LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PADA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) TAHUN 2025
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan Manfaat 3. Ruang Lingkup B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 2. Penyelenggara dan Peserta FKP 3. Metode Pelaksanaan FKP 4. Susunan Acara FKP C. HASIL PELAKSANAAN FKP 1. Identifikasi Masalah 2. Analisis 3. Rencana Aksi D. PENUTUP LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir LAMPIRAN III Surat Undangan LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.
Melalui dialog yang konstruktif dengan para pihak, kami berhasil mengidentifikasi berbagai masalah krusial. Isu-isu yang teridentifikasi meliputi perlunya optimalisasi digitalisasi layanan perpustakaan dan perbaikan akses website, minimnya integrasi dan koordinasi rutin terkait Data HAM, serta perlunya pengembangan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan masif.
Pelaksanaan FKP ini adalah wujud nyata dari komitmen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan. Forum ini, yang diselenggarakan pada Senin, 28 Juli 2025, merupakan langkah strategis untuk menciptakan ruang dialog dan diskusi dua arah dengan stakeholders.
Fokus utama dari FKP 2025 adalah mereviu dan mengevaluasi tiga layanan publik inti yang diselenggarakan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM, yaitu: layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas). Tujuan utama FKP adalah mendapatkan masukan, saran, dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, telah berhasil dicapai.
Hasil dari pelaksanaan FKP ini telah dirumuskan menjadi sebuah Rencana Aksi yang konkret. Rencana Aksi ini memuat langkah-langkah strategis, antara lain: pengembangan Data HAM melalui mekanisme berbagi pakai data, rapat koordinasi rutin setiap 3 bulan, perbaikan guery database Data HAM, hingga penjajakan kerja sama dengan KPAl dan Komisi Nasional Disabilitas untuk pemenuhan hak-hak anak dan aksesibilitas layanan.
Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah dihasilkan. Kami meyakini bahwa hasil FKP ini akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM.
Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan penting dan membantu Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam reviu standar layanan publik ke depan.
Jakarta, Oktober 2025
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Endang Sri Melani
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.
Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas) Biro Dukungan Pemajuan HAM, Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
2. Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian serta tindak lanjut perbaikan layanan.
b. Manfaat
1) Secara Umum
Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2) Penyelenggara Pelayanan
a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3) Publik
a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang- Undang Pelayanan Publik;
b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Ruang Lingkup
a. Rancangan kebijakan;
b. Penerapan kebijakan;
c. Dampak kebijakan;
d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan;
e. Permasalahan pelayanan publik.
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
a. Waktu Penyelenggaraan
Hari : Senin
Tanggal : 28 Juli 2025
b. Tempat Pelaksanaan
Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, JI. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat
Zoom Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121.
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
a. Penyelenggara
1) Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
3) Ketua Tim Kerja Penyuluhan
2) Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
4) Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Penelitian
5) Pengelola Perpustakaan Komnas HAM
6) Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
7) Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)
b. Peserta FKP
1) Johannes Widjiantoro (Anggota Ombudsman RI)
2) Siti Uswatun H. (KKU II Ombudsman RI)
3) Tuti Widiastuti (Dekan Universitas Gunadarma)
4) Tito Sianipar (Hukumonline)
5) Sonya Claudia Siwu (Pusham Universitas Surabaya)
6) Irene Christine Malau (Komisi Nasional Disabilitas)
7) Syahrul Baihaqi (Jurnalis Forum Keadilan)
8) Aldeta Oktaviyani (PBHI)
9) Zahwa Amalia Safitri (Daniel S. Lev Law Library)
10) Dyandra Athifa (Daniel S. Lev Law Library)
11) Muhammad Ryuki (Daniel S. Lev Law Library)
12) Bemby Agustian (KPAI)
13) Nugroho Adipradana (Fakultas Katolik Indonesia Atma Jaya)
14) Sekretariat Provinsi Komnas HAM
3. Metode Pelaksanaan FKP
Pelaksanaan FKP dilakukan secara hybrid yaitu secara tatap muka dan online.
