menyuarakan keadilan 99 & HAM di tahun politik 2024 四 kotak suara komnasham.go.id
MENYUARAKAN KEADILAN & HAM DI TAHUN POLITIK
Laporan Tahunan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Jakarta, 2025
Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2024 Menyuarakan Keadilan & HAM di Tahun Politik
xvii + 146 halaman + lampiran
Penulis : Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2024
Editor : Abdul Manan
Desain & Tata Letak : Tim Desain
Ukuran Buku : 215 mm x 260 mm
Sumber Foto : Koleksi Komnas HAM & Media
JUMLAH PENGADUAN Sepanjang Tahun 2024
Total Masuk: 2625 Kantor Perwakilan Kantor Daerah Pusat 301 2324 3 WILAYAH ADUAN PENGADUAN JENIS HAK TERBANYAK 3 TERBANYAK 383 Jakarta 919 HAK ATAS KESEJAHTERAAN 268 Jawa Barat 856 249 Sumatera Utara HAK MEMPEROLEH KEADILAN 264 PIHAK TERADU 3 TERBANYAK HAK ATAS RASA AMAN POLRI 751 Pemerintah Daerah & Pusa 490 Individu - Seorang 370 Hak Asasi Manusia 90 PIHAKKORBAN 13 Tindak Lanjut 3 TERBANYAK Aduan Lainnya 5 Individu - Seorang 1165 Kelompok - Masyarakat 600 Individu - Perempuan 187 [email protected] 0 pengaduan.komnasham.go.id 0812-2679-8880
PENGADUAN AUDIENSI BERDASARKAN ISU 3 TERBANYAK Total:115
Pengaduan Anda " Perjuangan Kami
KAJIAN & PENELITIAN
Di tahun 2024, Komnas HAM setidaknya menghasilkan dua Standar Norma dan Pengaturan dan lima kajian atas isu hak asasi manusia aktual.
SNP Pekerjaan yang Layak.
SNP Pelindungan Hak Masyarakat Adat.
Kajian Dampak Proyek Strategis Nasional.
SNP Hak atas Pekerjaan yang Layak menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, yang menghormati martabat manusia, memberikan penghasilan layak, menjamin keselamatan, kesehatan, serta perlindungan sosial, termasuk hak berserikat dan berunding. SNP ini mencakup pekerja dengan hubungan kerja standar, non-standar, dan sektor informal.
Kajian Undang Undang Kepolisian.
SNP ini disusun karena meskipun hak-hak Masyarakat Adat diakui dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan, pelanggaran dan pengabaian terhadap hak-hak mereka masih sering terjadi, mencakup diskriminasi, konflik, penggusuran, kriminalisasi, dan perampasan tanah. Komnas HAM berharap SNP ini menjadi rujukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dari pelanggaran oleh pemerintah, korporasi, maupun kelompok lainnya.
Kajian Komnas HAM menemukan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak memicu konflik agraria. Namun, pelaksanaan PSN tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam bentuk konflik agraria dan dugaan pelanggaran HAM. Hasil kajian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap model pembangunan PSN yang dinilai eksklusif, diskriminatif, serta rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. Komnas HAM menyarankan penundaan PSN yang akan datang hingga tersedia laporan komprehensif mengenai dampaknya.
Hasil kajian merekomendasikan kepada DPR RI untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi publik dalam proses pembahasannya. Beberapa rekomendasi spesifik lainnya adalah soal memperjelas batasan kewenangan Polri dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM, kewenangan terkait ruang siber dan penyadapan yang perlu diatur lebih rinci, serta kejelasan definisi situasi mendesak dan pengaturan prosedur pada kewenangan pemblokiran ruang siber.
Pendidikan dan Penyuluhan
Komnas HAM RI menetapkan Pembentukan Tim Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996, sebagai langkah lanjutan dalam mencari fakta-fakta yuridis melalui penyelidikan projustisia. Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya tindak pidana, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan pelaku. Tindak pidananya mencakup pembunuhan, penyiksaan atau penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, fisik perampasan kebebasan secara asas-asas hukum internasional.
Kajian Peristiwa 27 Juli.
Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM.
Penyelesaian konflik agraria seringkali mengakibatkan pelanggaran HAM di Indonesia sehingga menjadi salah satu isu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Konflik yang berujung pada kekerasan, pengusiran, dan diskriminasi, yang menghambat keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi penghalang pemenuhan HAM. Maka Komnas HAM menetapkan isu konflik agraria sebagai isu strategis dalam Sidang Paripurna dengan mandat utama menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM yang diharapkan menjadi panduan pemerintah.
Sasaran program pada lembaga yang paling banyak diadukan soal isu hak asasi manusia. Pelatihan HAM bagi Personel TNI diselenggarakan di Jakarta, 6 - 8 Agustus 2024 yang diikuti 21 peserta dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Penguatan kesadaran HAM untuk pemerintah daerah dilakukan melalui Festival HAM di Bitung, 29 - 31 Juli 2024 dan di Kabupaten Manggarai Timur pada 4-6 Maret 2024. Kegiatan untuk publik dilakukan melalui sejumlah kegiatan, seperti produksi podcast dan Kemah Generasi.
9
ISU PRIC RITAS
SEPANJANG TAHUN 2024
KOMNAS HAM MENENTUKAN PRIORITAS PROGRAM BERDASARKAN PADA MANDAT DARIUNDANG-UNDANG DAN MASALAH HAK ASASIYANG MENJADI PERBINCANGAN PUBLIK
1. PEMANTAUAN PEMILU
Komnas HAM memantau penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah 2024 di 15 provinsi dan 48 kabu paten atau kota di Indonesia. Pengamatan ini menghasilkan Laporan Pengamatan Situasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan Kertas Kebijakan (policy brief) terkait tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan petugas Pemilu. Hal ini mengingat masih tingginya angka kematian petugas Pemilu pada Pemilu 2024.
2. KONFLIK AGRARIA BERBASIS HAM Pada tahun 2024 ini, pengaduan soal agraria sebanyak 505 dari total 2.625 aduan. Pengaduan terbanyak datang dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera utara yang masing-masing memiliki 43 aduan. Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi, yaitu sebanyak 146 aduan. Selain menangani kasusnya, Komnas HAM juga membuat kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM.
3. PELANGGARAN HAM BERAT
Komnas HAM sedang menyusun laporan dan memeriksa kecukupan data untuk kasus Pelanggaran HAM Berat Bumi Flora Aceh Timur 2001. Sampai saat ini, peristiwa 27 juli 1996 baru menghasilkan kajian dan belum diputuskan untuk penyeli dikan proyustisia. Keterangan sejumlah pihak masih terus berlangsung dalam kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir, serta memastikan korban-korban atas lima kasus pelanggaran HAM berat memperoleh bantuan melalui program penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan mekanisme non-yudisial.
PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
Sepanjang tahun 2024 Komnas HAM menerima 14 pengaduan terkait kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat. Di antara kasus yang diadvokasi antara lain Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang diadili dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Komnas HAM punya Tim Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang khusus pada fokus ini.
5. PENANGANAN PAPUA
Komnas HAM setidaknya menerima 104 pengaduan, mulai dari soal isu konflik agraria hingga kekerasan oleh aparat keamanan, Papua yang khusus bertugas untuk menganalisa kasus dan melakukan upaya yang lebih bersifat strategis melalui mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan pejabat di tingkat pusat. Penanganan kasus ditangani oleh Tim Penegakan HAM.
6. PENANGANAN TPPO BERBASIS HAM Komnas HAM menerima 30 pengaduan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama 2024. Selain menangani kasus, Komnas HAM juga merilis kajian soal ini berjudul "Jalan Terjal Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
7. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PEMBELA HAM
Komnas HAM telah menerima 9 pengaduan terkait pengakuan dan perlindungan bagi Pembela HAM. Mereka umumnya mengadu karena dikriminalkan saat mempersoalkan sebuah kebijakan. Pihak yang paling banyak diadukan dalam kasus ini adalah Polri. Pembelaan Komnas HAM terhadap para pembela HAM ini dilakukan antara lain dengan mengeluarkan surat keterangan sebagai "pembela HAM" dan merekomendasikan Polri untuk menghentikan kasus pidananya.
8. HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA & BERKEYAKINAN
Komnas HAM menerima setidaknya 26 aduan terkait kebebasan beragama. Salah satu kasus yang ditangani adalah Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan yang dihalangi saat menjalankan aktivitasnya. Komnas HAM juga memiliki Tim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang tugasnya adalah menangani isu ini melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah dan masyarakat sipil.
PRAKTEK BISNIS 9. YANG BERBASIS HAM
Komnas HAM menerima 370 aduan terkait praktik bisnis berbasis HAM. Klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi. Hak yang paling banyak dilanggar adalah hak atas kesejahteraan. Selain menangani langsung pengaduan kasusnya, Komnas HAM juga mulai menyusun uji tuntas penilaian HAM di sektor korporasi.
kotak suara
SUSUNAN PIMPINAN KOMNAS HAM RI 2024
KETUA KOMNAS HAM RI ATNIKE NOVA SIGIRO
WAKIL KETUA BIDANG EKSTERNAL ABDUL HARIS S
WAKIL KETUA BIDANG INTERNAL
KOORDINATOR SUBKOMISI PEMAJUAN HAM
PRAMONO UBAID T
ANIS HIDAYAH
KOORDINATOR SUBKOMISI PENEGAKAN HAM/ KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN/ KOMISIONER PENGAWASAN
KOMISIONER PENDIDIKAN & PENYULUHAN
ULI PARULIAN S
PUTU ELVINA
KOMISIONER MEDIASI
KOMISIONER PENGADUAN
PRABIANTO MUKTI W
HARI KURNIAWAN
KOMISIONER PENGKAJIAN & PENELITIAN
SAURLIN P. SIAGIAN
RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM RI TAHUN 2020-2024
VISI
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusian yang Adil dan Beradab".
MISI
1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara.
2. Membangun keadaban HAM masyarakat.
3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM
ISU STRATEGIS
1. Pelanggaran HAM yang Berat;
2. Permasalahan HAM di Papua;
3. Konflik Agraria;
4. Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT);
5. Pelindungan Pembela HAM;
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
7. Bisnis dan HAM;
8. Antisipasi Pemilu 2024;
9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.
KATA
PENGANTAR
Tahun 2024 telah mengantarkan Indonesia dari pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin kepada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Kesibukan tahun politik tersebut tidak menyurutkan kesibukan dan tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur setidaknya oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Laporan Tahunan Komnas HAM RI adalah bagian dari mandat UU No. 39/1999 pasal 97 kepada Komnas HAM untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Mahkamah Agung (MA). Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas Komnas HAM kepada publik.
Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah, secara serentak pada tahun 2024 adalah momentum penting yang tidak hanya turut mewarnai dinamika politik dan isu hak asasi manusia tetapi juga akan menentukan arah kebijakan hak asasi manusia ke depan. Selain isu terkait Pemilu, laporan ini juga mencatat sejumlah isu menonjol terkait HAM yang terjadi di tahun 2024, seperti: konflik agraria dan sumber daya alam, bisnis dan HAM, perdagangan manusia, pembela HAM, kebebasan
berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, konflik dan kekerasan di Papua, pelanggaran HAM yang berat, dan pelanggaran HAM oleh aparat.
Terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, Komnas HAM RI menemukan masih terjadinya diskriminasi terhadap kelompok rentan serta persoalan dalam netralitas lembaga penyelenggara negara yang berdampak pada hak sipil dan politik warga negara.
Konflik agraria dan sumber daya alam menjadi salah satu persoalan HAM yang terbanyak di tahun 2024. Hal ini termasuk sorotan kritis terhadap perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah yang diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM RI. Demikian pula dampak lanjutan dari konflik agraria dan sumber daya alam terhadap kekerasan, dan juga ancaman terhadap Pembela HAM.
Sementara itu, upaya penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat yang sempat memberikan secercah cahaya pada tahun 2023 dengan kebijakan model Penyelesaian Non Yudisial, dan juga penyelenggaraan Pengadilan HAM atas kasus Paniai, pada tahun 2024 praktis berhenti.
Kondisi konflik dan kekerasan di Papua masih terus terjadi di sepanjang tahun 2024. Kondisi ini membawa persoalan-persoalan lanjutan, seperti masalah pengungsi internal, dan juga terhambatnya penikmatan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas rasa aman. Tahun 2024 adalah akhir penantian panjang kasus penyanderaan pilot warga negara Selandia Baru yang berhasil dilepaskan. Pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal dan pemerintah daerah tersebut dapat menjadi model bagi penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dan dialogis di Papua.
Selain merespons peristiwa-peristiwa yang berdampak terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, Komnas HAM RI juga berupaya untuk mendorong pemajuan HAM, baik melalui penelitian dan pengkajian maupun pelatihan dan penyuluhan. Pada tahun 2024, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 14 mengenai Hak atas Pekerjaan yang Layak. Relevansi SNP ini semakin menguat di tengah berkembangnya konsep Bisnis dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat internasional, maupun di tingkat nasional dengan ditetapkannya Perpres No.60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Dalam bidang Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM RI juga melakukan berbagai kegiatan untuk memperkuat pengetahuan, kompetensi, dan kesadaran berbagai aktor dan Lembaga, seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia Pendidikan, aparatur negara seperti TNI dan Polri, generasi muda, dan juga sektor bisnis.
Kerja-kerja Komnas HAM RI juga dilaksanakan melalui peran penting dari Sekretariat Komnas HAM di enam provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Di tahun 2024 Komnas HAM RI juga melanjutkan upaya penguatan kelembagaan Komnas HAM agar menjadi Lembaga negara yang transparan, profesional dan akuntabel melalui peran Kesekretariatan Jendral Komnas HAM RI. Kerja-kerja tersebut juga di-
sampaikan di dalam laporan ini.
Kami berterima kasih atas dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, di antaranya: DPR RI - di mana pada tahun ini Komnas HAM RI mengalami perubahan kemitraan dari Komisi III ke Komisi XIII, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian/Lembaga lainnya; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di berbagai wilayah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan aktor serta institusi lainnya yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kerja sama dan dukungan berbagai pihak tersebut telah memungkinkan Komnas HAM RI untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2024 hingga selesainya Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2024.
Kritik, saran, dan masukan terhadap berbagai kekurangan kami di tahun 2024 akan menjadi pembelajaran untuk terus memperbaiki pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI ke depan.
Akhir kata, kami berharap bahwa Laporan Tahunan 2024 ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyelenggara negara, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam menjalankan pemerintahan yang menghormati, memenuhi dan melindungi HAM.
Terima kasih.
Ketua Komnas HAM RI
A4W
Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc
RINGKASAN EKSEKUTIF
Situasi politik dan kebijakan ekonomi memang tak bisa dielakkan memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia. Di tahun 2024, peristiwa politik yang sangat berpengaruh bagi kerja Komnas HAM RI dalam pemenuhan hak asasi adalah peristiwa politik pemilihan umum presiden-wakil presiden, DPR, DPD dan DPR, serta pemilu kepala daerah.
Komnas HAM RI sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024 ini sejak setahun sebelumnya. Ada empat isu krusial yang diantisipasi, yaitu soal netralitas aparatur negara, ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kesehatan bagi penyelenggara pemilu, dan pemenuhan hak kelompok rentan.
Perkiraan Komnas HAM RI soal pemilu 2024 itu tidak meleset. Namun, Komnas HAM RI memilih fokus pada isu hak kelompok rentan dan hak atas kesehatan penyelenggara Pemilu. Dari pengamatan di 15 provinsi dan 48 kabupaten atau kota, dan kajian, ditemukan adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan dalam tiga tahapan pemilu.
Hak atas kesehatan penyelenggara Pemilu juga masih memiliki catatan merah dalam pelaksanaannya. Dalam Pemilu 2024, setidaknya masih ada 181 anggota tim penyelenggara pemilihan umum yang meninggal. Meskipun jumlah ini lebih rendah dari pemilu 2019 yang mencatat 894 korban meninggal.
Pemilu 2024 juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Sejak 2023 ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial. Hasil tim bentukan presiden Jokowi menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran HAM dalam 12 kasus yang sudah dilimpahkan Komnas HAM RI ke Kejaksaan Agung.
Sebenarnya ada 16 kasus pelanggaran HAM yang berat yang sudah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM RI dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun baru empat yang kasusnya masuk ke pengadilan. Setelah Tim menyelesaikan tugasnya, Presiden Jokowi memerintahkan adanya pemulihan hak korban.
Sampai akhir 2023, keluarga korban yang mendapatkan pemulihan hak dari pemerintah berasal dari lima kasus pelanggaran HAM yang berat. Namun upaya pemulihan hak ini berhenti pada tahun 2024. Sebab, masa kerja tim yang selesai pada akhir 2023 tidak diperpanjang. Selain karena fokus pada Pemilu, kuat dugaan ada soal konstelasi politik yang berpengaruh atas situasi ini.
Upaya pemulihan korban itu senasib dengan penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM yang berat secara yudisial. Sepanjang tahun 2024, tak ada tanda bahwa Kejaksaan Agung akan membawa kasus pelanggaran HAM berat itu ke meja pengadilan. Pekerjaan rumah kasus pelanggaran HAM yang berat ini akan bertambah 1 kasus dengan rampungnya penyelidikan Komnas HAM RI dalam Peristiwa Bumi Flora.
Kebijakan ekonomi yang di tahun 2024 yang mempengaruhi tugas Komnas HAM adalah banyaknya pembangunan ekonomi yang mendapat label proyek strategis nasional (PSN). Pada tahun 2023, jumlah proyek yang diberi label PSN mencapai 233 dan ada penambahan sebanyak 14 di tahun 2024.
Proyek yang diniatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik berupa konflik agraria, pengekangan atas kebebasan berekspresi, hingga kriminalisasi terhadap warga yang memprotesnya.
Bagi Komnas HAM RI, dampak cukup besar PSN dalam soal hak asasi manusia adalah pada terjadinya konflik agraria. Ini terjadi karena sebuah proyek yang mendapat status PSN mendapatkan banyak sekali kemudahan dan dukungan dari pemerintah, terutama dalam soal pengadaan lahan.
Dalam beberapa tahun ini, pengaduan soal sengketa lahan antara warga dan perusahaan sudah cukup mendominasi. Di tahun 2024, sebanyak 505 (dari total 2.625) berkas pengaduan adalah soal konflik agraria. Jumlah pengaduan sengketa lahan makin bertambah dengan makin banyaknya PSN.
menjadikan hak asasi manusia sebagai panduan atau pertimbangan penting dalam operasinya.
Selama ini konflik agraria ini kerap terjadi antara warga dengan perusahaan swasta, selain dengan perusahaan negara. Tingginya konflik ini juga memunculkan kebutuhan tinggi soal perlunya mendorong entitas bisnis untuk
Dimensi dalam konflik agraria ini memang tidak tunggal. Kerap kali konflik lahan itu juga berujung pada pemidanaan terhadap warga yang memprotes perampasan lahan. Pemidanaan terhadap warga yang memperjuangkan haknya, bagi Komnas HAM RI, adalah ancaman terhadap para pembela HAM.
Selain kasus agraria, isu lingkungan juga menjadi area yang juga cukup sering merampas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Sejumlah warga yang memprotes kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan kerap kali dilaporkan secara pidana dan kepolisian umumnya sangat cepat memprosesnya.
Dalam kasus-kasus yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, Komnas HAM RI turun tangan. Bentuknya bisa berupa desakan agar penetapan tersangka dicabut, pemberian keterangan bahwa yang bersangkutan sebagai "pembela HAM", hingga memberikan amicus curiae saat kasusnya sudah masuk ke pengadilan.
Komnas HAM RI juga mencatat cukup banyak pengaduan warga terhadap polisi, selain pemerintah daerah. Jenis kasusnya beragam. Mulai dari pemakaian kekerasan dalam melakukan proses hukum dan menangani aksi protes warga, hingga tudingan tidak profesional dalam menangani perkara.
Selain menangani kasusnya secara langsung, Komnas HAM RI juga menggunakan pendekatan di hulu antara lain melalui pelatihan isu hak asasi manusia kepada personel Polri.
Pelatihan yang sama juga dilakukan untuk anggota TNI yang dalam beberapa kasus menjadi pelaku pelanggaran HAM yang berat.
Untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah soal isu hak asasi manusia, Komnas HAM RI menggelar pelatihan dalam kegiatan tahunan bertajuk Festival HAM. Tahun 2024 kegiatan ini digelar di Kota Bitung. Pelatihan untuk pemda dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Bitung.
Di tahun 2024 situasi HAM di Papua masih memprihatinkan. Kekerasan dan konflik bersenjata yang masih terus terjadi mengakibatkan korban dari berbagai pihak, namun yang terbesar adalah warga sipil, termasuk anakanak. Gelombang pengungsi internal yang menjadi ekses dari konflik dibayangi oleh terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Di sisi lain, perlindungan hak masyarakat adat Papua menghadapi ancaman akibat kebijakan pembangunan serta proyek investasi skala besar yang belum memerhatikan hak-hak mereka. Ketimpangan partisipasi bermakna bagi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk situasi HAM yang selama ini telah menghadapi berbagai hambatan struktural. Pemerataan kesejahteraan yang diharapkan dapat tercipta dari kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu memastikan partisipasi masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ruang-ruang dialog perlu diciptakan sebagai model penyelesaian konflik secara damai dan permanen. Termasuk juga pemerintah perlu melanjutkan beberapa amanat UU Otsus terkait penyelesaian berbagai pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua.
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR V RINGKASAN EKSEKUTIF VII DAFTAR ISI X DAFTAR TABEL BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB 2 ISU PRIORITAS 7 2.1 PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 11 2.2 PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA 13 2.3 PELANGGARAN HAM BERAT 15 2.4 PENANGANAN KONFLIK PAPUA 18 2.5 PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI 22 2.6 PENGUATAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM 23 2.7 PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 26 2.8 PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 27 2.9 BISNIS YANG BERBASIS HAM 29 BAB 3 PENEGAKAN HAM 47 3.1 PENGADUAN 50 3.2 PEMANTAUAN DAN MEDIASI 51 BAB 4 PEMAJUAN HAM 69 4.1 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN 72 4.2 PENGKAJIAN 75 4.3 PENDIDIKAN DAN DISEMINASI 82
BAB 5 SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI 93 5.1 ACEH 96 5.2 SUMATERA BARAT 98 5.3 KALIMANTAN BARAT 100 5.4 SULAWESI TENGAH 102 5.5 MALUKU 105 5.6 PAPUA 106 BAB 6 DUKUNGAN MANAJEMEN 123 6.1 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL 126 6.2 BIRO UMUM 127 6.3 BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJASAMA 130 BAB 7 PENUTUP 141 7.1 KESIMPULAN 142 7.2 REKOMENDASI 144
DAFTAR
TABEL
TABEL 2.1 PENGADUAN SOAL AGRARIA BERDASARKAN WILAYAH 31 TABEL 2.2 PENGADUAN KASUS AGRARIA BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN 32 TABEL 2.3 PENGADUAN KASUS AGRARIA BERDASARKAN PENGADU 33 TABEL 2.4 KASUS AGRARIA BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR 33 TABEL 2.5 KASUS AGRARIA BERDASARKAN DISTRIBUSI PENANGANAN ADUAN 34 TABEL 2.6 PENGADUAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN WILAYAH 34 TABEL 2.7 PENGADUAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN 34 TABEL 2.8 PENGADUAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN PENGADU 35 TABEL 2.9 PENGADUAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR 35 TABEL 2.10 PENGADUAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN DISTRIBUSI PENANGANAN 35 TABEL 2.11 PENGADUAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM BERDASARKAN WILAYAH 36 TABEL 2.12 PENGADUAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN 36 TABEL 2.13 PENGADUAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM BERDASARKAN PIHAK PENGADU 36 TABEL 2.14 PENGADUAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR 37 TABEL 2.15 PENGADUAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM BERDASARKAN DISTRIBUSI PENANGANAN ADUAN 37 TABEL 2.16 PENGADUAN TPPO BERDASARKAN WILAYAH YANG DIADUKAN 37 TABEL 2.17 PENGADUAN TPPO BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN 38
TABEL 2.18 PENGADUAN TPPO BERDASARKAN PENGADU 38TABEL 2.19 PENGADUAN TPPO BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR 38 TABEL 2.20 PENGADUAN TPPO BERDASARKAN DISTRIBUSI PENANGANAN ADUAN 39 TABEL 2.21 PENGADUAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN WILAYAH 39 TABEL 2.22 PENGADUAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN 40 TABEL 2.23 PENGADUAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN PENGADU 40 TABEL 2.24 PENGADUAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN HAK YANG DIADUKAN 41 TABEL 2.25 PENGADUAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN DISTRIBUSI PENANGANAN ADUAN 41 TABEL 2.26 PENGADUAN SOAL PRAKTIK BISNIS BERBASIS HAM BERDASARKAN WILAYAH 41 TABEL 2.27 PENGADUAN SOAL PRAKTIK BISNIS BERBASIS HAM BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN 43 TABEL 2.28 PENGADUAN SOAL PRAKTIK BISNIS BERBASIS HAM BERDASARKAN PENGADU 43 TABEL 2.29 PENGADUAN SOAL PRAKTIK BISNIS BERBASIS HAM BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR 44 TABEL 2.30 PENGADUAN SOAL PRAKTIK BISNIS BERBASIS HAM BERDASARKAN DISTRIBUSI PENANGANAN ADUAN 44 TABEL 3.1 AUDIENSI BERDASARKAN ISU YANG DISAMPAIKAN 62 TABEL 4.1 JADWAL PEREKAMAN DAN PENAYANGAN VIDEO PODCAST RUANG TANGGAP RASA 2024 89 TABEL 4.2 KUNJUNGAN KE KOMNAS HAM RI SELAMA TAHUN 2024 90
TABEL 4.3 PENGGUNAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM 2024 91 TABEL 5.1 PENGADUAN BERDASARKAN HAK DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI ACEH 108 TABEL 5.2 PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI ACEH 108 TABEL 5.3 PENGADUAN BERDASARKAN PENGADU DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI ACEH 109 TABEL 5.4 PENGADUAN BERDASARKAN TERADU DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI ACEH 109 TABEL 5.5 KEGIATAN DISEMINASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI ACEH 109 TABEL 5.6 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI HAK DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SUMATERA BARAT 110 TABEL 5.7 PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH PENGADU DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SUMATERA BARAT 110 TABEL 5.8 PENGADUAN BERDASARKAN PIHAK TERADU DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SUMATERA BARAT 111 TABEL 5.9 KEGIATAN DISEMINASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SUMATERA BARAT 111 TABEL 5.10 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI HAK YANG DILANGGAR DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 112 TABEL 5.11 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 112 TABEL 5.12 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 113 TABEL 5.13 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PIHAK PENGADU DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 114 TABEL 5.14 KEGIATAN DISEMINASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 114 TABEL 5.15 PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH PENGADU DI SEKRETARIAT
KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 114 TABEL 5.15 PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH PENGADU DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 115 TABEL 5.17 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI KORBAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 115 TABEL 5.18 PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 115 TABEL 5.19 KEGIATAN DISEMINASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 116 TABEL 5.20 PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAN ADUAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI MALUKU 117 TABEL 5.21 KEGIATAN DISEMINASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI MALUKU 117 TABEL 5.22 KEGIATAN PEMANTAUAN YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI PAPUA 117 TABEL 5.21 KEGIATAN DISEMINASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI MALUKU 118 TABEL 6.1 HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN KOMNAS HAM RI TAHUN 2021-2024 137 TABEL 6.2 KERJASAMA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA 137
DAFTAR
GAMBAR
| GAMBAR 3.1 | PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH | 63 |
| GAMBAR 3.2 | PENGADUAN BERDASARKAN PENGADU | 64 |
| GAMBAR 3.3 | PENGADUAN BERDASARKAN PIHAK YANG DIADUKAN | 64 |
| GAMBAR 3.4 | PENGADUAN BERDASARKAN TINDAKAN YANG DIADUKAN | 65 |
| GAMBAR 3.5 | PENGADUAN BERDASARKAN KORBAN | 65 |
| GAMBAR 3.6 | PENGADUAN BERDASARKAN HAK YANG DILANGGAR | 66 |
| GAMBAR 4.1 | JUMLAH PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM MELALUI | — |
| GAMBAR 5.1 | GOOGLE BOOKS SELAMA 2024 KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI | 91 |
| GAMBAR 5.2 | KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI MALUKU KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI | 118 |
| GAMBAR 5.2 | KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI MALUKU | 119 |
| GAMBAR 5.3 | KLASIFIKASI LOKASI KEJADIAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI PAPUA | 120 |
| GAMBAR 5.4 | KLASIFIKASI PERISTIWA BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI PAPUA | |
| GAMBAR 6.1 | MEDIA MONITORING PEMBERITAAN MEDIA MASSA MENYANGKUT KERJA-KERJA KOMNAS HAM RI TAHUN 2024 | 121 138 |
| GAMBAR 6.2 | ALUR PERMOHONAN DATA KE PPID KOMNAS HAM | 138 |
| GAMBAR 6.3 | INFOGRAFIS PERMINTAAN LAYANAN PPID KOMNAS HAM 2024 | 139 |
Bab I Pendahuluan
H 0
SURATSUARA PEMILIHAN-UMUA REPUBLIK:INDONESIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN JAHUN 2024
SUARA HAM DI TAHUN POLITIK
Menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Legislatif serta pemilihan kepala daerah, menjadikan 2024 sebagai tahun politik. Persiapan dan pelaksanaannya juga mengkonsumsi banyak sekali waktu, biaya dan perhatian para penyelenggara negara seperti KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah.
Pencoblosan Pemilu Presiden dan Legislatif dilakukan pada 14 Februari, setelah itu diikuti oleh proses penghitungan suara sampai akhirnya ditentukan pemenangnya oleh KPU pada 20 Maret. Proses politik masih terus bergulir karena masih ada lobi-lobi pembentukan koalisi pemerintahan untuk penyusunan kabinet.
Presiden dan wakil presiden hasil pemilu,
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, resmi dilantik pada 20 Oktober. Struktur dan nama yang mengisi Kabinet Merah Putih diumumkan pada keesokan harinya. Pelantikan presiden dan wakil presiden serta pengumuman kabinet baru itu juga menandai berakhirnya pemerintahan hasil Pemilu 2019-2024, Jokowi-Ma'ruf Amin.
Proses politik, termasuk lobi-lobinya, berlanjut dengan adanya pemilihan kepala daerah pada 27 November, untuk memilih 545 kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemilihan yang berlangsung di hampir seantero provinsi itu menyedot perhatian publik dan penyelenggara pemilu dan pemerintah meski tidak sebesar pemilihan umum presiden-wakil presiden dan legislatif.
Besarnya sumber daya dan perhatian publik, KPU, Bawaslu dan pemerintah bisa dipahami karena signifikannya arti Pemilu. Momentum politik ini sangat penting karena akan menentukan nasib bangsa ini setidaknya dalam lima tahun berikutnya. Prosesnya berdampak kepada semua orang dan lembaga di negara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Komnas HAM RI, sesuai mandat Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Untuk menjalankan fungsi itu, Komnas HAM RI memiliki kewenangan melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang masalah hak asasi manusia. Lembaga ini juga memiliki kewenangan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk serta fungsi pengawasan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
yang perlu ditangani dan diantisipasi.
Indonesia sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan Pemilu langsung sejak 2004 sehingga sudah bisa diidentifikasi apa saja kemungkinan dampaknya pada isu hak asasi manusia. Komnas HAM RI sudah memulai program terkait pemilu ini pada tahun sebelumnya. Setidaknya ada empat isu krusial hak asasi manusia
Pertama, netralitas lembaga penyelenggara negara. Menjadi pengetahuan umum bahwa ada kecenderungan bahwa semua pihak, terutama partai politik yang sedang berkuasa, untuk memanfaatkan instrumen dan alat-alat negara untuk menggalang dukungan demi memenangkan calon presiden, wakil presiden, atau kepentingan partai politiknya.
Kedua, pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi. Kompetisi politik dalam pemilihan umum membuat perbedaan pendapat dan pandangan sudah pasti tidak akan terhindarkan. Mereka yang memiliki kekuasaan, atau memiliki akses lebih besar ke sana, bisa memanfaatkannya untuk menekan atau mengintimidasi mereka yang punya pandangan politik berbeda, termasuk melaluijalur hukum.
Ketiga, hak atas kesehatan petugas Pemilu. Salah satu kritik atas penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah soal meninggalnya 894 orang penyelenggara pemilu. Pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, DPD, DPR RI dan DPRD menambah beban bagi penyelenggara, yang itu berkontribusi bagi banyaknya kasus kematian itu.
Keempat, pemenuhan hak warga negara. Berpartisipasi dalam pemilu merupakan hak asasi manusia yang perlu difasilitasi negara. Komnas HAM RI memiliki perhatian terhadap mereka yang dikategorikan sebagai kelompok rentan, mereka yang terancam tak bisa mendapatkan dan menggunakan haknya dengan baik dalam Pemilu 2024.
Hal lain pada 2024 yang berdampak besar pada kerja-kerja Komnas HAM RI adalah kebijakan pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, yaitu proyek strategis nasional (PSN). Status ini diberikan untuk sejumlah proyek pembangunan, baik infrastruktur jalan, bandar udara, perkebunan, hingga kawasan penambangan. Hingga Juli, setidaknya ada 233 PSN.
Pemerintah menilai proyek pembangunan, termasuk PSN, merupakan upaya untukmeningkatkanpertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, cita-cita untuk mendongkrak perekonomian itu dibayang-bayangi oleh sejumlah dampak tak diinginkan dari PSN, baik secara politik, ekonomi masyarakat dan juga kerusakan lingkungan.
Salah satu akar masalah dari PSN ini, berdasarkan kajian Komnas HAM RI, adalah penentuannya yang sangat sentralistik oleh pemerintah pusat di Jakarta. Ini tak memberi ruang bagi pemerintah daerah, apalagi warganya, untuk memiliki pendapat berbeda. Dengan kata lain, proyeknya bersifat top down. Partisipasi masyarakatnya juga rendah.
