-Negara (Non-State Actor)
Kemajuan teknologi memunculkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi HAM untuk mengatasi kemajuan teknologi. Ketika inovasi teknologi berinteraksi dengan HAM, sebagai implikasinya maka bermunculan hakhak baru. Situasi ini membutuhkan penafsiran ulang secara radikal karena instrumen HAM yang ada tidak lagi mencukupi memberikan pelindungan akibat kemajuan teknologi. Komnas HAM RI memiliki peran penting untuk memastikan setiap korporasi yang mengembangkan teknologi berpijak pada kepentingan manusia dan HAM serta memiliki strategi mitigasi dampak HAM yang diakibatkan oleh pemanfaatan teknologi baru.
Sejak 2020 Komnas HAM RI telah menyadari perlu ada mekanisme khusus untuk melindungi serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM yang kini mulai merambah ranah digital. Selanjutnya, pada 2022 Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perubahan Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Komnas HAM RI melakukan kajian terhadap 108 aduan terkait impelementasi UU ITE selama 2016-2021. Kemudian, pada 2023 Komnas HAM RI membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (KOMNAS HAM-CSIRT). Pembentukan tim ini merupakan upaya Komnas HAM RI dalam menangkal potensi serangan siber terhadap data dan informasi tentang HAM. Selanjutnya, Komnas HAM RI melalui penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM mengaksentuasi tanggung jawab korporasi sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan komitmen melakukan uji tuntas HAM.
Penempatan sentralitas pemegang hak, khususnya hak korban atas pemulihanmenjadi tantangan bagi Komnas HAM RI. Pada 2023 ini Komnas HAM mengembangkan serangkaian aktivitas yang ditujukan sebagai upaya mem-
berikan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara. Upaya Komnas HAM RI untuk meningkatkan literasi bagi aktor non-negara dikembangkan melalui penyusunan pengaturan berupa pedoman (panduan) dan peningkatan
kapasitas dalam memaknai akuntabilitas korporasi terhadap HAM. Literasi HAM yang dikembangkan Komnas HAM sepanjang 2023 bertujuan agar kedua aktor ini dapat mengembangkan ekosistem tata kelola HAM.
I. Tantangan dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas.
Hambatan inklusivitas bagi orang dengan disabilitas untuk mengakses hak pekerjaan dan pekerjaan yang layak menurut Komnas HAM RI berkaitan dengan rezim ketenagakerjaan. Rezim ketenagakerjaan saat ini masih menganggap kelompok disabilitas tidak memiliki kemampuan bekerja. Asumsi ini menyebabkan orang
dengan disabilitas mayoritas bekerja di sektor informal. Selain permasalahan itu, Komnas HAM RI mengungkapkan bahwa kelompok disabilitas yang bekerja di sektor informal belum mendapatkan pelindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Komnas HAM RI dalam menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM mendorong korporasi memberikan afirmasi untuk menghapus hambatan akses orang dengan disabilitas terhadap hak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak.
Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM sepanjang tahun 2023 melaksanakan berbagai aktivitas yang berfokus pada upaya menghapus Tantangan dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius Komnas HAM RI mengenai isu penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia khususnya di institusi rehabilitasi. Selain itu, diskriminasi, marjinalisasi
serta stigma negatif yang dialami oleh kelompok disabilitas, termasuk hak atas pekerjaan menjadi fokus Komnas HAM RI. Upaya ini bertujuan menciptakan ekosistemketenakerjaan yang inklusif bagi orang dengan disabilitas.
J. Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM Kelompok Retan
Indonesia telah memiliki institusi dengan mandat khusus pelindungan bagi kelompok rentan tertentu. Namun keberadaan institusi itu belum mencukupi untuk memberikan pelindungan HAM yang responsif yang sesuai dengan karakteristik kelompok rentan. Afirmasi yang menjadi hak konstitusionalitas setiap kelompok rentan masih terhambat karena belum tersedia produk legislatif yang berfungsi mengefektifkan pelindungan yang dibutuhkan.
Dalam konteks ini, Komnas HAM RI terus mendorong legalitas pelindungan pekerja rumah tangga melalui percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Komnas HAM RI juga menekankan pentingnya kebijakan afirmasi kelompok rentan agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 secara bebas, adil, transparan, dan non diskriminasi. Permasalahan kelompok rentan dalam Pemilu belum teratikulasikan secara memadai dalam tata kelola Pemilu.
Kebutuhan spesifik kelompok rentan yang membutuhkan kehadiran penyelenggara Pemilu, seperti akses menggunakan hak pilih, pendataan, sarana dan prasarana khusus, ketiadaan identitas kependudukan, keamanan, dan lain-lain.
Berkaitan dengan kekerasan seksual yang cenderung mengalami kenaikan di lembaga pendidikan, Komnas HAM RI menjalin koordinasi dan pemantauan berbasis pada kepentingan korban. Koordinasi dan pemantauan ini dilakukan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga dan komisi terkait. Selain itu, Komnas HAM RI memberikan perhatian arus pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Provinsi Aceh yang memunculkan penolakan warga. Selanjutnya, Komnas HAM RI juga menanangani masalah yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang rentan menjadi korban kejahatan transnasional, terutama kejahatan perdagangan orang, perdagangan narkoba, dan terorisme. Sepanjang 2020-2022, Komnas HAM Rl telah menerima dan memverifikasi 170 aduan, termasuk aduan perdagangan orang.
Komnas HAM RI sepanjang 2023 secara konsisten mengartikulasikan sejumlah aktivitas yang berfokus pada upaya mengatasi Tantangan Global dan Dampaknya
Terhadap Pelanggaran HAM Kelompok Retan. Komnas HAM RI menyusun sejumlah aktivitas yang ditujukan mengatasi permasalahan pengungsi dan pekerja migran yang
rentan menjadi korban beragam permasalahan hukum dan HAM melalui pendekatan cross-cutting issues.
K. Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan
Keseluruhan aktivitas sepanjang 2023 dapat diletakkan sebagai bagian dari upaya memaknai posisi unik Komnas HAM RI dalam tata kelola HAM di tingkat nasional maupun global. Posisi unik ini memperkuat potensi peran Komnas HAM RI sebagai penghubung dalam mengintegrasikan HAM pada konteks nasional. Pada saat yang sama Komnas HAM RI juga dapat memperkuat relasi antara aktor negara dengan aktor non-negara untuk bertukar gagasan dalam mengembangkan kebijakan yang berdimensi HAM.
Komnas HAM RI terus berupaya mela-
kukan rekonsolidasi gagasan dan penguatan kelembagaan, baik pada kantor nasional maupun di Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI melalui: (1) pengisian jabatan struktural yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi; (2) penyusunan sejumlah kebijakan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman; (3) peningkatan kapasitas staf; (4) penguatan tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; (5) pengembangan jaringan dan perluasan kerja sama. Upaya rekonsolidasi gagasan dan penguatan kelembagaan ini bermuara pada upaya pemaknaan mandat Komnas HAM RI yang terus menghadapi tantangan baru HAM.
Berdasarkan dinamika tantangan baru HAM, Komnas HAM RI mencoba merekonsolidasi gagasan dan sekaligus memperkuat kapasitas lembaga untuk menjangkau korporasi sebagai agen penting dalam tata kelola HAM. Penyusun-
an SNP tentang Bisnis dan HAM menjadi pembelajaran penting bahwa mandat Komnas HAM RI juga harus menjangkau korporasi. Korporasi memiliki kekuasaan yang paradoks karena dapat memperkuat dan sekaligus mereduksi HAM. Meskipun
mandat formal Komnas HAM RI memperkuat peran aktor negara, kemudian mandat tersebut dicoba ditafsir ulang untuk menjangkau dan bermitra dengan aktor non-negara, khususnya korporasi.
2
Laporan Utama
Strategi Komnas HAM RI dalam Pelaksanaan Tugas & Fungsi Lembaga, serta Respons terhadap Tantangan HAM Saat Ini
11 Deklarasi Pemilu Ramah HAM mpok Ma fap K new ngb Strategi Komnas HAM RI dalam Pelaksanaan Tugas & Fungsi Lembaga dan Respons terhadap Tantangan HAM Saat Ini
2. Pelatihan BHR dengan UNDP (21-24 Agustus 2023 di Hotel Novotel Bandung). 3. Focus group discussion penanganan dan pemulihan korban Tragedi Kanjuruhan. 8. Audiensi bersama KPU RI di Kantor KPU RI. 9. Pemantauan Hak Pilih Masyarakat di Panti Sosial Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. 10. Audiensi dengan KPU Provinsi Jawa Barat. 15. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh.
1. Menghadiri Regional Consultation on Business and Human Rights, Environment and Climate Change in ASEAN with AICHR (29-30 Mei 2023 di Intercontinental Hotel dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur Malaysia).
4. Pemanggilan PSSI dan PT. LIB terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan.
5. Audiensi dengan TATAK tentang penyerahan Pendapat Hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan.
6. Permintaan keterangan ahli atas indikasi dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan
7. KPU RI maupun Bawaslu RI berkomitmen untuk mendukung percepatan penanganan laporan aduan kepemiluan yang diterima oleh Komnas HAM melalui layanan pos pengaduan Pemilu 2024.
11. Deklarasi Pemilu Ramah HAM dalam Rangkaian Peringatan 30 Tahun Komnas HAM.
12. Kegiatan FGD mengenai Kebijakan Pencegahan Karhutla Berbasis HAM Dalam Pencapaian Aksi Iklim Pembangunan Berkelanjutan.
13. Penandatanganan Nota Kesepahaman Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, dan LPSK tentang Mekanisme Respons Cepat Lembaga HAM Nasional untuk Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pembela HAM.
14. Pembacaan Deklarasi Bogor oleh Hari Kurniawan (Komnas HAM), Teo Reffelson (WALHI), Zarigoh (Komnas Perempuan), Siti Badriah (Migrant Care), Ahmad Jaetuloh (Sajogyo Institute), Fatum Ade (Perhimpunan Jiwa Sehat), dan Bariq S. Nata (The Samdhana Institute).
14 KONFERENSI NASIONAL PEMBELA HAK ASASI MANUSIA
BAGIAN 2
LAPORAN UTAMA
STRATEGI KOMNAS HAM RI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA, SERTA RESPONS TERHADAP TANTANGAN HAM SAAT INI
2.1. Pengantar: Komnas HAM RI di Tengah Dinamika Tantangan- Tantangan Baru HAM
Situasi HAM yang berinteraksi secara timbal balik, baik global maupun nasional menghasilkan tantangan-tantangan baru HAM. Interaksi ini berpotensi menghasilkan ancaman yang sangat beragam dan kompleks terhadap rezim HAM yang ada saat ini. Sementara itu, perkembangan norma HAM relatif terbatas, termasuk keterbatasan mandat Komnas HAM RI. Komnas HAM RI dengan mandat yang ada kini harus menghadapi tantangantantangan baru HAM dalam arena kontestasi beragam kepentingan dalam perumusan dan penetapan kebajikan. Pemilu 2024 yang lebih berorientasi pada strategi pemenangan elektoral berpotensi menempatkan kelompok rentan dieksploitasi oleh kepentingan elite politik. Adopsi kebijakan investasi melalui pendekatan model omnibus law mereduksi standar pelindungan HAM dan lingkungan yang diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembangunan mega proyek infrastruktur pada kawasan PSN telah menempatkan korporasi secara signifikan dalam pembentukan ekosistem kebijakan ekonomi.
Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI mencoba melakukan beragam inovasi melalui pemaknaan norma HAM dan mandat yang ada untuk menjangkau situasi Pemilu 2024 dan dampak paradoks korporasi.
2.2. Realisasi Isu Strategis Komnas HAM RI dan Pemaknaan Mandat Komnas HAM RI
Pertumbuhan ekonomi yang menjadi paradigma pembangunan di Indonesia berkontribusi dalam mendorong krisis iklim dan kerusakan sosio-ekologis, terutama akibat eksploitasi SDA. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga menghasilkan bentuk-bentuk kesenjangan lainnya, yang sering kali mengorbankan komitmen negara terhadap HAM, keadilan sosial dan lingkungan.
Pada sisi yang lain, Pemilu 2024 merupakan pemilihan umum serentak pertama untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif akan mempertaruhkan kepentingan yang saling berkontestasi. Penting untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi dan menjaga agar Pemilu 2024 tidak didominasi kepentingan demokrasi elektoralisme.
Komnas HAM RI dalam menghadapi tantangan baru HAM sepanjang 2023 berupaya memaknai mandatnya agar norma HAM dapat direalisasikan dalam praktik melalui strategi, program, dan aktivitas lembaga. Strategi, program, dan aktivitas diarahkan pada realisasi HAM yang termanifestasi melalui isu strategis yang telah ditetapkan Komnas HAM RI.
Bagian ini akan memaparkan strategi, program, dan aktivitas lembaga yang dikembangkan oleh Komnas HAM RI dalam merespons tantangan-tantangan baru HAM, dan sekaligus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI.
A. Inisiatif Komnas HAM RI Mengantisipasi Pemilu 2024 yang Berpotensi Menegasikan Pelindungan Kelompok Rentan
Pemilu 2024 selain menjadi bagian dari tahun Pemilu global juga menjadi titik kritis bagi kelompok rentan. Pemilu yang bebas dan adil yang inklusif harus terefleksikan pada setiap tahapan Pemilu. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, diskriminasi masih dialami oleh kelompok rentan, seperti ketiadaan identitas, tidak terdaftar dalam DPT, dan ketiadaan SDM dan infrastruktur yang responsif sesuai dengan karakteristik mereka yang unik dan berbeda. Terdapat beberapa isu strategis Komnas HAM RI yang memiliki irisan-irisan dengan Pemilu 2024 yang kental dengan logika demokrasi elektoral. Situasi ini menjadi tantangan baru HAM pada 2023 karena berimplikasi pada pelindungan kelompok rentan, meminggirkan isu-isu HAM yang menjadi ikrar politik Presiden, seperti kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.
Komnas HAM RI terus berupaya mengawal Pemilu yang lebih inklusif,
demokratis, dan berbasis pada HAM. Komnas HAM RI sepanjang 2023 mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kelompok rentan: (1) tidak mengalami hambatan ketika berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan (2) tidak mengulang kembali pengalaman negatif pada Pemilu sebelumnya.
Ketidakmampuan tata kelola Pemilu yang adaptif dengan kebutuhan spesifik kelompok rentan berpotensi menimbulkan hambatan dalam penerapan konsep ideal demokrasi,yaitu pemilu yang bebas dan adil.
Berkaitan dengan implikasi Pemilu terhadap HAM, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum. SNP ini disusun dengan argu-
mentasi bahwa dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, kelompok-kelompok rentan masih terabaikan hak-haknya, baik hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan haknya berpartisipasi dalam Pemilu.
Penyusunan SNP ini memiliki tujuan dalam mendorong penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, khususnya hak-hak kelompok rentan. Di sam-
ping itu, tujuan penyusunan SNP ini memberikan panduan bagi penyelenggara Pemilu mengenai keterkaitan dimensi HAM dalam Pemilu.
SEBELUM PEMILU Pada pemilu 2024, mayoritas pemilih merupakan kelompok rentan,hak pilih kelompok rentan ini tidak mendapatkan perhatian serius. Ketiadaan legislasi dan regulasi untuk menstandardisasi praktik afirmasi bagi kelompok rentan menjadi titik kritis bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. SNP tentang Pemilu diharapkan berkontribusi SAAT PEMILU terhadap terciptanya tata kelola Pemilu yang demokratis, inklusif dan berbasis HAM. SETELAH PEMILU
Gambar 2.1. Rasionalitas SNP Pemilu dan Tujuan dari SNP Pemilu
Komnas HAM RI bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mendeklarasikan "Pemilu Ramah HAM*. Deklarasi ini bertujuan memastikan tidak terjadi pengabaian hak-hak kelompok rentan pada Pemilu 2024, Deklarasi ini dilaksanakan di kantor Komnas HAM RI pada 11 Juni 2023. Kemudian, Komnas HAM RI kembali melakukan pertemuan dan menjajaki kerja sama dengan Bawaslu RI. Pertemuan ini diharapkan akan menciptakan sinergipengawasan untuk menjamin tidak ada hak pemilih, khususnya pemilih kelompok rentan dilanggar hak-haknya.
Dalam upaya mengantisipasi tahun Pemilu, Komnas HAM RI bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema "Perspektif Pelindungan HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024."
Kemudian, Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan di beberapa wilayah di Indonesia. Tujuan pemantauan ini untuk menyelisik lebih jauh persiapan Pemilu 2024 dapat menjamin hak-hak kelompok rentan. Pada saat bersamaan, Komnas HAM RI juga memanfaatkan media sosial untuk memperkuat pesan dan memperluas jangkauan audiens mengenai pentingnya Pemilu responsif terhadap HAM. Selanjutnya, Tim Pemilu Ramah Komnas HAM RI bersama dengan Tim Tanggap Rasa menyelenggarakan zoom webinar. Aktivitas ini bertujuan menjangkau pemilih milenial dan generasi Z yang merepresentasikan 114 juta pemilih (setara dengan hampir 60% pemilih). Pelaksanaan zoom webinar ini diharapkan akan memperkuat kesadaran kelompok muda sebagai pemilih pemula yang memiliki kontribusi signifikan untuk menentukan masa depan negara Indonesia, termasuk pemajuan dan pelindungan HAM.
SNP HAM DAN PEMILU MENJADI RUJUKAN KEBIJAKAN
SNP HAM dan Pemilu telah digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 200/5334/KESBANGPOL-C tanggal 20 November 2023 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dan Bupati/Walikota se- Kalimantan Barat.
Surat Edaran ini bertujuan mendorong penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan berkeadilan serta menghormati prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait partisipasi Kelompok Rentan dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
Komnas HAM RI menyikapi laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Komnas HAM RI menyampaikan pandangannya melalui penyampaian materi kesaksian ahli. Berdasarkan kesaksian ini, Komnas HAM RI menegaskan bahwa:
1. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam Pemilu merupakan bagian dari HAM karena berhubungan dengan hak perempuan dan hak sipil politik.
2. Kebijakan afirmasi bagi perempuan di dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan bagian dari upaya menjalankan prinsip non diskriminasi yang bertujuan untuk memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi bagi perempuan.
Upaya untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu juga dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan melalui serangkaian aktivitas untuk memperkuat irisan antara Pemilu dan HAM, seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan untuk Mengantisipasi Pemilu 2024
| SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN | RESPONS ATAS KONDISI PEMILU 2024 |
| Provinsi Maluku | Pemantauan persiapan pemilu di sejumlah Kabupaten di Provin- si Maluku. Fokus pemantauan dilakukan di wilayah Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru. Tujuan pemantauan ini mencegah hilangnya hak pilih masyarakat akibat potensi konflik dan hambatan distribusi perangkat Pemilu. |
| Provinsi Papua | Diskusi Kelompok Terfokus dengan ragam tema seputar Pemilu, seperti Pemilih Muda, Pemilu Ramah HAM. Selain diskusi dilakukan pemantauan persiapan Pemilu oleh Penye- lenggara Pemilu. |
| Provinsi Kalimantan Barat | Diseminasi melalui media massa dan diskusi kelompok terfokus dengan tema Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Marginal dan Kelompok Rentan. |
| Provinsi Sumatera Barat | Pemantauan kesiapan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahan- an negara menjelang Pemilu 2024. |
| Provinsi Sulawesi Tengah | Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024. |
B. Menyalakan Asa Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Meraih Keadilan
Pada 2023, beberapa tantangan baru HAM yang dihadapi Komnas HAM RI untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat. Pertama, penolakan calon-calon hakim ad hoc HAM tingkat kasasi oleh Komisi III DPR RI. Seleksi hakim ad hoc HAM tingkat kasasi sangat mendesak sebab proses hukum mandek karena belum ada hakim ad hoc HAM yang akan mengadili kasus tersebut. Komnas HAM RI mendorong kasasi dengan berpijak pada dissenting opinion dua anggota majelis hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar. Dissenting opinion menyebutkan terdakwa terbukti sebagai penanggungjawab komando saat peristiwa terjadi. Komnas HAM RI menyatakan pengadilan kasasi menjadi strategis untuk menguji penerapan hukum (judex jurist) vonis be-
bas terdakwa kasus pelanggaran HAM yang berat Paniai. Meskipun strategis untuk menegakkan pelanggaran HAM yang berat, setelah melakukan uji kelayakan, Komisi III DPR RI menolak seluruh calon hakim ad hoc HAM yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Penolakan ini dilandasi pertimbangan integritas dan kapabilitas para calon hakim. Penolakan ini mengharuskan KY dan MA menyeleksi ulang kembali calon hakim ad hoc. Penolakan hakim ad hoc HAM tingkat kasasi oleh Komisi III DPR RI, menurut Komnas HAM RI menunjukkan: (1) ketidaksiapan pengadilan HAM di Indonesia; dan (2) penegakan hukum kasus pelanggaran HAM yang berat masih lemah.
Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM Rl merekomendasikan prasyarat hakim ad hoc HAM tingkat kasasi seperti terlihat pada diagram di bawah ini:
Komitmen dan empati terhadap korban sebagai manifestasi pelindungan saksi dan korban khususnya pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta perlakuan terhadap korban.
praktik penanganan pelanggaran HAM yang berat, baik berdasarkan mekanisme nasional, hybrid, maupun internasional, serta berpengalaman dalam advokasi pelindungan dan pemenuhan HAM,
Pengalaman dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan saksi ahli dalam persidangan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Keahlian tentang pelanggaran HAM yang berat atau tindak pidana internasional.
Gambar 2.2. Prasyarat Hakim Ad Hoc HAM pada MA Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM RI
Tantangan kedua, berkaitan dengan implementasi Keppres nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Pada Maret 2023 Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian
Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat dengan melibatkan 19 kementerian/lembaga untuk pemenuhan hakhak korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM RI telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui langkah-langkah implementasi sebagai berikut:
Tabel 2.2. Aktivitas Implementasi Keppres nomor 17 Tahun 2022
| AKTIVITAS | CAPAIAN AKTIVITAS |
| Komnas HAM RI menyampaikan data korban sebanyak 3646 orang sesuai dengan permintaan Tim PKPHAM. | Sepanjang 2023 Komnas HAM telah mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat (SKKPHAM) sebanyak 930 surat. Jumlah ini meningkat dibandingkan SKKPHAM tahun-tahun sebelumnya; |
| Sepanjang 2023 sebanyak 557 korban yang telah menerima layanan pemulihan hak korban dari pemerintah yang dikoordi- | Para korban yang telah menerima layanan berasal dari Aceh, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Selain itu peneri- ma layanan berasal dari korban peristiwa Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambo Keupok, Penghilangan Orang Secara |
Meskipun ada upaya penanganan non yudisial terhadap 12 kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI konsisten mengingatkan masih terdapat se-
jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki Komnas HAM RI yang korbannya belum mendapatkan hak-haknya. Para korban yang belum
mendapatkan hak-haknya, antara lain kasus Timor- Timur, Kasus Tanjung Priok, Kasus Abepura, dan Kasus Timang Gajah Bener Meriah.
Berdasarkan pembelajaran pemenuhan hak korban di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, serta Sulawesi Tengah, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah:
1. Perpanjangan Tim PKPHAM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat agar dapat berjalan dengan baik
dan tepat sasaran;
2. Tim PKPHAM perlu menyusun mekanisme komunikasi publik dengan korban maupun pendamping korban pelanggaran HAM yang berat sehingga informasi lebih mudah diakses;
3. Kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah yang mendapat tugas dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023 perlu menyusun nomenklatur khusus korban pelanggaran HAM yang berat. Nomenklatur khusus ini berbeda dengan nomenklatur yang telah ada, seperti bantuan sosial, penerima bantuan iuran, bantuan pemerintah;
4. Pembedaan bentuk program dan bantuan bagi korban pelanggaran HAM yang berat dengan hak penerima bantuan sosial ataupun asistensi sosial pada umumnya;
5. Pemerintah diharapkan melakukan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat yang telah divalidasi pada 2023;
6. Memorialisasi memberikan ruang bagi korban menjelaskan masa lalu serta mengajak masyarakat mengenang pengalaman masa lalu untuk mencegah keberulang-
an. Setiap upaya pembentukan memorialisasiharus dikonsultasikan dengan korban dan komunitas;
7. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh diharapkandapatmemberikan pemenuhan hak korban yang telah didata oleh KKR dalam Laporan Temuan dan Rekomendasi KKR Aceh Periode 2016-2021
Selain itu, Komnas HAM RI merancang aktivitas untuk melawan lupa kasus pelanggaran HAM yang berat melalui pemanfaatan media sosial Sepanjang 2023, aktivitas untuk menjangkau publik secara luas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.3. Aktivitas untuk Menjangkau Publik Mengenai Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu
| STRATEGI AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN | TUJUAN AKTIVITAS |
| Podcast S3E3 dengan tema "Mengakui dan Menyesali Pelanggaran HAM yang Berat, Terus Apa?" di spotify Ruang Tanggap Rasa, pada 12 April 2023. | Kampanye ini bertujuan untuk menggugah ke- sadaran publik, khususnya kelompok muda ter- kait penuntasan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang akan terus membebani sejarah Indonesia |
| Kampanye melalui pemanfaatan media so- sial dengan memanfaatkan momentum Hari Anti Penghilangan Paksa yang diperingati pada 30 Agustus 2023 | Kampanye ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. |
C. Mendesakan Penerapan Jalan Damai untuk Mengatasi Konflik dan Kekerasan di Papua
Komnas HAM RI terus mengingatkan komitmen politik Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah Papua dengan dialog dan jalan nirke-
kerasan. Analisis Komnas HAM RI menemukan konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua memiliki latar belakang yang beragam. Komnas HAM RI mengidentifikasi terdapat empat isu yang menjadi pemicu berbagai konflik dan kekerasan di Papua, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:
Isu ideologi yang menyangkut aspirasi politik isu kemerdekaan yang melibatkan golongan prokemerdekaan, kelompok bersenjata, dan TNI- Polri.
Isu ekonomi antara warga dengan korporasi atau pemerintah maupun di antara masyarakat sendiri dalam konteks untuk akses terhadap sumber daya ekonomi.
Isu politik yang termanifestasi melalui ekspresi penolakan atau kritik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat.
isu sosial budaya yang berangkat dari persoalanpersoalan sosial dan bisa terjadi di antara orang Papua atau dengan orang non-Papua yang berpotensi bermuara pada konflik sosial.
Gambar 2.3. Identifikasi Komnas HAM RI terkait Faktor Konflik Kekerasan di Papua
Komnas HAM RI juga terus melakukan pemantauan pelanggaran HAM di Papua sepanjang Januari - Desember 2023. Hasil pemantauan menemukan setidaknya 114 peristiwa pelanggaran HAM. Pemantauan mencakup ruang lingkup dugaan pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak-hak
kelompok rentan. Dari total pelanggaran HAM tersebut, sebanyak 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata yang tersebar di seluruh provinsi. Persebaran wilayah konflik bersenjata dan kekerasan di Papua sepanjang 2023 dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.
Barat Daya Papua Papua Tengah Papua Selatan
Gambar 2.4. Persebaran Wilayah Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Papua pada 2023
Komnas HAM RI melalui Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan yang Komprehensif (Tim Papua) menginisiasi tiga
pola strategi atau pendekatan dalam penanganan permasalahan HAM di Papua, yaitu:
Tabel 2.4. Inisiasi Tiga Pola Strategi dalam Penanganan Permasalahan HAM di Papua
| POLA STRATEGI | URAIAN |
| Pengamatan Situasi HAM di Papua | Strategi ini bertujuan untuk menciptakan situasi HAM yang kondusif. Pada 2023, Tim berfokus pada penanganan dan pemenuhan hak-hak pengungsi, khususnya pe- ngungsi Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Selain itu, tim berfokus pada dampak adanya ke- bijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, diantaranya Provinsi Papua Pe- gunungan. |
| Penanganan Perkara Pelanggaran HAM di Papua | Respons cepat tanggap Komnas HAM RI untuk menangani kasus yang berdimensi nasional, ter- masuk pemantauan persidangan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Papua. Diskusi ahli untuk memperkuat hasil temuan pe- mantauan, rumusan rekomendasi, implementasi rekomendasi, dan memperkuat hasil penang- anan yang telah dilakukan Komnas HAM RI. Penanganan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada Januari dan Juli 2023. Pemantauan proses persidangan kasus mutilasi warga Nduga di Timika, Papua. |
| Penguatan Fungsi Koordinasi dan Konsiliasi | Upaya Komnas HAM RI mendorong adanya koordinasi dan konsolidasi untuk mendorong upaya perdamaian di Papua. Koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan di- antaranya identifikasi stakeholders, perumus- an konsep dan strategi menuju dialog damai, penguatan fungsi lobby, koordinasi lintas stake- holders dan penguatan jejaring. Beberapa upaya koordinasi dan penguatan je- jaring yang sudah dibangun selama tahun 2023, antara lain dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Politik, Hukum dan Kea- manan, TNI, Polri, Lemhanas, Akademisi, terma- suk stakeholders seperti Pemda Provinsi Papua (Jayapura), Pemprov Papua Tengah (Nabire) dan Pemprov Papua Barat (Manokwari). |
Selain itu, hasil analisis Komnas HAM RI mengidentifikasi dominasi peran korporasi, baik dalam aktivitas pembangunan, khususnya kawasan PSN dan aktivitas ekstraktif. Dominasi korporasi, selain semakin meminggirkan masyarakat Papua, juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap situasi konflik. Berdasarkan relasi yang spe-
sifik antara tanah dengan masyarakat adat Papua, Komnas HAM RI pada November 2023 melakukan Kajian dan Lokakarya Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi. Analisis Komnas HAM RI menunjukkan transisi energi justru menghasilkan ketidakadilan bagi masyarakat adat di Papua.
Aktivitas ekstraktif yang bersifat top-down mempercepat pemiskinan masyarakat, degradasi ekologis, serta kekerasan dan konflik di Papua. Keberadaan militer, korporasi, dan kriminalisasi membatasi kapasitas
masyarakat Papua untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka. Kebijakan asimilasi budaya melahirkan kesenjangan populasi antara masyarakat Papua dan non-Papua. Komnas HAM RI mendo-
rong aparat keamanan dan aparat penegak hukum dalam menangani kompleksitas permasalahan HAM di Papua melalui pendekatan berbasis kemanusiaan bukan pendekatan keamanan dan militeristik.
Selain itu, Komnas HAM RI mengembangkan aktivitas penyadaran HAM melalui Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura. Pelatihan ini sebagai bagian dari strategi Komnas HAM RI untuk mengurangi permasalahan HAM di Papua melalui strategi pembangunan kota/kabupaten.
D. Mengawal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di tengah Masyarakat yang Bineka
Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi salah satu permasalahan penting dalam demokrasi Indonesia. Sejumlah kasus intoleransi dan diskriminasi masih terus terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia. Kebebasan beribadah dan berkeyakinan secara damai masih menghadapi hambatan karena berbagai kebijakan yang diskriminatif. Kelompok minoritas masih menjadi sasaran ujaran kebencian selama Pemilu 2024.
