Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

69 halaman · 69 halaman diproses dengan OCR · 35.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. BAB I PENDAHULUAN
  4. A. Latar Belakang
  5. B. Dasar Hukum
  6. C. Tugas dan Wewenang
  7. D. Struktur Organisasi
  8. E. Tantangan Strategis
  9. 1. Konflik Agraria
  10. 2. Kelompok Marginal
  11. 3. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
  12. 4. Perlindungan Pembela HAM
  13. F. Sistematika Pelaporan
  14. BAB I PENDAHULUAN
  15. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  16. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  17. BAB IV PENUTUP
  18. BAB II
  19. PERENCANAAN KINERJA
  20. A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
  21. 1. Visi dan Misi Komnas HAM
  22. “Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"
  23. 2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat.
  24. 3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di tingkat Nasional dan Internasional.
  25. 2. Tujuan Komnas HAM
  26. 3. Sasaran Strategis Komnas HAM
  27. B. Indikator Kinerja Utama
  28. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
  29. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
  30. C. PERJANJIAN KINERJA
  31. BAB III
  32. AKUNTABILITAS KINERJA
  33. A. Capaian Kinerja Organisasi
  34. 1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat melalui Kegiatan Diseminasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia
  35. 2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
  36. 1.1. Penyuluhan HAM bagi Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas
  37. 1.2. Pelatihan Sekolah Ramah HAM
  38. 1.3.Penyuluhan HAM bagi Penyandang Disabilitas
  39. 1.4. Penyuluhan HAM Untuk Guru dan Siswa di SMA Negeri 4 Kota Solok
  40. 1.5.Penyuluhan HAM, Kuliah Umum dan Studi Lapangan Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat
  41. 1.6.penyuluhan HAM bagi Mahasiswa dan Dosen di Kampus UIN Batusangkar
  42. 1.7.Penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian Di Lingkungan Polda Sumatera Barat
  43. 2. Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
  44. 2.1. Pemantauan Kasus Penyegelan Dua Sekolah Negeri di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.
  45. 2.3.Pemantauan Kasus Dugaan TPKS di Perguruan Tinggi Negeri UIN Imam Bonjol Padang Tanggal 5 Agustus 2024
  46. 2.5. Kematian Tersangka Sdr.Ganti Akmal di Polres Agam
  47. 2.9. Pemantauan Kasus Ledakan Smelter (Gas) di Pabrik PT.Semen Padang.
  48. 2.10. Kasus Meninggalnya Tiara Faradilla di Kota Payakumbuh
  49. 2.11. Kasus meninggalnya Aldelia Rahma Siswi SDN 10 Durian Jantung di Kabupaten Padang Pariaman.
  50. 2.12. Pra Mediasi Kasus dikeluarkannya Siswi Putri Wulandari dari Sekolah
  51. 3. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran
  52. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Kantor:
  53. 3. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Kearsipan, Kelengkapan Rumah Tangga
  54. 4. Analisis, Kendala dan Upaya
  55. A. Realisasi Anggaran
  56. BAB IV
  57. PENUTUP
  58. LAMPIRAN I
  59. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
  60. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2024.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran dilingkungan Komnas HAM agar memacu kinerja kedepan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Padang, Desember 2024

