Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Biro Dukungan Penegakan HAM

25 halaman · 25 halaman diproses dengan OCR · 24.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Laporan Pelaksanaan FORUM KONSULTASI PUBLIK
  2. KATA PENGANTAR
  3. DAFTAR ISI
  4. DAFTAR TABEL
  5. DAFTAR GAMBAR
  6. A. PENDAHULUAN
  7. 1. Latar Belakang
  8. 2. Tujuan dan Manfaat
  9. 2) Penyelenggara Layanan
  10. 3) Publik
  11. 3. Ruang Lingkup
  12. B. METODE PELAKSANAAN FKP
  13. 1. Waktu dan Pelaksanaan
  14. 2. Penyelenggara dan Peserta FKP
  15. 3. Metode Pelaksanaan FKP
  16. 4. Susunan Acara FKP
  17. C. HASIL PELAKSANAAN FKP
  18. 1. Identifikasi Masalah
  19. 2. Analisis
  20. 3. Rencana Aksi
  21. D. PENUTUP
  22. LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir
  23. Gambar 2.1 Salinan Daftar Hadir

Laporan Pelaksanaan FORUM KONSULTASI PUBLIK

Biro Dukungan Penegakan HAM

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Biro Dukungan Penegakan HAM dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 ini. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pada pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Laporan ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun perbaikan pelayanan publik di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM

Imelda I. Saragih, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI..... ...ii DAFTAR TABEL... .... iii DAFTAR GAMBAR ...iv 1 A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan Manfaat 2 3. Ruang Lingkup 3 B. METODE PELAKSANAAN FKP 4 1. Waktu dan Pelaksanaan 4 2. Penyelenggara dan Peserta FKP 4 4 3. Metode Pelaksanaan FKP 4. Susunan Acara FKP 5 C. HASIL PELAKSANAAN FKP .6 1. Identifikasi Masalah 6 2. Analisis. .6 3. Rencana Aksi 7 D. PENUTUP 10 LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangar 11 LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir. 16 LAMPIRAN III Surat Undangan . 18 LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Konsultasi oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan ..... 1 Tabel 2.4 Susunan Acara FKP ……5 Tabel 3.3 Rencana Aksi .7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Berita Acara yang Ditandatangani. …11 Gambar 2.1 Salinan Daftar Hadir. ….16 Gambar 3.1 Surat Undangan. .…18 Gambar 4.1 Dokumentasi Kegiatan. ...20

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Sebagai pelaksana tugas dukungan teknis dan administrasi bagi Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM mengemban fungsi sentral dalam menindaklanjuti kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditangani secara proaktif. Hal itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2024, Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM melakukan penanganan kasus sebanyak 3.081 perkara. Dari jumlah tersebut, 2.625 perkara ditindaklanjuti oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan sebagai perkara dugaan pelanggaran HAM, sementara 374 perkara ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, serta 82 perkara ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Mediasi. Selain itu, Komnas HAM juga menerima 1.548 layanan konsultasi yang diterima dari berbagai kanal pengaduan yang tersedia, diantaranya melalui surat menyurat (Pos), surat elektronik/surel (email), aplikasi WhatsApp, pengaduan daring/website, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) sebagaimana Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan.

Data tersebut mencerminkan bahwa Komnas HAM terus berupaya memperkuat perannya sebagai penyelenggara layanan publik yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Data konsultasi tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Konsultasi oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan

No.Jenis KonsultasiJumlah
1Datang Langsung567
2Aplikasi Perpesanan Online515
3Telepon235
4Surel116
5Audiensi Pengaduan115
TotalTotal1.548

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelibatan masyarakat secara aktif dalam meningkatkan layanan melalui dialog partisipatif antara penyelenggara dan pengguna layanan.

FKP sebagai wadah bagi masyarakat terlibat secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan mengontrol pelaksanaan pelayanan publik. Melalui diskusi, Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan feedback atau masukan berharga dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dan penanganan aduan. Selain itu, forum ini menjadi wadah koordinasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah serta mengevaluasi secara partisipatif kebijakan yang sudah diterapkan termasuk di dalamnya rancangan, penerapan, dampak dan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan FKP, sejumlah hal menjadi fokus pembahasan, antara lain:

(1) identifikasi permasalahan;

(2) perumusan solusi dan langkah tindak lanjut yang dapat diambil;

(3) evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan; dan

(4) aspek-aspek relevan lainnya.

