LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT FORUM KOMUNIKASIPUBLIK
dalam rangka penguatan Pelayanan Publik yang prima di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Biro Dukungan Penegakan HAM dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penguatan Pelayanan Publik yang Prima di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud komitmen Biro Dukungan Penegakan HAM dalam mendorong pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
FKP diselenggarakan sebagai ruang dialog antara Komnas HAM cq. Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dan masyarakat guna memperoleh masukan, melakukan evaluasi, serta memantau tindak lanjut atas kebijakan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman sekaligus perumusan langkah perbaikan yang berkelanjutan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada khususnya Tim Kerja Pelayanan Pengaduan.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penguatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM pada periode selanjutnya, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM.
Imelda Saragih, S.H., LL.M
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI... ...ii DAFTAR TABEL ... iii A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan Manfaat 2 3. Ruang Lingkup. 3 B. METODE PELAKSANAAN FKP 1. Waktu dan Pelaksanaan. 3 2. Penyelenggara dan Peserta FKP 4 3. Metode Pelaksanaan FKP 4 4. Susunan Acara FKP 5 C. HASIL PELAKSANAAN FKP .6 1. Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP .6 2. Notula Pembahasan .9 3. Analisis 9 D. PENUTUP .14 LAMPIRANI Paparan Narasumb .15 LAMPIRAN II Dokumentasi Kegiatan .27
DAFTAR TABEL
Tabel 2.4 Susunan Acara FKP ..5 Tabel 3.1 Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025. …. 6 Tabel 3.2 Pencapaian dalam Tindak Lanjut FKP pada Bulan Mei 2025. ….11 Tabel 3.3 Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan. .12 Tabel 3.4 Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026 .13
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberikan kewenangan bagi Komnas HAM untuk menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM. Biro Dukungan Penegakan HAM c.q. Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan memiliki peran dalam melaksanakan tugas dukungan teknis dan administrasi bagi Komnas HAM dalam melakukan kewenangan tersebut. Pelayanan Pengaduan HAM yang diselenggarakan oleh Komnas HAM merupakan bagian dari pelayanan publik yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelibatan berbagai unsur masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Pada Mei 2025, Biro Dukungan Penegakan HAM c.q. Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta, diantaranya 10 peserta berasal dari kalangan akademisi, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, media/pers serta instansi pemerintah yang menjadi mitra kerja Komnas HAM. FKP dilakukan secara hybrid melalui daring dan luring di Kantor Komnas HAM, Menteng Jakarta Pusat. Pelaksanaan FKP mengedepankan komunikasi aktif dua arah, antara Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dan unsur masyarakat sipil selaku pengguna layanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh perspektif masyarakat dan merumuskan solusi yang implementatif.
Terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan FKP tersebut, yaitu:
1) Mengidentifikasi permasalahan;
2) Merumuskan solusi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan;
3) Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Komnas HAM; dan
4) Aspek-aspek lainnya yang relevan.
Terdapat perumusan sepuluh identitikasi permasalahan, termasuk rumusan usulan rekomendasi perbaikan serta jangka waktu penyelesaian. Poin-poin tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Tahun 2025 Nomor 124/PL.01.02/0.3.3/V/2025.
Setelah pelaksanaan FKP, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat. Monev tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masukan dan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, Monev menjadi instrumen untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM di Komnas HAM.
2. Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
1) Mewujudkan pelayanan pengaduan HAM yang partisipatif dan akuntabel;
2) Memperoleh masukan, perspektif, dan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan solusi yang implementatif dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil FKP guna memastikan tindak lanjut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
b. Manfaat
1) Secara Umum
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan tindak lanjut melalui kegiatan Monev memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM di Komnas HAM. Melalui mekanisme partisipatif dan komunikasi aktif dua arah, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelayanan pengaduan HAM, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan standar pelayanan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2) Penyelenggara Layanan
a) Memperoleh umpan balik secara langsung dari masyarakat mengenai kualitas layanan dan kendala yang dihadapi;
b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia;
c) Menjadi sarana refleksi dan evaluasi internal tehadap standar operasional, alur penanganan pengaduan dan penanganan kasus;
d) Menjadi dasar dalam perumusan solusi, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut yang implementatif.
e) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Komnas HAM dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM.
a) meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik di bidang hak asasi manusia;
b) memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam proses perbaikan layanan;
c) menumbuhkan rasa kepercayaan publik kepada Komnas HAM sebagai penyelenggara layanan publik;
d) mendorong kesadaran publik akan pentingnya mekanisme pengaduan dan peran Komnas HAM dalam penegakan hak asasi manusia
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan Monev FKP mencakup serangkaian pembahasan yang berfokus pada tindak lanjut FKP yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, antara lain:
a) Brainstorming oleh Akademisi dari STIA LAN terkait konsep Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan FKP serta analisis terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM;
b) Pemaparan tindak lanjut FKP yang telah dilakukan, termasuk kendala-kendala yang dialami; dan
c) Sesi diskusi dengan peserta yang meliputi perwakilan unsur masyatakat sipil.