Menurut analisis Komnas HAM RI, kelompok minoritas rawan terabaikan dalam kontestasi politik dan proses penyelenggaraan Pemilu. Pengabaian ini berpotensi memunculkan ujaran kebencian berupa serangan dan initimidasi terhadap identitas, seperti agama, ras, atau identitas politik melalui ragam media massa.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan menghadapi tantangan karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bertentangan HAM. Pada saat yang sama, masih banyak ditemui tin-
dakan intoleransi, diskriminasi, stigmatisasi, persekusi, kekerasan, dan tindakan lain menyasar pada kelompok minoritas. Komnas HAM RI mengembangan strategi pemberdayaan melalui pendidikan, pengkajian dan
kolaborasi bersama para aktor kunci yang berperan besar dalam membangun toleransi beragama serta penghargaan terhadap kebinekaan.
Komnas HAM RI berupaya mengantisipasi sentimen agama dan keyakinan yang berpotensi muncul menjelang
Pemilu 2024, melalui aktivitas, sebagai berikut:
Tabel 2.5. Aktivitas Mengantisipasi Sentimen Berbasis Agama Menjelang Pemilu 2024
| AKTIVITAS | SASARAN AKTIVITAS DAN RESPONS TERHA- DAP SITUASI |
| Tim Sekolah Ramah HAM (SRHAM) melak- sanakan sosialisasi bertema "Edukasi Satuan Pendidikan Keagamaan yang Ramah HAM". | 1. Lingkungan Kementerian Agama, Kemen- kumham, dan Kemenko Bidang Pemba- ngunan Manusia dan Kebudayaan. 2. institusi pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat |
| Mediasi sengketa pendirian rumah ibadah | Mediasi untuk menangani: 1. Hambatan pendirian Masjid Taqwa Mu- hammadiyah di Gampong Sangso, Ke- camatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. 2. Hambatan penerbitan IMB dan rencana |
E. Mendorong Kepatuhan Korporasi Terhadap HAM dan Lingkungan dalam Pembangunan Mega Proyek Infrastruktur dan Hilirisasi Mineral
Mega proyek investasi di kawasan IKN dan PSN cenderung memperkuat dominasi korporasi dalam menentu-
kan ekosistem perekonomian Indonesia. Situasi yang sama juga terlihat pada kebijakan ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan ini memfasilitasi berbagai kemudahan bagi korporasi untukmengimplementasikan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Peran dominan ini kemudian ditopang melalui draconian law model omnibus law. Pada saat bersamaan Pemerintah mengeluarkan beragam regulasi untuk memudahkan para investor, seperti perizinan, penguasaan tanah dan kemudahan fiskal. Keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan investasi diperlihatkan kembali dengan menerapkan pendekatan keamanan (sekuritisasi). Pendekatan keamanan yang bertujuan mempercepat pelaksanaan investasi pada praktiknya
mengancam aktivisme pembela HAM melalui kriminalisasi, baik menggunakan mekanisme pidana maupun perdata.
Komnas HAM Rl mencoba merespons situasi tersebut dengan jalan meregulasi dominasi korporasi melalui SNP tentang Bisnis dan HAM. Rasionalitas yang mendasari penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
SNP tentang Bisnis dan HAM diharapkan berkontribusi terhadap terciptanya ekosistem kebijakan bisnis dan HAM Hilirisasi SDA ektraktif Pembangunan Infrastruktur melalui PSN dan IKN Globalisasi ekonomi dan politik investasi yang menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam pengambilan kebijakan ekonomi
Gambar 2.5. Rasionalitas SNP Bisnis dan HAM
Selain itu, Komnas HAM Rl mencoba menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, penyusunan SNP ini dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem norma yang mendorong kepatuhan korporasi terhadap HAM dan lingkungan. Di samping itu, penyusunan SNP juga
diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong tanggung jawab bisnis mematuhi nilai-nilai HAM. Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM diharapkan dapat berkontribusi seperti terlihat pada diagram di bawah ini:
Mendorong peningkatan kepatuhan korporasi terhadap standar HAM Kontribusi yang diharapkan dari penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM HAM dalam praktik bisnis bagi elemenelemen tata kelola HAM Memberikan panduan dan rujukan bagi negara, sektor bisnis, serta aktor non negara lainnya, dan publik secara luas dalam kerangka hukum nasional terkait praktik bisnis yang berdampak terhadap HAM. Mendorong pengembangan keragaman mekanisme pemulihan untuk menangani sengketa bisnis dan HAM yang mudah terakses dan memberdayakan korban
Gambar 2.6. Kontribusi yang Diharapkan dari SNP tentang Bisnis dan HAM
Pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, SNP tentang Bisnis dan HAM diharapkan akan melengkapi ekosistem penormaan bisnis dan HAM di Indonesia. Pengembangan ekosistem penormaan Bisnis dan HAM, tidak terlepas dari inisiasi Komnas HAM RI untuk mela-
hirkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan bisnis dan HAM ini menjadi trajektori kiprah Komnas HAM dalam menciptakan ekosistem pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia.
PENGAKUAN INISIATIF KOMNAS HAM RI DALAM PENGATURAN BISNIS DAN HAM
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM menempatkan kertas kerja yang disusun Komnas HAM RI bersama ELSAM sebagai bagian dari proses penormaan ekosistem bisnis dan HAM di Indonesia:
Proses pengembangan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didukung oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat, yaitu ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melalui suatu kajian dengan hasil berupa kertas kebijakan yang berjudul: Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia. Kertas kebijakan ini menjadi latar belakang pembuatan Stranas BHAM ini.
Penerapan perspektif bisnis dan HAM dipergunakan oleh Komnas HAM RI dalam menangani aktivitas bisnis yang berdampak terhadap HAM dan
lingkungan. Sepanjang 2023, aktivitas Komnas HAM RI yang beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 2.6. Respons Komnas HAM RI dalam Menangani Isu Strategis Bisnis dan HAM
| KASUS BISNIS DAN HAM | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| Proyek Rempang Eco City, di Batam | Komnas HAM RI mengidentifikasi enam hak yang dilanggar, an- tara lain: (1) hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi; (2) hak memperoleh keadilan; (3) hak atas tempat tinggal yang layak; (4) hak atas kesejahteraan; (5) hak anak; dan (6) hak atas partisipasi dan informasi, khususnya penerapan persetujuan bebas, dida- hulukan, dan diinformasikan (free, prior and informed consent). Komnas HAM RI menerima pengaduan, mediasi, pemantauan lapangan, hingga permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait. Komnas HAM RI juga meminta Kepolisian RI menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat. |
| P.T. Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | Komnas HAM RI mengidentifikasi adanya kelalaian dan kurang- nya upaya yang maksimal dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga mempertinggi risiko kecelakaan kerja. |
| Kebakaran di Depo P.T. Pertamina Plumpang, Jakarta | Komnas HAM RI merekomendasikan P.T. Pertamina untuk mem- bangun Sistem Peringatan Dini dan memberikan pelatihan pe- nanganan keadaan darurat bagi masyarakat sekitar. |
| Gangguan Ginjal Akut Pro- gresif Atipikal (GGAPA) pada anak akibat cemaran EG/ DEG | Komnas HAM RI mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM sehing- ga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, mencakup: (1) hak hidup, (2) hak atas kesehatan, (3) hak anak, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas kesejahteraan, (6) hak atas jaminan sosial, (7) hak atas informasi, dan (8) hak konsumen. |
Dalam konteks pemanfaatan mekanisme yudisial, Komnas HAM RI berkontribusi menyampaikan amicus curiae kasus Class Action kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amicus curiae tersebut disusun berdasarkan hasil temuan dan analisis Komnas HAM RI berdasarkan perspektif bisnis dan HAM. Komnas HAM RI
juga menyusun Modul Pelatihan Bisnis dan HAM untuk memperkuat komitmen korporasi menanamkan norma HAM dan lingkungan dalam praktik bisnis. Selanjutnya, Komnas HAM RI mengembangkanaktivitasmemperkuat kesadaran publik mengenai isu bisnis dan HAM melalui ragam media sosial untuk menjangkau publik yang lebih luas.
F. Memastikan Keadilan Agraria dalam Penanganan Konflik Agraria yang Terdampak Aktivitas Bisnis
Selama dekade terakhir, konflik agraria berkembang dalam konteks investasi sektor ekstraktif, baik untuk pertanian skala besar, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur. Konflik agraria muncul akibat kegagalan ne-
gara menjamin hak atas tanah yang dimiliki oleh warga negara yang terdampak investasi. Hak atas tanah adalah HAM karena ada keterkaitan antara tanah dengan HAM lainnya. Konflik lahan merupakan konflik agraria struktural karena diakibatkan kebijakan yang melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atas sumbersumber agraria.
Konflik agraria yang bersifat struktural karena memperlihatkan kepentingan ekonomi korporasi dan keperpihakan pemerintah. Data pengaduan Komnas HAM
RI memperlihatkan keterlibatan korporasi dalam konflik agraria tidak terlebas dari pemberian konsesi oleh Pemerintah. Berdasarkan relasi antara tanah, HAM, serta
masyarakat adat, Komnas HAM RI melakukan kajian dan observasi langsung pada locus terjadi konflik agraria yang berdampak pada masyarakat adat.
Pada 2023, untuk memastikan keadilan agraria, Komnas HAM RI melakukan kajian dan kunjungan ke wilayah hutan adat Masyarakat Adat Punan Tugung yang terancam konsesi P.T. Intracawood. Menurut hasil kajian Komnas HAM RI ancaman terhadap hutan adat dapat dicegah apabila ada legalisasi yang mengakui keberadaan hutan adat.
Selanjutnya, Komnas HAM RI merespons eskalasi konflik agraria yang diakibatkan percepatan realisasi PSN pada proyek di Rempang, Batam dan di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian, Komnas HAM RI juga menangani konflik agraria akibat pengambilalihan tanah yang dikelola warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel. Penanganan
konflik agraria selanjutnya yang ditangani Komnas HAM RI, berkaitan dengan penolakan masyarakat atas rencana reklamasi di pesisir Pantai Minanga oleh P.T. TJ Silfanus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Komnas HAM RI juga menyampaikan amicus curiae kepada MA terkait sengketa kepemilikan lahan dan kriminalisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, Komnas HAM RI menangani konflik agraria antara masyarakat Suku Dayak Balusu dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akibat pembangunan pusat pemerintahan. Dalam upaya memperkuat kesadaran publik, Komnas HAM RI memanfaatkan Podcast bertema konflik agraria berdasarkan perspektif HAM.
G. Menjaga Marwah Pembela HAM dari Dampak Praktik Bisnis yang Menegasikan HAM dan Lingkungan
Selain mendedikasikan perjuangan demi demokrasi, HAM, lingkungan dan keadilan sosial, Pembela HAM berperan mengubah struktur dan tatanan sosial untuk merealisasikan emansipasi sosial, khususnya kelompok rentan dalam menikmati HAM mereka. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak dibarengi dengan tin-
dakan pelindungan aktivisme mereka. Realita memperlihatkan berbagai aktor politik, ekonomi, agama, negara dan non-negara melakukan berbagai ancaman dan serangan, baik fisik maupun digital.
Komnas HAM RI terus mendorong kehadiran negara untuk: (1) memberikan perhatian khusus terhadap situasi Pembela HAM; serta (2) memastikan aktivisme Pembela HAM secara bebas dan aman.
Aktivisme Pembela HAM dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kebebasan berekspresi dan berorganisasi untuk menyampaikan kritik atas dugaan-dugaan praktik negara dan korporasi yang tidak sesuai dengan nilai HAM. Namun aktivisme
pembela HAM mendapatkan perlawanan, balik melalui intimidasi, serangan, dan kriminalisasi. Komnas HAM RI berupaya untuk tetap konsisten melakukan pelindungan terhadap aktivisme para Pembela HAM. Pelindungan Komnas HAM
RI terhadap aktivisme pembela HAM merupakan upaya agar mereka tetap dapat secara bebas, aktif, dan independen dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM sehingga dapat berkontribusi terhadap realisasi mandat Komnas HAM RI.
Dalam konteks memastikan lingkungan yang aman bagi aktivisme Pembela HAM, Komnas HAM RI menyampaikan amicus curiae kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Amicus curiae Komnas HAM RI menyatakan:
1. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah Pembela HAM;
2. Setiap aktivitasme mereka diakui dan dilindungi berdasarkan ketentuan (1) Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Un-
dang HAM; dan (2) Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan amicus curiae tersebut, Komnas HAM RI mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti karena aktivisme mereka tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik. Penyampaian amicus curiae, selain menjadi manifestasi respons Komnas HAM RI atas suatu kasus, amicus curiae bertujuan mengingatkan peran penting pengadilan untuk memberikan pelindungan aktivisme pembela HAM dan ramah terhadap HAM. Pertimbangan hukum hakim di PN Jakarta Timur sejalan dengan amicus curiae Komnas HAM yaitu pemikiran seseorang tidak bisa diadili (Cogitationis Poenam Nemo Patitur).
Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan terhadap kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Tobelo. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM RI, diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Halmahera Timur berupa pemukulan pada saat penangkapan dan permintaan keterangan. Diduga kuat pula pengakuan keterlibatan Masyarakat Adat Tobelo dalam peristiwa pembunuhan yang didakwakan disampaikan di bawah tekanan aparat. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI menyampaikan amicus curiae dalam persidangan kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Tobelo tersebut di PN Soasio Maluku Utara.
Selanjutnya, Komnas HAM RI melakukan kerja sama dengan LPSK dan Komnas Perempuan. Kerja sama tersebut berupa penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia. Pengembangan mekanisme respons cepat ini sebagai bagian dari upaya Komnas HAM RI memastikan pembela HAM dapat berkerja pada lingkungan yang aman. Pengembangan lingkungan yang aman bagi
Pembela HAM diperkuat kembali melalui penandatangan Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM antara Komnas HAM RI dengan Sajogyo Institute (SAINS).
H. Mengawal Arus Migrasi Global dalam Koridor HAM dalam Upaya Memberikan Pelindungan Kelompok Rentan-Marjinal
Pelindungan bagi kelompok rentanmarginal merupakan tanggung jawab negara. Pelindungan ini ditujukan pada kelompok tertentu yang karena identitas sosial yang melekat dan/atau dilekatkan pada individu atau kolektif cenderung berisiko menjadi korban pelanggaran HAM. Realita memperlihatkan berbagai identitas sosial seperti ras, etnis, usia, kemampuan, kelas sosial ekonomi, orientasi seksual, identitas gender, dan lokasi menjadi basis diskriminasi, baik dalam kebijakan maupun kehidupan sosial.
Komnas HAM RI terus berupaya menghapus ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dikonstruksikan dan berinteraksi dengan faktor lain seperti ras, jenis kelamin, kelas, etnis, orientasi seksual/identitas gender, disabilitas, status imigrasi, keyakinan dan praktik normatif gender, dan faktor
lainnya. Komnas HAM RI berupaya menawarkan pendekatan yang kompleks, komprehensif, dan beragam agar HAM tertanam dalam tata kelola HAM, baik oleh negara (pemerintah), sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Komnas HAM RI selalu mendorong Pemerintah untuk memperkuat
pengarusutaman HAM bagi kelompok marjinal dan minoritas, di antaranya orang dengan disabilitas, pekerja migran, perempuan, pekerja rumah tangga, anak, lansia, masyarakat adat dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak-hak mereka.
Pada 2023 Komnas HAM RI menyusun Kajian atas Strategi Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Siklus Keempat Pemerintah Indonesia. Kajian ini merupakan upaya Komnas HAM RI mengawal komitmen Pemerintah untuk memajukan dan melindungi kelompok rentanmarjinal. Fokus kajian Komnas HAM RI mengenai: (1) fasilitas layanan publik yang belum didapatkan secara adil; (2) permasalahan disabilitas mental di beberapa panti rehabilitasi sosial yang mendapatkan stigma, mengalami pemasungan, serta pelanggaran hak lainnya. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM RI merekomendasi kepada Pemerintah: (1) melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan rekomendasiUPR Siklus Keempat; dan (2) menjamin pemenuhan dan pelindungan hak orang dengan disabilitas, termasuk melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Dalam konteks yang sama, Komnas HAM RI menyusun kajian dengan tema "Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia." Hasil kajian
mengidentifikasi adanya permasalahan struktural, yakni minimnya atau tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif dalam memberikan pelindungan bagi kelompok marjinal.
Komnas HAM RI juga menyusun kajian terkait efektifitas implementasi kebijakan penghapusan perdagangan orang. Berdasarkan kajian tersebut Komnas HAM RI merekomendasi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui: (1) evaluasi implementasi perundang-undangan; (2) memperkuat gugus tugas penanganan perdagangan orang; (3) menyediakan alokasi anggaran yang layak; dan (4) memperkuat fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi.
Selanjutnya, Komnas HAM RI konsisten untuk terus mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Pengesahan produk legislasi ini merupakan langkah strategis untuk melindungi pekerja rumah tangga yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan.
Pada 2023, Komnas HAM RI kembali menerima pengaduan kuasa hukum dan audiensi dari Keluarga MJV, warga negara Filipina terpidana hukuman mati atas tindak pidana narkotika dan diduga menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan razia, penangkapan dan penahanan terhadap 67 pekerja migran Indonesia.
Berkaitan dengan keberadaan pengungsi Rohingya di wilayah Provinsi Aceh yang mendapatkan penolakan masyarakat Aceh, Komnas HAM RI melakukan pemantauan yang dilakukan sejak November-Desember 2023.
Pemantauan tersebut menitikberatkan pada aspek penanganan pengungsi serta dinamika sosial yang terjadi. Selain itu, Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada Polri agar memperkuat penegakan hukum dan bekerja sama dengan otoritas keamanan di ASEAN dan Interpol untuk memberantas sindikat dan memutus mata rantai penyelundupan manusia. Komnas HAM RI juga merekomendasikan untuk merevisi Perpres Penanganan Pengungsi Luar Negeri khususnya kewenangan Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam hal penggunaan anggaran daerah, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
3
Pemajuan HAM
Strategi Pemaknaan Mandat Pemajuan HAM dalam Dinamika Tantangan Baru HAM
1 2 3 INSTITUTONS NATIONALES NETVON ONES 4 6
Pemajuan HAM
1 Komnas HAM RI melakukan Kajian Lapangan ke Lokasi PLTU Cirebon Unit 1 dan Unit 2 serta bertemu dengan masyarakat nelayan sebagai korban dari operasional PLTU yang sudah berdiri dan beroperasi dari 2011 silam.
2. Pertemuan Komnas HAM dengan Gubernur NTT membahas terkait upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO serta pemenuhan hak-hak korban TPPO di Provinsi NTT.
3. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai dalam sesi UPR di Human Rights Council, Genewa, Swiss.
4. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina memperagakan cara memainkan Board Game Superduham kepada para kepala sekolah saat melakukan audiensi ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 16 Maret 2023.
5. Komnas HAM melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Pedoman Penilaian HAM dengan mengundang perwakilan daerah terkait serta perwakilan kelompok masyarakat sipil untuk meminta masukan atas konsep dan muatan pedoman penilaian HAM.
6-7. Komnas HAM RI melaksanakan kunjungan dan kajian lapangan ke wilayah Masyarakat Adat Punan Tugung Punan Dulau, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara sebagai tindak lanjut Inkuiri Nasional Komnas HAM terkait upaya mendorong percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat adat dan hutan adatnya.
8. Komnas HAM RI melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM dengan mengundang instansi pemerintah daerah terkait serta organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan atas draf SNP.
9. Komnas HAM melaksanakan Diskusi Multipihak dengan Pemerintah Daerah Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara serta melaksanakan audiensi dengan Bupati Bulungan
10. Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian, dan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Komnas HAM Gatot Ristanto menjadi narasumber dalam Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Pemenuhan HAM Populasi Kunci yang dilaksanakan pada 25 - 27 September 2023 di Jayapura, Papua.
11. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura
12. Penandatanganan PKS Pelaksanaan Festival HAM kerjasama antara Komnas HAM, KSP, INFID, dan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat
13. Pembukaan rangkaian acara Festival HAM di Kota Singkawang oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro
14. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina menjadi narasumber kegiatan Seminar Pendidikan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang pada 22 Juli 2023.
12 PENANDATANGANANPERJANJIAN KERJASAMA PENVELENGGARAAN FESTIVAL HAM TAHUN 2023 KOTAGKAWDANSNARHAM
BAGIAN 3
STRATEGI PEMAKNAAN MANDAT PEMAJUAN HAM DALAM DINAMIKA TANTANGAN BARU HAM
3.1. Pengantar: Realisasi Mandat Pemajuan HAM
Komnas HAM RI menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan HAM berdasarkan mandat Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip Paris 1993 menetapkan bahwa salah satu fungsi yang dapat dilekatkan pada Komnas HAM RI adalah mempromosikan HAM melalui pendidikan, penjangkauan, media, publikasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta memberi nasihat membantu Pemerintah untuk mematuhi norma HAM.
Sepanjang 2023, Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM telah melaksanakan berbagai program kerja untuk:
1. Memperkuat implementasi normanorma HAM melalui perumusan rekomendasi perbaikan situasi HAM bagi penyelenggaraan negara berdasarkan kajian beragam tematik HAM;
2. Melaksanakan pengembangan kapasitas mengenai HAM untuk berbagai kelompok, termasuk aparat negara, masyarakat yang terdampak, masyarakat sipil, dan lain-lain;
3. Menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat melalui beragam penerbitan dan penyebarluasan informasi HAM;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui kampanye HAM dengan memanfaatkan beragam media sosial untuk menjangkau publik lebih luas;
5. Memperkuat kolaborasi dan memperluas koordinasi untuk memajukan HAM dengan beragam multipemangku kepentingan.
3.2. Realisasi Mandat Pengkajian dan Penelitian HAM
Komnas HAM RI melakukan pengkajian dan penelitian sebagai upaya: (1) memahami ruang lingkup, dinamika, dan hubungan antar pelanggaran HAM; (2) mengukur kepatuhan terhadap norma HAM; (3) mengukur efektivitas penerapan norma HAM; dan (4) memandu penyusunan program berbasis HAM. Komnas HAM RI melakukan pengkajian dan penelitian berdasarkan pada praktik berbasis bukti melalui serangkaian aktivitas Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM. Pengkajian dan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola pelanggaran HAM dalam konteks pelaksanaan Pemilu, percepatan
pembangunan infrastruktur, dan isu-isu HAM lain.
Berdasarkan mandat Komnas HAM RI, penelitian dan pengkajian selain ditujukan untuk merealisasikan isu strategis, juga untuk memperkuat perspektif dalam memaknai tantangan-tantangan baru HAM sepanjang 2023.
A. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan Merespons Dinamika Pemilu dan Dominasi Korporasi
Penyusunan SNP merupakan upaya Komnas HAM RI untuk melokalkan dan menjembatani norma HAM internasional dalam praktik nasional. Selain itu, penyusunan SNP merupakan pelaksanaan Komnas HAM RI sebagai norm entrepreneur untuk memberi tafsir yang otoritatif atas dinamika isu HAM. Penyusunan SNP ini diharapkan akan memperkuat ekosistem kebijakan untuk mengefektifkan norma HAM pada ranah nasional.
Terdapat dua standar norma dan pengaturan yang dihasilkan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM sepanjang 2023.
1. SNP tentang Pemilu dan HAM
Rasionalitas SNP tentang Pemilu dan HAM lahir untuk merespons situasi aksesibilitas hak pilih, khususnya bagi delapan belas kelompok rentan yang tidak mendapatkan atensi dari para penyelenggara Pemilu. SNP ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan penghormatan dan pelindungan, HAM, khususnya bagi kelompok rentan dalam pemilihan umum. SNP ini juga ditujukan bagi masyarakat, organisasi masyarakat
sipil, akademisi, jurnalis, dan lainnya, agar dapat memahami hakhak yang dilindungi dalam penyelenggaraan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
SNP ini dapat menjadi salah satu referensi untuk dipergunakan oleh para pemangku kepentingan
tata kelola Pemilu. Pada saat yang bersamaan SNP ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya
memberikan pelindungan dan pemenuhan HAM di dalam Pemilu.
2. SNP tentang Bisnis dan HAM
Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM merujuk pada tiga pilar dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Selain itu, pengaturan dalam SNP ini mencoba mempertautkan isu global dan isu lokal mengenai bisnis dan
HAM. Interaksi kedua isu ini terartikulasikan melalui pengaturan mengenai pelindungan kelompok rentan yang terdampak aktivitas bisnis, isu kontemporer bisnis dan HAM, peran pemangku kepentingan, dan keragaman mekanisme pemulihan bagi korban.
Pelindungan kelompok rentan yang terdampak bisnis yang direspons dalam SNP Bisnis dan HAM mencakup: (1) Perempuan; (2) Anak; (3) Masyarakat Adat; (4) Buruh (Pekerja); (5) Orang dengan Disabilitas.
Sementara, isu kontemporer yang masuk menjadi
ruang lingkup SNP Bisnis dan HAM mencakup: (1) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Revolusi (Disruspsi) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (2) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Realisasi SDGs; (3) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Lingkungan; (4) Tanggung Jawab Bisnis dalam
Konteks Anti Korupsi dan Transparansi; (5) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Rantai Nilai Global; (6) Tanggung jawab bisnis dalam Konteks Wilayah Berkonflik; dan (7) Tanggung jawab bisnis dalam Konteks Produksi Farmasi dan Pangan.
Penyusunan SNP pada 2023 ini selain untuk memperkuat irisan antara isu strategis Komnas HAM RI, juga mem-
perkuat perspektif Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM.
Tabel 3.1. Tema SNP dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI
| TEMA SNP | IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF | |
| HAM dan Kelompok Rentan | Antisipasi Pemilu 2024 | |
| Pelindungan Kelompok Marginal | ||
| Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan | ||
| Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas | ||
| Bisnis dan HAM | • | Bisnis dan HAM |
| Konflik Agraria | ||
| Pelindungan Kelompok Marjinal | ||
| • | Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup | |
B. Peningkatan Produksi Pengetahuan melalui Kajian dengan Beragam Tematik HAM
Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM melakukan kajian yang mencakup beragam tema HAM untuk memproduksi pengetahuan HAM. Produksi pengetahuan ini diikhtiarkan untuk mengejawantahkan isu strategis dan memperkuat perspektif Komnas HAM RI. Kajian yang dilakukan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM sepanjang 2023, sebagai berikut:
1. Kajian Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi di Papua
Program transisi energi yang dicanangkanolehPemerintah mengakibatkan pelanggaran hak masyarakat adat Awyu di Kabupaten Boven Digoel. Hutan adat seluas 62 hektar yang menjadi sumber penghidupan dan pencaharian masyarakat adat Awyu kini beralih menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit dan hutan lahan kering primer.
| Peralihan lahan | hutan |
| menyebabkan | hilangnya |
| wilayah adat | masyarakat |
| adat Awyu. | Perubahan |
| lahan hutan | berpotensi |
| mengeluarkan 23,08 juta | 23,08 juta |
| ton karbondioksida yang | da yang |
berdampak terhadap hak atas lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Peralihan lahan hutan ini juga akan meningkatkan emisi karbon dan memperburuk krisis iklim. Peralihan
lahan ini juga mengakibatkan ketidakadilan multispesies dan mengancam keadilan antar-generasi di tanah Papua.
Selain itu, Komnas HAM RI melakukan kajian dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp yang dikelola oleh P.T. PLN di Kam-
pung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hasil kajian mengidentifikasi adanya ancaman hak atas kesehatan pada kawasan tersebut. Berdasarkan kajian tersebut teridentifikasi fakta:
a. Terdapat 8.517 ton abu sisa pembakaran batu bara atau fly ash dan bottom ash (FABA) yang merupakan bahan beracun dan berbahaya. Masyarakat Papua memanfaatkan sisa abu sebagai bahan baku campuran infrastruktur;
b. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran batubara menimbulkan endapan hitam pada air tadah hujan. Air tadah hujan yang tercemar tersebut digunakan masyarakat sekitar untuk minum dan memasak mengakibatkan gatal-gatal pada tubuh.
Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan:
a. Mengidentifikasi dan mitigasi dampak atau implikasi dari izin konsesi pengelolaan SDA. Izin konsesi berpotensi mengeskalasi konflik atas tanah dan merusak lingkungan hidup di Papua;
b. Mendorong Pemerintah dalam pelaksanaan program transisi energi melakukan pemetaan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Papua;
c. Membangun skema pembangunan dan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas dan menghormati hakhak masyarakat adat yang terdampak.
2. Kajian Percepatan Pengakuan Keberadaan Hutan Adat
Pada Juni 2023 Komnas HAM RI melakukan kajian dan kunjungan ke wilayah hutan adat Masyarakat Adat Punan Tugung yang terancam konsesi P.T. Intracawood. Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mengakui wilayah masyarakat adat Punan Tugung melalui Peraturan Daerah dan/ atau Keputusan Bupati. Selain itu, Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) untuk:
a. Menetapkan hutan adat dan mencadangkan hutan adat milik masyarakat adat Punan Tugung melalui SK Menteri;
b. Meninjau kembali izin konsesi P.T. Intracawood yang berada di dalam wilayah adat Masyarakat Adat Punan Tugung.
3. Kajian Strategi Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Siklus Keempat
Isu pemenuhan dan pelindungan hak-hak disabilitas di Indonesia menjadi catatan penting dalam Sidang Dewan HAM PBB. Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Siklus Keempat mengharuskanPemerintahmelakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pemenuhan dan pelindungan hakhak bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.
Pelaksanaan rekomendasi UPR menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB.
Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melakukan kajian implementasi SDGs dan irisannya dengan HAM dengan tema "Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Memenuhi Hak-Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Marginal di Indonesia." Tujuan kajian ini diharapkan akan menghasil rekomendasi kepada Pemerintah untuk:
a. Meningkatkan pemajuan dan pelindungan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat;
b. Menindaklanjuti rekomendasi UPR Indonesia Siklus Keempat.
c. Menjadi bahan dialog kebijakan yang lebih luas dalam menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Berdasarkan tujuan kajian, ruang lingkup kajian mencakup 2 (dua) dimensi:
a. Standar hak atas pekerjaan dan analisis isu utama hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat di Indonesia;
b. Memberi rekomendasi bagi Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Pe laporan UPR Pemerintah pada siklus keempat.
Hasil kajian mengidentifikasi pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak terkait erat dengan realisasi target SDGs poin 8.5-8.8. Semua permasalahan pelanggaran hak atas pekerjaan dan hak atas pekerjaan yang layak yang dihadapi oleh kelompok marjinal tersebut
bermuara pada perma salahan struktural, yakni:
1. Akses pelindungan dan mekanisme pelindungan bagi pekerja kelompok rentan masih minim;
2. Ketiadaan kebijakan yang menjadi basis pelindungan hukum dan pengembangan kelembagaan yang
benar-benar efektif memberikan pelindungan bagi pekerja kelompok rentan;
3. Kekosongan hukum memberikan yang pengakuan dan pelindungan hak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak bagi kelompok pekerja rentan
Berdasarkan kajian ini Komnas HAM RI memberikan rekomendasi
kepada pemerintah untuk:
a. Merealisasi pengesahan RUU PRT dan meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk memberikan pelindungan yang efektif terhadap hak-hak pekerja rumah tangga;
b. Membentuk peraturan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja prekariat guna memberikan pengakuan dan pelindungan hukum pasca pengesahan UU atau Perpu Cipta Kerja;
c. Menciptakan skema pelindungan sosial yang dibutuhkan,
seperti cuti berbayar, jaminan kesehatan dan pensiun. yang tersedia untuk semua pekerja, termasuk bagi para pekerja rentan.