Penerima manfaat dari pelaksanaan FKP ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) pihak:

Internal yaitu Komnas HAM dan khususnya Tim Kerja di Biro Dukungan Penegakan HAM;

Eksternal selaku stakeholders yaitu masyarakat pengadu/korban, pendamping masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang menjadi pihak teradu, kementerian/lembaga terkait, para pemangku kebijakan, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1. Merekam masukan dan saran dari masyarakat sebagai acuan penguatan kualitas pelayanan publik;

2. Memberikan masukan untuk standar pelayanan publik yang dimiliki oleh Komnas HAM.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Secara umum, Forum Konsultasi Publik memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM melalui terbangunnya budaya partisipasi dan keterbukaan antara penyelenggara dan pengguna layanan. Kegiatan ini memperkuat mekanisme evaluasi keberlanjutan terhadap standar dan tata kelola pelayanan pengaduan pelanggaran HAM, sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan layanan.

2) Penyelenggara Layanan

a) memperoleh umpan balik secara langsung dari masyarakat mengenai kualitas layanan dan kendala yang dihadapi.

b) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.

c) menjadi sarana refleksi dan evaluasi internal terhadap standar operasional, alur pengaduan dan penangana kasus.

d) meningkatkan citra dan kepercyaan publik terhadap kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai pelaksana pelayanan publik di Komnas HAM.

3) Publik

a) meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik di bidang hak asasi manusia.

b) memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam proses perbaikan layanan.

c) menumbuhkan rasa kepercayaan publik kepada Komnas HAM sebagai penyelenggara layanan publik.

d) mendorong kesadaran publik akan pentingnya mekanisme pengaduan dan peran Komnas HAM dalam penegakan hak asasi manusia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan FKP mencakup serangkaian pembahasan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM. Kegiatan ini meliputi diskusi mengenai Standar Pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang di sampaikan oleh narasumber, tindak lanjut atas hasil dan rekomendasi dari penyelenggaraan FKP 2024, serta pemaparan mengenai Standar Pelayanan Publik Komnas HAM yang di tetapkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan konstruktif dari peserta terkait penyempurnaan Standar Pelayanan Publik dan penguatan penyelenggaraan pelayanan publik Komnas HAM tahun 2025, sehingga tercipta layanan yang semakin partisipatif, responsif dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

B. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari/Tanggal : Senin,19 Mei 2025

Waktu :09.00 - 13.00 WIB

b. Tempat Pelaksanaan : Ruang Asmara Nababan Lt 1 Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara : Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM.

b. Peserta

1) Ombudsman RI.

2) Kementerian PAN-RB.

3) Komisi Nasional Disabilitas.

4) Arsip Nasional Republik Indonesia.

5) BPS Kanwil DKI Jakarta.

6) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

7) Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta.

8) Solidaritas Perempuan.

9) Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

10) LBH Masyarakat.

11) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

13) Kompas.com

14) Tempo.

15) Antara News.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara hybrid yaitu secara tatap muka dan online. FKP diselenggarakan dengan cara komunikasi dua arah, antara Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dengan masyarakat selaku pengguna layanan, dengan tujuan untuk memperoleh perspektif masyarakat serta merumuskan solusi yang mampu untuk dilakukan guna perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Dukungan Penegakan HAM. Selain masyarakat, FKP juga melibatkan stakeholders yang menjadi mitra kerja Komnas HAM dan telah memiliki standar pelayanan seperti Ombudsman RI, Biro ORB DKI Jakarta, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PANRB, serta rekan media (Tempo, Kompas, Antara).

Pembahasan dilakukan pada khususnya mengenai identifikasi pokok-pokok penting dalam perbaikan dan penyesuaian terhadap standar pelayanan publik yang telah dibentuk melalui Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta mengenai tindak lanjut penyelenggaraan FKP 2024. Berkenaan dengan itu, juga dibahas mengenai masukan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Komnas HAM tahun 2025.