B. METODE PELAKSANAAN FKP
1. Waktu dan Pelaksanaan
a. Waktu Penyelenggaraan
Hari/Tanggal : Senin,15 Desember 2025
Waktu : 08.00 - 17.00 WIB
b. Tempat Pelaksanaan : Retreat Lounge Lt. 1 The Westin Jakarta. JI. H. R. Rasuna Said Blok C No.22A, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
a. Penyelenggara : Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM. b. Peserta 1) Narasumber Dosen Lektor Kepala dengan tugas tambahan Wakil Direktur I Bidang Akademik STIA LAN Jakarta. 2) Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian PAN-RB 3) Komisioner Komisi Nasional Disabilitas 4) Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi Ombudsman RI 5) Badan Pusat Statistik 6) Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta 7) DPMPTSP DKI Jakarta 10) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) 11) Solidaritas Perempuan 12) LBH Masyarakat 13) Kompas.com 14) Mahasiswa Universitas Indonesia 15) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 16) Kantor Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi (via zoom)
8) Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
9) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KlARA)
3. Metode Pelaksanaan FKP
Pelaksanaan FKP dilakukan secara hybrid yaitu secara tatap muka dan secara online. FKP diselenggarakan dengan cara komunikasi dua arah, antara Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelaksanaan FKP dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai unsur, yaitu masyarakat pengadu dan pengguna layanan, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM. Metode ini dirancang untuk memastikan terserapnya aspirasi masyarakat secara langsung, serta menjamin prinsip partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan layanan publik
Dalam pelaksanaannya, FKP ke-2 tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil FKP Mei 2025, yang meliputi identifikasi permasalahan, perumusan rekomendasi perbaikan, serta penetapan jangka waktu penyelesaian. Diskusi dilakukan secara terstruktur melalui pemaparan dari penyelenggara layanan dan pemangku kepentingan, dilanjutkan dengan sesi tanggapan dan masukan dari peserta. Pendekatan ini memungkinkan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mengevaluasi efektivitas layanan konsultasi, pengaduan, dan data informasi statistik sektoral, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
4. Susunan Acara FKP
Tabel 2.4.Susunan Acara FKP
| Tabel 2.4.Susunan Acara FKP | ||
| Waktu | Kegiatan | Keterangan |
| 08.00 - 08.15 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 08.15 -08.30 | Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Foto Bersama 3. Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM | MC |
| 09.30 - 11.30 | Pemaparan Narasumber dan Diskusi. | Moderator/ Narasumber |
| 11.30-11.45 | Pemaparan Tim Kerja Pelayanan Pengaduan | Moderator Tim Kerja Pelayanan Pengaduan |
| 11.45 - 12.00 | Perumusan Tindak Lanjut dan Diskusi | Narasumber |
| 12.00 - 13.00 | Ishoma | Panitia |
| 13.00 - 15.00 | Sesi Diskusi Internal Tindak Lanjut Hasil FKP | DPP |
| 15.00 - 15.30 | Lanjutan Diskusi | DPP |
| 15.30 - 16.00 | Coffee Break | Panitia |
| 16.00 - 16.30 | Perumusan Aksi Tindak Lanjut | DPP |
| 16.30 - 17.00 | Penutupan | Panitia |
C. HASIL PELAKSANAAN
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025
| Tabel 3.1 Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025 | ||
| No 1 | Identifikasi Masalah Aplikasi DUHAM Online | Tindak Lanjut yang sudah dilakukan 1. Telah melakukan asesmen kebutuhan untuk |
| yang belum memiliki chatbot, perlu dibuatkan versi bahasa inggris, dan tidak dapat diunduh di Luar Negeri, serta penguatan aksesibilitas DUHAM Online di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) | pengembangan TA 2025; 2. saat ini dalam proses pengembangan untuk peningkatan performa dan aksesibilitas. Termasuk fitur untuk konten dalam Bahasa Inggris; 3. pemanfaatan sampai dengan wilayah 3 T belum dilakukan uji coba sehubungan dengan keterbatasan personil dan jejaring. 1. Telah dilakukan penyusunan, diseminasi, dan | |
| 2 | Data Aduan kurang informatif karena belum menampilkan trend aduan atau isu tematik tertentu. | diskusi publik terkait Laporan Pengamatan Situasi HAM atas Pengaduan PHK ke Komnas HAM pada Juni 2025; 2. Akan dilakukan di Bulan Desember untuk penyusunan Laporan Data Pengaduan Semester 2 Tahun 202; 3. Komnas HAM telah menghadiri pembahasan Workshop Gotong Royong Data yang diselenggarakan oleh Satu Data Indonesia pada Juni 2025; 4. Koordinasi diselenggarakan setiap melakukan rilis data pengaduan. 1. Telah mengirimkan Nota dinas Nomor |