Proyek yang ditetapkan sebagai PSN juga memiliki banyak kemudahan dari pemerintah. Termasuk dalam pengadaan lahan. Tak mengherankan jika banyak korporasi swasta yang menginginkan status tersebut. Perlakuan khusus oleh negara ini memang membuat programnya bisa segera berjalan. Pada saat yang sama itu menjadi sumber dari konfliknya dengan
masyarakat yang terancam kehilangan lahannya.
Konflik agraria akibat PSN ini menjadi menjadi masalah yang cukup banyak diadukan kepada Komnas HAM RI di tahun 2024. Gencarnya pelaksanaan PSN menjelang masa pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin menjadi pemicu lebih banyaknya konflik terkait lahan di tahun 2024. Namun juga perlu dicatat, konflik agraria antara warga dengan korporasi dalam proyek yang bukan berlabel PSN juga ada.
Sumber konflik antara warga dengan negara atau korporasi ini berkisar pada hilangnya hak atas tanah yang menjadi sumber utama penghidupannya. Warga yang mempertanyakan haknya, baik secara langsung maupun melalui media sosial, kerap kali berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Selain kerap terlibat bentrok fisik, mereka juga bisa dipidanakan oleh perusahaan.
Masalah yang akarnya ekonomi seperti ini juga kerap berdampak pada hak sipil dan politik. Di tahun 2024 juga tercatat ada sejumlah kasus pemidanaan ke polisi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap aktivis lingkungan hidup karena mengkritik kebijakan pembangunan, termasuk yang berdampak pada lingkungan.
Pemidanaan dan bentuk kekerasan dan tekanan lainnya, dalam catatan Komnas HAM RI, menjadi salah satu masalah yang kerap dihadapi para pembela hak asasi manusia. Menyampaikan kritik adalah bagian dari hak berekspresi dan berpendapat yang dilindungi Konstitusi. Tahun 2024 juga mencatat adanya kasus pembunuhan terhadap jurnalis yang diduga kuat terkait pemberitaannya.
Kinerja polisi sebagai aparat penegak hukum juga menjadi sorotan. Dalam sejumlah kasus konflik agraria, polisi kerap ikut terlibat bentrokan, berada di sisi perusahaan, dan berhadapan dengan warga. Selain itu, ada sejumlah kasus yang juga mengungkap soal praktik kekerasan korps cokelat ini dalam proses penegakan hukum.
Dalam pendataan yang dilakukan Komnas HAM RI, Polri merupakan pihak yang paling banyak diadukan, yaitu 751 dari total 2625 aduan pada tahun 2024. Selain soal kekerasan yang dilakukan, juga ada sejumlah laporan dugaan sikap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban.
Isu hak asasi manusia yang juga banyak menyita perhatian media adalah kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. yang mengakibatkan korban dari berbagai pihak, namun yang terbesar adalah warga sipil, termasuk anak-anak. Gelombang pengungsi internal yang menjadi ekses dari konflik dibayangi oleh terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Di sisi lain, perlindungan hak masyarakat adat Papua menghadapi ancaman akibat kebijakan pembangunan serta proyek investasi skala besar yang belum memerhatikan hak-hak mereka. Ketimpangan partisipasi bermakna bagi masyarakat Papua dalam pengambilan
keputusan dapat memperburuk situasi HAM yang selama ini telah menghadapi berbagai hambatan struktural. Pemerataan kesejahteraan yang diharapkan dapat tercipta dari kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu memastikan partisipasi masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Pada tahun 2024, juga belum ada tandatanda pemerintah akan melanjutkan proses penyidikan terhadap 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang berkasnya sudah diserahkan Komnas HAM RI ke Kejaksaan Agung. Hal ini tak berubah sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir Oktober 2024. Bahkan program penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan skema penyelesaian non-yudisial yang sudah dimulai sejak 2022, juga tak berlanjut pada tahun 2024.
Sikap politik pemerintah Jokowi soal kasus pelanggaran HAM yang berat membuat masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang harus diselesaikan. Dalam janji kampanye Asta Cita, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memasukkan program "MemperkokohideologiPancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)" di bagian pertama. Sampai akhir Desember 2024, belum ada sinyal bagaimana pelanggaran HAM berat masa lalu itu akan diselesaikan oleh pemerintahan baru.
Bab II Isu Prioritas
Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Perbatasan di Kampung Skofro, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Pengamatan Situasi Pelaksanaan HAM pada Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada 2024di Gedung DPR RI.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, didampingi Penata Mediasi Sengketa HAM Muda Dyah Nans, menggali keterangan dari warga saat melakukan Pemantauan lapangan Kasus Penangkapan 9 Petani Seloloang, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim 14 Juni 2024.
Peninjauan lokasi penembakan di PT Bumi Flora, Aceh Timur
Verifikasi permohonan SKKPHAM di DI Yogyakarta.
Diskusi pemetaan situasi dan peluang pembentukan KKR di Papua Selatan.
Permintaan Keterangan atas Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV.
Penyampaian Pendapat HAM di Pengadilan Negeri Jepara (Kriminalisasi Daniel Frits Maurits Tangkilisan terkait Pelanggaran UU ITE).
Permintaan keterangan terhadap Anak Buah Kapal di Maluku.
Pertemuan dengan forkopimda kabupaten Kuningan di Komnas HAM Jakarta terkait kasus penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah Jalsah Salanah.
Diskusi terkait penyusunan mekanisme panduan penyusunan uji tuntas di sektor korporasi.
SUARA ISU
PRIORITAS HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendapatkan amanat dari Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebagai salah satu unsur anggota Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial menurut UU Konflik Sosial, dan untuk koordinasi dan pemantauan pencegahan dan penanganan korban tindak
pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS. Selain merujuk pada mandat, Komnas HAM RI merumuskan program prioritas dengan melihat perkembangan dan tantangan soal hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.
Pada tahun 2024, Komnas HAM RI menerima dan menangani 2.625 kasus dugaan pelanggaran HAM. Sebanyak 2.324 kasus diterima oleh Komnas HAM RI melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI di Jakarta dan 301 kasus diterima oleh 6 (enam) Sekretariat Provinsi di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Prioritas di tahun 2024 berkisar dari soal Pemilu hingga soal bisnis dan hak asasi manusia.
Di tahun 2024, Komnas HAM RI menetapkan beberapa isu prioritas sebagai upaya untuk merespons persoalan dan situasi HAM tersebut secara strategis dan terencana. Hal ini telah dilakukan sejak periode Komnas HAM RI 2022- 2027 mulai bekerja, di antaranya: Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Pemilu dan Pilkada, Penyelesaian Konflik Agraria, Pelanggaran HAM yang Berat, Penanganan Konflik Papua, Perlindungan Hak Berpendapat dan Berekspresi, Penguatan Perlindungan Pembela HAM, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan Bisnis yang Berbasis HAM.
2.1 Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM RI sudah memberikan perhatian terhadap isu HAM di dalam Pemilu sejak tahun 2023. Dalam sebuah pembahasan sidang pleno tahun 2023 diidentifikasi empat isu krusial, yaitu soal netralitas aparatur negara, ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kesehatan bagi penyelenggara pemilu, dan pemenuhan hak kelompok rentan.
Pada tahun 2023, Komnas HAM membuat dua keputusan terkait HAM dan pemilu, yaitu: menyusun Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum yang diharapkan menjadi rujukan dalam menilai pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam pemilu; serta membentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan dalam Pemilu dan Pilkada atau disingkat Tim Pemilu.
Dari empat isu utama terkait Pemilu, fokus utama Komnas HAM adalah pada soal pemenuhan kelompok rentan
dan hak atas kesehatan penyelenggara Pemilu. Komnas HAM RI merumuskan kelompok rentan itu adalah Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Masyarakat Adat, Pekerja Migran, Pemilih Pemula, Penvintas Konflik Sosial Kelompok Minoritas Agama/Penghayat Kepercayaan/Keyakinan.
Hak atas kesehatan penyelenggara Pemilu itu dipilih dengan berkaca dari Pemilu 2019 yang menyebabkan setidaknya 894 meninggal. Komnas HAM RI menilai dua hal ini akan kurang menjadi fokus penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, serta pemerintah yang lebih banyak mempersiapkan teknis penyelenggaraannya.
SNP soal pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam pemilu rampung pada tahun 2023 sehingga bisa dijadikan basis pemantauan oleh Tim Pemilu 2024. Untuk soal hak atas kesehatan, Komnas HAM RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada KPU dan Kementerian Kesehatan untuk mencegah berulangnya kematian penyelenggara pemilu dalam jumlah besar seperti tahun 2019. Rekomendasi yang disampaikan antara lain membatasi usia dan pemeriksaan kesehatan.
Tim Pemilu melaksanakan pengamatan di 15 provinsi dan 48 kabupaten/kota di Indonesia, yang juga melibatkan sekretariat Komnas HAM RI yang berada di provinsi. Pengamatan ini menghasilkan Laporan Pengamatan Situasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan siaran pers terkait temuan pengamatan situasi dan sikap Komnas HAM RI atas penetapan hasil Pemilu Serentak 2024.
Ada sejumlah temuan yang didapatkan. Soal netralitas aparat penyelenggara negara, ditemukan soal adanya ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu dengan bertindak yang menguntungkan kelompok tertentu. Ada juga perlakuan tidak fair di mana ada kelompok yang dibatasi, serta penggunaan kewenangan aparat keamanan untuk membatasi hak berekspresi warga negara sehingga tak berani memiliki aspirasi berbeda.
Dalam soal kelompok rentan, selain dari pemantauan, Komnas HAM RI juga melakukan kajian untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah berupaya menjamin hak pilih bagi kelompok masyarakat rentan, sesuai dengan prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945.
Dari hasil kajian ini, disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap hak pilih kelompok rentan di Indonesia kerap terjadi pada tiga tahapan utama dalam proses pemilu.
Pertama,tahapan pendataan masih menghadapi kendala serius, seperti kurang akuratnya data yang menyebabkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
Kedua, pada tahapan kampanye dan sirkulasi informasi, terbatasnya akses kelompok rentan terhadap informasi yang memadai mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka tentang hak dan prosedur pemilu.
Ketiga, pelaksanaan pemungutan suara
masih kurang aksesibel, ditandai oleh minimnya fasilitas ramah kelompok rentan, kurangnya pendampingan, dan potensi intimidasi yang menghambat kebebasan mereka dalam menggunakan hak pilih.
Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilu yang ada belum sepenuhnya inklusif dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pelanggaran ini secara langsung berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional.
Dari kajian ini direkomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu adanya evaluasi dan perbaikan regulasi mengenai pelindungan hak atas informasi pada tahapan kampanye bagi kelompok rentan. Hal ini penting agar informasi kampanye dapat diakses secara merata oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan.
Kedua, perlu adanya pelatihan yang sungguh-sungguh kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu terkait dengan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu pelindungan hak pilih kelompok rentan.
Rekomendasi dari hasil pemantauan dan kajian itu kemudian disampaikan ke KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
Komnas HAM RI juga menyusun Kertas
Kebijakan (policy brief) terkait tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan petugas Pemilu. Hal ini mengingat masih tingginya angka kematian petugas Pemilu pada Pemilu 2024.
Komnas HAM RI bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk membahas soal beban kerja, stres, kesehatan yang bisa berdampak pada kesehatan dan kematian petugas Pemilu. Sampai akhir 2024, kertas kebijakan itu masih dalam proses merampungkan naskah kajian.
2.2 Penyelesaian Konflik Agraria
Konflik agraria merupakan masalah yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2024 kasus yang banyak diadukan ke Komnas HAM RI adalah soal isu agraria. Pengaduannya ada 505 (dari total 2.625) berkas pengaduan. Wilayah asal pengaduan terbanyak terbanyak adalah DK Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera utara yang masing-masing memiliki 43 aduan.
Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi, yaitu 146 pengaduan. Terbanyak kedua adalah pemerintah daerah (97). Pengadu terbanyak adalah dari kelompok masyarakat, 263 pengaduan. Di urutan berikutnya adalah perseorangan (171 aduan). Jenis hak yang paling banyak menjadi bahan pengaduan adalah hak atas kesejahteraan, sebanyak 460 pengaduan.
Pola konflik agraria yang pengaduannya
masuk ke Komnas HAM RI beragam. Ada konflik antara warga dengan pemerintah atau badan usaha milik negara. Ada juga konflik antara warga dengan korporasi. Di tahun 2024, konflik yang cukup menonjol adalah antara warga dengan korporasi atau negara terkait dengan proyek strategis nasional (PSN).
Pada tahun 2023, jumlah PSN mencapai 233 buah dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun, yang terdiri atas 218 proyek dan 15 program. Sektor dari 218 proyek tersebut adalah sektor Jalan dan Jembatan, Pelabuhan, Bandar Udara, Kereta, Kawasan, Perumahan, Bendungan dan Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi, Tanggul Pantai, Energi, Teknologi, Pendidikan, Pariwisata, dan Perkebunan. Awal 2024 bertambah dengan masuknya 14 PSN baru yang semuanya dibiayai oleh swasta, diantaranya Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Sesuai fungsinya, Komnas HAM RI bisa melakukan penanganan kasus hak asasi manusia melalui jalur pemantauan dan mediasi. Ada juga yang melalui kajian, untuk menggali akar masalah sehingga bisa dijajaki pemecahannya. Itu sebabnya Komnas HAM RI melakukan kajian soal PSN ini pada tahun 2024.
Kajian Komnas HAM RI menunjukkan, dampak PSN ini cukup besar dalam kasus agraria. Pada periode 2020-2023, Komnas HAM RI menerima 114 aduan terkait PSN. Pada 2020 sebanyak 34 kasus, 2021 (24 kasus), 2022 (29 kasus), dan 2023 (27 kasus). Sebanyak 95 kasus diantaranya terindikasi merupakan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan 5 kasus merupakan pelanggaran hak memperoleh keadilan.
Salah satu konflik agraria yang kemudian berujung pada masalah hak kebebasan berpendapat dan berekspresi itu terjadi di proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Selatan. Sembilan petani anggota Kelompok Tani Saloloang ditangkap usai mereka protes terhadap pembangunan Bandara Naratetama yang berada di sisi utara zona 2 IKN. Buntut protes itu, mereka dijadikan tersangka oleh Polda Kalimantan Timur. Saat ditangkap, warga juga digunduli.
Komnas HAM RI, yang memantau kasus ini dan datang ke lokasi pada 15 Maret 2024, menilai tindakan polisi itu dapat dikategorikan sebagai upaya merendahkan, bahkan penghukuman, yang itu bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Selain itu juga ada ultimatum kepada masyarakat adat di Kampung Tua Sabut oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara terhadap Warga Desa Pemaluan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur karena rumahnya berada di kawasan ibukota baru. Mereka diminta membongkar rumahnya. Komnas HAM RI menilai tindakan OIKN itu sebagai intimidasi yang itu mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat.
Komnas HAM RI di tahun 2024 juga berhasil menyelesaikan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat. SNP ini mengatur je-
nis hak masyarakat adat, mulai dari Hak Menentukan Nasib Sendiri dan Batas Penerapannya, Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam; Hak untuk Membentuk Sistem Atau Lembaga Politik, Ekonomi dan Sosial Sendiri; Hak Atas Kesehatan dan Jaminan Sosial, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Hak Atas Pendidikan.
SNP itu juga mengatur kewajiban negara terhadap masyarakat adat. Antara lain, mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi aktor non-negara yang melanggar hak masyarakat adat, antara lain, memberikan kompensasi,restorasilingkungan, pengembangan program sosial, dan melakukan perubahan proses bisnis.
Pada tahun 2024 Komnas HAM RI juga menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM. Kajian ini mengidentifikasi delapan pola konflik di sektor agraria, mulai dari Kehutanan, Pertambangan. Perkebunan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Aset Badan Milik Negara (BMN) dan Badan Milik Daerah (BMD), Aset TNI dan POLRI, Proyek Strategis Nasional dan Otonomi Khusus-Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan lembaga yang menanganinya cukup banyak.
Kajian itu antara lain menyimpulkan bahwa bahwa penyelesaian konflik agraria berbasis HAM dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan harmonisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan terkait agraria, sumber daya alam dan lingkungan. Proses evaluasi dan harmonisasi agar membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
Komnas HAM RI menyarankan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu mempertimbangkanpembentukankelembagaan Agraria, Sumber Daya Alam dan Ling kungan yang terpadu. Secara ideal, lembaga ini mestinya dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga memiliki kewenangan dan otoritas penuh untuk mengimplementasikannya.
2.3 Pelanggaran HAM yang Berat
Penyelidikan pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu mandat Komnas HAM RI. Hingga 2024, Komnas HAM RI telah menyelesaikan 16 penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dengan 4 (empat) peristiwa telah disidangkan dan 12 hasil penyelidikan yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Selain melalui mekanisme yudisial, dalam Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur kemungkinan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat melalui KKR. Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006.
Putusan MK tersebut juga merekomendasikan bahwa Negara dapat mewujudkan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitas dan amnesti secara umum. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI turut mendorong adanya kebijakan terkait pemulihan hak-hak korban, dengan catatan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menutup penyelesaian melalui mekanisme yudisial sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM.
Di tahun 2024, Komnas HAM RI membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 001 Tahun 2024 dengan lingkup tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan para pihak/stakeholders, melakukan diseminasi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan/atau pemenuhan remedy yang efektif, dan membuat surat keterangan korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Tahun 2024, dalam hal isu Pelanggaran HAM yang Berat, Komnas HAM melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat atas kasus Bumi Flora Aceh Timur dan Pembunuhan Munir Said Thalib, serta melanjutkan program prioritas untuk pemenuhan hak-hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat.
Peristiwa Bumi Flora Aceh Timur merupakan satu dari lima kasus dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh yg diselidiki Komnas HAM RI. Empat kasus lainnya sudah diselesaikan penyelidikannya dan berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung: Peristiwa Jambo Keupok Aceh Selatan 2003; Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999; Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya 1989-1998; dan Peristiwa Timang Gajah Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya 2000-2003.
Tim penyelidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sejak 2020, yaitu dengan bertemu keluarga korban, pemeriksaan 8 orang saksi (2022), diskusi ahli dan diskusi dengan CSO, pengumpulan berita media, pengumpulan data operasi militer di Aceh periode 2001, dan pengumpulan data tambahan. Di tahun keempat (2024), ada penyelidikan Peristiwa Bumi Flora, tim melakukan koordinasi dengan pendamping dan saksi di Aceh Timur, pemeriksaan saksi lanjutan dari pihak tenaga kesehatan, PT. Bumi Flora, tenaga kesehatan, GAM, dan pemerintah daerah saat itu, serta peninjauan lokasi peristiwa di Afdeling IV PT. Bumi Flora.
Pada akhir 2024, tim mulai menyusun laporan penyelidikan yang kemudian akan disampaikan ke Kejaksaan Agung. Hasil penyelidikan itu juga akan digunakan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, di mana hak-hak korban dapat dipenuhi dan dipulihkan.
Pemenuhan Hak-Hak Korban
Pada tahun 2024, selain menyelidiki kasus pelanggaran HAM yag berat, juga membantu keluarga korban mendapatkan pemulihan hak melalui skema penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang be-
rat melalui mekanisme penyelesaian non-yudisial yang diluncurkan pemerintah sejak periode tahun 2023.
Presiden Jokowi di tahun 2022 mengeluarkan Keppres Nomor 17 tahun 2022 untuk membentuk Tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat melalui jalur non-judisial. Tim ini dipimpin Makarim Wibisono. Hasil dari tim itu menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran HAM yang berat dalam 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang sudah diselidiki Komnas HAM RI dan dilimpahkan Kejaksaan Agung.
Sebenarnya kasus pelanggaran HAM yang berat yang sudah diselidiki Komnas HAM RI itu ada 16. Tapi karena ini penyelesaian non-yudisial, maka yang belum ke pengadilan diselesaikan dengan skema ini, yaitu sebanyak 12 kasus. Fokus penyelesaian non yudisial lebih banyak pada pemulihan korban, kemudian jaminan ketidakberulangan, serta penulisan kembali sejarah dan lain-lain. Itu dipayungi oleh 2 instrumen hukum.
Setelah tim menyelesaikan tugasnya, keluar Instruksi Presiden 2023 kepada 19 kementerian dan lembaga untuk melakukan pemulihan kepada korban. Sehingga di tahun 2023 itu sudah mulai dilakukan pemulihan dengan skema ini. Untuk mendapatkan pemulihan hak melalui mekanisme yang dibuat pemerintah itu, korban perlu mendapatkan surat keterangan korban pelanggaran HAM (SKK- PHAM) dari Komnas HAM RI.
Selama periode 2024, Komnas HAM RI telah memberikan 923 SKKPHAM, yang terdiri dari 5 SKKPHAM untuk Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 715 SK- KPHAM untuk Peristiwa 1965/1966; 154 SKKPHAM untuk Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya 1989-1998; dan 48 SKKPHAM untuk Peristiwa Simpang KKA 1999, dan 1 SKKPHAM untuk Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang sudah masuk dalam skema pemulihan yang disiapkan pemerintah untuk tahap awal ini, yaitu: Aceh (Rumah Gedong, Simpang KKA, Jambo Keupok) dan Jakarta (Penghilangan Paksa, Kerusuhan Mei, TSS) serta Palu (Peristiwa 1965-1966).
Komnas HAM RI tidak hanya mengeluarkan SKKPHAM, tapi juga memantau pelaksanaannya melalui forum diskusi untuk kebutuhan bahan evaluasi. Diskusi dilakukan bersama dengan perwakilan korban di Palu pada 9 September 2024, Jakarta pada 22 Oktober 2024, dan Aceh pada 24 Oktober 2024. Temuan hasil pemantauan menjadi salah satu bahan penyusunan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.
Kasus Pembunuhan Munir
Peristiwa kematian aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004 masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Indonesia. Kematian Munir dilaporkan 2 (jam) sebelum pesawat Garuda Indonesia GA 974 dari Singapura menuju Amsterdam mendarat atau pukul ±04.05 waktu setempat di atas wilayah Hongaria. Nederlands Forensic Institute (NFI) menyimpulkan bahwa kematian Munir disebabkan oleh keracunan arsenik akut.
Pasca 3 (tiga) bulan kematian Munir, pada 24 Desember 2004, Pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengungkap kasus kematian Munir melalui Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004. Secara singkat, TPF dibentuk untuk membantu Penyelidik Polri dalam mengungkap kasus meninggalnya Munir dan melaporkan serta merekomendasikan kebijakan kepada Presiden dengan masa kerja 23 Desember 2004 – 23 Juni 2005.
Pada 6 September 2022, Sidang Paripurna Komnas HAM RI membentuk Tim Ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib. Hal ini menindaklanjuti hasil laporan 2 (dua) tim bentukan Komnas HAM RI, yaitu Tim Kajian, Data, Fakta, dan Pendapat Hukum Kasus Pembunuhan Munir dan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir, serta Putusan Majelis Eksaminasi yang dibentuk Komnas HAM RI. Tim Ad hoc kembali diperpanjang pada tahun 2024 dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2024.
Tim dibentuk dengan tugas untuk melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup atas peristiwa Pembunuhan Munir sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan mengenai genosida lebih lanjut diatur dalam Pasal 8, sementara kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9. Untuk menerjemahkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Mahkamah Agung menyusun Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando pada tahun 2006.
Sepanjang tahun 2024, Tim Penyelidikan telah memeriksa 15 (lima belas) saksi, membuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), dan membuat matriks analisis pelanggaran HAM yang berat.
2.4 Penanganan Konflik Papua
Di tahun 2024, Komnas HAM RI menerima 104 aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia HAM di wilayah Papua. Konflik dan kekerasan yang terus terjadi membuat wilayah ini menjadi persoalan prioritas dalam program kerja Komnas HAM RI dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di tahun 2024. Jenis kekerasannya mulai dari kontak senjata antara militer Indonesia dengan kelompok bersenjata, serta kekerasan terhadap warga sipil, yang menimbulkan dampak lanjutan berupa pengungsian. Korban dari kekerasan ini mulai dari warga sipil, militer dan kelompok militer bersenjata.
Komnas HAM RI secara khusus membentuk Tim Papua, yang bekerja untuk mengidentifikasi dan mendorong upaya penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Papua, baik melalui pengamatan situasi, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah
maupun masyarakat, dan mendorong dialog multi pihak. Kerja Tim Papua juga dikoordinasikan dengan tugas penanganan kasus dan sengketa dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan mediasi yang dilakukan baik oleh Komnas HAM RI di Jakarta, maupun dengan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua.
Tahun 2024 tercatat sejumlah kontak senjata antara bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok sipil bersenjata (KSB), yang juga memakan korban warga sipil.
Komnas HAM RI menerima laporan kontak tembak antara Satgas Pamtas Yonif 303/SSM dengan TPNPB-OPM pimpinan Kalenak Murib di Kampung Pamebeut, Distrik Yugumuak. Dalam peristiwa itu, 8 warga sipil menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia. Salah satu korban meninggal Tarina Murib yang ditemukan dalam keadaan kepala terpisah dari tubuhnya. Pelapor menyebut mutilasi dilakukan oleh aparat keamanan.
Komnas HAM RI melakukan pemantauan ke Kota Wamena pada 27 April - 3 Mei 2024. Dari hasil penyelidikan, kekerasan terjadi saat aparat TNI mengejar TPNPB OPM Kalenak Murib. Kontak senjata 3 Maret 2024 itu menewaskan warga sipil dan militer. Tarina meninggal, 6 luka-luka dan satu anggota TNI meninggal. Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Panglima TNI untuk menghindari seluruh kegiatan operasi militer di Papua di wilayah pemukiman untuk mencegah korban jiwa dari warga sipil.
Kontak senjata antara Satgas Operasi Damai Cartenz dan Kelompok TPNPB-OPM di Yokatapa, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada 8 April 2024. Insiden tersebut mengakibatkan adanya 2 (dua) korban yang masih anak-anak diantaranya korban meninggal atas nama RD (13 tahun) dan melukai ND (6 tahun), dua anak yang terkena peluru saat berlindung di rumah. RD meninggal akibat luka tembak di kepala, sementara ND terluka di tangan kiri dan membutuhkan perawatan.
Komnas HAM RI melakukan investigasi dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Kapolda Papua, Satgas Damai Cartenz, dan Polres Intan Jaya. Berdasarkan temuan, kontak tembak bermula dari serangan terhadap pos Satgas, yang direspons dengan tembakan balasan. Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi nomor 528/PM.00/R/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan memastikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak.
Berdasarkan analisis Komnas HAM RI, konflik dan kekerasan bersenjata terus terjadi salah satunya disebabkan karena belum ada ruang untuk mendorong penyelesaian melalui jalan damai atau proses dialog antara kelompok bersenjata dengan pemerintah. Persoalan konflik bersenjata dan kekerasan yang berlanjut ini juga memperburuk situasi HAM di Papua, khususnya munculnya persoalan pengungsi internal akibat konflik, minimnya akses terhadap hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan yang layak.
Kekerasan aparat terhadap warga sipil juga menjadi sorotan di tahun 2024. Salah satunya adalah munculnya video yang viral di media sosial, memperlihatkan dugaan penyiksaan anggota TNI terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Februari 2024. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang terikat di dalam drum berisi air disiksa dengan senjata tajam, dipukul, dan ditendang. Salah satu pelaku terlihat mengenakan kaus yang diduga berasal dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 300/Brajawijaya, Kodam III/Siliwangi.
Korban, yang diduga terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), ditangkap bersama dua pemuda lainnya oleh anggota TNI. Salah satu korban, DK, setelah mengalami penyiksaan, diserahkan ke Polres Puncak dan dirawat di rumah sakit. TNI membentuk Tim Investigasi, menahan delapan anggota Yonif 300/Brajawijaya untuk pemeriksaan. Komnas HAM RI, yang ke lapangan pada 28 April- 3 Mei 2024, menekankan pentingnya perlindungan hak hidup dan hak untuk tidak disiksa, yang merupakan hak asasi mendasar.
Komnas HAM RI juga menerima pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua) dengan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (IPMY) pada 26 Agustus 2024 mengenai penembakan dua orang asli Papua, yang diduga dilakukan oleh oknum Brimob pada 20 Agustus 2024. Kedua korban bernama Sdr. Tobias Silak, yang diketahui meninggal dunia, dan Naro Nabla, yang luka berat akibat luka tembak.
Komnas HAM RI melakukan serangkaian pemantauan pada 22-27 September 2024. Komnas HAM RI merasa penting untuk berkoordinasi dengan polisi, menitikberatkan kepada kronologis peristiwa, latar belakang penembakan. Komnas HAM RI menekankan pentingnya komitmen kepolisian dalam upaya penegakan hukum dalam peristiwa ini.
Untuk kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil, Komnas HAM RI melakukan pemantauan kasus dan memberikan rekomendasi penyelesaiannya, termasuk dalam kasus pemerkosaan di Nabire. Peristiwa tindakan kekerasan seksual (pemerkosaan) terhadap korban berinisial A (25 tahun) dan B (27 tahun) di Jalan Jayanti Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada 5 April 2024. Komnas HAM RI melakukan serangkaian permintaan keterangan, baik polisi, korban dan pelaku. Pada 30 April 2024, Polres Nabire menangkap dan menahan salah satu pelaku.
Upaya pemulihan korban dimulai dengan bantuan medis dan santunan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada 29 April 2024. Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi nomor 338/PM.00/R/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024. Komnas HAM RI juga berkoordinasi dengan Kementerian PPPA pada 14 Juni 2024 dan berbagai upaya pemulihan korban telah dilakukan.
Ada juga kasus penembakan di Paniai. Rusli, seorang sopir angkutan umum yang telah bekerja di Paniai selama empat tahun, berasal dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, diduga ditembak dan dibakar oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di
wilayah Paniai, Papua Tengah, 11 Juni 2024. beredar informasi bahwa TPNPB- OPM Intan Jaya mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa ini dan menuduh Rusli sebagai intelijen TNI-Polri.
Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi nomor 542/PM.00/R/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 kepada berbagai pihak, antara lain Kapolda Papua, PJ Gubernur Papua Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan Menteri Sosial. Selain memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, juga melakukan proses hukum terhadap pelaku dan memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak keluarga korban.
Pada tahun 2024 Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan yang Komprehensif (Tim Papua) memberi perhatian khusus terhadap beberapa isu HAM di Papua, di antaranya: KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Papua, Daerah Otonomi Baru (DOB), penanganan pengungsi, serta penanganan perkara terhadap peristiwa atau kasus-kasus HAM yang mendapat atensi publik. Selain melakukan pengamatan situasi, Tim Papua juga melakukan monitoring media terkait situasi Papua secara reguler.
Fokus pengamatan pada dampak DOB mencakup pengelolaan sumber daya alam, konflik agraria, dan partisipasi politik orang asli Papua (OAP). Tantangan utama adalah memastikan kebijakan DOB tidak memarginalkan OAP serta mendorong pelaksanaan kebijakan DOB yang diikuti dengan sejumlah proyek investasi besar tidak melanggaran HAM, terutama bagi OAP dan/atau masyarakat adat yang ruang hidupnya terdampak secara signifikan.
Konflik bersenjata bukan hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga memicu pengungsian. Komnas HAM RI memantau soal isu pengungsian ini pada 2-7 Juni 2024, terkait korban konflik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang berada di Kabupaten Nabire dan Mimika, Papua Tengah. Tim menemukan fakta bahwa hak-hak dasar pengungsi, seperti tempat tinggal, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, masih belum terpenuhi. Tim juga menyoroti soal akurasi data pengungsi serta sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganannya.
Secara berkala, Tim juga menerbitkan keterangan pers merespons peristiwa yang mendapat atensi publik ataupun menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Konferensi Pers terkait Situasi HAM di Papua Tahun 2023 pada 25 Januari 2024 dan pengamatan situasi terkait dampak DOB di Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Selatan pada 2-7 Juni 2024.
Tim Papua juga meningkatkan peran koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait untuk menangani isu-isu prioritas, seperti Daerah Otonomi Baru (DOB), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan masalah pengungsi. Tujuannya adalah memastikan sinergi kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua, antara lain pengamatan situasi pandangan terkait KKR di Merauke pada 2-7 Juni 2024.
Kegiatan ini mencakup pandangan terkait peluang KKR di wilayah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat rekonsiliasi dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan dengan berbagai pihak di wilayah tersebut, diantaranya terkait kerangka hukum, pelurusan sejarah dan kebutuhan dari wilayah tersebut sebagai bagian dari proses rekonsiliasi.
Kegiatan Koordinasi Tim Papua
4 Maret 2024. Koordinasi Lintas Kementerian/Instansi
8 Maret 2024. Update situasi kepada Pemimpin Redaksi media
5 Maret 2024. Diskusi Ahli terkait isu DOB dan KKR
3 April2024. Diskusi relevansi KKR dengan wakil pemerintah dan masyarakat sipil
3 April 2024. Koordinasi dengan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan
18 April 2024. Koordinasi dengan Panglima TNI
25 Juli 2024. Memberikan informasi kepada Kementerian Luar Negeri terkait isu Papua
13 - 18 Oktober 2024. Kegiatan penguatan fungsi koordinasi dan konsolidasi 8 November 2024. Rapat koordinasi lintas kementerian
2.5 Perlindungan Hak Berpendapat dan Berekspresi
Komnas HAM RI di tahun 2024 menerima pengaduan soal isu kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebanyak 14 berkas. Jumlah pengaduan terbanyak berasal dari
DK Jakarta. Pihak yang paling banyak diadukan adalah Polri dan lembaga pendidikan. Jenis hak yang paling banyak dilanggar adalah hak atas kebebasan pribadi.
Spektrum kasus kebebasan berekspresi yang masuk Komnas HAM RI sangat beragam, baik dari jenis maupun korbannya. Ada yang berupa penghalanghalangan kegiatan diskusi oleh massa, pemidanaan terhadap warga negara yang memiliki pandangan kritis terhadap pejabat pemerintah, hingga pembunuhan terhadap jurnalis dan keluarganya karena pemberitaannya.
Kasus penghalang-halangan kegiatan diskusi dialami oleh mahasiswa Universitas Trilogi, Jakarta, 3 Februari 2024. Awalnya sejumlah organisasi mahasiswa di Jakarta hendak menggelar rapat menjelang aksi menyikapi situasi politik terkini. Namun pejabat kampus tidak memberikan izin penggunaan ruangan sehingga rapat dipindahkan ke balai warga. Saat rapat berlangsung pukul 22.30 WIB, sekitar 15 orang tidak dikenal datang dan menuntut rapat dibubarkan.