4. Susunan Acara FKP

Tabel 2.4. Susunan Acara FKP

WaktuKegiatanKeterangan
09.00 - 09.15Pembukaan oleh: 1. Komisioner PengaduanPanitia
09.15 - 10.15Pemaparan Narasumber Sesi Diskusi untuk 3 PertanyaanDra. Nana Yuliana, MA, MSi, PhD.
10.15 - 10.35Pemaparan terkait: 1. Standar Pelayanan Publik Komnas HAM; 2. Tindak lanjut Berita Acara FKP 2024.1. Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana; 2. Biro Dukungan Penegakan HAM.
10.35 - 10.45Penyampaian Tanggapan peserta diskusi dari Kementerian/Lembaga/NGONarasumber
10.45 - 11.30Sesi DiskusiNarasumber
11.30 - 12.15Penyusunan Rencana AksiPanitia
12.15 - 12.45Penandatanganan Berita Acara FKPPanitia
12.45 - 13.00PenutupanKepala Biro Dukungan Penegakan HAM

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Aplikasi DUHAM Online yang belum memiliki chatbot, yaitu fitur otomatis yang dapat membantu pengguna mendapatkan informasi secara cepat. Selain itu, juga perlu dibuatkan versi bahasa inggris, dan tidak dapat diunduh di Luar Negeri, serta penguatan aksesibilitas DUHAM Online di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar);

Data Aduan kurang informatif karena belum menampilkan trend aduan atau isu tematik tertentu;

Belum adanya Call Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM;

Terdapat aduan di kanal SP4N Lapor! yang belum mendapat tanggapan mengingat sudah ada Surat Keputusan Penugasan Pengelola aduan SP4N LAPOR! di Komnas HAM;

Ada ketidaksesuaian dalam Standar Pelayanan yang dimiliki oleh Komnas HAM terkait dengan sistematika Standar Pelayanan dan terdapat layanan lainnya yang belum memiliki standar Pelayanan;

Belum adanya pemberian penghargaan khusus untuk pegiat HAM;

Belum adanya sosialisasi HAM dan peliputan media berdimensi HAM;

Kurangnya komunikasi aktif dan pemanfaatan media sosial untuk melakukan publikasi/promosi kiprah/kasus/isu aktual;

Perlu adanya penguatan mekanisme rujukan/referral mechanism;

Perlu adanya penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dIl.

2. Analisis

Pelaksanaan FKP menunjukan komitmen Biro Dukungan Penegakan HAM dalam memperkuat kualitas layanan publik dan memastikan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perbaikan penyelenggaraan Tayanan. Berdasarkan hasil pembahasan, sejumlah tantangan teridentifikasi, antara lain keterbatasan fitur dan aksesibilitas pada aplikasi DUHAM Online, kurangnya keteserdiaan data aduan yang informatif, belum optimalnya sistem Call Center dan pengelolaan kanal SP4N Lapor!. Selain itu, minimnya publikasi bermuatan HAM, belum adanya mekanisme penghargaan bagi pegiat HAM, serta perlunya penguatan komunikasi publik dan kolaborasi lintas lembaga menjadi perhatian utama. Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya langkah strategis dan inovatif, baik dalam aspek teknologi informasi, kebijakan internal, maupun kemitraan eksternal, agar pelayanan publik Komnas HAM dapat semakin responsif, transparan, dan inklusif dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa FKP perlu di laksanakan secara berkala untuk menjaga kesinambungan evaluasi dan mempercepat tindak lanjut atas masukan masyarakat.

