Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Biro Dukungan Pemajuan HAM

29 halaman · 29 halaman diproses dengan OCR · 12.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DAFTAR ISI
  2. Kata Pengantar
  3. Daftar Isi
  4. KATA PENGANTAR
  5. A. PENDAHULUAN
  6. 1. Latar Belakang
  7. 2. Tujuan dan Manfaat
  8. 1) Secara Umum
  9. 2) Penyelenggara Pelayanan
  10. 3) Publik
  11. 3. Ruang Lingkup
  12. B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP
  13. 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  14. 2. Penyelenggara dan Peserta FKP
  15. 3. Metode Pelaksanaan FKP
  16. 4. Susunan Acara FKP
  17. C. HASIL PELAKSANAAN FKP
  18. 1. Identifikasi Masalah
  19. 2. Analisis
  20. 3. Rencana Aksi
  21. D. PENUTUP
  22. DAFTAR HADIR
  23. DAFTAR HADIR
  24. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  25. DAFTAR NAMA UNDANGAN
  26. KERANGKA ACUAN KERJA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025
  27. A. Latar Belakang
  28. B. Tujuan
  29. C. Manfaat
  30. D. Peserta Kegiatan
  31. E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  32. F. Penutup
  33. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
  34. DAFTAR NAMA UNDANGAN
  35. KERANGKA ACUAN KERJA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025
  36. A. Latar Belakang
  37. B. Tujuan
  38. C. Manfaat
  39. D. Peserta Kegiatan
  40. E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  41. F. Penutup

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PADA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan Manfaat 3. Ruang Lingkup B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 2. Penyelenggara dan Peserta FKP 3. Metode Pelaksanaan FKP 4. Susunan Acara FKP C. HASIL PELAKSANAAN FKP 1. Identifikasi Masalah 2. Analisis 3. Rencana Aksi D. PENUTUP LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir LAMPIRAN III Surat Undangan LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui dialog yang konstruktif dengan para pihak, kami berhasil mengidentifikasi berbagai masalah krusial. Isu-isu yang teridentifikasi meliputi perlunya optimalisasi digitalisasi layanan perpustakaan dan perbaikan akses website, minimnya integrasi dan koordinasi rutin terkait Data HAM, serta perlunya pengembangan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan masif.

Pelaksanaan FKP ini adalah wujud nyata dari komitmen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan. Forum ini, yang diselenggarakan pada Senin, 28 Juli 2025, merupakan langkah strategis untuk menciptakan ruang dialog dan diskusi dua arah dengan stakeholders.

Fokus utama dari FKP 2025 adalah mereviu dan mengevaluasi tiga layanan publik inti yang diselenggarakan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM, yaitu: layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas). Tujuan utama FKP adalah mendapatkan masukan, saran, dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, telah berhasil dicapai.

Hasil dari pelaksanaan FKP ini telah dirumuskan menjadi sebuah Rencana Aksi yang konkret. Rencana Aksi ini memuat langkah-langkah strategis, antara lain: pengembangan Data HAM melalui mekanisme berbagi pakai data, rapat koordinasi rutin setiap 3 bulan, perbaikan guery database Data HAM, hingga penjajakan kerja sama dengan KPAl dan Komisi Nasional Disabilitas untuk pemenuhan hak-hak anak dan aksesibilitas layanan.

Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah dihasilkan. Kami meyakini bahwa hasil FKP ini akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM.

Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan penting dan membantu Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam reviu standar layanan publik ke depan.