Massa tak dikenal itu juga melakukan kekerasan fisik terhadap panitia rapat. Rapat tetap berjalan tapi terus ditekan agar segera selesai. Mereka diancam akan dibubarkan paksa jika tidak selesai hingga Pukul 23.30 WIB. Komnas HAM RI memproses kasus intimidasi ini dengan meminta keterangan secara tertulis kepada Irwasda Polda Metro Jaya pada 22 Februari 2024.
Kasus intimidasi dan penghalangan
pelaksanaan Forum Air Milik Rakyat Sedunia/People's Water Forum (PWF) di Bali terjadi pada 21 Mei 2024. Pelaku intimidasi adalah organisasi masyarakat bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN). Selain merampas banner, baliho, dan atribut lainnya, massa melakukan kekerasan fisik terhadap peserta forum.
Panitia juga mendapat intimidasi dari Polisi yang datang dan mempertanyakan agenda PWF. Ada permintaan untuk membatalkan atau memundurkan acara sampai kegiatan World Water Forum (WWF) selesai. Forum diskusi masyarakat sipil di Hotel Oranjje pada 20 Mei 2024 juga didatangi Satpol PP dan organisasi masyarakat dan meminta kegiatan itu dibubarkan.
Komnas HAM RI menerima pengaduan dari LBH Bali, KruHA, Forum Peduli Bali, Forum Pro Demokrasi Bali dalam kasus ini. Komnas HAM RI menindaklanjutinya dengan meminta keterangan kepada Kapolda Bali dan meminta informasi soal proses hukum atas kasus intimidasi dan penghalang-halangan diskusi yang sudah dilaporkan oleh LBH Bali.
Kasus lain yang juga direspons Komnas HAM RI adalah meninggalnya wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, 27 Juni 2024. Rico dan dua anggota keluarganya meninggal saat rumahnya yang berada di Kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dibakar pada 27 Juni 2024.
Dari informasi yang diterima Komnas HAM RI, pembakaran rumah Rico itu dipicu oleh beritanya di Tribrata TV dan sosial medianya pada 21, 22, dan 23 Juni 2024. Berita itu memuat soal lapak judi di Jalan Kapten Bom Ginting dan menyebut adanya oknum anggota TNI a.n HB sebagai pemilik lapak judi tersebut.
Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan ini dengan meminta keterangan kepada Polda Sumatera Utara, Puspom TNI AD, Dewan Pers, pemimpin redaksi Tribrata TV, keluarga korban dan saksi, serta mengunjungi rumah Rico yang terbakar, 12-13 Juli 2024. Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi agar penegak hukum bekerja profesional, akuntabel, adil, dan transparan dalam memproses kasus ini.
Kasus lain terkait kebebasan berekspresi yang ditangani Komnas HAM RI adalah kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dipidanakan oleh Luhut B. Panjaitan. Sidangnya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Komnas HAM RI memberikan dukungan kepada keduanya dengan memberikan pendapat melalui amicus curiae kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Mei 2023.
Komnas HAM RI menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 8 Januari 2024 yang memvonis bebas Haris dan Fatia dan menyebutnya sebagai sinyal positif bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Komnas HAM RI menilai kasus ini, yang masuk ranah kebebasan berekspresi, seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan.
bebasan Berpendapat dan Berekspresi dan dituangkan dalam SK Ketua Komnas HAM RI Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 1 Mei 2024. SK itu kemudian diperbarui pada 1 September 2024.
Pada tahun 2024, Komnas HAM RI juga membentuk Tim Perlindungan Hak Ke-
Komnas HAM RI menugaskan Tim Perlindungan untuk mengamati situasi dan memberikan advokasi terhadap korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Tim Perlindungan juga diminta mengkaji prinsip-prinsip HAM dari UU ITE dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Komnas HAM RI juga menugaskan Tim Perlindungan menyusun kajian cepat atas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diprotes komunitas pers. Sebab, regulasi baru dinilai mengancam kebebasan pers. Tim Perlindungan berkoordinasi dengan KPI, Dewan Pers, dan asosiasi dalam soal ini. Komnas HAM RI berdiskusi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pada 22 Mei 2024 untuk menggali masukan soal RUU ini.
Dari hasil kajian tersebut Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa proses pembahasan RUU Penyiaran ini menunjukkan belum adanya dukungan penuh untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Revisi UU Penyiaran itu diprotes antara lain karena memuat pembatasan aktivitas jurnalistik sehingga dianggap mengancam kebebasan pers.
2.6 Penguatan Perlindungan Pembela HAM
Pada tahun 2024 ini cukup banyak pengaduan yang masuk ke Komnas HAM RI terkait soal pengakuan dan perlindungan bagi pembela HAM. Pihak yang paling banyak diadukan adalah Polri, yaitu sebanyak 5 aduan. Pengadu terbanyak adalah individu, yaitu sebanyak 5 aduan. Hak yang paling banyak diadukan adalah soal "hak atas rasa aman".
Komnas HAM RI memberikan perhatian besar bagi Pembela HAM (human rights defender) yang kerap menerima ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Beberapa tahun ini trennya cenderung meningkat, khususnya bagi pembela HAM di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam. Komnas HAM RI sebelumnya sudah menerbitkan Perkom 5/2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM, Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM serta membentuk Tim Pemenuhan Hak Asasi Manusia Para Pembela Hak Asasi Manusia
Tim Pemenuhan Hak Asasi Manusia Para Pembela Hak Asasi Manusia menilai salah satu masalah dari nasib nahas yang menimpa pembela HAM belakangan ini adalah karena belum adanya pengaturan secara khusus soal itu. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebut bahwa para pembela HAM berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Namun jaminan itu tak cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka sehingga rentan mendapatkan berbagai macam kekerasan, dari ancaman hingga kriminalisasi.
Selain belum adanya pengaturan khusus soal pembela HAM, juga ada masalah kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat. Mereka kurang diketahui kontribusi dan perannya dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Akibatnya, mereka bukan hanya kerap dikesampingkan, tapi juga menjadi sasaran serangan.
Ada sejumlah upaya yang dilakukan Komnas HAM RI untuk memperkuat pembelaan terhadap pembela HAM ini. Pola pembelaan yang dilakukan Komnas HAM RI selama ini antara lain dengan memberikan pembelaan secara langsung dengan melakukan pendampingan dan pembelaan secara langsung dengan menghubungi aparat penegak hukum jika yang bersangkutan ditangkap, dengan tujuan agar ia bisa dibebaskan.
Bentuk advokasi lainnya adalah memberikan dukungan langsung dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Pembela HAM sehingga proses hukumnya benar-benar mempertimbangkan soal itu. Bagi Komnas HAM RI, mereka yang berjuang untuk membela lingkungan tidak sepatutnya dipidanakan. Pembelaan lainnya dilakukan dengan cara memberikan amicus curiae saat yang bersangkutan sedang dalam proses persidangan.
Tim Pemenuhan Hak Asasi Manusia Para Pembela Hak Asasi Manusia juga meninjau kasus-kasus pembela HAM, mengkaji Peraturan Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pembela HAM, memfinalisasi dokumen "Mekanisme Respons Cepat di Tingkat Lembaga Nasional untuk Perlindungan dan Keamanan Pembela HAM" dan berkoordinasi dengan lembaga lain.
Komnas HAM RI bersama Komnas Perempuan dan LPSK juga berkoordinasi secara intensif sejak 2023 hingga 2024 untuk menyusun SOP Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan Pembela HAM. Saat ini Tim Pengakuan sedang meninjau Peraturan Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pembela HAM.
Salah satu kasus yang didampingi Komnas HAM RI adalah kasus yang menimpa aktivis lingkungan hidup Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Frits selama ini dikenal kerap menyuarakan keprihatinannya atas pencemaran limbah tambak udang di Karimunjawa, Jawa Tengah. Ia dipidanakan dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian terhadap masyarakat Karimunjawa.
Negeri Jepara. Komnas HAM RI mengeluarkan surat keterangan bahwa Frits adalah "Pembela HAM" dan juga memberikan pendapat hukum berupa amicus curiae dalam persidangan kasusnya pada 14 Maret 2024.
Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan soal Frits ini dengan melakukan pemantauan sidangnya di Pengadilan Negeri Jepara, meminta keterangan kepada Kepolisian Resor Jepara dan Kejaksaan
Komnas HAM RI juga mengeluarkan surat rekomendasi 26 April 2024 kepada aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi penegakan hukum dalam penanganan perkara pelanggaran UU ITE ini. Surat ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Kejaksaan dan Ketua Komisi Yudisial.
Kasus serupa lainnya terjadi di Kabupaten Belitung Timur. YA, aktivis lingkungan hidup di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, aktif melaporkan dan mendokumentasikan kasus perusakan lingkungan, khususnya mangrove, akibat aktivitas penambangan timah tanpa izin di daerahnya.
Dalam pengaduan disampaikan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada 22 Mei 2024, YA diintimidasi dan dipersekusi oleh para penambang. Bahkan polisi sempat membawanya ke lokasi pertambangan. Komnas HAM RI memantau penanganan kasus ini dan memberikan dukungan dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa YA merupakan "pembela HAM."
Pemberian surat keterangan "Pembela HAM" dan menyampaikan amicus curiae adalah dua metode yang dipakai Komnas HAM RI untuk membela mereka yang berjuang untuk membela hak asasi manusia. Di tahun 2024, Komnas HAM RI juga memberikan amicus curiae dalam persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
2.7 Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Komnas HAM RI di tahun 2024 menerima 30 pengaduan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi (9 aduan), yang diikuti pemerintah pusat atau kementerian. Pengadu terbanyak adalah individu buruh migran (11 aduan) dan kelompok buruh migran (11 aduan). Hak yang paling banyak diadukan adalah soal kesejahteraan.
Salah satu pengaduan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masuk ke Komnas HAM RI berasal dari Nerius Rahabav, 10 Juli 2024. Ia merupakan kuasa hukum dari Ilham Kabalmay alias Win Ko Ko dkk., yang merupakan koordinator perwakilan 43 KK eks anak buah kapal warga negara asing. Dalam laporannya Nerius menyampaikan soal status kewarganegaraan 76 WNA eks ABK asal Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina yang telah tinggal di Provinsi Maluku sejak 2007.
Komnas HAM RI melakukan pemantauan dalam kasus ini dengan meninjau lokasi warga negara asing di Provinsi Maluku. Koordinasi juga dilakukan dengan Dirjen Imigrasi, jajaran Pemerintah Kota Tuai, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Kanwil Kemenkumham Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, dan meminta
keterangan kepada warga eks anak buah kapal. Komnas HAM RI sedang dalam proses menyusun rekomendasi soal ini.
Sebelumnya Komnas HAM RI membentuk Sub Komisi Perlindungan Kelompok Khusus yang diantaranya berfokus pada isu Buruh, Petani dan Nelayan. Selain pekerja migran, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Anak Buah Kapal (ABK) juga rentan untuk menjadi korban TPPO. Komnas HAM RI juga melakukan pengamatan situasi tentang modern slavery terhadap ABK menemukan berbagai peristiwa perlakuan keji dan sewenang-wenang terhadap mereka. Diantaranya ada ABK asal Indonesia yang mayatnya dilarung ke laut.
Selain menangani kasusnya, Komnas HAM RI juga membuat kajian soal ini yang diterbitkan dalam Jalan Terjal: Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kajian itu menganalisis pola kasus TPPO dan penanganannya selama ini.
Kajian itu menyimpulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah, termasuk satgas TPPO belum efektif melakukan pencegahan dan penanganan TPPO berdasar mandat UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Upaya pencegahan TPPO yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Negara masih sporadik baik dalam hal diseminasi informasi migrasi aman maupun TPPO, belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan alokasi anggaran yang memadai dan disertai dengan monitoring dan evaluasi.
Upaya penanganan TPPO lebih banyak terfokus pada upaya evakuasi korban di negara penempatan dan pemulangan korban ke daerah asal. Tanpa disertai upaya pemulihan korban yang tidak jarang mereka mengalami trauma. Sedangkan penegakan hukum lebih banyak menghukum pelaku lapangan tanpa mampu mengungkap pelaku utama dan keterlibatan aktor negara.
Kajian itu antara lain merekomendasikan agar presiden mengevaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO di tingkat Pusat maupun Daerah, alokasi anggaran serta kelengkapannya (Satgas/Gugus Tugas) untuk mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganannya. Pemerintah juga diminta mengefektifkan fungsi dan peran Satgas/Gugus Tugas TPPO di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui penguatan kapasitasnya.
2.8 Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Komnas HAM RI menerima 26 pengaduan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan selama tahun 2024. Pengaduan terbanyak berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Pihak yang paling banyak diadukan adalah pemerintah daerah. Jenis pelanggaran hak yang paling banyak dilaporkan dilanggar adalah "hak atas kebebasan pribadi".
Kebebasan beragama dan berkeyakinan
(KBB) merupakan hak fundamental yang diakui dalam konstitusi dan hukum internasional, namun masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi, konflik berbasis agama, dan hambatan administratif semisal bagi kelompok penghayat. Tim KBB berupaya mengatasi tantangan tersebut melalui revisi regulasi, penguatan koordinasi antar-kementerian, serta peningkatan kesadaran publik terkait hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Di tahun 2024, Komnas HAM RI melakukan kajian soal implementasi dari kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Kajian itu menemukan sejumlah isu:
Perizinan Pendirian Rumah Ibadah
Pendirian rumah ibadah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi kelompok minoritas. Meskipun telah diatur dalam PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, implementasi kebijakan ini sering terhambat oleh diskriminasi dan kendala administratif. Komnas HAM RI mendorong revisi regulasi, termasuk penghapusan rekomendasi FKUB, rasionalisasi syarat administratif, serta peningkatan peran perempuan dan kelompok penghayat dalam kebijakan terkait.
Diskriminasi
KelompokPenghayatKepercayaan, Kelompok penghayat masih mengalami diskriminasi dalam hak identitas, pernikahan, dan pendidikan. Meski Mahkamah Konstitusi telah mengakui hak pencantuman kepercayaan di KTP, implementasinya masih mengalami kendala. Komnas HAM RI menekankan perlunya kepatuhan daerah terhadap putusan hukum serta penghapusan stigma dalam administrasi negara.
Pembatasan Aktivitas
Keagamaan Ahmadiyah, Jamaah Ahmadiyah sering mengalami diskriminasi dan pembubaran paksa kegiatan keagamaan, seperti penghentian Jalsa Salanah di Kuningan pada 2024. Komnas HAM RI mendorongperlindungankebebasan beribadah dan menolak regulasi yang membatasi hak kelompok ini.
Penyegelan Tempat Ibadah
Penutupan tempat ibadah oleh pemerintah daerah atau kelompok masyarakat sering terjadi, menghambat kebebasan beragama. Komnas HAM RI berupaya memastikan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan mendorong solusi berbasis dialog.
Regulasi yang Diskriminatif
Beberapa regulasi seperti PBM 2006, SKB Tiga Menteri 2008, dan aturan lain dinilai membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, kebijakan diskriminatif seperti pelarangan penggunaan hijab bagi paskibraka menunjukkan perlunya revisi aturan agar lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip HAM.
Kajian itu menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki iklim kebebasan beragama dan berkeyakinan. Untuk Kementerian Agama, Komnas HAM RI merekomendasikan dua hal:
Pertama, mengembangkan kebijakan yang memudahkan pendirian rumah ibadah tanpa memandang mayoritas atau minoritas, dengan memastikan bah-
wa prinsip non-diskriminasi dijunjung tinggi. Penghapusan kewenangan FKUB dalam memberikan rekomendasi dapat dipertimbangkan, termasuk menyederhanakan persyaratan administratif dalam PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, termasuk evaluasi formula 90/60, dan perlu ada peraturan yang lebih tegas dalam mendukung kebebasan beragama.
Kedua, Kemenag dapat mengawasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencantuman "Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" pada identitas resmi (KTP) dan administrasi pernikahan di tingkat daerah untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok penghayat dan memperkuat pengakuan terhadap kelompok penghayat kepercayaan dalam regulasi keagamaan,
Untuk Kementerian Dalam Negeri, Komnas HAM RI merekomendasikan perlunya revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Jaksa Agung Tahun 2008, yang dinilai memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah dan penghayat.
Rekomendasi kedua, meminta Kemendagri perlu meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi di daerah yang masih enggan mengikuti regulasi dan putusan hukum yang mendukung hak kelompok minoritas.
Selain kajian, pemantauan juga dilakukan. Salah satu kasus yang dipantau dan ditangani adalah soal penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah Jalsah Salanah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pengaduannya disampaikan Jemaat Ahmadiyah Jalsah Salanah, yang didampingi M. Isnur dari YLBHI, pada 6-8 Desember 2024.
Dalam pengaduannya disampaikan bahwa ada himbauan dari Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Forkopimcam Jalaksana, Ketua Organisasi Masyarakat Agama Islam, serta FKUB Kabupaten Kuningan agar Jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya.
Komnas HAM RI merespons laporan pengaduan ini dengan melakukan pemantauan penanganan kasusnya. Juga memberikan rekomendasi atas pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan ini kepada Pj. Bupati Kuningan, Kapolres Kuningan, Komandam Kodum Kuningan, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan pada 13 Desember 2024.
Komnas HAM RI juga memiliki tim khusus yang menangani ini, yaitu Tim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Selama periode Mei hingga Agustus 2024, Tim ini melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektoral dalam memajukan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Bulan Juni 2024, misalnya, Tim menggelar dua kegiatan: menerima audiensi The Indonesian Institute yang memaparkan kajian soal perizinan pendirian rumah ibadah; dan mengadakan Focus
Group Discussion (FGD) soal pengelolaan konflik yang berhubungan dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Bisnis yang Berbasis HAM
Komnas HAM RI menerima setidaknya 492 aduan yang berhubungan dengan soal "praktik bisnis berbasis hak asasi manusia" pada tahun 2024. Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi. Pengadu terbanyak adalah masyarakat, yaitu 168 aduan. Hak yang paling banyak dilanggar adalah "hak atas kesejahteraan”.
Pentingnya dunia bisnis untuk ramah terhadap hak asasi manusia sudah menjadi kesadaran global. Setidaknya ini tercermin dari adanya Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 17/4 tahun 2011 yang mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM. Panduan ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif kegiatan bisnis terhadap HAM.
Bagi Komnas HAM RI, bisnis dan hak asasi manusia terkait erat. Bisnis penting sebagai penggerak pembangunan dan pemenuhan hak ekonomi, yang itu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun di sisi lain kegiatan bisnis juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah terhadap penghormatan dan pemenuhan HAM lainnya.
Soal bisnis yang ramah HAM menjadi sorotan antara lain karena dalam operasinya terdapat adanya sengketa dengan warga dan meletus menjadi konflik agraria. Dalam konflik agraria kerap terjadi bentrokan fisik dan kriminalisasi terhadap warga.
Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh korporasi di Indonesia, perlu suatu panduan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sidang Paripurna Komnas HAM RI memutuskan membentuk Tim Bisnis dan HAM melalui SK Nomor 10/2024 tanggal 2 Januari 2024.
Komnas HAM RI memberi mandat kepada Tim ini untuk bekerja meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh korporasi di Indonesia, meningkatkan kesadaran publik dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnisnya.
Selama periode Januari-Juni 2024, Tim Bisnis dan HAM mengumpulkan data pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas korporasi dan mengkajinya sebagai bagian dari upaya menyusun mekanisme pemulihan oleh perusahaan yang diadukan masyarakat. Komnas HAM RI juga menginisiasi penyusunan panduan uji tuntas atau penilaian HAM di sektor korporasi. Saat ini Penilaian HAM sudah diterapkan kepada lembaga negara dalam
jumlah terbatas. Dalam rencana Komnas HAM RI, penilaian yang sama juga akan dilakukan terhadap korporasi.
Konsep penilaian HAM di sektor korporasi ini didiskusikan Senin, 1 Juli 2024 di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta. Komnas HAM RI berharap mekanisme ini menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk secara proaktif mengelola dampak negatif operasi bisnis terhadap hak asasi manusia, baik yang bersifat riil maupun potensial.
Di tahun 2024 Komnas HAM RI juga merampungkan kajian berjudul Mendorong Kebijakan Environmental, Social, & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia. Kajian itu merekomendasikan pemerintah untuk membentuk pemerintah terkait kewajiban sektor bisnis menyampaikan laporan keberlanjutan yang menonjolkan pencapaian di bidang HAM.
Kajian itu juga merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk menyediakan regulasi atau peta Jalan yang mewajibkan penerapan ESG, termasuk pelaporannya yang mengedepankan nilai dan prinsip HAM, bagi perusahaan yang bermitra dengan pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
Tabel 2.1 Pengaduan Soal Agraria Berdasarkan Wilayah
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Sumatera Utara | 43 |
| Jawa Barat | 43 |
| DKI Jakarta | 43 |
| Sumatera Selatan | 35 |
| Kalimantan Barat | 30 |
| Jawa Timur | 28 |
| Sumatera Barat | 24 |
| Banten | 23 |
| Kalimantan Timur | 22 |
| Jawa Tengah | 20 |
| Kalimantan Tengah | 18 |
| Sulawesi Selatan | 14 |
| Maluku | 14 |
| Riau | 13 |
| Lampung | 13 |
| Aceh | 13 |
| Sulawesi Tengah | 12 |
| Papua | 12 |
| Jambi | 12 |
| Sulawesi Tenggara | 11 |
| Nusa Tenggara Barat | 10 |
| Nusa Tenggara Timur | 9 |
| Sulawesi Utara | 7 |
| Kepulauan Riau | 6 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 6 |
| Kalimantan Utara | 5 |
| Kalimantan Selatan | 5 |
| Papua Selatan | 3 |
| Bali | 3 |
| Sulawesi Barat | 2 |
| Papua Pegunungan | 2 |
| Papua Barat Daya | 1 |
| Maluku Utara | 1 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| TOTAL | 505 |
Tabel 2.2 Pengaduan Kasus Agraria Berdasarkan Pihak yang Diadukan
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Korporasi | 146 |
| Pemerintah daerah | 97 |
| Pemerintah pusat (kementrian) | 79 |
| POLRI | 44 |
| BUMN/BUMD | 32 |
| Individu - Orang seorang | 31 |
| Kelompok - Masyarakat | 20 |
| TNI | 16 |
| Lembaga peradilan | 14 |
| Lembaga negara (non kementerian) | 8 |
| Lembaga pendidikan | 4 |
| Organisasi | 3 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 2 |
| Kejaksaan | 1 |
| Kelompok - Perempuan | 1 |
| Kelompok - Masyarakat Adat | 1 |
| Tanpa Keterangan Pihak Teradu | 6 |
| TOTAL | 505 |
Tabel 2.3 Pengaduan Kasus Agraria Berdasarkan Pengadu
| KATEGORI PENGADU | JUMLAH |
| Kelompok - Masyarakat | 263 |
| Individu - Orang seorang | 171 |
| Kelompok - Masyarakat hukum adat | 43 |
| Individu - Perempuan | 10 |
| Organisasi | 5 |
| Korporasi | 2 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 2 |
| Kelompok - Pekerja | 2 |
| Lembaga pendidikan | 1 |
| Individu - Lansia | 1 |
| Kelompok - Perempuan | 1 |
| Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan | 1 |
| Kantor Pengacara/Advokat /Lembaga Bantuan Hukum | 1 |
| Tanpa Keterangan Korban | 2 |
| TOTAL | 505 |
Tabel 2.4 Kasus Agraria Berdasarkan Hak yang Dilanggar
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak atas Kesejahteraan | 460 |
| Hak Memperoleh Keadilan | 18 |
| Hak atas Rasa Aman | 11 |
| Hak untuk Hidup | 5 |
| Hak Turut Serta dalam Pemerintahan | 4 |
| Hak Mengembangkan Diri | 1 |
| Hak atas Kebebasan Pribadi | 1 |
| Tanpa Keterangan Hak | 5 |
| TOTAL | 505 |
Tabel 2.5 Kasus Agraria Berdasarkan Distribusi Penanganan Aduan
| DISTRIBUSI | JUMLAH |
| Kearsipan | 120 |
| Mediasi | 107 |
| Pemantauan | 99 |
| Pengaduan | 100 |
| Perwakilan | 79 |
| TOTAL | 505 |
Tabel 2.6 Pengaduan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Wilayah
| WILAYAH | JUMLAH |
| DKI Jakarta | 5 |
| Sumatera Utara | 2 |
| Sulawesi Selatan | 2 |
| Sulawesi Utara | 1 |
| Sulawesi Tengah | 1 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 |
| Maluku | 1 |
| Bali | 1 |
| TOTAL | 14 |
Tabel 2.7 Pengaduan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Pihak yang Diadukan
| KATEGORI TERADU/PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Polri | 5 |
| Lembaga pendidikan | 4 |
| Pemerintah pusat (kementerian) | 2 |
| Pemerintah daerah | 1 |
| Lembaga pelayanan kesehatan | 1 |
| Kelompok - Masyarakat | 1 |
| TOTAL | 14 |
Tabel 2.8 Pengaduan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Pengadu
| KATEGORI PENGADU | JUMLAH |
| Kelompok - Masyarakat | 7 |
| Individu - Orang seorang | 3 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 1 |
| Kelompok - Pekerja | 1 |
| Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) | 1 |
| Tanpa Keterangan Korban | 1 |
| TOTAL | 14 |
Tabel 2.9 Pengaduan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Hak yang Dilanggar
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak atas Kebebasan Pribadi | 10 |
| Hak Memperoleh Keadilan | 1 |
| Hak atas Rasa Aman | 1 |
| Hak atas Kesejahteraan | 1 |
| Tanpa Keterangan Hak | 1 |
| TOTAL | 14 |
Tabel 2.10 Pengaduan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Distribusi Penanganan
| DISTRIBUSI | JUMLAH |
| Kearsipan | 2 |
| Pemantauan | 10 |
| Perwakilan | 2 |
| TOTAL | 14 |
Tabel 2.11 Pengaduan Perlindungan Pembela HAM Berdasarkan Wilayah
| WILAYAH KEJADIAN | JUMLAH |
| Sumatera Utara | 2 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 |
| DKI Jakarta | 1 |
| Jawa Barat | 1 |
| Jawa Tengah | 1 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
| Lampung | 1 |
| Papua Barat | 1 |
| TOTAL | 9 |
Tabel 2.12 Pengaduan Perlindungan Pembela HAM Berdasarkan Pihak yang Diadukan
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| POLRI | 5 |
| Pemerintah daerah | 1 |
| TNI | 1 |
| Kelompok - Masyarakat | 1 |
| Tanpa Keterangan Pihak Teradu | 1 |
| TOTAL | 9 |
Tabel 2.13 Pengaduan Perlindungan Pembela HAM Berdasarkan Pihak Pengadu
| KATEGORI PIHAK PENGADU | JUMLAH |
| Individu - Orang seorang | 5 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 2 |
| Kelompok - Masyarakat | 1 |
| Organisasi | 1 |
| TOTAL | 9 |
Tabel 2.14 Pengaduan Perlindungan Pembela HAM Berdasarkan Hak yang Dilanggar
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak atas Rasa Aman | 6 |
| Hak untuk Hidup | 1 |
| Hak Memperoleh Keadilan | 1 |
| Hak atas Kebebasan Pribadi | 1 |
| TOTAL | 9 |
Tabel 2.15 Pengaduan Perlindungan Pembela HAM Berdasarkan Distribusi Penanganan Aduan
| DISTRIBUSI | JUMLAH |
| Pemantauan | 8 |
| Pengaduan | 1 |
| TOTAL | 9 |
Tabel 2.16 Pengaduan TPPO Berdasarkan Wilayah yang Diadukan
| WILAYAH KEJADIAN | JUMLAH |
| Myanmar | 7 |
| Irak | 4 |
| Arab Saudi | 2 |
| Jawa Barat | 2 |
| Kamboja | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Thailand | 2 |
| Aceh | 1 |
| Banten | 1 |
| DKI Jakarta | 1 |
| Jawa Timur | 1 |
| Kepulauan Riau | 1 |
| Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Sumatera Utara | 1 |
| Jerman | 1 |
| Libia | 1 |
| TOTAL | 30 |
Tabel 2.17 Pengaduan TPPO Berdasarkan Pihak yang Diadukan
| WILAYAH KEJADIAN | JUMLAH |
| Korporasi | 9 |
| Pemerintah pusat (kementerian) | 7 |
| POLRI | 4 |
| Individu - Orang seorang | 4 |
| Lembaga negara (non kementerian) | 2 |
| Lembaga peradilan | 1 |
| Kelompok - Masyarakat | 1 |
| Organisasi | 1 |
| Tanpa Keterangan Pihak Teradu | 1 |
| TOTAL | 30 |
Tabel 2.18 Pengaduan TPPO Berdasarkan Pengadu
| KATEGORI KORBAN | JUMLAH |
| Individu - Buruh migran | 11 |
| Kelompok - Buruh Migran | 11 |
| Individu - Orang seorang | 2 |
| Kelompok - Pekerja | 2 |
| Individu - Buruh migran | 1 |
| Individu - Perempuan | 1 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 1 |
| Kelompok - Masyarakat | 1 |
| TOTAL | 30 |
Tabel 2.19 Pengaduan TPPO Berdasarkan Hak yang Dilanggar
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak atas Kesejahteraan | 23 |
| Hak Memperoleh Keadilan | 4 |
| Hak atas Rasa Aman | 2 |
| Hak untuk Hidup | 1 |
| TOTAL | 30 |
Tabel 2.20 Pengaduan TPPO Berdasarkan Distribusi Penanganan Aduan
| KATEGORI KORBAN | JUMLAH |
| Kearsipan | 3 |
| Pemantauan | 22 |
| Pengaduan | 4 |
| Perwakilan | 1 |
| TOTAL | 30 |
Tabel 2.21 Pengaduan Hak Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan Wilayah
| WILAYAH KEJADIAN | JUMLAH |
| Jawa Barat | 6 |
| DKI Jakarta | 5 |
| Banten | 2 |
| Jawa Timur | 2 |
| Aceh | 1 |
| Bali | 1 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 |
| Jambi | 1 |
| Jawa Tengah | 1 |
| Kalimantan Timur | 1 |
| Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Papua | 1 |
| Sulawesi Selatan | 1 |
| Sumatera Barat | 1 |
| Sumatera Selatan | 1 |
| TOTAL | 26 |
Tabel 2.22 Pengaduan Hak Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan Pihak yang Diadukan
| PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Pemerintah daerah | 8 |
| Kelompok - Masyarakat | 4 |
| POLRI | 2 |
| Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan | 2 |
| Organisasi | 2 |
| Pemerintah pusat (kementerian) | 1 |
| Lembaga negara (non kementerian) | 1 |
| Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara | 1 |
| Korporasi | 1 |
| Lembaga pendidikan | 1 |
| Individu - Orang seorang | 1 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 1 |
| Tanpa Keterangan Pihak Teradu | 1 |
| TOTAL | 26 |
Tabel 2.23 Pengaduan Hak Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan Pengadu
| KATEGORI PENGADU | JUMLAH |
| Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan | 13 |
| Individu - Orang seorang | 4 |
| Kelompok - Masyarakat | 4 |
| Individu - Anak | 1 |
| Individu - Agama dan penghayat kepercayaan | 1 |
| Individu - Narapidana | 1 |
| Organisasi | 1 |
| Tanpa Keterangan Korban | 1 |
| TOTAL | 26 |
Tabel 2.24 Pengaduan Hak Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan Hak yang Diadukan
| HAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Hak atas Kebebasan Pribadi | 22 |
| Hak atas Kesejahteraan | 2 |
| Hak Memperoleh Keadilan | 1 |
| Hak atas Rasa Aman | 1 |
| TOTAL | 26 |
Tabel 2.25 Pengaduan Hak Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan Distribusi Penanganan Aduan
| DISTRIBUSI | JUMLAH |
| Kearsipan | 1 |
| Mediasi | 6 |
| Pemantauan | 9 |
| Pengaduan | 8 |
| Perwakilan | 2 |
| TOTAL | 26 |
Tabel 2.26 Pengaduan soal Praktik Bisnis Berbasis HAM Berdasarkan Wilayah
| WILAYAH KEJADIAN | JUMLAH |
| DKI Jakarta | 82 |
| Jawa Barat | 41 |
| Sumatera Utara | 40 |
| Sumatera Selatan | 39 |
| Banten | 26 |
| Jawa Tengah | 24 |
| Jawa Timur | 23 |
| Kalimantan Barat | 23 |
| Kalimantan Timur | 18 |
| Kalimantan Tengah | 17 |
| Riau | 17 |
| Sulawesi Selatan | 13 |
| Sulawesi Tengah | 13 |
| Sumatera Barat | 13 |
| Papua | 12 |
| Lampung | 10 |
| Aceh | 7 |
| Jambi | 7 |
| Sulawesi Utara | 6 |
| Kepulauan Riau | 5 |
| Nusa Tenggara Barat | 5 |
| Sulawesi Tenggara | 5 |
| Bengkulu | 4 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 |
| Kalimantan Selatan | 4 |
| Maluku | 4 |
| Papua Tengah | 4 |
| Arab Saudi | 4 |
| Papua Selatan | 3 |
| Irak | 3 |
| Papua Pegunungan | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Gorontalo | 1 |
| Kalimantan Utara | 1 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
| Maluku Utara | 1 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 |
| Papua Barat Daya | 1 |
| Sulawesi Barat | 1 |
| Myanmar | 1 |
| Tanpa Keterangan Provinsi | 一 |
| TOTAL | 一 |
Tabel 2.27 Pengaduan soal Praktik Bisnis Berbasis HAM Berdasarkan Pihak yang Diadukan
| KATEGORI TERADU/PIHAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Korporasi | 370 |
| BUMN/BUMD | 122 |
| TOTAL | 492 |
Tabel 2.28 Pengaduan soal Praktik Bisnis Berbasis HAM Berdasarkan Pengadu
| KATEGORI PENGADU | JUMLAH |
| Kelompok - Masyarakat | 168 |
| Individu - Orang seorang | 142 |
| Kelompok - Pekerja | 69 |
| Individu - Pekerja/Profesi | 49 |
| Kelompok - Masyarakat hukum adat | 24 |
| Individu - Perempuan | 11 |
| Individu - Buruh migran | 8 |
| Korporasi | 5 |
| Organisasi | 3 |
| Individu - Penyandang Disabilitas | 2 |
| Individu - Tahanan | 2 |
| Kelompok - Buruh Migran | 2 |
| Lembaga pendidikan | 1 |
| Individu - Anak | 1 |
| Individu - Lansia | 1 |
| Kelompok - Perempuan | 1 |
| Warga Negara Asing (WNA) | 1 |
| Tanpa Keterangan Korban | 2 |
| TOTAL | 492 |
Tabel 2.29 Pengaduan soal Praktik Bisnis Berbasis HAM Berdasarkan Hak yang Dilanggar
| HAK YANG DILANGGAR | JUMLAH |
| Hak atas Kesejahteraan | 373 |
| Hak untuk Hidup | 25 |
| Hak Memperoleh Keadilan | 23 |
| Hak atas Rasa Aman | 20 |
| Hak atas Kebebasan Pribadi | 2 |
| Hak Turut Serta dalam Pemerintahan | 2 |
| Hak Mengembangkan Diri | 1 |
| Hak Perempuan | 1 |
| Tanpa Keterangan Hak | 45 |
| TOTAL | 492 |
Tabel 2.30 Pengaduan soal Praktik Bisnis Berbasis HAM Berdasarkan Distribusi Penanganan Aduan
| DISTRIBUSI | JUMLAH |
| Kearsipan | 108 |
| Mediasi | 103 |
| Pemantauan | 96 |
| Pengaduan | 129 |
| Perwakilan | 56 |
| TOTAL | 492 |
Bab III Penegakan HAM
Peninjauan lokasi Jembatan Kuranji di Sumatera Barat (Peristiwa Kematian Afif Maulana dan Dugaan Penyiksaan Saat Penanganan 18 (delapan belas) Remaja).