3. Rencana Aksi

Tabel 3.3 Rencana Aksi

Tabel 3.3 Rencana Aksi
NoIdentifikasi MasalahUsulan Rekomendasi PerbaikanJangka Waktu Penyelesaian
1Aplikasi DUHAM Online yang belum memiliki chatbot, perlu dibuatkan versi bahasa inggris, dan tidak dapat diunduh di Luar Negeri, serta penguatan aksesibilitas DUHAM Online di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)Perlu pengembangan dan perbaikan untuk aplikasi DUHAM Online khususnya penambahan fitur yakni chatbot, Aksesibilitas aplikasi DUHAM Online sampai luar negeri dan wilayah 3T, serta penggunaan Bahasa Inggris pada Aplikasi DUHAM Online.Desember 2025, dengan detail kegiatan: Asesmen kebutuhan; Pengajuan TIK Kementerian dan Komdigi; Melakukan pengembangan perbaikan Online rekomendasi Kementerian dan Komdigi.clearance kepada PANRB dan DUHAM sesuai PANRB
2Data Aduan kurang informatif karena belum menampilkan trend aduan atau isu tematik tertentu.Adanya publikasi rutin terkait data aduan dengan tema tertentu; Mendorong data aduan sebagai data prioritas yang dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan kebijakan.Desember 2025, dengan detail kegiatan: Publikasi data dengan tema tertentu dilaksanakan rutin; Mencantumkan klasifikasi dalam publikasi data periodik HAM; Koordinasi PPID Komnas HAM terkait Data Periodik HAM.akan secara pengadu dengan
3Belum adanya Call Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM.Mendorong Call pembentukan Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM, dengan melakukan koordinasi Telkom dengan Indonesia untuk membentuk Call Center.Juni 2025, mengirimkan Nota Dinas Kepada Biro Umum untuk asesmen kebutuhan Call di Center Komnas HAM.dengan
NoIdentifikasi MasalahUsulan RekomendasikomendasiJangka Waktu
4Terdapat aduan di kanal SP4N Lapor! yang belum mendapat tanggapan mengingat sudah ada SuratTerdapat aduan di kanal SP4N Lapor! yang belum Petugas tanggapan Dukungan sudah ada HAM Keputusan PengelolaPerbaikan Koordinasi rutin antara di Penegakan dengan admin instansi dan KementerianPenyelesaian Koordinasi akan mulai Biro dilaksanakan pada Juni 2025.
5Penugasan aduan SP4N LAPOR! di Komnas HAM. Ada ketidaksesuaian dalam Standar Pelayanan yang dimiliki oleh Komnas HAM terkait dengan sistematika Standar Pelayanan dan terdapat layanan lainnya yang belum memiliki standar Pelayanan.lanjut aduan di SP4N LAPOR! Mendorong dilakukannya perbaikan dengan Pelayanan Standar HAM; Mendorong Umum cq. Tim Kerja Ortala melakukan ulangPANRB untuk tindak Standar Komnas Biro untuk asesmen terhadapJuni 2025, dengan mengirimkan Nota Dinas ke Biro Umum.
6Belum adanya pemberian khusus penghargaan untuk pegiat HAM.Komnas HAM. Mendorong khusus penyelenggaraan pemberian penghargaan khusus kepada pegiat HAM.diselenggarakanJuni 2025, dengan Nota Dinas kepada Anggota Komnas HAM.
7Belum adanya sosialisasi HAM dan peliputan media berdimensi HAM.HAM. Menyelenggarakan FGD/diskusi terkait tata cara pengaduan HAM; Mendorong kolaborasi dengan Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama untuk penyelenggaraanterkait Dinas dan Hubungan Biro untukJuni 2025, dengan Nota Dinas kepada Biro Dukungan Pemajuan HAM Biro dan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
8Kurangnya komunikasi aktif dan pemanfaatan media sosial untuk melakukan publikasi/ promosi kiprah/ kasus/ isu aktual.Mendorong Tim Media Sosial untuk promosi dan publikasi terkait Kegiatan Komnas HAM yang lebih Intens.HubunganJuni 2025, melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
NoIdentifikasi MasalahUsulan Rekomendasi PerbaikanJangka Waktu Penyelesaian
Perlu adanya penguatan mekanisme rujukan/ referral mechanism.Mendorong Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama untuk melakukan penjajakan MoU dan perumusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga dan Kementerian terkait untuk mekanisme rujukan.Juni 2025, melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
10Perlu adanya penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dll.Mendorong Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama, serta Biro Dukungan Pemajuan untuk penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dan lain- lain.Juni 2025, melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama, serta Biro Dukungan Pemajuan HAM.