| 3 | Belum adanya Call Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM. 2. 3. | 77/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Kepada Biro Umum untuk asesmen kebutuhan Call Center Komnas HAM telah dikirim; 2. Biro Dukungan Penegakan HAM telah menginisiasi penguatan layanan publik dengan membangun sentra layanan informasi pengaduan (SeLIP) HAM terpadu satu pintu inklusif yang diantaranya didukung sistem informasi terpadu, multi kanal pengaduan, customer services, dan lain-lain; SeLIP HAM akan didorong untuk dikembangkan 3. menjadi sentra layanan informasi publik Komnas HAM yang terpadu dan terintegrasi. Saat ini, telah dilakukan pengintegrasian dengan layanan PPID Komnas HAM. |
| 4 Terdapat aduan di kanal 1. | Telah dilakukan koordinasi rutin antara admin instansi dan admin pengelola terkait laporan atau | |
| SP4N Lapor! yang belum mendapat tanggapan mengingat sudah ada Surat 2. Keputusan Penugasan Pengelola aduan SP4N LAPOR! di Komnas HAM. 3. 4. Ada ketidaksesuaian dalam 1. | pengaduan HAM; 2. telah dilakukan penguatan komunikasi dan partisipasi dengan Kementerian PAN RB sebagai kementerian koordinator pada 28 Oktober 2025; telah dilakukan koordinasi dengan admin di Deputi 3. Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB terkait kendala pengaduan yang seharusnya diterima Komnas HAM melalui SP4N LAPOR!; pengaduan HAM yang diterima melalui SP4N 4. LAPOR! sebanyak 78 aduan telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana mekanisme pengaduan HAM Komnas HAM. Telah mengirimkan Nota dinas Nomor 1. 77/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Kepada Biro Umum terkait kebutuhan | |
| 5 | Ada ketidaksesuaian dalam Standar Pelayanan yang dimiliki oleh Komnas HAM terkait dengan sistematika Standar Pelayanan dan terdapat layanan lainnya yang belum memiliki standar Pelayanan. 2. | 77/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Kepada Biro Umum terkait kebutuhan penyesuaian sistematika Standar Pelayanan dan kebutuhan untuk melakukan asesmen ulang terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komnas HAM; 2. Nota Dinas ini mendorong Biro Umum menerbitkan Nota Dinas yang meminta seluruh unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan FKP guna menggali kebutuhan stakeholder sebagai bahan untuk menyusun Standar Pelayanan. |
| 6 | Belum adanya pemberian penghargaan khusus untuk pegiat HAM. | Telah mengirimkan Nota Dinas nomor 74/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 kepada jajaran pimpinan Komnas HAM. 1. Dilakukan koordinasi terkait data aduan HAM |
| 7 | Belum adanya sosialisasi HAM dan peliputan media berdimensi HAM. 2. | pada kegiatan Sinergi Pengaduan di Provinsi Jawa Timur pada 14 s.d 17 Mei 2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 28 Mei 2025, Diseminasi tata cara pengaduan pada kegiatan The 8th Conference on Human Rights di Kota Surabaya pada 11 s.d 14 Agustus 2025, Sinergi Pengaduan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 24 s.d 27 November serta Provinsi Aceh pada 8 s.d 12 Desember 2025; 2. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 |
| 1 | melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, | |
| 8 | Kurangnya komunikasi aktif dan pemanfaatan media sosial untuk melakukan | 2025. 1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025. |
| Perlu adanya penguatan mekanisme rujukan/referral mechanism | Komnas HAM. 1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025; Usulan naskah kerjasama sedang dalam tahap pembahasan dan proses penyusunan prosedur | |
| 10 | Perlu adanya penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dIl. | 1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025; Telah dilakukan penguatan literasi HAM berupa penyusunan, diseminasi, dan diskusi publik terkait Laporan Pengamatan Situasi HAM atas Pengaduan PHK ke Komnas HAM pada Juni 2025 yang diantaranya berisi rekomendasi kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, KAPOLRI, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Korporasi dan |
2. Notula Pembahasan
Forum Konsultasi Publik menegaskan bahwa Komnas HAM saat ini berada pada tahap evaluasi kebijakan dalam siklus kebijakan publik, dengan fokus menilai kinerja, efektivitas, dan dampak layanan pengaduan HAM. Evaluasi dipahami sebagai proses berkelanjutan sejak perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga pasca-implementasi, guna memotret realitas di lapangan, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan perbaikan dan alternatif kebijakan ke depan. Pendekatan evaluatif ini menjadi dasar untuk memperkuat kualitas layanan berbasis output dan outcome yang terukur.
Diskusi lintas pemangku kepentingan menyoroti praktik baik Komnas HAM, seperti peningkatan partisipasi publik, inovasi layanan terintegrasi, koordinasi eksternal, serta pemanfaatan data aduan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat tantangan utama, antara lain keterbatasan SDM, belum optimalnya integrasi antar program, perlunya indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART), penguatan evaluasi dampak, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T.
Masukan dari kementerian/lembaga, media, CSO, dan kelompok masyarakat menegaskan pentingnya transparansi proses penanganan aduan, komunikasi publik yang inklusif, penguatan koordinasi internal, serta kolaborasi multipihak dalam penguatan pelayanan publik. Secara keseluruhan, FKP ini menjadi forum strategis untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi sebelumnya dan menghasilkan catatan perbaikan yang akan dirumuskan dalam laporan serta menjadi dasar peningkatan pelayanan publik Komnas HAM secara berkelanjutan.
3. Analisis
Sebagai langkah tindak lanjut dari pelaksanaan FKP bulan Mei 2025 yang berfokus pada identifikasi permasalahan, usulan rekomendasi perbaikan dan penentuan jangka waktu penyelesaian, FKP bulan Desember diselenggarakan dalam rangka Monitoring Tindak Lanjut FKP sebelumnya. Forum ini menandai pergeseran fokus dari tahap penggalian masukan publik menuju tahap evaluasi kebijakan dan monitoring implementasi, sebagaimana posisi Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM.
Monitoring tindak lanjut FKP Desember secara substansial sejalan dengan konsep evaluasi formatif (monitoring), yang bertujuan menilai sejauh mana rekomendasi FKP pada Mei 2025 telah direspons dan diimplementasikan, termasuk tingkat kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas proses, serta capaian hasil sementara. Dalam forum ini, Komnas HAM memotret realitas pelaksanaan tindak lanjut, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi kesesuaian antara output layanan dengan tujuan kebijakan pelayanan publik, sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan alternatif program pada tahun berikutnya.
Hasil pembahasan menunjukkan adanya kemajuan pada aspek responsivitas administratif, pelaksanaan kegiatan partisipatif, inovasi layanan, serta koordinasi eksternal, antara lain melalui penguatan forum diskusi lintas wilayah, inisiatif layanan terintegrasi, serta sinergi dengan Kementerian PANRB terkait pengelolaan aduan publik. Dalam pelaksanaan FKP ini pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dilibatkan secara langsung untuk hadir guna memudahkan pembahasan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Narasumber, dalam monitoring juga mengungkap tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian lanjutan, khususnya perlunya pergeseran orientasi dari sekadar pelaksanaan aktivitas menuju pencapaian output dan outcome yang terukur, melalui penetapan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
Sejalan dengan pembahasan, FKP kali ini menegaskan bahwa keberlanjutan perbaikan layanan publik memerlukan integrasi antar sistem layanan, penguatan pengelolaan data aduan sebagai dasar kebijakan, serta evaluasi dampak yang lebih kuat. Dalam konteks ini, aduan publik diposisikan sebagai bentuk collective intelligence yang tidak hanya merefleksikan kualitas layanan, tetapi juga membentuk siklus pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, FKP tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, Monitoring Tindak Lanjut FKP dapat memperkuat kesinambungan siklus evaluasi pelayanan publik Komnas HAM, memastikan bahwa rekomendasi FKP sebelumnya tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi ditransformasikan menjadi langkah perbaikan yang terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sebagaimana tema pembahasan yaitu Monitoring Tindak Lanjut Forum Komunikasi Publik dalam rangka penguatan Pelayanan Publik yang prima di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM.
Sebagaimana disebutkan Narasumber, pada hasil Monitoring Tindak Lanjut FKP sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan pendalaman analisis yang lebih sistematis untuk menilai capaian nyata dari rekomendasi FKP Tahun 2025 serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, bagian selanjutnya menyajikan Analisis
Tindak Lanjut FKP 2025 yang memotret progres implementasi rekomendasi melalui pemetaan aspek-aspek tindak lanjut beserta pencapaiannya. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana langkah perbaikan telah dilaksanakan dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM.