Jakarta, Oktober 2025

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Endang Sri Melani

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas) Biro Dukungan Pemajuan HAM, Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian serta tindak lanjut perbaikan layanan.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang- Undang Pelayanan Publik;

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

a. Rancangan kebijakan;

b. Penerapan kebijakan;

c. Dampak kebijakan;

d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan;

e. Permasalahan pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

b. Tempat Pelaksanaan

Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, JI. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat

Zoom Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

1) Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan

3) Ketua Tim Kerja Penyuluhan

2) Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

4) Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Penelitian

5) Pengelola Perpustakaan Komnas HAM

6) Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)

7) Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)

b. Peserta FKP

1) Johannes Widjiantoro (Anggota Ombudsman RI)

2) Siti Uswatun H. (KKU II Ombudsman RI)

3) Tuti Widiastuti (Dekan Universitas Gunadarma)

4) Tito Sianipar (Hukumonline)

5) Sonya Claudia Siwu (Pusham Universitas Surabaya)

6) Irene Christine Malau (Komisi Nasional Disabilitas)

7) Syahrul Baihaqi (Jurnalis Forum Keadilan)

8) Aldeta Oktaviyani (PBHI)

9) Zahwa Amalia Safitri (Daniel S. Lev Law Library)

10) Dyandra Athifa (Daniel S. Lev Law Library)

11) Muhammad Ryuki (Daniel S. Lev Law Library)

12) Bemby Agustian (KPAI)

13) Nugroho Adipradana (Fakultas Katolik Indonesia Atma Jaya)

14) Sekretariat Provinsi Komnas HAM

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara hybrid yaitu secara tatap muka dan online.

4. Susunan Acara FKP

JamKegiatanKeterangan
09.00 s.d 09.30Registrasi Peserta
09.30 s.d 09.45Sambutan dan Pembukaan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Bapak Abdul Haris SemendawaiDipandu MC
09.45 s.d 10.15Pemaparan oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
10.15 s.d 11.00Tanggapan
11.00 s.d 11.30 11.30 s.d 11.45Perumusan Berita Acara
11.30 s.d 11.45Pembacaan dan tanda tangan Berita Acara
11.45 s.d 12.00PenutupanDipandu MC

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

a. Belum adanya agenda koordinasi rutin Data HAM serta masih minimnya pelibatan stakeholder penyusun Data HAM dalam memantau dan meningkatkan kualitas layanan.

b. Informasi yang diberikan oleh Komnas HAM dalam konten-konten yang dihasilkan sejauh ini belum menunjukkan pembaharuan.

C. Belum terlihat informasi dan konten-konten yang berkaitan dengan Mitra Komnas HAM.

d. Belum optimalnya digitalisasi serta informasi terkait layanan Perpustakaan Komnas HAM.

e. Metode dan lingkup penyebarluasan wawasan HAM masih terbatas.

f. Belum ada integrasi antara Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya.

Website Perpustakaan Komnas HAM tidak dapat diakses. g.

h. Sarana dan prasarana Perpustakaan masih terbatas.

i. Belum ada informasi terkait data dan kasus yang diterima atau ditangani oleh Komnas HAM.

j. Pencarian dokumen dengan hasil yang ditampilkan pada Data HAM belum berkesinambungan.

k. Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM pada website Data HAM belum terupdate.

I. Promosi literasi HAM belum dilakukan secara masif.

m. Minimnya sosialisasi alur dan tahapan proses pengaduan atas layanan Komnas HAM secara keseluruhan.

n. Masih minimnya informasi dan konten terkait Pemenuhan Hak Anak.

o. Aksesibilitas layanan Data HAM.

2. Analisis

Identifikasi masalah yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan layanan saat ini dengan harapan dan kebutuhan public (stakeholder).

Masalah-masalah ini berpusat pada digitalisasi, aksesibilitas,kualitas konten/informasi, dan koordinasi/keterlibatan stakeholder.

a. Layanan Data HAM: Isu utama pada layanan Data HAM adalah sistem informasi dan tata kelola secara keseluruhan.

b. Kualitas Konten dan Komunikasi: Isu utama dalam konten adalah relevansi, upto-date, dan cakupan tematik.

c. Layanan Perpustakaan: Isu utama pada layanan perpustakaan berpusat pada digitalisasi dan infrastruktur.

d. Layanan Penyuluhan dan Mekanisme Pengaduan Layanan: Isu utama dalam penyuluhan dan pengaduan layanan adalah jangkauan dan kejelasan prosedur.