Permintaan keterangan terhadap Saksi atas Kasus Pembunuhan Eky dan Vina.
Peninjauan lokasi terdampak Gas H2S dari PT SMGP di Sumatera Utara (Kasus Dugaan Kebocoran Gas oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power).
Permintaan keterangan warga Dolok Parmonangan pada 28 Mei 2024 sebagai proses verifikasi Sdr Sorbatua Siallagan sebagai Pembela HAM.
Pengecekan lokasi dengan PT Toba Pulp Lestari terkait kasus lahan di Kabupaten Toba dan Kabupaten Simalungun.
Pengecekan lokasi terkait sengketa lahan di Kampung Bayam, Jakarta.
Pertemuan mediasi terkait sengketa ketenagakerjaan Serikat Pekerja Kopaja Trans Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta.
Pertemuan mediasi terkait Kasus Pasar 16 Ilir Palembang, Sumatera Selatan.
Pertemuan mediasi terkait kasus hak atas kesejahteraan antara Warga Dusun Batu Leman dan PT Harapan Hibrida Kalbar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Komnas HAM PENGADUAN PEMANTAUAN MEDIASI
3.1 Pengaduan
Pada tahun 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menerima dan menangani 2.625 kasus dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sebanyak 1.892 merupakan kasus baru, 733 kasus lanjutan. Cara penyampaian pengaduan terbanyak melalui pos/surat (1.648), datang langsung (360), melalui daring (359), surel (143), audiensi (40), proaktif (51).
Komnas HAM RI juga menerima 115 pengaduan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan melalui audiensi. Ini adalah mekanisme penerimaan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima secara langsung oleh Anggota Komnas HAM RI, baik secara
luring maupun daring.
Pengaduan soal dugaan pelanggaran HAM datang dari seluruh provinsi di Indonesia. Terbanyak dari DKI Jakarta (383), Jawa Barat (268), dan Sumatera Utara (249). Selain itu, pengaduan dugaan pelanggaran HAM juga datang dari warga Indonesia yang berada di luar negeri, totalnya ada 50 pengaduan.
Pihak yang paling banyak mengadukan kepada Komnas HAM RI adalah individuorang seorang (853 aduan). Berada di urutan berikutnya adalah kantor pengacara/advokat/lembaga bantuan hukum (837 aduan), dan organisasi (206 aduan).
Pihak yang paling banyak diadukan adalah Polri (751 aduan). Berikutnya adalah Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat
(490 aduan), dan korporasi (370 aduan). Tindakan yang paling banyak diadukan: Polri, pemerintah pusat (Kementerian) dan pemerintah daerah, dan korporasi.
Berdasarkan data pengaduan dugaan pelanggaran HAM, korban terbanyak merupakan individu-orang seorang (1.165 aduan), kelompok-masyarakat (600 aduan), dan individu perempuan (187 aduan).
Selama Tahun 2024, Komnas HAM RI menerima pengaduan terkait kelompok rentan dan marginal dengan kategori korban individu perempuan (187), individu anak (84) dan kelompok masyarakat hukum adat (53). Isu yang diadukan meliputi pengabaian hak kelompok rentan dan marginal (174), ketidakprofesionalan/ ketidaksesuaian prosedur oleh APH (97), dan permasalahan agraria (56). Hak yang sering diadukan mencakup hak memperoleh keadilan (155), hak atas kesejahteraan (119), dan hak anak (55).
Berdasarkan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM RI, hak atas kesejahteraan (919 aduan) menjadi hak yang paling banyak dilanggar. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan (856 aduan) dan hak atas rasa aman (246 aduan) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang masih sering dilanggar pada tahun 2024.
3.2 Pemantauan dan Mediasi
Penanganan setiap pengaduan masyarakat awalnya dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan berkas. Dari hasil analisis dan verifikasi, dari 2.625 peng-
aduan, sebanyak 787 pengaduan yang tidak diproses karena bersifat tembusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan formil dan materiil pada tahap lanjutan, sebanyak 829 pengaduan tidak dilanjutkan penanganannya. Sebanyak 1.009 aduan ditangani oleh Komnas HAM RI melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan dan pengawasan (778) dan mediasi (231 aduan).
Ada sejumlah hal yang menyebabkan pengaduan tidak ditindaklanjuti. Antara lain: tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari Pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Di bawah ini adalah beberapa pengaduan yang diselesaikan melalui mekanisme pemantauan dan mediasi.
3.2.1 Pemantauan
Secara umum kasus yang ditangani dengan pemantauan adalah kasus yang mengandung unsur pidana di mana penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundangundangan. Dalam penanganannya, Komnas HAM RI memulainya dengan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat, yang ujungnya bisa berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang tersangkut peristiwa itu, atau memberikan dukungan kepada pengadu berupa amicus curiae saat kasusnya sudah berproses di pengadilan.
3.2.1.1 Kasus Kekerasan Polisi
Setidaknya ada tiga kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum yang masuk ke Komnas HAM RI adalah penembakan pelajar di Semarang Jawa Tengah, Gamma Rizkynata Oktafandy, dan kematian Afif Maulana di Padang Sumatera Barat yang terdapat dugaan ada unsur penyiksaan oleh personel kepolisian, dan penangkapan kasus narkoba terhadap SJ dan asistennya di Jakarta.
Penembakan di Semarang.
Kejadian bermula dari adanya tawuran remaja di sekitar PT ISTW, Jalan Simongan, Semarang Barat, pada malam 23 November 2024. Saat itu ada anggota Sat Res Narkoba Polresta Semarang yang sedang melintas di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Kalipancur, Ngaliyan, Semarang. Polisi itu menembak tiga remaja yang melewatinya, termasuk Gama. Gama meninggal akibat tembakan itu. Dua kawannya luka-luka.
Komnas HAM RI mengeluarkan surat nomor 997/PM.00/SP.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang berisi permintaan keterangan meninggalnya Gamma kepada polisi. Meninjau lokasi tempat kejadian penembakan di depan Alfamart dan Masjid Kalipancung, Jalan Candi Penataran Raya, Kalipancur, Ngaliyan pada 29 November 2024 dan menemui keluarga korban.
Komnas HAM RI melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4
Semarang (SMKN 4 Semarang) pada 28 November 2024. Usai pemantauan dan permintaan keterangan itu, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, melalui surat nomor 1016/PM.00/R/XII/2024 tanggal 4 November 2024. Dalam rekomendasi ke Kapolda Jawa Tengah, Komnas HAM RI meminta penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika dan disiplin dan pidana. Melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk assesment psikologi secara berkala.
Kematian Afif Maulana.
Kasus Afif Maulana diadukan LBH Padang terkait dugaan penggunaan kekerasan oleh personel kepolisian Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat dalam penanganan 18 remaja yang diduga sebagai pelaku tawuran dan peristiwa kematian Afif Maulana. Berdasarkan informasi yang diterima, kasusnya bermula pada 9 Juni 2024 sekitar dini hari, sekelompok anak yang diduga hendak tawuran ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuranji.
Selama pemeriksaan, mereka mengalami kekerasan termasuk disetrum, dipukul, dan disundut rokok, disuruh berguling hingga muntah, membuka celana, serta membuka mulut yang kemudian dimasukan air liur oleh anggota kepolisian. Sekitar pukul 10.00 WIB, sekelompok remaja tersebut diperbolehkan pulang oleh. Akan tetapi, sekitar 11.55 WIB, warga menemukan mayat Afif Maulana mengambang di bawah jembatan aliran
Batang Kuranji dengan kondisi tubuh terdapat tanda-tanda yang diduga luka memar di beberapa bagian tubuh seperti pinggang sebelah kiri, punggung, pergelangan tangan, siku, pipi kiri, dan luka terbuka di kepala bagian belakang dekat telinga yang masih mengeluarkan darah.
Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan terhadap 26 saksi yang terdiri dari 3 orang keluarga Afif, 18 remaja yang ditangkap, 2 saksi remaja yang tidak tertangkap, dan 3 saksi masyarakat. Komnas HAM RI juga melakukan peninjauan lokasi ke 3 kali. Pada 30 Juli 2024, Komnas HAM RI juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar segera melakukan penggalian mayat (ekshumasi) terhadap jasad Afif Maulana melalui yang suratnya telah sampaikan pada 31 Juli 2024.
Penangkapan di Jakarta Barat.
Komnas HAM RI juga pada 6 Januari 2024 melakukan pemantauan proaktif mengenai dugaan Kasus penangkapan SJ dan asistennya dengan kekerasan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Tambora dan Polres Metro Jakarta Barat terhadap SJ dan asistennya pada 5 Januari 2024 sekitar Halte Transjakarta Jelambar. Berdasarkan video yang beredar, terlihat ada penghalangan oleh beberapa sepeda motor terhadap satu unit mobil yang ditumpangi SJ dan asistennya. Sesaat setelah dihalangi, beberapa pengendara sepeda motor tersebut menarik SJ da sistennya keluar dan memukulnya.
Beberapa pengendara motor tersebut kemudian diketahui merupakan anggo-
ta Satres Narkoba Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat yang melakukan penangkapan terkait dugaan tindak pidana narkotika. Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan melakukan media monitoring dan meminta keterangan kepada Irwasda Polda Metro Jaya melalui surat 8 Januari 2024. Dalam suratnya Polda menyatakan proses penegakan hukum terhadap personel polisi yang terlibat kaus itu dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi.
3.2.1.2 Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
Setidaknya ada tiga kasus yang masuk ke Komnas HAM RI yang berhubungan dengan profesionalisme aparat penegak hukum. Pertama, kasus Dago Elos Bandung. Kedua, penanganan kasus kematian Vina. Ketiga, kasus penggundulan petani Desa Saloloang dan pengusiran masyarakat Adat Pamaluan sebagai dampak pembangunan ibu kota Nusantara.
Kasus Dago Elos diadukan Tim Advokasi Dago Elos pada 1 Mei 2024 soal dugaan mafia tanah, dugaan penolakan polisi atas laporan warga soal mafia tanah itu pada 14 Agustus 2023 lalu dan kekerasan terhadap warga Dago Elos oleh personel Satreskrim Polrestabes Kota Bandung.
Komnas HAM RI meminta keterangan Irwasda Polda Jawa Barat dan bertemu Irwasum Polri pada 27 September 2023. Polisi berdalih, laporan bukan ditolak, melainkan karena pelapor belum membawa dokumen yang cukup. Polda Jawa Barat juga mengaku masih menyelidiki dugaan mafia tanah.
Komnas HAM RI juga bertemu jajaran Polda Jawa Barat pada 2 Februari 2024. Wadireskrimum Polda Jawa Barat menjelaskan kasus mafia tanah tersebut telah dilakukan gelar perkara dan pada 19 Desember 2023 sudah naik ke proses penyidikan. Hambatan penanganan kasus ini, antara lain, karena perlu berkoordinasi dengan PN Bandung mengenai bukti dokumen pertanahannya.
Komnas HAM RI menilai penanganan kasus ini dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM, khususnya hak memperoleh keadilan yang itu dijamin dalam Pasal 3 dan Pasal 17 UU HAM serta Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Barat melalui surat Nomor 316/PM.00/R/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 untuk melanjutkan proses penyidikan kasus mafia tanah itu dan berkoordinasi dengan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jabar. Polisi juga perlu memberi informasi perkembangan penyidikannya kepada pelapor.
Sedangkan kasus pembunuhan Vina dan Eky diadukan pada pada 3 Juni 2024 soal proses hukum pembunuhan Muhamad Rizky Rudiana alias Eky dan Vina Dewi Arista alias Vina, yang ditemukan meninggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2016. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 20 Juli 2017 diperoleh informasi bahwa terdapat tiga orang yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu a.n
Pegi alias Perong, Andi dan Dani.
Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan meminta keterangan klarifikasi kepada sejumlah lembaga. Berdasarkan langkah tersebut, Komnas HAM RI menyimpulkan temuantemuan: Adanya dugaan tindakan melanggar hak-hak atas keadilan (unprocedural) dalam penangkapan dan proses hukum di kepolisian. Adanya dugaan tindakan penyiksaan dan kekerasan terhadap pelaku dalam proses di kepolisian. Adanya inkonsistensi dalam upaya hukum terhadap pelaku. Adanya dugaan ketidakpastian hukum dalam upaya hukum kematian Eky dan Vina.
Komnas HAM RI berpendapat adanya pelanggaran HAM sebagaimana Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain, yaitu hak untuk Tidak Ditangkap Secara Sewenang-Wenang, Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan Hak Memperoleh Keadilan.
Dalam rekomendasi ke Polda Jawa Barat, Komnas HAM RI meminta ada evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait adanya dugaan unprocedural dalam proses penangkapan terpidana pembunuhan Eky dan Vina, evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait adanya dugaan penyiksaan dan kekerasan terhadap terpidana; menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum, serta jaminan akses untuk bertemu dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya.
Kepada Ketua LPSK, melalui surat nomor
839/PM.00/R/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, meminta jaminan hak-hak perlindungan terhadap keluarga Eky dan Vina, dan terpenuhinya hak-hak atas rasa aman terhadap para saksi dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan peristiwa ini.
3.2.1.3 Hak Ekonomi
Tahun 2024 tercatat ada sejumlah isu hak atas ekonomi yang masuk ke Komnas HAM RI. Ada soal pengurangan upah yang dialami pekerja CNN hingga penolakan pencatatan serikat pekerja pengemudi transportasi online.
Kasus di CNN Indonesia dilaporkan oleh Taufiqurrohman selaku Ketua Umum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan Nomor 006/SAdu/SPCI/IX/2024 tanggal 12 September 2024. Ia mengadukan soal pemotongan upah yang dilakukan perusahaan tanpa persetujuan karyawan. Selain itu juga ada PHK sepihak serta pemberangusan serikat pekerja (union busting) terhadap SPCI.
Setelah mendapatkan pengaduan itu, Komnas HAM RI meminta keterangan terhadap Direktur PT Trans News Corpora c.q. Pimpinan Redaksi CNN Indonesia. Hingga akhir 2024, Komnas HAM RI sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak dalam kasus ini, namun rekomendasi masih belum dikeluarkan. Komnas HAM RI masih akan melihat perkembangan kasus gugatan atas pemotongan gaji itu yang diajukan ke Pengadilan Industrial yang dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
Kasus penolakan pencatatan Serikat
PengemudiTransportasiIndonesia (SEPETA INDONESIA) diadukan oleh ketuanya, Iwan Setiawan. Pada 30 Juli 2024 dia mengadukan penolakan pencatatan sebagai serikat buruh/pekerja terdaftar oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan tersebut. Dalam surat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, melalui surat nomor 722/ PM.00/SPK.01/VIII/2024, Komnas HAM RI meminta keterangan dan klarifikasi mengenai alasan penolakan.
Dalam surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, Komnas HAM RI meminta ada kajian dan mempertimbangkan untuk menerbitkan surat edaran kepada Dinas Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait perlindungan hak-hak pengemudi ojek online dan kurir transportasi online, termasuk pencatatan Serikat Pekerjanya. Menjamin tidak ada penolakan pembentukan dan pencatatan Serikat Pekerja dari pengemudi ojek online dan kurir transportasi online di Provinsi/Kabupaten/Kota sepanjang untuk maksud-maksud damai.
Pemerintah mendengarkan rekomendasi Komnas HAM RI. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menerbitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA) nomor B/3096/500.15.13.1/X/2024.
3.2.1.4 Biaya Pendidikan
Komnas HAM pada 22 Mei 2024 menerima pengaduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh BEM Universitas Jenderal Soedirman, BEM Universitas Mataram, dan BEM Universitas Sebelas Maret, mengenai kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Perguruan Tinggi Negeri.
Kenaikan UKT ini terjadi pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Permendikbudristek 2 Nomor 2024) tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM RI meminta keterangan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat nomor 392/ PM.00/SP/V/2024 tanggal 28 Mei 2024. Surat serupa juga dilayangkan kepada Universitas Sebelas Maret dan Universitas Jenderal Soedirman. Tim Komnas HAM RI bertemu jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada 21 Juni 2024.
Komnas HAM RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta DPR RI. Komnas HAM RI meminta agar pemerintah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga guna memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merespons rekomendasi Komnas HAM RI. Dalam surat nomor 1004/E/HK.10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM RI terkait adanya evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pembiayaan dalam pendidikan tinggi agar terjangkau masyarakat.
3.2.1.5 Hak atas Rasa Aman
Ada dua kasus yang berhubungan dengan rasa aman yang masuk ke meja Komnas HAM RI di tahun 2024. Pertama, kasus dugaan kebocoran gas oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, Kasus kebakaran di Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP).
Kasus kebocoran gas ini pemantauan proaktif Komnas HAM RI. Dugaan kebocoran gas hydrogen sulfida (H,S) dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebocoran ini terjadi sejak tahun 2021 hingga 2024 dan menyebabkan ratusan orang keracunan gas dan setidaknya 5 (lima) orang tewas.
Komnas HAM RI melakukan serangkaian Pemantauan dan Penyelidikan dengan melakukan pemanggilan dalam rangka permintaan keterangan dengan Gakkum KLHK, Kementerian ESDM, serta melanjutkan dengan pemantauan lapangan pada 25 - 28 Maret 2024 guna meminta keterangan. Komnas HAM terus mendorong para pihak untuk melakukan percepatan penanganan kasus secara profesional dan akuntabel untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Komnas HAM RI melakukan pemantauan proaktif mengenai terjadinya kebakaran di Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Berdasarkan pantauan media. Kebakaran pertama terjadi akibat ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) pada 24 Desember 2023, yang menyebabkan 21 pekerja meninggal. Insiden kebakaran kedua terjadi 28 Desember 2023, Pukul 17.26 WITA, di smelter milik PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI). Selanjutnya kembali terjadi kebakaran tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (PT SMI) pada 19 Januari 2024 yang mengakibatkan 2 orang terluka.
Menindaklanjuti kasus tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Direktur Utama PT IMIP, Direktur Utama PT ITSS, dan Direktur Utara PT SMI untuk meminta keterangan mengenai kronologi kebakaran dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam penanganan peristiwa tersebut.
3.2.2 Mediasi
Secara umum kasus yang ditangani dengan mekanisme mediasi adalah kasus yang mengandung unsur sengketa kepentingan antara beberapa pihak. Sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi oleh Komnas HAM RI,
dengan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak yang terlibat dalam sengketa atau win win solution.
3.2.2.1 Konflik Lahan
Konflik dengan PT Toba Pulp Lestari
Komnas HAM RI menerima laporan pengaduan dari koalisi masyarakat sipil pendamping warga Desa Natumingka di Kabupaten Toba dan warga Dolok Parmonangan dan Desa Sihaporas di Kabupaten Simalungun yang bersengketa dengan PT Toba Pulp Lestari. Komnas HAM RI sebenarnya sudah menangani pengaduan ini sejak tahun 2015, melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan. Sejak awal pengaduan, koalisi masyarakat sipil menyampaikan laporan tentang kriminalisasi, penangkapan, dan kekerasan.
Pada 2022, Komnas HAM RI membentuk Tim Gabungan Penanganan PT TPL, yang terdiri dari unsur fungsi pemantauan dan penyelidikan dan mediasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa inti persoalan antara warga Natumingka, Parmonangan, dan Sihaporas berkisar soal konflik tenurial. Konflik yang telah mengakar kuat ini dan akhirnya berujung pada kerapnya terjadi konflik antara warga dan PT TPL, bahkan tidak jarang juga terjadi konflik horizontal antara warga.
Komnas HAM RI melakukan pertemuan langsung dengan warga Sihaporas dan Parmonangan, guna menjajaki peluang dialog dengan PT TPL. Komnas HAM RI juga menginisiasi pertemuan dengan koalisi masyarakat pendamping warga, yaitu AMAN Tano Batak, KSPPM, dan Bakumsu. Selain itu, Komnas HAM RI juga bertemu Forkopimda Kabupaten Toba dan Simalungun, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui pertemuan terpisah, Komnas HAM RI juga bertemu PT TPL.
Melalui beberapa pertemuan tersebut, diperoleh informasi awal bahwa pada dasarnya semua pihak menginginkan kata damai dan kehidupan relasi sosial berdampingan di antara semua pihak. Oleh karena itu, Komnas HAM RI lebih banyak mengedepankan dan memaksimalkan pola penanganan kasus ini menggunakan jalur dialog.
Selain konflik agraria, PT TPL juga diduga melakukan kriminalisasi terhadap warga. Ketua Komunitas Masyarakat Adat Keturunan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, Sorbatua Siallagan berurusan dengan polisi karena dituduh menduduki kawasan hutan di areal konsesinya di Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartment C.001 dan C.059 di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.
Komnas HAM RI memakai mekanisme pemantauan dalam menangani kasus ini, yaitu dengan meminta keterangan tertulis kepada Irwasda Polda Sumatera Utara, mengeluarkanrekomendasikepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, memberikan pendapat hukum (amicus curiae). Komnas HAM RI juga memberikan dukungan terhadap Sorbatua Siallagan dengan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia sebagai "pembela HAM".
Pembangunan Kampus UIII
Kasus konflik lahan yang juga coba dimediasi Komnas HAM RI adalah soal pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ada dua pengaduan yang masuk, yaitu dari warga penggarap lahan milik Radio Republik Indonesia tersebut dan warga kampung Bulak yang terancam kehilangan sumber mata pencaharian, tempat tinggal dan tempat beribadahnya karena terdampak pembangunan ini.
Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pertemuan mediasi antara warga penggarap lahan RRI Depok yang memberikan kuasa kepada LBH Jakarta dengan Kementerian A- gama. Proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Komnas HAM RI meminta Kementerian Agama, Universitas Islam Internasional Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok untuk tetap bertanggung jawab memberikan pemenuhan dan pelindungan hak-hak warga Sukmajaya yang tergusur karena pembangunan. Komnas HAM RI juga meminta warga untuk tidak melakukan aksi anarkis saat menyampaikan aspirasinya.
Lahan PT Kereta Api Indonesia
Kasus konflik soal lahan juga terjadi di lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pengadunya Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia. Perselisihan antara warga penghuni lahan dengan PT KAI ini cukup banyak kasusnya dan terjadi di semua provinsi di pulau Jawa.
Pada Juni 2023, Komnas HAM RI memfasilitasi pertemuan mediasi antara warga penghuni rumah di lahan PT KAI di Kelurahan Oro-oro Ombo dan PT KAI Daop 7 Madiun. Pertemuan ini ditutup dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Tanpa Kesepakatan.
Untuk mengingatkan komitmen PT KAI akan pentingnya dialog dalam menyelesaikan kasus ini, Komnas HAM RI juga telah menginisiasi rapat koordinasi lintas kementerian atau instansi. Sejak tahun 2023 sampai 2024, setidaknya ada lima pertemuan koordinasi yang sudah dilakukan. Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Komnas HAM RI mendengarkan masukan dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan PT KAI.
Meskipun PT KAI dan warga penghuni sama-sama menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan kasus ini, belum ada kesepakatan yang dihasilkan. Baik warga penghuni dan PT KAI masih berkutat pada saling klaim kepemilikan lahan. Belum ada alternatif penyelesaian yang dihasilkan dalam pengaduan ini.
Kampung Bayam
Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Sdr. Aprilia Lisa Tengker, dkk., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) dan pengaduan Sdr. M Furkon dkk., yang merupakan perwakilan warga Kampung Bayam yang menyampaikan mengenai pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut,
Komnas HAM RI melakukan Mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Pemprov Jakarta dan PT Jakpro berkomitmen membangun hunian alternatif di Kampung Bayam dan peningkatan kualitas hidup bagi warga yang tinggal di Rusun Nagrak.
Kasus Poco Leok.
Kasus Poco Leok itu bermula dari rencana perluasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu ke Poco Leok, Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya sudah ada unit 1, 2, 3 dan 4. Kini akan diperluas menjadi 5 dan 6. Proyek PLTP Ulumbu unit 5-6 dikerjakan oleh PT PLN, didanai dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Bank Pembangunan dan Investasi asal Jerman untuk Geothermal Energy Programme.
Warga menolak proyek ini karena dikhawatirkan akan mengancam lahan pertanian dan ruang hidup warga, serta merusak berbagai mata air yang menjadi tumpuan utama warga. Keluhan itu belum termasuk ketakutan warga soal potensi kebocoran gas H,S dari pembangkit tersebut.
Setelah menerima pengaduan itu, Komnas HAM RI meninjau ke lapangan. Temuannya, sangat minim informasi soal perluasan proyek PLTP ini yang sampai ke masyarakat. Termasuk soal kemungkinan dampaknya kepada warga. Bahkan soal proyek dan dampaknya mereka dengar bukan secara langsung dari pemerintah, tapi justru dari media.
Komnas HAM RI meminta keterangan PLN dan bicara juga Bank Jerman yang membiayai proyek ini. Komnas HAM RI menyarankan penundaan pelaksanaan proyek. Mereka sepakat untuk menunda pelaksanaan perluasan proyek ini sampai ada konsultasi publik yang memadai terhadap warga. Hal lain yang juga sedang dimediasikan antara pelaksana proyek dengan warga adalah soal kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ini.
3.2.2.2 Hak Ekonomi
Pengaduan Karyawan Kopaja
Karyawan Kopaja mengadukan ke Komnas HAM RI soal hak-haknya tidak dipenuhi saat dirumahkan oleh perusahaan. Dalam pemeriksaan Komnas HAM diketahui bahwa situasi Kopaja memang mengalami kesulitan ekonomi sehingga sangat berat untuk bisa memenuhi hakhak pekerjanya tersebut.
Komnas HAM RI melakukan mediasi atas kasus ini dengan meminta keterangan kepada pekerja, perusahaan dan juga Pemerintah Daerah Jakarta. Dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa masalah yang dihadapi Kopaja murni soal keuangan. Untuk bisa memenuhi hak pekerja, unit usahanya harus tetap bisa berjalan. Salah satu soslusi yang muncul adalah Kopaja perlu mendapatkan izin trayek dari Dinas Perhubungan DK Jakarta.
Setelah berdiskusi dengan Pemerintah Daerah DK Jakarta dan Pengelola Trans
Jakarta, mereka menyatakan bisa menggunakan bus Kopaja untuk diintegrasikan dengan Trans Jakarta asalkan memiliki izin trayek. Kopaja berkomitmen menutupi hak para pekerjanya jika usahanya berjalan. Komnas HAM RI ikut mendorong agar izin untuk Kopaja dikeluarkan. Upaya Komnas HAM RI membuahkan hasil. Kopaja mendapatkan izin trayeknya sehingga bisnya dipakai oleh Trans Jakarta dan secara perlahan diharapkan bisa memenuhi kewajiban kepada pekerjanya.
Kasus Revitalisasi Pasar
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Pedagang Pasar 16 Ilir mengadukan tindakan Perumda Pasar Palembang Jaya dan Pemerintah Kota Palembang. Sebab, rencana revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang itu mengancam hilangnya kepemilikan kios Pedagang yang jumlahnya 1.124 petak atau kios.
Komnas HAM RI melakukan pertemuan mediasi dengan perwakilan P3SRS, Pemerintah Kota Palembang, Direktur Perumda Pasar Palembang Jaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil BPN Sumatera Selatan pada Februari 2024. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian. Poin utamanya adalah Perumda Pasar Palembgang Jaya akan memberikan hak prioritas kepada pemilik SHM Rumah Susun yang lama dalam proses relokasi.
Kasus di Dusun Batu Leman
Warga Dusun Batu Leman, Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang mengadu ke Komnas HAM RI terkait tidak dilaksanakannya pola
Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) tahap III dengan PT Harapan Hibrida Kalbar. Kasus ini sebenarnya sudah bergulir sejak sekitar tahun 2005.
Pada tahun 2018 Komnas HAM RI telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati Ketapang soal ini. Namun warga merasa bahwa perusahaan belum menjalankan hak-hak peserta program KKPA terkait kompensasi lahan sebagaimana direkomendasikan. Warga Desa Batu Leman didampingi LSM Padma Indonesia saat mengadukan kasus ini ke Komnas HAM RI.
Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan itu melalui mediasi dengan manajemen PT Harapan Hibrida Kalbar dan Perwakilan Warga Dusun Batu Leman pada 28 Februari 2024. Mediasi menghasilkan Kesepakatan Perdamaian yang poin utamanya adalah bahwa perusahaan akan memberikan sisa hasil produksi kepada 6 orang warga. Perusahaan juga bersedia untuk mengembalikan lahan yang diklaim oleh warga melalui skema lahan pengganti seluas 42 ha.
Untuk mengawasi pelaksanaan 2 butir kesepakatan tersebut, Komnas HAM RI memfasilitasi pertemuan pascamediasi di kantor Kecamatan Manis Mata pada 25 Juli 2024. Butir kesepakatan pascamediasi yang dihasilkan yaitu para pihak bersedia bersama-sama melakukan land clearing di lokasi lahan pengganti dan pengaturan skema teknis penyerahan uang sisa hasil produksi. Penyerahan lahan pengganti dan uang sisa hasil produksi dilakukan akhir tahun 2024.
Tabel 3.1 Audiensi Berdasarkan Isu yang Disampaikan
| KATEGORI PENGADU | JUMLAH |
| Informasi tentang Komnas HAM RI | 2 |
| Ketenagakerjaan | 1 |
| Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal | 1 |
| Isu Aduan Lainnya | 5 |
| Hak atas kekayaan intelektual | 1 |
| Perdata | 1 |
| Sengketa konsumen | 1 |
| Tindak pidana | 2 |
| Isu Hak Asasi Manusia | 90 |
| Agraria | 22 |
| Aset Negara | 1 |
| Hukuman Mati | 1 |
| Human Rights Defender (HRD) | 4 |
| Intoleransi dan perampasan hak kebebasan berag- ama/berkeyakinan | 3 |
| Kebebasan berekspresi dan berpendapat | 4 |
| Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat | 9 |
| Kepegawaian | 7 |
| Ketenagakerjaan | 9 |
| Ketidakprofesionalan / ketidaksesuaian prosedur oleh APH | 8 |
| Kinerja dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum | 3 |
| Lingkungan | 3 |
| Pelanggaran Administrasi Pemerintahan | 2 |
| Pelanggaran HAM Berat | 1 |
| Pemilihan Umum | |
| Pendidikan | 2 |
| Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal | 8 |
| Kelengkapan berkas pengaduan | 2 |
| Kewenangan Komnas HAM RI | 3 |
| Tindak lanjut penanganan aduan | 13 |
| Kebebasan berekspresi dan berpendapat | 3 |
| Ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh APH | 1 |
| Human Rights Defender (HRD) | 2 |
| Agraria | 4 |
| Pelanggaran HAM Berat | 1 |
| Kepegawaian | 1 |
| Tanpa detail kasus | 1 |
| TOTAL | 115 |
Gambar 3.1 Pengaduan Berdasarkan Wilayah
SUMATERA UTARA (249) Kalimantan Kalimantan (47) Barat Papua Barat (76) (4) Bangka Kalimantan Papua Tengah (11) (34) Sumatera Papua egurungan (13) Maluku DKI JAKARTA (383) (68) Baete n JAWA BARAT (268) Tanpa Keterangan Luar negeri 12 46
Gambar 3.2 Pengaduan Berdasarkan Pengadu
853 837 206 176 110 Individu - Kantor Pengacara/ Organisasi Kelompok Lembaga Advokat/ Masyarakat Orang Seorang Swadaya Lembaga Bantuan Masyarakat Hukum (LSM/NGO)
Gambar 3.3 Pengaduan Berdasarkan Pihak yang Diadukan
Kelompok - Masyarakat (2,5%) Pemerintah Pusat - Kementerian (9,1%) Individu - Orang Seorang (10,4%) Pemerintah Daerah (10,1%) Lembaga Pendidikan (1,8%) Lembaga Negara - Non Kementerian (2,0%) BUMN/BUMD (4,8%) Lembaga Peradilan (5,4%) Korporasi (14,5%) Kejaksaan (2,6%) POLRI (29,5%) TNI (2,9%)
Tindakan yang Diadukan
*3 terbanyak *3 terbanyak Pemerintah Pusat dan Daerah POLRI (751 kasus) Korporasi (370 kasus) (490 kasus) Ketidakprofesionalan/ Permasalahan agraria Permasalahan agraria unprosedural oleh APH (57 kasus) (170 kasus) (140 kasus) M Penyelenggaraan administrasi pemerintah (60 kasus) Kekerasan dan/atau penyiksaan Sengketa ketenagakerjaan oleh aparat (72 kasus) (102 kasus) Ketidakprofesionalan/ Kepegawaian unprosedural oleh APH (17 kasus) Permasalahan agraria (44 kasus) (43 kasus)
Gambar 3.5 Pengaduan Berdasarkan Korban
1.165 600 187 136 110 Individu - Kelompok Individu - Individu Kelompok Orang Seorang Masyarakat Perempuan Pekerja/ Pekerja Profesi
Tanpa Keterangan Hak (8,0%) Hak atas Kesejahteraan (35,0%) Hak Anak (2,4%) Hak Perempuan (2,4%) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (2,8%) Hak untuk Hidup (4,0%) Hak atas Rasa Aman (9,4%) Hak Memperoleh Keadilan (32,6%)
Bab IV Pemajuan HAM
"Kekerasan S3ksual di Sekitar Kita" Jakarta
Studi lapangan dampak sosial-ekonomi dari pembangunan Bandara Kertajati.
Kick Off Meeting Penilaian HAM.
Perekaman podcast "Kekerasan Seksual di Sekitar Kita" dengan narasumber Melanie Subono (influencer) dan Anis Hidayah (Koord. Subkom Pemajuan HAM Komnas HAM RI) di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, 15 Juli 2024.
Festival HAM di Bitung dengan tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional".
Pelatihan Sekolah Ramah HAM pada 25 guru SMA di Kota Padang.
Komnas HAM RI Jelajah Universitas (JELAS) di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM bagi stakeholders pariwisata di Bali.
MENGLATKAN KULABORAST DTABITUNG Bitung ATIAN SEXOLAN RAMAH HAX KeNUAS IHAM ELAS Seminar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia "Mendorong Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan" 18 Maret 202 Bali KEMAHGENERASI2024 "Be Young, Be Hunan Being" UTC TRAWAS, 12-16 AOUSTUS 2024
PENG KAJIAN PENELITIAN PUBLIKASI
Kewenangan Komnas HAM RI menurut Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah melaksanakan pengkajian, penelitian serta penyuluhan hak asasi manusia. Ketiganya diperlukan sebagai fungsi pencegahan dari sisi hulu dari akar masalah pelanggaran hak asasi manusia.
4.1 Pengkajian dan Penelitian
Melalui tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM RI melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isuisu yang berhubungan dengan: instrumen HAM internasional dan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia, serta permasalahan hak asasi manusia aktual yang terjadi dan membutuhkan atensi dari pemerintah
dan masyarakat. Di tahun 2024, fungsi pengkajian dan penelitian telah menghasilkan beberapa Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM dan sejumlah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengemban kewajiban (duty bearer), dalam hal ini pemerintah baik di pusat maupun daerah.
4.1.1 Standar Norma dan Pengaturan HAM
Penyusunan SNP HAM menjadi salah produk khas Komnas HAM RI melalui penafsiran dan operasionalisasi terhadap norma dan prinsip HAM internasional yang kontekstual dengan kebijakan dan situasi HAM di Indonesia. SNP menjadi sebuah panduan yang implementatif dan operasional bagi pemangku kewajiban, sektor swasta (private sector) dan setiap individu sebagai pemangku hak untuk mendorong penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
Penyusunan SNP HAM dilakukan dengan mengutamakan asas partisipasi publik dan transparansi melalui konsultasi publik secara daring dan luring, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat sipil, dan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Proses penyusunan SNP terdiri dari lima tahap, yaitu: penetapan isu yang disepakati oleh Sidang Paripurna, penetapan tim, penyusunan kerangka acuan dan usulan rencana anggaran, penyusunan struktur penulisan, penyusunan draf awal, FGD Ahli, perbaikan atas masukan ahli, konsultasi publik, masukan publik melalui website, perbaikan draf akhir dan konsultasi publik akhir, persetujuan Sidang Paripurna, dan launching serta diseminasi SNP.
Ada dua SNP yang disusun pada 2024, yaitu SNP Pelindungan Hak Masyarakat Adat dan SNP tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak.
4.1.1.1 SNP Pelindungan Hak Masyarakat Adat
Meskipun hak-hak masyarakat adat diakui dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan lainnya, namun pelanggaran dan pengabaian terhadap hak asasi manusia masih saja terjadi, hal ini mencakup diskriminasi, konflik, penggusuran, kriminalisasi, dan perampasan tanah. Karena meskipun hak-hak Masyarakat Adat diakui dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan, pelanggaran dan
pengabaian terhadap hak-hak mereka masih sering terjadi, mencakup diskriminasi, konflik, penggusuran, kriminalisasi, dan perampasan tanah. Kondisi ini menjadikan Masyarakat Adat kelompok rentan yang terancam keberadaannya. Komnas HAM RI menyusun SNP ini sebagai rujukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dari pelanggaran oleh pemerintah, korporasi, maupun kelompok lainnya.
Pedoman itu mengidentifikasi 8 jenis hak masyarakat adat: 1. Hak Berpartisipasi, Konsultasi, dan Persetujuan; 2. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dan Batas Penerapannya; 3. Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam; 4. Hak untuk Membentuk Sistem Atau Lembaga Politik, Ekonomi dan Sosial Sendiri; 5. Hak Atas Kesehatan dan Jaminan Sosial 6. Hak Atas Pekerjaan; 7. Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; 8. Hak Atas Pendidikan.
Dalam SNP juga disebutkan sejumlah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Antara lain, kewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Negara juga wajib memberikan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat guna memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat, serta memberikan ruang partisipasi bagi Masyarakat
Adat dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional, serta meningkatkan ketahanan sosial budaya.
Penyusunan SNP Masyarakat Adat disampaikan dalam rapat paripurna Komnas HAM RI pada Januari 2024 dan disepakati penyusunannya dalam rapat paripurna bulan Februari 2024. Tim penyusun SNP mulai bekerja April 2024 dan hasilnya disahkan dalam rapat paripurna Desember 2024.
4.1.1.2 SNP Hak atas Pekerjaan yang Layak
Penyusunan SNP ini didasari oleh banyaknya pengaduan soal hak atas pekerjaan yang banyak masuk ke Komnas HAM RI. Mayoritas kasus yang diadukan adalah tidak dibayarkan upah dan tunjangan, PHK sewenang-wenang, ketidakjelasan status pekerja, union busting, penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang, larangan pembentukan serikat pekerja, dan lain-lain. Adapun pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi dan pemerintah pusat.
Selain soal ekonomi yang kurang menggembirakan, ada juga faktor regulasi yang dinilai kurang membela pekerja. Komnas HAM RI juga ikut mengomentari lahirnya Undang- Undang Cipta Kerja yang awalnya disahkan pada tahun 2020. Komnas HAM RI menilai undang-undang itu sangat tidak memberikan proteksi terhadap pekerja sehingga merekomendasikan adanya revisi. Kritik terhadap regulasi itu
juga datang dari banyak pihak sehingga akhirnya direvisi.
Standar dalam SNP itu berlaku untuk semua pekerja dengan berbagai jenis pekerjaan, baik formal maupun informal. Prinsip-prinsip pengaturannya untuk memberi kesempatan kerja yang cukup untuk semua, bebas, setara dan produktif, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan hak mengembangkan diri; mendapat pengembangan kapasitas dan pelatihan-pelatihan; aman atau bebas dari diskriminasi; dan perlindungan dari kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia;
SNP juga memuat prinsip kondisi kerja yang aman, adil dan menguntungkan, termasuk di dalamnya [1] mendapat upah yang adil dan remunerasi yang sama; [2] pengupahan yang menjamin penghidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarga; [3] kondisi kerja yang aman/ selamat dan sehat; [4] kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat promosi; [5] keamanan pekerjaan dan perlindungan dari PHK; [6] istirahat, waktu luang, jam kerja yang wajar, dan libur; [7] kebebasan berserikat dan menjalankan Serikat Pekerja/Buruh, termasuk membentuk serikat pekerja, bergabung dengan serikat pekerja yang dipilihnya, dan melaksanakan haknya, termasuk untuk mogok kerja.
Dalam SNP itu disebutkan soal kewajiban negara yang antara lain untuk menjamin hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan membuat menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Perusahaan antara lain berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Berbeda dengan SNP Pelindungan Hak Masyarakat Adat, SNP Hak atas Pekerjaan yang Layak ini relatif lebih mudah proses pembahasannya. Tim mulai bekerja melakukan kajian dan menyusun drafnya mulai Februari 2024. SNP ini disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM RI pada Desember 2024 lalu.
4.2 Pengkajian
Di tahun 2024, Komnas HAM RI menghasilkan sejumlah kajian, mulai dari soal Dampak Proyek Strategis Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kajian Peristiwa 27 Juli 1996, Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia, Kajian Kebijakan Environmental, Social & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM, serta Penyusunan Rekomendasi Komnas HAM RI kepada The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).
4.2.1 Kajian Dampak Proyek Strategis Nasional
Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian dari pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019 dan 2020-2024. PSN didefinisikan sebagai proyek atau program yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperkenalkan pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, PSN terus dilanjutkan hingga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dengan dasar hukum yang mencakup berbagai peraturan tentang kemudahan pelaksanaan PSN.
Hingga 2024, pemerintah mencatat total 233 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun, mencakup sektor-sektor strategis seperti transportasi, energi, pendidikan, dan pariwisata. PSN diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional.
Namun, pelaksanaan PSN banyak diwarnai oleh kasus konflik agraria dan dugaan pelanggaran HAM. Komnas HAM RI mencatat bahwa pada periode 2020-2023 terdapat 114 pengaduan terkait PSN, dengan mayoritas pelanggaran terkait hak atas kesejahteraan dan hak atas keadilan. Selain itu, pengaduan ini sebagian besar berasal dari kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Masalah utama muncul dari kebijakan percepatan pengadaan tanah dan diskresi yang sering kali diterapkan secara kaku tanpa dialog yang bermakna dengan masyarakat terdampak. Contoh konflik muncul pada pembangunan PSN di Pulau Rempang, Poco Leok, dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk PSN perlu menyertakan akuntabilitas dan pertanggungjawaban agar dampak pembangunan dapat dirasakan secara adil dan berkeadilan.
Salah satu studi lapangan yang dilakukan Komnas HAM RI adalah di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, untuk mengungkap dampak sosial-ekonomi dari pembangunan Bandara Kertajati terhadap masyarakat setempat. Desa Sukamulya termasuk dalam lima desa yang terdampak pembangunan, di mana proses pembebasan lahan berjalan bertahap sejak 2013. Hingga kini, sekitar 1.500 jiwa telah dipindahkan, sementara 4.000 jiwa masih menunggu kejelasan nasib mereka.
Masyarakat, yang mayoritas petani, kehilangan mata pencaharian akibat relokasi, dengan kompensasi ganti rugi yang dinilai tidak adil dan kurang transparan. Wilayah Sukamulya kini menghadapi masalah banjir akibat buruknya tata kelola lingkungan, sementara rumah warga yang berdekatan dengan zona runway bandara mengalami kerusakan akibat getaran pesawat. Ketidakpastian mengenai pembebasan lahan selanjutnya semakin memperburuk kondisi psikis warga, yang juga merasa tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial dari keberadaan bandara, termasuk ketiadaan program CSR dari pengelola, PT. BIJB.
Rekomendasi kajian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap model pembangunan PSN yang dinilai eksklusif, diskriminatif, serta rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. Disarankan evaluasi mendalam secara partisipatif terhadap PSN yang telah berjalan, penundaan PSN yang akan datang hingga tersedia laporan komprehensif mengenai dampaknya, dan penyusunan mekanisme akuntabilitas
serta pemulihan pelanggaran HAM akibat PSN.
Komnas HAM RI menyarankan proses penentuan PSN harus melibatkan pihak terdampak untuk memberikan masukan, sementara mobilisasi berlebihan Polri dan TNI dalam pengamanan PSN perlu dievaluasi dan direformulasi dengan pendekatan berbasis HAM. Seluruh proyek pemerintah, termasuk PSN, harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang MPR 20 Oktober 2024. Selain itu, pendekatan berbasis HAM harus menjadi landasan dalam penyusunan agenda dan perencanaan pembangunan nasional, termasuk Program Asta Cita.
4.2.2 Kajian Undang-Undang Kepolisian
Kajian ini dilatarbelakangi oleh usulan revisi yang diajukan DPR RI pada Mei 2024 dan disetujui Presiden melalui Surpres pada 8 Juli 2024, meskipun RUU Kepolisian ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020-2024. Proses pengusulan yang mendadak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembahasan RUU tersebut akan berlangsung terburu-buru, berpotensi mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, rumusan, dan keterbukaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022. Hal ini juga dinilai dapat membatasi ruang partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses legislasi yang sangat penting ini.
Sebagai lembaga yang berwenang memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Komnas HAM RI memandang penting untuk memberikan masukan strategis terkait RUU ini. Kajian tersebut bertujuan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan bagi DPR RI, memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM terintegrasi dalam rancangan undang-undang ini, serta menghindari potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya di masa mendatang. Melalui kajian ini, Komnas HAM RI berharap proses penyusunan RUU Kepolisian dapat lebih akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan standar HAM.
Komnas HAM RI merekomendasikan kepada DPR RI untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi publik dalam proses pembahasan RUU Kepolisian dan mempertimbangkan untuk melanjutkan pembahasannya pada periode sidang berikutnya. Beberapa rekomendasi spesifik juga diberikan, termasuk revisi sejumlah pasal untuk memperjelas batasan kewenangan Polri dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM. Misalnya, frasa "sesuai kebutuhan" pada Pasal 14 ayat (1) huruf a disarankan diganti dengan "sesuai peraturan perundang-undangan," sementara kewenangan terkait ruang siber dan penyadapan perlu diatur lebih rinci dengan prosedur yang jelas, seperti persetujuan hakim untuk penyadapan. Rekomendasi lainnya mencakup kejelasan definisi situasi mendesak dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan pengaturan prosedur pada kewenangan pemblokiran ruang siber di Pasal 16 ayat (1) huruf q.
Selain itu, Komnas HAM RI merekomen-
dasikan penghapusan beberapa pasal yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau kurang relevan dengan fungsi kepolisian. Di antaranya, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan e terkait pembinaan hukum, Pasal 14 ayat (2) huruf c tentang smart city, serta Pasal 16B ayat (2) huruf b yang mencakup isu terorisme dan separatisme, yang berpotensi bersinggungan dengan kewenangan TNI. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa RUU Kepolisian tetap sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan menjunjung tinggi HAM.
4.2.3 Kajian Peristiwa 27 Juli 1996
Peristiwa 27 Juli 1996 yang telah melalui mekanisme Pengadilan Koneksitas di masa lalu, ternyata masih menyisakan ketidakpuasan bagi para korban, terlihat dari adanya 13 pengaduan yang diterima Komnas HAM sejak tahun 2003 hingga 2024. Hal ini menandakan adanya tuntutan yang belum terpenuhi, terutama terkait hak atas keadilan dan pemulihan korban. Dengan mempertimbangkan kewenangan serta tuntutan korban, Komnas HAM RI menetapkan Pembentukan Tim Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996, sebagai langkah lanjutan dalam mencari fakta-fakta yuridis melalui penyelidikan pro justisia.
Peristiwa 27 Juli 1996 diduga kuat merupakan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur umum (chapeau elements) dan tindak pidana dasar (underlying acts) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya tindak pidana, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan pelaku. Tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa ini mencakup pembunuhan, penyiksaan atau penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, serta persekusi, yang melanggar asas-asas hukum internasional.
Komnas HAM RI terus mendorong penanganan Peristiwa 27 Juli 1996 untuk memenuhi prinsip keadilan reparatif, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terulangnya kembali. Komnas HAM RI berupaya mewujudkan keadilan yang berpihak pada korban, mengingat bahwa pelanggaran HAM hanya dapat ditangani secara efektif jika disertai komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi impunitas. Dengan langkah ini, diharapkan bahwa hak-hak korban dapat diakui secara sah dan kasus ini dapat menjadi peringatan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
Kajian soal ini sudah dilakukan sejak Januari dan rampung Desember 2024. Kajian ini menganalisis dan menemukan dugaan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat.
4.2.4 Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM
Urgensi kajian ini adalah pada penyelesaian konflik agraria yang sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM di In-
donesia. Konflik agraria adalah salah satu isu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI setiap tahun, dengan total 2.639 kasus yang tercatat hingga Agustus 2024. Isu ini bersumber dari pertentangan klaim atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan sumber daya agraria, termasuk tanah, hutan, dan lahan yang dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan energi.
Meski ada kemajuan, seperti penetapan hutan adat melalui SK Menteri LHK, masih banyak wilayah adat yang belum diakui. Konflik agraria ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, dengan data per Maret 2024 menunjukkan adanya 1.385 kasus konflik yang terdaftar di klaster kementerian ATR/BPN, BUMN, LHK, serta lintas kementerian.
Komnas HAM RI melihat konflik agraria sebagai penghalang pemenuhan HAM, karena akses terhadap sumber agraria sangat penting bagi kesejahteraan, sumber penghidupan, serta kualitas hidup masyarakat. Konflik seringkali berujung pada kekerasan, pengusiran, dan diskriminasi, yang menghambat keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI menetapkan isu konflik agraria sebagai isu strategis dalam Sidang Paripurna pada 12 November 2022, dan membentuk Tim Agraria dengan mandat utama menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM.
Peta Jalan ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan kewajiban HAM dalam menyelesaikan konflik agraria dengan adil, menegakkan hak masyarakat atas sumber daya agraria, dan mewujudkan keadilan sosial yang menjadi hak setiap warga negara. Hasil perumusan dari peta jalan ini sudah rampung Juni 2024 namun belum disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI.
4.2.5 Kajian Kebijakan ESG untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM
Kajian ini menyoroti peningkatan kesadaran entitas bisnis di Indonesia terhadap penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai bagian dari praktik bisnis berkelanjutan. Tren kenaikan publikasi laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan komitmen yang semakin besar terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kajian ini juga menekankan relasi erat antara penerapan prinsip ESG dan nilai-nilai HAM. Prinsip bahwa HAM bersifat "tidak bisa dibagi (indivisible)" menuntut korporasi untuk tidak hanya memprioritaskan isu lingkungan tetapi juga menghormati, melindungi, dan memenuhi nilai-nilai HAM lainnya.
Isu lingkungan yang saling terkait dengan isu kemanusiaan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam penerapan ESG. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi pemerintah dalam mengawasi praktik bisnis yang selaras dengan prinsip HAM serta membantu dunia usaha memahami pentingnya kepatuhan terhadap nilai keberlanjutan yang mendukung pemajuan HAM di Indonesia.
Hasil kajian menunjukan implementasi kerangka ESG di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam penyampaian laporan keberlanjutan oleh perusahaan terbuka. Laporan ini menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, termasuk penghormatan terhadap HAM. Kendala lain yang mencuat adalah ketidakseragaman standar dalam penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia. Sebagian besar perusahaan menggunakan indikator GRI, tetapi ada yang menggunakan standar lainnya, terutama perusahaan di sektor-sektor tertentu. Ketidakseragaman ini menimbulkan risiko human rights-washing, di mana perusahaan hanya berfokus pada pencitraan tanpa komitmen substansial terhadap penghormatan HAM.
Kajian ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mendorong pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewajiban sektor bisnis untuk menyampaikan laporan keberlanjutan dengan menonjolkan pencapaian di bidang HAM. Kementerian Keuangan juga perlu menyediakan regulasi atau peta jalan yang mewajibkan penerapan ESG, termasuk pelaporannya yang berbasis nilai dan prinsip HAM, khususnya bagi perusahaan mitra pemerintah di sektor infrastruktur. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperbarui regulasi terkait laporan keberlanjutan agar sesuai dengan standar HAM serta mempertegas sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Di sisi lain, sektor perbankan dan pembiayaan disarankan untuk menjadikan penerapan ESG berbasis HAM sebagai salah satu syarat utama dalam pembiayaan usaha.
Perusahaan juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terdampak akibat aktivitas bisnis mereka, serta membuka jalur keberatan terhadap substansi laporan keberlanjutan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM. Sementara itu, masyarakat, LSM, pegiat HAM, dan lembaga HAM nasional diharapkan aktif dalam melakukan diseminasi tentang kaitan HAM dengan aktivitas bisnis. Mereka juga perlu terlibat dalam pemantauan dan evaluasi aktivitas bisnis, termasuk memastikan laporan keberlanjutan mencerminkan kondisi nyata dan mematuhi prinsip HAM.
4.2.6 Penilaian HAM
Penilaian HAM adalah proses pengukuran yang terencana dan sistematis untuk mengevaluasi bagaimana Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia melaksanakan kewajiban mereka dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong kementerian lembaga agar semakin optimal dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap HAM. Hingga saat ini, belum ada metode yang mampu mengukur secara komprehensif dan berkelanjutan kepatuhan negara terhadap prinsip-prinsip HAM, yang sangat diperlukan untuk memastikan komitmen pemerintah dalam melaksanakan kewajiban HAM.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, pada 2024 lalu, ada tujuh lembaga diuji dalam aspek
HAM tertentu: Kementerian Kesehatan dalam hak atas kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam hak atas pendidikan; Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI dalam hak atas pekerjaan; Kementerian Dalam Negeri dalam hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi; serta Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Melalui uji coba ini, diharapkan terbentuk standar penilaian HAM yang dapat diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan kepatuhan HAM oleh negara.
Awalnya Komnas HAM RI mengusulkan namanya audit HAM. Dalam pandangan Komnas HAM RI, ini mirip dengan Indek Integritas KPK, namun dengan metode yang berbeda. Jika itu bisa dihasilkan, maka lembaga lain akan berubah. Sebab, lembaga yang nilai audit HAM-nya rendah bisa berdampak kepada lembaga tersebut. Dalam diskusi dengan pemerintah, ide itu tidak disetujui. Sehingga bentuk komprominya adalah berupa penilaian HAM.
Saat ini penilaian baru dilakukan terhadap 7 lembaga dan kementerian, dan nantinya ditargetkan semua lembaga di tingkat pusat. Setelah itu penilaian akan mulai dilakukan ke pemerintah daerah dan korporasi. Pergantian pemerintahan Oktober 2024 lalu, dan pemangkasan anggaran, berdampak pada proses penilaian ini. Saat ini tim di Komnas HAM RI masih merampungkan penilaian tersebut.
4.2.7 Penyusunan Rekomendasi Komnas HAM RI kepada CESCR
Komnas HAM RI berperan aktif dalam proses penyusunan rekomendasi terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). Pada Selasa, 20 Februari 2024, Komnas HAM RI menyampaikan pernyataan lisan dalam informal briefing kepada Komite Ekosob PBB di Palais Wilson, Jenewa, dengan menyampaikan pembaruan informasi dan masukan atas submisi yang telah dikirimkan sebelumnya pada tahun 2022 dan 2024. Beberapa isu yang disoroti Komnas HAM RI mencakup hak pekerja migran, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, human rights defenders, Proyek Strategis Nasional, dan prinsip non-diskriminasi.
Indonesia sebagai negara pihak pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dijadwalkan mengikuti reviu laporan implementasi CCPR periode ke-2 pada 11-12 Maret 2024. Dalam sesi CCPR ke-140 yang diadakan di Jenewa, Komnas HAM RI turut hadir untuk memberikan informasi tertulis dan lisan terkait implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) serta pemenuhan hakhak Sipol oleh Pemerintah Indonesia. Komnas HAM RI juga mengajukan update mengenai perlindungan kelompok rentan, situasi pembela HAM, kebebasan berekspresi, situasi HAM di Papua, serta ratifikasi konvensi internasional seperti Optional Protocol ICCPR dan OpCAT. Informasi ini menjadi acuan bagi Komite dalam dialog konstruktif dengan Pemerintah Indonesia. Pada kesempatan tersebut,
delegasi Komnas HAM RI menyampaikan pernyataan khusus tentang Pemilu 2024, hak pembela HAM dan lingkungan, serta kebebasan berekspresi.
Komnas HAM RI mengajukan sejumlah isu penting yang perlu ditanyakan oleh The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (CMW) kepada Pemerintah Indonesia dalam sesi ke- 39. Pertanyaan ini mencakup langkahlangkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam sistem kelembagaan baru yang menangani hak-hak pekerja migran, serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan data pekerja migran di dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan evaluasi tentang sejauh mana pemerintah Indonesia mendukung lembaga HAM nasional dalam mengawasi pemenuhan hak-hak pekerja migran dan mempertimbangkan rekomendasi Lembaga HAM dalam kebijakan serta penyelesaian kasus-kasus pekerja migran.
Komnas HAM RI juga menyampaikan perlunya perhatian terhadap revisi Undang-Undang Keimigrasian, khususnya dalam menghapus kriminalisasi migrasi tidak teratur agar sesuai dengan Konvensi Pekerja Migran 1990. Selain itu, perlindungan bagi pekerja migran terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara menjadi prioritas. Pertanyaan terkait efektivitas program pemulihan, khususnya untuk anak-anak pekerja migran, serta bentuk bantuan komprehensif bagi pekerja migran yang ditahan di negara penempatan, termasuk bantuan hukum, medis, dan psikologis, diusulkan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan yang lebih baik. Strategi pemerintah dalam melibatkan masyarakat sipil serta memperkuat pelatihan bagi pejabat negara terkait perlindungan pekerja migran juga menjadi isu utama dalam daftar ini.
4.3 Pendidikan dan Diseminasi
Ada dua program besar yang dilakukan Komnas HAM RI oleh Bagian Pendidikan dan Penyuluhan, yaitu Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI) dan Penyebarluasan Wawasan HAM (yang disingkat PESAN HAM). Komnas HAM RI menilai program ini sangat penting karena bekerja di hulu, dengan cara mempengaruhi pengetahuan aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Sedangkan bagian pemantauan penyelidikan dan mediasi bekerja di hilir.
4.3.1 Pendidikan
Secara garis besar, bidang pendidikan dan penyuluhan membagi programnya menjadi dua kelompok besar, yaitu Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI) dan Penyebarluasan Wawasan HAM (yang disingkat PESAN HAM). Di tahun 2024, ada empat pihak yang menjadi sasaran program pendidikan Komnas HAM, yaitu aparat penegak hukum (Polri), aparat keamanan (TNI), pemerintah daerah, korporasi, dan masyarakat umum. Sebab, kelimanya menjadi pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas
HAM RI.
Polri, misalnya, banyak diadukan antara lain kasus kekerasan terhadap masyarakat atau profesionalismenya dipertanyakan dalam melakukan proses hukum. TNI diadukan terutama karena kasus kekerasan seperti di Papua, khususnya dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat. Pemda juga dikeluhkan karena pelayanan terhadap publik. Sedangkan korporasi karena konfliknya dengan masyarakat, termasuk kasus agraria.
Isu hak asasi manusia menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian di berbagai kalangan, termasuk militer. Pada tahun 2024, Komnas HAM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dengan Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam upaya pemajuan serta penyebarluasan wawasan HAM, Komnas HAM RI telah melaksanakan Pelatihan HAM bagi Personel TNI yang diselenggarakan di Jakarta, 6 - 8 Agustus 2024 dengan total 21 peserta dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
Kegiatan-kegiatan ini dilanjutkan dengan penyusunan Modul Pelatihan HAM dan Humaniter bagi TNI yang bekerjasama dengan Babinkum TNI, Alumni pelatihan HAM serta The International Committee of the Red Cross (ICRC). Pada Bulan Desember 2024, Komnas HAM RI bersama dengan Yayasan Nurani Perdamaian Indonesia (NP) dan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), didukung Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, melaksanakan Learning Exchange implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter di Indonesia dan Filipina serta Pelatihan HAM bagi TNI yang direncanakan di 2 kali, menyasar personel yang berada di level kebijakan dan operasi.
Untuk menanamkan nilai-nilai HAM di pemerintah daerah, Komnas HAM RI memiliki Festival HAM. Ini agenda tahunan Komnas HAM RI sejak tahun 2014. Kegiatan ini menjadi ruang komitmen bersama untuk mempromosikan dan menyebarluaskan wawasan HAM. Tahun 2024, Kota Bitung terpilih sebagai tuan rumah. Festival ini diselenggarakan atas kerja sama antara Komnas HAM RI dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemerintah Kota Bitung.
Festival HAM dilaksanakan pada 29 s.d. 31 Juli 2024 dengan tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah Hingga Nasional". Tercatat sebanyak 813 peserta undangan hadir, mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, masyarakat umum, hingga beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Luar Negeri di Indonesia.
Komnas HAM RI melaksanakan dua Pelatihan Kabupaten/Kota di tahun 2024. Pelatihan dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Bitung. Pelatihan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog antara OPD dengan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Bitung mengarusutamakan
HAM sebagai sentral perspektif pembangunan. Pelatihan di Kabupaten Manggarai Timur digelar pada 4-6 Maret 2024 di Aula Setda Lehong, Jumlah peserta 23 orang yang terdiri dari aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Manggarai Timur dan masyarakat sipil.
Pelatihan di Bitung digelar pada 1 - 5 Juli 2024 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. Jumlah peserta yang hadir dalam Pelatihan ini sebanyak 26 orang yang terdiri dari aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bitung dan Minahasa Utara serta masyarakat sipil dari Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara dan Kab. Minahasa Tenggara. Dua kegiatan ini sebagai Pra-Festival HAM.
Sedangkan untuk kegiatan penyuluhan dan Penyebarluasan Wawasan HAM (yang disingkat PESAN HAM), ada sejumlah kegiatan yang dilakukan. Masing-masing: Festival HAM di Bitung, 29 - 31 Juli 2024 dengan tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan dan Pelatihan di Kabupaten Manggarai Timur pada 4-6 Maret 2024 dan di Bitung 1 - 5 Juli 2024. Di luar keduanya, ada kegiatan Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) dan Tanggap Rasa.
Untuk kalangan bisnis, Komnas HAM RI menggelar Seminar dan Kelas Inspirasi "Mendorong Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Bali pada 18-20 Maret 2024. Kegiatan ini untuk mendorong penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok bisnis. Korporasi merupakan pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI, terutama terkait konfliknya dengan warga dalam operasinya.
Kegiatan untuk publik, khususnya untuk orang muda, Komnas HAM RI memiliki kegiatan yang diberi nama Kemah Generasi, Sekolah Ramah HAM dan Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas)
Kemah Generasi
Di tahun 2024 Komnas HAM RI melaksanakan fase keempat program dunia berdasarkan The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yaitu pemberdayaan anak muda melalui pendidikan HAM yang dilaksanakan dalam bentuk Kemah Generasi Tahun 2024. Ini merupakan upaya peningkatan kesadaran HAM bagi generasi muda karena posisi dan peran mereka merupakan bagian penting dalam perubahan sosial. Konsep Kemah Generasi adalah memadukan antara pelatihan HAM dan aktivitas luar ruangan.
Kemah Generasi Tahun 2024 merupakan sebuah Pilot Project Pendidikan HAM bagi Anak Muda yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI dan merupakan arahan langsung dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kegiatan yang mengusung tema "Be Young, Be Human Being" ini dilaksanakan pada 12-16 Agustus 2024 di UBAYA Training Center, Trawas, Jawa Timur bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia - Universitas Surabaya (Pusham Ubaya).
Dalam kegiatan Kemah Generasi ini, Komnas HAM RI juga berkolaborasi
dengan Universitas Jember, Universitas Brawijaya, Universitas PGRI Argopuro Jember, Universitas Islam Majapahit dan Indonesia Aids Coalition. Kegiatan ini diikuti oleh 42 mahasiswa/i dari Malang, Kediri, Jember, Mojokerto, Surabaya, dan Jakarta. Telah terjadi peningkatan pengetahuan peserta, rata-rata skor post-test meningkat sebesar 10 poin.
Pasca pelaksanaan Kemah Generasi, Komnas HAM RI melanjutkan program dengan mentoring dan Mini Training of Facilitator (Mini ToF). Mentoring dilakukan sebagai tindak lanjut rencana kegiatan peserta Kemah Generasi. Satu-dua peserta dimentoring oleh Komnas HAM RI. Mini ToF dilakukan di Malang Jawa Timur pada November 2024. 12 orang peserta yang merupakan alumni dari kegiatan Kemah Generasi dilibatkan pada kegiatan Mini ToF ini. Harapannya, peserta Mini ToF ini dapat dilibatkan pada Kemah Generasi pada tahun-tahun berikutnya.
Sekolah Ramah HAM
Pelatihan Sekolah Ramah HAM ditujukan bagi tenaga pendidik di sekolah. Komnas HAM RI memandang penting untuk melakukan pelatihan ini untuk memastikan sekolah menjadi ruang aman dan menyenangkan bagi peserta didik dalam penikmatan hak atas pendidikan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan di Kota Padang dengan 25 orang peserta yang berasal dari guru SMA, penyuluhan di Kota Ambon dengan 90 orang peserta dari guru SMA dan SMP dan pelatihan di Kota Pontianak dengan 35 orang peserta dari guru SMA.
Komnas HAM RI juga bekerja sama dengan Indonesia Aids Coalition dalam melakukan pelatihan kepada pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Satpol PP. Pada tahun 2024 telah diselenggarakan pelatihan "Pengembangan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah yang menjadi First Respondent dalam Pelindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Kelompok Minoritas/ Rentan Khususnya Orang dengan HIV- AIDS" di 16 kota pada periode Juli- November 2024.
4.3.2 Diseminasi
Untuk program diseminasi isu hak asasi manusia, Komnas HAM RI melakukannya dengan berbagai kegiatan. Ada Komnas HAM Jelas (Jelajah Universitas), Tanggap Rasa, Kegiatan Kunjungan, Publikasi dan Perpustakaan.
Komnas HAM Jelas
Komnas HAM Jelas (Jelajah Universitas)! merupakan program kolaborasi dari 3 tim yaitu Tim Tanggap Rasa, Tim Diseminasi HAM, dan Tim Publikasi. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Selasa 28 Mei 2024. Kegiatan ini berisi rangkaian kegiatan Diskusi, Podcast, Komnas HAM Fair, dan Booth Pameran yang melibatkan lintas unit di Komnas HAM RI.