D. PENUTUP

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Komnas HAM pada Biro Dukungan Penegakan HAM merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. FKP menjadi ruang dialog antara Komnas HAM sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan untuk menjaring masukan, pengalaman, dan saran guna evaluasi serta penyempurnaan layanan, termasuk penyesuaian terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 14 Tahun 2024.

FKP yang telah dilaksanakan Komnas HAM sebagai wadah bagi masyarakat terlibat secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan mengontrol pelaksanaan pelayanan publik. Melalui diskusi, Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan feedback atau masukan berharga dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dan penanganan aduan. Selain itu, forum ini menjadi wadah koordinasi antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah serta mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan termasuk di dalamnya rancangan, penerapan, dampak dan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelayanan publik. Dalam forum ini, diidentifikasikan berbagai isu penting seperti pengembangan aplikasi DUHAM Online, peningkatan kualitas data aduan, pembentukan call center, penguatan pengelolaan SP4N LAPOR!, perbaikan standar pelayanan, penghargaan untuk pegiat HAM, pelatihan peliputan media berbasis HAM, promosi aktif melalui media sosial, penguatan mekanisme rujukan, serta peningkatan literasi HAM melalui kerja sama kelembagaan. Seluruh rekomendasi ditargetkan selesai paling lambat Juni hingga Desember 2025 melalui koordinasi, asesmen, dan tindak lanjut lintas unit. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Ombudsman RI, Biro ORB DKI Jakarta, DPMPTSP, Kementerian PANRB, serta media massa, guna memastikan proses yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam forum FKP, diidentifikasikan berbagai isu penting seperti pengembangan aplikasi DUHAM Online, peningkatan kualitas data aduan, pembentukan call center, penguatan pengelolaan SP4N LAPOR!, perbaikan standar pelayanan, penghargaan untuk pegiat HAM, pelatihan peliputan media berbasis HAM, promosi aktif melalui media sosial, penguatan mekanisme rujukan, serta peningkatan literasi HAM melalui kerja sama kelembagaan. Seluruh rekomendasi ditargetkan selesai paling lambat Juni hingga Desember 2025 melalui koordinasi, asesmen, dan tindak lanjut lintas unit.