4. Susunan Acara FKP
| Jam | Kegiatan | Keterangan |
| 09.00 s.d 09.30 | Registrasi Peserta | |
| 09.30 s.d 09.45 | Sambutan dan Pembukaan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Bapak Abdul Haris Semendawai | Dipandu MC |
| 09.45 s.d 10.15 | Pemaparan oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM | |
| 10.15 s.d 11.00 | Tanggapan | |
| 11.00 s.d 11.30 11.30 s.d 11.45 | Perumusan Berita Acara | |
| 11.30 s.d 11.45 | Pembacaan dan tanda tangan Berita Acara | |
| 11.45 s.d 12.00 | Penutupan | Dipandu MC |
C. HASIL PELAKSANAAN FKP
1. Identifikasi Masalah
a. Belum adanya agenda koordinasi rutin Data HAM serta masih minimnya pelibatan stakeholder penyusun Data HAM dalam memantau dan meningkatkan kualitas layanan.
b. Informasi yang diberikan oleh Komnas HAM dalam konten-konten yang dihasilkan sejauh ini belum menunjukkan pembaharuan.
C. Belum terlihat informasi dan konten-konten yang berkaitan dengan Mitra Komnas HAM.
d. Belum optimalnya digitalisasi serta informasi terkait layanan Perpustakaan Komnas HAM.
e. Metode dan lingkup penyebarluasan wawasan HAM masih terbatas.
f. Belum ada integrasi antara Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya.
Website Perpustakaan Komnas HAM tidak dapat diakses. g.
h. Sarana dan prasarana Perpustakaan masih terbatas.
i. Belum ada informasi terkait data dan kasus yang diterima atau ditangani oleh Komnas HAM.
j. Pencarian dokumen dengan hasil yang ditampilkan pada Data HAM belum berkesinambungan.
k. Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM pada website Data HAM belum terupdate.
I. Promosi literasi HAM belum dilakukan secara masif.
m. Minimnya sosialisasi alur dan tahapan proses pengaduan atas layanan Komnas HAM secara keseluruhan.
n. Masih minimnya informasi dan konten terkait Pemenuhan Hak Anak.
o. Aksesibilitas layanan Data HAM.
2. Analisis
Identifikasi masalah yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan layanan saat ini dengan harapan dan kebutuhan public (stakeholder).
Masalah-masalah ini berpusat pada digitalisasi, aksesibilitas,kualitas konten/informasi, dan koordinasi/keterlibatan stakeholder.
a. Layanan Data HAM: Isu utama pada layanan Data HAM adalah sistem informasi dan tata kelola secara keseluruhan.
b. Kualitas Konten dan Komunikasi: Isu utama dalam konten adalah relevansi, upto-date, dan cakupan tematik.
c. Layanan Perpustakaan: Isu utama pada layanan perpustakaan berpusat pada digitalisasi dan infrastruktur.
d. Layanan Penyuluhan dan Mekanisme Pengaduan Layanan: Isu utama dalam penyuluhan dan pengaduan layanan adalah jangkauan dan kejelasan prosedur.
3. Rencana Aksi
a. Terkait dengan layanan Sistem Informasi Data HAM:
1) Pengembangan Data HAM baik secara sistem maupun tata kelola dengan meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan sistem dan tata kelola.
2) Reviu dan evaluasi penggunaan Data HAM melalui rapat koordinasi rutin berkala (3 – 4 bulan sekali).
3) Menyediakan ruang informasi kegiatan mitra yang dapat diplubikasikan melalui Data HAM (berkaitan dengan hasil rapat koordinasi berkala).
4) Terkait integrasi dengan Data HAM dengan Kementerian/Lembaga atau lembaga HAM lainnya, perlu didiskusikan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna.
5) Akan dilakukan penambahan fitur terkait dengan perkembangan kasus atau data dalam Data HAM.
6) Akan dilakukan perbaikan query database pada Data HAM agar hasil pencarian dokumen yang ditampilkan berkesinambungan.
7) Updating Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM beserta kontak yang dapat diakses dalam Data HAM.
8) Mengenai masalah akses layanan Data HAM, akan dilakukan penjajakan kerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas terkait pemanfaatan Data HAM.
b. Terkait layanan Perpustakaan:
1) Perbaikan akses dan peningkatan website Perpustakaan Komnas HAM dengan melibatkan Biro Umum.
2) Menginterkoneksi antara Perpustakaan Digital dengan Data HAM.