3. Rencana Aksi

a. Terkait dengan layanan Sistem Informasi Data HAM:

1) Pengembangan Data HAM baik secara sistem maupun tata kelola dengan meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan sistem dan tata kelola.

2) Reviu dan evaluasi penggunaan Data HAM melalui rapat koordinasi rutin berkala (3 – 4 bulan sekali).

3) Menyediakan ruang informasi kegiatan mitra yang dapat diplubikasikan melalui Data HAM (berkaitan dengan hasil rapat koordinasi berkala).

4) Terkait integrasi dengan Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya, perlu didiskusikan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna.

5) Akan dilakukan penambahan fitur terkait dengan perkembangan kasus atau data dalam Data HAM.

6) Akan dilakukan perbaikan query database pada Data HAM agar hasil pencarian dokumen yang ditampilkan berkesinambungan.

7) Updating Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM beserta kontak yang dapat diakses dalam Data HAM.

8) Mengenai masalah akses layanan Data HAM, akan dilakukan penjajakan kerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas terkait pemanfaatan Data HAM.

b. Terkait layanan Perpustakaan:

1) Perbaikan akses dan peningkatan website Perpustakaan Komnas HAM dengan melibatkan Biro Umum.

2) Menginterkoneksi antara Perpustakaan Digital dengan Data HAM.

3) Terkait sarana dan prasara perpustakaan, akan diusulkan kepada Biro Umum.

c. Terkait pembaruan informasi dalam konten-konten yang dihasilkan oleh Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama serta akan dilakukan pengemasan metode kampanye secara relevan dan mutakhir.

d. Pemanfaatan platform yang sudah tersedia dan pemilahan terhadap publikasi dan pemilahan terhadap publikasi Komnas HAM yang sudah terdigitalisasi.

e. Tetap melibatkan target audience penyuluhan tidak terbatas pada kampus.

f. Mengembangkan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan inklusif.

g. Pelibatan promosi literasi HAM dengan melibatkan lembaga HAM akan diusulkan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk mendapatkan atensi dari Komisioner.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas), maka Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen untuk :

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam reviu standar layanan publik.

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PELAYANAN PERPUSTAKAAN, PENYULUHAN HAM DAN DATA HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMNAS HAM

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 Juli 2025) pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perpustakaan, Penyuluhan HAM dan Data HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.Identifikasi MasalahUsulan Rekomendasi PerbaikanRencana Tindak Lanjut & Jangka Waktu Penyelesaian
minimnya pelibatan stakeholder penyusun Data HAM dalampelayanan Data HAM bersama dengan kontributor Data HAM
pembaharuanini belum menunjukkankomunikasi2. Pengemasan metode kampanye secara relevan dan
kebutuhan satu sama lain 2. Pembaharuan konten terkait(berkaitan dengan hasil rapat koordinasi berkala)
4.Perpustakaan Nasional agar koleksi perpustakaan dapat diakses secara online2. Menginterkoneksi antara Perpustakaan Digital dengan
1penyebarluasan wawasan HAM masih terbatas1. Memperluas kerjasama penyebarluasan wawasan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar lokus penyuluhan tidak hanya menyasar pada1. Tetap melibatkan target audience penyuluhan tidak terbatas pada kampus 2. Mengembangkan metode
6.Belum ada integrasi antara Data HAM denganpenyebarluasan wawasan HAM dengan metode simulasi 1. Pengembangan layanan Data HAM agar dapat terintegrasiPerlu didiskusikan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk diputuskan dalam Sidang
Website Perpustakaan Komnas HAM tidak dapat diaksesHAM dengan Kementerian/Lembaga lainnya Perbaikan website Perpustakaan Komnas HAM(Desember 2025) Perbaikan akses website Perpustakaan dengan melibatkan
Sarana dan prasarana Perpustakaan yang masihSarana dan prasarana(Oktober 2025) Akan diusulkan kepada Biro Umum Komnas HAM
9.Belum ada informasi terkait data dan kasus yang diterima atauruangan diperluas Penambahan arsip dan data-data kasus yang diterima atau ditangani(Agustus 2025) Penambahan fitur terkait dengan perkembangan kasus atau data dalam Data HAM
10.Pencarian dokumen dengan hasil yang ditampilkan padaMelakukan sinkronisasi antara pencarian dokumen dengan hasil(Juli 2026) Perbaikan query database pada Data HAM
11.berkesinambungan Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM pada website Data HAM belum terupdatekajian yang ditampilkan Memperbaharui data Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM disertai dengan kontak yang dapat(September 2025) Updating Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM beserta kontak yang dapat diakses dalam Data HAM
12.Promosi literasi HAM belum dilakukan secara masifOptimalisasi promosi literasi HAM oleh Komnas HAM dengan melibatkan lembaga HAMDiusulkan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk mendapatkan atensi dari Komisioner
13.Minimnya sosialisasi alur dan tahapan proses pengaduan atasMeningkatkan sosialisasi terkait alur dan tahapan proses pengaduan atasAkan dikirimkan Nota Dinas ke Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal terkait alur
14.layanan Komnas HAM secara keseluruhanlayanan Komnas HAM secara keseluruhandan tahapan layanan Komnas HAM secara keseluruhan (Agustus 2025)
14.Masih minimnya informasi dan konten terkait Pemenuhan Hak AnakMenambahkan konten-konten terkait dengan pemenuhan hak-hak anakMenjajaki peluang kerjasama dengan KPAI terkait pemanfaatan Data HAM (Desember 2025)
15.Aksesibilitas layanan Data HAMMemastikan layanan yang diberikan sudah memperhatikan prinsip inklusivitasMenjajaki peluang kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas terkait pemanfaatan Data HAM (Desember 2025)