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat

Kepala

Sultanul Arifin, S.Sos, M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1 Daftar Isi 2 BAB I PENDAHULUAN 3 A. Latar Belakang 3 B. Dasar Hukum 4 C. Tugas dan wewenang 5 D. Struktur Organisasi 6 E. Tantangan Strategis 7 F. Sistematika Pelaporan 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA 5 A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 13 B. Indikator Kinerja Utama 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17 A. Capaian Kinerja Organisasi 19 B. Realisasi Anggaran 60 BAB IV PENUTUP 61 Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat pada awalnya bernama Lembaga Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat yang pembentukannya dilatarbelakangi dengan banyaknya terjadi kasus yang terindikasi pelanggaran HAM di Sumatera Barat. Pada tahun 1999 Sumatera Barat termasuk peringkat 10 terbesar dalam kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, maka segenap pimpinan lembaga HAM yang dimotori oleh ketuanya H. Baharuddin bersama pemerintah dan DPRD Sumatera Barat mendorong adanya peningkatan status Lembaga HAM menjadi Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Sumatera Barat. Setelah permintaan ini dibahas dan dikaji ulang oleh Komnas HAM RI dan dengan memperhatikan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM") tidak memungkinkan dibentuknya Komda HAM di Sumatera Barat. Pasal 76 poin keempat UU HAM menyebutkan bahwa Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No. 04/SB.2002 tanggal 16 Maret 2002 yang direkomendasi oleh Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar, maka DPRD dengan persetujuan Gubernur meminta kepada Komnas HAM RI agar Sumatera Barat dibentuk Perwakilan Komnas HAM. Berdasarkan permintaan tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM RI tanggal 5 Agustus 2002 menyetujui pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat.

Surat Keputusan Komnas HAM No. 065/KOMNAS HAM/VIII-2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat tanggal 6 Agustus 2002 dan keputusan Komnas HAM RI No. 066a/KOMNAS HAM/VIII-2002 tentang Pengangkatan Pimpinan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat. Pada 4 September 2002 diresmikan pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat oleh Ketua Komnas HAM RI di Padang yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muspida, dan berbagai unsur Kepala Daerah, Dinas/Instansi, serta unsur masyarakat lainnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

11.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024; dan

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

C. Tugas dan Wewenang

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi. Dengan demikian seluruh Kantor Perwakilan Komnas HAM di Daerah berubah nama dan nomenklatur menjadi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat memiliki empat Tugas dan Fungsi yang dimandatkan oleh Komnas HAM RI, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni :

a. Fungsi Pendidikan dan penyuluhan Hak Asasi Manusia;

b. Fungsi Pengkajian dan penelitian terkait berbagai peraturan perundang-undangan antara lain peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan walikota di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;

c. Fungsi Pemantauan dan penyelidikan dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;

d. Fungsi Pra Mediasi Hak Asasi Manusia.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI No.20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.

KEPALA SEKRETARIAT SULTANUL ARIPIN, S.Sos, M.H KASUBAG UMUM RAHMAWATI, SE, KEUANGAN STAF BMN ADM UMUM RAHMAWATI, SE MARLIA DINI, SE NELY NORAWATI PENGOLAH DATA PRAMUBAKTI SECURITY ARMIYATI, A.Md SOLATIAH YOSRIANTO, S.H SECURITY DRIVER SAHRIBIN RIKONALDI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PENATA MEDIASI ANALIS PENGADUAN FIRDAUS, S.H, M.H MEIRIZON SANDY, S.H SATRIA HIDAYAT, S.H ANALIS PENGADUAN ANALIS PENGADUAN ANALIS P HAM SASMITA, S. Pd HESY SUKMAWATI, S. Kom NAMI PUSPITA SARI, S. IP

E. Tantangan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 terdapat 7 isu strategis Komnas HAM yang menjadi fokus kinerja Komnas HAM. Setelah terpilihnya Anggota Komna

Poin yang diperoleh

Periode 1 Periode 2 100 75 50 25 0 Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4

s HAM periode 2022-2027, melalui Sidang Paripurna 14 November 2022 memutuskan melaksanakan Program/Kegiatan Pemajuan dan Penegakan HAM melalui 9 (sembilan) isu prioritas lembaga sebagai upaya penajaman 7 isu yang terdapat dalam Renstra, antara lain sebagai berikut: Pelanggaran HAM yang Berat, Permasalahan HAM di Papua, Konflik Agraria, Kelompok Marginal, Perlindungan Pembela HAM, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Bisnis dan HAM, Antisipasi Pemilu 2024, dan Pemantauan RANHAM 2022-2024. Dari 9 isu prioritas tersebut dan berdasarkan laporan yang masuk di Kantor Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat tahun 2024, ditemukan empat isu prioritas antara lain : Konflik Agraria; Kelompok Marginal; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; serta Perlindungan Pembela HAM.