3) Terkait sarana dan prasara perpustakaan, akan diusulkan kepada Biro Umum.
c. Terkait pembaruan informasi dalam konten-konten yang dihasilkan oleh Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama serta akan dilakukan pengemasan metode kampanye secara relevan dan mutakhir.
d. Pemanfaatan platform yang sudah tersedia dan pemilahan terhadap publikasi dan pemilahan terhadap publikasi Komnas HAM yang sudah terdigitalisasi.
e. Tetap melibatkan target audience penyuluhan tidak terbatas pada kampus.
f. Mengembangkan metode penyebarluasan wawasan HAM yang lebih bervariasi dan inklusif.
g. Pelibatan promosi literasi HAM dengan melibatkan lembaga HAM akan diusulkan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk mendapatkan atensi dari Komisioner.
D. PENUTUP
Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusat Data HAM Nasional atau Pusdahamnas), maka Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen untuk :
1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam reviu standar layanan publik.
BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PELAYANAN PERPUSTAKAAN, PENYULUHAN HAM DAN DATA HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMNAS HAM
Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 Juli 2025) pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perpustakaan, Penyuluhan HAM dan Data HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:
| No. | Identifikasi Masalah | Usulan Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut & Jangka Waktu Penyelesaian |
| minimnya pelibatan stakeholder penyusun Data HAM dalam | pelayanan Data HAM bersama dengan kontributor Data HAM | ||
| pembaharuan | ini belum menunjukkan | komunikasi | 2. Pengemasan metode kampanye secara relevan dan |
| kebutuhan satu sama lain 2. Pembaharuan konten terkait | (berkaitan dengan hasil rapat koordinasi berkala) | ||
| 4. | Perpustakaan Nasional agar koleksi perpustakaan dapat diakses secara online | 2. Menginterkoneksi antara Perpustakaan Digital dengan |
| 1 | penyebarluasan wawasan HAM masih terbatas | 1. Memperluas kerjasama penyebarluasan wawasan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar lokus penyuluhan tidak hanya menyasar pada | 1. Tetap melibatkan target audience penyuluhan tidak terbatas pada kampus 2. Mengembangkan metode |
| 6. | Belum ada integrasi antara Data HAM dengan | penyebarluasan wawasan HAM dengan metode simulasi 1. Pengembangan layanan Data HAM agar dapat terintegrasi | Perlu didiskusikan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk diputuskan dalam Sidang |
| Website Perpustakaan Komnas HAM tidak dapat diakses | HAM dengan Kementerian/Lembaga lainnya Perbaikan website Perpustakaan Komnas HAM | (Desember 2025) Perbaikan akses website Perpustakaan dengan melibatkan | |
| Sarana dan prasarana Perpustakaan yang masih | Sarana dan prasarana | (Oktober 2025) Akan diusulkan kepada Biro Umum Komnas HAM | |
| 9. | Belum ada informasi terkait data dan kasus yang diterima atau | ruangan diperluas Penambahan arsip dan data-data kasus yang diterima atau ditangani | (Agustus 2025) Penambahan fitur terkait dengan perkembangan kasus atau data dalam Data HAM |
| 10. | Pencarian dokumen dengan hasil yang ditampilkan pada | Melakukan sinkronisasi antara pencarian dokumen dengan hasil | (Juli 2026) Perbaikan query database pada Data HAM |
