LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM TAHUN 2023
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 2023
KATA PENGANTAR
Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis dari pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, serta fungsi mediasi HAM, dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat. Tugas Biro Dukungan Penegakan HAM ini sebagaimana bagian dari mandat dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Selain itu, Biro Dukungan Penegakan HAM juga berperan untuk melaksanakan mandat dan kewenangan Komnas HAM yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Ras dan Etnis), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Konflik Sosial), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peran Biro Dukungan Penegakan HAM dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Komnas HAM berdasarkan mandat yang diterima tentunya akan semakin meningkat dan kompleks seiring dengan semakin kompleks dan meningkatnya pula permasalahan di tengah masyarakat.
Laporan ini berisi informasi pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati di dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, termasuk berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, jumlah kasus yang ditangani, jumlah pengamatan atas situasi HAM, jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, laporan tugas dan fungsi lain yang diselenggarakan Biro Dukungan Penegakan HAM seperti pengembangan baik pengembangan kapasitas maupun pengembangan penguatan fungsi dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, serta anggaran yang telah digunakan sepanjang tahun 2023. Selain itu, laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 UU HAM.
Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang, serta meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga.
Jakarta, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM,
Imelda Indriani Saragih
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembukaan UUD 1945 dan UUD RI 1945 di Pasal 27 dan Pasal 28A sampai dengan pasal 28J telah menegaskan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan berbangsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara belum konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM.
Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan tata negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, penyerobotan lahan, pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi termasuk di ranah digital dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya tampaknya sulit untuk diselesaikan secara menyeluruh, hal ini sebagaimana data ribuan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad negara yang secara konsisten melindungi warganya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan UU HAM, yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan,mediasi, pengkajian dan penelitian, serta fungsi pendidikan dan penyuluhan.
Dalam lingkup Kerja Biro Dukungan Penegakan HAM, pelaksanaan fungsi Komnas HAM meliputi fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU HAM dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM. Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yang terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Layanan Pengaduan, Kelompok Kerja Pemantauan, Penyelidikan dan Pengawasan HAM, dan Kelompok Kerja Mediasi HAM. Menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Biro DPH terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Pelayanan Pengaduan, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan, Pokja Penegakan HAM Strategis, dan Pokja Mediasi. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi, maka Biro
Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM, terutama pada Biro Dukungan Penegakan HAM.
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sekretaris Jenderal Komnas HAM terdiri dari 5 (lima) biro meliputi Biro Umum, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM, dan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama. Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki tugas di dalam pelaksanaan dukungan administrasi, dan kegiatan teknis pada fungsi Komnas HAM di bidang penegakan HAM, sebagaimana UU HAM meliputi pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi. Selain itu, memberikan dukungan terhadap penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana fungsi Komnas HAM yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.
Tugas Biro Dukungan Penegakan HAM tercantum di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/IIl/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan, dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.
2. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia.
3. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Adapun tugas dan fungsi 4 (empat) Pokja di Biro Dukungan Penegakan HAM adalah sebagai berikut:
1. Pokja Layanan Pengaduan mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
2. Pokja Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia;
3. Pokja Mediasi mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;
4. Pokja Penegakan HAM Strategis mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan dengan tupoksi Subkomisi Penegakan HAM dan/atau Biro Dukungan Penegakan HAM guna mendukung program dan capaian kinerja, serta dukungan operasional Tim Bentukan Paripurna dan/atau ad hoc.
3. Peran Strategis
Biro Dukungan Penegakan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan renstra Komnas HAM 2020-2024 memiliki peran untuk meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sesuai dengan dasar hukum UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dengan indikator kinerja utamanya adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung RI.
4. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian laporan kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM adalah sebagai berikut:
I. Kata Pengantar
Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
II. Bab I Pendahuluan
Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta peran strategis Biro Dukungan Penegakan HAM pada tingkat kelembagaan.
III. Bab Il Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2023 yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM dan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2023.
IV. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini menyajikan capaian kinerja pada Biro Dukungan Penegakan HAM yang terdiri dari:
a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Capaian Kinerja-kinerja Lainnya
c. Realisasi Anggaran
V. Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
VI. Lampiran
Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2023 dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2023.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kerja serta kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang Komnas HAM ini sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diselaraskan berdasarkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024. Secara garis besar Rencana Strategis Komnas HAM berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Komnas HAM, dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.
Komnas HAM dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya dalam aspek penegakan HAM berdasarkan UU HAM, UU Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU Pengadilan HAM dilakukan oleh Subkomisi Penegakan HAM dengan dukungan teknis dari Biro Dukungan Penegakan HAM, yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Penerimaan pengaduan, penanganan melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi, dan pelaksanaan penyelidikan HAM yang berat yang juga mencakup pemenuhan hak korban dilakukan pada Biro ini.
Biro Dukungan penegakan HAM melakukan pengawasan atas kerja-kerja setiap unit yang di bawahnya yang terdiri dari Kelompok Kerja Layanan Pengaduan, Kelompok Kerja Pemantauan dan Penyelidikan, dan Kelompok Kerja Mediasi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar dari saling berkaitan dan kolaborasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pokja sebagai alur penanganan dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, juga dengan dibentuknya tim lintas bagian guna memfokuskan penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasional di Indonesia, yang mencerminkan kolaborasi dalam Biro Dukungan Penegakan HAM.
B. Rencana Kerja
Biro Dukungan Penegakan HAM pada 2023 memiliki prioritas isu dalam perencanaan kinerjanya, yaitu :
1. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berdasarkan mekanisme UU HAM, yang terdiri dari jumlah kasus yang ditangani oleh tiga pokja, yaitu Layanan Pengaduan, Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi.
2. Pengamatan situasi pemenuhan dan penegakan HAM yang berkembang pada 2023 berupa jumlah pengamatan atas situasi HAM.
3. Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan pemenuhan hak korban berdasarkan mekanisme UU Pengadilan HAM melalui jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial maupun upaya pemenuhan hak-hak korban.
C. Perjanjian Kinerja
Sesuai dengan rumusan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024, Rumusan Perjanjian Kinerja Eselon Il Biro Dukungan Penegakan HAM sebagaimana tabel berikut.
| No. | Program/ Kegiatan | (PK) 2022 | ||
| penanganan kasus pelanggaran HAM (UU HAM dan UU Pengadilan HAM) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 4.470 perkara | ||
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM | 5 kegiatan pengamatan | 6 kegiatan pengamatan | ||
| penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial | penyelidikan | penyelidikan | ||
| 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran melalui hak korban | 750 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak- hak korban | 750 surat keterangan korban | 750 surat keterangan korban |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam mendukung Sasaran Program/Kegiatan pada Biro Dukungan Penegakan HAM terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja 2023, yang dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Capaian Jumlah Kasus yang Ditangani
Mekanisme penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM pada Biro Dukungan Penegakan HAM merupakan satu alur yang dimulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, penanganan kasus melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi, hingga pendokumentasian arsip penanganan pengaduan/kasus. Keseluruhan capaian ini dilaporkan dalam bentuk tabulasi data pengaduan yang diperbarui setiap bulannya. Berikut uraian capaian kinerja dimaksud.
1.1 Pengelolaan Pengaduan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengaduan
a. Penerimaan dan Konsultasi Pengaduan Masyarakat
Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU HAM, setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Komnas HAM, melalui Pokja Layanan Pengaduan selama tahun 2023 telah menerima sebanyak 5.301 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan total berkas pengaduan tersebut, tercatat sebanyak 2.753 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM. Hal ini mengingat dalam 1 (satu) kasus terdapat lebih dari 1 (satu) kali penyampaian pengaduan (berkas/agenda).
Jumlah Berkas Jumlah Aduan 6,000 5645 5.301 5,000 4,000 3190 3,000 2.753 2,000 1,000 0 2022 2023
Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah berkas dan aduan tahun 2022 dan 2023
Terdapat sejumlah kanal penyampaian pengaduan masyarakat ke Komnas HAM, antara lain audiensi pengaduan, datang langsung, diterima di lapangan, surel, fax, jejaring pengaduan, kondisi khusus, online, pos, dan proaktif. Penyampaian pengaduan terbanyak selama 2023 dilakukan melalui pos/surat (1.711), disusul melalui daring (334), datang langsung (376), surel
(183), serta adanya peningkatan jumlah audiensi dari tahun lalu sebanyak 39 menjadi 51 audiensi pada tahun ini. Berikut adalah klasifikasi cara penerimaan pengaduan selama tahun 2023.
Cara Penyampaian Berkas Pengaduan Pos (1.711) Diterima di Lapangan (30) Daring (334) Proaktif (61) Surel (183) Kondisi Khusus (4) Datang Langsung Fax (0) (376) Audiensi (51) Jejaring (3)
Gambar 3.1 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan
Kasus yang diterima di lapangan adalah kasus yang diperoleh oleh tim penanganan kasus seperti pemantauan atau mediasi saat berada di lapangan. Sedangkan kondisi khusus (inisiatif) adalah kasus yang sedang menjadi pembahasan hangat di berbagai media, tetapi belum ada yang melaporkannya ke Komnas HAM sehingga secara inisiatif Komnas HAM menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk kasus proaktif adalah kasus yang diterima oleh tim pengaduan saat melakukan layanan proaktif/sinergi di daerah dengan maksud mengenalkan tata cara dan proses pengaduan ke Komnas HAM.
Selain menerima pengaduan masyarakat secara tertulis, Komnas HAM juga melayani permintaan konsultasi pengaduan dari masyarakat sebanyak 655 layanan selama tahun 2023. Sedangkan pada 2022, Komnas HAM melayani 221 konsultasi
Non-Kasus 700 655 600 500 400 300 221 200 100 2022 2023
Grafik 3.2 Perbandingan Konsultasi Non-Kasus 2022 dan 2023
Konsultasi dengan Komnas HAM dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu: audiensi pengaduan, datang langsung ke Kantor Komnas HAM, surel, aplikasi DUHAM online, daring, telepon, dan aplikasi perpesanan dan online. Konsultasi secara datang langsung ke Kantor Komnas HAM merupakan media konsultasi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat (240 konsultasi), diikuti dengan konsultasi melalui media aplikasi perpesanan (232 konsultasi), dan telepon (126 konsultasi). Metode konsultasi pengaduan secara detail dapat dilihat pada gambar berikut.
Aplikasi Perpesanan dan Online Audiensi Pengaduan Datang Langsung DUHAM Online Surel Telepon Telepon 126 Aplikasi Perpesanan dan Online 232 Surel 23 Duham Online 2 Audiensi Pengaduan Datang Langsung 32 240
Grafik 3.3 Metode Konsultasi Aduan
Materi konsultasi yang diterima Komnas HAM tidak selalu berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM. Tata cara prosedur pengaduan, kewenangan Komnas HAM, dan layanan Komnas HAM lainnya menjadi materi konsultasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Isu Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal menjadi permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan (77 konsultasi). Isu hak asasi manusia yang sering dikonsultasikan oleh masyarakat berkaitan dengan ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh APH (72 konsultasi), dan agraria (66 konsultasi). Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Jumlah Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal 77 72 Ketidakprofesionalan / ketidaksesuaian prosedur oleh APH Agraria 66 Ketenagakerjaan 44 Kepegawaian 17 Pelanggaran Administrasi Pemerintahan 16 Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat 16 Kesewenangan di pengadilan 10 Intoleransi dan perampasan hak kebebasan beragama/berkeyakinan Pendidikan Kinerja dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum Pemilihan Umum Aset Negara Pelanggaran HAM Berat Lingkungan3 penggusuran/relokasi3 Intoleransi atau Diskriminasi Ras dan Etnis2 Permasalahan Putusan Pengadilan2 Akses atas Keadilan 11 Ancaman terhadap profesi tertentu1 Kebebasan berekspresi dan berpendapat 11 Kesehatan 11 Penggusuran/relokasi/revitalisasi1 HRD 1 0 20 40 60 80
Grafik 3.4 Isu Hak Asasi Manusia
Penerimaan pengaduan pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh kantor Komnas HAM di Jakarta. Komnas HAM sepanjang 2023, melalui kantor sekretariat yang tersebar di enam provinsi, yakni Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, dan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua, menyelenggarakan kegiatan penerimaan pengaduan sesuai wilayah kerja masing-masing.
Sekretariat Komnas HAM di 6 (enam) provinsi tersebut menerima dan menangani 331 pengaduan. Penanganan pengaduan terbanyak berada di Komnas HAM Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat dengan tujuh puluh lima (75) aduan.
Baru Lanjutan 2,000 1635 1,500 1,000 787 500 250 81 0 Kantor Pusat Kantor Sekretariat
Grafik 3.5 Komposisi penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan oleh Sekretariat Komnas HAM secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Penanganan Pengaduan oleh Kantor Perwakilan
| No | Nama Kantor Perwakilan | Jumlah |
| 1 | Provinsi Sumatera Barat | 75 |
| 2 | Provinsi Papua | 71 |
| 3 | Provinsi Maluku | 54 |
| 4 | Provinsi Aceh | 51 |
| 5 | Provinsi Kalimantan Barat | 42 |
| 6 | Provinsi Sulawesi Tengah | 38 |
| 6 Provinsi Sulawesi Tengah Total | 331 | |
Pokja Layanan Pengaduan melakukan pencatatan/registrasi terhadap seluruh berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM ke dalam aplikasi DUHAM Online untuk ditentukan penanganan lebih lanjut. Penanganan dapat berupa surat tanggapan dari Pokja Layanan Pengaduan (Surat Saran, Tanggapan, Perlindungan HAM, dan Kelengkapan Berkas) atau penanganan melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi. Untuk berkas pengaduan yang diterima oleh Sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi, penanganannya tetap dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
1) Verifikasi Pengaduan
Penanganan pengaduan oleh Komnas HAM dimulai dengan proses verifikasi terhadap berkas dan materi pengaduan atau verifikasi formil maupun materiil. Lingkup verifikasi formil terkait kelengkapan berkas pengaduan, sebagaimana persyaratan yang harus dilengkapi Pengadu ke Komnas HAM, sementara lingkup verifikasi materiil mencakup antara lain substansi pengaduan HAM dan kewenangan Komnas HAM.
Berdasarkan hasil verifikasi formil, tercatat sebanyak 120 pengaduan tidak memenuhi persyaratan formil pengaduan, seperti tidak dilengkapi dengan identitas diri (nama, alamat, salinan identitas) dan 126 pengaduan tidak diproses oleh Komnas HAM (dismissed), karena sudah dikeluarkan surat tanggapan sebelumnya.
Sementara itu, berdasarkan verifikasi materiil terhadap 2.753 pengaduan, sebanyak 1.423 pengaduan tidak dilanjutkan pemeriksaannya oleh Komnas HAM, dan diberikan saran (826) dan tanggapan (230), serta selebihnya masih dalam proses verifikasi pengaduan. Adapun sebanyak 1.204 pengaduan ditangani oleh Komnas HAM melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan (930 pengaduan), dan mediasi (274 pengaduan), serta selebihnya masih dalam proses verifikasi pengaduan.
Konsultasi 1. Whatssapp (601) 3. Surel (96) 5. Audiensi (122) Pengaduan (1.575 2. Datang Langsung (493) 4. Telpon (254) 6. Duham Online (9) Formil Konsultasi) Tidak ditangani Kelengkapan Berkas 126 Kasus (120 Surat) Telaah Penerimaan Alih Media Penanganan Pelayanan Aduan Pengaduan TL Aduan Pengaduan (104.302 Materiil (2.753 1.423 Aduan 1.199 kasus Pengaduan (5.518 Berkas) lembar) Kasus) Masyarakat Saran Penanganan Kasus (826 Surat) Rekap Berkas (2020 Kasus) Pengelolaan 1.204 kasus Arsip Pengaduan Surat Perlindungan Open File (32 Kasus) (23 Surat) Layanan Data Peminjaman (7 Kasus) Tanggapan Pengaduan Pemantauan Mediasi (230 Surat) (930 kasus) (274 kasus) Mapping: Layanan Cleaning: Baru (459 Kasus) 21 Data Konsultasi Permintaan dan Baru (107 Kasus) Data Aduan (3590 31 Data Raw E-Office Pemenuhan kasus) Lanjutan (471 Kasus) Lanjutan (167 Kasus) 12 Database Data: Data Konsultasi Smartmap Intemal : 120 (1.601 Agenda) 191 Basis Data Master Ekstemal : 18 Duham Online
Grafik 3.6 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2) Penyusunan Analisis Awal Pengaduan
Proses penyusunan analisis awal merupakan tahapan setelah verifikasi aduan dilakukan, khususnya terhadap pengaduan baru yang disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan data pengaduan, tercatat sebanyak 1.827 pengaduan telah dilakukan analisis awal pengaduan.
3) Penentuan Tindak Lanjut Pengaduan
Berdasarkan proses analisis awal, Komnas HAM menentukan tindak lanjut penanganan pengaduan, baik melalui Pokja Layanan Pengaduan, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan,
Pokja Mediasi, maupun Sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi, dan Kearsipan. Berikut rekap penanganan pengaduan/kasus di Komnas HAM.
Tabel 3.2 Penanganan Aduan/Kasus
| Penanganan Aduan/Kasus | Baru | Lanjutan | Jumlah |
| Kearsipan | 52 | 74 | 126 |
| Pengaduan | 1.267 | 156 | 1.423 |
| Pemantauan dan Penyelidikan | 229 | 396 | 625 |
| Mediasi | 87 | 161 | 248 |
| Perwakilan | 250 | 81 | 331 |
| Total | 1885 | 868 | 2.753 |
Terkait dengan penanganan pengaduan melalui Pokja Layanan Pengaduan dilakukan terhadap pengaduan yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 UU HAM, yaitu :
a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM;
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar tersebut, Pokja Layanan Pengaduan menerbitkan surat informasi pengaduan, berupa :
a. surat saran;
b. surat tanggapan;
c. surat permintaan kelengkapan berkas (dalam rangka mendorong terpenuhinya prasyarat Pasal 91 poin a);
d. surat perlindungan hukum (sebagai upaya respon cepat Komnas HAM dalam memberikan perlindungan terhadap Pengadu).
Tercatat sebanyak 1.423 kasus ditindaklanjuti oleh Pokja Layanan Pengaduan dengan menerbitkan surat permintaan kelengkapan berkas sebanyak 120 kasus, pemberian saran aduan 826 kasus, dan pemberian surat tanggapan sebanyak 230 kasus. Sedangkan 270 surat masih dalam proses pemeriksaan.
Kelengkapan BerkasSaran Surat PerlindunganTanggapan Masih Berproses Kelengkapan Berkas Masih Berproses 120 270 Tanggapan 230 Saran Surat Perlindungan 826 23
Grafik 3.7 Surat Informasi Pengaduan
Dalam rangka respon cepat untuk memberikan perlindungan terhadap pengadu dan/atau korban, Komnas HAM menerbitkan Surat Perlindungan HAM. Hal ini untuk merespon pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang berpotensi atau memiliki dampak luas bagi masyarakat. Pokja Layanan Pengaduan sepanjang tahun 2023 telah mengeluarkan 23 surat perlindungan. Adapun isu dan tujuan surat perlindungan ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
•Jumiah Lembaga Peradilan Pemerintah Daerah dan Pusat Akses atas Keadilan Pemerintah Pusat POLRITNI Lembaga Peradilan Agraria 4.3% Human Rights Defender Kesehatan Ketenagakerjaan Penggusuran PMI POLRI 10 12 82.6%
Grafik 3.8 Isu dan Tujuan Surat Perlindungan
Pemberian respon melalui surat dilakukan terhadap berkas pengaduan baru 1 (satu) kali, ataupun karena alasan tertentu sesuai pertimbangan pimpinan. Sedangkan untuk 224 kasus masih berproses/verifikasi di Pokja Layanan Pengaduan.
c. Data Pengaduan Masyarakat
1 Data konsultasi dalam bagan merupakan jumlah konsultasi kasus dan non kasus sepanjang tahun 2023
1. Klasifikasi Pengadu
Berdasarkan data pengaduan masyarakat, pengaduan HAM berasal dari individu, kelompok maupun organisasi, serta dari berbagai kalangan profesi yang dapat diklasifikasikan pada grafik dan tabel berikut.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) Organisasi 137 185 Kelompok Masyarakat 210 Individu Orang Seoran 941
Kantor Pengacara/Advokat / Lembaga Bantuan Hukum 814
Grafik 3.9 Klasifikasi Pengadu 5 Terbanyak
Tabel 3.3 Kategori Pengadu
| No | Kategori Pengadu | Jumlah | No | Kategori Pengadu | Jumlah |
| 1 | Individu Orang Seorang | 941 | 22 | Lembaga Pendidikan | 6 |
| 2 | Kantor Pengacara/Advokat / Lembaga Bantuan Hukum | 814 | 23 | Individu Pengungsi/Pencari Suaka | 5 |
| 2 3 | Lembaga Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat | 814 210 | 23 24 | Suaka Kelompok Perempuan | 5 5 |
| 4 | Organisasi | 185 | 25 | Warga Negara Asing (WNA) | 5 |
| 5 | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) | 137 | 26 | Individu Anak | 4 | 4 |
| 6 | Individu Perempuan | 98 | 27 | Kantor Komnas HAM RI 27 Pusat | 4 | 4 |
| 7 | Individu Pekerja/Profesi | 80 | 28 | Lembaga Peradilan | Lembaga Peradilan | 4 |
| 8 | Kantor Komnas HAM RI Perwakilan | 43 | 29 | Tanpa Keterangan Pengadu | 4 | 4 |
| 9 | Kelompok Masyarakat Adat | 41 | 30 | BUMN / BUMD | 3 | 3 |
| 10 | Kelompok Pekerja | 37 | 31 | Kelompok Ras dan Etnis | 3 | 3 |
| 11 | Lembaga Negara (Non Kementrian) | 22 | 32 | Individu Narapidana | 2 | 2 |
| 12 | Korporasi | 13 | 33 | Kelompok LGBT | 2 | 2 |
| 13 | Pemerintah Daerah | 13 | 34 | Lembaga Legislatif | 2 | 2 |
| 14 | Pemerintah Pusat (Kementrian) | 11 | 35 | TNI | 2 | 2 |
| 15 | Kelompok Agama dan Penghayat Kepercayaan | 9 | 36 | Individu Penyandang Cacat | 1 | 1 |
| 16 | POLRI | 9 | 37 | Kelompok Anak-anak | 1 | 1 |
| 17 | Individu Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu | 7 | 38 | Kelompok Buruh Migran | 1 | |
| 18 | individu Lansia | 7 | 39 | Kelompok Pelanggaran HAM Masa Lalu | 1 | 1 |
| 19 | individu Buruh Migran | 6 | 40 | Kelompok Pengungsi/Pencari Suaka | 1 | 1 |
| 20 | Individu Penyandang Disabilitas | 6 | 41 | Organisasi Masyarakat | 1 | 1 |
| 21 | Individu Tahanan | 6 | 42 | Pemerintah Negara Lain | Pemerintah Negara Lain | 1 |
| 2 | malvida rananan | Totol | 42 | Pemenntan Negara | 2.753 | |
| Total | Total | 2.753 | 2.753 | |||
2. Sebaran Wilayah Peristiwa
Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, seperti DKI Jakarta (408), Jawa Barat (279), dan Sumatera Utara (272). Terdapat pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di negara lainnya, seperti Arab Saudi (15), Myanmar (11), Malaysia (10), Kamboja (6), dan negara lainnya dengan total sebaran wilayah peristiwa di luar negeri sebanyak 63 pengaduan. Klasifikasi wilayah terjadinya dugaan pelanggaran HAM secara detail dapat dilihat pada gambar berikut:
Kalimantan Utara Sulawesi (272) Kepulauan Utara Gorontalo (2) Timu Kalimantan Maluku Barat Papua Utara Sulawesi (14) Pegonungan Sumater Bangka Kalimantan Barat Sulawe Belitung Tengah Papu Bara Sumatera Barat Daya Papua Tengah Bengkul DKI Maluku (S3) [24] Jakarta (67) Papua Jawa Selatan Tengal Banten (6) (93) DI Yogyakarta (30) Tanpa Keterangan Luar negeri 3 63
Gambar 3.2 Sebaran Wilayah Dugaan Pelanggaran HAM
Adapun sebaran wilayah lokasi pengadu berasal dari DKI Jakarta (623), disusul oleh Jawa Barat (295), Sumatera Utara (262), Jawa Timur (211), dan Jawa Tengah (115). Klasifikasi wilayah pengadu secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.4 Kategori Lokasi Pengadu
| No | Klasifikasi Wilayah Pengadu | Jumlah | No | Klasifikasi Wilayah Pengadu | Jumlah |
| 1 | DKI Jakarta | 623 | 24 | Bali | 28 |
| 2 | Jawa Barat | 295 | 25 | Bengkulu | 25 |
| 3 | Sumatera Utara | 262 | 26 | Kalimantan Selatan | 23 |
| 4 | Jawa Timur | 211 | 27 | Sulawesi Utara | 23 |
| 5 | Jawa Tengah | 115 | 28 | Kepulauan Riau | 19 |
| 6 | Sumatera Barat | 104 | 29 | Kepulauan Bangka Belitung | 11 |
| 7 | Banten | 103 | 30 | Maluku Utara | 10 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 86 | 31 | Sulawesi Barat | 7 |
| 9 | Sumatera Selatan | 80 | 32 | Kalimantan Utara | 6 |
| 10 | Papua | 75 | 33 | Gorontalo | 5 |
| 11 | Aceh | 74 | 34 | Malaysia | 5 |
| 12 | Riau | 64 | 35 | Papua Barat Daya | 3 |
| 13 | Kalimantan Barat | 62 | 36 | Papua Barat | 2 |
| 14 | Maluku | 61 | 37 | Papua Pegunungan | 2 |
| 15 | Lampung | 50 | 38 | Papua Selatan | 2 |
| 16 | Sulawesi Tengah | 50 | 39 | Papua Tengah | 2 |
| 17 | Kalimantan Timur | 45 | 40 | Arab Saudi | 1 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 38 | 41 | Australia | 1 |
| 19 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 37 | 42 | Kamboja | 1 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 34 | 43 | Myanmar | 1 |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | 34 | 44 | Rusia | 1 |
| 22 | Jambi | 33 | 45 | Tanpa Keterangan Provinsi | 5 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 33 | 46 | Tiongkok | 1 |
| 33 46 Tiongkok Total | |||||
3. Klasifikasi Korban
Berdasarkan data pengaduan dugaan pelanggaran HAM, korban terbanyak merupakan individu - orang seorang (1.183), kelompok – masyarakat (641), dan individu - pekerja/profesi (174). Klasifikasi korban dugaan pelanggaran HAM secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Individu - Orang seorang Kelompok - Masyarakat Individu - Pekerja/Profesi Individu - Perempuan Kelompok - Pekerja Individu - Perempuan 172 Individu - Pekerja/Profesi 174 Individu - Orang seorang 1183 Kelompok - Masyarakat 641
Grafik 3.10 Klasifikasi Korban 5 Terbanyak
Tabel 3.5 Kategori Korban
| Tabel 3.5 Kategori Korban | |||||
| N | No Kategori Korban | Jumlah | No | Kategori Korban | Jumlah |
| 1 | Individu - Orang seorang | 1183 | 21 | Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu | 8 |
| 2 | Kelompok - Masyarakat | 641 | 22 | Individu - Pengungsi/Pencari Suaka | 8 |
| 3 | Individu - Pekerja/Profesi | 174 | 23 | P.07.Kelompok - Ras dan etnis | 7 |
| 4 | Individu - Perempuan | 172 | 24 | Kelompok - Tahanan | 6 |
| 5 | Kelompok - Pekerja | 112 | 25 | Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu | 5 |
| 6 | Kelompok - Masyarakat hukum adat | 74 | 26 | N.Lembaga pendidikan | 4 |
| 7 | Individu - Anak | 72 | 27 | Kelompok - Pengungsi/Pencari Suaka | 4 |
| 8 | Individu - Buruh migran | 45 | 28 | BUMN/BUMD | 3 |
| 9 | Individu - Tahanan | 38 | 29 | Individu - Agama dan penghayat kepercayaan | 3 |
| 10 | Individu - Narapidana Kelompok - Anak | 20 | 30 | Kelompok - LGBT | 3 |
| 11 | Kelompok - Anak anak | 17 | 31 | Individu - Orang seorang | 2 |
| 12 | Warga Negara Asing (WNA) | 15 | 32 | Kelompok - Penyandang Disabilitas | 2 |
| 13 | Korporasi | 14 | 33 | Lembaga pelayanan kesehatan | 1 |
| 14 | Kelompok - Buruh Migran | 14 | 34 | Individu - Tahanan | 1 |
| 15 | Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan | 13 | 35 | Individu - Suku | 1 |
| 16 | Individu - Penyandang Disabilitas | 11 | 36 | Individu - LGBT | 1 |
| 17 | Organisasi | 11 | 37 | Kelompok - Anak anak | 1 |
| 18 | Individu - Lansia | 10 | 38 | Kelompok - Lansia | 1 |
| 19 | Kelompok - Perempuan | 10 | 39 | Kelompok - Narapidana | 1 |
| 20 | Kantor Pengacara/Advokat /Lembaga Bantuan 20 Hukum | 10 | 10 | 40 | Tanpa Keterangan Korban | 35 |
| Total | ||||||
4. Klasifikasi Pihak Teradu
Dari 2.753 pengaduan pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri (771), Pemerintah Pusat dan Daerah (537), dan Korporasi (412). Selain itu, terdapat pula kategori pihak teradu yang berasal dari negara lain, yaitu pemerintah negara lain (11) dan warga negara asing (4). Kategori pihak teradu secara detail dapat diliat pada grafik dan tabel berikut ini.