Diskusi yang diangkat bertema "Bumi di Tengah Kepungan Plastik" diadakan di Gedung Multifungsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Podcast Episode Spesial Komnas HAM Jelas! kita bekerja sama dengan UNPAR Radio Station mengangkat tema "Kebangkitan Nasional:
Bangkitnya Pemuda dan Biaya Pendidikannya" dengan narsum Darren dan Masayu (youth/mahasiswa UNPAR) dan ditayangkan pada 5 Juni 2024 di spotify Ruang Tanggap Rasa, Youtube Komnas HAM, dan media-media sosial Komnas HAM RI.
Tanggap Rasa
Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi Bidang Penyuluhan Komnas HAM RI. Dimulai tahun 2020, tagline-nya "Apa Rasamu terhadap Rasaku?" Penyebarluasan wawasan HAM melalui tanggap Rasa ini disalurkan melalui website www.tanggaprasa.komnasham.go.id, diskusi Tanggap Rasa, dan pembuatan konten terkait HAM dalam bentuk podcast Ruang Tanggap Rasa. Tahun ini tercatat ada 23 podcast Ruang Tanggap Rasa dengan berbagai tema dan isu seputar HAM yang dapat dinikmati di spotify Ruang Tanggap Rasa dan youtube Komnas HAM Channel.
Sejak tahun 2020 Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM khususnya Bidang Penyuluhan HAM telah menyelenggarakan Kampanye HAM yang bertajuk "Tanggap Rasa: Apa Rasamu terhadap Rasaku?". Kampanye Tanggap Rasa ini memiliki berbagai kegiatan meliputi diskusi Tanggap Rasa yang berkolaborasi dengan tim lain, hingga pembuatan video podcast bernama Ruang Tanggap Rasa yang mengangkat isu-isu seputar hak asasi manusia.
Tema diskusi Tanggap Rasa yang diangkat tetap tema-tema yang menarik bagi publik, khususnya anak muda. Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber kompeten di bidangnya dan juga moderator. Selain itu diskusi Tanggap Rasa juga selalu menyediakan jasa penerjemah bahasa isyarat sehingga peserta teman tuli juga dapat mengakses acara diskusi ini dan terpapar isu HAM yang dibawakan dari diskusi.
Kegiatan Tim Tanggap Rasa 2024 menghasilkan 3 diskusi internal/eksternal dan perekaman 23 video podcast.
Focus group discussion (FGD) "Podcast Ruang Tanggap Rasa: Manajemen dan Strategi pembuatan podcast yang Lebih Populis" menghadirkan narasumber ahli di bidang podcast yaitu Rane Hafied, Founder dan Direktur PT. Paberik Soeara Rakjat (PSR) Jakarta dan Mursyidatul Umamah, Content Manager Pusaka ID. FGD ini berlangsung di ruang Pleno Utama lt. 3 Komnas HAM RI Jakarta, 2 Oktober 2024.
Kunjungan
Salah satu metode dalam penyebarluasan wawasan HAM adalah melalui diseminasi yang dibuat dalam bentuk penerimaan kunjungan masyarakat ke Komnas HAM RI. Dengan adanya penyebarluasan HAM harapannya, akan lebih banyak orang yang terpapar HAM dan dapat mengimplementasikan HAM ke dalam kehidupan sehari-hari. Selama 2024 Komnas HAM RI menerima 16 kunjungan dan mayoritas berasal dari perguruan negeri.
Publikasi
Penyebarluasan wawasan HAM dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu metode dalam penyebarluasan wawasan HAM ini melalui diseminasi dan
publikasi, baik publikasi cetak melalui majalah SUAR dan bulletin Wacana maupun non cetak meliputi artikel di website Komnas HAM RI, Open Journal System (OJS), hingga audio magazine. Publikasi dapat digunakan sebagai metode penyebarluasan wawasan HAM yang efektif untuk masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Pada tahun 2024, tim publikasi menghasilkan 45 artikel yang dipublikasikan melalui website Komnas HAM RI yaitu www.komnasham.go.id.Beberapa diantaranya seperti, "Festival HAM 2024 Mendapat Dukungan Pemprov Sulawesi Utara"; "Hukum Humaniter dan HAM"; "Komnas HAM dengan International Committee Of The Red Cross (ICRC) Laksanakan Konsinyering Modul Pelatihan TNI"; "Komnas HAM siapkan Pelatihan HAM bagi TNI/Polri", dan artikel-artikel lainnya.
Publikasi dalam bentuk cetak yang dihasilkan pada tahun 2024 ialah Buku Instrumen HAM, Bulletin Wacana, dan 2 (dua) edisi Majalah SUAR. Buku Instrumen HAM merupakan buku yang terdiri dari tujuh belas instrumen HAM di Indonesia, yang disusun agar masyarakat lebih mengenal instrumen-instrumen HAM nasional. Bulletin Wacana merupakan cetakan publikasi yang terdiri dari 14 halaman dengan isu-isu HAM yang dituangkan dengan gaya yang lebih santai, sedangkan SUAR terdapat 48 halaman dengan isu HAM yang dibahas lebih mendalam. Selain isu HAM terkini, resensi film/buku dengan unsur HAM maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komnas HAM, baik SUAR maupun Wacana kerap kali menyuguhkan Kuis HAM untuk menarik minat pembaca.
Pada tahun 2024 terdapat kebaruan yang dilakukan oleh tim yaitu dengan membuat audio magazine dengan menggandeng pihak ketiga yang kompeten di bidangnya. Perekaman dilakukan dengan pertemuan awal secara online bersama dengan pihak ketiga, selanjutnya pihak ketiga melakukan proses perekaman, editing dan revisi. Dilakukan pula review dari tim Publikasi. Tujuan dibuatnya audio magazine ini adalah agar Majalah SUAR dan Buletin Wacana juga bisa dinikmati oleh temanteman disabilitas netra.
Open Journal System (OJS) di tahun 2024 melakukan call for paper pada bulan Juli untuk satu edisi. Proses pengumpulan artikel jurnal berlangsung mulai tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2024, jumlah karya yang masuk ke tim redaksi sebanyak 33 karya jurnal dengan ragam tema yang dipilih seperti isu disabilitas, bisnis dan ham, masyarakat adat, perlindungan korban salah tangkap, gender, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak anak, dan lain sebagainya. Dari 33 karya yang masuk, dilakukan kurasi oleh redaksi dan dipilih 8 karya yang akan direviu section editordan selanjutnya diserahkan ke mitra bestari.
Dalam proses reviu oleh mitra bestari menghasilkan 6 karya terbaik yang layak untuk dipublikasikan oleh jurnal Komnas HAM RI pada 2024.
PUHBA (Publikasi HAM Berbasis Aplikasi) mulai dibangun pada 2019 dengan nama sebelumnya Publikasi HAM Berbasis An-
droid dan hanya bisa diakses oleh pengguna Android saja. Pada 2024, dilakukan migrasi aplikasi PUHBA ke Pusat Data Nasional (PDN). Pada Oktober 2024, dengan bantuan Tim IT Komnas HAM RI, PUHBA sudah berhasil migrasi ke PDN.
Perpustakaan
Perpustakaan Komnas HAM RI merupakan salah satu sarana penyuluhan yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia dapat mengakses berbagai bahan pustaka tersedia secara langsung maupun tidak langsung melalui website perpustakaan, sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran dan jembatan menuju wawasan hak asasi manusia.
Peran ini menjadi sangat strategis bagi penyuluhan hak asasi manusia secara tidak langsung. Pada 2024, koran dan majalah yang dilanggan oleh perpustakaan adalah Kompas, Media Indonesia, Jakarta Post, Jawa Pos, Tempo, National Geographic, dan Bobo. Sedangkan pengadaan buku yang bersumber dari APBN berjumlah 55 judul yang terdiri beragam tema seperti : politik solidaritas, musik dan hak asasi manusia, komisi kebenaran, jurnal, diplomasi hak asasi manusia, dll.
Selama 2024 bahan perpustakaan yang terolah sebanyak 274 judul yang terdiri atas 818 eksemplar. Selain didapatkan dari pengadaan 2024, bahan perpustakaan yang diolah juga berasal dari koleksi yang belum masuk dalam pangkalan data yang teridentifikasi saat melakukan stock opname. Pada 2024, cacah ulang (stock opname) telah dilakukan pada Agustus - Oktober 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/KT.02/0.3.4/VIII/2024. Hasil stock opname telah diserahkan kepada Biro Umum melalui Nota Dinas Nomor 189/KT.02/0.3.4/XI/2024. Selain dalam pangkalan data SLiMS, entri metadata juga dilakukan ke dalam APF Library dan Google Books. Publikasi Komnas HAM RI yang terentri dalam APF Library sebanyak 84 judul. APF Library merupakan per-
pustakaan digital yang dikelola oleh Asia Pacific Forum (APF) dan dapat diakses melalui https://library.asiapacificforum. net/. Sedangkan publikasi yang terentri dalam Google Books sebanyak 92 judul dan dapat diakses melalui aplikasi Google Books.
Jumlah penggunaan Perpustakaan Komnas HAM RI melalui Google Books selama 2024 sebanyak 2.188 unit.
Tabel 4.1 Jadwal Perekaman dan Penayangan Video Podcast Ruang Tanggap Rasa 2024
| Tabel 4.1 Jadwal Perekaman dan Penayangan Video Podcast Ruang Tanggap Rasa 2024 | |||
| EPISODE PODCAST | JUDUL NARASUMBER | TANGGAL REKAMAN | TANGGAL TAYANG |
| S4E1 | "Yuk Golpud!" Pramono Ubaid Tanthowi (Watua Internal Komnas HAM RI sekaligus Ketua Tim Pemilu Komnas HAM RI) | 24 Januari 2024 | 7 Februari 2024 |
| S4E2 | "Pengaduan HAM Berinovasi" Hari Kurniawan (Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI) | 31 Januari 2024 | 21 Februari 2024 |
| S4E3 | "Transisi Energi dan Hak Asasi Manusia" Saurlin P. Siagian (Komisioner Pengkajian & Penelitian Komnas HAM RI) | 19 Februari 2024 | 6 Maret 2024 |
| S4E4 | "Diskriminasi di Dunia Kesehatan, Memang Ada ya? Dokter Tanpa Stigma: Dr. Sandra | 27 Februari 2024 | 20 Maret 2024 |
| S4E5 | "Perubahan Iklim Salah Siapa?" Esrom Hamonangan (Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM RI) | 14 Maret 2024 | 3 April 2024 |
| S4E6 | "Satu Rasa Bersama Penghayat Kepercayaan" Nur Fitri Handayani (Penghayat Kepercayaan) | 2 April 2024 | 24 April 2024 |
| S4E7 | "Asiknya Berliterasi HAM" Kepo Buku: Rane Hafied | 26 Maret 2024 | 8 Mei 2024 |
| S4E8 | "Hilang Healing Generasi Stroberi" Angga Angelika (Praktisi Kesehatan Mental) Tidak layak tayang karena kendala teknis yaitu audio narsum tidak terekam | 25 April 2024 | |
| S4E8 | "Sekolah Ramah HAM, Apaan tuh?" Putu Elvina (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Kom- nas HAM RI) | 15 Mei 2024 | 29 Mei 2024 |
| S4E9 | "Indonesia: Katanya Toleran?" Iwan Satriawan (Dekan FH Universitas Muhammadiyah Yogya- karta) | 25 April 2024 | 12 Juni 2024 |
| S4E10 | "Jogja: Ke mana Air Mengalir?" Esrom Hamonan- gan P. (Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM) dan Heronimus Heron (Peneliti PUSHAM UII) | 25 April 2024 | 26 Juni 2024 |
| Spesial Komnas | Episode Spesial Komnas HAM Jelas "UNPAR" Special edition Komnas HAM Jelas! UNPAR "Kebangkitan Nasional: Bangkitnya Pemuda dan Biaya Pendidikannya" Darren dan Masayu | 28 Mei 2024 | 5 Juni 2024 |
| Jelas! UNPAR | (mahasiswa UNPAR dan anggota Unpar Radio Station) "Dongengin HAM" M. Aryo Farid Zidni (Pendiri | ||
| S4E11 | Komunitas Ayo Dongeng Indonesia) | 27 Juni 2024 | 10 Juli 2024 |
| S4E12 | "Kekerasan Seksual di Sekitar Kita" Melanie Subono (Influencer) dan Anis Hidayah (Koord. | 15 Juli 2024 | 24 Juli 2024 |
| S4E13 | "Komikin HAM" Aruga Perbawa (Founder dan Community Manager Komikin Ajah) dan Nadja Firsty Nastiti (Juara 1 Kompetisi Komik HAM Digital Hari HAM 2023) | 9 Juli 2024 | 14 Agustus 2024 |
| S4E14 | "Kesehatan Reproduksi dan HAM" Tazkiya Zahratul Auliya Aqilah (Expert Peer Educator's TrainerCIMSA) | 15 Juli 2024 | 28 Agustus 2024 |
| S4E15 | "Teladan Paus, Teladan Keberagaman" Pramono Ubaid Tanthowi | 6 September 2024 | 11 Septem- ber 2024 |
| S4E16 | "Dinasti Politik dalam Perspektif HAM" Abdul Haris Semendawai | 18 Septem- ber 2024 | 25 Septem- ber 2024 |
| S4E17 | "Anak Zaman Sekarang Katanya Lemah?" Angga Angelika (Praktisi Kesehatan Mental) | 3 Oktober 2024 | 9 Oktober 2024 |
| S4E18 | "AI-BILITAS" Dimas Prasetya Muharam (Founder "Kartunet" karya tuna netra) | 26 Septem- ber 2024 | 23 Oktober 2024 |
| S4E19 | "Ada Hari HAM 2024" Henry Silka Innah (Sesjen Komnas HAM) | 5 November 2024 | 13 Novem- ber 2024 |
| S4E20 | "Bincang Santai Tim Papua" Atnike Nova Sigiro (Ketua Komnas HAM dan Ketua Tim Papua) Special edition Hari HAM "Refleksi 25 Tahun | 6 November 2024 | 27 Novem- ber 2024 |
| S4 Episode Spesial Hari HAM 2024 | Undang-Undang HAM" Saurlin P. Siagian (Komi- sioner Pengkajian & Penelitian) dan Roichatul Aswidah (Anggota Komnas HAM 2012-2017 sekaligus penulis kajian UU HAM) | 22 November 2024 | 10 Desem- ber 2024 |
Tabel 4.2 Kunjungan ke Komnas HAM RI Selama Tahun 2024
| NO. | LEMBAGA | TANGGAL KUNJUNGAN | JUMLAH PESERTA |
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Kuningan | 12 Februari 2024 | 80 orang |
| 2 | FISIP Universitas Mustopo | 24 Januari 2024 | 10 orang |
| 3 | ASEAN Parliamentaries for Human Rights | 12 Februari 2024 | 15 orang |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sukabumi | 27 Februari 2024 | 87 orang |
| 5 | Fakultas Teknologi Informasi UNTAR | 20 Maret 2024 | 4 orang |
| 6 | Fakultas Teknologi Informasi UNTAR | 21 Maret 2024 | 5 orang |
| 7 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip | 24 Juni 2024 | 90 orang |
| 8 | Fakultas Hukum Atma Jaya | 2 Mei 2024 | 35 orang |
| 9 | Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus | 5 Juni 2024 | 133 orang |
| 10 | Universitas Pamulang | 8 Juli 2024 | 1 orang |
| 11 | Universitas Bung Karno | 25 Juli 2024 | 30 orang |
| 12 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM | 18 Oktober 2024 | 50 orang |
| 13 | Fakultas Hukum UII | 25 Oktober 2024 | 20 orang |
| 14 | Magister Fakultas Hukum UII | 25 November 2024 | 100 orang |
| 15 | Universitas Indonesia dan University of Technology Sydney | 4 Desember 2024 | 15 orang |
| 16 | Universitas Negeri Jakarta | 12 Desember 2024 | 20 orang |
Tabel 4.3 Penggunaan Layanan Perpustakaan Komnas HAM 2024
| JENIS LAYANAN YANG DIAKSES | TOTAL | |||
| Baca di Tempat | Penelusuran Informasi & Literasi | Koleksi Elektronik | Sirkulasi | |
| 2.029 | 25 | 40 | 171 | 2.265 |
Gambar 4.1 Jumlah penggunaan Perpustakaan Komnas HAM melalui Google Books selama 2024
Partner Center 日① January 1. 2024 - December 31. 2024 All ities All countries Home Book catalog Earnings: IDRO Units: 2,188 Show free Top Titles i: ~ Series catalog 0 Promotions 375 Analytics Reports 210 8 Payment center 135 Account settings Agr 2024 All others Mengembangkan Indkator Hak Asasi Manusia: Sebu.. Pancasila, Hak Asasi Manu.. anusia (Pembiaran) Jug.. Konfik. Agraria Masyorakat Hukum Adat atas Wlayah Hukum Intemasional Hak A
Bab V
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi
DIGENINES PENGUATAN PERSPEKIF NAM BA PEJAAT DI LINGNUNGAN PEMERINTAH HABOPATEN BIREVEN
@Aceh
Pemantauan lapangan terkait tindak lanjut pengaduan dugaan hambatan pemenuhan hak atas rasa aman akibat konflik manusia dan satwa liar di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan.
@Sumatera Barat Pemantauan atas Peristiwa Kematian Tiara Faradilla.
@Aceh Diseminasi HAM bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bireuen.
@Sumatera Barat Penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian Di Lingkungan Polda Sumatera Barat.
@Kalimantan Barat Pemantauan sengketa lahan antara Masyarakat Adat Sabar Bubu Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan PT. Mayawana Persada.
@Kalimantan Barat Diseminasi Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat pada 25 Juli 2024.
@Maluku Pemantauan kasus konflik agraria antara Dusun Pelita Jaya, Dusun Resetlement Pulau Osi, Dusun Pulau Osi, dan Dusun Pohon Batu dengan PT Spices Island Maluku.
@Maluku Diseminasi SNP Nomor 12 Tentang Hak Pemilu dan Kelompok Rentan di Kota Tual.
@Sulawesi Tengah Pemantauan terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh aktivitas PT Keinz Ventura dan PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik) di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
@Sulawesi Tengah Diseminasi SNP HAM No.6 tentang pembela HAM di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah.
@Papua Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM Bagi Para Pekerja HAM khususnya Dewan Adat Biak di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
@Papua Pemantauan Kasus Teror Bom di Kantor Media Jubi di Kota Jayapura
DISEMINASI Stender Norme & Pengoturan Tentong Pembele HAm D P Pkea HADiae k Nu
Komnas HAM RI memiliki enam sekretariat di tingkat provinsi. Masing-masing: Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua. Fungsi perwakilan Komnas HAM adalah membantu Komnas HAM RI menjalankan semua amanat yang berasal dari undang-undang, yaitu melakukan pemantauan, penegakan, penyelidikan dan diseminasi hak asasi manusia.
5.1 Aceh
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menerima 31 pengaduan selama 2024. Hak yang paling banyak diadukan adalah soal "hak memperoleh keadilan", selain "hak turut serta dalam pemerintahan" dan "hak memperoleh keadilan." Jumlah pegawai di sekretariat 16 orang. Alokasi anggarannya Rp 488.750.000, re-
alisasi penggunaannya Rp 488.715.655 (99,99%).
Pemantauan dan Mediasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh pada tahun 2024 melakukan fungsi pemantauan pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah yang itu juga menjadi program prioritas Komnas HAM RI. Pemantauan pra-Pemilu pada 22 - 26 Januari 2024 di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat. Pada 14-15 Februari 2024 ada pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie.
Sekretariat Komnas HAM RI juga mendukung penyelidikan pelanggaran HAM berat Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan Komnas HAM RI pada 26-30 Mei 2024 dan 10-13 Juni 2024. Di luar pemantauan Pemilu dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat, juga melakukan pemantauan, pra-mediasi atau mediasi bersama Komnas HAM RI.
Hak Atas Rasa Aman
Pada 13-17 Mei 2024, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menerima pengaduan warga yang terlibat konflik dengan satwa liar di Kawasan Daerah Aliran Sungai Peusangan. Konflik ini menyebabkan rumah dan lahan pertanian warga rusak. Ada juga warga yang cedera karena amukan gajah. Upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar ini sudah dilakukan, namun belum maksimal.
Tim Pemantauan Komnas HAM RI meminta keterangan antara lain dari pengadu, BKSDA Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan meninjau lokasi. Tim antara lain merekomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan Tahura sebagai solusi atas masalah ini.
Sengketa Lahan HGU
oleh orang yang tidak dikenal.
Pada 5 Agustus 2024, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh memantau dugaan sengketa lahan HGU PT Betami dengan Warga Desa Batu Jaya, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat. Terdapat 421 KK yang bermukim di kawasan transmigrasi ini. Pada masa konflik Aceh tahun 2000, perumahan tersebut dibakar
PT Betami mulai menggarap lahan milik masyarakat Desa Batu Jaya itu pada tahun 2010 dan menghadapi penolakan dari warga. Pada Oktober 2022 terjadi perubahan perusahaan yang menggarap lahan ini setelah ada take over asset dari PT Betami ke PT Artha Jaya Sawit. PT Artha Jaya Sawit menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan soal kepemilikan lahan ini.
Pencemaran Lingkungan
Pada 9-13 September 2024, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh melaksanakan pemantauan setelah ada pengaduan dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Medco E&P Malaka di Gampong Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Awalnya warga mengeluhkan bau gas sejak 23 September 2023. Setahun kemudian warga masih mengeluhkan bau yang sama dan mengaku mengalami gangguan kesehatan, termasuk tenggorokan kering.
Perusahaan mengatakan bahwa kegiatan survei tekanan dan Suhu Static Sumur Migas (SBHP) sudah selesai sejak 20 September 2023. Di area sumur gas tersebut dijaga supaya tidak ada gas keluar dari sumur. Namun dengan adanya keluhan warga, perusahaan membantu dan memberikan “uang kemalangan" (bukan kompensasi) kepada masyarakat yang mengungsi Rp 500 ribu per hari per kepala keluarga.
Perusakan Lingkungan
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menerima pengaduan soal dugaan perusakan lingkungan dan kawasan hutan di Desa Jambo Reuhat, Mukim Kuta Dayah, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur. Hasil pemantauan menemukan bahwa illegal logging terjadi sejak empat tahun lalu. Pelakunya dari luar Gampong Jambo Reuhat.
Hasil temuan di lapangan sekretariat Komnas HAM RI menemukan bukti adanya penebangan liar. KPH III melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi berjanji akan menindaklanjutinya dan akan mengacu ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5.2 Sumatera Barat
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 menerima 49 pengaduan. Hak yang diadukan meliputi Hak Kesejahteraan, Hak Keadilan, Hak Anak, Hak Atas Rasa Aman, Hak Berkeluarga, dan Hak Atas kebebasan Pribadi. Pihak yang paling banyak diadukan kepolisian dan pemerintah daerah. Jumlah pegawai di sekretariat 16 orang. Alokasi anggarannya Rp 475,770,000, realisasi pemakaiannya Rp 475,410,098 (99,96%).
Pemantauan dan pra-Mediasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 melakukan sejumlah pemantauan dan penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme penanganannya ada yang dilakukan melalui korespondensi. Ada juga yang melalui pemantau-
an, termasuk dengan datang meninjau ke lokasi dan memberikan rekomendasi. Kasus yang ditangani antara lain:
Kematian Tiara Faradilla.
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari kantor advokat Hendra Warman mengenai dugaan tindakan diskriminatif dalam perkara meninggalnya Tiara Faradilla, 2 Juni 2021 akibat kecelakaan lalu lintas. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dalam kematiannya. Namun hasil pemeriksaan medis tak cukup bukti untuk mendukung dugaan bahwa lukalukanya akibat faktor selain kecelakaan.
Keluarga mengajukan permohonan autopsi ulang namun tidak dipenuhi polisi karena tidak menemukan dasar yang cukup kuat untuk melakukannya. Komnas HAM RI menilai bahwa proses hukum dalam kasus kematian Tiara sudah melalui tahapan sesuai prosedur hukum.
Kematian Ganti Akmal
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari LBH Padang tanggal 14 Maret 2022 mengenai Ganti Akmal yang meninggal akibat extra judicial killing. Akmal meninggal dalam proses penangkapan di kebun milik korban atas dugaan tindak pidana ekspolitasi seksual terhadap anak di Cumanteh, Jorong V Sungai Jariang kelurahan Lubuk Basung.
Kasus kematian ini dilaporkan ke polisi namun penyidikannya dihentikan Polda Sumatera Barat dengan alasan tidak cukup bukti. LBH Padang mengajukan praperadilan dan meminta dukungan kepada Komnas HAM RI. Komnas HAM RI memberikan amicus curiae dalam kasus ini. Pengadilan Kelas IA Padang tanggal 8 Mei 2024 menerima praperadilan ini dan minta penyidik melanjutkan proses hukum kasus Akmal.
Kekerasan terhadap Afif Maulana
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari LBH Padang 20 Juni 2024 mengenai dugaan penyiksaan dan penganiayaan oleh anggota Polda Sumatera Barat kepada Afif Maulana dan 18 orang remaja yang diduga akan tawuran pada 9 Juni 2024 dini hari. Mereka ditangkap dan dibawa ke Polsek kuranji. Selama pemeriksaan, mereka mengalami kekerasan meski kemudian dilepaskan. Namun Afif kemudian ditemukan mati mengambang di bawah jembatan Batang Kuranji.
Usai melakukan pemeriksaan, Tim Sekretariat Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa oknum personel Polda Sumatera Barat melakukan penyiksaan terhadap remaja yang diduga hendak tawuran itu. Juga ada perlakuan merendahkan martabat dan tidak manusiawi terhadap mereka. Polisi juga dinilai salah tangkap terhadap 4 dari 18 remaja itu.
Penembakan Polisi di Solok Selatan
penegakan hukum, Dadang diberitakan terlibat sebagai beking kegiatan penambangan.
Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak rekan sejawatnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshar, 22 November 2024. Penembakan diduga berkaitan dengan pemberantasan penambangan ilegal di Solok Selatan pada 10-13 Desember 2024. Ulil merupakan anggota Polri yang ditugaskan sebagai pelaksana
Tim Pemantau dari Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat meninjau lokasi tambang galian C yang berada di Jorong Bangko Bentiang Nagari Bomas, yang disebut dalam pemberitaan media massa terkait dengan peristiwa penembakan Ulil Ryanto Anshar tersebut. Tim mendesak polisi melakukan penegakan hukum yang adil, independen, dan transparan dalam kasus ini.
Kasus Larangan Beribadah
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menerima informasi dari warga, Sudarto, 10 Oktober 2024 mengenai dugaan larangan beribadah untuk warga Katolik Jorong Padang Ambacang, Nagari Batu Balang, Kabupaten Limapuluh Kota. Kasus ini bermula April 2024 lalu saat warga minta izin untuk melakukan kegiatan agama di rumah warga. Kabar soal ini membuat warga resah karena menimbulkan kesan wali nagari memberi izin.
Menyikapi protes warga, Wali Nagari Batu Balang mengirim surat tertanggal 1 Oktober 2024 perihal penghentian kegiatan ibadah di pemukiman warga Padang Ambacang. Surat ini menimbulkan polemik sehingga diadakan pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota. Wali Nagari Batu Balang meralat surat itu dengan surat 11 Oktober 2024 yang berisi hasil rapat koordinasi Kepala Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota dan Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Sumbar.
Konflik di Lubuk Basung
Konflik ini berawal dari berakhirnya masa HGU PT Karya Megah Utama yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Masyarakat adat meminta perusahaan untuk menyerahkan tanah ulayat mereka yang HGU-nya sudah habis. Perusahaan tidak mau mengembalikan lahan tersebut karena sedang dalam proses perpanjangan HGU. Masyarakat adat lantas meminta plasma 20 persen di dalam HGU.
Perusahaan mengklaim bahwa plasma bisa diberikan di luar HGU sesuai peraturanperundang-undangan.Untuk mengatasi persoalan tersebut perusahaan mencoba mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan anggaran untuk masyarakat adat sebesar Rp 300 juta per tahun. Namun masyarakat tetap meminta agar plasma 20 persen di dalam HGU tetap dikabulkan. Perusahaan memilih mempertimbangkan kenaikan kontribusinya ke masyarakat adat.
5.3 Kalimantan Barat
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 menerima 44 berkas pengaduan dari masyarakat. Hak yang paling banyak diadukan terkait hak atas kepemilikan tanah. Ada juga soal kesewenang-wenangan dalam proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pagu anggaran sekretariat Rp. 477.622.000, realisasi pemakaiannya Rp. 477.587.678,- (99,99%).
Pemantauan dan pra-Mediasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menangani pengaduan sejumlah kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah ini adalah beberapa di antaranya:
Konflik Hutan Adat Sabar Bubu
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menerima pelimpahan kasus dari bagian Mediasi Komnas HAM RI pada 16 Juli 2024 terkait dengan hutan adat milik masyarakat adat Sabar Bubu seluas 1200 ha yang masuk HGU PT Mayawana Persada yang seluas 136.710 ha. Masyarakat juga melaporkan soal kebun-kebun mereka yang diserobot perusahaan tanpa ganti rugi dan berharap hutan adat mereka dikeluarkan dari HGU.
Tim Pemantau Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti kasus ini dengan meminta keterangan, klarifikasi, informasi, dan data kepada Masyarakat Adat Sabar Bubu, perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Sengketa Lahan di Sambas
Warga Jamalia, mengadukan soal tanahnya yang ditanami PT Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas pada 2022. Pengadu memiliki bukti kepemilikan yang sah. Namun sejak 2012 di atas tanah tersebut ditanami kelapa sawit. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti pengaduan ini dengan meminta keterangan, klarifikasi, informasi, dan data kepada para pihak terkait.
Komisioner Mediasi Komnas HAM RI memimpin mediasi pada 16 Oktober 2023 di Kantor Bupati Sambas dan menghasilkan Kesepakatan Perdamaian. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan monitoring kesepakatan perdamaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada 14 Maret 2024. Hasilnya, tanah milik warga dikeluarkan dari HGU PT Sarana Esa Cita.
Lahan Bandara Baru Sukadana
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menerima pengaduan dari Fabian Boby, kuasa hukum dari 39 Masyarakat Desa Simpang Tiga dan Desa Raim Berasap pada 9 Oktober 2023 terkait pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan Bandar Udara Baru Sukadana di Kayong Utara dinilai tidak manusiawi. Nominal pembebasan lahan per meter perseginya Rp 1.000.
Tim Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan itu. Temuannya: Pertama, ada beberapa warga yang menerima ganti rugi tanpa sepengetahuan kuasa hukum; Kedua, warga menilai penetapan nilai ganti rugi tidak transparan; Ketiga, di atas lahan warga masih ada pohon karet produktif beserta tanaman lain. Tim menyarankan kuasa hukum berkirim surat ke Dinas Perhubungan Kayong Utara agar pemerintah daerah meminta penilaian ulang atas nominal pembebasan lahan.
Kasus Lahan Batu Leman
Tahap III tahun tanam 2004-2006 yang melibatkan PT Harapan Hibrida Kalbar, PT Lipat Gunting Estate, Koperasi Kusuma Sawit Mandiri, dan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menerima pengaduan pada 2019 dari Padma Indonesia sebagai kuasa warga Dusun Batu Leman. Pengaduannya terkait pembukaan kebun sawit Pola Kredit Koperasi Primer Anggota
Komisioner Komnas HAM RI pada 28 Februari 2024 menggelar pertemuan mediasi dan menghasilkan Kesepakatan Perdamaian. Tim Mediasi Komnas HAM RI bersama Tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pascamediasi pada 11-13 Juli 2024 untuk memastikan kesepakatan perdamaian dijalankan, yaitu warga mendapatkan lahan pengganti seluas 42 ha yang diperuntukkan bagi 6 warga Dusun Batu Leman dan 6 warga menerima sisa hasil produksi seperti ditawarkan perusahaan.
Hak Lingkungan Sehat
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan dari masyarakat Dusun Sungai Tengar terkait aktivitas smelter Alumina. Warga menilai debu dari proses bongkar muat alumina dan batubara mencemari lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Tim Sekretariat Komnas HAM, yang turun ke lapangan. menemukan adanya pencemaran udara dan gangguan kesehatan yang dirasakan masyarakat, termasuk pencemaran lingkungan.
Perusahaan menjelaskan, berdasarkan pengujian Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil uji udara masih di bawah ambang batas standar baku mutu. Komisioner Mediasi Komnas HAM RI berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten
Ketapang dan Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup di kantor gubernur. Hasilnya, disepakati untuk dilakukan audit dampak lingkungan secara menyeluruh.
Pasca pemantauan lapangan dan pertemuan multipihak itu, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menghubungi pengadu untuk mengetahui kondisi terkini. Masyarakat menyampaikan bahwa dampak debu sudah berkurang setelah pemasangan dua alat penangkap debu di pelabuhan bongkar muat. Masyarakat tidak lagi menuntut agar mereka direlokasi.
5.4 Sulawesi Tengah
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah menerima 24 berkas pengaduan di tahun 2024. Jenis hak yang diadukan meliputi hak atas kesejahteraan hingga hak turut serta dalam pemerintahan. Pihak yang paling banyak diadukan adalah pemerintah daerah dan institusi kepolisian. Jumlah pegawai di sekretariat 9 orang. Pagu anggarannya Rp. 476.662.000, realisasinya Rp 473.643.145 (99,34%).
Pemantauan dan pra-Mediasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan pemilu pada 13 Februari – 16 Februari 2024 di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, yang itu merupakan bagian dari program nasional Komnas HAM RI. Setidaknya ada 10 berkas pengaduan yang ditangani dengan mekanisme pe-
mantauan. Kasus-kasus di bawah ini adalah di antaranya:
Status Wilayah Transmigrasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah menerima pengaduan soal ketidakjelasan status wilayah transmigrasi Kancu'u, pencemaran lingkungan serta hilangnya sumber kehidupan akibat keberadaan PT Sawit Jaya Abadi yang berada di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, sejak 2008. Pemantauan terhadap kasus ini oleh Tim Komnas HAM RI dilaksanakan 10-13 September 2024.
Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, Tim Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso sedang mengukur batas-batas wilayah lahan milik masyarakat transmigrasi Kancu'u dan menargetkan akhir tahun akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik-nya. Soal dugaan adanya pencemaran lingkungan, PT Sawit membantahnya dengan mennyatakan sudah mematuhi peraturan.
