Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Tahun 2024
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja atas penggunaan anggaran. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal juga menyusun Laporan Kinerja yang merupakan salah satu laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Lembaga sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM.
Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.
Laporan Kinerja ini berdasarkan pada dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2024.
Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berupaya maksimal hingga terselesaikannya Laporan Kinerja ini sekaligus memastikan ketercapaian kinerja di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Besar harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kinerja Biro Perencanaan dan pengawasan Internal dan juga kualitas kinerja Komnas HAM.
Jakarta, 27 Februari 2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Noviati Listiyasningsih
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI. .ii DAFTAR TABEL . iii DAFTAR GAMBAR.. . iii BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang... B. Struktur Organisasi C. Tugas dan Fungsi. 2 D. Dukungan Sumber Daya Manusia. 3 E. Peran dan Isu Strategis. 4 F. Sistematika Pelaporan ... BAB II PERENCANAAN KINERJA 9 ..9 A. Rencana Strategis. B. Rencana Kerja.... 11 C. Perjanjian Kinerja .. 13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..15 A. CAPAIAN KINERJA .. 15 Sasaran Kegiatan 1. .. 16 Sasaran Kegiatan 2. .30 B. Kinerja Lain-Lain ..34 C. Realisasi Anggaran. .. 38 D. Kendala dan Upaya Perbaikan .39 E. Analisa Efisiensi .. .40 F.Program yang Mendukung Capaian .. 42 BAB IV PENUTUP. .44 LAMPIRAN... ...46 PERJANJIAN KINERJA AWAL PLT KEPALA BIRO ..47 PERJANJIAN KINERJA AWAL KEPALA BIRO DEFINITIF 49
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis ........ 10 Tabel 2. 2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024... ….12 Tabel 2. 3 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal . …14 Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024. ….15 Tabel 3. 5 Capaian IKK 1.2 Jumlah Dokumen Kinerja... … 28 Tabel 3. 6 Capaian SK 2 Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP 30 Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian IKK 2.1. Nilai SPIP .32 Tabel 3. 8 Aspek yang mempengaruhi perubahan Baseline SPIP .32 Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024 ….39
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal... ……2 Gambar 1. 2 Tipologi SDM Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. …3 Gambar 1. 3 Profil SDM Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. 4 Gambar 2. 1 Peran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dalam Mendukung Sasaran Strategis Lembaga .. 11 Gambar 3. 1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 17 Gambar 3. 2 Visi, Misi, dan Tujuan Rancangan Awal Renstra 2025-2029 ..18 Gambar 3. 3 Seremoni Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2025 .23 Gambar 3. 4 Revisi Anggaran TA 2024 .. 26
ABI
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Perses No.19/2020), menyatakan bahwa Setjen Komnas HAM terdiri dari 5 (lima) Biro yaitu (a) Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern; (b) Biro Umum; (c) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; (d) Biro Dukungan Penegakan HAM; dan (e) Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro-biro tersebut merupakan unit kerja eselon II yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan sumber daya anggaran pendapatan dan belanja negara.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja organisasi Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan. Laporan Kinerja ini berisikan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern yang di dalamnya memuat target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM.
B. Struktur Organisasi
Keberadaaan Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern sesuai dengan Perses No. 19/2020. lebih lanjut pasal 10 (sepuluh) ayat (1) Perses No.19/2020 menjelaskan bahwa susunan organisasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi tersebut merupakan salah satu citra dari penyederhanaan birokrasi yang telah diimplementasikan, yang mana jalur koordinasi didalamnya dipetakan dalam bentuk single line antara Kepala Biro terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
Sejalan dengan penyederhanaan birokrasi terdapat pengaturan terkait sistem kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa dalam sistem kerja Instansi Pemerintah dibutuhkan pembentukan Tim Kerja dan Sub-Tim Kerja. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tim Kerja dan Sub-Tim Kerja Serta Anggota Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Biro Perencanaan & Biro Perencanaan & Pengawasan Intern Pengawasan Intern Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Fungsional Fungsional Analis Fungsional Tim Kerja Tim Kerja Funsna al Perencanaan Perencana Anggaran Auditor Pengawasan Program Anggaran Internal dan Monev Relevansi Struktur Organisasi (kiri) terhadap Sistem Kerja Sub-Tim Kerja Sub-Tim Keria (kanan) Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern TA 2024 Perencanaan Monitoring dan Program dan Evaluasi Anggaran
C. Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern termuat dalam Perses No.19/2020, yakni dalam Pasal 8 (delapan) bahwa Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern.
Sementara Pasal 9 peraturan yang sama menyatakan dalam melaksanakan tugas di atas, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. penyusunan rencana program dan anggaran;
c. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
d. penyusunan laporan atas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
e. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;
f. pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Setjen Komnas HAM terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Komnas HAM;
h. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Setjen Komnas HAM;
i. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi;
j. pelaksanaan administrasi pengawasan intern; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Komnas HAM.
D. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern didukung sumber daya manusia (SDM) yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Adapun peta SDM saat ini sebagai berikut:
Gambar 1. 2 Tipologi SDM Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Tipologi SDM Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Tahun 2024 Jumlah Pegawai 23 Jenis Kelamin PNS:22 PPPK:1 Jenis Jabatan Struktural Eselon II 14 Jabatan Fungsional Gol./Ruang Jabatan PNS :11 PNS :11 12 PPPK :- PPPK :1 8 Jabatan Pelaksana 3 IV
Sementara itu, jika dilihat secara lebih rinci profil SDM berdasarkan jabatan dan pengelompokan Tim Kerja yang tergabung di lingkungan Biro Perencanaan dan Pengwasan Intern, adalah sebagai berikut:
Gambar 1. 3 Profil SDM Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Noviati Listiyasningsih Ketua Tim Kerja Perencanaan Program Anggaran Ketua Tim Kerja Pengawasan Internal / dan Money / JFT. Analis Anggaran Muda JFT. Auditor Madya Santy Rahayu Ningsih Mira Harti Pusparini JFT. Perencana Pertama JFU. Analis Perencanaan Anggaran JFT. Auditor Madya JFT. Auditor Pertama Ruth Caroline M. Burhanudin Sonya Silvia Eko Dahana Djajakarta Dani Fernando Andika Fernando Ahmad Fauzi H JFT. Auditor Muda Sapto Krisdiyanto Novalia Febiola H Yunandi Hadiansyah Lidiya Wildany Fauziyah Maylinda Asterdhita Eva Nila Sari JFU. Verifikator Anggaran JFT. Auditor Terampil Tito Andi V Sri Eni Purwaningsih Ade Ardian Muharam Tommy Anggoro Yunar Nok Mia Audinia Niko Agrida
sumber: data diolah
E. Peran dan Isu Strategis
Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern bertugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern. Terkait hal tersebut, Biro ini mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu:
1. Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM; dan
2. Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP.