2023 POLRI m Korporasi Pemerintah daerah Individu - Orang seorang Pemerintah pusat (kementrian) Lembaga peradilan BUMN/BUMD TNI Kelompok - Masyarakat Kejaksaan Lembaga negara (non kementerian) Lembaga pendidikan Individu - Pekerja/Profesi Organisasi nbaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara Lembaga pelayanan kesehatan Pemerintah negara lain Lembaga legislatif Kelompok-Pekerja Kelompok - Masyarakat Adat Warga Negara Asing (WNA) Individu - Perempuan Kelompok - Anak anak Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan Tanpa Keterangan Pihak Teradu 0 200 400 600 800
Grafik 3.11 Klasifikasi Teradu/Pihak diadukan
5. Klasifikasi Hak yang dilanggar
Berdasarkan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM RI, hak atas kesejahteraan (1.065) merupakan hak yang paling banyak dilanggar. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan (896) dan hak atas rasa aman (258) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang masih sering dilanggar di pada 2023. Terkait klasifikasi hak yang dilanggar dapat dilihat lebih detail pada diagram berikut:
2023 HAK ATAS KESEJAHTERAAN 1065 HAK MEMPEROLEH KEADILAN 896 HAK ATAS RASA AMAN 258 HAK UNTUK HIDUP HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 69 HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 58 HAK PEREMPUAN HAK ANAK HAK MENGEMBANGKAN DIRI 31 HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN HAK TIDAK DIPERLAKUKAN DISKRIMINATIF Tanpa Keterangan Hak 165 0 200 400 600 800 1000 1200
Grafik 3.12 Klasifikasi Hak yang Diadukan
Untuk mendukung tugas dan fungsinya, layanan pengaduan Komnas HAM menyelenggarakan program kegiatan unggulan untuk mendukung pemberian layanan dan peningkatan kualitas layanan kepada publik, di antaranya, sebagai berikut:
A. Sinergi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Kementerian/Lembaga/Daerah Sinergi dengan stakeholder merupakan upaya Komnas HAM membangun jejaring penanganan aduan dan menguatkan kapasitas pendamping di tataran akar rumput (grassroot). Faktualnya, masyarakat belum banyak memahami metode dan alur pengaduan masyarakat oleh Komnas HAM. Langkah sinergi ini sebagai bentuk perpanjangan tangan Komnas HAM di level bawah guna mengedukasi masyarakat tentang HAM dan mekanisme penanganan pengaduan. Bentuk dari kegiatan ini dapat berupa pembukaan pos pengaduan di wilayah yang melibatkan sejumlah pihak seperti kampus, NGO/CSO, dll, konsultasi pengaduan melalui media (televisi/radio), dan penyebarluasan informasi tentang HAM dan prosedur pengaduan Komnas HAM.
Sedangkan koordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) adalah upaya Komnas HAM dalam mendesiminasikan data pengaduan yang diterima Komnas HAM kepada stakeholders terkait. Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya preventif dan mendorong kontribusi K/L/D untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi maupun berulang. Metode ini bisa berupa pertemuan koordinasi maupun kunjungan Komnas HAM ke K/L/D terkait berdasarkan hasil olahan data pengaduan. Secara umum, kegiatan sinergi dan koordinasi dengan Stakeholders dan K/L/D merupakan memberikan literasi HAM bagi aktor negara dan nonnegara.
Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan sinergi dan koordinasi dilakukan di Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Barat. Kelima daerah ini menjadi lokus pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan data-data pengaduan yang diterima selama tiga tahun terakhir, serta kemampuan anggaran Komnas HAM.
Gambar 3.3 Kegiatan Sinergi dan koordinasi dengan stakeholders yang diselenggarakan pada 22 - 25 Mei 2023 di Sumatera Selatan
Pelaksanaan kegiatan di Sulawesi Tenggara dilakukan pada 13 s.d 16 Maret 2023 dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Universitas 19 November Kolaka, TVRI Kendari, WALHI Sulawesi Tenggara, KSPN Konawe, Serikat Tani Nelayan Konawe, dan RRI Kendari. Kegiatan di Sumatera Selatan diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Palembang, Pemerintah Daerah Ogan Ilir, LBH Palembang, Universitas Sriwijaya, dan RRI Palembang. Kegiatan di Sumatera Selatan, dilaksanakan pada 22 s.d 25 Mei 2023.
Gambar 3.4 Kegiatan Sinergi di Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara, 13 s.d 16 Maret
Pada 20 s.d 23 Juni 2023, Komnas HAM melaksanakan kegiatan sinergi di Jawa Tengah. Kegiatan dilangsungkan dengan bekerja sama dengan Universitas Muria Kudus, TVRI Jawa Tengah, Radio Nur FM Rembang, LBH Kinasih Blora, dan LBH Ansor. Kegiatan di Banten dilaksanakan pada 29 Agustus s.d 1 September 2023 dengan bekerja sama dengan LBH FPP Cilegon, LSM Kita Pandeglang, Posmbakumadin Pandeglang, FH Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan Radio Harmoni Serang. Sedangkan di Kalimantan Barat, Komnas HAM berkolaborasi dengan AGRIA Kalimantan Barat, LBH Pontianak, IAIS Sambas, RRI Pontianak. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15-21 Oktober 2023.
Gambar 3.5 Kegiatan Sinergi yang diselenggarakan pada 20 - 23 Juni 2023 di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah.
Dari lima wilayah yang menjadi lokus kegiatan, Komnas HAM menerima 62 konsultasi, dua pengaduan, dan satu audiensi. Dengan mayoritas konsultasi dan pengaduan yang diterima adalah mengenai isu agraria dan ketenagakerjaan. Pengaduan yang diterima ditangani sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Komnas HAM. Salah satu pengaduan yang diterima pada saat kegiatan di Sulawesi Tenggara adalah mengenai TPKS di Bau-Bau. Pengaduan ini ditangani dengan mekanisme penanganan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Komnas Perempuan, LPSK, KPAI Sulawesi Tenggara, UPTD Sulawesi Tenggara, dan Subdit Renakta Polda Sulawesi Tenggara. Sedangkan dari kegiatan koordinasi K/L/D yang dilakukan oleh Komnas HAM menghasilkan MoU perjanjian kerjasama dengan Universitas 19 November Kolaka dan Universitas Muria Kudus, yang ditindaklanjuti melalui Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. Selain itu MoU dengan pihak universitas, saat ini sedang dalam proses MoU Kota/Kabupaten Ramah HAM dengan Pemerintah Kabupaten Ogan llir.
B. Penguatan Sistem Informasi dan Database Pengaduan
Penerimaan pengaduan masyarakat perlu didukung dengan teknologi pendataan dan pengelolaan data yang maksimal dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Komnas HAM telah memiliki aplikasi Pengaduan HAM (DUHAM) Online. Aplikasi DUHAM Online merupakan pengembangan dari aplikasi SPH Online yang dibangun pada Tahun Anggaran 2019 dan mulai digunakan sejak Januari 2020. Pembangunan awal database pengaduan dilakukan pada 2006. Database ini memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi berbasis Oracle yang dikenal sebagai Complaint Handling System (CHS). Namun, sekitar tahun 2010 aplikasi CHS rusak karena terdapat permasalahan pada server yang sudah tua, sehingga aplikasi tidak dapat dibuka dan data tidak bisa digunakan. Sebagai respon hal tersebut, pada 2011 dibangun aplikasi pengaduan bernama Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) dengan basis program PhP MySql yang digunakan untuk penanganan pengaduan hingga tahun 2019. Aplikasi SPT belum dapat digunakan secara maksimal karena terbatas untuk merekam berkas pengaduan. Kebutuhan penggunaan penanganan berkas pengaduan pada Pokja Pemantauan dan Penyelidikan, Pokja Mediasi, dan Sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi belum dapat diakomodasi sesuai dengan dinamika perkembangan penanganan pengaduan. Oleh karena itu, Biro Dukungan Penegakan HAM melakukan identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan dalam memberikan pelayanan atas aduan masyarakat. Sehingga pada tahun 2019 dibangun aplikasi pengganti yang dikenal dengan nama Sistem Pengaduan HAM (SPH) Online.
Pengaduan Mobile Konsultasi Analis Buat Pongaduan Secara Mudah, Fitur Konsultas Analis akan Aman dan Praktis di mane saja dan memudankánru untuk Aapan saja menghubungi kam dan memberkan Komnas HAM Mobile aolua Terbak Buat Aduan Gambar 3.6 DUHAM Online mobile
Menu Aksesibilitas (CTRL+U) Sudah mermilki akuni Masuk Teks Lebih Besar Spasi teks REPURLIK INDONESIA Sembunykan Gambar Masuk Masukkan data Anda untuk mendaftar Df W Nama Lengkap * Jenis Kelamin Ramah Disleksia Kursor Contoh: Aditya Budi OPe Laki-Laki Tempat Lahir * Tanggal Lahir I≡ Keterangan alat Tinggi garis Contoh: DKI Jakarta DD/MM/YYYY Nomor Identitas Tipe Identitas USERWAY Accessibillty by UserWay.org Pilih tipe identitas Contoh: 31728728293 29℃ 1016 Q Search 9 29/12/2023
Gambar 3.7 Formulir Pengaduan Online dan menu ramah disabilitas pada DUHAM Online
Kegiatan pengembangan aplikasi DUHAM Online 2023 mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komnas HAM dan dokumen Cetak Biru (Blueprint) Sistem Penanganan HAM yang Terintegrasi 2023-2026 yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Pengembangan aplikasi juga menjangkau laman pengaduan.komnasham.go.id dan aplikasi mobile. Secara keseluruhan, kegiatan pengembangan pada 2023 berfokus pada; 1) perbaikan UI/UX Duham Online; 2) peningkatan fitur interaksi dengan publik; 3) peningkatan fitur penanganan aduan/kasus untuk kantor sekretariat Komnas HAM di provinsi; 4) peningkatan versi aplikasi dan web; 5) integrasi dengan aplikasi terkait. Kegiatan pengembangan DUHAM Online 2023 dilaksanakan pada September s.d November 2023. Kegiatan pengembangan DUHAM Online menghasilkan output sebagai berikut; 1) penambahan, peningkatan, dan pemutakhiran fitur dalam aplikasi DUHAM Online; 2) dokumentasi teknis aplikasi DUHAM Online; 3) laporan hasil kegiatan dan laporan sprint review.
C. Respon Cepat Pengaduan
Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) Tahun 2022, kinerja pelayanan publik Komnas HAM RI, salah satunya melalui Pokja Layanan Pengaduan, mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (3,31). Nilai yang diperoleh Komnas HAM di atas rata-rata kinerja lembaga negara lainnya (3,22). Hasil tersebut harus menjadi pemacu bagi terciptanya pelayanan yang lebih berkualitas, efektif dan efisien demi terwujudnya pelayanan publik prima kelembagaan.
Pokja Layanan Pengaduan pada 2023 melaksanakan kegiatan pengaduan proaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi informasi pengaduan yang diterima dan menggambarkan situasi yang terjadi, serta untuk melakukan analisa peristiwa dugaan pelanggaran HAM dengan fokus pada informasi yang didapat dari korban dan situasi di lokasi kejadian. Kegiatan pengaduan proaktif 2023 dilaksanakan di RW 009 dan RW 001, Plumpang, Jakarta Utara pada 9 Maret 2023 berkaitan dengan penanganan kasus kebakaran Depo Pertamina di Plumpang. Kegiatan dilaksanakan dengan metode in-depth interview dan snowball sampling. Penanganan kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dilakukan mekanisme mediasi dan pemantauan.
Gambar 3.8 Kegiatan Pengaduan Proaktif terkait dengan kebakaran Depo Pertamina pada 9 Maret 2023 di Plumpang, Jakarta Utara.
D. Surat Perlindungan HAM
Sebagai lembaga layanan publik, Komnas HAM dituntut untuk selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat. Guna meningkatkan layanan publik dan kebutuhan dalam penanganan pengaduan, Pokja Layanan Pengaduan pada 2023 mengeluarkan Surat Perlindungan HAM. Surat Perlindungan diberikan kepada pengadu dengan pertimbangan sebagai berikut; 1) berdampak dan/atau berpotensi meluas; dan 2) diduga atau telah menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian materiil. Surat Perlindungan yang diberikan harus disetujui dua dari tiga Komisioner (Wakil Ketua Eksternal, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, dan anggota yang membidangi Pengaduan).
Pokja Layanan Pengaduan sepanjang 2023 telah mengeluarkan dua puluh tiga (23) Surat Perlindungan HAM. Dari dua puluh tiga (23) surat yang dikeluarkan, sebelas (11) terkait isu akses atas keadilan, 6 (enam) terkait isu agraria, serta masing-masing satu terkait isu Human Rights Defender (HRD), kesehatan, penggusuran, pekerja migran Indonesia (PMI), dan penyiksaan oleh aparat penegak hukum (APH). Polri adalah instansi yang paling dituju pada Surat Perlindungan. Sebanyak 19 dari 23 Surat Perlindungan yang dikeluarkan ditujukan ke Polri. Sedangkan masing-masing satu surat ditujukan untuk TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
• Jumiah Lembaga Peradilan Akses atas Keadilan Pemerintah Daerah dan Pusat Pemerintah Pusat POLRI TNI Lembaga Peradilan Agraria 4.3% Human Rights Defender Kesehatan Ketenagakerjaan Penggusuran PMI POLRI 8 10 12 82.6%
Grafik 3.13 Isu dan Tujuan Surat Perlindungan
E. Klinik HAM
Pokja Layanan Pengaduan sebagai garda terdepan Komnas HAM dalam penerimaan pengaduan telah mengembangkan beberapa inovasi yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh penerima layanan, seperti DUHAM Online, Smart Map, dan SULAPP. Selain ketiga inovasi tersebut, Pokja Layanan Pengaduan pada 2023 menginisiasi pembentukan Klinik HAM. Klinik HAM merupakan aplikasi berbasis website yang akan merekam konsultasi publik. Dari hasil konsultasi tersebut, diharapkan Komnas HAM dapat menjawab pertanyaan masyarakat, sarana media dan sosialisasi Komnas HAM ke masyarakat, dan sebagai media interaksi Komnas HAM dengan masyarakat. Pembentukan Klinik HAM dilakukan dengan kolaborasi dengan Biro lain seperti Biro Umum, Biro Pemajuan, dan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama.
kinlkham.komnasham goid a☆ KLINIK HAM Klinik HAM Komnas HAM RI Ask Your Question
Gambar 3.9 Website Klinik HAM
Klinik HAM dicetuskan pada saat dilakukan brainstorming pada 30 Desember 2022. Turut hadir pada diskusi ini diantaranya Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, Komisioner Pengaduan, Hari Kurniawan, Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin P. Siagian, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama, Gatot Ristianto, Kepala Biro Penegakan HAM, Imelda Saragih, serta staff dari Biro Penegakan, Biro Pemajuan, dan Biro Umum.
Gambar 3.10 Launching Klinik HAM untuk publik yang diselenggarakan pada 24 Agustus 2023 di di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Komnas HAM pada 7 Juni 2023 telah melakukan soft launching Klinik HAM, yang dilakukan bersamaan dengan 30 Tahun Komnas HAM. Sedangkan pada 24 Agustus 2023 dilakukan launching Klinik HAM untuk publik. Saat ini, Klinik HAM sedang dalam proses integrasi dengan Website Komnas HAM. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengakses Website Komnas HAM dapat langsung mengakses Klinik HAM dengan sekali klik.
F. Inovasi Mekanisme Rujukan Pengaduan
Pokja Layanan Pengaduan sebagai garda terdepan penggerak fungsi pelayanan publik, yang meliputi penerimaan, analisa, pemilihan, dan pendistribusian kasus-kasus yang diadukan masyarakat, terus mengembangkan metode yang lebih efektif bagi penyelesaian materi aduan. Merujuk Pasal 91 UU HAM, Komnas HAM tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan/atau menghentikan pemeriksaan bilamana terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. Komnas HAM pada 2022 mengirimkan 638 surat saran pada pengadu. Sedangkan pada 2023 Komnas HAM telah mengeluarkan 826 surat saran kepada pengadu. Hal ini mengambarkan banyaknya jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, yang ternyata akan lebih efektif apabila ditangani oleh lembaga/instansi lainnya.
Kompleksitas HAM dan dinamika layanan publik menjadi tantangan dalam penyelenggaran pelayanan pengaduan yang prima. Oleh sebab itu, Komnas HAM melalui Pokja Pelayanan Pengaduan berkomitmen untuk terus berbenah demi mewujudkan pelayanan pengaduan yang cepat, berkualitas dan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnnya menjadi salah satu upaya untuk memperoleh informasi, dan melakukan brainstorm yang bertujuan dalam identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan pelayanan prima.
Selain itu, Komnas HAM juga menyadari bahwa kehadirannya, maupun instansi/lembaga lainnya dalam menerima pengaduan secara langsung dari masyarakat menjadi wadah untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat luas.
Mekanisme Rujukan Pengaduan dapat digunakan oleh seluruh Analis Pengaduan Komnas HAM untuk memberikan saran kepada pengadu yang menyampaikan pengaduannya secara datang langsung. Mekanisme ini tidak menghilangkan mekanisme penanganan pengaduan yang lama. Sehingga surat tanggapan/saran tetap dilakukan sebagaimana sebelumnya. Lebih jauh, Mekanisme Rujukan Pengaduan diharapkan dapat membangun kerjasama antar lembaga, terutama dengan lembaga-lembaga yang seringkali dirujuk oleh Komnas HAM melalui surat sarannya. Lembaga ataupun kementerian yang diusulkan untuk dibangun mekanisme rujukannya, antara lain :
1. Ombudsman RI
2. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
7. Komisi Nasional Disabilitas
8. BPHN
9. Komisi Yudisial
10. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
11. Kementerian Sosial
12. Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK)
Selain rujukan aduan ke Kementerian/Lembaga, Pokja Layanan Pengaduan juga mengupayakan untuk memfasilitasi rujukan atas kebutuhan pemenuhan layanan lainnya bagi pengadu, seperti :
1. Layanan penerjemahan bahasa asing, termasuk bahasa isyarat, dan;
2. Layanan dukungan psikologis
Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Mekanisme Rujukan di Ombdusman RI
Mekanisme rujukan diharapkan dapat bukan hanya dapat mempermudah kerja-kerja Komnas HAM, tetapi utamanya untuk menolong pengadu mendapatkan solusi yang efektif atas permasalahannya dan memperoleh keadilan.
Sebagai langkah konkrit, Pokja Layanan Pengaduan sepanjang 2023 telah melakukan penjajakan ke beberapa lembaga atau kementerian, yang seringkali menjadi tujuan surat saran pengaduan. Penjajakan dengan kementerian/lembaga guna membahas lingkup rujukan, indikator-indikator rujukan, mekanisme dan identifikasi persyaratan rujukan dalam daftar, sebagai berikut :
1. Tanggal 21 September 2023: LBH APIK;
2. Tanggal 22 September 2023: Ombudsman RI;
3. Tanggal 11 Oktober 2023: KPAI;
4. Tanggal 12 Oktober 2023: KemenPPPA;
5. Tanggal 24 Oktober 2023: LPSK,
6. Tanggal 22 Oktober 2023; Pertemuan dengan Ombudsman RI, LPSK, KPAI, LBH Apik, Bawas MA, Kemensos, BPHN, dan KND.
7. Penjajakan bersama KND melalui Komisioner Pengaduan, Bapak Hari Kurniawan.
Gambar 3.12 Kegiatan Diskusi Kelompok Terarah dengan Kementerian/Lembaga mengenai Rumusan Mekanisme Rujukan Pengaduan Masyarakat yang diselenggarakan pada 22 Desember 2023 di Jakarta Pusat.
Pokja Layanan Pengaduan pada 22 Desember 2023 melakukan pertemuan dengan K/L untuk membahas tindak lanjut dari mekanisme rujukan yang sedang dibangun oleh Komnas HAM. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ombudsman RI, LPSK, KPAI, LBH Apik, Bawas MA, Kemensos, BPHN, dan KND. Pertemuan tersebut ditujukan sebagai forum diskusi dan konfirmasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait kewenangan dan tusi yang dimiliki masing-masing lembaga, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan rujukan pengaduan.
G. Penyusunan Pedoman Pelayanan Pengaduan (Raperkom Pelayanan Pengaduan)
Salah satu hal yang mendukung Komnas HAM dalam melaksanakan berbagai fungsi di atas adalah penerimaan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU HAM yang menjamin hak setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Dengan ketentuan tersebut, Komnas HAM bukan hanya sekedar menerima pengaduan, namun juga perlu mengatur pelaksanaan pelayanan pengaduan guna menunjang fungsi Komnas HAM, khususnya penegakan HAM.
Pelaksanaan tugas Komnas HAM dalam hal pelayanan pengaduan, baik dari segi kelembagaan dan kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik, cermat, rapi serta tersusun dalam suatu sistem administrasi umum yang akuntabel dan transparan bila didukung dengan tata kelola administrasi yang baik. Seiring dengan dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks, dibutuhkan penyesuaian terhadap Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan dalam bentuk Pedoman.
Gambar 3.13 Harmonisasi Raperkom Pengaduan dengan Ditjen PP Kemenkumham yang diseleggarakan pada 10 Oktober 2023
Proses ini telah berlangsung semenjak 2021 hingga 2023. Pokja Layanan Pengaduan, selaku unit pengusul, akhirnya telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Pelayanan Pengaduan. Raperkom telah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada 13 Juni 2023. Selanjutnya, Pokja Layanan Pengaduan bersama Bidang Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan proses harmonisasi dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada 4 September 2023 dan 10 Oktober 2023.
Tabel 3.6 Perkom Pelayanan Pengaduan
| Rancangan Perkom tentang Pelayanan Pengaduan | ||
| Bab | Judul | Pasal |
| Bab 1 | Ketentuan Umum | 1 pasal |
| Bab 2 | Maksud, Tujuan, Nilai Dasar, Ruang Lingkup, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang | 6 pasal |
| Bab 3 | Konsultasi dan Penerimaan | 13 pasal |
| Pengaduan | ||
| Bab 4 | Pengelolaan Berkas Pengaduan | 4 pasal |
| Bab 5 | Permintaan Informasi | 3 pasal |
| Bab 6 | Arsip Pengaduan | 16 pasal |
| Bab 7 | Berkas Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat | 6 pasal |
| Bab 8 | Rujukan Pengaduan | 1 pasal |
| Bab 9 | Penyelenggaran Pelayanan Pengaduan oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi | 1 pasal |
| Bab 10 | Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengaduan | 1 pasal |
| Bab 11 | Ketentuan Lain-Lain | 2 pasal |
| Bab 12 | Ketentuan Penutup | 2 pasal |
H. Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Publik Komnas HAM melalui Cetak Biru Penanganan Pengaduan HAM Terintegrasi
Pasal 90 UU HAM memberikan mandat ke Komnas HAM untuk menerima pengaduan, baik lisan maupun tertulis, dari setiap orang atau sekelompok orang tentang dugaan adanya pelanggaran HAM. Fungsi penerimaan pengaduan masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam tugas fungsi penegakan HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM.
Biro Dukungan Penegakan HAM saat ini terus mengembangkan pelayanan pengaduan HAM sebagai bagian dari pelayanan publik Komnas HAM. Berbagai perkembangan dan inovasi layanan terus bergerak maju dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, termasuk Teknologi Informasi (TI). Hal ini sesuai dengan salah satu fokus dari Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yaitu Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat.
Gambar 3.14 Penyusunan Cetak Biru Penanganan Pengaduan Terintegrasi Komnas HAM yang diselenggarakan pada 11 Oktober di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.
Pengembangan layanan pengaduan HAM oleh Komnas HAM memiliki tantangan di antaranya, ketiadaan standar (roadmap) untuk pengembangan layanan, integrasi layanan, dan belum optimalnya pemanfaatan Tl dalam pemberian layanan kepada publik. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, diperlukan penyusunan dokumen yang berisi rencana strategis untuk memberikan arah pelayanan publik bidang pengaduan HAM kepada masyarakat dan menjadi acuan standar layanan dalam pelaksanaan, dan pengembangan layanan publik Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM. Dokumen Cetak Biru yang berisi Roadmap penanganan pengaduan ini merupakan inovasi baru dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik Komnas HAM dan dapat direplikasi oleh lembaga lain.
I. Penguatan Layanan Pengaduan di Sekretariat Komnas HAM
Sebagai garda terdepan dalam penerimaan dan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, penguatan layanan pengaduan perlu dilakukan untuk tetap memberikan layanan publik yang prima. Komnas HAM sepanjang 2023 Komnas HAM melakukan penguatan layanan pengaduan di Sekretariat Komnas HAM, khususnya terkait dengan isu disabilitas serta penggunaan DUHAM Online. Kegiatan penguatan layanan pengaduan dilakukan secara langsung di tiga (3) Sekretariat Komnas HAM, yakni: Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah (6 Juli 2023), Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku (9 Agustus 2023), serta Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh (13 September 2023).
Ketiga kegiatan tersebut dilangsungkan dengan turut mengundang stakeholders terkait. Pada kegiatan penguatan di Sulawesi Tengah, dilangsungkan dengan turut mengundang pihak kepolisian, kejaksaan dan organisasi disabilitas. Perwakilan dari Pemerintah Kota Ambon, Polda Maluku, dan Kejaksaan Negeri Ambon turut hadir pada kegiatan penguatan layanan di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku. Sedangkan kegiatan penguatan di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh dihadiri oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh, beberapa LSM/NGO disabilitas.