| 11. | berkesinambungan Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM pada website Data HAM belum terupdate | kajian yang ditampilkan Memperbaharui data Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM disertai dengan kontak yang dapat | (September 2025) Updating Komunitas Pegiat HAM dan Lembaga HAM beserta kontak yang dapat diakses dalam Data HAM |
| 12. | Promosi literasi HAM belum dilakukan secara masif | Optimalisasi promosi literasi HAM oleh Komnas HAM dengan melibatkan lembaga HAM | Diusulkan dalam Rapat Subkomisi Pemajuan HAM untuk mendapatkan atensi dari Komisioner |
| 13. | Minimnya sosialisasi alur dan tahapan proses pengaduan atas | Meningkatkan sosialisasi terkait alur dan tahapan proses pengaduan atas | Akan dikirimkan Nota Dinas ke Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal terkait alur |
| 14. | layanan Komnas HAM secara keseluruhan | layanan Komnas HAM secara keseluruhan | dan tahapan layanan Komnas HAM secara keseluruhan (Agustus 2025) |
| 14. | Masih minimnya informasi dan konten terkait Pemenuhan Hak Anak | Menambahkan konten-konten terkait dengan pemenuhan hak-hak anak | Menjajaki peluang kerjasama dengan KPAI terkait pemanfaatan Data HAM (Desember 2025) |
| 15. | Aksesibilitas layanan Data HAM | Memastikan layanan yang diberikan sudah memperhatikan prinsip inklusivitas | Menjajaki peluang kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas terkait pemanfaatan Data HAM (Desember 2025) |
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 Juli 2025 Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Endang Sri Melani
| No. NAMA | NO. HANDPHONE | TANDA TANGAN | ||
| 1. | Johannes Widjiantoro | INSTITUSI Ombudsman Republik Indonesia | 8157225178 | |
| 2. | Tuti Widiastuti | Universitas Gunadarma | 047881033441 | |
| 3. | Aldeta Oktaviyani | Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia | 081398966780 | duk |
| 4. | Syahrul Baihaqi | Forum Keadilan | 31386980266 | fre |
| 5. | Dyandra Athifa 2ahwa Amalia | Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev | 085156179190 | ash |
| 6. | Tito Sianipar | Hukum Online | 0816764142 | 77. |
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,
Endang Sri Melani
Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penyuluhan,
Hari Reswanto
DAFTAR HADIR
Hari/ Tanggal
Senm, 28 jur 2025
Pukul 09.00 - 12.00 N(B
Kegiatan
forum Fonsultasi Publm Biro Dukungan PemajUan HAm.
| No. | Nama | Instansi / Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Endang Srí Nelaní | Karo Duk- Remajuan Ham | M |
| 2. | Aria Cardra R | Biro Umom/ortala | 44 |
| 3 | Sri rany | Baw unro /oral- | |
| 7 | Puspawati | ||
| 5. | Fei Lubs | ||
| 6. | Muhaman Ariet Y | Kummy Ham/Peryun KH /Penyulwhon | |
| 2 | Musthof. Gord | 16t4 | M |
| 8 | Arief Namadhan | pe /wy. | |
| 9. | Delsy Nike | neonne | |
| 10. | HariRemauto | KH KH | MmCOM |
| 11. | Zoidra Birru B. | KH | |
| 12. | Anastasia Tamaro | KH | 2u4 |
| 13. | Rasiya Moira | uī | Q |
| 14 | Liza Ydarda | CH | |
| 15. | ABDUL HARIS SENENDAUAI | Komisioner KH | 1 |
| 16. | Nur Afifa Fauzia | Komnas HAM | Zhhi |
| 17. | Walge fno pes | k4 | 2 |
| 18. | Htari futri Wardarti | Komuas HAM | . |
| 19. 20. | perwonn | JA | |
| 20. | Harcs | pp | dh |
DAFTAR HADIR
Hari/ Tanggal
Pukul
Senim, 28 Julí 2025
0g.00 -(2.00 W(B
Kegiatan
Forum Konsultasí fubuk
Brro Dukungon Reuajuan Ham.