Kajian tematik tersebut beririsan dengan isu strategis dan memperkuat perspektif Komnas HAM RI dalam memberi pemaknaan terhadap tantangan baru HAM sepanjang 2023.
Tabel 3.2. Tema Kajian dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI
| TEMA KAJIAN | IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF | IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF |
| Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi | Permasalahan HAM di Papua Pelindungan Kelompok Marjinal | |
| Pelindungan Kelompok Marjinal | ||
| Konflik Agraria | ||
| Bisnis dan Hak HAM | ||
| Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup | ||
| Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara | ||
| Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan | ||
| Pelindungan Kelompok Marjinal Konflik Agraria | ||
| • • | Bisnis dan HAM | |
| • | Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara | |
| Strategi Implementasi | • | Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM |
| • | Pelindungan Kelompok Marjinal Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan | |
| Pelindungan Hak Disabilitas Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor | ||
| Indonesia | Non-Negara Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM | |
| Pelindungan Kelompok Marjinal | ||
| Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas | ||
| Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia | Pelindungan Hak Disabilitas Bisnis dan HAM | |
| • | Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM | |
| • | Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor | |
| Non-Negara | ||
| Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan |
Komnas HAM RI juga melakukan kajian isu kritis HAM yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia: (1) perdagangan orang dan HAM; dan (2) im-
plikasi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak pekerja. Urgensitas kedua kajian isu kritis HAM ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3. Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Rasionalitas yang Melandasi Urgensi Kajian
| TEMA KAJIAN ISU KRIRIS HAM | ARGUMENTASI ME | ARGUMENTASI MELANDASI URGENSI KAJIAN |
| Perdagangan Orang dan HAM | 1 | Globalisasi memiliki dampak terhadap perdagangan orang dan seringkali memiliki keterkaitan dengan ke- kerasan seksual, pasar bebas, pengungsi. Perdagangan orang merupakan manifestasi dari pelang- garan HAM. |
| Implikasi Pengesahan UU Cipta Kerja terhadap Hak Pekerja | 1 | Pekerja menjadi kelompok yang paling terdampak kare- na keberlakuan UU Cipta Kerja akan berimplikasi pada hak-hak pekerja. Relasi kuasa asimetri antara korporasi dengan para |
Dalam melakukan kajian isu kritis HAM ini, Komnas HAM RI juga mengkaji mengenai "Efektifitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah:
1. Evaluasi menyeluruh implementasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik di level pusat maupun daerah, termasuk memperkuat Gugus Tugas;
2. Mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana orang;
3. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahandanpenanganan kasus-kasus tindak pidana perda-
gangan orang, khususnya dalam upaya pemulihan bagi korban;
4. Penguatan fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman, penguatan fungsi dan peran Pemerintah Desa, serta mendorong adanya persamaan persepsi melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya, Komnas HAM RI mengembangkan tema kajian mengenai "Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja. Kajian ini dilandasi tujuan untuk menyelisik dampak negatif pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 terhadap hak atas kesejahteraan pekerja, pasca pengesahan Undang- Undang Cipta Kerja.
| Kajian ini signifikan me- | kan me- | melakukan | penyesuaian | dampak pada menurunnya | a menurunn | urunnya |
| nyelisik regulasi yang mem- | vang mem- | waktu keria | waktu kerja dan pengu- | pendapatan | atau | upah |
| berikan ruang pada peru- | nada perub | pahan pekeri | pahan pekerja. Penyesuaian | pekerja. | ||
| sabaan padat k | pada pera | wwaktu koriz | waktu kerja dan upah itu | pekerju. | ||
| sahaan padat karya yang | arya yang | Waktu kerja | dinilai telah dan akan ber- |
Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil tindakan:
1. Tidak memperpanjang pemberlakukan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023;
2. Tidak menerbitkan kebijakan yang serupa di masa mendatang.
Tema kajian Komnas HAM RI untuk merespons isu perdagangan orang dan dampak pasca pengesahan UU Cipta Kerja memiliki irisan dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI. Tema kajian dan irisan dengan isu strategis dan perspektif Komnas HAM dapat melihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4. Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI
| TEMA KAJIAN | IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF | |
| Efektifitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana | Pelindungan Kelompok Marjinal Bisnis dan Hak HAM | |
| Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor | ||
| Non-Negara | ||
| Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM | ||
| Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan | ||
| Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Ta- | Pelindungan Kelompok Marjinal Bisnis dan HAM | |
| Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Ta- | Bisnis dan HAM | |
| Ketenagakerjaan Nomor 5 Ta- | Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM | |
| hun 2023 terhadap Pemenu- | Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor | |
| han Hak-Hak Pekerja. | Non-Negara | |
| • | Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan | |
C. Penyusunan Pedoman Penilaian HAM dan Anggaran Ramah HAM
Komnas HAM RI menyusun Pedoman Penilaian HAM yang ditujukan sebagai acuan untuk menilai kepatuhan
kementerian/lembaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, Komnas HAM RI juga menyusun Indikator Anggaran Ramah HAM dan Rekomendasi atas RAPBN 2024.
Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian HAM ini untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan (compliance) terhadap standar HAM dalam setiap pengambilan kebijakan atau tindakan aparat negara. Penilaian HAM dilakukan melalui pemeriksaan
berbagai aspek hukum dan perundang-undangan, keputusan, dan langkahlangkah lainnya yang telah diambil oleh kementerian/ lembaga yang berpotensi melanggar HAM. Sementara itu, Penyusunan Indikator Anggaran Ramah HAM bertujuan mewujudkan penge-
lolaan anggaran ramah HAM dalam perancangan anggaran yang disusun oleh kementerian/lembaga, termasuk perangkat daerah. Ruang lingkup indikator meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
Irisan antara penyusunan pedoman penilaian HAM dan anggaran ramah HAM dengan isu strategis dan pers-
pektif HAM sepanjang 2023 sebagai berikut:
Tabel 3.5. Substansi Pedoman dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM
| SUBSTANSI PEDOMAN | IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF | IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF |
| Pedoman Penilaian HAM | • | Pelindungan Kelompok Marjinal Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non- |
| Negara | ||
| Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM | ||
| Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan | ||
| Anggaran Ramah HAM | Pelindungan Kelompok Marjinal | |
| • | Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM | |
| Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non- Negara | ||
| • | Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan |
D. Pengembangan Sistem Informasi HAM
Pengembangan sistem informasi HAM yang dikembangkan Komnas HAM RI sepanjang 2023, mencakup:
1. Pengembangan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas)
Dalam upaya memperkuat kajian
berbasis bukti, Komnas HAM RI menginisiasi pengembangan sistem informasi Pusdahamnas. Inisiatif ini merupakan salah satu inovasi dalam menjawab tantangan pengelolaan data serta informasi mengenai HAM yang belum dilakukan secara terpusat, holistik, dan komprehensif. Tujuan pembentukan Pusdahamnas meliputi:
a. Mendorong peningkatan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
b. Mendorong perumusan kebijakan dan lahirnya kebijakan berbasis pada bukti.
PARTISIPASI MITRA DALAM PENGEMBANGAN PUSDAHAMNAS
Proses pengembangan sistem informasi Pusdahamnas dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. Komnas HAM RI telah bekerja sama untuk pemanfaatan Sistem Informasi Pusdahamnas dengan 14 Lembaga. Keempat belas mitra Komnas HAM RI dapat berkontribusi dalam memperkaya substansi dari sistem informasi Pusdahamnas. Kontribusi dari mitra akan menghasilkan data, dokumen, dan informasi dalam Pusdahamnas semakin bernas dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh publik.
2. Inisiasi Pengelolaan Perpustakaan
Komnas HAM RI berbasis Digital Komnas HAM RI dalam melaksanakan mandatnya didukung oleh Perpustakaan Komnas HAM RI. Perpustakaan Komnas HAM RI ber-
fungsi sebagai perpustakaan rujukan, pusat repositori lembaga, dan pusat sumber belajar bagi pemustaka internal maupun eksternal Komnas HAM RI.
CAPAIAN PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM RI
Sepanjang 2023 Perpustakaan Komnas HAM RI mencatat terdapat 2.481 kunjungan. Perpustakaan Komnas HAM RI telah melaksanakan pengadaan bahan perpustakaan sebanyak 228 eksemplar koleksi monograf/buku cetak dan 119 koleksi elektronik.
Perpustakaan Komnas HAM RI juga ikut serta dalam berbagai kegiatan kampanye Komnas HAM RI melalui pembuatan e-flyer berisi koleksi dan layanan perpustakaan, pameran-pameran, pengadaan alat kampanye, kolaborasi dengan Tim Publikasi Komnas HAM RI dalam aplikasi Publikasi HAM Berbasis
Android (PUHBA) dan Google Play Books.
3.3. Realisasi Mandat Pendidikan dan Penyuluhan HAM
Mandat pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM RI sepanjang tahun 2023 terealisasi dalam beragam aktivitas.
CAPAIAN DISEMINASI SNP
Aktivitas diseminasi SNP dengan keragaman tema pengaturan sampai dengan November 2023 tercatat telah dilaksanakan kepada 200 kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, organisasi perangkat daerah. Diseminasi ini dilakukan melalui pelaksanaan diskusi publik, talkshow, serta pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik.
Diseminasi dilakukan sebagai upaya penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kapasitas HAM bagi stakeholders Komnas HAM RI maupun masyarakat pada umumnya.
A. Implementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP)
Setelah menyusun SNP, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan HAM Komnas HAM RI menindaklanjuti
upaya mengukur dampak SNP. Indikator dampak tersebut salah satunya diukur dari implementasi oleh subjek norma yang dituju, baik kementerian/ lembaga atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, SNP ini diharapkan akan menjadi rujukan oleh subjek norma dalam mengambil kebijakan atau tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau mandat organisasi.
SNP MENJADI RUJUKAN OLEH LEMBAGA LAIN
Penyusunan SNP dengan beragam tema yang dihasilkan Komnas HAM menjadi rujukan oleh lembaga lain:
1) Implementasi SNP Hak atas Kesehatan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara dalam Putusan No. 93/PUU-X/2022 tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pasal 433 KUH Perdata (BW) merujuk SNP Hak atas Kesehatan
2) Implementasi SNP HAM tentang Kelompok Rentan dalam Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadikan SNP HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu menjadi materi dalam pelatihan kepemiluan, lokakarya, diskusi publik, serta outlook politik dalam negeri Indonesia.
B. Peningkatan Kapasitas HAM melalui Pelatihan dan Sosialisasi
Komnas HAM RI melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas melalui Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura bagi aparat pemerintahan dan masyarakat sipil. Pelatihan ini bertujuan menghasilkan sinergi pencegahan pelanggaran HAM dan pelaksanaan pemenuhan HAM. Pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan HAM di Papua dengan menerapkan prinsipprinsip HAM dalam perumusan kebijakan. Pelatihan dilakukan pada 20- 22 Juni 2023 bekerja sama dengan
Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Papua. Komnas HAM RI juga melaksanakan Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM di Kota Singkawang untuk memperkuat kapasitas aparat negara dan masyarakat sipil. Peserta tidak hanya berasal dari Kota Singkawang tetapi juga dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yaitu Sanggau, Landak, Sambas, Bengkayang, dan Pontianak. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM dalam pembangunan daerahnya.
Selanjutnya, Komnas HAM RI menjalin kerja sama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC) untuk melaksanakan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pelatihan ini bertujuan mendorong pemenuhan
HAM bagi populasi kunci. Pelatihan ini diharapkan dapat berkontribusi mengurangi stigma dan diskriminasi yang dialami populasi kunci sehingga penikmatan hak mereka terpenuhi.
Tabel 3.6. Aktivitas Pelatihan bagi Populasi Kunci terkait Isu HAM dan AIDS
| WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN | KETERANGAN |
| Jayapura 25-27 September 2023 | Peserta berasal dari organisasi masyarakat sipil dan aparatur pe- merintah daerah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabu- paten Keerom |
| Sorong 31 Oktober-2 November 2023 | Peserta berasal dari organisasi masyarakat sipil dan aparatur pe- merintah daerah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong |
| Bali 21-24 Agustus 2023 | Pelatihan paralegal dalam pendokumentasian pelanggaran HAM pada ODHIV & Populasi Kunci dihadiri oleh organisasi masya- rakat sipil yang melakukan pendampingan kasus yang terkait dengan ODHIV, TB dan populasi kunci |
Komnas HAM RI kembali melaksanakan aktivitas penyadaran HAM yang ditujukan bagi aparat penegak hukum. Pelatihan HAM ini berfokus pada Teknik Wawancara Investigasi Kriminal bagi Kepolisian dengan model PEACE (Planning and Preparation; Engage and Explain; Account, Clarification, Challenge; Closure; Evaluation).
Kemudian, Komnas HAM RI menyelenggarakan Sekolah Ramah HAM (SRHAM) dengan Edukasi Satuan Pendidikan Keagamaan yang Ramah HAM. Tujuan aktivitas ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas HAM mengenai isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelatihan ini ditujukan pada aparatur sipil negara pada Kementerian Agama RI (Kemenag RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
(Kemenkumham RI), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK RI) serta penyuluhan ke beberapa sekolah. Dalam konteks yang sama, Komnas HAM RI menjalin kerja sama dengan Kemenag Rl dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristek RI) menyelenggarakan Sekolah Ramah HAM (SRHAM). Tujuan pelaksanaan SRHAM untuk menanggulangi kekerasan di dunia pendidikan. Implementasikan kerja sama ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 3 Agustus 2023 di Kantor Kemenag RI dan 12 Oktober 2023 di Gedung A Kemendikbudristek RI. Selain itu, juga dilaksanakan "Workshop Pelanggaran HAM di Sekolah: Akar Masalah dan Solusinya" yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.
Selanjutnya, dalam kaitannya dengan upaya antisipasi Pemilu 2024, Komnas HAM RI menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus bersama Kepolisian (Kapolda) Jawa Barat dengan tema "Perspektif Perlindungan HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024* pada 30 Mei 2023. Diskusi Kelompok Terfokus ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dan perwakilan dari KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas isu bisnis dan HAM, Komnas HAM RI: (1) menyusun Modul Pelatihan Bisnis dan HAM; (2) menyelenggarakan pelatihan; (3) diskusi tentang relevansi antara bisnis dan HAM; dan (4) menghadiri Konferensi Bisnis dan HAM di Jenewa. Selain itu, Komnas HAM RI menye-
lenggarakan Kelas Inspirasi untuk memperkuat upaya pengintegrasian isu bisnis dan HAM. Kelas inspirasi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang implementasi HAM pada kelompok bisnis. Kelas inspirasi ini dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan dan pemerintah (kementerian/lembaga).
C. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Perangkat Kampanye HAM
Komnas HAM RI telah memanfaatkan media sosial untuk memperluas wacana HAM. Pemanfaatan media sosial sebagai perangkat kampanye HAM merupakan upaya memberikan literasi bagi publik. Kampamye HAM dirancang bersamaan dengan momentum peringatan peristiwa penting yang berdimensi HAM. Keragaman tema kampanye dengan memanfaatkan media sosial sepanjang 2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.7. Ragam Tema Kampanye HAM melalui Pemanfaatan Media Sosial
| WAKTU PELAKSANAAN | TEMA |
| 17 dan 31 Maret 2023 | #BelajarHAM mengenai Sejarah dan Dinamika HAM |
| 8 Maret 2023 | Hari Perempuan Internasional |
| 21 Maret 2023 | Hari Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| 6 dan 13 April 2023 | #BelajarHAM mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manu- sia, |
| 2 Mei 2023 | Hari Pendidikan Nasional |
| 3 Mei 2023 | Hari Kebebasan Pers Sedunia |
| 9 Mei 2023 | Hari Marsinah |
| 26 Mei 2023 | #BelajarHAM Seri 8: Hak buruh |
| 16 Juni 2023 | #Belajar HAM Seri 9: Pemilu Ramah HAM |
| 23 Juni 2023 | Hari Pelayanan Publik PBB |
| 7 Juli 2023 | #BelajarHAM Seri 10: Kebebasan Akademik |
| 24 Juli 2023 | Peringatan Ratifikasi CEDAW |
| 28 Juli 2023 | #Belajar HAM Seri 11: Pendidikan HAM |
| 11 April 2023, 12 Juli 2023, dan 10 Oktober 2023 | Lebih Dekat Dengan Komnas HAM |
| 12 Agustus 2023 | Hari Anak Muda Internasional |
| 8 September 2023 | #Belajar HAM Seri 12: Kebebasan Berpendapat dan Berek- spresi |
| 15 September 2023 | Hari Demokrasi Internasional |
| 22 September 2023 | #BelajarHAM Seri 13: Ekspresi Seni |
| 28 September 2023 | Hari Hak Mendapatkan Informasi |
| 6 dan 20 Oktober 2023 | #BelajarHAM Seri: 14 Pancasila dan HAM |
| 6 dan 20 Oktober 2023 | Tata Cara Pengaduan Ke Komnas HAM RI |
Selanjutnya, untuk menyebarluaskan wawasan HAM, Komnas HAM RI mengembangkan website: tanggaprasa.id. Website tanggaprasa.id. merupakan salah satu media kampanye HAM yang tersaji melalui podcast, video HAM, cerita pendek, foto narasi HAM. Website ini menampung karya dari publik, khususnya kelompok
muda yang tertarik dengan isu-isu HAM. Website ini juga menampilkan live chat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan tim Kampanye HAM Tanggap Rasa. Selain itu juga terdapat fitur inklusif "Listen to Post yang membantu pengguna tuna netra mengakses website Komnas HAM RI.
DAYA JANGKAU KAMPANYE TANGGAP RASA
Total output Kampanye Tanggap Rasa 2023 (website, podcast, dan diskusi) menjangkau 5.546 orang.
Produksi dan unggahan serial Podcast dengan beragam tema HAM sepanjang 2023 yang dihasilkan Tim Tang-
gap Rasa Komnas HAM RI, sebagai berikut:
Tabel 3.8. Serial Podcast dengan Ragam Tema HAM
| SERIAL PODCAST DAN WAKTU PELAKSANAAN | TEMA |
| Podcast S3E1 15 Maret 2023 | Mengenal Kusta, Membangun Kesadaran Hak Asasi Manu- sia |
| Podcast S3E2 28 Maret 2023 | Desak Pengesahan RUU PPRT |
| Podcast S3E4 26 April 2023 | AIDS, HAM dan Kita |
| Podcast S3E6 24 Mei 2023 | Komnas HAM 30 tahun: Before and After |
| Podcast S3E7 12 Juni 2023 | Komnas HAM 30 tahun: Menuju Keadaban dan Keadilan Sosial |
| Podcast S3E8 28 Juni 2023 | Pendidikan HAM pada Lingkungan Keluarga |
| Podcast S3E9 12 Juli 2023 | Bisnis dan HAM |
| Podcast S3E11 9 Agustus 2023 | Media Untuk Perjuangan Hak Masyarakat Adat |
| Podcast S3E10 26 Juli 2023 | Hak Anak |
| Podcast S3 Eps Spesial 12 Agustus 2023 | International Youth Day: Komnas HAM Beda, Muda, Ber- bahagia |
| Podcast S3E12 23 Agustus 2023 | Tak Hanya Jakarta |
| Podcast S3E13 6 September 2023 | Kekuatan Lirik untuk Kampanye HAM, bersama Cholil Mah- mud, personel Band Efek Rumah Kaca |
| Podcast S3E14 27 September 2023 | Dinamika HAM di Nusantara Kuno |
Komnas HAM RI melalui Tim Tanggap Rasa Komnas HAM bekerja sama dengan Tim Pemilu Ramah HAM menyelenggarakan Zoom Webinar pada 20 September 2023. Aktivitas ini mengangkat tajuk "Kita Muda Punya Suara" dengan menghadirkan Tiktoker @xeronav sekaligus Ketua Umum Resonansi Pemuda dan influencermuda, dari Aman Warior Ecpat Indonesia,
sekaligus siswa SMA Negeri 3 Surakarta.
D. Inovasi Publikasi Komnas HAM RI
Komnas HAM RI melalui Sub Bidang Dukungan Penyuluhan menerbitkan buletin Wacana HAM dan majalah SUAR. Kedua terbitan menghasilkan oplah mencapai 1.035 eksemplar dan capaian distribusi sebesar 100% Langkah inovasi dikembangkan oleh Tim Majalah SUAR melalui Komik HAM dan rubrik kuis HAM. Rubrik kuis HAM dilengkapi pemberian hadiah kepada publik yang memberikan feedback kepada tim redaksi. Kedua inovasi ini banyak diminati oleh publik yang mengakses publikasi Komnas HAM RI. Di samping itu, Komnas HAM RI mengembangkan publikasi berbasis digital melalui Kabar Latuharhary (https://www.komnasham.go.id), aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), serta Open Journal System (OJS).
Pada 2023 ini, Komnas HAM RI setiap selesai pencetakan terbitan melakukan launching melalui live Instagram Komnas HAM RI. Interaksi secara langsung antara Tim Komnas HAM RI dengan publik diharapkan lebih menjangkau penerima manfaat publikasi Komnas HAM RI. Penerima manfaat publikasi Komnas HAM RI mencakup kementerian/lembaga,pemerintah daerah, institusi pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil.
E. Pelibatan Publik dalam Aktivitas Komnas HAM RI
Komnas HAM RI sepanjang 2023 mengembangkan beragam aktivitas dengan melibatkan partisipasi publik untuk mendialogkan permasalahan HAM, yaitu:
1. Diskusi Publik
Komnas HAM RI menyelenggarakan
Diskusi publik dengan tema "30 Tahun Komnas HAM, Mengokohkan Keadaban HAM di Indonesia." Diskusi ini merupakan puncak peringatan 30 Tahun Komnas HAM RI. Diskusi Publik dilaksanakan pada Rabu, 7 Juni 2023 bertepatan dengan 30 tahun dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Diskusi Publik dilaksanakan secara hybrid dihadiri para anggota Komnas HAM RI dari periode pertama sampai dengan periode kepemimpinan saat ini. Diskusi publik juga dihadiri oleh 450 peserta dari kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis media, serta para staf Komnas HAM RI.
2. Pawai HAM
Pawai HAM merupakan rangkaian peringatan 30 Tahun Komnas HAM RI yang diselenggarakan untuk menjangkau masyarakat luas dengan membawa isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pawai HAM terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu:
a. Jalan Santai JPO Dukuh Atas - Bundaran HI - Stasiun Sudirman - Kantor Komnas HAM RI;
b. Deklarasi "Pemilu Ramah HAM" Deklarasi dihadiri oleh penyelenggara Pemilu, anggota legislatif, dan partai politik, antara lain Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI; Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI: Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi III DPR RI; Mardiono, Plt. Ketua
Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Deklarasi Pemilu Ramah HAM yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM RI, pada 11 Juni 2023.
3) Peringatan Hari HAM dan Festival HAM 2023
Momentum refleksi penegakan dan pemajuan HAM selama 30 tahun kehadiran Komnas HAM RI bermuara pada Festival HAM 2023 di Kota Singkawang dan Peringatan Hari HAM 2023. Rangkaian aktivtas Peringatan Hari HAM 2023, terdiri dari :
a. Kompetisi Komik HAM Digital;
b. Pameran Komik HAM 2023 di Perpustakaan Nasional pada 4-9 Desember 2023;
c. Puncak Peringatan Hari HAM 2023 di Lapangan Banteng Jakarta, 10 Desember 2023) Komnas HAM RI dalam menyelenggarakan Peringatan Hari HAM 2023 bekerja sama dengan berbagai pihak diantaranya, Kemenkumham RI, Perpustakaan Nasional RI, Komunitas Paper Replika Indonesia, dan Center for Indonesian Medical Students Activities (CIM- SA). Peringatan Hari HAM ini di-
hadiri oleh 567 peserta.
Selain peringatan Hari HAM 2023, Komnas HAM Rl menyelenggarakan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang pada 17-19 Oktober 2023. Festival ini diselenggarakan oleh Komnas HAM RI bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Festival HAM 2023 di Kota Singkawang terdiri dari beragam aktivitas, antara lain: (1) konferensi yang terdiri dari 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel; (2) pameran, pentas seni dan budaya; (3) kunjungan lapangan; (4) aneka perlombaan; (5) event pra Festival HAM; (6) deklarasi hasil konferensi; (7) kampanye toleransi; serta (8) media promosi serta diseminasi informasi. Festival HAM 2023 diakhiri dengan jalan santai sekaligus site visit ke beberapa tempat yang memperlihatkan nilai-nilai ketoleransian di Kota Singkawang, yaitu Gereja St. Assisi, Masjid Raya Singkawang, dan Klenteng Pekong Tua. Acara site visit diselingi dengan "Deklarasi Anti Bully" yang disampaikan oleh anak-anak perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Singkawang.
PEMBERITAAN MEDIA DAN ATENSI PUBLIK TERHADAP FESTIVAL HAM 2023
Terdapat 71 artikel dari 6 media cetak dan 65 media online yang memberitakan Festival HAM 2023 dan semua artikel tersebut memberitakan dengan nada positif. Berdasarkan data dari website Festival HAM 2023 di www.festivalham.com tercatat 1.400 pengguna yang mengakses situs resmi festival tersebut.
F. Penerimaan Kunjungan
Komnas HAM RI menerima berbagai permohonan kunjungan kerja, kunjungan studi, maupun permintaan informasi dari individu, sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga legislatif, kementerian/lembaga, dan lembaga lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang HAM, profil institusi, kerja-kerja Komnas HAM RI, baik pemajuan maupun penegakan, dan soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang sedang menjadi perbincangan di media. Berdasarkan catatan sepanjang 2023, Komnas HAM RI telah menerima 11 kunjungan.
G. Monitoring dan Evaluasi Program Komnas HAM RI
Komnas HAM RI mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai upaya penguatan institusional untuk menilik output, outcome, pembelajaran, dan praktik baik yang dihasilkan dari setiap program. Monitoring dan evaluasi ditujukan kepada alumni pelatihan Kabupaten/Kota HAM eks Karesidenan Surakarta yang telah diselenggarakan pada 2022. Instrumen monitoring dan evaluasi menggunakan pre test dan post test untuk menakar perubahan pengetahuan peserta. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan atasan alumni maupun rekan kerja sehingga terdapat
gambaran mengenai transformasi pengetahuan dan perubahan perilaku keseharian para alumni di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat.
H. Pelibatan Komisioner Komnas HAM RI dalam Beragam Aktivitas Penyebarluasan Wawasan HAM
Komnas HAM RI sepanjang 2023 mengembangkan strategi pelibatan pimpinan dan Anggota Komnas HAM RI (komisioner) periode 2022-2027 dalam penyebarluasan wawasan HAM. Pelibatan ini dilakukan dengan cara menjadi pimpinan dan komisioner Komnas HAM RI menjadi narasumber di beberapa aktivitas. Strategi pelibatan pimpinan dan anggota ini diharapkan akan berdampak secara signifikan terhadap upaya penyebarluasan wawasan HAM, baik cakupan penerima manfaat maupun kualitas substansi yang disampaikan.
Penyebarluasan wawasan HAM dilakukan Komnas HAM RI bekerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya di tingkat nasional, regional maupun internasional. Institusi yang telah menerima manfaat dari aktivitas Komnas HAM RI meliputi institusi pendidikan, aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi massa.
4
Penegakan HAM
Strategi Pemaknaan Mandat Penegakan HAM dalam Dinamika Tantangan Baru HAM
FOCUSGROUPDISCUSSION KOMNASHAMRI BEKERIASAMA DENGAN LBH KINASIH lora, 22 Juni 2023
3. Kegiatan Mekanisme Rujukan di LPSK pada 24 Oktober 2023.
1. Kegiatan Mekanisme Rujukan di Ombudsman pada 22 September 2023.
2. Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai bersama Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing bertemu dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Jozua Mamoto di Gedung Kompolnas, Jakarta.
4. Kegiatan Pengaduan Proaktif terkait dengan kebakaran Depo Pertamina pada 9 Maret 2023 di Plumpang, Jakarta Utara.
5. Kegiatan Sinergi dengan LBH Kinasih di Kesbangpol Blora pada 20-23 Juni 2023.
6. Permintaan keterangan terhadap masyarakat Pulau Rempang.
7. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro Menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Rohingya di Wilayah Perairan Aceh dengan Kementerian dan Lembaga Terkait.
8. Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai bersama Duta Besar Praha dan korban peristiwa 65.
9. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Koordinator Subkom Penegakan Uli Parulian Sihombing Menerima Audiensi Terkait Kasus Pembunuhan Imam Masykur di Kantor Komnas HAM RI pada 1 September 2023.
10. Pramediasi terkait kasus sengketa tanah antara 30 Warga Komplek Ruko Kanjengan dengan Pemerintah Kota Semarang di Kantor Komnas HAM RI Jakarta.
11. Sengketa lahan Masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait rencana Pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City.
12. Kasus Hak atas Kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Sdr. Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.
BAGIAN 4
STRATEGI PEMAKNAAN MANDAT PENEGAKAN HAM DALAM DINAMIKA TANTANGAN BARU HAM
4.1. Pengantar: Realisasi Mandat Penegakan HAM
Komnas HAM RI sesuai dengan Prinsip Paris 1993 menyiapkan laporan mengenai situasi nasional HAM secara umum dan situasi HAM yang lebih spesifik. Pemantauan Komnas HAM RI diharapkan dapat membantu kepatuhan negara terhadap standar HAM. Tujuan pemantauan situasi HAM difokuskan pada upaya men-
dokumentasikan situasi HAM, memfasilitasi pemulihan, serta mendorong reformasi undang-undang, kebijakan dan praktik yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang. Pemantauan situasi HAM dapat mencakup menurut GANHRI (tanpa tahun), dapat mencakup beberapa aspek seperti yang ada pada diagram berikut:
Pemantauan situasi HAM secara luas pada wilayah tertentu di suatu negara Pemantauan isu HAM tertentu, baik sipil, politik, ekonomi, sosial atau budaya Pemantauan situasi HAM dapat juga mencakup situasi HAM sekelompok orang tertentu, seperti perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, masyarakat adat atau pengungsi dan pencari suaka Pemantauan kepatuhan HAM sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, seperti protes politik, demonstrasi, dan pemilu
Gambar 4.1. Empat Situasi HAM yang Dapat Dijadikan Sebagai Fokus Pemantauan
Selain pemantauan, Komnas HAM RI juga memiliki mandat mediasi. Mandat mediasi Komnas HAM RI diarahkan pada upaya menyelesaikan peristiwa HAM dengan cara memastikan adanya keseimbangan kekuasaan di antara para pihak sehingga diharapkan terwujud rasa keadilan (OHCHR, 2010). Pemantauan situasi HAM dan mediasi merupakan peran kunci Komnas HAM RI sesuai dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
4.2. Realisasi Pengelolaan Pengaduan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengaduan
Komnas HAM RI mengartikulasikan mandat penegakan HAM melalui fungsi pemantauan dan fungsi mediasi. Kedua fungsi ini kemudian ditopang melalui penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat atas berbagai dugaan pelanggaran HAM. Penerimaan dan pelayanan
pengaduan masyarakat yang masuk ke Komnas HAM RI menggambarkan situasi dan pola pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pola pelanggaran HAM mencakup antara lain, sebaran wilayah, hakhak yang dilanggar, pelaku pelanggaran HAM, serta klasifikasi korban pelanggaran HAM.