Gambar 3.15 Kegiatan penguatan layanan pengaduan pada 8-9 Juni 2023 di Hotel Mercure, Jakarta Pusat.
Komnas HAM Pusat juga melakukan kegiatan pelatihan untuk staf Sekretariat Komnas HAM yang diselenggarakan pada 8-9 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 12 perwakilan staff dari Sekretariat Komnas HAM. Terdapat 4 (empat) sesi pada kegiatan ini, yakni; 1) teknis integrasi portal Satu Data Indonesia; 2) Update perbaikan DUHAM Online; 3) survei kepuasan masyarakat dan pengembangan SULAPP; dan 4) menelisik pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia. Dengan dilakukannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan prima yang setara, baik di kantor pusat maupun sekretariat provinsi, dengan mengoptimalkan penggunaan DUHAM Online, pengelolaan satu data aduan, evaluasi penyelenggaraan pelayanan, serta meningkatkan pemahaman pemenuhan hak disabilitas.
1.2 Capaian Kinerja Lainnya
Pada Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja-kinerja lainnya yang tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Dukungan Penegakan HAM
a. Penguatan Kapasitas Pegawai Kelompok Kerja Layanan Pengaduan
Penguatan kapasitas bagi pegawai DPP untuk peningkatan layanan publik. Peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya pada pemahaman materi substansi pengaduan, tetapi juga terkait dengan pemberian layanan publik dan pengelolaan data serta dokumentasi pengaduan. Pokja Layanan Pengaduan sepanjang 2023 telah mengadakan 10 (sepuluh) kegiatan peningkatan kapasitas pegawai. Delapan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut secara umum bertujuan untuk: 1) meningkatkan kompetensi/keahlian pegawai; 2) membantu memenuhi kebutuhan kompetensi/keahlian; 3) meningkatkan kualitas kinerja pegawai; 4) meningkatkan kolaborasi dan hubungan kerja antar pegawai.
Tabel 3.7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas
| No | Kegiatan | Pelaksanaan | Materi |
| 1 | 15 Februari 2023 | Pengenalan jenis dan hak |
| Disabilitas dan Pemenuhan | kebutuhan disabilitas saat melakukan pengaduan | ||
| 2 | Perumusan Profile Assessment Kelompok Rentan dan Disabilitas Diskusi Kelompok Terfokus terkait Standar Pelayanan | 20 Maret 2023 | Pembahasan terkait Profile Assessment Kelompok Rentan dan Disabilitas pengetahuan dan informasi terkait pelayanan data statistik |
| 3 | terkait Standar Pelayanan Data Statistik Diskusi Kelompok Terarah tentang Keyword Pengaduan | 17 Juli 2023 | terkait pelayanan data statistik Dasar dan dinamika permasalahan agraria serta |
| 4 | tentang Keyword Pengaduan pada Isu Agraria Diskusi Kelompok Terarah tentang Keyword Pengaduan pada Isu Ketidakprofesionalan dan | 25 Juli 2023 | permasalahan agraria serta model kebijakannya Pengetahuan terkait penyusunan keyword isu ketidakprofesionalan dan |
| 5 | Ketidakprofesionalan dan Permasalahan Kinerja Aparat Penegak Hukum Diskusi Kelompok Terarah terkait Perlindungan dan Peran Komnas HAM terhadap | 11 Agustus 2023 | permasalahan kinerja APH Perbedaan pekerja migran, refugee, pencari suaka, serta kerentanan pekerja migran |
| 6 | Kelompok Rentan dan Isu Pekerja Migran Diskusi Kelompok Terarah terkait Perlindungan Kelompok Rentan pada isu | 11 Agustus 2023 | dan indikasi TPO Perbedaan hak, instrumen hukum, dan upaya perlindungan terhadap asylum |
| 7 | Kelompok Rentan pada isu Asylum Seeker dan Statelessness Diskusi Kelompok Terarah terkait Perlindungan | 21 September 2023 | perlindungan terhadap asylum seeker dan statelessness Pengetahuan terkait kasus, bentuk, dampak dan |
| 8 | Terhadap Kekerasan Seksual Diskusi Kelompok Terarah terkait Arsip Elektronik/Arsip Digital | 24 Oktober 2023 | bentuk, dampak dan instrumen hukum kekerasan seksual Proses penyimpanan arsip secara elektronik, yaitu Sistem Kearsipan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), |
| 9 | Diskusi Kelompok Terarah terkait Penguatan Penggunaan Microsoft Excel | 29 November 2023 | Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pembelajaran Microsoft Excel dengan mempelajari materi level dasar sampai menengah seperti pengaturan worksheet, format cells, fungsi text, |
| logika fungsi IF. | |||
| 10 | Diskusi Kelompok Terarah terkait Pembuatan Design Laporan yang Efektif | 30 November 2023 | Pengenalan jenis-jenis laporan dan visualisasi data, Mengidentifikasi dan melengkapi data, cara memvisualisasikan data, tata cara membuat infografis, menambahkan elemen visual yang informatif, tools yang digunakan dalam visualisasi data, dan praktik memvisualisasikan data. |
b. Pengembangan Aplikasi Perekaman Opini Publik atas Pelayanan Pengaduan (SULAPP)
Pokja Layanan Pengaduan sebagai garda terdepan Komnas HAM dalam pelayanan penerimaan pengaduan telah mengembangkan beberapa inovasi yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh penerima layanan, seperti layanan telusur online atas pengaduan dan layanan pengaduan melalui aplikasi Zoom bagi pengadu yang datang langsung ke kantor Komnas HAM selama masa pandemi Covid-19. Guna mendukung peningkatan kualitas atas layanan yang diberikan, maka Komnas HAM membutuhkan feedback atau masukan dari pengguna layanan atau masyarakat sebagai bentuk penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh Pokja Layanan Pengaduan. Penilaian tersebut dilakukan melalui metode survei. Hal itu sejalan dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
Pokja Layanan Pengaduan pada 2021 membangun aplikasi perekaman opini layanan penerimaan pengaduan. Survei yang dilakukan lebih bersifat khusus pada lingkup layanan penerimaan pengaduan dan dilakukan secara berkala dengan periode 6 (enam) bulanan dengan wilayah /lokus perekaman di Kantor Pusat Komnas HAM. Untuk memperluas wilayah perekaman opini layanan,Kelompok Kerja Layanan Pengaduan merasa perlu mengembangkan aplikasi pengelolaan opini publik atas layanan penerimaan pengaduan HAM pada tahun anggaran 2023. Pengembangan tersebut guna merekam opini publik dan umpan balik atas layanan penerimaan pengaduan Komnas HAM secara elektronik dari kantor pusat dan 6 kantor sekretariat Komnas HAM di provinsi.
Sehubungan dengan penerapan SULAPP di Sekretariat Komnas HAM, Pokja Layanan Pengaduan telah melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan penerapan SULAPP di masing-masing Sekretariat. Kegiatan Bimtek dan penerapan SULAPP pada Sekretariat Komnas HAM bertujuan untuk; 1) pemetaan variabel terkait dengan pengembangan form SULAPP untuk diterapkan di Sekretariat Komnas HAM, dan 2) pelatihan pencacahan perekaman opini publik di Sekretariat Komnas HAM.
Bimtek dan penerapan SULAPP dilakukan secara luring di 5 Sekretariat Komnas HAM, dan daring pada Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua. Kegiatan Bimtek dan penerapan SULAPP di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 21-23 Juni
2023, di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah pada 6-8 Juli 2023, di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku pada 8-11 Agustus 2023, dan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat pada 23-25 Agustus 2023. Sedangkan bimtek dan penerapan SULAPP di Sekretariat Provinsi Papua dilakukan secara daring pada 25 September 2023.
SULAPP PERNYATAAN SANGGAHAN SULAPP Lakukan Survel Layanan Pengaduan
Gambar 3.16 Aplikasi SULAPP
Secara umum, fokus pengembangan aplikasi SULAPP pada 2023 adalah: 1) penambahan menu yang menyesuaikan fungsi pusat dan perwakilan; 2) interkoneksi dengan DUHAM Online; 3) perluasan responden; 4) setting backup data; 5) tampilan menu bilingual 6) perbaikan laporan penyajian; dan 7) ramah disabilitas.
c. Pembaruan Isu Keyword dalam Penanganan Pengaduan
Komnas HAM pada 2022 menerima 5.803 berkas pengaduan dan 1.845 konsultasi dugaan pelanggaran HAM. Pokja Layanan Pengaduan melakukan inovasi guna mendukung penyajian informasi data pengaduan pelanggaran HAM yang lebih akurat, komprehensif, dan lebih mudah dipahami. Pemetaan pengaduan tersebut merupakan upaya untuk mengolah data pengaduan di Komnas HAM, sehingga diharapkan membantu Komnas HAM dalam menangani kasus dan memberikan masukan terkait kebijakan publik di Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kategorisasi keywords (Kata Kunci) pengaduan. Keywords pengaduan merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam sebuah pengaduan yang dapat menjadi kunci dalam proses analisis pengaduan HAM. Kategorisasi keywords pengaduan pada 2020 tersebut didapatkan 25 (dua puluh lima) keywords pengaduan di antaranya perburuhan (union busting), agraria (perampasan lahan), penyiksaan, sengketa kepegawaian, dan lain sebagainya.
Keywords pengaduan kemudian dikembangkan oleh Pokja Layanan Pengaduan untuk mempermudah menerjemahkan keywords dengan tindakan yang terjadi di dalam sebuah pengaduan. Dari hasil pengembangan keywords oleh Pokja Pengaduan, didapatkan 43 keywords dengan 135 tindakan di dalamnya. Upaya klasifikasi tersebut ditambah dengan kehadiran Isu Kasus dan sub - isu/ detail kasus yang pada saat ini digunakan oleh Analis Pengaduan di aplikasi DUHAM Online.
Pokja Layanan Pengaduan pada 2023 melakukan penyusunan sekaligus pembaruan isu kasus dan keywords tindakan dalam penanganan pengaduan di Komnas HAM, sehingga terjadi kesepahaman antar kelompok kerja pada Biro Dukungan Penegakan HAM mengenai isu kasus /keywords pengaduan.
1. Pembaruan Keywords pada Isu Agraria
Pembaruan pada isu agraria dilakukan dengan menambahkan detail isu. Adapun penambahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.8 Isu Agraria
| Sebelum | Sesudah |
| Pertambangan | Pertambangan |
| Perkebunan | Perkebunan |
| Pesisir | Pesisir |
| Kehutanan | Kehutanan |
| Lahan/Tanah | Lahan/Tanah |
| Infrastruktur | Infrastrutur |
| Perumahan | Perumahan |
| Minyak dan Gas | |
| Sumber Daya Air | 1 |
| a | Pesisir, kelautan, dan pulau-pulau |
| Kawasan rawan bencana | |
| Transmigrasi | |
| 1 | 1 |
2. Pembaruan Keywords pada Isu Ketidakprofesionalan Aparat Penegak Hukum
Dalam diskusi pembaruan isu ketidakprofesionalan Aparat Penegak Hukum, Narasumber membag isu tersebut ke dalam 3 sektor, yaitu sektor peradilan, ketenagakerjaan, dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.9 Isu Ketidakprofesionalan APH
| Sektor | Isu |
| Peradilan | Kepolisian kejaksaan Pengadilan Lapas |
| Ketenagakerjaan | Buruh Manufaktur Buruh Migran Buruh Rumahan Pekerja Rumah Tangga Pekerja Online |
| Pendidikan | Pendidikan Tinggi Pendidikan Dasar Pendidikan Non Formal |
3. Pembaruan Keywords pada Isu Kekerasan Seksual
Pembaruan keywords pada isu Kekerasan Seksual dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.10 Isu Kekerasan Seksual
| Sebelum | Sesudah |
| Kekerasan Berbasis Gender | Kekerasan Seksual |
| Kekerasam berbasis gender online (KBGO) | |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk di dalamnya terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) | |
| Kekerasan dalam pacaran | |
| Diskriminasi berbasis gender | |
| Femisida/femicide dan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap perempuan | |
| penganiayaan terhadap perempuan Pemaksaan aborsi |
d. Katalog Elektronik
Sebagai lembaga layanan publik yang ditunjukan dalam bentuk penerimaan dan penanganan aduan dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM memiliki kekayaan terkait materi dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Kekayaan materi tersebut perlu didata dan didokumentasikan dengan baik untuk mempercepat dan mengintegrasikan penanganan aduan serta sebagai bentuk akuntabilitas lembaga. Kekayaan data tersebut juga mempunyai nilai guna sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan publik.
Untuk penunjang pengelolaan data dan pendataan data pengaduan yang diterima, Komnas HAM telah memiliki DUHAM Online. Seluruh data pengaduan yang terdapat pada DUHAM Online menjadi basis data pengaduan Komnas HAM. Komnas HAM pada 2021 meluncurkan aplikasi SmartMap. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data aduan yang dimiliki oleh Komnas HAM. Namun demikian, data yang tersaji pada SmartMap belum termasuk arsip dinamis atau arsip statis yang memiliki nilai sekunder dari data primer dengan narasi detail mengenai penanganan pengaduan yang telah dilakukan Komnas HAM.
x INDEXING LIST Indering List Pages CSV Excal Print POF Search Copy IO Created No. Index Tema Pencarian PIC/Pelaksana By Create Date Status Action 14 kekerasan oleh polisi Arsiparisterampil Arsiparis 1 2023-12-2102:29:20 Pending Approval 13 kekerasan terhadap Arsiparisterampil Arsiparis 1 2023-12-1507:53:44 Draft tersangka 12 konflik agraria Arsiparis 1 2023-12-15 07:09:30 Draft pepaya 11 Human Traficking Arsiparisterampil Arsiparis 1 2023-12-15-03:34:00 Draft 10 Tema Pelatihan User Arsiparis 1 2023-12-15 03:32:17 Approved Tema Hari Jumat User Arsiparis 1 2023-12-0806:37:36 Published
Gambar 3.17 Aplikasi E-Katalog
Pembangunan Katalog Elektronik bertujuan untuk memperkaya data dan informasi yang tersaji pada SmartMap. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mempermudah narasi mengenai hasil penanganan pengaduan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Pembangunan aplikasi Katalog Elektronik diselenggarakan mengacu pada Peraturan Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik di Lingkungan Komnas HAM dan Cetak Biru (blueprint) Sistem Penanganan HAM yang Terintegrasi 2023-2026.
Gambar 3.18 Kegiatan pelatihan awal penggunaan Aplikasi E - Katalog yang diselenggarakan pada 21 Desember 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Pembangunan aplikasi Katalog Elektronik pada 2023 memiliki beberapa tantangan, di antaranya; 1) keterbatasan anggaran yang tersedia; 2) keterbatasan saran dan prasarana mendukung; 3) kerusakan server database CHS; dan 4) penataan database pengaduan lama.
e. Pengelolaan dan Pemeliharan Arsip Dinamis
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip dimaknai sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai unit yang menerima pengaduan masyarakat, Pokja Llayanan Pengaduan memiliki kekayaan materi pengaduan yang tercatat sebagai arsip Biro Dukungan Penegakan HAM. Kekayaan materi pengaduan tersebut perlu dikelola dan dipelihara mengingat kebermanfaatannya, tidak hanya bagi penanganan pengaduan oleh Komnas HAM, melainkan juga juga untuk melihat penerapan HAM di Indonesia. Arsip perlu dikelola sebagai bentuk pertanggung jawaban serta untuk meningkatkan kesadaran arsip pada Biro Dukungan Penegakan HAM.
Kearsipan berkoordinasi dengan masing-masing petugas informasi dan dokumentasi (indok) dari Tim Ad Hoc Proyustisia, seperti Tim Aceh, Tim Munir, dan Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Tim Dokumentasi Biro Dukungan Penegakan HAM melakukan pengelolaan keseluruhan arsip di Biro Dukungan Penegakan HAM, termasuk arsip pelanggaran HAM yang berat dan arsip non kasus. Timja Dokumentasi juga turut mengelola arsip-arsip non-kasus. Hingga Desember 2023, terdapat 5.519 berkas kasus dan 3.641 berkas non-kasus.
Tim Kerja Dokumentasi Biro Dukungan Penegakan HAM sepanjang tahun 2023 juga melakukan pengelolaan arsip di Sekretariat Komnas HAM, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Barat.
Gambar 3.19 Koordinasi Pengelolaan Arsip Pengaduan dan Pengaplikasian Duham Online di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.Gambar Kegiatan Pengelolaan Arsip di Kantor Sekretariat Sumatera Barat yang diselenggarakan pada 21 - 23 Juni 2023,
Tim Kerja Dokumentasi Biro Dukungan Penegakan HAM sepanjang tahun 2023 juga melakukan pengelolaan arsip di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dilakukan di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Sumatera Barat, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Sulawesi Tengah, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Maluku, dan Kantor Sekretariat Komnas HAM di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.11 Pengelolaan Kearsipan di Sekretariat Komnas HAM
| No | Sekretariat Komnas HAM | Tantangan |
| 1 | Provinsi Sumatera Barat | Berkas fisik masih berada di PIC Kurangnya pemahamam staff pengolah arsip Belum digunakan DUHAM Online dalam penerimaan dan penanganan aduan Infrastruktur jaringan yang belum memadai Belum tersedianya daftar arsip aktif dan inaktif |
| 2 | Provinsi Sulawesi Tengah | Kurangnya pemahaman tentang instrumen |
| 3 | kearsipan Keterbatasan SDM Belum melaksanakan pemindahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna | |
| 3 | Provinsi di Maluku | Perlu menyusun daftar arsip inaktif secara berkala Ruang central file masih lembab dan belum memenuhi standar kearsipan Kurangnya sarana alih media arsip |
| 4 | Kalimantan Barat | Pemahaman terkait tata cara pemindahan arsip masih kurang Keterbatasan SDM |
f. Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Pengaduan
Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 138 permintaan data pengaduan HAM baik dari internal Komnas HAM, maupun dari eksternal. Jumlah ini meningkat setelah sebelumnya tahun 2022 sebanyak 34 permintaan data dilayani. Selain itu, Timja Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Pengaduan telah melakukan kegiatan pembersihan data (cleaning) terhadap data aduan dan konsultasi, serta pemetaan (mapping) pada data konsultasi, data e-office, database Smartmap, dan basis data master DUHAM Online.
Gambar 3.20 Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Pengaduan
cleaning data aduan (3.590 agenda) data konsultasi (1.601 agenda)
mapping 15 data konsultasi 31 data E-Office 12 Database Smartmap 191 Basis Data Master DUHAM Online 60
layanan permintaan data Internal (120 data) Eksternal (18 data)
Internal Eksternal 120 120 100 80 40 32 20 18 2 0 2023 2022
Sebagai upaya transparansi dan peningkatan pelayanan kepada publik, Pokja Layanan Pengaduan melakukan publikasi mengenai data dan informasi pengaduan berbentuk grafis, dan diterbitkan secara berkala pada Instagram komnas HAM dan aplikasi SmartMap. Infografis data pengaduan dan konsultasi, serta laporan narasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 3.21 Laporan infografis dan narasi data aduan dan konsultasi
Dalam melakukan penyediaan, pengelolaan, dan diseminasi data pengaduan HAM aktual, Pokja Layanan Pengaduan menggunakan aplikasi SmartMap. Hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan pengembangan pelayanan pengaduan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dalam layanan data untuk memberikan informasi aktual dengan alamat situs dataaduan.komnasham.go.id.
Gambar 3.22 Aplikasi Smart Map Data Aduan
Pokja Layanan Pengaduan pada 24 Agustus 2023 menyelenggarakan Media Briefing : "Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023". Hal ini dilakukan karena situasi terkini HAM di Indonesia penting disampaikan untuk membangun kesadaran publik, serta mendorong adanya kebijakan yang mengedepankan prinsip dan nilai HAM.
Gambar 3.23 Kegiatan Media Briefing : "Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 24 Agustus 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Komnas HAM, melalui Biro Dukungan Penegakan HAM, pada 2023 telah melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah Survei Layanan Penerimaan Pengaduan (SuLaPP) dan Pendataan Pengaduan Hak Asasi Manusia (SmartMap).
Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi, di antaranya, adalah perlu menyusun dan menerapkan kebijakan/kaidah baku yang mengacu pada prinsip SDI, perlu menetapkan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) dan Metadata Statistik pada kegiatan statistik sektoral, perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik dengan merujuk pada General Statistical Business Process Model (GSBPM), perlu melakukan proses desain statistik seperti merancang output yang akan dihasilkan, variabel yang dikumpulkan, metode sampling, dan instrumen kegiatan statistik lainnya, serta rekomendasi lainnya terkait dengan domain kelembagaan dan domain statistik nasional.
1.3 Tantangan pada Pokja Pelayanan Pengaduan
Penerimaan dan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak terlepas dari adanya hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut beragam dan dapat mempengaruhi kerja-kerja Komnas HAM dalam penanganan aduan dan penanganan pengaduan. Hambatan tersebut, di antaranya, sebagai berikut :
1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAM
Komnas HAM banyak menerima pengaduan dari masyarakat, tetapi tidak semua pengaduan tersebut dapat ditangani oleh Komnas HAM. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang tidak melapor ke Komnas HAM karena ketidaktahuan mengenai haknya sendiri, termasuk keberadaan dan wewenang Komnas HAM. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAM. Dalam praktiknya, Komnas HAM seringkali membutuhkan usaha yang lebih untuk melakukan pemilahan dan penelaahan atas pengaduan masyarakat untuk memastikan bahwa pengaduan yang akan ditangani sesuai dengan fungsi dan kewenangan Komnas HAM.
2. Penanganan kasus membutuhkan kelengkapan berkas dan informasi dari pengadu
Berdasarkan Pasal 91 huruf a UU HAM, penanganan atas pengaduan, membutuhkan bukti awal yang dapat berbentuk berkas dan informasi yang memadai dan lengkap. Informasi dan berkas yang lengkap tersebut dapat dijadikan sebagai dasar Komnas HAM untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran HAM, sehingga dapat ditindaklanjuti dan ditangani oleh Komnas HAM. Ketidaklengkapan informasi dan berkas dapat menghambat proses penanganan pengaduan, terutama dari segi waktu. Di sisi lain, terhambatnya penanganan pengaduan berpotensi korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya atau bahkan membahayakan dirinya. Semakin lengkap berkas dan informasi yang diberikan, akan memudahkan kerja Komnas HAM dalam penanganan pengaduan. Komnas HAM juga tidak menutup mata atas adanya kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan adanya informasi dan berkas yang lengkap, tetapi dinilai urgent dan harus segera diproses.
3. Partisipasi dan koordinasi dengan pihak eksternal
Dalam penanganan pengaduan, tidak terlepas dari adanya keterkaitan dan keterlibatan pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut, di antaranya, adalah pengadu, pendamping, pihak teradu/yang diadukan, instansi/kementerian/lembaga yang memiliki wewenang dalam permasalahan tersebut dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Responsivitas dari pihak-pihak tersebut akan dapat mempengaruhi kerja-kerja Komnas HAM dalam penanganan pengaduan. Saat ini, Komnas HAM sedang membangun mekanisme rujukan, karena dalam penanganan pengaduan tidak semua dapat ditangani oleh Komnas HAM. Terdapat lembaga lain yang lebih berwenang dan efektif dalam menangani pengaduan. Komnas HAM memberikan saran dan rujukan kepada instansi ke instansi/kementerian/lembaga terkait. Respon dan kerjasama oleh pihak terkait akan sangat dibutuhkan dalam konteks ini.
2. Penanganan Kasus melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Institution) di setiap negara berpedoman pada Prinsip-prinsip Paris terkait status NHRI (The Paris Principle - Principles relating to the Status of National Institutions), yang diadopsi dari Resolusi Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993 (United Nations, 1993). Merujuk Pasal 3 huruf (a) Resolusi Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993, NHRI memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan (advisory basis) terkait isu HAM kepada Pemerintah, parlemen, serta badan lainnya yang berkompeten. Beberapa bentuk arahan dimaksud meliputi pemberian pendapat, rekomendasi, saran dan laporan atas pelaksanaan mandat yang dimiliki NHRI, baik itu berdasarkan permintaan dari otoritas terkait maupun secara mandiri berdasarkan kewenangannya.
Komnas HAM sebagai lembaga HAM di Indonesia juga diberi mandat untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yang antara lain dihasilkan dalam proses penanganan kasus, yang salah satunya dilakukan oleh fungsi pemantauan dan penyelidikan. Komnas HAM berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU HAM diberi kewenangan untuk melaksanakan :
a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
C. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keteranganya;
d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada aksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Kewenangan tersebut kemudian diterapkan dalam penanganan kasus di fungsi pemantauan dan penyelidikan melalui 5 (llima) mekanisme, yaitu : surat menyurat dalam hal permintaan keterangan, pemanggilan pihak terkait, pemantauan lapangan, pemberian pendapat HAM atau Amicus Curiae pada perkara yang berada di Pengadilan, serta penutupan kasus/pengaduan sebagaimana Pasal 91 UU HAM.
PENYELESAIAN KASUS
PEMANTAUAN AMICUS CURIAE SESUAI PASAL 91 KORESPONDENSI PEMANGGILAN
Kelima mekanisme tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam mengupayakan temuan data dan fakta untuk merumuskan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Surat-
menyurat dilakukan misalnya pada awal penanganan kasus dengan meminta keterangan tertulis dari pihak yang diadukan guna mendapatkan informasi yang berimbang. Jika dibutuhkan, dilakukan pemanggilan terhadap teradu secara langsung. Pemanggilan juga menjadi metode pilihan ketika terdapat kebutuhan informasi yang mendesak ataupun tidak ditindaklanjutinya surat permintaan keterangan Komnas HAM. Pemantauan lapangan kemudian dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran lokasi tempat kejadian dugaan pelanggaran HAM. Sebagai keluaran akhir, rekomendasi dirumuskan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran HAM dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari penegakan HAM. Namun demikian, rekomendasi juga tidak selalu dilayangkan pada proses akhir penanganan melainkan setiap tahap penanganan kasus jika dibutuhkan. Hal ini diterapkan pada kasus-kasus yang membutuhkan respon cepat karena ekskalasi konflik dan korban yang tinggi.
Pokja Pemantauan dan Penyelidikan pada 2023 telah menangani setidaknya 508 kasus, dengan rincian 222 kasus merupakan kasus baru, dan 286 kasus merupakan kasus lanjutan. Angka tersebut dicapai melalui kelima mekanisme penanganan kasus. Korespondensi yang dilakukan oleh Pokja Pemantauan dan Penyelidikan dalam bentuk, antara lain, Surat Permintaan Keterangan (SPK) yang disampaikan kepada teradu atau pihak yang dapat memberikan informasi ataupun keterangan atas dugaan pelanggaran HAM sebanyak 554 surat untuk penanganan 375 kasus, dan Surat Perkembangan Penanganan Kasus (SP2K) kepada pengadu, tanggapan serta terima kasih sebanyak 480 surat untuk penanganan 271 kasus.