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juli 2025 Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Endang Sri Melani

No. NAMANO. HANDPHONETANDA TANGAN
1.Johannes WidjiantoroINSTITUSI Ombudsman Republik Indonesia8157225178
2.Tuti WidiastutiUniversitas Gunadarma047881033441
3.Aldeta OktaviyaniPerhimpunan Bantuan Hukum Indonesia081398966780duk
4.Syahrul BaihaqiForum Keadilan31386980266fre
5.Dyandra Athifa 2ahwa AmaliaPerpustakaan Hukum Daniel S. Lev085156179190ash
6.Tito SianiparHukum Online081676414277.

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Endang Sri Melani

Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penyuluhan,

Hari Reswanto

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal

Senm, 28 jur 2025

Pukul 09.00 - 12.00 N(B

Kegiatan

forum Fonsultasi Publm Biro Dukungan PemajUan HAm.

No.NamaInstansi / JabatanTanda Tangan
1.Endang Srí NelaníKaro Duk- Remajuan HamM
2.Aria Cardra RBiro Umom/ortala44
3Sri ranyBaw unro /oral-
7Puspawati
5.Fei Lubs
6.Muhaman Ariet YKummy Ham/Peryun KH /Penyulwhon
2Musthof. Gord16t4M
8Arief Namadhanpe /wy.
9.Delsy Nikeneonne
10.HariRemautoKH KHMmCOM
11.Zoidra Birru B.KH
12.Anastasia TamaroKH2u4
13.Rasiya MoirauīQ
14Liza YdardaCH
15.ABDUL HARIS SENENDAUAIKomisioner KH1
16.Nur Afifa FauziaKomnas HAMZhhi
17.Walge fno pesk42
18.Htari futri WardartiKomuas HAM.
19. 20.perwonnJA
20.Harcsppdh

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal

Pukul

Senim, 28 Julí 2025

0g.00 -(2.00 W(B

Kegiatan

Forum Konsultasí fubuk

Brro Dukungon Reuajuan Ham.