A. Penerimaan dan Konsultasi Pengaduan Masyarakat
Selama 2023 Komnas HAM RI melalui Layanan Pengaduan telah menerima sebanyak 5.301 berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan total berkas pengaduan tercatat sebanyak 2.753 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan masyarakat. Perbandingan jumlah berkas dan aduan yang diterima.
PERBANDINGAN JUMLAH BERKAS DAN ADUAN TAHUN 2022 DAN 2023
Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah Berkas dan Aduan Tahun 2022 dan 2023
Layanan pengaduan Komnas HAM RI difasilitasi melalui sejumlah kanal pengaduan masyarakat. Penyampaian pengaduan terbanyak selama 2023 mempergunakan pos/surat (1.711), disusul datang langsung (376); daring (334), surel (183), proaktif (61), audiensi
(51), diterima di lapangan (30), kondisi khusus (4) dan jejaring (1). Jenis kanal dan jumlah aduan berdasarkan kanal yang tersedia oleh Komnas HAM RI dapat dilihat pada diagaram di bawah ini:
Cara Penyampaian Berkas Pengaduan Pos (1.711) Diterima di Lapangan (30) Daring (334) Proaktif (61) Surel (183) Kondisi Khusus (4) Datang Langsung Fax (0) (376) Audiensi (51) Jejaring (3)
Gambar 4.3. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan
Selain menerima pengaduan masyarakat secara tertulis, Komnas HAM RI juga melayani permintaan konsultasi aduan non-kasus dari masyarakat. Konsultasi aduan non-kasus yang diterima Komnas HAM RI sepanjang 2023 sebanyak 655 layanan. Materi
konsultasi yang diterima Komnas HAM RI tidak selalu berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM, se perti tata cara prosedur pengaduan, kewenangan Komnas HAM RI, dan layanan Komnas HAM RI lainnya.
RAGAM KANAL DAN JUMLAH PENYAMPAIAN KONSULTASI ADUAN
240 232 126 24 32 23 2 Duham online Datang langsung Surel Telepon Audiensi Aplikasi pengaduan perpesanan
Gambar 4.4. Ragam Kanal dan Jumlah Penyampaian Konsultasi Aduan
JUMLAH TOTAL LAYANAN KOMNAS HAM RI SEPANJANG 2023
Berdasarkan kedua layanan konsultasi yang diterima Komnas HAM RI, jumlah total layanan konsultasi, baik konsultasi kasus dan non kasus pada 2023 sebanyak 1.575 konsultasi.
Isu pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal menjadi permasalahan HAM yang paling banyak dikonsultasikan kepada Komnas HAM RI. Isu
HAM dan jumlah isu HAM yang yang dikonsultasikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
ISU KONSULTASI HAM YANG DITERIMA KOMNAS HAM RI
Pengabalan hak kelompok rentan dan marginal 77 Ketidakprofesionalan/ketidakseriusan prosedur oleh APH 72 Agraria 66 Ketenagakerjaan 44 Kepegawaian 17 Pelanggaran administrasi pemerintahan 136 16 Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat 10 Intoleransi dan perampasan hak kebebasan beragama/berkeyakinan Pendidikan Kinerja dan kode etik aparat penegak hukum Pemilihan Umum Aset negara Pelanggaran HAM yang berat Lingkungan Penggusuran/relokasi Intoleransi atau diskriminasi ras dan etnis Permasalahan putusan pengadilan Akses atas keadilan Ancarman terhadap profesi tertentu Kebebasan berekspresi dan berpendapat Kesehatan Penggusuran/relokasi/revitalisasi HRD
Gambar 4.5. Isu Konsultasi HAM yang Diterima Komnas HAM RI
Komnas HAM RI melalui kantor perwakilan juga menerima pengaduan sesuai wilayah kerja masing-masing. Jumlah aduan yang diterima oleh se-
tiap Kantor Perwakilan Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 4.1. Penanganan Pengaduan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM RI
| NO. | NAMA KANTOR PERWAKILAN | JUMLAH |
| 1 | Kantor Perwakilan Sumatera Barat | 75 |
| 2 | Kantor Perwakilan Papua | 71 |
| 3 | Kantor Perwakilan Maluku | 54 |
| 4 | Kantor Perwakilan Aceh | 51 |
| 5 | Kantor Perwakilan Kalimantan Barat | 42 |
| 6 | Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah | 38 |
| TOTAL | 331 |
B. Penanganan Aduan Masyarakat
Penanganan aduan masyarakat oleh Komnas HAM RI terbagi melalui beberapa tahapan.
1. Verifikasi Aduan
Proses verifikasi terhadap berkas dan materi aduan terbagi menjadi verifikasi formil maupun verifikasi materiil. Verifikasi formil terkait kelengkapan berkas pengaduan Pengadu kepada Komnas HAM RI. Sementara lingkup verifikasi materiil mencakup antara lain substansi pengaduan HAM dan kewenangan Komnas HAM RI. Berdasarkan ha-
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
sil verifikasi materiil, pengaduan kemudian ditindaklanjuti Komnas HAM RI melalui:
a. Mekanisme pemberian surat kelengkapan berkas, saran, tanggapan, dan surat pelindungan; atau
b. Mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan dan mediasi.
Diagram penanganan aduan masyarakat yang dikembangkan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
1. Whatsapp (601) 3. Surel (96) 5. Audiensi (112) Konsultasi 2. Datang Langsung 4. Telepon (254) 6. Duham Online (9) Pengaduan (493) (1.575 FORMIL Konsultasi) Tidak Ditangani Kelengkapan Berkas (126 Kasus) (120 Surat) Telaah Penanganan Penerimaan Alih Media Aduan Kinerja Pengaduan Pengaduan (104.302 MATERIIL (2.753 (1.423 Aduan) Pelayanan (5.518 Berkas) Lembar) Kasus) Pengaduan Saran Penanganan Kasus (826 Surat) Rekap Berkas (200 Kasus) (1.204 Kasus) Pengelolaan Arsip Pengaduan Surat Perlindungan Open File (32 Kasus) (826 Surat) Layanan Data Peminjaman (7 Kasus) Pengaduan Tanggapan Mediasi Pemantauan (230 Surat) (274 Kasus) (930 Kasus) Mapping Cleaning Layanan Permintaan Baru (107 Kasus) & Pemenuhan Data Baru (459 Kasus) 21 Data Konsultasi Data Aduan (3.590 Lanjutan (167 Kasus) 31 Data Raw E-Office Kasus) Internal: 120 Lanjutan (471 Kasus) 12 Database Smartmap Data Konsultasi (1.601 Eksternal: 8 191 Basis Data Master Agenda) Duham Online
Gambar 4.6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2. Penyusunan Analisis Awal Aduan
Proses penyusunan analisis awal aduan dilakukan Komnas HAM RI
terhadap setiap pengaduan baru yang disampaikan oleh masyarakat.
JUMLAH ANALISIS AWAL ADUAN OLEH KOMNAS HAM RI SEPANJANG 2023
Berdasarkan data pengaduan, tercatat sebanyak 1.827 aduan telah dilakukan analisis awal aduan.
3. Penentuan Tindak Lanjut Aduan
Berdasarkan proses analisis awal, Komnas HAM RI menentukan tindak lanjut penanganan aduan, baik melalui Layanan Pengaduan, Pemantauan, Mediasi, Kantor Sek-
retariat Perwakilan dan Kearsipan. Rekapitulasi penanganan aduan/ kasus di Komnas HAM RI, berdasarkan penanganan aduan sepanjang 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2. Mekanisme Pemberian Surat Penanganan Aduan/Kasus
| MEKANISME PEMBERIAN SURAT | BARU | LANJUTAN | JUMLAH |
| Kearsipan | 52 | 74 | 126 |
| Pengaduan | 1.267 | 156 | 1.423 |
| Pemantauan | 229 | 396 | 625 |
| Mediasi | 87 | 161 | 248 |
| Sekretariat Perwakilan | 250 | 81 | 331 |
| TOTAL | 1885 | 868 | 2.753 |
Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI menindaklanjuti penanganan aduan dengan menerbitkan surat informasi aduan sesuai dengan kategorisasi respons penanganan aduan. Penerbitan su-
rat informasi aduan yang diberikan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 4.3. Penerbitan Surat Informasi Aduan
| PENERBITAN SURAT INFORMASI ADUAN | JUMLAH SURAT |
| Surat Saran | 826 |
| Surat Tanggapan | 230 |
| Surat Permintaan Kelengkapan Berkas | 120 |
| Surat Perlindungan Hukum | 23 |
Sementara itu, kasus masih berproses/verifikasi di Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI berjumlah 224 kasus.
Selain itu, Komnas HAM RI menerbitkan Surat Perlindungan HAM. Surat Perlindungan HAM diterbitkan Komnas HAM RI untuk merespons aduan dugaan pelanggaran HAM yang berpotensi atau memi-
liki dampak luas bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2023, Kelompok Kerja Layanan Pengaduan telah mengeluarkan 23 Surat Perlindungan HAM. Kategorisasi isu dan tujuan Surat Perlindungan HAM yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengaduan sepanjang 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
ISU DAN TUJUAN SURAT PERLINDUNGAN HAM
PMI Penggusuran Ketenagakerjaan Kesehatan Human Rights Defender Agraria 6 Akses atas keadilan
Lembaga TNI Peradilan Pemerintah Daerah POLRI Pemerintah Pusat 19 12
Gambar 4.7. Isu dan Tujuan Surat Perlindungan HAM
C. Data Pengaduan Masyarakat
Data pengaduan masyarakat yang masuk ke Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI terbagi menjadi :
1. Klasifikasi Pengadu
Berdasarkan data Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Komnas HAM RI sepanjang 2023 tertinggi jumlahnya berasal dari individu (941), diikuti kantor penga-
cara/LBH (814), dan kelompok masyarakat (210). Sementara itu, sebaran wilayah lokasi Pengadu sepanjang 2023 tertinggi berasal dari DKI Jakarta (623), disusul Jawa Barat (295), Sumatera Utara (262), Jawa Timur (211), dan Jawa Tengah (115). Jumlah asal pengadu berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
KLASIFIKASI PENGADU LIMA TERTINGGI
941 814 210 185 137 Individu - Kantor Pengacara/ LSM/NGO Kelompok Organisasi Orang Seorang Advokat/ Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum
Gambar 4.8. Klasifikasi Pengadu Lima Tertinggi
2. Sebaran Wilayah Pengaduan
Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, seperti DKI Jakarta (408 aduan), Jawa Barat (279 aduan), dan Sumatera Utara (272 aduan). Selain berasal dari dalam negeri, pengaduan dugaan pelanggaran HAM juga terjadi di negara lainnya, seperti Arab Saudi (15 aduan), Myanmar (11
aduan), Malaysia (10 aduan), dan negara lainnya. Total sebaran wilayah peristiwa di luar negeri sebanyak 63 aduan. Klasifikasi wilayah terjadinya dugaan pelanggaran HAM berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.
Sumat Sulawesi Utara Maluku Papua Kalimantan Barat Daya ah Beng Maluku Papu Selatan DI Yogyak Tanpa Keterangan Luar negeri 63
Gambar 4.9. Sebaran Wilayah Dugaan Pelanggaran HAM
3. Klasifikasi Korban
Berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 korban yang mengadu dengan jumlah tertinggi berasal dari individu-orang seorang (1.183
aduan), kelompok-masyarakat (641 aduan), dan individu-pekerja/profesi (174 aduan). Klasifikasi korban dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
KLASIFIKASI KORBAN LIMA TERTINGGI
1183 641 174 172 112 Individu - Kelompok - Individu - Individu - Kelompok - Orang Seorang Masyarakat Pekerja/ Perempuan Pekerja Profesi
Gambar 4.10. Klasifikasi Korban Lima Tertinggi
4. Klasifikasi Pihak Teradu
Komnas HAM RI sepanjang 2023 menerima total aduan yang berjumlah 2.753 aduan. Berdasarkan pihak teradu yang diterima Komnas HAM RI, tertinggi Kepolisian RI (771 aduan), pemerintah pusat dan daerah (537 aduan), dan korporasi (412 aduan). Selain itu, ter-
dapat pula kategori pihak teradu yang berasal dari negara lain, yaitu pemerintah negara lain (11 aduan) dan warga negara asing (4 aduan). Klasifikasi pihak teradu dan jumlah aduan yang diterima Pengaduan Masyarakat Komnas HAM Rl sepanjang 2023 dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:
KLASIFIKASI PIHAK TERADU POLRI 771 412 Korporasi Pemerintah Daerah 301 Individu - Orang Seorang 278 Pemerintah Pusat (Kementerian) 236 Lembaga Peradilan 145 BUMN/BUMD 118 TNI Kelompok - Masyarakat Kejaksaan Lembaga Negara (Non Kementerian) Lembaga Pendidikan Individu - Pekerja/Profesi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara Lembaga Pelayanan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Lembaga Legislatif Kelompok - Pekerja Kelompok - Masyarakat Adat Warga Negara Asing (WNA) Individu - Perempuan Kelompok - Anak-Anak Kelompok - Agama dan Penghayat Kepercayaan Tanpa Keterangan Pihak Teradu 67
Gambar 4.11. Klasifikasi Pihak Teradu
5. Klasifikasi Hak yang dilanggar
Berdasarkan klasifikasi hak yang dilanggar diterima oleh Komnas HAM RI sepanjang 2023 pelanggaran tertinggi berkaitan dengan hak atas kesejahteraan (1.065 aduan), selanjutnya, hak memperoleh
ke-
adilan (896 aduan) dan hak atas rasa aman (258 aduan). Klasifikasi hak yang dilanggar sepanjang 2023 berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI dapat dilihat di bawah ini:
KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN Hak atas kesejahteraan 1065 Hak memperoleh keadilan 896 Hak atas rasa aman 258 Hak untuk hidup 91 Hak turut serta dalam pemerintahan 69 Hak atas kebebasan pribadi 58 Hak perempuan 58 Hak anak 48 Hak mengembangkan diri 31 Hak berkeluarga Hak tidak diperlakukan diskriminatif Tanpa keterangan 165
Gambar 4.12. Klasifikasi Hak yang Diadukan
D. Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Pengaduan
Sepanjang 2023, tercatat sebanyak 138 permintaan data aduan HAM, baik dari internal Komnas HAM RI maupun dari eksternal. Kelompok Kerja Layanan Pengaduan mempublikasikan data dan informasi pengaduan. Publikasi data dan informasi tersebut berbentuk grafis dan diterbitkan secara berkala
pada Instagram Komnas HAM RI dan Aplikasi Smart Map serta laporan narasi bulanan. Aplikasi Smart Map diunduh pada laman web: https://dataaduan.komnasham.go. id/.
Capaian pengelolaan data dan layanan informasi pengaduan Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
CAPAIAN KEGIATAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI
CLEANING Data aduan (3.590 agenda) Data konsultasi (1.601 agenda) MAPPING 15 data konsultasi 31 data E-Office 12 data Smart Map 191 data master DUHAM online
LAYANAN PERMINTAAN DATA Internal (120 data) Eksternal (18 data)
Internal Eksternal 120 32 18 2 2022 2023
Gambar 4.13. Capaian Kegiatan Layanan Data dan Informasi
Layanan Pengaduan Komnas HAM RI menyelenggarakan program unggulan untuk mendukung pemberian layanan dan peningkatan kualitas layanan kepada publik.
Program kegiatan unggulan yang dilakukan sepanjang 2023 oleh Layanan Pengaduan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
Sinergi dan koordinasi dengan koordinasi
Sebuah upaya Komnas HAM membangun jejaring penanganan aduan dan menguatkan kapasitas pendamping di tataran akar rumput (grossroot) dan upaya preventif dan mendorong
Respon Cepat Pengaduan
Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi informasi aduan yang diterima dan menggambarkan situasi yang terjadi serta untuk melakukan analisa peristiwa dugaan pelanggaran HAM dengan fokus pada informasi yang didapat dari korban dan situasi di lokasi kejadian.
Surat Perlindungan HAM
Surat yang dikeluarkan sebagai upaya percepatan pelayanan pengduan untuk merespon aduan yang membutuhkan reaksi 1999
Smart Map
SApikasi Smart Map adalah Sistem Dashboard Data Aduan yang dilengkapi dengan Peta GIS (Geographic Information System) yang menampilkan isu dan data aduan secara aktual
Klinik HAM
PAplikasi berbasis website yang merekam konsultasi publik. Hasil konsultasi tersebut, diharapkan dapat menjawab pertanyaan dan sebagai media sosialisasi dan interaksi Komnas HAM dengan masyarakat
E-Catalog
SPembangunan E-Catalog bertujuan untuk memperkaya data dan informasi yang tersaji pada SmartMap. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mempermudah narasi terkait hasil-hasil penanganan aduan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM
Penguatan Layanan Pengaduan di Kantor
Perwakilan
Seoanjang tahun 2023, Komnas HAM melakukan penguatan layanan pengaduan di Kantor Perwakilan khusunya terkait dengan isu disabilitas serta pengunaan DUHAM Online
Inovasi Mekanisme Rujukan
seluruh Analis Pengaduan di Komnas HAM untuk memberikan saran kepada pengadu yang menyampaikan aduan dengan datang langsung ke Komnas HAM tanpa menghilangkan mekanisem penanganan aduan yang lama
CETAK BIRU PENANGANAN PENGADUAN HAM TERINTEGRASI
rencana strategis untuk memberikan arah pelayanan publik bidang pengaduan HAM kepada masyarakat dan menjadi acuan standar layanan dalam pelaksanaan, dan pengembangan layanan publik Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM...
SULAPP
Aplikasi perekaman opini publik sebagai upaya untuk mendukung HAM. Penilaian tersebut dilakukan melalui metode survei. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
DUHAM Online
Peraturan Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan yang Terintegrasi 2023-2026
4.3. Realisasi Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI
Sepanjang 2023, Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah menangani 508 kasus. Berdasarkan penanganan seluruh
kasus tersebut terdapat 222 kasus baru dan 286 kasus lainnya merupakan kasus lanjutan. Selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Kelompok Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Komnas HAM RI melakukan pemantauan inisiatif.
Pemantauan inisiatif didasari pertimbangan: Jika isu/ perkara tersebut menjadi perhatian publik dan nasional sehingga penanganan
kasus pelanggaran HAM tersebut memerlukan respons cepat mengingat momentum kasusnya sangat singkat dan memerlukan
intervensi tersendiri dalam rangka pelindungan dan penegakan HAM.
A. Kompleksitas Pelanggaran HAM di Papua Akibat Konflik dan Kekerasan Bersenjata
Tim Komnas HAM RI telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, TNI, Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah serta keluarga korban. Pemeriksaan ini dilakukan atas dugaan terjadi penembakan terhadap warga sipil di Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai pada 21 Januari 2023 oleh anggota Polres Paniai. Tim Komnas HAM Rl juga meminta keterangan ahli kedokteran forensik untuk mendapatkan informasi mengenai luka dan penyebab kematian korban. Komnas HAM Rl telah menyampaikan rekomendasi atas penanganan kasus tersebut dan mendorong adanya tindak lanjut rekomendasi oleh pihak-pihak terkait.
Komnas HAM memberi perhatian se-
rius peristiwa kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 23 Februari 2023. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa peristiwa ini dipicu isu penculikan seorang anak masyarakat asli Papua. Upaya Kepolisian Resor Kabupaten Jayawijaya dalam menangani peristiwa penculikan tersebut direspons dengan aksi protes yang diikuti perlawanan terhadap aparat keamanan. Kerusuhan ini berujung penembakan warga sipil yang mengakibatkan 11 orang warga sipil meninggal dunia dan puluhan warga lainnya luka-luka. Selain itu, kerusuhan tersebut juga menyebabkan sejumlah ruko dan perumahan warga dibakar. Ratusan warga lainnya yang sebagian besar pendatang berupaya menyelamatkan diri ke Kodim 1702/Jayawijaya dan tempat-tempat lain yang dianggap aman. Komnas HAM RI merespons peristiwa ini melalui: (1) pemantauan pemberitaan media massa; (2) Pemantauan awal sebagai bentuk respons cepat pada 24 Februari-1 Maret 2023; (3) Pemantauan dan penyelidikan lanjutan melalui permintaan keterangan berbagai pihak; (4) Pemantauan dan Penyelidikan Tim Gabungan Komnas HAM RI. Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada:
1. Panglima TNI dan Kapolri melakukan supervisi dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang melibatkan anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023.
2. Pemerintah mencari solusi atas akar masalah di Papua khususnya di Wamena dan selanjutnya mengupayakan penyelesaiannya sebagai bagian dari solusi untuk perbaikan kondisi HAM vang lebih baik.
Konflik dan kekerasan bersenjata di Papua juga berdampak pada fenomena pengungsi internal yang tersebar di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Jumlah pengungsi internal pada 2022 lalu telah mencapai sekitar 6.556 orang dan 37 adalah anak-anak. Permasalahan pengungsi internal bermula dari peristiwa pasca penyerangan pos persiapan Koramil Kisor pada September 2021. Oleh karena penanganan dan pelindungan pengungsi internal belum optimal, Komnas HAM RI kembali
melakukan pemantauan kondisi terkini pengungsi internal di Kabupaten Maybrat dan wilayah sekitarnya. Pemantauan ini bertujuan memastikan dan mendorong pemenuhan hak pengungsi di Papua. Selain itu, Komnas HAM RI juga melakukan koordinasi dengan stakeholder dan elemen Masyarakat di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada 24 – 29 Juli 2023.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk:
1. Melakukan pendataan pengungsi secara menyeluruh dan terpilah dengan mempertimbang gender, usia, kondisi disabilitas, dan dimensi lainnya;
2. Memberikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk warga yang mengungsi, baik berupa hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan, dan hak atas layanan publik;
3. Memberikan perlindungan sosial kepada korban melalui pengalokasian bantuan sosial kepada pengungsi, menyediakan program pemberdayaan ekonomi;
4. Memberikan jaminan keamanan bagi para pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya
5. Menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan menghindari pendekatankekerasanserta menarik pasukan secara bertahap
B. Permasalahan Baru dan Menahun dalam Konflik Agraria
Sepanjang 2023, Komnas HAM RI menangani konflik Agraria yang memi-
liki keterkaitan dengan percepatan pelaksanaan penyelesaian investasi di PSN. Respons Komnas HAM RI terkait percepatan investasi di PSN dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 4.4. Respons Komnas HAM RI atas Percepatan Penyelesaian Investasi di PSN
| KONFLIK AGRARIA DAN PENETAPAN PSN | RESPONS | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| Penolakan masyarakat Rempang terkait pe- netapan Rempang Eco-City, Batam sebagai PSN untuk | fakta-fakta: 2. 3. | fakta-fakta: 1. Penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam pe- nanganan aksi Masyarakat; Dugaan adanya kriminalisasi masyarakat serta kekerasan terhadap kelompok rentan, terutama Perempuan dan anak. Aparat penegak hukum menjadikan status dan proses hukum ma syarakat yang ditahan sebagai instrumen tawar-menawar untuk men- ciptakan situasi dan kondisi yang kondusif; Situasi yang terjadi di Rempang juga berpotensi bermuara pada peng- |
| sebagai PSN untuk kawasan industri, perdagangan dan wisata diakibatkan karena kurangnya informasi dan ketiadaan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam | 4. 5. 6. | ciptakan situasi dan kondisi yang kondusif; Situasi yang terjadi di Rempang juga berpotensi bermuara pada peng- gusuran paksa (forced eviction); Intimidasi dan penempatan aparat di posko terpadu dan kantor pe- merintahan desa. Badan Pengusahaan Batam tidak siap menyediakan lokasi dan sarana prasarana relokasi sehingga memunculkan ketidakpastian hukum ter- |
| wisata diakibatkan karena kurangnya informasi dan ketiadaan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam rencana pembangunan | 6. | merintahan desa. Badan Pengusahaan Batam tidak siap menyediakan lokasi dan sarana prasarana relokasi sehingga memunculkan ketidakpastian hukum ter- hadap masyarakat yang terdampak rencana pembangunan PSN Rem- pang Eco City. |
| informasi dan ketiadaan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco | prasarana relokasi sehingga memunculkan ketidakpastian hukum ter- hadap masyarakat yang terdampak rencana pembangunan PSN Rem- pang Eco City. | |
| secara bermakna dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco City. | Ko | pang Eco City. Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi : |
| PSN Rempang Eco City. | 1 | Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meninjau kembali proyek tersebut dan Menteri ATR BPN untuk menunda penerbitan HPL kare- |
| 2. | tersebut dan Menteri ATR BPN untuk menunda penerbitan HPL kare- na ketidakjelasan lokasi; Relokasi sesuai prinsip-prinsip HAM dan dialog dan sosialisasi yang | |
| 2. 3. | Relokasi sesuai prinsip-prinsip HAM dan dialog dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah; Menghindari cara-cara kekerasan serta relokasi paksa, serta pelin- | |
| 3. | Menghindari cara-cara kekerasan serta relokasi paksa, serta pelin- dungan khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat; | |
| 4. K | dungan khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat; 4. Kepolisian RI menerapkan pendekatan keadilan restoratif. | |
| Konflik agraria di Air Bangis akibat rencana pembangunan | Komnas | 4. Kepolisian RI menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Komnas HAM RI mengidentifikasi bahwa penetapan lokasi PSN tumpang |
| Konflik agraria di Air Bangis akibat rencana pembangunan kawasan kilang minyak | Komnas HAM RI mengidentifikasi bahwa penetapan lokasi PSN tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat Jorong Pigoga Patibubur Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. | |
| Konflik agraria di Air Bangis akibat rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia | tindih dengan wilayah kelola masyarakat Jorong Pigoga Patibubur Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Su- | |
| Konflik agraria di Air Bangis akibat rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia | Air Bangis Kabupate | tindih dengan wilayah kelola masyarakat Jorong Pigoga Patibubur Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Su- |
| Bangis akibat rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia | Air Bangis, Kabuae | Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Su- |
| Bangis akibat rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi | Komnas HAM RI bersa | Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Su- matera Barat menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh |
| rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi | Komnas HAM RI bersa | Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Su- matera Barat menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh |
| rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi | matera Brat menem | Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Su- matera Barat menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pemulangan masyarakat dan penahanan 17 ma- |
| kawasan kilang minyak dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi Proyek Strategis | matera Barat menemu | matera Barat menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pemulangan masyarakat dan penahanan 17 ma- |
| kawasan kilang minyak dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi Proyek Strategis | pihak kepolisian dalam | matera Barat menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pemulangan masyarakat dan penahanan 17 ma- syarakat, terdiri dari tokoh masyarakat, advokat/pendamping masyarakat |
| dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi Proyek Strategis | pihak kepolisian dalan | pihak kepolisian dalam pemulangan masyarakat dan penahanan 17 ma- syarakat, terdiri dari tokoh masyarakat, advokat/pendamping masyarakat |
| dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). | syarakat, terdiri dari t | syarakat, terdiri dari tokoh masyarakat, advokat/pendamping masyarakat |
| yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). | syarakat, terdiri dan | syarakat, terdiri dari tokoh masyarakat, advokat/pendamping masyarakat dan jurnalis. |
| yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). | dan jurnalis. | dan jurnalis. |
| Proyek Strategis Nasional (PSN). | dan jurnalis. | dan jurnalis. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi |
| Proyek Strategis Nasional (PSN). | dan jurnalis. | Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi |
| Nasional (PSN). | Komnas HAM | Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi |
| Nasional (PSN). | Komnas HAM | Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi |
| Nasional (PSN). | Sumatorz Parzt | Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Forkompimda Sumatera |
| Nasional (PSN). | Sumatera Bara | Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Forkompimda Sumatera |
| Sumatera Ban | Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Forkompimda Sumatera | |
| Sumatera Ba | atera Baral melakukan pertermuan dengan Forkompimda Suma | |
| Jumatcra2 | ||
| dan monokankze keeada Keselicizs Pluetuk rseeraee cs | ||
| Barat dan | Barat dan menekankan kepada Kepolisian Rl untuk menerapkan pende- | |
| Barat dan | dan menekankan kenada Kenolisian Rl untuk menerankan ne | |
| Barat dan | ||
| BararDan | ||
| DO | ||
Selain itu, Komnas HAM RI merespons pengambilalihan tanah yang dikelola warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel. Pengelolaan warga dilandasi alasan hak berdasarkan akta yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi pada 1929. Akta ini menyatakan memberikan tanah tersebut kepada leluhur warga Desa Pakel. Setelah melakukan peninjauan lapangan dan pertemuan dengan para pihak terkait, Komnas HAM RI mendorong penyelesaian konflik melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria, khususnya mekanisme redistribusi
tanah.
Kemudian, Komnas HAM RI juga menyikapi penolakan masyarakat atas rencana reklamasi di pesisir Pantai Minanga oleh P.T. TJ Silfanus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa konflik terjadi akibat pengabaian hak masyarakat pesisir, nelayan terdampak, dan masyarakat hukum adat. Selain itu, konflik juga diakibatkan kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat terdampak akibat reklamasi pantai.
TINDAKLANJUT REKOMENDASI KOMNAS HAM RI
Rekomendasi Komnas HAM RI untuk menangani konflik yang terjadi ditindaklanjuti melalui pertemuan antara Komnas HAM RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta P.T. TJ Silfanus pada 7 November 2023 secara daring. Selain itu, terdapat pula pertemuan dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada 9 Juni 2023 di Kantor Komnas HAM RI.
Komnas HAM RI juga menangani konflik agraria antara masyarakat Suku Dayak Balusu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tana Tidung. Sengketa ini terjadi akibat pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang akan dibangun sebagai pusat pemerintahan baru merupakan bekas kawasan hutan yang dibebani IUPHHK HTI P.T. Adindo Hutani Lestari. Padahal perusahaan mengakui tanah adat tersebut hak milik juriat keturunan dari silsilah Dayak Bulusu. P.T. Adindo Hutani Lestari juga sudah membayar uang sagu hati ter-
kait situs makam yang sudah terkena gusur alat perusahaan. Komnas HAM RI menemukan fakta:
1. Pemda Kabupaten Tana Tidung telah melakukan permohonan addendum dan pelepasan kawasan hutan ke Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup;
2. Terdapat diktum setiap proses pembangunan pusat pemerintahan perlu diselesaikan dengan masyarakat penggarap lahan.
Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan: (1) penggunaan langkah dialogis; (2) penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang timbul akibat pembangunan, dan (3) pemulihan aspek historis masyarakat berupa makam leluhur yang terdampak.