Kedua sasaran kinerja tersebut mendukung langsung dan/atau memiliki relevansi terhadap pencapaian kinerja kelembagaan Komnas HAM dari segi penguatan kelembagaan dan birokrasi. Semangat penguatan kelembagaan dan birokrasi dalam ruang lingkup instansi pemerintah, tidak terlepas dari kinerja indeks Reformasi Birokrasi (RB) setiap Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran RB telah bertransformasi ke arah yang lebih berdampak yakni dengan pemetaan area RB general dan area RB Tematik. Menyikapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tentunya turut memberikan perhatian khusus terhadap ketercapaian kinerja pengungkit RB terlebih pada isu-isu kinerja yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang dimiliki. Adapun beberapa isu strategis yang terkait dengan upaya penguatan kelembagaan dan birokrasi yang dapat dijangkau oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal diantaranya:
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yang berperan mengawal seluruh aspek kinerja kelembagaan memiliki fokus untuk terus meningkatkan Nilai SAKIP, yang mana berdasarkan tren pencapaian beberapa tahun terakhir masih dinilai kurang optimal dan memerlukan akselerasi serta peningkatan kualitas diseluruh komponen penilaian. Hal ini terefleksikan dari pencapain Nilai SAKIP yang masih pada predikat "B" dengan hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 67,40. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik" atau "B", dapat diartikan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pusat dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
Indeks Perencanaan Pembangunan
Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) secara massive diimplementasikan pada tahun 2024 oleh Bappenas yang bertindak sebagai evaluator messo dalam penilaian RB untuk indeks ini. Adapun relevansi antara IPPN dalam Reformasi Birokrasi antara lain untuk (a) memastikan perencanaan berbasis kinerja; (b) memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional; dan (c) menjamin keterhubungan tujuan, sasaran, dan program pembangunan. Jika ditilik pada tugas dan fungsi yang dimiliki Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, maka IPPM menjadi ruang lingkup kinerja yang dapat dijangkau. Berdasarkan hasil konfirmasi capaian Indeks Perencanaan dan Pembangunan Tahun 2024 terdapat beberapa catatan yang diberikan Bappenas antara lain (a) masih didapati disparitas data dan informasi kinerja yang mana kedepan harus dipastikan kembali antara konsistensi data pada Renja dan RKA; (b) mainstreaming pengawalan alokasi
RO-PN perlu dijadikan perhatian; (c) perlu memastikan relevansi dan keselarasan data dan informasi serta citra dukungan/peran Komnas HAM terhadap Pembangunan Nasional; dan (d) perlu memperhatikan konteks kualitas kinerja dan jangan terpaku pada konteks keselarasan informasi kinerja.
Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)
Secara garis besar EKPN merupakan penilaian atas kinerja seluruh K/L yang terkait langsung ataupun tidak langsung dan berkontribusi terhadap pencapaian PN RKP. Penilaian dilakukan berdasarkan pendekatan pengukuran capaian kinerja pada dua aspek utama:
a. Kinerja Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) K/L dalam mendukung PN atau bersifat substantif memuat sasaran pokok K/L; dan
b. Kinerja Capaian RO PN K/L yang diambil dari Data Hasil Rekonsiliasi dan dihitung dengan metode rata-rata tertimbang.
Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yang memiliki tugas melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja di lingkungan Komnas HAM menjadi unit kerja yang mengkoordinasi penyusunan sampai dengan pengukuran kinerja sasaran strategis dan kinerja RO yang mendukung PN. Adapun dalam urgensi, hasil EKPN ini dijadikan sebagai salah satu komposit variabel penilaian RB K/L yang perlu dipastikan ketercapaiannya secara optimal.
Evaluasi Kinerja Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penghitungan nilai EKA dilakukan pada level satuan kerja (satker), level unit eselon 1, dan level Kementerian/Lembaga (K/L). Terdapat perubahan mekanisme penghitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari PMK 22/PMK.02/2021 menjadi KMK 466/2023. Perubahan tersebut mencakup jumlah variabel yang digunakan. Pada regulasi lama, pada level satker, indikator yang dihitung mencakup capaian output, efisiensi output, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan indikator penyerapan anggaran. Pada regulasi terbaru, indikator yang dihitung yaitu capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK. Pada level unit eselon 1, variabel yang dihitung yaitu Capaian Indikator Kinerja Program, akumulasi capaian output satker, dan akumulasi nilai efisiensi satker. Pada level K/L, variabel yang dihitung yaitu capaian indikator kinerja sasaran strategis, akumulasi capaian output satker, dan akumulasi nilai efisiensi satker. Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan terhubung langsung terhadap citra kinerja kelembagaan. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal perlu untuk memastikan keterukuran dan ketercapaian kualitas kinerja anggaran dapat dicapai secara maksimal.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
SPIP terintegrasi adalah proses evaluasi untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di suatu organisasi. SPIP terintegrasi merupakan perkembangan dari SPIP yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. SPIP terintegrasi dilakukan dengan mengkaitkan maturitas SPIP dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas. Penilaian ini mencakup beberapa unsur, seperti: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Kapabilitas APIP. SPIP bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Beberapa tujuan SPIP lainnya adalah keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yang didalam ruang lingkupnya memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan intern perlu untuk mengupayakan peningkatan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Setjen Komnas HAM.
F. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern, dengan penekanan pada aspek struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis, peran strategis dan ringkasan hasil evaluasi.
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tahun 2024.
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.
b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
c. Kinerja Lain-Lain
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.
Bab IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan biro ini untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2024 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2024.
AB I
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
A. Rencana Strategis
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2020- 2024. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:
VISI
"TERWUJUDNYA KOMNAS UNTUK KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB"
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
MISI
1.MENGARUSUTAMAKAN NORMA HAM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
2.MEMBANGUN KEADABAN HAM MASYARAKAT
3.MEMPERKUAT PERAN STRATEGIS KOMNAS HAM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
4.MEWUJUDKAN KOMNAS HAM SEBAGAI PROFESIONAL DALAM MEMASTIKAN PENEGAKAN HAM
Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 2. 1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
| Tujuan Strategis Sasaran Strategis | ||
| Menguatkan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan | Strategis Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan |
| Standar Norma HAM Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia | Persentase perundangundangan yang berkesesuaian dengan | |
| Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | HAM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase penyelidikan | |
| Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat | Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat | Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat |
| Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti |
| Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas |
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memiliki peran untuk mewujudkan Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM" yang diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel" dan dioperasionalisasikan dalam bentuk Sasaran kegiatan sebagai berikut:
Gambar 2. 1 Peran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dalam Mendukung Sasaran Strategis Lembaga
Kegiatan:Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kegiatan Jumlah dokumen Menguatnya Sistem perencanaan yang Akuntabilitas Kinerja berkualitas Komnas HAM Jumlah dokumen kinerja Meningkatnya Nilai Nilai SPIP Kapabilitas APIP
B. Rencana Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renja K/L merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Renja K/L merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai elemen penting, seperti kebijakan, visi, misi, sasaran strategis, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya. Dokumen ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian/Lembaga selama satu tahun.
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024
| Tabel 2. 2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024 Volume/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ | ||||
| Kode Sasaran | Rincian Output/ Komponen Peningkatan Kualitas Perencananaan dan | Target | Satuan | Alokasi 2023 (dalam Rupiah) |
| 3335 | Pengawasan Internal Menguatnya Sistem Akuntabilitas | Rp3.034.660.000 | ||
| 01 | Kinerja Komnas HAM | Dokumen, | Rp2.479.830.000 | |
| 01.EBD 01.EBD.952 | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 10 | Layanan, Laporan, Rekomendasi | Rp2.479.830.000 |
| 01.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Rencana Strategis Komnas | 6 | Dokumen | Rp1.319.830.000 |
| 01.EBD.952.051 | HAM | 1 | Dokumen | Rp600.000.000 |
| 01.EBD.952.052 | Penyusunan Rencana Kerja Komnas HAM Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 1 | Dokumen | Rp549.830.000 |
| 01.EBD.952.053 | Komnas HAM Pemutakhiran Dokumen Perencanaan dan | 3 | Dokumen | Rp108.000.000 |
| 01.EBD.952.054 01.EBD.953 | Penganggaran | 1 | Dokumen | Rp62.000.000 |
| 01.EBD.953.051 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Laporan Pemantauan dan | 4 1 | Laporan Laporan | Rp1.160.000.000 |
| 01.EBD.953.052 | Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi | 1 | Rp240.000.000 | |
| 01.EBD.953.053 | Pemerintah Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) | 1 | Laporan Laporan | Rp70.000.000 |
| 01.EBD.953.054 | Komnas HAM Koordinasi Prioritas Lembaga dan | 1 | Laporan | Rp350.000.000 |
| 02 | Kesetjenan Komnas HAM 2024 Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Rp500.000.000 Rp554.830.000 | ||
| 02.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 15 | Dokumen, Layanan, | Rp554.830.000 |
| 02.EBD.965 | Layanan Audit Internal | Laporan, Rekomendasi Dokumen | ||
| 02.EBD.963 | Layanan Audit Internal | 15 | Dokumen | Rp554.830.000 |
| 02.EBD.965.051 | Audit | 1 | Dokumen | Rp109.736.000 |
| 02.EBD.965.052 | Reviu | 8 | Dokumen | Rp97.600.000 |
| 02.EBD.965.053 | Evaluasi | 2 | Dokumen | Rp47.209.000 |
| 02.EBD.965.054 | Pemantauan | 2 | Dokumen | Rp13.510.000 |
| 02.EBD.965.055 | Kegiatan Pengawas Lainnya | 2 | Dokumen | Rp286.775.000 |
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kesepakatan antara Eselon I dan Eselon II untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun, termasuk rincian alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, sekaligus sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 dokumen |
| Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen | ||
| 2 | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Nilai SPIP | 3,2 nilai |
Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal awalnya didukung oleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp3.034.660.000.