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM (DPH) KOMNAS HAM TAHUN 2025 Nomor:124/PL.01.02/0.3.3/V/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan Belas Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 Mei 2025) pukul 12.15 WIB bertempat di ruang Asmara Nababan Lantai 1 Komnas HAM telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No Identifikasi MasalahUsutanBerdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut: Usulan RekomendasiJangka Waktu
1.Aplikasi DUHAM Online yang belum memiliki chatbot, perlu dibuatkan versi bahasa inggris, dan tidak dapat diunduh di Luar Negeri, serta penguatan aksesibilitas DUHAM Online di wilayahPerbaikan Perlu pengembangan dan perbaikan untuk aplikasi DUHAM Online khususnya penambahan fitur yakni chatbot, Aksesibilitas aplikasi DUHAM Online sampai luar negeri dan wilayahPenyelesaian Desember 2025: 1. Asesmen kebutuhan 2. Pengajuan clearance TIK kepada Kemen PANRB dan Komdigi. 3. melakukan pengembangan dan perbaikan DUHAM
2.Data Aduan kurang informatif karena belum menampilkan trend aduan atau isu tematik tertantu.Adanya publikasi rutin terkait data aduan dengan tema tertentu. Mendorong data aduan sebagai data prioritas yang dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan kebijakan.rekomendasi Kemen PANRB dan Komdigi Desember 2025: 1. Publikasi data dengan tema tertentu akan dilaksanakan secara rutin. 2. Mencantumkan klasifikasi pengadu dalam publikasi data
NoIdentifikasi MasalahUsulan Rekomendasi PerbaikanJangka Waktu Penyelesaian
3.Belum adanya Call Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM.Mendorong pembentukan Call Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM, dengan melakukan koordinasi dengan Telkom Indonesia untuk membentukan CallJuni 2025, dengan mengirimkan Nota Dinas Kepada Biro Umum untuk asesmen kebutuhan Call Center Komnas HAM.
4.Terdapat aduan di kanal SP4N Lapor! yang belum mendapat tanggapan mengingat sudah ada Surat Keputusan Penugasan Pengelola aduan SP4N LAPOR! di Komnas HAMKoordinasi rutin antara Petugas di Biro Dukungan Penegakan HAM dengan admin instansi dan Kementerian PANRB untuk tindak lanjut aduan di SP4N LAPOR!Koordinasi akan mulai dilaksanakan pada Juni 2025.
Ada ketidaksesuaian dalam Standar Pelayanan yang dimiliki oleh Komnas HAM terkait dengan sistematika Standar Pelayanan dan terdapat layanan lainnya yang belum memiliki standar Pelayanan.1. Mendorong dilakukannya perbaikan Standar Pelayanan Komnas HAM. 2. Mendorong Biro Umum cq. Tim Kerja Ortala untuk melakukan asesmen ulang terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Komnas HAM.Juni 2025, dengan mengirimkan Nota Dinas ke Biro Umum.
NoIdentifikasi MasalahUsulan Rekomendasi PerbaikanJangka Waktu Penyelesaian
penghargaan khusus untuk pegiat HAM.penyelenggaraan pemberian penghargaan khusus kepada pegiat HAM.Juni 2025, dengan Nota Dinas kepada Anggota Komnas HAM.
HAM dan peliputan media berdimensi HAM.FGD/diskusi terkait tata cara pengaduan HAM. 2. Mendorong kolaborasi dengan Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama untuk penyelenggaraan Pelatihan tentang peliputan mediaNota Dinas kepada Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
8.Kurangnya komunikasi aktif dan pemanfaatan media sosial untuk melakukan publikasi/promosiberdimensi HAM. Mendorong Tim Media Sosial untuk promosi dan publikasi terkait Kegiatan Komnas HAM yang lebih Intens.Juni 2025, melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
9.Perlu adanya penguatan mekanisme rujukan/referral mechanismMendorong Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama untuk melakukan penjajakan MoU dan perumusan PKS dengan Lembaga dan Kementerian terkait untuk mekanisme rujukan.Juni 2025, melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
NoIdentifikasi MasalahUsulan Rekomendasi PerbaikanJangka Waktu Penyelesaian
10.Perlu adanya penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dll.Mendorong Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama, serta Biro Dukungan Pemajuan untuk penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dll.Juni 2025, melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama, serta Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholders yang hadir dapat melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama. Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2025

No.NAMA & NO HP*INSTANSI/LEMBAGAJakarta, 19 Mei 2025
1.Nana YulianaSTIA LAN JakartaTANDA TANGAN*
2.Nixon RandyLBH Masyarakat
3.Fath Putra MulyaANTARA News
4.Gregorius B. DjakoPPMAN
5.Dani ATEMPO
6.M RizaBiro ORB Jakarta
7.SyakiaBiro ORB Jakarta
8.Laurencius A.DPMPTSP DKI
8.DPMPTSP DKI
9.A. Ponco A.Kompas
10.Nugroho Eko MOmbdusman RI

*) Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Mengetahui Komisioner PengaduanDisetujui Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Imelda Saragih

*) Penandatangan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

Gambar 2.1 Salinan Daftar Hadir

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp : 021-3925230 Website : www komnasham. go.id