Selanjutnya, Komnas HAM RI menyampaikan amicus curiae kepada MA terkait sengketa kepemilikan lahan
dan kriminalisasi oleh Pemda Kabupaten Manggarai Timur. Sengketa kepemilikan ini terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan sehingga tanah milik pihak pengadu belum bersertifikat.Meskipun berdasarkan sejarah penguasaan dan pengakuan saksi maupun tua adat telah mengakui kepemilikan pengadu atas tanah tersebut.
CAPAIAN AMICUS CURIAE KOMNAS HAM RI
Dalam putusan kasasi, MA RI memutus bebas pengadu karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Amar putusan MA RI menyatakan pengadu adalah pemilik sah lahan terminal yang kini dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
Dalam kaitan konflik agraria dan kriminalisasi, Komnas HAM RI menangani dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Tobelo yang dituduh melakukan pembunuhan. Korban ditangkap secara sewenang-wenang dan mengalami penyiksaan di Polres Halmahera Timur. Kriminalisasi ini tidak terlepas dari upaya masyarakat adat Tobelo mempertahankan wilayah adatnya dari ekspansi modal dan pembangunan di wilayah kelola masyarakat adat Tobelo. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak, peninjauan lokasi, pemeriksaan dokumen dan bukti lainnya, serta memberikan amicus curiae dalam proses persidangan.
C. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Perdagangan Orang
Pada 2023, Komnas HAM RI kembali menerima pengaduan kuasa hukum dan audiensi keluarga MJV, warga negara Filipina terpidana hukuman mati kasus tindak pidana narkotika. Sementara, terdapat fakta yang menunjukkan MJV diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang. Komnas HAM RI menyikapi kasus tersebut dengan melakukan tindakan:
1. Meminta keterangan kepada Commission on Human Rights of the Philippines untuk menyampaikan perkembangan atas proses hukum di Filipina.
2. Melakukan pemantauan lapang an serta mengadakan koordinasi dengan Kedutaan Besar Filipina;
3. Menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus atas proses pengajuan grasi berdasarkan kesaksian
MJV yang menjadi korban sindikat perdagangan orang dan sindikat narkotika.
Selanjutnya, Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan razia, penangkapan dan penahanan terhadap 67 pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang tidak berdokumen di Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. pada 3 Februari 2023, Komnas HAM RI berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Rl dan dihadiri oleh stakeholder terkait. Dalam forum tersebut seluruh pihak berkomitmen untuk mendorong upaya pemulangan dan bantuan pasca pemulangan terhadap 67 orang WNI sesuai dengan kewenangannya masing-masing tanpa harus melalui proses penegakan hukum di Mahkamah Malaysia.
Kemudian, Komnas HAM RI telah melakukan serangkaian proses pemantauanpengungsiRohingya dengan menitikberatkan pada aspek penanganan dan dinamika sosial yang muncul akibat aksi penolakan sejumlah masyarakat. Komnas HAM RI merekomendasikan beberapa langkah berikut:
1. Pemerintah bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) harus tetap perlu mengedepankan penanganan pengungsi Rohingya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Kepolisian Rl untuk menjamin keamanan pengungsi Rohingya untuk mencegah benturan dengan masyarakat, melarikan diri atau menjadi korban praktik perdagangan orang.;
3. Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah-langkah diplomasi dan intervensi secara lebih maksimal terutama melalui forum-forum bilateral, regional maupun multilateral terkhusus forum-forum PBB untuk berperan aktif mengambil tanggung jawab menerima dan menampung pengungsi serta mendorong penuntasan konflik di Myanmar.
Sejalan dengan upaya tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh melakukan pemantauan penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang ditampung di Kabupaten Pidie.
D. Ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan terlihat pada kasus hambatan pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukarami oleh Pemerintah Kota Palembang. Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan merekomendasikan kepada Walikota Palembang dan Kapolda Sumatera Selatan untuk:
1. Segera menerbitkan izin pendirian rumah ibadat Gereja HKBP Sukarami paling lambat 90 hari sejak permohonan diajukan;
2. Menyediakan tempat sementara untuk ibadat dan kebutuhan yang diperlukanuntukmendukung pelaksanaan ibadat dan atau kegiatan keagamaan Gereja HKBP Sukarami;
3. Menjamin keberlangsungan ibadat Jemaat Gereja HKBP Sukarami menjamin situasi kondusif dalam menjalankan ibadah sebagai wujud kebebasan beragama dan berkeyakinan.
E. Praktik Bisnis yang Menegasikan Nilai-Nilai HAM
Komnas HAM RI merespons peristiwa bentrokan di area smelter P.T. Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini menyebabkan dua pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA) meninggal dunia, 3 orang mengalami luka-luka. Komnas HAM RI menilai adanya kelalaian dan upaya yang kurang maksimal dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Komnas HAM RI juga menangani pengaduan terkait peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan dan meninjau lokasi, meminta keterangan jajaran P.T. Pertamina, audiensi dengan Polda Metro Jaya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan:
1. P.T. Pertamina untuk membangun sistem peringatan dini dan memberikan pelatihan penanganan keadaan darurat bagi masyarakat sekitar.
2. Komnas HAM juga meminta warga sekitar juga untuk bersedia mengikuti pelatihan penanganan keadaan darurat yang disediakan P.T. Pertamina.
Kemudian, Komnas HAM RI melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan atas kematian IM akibat penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Kematian diduga terkait bisnis gelap perdagangan obat keras golongan G yang mendapatkan dukungan oknum aparat penegak hukum. Selain lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran obat keras golongan G, Komnas HAM RI menilai terdapat fenomena pertumbuhan kelompok vigilante dalam peredaran obat keras golongan G yang melanggengkan praktik-praktik kekerasan. Komnas HAM RI meminta jajaran Kepolisian RI untuk: (1) mengungkap terduga pelaku lainnya dari kalangan sipil; (2) melakukan penegakan hukum terhadap para pedagang obat keras golongan G; (3) mengungkap pemodal dan jaringan bisnis yang terlibat dan seluruh kelompok "jaringan pengaman" dari bisnis tersebut; dan (4) memastikan adanya proses hukum yang objektif, transparan dan akuntabel.
Selanjutnya, Komnas HAM RI memberikan respons atas kasus GGAPA pada anak akibat cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Cemaran obat sirup tersebut mengakibatkan 326 orang anak yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia menjadi korban dan menyebabkan 204 anak meninggal. Komnas HAM RI melaksanakan monitoring media massa, sosial media, pengumpulan informasi dan referensi ilmiah, verifikasi data korban, pendalaman keterangan keluarga korban, pemanggilan para pihak dan permintaan keterangan ahli. Komnas HAM RI menyimpulkan beberapa aspek penting penanganan kasus GGAPA:
1. Pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus GGAPA, terutama pemberian informasi yang tepat dan cepat kepada publik;
2. Kebijakan dan tindakan surveilans epidemiologis Pemerintah tidak efektif untuk menemukan faktor penyebab kasus GGAPA sehingga tidak dapat meminimalisir atau mencegah lonjakan kasus serta jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak;
3. Kebijakan dan tindakan pengawasan Pemerintah terhadap sistem kefarmasian tidak dilakukan secara efektif;
4. Kebijakan dan tindakan dalam penanganan dan pemulihan korban/ keluarga korban tidak dilakukan secara cepat dan komprehensif sehingga korban/keluarga korban mengalami dampak lanjutan;
5. Tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar-instansi pemerintah yang memiliki otoritas pelayanan kesehatan dan pengawasan obat
dalam penanganan kasus GGAPA tidak efektif dan belum maksimal serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
6. Kesengajaan mengubah bahan baku tambahan obat yang tidak sesuai label dan peruntukannya sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian terhadap ratusan anak oleh industri farmasi merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
Berdasarkankesimpulan tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan, beberapa tindakan:
1. Presiden RI mengambil langkahlangkah penanganan dan pemulihan korban serta penguatan regulasi dan tata Kelola kelembagaan kefarmasian;
2. Kepolisian RI melakukan penegakan hukum secara adil, objektif, transparan, cepat dan terukur untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan hak atas keadilan bagi seluruh pihak terutama korban;
3. LPSK memberikan pelindungan bagi korban/keluarga korban dalam rangka menjamin pemberian restitusi dan kompensasi;
4. Pelaku industri farmasi untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam produksi dan distribusi obat sesuai dengan Farmakope Indonesia dan ketentuanperundang-undangan lainnya untuk memastikan seluruh produk obat terjamin keamanan, mutu dan khasiat.
F. Tantangan Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI
Tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI menunjukan komitmen dan kepatuhan pihak yang dituju untuk memberikan pelindungan dan pe-
menuhan HAM bagi para korban sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM RI melalui fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan dalam menangani 63 kasus telah menghasilkan 133 rekomendasi.
TINDAKLANJUT REKOMENDASI KOMNAS HAM RI
Berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM RI terdapat 50 rekomendasi berhasil ditindaklanjuti oleh pihak yang diberi rekomendasi. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah seperti upaya inisiatif dalam bentuk "jemput bola" dengan melakukan pemanggilan/koordinasi dengan pihak-pihak yang diberikan rekomendasi.
Terdapat pula inisiatif dari beberapa pihak yang diberi rekomendasi untuk menyampaikan perkembangannya. Ketiadaan sanksi yang mengikat bagi pihak yang diberi rekomendasi oleh Komnas HAM RI, hal ini yang sampai saat ini masih menjadi tantangan dalam menjamin pemenuhan hak korban.
G. Penerapan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI
Komnas HAM RI diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan pada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Dalam penanganan kasus penerapan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI melalui 5 (lima) mekanisme surat menyurat, meliputi:
1. Hal permintaan keterangan;
2. Pemanggilan pihak terkait;
3. Pemantauan lapangan;
4. Pemberian pendapat HAM atau amicus curiae pada perkara yang berada di Pengadilan;
5. Penyelesaian kasus/pengaduan sesuai ketentuan Pasal 91 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kelima mekanisme surat menyurat sesuai dengan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.
01 03 05 Korespondensi Pemantauan Penyelesaian kasus sesuai ketentuan Pasal 91 Pemanggilan Amicus Curiae 02 04
Gambar 4.15. Mekanisme Surat Menyurat Komnas HAM RI
Berdasarkan kelima mekanisme surat-menyurat sesuai dengan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Kom-
nas HAM RI, jumlah kasus dan jumlah surat sepanjang 2023 seperti tercantum pada tabel berikut:
Tabel 4.5. Jumlah Kasus dan Jumlah Surat yang Masuk Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI
| MEKANISME PENANGANAN KASUS | JUMLAH KASUS | JUMLAH SURAT/KEGIATAN |
| Korespondensi 1. Surat Permintaan Keterangan (SPK) | 375 | 554 |
| 2. SP2K, Tanggapan dan Terima kasih | 271 | 480 |
| Pemanggilan | 37 | 77 |
| Pemantauan Lapangan | 41 | 92 |
| Amicus curiae | 17 | 20 |
| Kasus selesai | 75 | 176 |
| 1. Penutupan | 75 | 136 |
| 2. Pelimpahan | 9 | 9 |
| 3. Rekomendasi | 63 | 77 |
| 4. Monitoring Rekomendasi | 11 | 15 |
| 5. Permintaan Perlindungan 6. | 1 | 11 |
| Permohonan Korban | 1 | 1 |
| 508 | 1462 | |
| Total Kasus Ditangani | - 222 kasus baru - 286 kasus | 1462 |
4.4. Realisasi Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
A. Jumlah Penanganan Kasus Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
Pada 2023 Komnas HAM RI melalui fungsi mediasi telah menerima 426 kasus dengan rincian:
1. Terdapat 107 kasus yang merupakan kasus baru;
2. Terdapat 319 merupakan kasus lanjutan.
Berdasarkan fungsi mediasi yang menjadi mandat Komnas HAM RI, terdapat 69 kasus yang telah dinyatakan ditutup.
Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsi mediasi melalui 3 tahapan, yaitu pramediasi, mediasi dan pascamediasi, seperti terlihat pada diagram berikut ini:
Pramediasi Mediasi Pascamediasi Mencari informasi, data Upaya mencari kesepakatan Monitoring pelaksanaan & fakta dari para pihak & kesepakatan para pihak & pihak terkait monitoring rekomendasi Memastikan objek kasus yang disampaikan Komnas & kondisi di lapangan HAM Memastikan para pihak bersedia menyelesaikan permasalahan melalui mediasi
Gambar 4.16. Tahapan Mediasi Komnas HAM RI
Sepanjang 2023 fungsi mediasi Komnas HAM RI telah melakukan beberapa pertemuan pramediasi, per-
temuan mediasi dan pertemuan pasca mediasi.
TINDAKLANJUT REKOMENDASI KOMNAS HAM RI
Berdasarkan fungsi mediasi yang menjadi kewenangan atributif Komnas HAM Rl telah menghasilkan dokumen dengan total keseluruhan 70 dokumen, terdiri dari:
1. Terdapat 9 dokumen kesepakatan mediasi,
2. Terdapat 52 dokumen berita acara mediasi,
3. Terdapat 5 dokumen berita acara tanpa kesepakatan, dan
4. Terdapat 4 dokumen berita acara pasca mediasi
Secara keseluruhan surat yang dikeluarkan oleh fungsi mediasi HAM Komnas HAM terkait proses tersebut adalah 659 surat kasus.
Data penanganan kasus yang ditangani berdasarkan fungsi mediasi Komnas HAM RI sepanjang 2023 sesuai
dengan tahapan mediasi, terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.6. Data Penanganan Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
| TAHAPAN | DOKUMEN HASIL MEDIASI KOMNAS HAM RI |
| Tahap Pramediasi | Surat permintaan klarifikasi/informasi/tanggapan/ pertemuan pramediasi: 659 surat kasus Surat rekomendasi: 21 surat Surat saran: 44 surat |
| Tahap Mediasi | Kesepakatan mediasi: 9 kesepakatan Berita acara mediasi: 52 berita acara Berita acara tanpa kesepakatan: 5 berita acara |
| Tahap Pasca Mediasi | Berita acara pasca mediasi: 4 berita acara |
Selain realisasi tersebut, fungsi mediasi Komnas HAM RI juga melakukan beberapa strategi aktivitas lainnya yang dinilai dapat membantu proses penyelesaian kasus. Fungsi mediasi Komnas HAM RI mengembangkan strategi dengan cara melakukan pertemuan koordinasi dengan mengundang kementerian/lembaga atau
stakeholderlainnya. Para peserta yang dihadirkan dalam pertemuan koordinasi dinilai dapat membawa dampak kerjasama yang baik untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus. Pencapain mediasi Komnas HAM RI dengan para pihak, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 4.7. Capaian Kesepakatan Para Pihak Hasil Mediasi Komnas HAM RI
| PESERTA PERTEMUAN KOORDINASI DAN WAKTU PELAKSANAAN | KESEPAKATAN YANG DICAPAI PARA PESERTA (PIHAK) |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 14 Maret 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI me- nyatakan akan berperan aktif dalam mendukung tugas dan fungsi kewenangan Komnas HAM RI terutama dalam upaya penyelesaian kasus-kasus HAM. |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI dan P.T. Kereta Api Indonesia 14 Maret 2023 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, P.T. Kereta Api Indonesia dan Komnas HAM RI merumuskan kebijakan yang bisa digunakan dengan cepat dan menjadikan sebagai percontohan untuk penyelesaian kasus di daerah lain. |
| Kantor Pertanahan Kab Bekasi dan Perum Jasa Tirta II 15 Maret 2023 | Penyelesaian kasus hak atas kesejahteraan terkait kasus la- han di Bekasi. Para pihak bersepakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mengupayakan penyelesaian atas per- masalahan dimaksud. |
| Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor- masi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI 11 Agustus 2023 | Penanganan kasus PNS yang dijatuhi sanksi disiplin PTDH. Komnas HAM RI akan berkomunikasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait dalam fasilitasi penyelesaian kasus-kasus kepegawaian. |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 17 November 2023 | Penanganan 3 kasus hak atas kesejahteraan terkait lahan di Sumut. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kanwil BPN Sumatera Utara dan Balai Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera berkomitmen turut aktif da- lam mengupayakan atas kasus-kasus tersebut melalui me- |
| P.T. Kereta Api Indonesia, Ditjen Perkere- taapian Kementerian Perhubungan, Ditjen Kekayaaan Negara Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI | Penanganan kasus yang berkaitan dengan tanah dan ru- mah perusahaan P.T. Kereta Api Indonesia Para pihak bersepakat untuk mengadakan pertemuan se- cara berkala guna menindaklanjuti hasil pertemuan koor- dinasi atas aduan masyarakat kepada P.T. Kereta Api Indo- nesia . |
Berdasarkan penanganan kasus yang masuk, fungsi mediasi Komnas HAM RI membagi menjadi beberapa klasi-
KLASIFIKASI KASUS DAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI
Agraria Ketenagakerjaan 23 Penggusuran/relokasi 19 Aset negara Intoleransi 2 Kepegawalan Pelanggaran administrasi pemerintah Kebebasan berpendapat dan berekspresi Ketidakprofesionalan/ketidaksesualan prosedur oleh APH Lingkungan Pendidikan Kesehatan Pengabaian hak kelompok rentan dan marginal Non HAM Kekerasan/penyiksaan oleh aparat Lainnya 12
Gambar 4.17. Klasifikasi Kasus dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
Sementara itu, berdasarkan pihak Pengadu yang masuk, fungsi mediasi Komnas HAM RI membagi menja-
di beberapa klasifikasi, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:
KLASIFIKASI PENGADU DAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI
Individu 37 Kantor pengacara/advokat/lembaga bantuan hukum 25 Kelompok masyarakat 18 Organisasi (LSM, serikat pekerja, dIL.) 19 Kelompok pekerja 5 Kelompok agama & penghayat kepercayaan Pemerintah pusat 0 Pemerintah daerah Kantor pengacara/advokat/lembaga bantuan hukum
Gambar 4.18. Klasifikasi Pengadu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
Selanjutnya, berdasarkan pihak Teradu yang masuk, fungsi mediasi Komnas HAM RI membagi menjadi beberapa
klasifikasi, seperti terlihat melalui diagram di bawah ini: (dibuat infografis)
KLASIFIKASI TERADU DAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI
Pemerintah pusat 11 Pemerintah daerah 30 Kelompok agama & penghayat kepercayaan/masyarakat adat 1 Lembaga negara non kementerian 0 BUMN/BUMD 18 TNI/POLRI Lembaga peradilan Perusahaan/korporasi 34 Perorangan 3 Organisasi 0 Lembaga pendidikan Lembaga pelayanan kesehatan Kelompok masyarakat
Gambar 4.19. Klasifikasi Teradu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
B. Dokumen Berita Acara Kesepakatan
Perdamaian Para Pihak sebagai Bentuk Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
Sepanjang Januari – Desember 2023, Subkomisi Penegakan HAM, Bidang Mediasi Komnas HAM RI telah melakukan total 22 mediasi yang menghasilkan dokumen berita acara mediasi
dan kesepakatan mediasi. Dari seluruh total mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI, terdapat tujuh penanganan kasus yang menghasilkan kesepakatan mediasi berupa kesepakatan perdamaian para peserta (pihak) mediasi. Ketujuh dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.8. Dokumen Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sebagai Bentuk Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
| BERITA ACARA RESEPARATAN PE | BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN | NOMOR DOKUMEN |
| matan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Poin Penting Kesepakatan: | pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Keca- matan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Poin Penting Kesepakatan: 1. Pemerintah Kabupaten Bireun berkomitmen menjamin hak atas | 003/KP/KH-MD.00.01/VI/2023 |
| Kesepakatan Perdamaian tentang: | unan Masjid di Sangso dimungkinkan dengan penamaan lain seperti Musalla, Balai Pengajian atau penamaan lainnya. Kesepakatan Perdamaian tentang: 1. Kasus lahan dan dugaan perusakan situs adat antara Masyarakat Adat Cek Bocek Selesak Rensuri/Reen Sury (Suku Berco) dengan | |
| poinpe | Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Poin penting kesepakatan: 1. Perusahaan berkomitmen menghormati situs budaya setempat di lokasi perusahaan beroperasi 2. Perusahaan bersedia memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak langsung apabila terbukti ada kerusakan fasilitas umum | 004/KP/KH-MD.00.01/VII/2023 |
| wa Barat | Kesepakatan Perdamaian tentang: 1. Kasus hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan antara Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Kabupaten Sum- bawa Barat dengan Manajemen P.T. AMNT di Kabupaten Sumba- wa Barat 2. Kasus lahan Masyarakat Desa Benete di Kawasan Tatar Loka, Keca- matan Sengkongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPH II Sejorong | 005/KP/KH-MD.00.01/VII/2023 |
| ketenagakerjaan | 1. Perusahaan berkomitmen melakukan review atas kebijakan ketenagakerjaan 2. Perusahaan berkomitmen meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di Kabupaten Sumbawa Barat melalui program PPM antara lain Pendidikan jenjang vokasi S1, S2 dan S2, dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa Barat | |
| Kesepakatan perdamaian sebagian tentang kasus hak atas lahan an- tara Sdri. Jamalia dan P.T. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas. | tara Sdri. Jamalia dan P.T. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas. | 006/KP/MD.00.01/IX/2023 |
| Kesepakatan Perdamaian tentang permasalahan lahan antara Sdri. Jamalia dan P.T. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas. | 007/KP/MD.00.01/X/2023 |
| Kesepakatan Perdamaian Sebagian tentang kasus hak atas pendidikan antara murid SDN Sumberejo dan SDN Megale dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait penggabungan/penghapusan dan penggantian nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojone- goro. | 008/KP/MD.00.01/X/2023 |
| Kesepakatan Perdamaian tentang kasus hak atas jasa pengerjaan LHK- PN antara Yuni Rachmawati dengan Rini Syarifah (Bupati Blitar). | 009/KP/MD.00.01/X/2023 |
C. Pemaknaan Mandat Mediasi dalam Menangani Beragam Kasus Berdimensi HAM
Fungsi mediasi Komnas HAM RI juga menangani beberapa kasus yang berdimensi konflik agraria akibat investasi
dan pembangunan infrastruktur, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, dan hak atas tempat tinggal. Kasus-kasus yang ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.9. Kasus Berdimensi Konflik Agraria yang Dimediasi Komnas HAM
1. KASUS HAK ATAS LAHAN GANTI RUGI ANTARA 47 WARGA DESA DI KABUPATEN DEMAK DAN PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK
| DESKRIPSI KASUS | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| 1 | 1. Pengaduan dari penerima kuasa ahli waris Pada 15 Februari 2023 dilaksanakan rapat koordinasi dan warga pemilik tanah yang terdampak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan jalan tol Semarang - Demak mendapatkan alternatif solusi penyelesaian ganti rugi di Desa Karangrejo, Wonosalam, dan Desa lahan pembangunan tol Semarang-Demak. Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten |
| Demak. Penilaian harga ganti rugi dari Panitia Pengadaan tanpa adanya musyawarah | Pada 21 Maret 2023 Komnas HAM RI memfasilitasi medi- asi yang dihadiri oleh Pengadu, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil |
2. KASUS HAK ATAS KEPEGAWAIAN TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL
| DESKRIPSI KASUS | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| 1. Pengadu menyampaikan akibat tersangkut perkara tindak pidana korupsi pada 2016 dan telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447/L/ Pid.Sus/2017 2. | Pada 13-15 Juni 2023 dilaksanakan pramediasi dengan Pengadu dan Pemerintah Kota Tual untuk mendapatkan perkembangan data dan informasi kasus tersebut |
| Pid.Sus/2017 Pada 2019 Wali Kota Tual mengeluarkan SK Wali Kota Tual nomor 290 perihal PTDH sebagai PNS | Pada 4 September 2023 dilaksanakan mediasi yang di- hadiri Wali Kota Tual, Plh Sekda Kota Tual beserta jaja- rannya. |
3. SENGKETA HAK TEMPAT TINGGAL WARGA PENGHUNI RUMAH/TANAH NEGARA DAN P.T. KERETA APIINDONESIA
| DESKRIPSI KASUS | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| 1. Peng | BUMN untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mencari alternatif-alternatif solusi yang dapat diupaya- 1. Pengaduan dari masyarakat dari berbagai kan dalam menjamin hak-hak masyarakat wilayah di Indonesia terkait sengketa tanah dan/atau rumah dinas antara warga dengan |
| P.T. KAI 2. Rencana penggusuran yang akan dilakukan | Pertemuan pramediasi dengan Pemerintah Daerah Ka- buputen Tegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pengadu, P.T. KAI, serta pihak terkait Mediasi sengketa rumah dinas antara masyarakat dengan P.T. KAl di Kota Madiun menghasilkan Berita Aca- |
4. SENGKETA LAHAN MASYARAKAT PULAU REMPANG DAN PULAU GALANG TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN PSN DI KAWASAN PENGEMBANGAN REMPANG ECO CITY
| RESPONS KOMNAS HAM RI | ||
| Adat Tempatan (KERAMAT) mengenai permohonan legalitas lahan masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru pada 2 Juni 2023. 2. Audiensi Himad Purelang mengenai aksi pe- nolakan warga atas rencana pembangunan | Komnas merekomendasikan tindakan yang ditujukan: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menin- jau kembali pengembangan Rempang Eco City; 2. Menteri ATR/BPN tidak menerbitkan HPL mengingat lokasi belum clear and clean 3. Penggusuran dilakukan harus sesuai dengan prin- | |
| 5. KASUS DUGAAN PENGHALANGAN PENDIRIAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH DI GAMPONG SANGSO, KECAMATAN SAMALANGA, KABUPATEN BIREUN, ACEH | ||
| DESKRIPSI KASUS | ||
| Laporan dugaan penghalangan pendirian Masjid | RESPONS KOMNAS HAM RI Para pihak dan prinsipal berkepentingan untuk menyele- saikan permasalahan melalui mediasi yang difasilitasi | |
| DESKR | DESKRIPSI KASUS | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| 1. Pengaduan Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) mengenai permohonan legalitas lahan masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru pada 2 Juni 2023. 2. Audiensi Himad Purelang mengenai aksi pe- nolakan warga atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang | Komnas merekomendasikan tindakan yang ditujukan: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menin- jau kembali pengembangan Rempang Eco City; 2. Menteri ATR/BPN tidak menerbitkan HPL mengingat lokasi belum clear and clean 3. Penggusuran dilakukan harus sesuai dengan prin- |
5. KASUS DUGAAN PENGHALANGAN PENDIRIAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH DI GAMPONG SANGSO, KECAMATAN SAMALANGA, KABUPATEN BIREUN, ACEH
| DESKRIPSI KASUS | RESPONS KOMNAS HAM RI |
| Laporan dugaan penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso | Para pihak dan prinsipal berkepentingan untuk menyele- saikan permasalahan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. |
Melalui fungsi mediasi target capaian penanganan telah terlaksana sebanyak 122 kasus dari target 100 kasus. Sedangkan rekomendasi yang ditin-
daklanjuti berdasarkan upaya monitoring tindak lanjut yang dilakukan tercatat sebanyak 61 rekomendasi.
民口
5
Sekretariat Perwakilan
Peran Sekretariat Perwakilan Provinsi Komnas HAM RI
1 OMISINASIONALPAKAS MANUSIA REPBLIK DOM PE
KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH FOCUS GROUP DISCUSSI SEKOLAH RAMAH HAM DI "POTRET, SITUASI, ISO da A 26 x.l. 27 Septen
Kantor Sekretariat Perwakilan Provinsi
1. Pemantauan dan Mediasi Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Davids Jaimo dan Adriana Sorluli oleh PT. Tandan Sawita Papua di Distrik Arso Timur pada 28 - 29 November 2023. Penyuluhan HAM bagi masyarakat adat di kabupat- 2. en Jayapura, 10 Oktober 2023. 3. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten 50 Kota. 5. Wawancara dengan peneliti Fulbright (Kaylana Mueller) Terkait Barang Bukti Elektronik di Kantor Komnas HAM Sekretariat Provinsi Aceh tanggal 16 Mei 2023. 7. Focus Group Discussion (FGD) sekolah Ramah HAM dengan tema "Potret, Situasi, dan Solusi" di Hotel Kyriad Muraya, Aceh pada 26-27 September 2023. 8. Tim Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bersama Tim INAFIS Polda Kalbar sebelum dilaksanakannya Pra Rekonstruksi di TKP halaman rumah korban. 9. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Putu Elvina,S.Psi.,MM sedang memberikan materi kepada peserta sekolah ramah HAM di Pontianak.
4. Tim Pramediasi Komnas HAM, Unsur Kepolisian, TNI, para pensiunan, dan perwakilan mahasiswa meninjau lokasi Rumah Dinas PTPN I (25 Oktober 2023).
6. Kegiatan Pengamatan dan Monitoring Bersama atas Fasilitas, Aksebilitas Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Aceh Timur, Gayo Lues dan Aceh Tenggara dilihat dari Perspektif HAM, 20-24 November 2023.
10. Pemantauan langsung yang dipimpin oleh Dedi Askary, S.H di area perkebunan PT. ANA Kab. Morowali Utara bersama pihak perusahaan dan masyarakat setempat Rabu 10 Mei 2023.
11. Selasa 28 November 2023 Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menyelenggarakan FGD tentang "Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu serentak tahun 2024 di Sulawesi Tengah".
12. Komnas HAM Provinsi Maluku melakukan pemantauan lapangan kasus konflik horizontal antara desa/ negeri Hitu dan desa/negeri Wakal yang menyebabkan satu orang warga Wakal tewas tertembak, Rabu (15/03/2023).
13. Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen bertindak menjadi pembicara bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Igrak Buru, Syaiful Rachman, SH., MH. Dalam diseminasi SNP Nomor 7 Tentang Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Rabu (10/05/2023).
14. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat memantau kesiapan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjelang Pemilihan Umum 2024.
ELANGGARAN HAM DI SEKOLAH: MASALAH DAN SOLUSINYA HOTEL TRANSERA ntianak, 12 Juli 2023
Diseminasi Norma dan Pengaturan nah dan Sumber Daya Alam Nomlea, 10 Mei 2023 13
BAGIAN 5
PERAN SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI KOMNAS HAM RI DALAM MEMAKNAI MANDAT MENGHADAPI TANTANGAN BARU HAM
5.1. Pengantar: Keberadaan Sekretariat Perwakilan Provinsi Komnas HAM RI dalam Melokalkan Tantangan Baru HAM
Salah satu raison d'etre keberadaan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi untuk merealisasikan upaya Komnas HAM RI melokalkan isu strategis dan tantangan baru HAM sesuai karakteristik wilayah. Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi merupakan garda terdepan Komnas HAM RI menjawab realitas HAM yang terdekat yang dihadapi masyarakat.
Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi memiliki peran signifikan untuk memperluas jangkauan respons Komnas HAM RI sesuai dengan situasi lokal HAM di mana Sekretariat Perwakilan Komnas
5.2. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
A. Penanganan Aduan Masyarakat
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sepanjang
2023 menerima aduan masyarakat sebanyak 43 aduan dengan beragam penyampaian cara. Surat menjadi cara yang paling banyak dipilih oleh pengadu dengan jumlah 35 aduan. Rincian cara penyampaian aduan dan jumlah aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.1. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
| CARA PENYAMPAIAN ADUAN | JUMLAH |
| Surat | 35 aduan |
| Datang langsung | 7 aduan |
| Media/Pro aktif | 1 aduan |
Berdasarkan klasifikasi asal aduan sepanjang 2023, organisasi menempati urutan pertama dengan jumlah 26 aduan dan diikuti aduan perseorangan dengan jumlah 26 aduan.
Rincian klasifikasi asal aduan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.2. Klasifikasi Asal Pihak yang Mengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
| ASAL PIHAK YANG MENGADU | JUMLAH |
| Organisasi/LSM/Yayasan/Kelompok Masyarakat/ Kuasa Hukum | 26 kasus |
| Aduan dari perorangan | 16 kasus |
| Media | 1 kasus |
Sementara itu, berdasarkan klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang 2023, Kepolisian menempati urutan terting-
gi sejumlah 10 aduan, kemudian disusul instansi pemerintah yang berjumlah 9 aduan, dan disusul pengadilan yang berjumlah 6 aduan. Rincian klasifikasi pihak yang diadu yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM
RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melaui tabel di bawah ini:
Tabel 5.3. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Kepolisian | 10 aduan |
| Instansi Pemerintah | 9 aduan |
| Pengadilan | 6 aduan |
| Perorangan | 4 aduan |
| Perusahaan | 4 aduan |
| Institusi Pendidikan | 3 aduan |
| Kejaksaan | 2 aduan |
| Kemenkumham | 1 aduan |
| BUMN/BUMD | 1 aduan |
| Tanpa keterangan | 1 aduan |
Berdasarkan klasifikasi hak yang diadukan oleh masyarakat, hak yang paling banyak diadukan berkaitan dengan hak atas keadilan sejumlah 13 aduan, diikuti hak atas kesejahteraan yang berjumlah 12 aduan, dan ketiga hak
atas rasa aman berjumlah 8 aduan. Rincian klasifikasi hak yang diadukan dan jumlah aduan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.4. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
| KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Hak atas keadilan | 13 kasus |
| Hak atas kesejahteraan | 12 kasus |
| Hak atas rasa aman | 8 kasus |
| Hak anak | 3 kasus |
| Hak mengembangkan diri | 2 kasus |
| Hak untuk hidup | 2 kasus |
| Tanpa keterangan klasifikasi hak | 3 kasus |
B. Penanganan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Aksi Damai Menolak PSN
Kerusuhan di Masjid Raya Padang memiliki keterkaitan dengan aksi damai masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) selama lima hari di Kantor Gubernur Sumbar. Masyarakat yang melakukan aksi damai ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Aksi damai berkaitan dengan penolakan investasi industry refinery dan petrochemical serta sarana pendukung lainnya dilahan milik masyarakat Nagari Air Bangis.
Sebelum menyelesaikan dialog antara perwakilan masyarakat, mahasiswa dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan tindakan represif untuk membubarkan secara paksa masyarakat dan pendamping yang berada di dalam Masjid Raya. Tindakan Polda Sumbar tidak hanya sebatas melakukan pembuaran secara paksa, anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap masyarakat, mahasiswa dan pendampingan hukum dari LBH Padang dan PBHI Sumatera Barat. Berdasarkan informasi dikumpulkan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdapat empat orang masyarakat, tiga orang mahasiswa dan tujuh orang pendamping hukum yang ditangkap dan dibawa
secara paksa ke Polda Sumbar.
C. Penanganan Antisipasi Pelanggaran Hak Pemilu 2024 bagi Tahanan dan Narapidana
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat memantau kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) menjelang Pemilihan Umum 2024. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana, terutama hak mereka dalam memilih pada Pemilu 2024. Lapas dan rutan yang dikunjungi tersebut, yakni Lapas Kelas III Dharmasraya; Lapas Kelas II B Sijunjung; Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto; Rutan Kelas II B Padang Panjang; Rutan Kelas II B Batusangkar; Lapas Kelas Il A Bukittinggi; Lapas Kelas Il B Pariaman; Rutan Kelas Il B Maninjau; Lapas Kelas II Payakumbuh; Rutan Kelas Il B Painan; dan Lapas Kelas II B Lubuk Basung.
Selain itu Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat juga memantau kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Agam; KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan; dan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
D. Penanganan Konflik Agraria yang Terdampak Aktivitas Korporasi dan Pembangunan Infrastruktur
Sepanjang 2023 terdapat tiga kasus konflik agraria yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi
Sumatera Barat. Penanganan ketiga kasus ini beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM dan isu strategis Konflik Agraria. Uraian penanganan ketiga kasus konflik agraria dapat diuraikan di bawah ini:
1. Konflik Agraria yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Masyarakat Lima Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat menolak rencana pembangunan jalan tol trase satu Payakumbuh-Pangkalan.Masyarakat meminta agar trase tol dapat dialihkan ke daerah lain agar tidak merusak keutuhan masyarakat adat. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat dan wali nagari sepakat pembangunan jalan tol didahului dengan upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol.
2. Pengambilalihan Kebun Plasma Masyarakat yang dikelola KSU Air Bangis oleh Perusahaan
P.T. Bintara Tani Nusantara menyerahkan kebun plasma Air Bangis kepada masyarakat Nagari Air Bangis. Kemudian kebun plasma ini dikelola Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta Kebun plasma tersebut memiliki
luas 374 hektar (10%) dari luas HGU P.T. Bintara Tani Nusantara. Sejak April 2020 - Maret 2022 anggota koperasi tidak lagi menerima manfaat dari kebun plasma dengan alasan telah diblokir tanpa diberikan alasan. Pada awal 2021, Polres Pasaman Barat menyatakan kebun Plasma KSU Air Bangis Semesta berada di dalam kawasan hutan Produksi. Selain itu, KSU Air Bangis Semesta diminta untuk menyerahkan kebun plasma yang dikelola kepada pemerintah melalui Polres Pasaman Barat. Tanpa persetujuan anggota seluruh anggota koperasi, pengurus KSU Air Bangis Semesta menyerahkan kebun Plasma kepada pemerintah melalui Polres Pasaman Barat. Pada 2022, diketahui telah keluar izin HTR di atas plasma KSU Air Bangis Semesta. Pada saat yang sama, aparat kepolisian berjaga pada lokasi kebun plasma KSU Air Bangis Semesta. Penjagaan oleh kepolisian memunculkan ketakutan dan merasa terancam kriminalisasi karena berkebun dan menetap di dalam kawasan hutan.
3. Penanganan Kasus Berdimensi Bisnis dan HAM dalam Sengketa Lahan antara Serikat Petani Indonesia dengan Perusahaan Perkebunan
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Nagari Aia Gadang. Pengaduan ini terkait dengan sengketa lahan antara SPI
Basis Nagari Aia Gadang dengan perusahaan perkebunan P.T. Anam Koto. Perusahaan ini diduga telah melakukan pencabutan/perusakan tanaman yang ditanam oleh petani, baik pisang, kelapa dan alpukat sebanyak 200 batang. Tanaman tersebut kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat sebagai barang bukti adanya pendudukan lahan serta perusakan oleh masyarakat.
5.3. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
A. Penanganan Aduan Masyarakat
Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh sepanjang 2023, melalui Tim Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM telah menerima 46 aduan. Aceh Tamiang dan Nagan Raya menjadi wilayah asal aduan yang tertinggi di Provinsi Aceh sebanyak 6 aduan, kemudian disusul Banda Aceh sebanyak 5 aduan. Rincian asal wilayah dan jumlah berkas aduan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.5. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| NO. | WILAYAH ASAL | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Aceh Tamiang | 6 |
| 2 | Nagan Raya | 6 |
| 3 | Banda Aceh | 5 |
| 4 | Aceh Selatan | 3 |
| 5 | Aceh Timur | 3 |
| 6 | Aceh Utara | 3 |
| 7 | Deliserdang | 3 |
| 8 | Aceh Besar | 2 |
| 9 | Pidie | 2 |
| 10 | Bireuen | 2 |
| 11 | Bener Meriah | 2 |
| 12 | Singkil | 2 |
| 13 | Sabang | 2 |
| 14 | Lhokseumawe | 1 |
| 15 | Aceh Barat | 1 |
| 16 | Simeulue | 1 |
| 17 | Aceh Barat Daya | 1 |
| 18 | Subulussalam | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 46 |
Sedangkan berdasarkan cara penyampaian berkas sepanjang 2023 tertinggi pengadu datang langsung dengan jumlah 19 aduan dan disusul intervensi dengan jumlah 17 aduan. Rincian
cara penyampaian aduan dan jumlah aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.6. Cara Penyampaian Berkas dan Jumlah Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| NO. | CARA PENYAMPAIAN ADUAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Datang Langsung | 19 |
| 2 | Intervensi/Inisiatif Penanganan | 17 |
| 3 | Pos | 7 |
| 4 | Email/WA | 3 |
| TOTAL | 46 |
Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi hak yang diadukan sepanjang 2023, maka hak atas kesejahteraan menjadi hak yang paling tinggi diadukan dengan jumlah 15 aduan, disusul hak hidup yang berjumlah 13 aduan, dan
diikuti hak atas rasa aman yang berjumlah 10 aduan. Rincian klasifikasi hak yang diadukan dan jumlah aduan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.7. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| NO. | KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN | JUMLAH ADUAN |
| 1 | Hak atas kesejahteraan | 15 |
| 2 | Hak hidup | 13 |
| 3 | Hak atas rasa aman | 10 |
| 4 | Hak anak | 3 |
| 5 | Hak mengembangkan diri | 1 |
| 6 | Hak memperoleh keadilan | 1 |
| 7 | Hak turut serta dalam pemerintahan | 1 |
| 8 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | 0 |
| 9 | Hak atas kebebasan pribadi | 0 |
| 10 | Hak wanita | 0 |
| 11 | Bukan kompetensi | 3 |
| 7 | TOTAL | 46 |
Sementara itu, berdasarkan pada klasifikasi korban pelanggaran HAM sepanjang 2023, terlihat kelompok masyarakat menjadi korban terbanyak dengan jumlah 22 aduan. Rincian kla-
sifikasi korban pelanggaran HAM yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.8. Klasifikasi Korban yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| NO. | KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH KASUS |
| 1 | Kelompok-Masyarakat | 22 |
| 2 | Individu-Orang Seorang | 8 |
| 3 | Kelompok-Ras dan etnis | 6 |
| 4 | Kelompok-Pekerja/profesi | 5 |
| 5 | Individu-Pekerja/profesi | 3 |
| 6 | Individu-Anak | 2 |
| 7 | Individu-Perempuan | 0 |
| 8 | Individu-Korban pelanggaran HAM masa lalu | 0 |
| 9 | Individu-Fakir miskin | 0 |
| 10 | Organisasi | 0 |
| 11 | Bukan kompetensi | 0 |
| TOTAL | 46 |
Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi pihak yang teradu yang masuk sepanjang 2023, pemerintah menjadi pihak teradu yang tertinggi dengan jumlah 20 aduan, kemudian disusul oleh
korporasi yang berjumlah 18 aduan. Rincian pihak yang diadu yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.9. Klasifikasi Pihak yang Dadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| NO. | KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN (TERADU) | JUMLAH ADUAN |
| 1 | Pemerintah | 20 |
| 2 | Korporasi | 18 |
| 3 | Individu/Kelompok (Horizontal) | 3 |
| 4 | Kejaksaan | 1 |
| 5 | TNI | 1 |
| 6 | Polri | 1 |
| Bukan Kompetensi | 2 | |
| TOTAL | TOTAL | 46 |
B. Penanganan Kasus Berdimensi HAM Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
Sepanjang 2023 terdapat beberapa pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh. Pengaduan ini
beririsan dengan isu strategis Bisnis dan HAM, khususnya investasi yang berdampak terhadap lingkungan. Penanganan kasus yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.10. Situasi Hak atas Lingkungan yang Terdampak Investasi yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | WILAYAH | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Pengabaian Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat pencemaran lingkungan, 21 s.d. 25 Agustus 2023. | Kabupaten Aceh Se- latan dan Kabupaten Nagan | Hak atas lingkungan yang terdampak aktivitas Perusa- haan dan investasi |
| Pengelolaan pertambangan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup 25 -28 September 2023. | Kecamatan Beutong Banggalang Kabupa- ten Nagan Raya yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Leuser dan Situs Sejarah | Hak atas lingkungan yang terdampak aktivitas Perusa- haan dan investasi Hak atas identitas budaya |
Selain itu, antara 14-17 Februari 2023. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh menangani berbagai pengaduan. Pengaduan yang ditangani berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Kemudian, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh juga menangani permohonan pindah tugas ASN pada 11 -13 April 2023 di Kabupaten Pidie Jaya. Penanganan kasus ini dilandasi pertimbangan ada potensi pelanggaran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
C. Penanganan Kasus Berdimensi HAM Melalui Fungsi Mediasi
Beberapa langkah tindak lanjut beberapa pengaduan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh melalui mediasi sepanjang 2023, antara lain:
1. Penanganan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.11. Situasi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | WILAYAH | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Hambatan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga | Kabupaten Bireuen | Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan |
| Hambatan Pendirian bangunan/ persetujuan bangunan gedung gereja-gereja dan rumah dinas pen- deta GKPPD Napagaluh, 28-31 Agustus 2023 | Kabupaten Aceh Singkil | Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan |
2. Penanganan Konflik Agraria
Kasus konflik agraria yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI
Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.12. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | WILAYAH | DIMENSI ISU DAN DIMENSI | HAK |
| Ketidakadilan Ganti rugi rencana Pembangunan Tol Binjai-Langsa (Binsa) II terhadap warga Kampung | Kabupaten Aceh Tamiang | Konflik Agraria Hak atas pemulihan | |
| Pembangunan Tol Binjai-Langsa (Binsa) II terhadap warga Kampung | Hak atas pemulihan Hak atas pembangunan | ||
| (Binsa) II terhadap warga Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan | Hak atas pembangunan | ||
| Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan | Hak partisipasi dalam pem- | ||
| Muda, 28 Februari-3 Maret 2023. | bangunan | ||
| 28 Februari-3 Maret 2023. | Hak atas informasi | ||
| Hak atas perumahan Hak atas tanah | |||
| Sengketa Lahan Antara Pemerintah | Kabupaten Bener Meriah | Konflik agraria | |
| Kabupaten Bener Meriah dengan | tabupaten Bener Mehan | Konflik agraria Hak atas pendidikan | |
| Pemilik Lahan Sekolah Dasar (SD) | |||
| Negeri Sepeden, Kecamatan Per- mata, | |||
| 10-13 Oktober 2023 | |||
| Konflik sosial akibat perambahan | Kabupaten Aceh Tamiang | Konflik agraria | |
| Hutan Produksi Sangka | • | Praktik bisnis yang meng- | |
| hormati hak asasi manusia Hak atas tanah | |||
| Hak atas pemulihan | |||
| Hambatan pemenuhan hak | Kabupaten Aceh Tamiang | . | Konflik agraria |
| kesejahteraan warga masyarakat | Kabupaten Aceh Tamiang | Konflik agraria | |
| kesejahteraan warga masyarakat beberapa desa di Kecamatan Ban- | Praktik bisnis yang meng- | ||
| beberapa desa di Kecamatan Ban- | hormati hak asasi manusia | ||
| dar Pusaka dan Kecamatan Tamiang | Hak atas tanah | ||
| Hulu akibat tanah masyarakat masuk | Hak atas pemulihan | ||
| dalam HGU P.T. Perkebunan Nusan- |
D. Pemantauan Situasi HAM Penghuni Lapas dan Rutan dan Pelindungan Hak Pilih dalam Pemilu 2024
Aktivitas pemantauan situasi HAM sepanjang 2023 ditujukan pada fasilitas dan aksesibilitas Lapas Kelas II B I di Kabupaten Aceh Timur, Lapas Kelas II B Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues, dan Lapas Kelas Il B Kutacane di
Kabupaten Aceh Tenggara. Aktivitas ini memiliki keterkaitan dengan upaya menyelisik adanya kesenjangan antara pelindungan hak-hak orang yang dirampas kebebasan sipilnya secara normatif disandingkan dengan realita sehari-hari para penghuni. Aktivitas pemantauan dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 20-24 November 2023.
Aktivitas ini memiliki irisan dengan isu strategis antisipasi Pemilu 2024. Komnas HAM RI mengidentifikasi bahwa penghuni Lapas dan Rutan merupakan satu dari 18 kelompok rentan yang hak pilihnya berpotensi terlanggar oleh penyelenggara Pemilu.
E. Penyuluhan/Diseminasi HAM kepada Aparat Negara
Aktivitas penyuluhan/diseminasi HAM sepanjang 2023 memiliki implikasi terhadap pemajuan dan pelindungan HAM. Aktivitas diseminasi yang dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh, antara lain:
1. Diseminasi HAM kepada perwira Kepolisian RI dalam rangka implementasi prinsip dan standar HAM saat pelaksanaan tugas kepolisian di Mapolres Aceh Barat Daya, Mapolres Nagan Raya, dan Mapolres Aceh Barat. Aktivitas ini memiliki irisan dengan upaya pelindungan aktivis pembela HAM dan jaminan kebebasan sipil pada ruang publik. Aktivitas ini dilaksanakan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 7-10 Agustus 2023;
2. Diseminasi HAM kepada pejabat, pengawas, pendidik yang berasal dari Dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Aceh melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Sekolah Ramah HAM di Aceh. Diskusi Kelompok Terfokus ini mengang-
kat tema "Sekolah Ramah Anak: Potret, Situasi dan Solusi." Aktivitas ini memiliki relevansi dengan upaya memetakan tantangan dan peluang untuk memberikan pelin dungan anak dari kekerasan, termasuk bullying di institusi pendidikan. Aktivitas ini dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 26-27 November 2023.
Selain itu, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Aceh juga diundang sebagai pemateri/narasumber di berbagai aktivitas diseminasi HAM yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/daerah, Kepolisian RI, perguruan tinggi, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
5.4. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua
A. Penanganan Aduan Masyarakat
Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua menerima berkas pengaduan sebanyak 70 berkas. Berdasarkan klasifikasi wilayah peristiwa pelanggaran HAM dan jumlah aduan sepanjang 2023, maka Kota Jayapura menempati urutan tertinggi dengan jumlah 28 aduan. Rincian asal wilayah aduan dan jumlah aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
SeUu Éaen
Proaktr Pos Online Datang langsung 1 18 21 30
SEUA AE
melia ini: Waat lerpenima
den ara di in ngaaanmaenyari- Selpe
Seu Éa eh
42.4% Kota apura 28 %00% Kota Srong 5% abay %00% %1% Kabup N dduga baauan 4.5% 4.5% Kabupaten aburo %19% %19 Kabupatn n yapura abu ukinmo 1.,5% 30% Filipina Kabupngiyai
Kemudian, dilihat dari klasifikasi korban pelanggaran HAM sepanjang 2023, korban individu-orang seseorang menempati jumlah terbanyak sejumlah 28 aduan, diikuti individupekerja dan kelompok masyarakat
berjumlah sama, yakni 14 aduan. Rincian klasifikasi korban pelanggaran HAM yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada diagram berikut ini:
KLASIFIKASI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
28 14 14 0 0 Organisasi Kelompok Kelompok - Kelompok - Individu - Individu - Individu - Individu - Individu - Individu - Pekerja Masyarakat Fakir Penyandang Pekerja/ Anak Masyarakat Perempuan Orang Hukum Adat Miskin Disabilitas Profesi Seorang
Gambar 5.3. Klasifikasi Korban Pelanggaran HAM yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua
Sedangkan, dari klasifikasi pihak teradu yang melakukan pelanggaran HAM sepanjang 2023, kepolisian sebagai pihak teradu paling banyak dengan jumlah 20 aduan. Rincian pihak yang dia-
dukan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.
KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN YANG DITANGANI OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
20 20 Individu/kelompok Pemerintah Kejaksaan TNI Korporasi POLRI Lain-lain (horizontal)
Gambar 5.4. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua
B. Realisasi Fungsi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis mengantisipasi Pemilu 2024, yaitu:
1. Diskusi Kelompok Terfokus Partisipasi Hak Pemilih Muda dalam Pemilu 2024 bersama Mahasiswa Sekota Jayapura, pada 30 November 2023;
2. Diskusi Kelompok Terfokus Pemilu Ramah HAM di Kabupaten Jayapura, pada 4 Desember 2023 di Sentani, Kabupaten Jayapura.
Selanjutnya, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua juga melaksanakan Penyuluhan dan diskusi publik mengenai penerapan perspektif HAM sebagai pendekatan untuk menciptakan transformasi konflik. Perspektif HAM dapat meningkatkan peluang transformasi konflik untuk menciptakan peluang perdamaian secara berkelanjutan. Aktivitas ini ditujukan untuk merealisasikan isu strategis Komnas HAM RI berkaitan dengan kompleksitas permasalahan HAM di Papua.
Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan aktivitas penyuluhan dan diskusi publik, antara lain:
1. Penyuluhan HAM bagi masyarakat di Kabupaten Keerom, pada 15 Mei 2023 di Arso, Kabupaten Keerom;
2. Diskusi publik mengenai kekerasan, politik dan dampak Internasional untuk Papua, pada 3 Agustus 2023 di Kota Jayapura;
3. Penyuluhan HAM bagi Masyarakat Adat di Sentani, pada 10 November 2023 di Sentani, Kabupaten Jayapura.
C. Realisasi Fungsi Penegakan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua sepanjang 2023 melaksanakan aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis konflik agraria dan isu bisnis dan HAM.
1. Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria yang Terdampak Pembangunan
Aktivitas untuk merespons permasalahan konflik agraria yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.13. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Pengaduan Keluarga Besar Suku Sibri terkait Pembe- basan Lahan dan Ganti Rugi Tanah atas Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi - Holtekam oleh Pemda | Konflik agraria Hak atas pemulihan |
| Jalan dan Jembatan Hamadi - Holtekam oleh Pemda | Hak atas pembangunan |
| Holtekarm oleh emua | Hak partisipasi dalam pembangunan |
| Hak atas informasi | |
| Pengaduan Keluarga Besar Suku Maipo terkait Pembe- | Konflik agraria |
| basan Tanah dan Ganti Rugi Tanah atas Pembangunan | Hak atas pemulihan |
| dan Perluasan Pasar Aroro Iroro oleh Pemda Kabupaten | Hak atas pembangunan |
| dan Perluasan Pasar Aroro Iroro oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, | Hak partisipasi dalam pembangunan |
| Kepulauan Yapen, | Hak atas informasi |
| 24 - 26 Agustus 2023 | Hak atas tanah |
2. Kompleksitas Penanganan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM Aktivitas untuk merespons permasa-
lahan praktik bisnis yang berdampak terhadap HAM, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.14. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Davids Jaimo dan Adriana Sorluli oleh P.T. Tandan Sawi- ta Papua di Distrik Arso Timur, 28 - 29 November 2023 | Praktik bisnis yang menghormati HAM Hak atas pekerjaan dan penghidupan |
| Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan oleh Perusahaan kepada para Para Pekerja di Kota Jayapura, 13 - 17 Desember 2023 | Praktik bisnis yang menghormati HAM |
Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua mengembangkan aktivitas yang difokuskan pada upaya merealisasikan isu strategis kompleksitas permasalahan HAM di Papua. Beberapa aktivitas tersebut berkaitan dengan penanganan penyempitan
kebebasan sipil dan ruang publik, penanganan penggunaan kekuatan secara berlebihan, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, dan kasus berdimensi HAM lainnya. Aktivitas-aktivitas untuk merealisasikan isu strategis permasalahan HAM di Papua, antara lain:
1. Kompleksitas Penanganan Penyempitan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik Aktivitas untuk merespons permasalahan penyempitan kebebasan
sipil dan ruang publik yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.15. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penyempitan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Intimidasi terhadap Wartawan Cenderawasih Pos yang diduga dilakukan oleh oknum Ang- gota Brimob Polda Papua, | Penyempitan Kebebasan sipil dan ruang publik |
| an oten Okhum Ang" | Hak atas kebebasan berekspresi |
| 8 Juli, 9 - 10 Agustus dan 15 Agustus 2023 | Hak pelindungan dari kekerasan |
| SMgustus L625 | Hak atas informasi |
2. Kompleksitas Penanganan
Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan
Aktivitas untuk merespons permasalahan penggunaan kekuatan se-
cara berlebihan yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.16. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Penembakan Terhadap Warga Sipil di Mapia, Kabupaten Dogiyai, 29 Maret - 1 April 2023 | Hak atas hidup Hak pelindungan dari kekerasan yang ber- lebihan Hak atas keamanan Hak bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang |
| Pembunuhan Michelle Kurisi Ndoga di Mapol- da Papua, 13 November 2023 | Hak atas hidup Hak pelindungan dari kekerasan Hak atas keamanan Hak bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang |
3. Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan HAM dalam Situasi Konflik dan Kekerasan Aktivitas untuk merespons perma-
salahan kekerasan dan konflik yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.17. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan HAM dalam Situasi Konflik dan Kekerasan
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU D | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Kerusuhan di Wamena Kabupaten Jayawijaya, 6-11 Maret 2023 | Hak atas rasa aman Hak atas pelindungan terhadap hak milik | |
| Pemantauan Persidangan Kasus Mutilasi 4 Orang Warga Nduga di Mimika pada Penga- dilan Militer III-19 Jayapura, 10, 19, 20, 24, 36 Januari 2023 dan 15 Februari 2023 | Hak atas akses keadilan Hak atas perlakuan yang sama di muka hukum | |
| Pemantauan Persidangan Kasus Mutilasi 4 Orang Warga Nduga di Mimika Pengadilan Negeri Klas IA Mimika, 14 Februari 2023 dan 11 Mei 2023. | Hak atas akses keadilan Hak atas perlakuan yang sama di muka hukum | |
| 4. Kompleksitas Penanganan majuan dan Pelindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Aktivitas untuk merespons perma- | dan pelindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Per- wakilan Provinsi Papua, dapat dili- |
Tabel 5.18. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Penanganan Pemajuan dan Pelindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Pengaduan LBH Papua terkait Rencana Pengosongan Paksa Tanah Sekolah Hebat Anak Papua oleh CV. Bintang Mas Di Kota Jayapura, | Hak atas pendidikan Hak atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak |
| 3 | anak Hak tumbuh kembang anak Hak partisipasi anak |
5.5. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
A. Penanganan Aduan Masyarakat
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat sepanjang 2023 menerima aduan masyarakat seba-
nyak 44 aduan dan 15 konsultasi. Apabila ditilik dari klasifikasi penyampaian aduan, maka datang langsung merupakan cara terbanyak dengan jumlah 23 aduan. Rincian cara penyampaian aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.19. Klasifikasi Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
| CARA PENYAMPAIAN ADUAN | JUMLAH |
| Datang langsung | 23 aduan |
| Surat | 16 aduan |
| Media/Pro aktif | 2 aduan |
| Pelimpahan | 2 aduan |
| Whatsapp/Email/Online | 1 aduan |
Sepanjang 2023, berdasarkan klasifikasi pihak yang membuat aduan memperlihatkan bahwa aduan yang berasal dari perorangan menempati urutan terbanyak dengan jumlah 32
aduan. Rincian pihak yang mengadu yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.20. Klasifikasi Pihak yang Mengadu yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
| PIHAK YANG MENGADU | JUMLAH |
| Aduan dari perorangan | 32 kasus |
| Organisasi/LSM/Yayasan/Kelompok Masyarakat/Kuasa Hukum | 10 kasus |
| Media | 2 kasus |
Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan, perusahaan menempati urutan teratas dengan jumlah 13 aduan, disusul ke-
polisian bersama instansi pemerintah sebanyak 8 aduan, dan ketiga pengadilan yang berjumlah 7 aduan. Rincian klasifikasi berdasarkan pihak yang diadukan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kaliman-
tan Barat dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.21. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Perusahaan | 13 aduan |
| Kepolisian | 8 aduan |
| Instansi Pemerintah | 8 aduan |
| Pengadilan | 7 aduan |
| Perorangan | 6 aduan |
| Kejaksaan | 2 aduan |
| Kemenkumham | 1 aduan |
Berdasarkan klasifikasi hak yang diadukan oleh masyarakat sepanjang 2023, terdapat dua hak yang paling banyak diadukan yakni, hak atas kesejahteraan terdapat 20 aduan dan hak untuk memperoleh keadilan berjumlah 17
aduan. Rincian klasifikasi hak yang diadukan dan permasalahan yang diadukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN YANG DITERIMA SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
16 2 2 2 Hak untuk Hak Hak untuk Hak atas Hak atas Hak Hak untuk Hak Hak Hak atas Hak atas Hak untuk lingkungan pengembangan keadilan hukuman kebebasan mencari perlindungan hidup pekerjaan kesejahteraan anak hidup yang baik pribadi dalam yang adil memeluk suaka diri pribadi hak milik proses hukum agama
Gambar 5.5. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Sementara itu, dilihat dari permasalahan yang paling banyak diadukan kepada Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, urutan pertama hak mencari keadilan dalam proses hukum dengan jumlah 19 aduan. Kemudian urutan kedua konflik agraria dengan jumlah 12 aduan dan ketiga mengenai ketenagakerjaan yang berjumlah 6 aduan.
B. Realisasi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 2023 melaksanakan sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis pelindungan kelompok rentan. Aktivitas-aktivitas ini ditujukan untuk merealisasikan isu pelindungan kelompok rentan. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 2023 menjadi narasumber diskusi mengenai "Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," di Kabupaten Sambas. Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan Workshop dengan tema "Pelanggaran HAM di Sekolah Akar Masalah dan Solusinya," pada 12-
13 Juli 2023. Workshop ini dilandasi pertimbangan adanya data dan informasi tentang fenomena kekerasan, termasuk perundungan yang semakin meningkat di institusi pendidikan.