| Nama | Instansi / Jabatan | Tanda Tangan | |
| No. | C | ||
| 1. 2. | Johaunes Wis Tautoro Sti Usuath H | Auggota/ antudsma kku ll / otnbudrma | |
| 2. 3. | Sti Usuath H tUん winiast+ | kku ll / otnbudrma UNIV. GUNADANMA | |
| 3. 4. | tUん winiast+ ALDETA OFTAUIYANI | UNIV. GUNADANMA PBHI/Project Officer | ak |
| 4. 5. | Syanrul Boihoa, | forum keadilan / surmelis | fun |
| 6. | yandra Athifa | Daniel J lev law lubramy. | yv. |
| 7. | 2anwa Amalia safitri | Daniel s lev Law Library | at |
| 8. | Muhammas ryuni | Daniel S Lev Law Library | a |
| 9. | TITO SIANIPAR | HUKUMONLINE | 01. |
| 10. | WAGINO | K.H. | 1. |
| F | n | ||
| 1 | |||
| Timestamp Nama Lengkap | |||
| 7/28/2025 9:25:25Fatwa Hidayah | Instansi/Lembaga/Unit Kerja Komnas HAM, Biro Dukungan | Dukungan Pemajuan HAM | |
| 7/28/2025 9:25:35|Rudy Kurniawan | Bauda Kidayan | Penegakan HAM Sekretariat Komnas HAM di | Agar dapat bersinergi lebih baik |
| 7/28/2025 9:25:42 | Bernadetta Bekti | Provinsi Maluku Komnas Disabilitas | Lebih ditingkatkan lagi Sudah bagus tapi perlu ditingkatkan agar |
| 7/28/2025 9:25:45|Nami Puspita Sari | Aristyawati | Sekretariat Komnas HAM | lebih bagus lagi. |
| 7/28/2025 9:29:14 SARI MELATI | SARLMELATI | Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Komnas HAM di | |
| 7/28/2025 9:50:24Novalia Agnes Nere | Novalia Agnes Nere | Provinsi Aceh Komnas HAM Perw. Papua | keren |
| 7/28/2025 9:55:03 A | 4Novalia Agnes Nere | Komnas HAM Perw. Papua Komnas HAM / Biro Umum / | keren Makin maju dan berkembang Yanlik Biro Duk |
| 7/28/2025 9:55:03|Astri 7/28/2025 10:08:20Kusmianto | Au | Timja Ortala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan barat | Pemajuan HAM sangat baik dan perlu di tingkatkan sarana dan prasarana pendukung terutama pada setkom di perwakilan, yang dalam hal ini |
| 7/28/2025 10:21:57 Sonya Claudia Siwu | 7/28/2025 10:21:57 Sonya Claudia Siwu | PUSHAM UBAYA (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya) | sarana dan prasarana pendukung belum memadai (keterbatasan fasilitas) Peningkatan Layanan PUSDAHAMNAS KOMNAS HAM RI dengan koordinasi rutin |
| 7/28/2025 10:24:56|Bemby Agustian | Bemby Agustian | Komisi Perlindungan Anak | bersama para kolaborator PUSDAHAMNAS. Sangat bermanfaat |
| 7/28/2025 10:48:35|Nugroho Adipradana | Nugroho Adipradana | Indonesia Fakultas Hukum Universitas | Sudah baik |
| 7/28/2025 11:14:13Irene C Malau | Irene C. Malau | Katolik Indonesia Atma Jaya Komnas Disabilitas | aksesibilitas bagi seluruh ragam penyandang disabilitas dalam mengakes layananan digital |
| 7/28/2025 11:38:14Feronica | Universitas Katolik Indonesia | maupun layanan offline komnas HAM Tidak ada saran karena kinerja layanan | |
| 7/28/2025 11:58:28|Vanesya Yustriandita | Vanesya Yustriandita | Atma Jaya | sudah baik |
| 7/28/2025 12:04:53 | Lasfikarman | Komnas HAM | Sudah bagus untuk layanan publiknya tp ada di beberapa sektor yang perlu di tingkatkan |
| 7/28/2025 12:04:53|Lasfikarman | Lasfikarman | Biro Umum Setjen Komnas HAM | di beberapa sektor yang perlu di tingkatkan lagi jaya selalu Komnas HAM |
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor :049/OT.05.00/0.3.4/VII/2025
Jakarta, 22 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Yang Terhormat
(Daftar Undangan Terlampir)
di tempat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM.
Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, partisipasi publik menjadi keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan inklusif. Partisipasi publik tersebut diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, kami mengundang Ibu/Bapak dalam FKP Biro Dukungan Pemajuan HAM yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
Zoom Meeting : Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121
Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Puspa (0812- 1872-323) atau Sdri. Fifa (0812-8787-983). Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, disampaikan terima kasih.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,
Endang Sri Melani
Lampiran Undangan
Nomor :049/OT.05.00/0.3.4/VII/2025
Tanggal : 22 Juli 2025
DAFTAR NAMA UNDANGAN
Yang Terhormat:
1. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
2. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAl)
3. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND)
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
6. Dekan Fakultas llmu Komunikasi Universitas Gunadarma
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
8. Ketua Pusham Universitas Surabaya (Ubaya)
9. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI
10. Editor-in-Chief Hukumonline
11. Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev
12. Kepala Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta
13. Kepala Perpustakaan Freedom
14. Syahrul Baihaqi, jurnalis Forum Keadilan
KERANGKA ACUAN KERJA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.
Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.
Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Forum ini ditujukan untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
B. Tujuan
Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, serta tindak lanjut perbaikan layanan.
C. Manfaat
1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan dan keburuhan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d. mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksaan kebijakan;
e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3. Manfaat FKP khusus bagi publik:
a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
D. Peserta Kegiatan
1. Pengelola Perpustakaan Komnas HAM
2. Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
3. Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)
4. Pengguna Perpustakaan Komnas HAM
5. Pengguna Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
6. Pengguna Data HAM (Pusdahamnas)
7. Perwakilan dari Lembaga HAM Nasional:
a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
b. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
c. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Ahli/praktisi layanan publik
9. Akademisi
10. Mahasiswa
11. Organisasi masyarakat sipil
12. Media massa
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu :09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat
F. Penutup
Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai rujukan dan pertanggungjawaban kegiatan.
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
Nomor :051/OT.05.00/0.3.4/VII/2025
Jakarta, 22 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Yang Terhormat
(Daftar Undangan Terlampir)
di tempat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM.
Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, partisipasi publik menjadi keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan inklusif. Partisipasi publik tersebut diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, kami mengundang Ibu/Bapak dalam FKP Biro Dukungan Pemajuan HAM yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 1.1 Kantor Komnas HAM Menteng Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
Zoom Meeting : Meeting ID: 938 5379 5252 Passcode: 260121
Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Puspa (0812- 1872-323). Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, disampaikan terima kasih.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM,
Endang Sri Melani
DAFTAR NAMA UNDANGAN
Yang Terhormat:
1. Wakil Ketua Bidang Internal
2. Sekretaris Jenderal
3. Kepala Biro Umum
4. Hari Reswanto
5. Eka Christiningsih Tanlain
6. Louvikar Alfan Cahasta
7. Nur Afifa Fauzia
8. Liza Yolanda
9. Feri Lubis
10. M. Arief Yaenudin
11. Utari Putri W.
12. Puspawati
13. Arief Ramadhan
14. Anastasia Tamaro
15. Wahyu Eko Putra
KERANGKA ACUAN KERJA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.
Komnas HAM juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui unit kerja yang melaksanakan dukungan teknis atas tugas dan fungsi tersebut, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro teknis ini menyelenggarakan layanan publik berupa layanan perpustakaan, penyuluhan HAM dalam bentuk penerimaan kunjungan, dan Data HAM (Pusadahamnas). Layanan-layanan tersebut berbentuk layanan tatap muka maupun digital dan perlu diselenggarakan secara akuntabel, cepat dan mudah.
Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara layanan publik. Forum ini ditujukan untuk memperoleh masukan, saran, dan perspektif masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
B. Tujuan
Tujuan dilakukan FKP adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan perspektif masyarakat sebagai dasar perumusan rekomendasi dan target penyelesaian, serta tindak lanjut perbaikan layanan.
C. Manfaat
1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan dan keburuhan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d. mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksaan kebijakan;
e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3. Manfaat FKP khusus bagi publik:
a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
D. Peserta Kegiatan
1. Pengelola Perpustakaan Komnas HAM
2. Pengelola Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
3. Pengelola Data HAM (Pusdahamnas)
4. Pengguna Perpustakaan Komnas HAM
5. Pengguna Layanan Penyuluhan HAM (Kunjungan)
6. Pengguna Data HAM (Pusdahamnas)
7. Perwakilan dari Lembaga HAM Nasional:
a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
b. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
c. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Ahli/praktisi layanan publik
9. Akademisi
10. Mahasiswa
11. Organisasi masyarakat sipil
12. Media massa
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu :09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang 1.1 Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b Menteng, Jakarta Pusat
F. Penutup
Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai rujukan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Workplace Nur Afifa Fauzia Rudy Kurniawan FH Unika Atma... Bemby Agusian KPa Nami Puspita Sari 10- Ama Jaya Feronica Nugroho Adipra... Astri Ortala 1H Areh Sari Melas Nere Komnas H... Alfan Cahasta kus kalbar Vanesya Yustriandita Alfan Caharta ut kalbar Detta KND_Irene C Ma... KOMNAS PLEN... 825 69 Kabu Q Search 44 28/07/2025