NamaInstansi / JabatanTanda Tangan
No.C
1. 2.Johaunes Wis Tautoro Sti Usuath HAuggota/ antudsma kku ll / otnbudrma
2. 3.Sti Usuath H tUん winiast+kku ll / otnbudrma UNIV. GUNADANMA
3. 4.tUん winiast+ ALDETA OFTAUIYANIUNIV. GUNADANMA PBHI/Project Officerak
4. 5.Syanrul Boihoa,forum keadilan / surmelisfun
6.yandra AthifaDaniel J lev law lubramy.yv.
7.2anwa Amalia safitriDaniel s lev Law Libraryat
8.Muhammas ryuniDaniel S Lev Law Librarya
9.TITO SIANIPARHUKUMONLINE01.
10.WAGINOK.H.1.
Fn
1
Timestamp Nama Lengkap
7/28/2025 9:25:25Fatwa HidayahInstansi/Lembaga/Unit Kerja Komnas HAM, Biro DukunganDukungan Pemajuan HAM
7/28/2025 9:25:35|Rudy KurniawanBauda KidayanPenegakan HAM Sekretariat Komnas HAM diAgar dapat bersinergi lebih baik
7/28/2025 9:25:42Bernadetta BektiProvinsi Maluku Komnas DisabilitasLebih ditingkatkan lagi Sudah bagus tapi perlu ditingkatkan agar
7/28/2025 9:25:45|Nami Puspita SariAristyawatiSekretariat Komnas HAMlebih bagus lagi.
7/28/2025 9:29:14 SARI MELATISARLMELATIProvinsi Sumatera Barat Sekretariat Komnas HAM di
7/28/2025 9:50:24Novalia Agnes NereNovalia Agnes NereProvinsi Aceh Komnas HAM Perw. Papuakeren
7/28/2025 9:55:03 A4Novalia Agnes NereKomnas HAM Perw. Papua Komnas HAM / Biro Umum /keren Makin maju dan berkembang Yanlik Biro Duk
7/28/2025 9:55:03|Astri 7/28/2025 10:08:20KusmiantoAuTimja Ortala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan baratPemajuan HAM sangat baik dan perlu di tingkatkan sarana dan prasarana pendukung terutama pada setkom di perwakilan, yang dalam hal ini
7/28/2025 10:21:57 Sonya Claudia Siwu7/28/2025 10:21:57 Sonya Claudia SiwuPUSHAM UBAYA (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)sarana dan prasarana pendukung belum memadai (keterbatasan fasilitas) Peningkatan Layanan PUSDAHAMNAS KOMNAS HAM RI dengan koordinasi rutin
7/28/2025 10:24:56|Bemby AgustianBemby AgustianKomisi Perlindungan Anakbersama para kolaborator PUSDAHAMNAS. Sangat bermanfaat
7/28/2025 10:48:35|Nugroho AdipradanaNugroho AdipradanaIndonesia Fakultas Hukum UniversitasSudah baik
7/28/2025 11:14:13Irene C MalauIrene C. MalauKatolik Indonesia Atma Jaya Komnas Disabilitasaksesibilitas bagi seluruh ragam penyandang disabilitas dalam mengakes layananan digital
7/28/2025 11:38:14FeronicaUniversitas Katolik Indonesiamaupun layanan offline komnas HAM Tidak ada saran karena kinerja layanan
7/28/2025 11:58:28|Vanesya YustrianditaVanesya YustrianditaAtma Jayasudah baik
7/28/2025 12:04:53LasfikarmanKomnas HAMSudah bagus untuk layanan publiknya tp ada di beberapa sektor yang perlu di tingkatkan
7/28/2025 12:04:53|LasfikarmanLasfikarmanBiro Umum Setjen Komnas HAMdi beberapa sektor yang perlu di tingkatkan lagi jaya selalu Komnas HAM

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :049/OT.05.00/0.3.4/VII/2025

Jakarta, 22 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yang Terhormat

(Daftar Undangan Terlampir)

di tempat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, partisipasi publik menjadi keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan inklusif. Partisipasi publik tersebut diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, kami mengundang Ibu/Bapak dalam FKP Biro Dukungan Pemajuan HAM yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025

Waktu : pukul 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat

Zoom Meeting : Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Puspa (0812- 1872-323) atau Sdri. Fifa (0812-8787-983). Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Endang Sri Melani