C. Realisasi Pemantauan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Sepanjang 2023 Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa aktivitas pemantauan lapangan. Pemantauan situasi HAM ini terbagi menjadi beberapa kategori pemantauan yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis antisipasi Pemilu 2024 dan konflik agraria. Aktivitasaktivitas yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:
1. Pemantauan Antisipasi Pemilu 2024 dan Pelindungan Kelompok Rentan
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa aktivitas pemantauan lapangan untuk mengantisipasi Pemilu 2024. Aktivitas untuk antisipasi Pemilu 2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.22. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Antisipasi Pemilu 2024
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU | LOKASI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Hambatan Pendirian Masjid Taqwa Muham- | Kabupaten Kayong Utara | Antisipasi Pemilu 2024 Hak atas partisipasi politik Hak memilih Hak atas kebebasan ber- ekspresi |
| Kabupaten Bengkayang | ||
| Kabupaten Sintang | ||
| Kabupaten Sambas |
2. Pemantauan Situasi HAM terkait Konflik Agraria yang Terdampak Aktivitas Korporasi
Sepanjang 2023 Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa aktivitas pemantauan situasi
HAM yang berkaitan dengan isu strategis konflik agraria yang beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM. Aktivitas pemantauan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.23. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Bisnis dan HAM
| SITUASI HAM YANG DIPANTAU | LOKASI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | |
| Penyerobotan tanah eks transmigrasi oleh P.T. Agro Anugerah Lestari di Desa Semabi dan Desa | Kabupaten Sekadau | • . | Konflik agraria Praktik bisnis yang meng- hormati HAM Hak atas tanah |
| tara warga Desa Hera Hernando Tan dengan Pemerintah Daerah Ka- | Kabupaten Kubu Raya | Konflik agraria Hak atas tanah Hak atas pembangunan | |
| Pemerintah Daerah Ka- bupaten Kubu Raya | Hak atas informasi Hak atas partisipasi | ||
| bupaten Kubu Raya | Hak atas partisipasi | ||
| bupaten Kubu Raya | 1 | Hak atas partisipasi | |
| bupaten Kubu Raya | 1 | Hak atas partisipasi | |
| ha etds parasipasi | |||
| Pemantauan terkait | Kabupaton Kuby Bay | L | |
| Pemantauan terkait dengan penutupan akses | Kabupaten Kubu Raya | Konflik agraria | |
| dengan penutupan akses | Praktik bisnis yang meng- | ||
| jalan kebun warga Desa | hormati HAM | ||
| jalan kebun warga Desa Rasau Jaya Umum oleh | hormati HAM | ||
| Rasau Jaya Umum oleh | Hak atas tanah | ||
| perusahaan perkebunan | Hak atas pekerjaan yang | ||
| P.T. Agro Alam Nusantara | oa atas pekerjaan | ||
| P.T. Agro Alam Nusantara | layak | ||
| P.T. Agro Alam Nusantara di Kecamatan Rasau Jaya | |||
| Pemantauan terkait dengan sengketa tanah perkebunan sawit yang telah ditanami oleh Kop- erasi Linggajati Ketapang Plantation antara warga Desa Sungai Besar den- gan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan | Kabupaten Ketapang |
Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan situasi HAM berkaitan dengan isu strategis Komnas HAM RI, yaitu (1) isu penggunaan kekuatan berlebihan yang beririsan dengan isu konflik agraria; dan (2) isu mengenai ketenagakerjaan yang beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM. Aktivitas-aktivitas untuk merespons isu strategis tersebut dapat diuraikan di bawah ini:
1. Penanganan Kasus Penggunaan Kekuatan Berlebihan
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan terkait dengan peristiwa penembakan salah satu warga Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang oleh personel anggota Bhabinkamtibmas, Polsek Nanga Tayap. Pemantauan kasus
penembakan ini dipicu oleh konflik agraria antara pemilik tanah dengan perusahaan. Penembakan bermula dari penahanan 1 unit eskavator milik perusahaan yang dianggap telah menjadi milik korban karena telah ditukar dengan sebidang tanah. Penembakan tersebut mengakibatkan kematian seorang warga. Peristiwa ini merupakan manifestasi pelanggaran HAM, seperti hak atas hidup, hak bebas dari penggunaan kekuatan secara berlebihan, hak atas keadilan, hak bebas dari kekerasan, dan hak atas keamanan. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Barat.
TINDAKLANJUT REKOMENDASI PERISTIWA PENEMBAKAN OLEH BHABINKAMTIBMAS
Berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan sidang kode etik kepolisian dan memproses personel yang terlibat penembakan tersebut secara hukum.
2. Penanganan Pengaduan Hak Pekerja
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menangani 9 aduan mengenai isu tidak dipenuhinya hak pekerja oleh perusahaan. Pada umumnya aduan yang diterima terkait dengan masalah (1) penghitungan pesangon yang tidak sesuai; (2) upah yang tidak dibayarkan, serta (3) proses PHK dan BPJS yang tidak berikan oleh perusahaan sesuai ketentuan. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemanggilan, klarifikasi, permintaan keterangan kepada Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja setempat dan pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus yang ditangani, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil mendorong penye-
lesaian sengketa ketenagakerjaan melalui mekanisme bipartit dan tripartit. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang telah diadukan dinyatakan telah selesai dengan terpenuhinya hak pekerja dan yang lain masih dalam proses penanganan aduan.
D. Realisasi Fungsi Mediasi HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Sepanjang 2023 Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan aduan melalui mekanisme mediasi HAM. Mediasi yang difasilitasi Sekretariat Komnas HAM Rl Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan isu strategis konflik agraria, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.24. Aktivitas Mediasi HAM Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat Terkait Konflik Agraria
| SITUASI HAM YANG DITANGANI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Sengketa tanah perkebunan sawit kelompok masyarakat dengan P.T. Arrtu Plantation di Kabupaten Ketapang | •• | Konflik agraria Praktik bisnis yang menghormati |
| HAM | ||
| °° | Hak atas tanah Hak atas pekerjaan yang layak | |
| Sengketa tanah usaha antara 2 warga eks trans- migrasi di Landau Kodah Kabupaten sekadau dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau | Konflik agraria | |
| • | Hak atas tanah | |
| • | Hak atas pembangunan | |
| • | Hak atas informasi | |
| Sengketa akses jalan Hj. Masturah antara | Hak atas partisipasi | |
| Konflik agraria | ||
| Praktik bisnis yang menghormati HAM |
Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memediasi isu strategis konflik agraria dan isu strategis bisnis dan HAM. Pelaksanaan fungsi mediasi ini untuk menangani proses hukum terhadap Jamalia di Kepolisian Resor Sambas terkait laporan P.T. Sarana Esa Cita
dan P.T. Mulia Indah. Proses mediasi sengketa tanah antara Jamalia dengan P.T. Sarana Esa Cita dan P.T. Mulia Indah dilakukan sebanyak dua kali dan kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
CAPAIAN FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI
Mediasi sengketa tanah antara kedua belah pihak dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Sambas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
5.6. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM Oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku
A. Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menerima
pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 40 aduan. Berdasarkan klasifikasi pelanggaran hak, terlihat hak atas kesejahteraan merupakan aduan terbanyak dengan jumlah 16 aduan. Rincian klasifikasi hak yang dilanggar yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.25. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak atas kesejahteraan | 16 aduan |
| Hak memperoleh keadilan | 9 aduan |
| Hak atas rasa aman | 6 aduan |
| Hak anak | 6 aduan |
| Hak turut serta dalam pemerintahan | 2 aduan |
| Hak atas kebebasan pribadi | 1 aduan |
Berdasarkan kategori pihak yang diadukan sepanjang 2023, maka terlihat pemerintah daerah menempati urutan teratas dengan 12 aduan, disusul ke-
polisian yang berjumlah 8 aduan, dan ketiga perusahaan bersama institusi pendidikan sejumlah 4 aduan. Rincian pihak yang diadukan yang ditangani
Tabel 5.26. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Pemerintah Daerah | 12 aduan |
| Kepolisian | 8 aduan |
| Perusahaan | 4 aduan |
| Institusi Pendidikan | 4 aduan |
| Individu | 2 aduan |
| Kejaksaan | 2 aduan |
| Lembaga Pemasyarakatan | 2 aduan |
| BUMN/BUMD | 1 aduan |
| Institusi negara | 1 aduan |
| Organisasi | 1 aduan |
Kemudian, dilihat dari wilayah pengaduan sepanjang 2023, terlihat Kota Ambon menempati wilayah tertinggi asal pengaduan dengan jumlah 16 aduan, diikuti Kabupaten Malaku Barat Daya sejumlah 6 aduan, dan disusul
Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4 aduan. Rincian klasifikasi wilayah pengaduan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.27. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku
| WILAYAH PENGADUAN | JUMLAH |
| Kota Ambon | 16 aduan |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 6 aduan |
| Kabupaten Maluku Tengah | 4 aduan |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 3 aduan |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 2 aduan |
| Kabupaten Buru | 2 aduan |
| Kabupaten Buru Selatan | 1 aduan |
| Kepulauan Aru | 1 aduan |
| Kepulauan Tanimbar | 1 aduan |
| Kota Tual | 1 aduan |
| Halmahera Utara | 1 aduan |
| Provinsi Maluku Utara | 1 aduan |
B. Realisasi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Pada 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku memfokuskan penyebaran wawasan HAM yang beririsan dengan isu strategis konflik agraria dan pelindungan kelompok rentan, khusus orang dengan disabilitas. Aktivitas yang dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku, sebagai berikut:
1. Diseminasi Penanganan
Konflik Agraria Berdasarkan Perspektif HAM
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku menyelenggarakan diseminasi penanganan konflik agraria berdasarkan perspektif HAM dengan merujuk pada SNP tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Aktivitas ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.28. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Situasi Konflik Agraria
| AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN | LOKASI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | |
| Diseminasi SNP Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam, 10 Mei 2023 | Namlea, Kabupaten Buru | Konflik agraria Hak atas tanah | |
| SNP Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam | Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat | : | Konflik agraria Hak atas tanah |
2. Penanganan Pelindungan Kelompok Rentan Aktivitas yang dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi
Maluku untuk menangani pelindungan kelompok rentan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.29. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Pelindungan Kelompok Disabilitas
| AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN | LOKASI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | DIMENSI ISU DAN |
| Diskusi Kelompok Terfokus menge- nai Aksesibilitas Orang Disabilitas, 9 Agustus 2023 | Namlea, Kabupaten Buru | Pelindungan Kelompok Rentan | |
| 9 Agustus 2023 | Hak atas tindakan afirmasi | ||
| Hak atas layanan publik dasar | |||
| • | Hak atas pekerjaan yang layak |
Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku juga mengembangkan aktivitas bagi upaya
penguatan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.
Tabel 5.30. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Peningkatan Perspektif HAM bagi Pemangku Kepentingan
| AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN AKTIVITAS |
| Pembekalan HAM, 28 Februari 2023 | Jajaran Paminal Polres se-Maluku pada Raker- was Itwasda Polda Maluku |
| Pelatihan pengisian instrument dan pelaporan masalah hukum dan HAM di Masohi yang diselenggarakan oleh AMGPM Maluku, 2 Mei 2023 | Anggota organisasi masa yang berasal dari Angkatan Muda Gereja Prostestan Maluku (AMGPM) |
| Workshop pembukaan rangkaian 16 Hari Antike- kerasan Terhadap Perampuan dan perayaan hari HAM di Provinsi Maluku, 25 November 2023 | Kelompok perempuan |
C. Realisasi Pemantauan dan Penyelidikan HAM untuk Memaknai Isu Strategis
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku pada 2023 berfokus pada dua situasi HAM yang beririsan dengan situasi penyusutan ruang publik dan kekebasan sipil dan antisipasi Pemilu 2024. Aktivitas yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penanganan Penyusutan ruang kebebasan sipil
Penanganan dampak konflik horizontal masih menjadi salah satu fokus aktivitas pemantauan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku. Dampak konflik horizontal akibat polarisasi masyarakat berpotensi menyusutkan ruang kebabasan sipil. Aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.31. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Penyusutan Ruang Publik dan Kebebasan Sipil
| SITUASI HAM YANG DITANGANI | RESPONS KOMNAS HAM RI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | |
| Konflik pada awalnya disebabkan prasangka terha- dap kematian salah seorang warga Wakal di wilayah Negeri Hitu. Konflik mengakibatkan satu orang warga Wakal tewas tertembak oleh orang tidak dikenal ketika polisi beru- | Penyelidikan dilaku- kan dengan melaku- kan olah TKP dan permintaan keteran- | Penyusutan kebebasan dan ruang sipil Konflik Agraria | |
| Konflik merambat pada persoalan sengketa batas wilayah dan kepemilikan tanah sehingga menyebab- kan konflik menjadi berkepanjangan. Konflik antara Negeri Hitu Lama dan Negeri Wakal di | pihak yang terlibat, termasuk kedua belah pihak yang berkonflik, kepolisian, institusi sosial kemasyaraka- tan, dan pemerintah | • • | basan sipil Hak atas kea- manan Hak atas pelind- ungan |
2. Penanganan Antisipasi Pemilu 2024
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku melaksanakan serangkaian aktivitas pemantauan persiapan Pemilu di sejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku
melakukan pemantauan dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten serta KPU dan Bawaslu Provinsi. Aktivitas pemantauan yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis antisipasi Pemilu 2024, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 5.32. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Mengantisipasi Pemilu 2024
| WILAYAH FOKUS PEMANTAUAN | PERMASALAHAN IDENTIFIKASI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru. | Potensi konflik horizontal sehubungan dengan batas wilayah yang berpengaruh pada wilayah pemilihan Potensi hilangnya hak pilih masyarakat karena tidak terdaftar dalam DPT yang diakibatkan konflik. Distribusi alat-alat pemilu | |
| Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat | Kecamatan Teluk Elpaputih dan Semenanjung Tanjung Sial yang terkena dampak sengketa batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten | Antisipasi Pemilu 2024 Antisipasi Pemilu 2024 Hak atas partisipasi politik Hak memilih |
| Awal tahun kondisi laut cenderung membahayakan bagi pendistribusian alat-alat pemilu. | ||
| Terdapat 115 warga yang memiliki e-KTP tidak masuk dalam DPT KPU Seram Bagian Timur sehingga berpotensi kehilangan hak |
5.7. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru Hak Asasi Manusia Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
A. Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima pengaduan sebanyak 32 aduan. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah sepanjang 2023 berhasil
menangani dan menyelesaikan 32 aduan yang diterima dan 8 aduan masih dalam proses penanganan.
Berdasarkan klasifikasi aduan pelanggaran hak sepanjang 2023, maka terlihat hak memperoleh keadilan menempati posisi teratas sebanyak 12 aduan, kemudian disusul hak atas kesejahteraan sejumlah 10 aduan. Rincian klasifikasi hak yang dilanggar yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 5.33. Klasifikasi Hak yang Dilanggar yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak memperoleh keadilan | 12 aduan |
| Hak atas kesejahteraan | 10 aduan |
| Hak atas rasa aman | 1 aduan |
| Hak anak | 1 aduan |
| Hak turut serta dalam pemerintahan | 2 aduan |
| Non-hak asasi manusia | 7 aduan |
Sedangkan dilihat dari klasifikasi pihak yang diadukan sepanjang 2023, maka terlihat pihak Kepolisian Rl menempati posisi teratas dengan jumlah 13 aduan. Kemudian disusul perusahaan berjumlah 9 aduan dan selanjutnya instansi pemerintah daerah yang berjumlah 5
aduan. Rincian klasifikasi pihak yang diadukan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.34. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Kepolisian | 13 aduan |
| Perusahaan | 9 aduan |
| Instansi Pemerintah Daerah | 5 aduan |
| TNI | 1 aduan |
| Kejaksaan | 11 aduan |
| BUMN/BUMD | 13 aduan |
| Kelompok Masyarakat/Organisasi | 1 aduan |
| Individu | 1 aduan |
Selanjutnya, sepanjang 2023 berdasarkan klasifikasi wilayah pengaduan, Kabupaten Morowali Utara menempati wilayah tertinggi asal pengadu dengan jumlah 9 aduan, diikuti Kota Palu sebanyak 7 aduan, dan ketiga diduduki
Kabupaten Banggai yang berjumlah 4 aduan. Rincian klasifikasi wilayah asal pengadu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.35. Klasifikasi Asal Wilayah Pengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
| WILAYAH ASAL PENGADU | JUMLAH |
| Kabupaten Morowali Utara | 9 aduan |
| Kota Palu | 7 aduan |
| Kabupaten Banggai | 4 aduan |
| Kabupaten Sigi | 3 aduan |
| Kabupaten Poso | 1 aduan |
| Kabupaten Tojo Una-una | 1 aduan |
| Kabupaten Morowali | 1 aduan |
| Kabupaten Donggala | 1 aduan |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | 1 aduan |
| Kabupaten Banggai Laut | 1 aduan |
| Kabupaten Buol | 1 aduan |
| Wilayah lainnya | 2 aduan |
B. Realisasi Pemantauan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan HAM, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah fokus pada konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan. Fokus penanganan pada isu konflik agraria yang melibatkan perusahaan merupakan bagian dari re-
alisasi dua isu strategis Komnas HAM RI, yaitu (1) bisnis dan HAM, dan (2) konflik agraria.
Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang ditujukan untuk merealisasikan kedua isu strategis tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.36. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Konflik Agraria
| SITUASI HAM YANG DITANGANI | RESPONS KOMNAS HAM RI | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | DIMENSI ISU DAN |
| Sengketa antara Perusahaan den- gan Masyarakat Dan Petani oleh PT. Agro Nusa Abadi (P.T. ANA). Sebagian besar lahan yang dikelo- | Mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terha- | Konflik Agraria Praktik bisnis yang menghormati hak |
C. Realisasi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis
Aktivitas yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melaksanakan mandat fungsi pemajuan HAM difokuskan pada dua isu strategis, yaitu: (1) isu strategis pelanggaran HAM yang berat di masa lalu; dan (2) isu strategis bisnis dan HAM. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI
Perwakilan Sulawesi Tengah tersebut diuraikan di bawah ini:
1. Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu
Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menanganiPelanggaranHAM yang Berat di Masa Lalu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.37. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu
| AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Kuliah Umum Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia" di Ruang Video Conference Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 29 Juli 2023 | Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu Hak untuk mengetahui Hak atas kebenaran |
2. Penanganan Isu Bisnis dan HAM Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menangani isu bisnis dan HAM
memiliki irisan dengan isu strategis konflik agraria. Lalu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.38. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Bisnis dan HAM
| AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK | DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK |
| Studi Lapangan dan Lokakarya Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi untuk Penyusunan Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria di Kota Palu, | Konflik Agraria | |
| Praktik Bisnis yang Menghormati HAM | ||
| . | HAM Hak atas lingkungan | |
| • | Hak atas pemulihan | |
| Konsultasi Publik Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM, | Praktik Bisnis yang Menghormati HAM | |
| Hak atas informasi | ||
| Hak atas partisipasi |
Kelembagaan
Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan terhadap Kerja dan Kinerja Komnas HAM RI dalam Memaknai Tantangan Baru HAM
4 KONFERENSI NASIONAL D BELA HOK ASOSI MIUS ya Perling
HAM 6 30 Tahun Komm kohkan K laban M di 0000
8 GANHRI Okiba Alance of Natond Humen Righas inttutiona GANR GANHR UGANHR GAN
Manajemen & Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM RI
1. Pengenalan Komnas HAM di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten (24 Mei 2023). 2. Advokasi kolaboratif Komnas HAM dan masyarakat sangihe atas Perkara Perdata no.772/Pdt.G/2022/ PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penggugat PT. Tambang Mas Sangihe. 3. Kegiatan Harmonisasi Raperkom Pelayanan Pengaduan unit Hukum dan Ditjen PP Kemenkumham. 4. Penandatanganan kerja sama antara Komnas HAM- LPSK-Komnas Perempuan (7/12/2023). 5. Penandatanganan kerja sama antara Komnas HAM dan OIKN (19/12/2023). 6. Penandatanganan kerja sama dengan ANRI (7/6/2023). 7. Konferensi Pers Penyampaian Temuan Awal Kasus Pulau Rempang (22 September 2023). 8. Komnas HAM menerima sertifikat akreditasi A dari GANHRI. 9. Tampilan Depan JDIH Komnas HAM (Aplikasi online web). 11. Pertemuan Pengelola JDIHN dalam Rangka Penyerahan Penetapan Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH tahun 2022 oleh Kemenkumham di Jakarta. 12. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2022 dilakukan di Kantor Komnas HAM Cisadane pada tanggal 7 Agustus 2023.
10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Komnas HAM dengan JDIH Pemkot Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
13. Pada tanggal 31 Juli 2023, BRIN secara resmi menyerahkan BMN berupa Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jalan, Irigasi & Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya di Jl. Cisadane No. 25-25A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sebanyak 1.220 NUP.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi NasionalHakAsasi Manusia
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI IS LAR AN KEUANGAN MNAHAMT.2022 12
BAGIAN 6
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN TERHADAP KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI DALAM MEMAKNAI TANTANGAN BARU HAM
6.1. Pengantar: Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan sebagai Prasyarat
Prinsip Paris 1993 menyatakan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai sangat penting untuk menjaga marwah, kemandirian dan efektivitas institusi HAM nasional. Sumber daya keuangan dan SDM memperkuat independensi dan efektivitas kerja dan kinerja institusi ini sehingga memungkinkan upaya untuk menentukan prioritas isu tanpa campur tangan aktor eksternal, dan secara mandiri dapat melaksanakan mandat dan aktivitas pemajuan dan perlindungan HAM.
Dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang baik akan menopang peran strategis Komnas HAM RI dalam pelayanan publik di bidang HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mandat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanaan mandat tersebut, Komnas HAM RI mendapatkan dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan dalam upaya memaknai tantangan HAM baru sepanjang 2023.
6.2. Realisasi Dukungan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Bentuk Dukungan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terhadap realisasi Isu prioritas Komnas HAM RI dilakukan melalui beragam langkah inovasi. Aktivitas yang dikembangkan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini:
A. Penguatan Mandat Komnas HAM RI Melalui Kolaborasi dan Kerja Sama Kelembagaan
Selain fokus dengan isu prioritas, Komnas HAM RI mengupayakan terus pengembangan jejaring melalui kolaborasi dan kerja sama dengan bera gam mitra strategis, seperti kementerian/lembaga lainnya, organisasi masyarakat sipil, institusi HAM nasional, perguruan tinggi, dan mitra lainnya. Jalinan kerja sama dengan beragam mitra strategis tersebut ditujukan untuk merealisasikan mandat institusi. Jalinan dengan beragam mitra strategis tersebut menunjukkan pengakuan atas kerja dan kinerja Komnas HAM RI dalam pemajuan dan pelindungan HAM.
PENGAKUAN GLOBAL ATAS KINERJA KOMNAS HAM RI
Komnas HAM RI memperoleh akreditasi 'A' dari the Global Alliance National Human Rights Institution (GANHRI) dan berhasil mempertahankannya selama 4 (empat) kali menjadi modalitas dalam membangun kolaborasi dan kerja sama pada tataran global.
Sepanjang 2023 Komnas HAM RI telah menandatangani 29 naskah kerja sama yang terdiri dari 18 Nota Kesepahaman dan 11 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Penandatanganan kerja sama ini dapat diletakkan sebagai upaya merealisasikan upaya merekonsolidasi gagasan dan penguatan tata kelola kelembagaan. Penandatanganan naskah kerja sama yang telah terjalin tersebut, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:
6 Naskah Kerja 01 K/L/D Sama Perguruan 02 4 Naskah Kerja Sama Tinggi 03 2 Naskah Keria Sama CSO/LSM/NGO Organisasi 2 Naskah Keria Sama 04 Internasional/NHRI Lintas 4 Naskah Kerja 05 Sama Lembaga Jumlah MoU Jumlah PKS 18 11
Gambar 6.1. Penandatanganan Naskah Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Berbagai Mitra Strategis
Tindak lanjut atas komitmen bersama antara Komnas HAM RI dengan mitra kerja strategis tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan karakteris-
tik dari mitra kerja sama. Klasifikasi mitra strategis Komnas HAM RI tersebut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:
LINTAS Perguruan K/L/D CSO/LSM NHRIs/OI Lembaga Tinggi a. Perpustakaan a. Univ Sjahjakirti Indonesia AIDS a. SUHAKAM Nasional RI a. Komper, ORI, KPAI, Coalition Malaysia b. UGM b. Arsip Nasional RI b. CHRP Filipina KND, LPSK C. Univ Katolik b. WALHI b. Kemendikbudristek c. Kantor Staf c. Sajogyo c. PDHJ Timor- Parahyangan Presiden ,Kemendagri, d. UNSOED Institute Leste d. Pemprov Kallbar Kemenag, Kemen e. UIN Syarif e. Pemkot PPA, Kemensos, Hidayatullah Singkawang KPAI Jakarta Otorita Ibu Kota f. Universitas Nusantara Muria Kudus
Gambar 6.2. Pengklasifikasian Mitra Strategis Komnas HAM RI Sesuai dengan Karakterisktik Mitra
Selanjutnya, jalinan kerja sama dengan mitra strategis Komnas HAM RI sepanjang 2023 kemudian diletakkan sebagai bagian dari upaya mendukung dan memperkuat mandat pemajuan HAM dan fungsi pelindungan HAM. Selain itu, jalinan kerja sama dengan beragam mitra diharapkan akan memperkuat irisan antara mandat pemajuan HAM dengan pelindungan HAM. Aktivitas Komnas HAM RI menjalin kerja sama dengan beragam mitra
strategis tersebut, dapat dilihat melalui uraian sebagai berikut:
1. Implementasi kerja sama untuk memperkuat fungsi pemajuan HAM
Jalinan kerja sama Komnas HAM RI untuk memperkuat fungsi pemajuan HAM dengan beragam mitra dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.1. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Pemajuan HAM
| IMPLEMENTASI KERJA SAMA | TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA |
| Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Universitas Sjakhyakirti Palembang | Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Pergu- ruan Tinggi |
| Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dan Perpusnas RI | Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan |
| Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID | Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang |
| Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Kom- nas HAM RI, dan Komnas Disabilitas | Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan |
| Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Indonesia AIDS Coalition | Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS |
| Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) | Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup |
| Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Pergu- ruan Tinggi |
2. Implemetasi kerja sama untuk memperkuat fungsi pelindungan HAM
Jalinan kerja sama yang dibangun Komnas HAM RI untuk men-
dukung dan memperkuat fungsi Penegakan HAM sepanjang 2023 dengan berbagai mitra, dapat diilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.2. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Penegakan HAM
| IMPLEMENTASI KERJA SAMA | TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA |
| Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | penyiksaan serta perlakuan atau penghu- kuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM |
| Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND | Koordinasi dan Pemantauan Pence- gahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tim TPKS) |
3. Implementasi kerja sama untuk memperkuat irisan fungsi pemajuan HAM dan pelindungan HAM Komnas HAM RI juga mengembangkan kolaborasi dan kerja sama dengan ruang lingkup kerja sama untuk menciptakan irisan antara
fungsi Pemajuan HAM dan Penegakan HAM. Jalinan kerja sama Komnas HAM RI untuk memperkuat irisan antar fungsi dengan beragam mitra dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 6.3. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Antar Fungsi
| IMPLEMENTASI KERJA SAMA | TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA |
| Nota Kesepakatan Komnas HAM RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi Kalimantan Barat |
| Memorandum of Understanding (MoU) between Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP | Finding Durable Solutions to the Stateless- ness Issue in Sabah |
| Philippines Nota Kesepahaman antara Universitas Jen- | Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri |
| deral Soedirman dengan Komnas HAM RI Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça | Dharma Perguruan Tinggi Penguatan kelembagaan; pemajuan HAM, |
| Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Timor Leste melalui penandatanga- nan Memorandum Saling Pengertian (MoU) | Penguatan kelembagaan; pemajuan HAM, dan aktivitas lain yang disepakati Komnas HAM dan PDJH Timor-Leste |
| nan Memorandum Saling Pengertian (MoU) | HAM dan PDJH Timor-Leste |
| Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI | Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri |
| Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus | Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri |
| Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus | Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| dengan Universitas Muria Kudus | Dharma Perguruan Tinggi |
| Kengar otnverstas Muna Kudus | Dranma l eigaruan nnggi |
| Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM | Pemajuan dan Penegakan HAM dalam |
| Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Otorita Ibu Kota Nusantara | Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara |
| RI dengan Otorita Ibu Kota Nusantara | Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara |
Selain itu, Komnas HAM RI juga menjalin kerja sama untuk mendukung dan memperkuat fungsi Kesetjenan Komnas HAM RI. Jalinan kerja sama untuk
memperkuat fungsi Kesetjenan Komnas HAM RI, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.4. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Kesetjenan
| IMPLEMENTASI KERJA SAMA | TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA |
| Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI) | Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM |
B. Keanggotaan Komnas HAM RI pada Organisasi Internasional
Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM RI tergabung dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional. Keang-
gotaan Komnas HAM RI pada organisasi internasional menjadi modalitas untuk memperkuat advokasi HAM melalui forum internasional. Keanggotaan Komnas HAM RI pada organisasi internasional dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.5. Keanggotaan Komnas HAM RI pada Organisasi Internasional
| NAMA ORGANISASI | TINGKAT KERJA SAMA | IMPLEN | IMPLEMENTASI |
| South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF) | Regional | • | Technical Working Group (TWG) & Annual Conference MoU Statelessness in Sabah & Action |
| Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc. | |||
| The Asia Pacific Forum (APF) | Regional | Pelatihan & konsolidasi isu-isu HAM terbatas di Asia Pasifik | |
| The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) | Internasional | Akreditasi 'A' GANHRI (2022-2027) | |
| • F | |||
| Moderator side event GANHRI dalam | |||
| the 28th Session of COP to UNFCCC di Dubai (Desember 2023) |
C. Kolaborasi bersama Media Massa dalam Mendukung Kerja dan Kinerja Komnas HAM RI
Kesembilan isu prioritas Komnas HAM RI menjadi strategis untuk disebarlu-
askan sehingga diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari publik. Penyebaran informasi kepada publik secara luas tersebut dilakukan melalui beragam aktivitas Pengenalan Komnas HAM RI secara tematik.
ISU STRATEGIS YANG DITETAPKAN SEBAGAI PRIORITAS KOMNAS HAM RI PADA 2023
Pada 2023, isu strategi yang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi tema, yaitu:
1. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang telah diatur dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM RI;
2. HAM dan Kepemimpinan Perempuan;
3. Hak-Hak Perempuan dan Anak;
4. Pemaparan kerja Komnas HAM RI dalam tindak lanjut hasil penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat.
Sepanjang 2023 Komnas HAM RI mencoba menyebarluaskan kesembilan isu strategis sebagai strategi mengarustamakan HAM dengan memanfaatkan beragam kanal media komunikasi, khususnya media digital.
Rincian pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan aktivitas Komnas HAM RI, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:
| Aktivitas | Jumlah |
| Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM RI untuk Kalangan Akademisi dan Komunitas Masyarakat | 5 aktivitas |
| Pendokumentasian dan Peliputan Kegiatan Lembaga | 1.176 aktivitas |
| Layanan Siaran Daring (Broadcasting) | 294 layanan |
| Artikel Berita Website www. komnasham.go.ld | 124 artikel |
| Video Informasi dan Pernyataan Kelembagaan Komnas HAM RI | 61 video |
| Keterangan Pers | 74 keterangan pers |
| Konferensi Pers | 15 aktivitas |
| Media Briefing | 6 aktivitas |
| Media Gathering | 1 aktivitas |
| YouTube Humas Komnas HAM RI | 107 unggahan video/38 live streaming |
| 247 unggahan konten | |
| 305 unggahan konten | |
| 220 unggahan utas | |
| PPID | 13 permintaan data |
Gambar 6.3. Pemanfaatan Media Digital untuk Memperluas Penyebaran Aktivitas Komnas HAM RI
D. Persepsi Media Massa terhadap Kerja dan Kinerja Komnas HAM RI
Pemberitaan (persepsi) tentang kerja
dan kinerja Komnas HAM RI menarik perhatian publik karena memiliki keterkaitan dengan beberapa isu nasional.
MEDIA COVERAGE KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI
Terdapat 16.064 artikel berita di media cetak, portal berita daring maupun elektronik yang memotret kerja dan kinerja Komnas HAM Rl. Persepsi media massa yang mewartakan kerja dan kinerja Komnas HAM RI mendapat atensi publik.