Hak Lingkungan Sehat
Warga mengadukan dugaan pelanggaran HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat aktivitas PT Keinz Ventura di Dusun lV Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Tim Komnas HAM melakukan pemantauan atas pengaduan ini pada 29 Januari - 1 Februari 2024.
Setelah bertemu dan berkoordinasi dengan pihak terkait, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah meminta PT Kienz Ventura melakukan uji tuntas aspek HAM dalam operasi usahanya. Sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten diminta memastikan adanya pelindungan terhadap hak asasi manusia warga dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran oleh pihak ketiga.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah juga menerima aduan serupa dari warga terhadap aktivitas PT Keinz Ventura dan PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur. Pemantauan atas pengaduan ini dilaksanakan 15 - 18 Oktober 2024.
Berdasarkan hasil pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Sekretariat Komnas HAM mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan perusahaan dalam menangani krisis air bersih dan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat Desa Towara akibat aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengakui kalau ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pelaku usaha. Sedangkan PT Kienz dan PT Bukit diminta menunjukkan komitmennya dengan menghindari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan operasinya serta melakukan uji tuntas HAM (human rights due diligence).
Kriminalisasi di Kalora
dan Ketua BPD Desa Kalora, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, atas laporan PT Bumi Alfa Mandiri karena penolakan atas penambangan type C di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi. Pemantauan atas pengaduan ini dilaksanakan 30 Oktober – 1 November 2024.
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah menerima pengaduan soal dugaan kriminalisasi terhadap Ketua LPM Gawalise, Ketua Adat Desa Kalora
Setelah bertemu dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, Tim Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah meminta Polda Sulawesi Tengah memastikan tersedianya pelindungan bagi Pembela HAM atau masyarakat yang memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup. Pemerintah provinsi diminta memperketat izin usaha galian C, melakukan evaluasi dan memberi sanksi kepada pelaku bisnis yang tidak patuh terhadap ketentuan perundangundangan dalam aktivitas pertambangannya.
Kasus Plasma Sawit di Buol
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah menerima pengaduan soal implementasi plasma sawit antara masyarakat dengan PT Hardaya Inti Plantations yang berujung kriminalisasi terhadap warga dan pengerahan aparat keamanan ke Kabupaten Buol. Tim Komnas HAM RI melakukan pemantauan atas kasus ini ke Desa Balau, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. 2-6 Desember 2024.
Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah daerah mengatasi persoalan kemitraan ini. PT Hardaya diminta menindaklanjuti komitmennya dengan melaksanakan semua tanggung jawabnya, termasuk merealisasikan perbaikan pola kemitraan. Polda Sulawesi Tengah dan Polres Buol memastikan tersedianya pelindungan bagi pembela HAM, termasuk masyarakat yang memperjuangkan haknya.
Penggusuran di Morowali Utara
Warga melaporkan penggusuran di sekitar kawasan PT Gunbuster Nickel Indonesia di Kabupaten Morowali Utara. Tim Sekretariat Komnas HAM RI melakukan pramediasi atas kasus ini pada 4-7 Juni 2024 di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
Usai bertemu berbagai pihak, Tim Pramediasi Sekretariat Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini. PT Stardust Estate lnvesment dan PT Bumanik, yang bertanggung jawab atas lahan yang dikelola PT Gunbuster, diminta menyelesaikan pembebasan lahan.
Tim Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah juga meminta pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, memakai asas kehati-hatian dalam memverifikasi data atau dokumen lahan masyarakat. Sedangkan Polres Morowali Utara diminta mendahulukan restorative justice dalam penyelesaian konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat.
Konflik Lahan Desa Bungintimbe
Ada konflik lahan antara nelayan Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dengan PT Sinar Mestika Nusan-
tara. Buntutnya, perusahaan melaporkan kasus ini ke polisi yang mengakibatkan dua warga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Morowali Utara. Usai menerima pengaduan itu, Tim Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan pramediasi pada 25– 28 Juni 2024.
Tim Komnas HAM RI berkoordinasi dan bertemu pihak-pihak terkait. Kasus pidananya diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dimana kedua pihak sepakat menyelesaikan perkaranya secara damai, dan pelapor mencabut laporan polisinya.
Perampasan Lahan di Watutau
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah menerima pengaduan kasus perampasan lahan masyarakat Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, oleh Badan Bank Tanah, Kabupaten Poso. Buntut kasus lahan ini, tujuh warga menerima surat panggilan dari Polres Poso. Tim Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan ini dengan kegiatan pemantauan pada 20-23 Agustus 2024.
Usai melakukan pemantauan dan bertemu berbagai pihak, Tim Sekretariat Komnas HAM RI mengingatkan Bank Tanah menjalankan fungsinya sesuai mandatnya,pendampingmasyarakat desa diminta memetakan lahannya, dan Polres Poso diminta menghentikan pemanggilan terhadap masyarakat Desa Watutau.
Beberapa waktu kemudian ada pengaduan serupa antara warga Desa Watutau dengan Bank Tanah. Warga juga mendapat surat panggilan dari Polres Poso. Tim Sekretariat Komnas HAM RI melakukan Pramediasi pada 17- 20 Desember 2024.
Komnas HAM RI mengeluarkan surat rekomendasi atas kasus ini tertanggal 30 Agustus 2024 kepada Kepala Badan Bank Tanah Kabupaten Poso, Kapolres Poso dan Koalisi Kawal Pekurehua. Surat berikutnya 10 Desember 2024 ditujukan kepada Bupati Poso untuk memfasilitasi pertemuan Badan Bank Tanah, warga Desa Watutau, Koalisi Kawal Pekurehua, dan Kapolres Poso.
5.5 Maluku
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menerima 113 berkas pengaduan pada 2024. Klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak memperoleh keadilan, sebanyak 32 berkas, hak atas kesejahteraan 30 berkas, dan hak anak 22 berkas. Pihak yang paling banyak diadukan adalah Polri. Jumlah pegawai di sekretariat 10 orang. Pagu anggarannya Rp 490,753,000, realisasi pemakaiannya Rp 490,516,800 (99.95%).
Pemantauan dan pra-Mediasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menangani sejumlah pengaduan terkait isu hak asasi manusia. Termasuk melakukan pemantauan pemilihan umum presiden, legislatif dan kepala daerah 2024. Di bawah ini adalah beberapa pengaduan yang ditangani dengan mekanisme pemantauan:
Konflik Agraria di Seram Barat
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menerima pengaduan konflik agraria antara masyarakat empat dusun, yaitu Pelita Jaya, Resetlemen, Pulau Ori, Pohon Batu di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT Spice Island Maluku. Konflik ini menyebabkan satu warga meninggal. Tim Komnas HAM RI kemudian bertemu perwakilan masyarakat, wakil perusahaan, Pj. Bupati Seram Bagian Barat, dan Polres Seram Bagian Barat guna menggali informasi soal konflik ini.
Dari hasil pemantauan tersebut Tim Komnas HAM RI menemukan bahwa akar konflik ini adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang disewakan kepada PT Spice Island Maluku. Tim mendorong dilakukannya proses perdamaian yang disertai pencabutan laporan kasus ini dari polisi. Pemerintah daerah diminta segera memberi kepastian status tanah yang menjadi objek sengketa.
Ganti Rugi Pengungsi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku juga melakukan pra-mediasi mengenai belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung terkait penggantian kerugian bagi 213.217 Kepala Keluarga eks pengungsi kerusuhan Maluku dan Maluku Utara tahun 1999 di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Pra-Mediasi dilaksanakan pada 12-16 November 2024 dengan rangkaian pertemuan dengan Pemda Seram Bagian Timur, Pemda Maluku Tengah dan Pemda Seram Bagian Barat, eks pengungsi dan
Kapolres Seram Bagian Timur. Para pihak sepakat menindaklanjuti temuan Tim Sekretariat Komnas HAM RI soal datap e n - gungsi dari Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Kasus SP3 Kekerasan Seksual
Penghentian penyidikan (SP3) kasus persetubuhan anak oleh 11 terduga pelaku dewasa dan pelaku anak oleh Polsek Leihitu menimbulkan rasa ketidakadilan dan kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban yang berupaya mencari keadilan melalui pengaduan ke Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku dan lembaga negara lainnya.
Usai melakukan pemantauan atas kasus ini, Tim Sekretariat Komnas HAM RI menilai langkah Polsek Leihitu tidak tepat dan mengkategorikan penghentian penyidikan perkara ini melanggar hak anak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijamin dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM RI juga mengeluarkan Surat Rekomendasi tertanggal 6 Agustus 2024 kepada Kapolda Maluku, yang meminta evaluasi atas SP3 kasus itu dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari korban, serta melakukan upaya preventif terhadap situasi dan kondisi keamanan di Negeri Lima dan Negeri Ureng sebagai dampak dari dilanjutkannya penanganan perkara ini.
5.6 Papua
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua mencatat masih tingginya ke-
kerasan di daerah ini. Sejak 1 Januari sampai 9 Desember 2024, tercatat ada 85 kasus kekerasan. Sebagian besar kasus berupa kontak senjata dan penembakan (55 kasus), penganiayaan (14), perusakan (10), kerusuhan (6).
Kabupaten Puncak menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi, yaitu 13 kasus. Disusul kemudian oleh Intan Jaya (11), Yahukimo (10), Paniai (10), Puncak Jaya (9), Pegunungan Bintang (7), Nabire (5), Jayawijaya (3), Dogiyai (3), Mimika (3), Keerom (3), Nduga (2), Maybrat (2), Lanny Jaya (1), Mamberamo Tengah (1), Manokwari (1), Kota Jayapura (1).
Akibat berbagai kasus kekerasan tersebut, tercatat sebanyak 114 orang menjadi korban: 71 meninggal dan 43 luka-luka. Jumlah korban tersebut terdiri dari 68 orang warga sipil (40 meninggal dan 28 luka-luka), 26 orang aparat keamanan (15 meninggal dan 11 luka-luka) dan 19 orang TPNPB-OPM (15 meninggal dan 4 luka-luka) serta 1 warga negara asing meninggal.
Dalam aspek ekonomi, konflik agraria masih menjadi masalah utama sepanjang tahun 2024. Sekretariat Komnas HAM RI di Papua mencatat bahwa nilainilai keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara belum sepenuhnya dirasakan karena hak-hak ulayat masyarakat mendapat tantangan dari pemilik modal. Belum lagi soal dampak dari hadirnya proyek strategis nasional (PSN).
Pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan serta lapangan kerja bagi orang asli Papua juga menjadi masalah utama. Negara melalui aparatnya juga kerap kali membungkam kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk saat mempersoalkan penyerobotan hutan dan hak ulayatnya.
Pemberlakuan otonomi khusus dan penambahan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga belum memberikan dampak berarti bagi warga, terutama Orang Asli Papua. Akses warga untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan akses layanan sosial lainnya masih jauh dari harapan.
Dalam sektor agraria, kehadiran investor termasuk pembangunan PSN di beberapa daerah di Papua dikhawatirkan akan terus menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. Sementara kekerasan fisik dan bersenjata masih terus berulang, terutama di sejumlah daerah rawan konflik.
Perjuangan Orang Asli Papua untuk berdaulat atas tanah, air, udara dan hak dasar lainnya juga menghadapi tantangan besar dari kebijakan pembangunan bernama food estate. Kebijakan itu seolah melihat Papua bagai tanah tak bertuan. Sebab, masyarakat adat, Orang Asli Papua dan pemerintah otonomi khusus tidak dilibatkan dalam perencanaannya.
Kebijakan food estate itu akan menelan lahan lebih dari dua juta hektare di kawasan hutan. Tidak dapat dielakkan bahwa kebijakan tersebut akan berpotensi mendorong terjadinya konversi lahan dan deforestasi. Bukannya mengembangkan sagu yang merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Papua, pemerintah
malah mengembangkan komoditi lain.
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua memiliki satu kepala dan 17 staf. Pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 505,336,000, realisasi pemakaiannya Rp 502,075,676 (99.22%).
Pemantauan dan Mediasi
Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menangani sejumlah kasus kekerasan dan konflik agraria selama 2024. Papua mendapat perhatian khusus karena banyaknya kasus kekerasan sehingga Komnas HAM RI membentuk Tim Papua yang tugasnya adalah berusaha menyelesaikan kasus melalui mekanisme koordinasi dengan lembaga negara. Sedangkan kasus-kasusnya ditangani oleh Bagian Penegakan HAM dan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua.
Tabel 5.1 Pengaduan Berdasarkan Hak di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh
| INDIKASI PELANGGARAN HAM | JUMLAH |
| Hak Hidup Pasal 9 | 3 |
| Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 10 | - |
| Hak mengembangkan diri, Pasal 11 s/d 16 | 1 |
| Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19 | 7 |
| Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27 | |
| Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35 | 1 |
| Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 | 6 |
| Hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 s/d 44 | 5 |
| Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51 | - |
| Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 | 2 |
| Bukan Kompetensi | 7 |
| TOTAL | 31 |
Tabel 5.2 Pengaduan Berdasarkan Wilayah di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh
| WILAYAH PERISTIWA KEJADIAN | JUMLAH |
| Banda Aceh | 11 |
| Aceh Besar | 3 |
| Pidie | 1 |
| Lhokseumawe | 1 |
| Bireuen | - |
| Bener Meriah | 2 |
| Nagan Raya | - |
| Aceh Barat | 2 |
| Simeulue | 1 |
| Aceh Utara | 1 |
| Aceh Barat Daya | - |
| Aceh Selatan | 2 |
| Aceh Tamiang | - |
| Aceh Timur | 4 |
| Singkil | - |
| Sabang |
| Sabang | |
| Subulussalam | 1 |
| Aceh Jaya | 1 |
| Aceh Tengah | 1 |
| TOTAL | 31 |
Tabel 5.3 Pengaduan Berdasarkan Pengadu di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh
| KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH |
| Individu-Orang seorang | 7 |
| Individu-Anak | 3 |
| Kelompok-Masyarakat | 10 |
| Kelompok-Pekerja/profesi | 3 |
| Bukan Kompetensi | 8 |
| TOTAL | 31 |
Tabel 5.4 Pengaduan Berdasarkan Teradu di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh
| KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN/TERADU | JUMLAH |
| Individu/Kelompok (Horizontal) | 2 |
| Pemerintah | 12 |
| Kejaksaan | 3 |
| Korporasi | 2 |
| Polri | 3 |
| Bukan Kompetensi | 9 |
| TOTAL | 31 |
Tabel 5.5 Kegiatan Diseminasi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh
| WAKTU | KEGIATAN |
| 6 Februari 2024 | Diseminasi soal HAM dan Kelompok Rentan serta Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh. Peserta ber- asal dari Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. |
| 7 Agustus 2024 | Komnas HAM RI bersama Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh melak- sanakan “Diskusi Publik dan Diseminasi HAM SNP HAM tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat", dengan dukungan Human Rights Working Group (HRWG), di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. |
| 30 September 2024 | Diseminasi Sekolah Ramah HAM di Aceh di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh. Kegiatan diikuti 15 peserta dari perwakilan guru SMP, SMA dan Dinas Pendidikan. |
| 3 Oktober 2024 | Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen melaksanakan disem- inasi HAM, di Aula Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen. Kegiatan ini dii- kuti 25 peserta dari pejabat administrator di Lingkungan Pemerintah Kabu- paten Bireuen. |
| 29-30 Oktober 2024 | Kegiatan diseminasi HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh. Diikuti 29 peserta dari Dinas Pendidikan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. |
| 12 November 2024 | Diseminasi SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum, di Ayani Hotel Banda Aceh. Diikuti oleh 31 peserta dari Sentra Pene- gakan Hukum Terpadu Provinsi Aceh, Sentra Gakkumdu Banda Aceh dan Sentra Gakkumdu Aceh Besar. |
Tabel 5.6 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat
| KLASIFIKASI TEMA HAK | JUMLAH |
| Hak atas kesejahteraan | 16 |
| Hak Hidup | 1 |
| Hak atas keadilan | 20 |
| Hak anak | 4 |
| Hak atas rasa aman | 5 |
| Hak bekeluarga akan melanjutkan keturunan | 1 |
| Hak atas kebebasan pribadi | 1 |
| Hak Atas Pengembangan diri | 1 |
| TOTAL | 49 |
Tabel 5.7 Pengaduan Berdasarkan Wilayah Pengadu di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat
| WILAYAH PERISTIWA KEJADIAN | JUMLAH |
| Kabupaten Agam | 4 |
| Kabupaten Tanah Datar | 3 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 4 |
| Kota Padang | 16 |
| Kabupaten Limapuluh Kota | 2 |
| Kabupaten Solok Selatan | 3 |
| Kota Bukittinggi | 2 |
| Kabupaten Pasaman Barat | 5 |
| Kabupaten Padang Pariaman | 2 |
| Kota Sawahlunto | 1 |
| Kota Pariaman | 3 |
| Kota Padang Panjang | 1 |
| Kabupaten Pasaman | 1 |
| Kabupaten Sijunjung | 1 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1 |
| TOTAL | 49 |
Tabel 5.8 Pengaduan Berdasarkan Pihak Teradu di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat
| KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN/TERADU | JUMLAH |
| Pemerintah Daerah | 12 |
| Lembaga Peradilan | 7 |
| Kepolisian | 26 |
| Korporasi | 2 |
| BUMN | 2 |
| Lembaga Pendidikan | 6 |
| Individu | 4 |
| TOTAL | 49 |
Tabel 5.9 Kegiatan Diseminasi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat
| WAKTU | KEGIATAN |
| 11 Januari 2024 | Penyuluhan hak asasi manusia kepada Perwakilan Badan Eksekutif Maha- siswa Fakultas Hukum Universitas Andalas di kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. |
| 27-29 Februari 2024 | Pelatihan Sekolah Ramah HAM bertema “Pelatihan Sekolah Ramah HAM bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Padang" di Hotel Mercure Padang. |
| 15 Maret 2024 | Sosialisasi HAM bagi Penyandang Disabilitas di Kota Solok. Pesertanya kelompok Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Solok. |
| 16 Mei 2024 | Penyuluhan HAM untuk Guru dan Siswa, di SMA Negeri 4 Kota Solok. |
| 6 Juni 2024 | Kunjungan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Hu- maniora Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat ke Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. |
| 24 Oktober 2024 | Sultanul Arifin, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. memberikan materi "HAM dan Tanggungjawab Negara", di Kampus UIN Ba- tusangkar. |
| 12 November 2024 | Penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian di Lingkungan Polda Sumatera Barat, di Hotel Hayam Wuruk, Padang. |
| 7 November 2024 | Penandatanganan Implementation Arrangement (IA) antara Departemen Ilmu Politik FISIP UNAND dengan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Su- matera Barat. |
Tabel 5.10 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak yang Dilanggar di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat
| KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN | JUMLAH |
| Hak untuk hidup | 1 |
| Hak berkeluarga dan melahirkan keturunan | 0 |
| Hak untuk mengembangkan diri | 0 |
| Hak untuk memperoleh keadilan | 8 |
| Hak atas kebebasan pribadi | 1 |
| Hak atas rasa aman | 2 |
| Hak atas kesejahteraan | 29 |
| Hak turut serta dalam pemerintahan | 0 |
| Hak wanita | 1 |
| Hak Anak | 0 |
| Tanpa Keterangan | 2 |
| TOTAL | 44 |
Tabel 5.11 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat
| WILAYAH PERISTIWA KEJADIAN | JUMLAH |
| Kab. Bengkayang | 3 |
| Kab. Kapuas Hulu | 0 |
| Kab. Kayong Utara | 0 |
| Kab. Ketapang | 8 |
| Kab. Kubu Raya | 9 |
| Kab. Landak | 2 |
| Kab. Melawi | 0 |
| Kab. Mempawah | 1 |
| Kab. Sambas | 4 |
| Kab. Sanggau | 3 |
| Kab. Sekadau | 0 |
| Kab. Sintang | 1 |
| Kota Pontianak | 10 |
| Kota Singkawang | 2 |
| Luar Kalbar | 1 |
| Luar Negeri | 0 |
| TOTAL | 44 |
Tabel 5.12 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pihak yang Diadukan di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat
| KLASIFIKASI TERADU | JUMLAH |
| Perorangan | 4 |
| Perusahaan/Corporate | 13 |
| Organisasi/LSM/Yayasan | 2 |
| Kepolisian | 8 |
| Kejaksaan | 1 |
| TNI | 5 |
| Pengadilan | 3 |
| Instansi pemerintah | 0 |
| BUMN/BUMD | 0 |
| Kemenkum HAM | 0 |
| Lembaga negara (Non Kementerian) | 1 |
| Pemerintah Daerah | 4 |
| Pemerintah Pusat | 3 |
| TOTAL | 44 |
Tabel 5.13 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pihak Pengadu di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat
| KLASIFIKASI BERDASARKAN KORBAN/PENGADU | JUMLAH |
| Individu - orang seorang | 17 |
| Individu - orang seorang-perempuan | 5 |
| individu - anak | 0 |
| Kelompok - masyarakat | 11 |
| Kelompok- Organisasi | 0 |
| Korporasi | 1 |
| Individu - Pekerja / Profesi | 5 |
| Kelompok - Pekerja | 4 |
| Tanpa Keterangan Korban | 1 |
| TOTAL | 44 |
Tabel 5.14 Kegiatan Diseminasi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat
| WAKTU | KEGIATAN |
| 25 Juli 2024 | Diseminasi isu hak asasi manusia, di Hotel Golden Tulip, Pontianak, yang dii- kuti 50 peserta wakil dari lembaga pemerintahan, organisasi kemahasiswaan, dan lembaga swadaya masyarakat. |
Tabel 5.15 Pengaduan Berdasarkan Wilayah Pengadu di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah
| WILAYAH ASAL PENGADU | JUMLAH |
| Kota Palu | 9 |
| Kabupaten Poso | 4 |
| Kabupaten Morowali | 1 |
| Kabupaten Morowali Utara | 5 |
| Kabupaten Banggai | 1 |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | 1 |
| Kabupaten Banggai Laut | 2 |
| Kabupaten Buol | 1 |
| TOTAL | 24 |
Tabel 5.16 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah
| KLASIFIKASI TEMA/HAK | JUMLAH |
| Hak untuk hidup | 3 |
| Hak memperoleh keadilan | 4 |
| Hak atas rasa aman | 2 |
| Hak atas kesejahteraan | 6 |
| Hak turut serta dalam pemerintahan | 1 |
| Hak perempuan | 1 |
| Tanpa Keterangan Hak (Non HAM) | 7 |
| TOTAL | 24 |
Tabel 5.17 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Korban di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah
| KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH |
| Individu - Orang seorang | 8 |
| Individu - Anak | 1 |
| Individu - Perempuan | 1 |
| Kelompok - Masyarakat | 12 |
| Kelompok - Masyarakat adat | 1 |
| Organisasi | 1 |
| TOTAL | 24 |
Tabel 5.18 Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pihak yang Diadukan di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah
| KLASIFIKASI TERADU | JUMLAH |
| Pemerintah pusat (Kementerian) | 1 |
| Pemerintah daerah | 7 |
| Lembaga negara (Non kementerian) | 1 |
| Lembaga peradilan | 1 |
| Kepolisian/BNN | 6 |
| Lembaga pemasyarakatan dan/atau Rutan | 1 |
| Korporasi | 12 |
| Individu | 1 |
| TOTAL | 29 |
Tabel 5.19 Kegiatan Diseminasi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah
| WAKTU | KEGIATAN |
| 24 September 2024 | Sosialisasi SNP tentang Pembela HAM 2024 di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Diikuti 30 peserta dari berbagia instansi pemerintah di Sulawesi Tengah, akademisi Universitas Tadulako, LSM, dan jurnalis. |
| 14 November 2024 | Penyuluhan HAM bertema "Mewujudkan Pilkada Serentak Ramah HAM di Sulawesi Tengah", di Hotel Santika Palu, Kota Palu. Kegiatan diikuti 60 peserta dari penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, tim pemenangan calon gubernur dan bupati atau walikota, akademisi dan mahasiswa. |
Tabel 5.20 Pengaduan Berdasarkan Wilayan Aduan di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku
| WILAYAH ADUAN | JUMLAH |
| Kota Ambon | 51 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 5 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 2 |
| Kabupaten Maluku Tengah | 12 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 |
| Kota Tual | 7 |
| Kabupaten Buru | - |
| Kabupaten Buru Selatan | 3 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 12 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 4 |
| Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 3 |
| Wilayah Luar Maluku | 3 |
| TOTAL | 113 |
Tabel 5.21 Kegiatan Diseminasi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku
| WAKTU | KEGIATAN |
| 22 Januari 2023 | Sosialisasi Sekolah Anti Perundungan dalam rangka mewujudkan Sekolah Ramah HAM, di SMP Cendekia Ambon. |
| 26 Februari 2024 | Forum Group Discussion (FDG) Sekolah Ramah HAM yang diikuti kepala sekolah SMP dan SMA di Kota Ambon, di Kantor Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku. |
| 7 Maret 2024 | Diseminasi Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia, Pemilu dan Kelompok Rentan, di Kabupaten Maluku Tenggara. |
| 4 Juni 2024 | Bekerjasama dengan Biro Pemajuan Komnas HAM RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) II Sekolah Ramah HAM, di Kantor Sekretariat Kom- nas HAM RI di Provinsi Maluku. |
| 5 Juni 2024 | Bekerjasama dengan Biro Pemajuan Komnas HAM RI mengadakan penyu- luhan Sekolah Ramah HAM untuk guru SMA dan SMK di Kota Ambon, di Hotel Santika Kota Ambon. |
| 6 Juni 2024 | Bekerjasama dengan Biro Pemajuan Komnas HAM RI mengadakan penyu- luhan Sekolah Ramah HAM untuk guru SD dan SMP di Kota Ambon, di Hotel Santika Kota Ambon |
| 1 Oktober 2024 | Focus Group Discussion soal Orang dengan HIV dan Populasi Kunci. Peser- tanya dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat. |
| 15 Agustus 2024 | Focus Group Discussion dengan akademisi, organisasi kepemudaan dan jur- nalis membahas situasi pelaksanaan hak asasi manusia di Kota Tual, di Uni- versitas Husni Ingratubun. |
| 25 September 2024 | Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi, organisasi kepemudaan dan jurnalis membahas situasi hak asasi manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur, di Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur. |
| 1 Oktober 2024 | Mengisi Kuliah Umum "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus", di Fakultas Hukum Universitas Pattimura. |
Tabel 5.22 Kegiatan Pemantauan yang Dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua
| WAKTU | KEGIATAN | |
| April 2024 | .. | militerisme di Kota Jayapura. Pemantauan kasus dugaan penyiksaan terhadap tiga warga sipil di Kabu- paten Puncak Pemantauan kasus mutilasi Terina Murib. Kegiatan pemantauan dalam kasus ini berlanjut hingga Mei 2024. Pemantauan kasus pemerkosaan di Kabupaten Nabire. |
| Juli 2024 | Pemantauan kasus penembakan Yan Christian Wainussi di Manokwari, Papua Barat. | |
| Agustus 2024 | baul Ulum Al-Fitrah oleh perkumpulan Okumene Jaya Asri, Kota Jayapu- ra. Pemantauan kasus pembunuhan pilot Glen Malcolm Connigg di Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Pemantauan peristiwa 16 Juli yang menyebabkan meninggalnya tiga | |
| September 2024 | Pemantauan kasus pembunuhan Tobias Silak di Kabupaten Yahukimo. | |
| Oktober 2024 | Pemantauan kasus dugaan penyiksaan Yeremias Magai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pemantauan kasus pelemparan bom Molotov di depan kantor media Jubi, Papua. |
| Desember 2024 | Koordinasi penanganan kasus dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap LS yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di pegunungan Bintang, di Pom- dam XVII Cenderawasih. |
| 25 September 2024 | Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi, organisasi kepemudaan dan jurnalis membahas situasi hak asasi manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur, di Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur. |
| 1 Oktober 2024 | Mengisi Kuliah Umum "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus", di Fakultas Hukum Universitas Pattimura. |
Tabel 5.21 Kegiatan Diseminasi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku
| WAKTU | KEGIATAN |
| Maret | Diseminasi SNP HAM tentang Pembela HAM, bagi Para Pembela HAM, khususnya Dewan Adat Biak, di Kabupaten Biak. |
| Juni | Diseminasi soal HAM bagi Brimob Den A. Kotaraja: HAM dan Kepolisian. |
| Juli | Diseminasi SNP HAM tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi, diikuti mahasiswa hubungan internasional Universitas Cenderawasih |
| Agustus | Diskusi buku Papua, Antara Berkat dan Kutuk: Analisis dan Kronik HAM 2023. |
| September | Diseminasi SNP HAM tentang Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam. FGD soal Efektivitas Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Provinsi Papua. |
| November | Diseminasi SNP HAM tentang Pembela HAM bagi Jurnalis. Diskusi Kebebasan Pers dan Pilkada Serentak 2024 |
Gambar 5.1 Klasifikasi Hak yang Diadukan di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku
Hak untuk hidup 4 Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan 0 Hak mengembangkan diri 4 32 Hak memperoleh keadilan 0 Hak atas kebebasan pribadi 13 Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan 32 6 Hak turut serta dalam pemerintahan 2 Hak wanita Hak anak 22
Gambar 5.2 Klasifikasi Pihak yang Diadukan di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku
5 Pemerintah Pusat 29 Pemerintah Daerah Lembaga Negara 3 Lembaga Peradilan 3 Kejaksaan 2 POLRI 35 TNI 6 Lembaga Pendidikan 10 Rutan/Lapas 0 BUMN/BUMD 1
Gambar 5.3 Klasifikasi Lokasi Kejadian Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua
Kotan Jayapura 2 Kota Tangerang Kota Jayapura 22 Kab. Waropen 1 Kab. Supiori Kab. Puncak Kab. Pegunungan Bintang Kab. Paniai 2 Kab. Nabire 2 Kab. Mimika 2 Kab. Merauke Kab. Manokwari Kab. Keerom 4 Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Intan Jaya 2
Gambar 5.4 Klasifikasi Peristiwa Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua
Kota Jayapura 1 Kab. Yahukimo 10 Kab. Puncak Jaya Kab. Puncak 13 Kab. Pegunungan Bintang 7 Kab. Paniai 10 Kab. Nduga 2 Kab. Nabire 5 Kab. Mimika 3 Kab. Maybrat 2 Kab. Manokwari 1 Kab. Mamberamo Tengah Kab. Lanny Jaya 1 Kab. Keerom 3 Kab. Jayawijaya 3 Kab. Jayapura Kab. Intan Jaya 11 3 Kab. Dogiyai
Bab VI Dukungan Manajemen
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA 2024, tgl 30 - 31 Oktober 2024, di Kanreg V BKN Ciracas Jakarta Timur.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Noviaty Listiyasningsih selaku Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal pada tanggal 7 Mei 2024.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Endang Sri Melani selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM pada tanggal 2 Desember 2024.
Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 1 tanggal 5 desember 2024 di Kantor BKN Regional V Ciracas.
Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan pada Rabu, 12 Juni 2024 membahas RKA K/L dan RKP K/L TA 2025 serta penjelasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022.
29 Agustus 2024 Rapat Koordinasi Program Arsip Vital, dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Unit Pengolah Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantaran II Senayan pada Kamis, 31 Oktober 2024 d engan agenda "Hubungan Mitra Kerja dengan Komisi XIII DPR RI".
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKKL di lingkungan AKN I tahun 2023 oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga tanggal 25 Juli 2024 di Auditorium BPK, Jakarta.
Komnas HAM RI menyelenggarakan Konferensi Pers bertajuk "Situasi Terkini Penegakan HAM di Indonesia" (Rabu, 18 September 2024), di Ruang Asmara Nababan, Komnas HAM RI.
Media Briefing"Situasi HAM di Papua"
Penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan TNI tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Lingkungan TNI.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Komnas HAM RI dan Universitas Islam Indonesia.
Serah terima kepemimpinan SEANF dari Ketua Provedoria dos Direitos Humanos e Justica Timor Leste (PDHJ), H.E. Provedor Virgilio da Silva Guteres, kepada Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro.
ANGANAN NOTA KES RA KMNASHAM DA k 202 Jakarta
Diskusi Panel dan Penandatanganan Nota Kese Kebebasan Berpendapat dan BerekspresiNegaDemokrasi Yogyakarta
KINERJA DEDIKASI LEMBAGA
Keberhasilan kerja Komnas HAM RI dalam menjalankan amanat undang-undang tak hanya dipengaruhi oleh bagian yang menangani pengaduan atau penegakan HAM. Faktor lain yang tak kalah penting dalam mendukung berjalannya roda lembaga ini adalah dari soal lainnya, mulai dari pendanaan hingga bagian umum, bagian hukum, dan hubungan masyarakat.
6.1 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
6.1.1 Anggaran dan Pemeriksaan Keuangan
Pada tahun 2024 Menteri Keuangan masih melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan APBN 2024 sesuai Surat Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2023, dan blokir perjalanan dinas sesuai arahan presiden perihal
langkah-langkah penghematan. Hingga akhir 2024, anggaran Komnas HAM RI sebesar Rp 99,269,374,000, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 85.202.757.000. Realisasi pemakaian anggarannya Rp 96.369.284.713,- (97,08%).
Seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pimpinan Komnas HAM RI sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lembaga yang dipimpinnya.
Penyusunan laporan keuangan Komnas HAM RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaankeuangan yang sehat dalam pemerintahan. BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 19 Februari s.d. 3 April 2024 di Kantor Komnas HAM RI.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 1.a/LHP/XIV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dikatakan bahwa Laporan Keuangan Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan pencapaian Komnas HAM RI sebagai lembaga dalam enam tahun berturut-turut sejak 2018.
Dari sisi penilaian laporan mengacu pada penilaian BPK, sedangkan dari sisi akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Di tahun 2024 SAKIP Komnas HAM mendapatkan predikat "Baik" dengan nilai 66,61.
Kemudian dalam proses perencanaan rencana kinerja dan anggaran, Komnas HAM juga terus berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI untuk menilai, menyetujui dan mengawasi rencana penganggaran yang dilakukan. Selain itu, koordinasi dimaksudkan untuk sinergi dalam merespon dinamika sosial-politik yang berkembang. Namun pasca pemilu 2024, sehubungan dengan perubahan bidang kerja komisi di DPR RI, Komnas HAM selanjutnya menjalin sinergi dengan Komisi XIII DPR RI.