1. Konflik Agraria

Konflik agraria merupakan suatu isu yang sering mencuat antara masyarakat baik dengan corporate ataupun governance, berdasarkan hal tersebut Komnas HAM telah mengidentifikasi pokok-pokok yang menjadi poin masalah seperti kebijakan, klaim penguasa, ego sektoral/konflik kepentingan, regulasi, struktur penguasaan, kepentingan ekonomi dan korupsi. Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat mengangkat konflik agraria sebagai fokus isu pada tahun 2024. Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat menerima 35 aduan terkait konflik agraria sepanjang tahun 2024.

Aduan konflik agraria tersebar di seluruh kabupaten di Sumatera Barat. Pasaman Barat merupakan wilayah peristiwa terbanyak dengan (20 aduan). Wilayah berikutnya adalah Kabupaten Agam (5 aduan) dan Pesisir Selatan (3 aduan). Wilayah selanjutnya Solok/Solok Selatan (3 aduan), Sijunjung/Dharmasraya (2 aduan), Padang Pariaman (2 aduan). Hak yang dilaporkan adalah hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.

Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan fungsi Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Peran ini tidak terlepas dari latar belakang Lahirnya Kantor Sekretariat Komnas HAM di Sumatera Barat, dimana persoalan HAM yang banyak terjadi menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya terkait dengan konflik agraria. Dalam hukum adat Sumatera Barat khususnya Minangkabau disebutkan bahwa tidak ada tanah yang tidak berpunya dan tanah tersebut adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat. Disisi lain pemerintah daerah maupun perusahaan melihat bahwa tanah yang diklaim oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat sudah berubah status menjadi tanah negara karena sudah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat khususnya Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat tersebut dijua indak dimakan bali digadai indak dimakan sando (tanah ulayat tidak bisa dijual dan tidak bisa digadai, hanya bisa dimanfaatkan, setelah tanah ulayat selesai dimanfaatkan maka tanah ulayat kembali ke masyarakat hukum adat). Namun demikian dalam beberapa hal tanah ulayat itu boleh digadaikan sepanjang tidak menyimpang dari "pusakosalingka suku". Maksudnya adalah bahwa tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, Gadih gadang indak balaki (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau rando dapek malu (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda. Kedua, Rumah gadang katirisan (rumah besar bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki rumah besar yang bersangkutan. Ketiga, Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar Penghulu yang telah lama tidak dipakai. Keempat, Mayiek tabujua di tangah rumah (mayat terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.

Gambaran diatas dapat terlihat bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau bersifat "kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah dari satu person kepada person lain, bahkan pengalihan hak dari satu kaum kepada kaum yang lain atau bahkan kepada pihak ketiga seperti perusahaan. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan wujud dari ikatan lahir batin suatu komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai aset bersama suatu komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau. Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah keutuhannya, karena tanah berfungsi sebagai pengikat (batin) antara sesama komunitas masyarakat hukum adat.

Titik singgung inilah yang kemudian melahirkan konflik agraria di Sumatera Barat terutama tanah-tanah ulayat yang sudah beralih status menjadi tanah negara dan diatas tanah tersebut terdapat usaha semisal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan seperti konflik perkebunan kelapa sawit antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah yang berujung pelaporan kepada Komnas HAM.

2. Kelompok Marginal

Sampai saat ini, permasalahan utama yang dialami oleh kelompok disabilitas adalah fasilitas layanan masyarakat yang masih kurang mendukung sehingga pelayanan yang baik belum didapatkan secara merata bagi seluruh kelompok disabilitas yang ada. Selain itu isu mengenai perempuan dan anak juga menjadi fokus agenda kerja Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat di Tahun 2024.

Sekretariat Komnas HAM Sumbar menerima 5 aduan dengan kategori kelompok rentan marginal dan masyarakat adat selama tahun 2024. Individu perempuan dan anak menjadi pihak yang paling banyak menjadi korban dugaan pelanggaran HAM sebanyak 40 orang. Selanjutnya adalah kelompok – masyarakat hukum adat sebanyak 80 orang. Jenis hak yang dilanggar adalah hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.

3. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai peran yang strategis terkait isu hak sipil dan politik. Sumatera Barat terkenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Ketika Falsafah ini ditarik secara formal dalam suatu peraturan daerah atau undang-undang yang notabene harus berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat Daerah Kepulauan Mentawai yang berada diluar Minangkabau, maka akan ada masyarakat yang mempersoalkan karena Minangkabau tidak sama dengan Sumatera Barat. Hal ini terbukti dengan telah digugatnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang dinilai mengabaikan eksistensi kebudayaan suku Mentawai. Walaupun permohonan uji materi ini ditolak, karena pemohon dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum, maka tentunya masyarakat adat mentawai yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didorong menjadi pemohon dalam upaya uji ulang dan hasilnya bisa saja Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi tersebut. Disini Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai peran strategis dalam menjembatani persoalan-persoalan HAM terkait isu yang terakhir ini. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat menerima satu aduan terkait isu ini. Aduan tersebut datang dari Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Perlindungan Pembela HAM

Menurut PBB, tidak ada definisi spesifik siapa saja yang bisa menjadi Pembela HAM. la bisa seseorang atau sekelompok orang yang bekerja untuk memajukan hak asasi manusia, mulai dari organisasi yang berkantor di kotakota besar, sampai pada orang-orang yang bekerja dengan komunitas lokal. Pembela HAM dapat berasal dari identitas gender apapun, usia berapapun, belahan dunia manapun, dengan latar belakang profesi apapun atau latar belakang lainnya. Penting untuk ditekankan bahwa Pembela HAM bukan hanya bisa ditemukan di dalam organisasi non-pemerintah saja, tapi boleh jadi mereka adalah aparat pemerintah, pegawai negeri atau pihak swasta. Pembela HAM bukan dikenali sekedar dari gelar atau nama organisasinya yang menyertakan kata-kata hak asasi manusia. Tidak begitu penting bagi seseorang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia atau bekerja pada organisasi yang menyandang nama hak asasi manusia di dalamnya. Yang jelas, Pembela HAM dikenal karena kerja-kerja yang dilakukannya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Ringkasnya, kerja-kerja seperti pengumpulan dan penyebarluasan informasi, advokasi dan mobilisasi opini publik menjadi kerja-kerja yang umum dilakukan oleh banyak Pembela HAM. Namun demikian, kerja-kerja lainnya seperti pemberdayaan komunitas, pemberian layanan kebutuhan hidup, advokasi transformasi demokrasi atau penguatan tata pemerintahan yang baik, begitu pula membangun perdamaian, termasuk dalam ruang lingkup kerja Pembela HAM.

Terkait isu yang terakhir ini, di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat, terdapat satu laporan pengaduan proaktif yaitu laporan adanya dugaan polisi tembak mati polisi yang sedang menegakkan hukum terkait adanya tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Komnas HAM langsung merespon keras kejadian ini dengan mendesak penegakan hukum yang adil, independen dan transparan. Komnas HAM akan memantau langsung perkembangan kasus tersebut termasuk melalui Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.

F. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika laporan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tugas dan Wewenang

D. Struktur Organisasi

E. Tantangan Strategis

F. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) 2020-2024. Renstra Kementerian/Lembaga memuat Visi,Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

1. Visi dan Misi Komnas HAM

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komite Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak 2020-2024. Renstra Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Visi Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan dalam sidang paripurna yaitu:

“Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan Misinya sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara.Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat.

Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di tingkat Nasional dan Internasional.

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

5. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang Mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.

2. Tujuan Komnas HAM

Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis yang ditetapkan dan memberikan arah dalam merumuskan

sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam menjalankan misi organisasi. Sejalan dengan rumusan misi yang telah disebutkan, Tujuan Strategis Komnas HAM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya norma - norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggara lembaga

2. Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat;

3. Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;

4. Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM

3. Sasaran Strategis Komnas HAM

1. Meningkatnya Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM.

2. Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

3. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999

4. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat.

5. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat

No.Sasaran StrategisIndikator Kinerja Utama PersentaseSumber DataFormulasi
1.Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjutiLaporan hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti %Target atau realisasi jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti --x100% Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran ham. Capaian = Realisasi x 100 % Target
2.Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan ham di masyarakatPersentase tingkat kesadaran ham masyarakat tingkat HAMLaporan Hasil Target Monitoring dan Evaluasi orang tingkat kesadaran HAM masyarakat. 100 % targetTarget atau realisasi jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran ham ---X 100 % Jumlah orang target penyebarluasan wawasan ham Capaian = realisasi x 100 % Target

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas.

Perjanjian Kinerja berfungsi untuk mewujudkan komitmen penerima amanah, serta menyepakati kinerja terukur yang harus dicapai berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak— penerima dan pemberi amanah—mencapai kesepakatan mengenai hasil yang ingin dicapai. Perjanjian Kinerja Komnas HAM disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Agar lebih mencerminkan pelaksanaan kinerja yang berjenjang, Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2024 ditetapkan sampai dengan tingkat Eselon II dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat

No.Sasaran program/KegiatanIndikatorTarget
1Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM Masyarakat60%
2Meningkatnya Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani13 Perkara
3Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase layanan operasional perkantoran100 %
Unit MandiriAnggaran
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera BaratRp 561.382.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diantaranya melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTargetCapaian% Capaian
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Meningkatnya pemahaman masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 %121%121%
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus Pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani13 Perkara16 Perkara123 %
3.Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase layanan operasional perkantoran1 Layanan1 Layanan100 %

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja 2023-2024

No.Indikator Sasaran StrategisSatuanTahun 2023 Capaian (%)Capaian (%)Tahun 2024Capaian (%)
Target Realisas iRealisas iTargetRealisasi
1Persentase tingkat Pemahaman HAM MasyarakatPersen50%70%60%
2Jumlah kasus yang ditanganiPerkara1010 1100 %1316123 %
3Persentase layanan operasional perkantoranLayanan11100%11100 %

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat melalui Kegiatan Diseminasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia

Diseminasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Sumatera Barat, ditargetkan untuk 160 orang peserta dengan target persentase tingkat pemahaman masyarakat sebesar 60 persen. Target ini telah dapat dicapai dan bahkan melebihi target dimana selama tahun 2024 telah dilakukan diseminasi HAM kepada 194 orang peserta dengan rincian kegiatan antara lain Diseminasi

Nilai-nilai HAM untuk pemangku kepentingan di Sumatera Barat jumlah peserta 30 orang, Diseminasi Nilai-nilai HAM untuk Penyandang Disabilitas di Kota Solok jumlah peserta 30 orang, Diseminasi Nilai-nilai HAM untuk siswa SMA Negeri 4 Solok dengan jumlah peserta 30 orang, Diseminasi HAM di Kampus Universitas Islam Negeri Batusangkar dengan jumlah peserta 74 orang, Diseminasi nilai-nilai HAM bagi anggota kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Barat dengan jumlah peserta 30 orang. Total peserta berjumlah 194 orang. Disamping itu kegiatan diseminasi HAM yang tidak menggunakan anggaran Diseminasi Nilai-nilai HAM Kantor Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat juga dilakukan kepada 30 orang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan 30 orang mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Padang melalui program kuliah lapangan yang digagas oleh Kampus yang bersangkutan. Kemudian, target 60 persen dari persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja juga dapat dipenuhi. Hal ini terlihat dari uji kemampuan peserta sebelum mengikuti kegiatan Diseminasi dan setelah mengikuti kegiatan diseminasi.