Terdapat sepuluh top isu berkaitan dengan kerja dan kinerja Komnas HAM RI yang diangkat menjadi tema
pemberitaan media massa, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:
PEMBERITAAN MEDIA MASSA MENGENAI SEPULUH TOP ISU AKTIVITAS KOMNAS HAM RI
410 307 236 225 191 184 159 135 132 130 Polemik Peringatan Hari Vonis Bebas Tiga BUMN Komnas HAM Deklarasi Jokowi Akui Temuan Komnas HAM Jokowi Sengketa Tanah HAM Sedunia Terdakwa Diduga Jual Investigasi Pemilu 12 Pelanggaran Komnas HAM Harap Luncurkan Pulau Rempang Ke-75 Peristiwa Senjata ke Junta Komflik Ramah HAM HAM Berat Terkait Konflik RUU PPRT Pemulihan Tahun 2023 Kanjuruhan Myanmar Pulau Bersama Lahan di Disahkan DPR Korban Rempang Komnas HAM Pulau Rempang Sebelum Pelanggaran Reses HAM
Gambar 6.4. Pemberitaan Media Massa mengenai Sepuluh Top Isu Aktivitas Komnas HAM RI
E. Penyusunan Peraturan Internal Komnas HAM RI untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Aman
Komnas HAM RI melakukan penyusunan peraturan di tingkat Komisi dan organisasi, khususnya sekretaris jenderal dalam rangka pemenuhan regulasi di internal maupun eksternal. Penyusunan regulasi sepanjang 2023,
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Peraturan Komisi
Pada 2023, Komnas HAM RI menyusun dan menetapkan dua Peraturan Komisi untuk menciptakan lingkungan kerja lebih aman, inklusif, dan memperkuat kesetaraan dan keadilan gender. Peraturan Komisi ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.6. Peraturan pada Tingkat Komisi Komnas HAM RI
| JUDUL PERATURAN | SUBSTANSI PERATURAN |
| Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2024 | Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Komnas HAM |
| Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2024 | Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM (PPKS) |
2. Peraturan Sekretaris Jenderal
Pada 2023, terdapat dua Peraturan Sekretaris Jenderal yang berhasil disusun dan ditetapkan Komnas HAM
Rl untuk memperkuat kinerja Komnas HAM RI. Kedua peraturan ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 6.7. Peraturan pada Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI
| JUDUL PERATURAN | SUBSTANSI PERATURAN |
| Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2023 | Mekanisme kerja untuk penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM |
| Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 | Evaluasi Kinerja Pegawai yang fair dan mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM |
6.3. Realisasi Dukungan Layanan Informasi Publik
A. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Teknolgi
Komnas HAM Rl menetapkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komnas HAM RI melalui website https:// jdih.komnasham.go.id. Pada 2023, JDIH menggunakan aplikasi standar BPHN, yakni aplikasi Indonesian Legal Documentation dan Information System (ILDIS). Aplikasi ini menyajikan dua kategori dokumen:
1. Instrumen HAM
Instrumen hukum yang mengatur HAM telah diatur dalam beragam jenis peraturan perundang-
undangan, seperti Undang-Undang, TAP MPR, Peraturan Presiden;
2. Peraturan dan dokumen internal Komnas HAM RI
Peraturan internal yang tersaji, seperti Peraturan Komnas HAM RI, Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI. Selain peraturan internal JDIH Komnas HAM RI juga memuat dokumen-dokumen seperti MoU, Surat Edaran, Salinan Putusan perkara yang melibatkan Komnas HAM RI, dan Kajian Hukum Komnas HAM RI.
Dokumen dan informasi Komnas HAM RI mencakup tiga jenis dokumen hukum yang tersaji melalui website JDIH Komnas HAM RI pada 2023. Rincian ketiga jenis dokumen hukum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6.8. Tiga Jenis Dokumen Hukum yang Tersaji Melalui Website Komnas HAM
| NO. | JENIS DOKUMEN HUKUM | JUMLAH | PERSENTASE |
| 1 | Peraturan | 124 | 73% |
| 2 | Monografi | 33 | 20% |
| 3 | Yurispudensi | 14 | 7% |
| TOTAL | 171 | 100% |
B. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Kemanfaatan Publik
Selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komnas HAM RI menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penetapan jabatan ini tercantum melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 128 Tahun 2023
tanggal 20 Maret 2023.
Sepanjang 2023, PPID Komnas HAM RI menerima sebanyak 13 permintaan data dan informasi melalui surat elektronik (e-mail) dan situs web (website). Para pemohon informasi berasal dari beragam kalangan antara lain tercatat dari akademisi/mahasiswa, perorangan, dan organisasi masyarakat sipil.
SUBSTANSI PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI
Permintaan jenis informasi luaran PPID Komnas HAM RI antara lain terkait pemantauan dan penyelidikan yang ditangani Tim Komnas HAM RI, perkembangan penanganan kasus HAM, data Tim Munir, riset mengenai HAM, yaitu LGBTQ+, pemulihan hak para Eksil 1965, dan pembangunan PSN yang berperspektif HAM.
PPID Komnas HAM RI juga terlibat dalam 1 (satu) kasus sengketa informasi. Berkaitan dengan sengketa ini PPID Komnas HAM RI telah 3 (tiga) kali hadir memenuhi pemanggilan sidang sengketa informasi. Di samping itu, PPID Komnas HAM RI juga terlibat pada 1 (satu) permohonan keberatan informasi. Namun permohonan ini tidak ditindaklanjuti.
C. Advokasi/Bantuan Hukum untuk Memperkuat Pemaknaan Mandat
Komnas HAM RI terlibat dalam penanganan kasus perdata yang menempatkan Komnas HAM RI sebagai pihak tergugat. Keterlibatan Komnas HAM RI dalam penanganan kasus perdata dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6.9. Keterlibatan Komnas HAM RI dalam Perkara Hukum
| NOMOR PERKARA | KETERLIBATAN KOMNAS HAM RI |
| Penanganan Perkara Kasus Perdata No. 574/Pdt.G/2023/PN.Smg | Dalam perkara tersebut Komnas HAM RI sebagai turut tergugat III dan pada sidang pertama pengugat mencabut gugatannya |
| Penanganan Perkara Kasus Perdata No. 792/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST | Komnas HAM RI dalam perkara tersebut sebagai turut Tergugat III dan pada Sidang Kedua penggugat mencabut gugatannya |
6.4. Realisasi Aktivitas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
A. Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran Mendukung Mandat Komnas HAM RI
Nilai akuntabilitas Komnas HAM RI cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini menunjukkan pengakuan terhadap kerja dan kinerja Komnas HAM RI dalam pemajuan dan pelindungan HAM yang juga terus meningkat.
KENAIKAN NILAI AKUNTABILITAS KOMNAS HAM RI
Pada 2023, nilai Akuntabilitas Komnas HAM RI naik sebesar 1,32. Berdasarkan kenaikan ini Komnas HAM RI mendapatkan nilai 67,40 dengan predikat "B" atau "baik" atas implementasi akuntabilitas kinerjanya pada 2023. Penilaian ini juga disertai beberapa rekomendasi untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Komnas HAM RI.
Dalam kaitan ini, Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penggunaan anggaran sebagai bagian dari manifestasi akuntabilitas kepada publik. Evaluasi kinerja perencanaan anggaran ini bertujuan untuk menakar efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Sementara itu, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja. Atas hasil evaluasi kinerja anggaran tersebut dihasilkan Nilai Kinerja Anggaran.
NILAI HASIL EVALUASI KINERJA KOMNAS HAM RI
Pada 2023 Komnas HAM RI nilai dari hasil evaluasi kinerja perencanaan anggaran sebesar 93 dengan kategori Sangat Baik.
B. Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pada 2023 penilaian hasil evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Komnas HAM RI telah dikeluarkan BPKP. Penilaian ini berdasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi.
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Komnas HAM RI pada 2023 merujuk pada surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-690/D202/1/2023, pada 10 November 2023. Hasil evaluasi tersebut, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.10. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Komnas HAM RI
| NO. | FOKUS PENILAIAN | HASIL EVALUASI |
| 1 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 3.203 |
| 2 | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | 2.841 |
| 3 | Indeks Pengendalian Efektivitas Korupsi (IEPK) | 3.000 |
| 4 | Kapabilitas APIP | 2,445 |
C. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2023
Status tindak lanjut dari hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sampai dengan akhir semester II
tahun 2023 telah dilakukan oleh Komnas HAM RI. Rekomendasi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 6.11. Rekomendasi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
| REKOMENDASI | JUMLAH (NILAI) |
| Sesuai rekomendasi sebanyak 244 rekomendasi (90.37%) | Rp 7.992.963.392,15 |
| Belum sesuai rekomendasi sebanyak 26 rekomendasi (9,63%) | Rp 937.865.119,27 |
| Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak nihil (0,00%); | - |
| Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak nihil (0,00%) |
D. Dukungan Anggaran untuk Merealisasikan Mandat Komnas HAM RI
Menteri Keuangan masih melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan APBN 2023. Kebijakan ini berdampak pada dukungan anggaran Komnas HAM RI. Semula pagu Komnas HAM RI sebesar Rp 86.745.262.000 kemudian dilakukan blokir automatic adjustment sejumlah Rp 7.100.598.000 atau 8% dari total
pagu.
Berdasarkan pada anggaran yang telah dilakukan automatic adjustment, pada Juli 2023 anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp 1.542.505.000 direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, pada Agustus 2023, sisa blokir disetujui untuk dibuka seluruhnya sehingga pagu akhir Komnas HAM RI berjumlah Rp 85.202.757.000.
PENYERAPAN ANGGARAN KOMNAS HAM RI PADA 2023
Serapan Komnas HAM RI sebesar Rp 84.314.093.757 atau 98,96% dari total keseluruhan pagu anggaran pada 2023.
Dari total keseluruhan anggaran Komnas HAM RI pada 2023 terbagi menjadi beberapa alokasi belanja. Pemba-
gian alokasi belanja Komnas HAM RI, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6.12. Pembagian Alokasi Belanja Komnas HAM RI
| BESARAN PERSENTASE | ALOKASI |
| 64,38% | Gaji dan operasional serta pemeliharaan kantor |
| 14,82% | Dukungan manajemen lainnya |
| 7,49% (Rp 6.379.774.000) | Pemajuan HAM |
| 13,31% (Rp 11.345.408.000) | Penegakan HAM |
Besaran persentase alokasi untuk pemajuan HAM dan penegakan HAM digunakan untuk menjalankan fungsi Komnas HAM RI yang telah diamanatkan oleh undang-Undang. Selain itu, alokasi tersebut juga digunakan un-
tuk menghasilkan output yang mendukung Prioritas Nasional. Rincian alokasi untuk mendukung output Prioritas Nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6.13. Alokasi Anggaran untuk Mendukung Output Prioritas Nasional Komnas HAM RI
| OUTPUT PRIORITAS NASIONAL | BESARAN ALOKASI |
| Pusat Sumber Daya HAM Nasional | Rp 2.500.000.000 |
| Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban | Rp 2.400.000.000 |
| Pengamatan Situasi HAM di Papua Menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif | Rp 1.600.000.000 |
6.5. Realisasi Aktivitas Biro Umum
A. Capaian Kelembagaan melalui Dukungan Reformasi Birokrasi
Pada awal 2024, Komnas HAM RI menerima Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. B/85/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Nilai RB yang diperoleh Komnas HAM tahun 2023 sebesar 110 dengan kategori B (lampiran I).
Komnas HAM RI melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) secara berkala untuk mengukur kemajuan RB. Tata cara evaluasi RB, mengalami perubahan dengan penerapan Sistem Informasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional (Portal RB Nasional). Perubahan ini merupakan terobosan baru karena berfokus pada
dua fokus pelaksanaan RB, yakni:
1. Reformasi Birokrasi secara General untuk penyelesaian isu hulu;
2. Reformasi Birokrasi secara Tematik untuk penyelesaian isu hilir.
Pada 2023 Komnas HAM RI telah menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari dua aktivitas utama (lampiran II), yaitu:
1. Aktivitas utama mencakup aktivitas yang telah ditentukan oleh Kemen- PAN-RB);
2. Aktivitas inisiatif instansi.
B. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Manifestasi Pengakuan Akuntabiltas Komnas HAM RI
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada 7 Agustus 2023.
HASIL LAPORAN BPK
Laporan BPK menyatakan laporan keuangan Komnas HAM RI pada 2022 telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Capaian pada 2022 ini merupakan capaian ke-5 Komnas HAM RI dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Capaian tahun ke-5 Komnas HAM RI meraih opini wajar tanpa pengecua-
lian dari hasil penilaian BPK, dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
2018 - WTP 2020 - WTP 2022 - WTP 2019 - WTP 2021 - WTP
Gambar 6.5. Pencapaian Opini WTP Komnas HAM RI dari BPK Tahun Kelima
C. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
Komnas HAM RI telah menjadi anggota Simpul Jaringan Informasi Kear-
sipan Nasional (JIKN). Keanggotan ini akan mendukung terwujudnya informasi yang autentik dan utuh atas arsip statis Komnas HAM RI.
HASIL PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Dalam hal penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Komnas HAM RI memperoleh angka 87,46 (A) atas Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada 2023.
Hasil penilaian pengawasan kearsipan Komnas RI selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan ke arah yang lebih baik. Semula pada 2019 nilai pengawasan kearsipan Komnas HAM RI memperoleh angka pada 19, 84 (D), pada 2023 kenaikan
yang signifikan dengan memperoleh angka pada 87,46 (A). Kecenderungan kenaikan hasil penilaian pengawasan kearsipan Komnas HAM RI selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui diagram berikut ini:
87,46 (A) 76,40 (BB) 68,95 (B) 56,95 (CC) 2023 19,84 2022 (D) 2021 2020 2019
Gambar 6.6. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Komnas RI Selama Lima Tahun Terakhir yang Cenderung Meningkat
D. Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara
Pada 31 Juli 2023 Komnas HAM RI telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Alih status penggunaan BMN dari BRIN berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang berada di Jl. Cisadane Nomor 25-25A, Cikini, Menteng Jakarta Pusat.
E. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan
Pada 2023 Komnas HAM RI telah menyelenggarakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, JPT Madya dan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komnas HAM RI merilis dua pengumuman untuk penyelenggaraan seleksi jabatan Komnas HAM RI seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6.14. Pengumuman Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Komnas HAM RI
| NOMOR PENGUMUMAN | SUBSTANSI |
| Pengumuman Nomor: 76/KP.04/XII/2022 | Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretariat Jen- deral Komnas HAM Tahun 2022 |
| Pengumuman Nomor: 55/KP.04/IX/2022 | Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretariat Jender- al Komnas HAM Tahun 2022. |
Selanjutnya, Unit Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) melanjutkan tahapan seleksi yang terdiri dari:
1. Seleksi kompetensi melalui maka-
lah/policy brief,
2. Seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural,
3. Seleksi wawancara dengan panitia seleksi.
Tahapan seleksi tersebut menetapkan tiga besar Seleksi JPT Pratama. Penetapan ini telah disampaikan Komnas HAM RI secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 73/KP.04/XI/2022
tentang Pengumuman 3 (Tiga) Besar Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Komnas HAM. Kemudian diadakan seleksi akhir secara tertutup yang menghasilkan 1 (satu) nama yang dinyatakan lolos seleksi.
PENETAPAN HASIL SELEKSI JABATAN
Keppres Nomor: 17/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yaitu Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., M.T.
Sementara itu, hasil akhir dari Seleksi JPT Pratama disampaikan Komnas HAM RI secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 10/KP.04/III/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka
JPT Pratama Komnas HAM RI. Berdasarkan pengumuman, terdapat 2 (dua) orang yang dinyatakan lolos sebagai JPT Pratama Komnas HAM RI.
Tabel 6.15. Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Kepala Biro
| NAMA | JABATAN |
| Imelda Saragih, S.H., LL.M | Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM |
| Didit Eko Setiawan, S.T., M.Sc., M. Eng | Kepala Biro Umum |
Selanjutnya, pada 31 Maret 2023, dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah JPT Pratama dan Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI bagi ketiga nama yang telah ditetapkan lolos seleksi jabatan-jabatan tersebut. Penerimaan Calon PPPK Komnas HAM RI juga telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor 20/KP.02.00/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Alokasi PPPK TA 2023 dibagi menjadi alokasi umum dan khusus. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi pada 23 November 2023 di Kantor Regional V
BKN Ciracas dan 27 November 2023 di Kantor Pusat BKN Cililitan (lampiran III).
Berdasarkan hasil seleksi tersebut, komposisi pegawai Komnas HAM RI per 31 Desember 2023 (Lampiran IV), terdiri dari:
1. Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
n
Penutup
Laporan Tahunan 2023 Komnas HAM RI
BAGIAN 7
PENUTUP: KESIMPULAN & REKOMENDASI
7.1. Kesimpulan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga hak asasi manusia nasional, Komnas HAM RI dihadapkan pada dua tanggung jawab. Yang pertama adalah pelaksanaan mandat sesuai undang-undang dan peraturan nasional dan prinsip HAM yang universal. Sementara yang kedua, Komnas HAM akan senantiasa dihadapkan pada tanggung jawab untuk merespons dinamika HAM yang terus berubah, baik dalam konteks domestik, maupun akibat perubahan dari konteks global/ internasional. Oleh sebab itu, Komnas HAM senantiasa membutuhkan kemampuan untuk membaca dinamika situasi HAM dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dinamika tersebut.
Kerangka norma HAM dan berbagai kebijakan HAM telah berkembang, namun perkembangan tersebut cenderung lebih lambat dibandingkan dengan persoalan atau tantangan yang bermunculan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan yang semakin besar saat ini adalah persoalan dan tantangan yang diakibatkan oleh perubahan teknologi.
Di tahun 2023 ada beberapa konteks domestik atau nasional yang menjadi perhatian Komnas HAM RI. Tahun 2023 Indonesia mulai memasuki tahun politik, khususnya dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa persoalan HAM yang muncul mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Di Papua, konflik dan kekerasan masih terus menjadi ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, terlebih pada tahun 2023 terjadi penyanderaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru, yang hingga laporan ini dibuat belum dapat dibebaskan. Sementara itu, sejumlah kasus konflik agraria dan sumber daya alam - terkait pelaksanaan proyek pembangunan dan investasi. Dalam beberapa kasus, konflik agraria dan SDA tersebut juga mengakibatkan ancaman terhadap pembela HAM - yang kemudian mengalami kriminalisasi.
Di tahun UU ITE masih menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang banyak digunakan untuk mengancam pembela HAM dan juga mengancam kebebasan berekspresi. Hal ini memperjelas dampak dari perkembangan teknologi komunikasi terhadap situasi HAM yang berupa ancaman di dunia
digital.
Situasi ekonomi politik di tingkat global turut mempengaruhi kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2023. Salah persoalan yang mendapatkan sorotan Komnas HAM adalah gelombang pengungsi Rohingya dalam jumlah ribuan ke provinsi Aceh. Selain itu Komnas HAM juga menerima kasus-kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja, dan beberapa negara lainnya.
Komnas HAM mengembangkan beberapa strategi untuk merespons tantangantantangan tersebut melalui pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM.
Untuk memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan Pemilu, secara khusus jaminan hak bagi kelompok marginal, maka Komnas HAM telah menyusun sebuah Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu yang berisi penjelasan dan panduan mengenai standar HAM internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang telah mengakui hak-hak dari kelompok rentan untuk berpartisipasi secara substantif di dalam politik, khususnya di dalam Pemilu. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat luas, untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM di masa Pemilu, Komnas HAM juga melakukan pemantauan pra
Pemilu. Pemantauan pra Pemilu dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat terjadi kepada kelompok marginal rentan seperti: penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, warga binaan, pekerja di wilayah terpencil, dan lainnya.
Pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk pemenuhan dan perlindungan HAM.
Sebagai strategi pemajuan HAM dalam kaitannya dengan persoalan akselerasi pembangunan dan investasi, di tahun ini Komnas HAM juga telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM, dan menginisiasi modul pelatihan bagi sektor bisnis. Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis ini diharapkan mendukung pemerintah dalam mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif terkait prinsip HAM bagi sektor bisnis, dan menjadi instrumen pengarusutamaan HAM bagi aktor-aktor bisnis.
Pidato Presiden Joko Widodo yang mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu - yang juga telah diselidiki oleh Komnas HAM, merupakan momen penting di tengah kebuntuan proses yudisial melalui Pengadilan HAM. Pasca pidato tersebut, Presiden meluncurkan sejumlah kebijakan pemulihan melalui Inpres No.2/2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, serta Keppres No.4/2023 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi.
PenyelesaianNon-Yudisial.Komnas HAM RI mengeluarkan sejumlah catatan terhadap proses ini, di antaranya adalah agar mekanisme non yudisial tersebut dapat menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak korban - seperti hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan pencegahan keberulangan. Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam pidato Presiden pada Januari 2023, keberadaan mekanisme non yudisial tidak mensubstitusi penyelesaian melalui mekanisme yudisial.
Komnas HAM juga berharap agar pelaksanaan dari Inpres No. 2/2023 yang menjadi tanggung jawab dari 19 Kementerian/Lembaga terus dilanjutkan. Hal ini mengingat hingga berakhirnya Keppres No. 4/2023 baru sedikit jumlah korban yang telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Inpres No. 2/2023, sementara sebagian besar korban yang belum mendapatkan hak-hak mereka atas pemulihan, atau bahkan belum teridentifikasi sebagai korban PHB. Untuk terus mendorong pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban PHB, Komnas HAM pun melanjutkan proses verifikasi korban PHB dan penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM) di sepanjang tahun 2023.
Sementara itu, tantangan terhadap pelindungan dan pemenuhan HAM masih membayangi situasi di Papua. Jumlah kejadian konflik dan kekerasan di tahun 2023 cenderung memburuk. Tak hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik di kalangan warga sipil dan aparat keamanan, konflik dan kekerasan di
Papua juga mengakibatkan persoalanpersoalan sosial dan ekonomi di Papua, seperti munculnya persoalan pengungsi internal, hancurnya infrastruktur publik, hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta hilangnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat di Papua.
Pemaknaan mandat pemajuan termanifestasi dalam ragam penelitian dengan tematik HAM untuk menghasilkan rumusan yang mengarah pada upaya pengembangan intervensi berbasis hak. Kemudian, Komnas HAM RI juga menyusun pedoman penilaian kebijakan berbasis HAM, pengembangan sistem informasi secara kolaboratif, pengembangan perpustakaan berbasis digital, peningkatan kapasitas HAM, melaksanakan serangkaian kampanye dengan memanfaatkan media sosial, publikasi, dan pelibatan publik dalam aktivitas Komnas HAM RI.
Sementara itu, dalam pemaknaan mandat pelindungan HAM, serangkaian aktivitas yang dilakukan Komnas HAM RI mencakup monitoring situasi HAM, investigasi kasus berdimensi HAM, dan mediasi HAM. Realisasi mandat Komnas HAM RI untuk memaknai isu strategis dan tantangan baru HAM sepanjang 2023 tidak terlepas dari kontribusi dan topangan Kantor Perwakilan Komnas HAM pada level provinsi yang memberikan dampak yang lebih bermakna dalam pemajuan dan pelindungan HAM pada di tingkat lokal. Pada saat komitmen melakukan pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan memungkinkan Komnas HAM RI menjalankan
mandat pemajuan dan pelindungan dengan lebih baik.
Namun demikian, Komnas HAM Rl dalam memaknai tantangan-tantangan baru HAM masih digelayuti permasalahan baik internal maupun eksternal. Komnas HAM RI dihadapkan pada realita adanya keterbatasan keleluasaan menjalankan mandat dan belum difasilitasi dengan kelimpahan sumber daya. Sementara warga negara yang hak-haknya dilanggar akibat kontestasi tersebut tetap memiliki ekspektasi tinggi bahwa Komnas HAM Rl akan memainkan peran dalam merespons setiap klaim hak yang terdampak penetapan prioritas. Titik kritis ini menunjukkan bahwa efektivitas HAM harus ditopang melalui politik praktis yang kini diorkestrasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun melihat kebijakan Pemerintahan yang ada akhirakhir ini, maka terdapat kesan Pemerintah tidak lagi menjadikan masalahmasalah HAM dan lingkungan sebagai prioritas dibandingkan isu-isu lain. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi Komnas HAM RI untuk memaknai mandatnya untuk mengatasi tantangan-tantangan baru HAM yang terus berdinamika, apabila tidak ditopang dengan kemauan politik yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk merealisasikan hak sebagai realitas sehari-hari.
7.2. Rekomendasi
Berdasarkan aktivitas-aktivitas Komnas HAM RI sepanjang 2023 dengan dinamika permasalahan yang dihadapi dalam memaknai tantangan-tantangan baru HAM, Komnas HAM RI merumuskan rekomendasi, sebagai berikut:
Terpenuhinya hak konstitusional 1. warga negara melalui Pemilu merupakan salah satu indikator penting dari pemenuhan dan pelindungan HAM. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu harus menerapkan pendekatan berbasis hak (rights based approach) dan berbasis pada kepentingan pemilih (voter-centered) pada Pemilu. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem dan tata kelola Pemilu yang menjamin semua warga negara, termasuk kelompok rentan. Pendekatan ini akan memperkuat bagi partisipasi substantif dan akses kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilu.Kedua pendekatan ini juga akan menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu..
2. Komnas HAM RI mendorong penerapan norma HAM dalam penyusunan program pembangunan dan investasi. Salah satu norma HAM yang perlu terus dikembangkan adalah penerapan prinsip Bisnis dan HAM. Penerapan pendekatan HAM perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sejalan dengan prinsipprinsip HAM dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat mematahkan asumsi bahwa selalu harus ada trade-off antara pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dengan HAM.
3. Komnas HAM RI juga mendorong pemerintah untukmemperkuat regulasi untuk penerapan prinsip
Bisnis dan HAM oleh sektor swasta atau korporasi.
4. Pendekatan berbasis HAM juga penting dilakukan untuk menangani jumlah konflik agraria yang masih terus muncul sepanjang tahun 2023. Dalam konteks ini, Komnas HAM RI memandang pentingnya penanganan permasalahan pertanahan dan reforma agraria untuk dimuarakan pada pengembangan tata kelola lahan melalui kolaborasi dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan.
5. Sementara untuk merespons situasi HAM di Papua, dengan adanya kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) maka pemerintah harus memperkuat pendekatan kesejahteraan dan pendekatan budaya. Pemerintah perlu mengefektifkan peran pemerintah daerah di seluruh provinsi di Papua untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, baik hak sipil politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya - seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak-hak kelompok marginal rentan seperti anak, pengungsi internal, perempuan, masyarakat adat, dan lainnya.
6. Demikian pula pendekatan keamanan di Papua perlu diimbangi dengan memperkuat penegakan hukum sebagai jalan untuk mencegah konflik dan kekerasan yang berulang. Penegakan hukum juga dapat memulihkan dan mencegah korban jiwa lebih luas - baik di kalangan warga sipil, maupun aparatur negara (seperti tenaga kesehatan, guru, TNI, dan Polri) yang bertugas di Papua.
7. Sementaraitu,penyelesaian dan penuntasan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui mekanisme non-yudisial harus memastikan bahwa proses tersebut bersifat komplementer terhadap mekanisme yudisial. Demikian pula setiap mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM harus memastikan digunakannya prinsip-prinsip hak korban yang menjamin pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan, dan pencegahan keberulangan.
8. Komnas HAM RI juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengakuan dan pelindungan bagi Pembela HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan dan pelindungan HAM, sebagaimana telah diatur dalam UU HAM, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Deklarasi PBB tentang Pembela HAM.
9. Seiring gejala migrasi global - termasuk yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri, Pemerintah perlu memperkuat sistem tata kelola migrasi;mengalokasikan anggaran secara layak bagi gugus tugas penghapusan perdagangan orang; serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, penegak hukum, dan pengawas ketenagakerjaan dalam mendeteksi secara dini potensi terjadinya perdagangan orang.
10. Sementara untuk merespons arus
migrasi global yang masuk ke Indonesia, semisal pengungsi, pemerintah perlu memperkuat tata laksana dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, melalui penguatan koordinasi antara K/L/D, serta kerja sama dengan badan internasional seperti UNHCR dan ASEAN dalam upaya penanganan pengungsi luar negeri yang masuk ke Indonesia.
11. Komnas HAM juga mendorong penguatan koordinasi kelembagaan antara berbagai K/L/D dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan pelindungan HAM, seperti antara lembaga HAM (Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, LPSK), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Lampiran I: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, 2022 dan 2023
| NO. | KOMPONEN PENILAI | BOBOT | NILAI | |
| 2021 | 2022 | |||
| A | Komponen Pengungkit | |||
| I. Pemenuhan | 20,00 | 15,85 | 15,91 | |
| II. Hasil Area Perubahan | 10,00 | 5,87 | 6,50 | |
| III. Reform | 30,00 | 19,15 | 19,24 | |
| Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 40,87 | 41,65 | |
| Komponen Hasil | ||||
| I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 | 7,48 | 7,63 | |
| II. Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 8,29 | 9,52 | |
| _ | III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 6,83 | 7,71 |
| V. Kin | IV. Kinerja Organisasi | 10,00 | 8,07 | 5,86 |
| TOTAL KOMPONEN HASIL | TOTAL KOMPONEN HASIL | 40,00 | 30,67 | 30,72 |
| INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT+HASIL) | (PENGUNGKIT+HASIL) | 100,00 | 71,54 | 72,37 |
| NO. | PENILAIAN | BOBOT | NILAI 2023 |
| 1 | RB General | 100 | 66,69 |
| RB Tematik | 10 | 0,84 | |
| 110 | 67,53 | ||
| Indeks RB | (B) |
Lampiran II: Rencana Aksi RB Komnas HAM 2023
| NO. | KEGIATAN UTAMA |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN |
| 3 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi |
| 4 | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat |
| 5 | Pelaksanaan Arsip Digital |
| 6 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
| 7 | Penataan Jabatan Fungsional |
| 8 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN |
| 9 | Penguatan Sistem Merit |
| 10 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) |
| 11 | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi |
| 12 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja |
| 13 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima |
| 14 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional. |
| NO. | KEGIATAN INISIATIF INSTANSI |
| 1 | Pengaduan online ramah disabilitas |
| 2 | Penanganan kasus agraria |
| 3 | Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM |
Lampiran III: Kebutuhan Formasi PPPK TA 2023
| JABATAN | ALOKASI | |
| UMUM | KHUSUS | |
| Ahli Pertama - Analis Hukum | 2 | |
| Ahli Pertama - Analis Kebijakan | 1 | 3 |
| Ahli Pertama - Penata Mediasi Sengketa HAM | 1 | 2 |
| Ahli Pertama - Penyuluh Sosial | 3 | - |
| Ahli Pertama - Perencana | 1 | 7 |
| Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat | 1 | |
| Terampil - Arsiparis | 8 | 1 |
| Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | 4 | |
| TOTAL | 14 | 20 |
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
komnasham.go.id