Hasil Monitoring Tindak Lanjut FKP Desember dirumuskan dalam bentuk laporan dan dipublikasikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Masukan dan pandangan strategis yang disampaikan oleh para Narasumber selama monitoring dirangkum secara sistematis sebagai dasar penguatan kebijakan dan perbaikan pelayanan, sebagaimana disajikan dalam tabel rumusan masukan Narasumber berikut, serta menjadi pijakan penyusunan analisis tindak lanjut dan rekomendasi optimalisasi FKP Tahun 2026 guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Komnas HAM secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat di Tabel berikut:
Tabel 3.2 Pencapaian dalam Tindak Lanjut 2025
| No | Aspek | Pencapaian |
| Responsif dan Inisiatif Administratif | Biro Dukungan Penegakan HAM telah menunjukkan responsivitas dengan segera mengeluarkan Nota Dinas untuk hampir semua rekomendasi (poin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Hal ini merupakan langkah formal penting untuk memulai | |
| Partisipatif | provinsi (Jatim, NTB, Jabar, Jateng, Aceh) serta konferensi HAM di Surabaya. Hal Ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau publik secara langsung dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan. | |
| (SeLIP) HAM sebagai one-stop service yang terintegrasi dengan layanan PPID adalah langkah strategis menuju pelayanan publik yang inklusif dan multidimensi. | ||
| Koordinasi Eksternal Aktif | Telah dilakukan koordinasi rutin dengan Kementerian PANRB terkait SP4N LAPOR! dan partisipasi dalam forum Gotong Royong Data Satu Data Indonesia, menunjukkan upaya sinkronisasi kebijakan dan data. |
Tabel 3.3 Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan
| Tabel 3.3 Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan | ||
| Aspek | Kondisi Saat Ini | Masukan untuk FKP 2026 |
| 1. Fokus pada Output dan Outcome, Bukan Hanya Aktivitas: | Kolom 4 (Tindak Lanjut yang sudah dilakukan) masih difokuskan dominasi pencatatan aktivitas (process- oriented), seperti "telah mengirimkan Nota Dinas", "telah melakukan koordinasi", "telah dilakukan FGD" | Pada Monev 2026, penting untuk menambahkan kolom untuk indikator yang mengukur HASIL (output/outcome) dari aktivitas tersebut. Contoh: a. Untuk DUHAM Online: Bukan hanya "dalam proses pengembangan", tetapi "fitur chatbot versi beta telah diujicobakan kepada X pengguna" atau "tingkat akses aplikasi dari luar negeri meningkat Y%". b. Untuk Call Center: Bukan hanya "telah diinisiasi", tetapi "SeLIP HAM telah melayani Z aduan per bulan" atau "rata-rata waktu tanggap (response time) berkurang menjadi A menit". |
| 2. Penetapan Target dan Indikator Kinerja yang Terukur (SMART) | Beberapa jangka waktu penyelesaian bersifat umum (contoh: "Desember 2025") belum ada tahapan milestone yang jelas. Rekomendasi seperti "penguatan aksesibilitas di wilayah 3T" masih terlalu luas | menit". Setiap rekomendasi dari FKP 2026 harus dijabarkan menjadi rencana aksi dengan indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART). Contoh: "Pada Q3 2026, melakukan uji coba akses DUHAM Online di 5 kabupaten wilayah 3T dengan target keberhasilan akses 90%." |
| 3. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya | Dinyatakan bahwa uji coba di wilayah 3T terhambat keterbatasan personil dan jejaring. | Dalam monev dan forum FKP 2026 perlu dibahas strategi mitigasi untuk mengatasi keterbatasan ini, sehingga respons terhadap pengaduan bisa lebih cepat. Contoh: • menjajaki kerjasama dengan Pemda, universitas setempat, dan pelibatan masyarakat sebagai mitra jejaring collaborative governance • memprioritaskan pengembangan fitur aplikasi yang low-bandwidth. • memastikan SDM yang memiliki kompetensi mengelola kanal pelaporan dan deteksi dini penyimpangan • melakukan analisis beban kerja untuk memastikan kecukupan SDM untuk menindaklanjuti ribuan aduan dengan |
| 4. Integrasi dan Sinergi Antar Program | Tindak lanjut terlihat masih berjalan pada track masing-masing contoh: | cepat. Perlu dirancang strategi yang mensinergikan berbagai rekomendasi. Contoh: |
| 5. Evaluasi Dampak (Impact | DUHAM Online, data aduan, media sosial, literasi HAM Evaluasi lebih banyak | • Data aduan tematik yang telah dianalisis (Rekomendasi 2) dapat menjadi bahan utama untuk publikasi di media sosial (Rekomendasi 8) dan materi literasi HAM (Rekomendasi 10). • Penguatan mekanisme rujukan (Rekomendasi 9) harus terintegrasi dengan sistem SeLIP HAM (Rekomendasi 3). Untuk rekomendasi jangka panjang, |
| 5. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation) yang Lebih Kuat | Evaluasi lebih banyak pada tingkat pelaksanaan. | Untuk rekomendasi jangka panjang, dapat mulai dirancang metode untuk mengukur dampak. Contoh: • Pelatihan peliputan HAM (Rekomendasi 7), dapat dilakukan pretest dan post-test peserta, serta memantau kuantitas dan kualitas pemberitaan HAM di media setelah pelatihan. • Penghargaan pegiat HAM (Rekomendasi 6), dapat dilakukan survei untuk mengukur apakah penghargaan tersebut meningkatkan motivasi dan pengakuan publik terhadap para pegiat. |
Tabel 3.4 Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026
| Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026 | |
| 1. Format laporan monev | Agar proses monev lebih berbasis bukti dan fokus pada solusi , maka tabel Monev 2026 ditambahkan kolom: a. Indikator keberhasilan / target b. Pencapaian hingga saat ini (kuantitatif/kualitatif) c. Kendala/hambatan d. Rencana perbaikan / tindak lanjut selanjutnya |
| 2. Sesi khusus evaluasi tindak lanjut tahun sebelumnya | Dalam agenda FKP 2026, perlu mengalokasikan waktu khusus untuk membahas hasil monev 2025 secara mendalam, sebagai bahan diskusi bersama peserta FKP untuk mendapatkan umpan balik langsung terhadap efektivitas tindak lanjut. |
| 3. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Monitoring | Pertimbangkan untuk membentuk tim pemantau bersama (melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi) untuk secara berkala memantau kemajuan tindak lanjut FKP, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi |
D. PENUTUP
Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan bagian dari komitmen Komnas HAM, khususnya Biro Dukungan Penegakan HAM, dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Melalui forum ini, Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM tidak hanya membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa setiap masukan dan rekomendasi yang telah dirumuskan pada FKP sebelumnya dievaluasi secara sistematis dan ditindaklanjuti secara terukur.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam siklus kebijakan pelayanan publik. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, FKP menjadi sarana untuk memperkuat integrasi antar sistem layanan, meningkatkan pemanfaatan data aduan sebagai dasar perumusan kebijakan, serta mendorong pencapaian output dan outcome layanan yang lebih jelas dan berdampak bagi masyarakat.