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan target kinerja baik dalam hal kuantitas maupun kualitas di bidang Pemajuan HAM (diseminasi nilainilai HAM) dan bidang Penegakan Hak Asasi Manusia (penanganan perkara yang menjadi Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat). Pada 2023 sasaran program/kegiatan bidang Pemajuan HAM khususnya terkait pemahaman HAM masyarakat ditargetkan sebesar 50 persen dengan jumlah peserta 130 orang dan jumlah kasus yang ditangani ditargetkan 10 perkara. Target tersebut dapat dipenuhi dan bahkan khusus untuk jumlah peserta diseminasi nilai-nilai HAM meningkat menjadi 205 orang peserta.

Adapun penyebab keberhasilan ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi baik dalam hubungannya dengan pihak eksternal maupun di kalangan internal sendiri.

2. Budaya kerja juga meningkat sehingga pekerjaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kuantitas maupun kualitas kinerja juga mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2024.

4. Dukungan penuh dari pimpinan beserta jajaran di Kantor Komnas HAM Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugas di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.

5. Ketepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi tahun lalu. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Adanya pemotongan anggaran pada pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Pemotongan anggaran ini berdampak kepada perencanaan yang sudah disusun sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

2. Belum terbentuknya Satuan Kerja (Satker) pada Sekretariat Komnas HAM di provinsi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi khususnya dalam hal akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama Tim Kerja (Timja) antara Kantor Sekretariat komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Kesekretariat Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah program/kegiatan bidang Pemajuan HAM khususnya peningkatan target jumlah orang dalam kegiatan diseminasi nilai-nilai ham, sehingga berdampak pada peningkatan target dalam penanganan perkara penanganan kasus yang masuk di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan kondisi pengurangan alokasi anggaran, tidak terlepas dari efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam membantu realisasi capaian kinerja organisasi meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Selain pengelolaan sumber daya manusia, kemampuan dan motivasi tim kerja yang tinggi serta kerja sama dan kolaborasi antar sub tim kerja di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku juga tidak dapat dipungkiri mempengaruhi dan meningkatkan kinerja tim dalam pencapaian target.

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kinerja kedepan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani Implementation Arrangement (IA) sebagai implementasi dari MOU dan PKS yang sudah dilakukan bersama Universitas Andalas dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dalam IA tersebut tertuang poin-poin perjanjian antara lain Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Pertukaran Dosen Mengajar(DosenTamu/KuliahUmum),PenyelenggaraanPenelitian Bersama/Publikasi Artikel/Jurnal Ilmiah Bersama, Pengabdian Masyarakat Bersama dan Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Berikut ini dilampirkan bukti dukung pencapaian kinerja di bidang Pemajuan HAM, khususnya terkait dengan diseminasi nilai-nilai ham di Sumatera Barat.

1.1. Penyuluhan HAM bagi Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

Mahasiswa merupakan garda terdepan penggerak demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang HAM secara lebih luas, baik soal pelanggaran HAM maupun Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagai perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, mahasiswa merasa perlu untuk diberikan penyuluhan Hak Asasi Manusia. Untuk itu pada tanggal 11 Januari 2024, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat memberikan penyuluhan hak asasi manusia di kalangan mahasiswa khususnya Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penyuluhan disampaikan di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Narasumber Sultanul Arifin (Kepala Sekretariat).

1.2. Pelatihan Sekolah Ramah HAM

Sekolah Ramah HAM (SRHAM) merupakan program yang digagas oleh Komnas HAM untuk menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam seluruh sendi pendidikan di sekolah. SRHAM mengintervensi empat area kunci yaitu kebijakan manajemen sekolah, relasi dan komunikasi, interaksi dan koordinasi; Kurikulum dan ekstrakurikuler; dan lingkungan, etos dan budaya sekolah dengan menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah HAM. Untuk dibutuhkan pelatihan sekolah Ramah HAM di lingkungan pendidikan. Pelatihan Sekolah Ramah HAM mengangkat tema “Pelatihan Sekolah Ramah HAM bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Padang". Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Februari 2024 bertempat di Hotel Mercure Padang. Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Dukungan Pemajuan Komnas HAM RI dan Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

Gambar....