Pokja Pemantauan dan Penyelidikan selama 2023 melaksanakan kegiatan pemanggilan dalam penanganan 37 kasus. Dalam satu pemanggilan tersebut dimungkinkan untuk meminta keterangan atas beberapa kasus sekaligus ataupun beberapa kali pemanggilan dilakukan dalam penanganan 1 kasus. Pemanggilan atau permintaan keterangan juga tidak selalu dilakukan kepada teradu ataupun lembaga Negara yang memiliki kewenangan atas dugaan pelanggaran HAM. Mekanisme pemanggilan atau permintaan keterangan secara langsung dapat pula dilaksanakan pada ahli yang pandangannya dapat memperjelas posisi kasus. Kasus yang menggunakan mekanisme pemanggilan atau permintaan keterangan ahli adalah kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang sempat kembali bertambah kasusnya di awal tahun 2023. Guna mendapat keterangan lebih dalam mengenai sudut pandang kesehatan, selain meminta pendapat ahli hukum kesehatan, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan juga meminta keterangan Ahli Epidemiologi dan Ahli Farmakologi.
Lebih lanjut, mekanisme pemantauan lapangan juga dilakukan guna penanganan 41 kasus. Hal tersebut dimungkinkan, karena Pokja Pemantauan dan Penyelidikan dapat membawa lebih dari satu kasus ke lapangan. Mekanisme ini salah satunya diterapkan dalam penanganan konflik agraria di desa Pakel. Komnas HAM telah menerima pengaduan dari WALHI Jawa Timur, yang tergabung dalam TeKAD Garuda, selaku pendamping Rukun Tani Sumberejo Pakel, yang mengadukan konflik agraria di Desa Pakel antara warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel dengan PT Bumisari. Keberatan Pengadu didasari adanya upaya PT Bumisari untuk mengambil alih lahan warga yang selama ini dimanfaat warga sebagai sumber penghidupan mereka sejak diterbitkannya Akta oleh Bupati Banyuwangi tahun 1929 kepada leluhur warga Desa Pakel. Sebanyak 351 hektar lahan warga juga diduga dirampas oleh PT Bumi Sari, dan kurang lebih 875 hektar diduga dirampas oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Komnas HAM telah menyelesaikan proses pemantauan dan penyelidikan dengan melakukan peninjauan lapangan, pertemuan dengan para pihak terkait, meliputi Pengadu/korban, Bupati Banyuwangi, Polda Jawa Timur, Polresta Banyuwangi, dan Kantah Banyuwangi. Salah satu rekomendasi Komnas HAM yakni, mendorong penyelesaian konflik melalui program Tanah Objek Reforma Agraria untuk pembukaan akses kepada masyarakat (Redistribusi Tanah) sebagai upaya menyelesaikan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah yang timpang, sehingga menciptakan rasa keadilan. Komnas HAM juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan upaya penyelesaian sengketa pertanahan sebelum melakukan penuntutan secara pidana
Gambar 3.24 Pemantauan Kasus Pakel
Penanganan kasus pengungsi etnis Rohingya di wilayah Provinsi Aceh juga menggunakan mekanisme pemantauan lapangan. Pada kasus ini, Komnas HAM telah melakukan serangkaian proses pemantauan terkait keberadaan pengungsi luar negeri etnis Rohingya di wilayah Provinsi Aceh. Proses pemantauan tersebut menitikberatkan pada aspek penanganan pengungsi, serta dinamika sosial yang muncul berupa aksi penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap pengungsi Rohingya.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang didapatkan dari proses pemantauan, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan IOM dengan alasan kemanusiaan tetap perlu mengedepankan penanganan pengungsi luar negeri etnis Rohingya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga direkomendasikan agar dapat menjamin keamanan terhadap pengungsi Rohingya, terutama dalam rangka memberikan perlindungan, mencegah terjadinya benturan dengan masyarakat, dan mencegah upaya melarikan diri atau praktik penyelundupan lebih lanjut terhadap pengungsi, serta memperkuat penegakan hukum dan bekerjasama dengan otoritas keamanan di ASEAN serta Interpol untuk memberantas sindikat dan memutus mata rantai penyelundupan manusia, terutama terhadap pengungsi Rohingya. Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan Kementerian Luar Negeri Rl untuk mengambil langkah-langkah diplomasi, dan intervensi secara lebih maksimal, terutama melalui forum-forum bilateral, regional maupun multilateral, terkhusus forum-forum PBB, dalam rangka memastikan negara-negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 agar berperan aktif mengambil tanggung jawab dan komitmen secara lebih untuk menerima dan menampung pengungsi internasional, terutama etnis Rohingya, serta mendorong penuntasan konflik di Myanmar, terutama terkait pengakuan kewarganegaraan dan pemulihan status nasional terhadap etnis Rohingya.
Gambar 3.24 Pertemuan dengan Pj.Gubernur Aceh di Pendopo Gubernur Aceh
Pada perkara-perkara yang telah masuk dalam persidangan, Komnas HAM, melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan, juga memiliki wewenang untuk memberikan pendapat hukum atau Amicus Curiae. Pemberian pendapat ini dimaksudkan untuk membantu tentang kejelasan sebuah peristiwa yang diadukan kepada Komnas HAM mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM. Diharapkan pemberian pendapat ini dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara hukum dalam mengambil sikap, pendapat, atau keputusan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Komnas HAM sepanjang 2023 telah menerbitkan 17 Amicus Curiae atas berbagai perkara mulai dari sengketa lahan, kriminalisasi, hingga hukuman mati. Salah satunya adalah kasus dugaan kriminalisasi terhadap Sdr. GJ oleh Kejaksaan Negeri Manggarai, karena menjual tanah yang dimiliki secara turun-temurun kepada pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pasca pemberian pendapat HAM tersebut, Mahkamah Agung RI (MARI) memutus bebas Sdr. GJ dan dalam amar putusannya MA menyatakan GJ yang adalah pemilik sah lahan terminal tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum. MARl juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
Kasus lain yang juga menggunakan mekanisme Amicus Curiae adalah kasus kriminalisasi Sdr. Fatia dan Sdr. Haris atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini telah di Timur dalam perkara nomor sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023, dengan Terdakwa Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM telah menyampaikan Pendapat Tertulis (Amicus Curiae) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui surat nomor 644/PM.00/AC/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023, yang berisikan bahwa Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanti adalah seorang Pembela HAM, dan untuk itu aktivitasnya dilindungi dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 UU HAM. Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanti adalah bentuk tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hal ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66. Aturan tersebut juga telah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/Il/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup dan Bab VI angka 1 sampai 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Gambar 3.25 Pembacaan Pledoi oleh Sdr. Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Pada perkara-perkara yang dirasa telah cukup bukti untuk disimpulkan, Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 ayat (1) UU HAM, suatu perkara/ pengaduan juga dapat dihentikan pemeriksaannya apabila antara lain terdapat upaya hukum lain yang lebih efektif. Pokja Pemantauan dan Penyelidikan selama 2023 telah menutup 75 kasus.
Capaian Penanganan Perkara Melalui Mekanisme Pemantauan
| MEKANISME PENANGANAN KASUS | JUMLAH KASUS | JUMLAH SURAT/KEGIATA N |
| Korespondensi Surat Permintaan Keterangan (SPK) a. b. SP2K, Tanggapan dan Terima kasih | 375 271 | 554 480 |
| Pemanggilan | 37 | 77 |
| Pemantauan Lapangan | 41 | 92 |
| Amicuscuriae | 17 | 20 |
| Kasus selesai | 36 | |
| Penutupan a. b. Pelimpahan | 75 | 136 |
| b. C. Rekomendasi | 9 | 9 |
| C. d. Monitoring Rekomendasi | 63 | 77 |
| e. Permintaan Perlindungan | 11 | 5 |
| e. Permintaan Perlindungan F Permohonan Korban | 11 | 15 11 |
| F Permohonan Korban | ||
| TOTAL KASUS DITANGANI | 508 - 222 kasus baru | 1462 |
Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan penanganan kasus untuk isu aktual nasional serta pengamatan situasi pelaksanaan HAM pada perkara atau isu terhadap isu atau perkara yang menjadi perhatian publik. Penanganan kasus tersebut memerlukan respon cepat mengingat momentum kasus yang singkat, dan memerlukan intervensi tersendiri dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM. Tipikal kasus ini memiliki indikator urgensitas penanganan mencakup, antara lain:
1. Menyangkut keselamatan nyawa
2. Menjadi perhatian publik/nasional
3. Memiliki potensi konflik (vertikal dan/atau horizontal) yang meluas
4. Berdampak luas terhadap jumlah korban
5. Berlanjutnya pelanggaran HAM yang sistematis
Kasus yang termasuk sebagai isu aktual nasional yang ditangani Pokja Pemantauan dan Penyelidikan selama 2023 adalah penganiayaan dan pembunuhan terhadap Sdr. IM dan Konflik masyarakat Pulau Rempang.
Pada penanganan kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Sdr. IM, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan menggunakan berbagai mekanisme penanganan kasus antara lain: melakukan monitoring media, pengecekan TKP, dan meminta keterangan para saksi, yaitu keluarga korban dan kerabat, meminta keterangan penyidik Polda Metro Jaya, meminta keterangan penyidik Pomdam Jayakarta, serta meminta keterangan ahli. Dari keseluruhan tahapan tersebut, Komnas HAM menyimpulkan bahwa:
a. Peristiwa penculikan dan penganiayaan yang berujung kematian terhadap Sdr. IM, merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
b. Peristiwa penculikan dan penganiayaan yang berujung kematian terhadap Sdr. IM, merupakan peristiwa yang tidak terlepas dari konteks (latar belakang) bisnis gelap perdagangan obat keras golongan G.
C. Jika proses penegakan hukum tidak komprehensif dan berkeadilan terhadap kasus Sdr. IM, maka berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
d. Maraknya bisnis obat keras golongan G yang didukung oleh sumber daya penegak hukum, dan belum maksimalnya penegakan hukum merupakan bentuk dari pembiaran negara, dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
e. Banyaknya kelompok pelaku penculikan, pemerasan disertai penganiayaan mengindikasikan adanya gejala timbulnya kelompok-kelompok kejahatan serupa, termasuk dari kelompok jaringan peredaran obat keras golongan G yang melanggengkan praktik-praktik kekerasan berpotensi dikategorikan sebagai varian kelompok vigilante, yang dapat melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Komnas HAM kemudian menyampaikan merekomendasi dan meminta para pihak, antara lain :
a. Memberikan dukungan terhadap penyidikan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Sdr. IM untuk mengungkap terduga pelaku lainnya, terutama dari kalangan sipil.
b. Memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian terutama di wilayah hukum Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat untuk melakukan penegakan/pembinaan hukum terhadap para penjual/pedagang obat keras golongan G secara bebas dan ilegal.
C. Melakukan penegakan hukum terhadap para pemodal dan jaringan dari bisnis tersebut.
d. Melakukan penegakan hukum terhadap seluruh kelompok "jaringan pengaman" dari bisnis tersebut baik oknum TNI/Polri maupun aparatur pemerintah, purnawirawan atau sipil lainnya yang selama ini diduga terlibat dalam memberikan jasa pengamanan terhadap kelancaran bisnis tersebut.
e. Memastikan adanya proses hukum yang objektif, transparan dan akuntabel serta dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan HAM.
f. Melakukan pengawasan secara berkala kepada seluruh Satuan Polri untuk memastikan/meminimalisir terjadinya tindakan yang melanggar disiplin dan kode etik, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran HAM oleh anggota Polri.
Merespons eskalasi penolakan proyek Rempang Eco-City, Komnas HAM melalui Pokja Pemantauan dan Penyelidikan bekerjasama dengan Pokja Mediasi guna menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM mengenai sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang atas rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City. Pasca kejadian 7 September 2023 dan 11 September 2023, dimana terjadi demonstrasi masyarakat yang berujung bentrok antara aparat dengan warga Pulau Rempang yang menimbulkan korban di masyarakat termasuk perempuan dan anak anak, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan sesuai mandatnya telah melaksanakan serangkaian kegiatan. Guna mendapatkan informasi yang berimbang, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan melakukan pemantauan lapangan dan permintaan keterangan terhadap masyarakat Pulau Rempang, Kapolresta Barelang, Irwasda Polda Kepri, permintaan keterangan Ahli, serta audiensi dengan Kompolnas.
Dari keseluruhan proses, Komnas HAM menemukan terdapat kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco City. Saat terjadi bentrok antara aparat dengan warga juga ditemukan penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam penanganan aksi masyarakat, dugaan kriminalisasi masyarakat serta kekerasan terhadap kelompok rentan (terutama Perempuan dan anak). Aparat juga kemudian diketahui menjadikan status dan proses hukum masyarakat yang ditahan sebagai barang tawar untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Situasi yang terjadi di Rempang juga berpotensi berujung pada penggusuran paksa (forced eviction). Dalam perkembangannya, ditemukan pula bahwa warga mengalami intimidasi serta terdapat penempatan aparat di posko terpadu dan kantor pemerintahan desa. Selama proses pemantauan dan penyelidikan, disimpulkan bahwa BP Batam tidak siap dalam penyediaan lokasi dan sarpras relokasi yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat terdampak rencana pembangunan PSN Rempang Eco City.
Pada kasus ini, setidaknya ditemukan 6 (enam) hak warga Rempang yang dilanggar, antara lain: hak atas rasa aman dan bebas intimidasi, hak memperoleh keadilan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesejahteraan, hak anak, dan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan pembangunan (Bisnis dan HAM). Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM, Komnas HAM merekomendasi para pihak agar pelaksanaan Proyek Rempang Eco City dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat, dan adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior and informed consent), dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan - bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan dengan menjamin bahwa tidak seorangpun yang tertinggal (no one left behind). Komnas HAM juga meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan Batam, baik pada 7 September 2023 maupun 11 September 2023, serta melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat, termasuk dalam kasus Pulau Rempang. Komnas HAM berharap jaminan komitmen pemerintah dalam memperbaiki proses pelaksanaan Proyek Rempang Eco City tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang transparan, dan setiap perencanaan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan masyarakat terdampak, dengan mengedepankan dialog.
2.1 Capaian Renstra
Komnas HAM sebagai sebuah lembaga negara juga diharuskan memiliki perencanaan dan target yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Komnas HAM dalam Perencanaan Strategis (Renstra) kelembagaan Komnas HAM 2020-2024 mencantumkan lekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai target lembaga. Rekomendasi Komnas HAM sendiri dalam Pasal 1 butir 25 Peraturan Komnas HAM nomor 004/KOMNAS HAM/XI/2017 didefinisikan sebagai saran atau pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, sehubungan dengan ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Rekomendasi ditujukan kepada 1 (satu) atau beberapa pihak sekaligus untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang ditangani. Dalam Renstra tersebut, rekomendasi yang ditindaklanjuti dilaksanakan, salah satunya, oleh Pokja Pemantauan dan Penyelidikan.
Lebih lanjut, Renstra Kelembagaan Komnas HAM 2020-2024 tersebut kemudian diturunkan menjadi Capaian Kinerja Sasaran Program yang menjadi tanggung jawab Pokja Pemantauan dan Penyelidikan, berupa persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM dan persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM. Pokja Pemantauan dan Penyelidikan sepanjangtahun 2023 telah menerbitkan 133 rekomendasi kepada para pihak. Angka tersebut 164% dari target sebesar 81 rekomendasi.
Pokja Pemantauan dan Penyelidikan pada 2023 ini juga memiliki Capaian Kinerja Level Sasaran Strategis, berupa persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 50%, dari target rekomendasi kepada para pihak atau sebanyak 41 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Atas target tersebut, sebanyak 50 rekomendasi (122% dari target) ditindaklanjuti pihak penerima rekomendasi.
Untuk dapat melihat perbandingan realisasi hasil kerja dalam bentuk rekomendasi, berikut data perbandingan realisasi rekomendasi yang dihasilkan kepada para pihak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023).
| No. | Penerbit Rekomendasi | Tahun | Realisasi Rekomendasi yang dihasilkan kepada para pihak | Total kasus | Rekomendasi yang ditindaklanjuti |
| 1 | Pokja Pemantauan dan Penyelidikan | 2022 | 97 Rekomendasi | 47 kasus | 23 Rekomendasi |
| 2023 | 133 Rekomendasi* | 63 kasus | 50 rekomendasi |
Tabel 3.12 Perbandingan Rekomendasi yang Dihasilkan Melalui Pokja Pemantauan dan Penyelidikan Periode 2023– 2022
Data tersebut menunjukan tak hanya kenaikan dalam rekomendasi yang dihasilkan tetapi juga rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh para pihak. Hal ini tidak terlepas dari perbaikan sistem dan penanganan kasus yang menyebabkan lebih banyak rekomendasi bisa dihasilkan. Ditindaklanjutinya rekomendasi Komnas HAM sesuai target tidak hanya karena langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh Komnas HAM, tetapi juga niat baik dari para pihak yang diberi rekomendasi. Berikut contoh rekomendasi Komnas HAM yang telah ditindaklanjuti, antara lain :
1. Kasus Penolakan Reklamasi di Pantai Minanga, Malalayang Satu, Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Komnas HAM sejak 2022 telah melakukan penanganan kasus penolakan masyarakat atas rencana reklamasi di pesisir Pantai Minanga, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, oleh PT TJ Silfanus. Penolakan tersebut didasarkan tidak adanya informasi menyeluruh atas rencana proyek kepada masyarakat, dinilai berdampak buruk pada kondisi ekologis di sekitar pantai utamanya terumbu karang, mengurangi ruang gerak nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lokasi, ancaman terhadap kesatuan wilayah adat dan budaya masyarakat adat Bantik, serta potensi upaya paksa terhadap masyarakat yang menolak dalam bentuk pelibatan aparat keamanan di sekitar lokasi. Berkaitan dengan kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan langkah penanganan, antara lain: (1) meminta Kapolda Sulawesi Utara untuk memberikan perlindungan atas potensi konflik akibat proyek reklamasi di Pantai Minanga; (2) meminta keterangan Gubernur Sulawesi Utara; (3) melakukan peninjauan lokasi kejadian; (4) meminta keterangan masyarakat Pengadu, Polda Sulawesi Utara, Pangkalan PSDKP Bitung, BPSPL Makassar Wilayah Kerja Manado, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; (5) melakukan koordinasi dalam rangka permintaan keterangan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; (6) melakukan pemanggilan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; (7) melakukan pemanggilan terhadap PT TJ Silfanus; (8) melakukan pendalaman permintaan keterangan ahli; (9) meminta keterangan Irwasda Polda Sulawesi Utara mengenai penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang masyarakat pada kasus penolakan reklamasi Pantai Minanga; (10) menerima informasi dan dokumen kelengkapan berkas lain baik dari pihak masyarakat Pengadu dan pendamping, perusahaan, maupun kementerian dan pemerintah daerah; dan (11) meminta informasi dan berkas perkembangan aduan terakhir kepada Pengadu dan pendamping, termasuk di antaranya kepada KIARA.
Berdasarkan langkah di atas dan analisis atas data, fakta, dan informasi yang ditemukan, Komnas HAM menyimpulkan hal sebagai berikut :
1. Pembangunan untuk kepentingan umum dalam kasus ini, di antaranya adalah reklamasi guna pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak atas kesejahteraan masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang layak berupa kelestarian ekosistem lingkungan, serta peka terhadap daya dukung dan daya tampung sosial ekologis hingga terdapat manfaat yang lebih besar dalam dilakukannya pembangunan dimaksud, dengan didasarkan pada pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. PT TJ Silfanus telah memiliki sejumlah dokumen perizinan dalam melakukan reklamasi guna pembangunan pada lokasi seluas total 5,33 ha, dan berdasarkan perkembangan perundang-undangan terkini, perusahaan diminta untuk mengajukan PKKPRL kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Meskipun masih terdapat keberatan masyarakat Pengadu terhadap proses penyusunan dokumen AMDAL perusahaan.
3. Belum maksimalnya upaya pemberian informasi dan partisipasi masyarakat terdampak atas reklamasi dan proses pembangunan yang akan dilakukan, dibuktikan dengan ketidaktahuan luasan pasti kegiatan reklamasi oleh masyarakat sekitar, dan sosialisasi yang intens dilakukan pasca kegiatan reklamasi, serta penolakan masyarakat, patut diduga menjadi akar permasalahan terjadi. Hal ini kemudian berpotensi pada pelanggaran hak memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU HAM, Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.
4. Jaminan dan penguatan atas hak masyarakat pesisir, nelayan terdampak, dan masyarakat hukum adat akan ruang hidup yang layak maupun wilayah adatnya berupa tidak berkurangnya maupun dibatasinya akses terhadap ruang laut dan pantai, wilayah tangkap, tambatan perahu nelayan, pelestarian ekosistem laut, pelestarian situs dan wilayah adat diperlukan dalam implementasi reklamasi untuk pembangunan sebagaimana terjadi dalam kasus ini.
5. Pelaksanaan kegiatan reklamasi untuk pembangunan di Pantai Minanga, Malalayang Satu, Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berpotensi pada pelanggaran hak hidup, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat jika tidak disertai dengan penerapan dan pengawasan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan hidup dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil, Pasal 9 ayat (1) dan (3) UU HAM, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) berupa penerapan kerangka perlindungan, penghormatan, dan pemulihan, serta Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam.
6. Pembangunan yang berkelanjutan dalam perspektif HAM diperlukan pada pelaksanaan reklamasi guna menjamin upaya Negara dalam perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab korporasi dalam penghormatan hak asasi manusia, serta pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan pada kegiatan yang dilakukan.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM selanjutnya menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Sulawesi Utara, Direktur Utama PT TJ Silfanus, Kapolda Sulawesi Utara, dan Pengadu. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Komnas HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta PT TJ Silfanus sebagai monitoring rekomendasi Komnas HAM pada 07 November 2023. Pada kesempatan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menjelaskan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut :
1. Sampai saat ini belum menerbitkan perizinan. Dit PRL Tata Ruang telah melakukan pengecekan dokumen, menunggu clean and clear dari Dit PPSDK (pengawasan). Dit PPSDK menyatakan bahwa PT TJS sudah membayar denda sesuai penetapan pelanggaran kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan.
2. PT TJS wajib merehabilitasi terumbu karang dan hal ini sudah dilakukan pada Maret 23. Namun Dit PPSDK belum menerima laporan soal pemulihan terumbu karang ini (yang wajib disampaikan perkembangan pelaksanaannya 3 bulan sekali).
3. PSDKP Kota Bitung tidak sampai pada melihat tahapan restorasi, karena tugas dan fungsi tersebut ada pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
4. Dit PPSDK bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat. Selama ini belum menerima lagi laporan dimaksud.
5. Pihak KKP juga menunggu laporan pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM dari perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan pembuktian secara scientific apakah yang dilakukan sudah sesuai dan dapat dipertimbangkan untuk menerbitkan perizinan.
Pada kesempatan tersebut, pihak PT TJ Silfanus juga menyampaikan bahwa perusahaan akan mengirimkan laporan tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM secara tertulis.
Selain hal di atas, telah terdapat pula pertemuan dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada 9 Juni 2023 di Kantor Komnas HAM. Komnas HAM menyampaikan poinpoin rekomendasi yang disampaikan melalui surat. Pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat poin-poin penting dari rekomendasi dimaksud, dan akan mendalami kembali setelah melakukan pengecekan internal terkait surat rekomendasi dimaksud. Komnas HAM juga meminta adanya respon resmi melalui surat atas rekomendasi dimaksud.
Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan PSDKP Kota Bitung pada 07 Desember 2023 di Kantor PSDKP Kota Bitung. Pihak PSDKP Kota Bitung menyampaikan tindaklanjut yang sudah dilakukan, yaitu:
1. Melakukan pengamatan lapangan melalui penyelaman di lokasi pelaksanaan reklamasi dan diitemukan adanya kerusakan ekosistem terumbu karang akibat tertimbun material.
2. Meminta PT TJ Silvanus untuk merehabilitasi terumbu karang yang rusak.
Gambar 3.25 koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Bitung atas tindak lanjut rekomendasi kasus penolakan reklamasi di Pantai Minanga, Manado.
2. Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang Tanggal 01 Oktober 2022
Sebuah insiden persepakbolaan yang terjadi pada 01 Oktober 2022 menjadi tragedi yang menyebabkan sebanyak 136 orang meninggal dunia, dan ratusan orang lainnya mengalami luka, dan menyebabkan trauma yang tak terhingga kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kota/kabupaten Malang dan sekitarnya. Kejadian tersebut tidak hanya menjadi keprihatinan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan dari komunitas persepakbolaan internasional.
Sebagai respons atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan, yang laporan penyelidikannya telah diserahkan kepada Presiden, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada 02 November 2022. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengirimkan rekomendasi kepada sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut, yaitu: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru (LIB), Indosiar, dan PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI).
Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM telah meminta kepada para pihak agar rekomendasi Komnas HAM dapat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Komnas HAM pada 10 Januari 2023 telah membentuk membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Gambar 3.26 Pemanggilan PT LIB dan PSSI terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan
Berdasarkan hasil pengawasan dan langkah langkah Komnas HAM untuk mendorong pelaksanaan rekomendasi, Komnas HAM menemukan hal berikut :
1. Presiden RI pada 5 Oktober 2022 telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion sepak bola yang digunakan untuk penyelenggaraan Liga Indonesia; mengevaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan dan pengelolaan stadion; dan melakukan investigasi tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan dengan cepat dan transparan.
2. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Gabungan yang melibatkan berbagai pihak seperti FIFA, AFC, PSSI, Polri Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, KONI, dan PT LIB dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia.
3. Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada 4 November 2022. Aturan ini mencakup dari penilaian risiko lokasi penyelenggara pertandingan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait; pembagian zona pengamanan; pengaturan personel dan atribut pengamanan; dan adanya pelarangan penggunaan senjata pengaman tertentu seperti gas air mata, granat asap ataupun senjata api di lokasi penyelenggara. Sebagai regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam pertandingan sepak bola yang sesuai dengan regulasi FIFA dan standar hak asasi manusia, Komnas HAM berharap agar Kapolri melakukan evaluasi secara berkala, dan terus melakukan penguatan kapasitas personel kepolisian dalam penanganan penyelenggaraan kompetisi olahraga, termasuk sepak bola.
4. Polri, melalui Polda Jawa Timur, telah menetapkan 6 (enam) tersangka terkait kasus Kanjuruhan pada 6 Oktober 2022. Adapun 5 (lima) dari 6 (enam) tersangka telah menjalani proses persidangan dan sudah mendapatkan hukuman yang memiliki hukuman tetap (inkracht). Akan tetapi, Komnas HAM menyayangkan pemenuhan berkas Tersangka mantan Direktur PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, yang sampai saat ini belum lengkap karena adanya perbedaan pendapat antara pihak kejaksaan dan kepolisian mengenai pemenuhan unsur terhadap pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Komnas HAM berharap perbedaan pendapat ini dapat segera diatasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
5. Bidpropam Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri terhadap 19 (sembilan belas) personel Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Komnas HAM berharap Polri telah mengambil langkah-langkah disipliner terhadap sejumlah personel tersebut guna menunjukkan komitmen dalam akuntabilitas dan profesionalitas Polri.
6. PSSI telah memutuskan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa pada Januari 2023, dan menghentikan kompetisi Liga 1 BRl dalam rangka proses Evaluasi Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia rampung; dan menyusun aturan turunan dari Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, yakni SOP pengamanan yang membatasi penggunaan atribut kepolisian dalam stadion, sertifikasi security officer (SO) serta kelayakan stadion; melakukan pendampingan sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 oleh Mabes Polri ke Polda dan Polres; memberikan bantuan kepada korban dengan total Rp2.000.000.000,00, dan pemberian bantuan kepada korban luka berat; serta penetapkan aturan suporter tim tamu tidak boleh hadir di stadion pada saat laga tandang, dan pemberian sanksi terhadap klub yang suporternya.