Hasil Monitoring Tindak Lanjut FKP ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Komnas HAM dalam menyusun langkah perbaikan dan penguatan pelayanan publik pada periode berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 telah dihimpun dan disampaikan kepada Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana Biro Umum serta telah dipublikasikan melalui website resmi Komnas HAM. Selanjutnya, laporan Monitoring Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada bulan Desember ini akan disusun dan dipublikasikan melalui website Komnas HAM sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta komitmen berkelanjutan Komnas HAM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
POLITEKNIK STIA LAN
EvaluasiForum Konsultasi Publik (FKP) Komnas HAM
LEMBAGA ADM STRASINEGARA ANRI LEMBACA ADMINISTRASI NEGARA RI www.Jan.go.id LAN_RI Humas LAN RI humas_lan embaga Administrasi Negara
15 Desember 2025 Dr. Mala Sondang Silitonga, MA Politeknik STIA LAN Jakarta
POLITEKNIK STIA LAN LEMBAGA ADMI SI NEGARA RI www.lan.go.id
Agenda
1. Pemahaman umum Konsep Monitoring dan Evaluasi
2. Masukan dan saran Tindak Lanjut masukan publik dari FKP 2025
LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara humas_lan
Policy Cycle Model
Proses yang terstruktur dan logis (sekuensial) dalam menyelesaikan masalah publik oleh pemerintah (Dunn, 2004)
Perumusan Masalah (Agenda Setting) Policy 01 Evaluation 05 Riset, Advocacy Konsultansi Publik Policy Koordinasi Formulation Pooling, FGD, Komunikasi, Analisis 04 Proses Politik 02 Policy Implementation Policy Adoption 03
POLITEKNIK STIA LAN Evaluasi Kebijakan SI NEGARA R www.Jan.go.id humas_lan LAN_RI Humos LAN RI embaga Administrasi Negara ::::::::::::
Evaluasi Kebijakan
Proses memahami kinerja kebijakan (policy performance) melalui kajian yang sistematis, untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai dan implikasi sosial/ekonomi/politik/lingkungan dari suatu kebijakan
1. Memotret realitas pelaksanaan program dan pola hungungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati.
2. Mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
3. Mengetahui apakah tindakan yang dilakukan birokrasi (dan pelaku lainnya) sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
4. Mengetahui apakah output diterima kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan
5. Mendefinisikan ulang masalah kebijakan dan alternatif kebijakan. Misal: setelah dievaluasi, suatu kebijakan ternyata perlu dihentikan atau diganti dengan alternatif lain
www.Jan.go.id humas_lan LAN_RI f Humas LAN RI embaga Administrasi Negara
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Proses evaluasi dilakukan pada keseluruhan tahapan proses kebijakan
Evaluasi awal → sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation)
Pentingnya evaluasi awal karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat/disetujui diperlukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat
Evaluasi proses pembuatan kebijakan
Evaluasi dalam proses pelaksanaan (monitoring)
www.lan.go.id mos_lan LAN_RI
Evaluasi Formatif
Evaluasi akhir dilaksanakan setelah
implementasi kebijakan (ex-post evaluation)
Evaluasi Sumatif
1. Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan
a. Evaluasi Desain Kebijakan:
menilai apakah alternatif kebijakan yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (costbenefit analysis) → bersifat rasional dan terukur.
www.Jan.go.ild X umas_lan LAN_RI Humas LAN RI mbaga Administrasi Negara
b. Evaluasi Legitimasi kebijakan:
untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan oleh masyarakat/ stakeholder/ kelompok sasaran. Metode evaluasi → melalui jajak pendapat (pooling), survery.
2. Evaluasi Formatif (monitoring)
Tujuan: untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya.
Karakteristik:
Merupakan evaluasi terhadap proses
Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan
Menggunakan model-model dalam implementasi
Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program
Fungsi monitoring (punn, 2003)
Membantu mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan (compliance)
Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan mengapa kebijakan/ program tertentu hasilnya berbeda dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui kebijakan dan program mana yang berhasil dan apa yang mendukung keberhasilannya
G 01 Auditing Compliance 02 il 03 Accounting Evaluation 04
lAN_rI www.lan.go.id umas LAN RI
Membantu mengetahui apakah sumber daya atau pelayanan yang ditujukan untuk target grup tepat sasaran (auditing)
Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui perubahan sosial atau ekonomi yang terjadi paska kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu (accounting)
Aspek-aspek Evaluasi Formatif
l Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program.
2. Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program.
3. Effectiveness Évaluation: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.
4. Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.
5. Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.
3. Evaluasi Sumatif
dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak.
Evaluasi Sumatif bertujuan untuk:
Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap stakeholders
Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain.
3. Evaluasi Sumatif
Dimensi dampak yang dikaji meliputi:
1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.
2. Dampak pada kelompok di luar sasaran (spillover effects).
3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
4. Dampak biaya langsung dan yang dikeluarkan untuk membiayai program
5. Dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (e.g. dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempat kerja makin jauh)
Evaluasi Sumatif
LANRI www.lan.go.id humas_lan LAN_RI f Humos LAN RI emboga Administrasi Negara www.lon.go.ld humas_lan LAN_RI Humas LAN RI embogo Administrasi Negora
| Kriteria Evaluasi | Pertanyaan |
| 1. Efektivitas (effectiveness) | Apakah hasil yang diharapkan dapat dicapai? |
| 2. Efisiensi (efficiency) | Seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dicapai? |
| 3. Kecukupan (Adequacy) | Sejauh mana hasil yang dicapai dapat menyelesaikan masalah? |
| 4. Keadilan (Equity) | Apakah biaya dan manfaat (costs & benefits) terdistribusí secara adil? |
| 5. Responsif (rensponsiveness) | Apakah policy outcomes memenuhi kebutuhan atau preferensi kelompok tertentu? |
| 6. Kesesuaian (appropriateness) | Apakah hasil yang diharapkan (tujuan) ada nilainya? |
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
| Monitoring | Evaluasi |
| Asumsi: Kebijakan itu sempurna (perfect). | Asumsi : Kebijakan itu tidak sempurna, karena itu: |
| Yang diidentifikasi : • Human error | • Perlu terus disempurnakan |
| • Human error | • Efisiensi penggunaan sarana |
| • Target of outputs | • Keuntungan • Efektifitas |
| Dilakukan dalam proses pelaksanaan | • Dilakukan setelah implementasi • Tekanan pada nilai |
| Pertanyaan: • Apá yang terjadi? | Pertanyaan: • Perúbahan apa yang telah terjadi? |
Analisis Tindak Lanjut FKP 2025 dan Masukan untuk Optimalisasi FKP 2026
Pencapaian dalam Tindak Lanjut 2025
| No | Aspek | Pencapaian |
| Responsif dan Inisiatif Administratif | Biro Dukungan Penegakan HAM telah menunjukkan responsivitas dengan segera mengeluarkān Nota Dinas untuk hampir semua rekomendasi (poin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Hal ini merupakan langkah formal penting untuk memulai proses koordinasi dan asesmen. | |
| 2 | Pelaksanaan Kegiatan Partisipatif | Telah dilaksanakan FGD/diskusi dan diseminasi di berbagai provinsi (Jatim, NTB, Jabar, Jateng, Aceh) serta konferensi HAM di Surabaya. Hal Ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau publik secara langsung dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan. |
| 3 | Inovasi Layanan | Inisiatif membangun Sentra Layanan Informasi Pengaduan (seLIP) HAM sebagai one-stop service yang terintegrasi dengan layanan PPID adalah langkah strategis menuju layanan publik yang inklusif dan multidimensi |
| 4 | Koordinasi Eksternal Aktif | Telah dilakukan koordinasi rutin dengan Kementerian PANRB terkait SP4N LAPOR! dan partisipasi dalam forum Gotong Royong Data Satu Data Indonesia, menunjukkan upaya sinkronisasi kebijakan dan data. |
www.Jan.go.id LAN_RI humas_lan Humos LAN RI bago Administrosi Negora
Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan
1. Fokus pada Output dan Outcome, Bukan Hanya Aktivitas:
Kondisi Saat Ini:
Kolom 4 (Tindak Lanjut yang sudah dilakukan) masih difokuskan dominasi pencatatan aktivitas (process-oriented), seperti "telah mengirimkan Nota Dinas", "telah melakukan koordinasi", "telah dilakukan FGD".
Masukan untuk FKP 2026:
Pada Monev 2026, penting untuk menambahkan kolom untuk indikator yang mengukur HASIL (output/outcome) dari aktivitas tersebut. Contoh:
a. Untuk DuHAM Online: Bukan hanya "dalam proses pengembangan", tetapi "fitur chatbot versi beta telah diujicobakan kepada X pengguna" atau "tingkat akses aplikasi dari luar negeri meningkat Y%".
b. Untuk Call Center: Bukan hanya "telah diinisiasi", tetapi "SeLIP HAM telah melayani Z aduan per bulan" atau "rata-rata waktu tanggap (response time) berkurang menjadi A menit".
www.lan.go.id humas_lan LAN_RI fHumos LAN RI Lembaga Administrasi Negara
2. Penetapan Target dan Indikator Kinerja yang Terukur (sMART):
Kondisi Saat Ini:
Beberapa jangka waktu penyelesaian bersifat umum (contoh: "Desember 2025") belum ada tahapan milestone yang jelas.
Rekomendasi seperti "penguatan aksesibilitas di wilayah 3T" masih terlalu luas
Masukan untuk FKP 2026:
Setiap rekomendasi dari FKP 2026 harus dijabarkan menjadi rencana aksi dengan indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART).
Contoh: "Pada Q3 2026, melakukan uji coba akses DUHAM Online di 5 kabupaten wilayah 3T dengan target keberhasilan akses 90%."
3. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya:
Kondisi Saat Ini:
Dinyatakan bahwa uji coba di wilayah 3T terhambat keterbatasan personel dan jejaring.
Masulan untuk FKP 2026:
Dalam monev dan forum FKP 2026 perlu dibahas strategimitigasi untuk mengatasi keterbatasan ini, sehingga respons terhadap pengaduan bisa lebih cepat.
Contoh:
menjajaki kerja sama dengan Pemda, universitas setempat, dan pelibatan masyarakat sebagai mitra jejaring → collaborative governance
memprioritaskan pengembangan fitur aplikasi yang low-bandwidth.
memastikan SDM yanğ memiliki kompetensi méngelola kanal pelaporan dan deteksi dini penyimpangan
melakukan analisis beban kerja untuk memastikan kecukupan SDM untuk menindaklanjuti ribuan aduan dengan cepat.
www.lan.go.ld humas_lan lAN_RI Humas LAN RI embaga Administrasi Negara f :::::::::
4. Integrasi dan Sinergi Antar Program:
Kondisi Saat Ini:
Tindak lanjut terlihat masih berjalan pada track masing-masing contoh: DUHAM Online, data aduan, media sosial, literasi HAM
Masukan untuk FKP 2026:
Perlu dirancang strategi yang menyinergikan berbagai rekomendasi. Contoh:
• Data aduan tematik yang telah dianalisis (Rekomendasi 2) dapat menjadi bahan utama untuk publikasi di media sosial (Rekomendasi 8) dan materi literasi HAM (Rekomendasi 10).
• Penguatan mekanisme rujukan (Rekomendasi 9) harus terintegrasi dengan sistem SeLIP HAM (Rekomendasi 3).
5. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation) yang Lebih Kuat:
Kondisi Saat Ini:
Evaluasi lebih banyak pada tingkat pelaksanaan.
Masukan untuk FKP 2026:
Untuk rekomendasi jangka panjang, dapat mulai dirancang metode untuk mengukur dampak.
Contoh:
Pelatihan peliputan HAM (Rekomendasi 7), dapat dilakukan pretest dan post-test peserta, serta memantau kuantitas dan kualitas pemberitaan HAM di media setelah pelatihan.
Penghargaan pegiat HAM (Rekomendasi 6), dapat dilakukan survei untuk mengukur apakah penghargaan tersebut meningkatkan motivasi dan pengakuan publik terhadap para pegiat.
www.Jan.go.id humas_lan LAN_RI Humas LAN RI f Lembaga Administrasi Negara
Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026
1. Format laporan monev: agar proses monev lebih berbasis bukti dan fokus pada solusi , maka tabel Monev 2026 ditambahkan kolom:
a. Indikator keberhasilan / target
b. Pencapaian hingga saat ini (kuantitatif/kualitatif)
c. Kendala/hambatan
d. Rencana perbaikan / tindak lanjut selanjutnya
2. Sesi khusus evaluasi tindak lanjut tahun sebelumnya:
Dalam agenda FKP 2026, perlu mengalokasikan waktu khusus untuk membahas hasil monev 2025 secara mendalam, sebagai bahan diskusi bersama peserta FKP untuk mendapatkan umpan balik langsung terhadap efektivitas tindak lanjut.
3. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Monitoring: Pertimbangkan untuk membentuk tim pemantau bersama (melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi) untuk secara berkala memantau kemajuan tindak lanjut FKP, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Survei Penilaian Integritas Kualitatif 2025
STIALA LAN_RI Humos LAN RI www.lon.go.id humas_lan CACG INDONESIA CTROF ANTCRINND Lembaga Administrasi Negara
Survei KPK Penilaian frontier Integritas
LANRI LEMBAGA ADM STRASINEGARA Terima Kasih Mala Sondang Silitonga NEGARA www.lan.go.id humas_lan LAN_RI umos LAN RI embaga Administrasi Negora
Workplace Setkom Aceh_M... Clarissa Setkom Aceh Mulia R. 69 目 More