Seiring berjalannya waktu, alokasi anggaran di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mengalami perubahan sebagai berikut:
Tabel 2. 3 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
| Perubahan ke- | Perubahan Anggaran Menjadi | Alasan Perubahan |
| 1 | Rp3.034.660.000 | Tidak ada perubahan pagu Pergeseran sebesar Rp5.000.000 dialokasikan untuk |
| 2 | Rp3.022.660.0001 | Pergeseran sebesar Rp5.000.000 dialokasikan untuk mendukung kegiatan festival HAM yang dipindah ke Biro Dukungan Pemajuan HAM |
| 3 | Rp2.997.808.000 | Pergeseran sebesar Rp24.852.000 dialokasikan untuk biaya diklat fungsional auditor yang dipindah ke Biro Umum |
| 4 | Rp2.784.431.000 | Pagu berkurang sejumlah blokir AA karena relaksasi direalokasi untuk kebutuhan gaji dan prioritas lembaga, namun terdapat tambahan sebesar Rp 250.000.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan penyusunan Renstra Komnas HAM TA 2025-2029 |
| 5 | Rp2.754.931.000 | Pagu berkurang sebesar Rp22.000.000 yang dialokasikan ke Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam mendukung kegiatan Hari HAM, dan sebesar Rp7.500.000 yang dialokasikan ke Biro Umum untuk kebutuhan selisih kurs Hibah EU |
| 6 | Rp2.762.431.000 | Penambahan pagu Rp7.500.000 dari Biro Umum (cq Bagian Keuangan) dari pengembalian alokasi kurs |
Pada Desember 2023, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menandatangani Perjanjian Kinerja bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Selanjutnya, setelah Kepala Biro definitif ditetapkan, dilakukan pemutakhiran penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Mei 2024, dengan capaian kinerja dan alokasi anggaran yang tetap sama.
AB II
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik. LKjIP tingkat Eselon II disusun dalam rangka mengukur/menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan atas pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja secara kelembagaan. Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diwujudkan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan untuk kinerja TA 2024. Pengukuran dilakukan dengan menilai capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal TA 2024. Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut sajian data capaian Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berdasarkan indikator kinerja TA 2024:
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Presentase Capaian |
| Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | |
| kinerja | Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % | |
| 2 | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Nilai SPIP | 3,2 nilai | 3,25 nilai | 102 % |
Tabel diatas menyajikan gambaran besar atas pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sepanjang tahun TA 2024 yang merefleksikan kinerja secara keseluruhan yang tentunya pencapaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung serta faktor penghambat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Capaian Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berkontribusi pada kinerja secara kelembagaan khususnya pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).
SASARAN KEGIATAN 1
“MENGUATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMNAS HAM”
Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang proses penyelenggaraan SAKIP di Komnas HAM. Di mulai dari berbagai rangkaian aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM.
IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
Dokumen perencanaan yang berkualitas merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Target 1 (satu) Dokumen Perencanaan yang berkualitas merupakan perwujudan dari beberapa dokumen rencana dan anggaran yang dihasilkan meliputi dokumen tahun n+1 (tahun berikutnya) serta dokumen pemutakhiran tahun ke-n (tahun berjalan), Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), dan pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal juga melaksanakan penyusunan Renstra Komnas HAM 2025-2029. Indikator kinerja kegiatan ini merupakan representasi dari komponen penilaian SAKIP yakni "Perencanaan Kinerja" dan "Pengukuran Kinerja", keduanya memiliki ruang lingkup penilaian mencakup dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah serta dokumen perencanaan dan penganggaran jangka pendek. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 3. 2 Capaian IKK 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian Kinerja |
| Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
Sepanjang tahun 2024 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menghasilkan 1 (satu) dokumen perencanaan yang berkualitas yang terdiri atas 6 (enam) dokumen perencanaan dan penganggaran melalui Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran.
Gambar 3. 1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Renwal Renstra 2025-2029 Renja TA 2025 RKA 2025 Dokumen Perencanaan Dan POK 2025 Penganggaran Perjanjian Kerja Dokumen Pemutakhiran
Di akhir tahun 2024, indikator jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas telah tercapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya 6 (enam) dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu serta didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan dipedomani oleh unit kerja di lingkungan Komnas HAM. Adapun uraian terkait capaian dokumen-dokumen diatas sebagai berikut:
1. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (KL) menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 Pasal 12 ayat 1 menyebutkan Pimpinan K/L melaksanakan penyiapan rancangan renstra K/L sesuai tugas dan fungsi yang diawali dengan rancangan teknokratik. Penyusunan Rancangan Renstra Komnas HAM 2025-2029 diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik melalui metode Foresight dimana dilakukan pengumpulan dan penentuan data secara sistematis dan partisipatif. Hasil Rancangan Teknokratik Renstra Komnas 2025-2029 menjadi dasar dalam penyusunan rancangan renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dijalankan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan Komnas HAM 2025-2029 adalah sebagai berikut:
Gambar 3. 2 Visi, Misi, dan Tujuan Rancangan Awal Renstra 2025-2029
Visi: Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif dan Akuntabel untuk Mengembangkan Kondisi HAM yang Kondusif Misi 2: Misi 1: Memperkuat Komnas HAM Memperkuat Pemajuan, Perlindungan, sebagai Lembaga HAM yang Penegakan, dan Pemenuhan HAM dalam Independen, Inklusif, dan Penyelenggaraan Negara dan Kehidupan Akuntabel Bermasyarakat Tujuan 2: Tujuan 3: Tujuan 1: Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Meningkatnya Efektivitas Meningkatnya Tata Kelola Sistem Hukum, Penyelenggaraan Upaya Penyelesaian Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Pelanggaran HAM Inklusif, dan Akuntabel Praktik Bisnis
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, selaku unit kerja yang mengkoordinir serta memfasilitasi penyusunan rancangan renstra dengan sebelumnya menyiapkan Surat Keterangan (SK) Tim Penyusun Renstra Komnas HAM 2025-2029 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Selanjutnya, tim melakukan berbagai kegiatan guna mendukung tersusunnya Rancangan Renstra Komnas HAM 2025-2029. Dokumen rancangan renstra selanjutnya akan disesuaikan kembali dengan dokumen RPJMN yang telah disahkan.
2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) TA 2025
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan rencana kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra K/L. Renja K/L disusun sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 tahun yang sedikitnya memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, sub output, komponen, lokasi dan indikasi anggaran serta sumber pendanaannya.
Dalam rangka Penyusunan Renja, Komnas HAM melaksanakan 3 tahapan yaitu
a) penyusunan rancangan awal Renja K/L,
b) penyusunan rancangan Renja K/L, dan
c) pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L.
Penyusunan rancangan awal renja dimulai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting pada Desember 2023 yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota, serta jajaran kesetjenan Komnas HAM. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk dapat mengetahui arah kebijakan di Tahun 2025, termasuk melakukan identifikasi terkait usulan RO Prioritas Nasional, usulan KRO-RO Baru, Identifikasi RO yang berlanjut dan/atau tidak berlanjut untuk TA 2025. Selain itu pelaksanaan kick off meeting penyusunan rancangan awal renja Komnas HAM TA 2025 menjadi penting dan 'berbeda' dengan kick off penyusunan Renja di tahun sebelumnya dikarenakan penyusunan Renja Komnas HAM TA 2025 merupakan langkah awal dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM periode 2025-2029 yang proses penyusunannya akan dimulai dari tahun 2024. Rancangan awal renja yang telah disusun kemudian disampaikan oleh Komnas HAM kepada Bappenas untuk ditetapkan menjadi Forward Estimate dan dibahas dalam forum bilateral meeting.
Penyusunan rancangan renja dilaksanakan secara bersamaan setelah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Adapun dalam surat bersama Pagu Indikatif menyatakan bahwa seluruh usulan RO Prioritas Nasional Komnas HAM disetujui oleh Bappenas, yakni:
a) Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM, yang diampu oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM;
b) Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, yang diampu oleh Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
c) Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua, yang diampu oleh Biro Dukungan Penegakan HAM.
Pemutakhiran rancangan renja dilaksanakan secara bersamaan setelah terbitnya Surat Bersama Pagu Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Bappenas dan
Kementerian Keuangan. Adapun pada tahapan ini Komnas HAM kembali melakukan penyesuaian rancangan renja mengingat disetujuinya usulan penambahan pagu Komnas HAM untuk mengakomodir beberapa kebutuhan seperti belanja pegawai, renovasi gedung, serta penguatan kesetjenan.
Penyusunan rancangan renja serta pemutakhiran rancangan renja dilaksanakan dengan melalui beberapa proses di antaranya adalah trilateral meeting yang melibatkan Komnas HAM, Kementerian PPN, dan Kementerian Keuangan, dengan beberapa fokus utama pembahasan mengenai usulan Prioritas Nasional, usulan tambahan anggaran, pagu operasional, serta pagu pada masing-masing program.
Adapun beberapa kendala dalam menghasilkan dokumen Renja 2025 adalah sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian PPN (Krisna-Renja) perlu diintegrasikan dengan sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (SAKTI-DJA), sehingga dokumen Renja 2025 baru bisa dihasilkan bersamaan dengan terbitnya DIPA 2025 di bulan Desember 2024.
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Berdasarkan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga menjelaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKA K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA K/L meliputi kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, disisi lain perlu juga disusun secara terstruktur dan rinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja.
Komnas HAM yang merupakan lembaga Komnas HAM yang didukung oleh sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berdasar pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Pagu Anggaran.
Sederet rangkaian kegiatan di tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam rangka menyusun dokumen RKA TA 2025. Diawali dengan melaksanakan penyusunan prakiraan maju, penyusunan RKA berdasarkan periode pagu baik Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran, serta pelaksanaan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI untuk membahas usulan program kerja di tahun 2025.
a. Prakiraan Maju
Prakiraan Maju dilaksanakan oleh Komnas HAM pada kisaran bulan Januari 2024. Pada periode ini Komnas HAM menyampaikan informasi kebutuhan belanja operasional, data pegawai, serta usulan Rincian Output Prioritas Nasional kepada Kementerian Keuangan. Adapun selain kebutuhan yang dimaksud, Komnas HAM menyampaikan pula seluruh kebutuhan penganggaran termasuk untuk kebutuhan non operasional lainnya baik di unit teknis maupun unit dukungan manajemen, dengan total usulan awal adalah Rp240.445.609.000 (termasuk usulan Komnas Perempuan).
b. RKA berdasarkan Pagu Indikatif 2025
Periode selanjutnya adalah RKA berdasarkan Pagu Indikatif 2025. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN No .S- 346/MK.02/2024 dan No. B- 201 /D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2025 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, menjelaskan bahwa Pagu Indikatif TA 2025 Komnas HAM adalah sebesar Pagu Indikatif sebesar Rp.130.523.737.000, terdiri dari: Komnas HAM Rp99.573.230.000, dan Komnas Perempuan Rp30.950.507.000.
Angka pagu yang diterima oleh Komnas HAM berdasarkan SB Pagu Indikatif tentunya sangat jauh dari usulan awal yang diusulkan pada Prakiraan Maju dan Rancangan Awal Renja. Komnas HAM akhirnya menyusun beberapa strategi yang dimungkinkan untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah dengan membuat daftar prioritas kegiatan serta pembagian anggaran secara proporsional yang dituangkan dalam Memorandum Sekretaris Jenderal No. 260/PR.02.00/0.0.3/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Distribusi Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2025.
Komnas HAM pada 12 Juni 2024 menerima undangan dari Komisi III DPR RI untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan RKA K/L dan
RKP K/L Tahun Anggaran 2025. Dalam forum ini Komnas HAM menyampaikan seluruh usulan program kerja kepada seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang hadir, serta menyampaikan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp.37.146.890.000 untuk dapat disetujui oleh DPR RI dalam rangka mewujudkan program yang dilaksanakan oleh Komnas HAM khususnya dalam memenuhi kekurangan belanja pegawai, pelaksanaan pengawalan IKN yang berbasis HAM, penguatan tugas dan fungsi, serta renovasi gedung Komnas HAM.
c. RKA berdasarkan Pagu Anggaran 2025
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN No. S- 612/MK.02/2024 dan No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Komnas HAM TA 2025 masih sama dengan Pagu Indikatif TA 2025 yakni sebesar Rp.130.523.737.000, terdiri dari: Komnas HAM Rp99.573.230.000, dan Komnas Perempuan Rp30.950.507.000.
Tidak disetujuinya usulan penambahan pagu anggaran Komnas HAM menjadi pemicu bagi Komnas HAM untuk memperjuangkan kebutuhan yang diusulkan. Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan diantaranya dengan melakukan pendekatan oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, serta Direktorat Hukum Hukum dan Regulasi Bappenas
d. RKA berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran 2025
Berbagai upaya dilakukan Komnas HAM dalam memperjuangkan usulan penambahan Pagu Alokasi Anggaran 2025 akhirnya membuahkan hasil. Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI No. B/1127/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN TA 2025, serta Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI No. S- 211/AG/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025 menjelaskan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Komnas HAM mengalami kenaikan sebesar Rp.30.000.000.000 dari
Tabel 3. 3. Pagu Alikasi Komnas HAM
| Unit Kerja/Program | Pagu Alokasi Anggaran (Ribuan Rp) | |||
| Operasional 001 | Operasional 002 | Non Operasional | Total | |
| KOMNAS HAM | 47,830,513 | 20,636,593 | 44,356,124 | 112,823,230 |
| Pemajuan dan Penegakan HAM | 16,330,892 | 16,330,892 | ||
| Dukungan Manajemen | 47,830,513 | 20,636,593 | 28,025,232 | 96,492,338 |
| KOMNAS PEREMPUAN | 18,328,452 | 10,561,862 | 18,810,193 | 47,700,507 |
| Pemajuan dan Penegakan HAM | 12,213,724 | 12,213,724 | ||
| Dukungan Manajemen | 18,328,452 | 10,561,862 | 6,596,469 | 35,486,783 |
| TOTAL | 66,158,965 | 31,198,455 | 63,166,317 | 160,523,737 |
e. DIPA Komnas HAM
Komnas HAM resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 10 Desember 2024. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro hadir langsung dalam seremoni Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertempat di Istana Negara Jakarta.
Gambar 3. 3 Seremoni Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2025
Seiring diterimanya DIPA TA 2025, setiap kementerian lembaga termasuk Komnas HAM kembali dikenakan kebijakan efisiensi belanja perjalan dinas khususnya untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalan dinas luar negeri. Dari total pagu yang diterima Komnas HAM sebesar Rp.160.523.737.000 tercatat terblokir secara otomatis secara sistem sebesar Rp.17.682.059.000 untuk akun perjalanan dinas (524xxx).
4. Perjanjian Kerja
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra (Rencana Strategis), IKU (Indikator Kinerja Utama), Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja 2025 saat ini masih dalam proses penyusunan draft yang mana melibatkan antara berbagai pihak, termasuk manajemen dan unit terkait. Dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diharapkan seluruh unit kerja dapat bekerja dengan lebih terarah dan terukur. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan sepanjang tahun.
5. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menyusun POK Awal TA 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran. Adapun POK disusun sebanyak 12 dokumen yang terdiri dari 5 POK Biro, 6 POK Kantor Sekretariat di Provinsi, dan 1 POK Komnas Perempuan.
6. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahun 2024 yang dimutakhirkan
Pemutakhiran Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024
Pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Komnas HAM TA 2024, terdapat dinamika strategi pencapaian kinerja anggaran yang mengakibatkan perlu dilakukannya pemutakhiran terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang dalam hal ini adalah Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 melalui mekanisme revisi anggaran. Revisi Anggaran merupakan perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan. Revisi anggaran dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Pada Rencana Kerja dan Anggaran Komnas HAM TA 2024, telah dilakukan revisi sebanyak 9 (sembilan) kali sehubungan dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
1. Kebijakan Automatic Adjustment dalam APBN TA 2024 sesuai dengan arahan Presiden RI pada penyerahan DIPA TA 2024 dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang termuat dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1082/MK.02/2023 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024.
2. Realokasi untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas lembaga khususnya terkait kebutuhan Seragam Batik Komnas HAM dan Pelaksanaan Festival HAM 2024 berdasarkan arahan Pimpinan.
3. Pembukaan Blokir Non AA (Blokir Menteri Keuangan) pada semester II.
4. Pembukaan Blokir AA (Automatic Adjustment) yang merujuk pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-580/MK.02/2024 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2024 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-225/MK.2/2024 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Buka Blokir Automatic Adjustment Komnas HAM TA 2024.
5. Pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai TA 2024 sebagaimana menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S- 496/AG/AG.5/2024 hal Permintaan Dokumen Pendukung Usul Penerbitan SP SABA dari BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komnas HAM (BA 074) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Komnas HAM TA 2024.
6. Kebijakan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sesuai dengan arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 yang disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 perihal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024
7. Disetujuinya usulan dispensasi penggunaan anggaran penghematan belanja perjalanan dinas sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-94/MK.5/2024 perihal Dispensasi Penggunaan Anggaran Penghematan Belanja Perjalanan Dinas.
8. Pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai TA 2024 dalam rangka menindaklanjuti adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 5/PJ/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah.
9. Penerimaan Hibah Luar Negeri Komnas Perempuan yang mengakibatkan penambahan pagu Bagian Anggaran Komnas HAM.
Gambar 3. 4 Revisi Anggaran TA 2024
REVISI ANGGARAN TA 2O24 DJA 2 DJA 3 DJA Realokasi untuk Blokir Automatic Pembukasn Blokir Adjustment (AA) Seragam Batik Non AA (Blokir dan Festival HAM Menteri Keuangan) 6 DJA 4 DJA 5 DJA Penghematan Pemenuhan anggaran belanja Pembukaan Blokir AA (Automatic kekurangan perjalanan dinas Belanja Pegawal Adjustment) TA 2024 7 KANWIL 8 DJA 9 KANWIL Pemenuhan dispensasi penggunaan Hbah Luar Negeri kekurangan Belanja anggaran penghematan Komnas belanja perjalanan Pegawai TA 2024 Perempuan dinas
Pemutakhiran Perjanjian Kinerja TA 2024
Penyusunan Perjanjian Kinerja disusun pada bulan Desember 2023, untuk masa jabatan Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dari Januari s.d Mei 2024. Seiring berjalannya waktu pada Mei 2024 telah ditetapkan Kepala Biro
Perencanaan dan Pengawasan Internal maka disusunlah Perjanjian Kinerja baru periode Mei sampai dengan Desember 2024.
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tidak mengalami perubahan dari masa jabatan Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal ke Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal definitif. Perjanjian Kinerja berisikan 2 Sasaran Program/Kegiatan yang diturunkan ke dalam 3 indikator kinerja, secara keseluruhan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memperoleh capaian 100% dari target yang ditetapkan. Untuk mendukung capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tahun 2024 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 2,674,069,352,- atau 96,80% dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.762.431.000,.
Pada Desember 2024 dilakukan pemutakhiran Perjanjian Kinerja dari Level Lembaga, Eselon I, Eselon II, dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dan target kinerja.
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian IKK 1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas 2020 - 2024
| Indikator Kinerja Kegiatan | Ket | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas | Target | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Realisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jika dilihat berdasarkan tabel diatas terkait Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas sepanjang tahun 2020-2024 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal selalu memenuhi target yang ditetapkan, hal ini menggambarkan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal terus berupaya memastikan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Komnas HAM akan tetap berkualitas.
IKK 1.2 Jumlah Dokumen Kinerja
Dokumen kinerja merupakan dokumen yang dihasilkan tepat waktu sebagai dokumen laporan atas kinerja tahun berjalan, dokumen tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam merencanakan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Target 2 (dua) Dokumen Laporan Tahunan (LAPTAH) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Indikator kinerja kegiatan ini merupakan representasi dari komponen penilaian SAKIP yakni "Pelaporan Kinerja", berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 3. 2 Capaian IKK 1.2 Jumlah Dokumen Kinerja
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian Kinerja |
| Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | Jumlah Dokumen Kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
Sepanjang tahun 2024 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menghasilkan 2 (dua) dokumen kinerja yang terdiri atas dokumen LAPTAH dan LKjIP.
Di akhir tahun 2024, indikator jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas telah tercapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya 6 (enam) dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu serta didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan dipedomani oleh unit kerja di lingkungan Komnas HAM. Adapun uraian terkait capaian dokumen-dokumen diatas sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM Tahun 2023
KOMNAS HAM RI TAN 2013 LAPORAN TAHUNAN MENJAWAB TANTANGAN BARU DI TAHUN 2023
Pada bulan Juni 2024, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal bekerjasama dengan seluruh unit kerja meluncurkan Laporan Tahunan (LAPTAH) Komnas HAM Tahun 2023 yang merupakan amanat Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 97 mewajibkan Komnas HAM RI untuk menyampaikan Laporan Tahunan (LAPTAH) tentang pelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat RI dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laptah Komnas HAM 2023 adalah bentuk laporan publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI dalam upaya mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dalam penyusunannya, Laptah Komnas HAM tahun 2023 mengambil tema "Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, selaku unit kerja yang mengkoordinir serta memfasilitasi penyusunan Laptah, melakukan berbagai kegiatan guna mendukung tersusunnya Laptah Komnas HAM. Laptah disusun dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang selanjutnya disahkan oleh Ketua Komnas HAM. Laptah Komnas HAM 2023 dipublikasikan melalui kegiatan peluncuran pada 10 Juni 2024 dengan mengundang K/L serta instansi/organisasi lain yang menjadi mitra kerja Komnas HAM yang diselenggarakan secara hybrid bertempat di Kantor Komnas HAM Menteng dan secara daring melalui siaran langsung Zoom dan Youtube Komnas HAM RI.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM Tahun 2023 dan Konsep LKjIP Komnas HAM Tahun 2024
LKjIP 2023 X 33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM atas pencapaian kinerjanya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyampaikan sejauh mana Komnas HAM mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen indikator kinerja utama (IKU) sekaligus menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis Komnas HAM.
LKjIP Komnas HAM disusun oleh Tim Penyusun LKjIP Komnas HAM Tahun 2023 yang bekerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 284 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 dengan jangka waktu sejak 24 Oktober 2023 - 28 Februari 2024. Laporan ini mulai disusun sejak Kick Off Penyusunan LKjIP dilaksanakan pada 23 Oktober 2023 hingga disampaikan kepada Kemenpan RB melalui esr.menpan.go.id pada 28 Februari 2024 sesuai dengan batas waktu penyampaian LKjIP yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah anggaran berakhir.
Selain menyampaikan LKjIP Komnas HAM, disampaikan pula LKjIP Biro dan LKjIP Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi. LKjIP Biro disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Biro berdasarkan perjanjian kinerjanya. Sedangkan LKjIP Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi.
Pada akhir tahun 2024, telah disusun pula konsep LKjIP Komnas HAM tahun 2024 oleh Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 284 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2024.
SASARAN KEGIATAN 2
“MENINGKATNYA NILAI KAPABILITAS APIP”
Aparat Pengawasan Internal (APIP) Komnas HAM telah melaksanakan fungsinya terhadap Sekretariat Jenderal Komnas HAM berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu nilai SPIP.
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Adapun mekanisme penilaian SPIP terdiri dari penilaian mandiri, penjaminan kualitas, dan evaluasi. Penilaian mandiri dilakukan oleh manajemen Kementerian/Lembaga, penjaminan kualitas dilakukan oleh APIP, dan evaluasi dilakukan oleh BPKP.
Tabel 3. 3 Capaian SK 2 Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Tahun 2024 | ||
| Target | Realisasi | % | ||
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Nilai SPIP | 3,2 Nilai | 3,248 | 102% |
Tabel diatas menyajikan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sepanjang tahun 2024 khususnya pada sasaran Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP dengan indikator Nilai SPIP, terlihat bahwa capaian melampaui dari target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2024, Tim Kerja Pengawasan Internal telah melakukan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan telah mengajukan permohonan kepada Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilakukan evaluasi. Permohonan evaluasi tersebut dikirimkan melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dengan nomor 657/PW.02/0.3.2/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Adapun bahan evaluasi yang akan dilakukan oleh BPKP merupakan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 yang sebelumnya telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas APIP, nilai SPIP Komnas HAM adalah 4,468 (menunjukkan level 4).
Penilaian SPIP yang dilakukan oleh Komnas HAM didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 166 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan pemberian tanggapan atas notisi hasil sementara evaluasi SPIP yang dilakukan pada 17 Desember 2024 di Kantor BPKP. Rapat dipimpin oleh Bapak Hadiyanto (Auditor Madya BPKP).
Gambar 3.5. Koordinasi terkait tanggapan atas Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024
IKK 2.1. Nilai SPIP
Berikut ini capaian Tim Kerja Pengawasan Internal selama periode lima tahun (2020-2024) yang dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja.
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian IKK 2.1. Nilai SPIP
| Nilai SPIP | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Target | 3,1 Nilai | 3,4 Nilai | 3,5 Nilai | 3,1 Nilai | 3,2 Nilai |
| Realisasi | NA | 3,028 Nilai | 3,169 Nilai | 3,203 Nilai | 3.248 Nilai |
Dari tabel tersebut diketahui terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi di 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan terjadi pembaharuan penilaian SPIP. Beberapa aspek yang mempengaruhi perubahan Baseline SPIP antara lain:
Tabel 3. 5 Aspek yang mempengaruhi perubahan Baseline SPIP
| No. | Aspek | Sebelum | Sesudah |
| 1. | Objek penilaian | Struktur dan proses | Perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil |
| 2. | Pengintegrasian penilaian | Menilai unsur-unsur SPIP | Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP dengan penilaian MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP |
| 3. | Fokus penilaian | Pemberian skor/level | Penentuan Area of Improvement (Aol) dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi |
Sementara pada tahun 2020 tidak ada capaian karena tidak ada pelaksanaan evaluasi SPIP dari BPKP. Adapun faktor yang mendukung pencapaian atas target Nilai SPIP selama tahun 2023 dan 2024 antara lain:
Dukungan dan Komitmen Pimpinan dalam implementasi SPIP Terintegrasi
Sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat ataupun sosialisasi SPIP Terintegrasi
Pendampingan aktif dari BPKP
Menerapkan metode hybrid dalam rapat penilaian maturitas SPIP Terintegrasi
Selain pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP, Tim Kerja Pengawasan Internal juga melaksanakan kegiatan pengawasan yang merupakan mandatori dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP (antara lain berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya) merupakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian nilai SPIP. Selama tahun 2024, APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan dengan menghasilkan 17 dokumen dari target 15 dokumen yaitu:
1. Audit Ketaatan Perjalanan Dinas dan Audit Ketaatan Pengelolaan BMN
2. Audit Aplikasi Sistem Informasi Pusdahamnas Tahun 2024
Audit Infrastruktur Sistem Informasi Pusdahamnas Tahun 2024 3.
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Reviu Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2023
6. Reviu Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
7. Pengawasan P3DN atas PBJ
8. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2025
9. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Anggaran Komnas HAM TA 2025
10. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2026
11. Reviu Revisi Anggaran
12. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
13. Evaluasi/Penilaian Internal Unit Kerja yang Mengajukan Zona Integritas
14. Monitoring Pengisian LHKPN/LHKAN
15. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara
16. Pendampingan Pemeriksaan BPK
17. Pengawasan Pengadaan CASN Tahun 2024
B. Kinerja Lain-Lain
“Kinerja Lain - Lain”
1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran
Terdapat kinerja yang cukup berperan penting dalam mengangkat eksistensi kelembagaan dimata eksternal, yakni berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 466 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
Evaluasi berperan penting untuk menghubungkan berbagai indikator indikator Pembangunan sebagai dampak pelaksanaan kebijakan dan juga merupakan sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja. Hasil kinerja anggaran juga berfungsi sebagai improving untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan relevansi informasi kinerja serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung kendala dalam peningkatan kinerja dan penyusunan kebijakan.
dalam rangka peningkatan kualitas anggaran belanja maka dilakukan sinergi monev DJA dan DJPB sejak Januari 2024 dengan melakukan pelaporan capaian kinerja menggunakan Aplikasi SAKTI dengan konsep single entry data.
Disisi lain konteks Monitoring Evaluasi Kinerja Anggaran juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi serta Peraturan Menteri PPN Nomor 13 tahun 2018 tentang Tata cara pengelolaan Proyek Prioritas yang dikawal oleh Bappenas. Dalam pelaksanaannya pelaporan monev disampaikan melalui Aplikasi "e-Monev PP 39" dengan menilai tingkat kepatuhan dan kelengkapan pelaporan, Komnas HAM pada tahun 2024 tercatat patuh 100% dalam pelaporan e-Monev PP39.
2. Laporan Koordinasi Prioritas Lembaga dan Kesetjenan Komnas HAM 2024
Koordinasi Prioritas Lembaga dan Kesetjenan Komnas HAM Tahun 2024 ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Komnas HAM yang di putuskan oleh komisioner terpilih pada periode 2022-2027, yang ditetapkan pada Sidang Paripurna 14 November 2022. Komisioner terpilih telah memutuskan untuk melaksanakan Program/Kegiatan Pemajuan dan Penegakan HAM melalui 9 (sembilan) Isu Prioritas Lembaga. Adapun 9 (sembilan) Isu Prioritas Lembaga tersebut terdiri dari:
a. Pelanggaran HAM yang Berat
Komnas HAM memiliki RO PN Penanganan pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, selain itu terdapat pula tim bentuk paripurna yaitu: Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh, dan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Pembunuhan Munir Said Thalib. Pada tahun 2022 juga telah disusun SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat merupakan upaya aktif dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.
b. Permasalahan HAM di Papua
Komnas HAM RI memiliki RO PN Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif pada tahun 2022 dan telah melakukan pantauan situasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua. Berdasarkan hasil pantauan situasi hak asasi manusia di Papua, selama tahun 2022 situasi hak asasi manusia di Papua masih menunjukkan berbagai persoalan pelanggaran HAM. Penanganan Permasalahan HAM di Papua harus ditingkatkan dengan menguatkan koordinasi antar K/L terkait.
c. Konflik Agraria
Komnas HAM RI menyampaikan Laporan Universal Periodik Reviu Siklus Ke-4 kepada Dewan HAM PBB, dalam Sidang UPR pada 9-11 November 2022, atas kondisi pemenuhan HAM di Indonesia . Salah satu rekomendasi yang disusun oleh Komnas HAM RI adalah terkait Pembela HAM, di mana pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hakhak Pembela HAM, menyelesaikan kasus pelanggaran hak Pembela HAM, serta d. Kelompok Marjinal
Komnas HAM RI melakukan kajian khusus, Kajian Instrumen HAM Internasional Ratifikasi Konvensi ILO 189 (KILO 189), untuk menelaah relevansi dan urgensi dari KILO 189, wacana ratifikasi KILO 189, dan fakta masih minimnya jaminan kepastian hak-hak dasar PRT di level nasional. Sebagai tindak lanjutnya, penyampaian rekomendasi atas hasil kajian ini telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI pada 27 Desember 2022 melalui Surat No. 257/PP.00/0.1/XII/2022. Komnas HAM terus mendorong penguatan kelompok marjinal termasuk percepatan pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
e. Perlindungan Pembela HAM
Komnas HAM RI menyampaikan Laporan Universal Periodik Reviu Siklus Ke-4 kepada Dewan HAM PBB, dalam Sidang UPR pada 9-11 November 2022, atas kondisi pemenuhan HAM di Indonesia . Salah satu rekomendasi yang disusun oleh Komnas HAM RI adalah terkait Pembela HAM, di mana pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hakhak Pembela HAM, menyelesaikan kasus pelanggaran hak Pembela HAM, serta menjamin tidak terjadinya lagi intimidasi dan kekerasan terhadap Pembela HAM. Selain itu telah dihasilkan SNP tentang Pembela HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021.
f. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Komnas HAM telah menyusun dan menetapkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada 2020. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menerima beberapa pengaduan terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan diantaranya kasus terkait perlindungan terhadap komunitas umat Buddha dan Kaharingan. Fungsi mediasi Komnas HAM RI juga menangani sengketa komunitas muslim Ahmadiyah terkait penutupan Masjid Miftahul Huda di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kalimantan Barat. Potensi diskriminasi terhadap komunitas beragama dan berkeyakinan tertentu masih ada, oleh sebab itu Komnas
HAM akan terus melakukan pengawasan/koordinasi berkenaan dengan implementasi SNP terkait.
g. Bisnis dan HAM
Permasalahan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu yang mendapat perhatian serius Komnas HAM RI. Hal tersebut dapat dilihat dari dirumuskannya Perkomnas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM dan juga dilihat dari banyaknya permasalahan bisnis dan HAM yang diadukan ke Komnas HAM RI dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam permasalahannya. Beberapa konflik mencuat yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, perlu untuk didekati dari perspektif Bisnis dan HAM. Koordinasi antar stakeholders terkait menjadi hal yang sangat penting.
h. Antisipasi Pemilu 2024
Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM RI membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang berfokus pada monitoring rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020. Laporan tersebut mencoba memantau kondisi tersebut melalui sudut pandang Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) dalam Pengamatan Situasi Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.
i. Pemantauan RANHAM 2022 – 2024
Memastikan peran Komnas HAM sesuai mandat Undang-undang dalam pelaksanaan RANHAM. Tercatat 28 K/L telah melaporkan aksi HAM pada tahun 2022. Komnas HAM memiliki posisi penting dalam pengawasan terhadap Aksi HAM yang dilakukan K/L dan dilaporkan ke Dirjen HAM. Salah satunya terkait keadilan dalam proses hukum bagi perempuan, anak, masyarakat adat, penghayat kepercayaan, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak yang berhadapan dengan hukum, anak luar kawin, dan pekerja migran Indonesia. Pada 2022, Komnas HAM telah menyusun SNP Hak Memperoleh Keadilan sebagai panduan dan petunjuk bagi penyelenggara negara dalam memastikan pelindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan. SNP hak memperoleh keadilan ini berorientasi pada kelompok khusus diantaranya anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat dan masyarakat kurang mampu yang merupakan kelompok yang rawan dilanggar haknya karena memiliki posisi yang lemah.
Sebagai upaya untuk mewujudkan Isu Prioritas Lembaga diperlukan koordinasi baik yang bersifat internal maupun eksternal Komnas HAM. Berbagai pertemuan dilaksanakan guna menjalin komunikasi dan konsolidasi program-program yang mendukung ketercapaian isu prioritas ini. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal juga melaksanakan Rapat Kordinasi Nasional yang dihadiri oleh seluruh unit kerja termasuk Sekretariat Komnas HAM di Perwakilan, yang mengangkat tema Memperkuat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komnas HAM melalui Sinergi Kelembagaan.
C. Realisasi Anggaran
Selama tahun 2024, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal diberikan tanggung jawab untuk mengelola anggaran sebesar Rp 3.034.660.000. Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berhasil menjalankan peran strategisnya. Dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang mencakup analisis kebutuhan yang mendalam, perencanaan yang matang, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, Biro berupaya untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan sebaik-baiknya demi mendukung tujuan organisasi.
Akan tetapi dalam tahun berjalan terdapat beberapa kali kebijakan pemerintah sesuai dengan:
a. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Automatic Adjustment (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Dijelaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI pada penyerahan DIPA TA 2024 dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan AA dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mendapatkan alokasi AA sebesar Rp 1.100.000.000,-.
b. Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 yang disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Dalam hal ini Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mendapatkan alokasi AA sebesar Rp 84,125,000,-.
Dalam periode 2024, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal juga melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM, sehingga pagu akhir Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menjadi Rp 2,762,431,000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 2,674,069,352,-,- atau sebesar 96,80%.
Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2024
| Kode Kegiatan | Pagu Awal (Rp) | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi | Blokir AA | Pengem balian RM | % | Sisa (Rp) |
| Program Dukungan Manajemen | |||||||
| 3335. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | |||||||
| EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1,319,830,000 | 1,122,094,000 | 1,037,632,287 | 84,125,000 | 92,47% | 336,713 | |
| EBD.953Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1,160,000,000 | 1,115,879,000 | 1,115,444,796 | 99,96% | 434,204 | ||
| EBD.965Layanan Audit Internal | 554,830,000 | 524,458,000 | 520,992,269 | 934,300 | 99,34% | 2,531,431 | |
| Total | 3,034,660,000 | 2,762,431,000 | 2,674,069,352 | 84,125,000 | 934,300 | 96,80% | 3,302,348 |
D. Kendala dan Upaya Perbaikan
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian kinerja yang optimal. Identifikasi terhadap kendala ini sangat penting untuk merumuskan upaya perbaikan yang efektif. Berikut adalah analisis mengenai kendala dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan:
Kendala
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
○ Kurangnya jumlah pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan pengawasan intern.
2. Koordinasi Internal yang Lemah:
○ Komunikasi dan kolaborasi yang kurang efektif antar biro dan unit, yang seringkali menghambat pelaksanaan program dan kebijakan.
3. Kendala Anggaran:
Adanya pemangkasan atau keterlambatan dalam pencairan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan.
4. Sistem Informasi yang Tidak Terintegrasi:
○ Ketidakselarasan antara sistem informasi yang digunakan oleh Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan, yang menyulitkan dalam pemantauan dan evaluasi.
5. Resistensi terhadap Perubahan:
。 Beberapa pegawai mungkin menunjukkan resistensi terhadap penerapan reformasi birokrasi dan sistem baru yang diterapkan.
Upaya Perbaikan
1. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan SDM:
○ Mengadakan pelatihan reguler untuk pegawai guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam akuntabilitas kinerja dan pengawasan intern.
2. Meningkatkan Koordinasi melalui rapat rutin dan pemanfaatan media komunikasi online:
。 Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antar unit untuk membahas kemajuan, kendala, dan solusi yang diperlukan.
○Membuat WAG koordinasi tugas-tugas
3. Advokasi untuk Penambahan Anggaran:
○ Melakukan lobi kepada pihak terkait untuk meningkatkan alokasi anggaran, serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
4. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi:
○ Membangun atau memperbarui sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan baik antara berbagai unit dan kementerian untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan.
5. Strategi Manajemen Perubahan:
○ Mengembangkan strategi untuk mengelola perubahan dengan melibatkan pegawai dalam proses perencanaan dan memberikan pemahaman tentang manfaat reformasi yang diterapkan.
E. Analisa Efisiensi
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024, analisis efisiensi ini dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya, mengembangkan strategi perbaikan dan pengoptimalan proses. Pada tahun 2024 Analisis efisiensi Biro Perencanaan 2024 menunjukkan bahwa pada pencapaian dokumen rencana kerja dan dokumen pemutakhiran terdapat langkah-langkah efisiensi terkait pelaksanaan rapat-rapat internal dalam beberapa aspek, antara lain: penghematan waktu dan biaya, peningkatan komunikasi dan koordinasi, serta percepatan proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi anggaran dan target yang ditetapkan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.
Pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian dokumen rencana kerja menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 462.463.356,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 192.523.883,-. Pada penyusunan dokumen pemutakhiran, tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 32.939.625,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 17.001.300,- . Pada penyusunan dokumen pengawasan internal terkait hasil reviu pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 38.128.150 sedangkan pada tahun 2024 menggunakan kurang lebih Rp. 9.221.000,-, dan terkait hasil evaluasi pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 57.668.900,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan sebesar Rp. 28.166.780,-. Terkait hasil pemantauan pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 21.250.200,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 16.462.000.
Selaian komposisi anggaran yang menunjukan efisiensi yang telah dilakukan Biro Renwas, metode koordinasi yang dilakukan Biro Renwas pada tahun 2024 juga menunjukan tingkat efisien. Hal dapat dilihat pada koordinasi yang dilakukan Biro Renwas pada tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Pada tahapan Monev berbeda dari tahun-tahun sebelumnya terdapat koordinasi yang dilakukan oleh Biro Renwas dengan seluruh unit kerja setiap Triwulan yang dilakukan dengan konfirmasi progress kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja, dengan tahapan ini terlihat efisiensi dalam segi waktu dimana dengan adanya forum ini waktu pelaporan kinerja per Triwulan dapat langsung terkonfirmasi dan lebih cepat dalam proses pengambilan Keputusan. Selain itu, tahapan ini dilaksanakan di dalam kantor dengan melibatkan seluruh PIC unit kerja dan pimpinan unit kerja.
Program pengendalian juga menunjukan efisiensi dalam metode koordinasinya. Pada tahun 2024 pengendalian melaksanakan tahapan konfirmasi atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja kepada seluruh unit kerja. Tahapan ini sangat efisien dalam segi waktu dan proses pengambilan Keputusan, karena dapat dilakukan konfirmasi langsung kepada unit kerja sehingga dapat diketahui hal-hal yang harus diperbaiki guna meningkatkan nilai akuntabilitas kedepannya.
F. Program yang Mendukung Capaian
Pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal (Biro Renwas) telah memenuhi target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kerja (PK) yakni terkait Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM dengan 2 indikator keberhasilan yakni 1 (satu) dokumen perencanaan yang berkualitas dan 2 (dua) dokumen kinerja, selain itu terkait Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP dengan indikator keberhasilan nilai SPIP juga terpenuhi.
Keberhasilan Biro Renwas dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan pada PK tidak terlepas dari rencana program yang telah direncanakan dan dituangkan dalam rencana aksi kinerja Biro Renwas. Diantara program-program yang telah direncanakan terdapat beberapa program yang menjadi kunci keberhasilan Biro Renwas dalam pencapaian target, adapun program yang dimaksud yakni:
1. Program Konfirmasi Hasil Monitoring Triwulan
Program konfirmasi hasil monitoring triwulan atas capaian kinerja Komnas HAM efektif dilaksanakan pada TW III, program ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja yang diampu oleh seluruh unit kerja baik pada level Rinci Output (RO), Sasaran Kegiatan (SK), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Strategis (SS) berjalan dengan baik sebagaimana tertuang pada rencana aksi dan tercapai sesuai dengan apa yang ditargetkan. Dengan terlaksananya program ini Biro Renwas dapat memastikan ketercapaian sasaran yang nantinya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan mengetahui highlight kinerja Komnas HAM yang nantinya akan dituangkan dalam Laporan Tahunan (LAPTAH).
2. Program Tim Lintas Unit Kerja
Program tim lintas unit kerja sudah dilaksanakan oleh Biro Renwas beberapa tahun terakhir kaitanya dengan kolekting data baik data Perencanaan yang nantinya akan digunakan sebagai data Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) ataupun data laporan atas pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan dijadikan bahan monitoring oleh Biro Renwas dan diolah menjadi beberapa dokumen seperti LKjIP, LAPTAH, Laporan Monev, dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Kerja pada tahun-tahun berikutnya.
3. Program Permintaan Data Melalui Media Digital
Program permintaan data melalui media digital juga sudah dilaksanakan Biro Renwas beberapa tahun terakhir, mengikuti perkembangan zaman yang menuntut kerja harus fleksibel, efektif dan efisien Biro Renwas memanfaatkan media digital (campsite) untuk permintaan data baik data Perencanaan Kerja, Pemutakhiran, ataupun data Monitoring dan Evaluasi. Dengan program ini unit kerja dapat menyampaikan data dimanapun kapanpun dan data yang didapatkan oleh Biro Renwas juga dapat tepat waktu.
4. Program Konfirmasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Program ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi internal terkait nilai akuntabilitas unit kerja, program ini bertujuan untuk memastikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro Renwas sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait akuntabilitas. Selain itu program ini juga untuk memastikan bahwa apa yang menjadi hasil evaluasi Biro Renwas ditindaklanjuti oleh unit kerja guna meningkatkan nilai akuntabilitas Komnas HAM pada tahun berikutnya.
5. Program Pengendalian Manajemen Resiko
Program ini bertujuan untuk memastikan terkait resiko yang telah di identifikasi atas target yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM baik pada level Kegiatan, Program, ataupun Sasaran Strategis dapat di minimalisir atau bahkan ditiadakan. Program ini dilaksanakan selain dalam rangka mengendalikan resiko yang akan muncul Ketika pencapaian target juga bagian dari fungsi Biro Renwas dalam rangka pengendalian internal.
AB IV
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Tahun 2024 ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian kinerja, tantangan, dan langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, termasuk penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan peningkatan nilai kapabilitas APIP.
Pencapaian ini mencerminkan komitmen Biro untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawasan intern, meskipun terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi internal yang perlu ditingkatkan.
B. Rekomendasi
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Diperlukan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan pegawai agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Koordinasi Internal: Mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk meningkatkan komunikasi antar unit kerja, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien.
3. Penguatan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan data dan evaluasi kinerja secara real-time.
4. Advokasi Anggaran: Melakukan lobi kepada pihak terkait untuk meningkatkan anggaran, memastikan alokasi yang memadai guna mendukung pencapaian kinerja.
C. Penutup
Dengan berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern optimis akan mampu terus meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami dinamika dan perkembangan yang terjadi di lingkungan Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kinerja organisasi akan terus dijunjung tinggi untuk mendukung visi dan misi Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
A
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Kurniasari Novita Dewi
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,
Ahd
Kurniasari Novita Dewi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1. | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (2) Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | (3) 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 2. Jumlah dokumen kinerja | (4) 1 dokumen |
| 2. | Meningkatnya Nilai | 2. Jumlah dokumen kinerja 1. Nilai SPIP | 2 dokumen |
| Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,2 nilai |
| Kegiatan | Anggaran |
| Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal | Rp 3.034.660.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, Desember 2023
Kurniasari Novita Dewi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Noviati Listiyasningsih
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, Mei 2024
Pihak Pertama,
Lutm
Noviati Listiyasningsih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | (3) 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | (4) 1 dokumen |
| 2. | Meningkatnya Nilai | 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen |
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,2 nilai |
| Kegiatan | Anggaran |
| Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal | Rp 3.034.660.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, Mei 2024
Pimpinan Unit Kerja,
Noviati Listiyasningsih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Noviati Listiyasningsih
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,
Noviati Listiyasningsih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL (PERUBAHAN)
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | (3) 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 2. Jumlah dokumen kinerja | (4) 1 dokumen |
| 2. | Meningkatnya Nilai | 2. Jumlah dokumen kinerja | 2 dokumen |
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3,2 nilai |
| Kegiatan | Anggaran |
| Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal | Rp 2.762.431.000,- *Blokir Perjadin Rp 84.125.000,- |
Atasan Pimpinad Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024
Pimpinan Unit Kerja,
Noviati Listiyasningsih