1.3.Penyuluhan HAM bagi Penyandang Disabilitas

Pada prinsipnya, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam keikutsertaan dalam kelompok masyarakat. Tugas pemerintah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut dan menindak tegas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang ada di negeri ini.

Hak penyandang disabilitas harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap masyarakat. Hak penyandang disabilitas sendiri terdiri dari hak untuk hidup, bebas dari stigma, hak privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan lain-lain. Selain itu juga hak mendapatkan pelayanan kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, serta perlindungan dari bencana. Penyandang disabilitas juga berhak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Bebas berekspresi, berkomunikasi, dan juga memperoleh informasi. Selain itu juga tidak dipersulit untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain itu, penyandang disabilitas juga masuk dalam kelompok Pembela HAM (Human Rights Defender). Pada 2021 Komnas HAM RI telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No 6 tentang Pembela HAM dalam rangka merespon situasi belum adanya standar norma HAM yang operasional dan implementatif dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pembela HAM.

Berangkat dari gambaran diatas, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi HAM bagi Penyandang Disabilitas. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan kepada kelompok Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Solok pada tanggal 15 Maret 2024.

Gambar...

1.4. Penyuluhan HAM Untuk Guru dan Siswa di SMA Negeri 4 Kota Solok

Maraknya tindak kekerasan, diskriminasi, bullying dan bahkan penyebaran paham radikalisme yang terjadi di lingkungan sekolah cukup menyita perhatian media massa dan menjadi perbincangan publik yang sangat hangat bahkan menjadi viral di media sosial bersanding dengan kasus-kasus yang lain. Banyak pakar pendidikan yang membuat pernyataan baik di media cetak maupun elektronik, selain menyatakan keprihatinannya juga mencoba menelaah penyebabnya. Menyikapi kondisi tersebut dapat disebutkan bahwa lingkaran kekerasan dan potensi pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan justru berasal dari internal dunia pendidikan sendiri. Saat ini pun masih ada pola pembelajaran yang masih mengedepankan kekerasan, diantaranya seperti bentuk sanksi atau hukuman atas pelanggaran tata tertib/disiplin yang masih berupa hukuman fisik.

Pada dasarnya pendidikan yang berperspektif HAM telah diatur dalam Undangundang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 ayat (1) bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Artinya, bahwa pendidikan yang dilakukan di Indonesia haruslah mengedepankan hak asasi manusia, tidak boleh ada tindakan diskriminatif apalagi kekerasan, karena kekerasan apapun bentuknya adalah sebuah tindakan yang berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), apalagi kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas diri anak sebagai peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di SMA Negeri 4 Kota Solok.

1.5.Penyuluhan HAM, Kuliah Umum dan Studi Lapangan Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat

Dalam rangka peningkatan kapasitas mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat sebagai bentuk tindak lanjut dari pembelajaran mata kuliah Hukum dan HAM di kampus tersebut, Mahasiswa didampingi oleh Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdatul Ulama melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Disamping melakukan kunjungan lapangan, mahasiswa juga diberikan penyuluhan HAM dan Kuliah Umum tentang Hukum dan HAM oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

KOMNAS HAM SUMBAR REGIATANSTUDILAPANGAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ANGKATAN 2023 FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA

Gambar....

1.6.penyuluhan HAM bagi Mahasiswa dan Dosen di Kampus UIN Batusangkar

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan seiring dengan pelaksanaan fungsi penyuluhan, Komnas HAM Kantor Sekretariat Sumatera Barat diundang oleh Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Batusangkar untuk menyampaikan materi dalam kegiatan kampus dengan Judul HAM dan Tanggungjawab Negara. Berdasarkan undangan tersebut, kegiatan diisi oleh Sultanul Arifin, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 bertempat di Kampus UIN Batusangkar.

Gambar...