7. PT LIB telah melakukan restrukturisasi jajaran direksinya sehubungan dengan penetapan tersangka Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita: memberikan santunan dan bantuan sosial kepada beberapa korban luka berat yang masih dalam tahap pemulihan; bergabung dalam Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama dengan FIFA, AFC, PSSI, Kepolisian, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan KONI; melakukan sosialisasi Peraturan Kepolisian, Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terhadap Klub-Klub; melakukan langkah jaminan keamanan (risk assessment) mengenai stadion yang digunakan pada musim 2023/2024 yang bekerja sama dengan PUPR dan Polri dengan cakupan aspek infrastruktur, aspek kesehatan, risiko kompetisi, keamanan pada sistem manajemen pengamanan, keselamatan, dan informasi; serta melakukan uji coba sistem keamanan baru pada pertandingan persahabatan antara Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai, dimana tidak ada aparat kepolisian yang berjaga di dalam stadion, dan pengamanan dilakukan oleh steward.
8. PT. Indosiar telah membuat rancangan akhir jadwal Liga 1 musim 2023/2024 dengan jadwal pertandingan dilakukan pada dua waktu, yaitu pukul 15.00 dan 19.00. Beberapa pertandingan yang dikategorikan sebagai "Big Match," seperti Persib vs Persija, Persib vs Arema, dan Arema vs Persebaya, dijadwalkan pada pukul 15.00; melakukan perbaikan jadwal Liga 1 terutama terkait jadwal pertandingan dan potensi pertandingan berisiko tinggi merupakan perbaikan yang penting. Hal ini dapat dibandingkan dengan jadwal Liga 1 musim 2022/2023 yang memiliki tiga jadwal, yaitu pukul 15.00, 18.00, dan 21.00, serta beberapa pertandingan berisiko tinggi dilaksanakan pada jam malam, terdapat perbaikan signifikan.
9. Arema FC telah membentuk satuan tugas tim pemulihan untuk melakukan evaluasi dan perombakan tata kelola klub pasca tragedi Kanjuruhan.
3. Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya dan 12 Anggota Keluarganya
Komnas HAM telah menangani pengaduan pengungsi Rohingya di Indonesia sejak 17 November 2021 perihal pengabaian terhadap pemenuhan hak terhadap yang bersangkutan dan 12 (dua belas) anggota keluarganya.
Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanganan kasus, antara lain:
1. Melakukan pendalaman keterangan kepada Pengadu.
2. Pengungsi beserta anggota keluarganya pada 24 Maret 2022 kembali mendatangi Komnas HAM dan menetap di kantor Komnas HAM RI. Selama proses tersebut, Komnas HAM telah berkomunikasi secara intens dengan Perwakilan UNHCR
3. Mengirimkan surat ke UNHCR mengenai pengaduan, dan upaya pemenuhan hak pengungsi dan solusi permanen bagi keluarga pengungsi tersebut.
4. Melakukan komunikasi dengan perwakilan staf UNHCR pada 12-13 April 2022 mengenai rencana mereka bersama IOM dan CRS untuk melakukan konseling terhadap anak-anak pengungsi, dan dilaksanakan pada 14 April 2022.
5. Mendapatkan tanggapan dari UNHCR Perwakilan Indonesia dengan penjelasan bahwa pihak UNHCR telah berupaya untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar sementara, serta menawarkan sejumlah opsi untuk pemindahan keluarga pengungsi tersebut ke tempat yang lebih layak. Namun, dijelaskan bahwa beberapa opsi tersebut masih ditolak/belum diterima oleh keluarga pengungsi/.
6. Mengirimkan surat undangan kepada UNHCR dan IOM perihal pembahasan tindak lanjut dan langkah konkrit penyelesaian penanganan keluarga pengungsi Melaksanakan koordinasi penanganan keluarga pengungsi Rohingya dan keluarganya bersama UNHCR dan IOM pada 13 Mei 2022, dengan kesimpulanc:
a. UNHCR berkomitmen untuk mencari tempat tinggal layak bagi keluarga pengungsi agar dapat segera dievakuasi dari tempat tinggal sementara di Kantor Komnas HAM, dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, dan kelayakan.
b. UNHCR meminta kepada Komnas HAM untuk mengkomunikasikan rencana tersebut dengan kuasa/pendamping hukum pengungsi tersebut
C. Melakukan koordinasi dengan tim pendamping dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta berkomunikasi dengan Staf UNHCR pada 2-22 Juni 2022, yang pada pokoknya membicarakan rencana pemindahan keluarga pengungsi tersebut ke tempat yang lebih layak sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara UNHCR, CRS, dan pendamping hukum pada 19 Mei 2022. Pada pokoknya, UNHCR dan CRS sudah menawarkan beberapa opsi akomodasi kepada keluarga tersebut.
7. Komnas HAM pada 28 Juni 2022 telah melakukan pendekatan dan negosiasi kembali dengan pengungsi Pengadu, dengan kesimpulan bahwa Pengadu bersedia pindah dari Komnas HAM ke tempat yang lebih layak, dengan syarat permintaan sebagai berikut :
a. Perwakilan Komnas HAM, UNHCR, CRS dan Pendamping Hukum datang secara bersama-sama.
b. Rumah yang disediakan berada di wilayah seputaran Tangerang Selatan (Ciputat atau sekitarnya) dengan pertimbangan kasus hukum anaknya sedang ditangani Polres Tangerang Selatan.
C. Meminta pendampingan dari Komnas HAM dalam proses pemindahannya.
d. Meminta jaminan tidak terjadi lagi kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.
e. Meminta jaminan akses pendidikan dan kesehatan kepada UNHCR sebagaimana yang diterima oleh para pengungsi lainnya.
f. Meminta jaminan pemenuhan biaya hidup terhadap yang bersangkutan dan 12 (dua belas) orang anggota keluarga.
8. Komnas HAM bersama Senior Protection Officer UNHCR, pada 4 Juli 2022 berdialog dengan keluarga pengungsi tersebut, dan terdapat komitmen untuk bersedia pindah dari kantor Komnas HAM, dan telah dicarikan tempat tinggal oleh UNHCR. Selain itu, UNHCR berkomitmen untuk memenuhi tuntutan pengungsi dengan memastikan tempat tinggal layak dan biaya hidup, memastikan jaminan akses pendidikan untuk anak-anak, serta memastikan biaya pengobatan dan kesehatan lainnya.
9. Komnas HAM kembali menerima informasi dari Pengadu pada 08 Maret 2023 perihal pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak terhadap yang bersangkutan bersama dengan 12 (dua belas) anggota keluarganya yang tidak sesuai dengan komitmen UNHCR sebelumnya. Hingga saat ini mereka hanya diberikan fasilitas tempat tinggal, sedangkan pemenuhan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan serta perlindungan hukum sama sekali tidak diberikan sejak terakhir kali pada 4 Juli 2022.
Sebagaimana hal di atas, Komnas HAM kemudian merekomendasikan kepada Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga pengungsi sebagai bentuk upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi sebagaimana diatur dalam Statuta UNHCR dan Konvensi Pengungsi 1951 sebagaimana dimandatkan pada lembaga Saudara. Sebagai usaha monitoring tindak lanjut rekomendasi, Komnas HAM melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan melakukan pemanggilan kepada UNHCR pada 24 Agustus 2023. Pada pokoknya, berdasarkan hasil permintaan keterangan, UNHCR tidak dapat memenuhi tuntutan Pengadu terkait dengan pemberian biaya hidup karena telah diberikan akomodasi tempat tinggal. Sementera itu, terkait akses kesehatan telah disediakan layanan kesehatan di faskes pertama (Puskesmas) dan akses lanjutan ke rumah sakit melalui mitra CWS. Untuk akses pendidikan, UNHCR telah menawarkan kepada Pengadu, namun pengadu menolak karena trauma akan kekerasan seksual terhadap salah seorang anaknya terulang kembali. Terakhir terkait dengan resettlement ke negara ketiga, pihaknya telah melakukan asesment terhadap Pengadu dan akan memprtimbangkan jika terdapat kuota dari negara ketiga.
Berikut daftar rekomendasi Komnas HAM lain yang telah ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sepanjang 2023:
Tabel 3.13 Rekomendasi Komnas HAM yang ditindaklanjuti
| Fungsi | Nama/Resume Kasus | No. | Hasil Tindak Lanjut | Keterangan | Pihak Tujuan | Kategori |
| Pemantauan dan Penyelidikan | kasus gangguan ginjal akut Progresif atipikal pada anak di indonesia | Pemerintah menjanjikan pemberian santunan kepada korban GGAPA sebesar 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 60 juta rupiah bagi korban yang masih memerlukan perawatan medis. | Dapat diakses melalui dengan mengeklik tautan ini | Presiden RI | Pemerinta h Pusat | |
| Pemantauan dan Penyelidikan | Peristiwa Kematian Sdr. IM Akibat Kekerasan dan Pemerasan yang Diduga Melibatkan Oknum Anggota TNI | 1 | Para tersangka oknum TNI telah dilakukan proses hukum dengan putusan penjara seumur hidup terhadap 3 terdakwa | Dapat diakses dengan mengklik tautan ini | Panglima Tentara Indonesia | TNI |
| Pemantauan dan Penyelidikan | Dugaan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon | 1 | Dibentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan IAIN Ambon Tahun 2022. Pihak Universitas menyampaikan tidak berniat untuk | Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon | Lembaga Pendidika n |
| Fungsi | Nama/Resume No. Kasus | No. | Hasil Tindak Lanjut | Keterangan | Pihak Tujuan | Kategori |
| Pemantauan | menindaklanjuti laporan polisi namun meminta pihak LPM Lintas untuk bekerja sama dalam penuntasan laporan kekerasan seksual. Pemerintah | Pemerintah | Pemerinta | |||
| Pemantauan dan Penyelidikan Pemantauan dan | Kasus Penghentian Sementara ASN Pemerintah Kota Payakumbuh Kasus Dugaan Penyiksaan yang Mengakibatkan | EE | Pemerintah Payakumbuh berkomitmen dalam melaksanakan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di kalangan pegawai Negeri Sipil sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Aturan Pendukung lainnya, yaitu dilakukan secara terbuka dan Kompetitif Kabid Propam Polda Jawa Barat telah | Kota Payakumbuh Polda Jawa Barat | h Daerah Kepolisian | |
| Pemantauan dan Penyelidikan | Kasus Dugaan Penyiksaan yang Mengakibatkan Meninggalnya Sdr. Alm. UR | Jawa Barat telah sesuai dengan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan Kapolsek tidak melakukan | Kabid Propam Polda Jawa Barat telah memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap anggota Polsek Panumbangan yang melakukan penangkapan dan Kapolsek Panumbangan karena tidak melakukan pengawasan terhadap | Polda Jawa Barat | Kepolisian |
2.2 Perbaikan dan Penguatan Kapasitas dalam Penanganan Kasus pada Fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan
Untuk mendukung kerja-kerja fungsi pemantauan dan penyelidikan, perbaikan dan penguatan kapasitas dijalankan sepanjang 2023. Upaya-upaya ini dilaksanakan semata-mata guna percepatan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan telah dilakukan mencakup, antara lain :
1. Penanganan kasus yang dijalankan secara lintas fungsi guna penyelesaian kasus yang komprehensif. Pada beberapa kasus, salah satunya konflik masyarakat atas proyek Rempang Eco-City, Pokja Pemantauan dan Penyelidikan bekerja sama dengan Pokja Mediasi dalam penanganannya. Hal ini menjadikan aspek sengketa lahan atas permasalahan tersebut ditangani oleh Pokja Mediasi, dan aspek penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat juga didorong penyelesaian dan tindak lanjut penanganannya oleh Pokja Pemantantauan dan Penyelidikan.
2. Mekanisme gelar kasus sebagai usaha mempertajam temuan dalam suatu kasus dan menguatkan poin-poin rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pembahasan temuan, analisis HAM, kesimpulan, dan poin-poin rekomendasi oleh Pokja Pemantauan dan Penyelidikan dengan mengundang Komisioner dan fungsi-fungsi lain di Komnas HAM guna memperkaya konten rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM dengan memberikan sudut pandang baru dalam melihat kasus-kasus yang ditangani dan memastikan tidak ada poin penting yang terlewat.
3. Pemanggilan/koordinasi dengan pihak-pihak yang diberikan rekomendasi atas satu atau beberapa kasus yang ditangani Pokja Pemantauan dan Penyelidikan guna mempercepat penyelesaian, serta pemenuhan hak korban, tetapi juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam penanganan kasus.
4. Penguatan kapasitas dan pemahaman staf Pokja Pemantauan dan Penyelidikan melalui diskusi dan FGD tentang isu atau topik tertentu dengan mengundang ahli yang berkecimpung dalam isu tersebut, contohnya diskusi mengenai konflik agraria, dan ketenagakerjaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Pada kesempatan tersebut, selain penguatan pemahaman secara konsep, dibahas pula penerapannya dalam kasuskasus yang sedang ditangani.
5. Pelatihan yang ditujukan secara khusus untuk staf Komnas HAM maupun keikutsertaan staf Komnas HAM dalam pelatihan yang diadakan pihak ketiga terkait kemampuan penyelidikan maupun penguasaan atas isu-isu tertentu. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan kasus, dilakukan peningkatan kapasitas staf dalam menjawab berbagai tantangan, seperti contohnya terdapat beberapa kasus yang diselidiki atau dipantau memiliki berbagai macam bukti-bukti digital/elektronik. Penguatan dilakukan dengan mengikutsertakan staf dalam pelatihan Digital Forensik maupun pelatihan Digital Open Source Investigation.
3. Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi
Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi
Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi, didukung oleh Pokja Mediasi, merupakan kelengkapan kelembagaan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi mediasi Hak Asasi Manusia. Pasal 89 ayat (4) UU HAM menyebutkan bahwa terkait dengan pelaksanaan fungsi mediasi dimaksud, Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk:
a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
C. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, pemaknaan rekomendasi sebagai formulasi indikator sasaran strategis ini pada Pokja Mediasi diartikan ke dalam dua pengertian:
1. Rekomendasi tertulis dari Komnas HAM yang ditujukan kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban; dan
2. Rekomendasi tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan, dan terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi. Pada pengertian ini termasuk Kesepakatan Mediasi dan Berita Acara Mediasi.
Merujuk pada Pasal 96 UU HAM mengenai dokumen mediasi, yakni berupa Kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Dimana kesepakatan tersebut merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sehingga dapat diartikan bahwa kesepakatan mediasi merupakan alat bukti yang membebankan kewajiban hukum kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakannya. Selain itu, jika menghendaki para pihak, melalui Mediator Komnas HAM, dapat mengajukan kepada panitera pengadilan negeri, permintaan terhadap kesepakatan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi). Apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat dimungkinkan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan.
Berdasarkan pengertian tersebut, rekomendasi dalam pelaksanaan fungsi mediasi merupakan output dari proses pelaksanaan mediasi HAM, di mana rekomendasi ini dapat dikeluarkan pada masing-masing tahapan berdasarkan karakter kasus yang sedang ditangani.
Mediasi HAM oleh Komnas HAM merupakan salah satu upaya dan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa terkait HAM, dan sebagai mekanisme pemulihan yang efektif, Pasal 89 ayat (4) UU HAM menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti."
Ketentuan-ketentuan lain terkait mediasi Komnas HAM diatur dalam Pasal 96 UU HAM, yakni
1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM,yang ditunjuk sebagai mediator.
2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
Untuk menjalankan fungsi mediasi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 89 ayat (4) UU HAM, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi tidak hanya menunggu permintaan dan kesediaan dari salah satu pihak bersengketa, tetapi dapat mengambil inisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Subkomisi Mediasi dapat bertindak secara proaktif mengajak para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi Komnas HAM.
Dalam menjalankan fungsi mediasi tersebut, pelaksanaan/tata Kelola mediasi diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Komnas HAM Nomor 59A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM; dan
2. Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang SOP Mediasi HAM dan telah diubah dengan Peraturan KOMNAS HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang SOP Mediasi HAM jo. Komnas HAM Nomor 001/KOMNA HAM/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNA HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Hak Asasi Manusia.
Adapun kasus yang ditangani oleh Komnas HAM RI melalui mekanisme mediasi berasal da 5 (lima) sumber, yaitu :
1. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM;
2. Pelimpahan dari Pokja Pemantauan dan Penyelidikan;
3. Pengaduan Masyarakat;
4. Inisiatif Subkomisi Penegakan HAM dan Kelompok Kerja Mediasi; dan
5. Pengaduan dari Kantor Perwakilan Komnas HAM.
Dalam menjalankan fungsi mediasi, dilaksanakan melalui tiga (3) tahapan, yaitu Pramediasi, Mediasi, dan Pascamediasi.
mencari informasi, data upaya mencapai Monitoring pelaksanaan dan fakta dari para pihak kesepakatan para pihak kesepakatan diantara Mediasi Pramediasi dan pihak terkait para pihak asasi memastikan objek kasus monitoring rekomendasi dan kondisi di lapangan / yang disampaikan lokasi secara langsung Komnas HAM memastikan para pihak untuk bersedia menyelesaikan permasalahan melalui mediasi
Tahap pramediasi merupakan proses tahapan yang krusial, mengingat adanya 3 (tiga) kemungkinan output di dalam telaah dan analisa berkas pengaduan masyarakat yaitu :
1. memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU HAM;
2. melakukan pemeriksaan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa;
3. melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi.
Selanjutnya, tahap mediasi adalah tahap kedua dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi. Pada tahapan ini, 2 (dua) output yang dapat dihasilkan, yaitu kesepakatan mediasi dan berita acara mediasi. Tahapan ini mendorong para pihak yang bersengketa baik itu instansi pemerintah, perusahaan milik negara, korporasi, dan Pengadu untuk kesediaan dan kesiapannya dalam mengupayakan mekanisme mediasi.
Pada tahap ini, para pihak yang bersengketa, termasuk pihak lainnya yang terkait dihadirkan dalam pertemuan yang difasilitasi Anggota/Komisioner Komnas HAM sebagai Mediator. Di dalam pertemuan mediasi tersebut Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan kronologi sengketa dan kepentingannya sekaligus harapan masing-masing, mengidentifikasi dan merumuskan kesepahaman bersama, memandung jalannya pembahasan guna tercapainya penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, serta membantu para pihak merumuskan dokumen hasil mediasi. Hasil pertemuan mediasi memungkinkan adanya kesepakatan, baik kesepakatan sebagian maupun sepakat untuk tidak bersepakat diantara para pihak yang bersengketa. Setiap hasil pertemuan mediasi tetap dituangkan ke dalam dokumen berita acara, untuk ditandatangani para pihak dan menjadi pegangan setiap pihak yang bersengketa tersebut.
Selanjutnya tahap ketiga, pasca mediasi, merupakan tahap akhir dalam proses mediasi Komnas HAM. Pada tahap ini, Mediator melakukan monitoring atas pelaksanaan isi kesepakatan mediasi oleh para pihak. Monitoring ini penting untuk melihat sejauh mana para pihak berkomitmen dan menjalankan poin atau butir hasil mediasi yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam Berita Acara Mediasi Komnas HAM. Tindaklanjut dari monitoring pasca mediasi Komnas HAM adalah pertama, adanya berita acara pascamediasi, dan kedua, menerbitkan rekomendasi surat monitoring pasca mediasi yang ditujukan kepada instansi terkait. Sesuai amanat Pasal 89 ayat (4) UU HAM, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dan/atau sebagai pemangku kewajiban guna penyelesaian kasus lebih lanjut.
Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dilakukan sebagai berikut, antara lain :
1. berdasarkan surat tanggapan dan respons resmi atas rekomendasi Komnas HAM, baik dari Pengadu maupun pihak tujuan rekomendasi;
2. berdasarkan informasi dan/komunikasi dari Pengadu terhadap perkembangan kasusnya;
3. berdasarkan pantauan media masa terkait perkembangan kasus yang dikeluarkan rekomendasi;
4. Berdasarkan pengecekan kondisi di lapangan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atau kegiatan pascamediasi; dan
5. Berdasarkan iktikad baik dari para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan kesepakatan mediasi.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Komnas HAM Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008, Komnas HAM pada 2010 menerbitkan Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (SOP Mediasi HAM). Selanjutnya, Komnas HAM melakukan perubahan terhadap
SOP Mediasi HAM dengan dikeluarkannya Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.
Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM tahun 2023 ini merupakan pemenuhan mandat Pasal 97 UU HAM, khususnya dalam bidang mediasi HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai dinamika penanganan kasus-kasus mediasi yang dilaksanakan oleh Subkomisi Mediasi dan Pokja Mediasi sepanjang tahun 2023, baik dari aspek eksternal penanganan kasusnya maupun dari aspek internal di Komnas HAM.
3. 1 Data Penerimaan Kasus
Pokja Mediasi sepanjang tahun 2023 menerima 107 kasus baru dan ada 319 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya untuk ditangani. Berdasarkan data penerimaan kasus tersebut, Pokja Mediasi mengklasifikasikan berdasarkan Isu, Hak, dan pihak Teradu untuk mendapatkan pola-pola terkait penerimaan dan penanganan kasus yang dilakukan. Data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus yang ditangani oleh Pokja Mediasi.
a. Klasifikasi Berdasarkan Hak
Pokja Mediasi membagi kasus yang diterima berdasarkan 11 klasifikasi hak. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada ketentuan BAB III UU HAM, dan satu tambahan berupa klasifikasi lainnya, 11 klasifikasi hak tersebut, yaitu :
1. Hak untuk Hidup (Pasal 9)
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10)
3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16)
4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17-19)
5. Hak atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20-27)
6. Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35)
7. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42)
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-45)
9. Hak Wanita (Pasal 45-51)
10. Hak Anak (Pasal 52-66)
11. Lainnya
Grafik 3.14 Klasifikasi Hak Ditangani
Hak atas Kesejahteraan Hak Mengembangkan Diri = Hak atas Kebebasan Pribadi 96
Berdasarkan data tabel nomor 1 tersebut, dapat digambarkan bahwa mayoritas kasus yang diterima oleh Pokja Mediasi adalah terkait hak atas kesejahteraan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36-42 UU HAM, yaitu sebanyak 86 kasus, jauh lebih banyak dibandingkan dengan klasifikasi hak lainnya yang berkisar antara 0-3 kasus saja. Berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (4) huruf b, yang dimaksud "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak. Sehingga, pola-pola kasus yang diterima oleh Pokja Mediasi erat kaitannya dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU KIHESB). Isu-isu yang berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, di antaranya adalah isu agraria, ketenagakerjaan, dan penggusuran/relokasi.
Lebih banyaknya hak atas kesejahteraan yang dilanggar sejalan dengan jenis isu sengketa yang ditangani Pokja Mediasi pada periode 2023, yang menunjukan bahwa sengketa terkait isu lahan dan ketenagakerjaan menjadi dua isu yang lebih banyak ditangani dibanding isu lainnya pada 2023. Isu sengketa lahan dan ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari hak atas kesejahteraan karena berhubungan langsung dengan hak untuk mempunyai milik sesuatu secara sendiri atau bersama-sama untuk pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum, serta hak untuk tidak dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang, hak atas pekerjaan serta upah yang adil sesuai dengan prestasinya, mendirikan serikat pekerja, memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta terakhir adalah berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain sebangun dengan jenis isu sengketa, jumlah jenis hak yang dilanggar sebangun dengan pihak yang disengketakan dimana pihak yang paling banyak disengketakan adalah pihak perusahaan, pemerintah dan BUMN.
Turunan hak atas pengaduan yang ditangani oleh Pokja Mediasi sebagai berikut.
Hak atas Kepemilikan Tanah 33 Tidak Dipenuhinya Syarat-Syarat Ketenagakerjaan 23 Hak untuk Bertempat Tinggal serta Berkehidupan... Hak untuk Mempunyai Milik Tidak Dipenuhinya Syarat-Syarat Kepegawaian
b. Klasifikasi Berdasarkan Isu
Berkaitan dengan isu, Pokja Mediasi mengklasifikasikan penerimaan kasus berdasarkan 14 (empat belas) klasifikasi, yaitu :
1. Agraria
2. Ketenagakerjaan
3. Penggusuran/Relokasi
4. Aset Negara (BMN/BMD)
5. Intoleransi
6. Kepegawaian
7. Pelanggaran Administrasi Pemerintahan
8. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
9. Ketidakprofesionalan/Ketidaksesuaian Prosedur oleh APH
10. Lingkungan
11. Kesehatan, Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal
12. Kekerasan/Penyiksaan oleh Aparat
13. Non HAM
14. Lainnya
Untuk mendapatkan pola penerimaan kasus berdasarkan isu yang relevan dengan penanganan kasus, Pokja Mediasi mengklasifikan lima (5) besar isu yang paling banyak diterima sebagai gambaran terkait pola-pola kasus yang diterima dan ditangani. Pola penerimaan kasus berdasarkan isu dapat dilihat pada tabel nomor 2 di bawah.
5 Isu terbanyak ditangani mediasi
Lahan/Agraria Ketenagakerjaan Penggusuran Kepegawaian Aset Negara KOMNAS HAM BEFEBLIR INDBVESLA
Sengketa Lahan / Agraria masih merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi
Tipologi sengketa lahan yang struktural, sangat tepat bila diselesaikan melalui proses mediasi. Ketimpangan struktural antara masyarakat ketika berhadapan dengan Negara dan Korporasi menjadikan peran mediasi Komnas HAM sangat dibutuhkan untuk menguatkan posisi masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya konflik sosial.
Grafik 3.15. Klasifikasi Berdasarkan Isu 5 Terbanyak.
Aset Negara Kepegawaian 9 Penggusuran/Relokasi 12 Ketenagakerjaan 23 Agraría 41
Berdasarkan data tabel di atas, mayoritas kasus yang diterima oleh Pokja Mediasi adalah terkait isu agraria sebanyak 35 kasus yang ada kaitannya dengan hak atas kesejahteraan.
c. Klasifikasi Berdasarkan Teradu
Berkaitan dengan pihak yang diadukan atau disebut teradu, Pokja Mediasi mengklasifikan teradu menjadi 13 klasifikasi, yaitu :
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Kelompok Agama dan Penghayat Kepercayaan
4. BUMN/BUMD
5. TNI
6. Polri
7. Perusahaan/Korporasi
8. Peroranganan
9. Organisasi
10. Lembaga Pendidikan
11. Lembaga Pelayanan Kesehatan
12. Kelompok Masyarakat
Untuk mendapatkan pola penerimaan kasus berdasarkan teradu yang relevan dengan penanganan kasus, Pokja Mediasi mengklasifikan lima (5) besar teradu yang paling banyak diadukan sebagai gambaran terkait pola-pola kasus yang diterima dan ditangani. Pola penerimaan kasus berdasarkan isu dapat dilihat pada tabel nomor 3 di bawah.
Grafik 3.16 Klasifikasi Berdasarkan Teradu.
Perusahaan/ Pemerintah BUMN/BUMD Pemerintah Pusat TNI Kor porasi Daerah
Berdasarkan data tabel di atas, mayoritas pihak yang diadukan adalah perusahaan/korporasi sebanyak 29 kasus, menunjukkan bahwa penerapan prinsip Bisnis dan HAM bagi korporasi agar lebih diperhatikan mengingat korporasi mempunyai peran khusus tidak hanya menjalankan fungsi bisnis tetapi harus menghormati HAM. Penerapan Bisnis dengan menghormati HAM sebagai upaya membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat dan untuk mencegah adanya potensi pelanggaran HAM. Adapun klasifikasi pengadu adalah sebagai berikut:
Kelompok Pekerja Kelompok Masyarakat Organisasi (LSM, Serikat pekerja,dII) Kantor Pengacara/Advokat /Lembaga Bantuan Hukum Individu
3.2 Penanganan Kasus
Berdasarkan data kasus yang diterima pada 2023 serta kasus yang masih aktif ditangani, Pokja Mediasi menerima sebanyak 107 kasus sampai dengan Desember 2023, dan sebanyak
445 kasus yang masih aktif dari tahun sebelumnya, sehingga total kasus yang ditangani adalah sebanyak 540 kasus. Pokja Mediasi pada 2023 telah menutup 69 kasus. Berdasarkan data tersebut, kasus yang masih aktif ditangani di tahun 2023 adalah sejumlah 480 kasus.
Berdasarkan penanganan kasus yang ditangani oleh Pokja Mediasi, terdapat beberapa dokumen keluaran yang menjadi bukti penanganan kasus. Dalam proses awal, Pokja Mediasi mengeluarkan surat kasus, kemudian berdasarkan hasil tindak lanjut tersebut, dokumen keluaran yang dikeluarkan beberapa di antaranya adalah Berita Acara, surat rekomendasi, dan surat saran. Ada pun Berita Acara terdiri dari Berita Acara Pramediasi, Mediasi, Pascamediasi, dan Kesepakatan Perdamaian.
Capaian Pokja Mediasi Tahun 2023
a. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2023
Dalam Perencanaan Strategis (Renstra) kelembagaan Komnas HAM 2020-2024, Pokja Mediasi di tahun 2023 ditargetkan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi sebanyak 100 kasus. Berdasarkan target tersebut, Pokja Mediasi telah menangani sebanyak 122 kasus. Kategori dari penanganan kasus tersebut adalah berdasarkan surat rekomendasi yang sampaikan ke pemerintah dan DPR RI, surat saran kepada para pihak, Kesepakatan Perdamaian Mediasi dan Dokumen Berita Acara mediasi. Ada pun rincian dari target dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah.
Target & Realisasi Mediasi
Rekomendasi yang ditindaklanjuti 61 Realisasi capaian kasus 122 100 Target penanganan kasus 100 120 140 0 20 40 60 80
Tabel 4. Target, Realisasi Capaian, dan Rekomendasi yang Ditindaklanjuti.
Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian dari Pokja Mediasi adalah sebesar 122%. Dari data tersebut melampaui target yang ditentukan karena Pokja Mediasi pada 2023 melaksanakan beberapa kegiatan koordinasi dalam rangka percepatan penanganan kasus dengan menggandeng beberapa kementerian/lembaga untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan.
Adapun kegiatan tersebut adalah berkaitan dengan penyelesaian pengaduan atas aset dan rumah dinas PT KAI, selanjutnya koordinasi dengan KLHK atas kasus yang melibatkan KLHK sebagai entitas, kemudian rapat koordinasi atas kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Kasus-Kasus terkait Lahan dan Rumah Dinas PT KAI
Komnas HAM RI menerima 13 pengaduan yang melibatkan PT KAI (Persero) sebagai entitas (perusahaan) selaku Pihak Teradu, maupun Kementerian BUMN secara tidak langsung sebagai Pihak Terkait
Isu atau tema hak yang diadukan berkisar tentang kasus hak atas tempat tinggal dan kasus hak atas kesejahteraan
| Jawa Barat | 6 |
| Jawa Tengah | 2 |
| Jawa Timur | 2 |
| DKI Jakarta | 2 |
| Sulawesi Selatan | 1 |
Dalam rangka mengupayakan percepatan penyelesaian penanganan 8 kasus berkaitan dengan penertiban aset/lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka pada 14 Maret 2023 telah dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan mengundang Kementerian BUMN dan PT KAI (Persero). Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh DAOP dari masing-masing wilayah atas pengaduan.
Dari pertemuan koordinasi tersebut, disimpulkan beberapa hal yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi nomor 010/BA/KH-MD.00.00/IIl/2023. Pada pokoknya disimpulkan beberapa hal berikut:
Kementerian BUMN dan Komnas HAM sepakat untuk merumuskan kebijakankebijakan yang bersifat terobosan dalam rangka penyelesaian kasus KAl;
melakukan penanganan kasus yang dapat diselesaikan secara cepat dan jadi percontohan penyelesaian kasus di daerah lain; dan
sebagai tindak lanjut, Komnas HAM bersama dengan Kementerian BUMN dan PT KAI akan menangani kasus sebagai percontohan penyelesaian kasus PT KAI
Selanjutnya dari hasil pertemuan koordinasi tersebut akan diintensifkan dengan penyusunan MoU dan Perjanjian kerjasama bersama KAl, dan juga akan dilakukan pertemuan berkala untuk penyelesaian bersama atas permasalahan-permasalahan terkait KAl yang diadukan ke Komnas HAM.
Koordinasi penanganan kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK)
Dalam rangka mengupayakan percepatan penyelesaian penanganan kasus yang ada kaitannya dengan KLHK, maka telah dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan KLHK yang dilaksanakan pada 14 Maret 2023. Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderl KLHK beserta jajarannya yang juga dihadiri perwakilan dari masing-masing Direktorat Jenderal terkait. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah isu terkait :
Penetapan hutan produksi dan lahan yang masuk dalam kawasan hutan penyangga
Sengketa lahan hutan tanaman industri
Sengketa lahan yang melibatkan perusahaan
Sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat (hilangnya hak hutan adat)
Sengketa lahan yang masuk dalam Kawasan hutan lindung
Pengrusakan lahan perkebunan
Pengambilalihan lahan garapan
Untuk sebaran wilayah: Sumatera Utara, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk korban: warga masyarakat, komunitas masyarakat adat dan kelompok tani.
Dari pertemuan koordinasi untuk penanganan 15 kasus, disimpulkan beberapa hal yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi nomor 009/BA/KH-MD.00.00/III/2023.
Pada pokoknya disimpulkan beberapa hal berikut :
Bahwa KLHK akan berperan aktif dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kewenangan Komnas HAM dalam memfasilitasi upaya penyelesaian kasus-kasus HAM.
Bahwa KLHK akan melakukan monitoring tidak lanjut penyelesaian kasus-kasus HAM.
Koordinasi dengan K/L untuk kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS
Pokja Mediasi pada 2023 menerima 7 kasus (yang berdampak pada 29 PNS) terkait penjatuhan sanksi PTDH sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat, yang berwenang akibat diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PAN-RB RI, dan Kepala BKN RI Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya (SKB 3 Menteri). Dari kasus yang diterima, wilayah pengaduan tersebut berasal dari Maluku, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan.
Tindak lanjut Komnas HAM
Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pertemuan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Ombudsman RI, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen BKN RI, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menggali informasi dan dasar bagi Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi terkait penyelesaian pengaduan tersebut. Pertemuan dilakukan pada 11 Agustus 2023, dan hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Koordinasi nomor 25/BA/KA- MD.00.00/VIII/2023, pada pokoknya, disampaikan bahwa Komnas HAM akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri Rl, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Negara RI, Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Ombudsman RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI dan fasilitasi penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.
Rapat Koordinasi Pemetaan dan Pemahaman kasus Lahan Masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait Rencana Pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City
Koordinasi ini merupakan bentuk sinergi dan harmonisasi dalam upaya penanganan kasus, serta perwujudan implementasi kewajiban Pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28l ayat (4) UUD Tahun 1945, dan Pasal 8 jo. Pasal 71 UU HAM.
Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa kementerian/lembaga, yaitu : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Investasi RI/Kepala BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Sekretaris Negara RI, Kementerian ATR/BPN RI, Kepolisian RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP)
Di dalam pertemuan, kementerian/lembaga yang hadir memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam penanganan kasus sengketa Pulau Rempang - terkait Proyek Rempang Eco City.
REKAP CAPAIAN MEDIASI 2023 659 SURAT KASUS KESEPAKATAN 9 MEDIASI Surat REKOMENDASI 21 BERITA ACARA 44 PRAMEDIASI BERITA ACARA 44 Surat SARAN 13 MEDIASI KASUS SELESAI 70 BERITA ACARA 4 PASCAMEDIASI (kasus)
Gambar 3.27 Hasil Keluaran Realisasi Capaian.
Dari 122 kasus yang ditangani oleh Subkomisi mediasi, terdapat 21 Rekomendasi yang dikeluarkan untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR RI. Selanjutnya, Pokja Mediasi telah menyelesaikan 70 kasus, dan menutupnya sesuai dengan mandat dan kewenangan Komnas HAM.
Kriteria kasus selesai yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan penanganannya oleh Pokja Mediasi merujuk pada Pasal 91 UU Ham, yang terdiri dari :
a. Dua puluh delapan kasus ditutup karena telah terdapat informasi penyelesaian kasus.
b. Dua puluh delapan kasus ditutup karena sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah ada putusan pengadilan yang telah inkracht.
C. Tiga kasus ditutup karena telah dilakukan pertemuan mediasi.
d. Enam kasus ditutup karena tidak memiliki bukti awal yang memadai, dan tidak ada kesungguhan dari pengadu.
e. Satu kasus ditutup karena pengadu mencabut pengaduannya kepada Komnas HAM f. Satu kasus ditutup karena tidak memiliki bukti awal yang memadai;
g. Dua kasus ditutup karena baik pihak pengadu/teradu tidak bersedia untuk dilakukan mediasi; dan
h. Satu kasus ditutup karena pelimpahan ke bidang pemantauan dan penyelidikan.
b. Highlight Penanganan Kasus Mediasi Tahun 2023
Pokja Mediasi mencatat penanganan sejumlah kasus yang dipandang cukup menonjol, sehingga perlu mendapat perhatian khusus di tahun 2023. Perhatian khusus disini tidak dimaksudkan sebagai perlakuan istimewa, sehingga mengesampingkan penanganan kasuskasus lainnya. Namun, oleh karena karakteristik tertentu dalam kasus-kasus dimaksud (seperti rentan menimbulkan konflik horizontal, sengketa telah berlangsung cukup lama, serta melibatkan banyak pihak dalam sengketanya), maka Pokja Mediasi melakukan penanganan yang lebih intensif.
Kasus-kasus yang dipandang cukup menonjol di tahun 2023 kasus berkaitan dengan isu agraria, pembangunan infrastruktur; kasus berkaitan dengan Tindakan intoleransi dalam pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; dan kasus lahan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah dan/atau korporasi.
a. Kasus Agraria
1. Sengketa Lahan Masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait Rencana Pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City
Komnas HAM menerima pengaduan dari Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) pada 2 Juni 2023 tentang permohonan legalitas lahan masyarakat kampung-kampung di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, dan Audiensi dari Himad Purelang mengenai aksi penolakan warga atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City.
Sejak Agustus 2023, publik digemparkan dengan berita penolakan masyarakat Pulau Rempang terkait rencana relokasi masyarakat dalam pembangunan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) Rempang Eco City. Komnas HAM RI menaruh atensi khusus pada peristiwa bentrok masyarakat Pulau Rempang dengan aparat keamanan pada peristiwa 7 September 2023 dan 11 September 2023 di Kota Batam. Bentrok masyarakat ini sebagai bentuk penolakan masyarakat Pulau Rampang terkait proses pematokan tata batas wilayah dan rencana relokasi masyarakat oleh BP Batam selaku perwakilan Pemerintah dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco City.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM RI melalui Subkomisi Penegakan HAM melakukan urgent response penanganan bersama melalui mekanisme Pematauan dan Mediasi terhadap konflik masyarakat Pulau Rempang terkait penolakan relokasi dalam rencana pembangunan PSN Rempang ECo City sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU HAM.
Tindak Lanjut:
1. Surat kepada Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2023 perihal Permintaan Klarifikasi Mediasi dan Perlindungan.
2. Surat Nomor 486/K/MD.00.00/IX/2023 tanggal 8 September 2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Kapolda Kepulauan Riau dan
Kepala BP Batam perihal Tindak Lanjut Penanganan Kasus, sebagai respons Komnas HAM atas bentrokan 7 September 2023.
3. Pramediasi pada 11 September 2023 di Kantor Komnas HAM RI di Jakarta, yang dihadiri oleh: Sekretaris Daerah Provinsi Batam, Kabidkum Polda Kepri, Asisten Pemerintahan Kota Batam, Wakil Kepala BP Batam dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam.
4. Pramediasi lanjutan dan pemeriksaan lokasi sengketa di Batam, 15-16 Sept
5. Pertemuan Koordinasi dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu: Kemenko Bidang Perekonomian RI, Kementerian Investasi RI/Kepala BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Sekretaris Negara RI, Kementerian ATR/BPN RI, Kepolisian RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Selanjutnya Komnas HAM berharap bahwa jaminan komitmen pemerintah dalam memperbaiki proses pelaksanaan Proyek Rempang Eco City tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang transparan, dan dikonsultasikan dengan masyarakat terdampak
2. Kasus Relokasi Pedagang Kios Renteng Nglangon Yang Berada Di Rt. 04/Rw. 03, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI telah menerima pengaduan Sdr. Heroe Setiyanto, mewakili Warga Kios Renteng Nglangon, pada saat Komnas HAM RI melakukan kegiatan di Kabupaten Sragen. Pada pokoknya, Pengadu melaporkan dugaan kesewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam proses upaya relokasi Warga Kios Renteng Nglangon yang berada di RT 004 RW 003, Karang Tengah, Sragen ke Pasar Sukowati/Pasar Terpadu. Proses tersebut juga diduga terdapat tindakan intimidasi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen. Lebih lanjut, Pengadu menjelaskan hal sebagai berikut:
1. Warga Kios Renteng Nglangon Karang Tengah, Sragen mulai menempati wilayah tersebut sejak 1975, dengan lahan seluas 4.050 m2, yang sebelumnya merupakan bekas rel kereta tebu pada jaman Belanda.
2. Warga kemudian membagi menjadi 75 (tujuh puluh lima) kavling seluas 24 m2 (4x6m) untuk dijadikan tempat tinggal dan diminta Rp10.000,00 per kavling oleh kepala desa pada 1976.
3. Pemerintah Desa Karang Tengah membentuk wilayah tersebut menjadi Rukun Tetangga (RT) dan mewajibkan pajak tahunan sebagai penghuni desa pada 1982.
4. Warga membangun penutupan saluran air, sehingga menambah luas kavling menjadi 36 m2 (6 x 6 m) pada 1991 dan menambah kembali luas kavling sebanyak 18 m2 (3 x 6 m) pada 2009.
5. Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan sosialisasi pada 29 Desember 2022 terhadap Warga Kios Renteng Ngalon untuk relokasi ke Pasar Sukowati, Sragen.
6. Upaya yang telah dilakukan warga terhadap relokasi tersebut, yaitu:
a. melakukan audiensi pertama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen danPerangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen pada 6 Juli 2022, tetapi tidak mendapatkan hasil dan jawaban dari kedua pihak;
b. meminta jawaban dan hasil dari audiensi pertama pada 3 Oktober 2022, tetapi tidak mendapatkan jawaban dari kedua pihak;
c. menyampaikan aspirasinya ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen dan Dinas Koperasi dan Perdagangan pada 29 Desember 2022, tetapi tidak mendapatkan hasil, dan permintaan kompensasi juga tidak diberikan;
d. melakukan audiensi di ruang rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen pada 3 Januari 2023, tetapi tidak mendapatkan hasil.
Selanjutnya pada 11 April 2023, Komnas HAM RI menerima perkembangan aduan dari Pengadu yang pada pokoknya menyampaikan adanya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 303/446-021/2023 tertanggal 5 April 2023 perihal peringatan III, yang meminta Pengadu dan pemilik usaha yang masih berada/berjualan di Kios Renteng RT 4/3, Karangtengah, Sragen untuk mengosongkan/membongkar kios. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dilakukan pengosongan/pembongkaran, maka Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan penertiban kepada warga. Selanjutnya, Pengadu menyampaikan harapan permasalahan tersebut dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh Komnas HAM RI melalui mekanisme mediasi HAM.
Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI melaksanakan pertemuan mediasi dengan pengadu, teradu, dan pihak terkait lainnya bertempat di Kabupaten Sragen untuk mengupayakan alternatif-alternatif penyelesaian bersama sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (4) jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasakan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi yang hadir dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 002/KP/KH-MD.00.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023. Selanjutnya Komnas HAM RI akan melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut baik tertulis maupun langsung kepada Pemerintah Daerah maupun para pihak sebagai bagian dari perwujudan implementasi kewajiban Pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28l ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 8 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Kasus terkait Operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Bahwa Komnas HAM telah menerima pengaduan dari:
1. Surat pengaduan dari Aliansi Mafia Tambang (AMANAT) Kabupaten Sumbawa Barat perihal hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan terhadap Manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
2. Surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa (Amanda Sumbawa) mewakili komunitas masyarakat adat Cek Bocek Selesak Rensuri/ Reen Sury (Suku Berco) perihal penghancuran situs adat (kuburan tua) di atas tanah adat yang terletak di Desa Lawin dan Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI berdasarkan lingkup dan batas kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) jo. Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah melakukan penanganan kasus aduan dimaksud sebagai berikut:
1. Pertemuan pramediasi dengan pihak Perusahaan PT. AMNT pada 8 Juni 2023 di Kantor Komnas HAM RI. Hadir dalam pertemuan Vice President Policy Permitting and Social Impact, SM External Relation Site, Superintendent Social Impact dan Superintendent External Relation Nation. Turut diundang dalam pertemuan tersebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba KESDM).
Pada pertemuan tersebut disimpukan beberapa hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pramediasi Nomor 018/BA/KH.MD.00.00/VI/2023 yang pada pokoknya disampaikan mengenai klarifikasi dari pihak perusahaan dan kesediaan perusahaan untuk difasilitasi penyelesaian melalui mediasi HAM oleh Komnas HAM RI;
2. Pertemuan pramediasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat pada 14 Juli 2023 di Kantor Komnas HAM RI. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Sumbawa Barat dan jajarannya, Staf Ahli Bupati Sumbawa dan jajarannya.
Pada pertemuan tersebut disimpukan beberapa hal yang dituangkan dalam berita acara pramediasi Nomor 021/BA/KH.MD.00.00/VI/2023 yang pada pokoknya disampaikan mengenai klarifikasi dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah atas permasalahan tersebut;
3. Pertemuan pramediasi melalui daring zoom meeting dengan Pengadu pada 21 Juli 2023 untuk mendalami pokok permasalahan, dan opsi penyelesaian yang diharapkan oleh Pengadu;
4. Memfasilitasi pertemuan mediasi pada 26 Juli 2023 bertempat di Kantor Bupati Sumbawa yang dihadiri oleh:
a. Staf Ahli Bupati Sumbawa;
b. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumbawa;
Sukanda selaku Perwakilan Masyarakat Adat Cek Bocek dan didampingi oleh BPH C. AMANDA Sumbawa; dan
d. Senior Manager of External Relation PT AMNT.
Pertemuan mediasi dilaksanakan guna mengupayakan penyelesaian atas Sengketa lahan dan dugaan perusakan situs adat antara Masyarakat adat Cek Bocek Selesak Rensuri/ Reen Sury (Suku Berco) dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Pertemuan mediasi diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian Nomor 004/KP/KH-MD.00.01/VII/2023 yang ditandatangani para pihak, Mediator dan saksi (Lampiran 1).
5. Memfasilitasi pertemuan mediasi pada 27 Juli 2023 bertempat di Kantor Bupati Sumbawa Barat yang dihadiri oleh:
a. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Jajarannya;
b. Koordinator Hubungan Komersial Mineral Ditjen Minerba;
C. Sdr. Muh Erry Setyawan selaku Ketua AMANAT; dan
d. Senior Manager of External Relation PT AMNT.
Pertemuan mediasi dilaksanakan guna mengupayakan penyelesaian atas sengketa hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan dengan PT AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertemuan mediasi diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian Nomor 005/KP/KH-MD.00.01/VII/2023 yang ditandatangani para pihak dan saksi.
Berkaitan dengan kesepakatan tersebut, Komnas HAM Rl mengingatkan Para Pihak memiliki perikatan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata serta kewajiban Pemerintah atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati prinsip HAM sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional yang diatur dalam Konstitusi dan hukum positif Republik Indonesia.
b. Kasus Intoleransi
Sengketa Dugaan Penghalangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh.
Komnas HAM RI telah menerima surat Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh Nomor: 815/MD.00.01/3.5.1/IV/2023 tanggal 17 April 2023, perihal Tindak Lanjut dan Rencana Sidang Mediasi. Pada pokoknya, disampaikan laporan tentang sengketa penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen yang dilaporkan Drs. M. Yahya Arsyad (Ketua Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga) sekaligus disampaikan penanganan yang telah dilakukan Kantor Sekretariat Komnas HAM Rl Provinsi Aceh. Dari penanganan yang telah dilakukan, diperoleh kepastian interes para pihak dan/atau prinsipal yang memungkinkan untuk dinegosiasikan dan memastikan kesediaannya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI dengan adanya Surat Pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaannya untuk dilakukan proses Mediasi HAM oleh Komnas HAM RI.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah memfasilitasi pertemuan mediasi pada 16 Juni 2023, dengan menghasilkan kesepakatan mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas pengaduan yang disampaikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Samalanga dan audiensi Sdr. Taufiq Nugroho, SH., MH., dkk dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang dugaan penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.
Berdasarkan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (4) UU HAM, Komnas HAM RI bermaksud melakukan pertemuan pascamediasi dalam rangka monitoring hasil kesepakatan mediasi pada 2 November 2023
c. Kasus Kepegawaian
Pengaduan mengenai Penjatuhan Sanksi Disiplin PTDH Bagi PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
Berdasarkan data penanganan kasus yang ditangani oleh fungsi mediasi Komnas HAM pada tahun 2023 menerima 9 kasus (yang berdampak pada 31 PNS) tentang penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang akibat diberlakukannya SKB 3 Menteri dari 35 kasus yang diterima Komnas HAM. Wilayah aduan tersebut berasal dari Maluku, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ada kemiripan diantara kasus-kasus PTDH yang diterima dan sedang ditangani oleh fungsi mediasi, yaitu setelah menjalani hukuman pidana, para PNS tidak langsung di jatuhi sanksi PTDH tetapi mendapat sanksi seperti penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan diangkat kembali menjadi fungsional. Beberapa PNS ada yang sudah menempuh upaya hukum ke PTUN dengan putusan meminta PPK membatalkan SK PTDH terkait, tetapi PPK mengeluarkan SK PTDH terbaru setelah membatalkan SK PTDH sebelumnya. Harapan yang disampaikan oleh para pengadu pada intinya adalah permohonan penerbitan rekomendasi dan permohonan pengaktifan kembali PNS yang dijatuhi sanksi PTDH serta solusi alternatif terbaik lainnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28l ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Selanjutnya Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
C. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau;
d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Atas pengaduan tersebut, Subkom Penegakan HAM bidang mediasi melaksanakan pertemuan koordinasi untuk mengupayakan penyelesaian atas pengaduan dan memberikan kesimpulan akhir atas permasalahan.
dokumentasi: Rapat Koordinasi Pembahasan kasus PTDH
3.3 Tantangan Mediasi HAM
Tantangan dan peluang pelaksanaan fungsi mediasi HAM sepanjang 2023 secara lebih rinci akan diuraikan di bawah ini :
1. Internal
Secara internal, Pokja Mediasi mencatat sejumlah isu yang dapat diidentifikasi sebagai tantangan dan peluang sepanjang tahun 2023, sebagai berikut :
a. Efektifitas penggunaan SPH dalam kaitannya dengan penanganan kasus.
b. Dalam pelaksanaan fungsi mediasi, Pokja Mediasi mengacu kepada dokumen panduan yang saat ini berlaku, yakni: Peraturan Komnas HAM Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan tahun 2008; dan Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komnas HAM RI Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan tahun 2010. Kedua dokumen rujukan tersebut telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam substansi materinya agar lebih adaptif dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Di samping itu, guna menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu pula dilakukan penyesuaian dokumen panduan pelaksanaan mediasi HAM, yang direalisasikan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM Administrasi Pemerintah (SOP-AP). Dokumen yang disebut terakhir ini disusun sekaligus sebagai upaya memberikan jaminan kelangsungan karir bagi para pegawai Komnas HAM yang melaksanakan penyelenggaraan mediasi HAM, karena SOP tersebut yang kemudian dapat dijadikan alat ukur kinerja pegawai Komnas HAM di bidang mediasi HAM.
C. Pelaksanaan mediasi di lapangan juga memiliki tantangan tersendiri, Penanganan kasus dengan model hybrid, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan mediasi online.
d. Kebijakan Pemerintah sehingga seluruh kementerian/lembaga diminta untuk melakukan realokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar anggaran instansi-instansi lebih difokuskan pada program kerja yang bersifat urgent. Sehubungan dengan adanya kebijakan realokasi anggaran ini, Pokja Mediasi juga melakukan realokasi anggaran kegiatannya. Dengan adanya pengurangan alokasi anggaran dimaksud, maka dilakukan beberapa pembaruan dalam penanganan kasus, seperti pertemuan konsultasi dan koordinasi.
Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan monitoring pascamediasi melalui e. pertemuan dengan para pihak secara langsung. Pada prinsipnya, pertemuan secara langsung tentu akan memudahkan koordinasi dan strategi komunikasi Pokja Mediasi dengan para pihak untuk melihat sejauh mana pelaksanaan rekomendasi dan kesepakatan mediasi.
f. Terbatasnya anggaran dalam rangka pengembangan gagasan penanganan kasus yang berpeluang strategis ditangani melalui upaya/ pendekatan mediasi. Misalnya untuk penyelesaian kasus-kasus berkaitan dengan BMN dan aset negara.
2. Eksternal
1. Setiap pengaduan yang ditujukan ke Komnas HAM untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme mediasi selalu diikuti oleh harapan yang tinggi dari pengadunya agar kasus terselesaikan. Sayangnya, ekspektasi pengadu ini seringkali sulit terpenuhi dikarenakan sejumlah kendala, di antaranya :
Tidak bersedianya pihak yang bersengketa untuk hadir dalam pertemuan mediasi. a. Ketidakhadiran ini umumnya berasal dari pihak-pihak yang diadukan, dengan berbagai alasan, misalnya: substansi permasalahan sedang dalam proses pengadilan atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; substansi pengaduan dianggap bukan masalah Hak Asasi Manusia, atau karena terhadap substansi permasalahan tersebut telah dilakukan berkali-kali pertemuan namun berakhir tanpa hasil. Merespons kondisi ini, Pokja Mediasi melakukan berbagai upaya, di antaranya: melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang diadukan dalam rangka memberi penjelasan secara komprehensif tentang mediasi Komnas HAM dan manfaat yang dapat diperoleh oleh para pihak; serta melakukan kolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah setempat untuk dapat lebih aktif merespons permasalahan yang terjadi di wilayahnya atau secara bersama-sama dengan Komnas HAM menangani permasalahan yang terjadi.
b. Pihak yang hadir dalam mediasi bukanlah principal. Seringkali, proses mediasi terhambat disebabkan oleh karena pihak yang hadir bukanlah principal (orang yang terkait secara langsung dengan substansi permasalahan). Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak dapat mengambil keputusan penyelesaian yang permanen terhadap substansi permasalahan.
c. Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam menangani permasalahan yang diadukan.
KESIMPULAN
Penanganan kasus-kasus bernuansa HAM di Indonesia melalui fungsi mediasi pada tahun 2023 telah dilakukan melalui berbagai mekanisme guna memastikan upaya penyelesaian yang efektif dan maksimal. Beberapa isu penting yang masih menjadi perhatian dan ditangani pada 2023 adalah terkait isu agraria, ketenagakerjaan, dan penggusuran/relokasi. Mekanisme penanganan kasus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dengan tambahan berbagai inovasi yang mendorong efektivitas penanganan kasus di Pokja Mediasi.
Selain aspek penanganan kasus, pengelolaan administrasi persuratan, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya juga mengalami dampak signifikan sehingga mempengaruhi penanganan kasus di Pokja Mediasi.
4. Capaian Kinerja: Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM
A. Pengamatan Situasi Atas HAM melalui Mekanisme Tim Bentukan Paripurna
Selain penanganan kasus pelanggaran HAM, fungsi pemantauan dalam Pasal 89 ayat (3) UU HAM juga mencakup pengamatan situasi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pengamatan pelaksanaan HAM dilaksanakan dengan melihat gejala atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Pengamatan atau monitoring dapat diartikan sebagai proses yang sistematis dalam memotret dan merekam seluruh kegiatan dan tindakan dari suatu institusi, organisasi atau lembaga pemerintah.
Komponen dari pengamatan adalah pengumpulan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari fact finding (temuan fakta di lapangan), dan dokumentasi yang merupakan proses perekaman dan pengaturan (organizing) seluruh informasi sehingga dapat dengan mudah digunakan dan didiseminasikan. Pengumpulan data, fakta dan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat gejala/pola dalam peristiwa HAM serta menentukan ada tidaknya atau keakuratan temuan dugaan pelanggaran HAM merujuk pada kewajiban Negara terhadap pemenuhan HAM. Metode pelaksanaan pengamatan situasi terhadap pelaksanaan HAM oleh Negara merujuk pada isu strategis yang ditetapkan Komnas HAM dalam Rencana Strategis 2020 - 2024, antara lain:
1. Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra- Pemilu 2024 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM membentuk Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif HAM guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang berfokus pada monitoring rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020. Tim Bentukan Paripurna ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi awal dan early warning bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak 2024 agar menghasilkan sebuah pesta demokrasi rakyat yang tidak hanya bebas, umum, rahasia, jujur dan adil saja, tetapi juga ramah HAM. Rekomendasi awal dan early warning Komnas HAM ini juga diharapkan bisa menjadi panduan bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mencegah keberulangan berbagai bentuk pelanggaran dan permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Tim telah melakukan serangkaian pemantauan dalam kesiapan penyelenggaraan Pemilu, dan menyimpulkan di antaranya :
a. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat
Komnas HAM mencatat proses pemutahiran data pemilih bergantung padaperekaman KTP elektronik dan Data Pemilih Berkelanjutan yang berasal dari data pemilih tetap pada pelaksanaan pemilu terakhir harus terus dilakukan denganmeningkatkan koordinasi di antara stakeholders terkait seiring dengan sosialisasi yang masif juga harus dilakukan pada pemilih pemula dan kelompok rentan. Komnas HAM mencatat walaupun telah ada perbaikan dalam proses penerbitan e-KTP sebagai syarat untuk warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya, tetapi masih banyak kendala baik dari aspek teknis, regulasi jaringan internet/infrastruktur kondisi, geografis dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.
b. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan
Penyediaan TPS yang akses bagi pemilih disabilitas belum bisa terpenuhi seluruhnya karena adanya kendala ketersediaan ruang publik yang memadai bagi pembuatan TPS.Terkait pemenuhan hak pilih bagi pasien di rumah sakit tidak tersedianya TPS khusus/keliling diduga masih akan menjadi kendala bagi pasien dan keluarganya untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam hal pemenuhan hak pilih di lapas proses perekamanan e-KTP dilakukan secara aktif oleh petugas dukcapil berkoordinasi dengan KPU dan lapas, tetapi masih terkendala tidak tersedianya data diri warga binaan secara lengkap.
c. Aspek Kerawanan
Belum ada peta kerawanan pemilu berdasarkan aspek kesehatan dan bencana alam. Hal ini menjadi penting karena Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan menggunakan UU yang sama seperti pemilu serentak tahun 2019, sehingga beban kerja KPPS masih sama seperti sebelumnya, dan dapat menimbulkan peristiwa berulang kembali terkait kelebihan beban kerja KPPS.
d. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Petugas KPPS
Komnas HAM pada pemilu 2024 masih melihat bahwa kejadian yang sama dapat terulang kembali mengingat dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 masih sama dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu tidak akan membawa banyak perubahan dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Komnas HAM Belum menemukan adanya regulasi dalam penyelenggaraan pemilu yang adaptif terhadap situasi pandemi dan kedaruratan kesehatan sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan sehingga kesehatan dan keselamatan publik lebih terjamin.
e. Penyelenggara Pemilu
(1) Komnas HAM menemukan beberapa pemerintah daerah telah menganggarkan kebutuhan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, terutama untuk pilkada melalui dana cadangan berdasarkan perda dan keputusan gubernur maupun keputusan bupati/walikota, tetapi dalam hal dukungan bagi pemilu nasional terkendala adanya keterbatasan anggaran yang bisa digunakan yang harus disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan daerah.
(2) Dalam hal tata kelola pengadaan dan pendistribusian logistik yang sebagian besar dilakukan secara terpusat menjadi salah satu penyebab keterlambatan, dan tertukarnya surat suara, sehingga menambah beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat bawah.
(3) Komnas HAM mencatat pelaksanaan bimtek dan buku panduan bagi petugas KPPS masih sangat terbatas, sehingga pengetahuan dan pemahaman tidak merata. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaannya beban kerja terpusat hanya pada mereka yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas, walaupun telah ada pembagian tugas yang tegas di antara penyelenggara tersebut.
(4) Rendahnya minat masyarakat untuk terlibat menjadi petugas KPPS, PPS, dan PPK serta pengawas pemilu, khususnya bagi mereka yang berusia produktif dan memenuhi syarat pendidikan.
(5) Dalam hal pengawasan adanya ujaran kebencian, hoaks serta isu SARA di media sosial peran pengawasan oleh Bawaslu masih terkendala kewenangan untuk melakukan pengawasan yang hanya terbatas pada saat masa kampanye, dan terhadap media sosial yang didaftarkan secara resmi kepada KPU oleh peserta pemilu.
(6) Dalam hal penegakkan hukum pemilu keengganan masyarakat untuk menjadi saksi baik saksi pelapor maupun saksi peristiwa menjadi kendala yang masih terjadi.
2. Situasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Para Pembela HAM (Human Rights Defenders/HRD)
Pembela HAM adalah mereka yang bekerja dan beraktivitas mempromosikan HAM, berada di garis depan perjuangan dan penghormatan HAM untuk menyuarakan aspirasi publik. Orang yang dirampas kebebasannya termasuk dalam kategori kelompok rentan dan beresiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia karenanya keamanan dan kesejahteraannya menjadi tanggung jawab pejabat yang melakukan penahanan.
Para pembela HAM perlu dipenuhi dan dihormati hak asasi dan martabatnya sebagai manusia. Untuk itu, diperlukan pemantauan situasi dan kondisi para pembela HAM sebagai bagian yang integral dari suatu sistem untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk kegiatan-kegiatan dan perjuangan hak asasi manusia; Komnas HAM melakukan asesmen kasuskasus Pembela HAM di Komnas HAM untuk melihat efektifitas dan urgensi kasus.
Di tengah keterbatasan regulasi (hukum positif) yang secara khusus memberikan perlindungan kepada para HRD, Komnas HAM telah melakukan beberapa inisiasi dalam melindungi para HRD, dimulai dengan penyusunan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 (Perkom 5/2015), adanya SOP pada Biro Dukungan Penegakan HAM, memasukan komponen HRD dalam sistem pengaduan (SPH) serta membentuk Tim Pembela HAM. Komnas HAM pada 2021 menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP 6/2021). Dalam SNP ini, terdapat beberapa aspek yang semakin memperkuat perlunya perlindungan bagi para HRD, di antaranya: kerangka hukum pembela HAM, definisi pembela HAM, aktor dan bentuk pelanggaran HAM bagi pembela HAM, hak para pembela HAM, kewajiban negara dan tanggung jawab aktor nonnegara (non-state actor) terhadap para pembela HAM. Terkait hal ini Komnas HAM melakukan Diseminasi SNP Pembela HAM ke beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait perlindungan pembela HAM.
Komnas HAM juga melakukan reviu Peraturan Komnas HAM tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (Perkom 5/2015), dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan revisi Perkom 5/2015 tersebut, dan melakukan asesmen kebutuhan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/organisasi HAM terkait penanganan HRD, dan merekomendasikan hasil asesmennya.
3. Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Tragedi Kemanusiaan Di Stadion Kanjuruhan Malang, 1 Oktober 2023
Komnas HAM telah membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 10 Januari 2023. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan memantau implementasi rekomendasi
Komnas HAM oleh para pihak, melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan rekomendasi serta melakukan kegiatan lain yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan rekomendasi
Sejak dibentuk, Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kanjuruhan telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain :
a. monitoring persidangan kasus Kanjuruhan;
b. memberikan Pendapat HAM/Amicus Curiae dalam Sidang Tragedi Kanjuruhan;
c. melakukan permintaan keterangan sejumlah ahli;
d. menerima audiensi dari sejumlah koalisi masyarakat sipil;
e. melaksanakan focus group discussion penanganan dan pemulihan korban Tragedi Kanjuruhan;
f. meminta keterangan PSSI dan PT LIB terkait implementasi rekomendasi Komnas HAM;
meminta keterangan Polda Jawa Timur mengenai proses penegakan g. hukum Tragedi Kanjuruhan, terutama pemenuhan berkas perkara tersangka Sdr. Ahmad Hadian Lukita, mantan Direktur PT LIB;
h. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, mengenai tindak lanjut penyempurnaan dan sinkronisasi database korban Kanjuruhan dan memorialisasi Tragedi Kanjuruhan.
Adapun capaian Tim Monitoring Rekomendasi Kanjuruhan adalah :
1) Tim berhasil mencatat adanya tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM dari sejumlah pihak terutama dari Pemerintah RI, Polri, PSSI, PT LIB.
2) Adanya upaya dari Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten di Jawa Timur dalam penanganan pemulihan korban, terutama dalam pemutakhiran data korban sebagaimana tindak lanjut FGD Penanganan Korban Kanjuruhan yang diselenggarakan Komnas HAM.
3) Tim menerbitkan sikap Komnas HAM kepada publik secara berkala secara tertulis (siaran pers) mengenai perkembangan kasus Kanjuruhan.
4) Adanya analisis hukum tentang indikasi dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam Tragedi Kanjuruhan, yang hasilnya tidak ada dugaan pelanggaran HAM yang berat.
4. Tim Bisnis dan HAM
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia yang diadukan ke Komnas HAM jumlahnya cukup banyak dan selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan penanganan dan penyelesaiannya belum optimal, yang mengakibatkan korban pelanggaran HAM kesulitan untuk memperoleh pemulihan hak-haknya. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan harus diwujudkan secara merata tanpa terkecuali.
Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh Korporasi di Indonesia diperlukan suatu rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran publik dalam implementasi prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM dalam kegiatan bisnis korporasi.
Tim Bisnis dan HAM melakukan berbagai kegiatan seperti Pelatihan, Terlibat dalam meminta masukan publik terkait penyusunan SNP Bisnis dan HAM, Diskusi tentang Relevansi antara bisnis dan HAM dan menghadiri Konferensi Bisnis dan HAM di Jenewa
5. Tim Pengamatan Situasi HAM Menuju Dialog Kemanusiaan di Papua
Permasalahan HAM di Papua masih menjadi atensi Komnas HAM pada tahun 2023. Hal ini dilatarbelakangi dengan tidak membaiknya kondisi HAM di Papua dengan siklus kekerasan yang tidak kunjung menurun, justru meningkat. Berdasarkan data monitoring dalam kurun waktu Januari - Desember 2023, Komnas HAM menemukan setidaknya 114 peristiwa HAM. Dari total tersebut, sebanyak 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata.
Lingkup peristiwa mencakup dugaan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik berupa serangan, baik terhadap aparat penegak hukum (APH) maupun masyarakat sipil, perusakan fasilitas publik, kekerasan APH, penegakan hukum yang bermasalah, kekerasan terhadap Pembela HAM, kriminalisasi, kontak tembak antara APH dan kelompok sipil bersenjata (KSB) dan lainnya. Sementara lingkup Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) mencakup permasalahan agraria, ketenagakerjaan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan hakhak kelompok rentan.
Selama 2023, Komnas HAM melalui Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan yang Komprehensif (Tim Papua) telah melakukan penguatan pemahaman isu-isu di Papua, melakukan pengamatan situasi HAM baik langsung maupun melalui media, penanganan kasus-kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM yang menjadi atensi publik, serta memperkuat fungsi koordinasi dengan stakeholders. Modalitas tersebut memperkuat peran Komnas HAM dalam menciptakan perdamaian di Papua.
Selain itu, hingga Desember 2023, Komnas HAM telah menerima sebanyak 100 aduan dengan sebaran wilayah sebagai berikut.
Sebaran Wilayah Kab Nduga Kab Manokwari Kab Keerom Kab Mimika Kota Jayapura 20 25 30 35 0 5 10 15 Kabupaten Kab Kab Kota Kab Kab Kab Kab Mimika Kab Keerom Kab Nduga Kepulauan Jayapura Jayapura Yahukimo Jayawijaya Manokwari Merauke Yapen Jumlah 32 10 6 6 5 4 4 4 4 3
Jumlah pengaduan terkait dengan permasalahan Papua cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021 - 2023.
Tabel 3.14 Jumlah aduan Papua 2021-2023
| No. | Tahun | Jumlah Aduan |
| 1. | 2021 | 57 |
| 2. | 2022 | 79 |
| 3. | 2023 | 100 |
Sementara itu, kategori hak, isu dan tindakan yang diduga dilanggar dapat digambarkan dalam grafis sebagai berikut.
Hak yang diadukan 45 40 T 35 30 25 20 15 10 5 0 04. HAK 07. HAK ATAS 01. HAK UNTUK 06. HAK ATAS RASA MEMPEROLEH KESEJAHTERAAN HIDUP AMAN KEADILAN Jumlah 34 21 21 14
Isu dan Tindakan HAM yang Dilaporkan²
Isu aduan Ketenagakerjaan Kepegawaian Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat Konflik Bersenjata Ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur.. Agraria 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Ketidakprofesion alan / Kekerasan Konflik Agraria ketidaksesuaian dan/penyiksaan Kepegawaian Ketenagakerjaan Bersenjata prosedur oleh oleh Aparat APH Series1 16 16 14 11 8 8
| Agraria | Ketidakprofesion alan / ketidaksesuaian prosedur oleh APH | Konflik Bersenjata | Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat | Kepegawaian | Ketenagakerjaan | |
| Series1 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 |
Isu dan Tindakan HAM yang Dilaporkan3
Sementara dari potret Situasi HAM berdasarkan monitoring media, sejak Januari - Desember 2023, sebaran 114 peristiwa HAM ditinjau dari bulan kejadian dapat digambarkan dalam tabel berikut.
Peristiwa HAM di Papua Tahun 2023
20 18 15 10 10 5 0 Januari Maret Mei Juli September November Februari April Juni Agustus Oktober Desember
Adapun tipologi tindakan yang dipotret dapat diuraikan dalam grafik berikut.
3 Klasifikasi berdasarkan isu dan tindakan yang paling banyak diadukan sepanjang 2023
Tipologi Tindakan Serangan terhadap APH 18 Serangan terhadap 35 Masyarakat Sipil 18 Perusakan fasilitas publik 15 Kekerasan oleh APH Penegakan Hukum 20 Kekerasan terhadap HRD Kontak tembak 15 kelompok sipil bersenjata - APH Konflik Agraria Kriminalisasi Masyarakat Hak ketenagakerjaan Hak atas pendidikan Hak atas kesehatan 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Sementara itu, 81 peristiwa berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan yang dicatat dalam pantauan media di tahun 2023 meliputi kontak tembak antara aparat TNI/Polri dan KSB; serangan terhadap sipil diantaranya penembakan, penganiayaan, pembunuhan, penyanderaan, pembakaran rumah sipil, penembakan pesawat, serangan terhadap fasilitas publik; serangan terhadap aparat TNI/Polri oleh Orang Tak Dikenal (OTK) dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Gambaran kondisi konflik bersenjata dan kekerasan di Papua pada tahun 2023 ini secara lebih rinci bisa dilihat persebarannya di wilayah-wilayah provinsi di Papua pada gambar berikut.
2 Klasifikasi berdasarkan hak yang paling banyak dilanggar sepanjang 2023
Gambaran Persebaran Wilayah Kondisi Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Papua Tahun 2023
Papua Barat Daya Papua Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan
Selama Tahun 2023, Tim Papua menggunakan 3 (tiga) pola strategi atau pendekatan dalam penanganan isu/permasalahan HAM di Papua, yaitu:
1. Pengamatan Situasi HAM di Papua; Strategi ini bertujuan untuk menciptakan situasi HAM yang kondusif. Pada tahun 2023, penanganan dan pemenuhan hak-hak pengungsi menjadi fokus Tim, khususnya pengungsi Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Selain itu, juga dampak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, diantaranya Provinsi Papua Pegunungan.
2. Penanganan Perkara Pelanggaran HAM di Papua; Merupakan upaya respons cepat tanggap Komnas HAM terhadap kasus yang berdimensi nasional, termasuk pemantauan persidangan. Untuk memperkuat temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, diskusi ahli dan monitoring implementasi rekomendasi juga menjadi strategi untuk memperkuat hasil penanganan Komnas HAM. Beberapa penanganan perkara dilakukan Komnas HAM untuk Peristiwa Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada Januari dan Juli 2023. Selain itu, juga monitoring proses persidangan kasus Mutilasi warga Nduga di Timika, Papua.
3. Penguatan Fungsi Koordinasi dan Konsiliasi; Merupakan upaya Komnas HAM untuk mendorong adanya koordinasi dan konsolidasi dalam mendorong upaya perdamaian di Papua. Termasuk diantaranya adalah identifikasi stakeholders, perumusan konsep dan strategi menuju dialog damai serta penguatan fungsi lobby, koordinasi lintas stakeholders dan penguatan jejaring. Beberapa upaya koordinasi dan penguatan jejaring yang sudah dibangun selama tahun 2023, antara lain dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Lemhanas, Akademisi, termasuk stakeholders seperti Pemda Provinsi Papua (Jayapura), Pemprov Papua Tengah (Nabire) dan Pemprov Papua Barat (Manokwari).
6. Pengamatan Situasi HAM Konflik Masyarakat Pulau Rempang terkait Sengketa Lahan dan Penolakan Relokasi dalam Rencana Pembangunan PSN Rempang Eco City.
Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Ketua Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) pada 2 Juni 2023 perihal permohonan legalitas lahan masyarakat kampung-kampung di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dan audiensi dari Himad Purelang mengenai aksi penolakan warga atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City.
Berdasarkan hal tersebut, dan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU HAM, Komnas HAM telah menindaklanjuti dengan melakukan penanganan kasus melalui surat menyurat, Pra Mediasi kepada para pihak, serta melakukan pemantauan proaktif ke Kota Batam dan Pulau Rempang. dari hasil pengamatan tersebut diperoleh beberapa informasi, data dan temuan faktual.
Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan, sebagai upaya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, Komnas HAM merekomendasikan kepada:
1) Menteri Bidang Perekonomian RI
a. Melakukan peninjauan kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang sebagai PSN Rempang Eco City berdasarkan Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.
b. Mengarusutamakan hak asasi manusia dalam menyusun dan menetapkan kebijakan terkait perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
C. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian nasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia.
d. Melakukan pengawasan dan intervensi terhadap implementasi kebijakan di bidang perekonomian nasional sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bidang perekonomian nasional.
2) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)
a. Mengarusutamakan hak asasi manusia dalam menyusun dan menetapkan kebijakan terkait investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
b. Mengutamakan keterlibatan serta persetujuan masyarakat (community consent) dalam penyusunan rencana Proyek Strategi Nasional (PSN).
C. Pelaksanaan PSN dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (free, prior and informed consent) serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyatakan bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan tidak boleh membiarkan satu orang pun tertinggal (no one left behind).
d. Memastikan pembangunan PSN tidak menggusur kearifan lokal dan pemenuhan hak dasar masyarakat ada.
e. Melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai melalui pendekatan kultural dan humanis terkait rencana pembangunan PSN dan relokasi masyarakat sebagai dampak pembangunan PSN.
3) Menteri ATR/BPN
a. Tidak menerbitkan HPL di atas lahan yang masih bersengketa / belum clean and clear, sampai dengan tercapainya penyelesaian bersama atas permasalahan.
b. Mempertimbangkan pendaftaran tanah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.
4) Kapolri
a. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan dan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan secara imparsial, bebas intervensi, transparan serta akuntabel.
b. Tidak terlibat secara prosedural dalam kasus sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Melakukan perlindungan secara prosedural, bebas intimidasi dan kekerasan C. kepada masyarakat Pulau Rempang.
d. Memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik, tetapi juga dugaan tindak pidana.
e. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelibatan aparat kepolisian dalam penanganan peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan 11 September 2023 di Kota Batam, termasuk penambahan aparat dalam antisipasi aksi masyarakat Pulau Rempang di kemudian hari.
f. Melakukan evaluasi mengenai penempatan aparat keamanan di pos-pos terpadu yang menimbulkan keresahan dan intimidasi kepada masyarakat.
Memberikan jaminan pemulihan trauma psikologis dan fisik terhadap g. masyarakat, terutama anak-anak, yang terdampak peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang.
h. Melakukan evaluasi terhadap status penahanan dan perkara hukum yang disangkakan kepada 8 (delapan) orang tahanan terkait peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan 34 (tiga puluh empat) orang tersangka terkait peristiwa 11 September 2023 di Kota Batam.
i. Mengupayakan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai penyelesaian efektif terhadap proses hukum masyarakat yang menjadi tahanan pada peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan yang menjadi tersangka pada peristiwa 11 September 2023 di Kota Batam.
j. Menjamin penggunaan kekuatan berlebih sebagaimana peristiwa 7 September 2023 yang lalu tidak terulang kembali, dengan menjamin pengerahan aparat dilakukan secara proporsional dan tidak menggunakan gas air mata dalam pelaksaan tugas pengamanan aksi masyarakat.
B. Capaian Kinerja: Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Yudisial (1 hasil penyelidikan)
1. Pelanggaran HAM yang Berat Aceh
Komnas HAM pada 8 Oktober 2013 telah membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh terhadap 5 peristiwa, yaitu (1) Peristiwa Jambo Keupok, 2003; (2) Peristiwa Simpang KKA, 1999; (3) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, 1989-1998; (4) Peristiwa Timang Gajah, 2000-2003; dan (5) Peristiwa Bumi Flora 2001. Empat dari lima peristiwa tersebut telah selesai penyelidikannya dan telah diserahkan kepada Jaksa Agung RI untuk ditindaklanjuti.
Sidang Paripurna Komnas HAM 10 Januari 2023 memutuskan memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh untuk melanjutkan penyelidikan Peristiwa Bumi Flora Aceh Timur 2001, melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023. Selanjutnya, terdapat perpanjangan dan perubahan keanggotaan tim melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 5 September 2023.
PT Bumi Flora adalah perusahaan perkebunan di Dusun Pelita, Desa Alur Rambut, Kecamatan Banda Alam (sebelumnya Kecamatan Idi Rayeuk), Kabupaten Aceh Timur. Salah satu lokasi pemukiman karyawan PT Bumi Flora adalah Afdeling IV PT Bumi Flora yang dihuni oleh + 52 KK. Kamis, 9 Agustus 2001 adalah hari libur bagi karyawan PT Bumi Flora yang menempati perumahan karyawan di Afdeling IV. Seperti biasanya para karyawan yang sedang libur akan berangkat ke Pasar Peureulak untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tersebut hanya dilakukan seminggu sekali. Untuk pergi ke pasar, perusahaan telah menyiapkan mobil yang akan menjemput mereka pada 08.00 WIB.
Namun pada hari itu sekitar pukul 07.30 WIB, datanglah sekelompok orang yang tidak dikenal dan memakai pakaian loreng serta membawa senjata api masuk ke lokasi perkebunan. Kemudian kelompok ini mendatangi rumah-rumah para karyawan dan memerintahkan pada setiap warga laki-laki untuk berkumpul. Para laki-laki dibariskan dalam beberapa barisan dan masing-masing diminta membuka baju serta berjongkok dengan tangan di atas paha. Setelah itu salah seorang dari kelompok tersebut bertanya kepada Mandor Kepala Afdeling IV. Tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, orang tersebut selanjutnya menembak kemudian terdengar rentetan tembakan yang mengarah kepada barisan warga lakilaki. Pada saat itu juga terjadi penembakan lainnya terhadap warga laki-laki yang masih berada di luar barisan/sekitar lokasi kejadian.
Peristiwa Bumi Flora memasuki tahun ketiga penyelidikannya dengan pemeriksaan lanjutan terhadap 1 orang saksi, diskusi kelompok terarah dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat di Aceh, pendamping korban, akademisi Universitas Syiah Kuala Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh serta pengumpulan data dari KKR Aceh. Pada tahun 2023, penyelidikan peristiwa Bumi Flora masih belum dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya (tim diperpanjang sampai Juni 2024). Pada tahun ini, Perwakilan Aceh juga menjadi bagian dalam tim, yang diharapkan dapat mengoptimalisasi kinerja penyelidikan.
2. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Sdr. Munir Said Thalib
Peristiwa kematian aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004 masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Indonesia. Kematian MUNIR dilaporkan 2 (dua) jam sebelum pesawat Garuda Indonesia GA 974 dari Singapura menuju Amsterdam mendarat atau pukul ±04.05 waktu setempat di atas wilayah Hongaria. Nederlands Forensic Institute (NFI) menyimpulkan bahwa kematian Munir disebabkan oleh keracunan arsenik akut. Pasca 3 (tiga) bulan kematian Munir, pada 23 Desember 2004, Pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengungkap kasus kematian Munir melalui Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004. Secara singkat, TPF dibentuk untuk membantu Penyidik Polri dalam mengungkap kasus meninggalnya Munir dan melaporkan serta merekomendasikan kebijakan kepada Presiden dengan masa kerja 23 Desember 2004 - 23 Juni 2005.
Proses hukum terhadap kematian Munir melibatkan sejumlah pihak, baik institusi Negara maupun BUMN. Adapun dakwaan Pasal yang dikenakan kepada Pelaku adalah Pembunuhan Berencana (340 KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, dan Pemalsuan Surat. Namun, dari 7 (tujuh) tersangka yang ditetapkan oleh Penyidik, hanya 3 (tiga) pelaku yang ditetapkan bersalah atas dakwaan pasal Pembunuhan Berencana atau Pemalsuan Surat. Hal ini sangat terkait dengan tuntutan rasa keadilan dari pihak keluarga korban.
Pada 6 September 2022, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib. Hal ini menindaklanjuti hasil laporan 2 (dua) tim bentukan Komnas HAM, yaitu Tim Kajian, Data, Faktam dan Pendapat Hukum Kasus Pembunuhan Munir dan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir, serta putusan Majelis Eksaminasi yang dibentuk Komnas HAM. Mengingat belum selesainya kerja-kerja tim penyelidikan, berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 11 Tahun 2023 dan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 26
Tahun 2023, memperpanjang masas tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib.
Tim dibentuk dengan tugas untuk melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup atas peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam suatu rangkaian peristiwa kekerasan terhadap Human Rights Defender (HRD) dalam kurun waktu pasca reformasi yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Dalam menjalankan tugasnya, sepanjang tahun 2023 tim telah melakukan berbagai kegiatan penyelidikan, di antaranya:
a. Menyusun rencana kerja penyelidikan tim tahun 2023.
b. Melakukan diskusi dengan beberapa ahli terkait unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan atas peristiwa Pembunuhan Munir.
C. Mengidentifikasi dan menyusun matriks Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat (Kejahatan terhadap Kemanusiaan) dalam Kematian Munir.
d. Menyusun list barang bukti yang diperlukandan saksi yang akan dilakukan permintaan keterangan.
e. Melakukan profiling terhadap para pihak terkait dan saksi-saksi yang akan dimintai keterangan.
Atas beberapa kegiatan yang telah dilakukan, tim penyelidikan saat ini telah memiliki matriks rencana aksi kerja penyelidikan yang akan dilakukan oleh tim serta matriks barang bukti dan saksi-saksi serta saksi ahli yang berkaitan dengan Peristiwa tersebut. Tim penyelidikan juga telah mengidentifikasi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atas peristiwa dimaksud, yang dapat ditindaklanjuti dengan melakukan rangkaian penyelidikan yang telah disepakati dalam tim guna menemukan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya tim juga menemukan sejumlah tantangan, secara internal dapat dilihat dari banyaknya kesibukan anggota tim yang terlibat dan beban tugas pokok dari masing-masing anggota tim sehingga sulitnya menentukan waktu yang sama untuk melakukan rapat atau diskusi tim. Secara eksternal beberapa tantangan yang ditemukan adalah tekanan publik yang cukup tinggi terhadap Komnas HAM untuk penyelesaian kasus Pembunuhan Munir Said Thalib, selain itu tim juga menemukan berbagai tantangan untuk melakukan penyelidikan dalam pemanggilan terhadap saksi-saksi yang dituju. Sampai saat ini, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Sdr. Munir Said Thalib terus melanjutkan tugas-tugas penyelidikan yang diembankan kepada Tim.
C. Capaian Kinerja: Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Pemenuhan Hak-Hak Korban (1 rekomendasi kebijakan/750 SKKPHAM)
Komnas HAM telah melaksanakan kewenanganya dalam melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terhadap 16 peristiwa, yaitu: 1) Timor-Timur 1999 (telah disidangkan); 2) Tanjung Priok 1984 (telah disidangkan); 3) Abepura 2000 (telah disidangkan); 4) Trisakti I, Semanggi I dan Semanggi Il 1998; 5) Kerusuhan Mei 1998, 6) Wasior 2001-2002 dan Wamena 2003; 7) Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; 8) Talangsari 1989; 9) 1965-1966; 10) Penembakan Misterius 1982-1985; 11) Simpang KKA 1999; 12) Jambu Keupok 2003; 13) Pembunuhan Dukun Santet 1998; 14) Rumoh Geudong 1989-1998; 15) Paniai 2014 (telah disidangkan); dan 16) Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya 2000-2003
Pada 10 Januari 2023 Komnas HAM membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2023 untuk mendorong langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, termasuk mendorong Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti 12 kasus yang telah diselidiki. Perbedaan paradigma antara Kejaksaan Agung RI dan Komnas HAM menjadi penyebab terhambatnya proses penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Berbeda dengan 2022 telah terjadi 1 (satu) kali pengembalian berkas, pada 2023 tidak terjadi pengembalian berkas kasus dari Kejaksaan Agung RI kepada Komnas HAM.
Pada 11 Januari 2023 Presiden Joko Widodo mengakui dan menyatakan penyesalan negara atas terjadinya 12 peristiwa PHB hasil penyelidikan Komnas HAM. Hal ini menjadi pemecah kebekuan terhadap proses penyelesaian kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyelesaian kasus. Selain itu, momen ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk berusaha memulihkan hak para korban secara adil dan bijak, tanpa menegasikan penyelesaian melalui mekanisme yudisial.
Pengakuan Presiden tersebut, ditindaklanjuti dengan pembentukan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023. Inpres Nomor 2 Tahun 2023 menugaskan 19 Menteri/Pimpinan Lembaga, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan kewenangan masingmasing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM berupa: pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana; dan mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi. Sementara itu, Keppres Nomor 4 Tahun 2023 membentuk Tim Pemantau Penyelesaian Pelanggaran HAM Non Yudisial (PPHAM) yang bertugas untuk: memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 bulan sekali.
Pasca pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2023 atas laporan dan rekomendasi TPPHAM, Komnas HAM menerima banyak pertanyaan dari kelompok korban terkait bentuk-bentuk pemenuhan hak yang dapat diberikan oleh pemerintah. Pada akhir Januari 2023. Komnas HAM menerima keluarga korban Kerusuhan Mei 1998 dan Tanjung Priok yang membahas pemenuhan hak-hak mereka selaku korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk merespons perkembangan situasi pasca pidato Presiden terkait laporan dan rekomendasi TPP HAM, Komnas HAM kemudian melakukan pertemuan dan pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan. Komnas HAM telah bertemu dan berdiskusi dengan lembaga negara terkait korban PHB, seperti LPSK dan Komnas Perempuan untuk membahas rencana tindak lanjut pemerintah terhadap hasil laporan TPPHAM.
Sejak Januari hingga Mei 2023, Komnas HAM juga telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai komunitas korban pelanggaran HAM yang berat baik di dalam maupun di luar negeri. Pada Februari 2023 Komnas HAM bertemu korban dan pendamping yang dilaksanakan secara hybrid baik dengan peserta yang berada di Jakarta, maupun di beberapa kota seperti Banda Aceh, Yogyakarta, Semarang.
Komnas HAM juga melakukan kunjungan untuk verifikasi permohonan SKKPHAM di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Selanjutnya pada Maret 2023 Komnas HAM juga bertemu dengan para korban pelanggaran HAM yang berat yang menjadi exile di Belanda dan Republik Ceko. Komnas HAM juga telah melakukan diseminasi pelanggaran HAM yang berat di Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Tadulako Palu, dan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar sebagai upaya untuk menumbuhkan pemahaman publik khususnya kalangan mahasiswa atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Melalui berbagai proses di atas, Komnas HAM telah melakukan pengumpulan data dan analisis kebutuhan dan harapan korban terkait bentuk pemenuhan hak-hak korban PHB. Data dan analisis ini disusun sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan maupun program pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Melalui masukan ini, Komnas HAM berharap pemerintah akan menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Sepanjang 2023, Tim telah melakukan verifikasi data korban pelanggaran HAM yang berat di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, dan Jabodetabek. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Komnas HAM menerbitkan 930 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM). Dengan rincian sebagai berikut:
Data SKKPHAM
| No Peristiwa | Peristiwa | Jumiah |
| - a | 1965/1966 | 866 |
| 2 | Tanjung Priok | 2 |
| Talangsari | 19 | |
| Kerusuhan Mei | 2 | |
| Penghilangan Paksa | 9 | |
| • . | Rumoh Geudong | 2 |
| Semanggil | 1 | |
| Penembakan Misterius | 29 | |
| Jumlah | 930 |
Aceh (2) Sebaran Wilayah sumut (80) Sumsel (1) Kaltim (3) Sumbar (1) Sulteng (1) Lampung (20) DKI (38) Jabar (49) Sulsel(1) Banten (10) Sultra (114) Joteng (343) Jatim (24) DIY (235) Bali (I) Luar Negeri (1)
Jumlah SKKPHAM yang diterbitkan Komnas HAM pada tahun 2023 jauh meningkat lebih dari 200% dari tahun 2022 yang menerbitkan 376 SKKPHAM. Peningkatan permintaan SKKPHAM karena adanya pengakuan Presiden sehingga banyak korban yang sebelumnya menutup diri, menjadi lebih terbuka dan berharap mendapatkan manfaat dari program pemulihan bagi korban.
Komnas HAM pada 14 Juni 2023 telah menyampaikan rekomendasi kebijakan atas tindak lanjut Laporan Tim PPHAM dalam Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat kepada Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (Tim PKPHAM). Pada pokoknya rekomendasi tersebut menyampaikan:
1. Prinsip-prinsip pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat perlu memperhatikan : (a) rumusan yang jelas mengenai definisi korban dengan merujuk pada standard dan norma HAM internasiona, serta peraturan perundangundangan; (b) keberhakan korban sebagai subjek harus dibedakan dengan hak penerima bentuk bantuan sosial ataupun asistensi sosial yang ada pada umumnya; (c) jaminan proses dan metode identifikasi dan pengumpulan data korban dilakukan dengan melindungi kerahasiaan data pribadi korban; (d) jaminan proses dan metode identifikasi dan pengumpuulan data korban dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan retraumatisasi pada korban; (e) prinsip keberlanjutan dari mekanisme non yudisial di masa yang akan datang; (f) perencanaan/desain dan pelaksanaan program pemulihan hak korban yang mengenali dan mengakui bahwa korban menghadapi situasi, kerugian, serta dampak yang beragam; dan (g) kewajiban pemerintah untuk menginformasikan setiap prosedur yang memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak mereka atas reparasi secara luas kepada publik, dan
2. Rekomendasi bentuk pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat, yaitu: (a) pengakuan atas eksistensi korban sebagai korban pelanggaran HAM yang berat; (b) pemulihan administrative dan hak-hak perdata; (c) memorialisasi sebagai bentuk pemulihan kolektif dan simbolik; (d) pengungkapan kebenaran; dan (e) program layanan kesehatan, ekonomi, dan sosial.
5. Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM
Dalam rangka mendukung tugas dan kinerjanya, Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13,129,842,000,00 (Tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang kemudian dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan 14 (empat belas) program dan kegiatan yang ada di Biro Dukungan Penegakan HAM, dimana 2 (dua) di antaranya merupakan "Prioritas Nasional".
Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, terdapat kebutuhan internal dan/atau kebutuhan prioritas lembaga sehingga diterapkan kebijakan realokasi anggaran serta mengajukan 1 (satu) kali usulan buka blokir Automatic Adjustment. Berdasarkan hal tersebut, alokasi anggaran Biro Dukungan penegakan HAM TA 2023 direvisi menjadi Rp10.597.601.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).
Berdasarkan data SAKTI, realisasi anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.511.611.443,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 99,19 % dari pagu anggaran. Dari realisasi tersebut, sisa anggaran di Biro Dukungan Penegakan HAM adalah Rp85.989.557,00 (Delapan Puluh Lima JUta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Adapun Pagu dan penyerapan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :
| PROG PEMAJUAN DAN PE NEGAKAN HAM JENYELL | MA | |||||||
| FAB 001 | V | 10,597,601,000 | ||||||
| 1 | FAB 001 | 3360 Pekara | 1 | 1 | 1,103,005,000 Rp | 1,090,140,711 | (99, 50%) RP | |
| FAB 002 | 414.794.000 | 298,027,000 | 297,96.3.375 (9.98 %) | Rp | ||||
| BCC 013 | ntrma Penga | Stem | 377,920,000 | 222,8w3,000 | Rp | 219,863,244 (N.64 %) | 3,029,756 | |
| Den Pe | DakPe | 389,384.000 | 290,31,000 | 196,81 1.430 (9.2.3 9%) | mp 1,017,970 | |||
| ——1 | Hee Ma | 100 Perkara | 1,441,396,000 | 1 | 1,409,453,000 np | 1,407, 50%, 70m (N7 | mp 1.,89.292 | |
| Capant Tan popag | 1 Pekaa | 407,940.000 | 57,742,000 | (97.10%) 56.061.140 | 1.673.060 no | |||
| BCC 002 | 1 Laporan | 300,000.000 | 2019,240,000 | 287,406.385 (M.21%) | np 1813415 | |||
| 1 | S9S Perkars | 2.192,000.000 | 1,801,994,00 | 1,810,919.673 (MLBS %) | 21,064,327 | |||
| al dan Nasionai ds In donese | 1 Perkara | a50,000.000 | 1 | 247,815,000 | 245,143,980 (98.92 %) | Rp 2,66/9,020 | ||
| BKA 001 BKA 002 | 2 Laporan | 350,000.000 | 36.7,716,000 Np | 1355,050,608 (9N,50 %) | 12,665,312 | |||
| BCC 004 | 1 Laporan | 500,000.000 | 1 | 401,341,000 | 401,090.70% (9,44 %) | Rp 2,250,295 | ||
| PID 00 | Perara Feiangaran | 1 Parkara | Pp 350,000.000 | 272.45/1.000 | 252.155.118 (12.55 %) | RP 20,303,882 | ||
| QKA 001 | K Peean | hmendal | 3.000,000.000 | 2,402,500,000 | 2,195,406,922 (99,71 %) | Rp 7,063,078 | ||
| 2 Laporan | 2.000,000,000 | 1 | 1,582,415,000 | 1.,576,970.364 (99,66 %) | Rp 5,425,610 | |||
Tabel 3.15 Anggaran Biro Penegakan T.A 2023
a. Anggaran Pokja Layanan Pengaduan
Pada tahun 2023, Pokja Layanan Pengaduan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.782.916.000. Anggaran tersebut terbagi kedalam empat kode mata anggaran. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran pada Pokja Layanan Pengaduan adalah 99,7% atau sebesar Rp. 1.777.722.760. Rincian besaran dan penyerapan anggaran untuk masing-masing mata anggaran dapat dilihat pada grafikl berikut
BCC 001 Pelayanan Pengaduan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM Rp400.000.000 Rp350.000.000 Rp300.000.000 Rp250.000.000 Axis Title Rp200.000.000 Rp150.000.000 Rp100.000.000 Rp50.000.000 Rp0 Penyusunan Opini Pembahasan Penerimaan Sinergi tindak Monitoring dan Koordinasi Aduan Publik Terkait Rencana Verifikasi Pengaduan lanjut aduan Evaluasi Dugaan Layanan Aduan Dugaan Dugaan dengan Pelayanan Pelanggaran HAM Penerimaan Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Stakeholders Pengaduan Pengaduan Pagu Rp284.182.000 Rp52.640.000 Rp111.483.000 Rp218.439.000 Rp73.167.000 Rp363.754.000 Serapan Rp281.710.418 Rp52.572.706 Rp111.414.232 Rp218.420.800 Rp73.134.055 Rp363.694.000 Sisa Rp68.768 Rp18.200 Rp32.945 Rp60.000 Rp2.471.582 Rp67.294 % 99,13% 99,87% 99,94% 99,99% 99,95% 99,98%
BCC 013 Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Pusat dan Perwakilan
Axis Title 5680.013.051 A Pengelolaan dan pemeliharaan arsip dinamis untuk arsip pengaduan pelanggaran Rp103.093.000 Rp103.044.160 Rp48.840 99,95% HAM 5680.013.052 A Penyusutan arsip dinamis untuk Rp20.790.000 Rp20.648.020 Rp141.980 99,32% arsip pengaduan pelanggaran HAM 5680.013.053 A Alih Media Arsip Pengaduan Rp74.448.000 Rp73.121.250 Rp1.326.750 98,22%
Rp120.000.000 Rp100.000.000 Rp80.000.000 Rp60.000.000 Rp40.000.000 Rp20.000.000 Rp0 Pagu Serapan Sisa %
FAB 001 Sistem Informasi Pemerintahan
Rp160.000.000 Rp140.000.000 Rp120.000.000 Rp100.000.000 Axis Title Rp80.000.000 Rp60.000.000 Rp40.000.000 Rp20.000.000 Rp0 PAGU SERAPAN SISA % Pengembangan Database Sistem Pengaduan Rp150.000.000 Rp149.950.000 Rp50.000 99,97% HAM Online dan Opini Publik Penguatan penggunaan sistem layanan Rp108.027.000 Rp108.013.375 Rp13.625 99,99% informasi pengaduan
FAB 002 Sistem Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM yang Terintegrasi
Rp120.000.000 Rp100.000.000 Rp80.000.000 Axis Title Rp60.000.000 Rp40.000.000 Rp20.000.000 Rp0 PAGU SERAPAN SISA % Pengelolaan Data Informasi Pengaduan Dugaan Rp84.953.000 Rp84.551.344 Rp401.656 99,53% Pelanggaran HAM Pembangunan Sentra Layanan Informasi Pengaduan Rp26.920.000 Rp26.791.000 Rp129.000 99,52% (SeLIP) Pembuatan Sistem Katalog Elektronik tentang Rp102.910.000 Rp102.791.500 Rp118.500 99,88% Pengaduan Pelanggaran HAM Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Data Rp8.110.000 Rp7.865.900 Rp244.100 96,99% Pengaduan Pelanggaran HAM
| Pengelolaan Data Informasi Pengaduan Dugaan | PAGU | SERAPAN | SISA | % |
| Pelanggaran HAM Pembangunan Sentra Layanan Informasi Pengaduan | Rp84.953.000 | Rp84.551.344 | Rp401.656 | 99,53% |
| Pembangunan Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP) Pembuatan Sistem Katalog Elektronik tentang | Rp26.920.000 | Rp26.791.000 | Rp129.000 | 99,52% |
| Pembuatan Sistem Katalog Elektronik tentang Pengaduan Pelanggaran HAM Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Data | Rp102.910.000 | Rp102.791.500 | Rp118.500 | 99,88% |
| Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Data Pengaduan Pelanggaran HAM | Rp8.110.000 | Rp7.865.900 | Rp244.100 | 96,99% |
Grafik 3.21 Realisasi Anggaran Unit DPP
b. Anggaran Pokja Pemantauan dan Penyelidikan
Pada tahun 2023, Pagu awal untuk Pokja Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan adalah sebesar Rp. 8,742,000.000 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat puluh Dua Juta Rupiah). Pagu tersebut kemudian di revisi menjadi Rp. 7,108,230,000 (Tujuh Seratus Delapan Juta Dua Ratus Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
Anggaran tersebut kemudian terbagi menjadi 7 (tujuh) program dan kegiatan, dimana 5 (lima) merupakan program dan kegiatan rutin, dan 2 (dua) merupakan program dan kegiatan Prioritas Nasional (PN). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16 Anggaran Kelompok Kerja Pemantauan dan Penyelidikan
| PEMAJUANDAN PENEGAKANHAM PENTELESAIAN | PAGU AWAI | PAGU REVISI | REALISASI | |||||
| REALISASI | 1 | |||||||
| BCC002 | Pertas Priangean Hat | 8,742,000,000 | 7,108,230,000 | 7,036,178.450 | 97.90% Rg | 71,451,550 | ||
| BCC 005 | Pengawaman dan Penyelidkan | 595 Perkara | 2.192,000.000 | 1,831,984,000 | 1,810,919,673 80 | (90,85 %) Rp | 21,064,327 | |
| BKA 001 | Aktual den Nasional di Indonesia | 1 Perkars | Pp 350,000,000 | 247,815,000 | no | 245,245.980 (38,92 %) Rp | 2,669,020 | |
| 一 | BKA 002 | Stuesi Terhadap Isu lau Strategis Pemenuhan Hak | 2 Laporan | 550,000,000 | 367,716,000 | 151,050,688 Rp | (96,54 %) Rp | 12,665,312 |
| 一 | BCC 004 | onsttusional Warga Negara HAM | 1 Laporman | 500:000.000 | 403,341,000 | 401,090,705 | (99.44 %) Rp | 2,250,295 |
| 一 | PBO 001 | yeng Benet Pertana Pelanggaran HAH | 1 Perkara | 350,000,000 | 272,459,000 | 252.155.118 | (92,53 %) Rp | 20,303,882 |
| QKA 001 | Hak Kortban (P1) at melalul Upaya Pemenuhan Hak matan Stuasi HAM dl Papua mer | 3,000,000,000 | 2,402,500,000 | Rp 2,895,436,922 | (99,71 %) Rp | 7,063,078 | ||
| 一 | yelesaian Pelanggaran HAM omprehensit (1) | 2 Laporan | Ro 2,000,000,000 | 1,982,415,000 | no 1.576,979.364 | (99,66 %) Rp | 5,435,616 | |
Selanjutnya, rincian besaran dan penyerapan anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan di Pokja Pemantauan, Penyelidikan dan Pengawasan:
Realisasi Pogram dan Kegiatan (Rutin)
Rp2,000,000,000 Rp1,800,000,000 Rp1,500,00,000 Ro1,400,000,000 Ro1,200,000,000 Rp1,000,00,000 Ru800,000,000 Rp600,000,000 Rp400,000,000 Rp200,000,00 R2 BCC 002 BCC 004 BCC 00S BKA001 BKA.002 Pagu Rp1,831,984,000 Rp272,459,000 Rp247,815,000 Rp367, 716,000 Rp403, 341,000 lealus Rp1,810,919,673 Rp252, 155,118 Rp245, 145,980 Rp355,050,688 Rp401,090,705 Ska Rp21,064,327 Rp20, 303,682 Rp2,669,020 Rp12,665,312 Rp2,250, 295 8% 98.85% 92.55% 98.92% 96.54% 92.55% PaguRealisasi Sia%
Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
Rp3,000,000,000 Rp2,500,000,000 99.71% Rp2,000,000,000 99.66% Rp1,500,000,000 Rp1,000,000,000 Rp500,000,000 Rp PBD 001 QKA 001 Pagu Rp2,402,500,000 Rp1,582,415,000 Realisasi Rp2,395,436,922 Rp1,576,979,364 Pagu Realisasi
c. Anggaran Pokja Mediasi
Pokja Mediasi pada 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.706.455.000,00. Anggaran tersebut terbagi kedalam tiga kode mata anggaran. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran pada Pokja Mediasi adalah 99,7%. Rincian besaran dan penyerapan anggaran untuk masing-masing mata anggaran dapat dilihat pada grafik berikut;
Anggaran Mediasi 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 Anggaran 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 BCC.003 BCC.006 BKA. 004 Pagu 1.409.453.000 57.742.000 239.260.000 Realisasi 1.407.556.708 56.068.940 237.426.585 Persen 98,87% 97,10% 99,23% PaguRealisasiPersen
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Biro Dukungan Penegakan HAM disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja serta wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Dukungan Penegakan HAM dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang. Meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, tetapi diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran hasil kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2023
Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Jumlah kasus pelanggaran HAM dengan target yang ditangani 4.470 kasus, yang tercapai 3.761 kasus atau 84,1 % dari target;
2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM dari target sebanyak 6 kegiatan pengamatan, yang tercapai 6 kegiatan pengamatan atau 100% dari target;
3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme yudisial dengan target sebanyak 1 hasil penyelidikan yang disampaikan ke Jaksa Agung. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan keputusan Paripurna dibentuk satu tim penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni Tim Munir. Sehingga saat ini terdapat 2 (dua) tim penyelidikan pelanggaran HAM berat yang berjalan (Tim Aceh dan Tim Munir). Keduanya masih belum selesai melakukan penyelidikan, dengan progres total kedua tim adalah 80%.
4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan 750 Surat Keterangan Korban, yang tercapai 1 rekomendasi kebijakan dan 930 SKKPHAM.
Berdasarkan data capaian dari masing-masing indikator di atas, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Meski terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target 100% ketercapaian. Namun angka dan presentase tersebut tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan kinerja. Hal ini mengingat, ketidaktercapaian target pada beberapa-beberapa indikator sangat dipengaruhi variabel-variabel khusus.
Komnas HAM menerima pengaduan dari setiap elemen masyarakat, namun tidak semua aduan tersebut dapat ditangani oleh Komnas HAM. Begitupun juga terdapat masyarakat yang tidak mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dialami karena ketidaktahuan terkait hak asasinya. Selain itu, penanganan kasus juga membutuhkan bukti awal yang dapat berbentuk berkas dan informasi yang memadai dan lengkap. Kelengkapan bukti awal digunakan Komnas
HAM untuk menentukan adanya pelanggaran HAM dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan maupun Mediasi. Ketidaklengkapan informasi dan berkas dapat menghambat proses penanganan aduan dan perkara terutama dari segi waktu. Di sisi lain, terhambatnya penanganan aduan berpotensi korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya atau bahkan membahayakan dirinya.
Penanganan kasus yang dilakukan oleh Komnas HAM juga bergantung dengan pihak eksternal. Repsonsivitas dan ketersediaan pihak eksternal, baik pengadu dan pendamping, pihak teradu/yang diadukan, instansi/kementerian/lembaga akan sangat mempengaruhi kerjakerja Komnas HAM dalam penanganan aduan dan kasus. Selain tantangan dari para pihak, relokasi anggaran dalam penanganan aduan dan kasus juga mempengaruhi kerja-kerja Komnas HAM dalam menangani aduan dan kasus. Hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada penanganan aduan dan kasus, tetapi juga turut berpengaruh terhadap keterbatasan gagasan yang dapat dilakukan.
Meski terdapat keterbatasan, Komnas HAM terus melakukan upaya maksimal dalam penanganan aduan dan kasus dugaan pelanggaran HAM. Tantangan-tantangan tersebut menjadi pemantik bagi Komnas HAM untuk terus berinovasi. Saat ini Komnas HAM sedang membangun mekanisme rujukan, karena tidak semua dapat aduan dapat ditangani oleh Komnas HAM. Terdapat lembaga lain yang berwenang dan efektif dalam menangani aduan. Kemajuan teknologi dapat juga dapat dimanfaatkan dalam penanganan aduan dan kasus dengan model hybrid. Meski demikian, metode ini sangat bergantung pada kesiapaan dan ketersediaan sarana dan prasarana diantara para pihak. Begitupun dengan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM secara lintas fungsi guna penyelesaian komprehensif serta koordinasi dengan pihak eksternal (pihak teradu/yang diadukan, instansi/kementerian/lembaga) atas beberapa kasus.
Adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan yang berkesinambungan di segala bidang dan bertujuan agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak dan mendorong agar negara sebagai pengemban kewajiban mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM khususnya Biro Dukungan Penegakan HAM.
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310. Telp. 021-3925230. Fax. 021-3925227 Hayam Wuruk Plaza Lt.17. Jalan Hayam Wuruk No. 108, Maphar. Taman Sari, Jakarta Barat 11160 website: www.komnasham.go.id email: [email protected]
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imelda Indriani Saragih
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Aris Wahyudi
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, Januari 2023 Pihak Pertama,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 4470 perkara | |
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM 3. Jumlah penanganan | 6 kegiatan pengamatan | |||
| penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang | 1 hasil penyelidikan 750 surat keterangan | |||
| 1 | 1 | 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban | 750 surat keterangan korban | |
| Kegiatan | Anggaran |
| 1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | Rp 13.129.842.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Ofuianliyurs Aris Wahyudi
Jakarta, Januari 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
: Imelda Indriani Saragih Nama
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pihak Pertama,
Mmi Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1 | (2) Meningkatnya upaya | (3) | (4) 4470 perkara |
| 1 | upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU UU No.39/1999 dan No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengamatan atas | 6 kegiatan |
| situasi HAM 3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa | pengamatan 1 hasil penyelidikan | ||
| pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang | 750 surat keterangan | ||
| 1 | judisial berat pemenuhan korban | judisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya hak-hak pemenuhan korban | 750 surat keterangan korban |
| Kegiatan | |
| Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM |
Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah
Jakarta, 20 Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Imelda Indriani Saragih