6.2 Biro Umum
6.2.1 Sumber Daya Manusia dan Profesionalismenya
Komnas HAM RI memiliki sumber daya manusia sebanyak 383 orang untuk menjalankan lembaga ini. Rinciannya: 9 orang Anggota Komnas HAM RI; 296 pegawai di kantor pusat Jakarta yang terdiri dari 221 pegawai negeri sipil (PNS), 25 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 50 PPNPN (tenaga honorer); dan 78 pegawai di kantor Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi.
Pada tahun 2024 Komnas HAM RI juga melaksanakan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Sebanyak 38 untuk formasi PNS, 66 formasi PPPK. Selain itu, juga ada seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.
Dalam tahap seleksi menghasilkan tiga orang dengan peringkat teratas di setiap jabatan. Noviati Listiyasningsih dilantik dan diambil sumpahnya untuk jabatan JPT Pratama Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal pada 7 Mei 2024. Sedangkan Endang Sri Meilani dilantik dan diambil sumpahnya sebagai JPT Pratama Biro Dukungan Pemajuan HAM pada 2 Desember 2024.
Pemerintah juga memiliki instrumen untuk mengukur profesionalisme aparatur sipil negara melalui Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Melalui sistem ini dinilai kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Berdasarkan data sampai tanggal 10 September 2024, nilai IP ASN Komnas HAM RI sebesar 79,4 dengan kategori "sedang". Nilai ini naik cukup signifikan dibandingkan dengan IP ASN Komnas HAM RI tahun 2023 yang mendapatkan 54,37 dengan kategori "sangat rendah".
Pemerintah juga melakukan penilaian atas reformasi birokrasi di setiap kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga publik. Penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/765/RB.06/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI tahun 2024 adalah 72,79 dengan kategori BB. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2023 yaitu 67,53 dengan kategori "B" dan tahun 2022 yang mendapatkan Indeks 72,37 dengan kategori "BB".
6.2.2 Teknologi Informasi
Salah satu infrastruktur penunjang dari setiap aktivitas Komnas HAM RI adalah sisi teknologi informasi. Di Komnas HAM RI layanan teknologi informasi itu antara lain dipakai untuk Klinik HAM, Whistleblowing System (WBS), Sistem
Informasi Kepegawaian (Simpeg), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (Esakip), Survei Layanan Penerimaan Pengaduan (SU- LAPP), Aplikasi Pengaduan HAM (DU- HAM) Online, JDIH, Jurnal HAM, dan Pusdahamnas.
Pada tahun 2024, sebagai pelaksanaan mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Komnas HAM RI telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 2 tahun 2024 tentang Walidata dan Produsen Data di Lingkungan Komnas HAM RI. Biro Umum melalui Tim Kerja Informasi dan Teknologi yang menjadi Walidata dan Pengelolaan Satu Data Komnas HAM RI.
Pada tahun 2024 juga ada aktivitas pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur server Komnas HAM RI dengan memanfaatkan server Pusat Data Nasional (PDN) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komnas HAM RI sudah mengajukan pemanfaatan PDN dan telah diberikan dua akun: akun IGCP (igcp. layanan.go.id) digunakan untuk melakukan maintenance server dan Sistem Informasi; akun PDN (pdn.layanan.go.id) digunakan untuk melakukan permintaan layanan.
Komnas HAM RI juga telah melakukan konfigurasi Server PDN. Selain itu juga ada migrasi Sistem Informasi Komnas HAM RI ke Server PDN secara berkala, di antaranya Sikadir, PPID, JDIH, Jurnal HAM, Esakip, E-kerjasama, Klinik HAM, dan Pusdahamnas. Tim Tanggap Insiden (Computer Security Incident Response
Team atau CSIRT) Komnas HAM RI dibentuk tahun 2023.
6.2.3 Sekretariat, Protokol dan Kearsipan
Tata Usaha Anggota Komnas HAM RI dan Protokol (TUPP) mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan, dukungan administrasi penatausahaan anggota Komnas HAM RI dan keprotokolan. Semua tugas ini berfungsi menunjang kerja komisioner Komnas HAM RI dalam menjalankan tugasnya.
Kegiatan Persidangan. Sesuai dengan Perses No. 19 Tahun 2020, tugas Persidangan adalah menyiapkan persidangan dan risalah hasil persidangan. Dalam setahun dijadwalkan ada 36 kali persidangan. Rinciannya 12 kali Sidang Paripurna, 12 kali Rapat Koordinasi dan 12 kali Rapat Pimpinan.
Selama tahun 2024, persidangan yang terealisasi 36 kali. Rinciannya, 12 kali Sidang Paripurna, 12 kali Rapat Koordinasi, dan 12 kali Rapat Pimpinan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan kegiatan persidangan yang diakibatkan pada tahun 2023 terdapat 2 kali penambahan pelaksanaan sidang paripurna. Penambahan tersebut guna membahas hal-hal terkhusus di luar pembahasan rutin. Adapun 2 kali sidang paripurna membahas dan mengesahkan agenda sebagai berikut Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait HAM dan Kelompok Rentan, mengagendakan kerja sama dengan pihak eksternal, dan pembahasan current issues.
Persidangan tahun 2024 menghasilkan sebanyak 36 risalah dengan rincian Sidang
Paripurna 12 risalah, Rapat Koordinasi 12 risalah dan Rapat Pimpinan 12 risalah. Kegiatan persidangan dilaksanakan dengan 3 metode yaitu metode tatap muka (luring), metode online (daring), dan metode hybrid (sistem kombinasi metode daring dengan metode luring). Sebelum pelaksanaan kegiatan persidangan, para peserta rapat mengirimkan bahan secara digital melalui email dan disimpan dalam google drive untuk didistribusikan
Tata Usaha
Tugas dari bagian ini adalah melakukan pengadministrasian untuk anggota Komnas HAM RI. Kegiatannya meliputi: Pencatatan surat masuk Anggota Komnas HAM RI yang berasal dari internal dan eksternal; Pencatatan surat keluar yang berasal dari internal dan eksternal; Pendampingan sekretaris untuk Anggota Komnas HAM RI, baik kegiatan internal maupun eksternal; Pembuatan laporan kegiatan Anggota Komnas HAM RI secara rutin setiap bulannya.
Sepanjang tahun 2024, Subbagian Tata Usaha Anggota telah melaksanakan pencatatan surat masuk sebesar 2.545 surat, surat keluar sebesar 2.272 surat dan pendampingan sebanyak 1.062 kali baik untuk kegiatan secara luring, daring maupun hybrid.
Arsip
Berdasarkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kegiatan penyelenggaraan kearsipan meliputi pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, sumber daya kearsipan dan simpul jaringan. Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Komnas HAM RI telah menjadi anggota Simpul Jaringan JIKN.
Dalam pengelolaan arsip dinamis, Unit Kearsipan dan Unit Pengolah telah melakukan pengelolaan arsip vital berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 241 Tahun 2023 tentang Daftar Arsip Vital Komnas HAM RI Tahun 2023. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan arsip aktif, arsip inaktif dan alih media arsip.
Tahun 2024 Sub Bagian Kearsipan melaksanakan beberapa kegiatan:
Penyerahan Arsip Statis
Komnas HAM menyerahkan arsip statis yang bernilai guna permanen ke lembaga kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 18 September 2024. Arsip yang diserahkan adalah 31 berkas arsip keputusan Sidang paripurna pada kurun waktu 2009 sampai 2010.
Pemusnahan Arsip
Pemusnahan arsip dilakukan untuk arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan atau JRA. Pada tahun 2024 Komnas HAM RI melaksanakan proses pemusnahan arsip terkait Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tercipta pada tahun 1994 s.d. 2014 sebanyak 2.470 Berkas. Pemusnahan arsip dilakukan setelah ada proses verifikasi oleh ANRI pada tanggal 19 Juli 2024.
Pengawasan Kearsipan
Pengawasan kearsipan internal adalah proses untuk menilai kesesuaian pengelolaan arsip dalam suatu organisasi dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pasal 24 Ayat 1 diatur bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dengan Bobot 60% dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan Bobot 40%.
Pembinaan Kearsipan
Dalam kegiatan pembinaan kearsipan, setidaknya ada lima kegiatan selama 2024.
• 20 Februari 2024. Bimbingan Teknis Kearsipan dan Penguatan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Versi 3 kepada perwakilan Unit Pengolah Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku.
20-22 Mei 2024. Bimtek Manajemen Kearsipan dengan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku.
5-7 Juni 2024. Bimtek Manajemen Kearsipan kepada Perwakilan Pegawai Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda Penjelasan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penjelasan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Versi 3.
20-21 Juni 2024. Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal di Bogor untuk pengelolaan arsip yang lebih baik dan mempersiapkan pengawasan kearsipan internal.
13 September 2024. FGD Penyusunan Database Arsip Vital Berketerangan Permanen Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Narasumber: Direktur Kear-
Biro Hukum, Humas dan 6.3 Kerjasama
Seusai namanya, Biro Hukum bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, analisis atas peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidregels), pelaksanaan tinjauan, audit, rekomendasi, bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Selain itu merespons permasalahan hukum di Komnas HAM RI terkait produk hukum maupun perkara hukum.
Tanggung jawab ini menjadi tugas unit hukum. Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tugas pokoknya meliputi dua hal: Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum. Salah satu layanannya adalah Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Tugasnya adalah melakukan koordinasi yang membahas pengembangan website JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
Sedangkan Bagian Hubungan Masyarakat memiliki tanggungjawab yang secara garis besar adalah lebih mengenalkan Komnas HAM RI ke publik. Pada tahun 2024, secara garis besar tugas Humas Komnas HAM RI sebagai berikut: finalisasi pedoman kehumasan, peliputan dan pendokumentasian kegiatan; penyam-
paian informasi kepada publik; pengenalan kelembagaan Komnas HAM RI; dan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
6.3.1 Pedoman Kehumasan dan Tata Kelola Media Sosial
Pada 2024, Tim Kerja Humas Komnas HAM RI menyelesaikan Rancangan Peraturan Penyelenggaraan Kehumasan. Rancangan ini telah disahkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Tim Kerja Humas Komnas HAM RI juga menyusun beberapa peraturan lain berupa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 220 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Media Sosial Sekjen Komnas HAM. Pedoman ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola media sosial serta mendukung terbentuknya citra positif lembaga.
Menyikapi kekosongan beberapa Standar Operasi Prosedur (SOP), Tim Kerja Humas membuat SOP yang terdiri dari :
(1). SOP Pelayanan Informasi dan Kehumasan
(2). SOP Pelaksanaan Konferensi Pers
(3). SOP Peliputan dan Dokumentasi
(4). SOP Pengenalan Kelembagaan
(5). SOP Keterangan Pers
Peliputan dan Pendokumentasian
Tim Kerja Humas bertugas melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan lembaga. Pada tahun 2024 setidaknya ada 122 kegiatan peliputan. Hasil Tim Kerja Humas, baik dalam kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan, dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi Komnas HAM RI.
Penyampaian Informasi Publik
Penyampaian informasi publik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemuatan informasi melalui situs Komnas HAM RI, pemberian keterangan pers, diskusi publik, aktivitas di media sosial hingga penyediaan layanan informasi kepada publik melalui layanan informasi.
Berita di website www.komnasham.go.id Tim Kerja Humas melakukan produksi informasi hasil peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan lembaga melalui kanal resmi www.komnasham. go.id. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas memproduksi setidaknya 61 artikel yang dipublikasikan di website Komnas HAM RI.
Keterangan Pers
Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas merilis 83 keterangan pers yang mencakup pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM. Informasi yang disampaikan antara lain tentang kerja-kerja Komnas HAM RI terkait sembilan isu prioritas Komnas HAM RI, sikap atas peristiwa aktual, hasil penanganan kasus, kinerja kelembagaan dan lain-lain.
Tim Kerja Humas pada 2024 juga melakukan inovasi dengan gencar memproduksi video yang memaparkan rangkuman kerja-kerja Komnas HAM RI dalam sepekan,
yang disebut "Potret Komnas HAM dalam Sepekan". Ada 52 video yang dihasilkan dari kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan lembaga Komnas HAM RI.
Konferensi Pers/Media Briefing/Diskusi Publik
Tim Kerja Humas juga berkolaborasi dengan media massa dalam penyampaian informasi publik melalui konferensi pers, media briefing dan diskusi publik tematik. Sepanjang Januari hingga November 2024, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan 11 konferensi pers, 4 media briefing dan 4 diskusi publik.
Pengenalan Kelembagaan
Salah satu fungsi humas dalam Komnas HAM RI adalah menjembatani komunikasi antara institusi dengan masyarakat. Sasaran kegiatan ini antara lain akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas-komunitas dengan target usia beragam dari usia remaja hingga usia dewasa.
Pada 2024 ini kegiatan Pengenalan Kelembagaan dilakukan melalui forum diskusi di kampus tiga provinsi, yaitu Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. Tema yang diambil pada 2024 adalah "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia".
• Lampung, 27-28 Februari 2024. Universitas Lampung dan UIN Raden Intan
Nusa Tenggara Timur, 5-6 Maret 2024. Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Katolik Widya Mandira.
• Maluku Utara, 29-30 Mei 2024. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Universitas Khairun.
6.3.2 Media Sosial
Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan informasi, Tim Kerja Humas memanfaatkan media sosial dalam publikasi informasi. Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Komnas HAM RI, kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM serta memahami berbagai isu mengenai HAM. Melalui media sosial juga bisa menjaring respons, masukan dan kritik dari masyarakat.
Komnas HAM RI memanfaatkan empat kanal media sosial, yaitu Instagram, X, Facebook dan Youtube. Pengelolaan media sosial dilakukan secara mandiri oleh Tim Kerja Humas. Sementara untuk substansi dari konten di media sosial, Tim Kerja Humas bekerja sama dengan unit kerja.
Aktivitas Akun Media Sosial
Aktivitas di akun media sosial Komnas HAM RI selama 2024:
• 604 unggahan, terdiri dari: 224 unggahan di Instagram, 174 unggahan di Facebook, 103 unggahan di X (Twitter), 33 unggahan di Youtube Komnas HAM RI dan 70 Youtube Humas Komnas HAM RI.
88.603 akun di media sosial dengan jumlahjangkauan sebanyak 862.226.707 potensial reach dan total engagement sebesar 4.108.890. Sedangkan untuk sentimen yang men-
dominasi adalah sentimen netral dengan persentase 59%, negatif 23% dan disusul positif 18%.
Pada ranah penegakan HAM: terkait dengan penangan kasus terdapat 192 mention, respons awal kasus 101 mention, respon situasi kasus 90 mention, situasi kasus HAM 56 mention dan pengaduan ke Komnas HAM RI 53 mention.
Pada ranah pemajuan HAM: terkait dengan upaya kesadaran HAM terpantau sejumlah 178 mention, pelatihan HAM 120 mention, edukasi HAM 125 mention, Hari HAM 106 mention dan Festival HAM 57 mention di media sosial.
Pada ranah kelembagaan Komnas HAM RI: terkait dengan pertemuan Komnas HAM Ri terpantau sejumlah 371 mention, kerjasama Komnas HAM RI 137 mention, MOU lembaga 128 mention, prestasi kelembagaan 87 mention dan penerimaan WTP 4 mention di media sosial.
Humas Komnas HAM RI juga melakukan analisis atas hasil media monitoring. Analisisnya dilakukan terhadap pemberitaan media massa dan situasi hak asasi manusia yang terkait dengan kerja-kerja Komnas HAM RI serta analisis media sosial Komnas HAM RI. Monitoring pemberitaan dilakukan terhadap media online dan media cetak dengan menggunakan layanan pihak ketiga, yaitu Skema Data Indonesia (SDI).
Sepanjang tahun 2024, tercatat 6.195 artikel berita di media cetak, portal berita daring maupun elektronik yang memotret kerja dan kinerja Komnas HAM RI dan situasi hak asasi manusia di Indonesia.
6.3.3 Layanan PPID
Selama Januari - Desember 2024, PPID menerima 24 permintaan data dari masyarakat. Pihak yang mengajukan permintaan data berasal dari akademisi (12), organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat (5), kementerian dan LPNK/lembaga pemerintah non kementerian (5), perorangan (1) dan organisasi keagamaan (1).
Sedangkan permintaan wawancara dengan Komnas HAM RI direspon dengan cara PPID memberikan surat pemberitahuan permintaan wawancara kepada biro-biro yang relevan dengan topik. Selanjutnya biro tersebut akan memberikan waktu untuk wawancara dengan pemohon informasi.
PPID Komnas HAM RI melaksanakan evaluasi layanan yang dilaksanakan selama 2024. Pada 2024, kinerja PPID Komnas HAM RI masih mendapatkan skor 38,16 sehingga masuk kategori kurang informatif.
6.3.4 Kerja Sama Lembaga
Fungsi koordinasi dan administrasi kerjasama Komnas HAM RI dengan stakeholders menjadi tanggung jawab utama Tim Kerja Kerja Sama. Implementasi kegiatannya adalah menjalin jejaring dengan mitra nasional dan internasional. Kerja sama dengan stakeholders mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM RI sebagai outputtahunan.
Hasil dari program ini berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani Komnas HAM RI bersama para mitra kerja berupa Nota Kesepahaman/ KesepahamanBersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama Memorandum of Agremeent (MoA).
Pada tahun 2024, Komnas HAM RI menghasilkan 25 naskah kerja sama yang terdiri dari 17 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan 8 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani antara Komnas HAM RI dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri.
Sebanyak 14 kerja sama ditindaklanjuti dari total 17 kerja sama yang ditandatangani. Capaian ini naik dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 12 naskah kerja sama. Namun secara umum pada 2024 ini terdapat penurunan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI pada periode 2023, yakni 29 naskah (18 MoU dan 11 PKS).
Berikut klasifikasi kerja sama Komnas HAM RI tahun 2024 berdasarkan dukungan fungsinya.
10 kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM:
• Kesepakatan Bersama Komnas HAM RI, KSP, Pemkot Bitung, dan INFID tentangPenyelenggaraanFestival HAM Tahun 2024 di Kota Bitung;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dan dan Universitas Nusa Cendana tentang Pemajuan HAM melalui Tri
Dharma Perguruan Tinggi;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dan KAPAL PEREMPUAN tentang Pemajuan Hak Asasi Perempuan Pembela HAM;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dan Universitas Muhammadiyah Kupang tentang Pemajuan HAM;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan PP Muhammadiyah tentang Pemajuan HAM;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan UNDIKNAS tentang Pemajuan Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dan Universitas Surabaya tentang Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dan Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) tentang Pemajuan HAM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang Pemajuan HAM; dan
Kesepakatan Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Nurani Perdamaian, dan Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Kerja Sama Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penandatanganan MoU Komnas HAM RI-ELSAM, 21 Oktober 2024
Kerja sama Pemajuan dan Penegakan HAM, antara lain:
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Perkumpulan Masyarakat Teknologi dan Kemanusiaan Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.
Kerja sama yang disepakati mitra memiliki beberapa fokus lainnya, di antaranya:
• Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan TNI tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Lingkungan TNI.
Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk Mendukung Pemajuan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM.
Penandatanganan MoU Komnas HAM RI-TNI, 28 Oktober 2024.
Naskah Kerjasama Komnas HAM RI Periode 2022-2024
• 2022. 17 naskah kerja sama payung dan 4 naskah kerja sama teknis dengan berbagai mitra strategis di level nasional dan internasional.
2023. 18 naskah kerja sama payung dan 11 naskah kerja sama teknis dengan 12 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti.
2024. 17 naskah kerja sama payung dan 8 naskah kerja sama teknis dengan 14 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti.
Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri dalam Pemajuan HAM
• 29-31 Juli 2024. Festival HAM bersama Kantor Staf Presiden, INFID, dan Pemkot Bitung Tahun 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
5 Maret 2024. Komnas HAM RI Goes to Campus bertema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Universitas Muhammadiyah Kupang;
3 Desember 2024. Peluncuran Kajian & Diskusi Publik bertajuk "Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM bersama Komnas HAM RI dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah;
6 Juli 2024. Orasi Ilmiah Ketua Komnas HAM tentang Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi sebagai Kontribusi Pendidikan Tinggi bagi Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Rapat Senat Terbuka Universitas Pendidikan Nasional, Bali;
14 Oktober 2024. Konsultasi Publik multipihak Naskah 02 Masyarakat Hukum dan Adat bersama akademi, di antaranya Universitas Surabaya;
9-19 Oktober 2024. Program design workshop bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran terkait isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mendiskusikan rencana kerja penyusunan peta jalan pencegahan dan penanganan TPPO;
21 Oktober 2024. Diskusi Publik Implementasi SNP Bisnis dan HAM: Efektivitas dan Relevansi dalam Mendorong Kepatuhan Korporasi terhadap Nilai- Nilai HAM bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
4-10 Desember 2024. Pelatihan bersama TNI dan Polri serta Nurani Perdamaian, dan Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui studi bersama Kepolisian Filipina.
Kuliah Umum HAM di UII, Pembekalan kuliah lapangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
Diskusi dan Pelatihan bertajuk "Stigma dan Diskriminasi serta Potensi Pelanggaran HAM pada Anak dan Remaja yang Hidup dengan HIV"
Pelatihan humaniter bersama TNI
6.3.5 Keanggotaan di Organisasi Internasional
Komnas HAM RI menjadi anggota sejumlah organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional. Di tingkat internasional Komnas HAM berhasil mempertahankan akreditasi status 'A' dari the Global Alliance of the National Human Rights Instution Forum (GANHRI). Sementara itu di kawasan Asia Pasifik, Komnas HAM RI juga aktif menjadi anggota The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF). Pada "the 29th Annual General Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions" di Bangkok - Thailand, ketua Komnas HAM - Atnike Nova Sigiro, terpilih menjadi Deputy Chairperson of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions periode 2024-2026.
Di kawasan Asia Tenggara, Komnas HAM RI mengemban posisi ketua the South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF) 2024-2025. Selama setahun, Komnas HAM RI aktif mengikuti event Technical Working Group I dan
II serta 21st Annual Conference di Dili, Timor Leste.
Tabel 6.1 Hasil Pengawasan Kearsipan Komnas HAM RI Tahun 2021-2024
| TAHUN | KATEGORI HASIL PENGAWASAN |
| 2021 | B (Baik) |
| 2022 | BB (Sangat Baik) |
| 2023 | A (Memuaskan) |
| 2024 | AA (Sangat Memuaskan) |
Tabel 6.2 Kerjasama Internasional dan Implementasinya
| TINGKAT KERJASAMA | NAMA ORGANISASI | IMPLEN | IMPLEMENTASI |
| Regional | The South East Asia of National Human Rights Institutions | ... | Technical Working Group (TWG) & 21st Annual Conference Mou Statelessness in Sabah & Action Plan of Statelessness Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, |
| Regional | The Asia Pacific Forum (APF) | Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions Komnas HAM RI terpilih menjadi Deputy Chairperson of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2024- 2026 Member of Drafting Committee for the Guiding Principles on the Role of NHRIs in Conflict Situations in the Asia Pacific Online NHRI Induction Program, April – May 2024 | |
| Internasional | of National Human Rights Institutions (GANHRI) | The GANHRI | The GANHRI 2024 Annual Meeting |
Media Monitoring Pemberitaan Media Massa 2024 dengan topik Komnas HAM dan situasi HAM yang menyangkut kerja-kerja Komnas HAM sebanyak:
Topik yang mendominasi pemberitaan:
Komnas HAM Selidiki Kasus Relawan Ganjar- Mahfud Dianiaya TNI
Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024
Komnas HAM Sesalkan Penyiksaan Warga Sipil yang Viral di Papua
Pertemuan Panglima TNI dan Ketua Komnas HAM
Komnas HAM Desak Polisi Tuntaskan Kasus Vina Cirebon
Anak di Kuranji Padang
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Mantan Bupati Langkat
Komnas HAM Sesalkan Polisi Tangkap 159 Demonstran
dengan Persuasif
TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerjasama Pemajuan dan Perlindungan HAM
Komnas HAM Cek Lokasi Penembakan Polisi Terhadap Pelajar di Semarang
Kesimpulan Komnas HAM terkait Kasus Penembakan Pelajar di Semarang
Jumlah Pemberitaan media massa per bulan 1000 845 782 800 643 553 538 600 504 400 529 400 392 388 367 200 254 0 Mel Maret April Juni Februari Agustus Oktober September November Desember 6.195 5.978 36 total pemberitaan dengan pemberitaan dengan pemberitaan sentimen positif sentimen negatif
Gambar 6.2 Alur Permohonan Data ke PPID Komnas HAM RI
? 1 2 3 4 5 Permintaan data dari PPID Biro-biro PPID Pemohon pemohon
Layanan PPID 2024
PPID Komnas HAM pada 2024 menerima 24 permohonan informasi, dengan rincian:
Hukum, Humas dan Pemajuan HAM Kerja Sama 4,2 % 12.5% Penegakan HAM 83.3%
Topik Permohonan Informasi
12 10 8 12 5 5 1 1 Akademisi Perorangan Kementerian/Lembaga Organisasi Keagamaan Organisasi Masyarakat Sipil Pemohon informasi
Bab VII Penutup
7.1 Kesimpulan
Tahun 2024 sebagai tahun Politik dan Demokrasi, akan membawa pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan dan HAM Indonesia di lima tahun ke depan. Di tahun 2024, selain memantau persoalan HAM terkait Pemilu, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan HAM, mulai dari konflik agraria, ancaman terhadap pembela HAM, perdagangan manusia, dan persoalan konflik bersenjata dan kekerasan di Papua. Di tahun 2024 pula terjadi pergantian pemerintah dari Joko Widodo - Maruf Amin kepada Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Tahun 2024 akan menjadi "bench-mark" untuk menilai dan mendorong situasi HAM yang kondusif di Indonesia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih meninggalkan pekerjaan rumah atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, baik tindak lanjut atas sejumlah penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Kejaksaaan Agung, kelanjutan Pengadilan HAM kasus Paniai, serta tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat melalui Mekanisme Non Yudisial yang telah diluncurkan pada tahun 2023 yang lalu.
Melalui pengamatan atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di 15 provinsi dan 48 kabupaten/kota dan kajian yang dilakukan Komnas HAM RI, ditemukan adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan di Indonesia yang itu terjadi pada tiga tahapan utama dalam proses pemilu, yaitu saat pendataan pemilih, masa kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.
Selain soal kelompok rentan, juga masih ada masalah dalam pemenuhan hak atas kesehatan penyelenggara Pemilu. Meski ada sejumlah perbaikan dalam kebijakan dan mekanisme kerja, namun dalam Pemilu 2024 masih tercatat ada 181 anggota penyelenggara pemilihan umum yang meninggal saat menjalankan tugasnya. Pada Pemilu 2019 yang meninggal 894 orang.
Konflik agraria juga masih mendominasi kasus pengaduan ke Komnas HAM RI, yaitu sebanyak 505 (dari total 2.625) berkas pengaduan. Jumlah pengaduan yang berhubungan dengan sengketa lahan ini makin bertambah dengan hadirnya sejumlah aktivitas pembangunan ekonomi yang mendapatkan label proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah.
Status sebagai PSN memang sangat diinginkan oleh pengusaha karena akan ada kemudahan, jua pembelaan, yang diberikan oleh negara. Terutama dalam soal pengadaan lahan. Kemudahan inilah yang membuat proyek-proyek ini kerap diwarnai oleh adanya penolakan dan bentrok antara warga dengan perusahaan yang didukung aparat keamanan. Warga yang memprotesnya seringkali akhirnya berurusan dengan polisi.
keadilan. Selama ini konflik agraria sudah cukup banyak diadukan ke Komnas HAM RI. Kehadiran PSN menambah panjang daftar pengaduan konflik agraria.
Hasil kajian Komnas HAM RI menunjukkan bahwa dalam periode 2020-2023, ada 114 aduan yang berhubungan dengan PSN. Sebanyak 95 kasus berupa pelanggaran hak atas kesejahteraan dan lima kasus terkait hak untuk memperoleh
Kerap terjadinya konflik antara warga dengan perusahaan swasta, selain perusahaan milik negara, juga mengindikasikan masih belum baiknya sektor bisnis dalam menerapkan prinsipprinsip hak asasi manusia dalam operasional usahanya. Kebutuhan inilah yang membuat Komnas HAM RI membuat kajian prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor bisnis.
Data pengaduan ke Komnas HAM RI juga menunjukkan, setidaknya ada 492 aduan yang berhubungan dengan soal "praktik bisnis berbasis hak asasi manusia" pada tahun 2024. Konflik warga dengan perusahaan ini juga kerap berujung pada pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu dengan terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang protes dan memperjuangkan hak atas lahannya.
Di tahun 2024 situasi HAM di Papua masih memprihatinkan. Kekerasan dan konflik bersenjata yang masih terus terjadi mengakibatkan korban dari berbagai pihak, namun yang terbesar adalah warga sipil, termasuk anak-anak. Gelombang pengungsi internal yang menjadi ekses dari konflik dibayangi oleh terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Di sisi lain, perlindungan hak masyarakat adat Papua menghadapi ancaman akibat kebijakan pembangunan serta proyek investasi skala besar yang belum memerhatikan hak-hak mereka. Ketimpangan partisipasi bermakna bagi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk situasi HAM yang selama ini telah menghadapi berbagai hambatan struktural.Pemerataan kesejahteraan yang diharapkan dapat tercipta dari kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu memastikan partisipasi masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ruang-ruang dialog perlu diciptakan sebagai model penyelesaian konflik secara damai dan permanen. Termasuk juga pemerintah perlu melanjutkan beberapa amanat UU Otsus terkait penyelesaian berbagai pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua.
Tim Penegakan HAM Komnas HAM RI bersama Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menangani kasus-kasus kekerasan akibat konflik bersenjata yang menyeret masyarakat sipil sebagai korbannya. Sedangkan Tim Papua berfungsi menanganinya dengan pendekatan yang lebih strategis untuk mengurangi frekuensi kasus kekerasan, serta mengkaji dampak dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Tahun 2024 Komnas HAM RI menyelesaikan penyelidikan satu kasus pelanggaran HAM yang berat di Aceh, yaitu Peristiwa Bumi Flora. Ini menambah kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi pekerjaan rumah Kejaksaan Agung. Sebelumnya sudah ada 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang berkasnya sudah disampaikan Komnas HAM RI ke Kejaksaan Agung, namun tak kunjung
naik ke penyidikan.
Sebenarnya ada upaya lain yang ditempuh pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat ini, yaitu dengan penyelesaian non-yudisial. Pada tahun 2023 pemerintah membentuk tim untuk memeriksa kasus-kasus ini dan melaksanakan upaya pemulihan terhadap korban. Keluarga dari lima kasus pelanggaran HAM yang berat yang mulai mendapatkan bantuan sebagai bagian dari upaya non-yudisial ini. Program ini berakhir tahun 2023 dan tidak ada kelanjutannya di tahun 2024.
Komnas HAM RI juga mencatat cukup banyak pengaduan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi. Jenis pengaduannya beragam, mulai dari kekerasan dalam menangani protes warga dalam konflik agraria hingga dalam proses menangani kasus hukum. Selain menangani kasusnya dengan mekanisme pengawasan, Komnas HAM RI berusaha mengatasinya dari hulu: melalui pendidikan hak asasi manusia untuk polisi.
Pendekatan sama juga dilakukan untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah dalam isu hak asasi manusia. Di tahun 2024 Komnas HAM RI menggelar kegiatan tahunan bernama Festival HAM, pelatihan HAM di Bitung Sulawesi Utara dan Kabupaten Manggarai Timur, untuk mengarusutamakan hak asasi manusia sebagai perspektif sentral dalam pembangunan di daerah.
7.2 Rekomendasi
1. Pemilihan umum presiden, DPD, DPR dan DPRD mencatat masih tingginya penyelenggara pemilihan umum yang meninggal dunia dan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok rentan. Perlu ada perubahan kebijakan untuk memastikan jumlah kematian itu berkurang dan dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk memastikan kelompok rentan bisa menggunakan haknya dengan baik dalam pemilu lima tahun mendatang.
2. Konflik agraria menjadi masalah laten dan statistik pengaduan soal ini ke Komnas HAM RI masuk yang tertinggi. Adanya proyek PSN menambah frekuensi jumlah kasusnya. Kajian Komnas HAM RI menemukan bahwa PSN ini sangat minim partisipasi sehingga kerap diwarnai protes dan memicu konflik, antara perusahaan pelaksana proyek dan warga yang terancam kehilangan penghidupannya. Komnas HAM RI merekomendasikan evaluasi dan perbaikan tata kelola atas tanah dan sumber daya alam, termasuk diperlukannya modelmodel penyelesaian sengketa agraria yang inovatif namun menghormati HAM. Komnas HAM RI juga mendorong pendekatan yang humanis dan terukur dalam penanganan konflik agraria oleh Kepolisian.
3. Komnas HAM RI menagih komitmen dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan amanat
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Selain terus mendorong upaya penyelesaian secara yudisial, jalur penyelesaian secara non-yudisial juga perlu tetap dilanjutkan, terutama untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat atas pemulihan, kebenaran, dan pencegahan keberulangan.
4. Penyelesaian konflik bersenjata dan kekerasan di Papua perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan politik, hukum, ekonomi dan budaya. Kekerasan dari kelompok sipil bersenjata perlu diatasi dengan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan jaminan keamanan bagi warga sipil, termasuk untuk mencegah terjadinya pengungsian. Pemerintah juga perlu memastikan dukungan sumber daya dan kompetensi bagi aparat yang bertugas ke Papua, baik untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan aparat, namun terutama untuk mencegah jatuhnya korban dari warga sipil. Kebijakan politik dan ekonomi, seperti daerah otonomi baru (DOB) dan proyek pembangunan food estate atau PSN, harus menghormati nilai sosial budaya masyarakat dan perlu dipastikan bertujuan akhir peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan orang Papua. Upaya-upaya mendorong dialog perlu dipikirkan secara strategis, terutama oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
5. Tingginya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dan aparat keamanan lainnya harus diselesaikan dengan dua pendekatan, yaitu di hulu melalui pendidikan dan pelatihan HAM untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman HAM di kalangan aparat. Sementara di hilir, perlu penegakan hukum yang tegas dan akuntabel agar sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar kasus serupa tidak berulang di masa depan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
www.komnasham.go.id