Lampiran Undangan

Nomor :049/OT.05.00/0.3.4/VII/2025

Tanggal : 22 Juli 2025

DAFTAR NAMA UNDANGAN

Yang Terhormat:

1. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

2. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAl)

3. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND)

4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

6. Dekan Fakultas llmu Komunikasi Universitas Gunadarma

7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

8. Ketua Pusham Universitas Surabaya (Ubaya)

9. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI

10. Editor-in-Chief Hukumonline

11. Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev

12. Kepala Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta

13. Kepala Perpustakaan Freedom

14. Syahrul Baihaqi, jurnalis Forum Keadilan

KERANGKA ACUAN KERJA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Forum ini ditujukan untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, serta tindak lanjut perbaikan layanan.

C. Manfaat

1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan dan keburuhan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:

a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

d. mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksaan kebijakan;

e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3. Manfaat FKP khusus bagi publik:

a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;

b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;

c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Peserta Kegiatan

1. Pengelola Perpustakaan Komnas HAM

2. Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)

3. Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)

4. Pengguna Perpustakaan Komnas HAM

5. Pengguna Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)

6. Pengguna Data HAM (Pusdahamnas)

7. Perwakilan dari Lembaga HAM Nasional:

a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

b. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

c. Komisi Nasional Disabilitas (KND)

d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Ahli/praktisi layanan publik

9. Akademisi

10. Mahasiswa

11. Organisasi masyarakat sipil

12. Media massa

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025

Waktu :09.00 - 12.00 WIB

Tempat : Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat

F. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai rujukan dan pertanggungjawaban kegiatan.

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

Nomor :051/OT.05.00/0.3.4/VII/2025

Jakarta, 22 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yang Terhormat

(Daftar Undangan Terlampir)

di tempat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, partisipasi publik menjadi keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan inklusif. Partisipasi publik tersebut diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, kami mengundang Ibu/Bapak dalam FKP Biro Dukungan Pemajuan HAM yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025

Waktu : pukul 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat

Zoom Meeting : Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Puspa (0812- 1872-323). Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,

Endang Sri Melani

DAFTAR NAMA UNDANGAN

Yang Terhormat:

1. Wakil Ketua Bidang Internal

2. Sekretaris Jenderal

3. Kepala Biro Umum

4. Hari Reswanto

5. Eka Christiningsih Tanlain

6. Louvikar Alfan Cahasta

7. Nur Afifa Fauzia

8. Liza Yolanda

9. Feri Lubis

10. M. Arief Yaenudin

11. Utari Putri W.

12. Puspawati

13. Arief Ramadhan

14. Anastasia Tamaro

15. Wahyu Eko Putra

KERANGKA ACUAN KERJA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Forum ini ditujukan untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, serta tindak lanjut perbaikan layanan.

C. Manfaat

1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan dan keburuhan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:

a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

d. mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksaan kebijakan;

e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3. Manfaat FKP khusus bagi publik:

a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;

b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;

c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Peserta Kegiatan

1. Pengelola Perpustakaan Komnas HAM

2. Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)

3. Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)

4. Pengguna Perpustakaan Komnas HAM

5. Pengguna Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)

6. Pengguna Data HAM (Pusdahamnas)

7. Perwakilan dari Lembaga HAM Nasional:

a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

b. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

c. Komisi Nasional Disabilitas (KND)

d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Ahli/praktisi layanan publik

9. Akademisi

10. Mahasiswa

11. Organisasi masyarakat sipil

12. Media massa

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025

Waktu :09.00 - 12.00 WIB

Tempat : Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat

F. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai rujukan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Workplace Nur Afifa Fauzia Rudy Kurniawan FH Unika Atma... Bemby Agusian KPa Nami Puspita Sari 10- Ama Jaya Feronica Nugroho Adipra... Astri Ortala 1H Areh Sari Melas Nere Komnas H... Alfan Cahasta kus kalbar Vanesya Yustriandita Alfan Caharta ut kalbar Detta KND_Irene C Ma... KOMNAS PLEN... 825 69 Kabu Q Search 44 28/07/2025