DAFTAR HADIR KEGIATAN

NAMA KEGIATAN TEMPAT KEGIATANDAFTAR HADIR KEGIATAN Forum Konsultasi Publik Dukungan Pelayanan Pengaduan HAM di Lingkungan Biro
TEMPAT KEGIATANDukungan Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ruang Asmara Nababan, Kantor Komnas HAM Lt. 1, Jin. Latuharhary No. 4B, Menteng.
Ruang Asmara Nababan, Kantor Komnas HAM Lt. 1, Jin. Latuharhary No. 4B, Menteng. Jakarta Pusat
19 Mei 2025
NO 1NAMAUNIT KERIA/JABATANTANDA TANGANNo Telp
1Proeniono Ubaid Tanthous tmomisioner Peneadtionmaril cena imemal
2Nana YuianaSTiA LAN
3Nixon RandyPengaca Pblik
。 Fath Rutra MulynWartoun/ANTARA
5GREAOMUs B. DrArOPPMAN
6Nugrdo Ewo MOumbudrman
7Jorna Aman DamarikKNO/Komisioner
8Ulfah F. RizykNO/Sta Khusus
9lmamtutasa
10Dani Awarztup.
11Syaka.ORB3 Javarth
12M.Ri2ORB sahorta
13A CONCO AKaMPAr
14Laurenuss 4 DPMPTSp DKiDPIMPTSP Di
15Bayn Baminykas wBiro Vooum /ortala
16Roru Agengunv gunadarma
17Argah sri utamipangelola Darta
17Argah sri utamipangelola Darta
18Nisa ArralinaRPMSH/KH
19Avoranti NurArsiparis ahli Muda /kH
20Siska. P. Porba(tumas
211ham Satria ArataHumas
22Si RamyAmali5 s0mm
23Ratna UtamiPK APON Teramal
24Luluk s.r.Anys6 kH
25M. Mahovor FAualus Pagadva
26M.unggul·PPMT
27Arbaabun Ova RDPP
28Fanea HidaranDPP
29Yashiura Mega D.ASeretais
30Riska Afriliani0P9
31Fitr: MursynhlimDYP Kepala Biro
32Imelda SaragihDurungan Pernegatan
33R02D99
34Haris
35Topan
36NaralDPP
37Harry MDPp
38Gracia OumaeiaDP8
39Mopraunul. 5ua89
40Hodil Azis pPSMHAm 108P

Jakarta, 8 Mei 2025

Nomor :106/PL.01.02/0.3.3/V/2025

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Undangan Peserta Aktif Forum Konsultasi Publik Biro Dukungan Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Yang Terhormat,

Bapak/Ibu (Daftar Nama Terlampir)

di Jakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) menerima laporan dan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis dari setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dukungan teknis pelayanan pengaduan HAM dilaksanakan oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan pada Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai garda terdepan penerimaan pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik Komnas HAM sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Komnas HAM perlu untuk terus menguatkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan penguatan ini dapat diselenggarakan melalui diskusi dengan masyarakat sipil, organisasi masyarakat, akademisi dan instansi pemerintah dalam wadah Forum Konsultasi Publik. Aspek penting yang akan dibahas adalah tindak lanjut penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tahun 2024 dan penguatan standar pelayanan publik Komnas HAM.

Mengacu pada hal tersebut, kami mohon kesediaan bapak/ibu berkenan hadir dalam kegiatan diskusi yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal Senin, 19 Mei 2025 Waktu Pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB Tempat Ruang Asmara Nababan Lt 1 Komnas HAM JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Untuk komunikasi dan konfirmasi, dapat menghubungi narahubung Sdr. Arba di nomor telepon 0858-1477-3931, Sdr. Ira di nomor telepon 0878-8411-2920, atau Sdr. Fitri di nomor telepon 0878-8687-0605.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM

elda.Saragih UBLIKIND

Nomor :106/PL.01.02/0.3.3/V/2025

Tanggal : 8 Mei 2025

1. Ketua Ombudsman RI

2. Menteri PAN-RB

3. Ketua Komisi Nasional Disabilitas

4. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

5. Kepala Badan Pusat Statistik

6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta

8. Koordinator Nasional Solidaritas Perempuan

9. Ketua Umum Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

10. Direktur LBH Masyarakat

11. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

13. Kompas.com

14. Tempo

15. Antara News

(*bantuan transportasi disediakan untuk satu orang)

Gambar 4.1 Dokumentasi Kegiatan

FORUM KONSULTASI PUBLIK di BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DRIA NANA YULAA Link Zoom: https:/11nq.com/FKP2025

Tembusan:

1. Ketua Komnas HAM RI

2. Wakil Ketua Komnas HAM RI

3. Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI