LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH JALAN KRUENG ARAKUNDO NO. 01 GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH
KATA PENGANTAR
Laporan kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2024 merupakan penjabaran pencapaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada Desember 2023. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, akurat, dan akuntabel mengenai rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh berupaya untuk dapat mencapai 3 (tiga) sasaran program/kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian atas sasaran kegiatan merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal yang dilakukan secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, serta diharapkan agar kedepannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan dapat meningkatkan layanan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
Akhir kata, Laporan Kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
Banda Aceh, 30 Desember 2024 Kepala
Sepriady Utama
DAFTAR ISI
Contents
Contents BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Latar Belakang. 1 B. Dasar Hukum. ..2 C. Tugas dan Wewenang ..2 D. Struktur Organisasi.... 3 Susunan organisasi Sekretariat Komnas HAM di Pro 3 E. Tantangan Strategis.. F. Sistematika Penyajian Pelaporan. 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA ..6 A.Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi 6 B.Indikator Kinerja Utama. C.Perjanjian Kinerja... 8 Bab III Akuntabilitas Kinerja. .9 A.Capaian Kinerja 2024. ..9 B. Realisasi Anggaran.. .33 BAB IV PENUTUP.. ..36
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi pelayanan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Dalam perjalanan waktu Komnas HAM yang berpusat di ibukota negara di Jakarta mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah-daerah yang berpotensi konflik. Adapun Perwakilan Komnas HAM yang pertama didirikan adalah di Provinsi Aceh berdasarkan usulan dari Pemerintah Aceh dalam hal ini melalui surat Gubernur Provinsi nomor 181.4/12491 yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Aceh Bustari Mansyur pada 30 September 1999. Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Aceh dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangannya, pelayanan fungsi Komnas HAM di daerah dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan membawahi 1 (satu) subbagian yaitu Subbagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada para pemangku kepentingan, guna memberikan informasi kinerja yang akuntabel dan diungkapkan secara memadai sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menunjang peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM khususnya Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
B. Dasar Hukum
Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menggunakan instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, baik instrumen nasional maupun instrumen internasional, antara lain:
Instrumen Nasional
1. UUD 1945;
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
5. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan International Covenant On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women;
8. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture And Other Cruel Inhuman Or Degregading Treatment Or Punishment;
9. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965
10.UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights
11.UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights;
12. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child;
14.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention Againts Aparthed In Sports;
15.Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;
Instrumen Internasional
1. Piagam PBB 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
C. Tugas dan Wewenang
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:
1. Pelayanan dukungan teknis operasional;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
3. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
4. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
D. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh meliputi:
1. Subbagian umum melaksanakan tugas
a. Pengelolaan urusan administrasi;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. Pelaksanaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan keprotokolan;
f. Pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
g. Pelaksanaan urusan umum lainnya.
2. Kelompok jabatan fungsional, melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
Kepala Sekretariat Kasubbag Umum Kelompok jabatan fungsional
3. Komposisi Pegawai
Pada tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki 16 (enam belas) pegawai dengan komposisi pegawai seperti pada tabel berikut:
Tabel Komposisi Pegawai Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh
| Tabel Komposisi Pegawai Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh | |||
| No | JABATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1. | Kepala Sekretariat | 1 Orang | PNS |
| 2. | Kasubbag Umum | 1 Orang | PNS |
| 3. | Analis Kebijakan Ahli Muda | 1 Orang | PNS |
| 4. | Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama | 2 Orang | PNS |
| 5. | Analis Pelanggaran HAM | 1 Orang | PNS |
| 6. | Perencana Ahli Pertama | 2 Orang | PPPK* |
| 7. | Analis Hukum Ahli Pertama | 1 Orang | PPPK* |
| 8. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | 1 Orang | PPPK |
| 9. | Arsiparis Terampil | 1 Orang | PPPK** |
| 10. | Penyusun Laporan Keuangan | 1 Orang | PNS |
| 11. | Pengadministrasi Umum | 1 Orang | PNS |
| 12. | Pengolah Data | 1 Orang | PNS |
| 13. | Pramubakti | 1 Orang | PKWT |
| 14. | Pengemudi | 1 Orang | PKWT |
| Ket : | Total Pegawai | 16 Orang | |
Ket :
*: sejak Maret 2024 beralih status dari PKWT menjadi PPPK
**: TMT sejak Maret 2024
E. Tantangan Strategis
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki mandat dalam kaitannya upaya melaksanakan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 antara lain: Pelanggaran HAM yang Berat, Permasalahan HAM di Papua, Konflik Agraria, Kelompok Marginal, Perlindungan Pembela HAM, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Bisnis dan HAM, Antisipasi Pemilu 2024, dan Pemantauan RANHAM 2022-2024.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki peran untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024, yaitu:
1. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia);
2. Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat; dan
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
F. Sistematika Penyajian Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tugas dan Wewenang D. Struktur Organisasi E. Tantangan Strategis F. Sistematika Penyajian Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis B. Indikator Kinerja Utama
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Perjanjian Kinerja
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
1. Visi
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".
Dalam rangka mencapai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagaimana tercantum di dalam sila ke-2 Pancasila diperlukan kelembagaan yang terpercaya. Lembaga Komnas HAM yang terpercaya akan menjadi acuan bagi pemenuhan HAM. Maka pengertian kata "kredibel" mensyaratkan lembaga yang kuat dan akuntabel serta dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Implikasinya adalah setiap pandangan/pendapat Komnas HAM akan menjadi acuan dan rujukan dalam perbedaan pandangan terkait HAM, selanjutnya kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengacu pada pandangan Komnas HAM.
Demikian pula halnya dengan makna "Adil" yang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
Sila ke-2 Pancasila memberi penekanan pada terciptanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna "adil dan beradab" dalam Pancasila menekankan pada tidak adanya pembedaan bagi seluruh warga negara atas dasar Ras Etnis dan Golongan. Masyarakat yang beradab sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dapat terwujud apabila masyarakat taat kepada norma HAM yang berlaku secara universal.
2. Misi
a. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara;
b. Membangun keadaban HAM masyarakat;
c. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional;
d. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.
3. Tujuan Strategis
Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis yang ditetapkan dan memberikan arah dalam merumuskan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam menjalankan misi organisasi. Sejalan dengan rumusan misi yang telah disebutkan, Tujuan Strategis Komnas HAM 2020-2024 adalah sebagai berikut:
a. Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara;
b. Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat;
C. Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;
d. Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.
4. Sasaran Strategis
a. Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM;
b. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia;
c. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000);
d. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat;
e. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;
f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
B. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian antara Sekretaris Jenderal Komnas HAM dengan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan pada Desember 2023, yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran program/kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM diantaranya sebagai berikut:
Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
| No | Sasaran Strategis Komnas HAM | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 Persen |
| 2. | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Meningkatnya Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah | 13 Perkara |
| (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM Persentase | 1 Laporan | |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100 Persen |
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja 2024
Pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :
| Sasaran Program / Ketaatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase capaian |
| Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60% | 183 peserta | 114% |
| upaya penanganan kasus pelanggaran HAM | Jumlah kasus yang ditangani | 13 Perkara | 14 Perkara | 108% |
| Jumlah pengamatan atas situasi HAM | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | |
| Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100% | 1 | 100% |
1. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertera pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Komnas HAM dengan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh ditargetkan persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat sebesar 60%. Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah memenuhi target yang ditentukan yaitu sejumlah 160 peserta dimana sepanjang tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan diseminasi untuk K/L/D/M dengan total 183 peserta.
Berdasarkan hasil evaluasi melalui lembar pretest yang dibagikan sebelum adanya pemaparan dan lembar posttest yang dibagikan setelah adanya pemaparan tentang HAM. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest yang diisi oleh para peserta, dimana pada lembar posttest sebagaian besar peserta lebih memahami apa yang dimaksud dengan HAM, hubungan antara HAM dengan tugas dan fungsi dari para peserta di lingkungan kerjanya masing-masing, serta penerapan
HAM dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saat kegiatan diseminasi berlangsung, para peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan HAM berdasarkan pengalaman dan pengetahuan para peserta dilingkungannya masing-masing.
Adapun kegiatan Penyuluhan/Diseminasi HAM di tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
a. Pada 6 Februari 2024 bertempat di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Diseminasi HAM dan Kelompok Rentan serta Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024;
Kegiatan diseminasi HAM dan Kelompok rentan serta mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu
Diseminasi ini ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dikarenakan Panwaslih memiliki peran yang sangat strategis dalam terlaksananya pemilu yang demokrasi melalui fungsinya melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
Diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan relasi antara Pemilu dan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu pemenuhan hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, mendorong pemilu yang ramah HAM serta pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan sesuai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang Hak Asasi dan Kelompok rentan dalam Pemilihan Umum.
b. Pada tanggal 30 September 2024 bertempat di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyelenggarakan
Diseminasi Sekolah Ramah HAM di Aceh yang diikuti oleh Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh Besar.
Kegiatan diseminasi SRHAM kepada Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh Besar
Kegiatan diseminasi ini diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang terdiri dari pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, serta kepala sekolah dan guru dari SMAN 2 Banda Aceh, SMAN 3 Banda Aceh, SMAN 7 Banda Aceh, SMPN 7 Banda Aceh (2 orang); SMP Darul Qur'an Aceh, Aceh Besar, dan SMP Plus Al-Athiyah, Aceh Besar.
Melalui kegiatan diseminasi ini, para peserta diharapkan tidak hanya memahami HAM secara teoritis tetapi juga dapat menerapkan gagasan dan perspektif HAM ke dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkannya kepada para peserta didik di sekolah masing-masing.
c. Pada tanggal 3 Oktober 2024 di Aula Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen melaksanakan Diseminasi HAM bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bireuen;
DISEMINASI PENGUATAN PERSPEKTIF HAM BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
Kegiatan diseminasi bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bireuen
Melalui kegiatan diseminasi tersebut diharapkan 25 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bireuen selaku peserta dapat memahami, mengintegrasikan, dan mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam setiap agenda pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bireuen.
d. Pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 30 Oktober bertempat di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyelenggarakan Diseminasi HAM dan Program Sekolah Ramah HAM (SRHAM) untuk Dinas Pendidikan Dayah dan Dayah/Pesantren di Kota Banda Aceh serta Dinas Pendidikan Dayah dan Dayah/Pesantren di Kabupaten Aceh Besar;
Kegiatan diseminasi SRHAM kepada Dinas Pendidikan Dayah dan Dayah/Pesantren di Kota Banda Aceh
Dinas Pendidikan Dayah dan Dayah/Pesantren di Kabupaten Aceh Besar
Kegiatan diseminasi ini diikuti oleh 29 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Pesantren Modern Babun Najjah Banda Aceh, YPl Dayah Mabdaul 'Ulum Al Aziziyah Banda Aceh, Dayah Madinatul Fata Banda Aceh, Dayah Terpadu Inshafuddin Banda Aceh, Dayah Al-Fathani Darussalam Banda Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar, Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, LPI Dayah Madani Al- Aziziyah, Dayah Darul Aman, Dayah Asaasun Najaah, Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, Pesantren Ma'had Daarut Tahfidzh Al Ikhlas, dan Pesantren Imam Syafi'l.
Kegiatan diseminasi tentang HAM dan SRHAM ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah yang kompleks dan multi dimensi serta meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di sekolah, seperti kasus-kasus perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi yang kerap terjadi.
e. Pada tanggal 12 November bertempat di Ayani Hotel Banda Aceh, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyelenggarakan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum Bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Aceh, Sentra Gakkumdu Banda Aceh dan Sentra Gakkumdu Aceh Besar.
Kegiatan diseminasi SNP No 12 dalam pemilu bagi sentra Gakkumdu
Kegiatan diseminasi diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari Personel Sentra Gakkumdu Aceh, Personel Sentra Gakkumdu Kota Banda Aceh dan Personel Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan personel Sentra Gakkumdu sebagai peserta karena keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur Bawaslu, unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu.
Selain kegiatan penyuluhan yang bersumber dari anggaran Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh juga diundang sebagai pemateri/narasumber diberbagai kegiatan diseminasi HAM yang diselenggarakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah/Polri, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang beberapa diantaranya:
a. Pada tanggal 7 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Lt 2 Biro Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) yang diselenggarakan oleh IKADIN Aceh bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Aceh. Selain secara offline, PKA juga diikuti melalui zoom oleh peserta yang berasal dari Yogyakarta dan Sulawesi Utara;
Kegiatan PKA di UNMUHA
Kegiatan PKA di UNMUHA
Dalam kegiatan ini, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memaparkan definisi mengenai Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, dan Pelanggaran HAM Berat serta tempat Kedudukan dan kewenangan Pengadilan HAM serta Pelanggaran HAM Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
b. Pada tanggal 28 Juni 2024 di Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Aceh, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjadi penanggap pada kegiatan launching Laporan ROHA (Rohingya Oral History Archives) yang diselenggarakan oleh AJAR, KontraS Aceh, KontraS Sulawesi, Beyond Borders, dan CrCF.
Kegiatan Launching Laporan ROHA
Kegiatan Launching Laporan ROHA
c. Pada tanggal 5 Oktober 2024, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjadi pemateri pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI);
Kegiatan PKPA di USK
Dalam kegiatan ini, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyampaikan pentingnya pengetahuan Hukum Acara Peradilan HAM bagi para advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan tentang Pelanggaran HAM yang Berat, dan apa yang membedakannya dengan Pelanggaran HAM dan Tindak Pidana Umum serta sebagai pengadilan yang bersifat khusus dan terbatas, jurisdiksi Pengadilan HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
d. Pada tanggal 15 Oktober 2024, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) secara daring dengan tema “Pelanggaran HAM di Aceh, sudah selesaikah penyelesaiannya?". Turut hadir narasumber lainnya dalam kegiatan ini adalah Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Mastur Yahya dan Komisioner Komnas HAM periode tahun 2012- 2017, Otto Nur Abdullah;
SKEMA PERCEPATAN PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELALUI MEKANISME NON JUDISIAL 0
Menjadi Narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Formad
Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyampaikan pentingnya Kolaborasi dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Aceh. Terkait mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, ada dua mekanisme yaitu Mekanisme Yudisial yang diatur melalui Pasal 4 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Mekanisme Non Yudisial yang diatur melalui Pasal 47 UU No 26 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Untuk Mekanisme Yudisial, Komnas HAM sebagai penyelidik telah menyelesaikan 4 (empat) kasus Pelanggaran HAM yang Berat dan hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan ke Kejaksaaan Agung.
Kendala
Adapun dari beberapa kegiatan Penyuluhan/Diseminasi HAM ini terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Adanya pemblokiran anggaran yang mengakibatkan perlunya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai rencana yang berakibat terbatasnya anggaran untuk menyewa tempat/hotel untuk kegiatan diseminasi/penyuluhan;
2. Kurang memadainya sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan diseminasi/penyuluhan;
3. Tidak adanya staf khusus yang bertugas sebagai penyuluh sosial di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
Upaya
Untuk menghadapi beberapa kendala tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan melaksanakan kegiatan diseminasi/penyuluham HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh;
2. Memaksimalkan SDM dan sarana prasana yang tersedia di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
Faktor Keberhasilan
1. Pemanfaatan/pemberdayaan SDM yang tersedia di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dalam mencapai peningkatan kesadaran HAM masyarakat melalui diseminasi/penyuluhan;
2. Tersusunnya rencana kegiatan mengenai penyebarluasan wawasan HAM masyarakat melalui persiapan bahan materi dan penentuan target group diseminasi/penyuluhan;
3. Terjalinnya hubungan kerja sama antar Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dengan berbagaipihak/stakeholder terkait.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melaksanakan sebagian kegiatan diseminasi/penyuluhan HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
2. Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
2.1. Jumlah Kasus yang Ditangani
Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah menindaklanjuti jumlah kasus yang ditangani sebanyak 14 perkara dengan rincian sebagai berikut: 12 (duabelas) Perkara yang ditangani melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasan dan 2 (dua) Perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasi. Hal ini sesuai dengat target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) perkara.
Adapun perkara yang ditangani melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan sebagai berikut:
a. Pada tanggal 22 s.d. 26 Januari 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan:
Pemantauan sebelum pemungutan suara (Prapemilu) 2024 di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah,
Pemantauan sebelum pemungutan suara (Prapemilu) 2024 di Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Barat.
Pertemuan dengan Bawalih Bireuen
Pertemuan dengan Kalapas Rutan Kelas IIB Bener Meriah
Pertemuan dengan KIP Nagan Raya
Pertemuan dengan Direktur Rs Cut Nyak Dhien Aceh Barat
Fokus kegiatan pemantauan Prapemilu dilakukan pada persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 khususnya terpenuhinya hak-hak kelompok rentan, terdatanya kelompok rentan-marginal pada DPT, sosialisasi dari penyelenggaraan pemilu maupun peserta pemilu terhadap kelompok rentan-marginal, terdapat fasilitas terhadap kelompok rentanmarginal pada saat pemungutan suara, ketersediaan TPS di lokasi khusus untuk kelompok rentan, dan peran pemerintah terkait hak pilih kelompok rentan-marginal, dan lain sebagainya.
Tim Pemantauan telah melakukan pertemuan dengan penyelenggara pemilu dan kelompok masyarakat rentan. Hasil dari pemantauan diperoleh informasi bahwa Penyelenggaraan Pemilu 2024 di beberapa wilayah di Provinsi Aceh belum maksimal menjalankan prinsip saling terkait, saling tergantung, dan tidak dapat dipisahkan karena masih ditemukan kelompok rentan (pasien rumah sakit, petugas rumah sakit, keluarga pasien, penyadang disabilitas, dan warga binaan pemasyarakatan) yang terhambat menggunakan hak pilihnya baik karena tidak dibentuknya TPS khusus, keterbatasan fasilitas pendukung di TPS, dan kekurangan surat suara tambahan.
Penyelenggaraan Pemilu 2024 di beberapa wilayah di Provinsi Aceh belum maksimal memperhatikan perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat dan masyarakat di daerah pedalaman sebagaimana temuan Komnas HAM di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya dan di Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Hal ini berdampak pada hambatan distribusi logistik pemilu, pemenuhan hak pilih masyarakat, dan pemenuhan hak atas kesehatan petugas penyelenggara pemilu
Penyelenggaraan Pemilu 2024 di beberapa wilayah di Provinsi Aceh masih menjalankan politik transaksional dan politik uang. Berdasarkan temuan Komnas HAM, Panwaslih di beberapa kabupaten menangani dugaan pelanggaran pemilu baik dalam bentuk money politics oleh calon legislatif bersama tim suksesnya dan dugaan ketidaknetralan ASN/pejabat pemerintah.
b. Pada tanggal 14-15 Februari 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan:
Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara 2024 di Kabupaten Pidie.
Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Jaya
Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie
Pada pemantauan hari pelaksanaan pemilu, Tim Pemantauan tetap memfokuskan kegiatan pada pemenuhan hak pilih kelompok rentan (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP) dengan melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Kelas III Calang dan Lapas Perempuan Pidie. Pada kedua lapas tersebut ditempatkan TPS khusus. Penyelenggara pemilu yang bertugas di TPS tersebut yaitu beberapa petugas lapas sebagai anggota KPPS (disertai surat tugas KPPS dan dilantik), Saksi-saksi dari partai politik dan petugas pengamanan dari kepolisian. Tim menemukan tidak semua WBP bisa ikut memilih karena terkendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terbaca (tidak terdaftar di Disdukcapil) dan kurangnya surat suara.
c. Pada tanggal 13-17 Mei 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan:
Pemantauan lapangan terkait tindak lanjut pengaduan dugaan hambatan pemenuhan hak atas rasa aman akibat konflik manusia dan satwa liar (gajah) di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan.
Pertemuan dengan BKSDA Aceh dan CRU DAS Peusangan
Kunjungan lapangan dan pertemuan dengan pengadu
Tim Pemantauan telah melakukan kunjungan ke lokasi terdampak dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak diantaranya: Pengadu (Reje Negeri Antara, dkk), BKSDA Aceh, Pemkab Aceh Tengah, dan Pemkab Bener Meriah serta melakukan pemantauan lapangan ke lokasi.
Tim menemukan konflik manusia dan satwa liar (gajah) menyebabkan terganggunya pemenuhan hak hidup dan hak atas kesejahteraan bagi masyarakat beberapa desa di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah karena banyaknya rumah warga yang rusak dan hilangnya pendapatan masyarakat karena rusaknya lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian.
Konflik satwa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan cedera parah yang dialami warga. Selain itu, warga mengalami gangguan keamanan secara terus menerus akibat seringnya gajah masuk ke pemukiman dan pekarangan sekolah sehingga menimbulkan terhambatnya proses belajar mengajar serta ketakutan bagi tenaga pendidik dan peserta didik.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus ini dengan berkoordinasi dengan kementerian dan pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan karena perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap usulan dari Pemkab Aceh Tengah dan Pemkab Bener
Meriah untuk melakukan perubahan status kawasan hutan menjadi Kawasan Tahura sebagai solusi dalam mengatasi konflik manusia dan satwa liar (gajah) dapat tidaknya dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Pada tanggal 5 s.d 9 Agustus 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan:
Pemantauan Dugaan Sengketa Lahan antara PT Benih Tamiang (PT Betami) dengan Warga Desa Batu Jaya, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat
Pemantauan Dugaan Keterbatasan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 1 Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat;
Pertemuan dengan Pemkab Aceh Barat Kunjungan lapangan lokasi sengketa lahan
Tim menemukan bahwa PT Betami mengakui telah menggarap (penanaman sawit) di luar HGU nya hingga memasuki lahan warga Gampong Batu Jaya.
Sebelumnya, Gampong Batu Jaya merupakan pemukiman transmigrasi, namun akibat konflik Aceh seluruh warga eksodus meninggalkan pemukimannya sehingga Gampong Batu Jaya tidak memiliki penduduk.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus ini karena PT Betami yang telah menngalihkan seluruh asetnya di Kabupaten Aceh Barat kepada PT Artha Jaya Sawit bersedia menyelesaikan permasalahan sengketa lahan melalui mediasi oleh Komnas HAM. Komnas HAM masih memerlukan keterangan tambahan kepada pihak terkait diantaranya, kelompok masyarakat Gampong Batu Jaya, Kanwil BPN Aceh, Pemerintah Aceh c.q. Disnakermobduk Aceh dan pihak terkait lainnya agar penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut diselesaikan dengan mengakomodir kepentingan berbagai pihak.
Temuan Tim di lapangan menindaklanjuti Dugaan Keterbatasan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri I Woyla Timur diperoleh informasi bahwa keterbatasan fasilitas sekolah tersebut diakibatkan oleh kerusakan yang timbul pasca banjir. Sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi serta bukubuku belajar yang ada di sekolah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Namun, Pemkab Aceh Barat melalui Dinas pendidikan telah memenuhi sebagian kebutuhan fasilitas penunjang berupa meja dan kursi di SMPN 1 Woyla Timur dan akan melakukan pengadaan terhadap fasilitas penunjang belajar mengajar dengan mengusulkan angggaran dalam Dana Alokasi Khusus Tahun 2024.
e. Pada 9 s.d 13 September 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan pemantauan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten Aceh Timur diantaranya:
Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Aktivitas PT Medco E&P Malaka;
Dugaan Perusakan Lingkungan dan Kawasan Hutan di Desa Jambo Reuhat akibat illegal logging;
Dugaan Potensi Konflik Sosial akibat Perambahan Hutan Produksi Sangka Pane, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.
Pertemuan dengan PT Medco
Pertemuan dengan Pemkab Aceh Timur
Tim Pemantauan telah melakukan kunjungan ke Gampong Panton Rayeuk T sebagai diduga lokasi terdampak kebauan gas dan melakukan pertemuan secara terpisah dengan berbagai pihak diantaranya: Koordinator Komunitas Perempuan Peduli Lingkungan (KoPPeduli), Idris dan Murizal Fahmi (Pengadu) beserta beberapa warga terdampak lainnya yang diduga menjadi korban, Manejemen PT Medco E&P Malaka dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa warga terdampak telah mendapatkan penanganan dari perusahaan dan Pemkab Aceh Timur, walaupun penanganan yang diberikan belum memberikan kepuasaan bagi warga terdampak.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah memberikan saran kepada Pemkab Aceh Timur untuk terus melakukan monitoring terhadap aktivitas PT Medco E&P Malaka agar aktivitas perusahaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
Temuan Tim atas kasus dugaan perusakan lingkungan baik karena dugaan aktivitas illegal logging di Kawasan Hutan di Desa Jambo Reuhat, Mukim Kuta Dayah dan dugaan penanaman sawit di hutan produksi di Kawasan hutan Kemukiman Sangka Pane berdasarkan informasi dari KPH III Langsa, tidak diketahui lokasi illegal logging sebagaimana yang diadukan. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah aktivitas tersebut telah masuk dalam Kawasan hutan atau Kawasan Area Penggunaan Lain. Penegakan hukum atas dugaan illegal logging dan penanaman hutan tanpa izin mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh akan menutup kasus ini karena tidak memiliki bukti yang memadai dan akan menyampaikan saran tindak lanjut kepada Pengadu.
f. Pada 10 s.d 13 Desember 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan:
Pemantauan Sengketa Lahan Warga Desa Batu Jaya dengan Korporasi di Kabupaten Aceh Barat
Pemantauan Dugaan Hambatan Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Warga Akibat Pengalihan Fungsi Lahan Cetak Sawah di Kabupaten Aceh Jaya.
Pertemuan dengan Pemkab Aceh Jaya
Pemantauan/pengamatan objek lahan dan Pertemuan dengan Pengadu
Tim Pemantauan telah melakukan kunjungan ke lokasi sengketa dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak diantaranya: Pengadu (T. Bustami), Forum Masyarakat Peduli Batu Jaya (Formap-Baja), Jajaran Pemkab Aceh Barat dan Jajaran Pemkab Aceh Jaya.
Tim Pemantauan perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap dua kasus ini dengan meminta kepada pihak-pihak terkait kasus untuk melengkapi berkas pengaduan mengingat potensi penyelesaian kasus sengketa lahan di Batu Jaya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM. Sedangkan untuk kasus alih fungsi lahan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh perlu melakukan analisis lebih lanjut dalam rangka penyusunan saran tindak lanjut yang pada intinya mendorong Pemkab Aceh Jaya melakukan monitoring dan berkoordinasi lintas instansi agar setiap program nasional terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi
Pada tanggal 18 S.D. 22 Maret 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan:
Pramediasi kasus dugaan Pramediasi Dugaan Sengketa Penerima Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa Antara Warga Dusun Nenek Miring Dengan PTPN II
Pramediasi Dugaan Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Warga Desa Bulu Cina Dengan PTPN II Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara.
Pertemuan dengan Pemkab Deli Serdang
Pertemuan dengan warga desa Bulu Cina
Tim Pramediasi telah melakukan kunjungan ke lokasi sengketa dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak diantaranya: Pengadu (Suherianto dkk dan Amiruddin dkk), Jajaran Pemkab Deli Serdang (turut dihadiri Kantor Pertanahan Deli Serdang dan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai dan Binjai-Langsa I) dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.
Tim Pramediasi akan menutup kedua kasus ini karena Pengadu (Suherianto dkk) telah menerima haknya berupa ganti rugi terhadap tanam tumbuh, ternak, dan bangunan yang terkena pembangunan jalan tol dan terkait tuntutan keperdataan lahan yang dikuasai oleh Suherianto, Sekretariat komnas HAM di Provinsi Aceh memberikan saran tindak lanjut agar melakukan upaya hukum yang tersedia dalam rangka untuk memperoleh hak-hak keperdataan atas tanah yang dikuasai sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan untuk kasus sengketa lahan di HGU Bulu Cina, Tim Pramediasi menilai Pengadu (Amiruddin dkk) tidak menunjukkan kesungguhan menindaklanjuti pengaduannya kepada Komnas HAM karena Pengadu tidak satupun hadir menerima kunjungan Tim Pramediasi Komnas HAM. Tim Pramediasi diterima oleh beberapa penggarap yang tidak termasuk pihak yang memberikan kuasa untuk menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM.
Selain itu, sepanjang Januari-Desember 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melalui Tim Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 31 berkas dengan rincian sebagai berikut:
a. Wilayah Peristiwa Kejadian
Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Wilayah Peristiwa Kejadian
| NO | WILAYAH PERISTIWA KEJADIAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Banda Aceh | 11 |
| 2 | Aceh Besar | 3 |
| 3 | Pidie | 1 |
| 4 | Lhokseumawe | 1 |
| 5 | Bireuen | - |
| 6 | Benermeriah | 2 |
| 7 | Nagan Raya | - |
| 8 | Aceh Barat | 2 |
| 9 | Simelue | 1 |
| 10 | Aceh Utara | 1 |
| 11 | Aceh Barat Daya | - |
| 12 | Aceh Selatan | 2 |
| 13 | Aceh Tamiang | |
| 14 | Aceh Timur | 4 |
| 15 | Singkil | |
| 16 | Sabang | 1 |
| 17 | Subulussalam | 1 |
| 18 | Aceh Jaya | 1 |
| 19 | Aceh Tengah | 1 |
| Jumlah | 31 | |
b. Cara Penyampaian Berkas
Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Cara Penyampaian Berkas
| NO | CARA PENYAMPAIAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Datang Langsung | 4 |
| 2 | Pos/Surat | 16 |
| 3 | Email/WA | 4 |
| 4 | Intervensi/Inisiatif Penangangan | 7 |
| Jumlah | 31 | |
b. Klasifikasi Hak yang Diadukan
Tabel Berkas Hak yang diadukan
| NO | Tabel Berkas Hak yang diadukan INDIKASI PELANGGARAN HAM | JUMLAH |
| 1 | Hak Hidup Pasal 9 | 3 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal | ■ |
| 3 | 10 Hak mengembangkan diri, Pasal 11 s/d 16 | 1 |
| 4 | Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19 | 7 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27 | 1 |
| 6 | Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35 | 1 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 | 6 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 s/d 44 | 5 |
| 9 | Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51 | |
| 10 | Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 | 2 |
| 11 | Bukan Kompetensi | 7 |
| Jumlah | 31 | |
c. Klasifikasi Korban
Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Korban
| NO | KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH KASUS |
| 1 | Individu-Orang seorang | 7 |
| 2 | Individu-Anak | 3 |
| 3 | Kelompok-Masyarakat | 10 |
| 4 | Kelompok-Pekerja/profesi | 3 |
| 5 | Bukan Kompetensi | 8 |
| Jumlah | 31 | |
d. Klasifikasi Pihak yang Diadukan (Teradu)
Tabel berkas pengaduan berdasarkan klasifikasi pihak yang teradu
| NO | KLASIFIKASI Pihak yang diadukan (teradu) | JUMLAH |
| 1 | Individu/Kelompok (Horizontal) | 2 |
| 2 | Pemerintah | 12 |
| 3 | Kejaksaan | 3 |
| 4 | Korporasi | 2 |
| 5 | Polri | 3 |
| 6 | Bukan Kompetensi | 9 |
| Jumlah | 31 | |
2.2. Jumlah Pengamatan Atas Situasi HAM
Sepanjang tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah melakukan Pengamatan:
Situasi HAM dengan isu konflik agraria dan lingkungan hidup di Kawasan Suaka Marga Rawa Singkil (SMRS), Kemukiman Buloh Seuma, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
Pada tanggal 26 s.d 30 Agustus 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melakukan Pengamatan Situasi HAM dengan isu konflik agraria dan lingkungan hidup di Kawasan Suaka Marga Rawa Singkil (SMRS), Kemukiman Buloh Seuma, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
Pertemuan dengan pengadu
Pertemuan dengan Pemkab Aceh Selatan beserta jajaran
Tim Pengamatan telah melakukan kunjungan ke lokasi Kemukiman Buloh Seuma dengan bertemu Perwakilan Masyarakat Kemukiman Buloh Seuma. Selain itu Tim Pengamatan melakukan pertemuan terpisah dengan berbagai pihak diantaranya: Jajaran Pemkab Aceh Selatan, Yayasan Hutan Gampong Lestari (YGHL) dan Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh Selatan.
Hasil dari pengamatan diketahui bahwa adanya kegiatan perambahan hutan di Kawasan SMRS dalam bentuk illegal logging dan penanaman sawit. Kemukiman Buloh Seuma berharap dilakukan pelepasan sebagian Kawasan SMRS untuk dijadikan wilayah administratif tiga desa di Kemukiman Buloh Seuma. Selain itu, Tim menemukan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Aceh Selatan yang terdapat di Meukek, Sawang, Manggamat, dan Samadua. Aktivitas PETI marak terjadi dikarenakan penambangan emas menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat dan aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dikarenakan proses penambangan emas yang dilakukan masih menggunakan bahan kimia yaitu merkuri dan sianida.
Kendala
Adapun dari beberapa kegiatan pemantauan, penyelidikan dan mediasi serta pengamatan HAM terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Pemblokiran anggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan;
2. Kompleksitas kasus yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan;
3. Minimnya ketersediaan alat kerja yang sesuai dengan keamanan dalam melaksanakan penanganan kasus dan pengamatan situasi HAM seperti: alat pengaman kerja dan mobil transportasi khusus lapangan terutama untuk menjangkau wilayah terpencil.
Upaya
Untuk menghadapi beberapa kendala tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Menyusun revisi anggaran sesuai dengan kondisi dan perubahan yang terjadi seperti adanya blokir dan realokasi anggaran agar tercapainya penyerapan anggaran yang tepat guna;
2. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam proses penyelesaian penanganan kasus agar tidak meluas dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat;
3. Memaksimalkan sarana prasana yang tersedia.
Faktor Keberhasilan
1. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan para pihak pada setiap tahapan kegiatan pemantauan, penyelidikan dan mediasi serta pengamatan HAM yang dilakukan;
2. Tersusunnya rencana kegiatan pemantauan, penyelidikan dan mediasi serta pengamatan HAM dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia;
3. Koordinasi yang baik antar anggota tim di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
4. Terjalinnya hubungan kerjasama antar Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dengan berbagaipihak/stakeholder terkait;
5. Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melaksanakan kegiatan fungsi melalui permintaan keterangan secara tertulis, mengundang teradu dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan proses penanganan kasus ke Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
3. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran
Dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya layanan operasional perkantoran, diantaranya:
a. Pencatatan surat masuk Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun jumlah surat masuk pada tahun 2024 sebanyak 206 surat yang terdiri dari 56 surat masuk eksternal dan 150 surat masuk internal;
b. Pencatatan surat keluar Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh yang ditujukan ke internal dan eksternal. Adapun jumlah surat keluar pada tahun 2024 sebanyak 35 surat yang terdiri dari 15 surat keluar eksternal, 20 surat keluar internal, 46 tembusan internal, tembusan eksternal 8, dan 52 surat tugas;
c. Pembuatan laporan kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh secara rutin setiap bulannya. Adapun jumlah dokumen laporan kegiatan bulanan sebanyak 12 laporan;
d. Penyusunan administrasi perjalanan dinas Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh. Adapun jumlah dokumen administrasi perjalanan dinas sebanyak 25 (dua puluh lima) dengan rincian kegiatan koordinasi manajemen sebanyak 6 (enam) dokumen dan kegiatan pelaksanaan fungsi Komnas HAM sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen;
e. Penerimaan 1 (satu) staf P3K bagian Arsiparis Terampil Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024;
Kendala
1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh tidak memiliki aset gedung kantor secara mandiri;
2. Minimnya sarana prasarana di gedung kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dan adanya sarana prasarana yang mengalami kerusakan atau dalam kondisi sudah tidak layak digunakan;
3. Lemahnyasistemkeamanaan(tidakadanyapetugas satuan keamanan/satpam) di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh yang berpotensi tidak amannya inventaris/BMN yang ada.
Upaya
1. Mengusulkan kepada Komnas HAM RI di Jakarta untuk melakukan pengadaan tanah dan bangunan untuk Sekretariat Komnas HAM di daerah yang sudah sampai pada tahap persetujuan RKBMN dari Kemenkeu namun karena tidak ditindaklanjuti oleh Komnas HAM mengakibatkan RKBMN tersebut daluarsa;
2. Pengajuan usulan pengadaan sarana dan prasarana kepada Komnas HAM RI di Jakarta untuk melakukan penggantian dan/atau pengadaan sarana dan prasarana termasuk penyewaan kendaraan operasional roda empat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh;
3. Mengirimkan surat usulan kepada Komnas HAM RI di Jakarta untuk melakukan pengadaan satpam dan saat ini memaksimalkan SDM yang ada.
Faktor Keberhasilan
1. Penambahan arsiparis terampil dalam membantu kelancaran pengelolaan layanan arsip;
2. Tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi/sertifikasi yang berhubungan dengan tata kelola keuangan negara;
3. Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dengan melakukan revisi anggaran untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan DIPA Petikan Awal Komnas HAM Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki pagu anggaran senilai Rp.561.382.000.- Namun menindaklanjuti Surat Kuasa Pengguna Anggaran Komnas HAM terkait realokasi belanja, hingga akhir Tahun 2024 anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi Rp.488.750.000.- karena adanya kebijakan realokasi anggaran sebesar Rp. 55.546.000.- dan blokir perjadin sebesar Rp. 17.086.000,-.
Pada tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki pagu anggaran sebesar Rp.488.750.000.- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan program/kegiatan Dukungan Manajemen sebesar Rp. 238.263.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp. 250.487.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
Pagu tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 51.797.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Peningkatan tersebut dikarenakan pada TA 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan fungsi Pemajuan dan Penegakan HAM yang ditempatkan pada Petunjuk Operasional (PO) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh TA 2024 sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
| Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh | |||||
| Akun | Judul | Pagu | Realisasi | Sisa | Persenta se Realisasi |
| 994 | Layanan Perkantoran | 100% | |||
| 5679. 002 | Diseminasi nilai- nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh | 73.818.000,- | 73.818.000,- | 100% | |
| 5680.0 07 | Perkara dugaan pelanggaran ham yang ditangani Kantor Perwakilan Aceh | 156.669.000, | 156.646.250,- | 22.750 | 99,99% |
| 5680. 005 | Laporan pengamatan situasi terhadap isu-isu HAM strategis di kantor perwakilan Aceh | 20.000.000,- | 20.000.000,- | 100% | |
| Total | 488.750.000,- | 488.715.655,- | 34.345 | 99,99% | |
B. Perbandingan Capaian Kinerja
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
| No | Indikator Sasaran Stategis Meningkatnya | Satuan | Tahun 2023 | Capaian (%) | Tahun 2024 | Capaia n (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||||
| 1 2 | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Orang | 160 | 283 | 117% | 160 | 183 | 114% |
| 2 | Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (Jumlah kasus yang ditangani) | Perkara | 10 | 18 | 180% | 13 | 14 | 108% |
| 3 | Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (Jumlah Pengamatan atas situasi HAM) | Laporan | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
BAB IV PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2024, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan administrasi pada kesekjenan Komnas HAM.
Apabila dilihat dari capaian yang diperoleh selama tahun 2024, secara umum program dan kegiatan di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh di masa depan maka diperlukan langkah – langkah sebagai berikut diantaranya:
1. Penambahan jumlah pegawai/SDM sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, terutama Analis Pengaduan, Analis Kerja Sama, Penyuluh Sosial dan Security/Satpam;
2. Penambahan anggaran untuk menunjang kebutuhan sarana prasarana dan operasional kantor serta kegiatan fungsi pemajuan dan penegakan HAM;
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dan pelatihan lainnya dalam rangka mendukung kinerja di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh;
4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga atau instansi lainnya dalam rangka tindak lanjut proses penyelesaian penanganan kasus dan penyebarluasan wawasan HAM serta memonitoring kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga/instansi berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sepriady Utama
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,
Sepriady Utama
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH (PERUBAHAN)
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1. | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (2) Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | (3) 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 13 Perkara |
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM | 1 kegiatan pengamatan | ||
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh | Rp 505.836.000,- *Blokir Perjadin Rp 17.086.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024 Pimpinan Unit Kerja,
Sepriady Utama