1.7.Penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian Di Lingkungan Polda Sumatera Barat

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hak Asasi Manusia dengan Tema “Penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian Di Lingkungan Polda Sumatera Barat". Kegiatan ini dilaksanakan mengingat kepolisian merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum. Disamping itu, laporan masyarakat yang berkaitan dengan kepolisian masih dominan masuk di bagian pengaduan Komnas HAM. Beberapa kasus yang sering masuk ke pengaduan Komnas HAM antara lain, tindakan kriminalisasi, dugaan penyiksaan, penangkapan semena-mena dan lain-lain. Kegiatan ini juga merupakan wujud dan implementasi dari MOU antara Komnas HAM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah ditandatangani pada tanggal 20 April Tahun 2021 oleh pimpinan kedua lembaga. Komnas HAM merasa perlu untuk dapat memberikan pendampingan, pengawalan dan kontribusi nyata berdasarkan mandatnya dalam memastikan terlembaganya nilai-nilai hak asasi manusia di lembaga kepolisian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 bertempat di Hotel Hayam Wuruk Padang. Adapun peserta kegiatan ini berasal dari tiga satuan yakni satuan reserse, satuan sabhara dan satuan tahanan dan barang bukti (Tahti).

PENYULUHANHAM ANGCOTAKEPOLISIAN LINUNCNPDAMB OPPO Reno10.5G 2024.11-12

Gambar.....

1.8.Penandatanganan Implementation Arrangement (IA) antara Departemen Ilmu Politik FISIP UNAND dengan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat

Implementation Agreement (IA) merupakan bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang sudah ditandatangani oleh Wakil Ketua Komnas HAM RI dan Dekan FISIP UNAND pada tahun 2022. Tindak lanjut PKS ini diawali oleh Departemen Ilmu Politik FISIP Unand dengan membuat pengaturan perjanjian (IA) dengan Sekretariat

Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. IA tersebut berbunyi antara lain Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Pertukaran Dosen Mengajar (Dosen Tamu/Kuliah Umum), Penyelenggaraan Penelitian Bersama/Publikasi Artikel/Jurnal Ilmiah Bersama, Pengabdian Masyarakat Bersama dan Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak. Implementasi pengaturan perjanjian dengan Departemen Ilmu Politik tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi Departemen Politik FISIP UNAND dan Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

Gambar...

2. Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Indikator kinerjanya adalah jumlah kasus yang ditangani. Target penanganan kasus dalam tahun 2024 adalah 13 perkara. Pada tahun 2024 terdapat 49 berkas laporan pengaduan, ditambah 3 laporan pengaduan proaktif, total pengaduan berjumlah 52 laporan. Dari total laporan tersebut sebagian besarnya diselesaikan atau ditangani melalui cara atau mekanisme pemantauan dan penyelidikan dan dua perkara diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Dari target 13 perkara tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal penanganan kasus di bidang pemantauan dan penyelidikan sudah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Dari 11 perkara pemantauan dalam Perjanjian Kinerja, saat ini sudah dilakukan dan sudah terpenuhi. Untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi, dari 2 perkara mediasi yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja, juga sudah terpenuhi dan output sudah tercapai.

Dalam tahun 2024 terdapat 49 berkas laporan pengaduan ditambah 3 laporan proaktif. Semua berkas laporan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Adapun kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2024 dan sudah diselesaikan sesuai dengan target output Perjanjian Kinerja (PK) antara lain:

2.1. Pemantauan Kasus Penyegelan Dua Sekolah Negeri di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

Pada hari Senin tanggal 6 November 2023, sdr. M. Intania, SH selaku kuasa Hukum Purnama Olivvita bersama Purnama selaku yang memberikan kuasa dan beberapa orang lainnya yang merupakan pihak keluarga dari Purnama, melakukan tindakan secara paksa untuk pengosongan lahan tempat berdirinya bangunan SMPN 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin berupa tindakan pengembokan pada pagar dan pintu masuk SMP 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin disertakan dengan pemasangan spanduk yang pada prinsipnya menjelaskan dilakukan penutupan lahan SMPN 2 batusangkar dan SDN 20 Baringin dan larangan masuk tanpa izin bagi siswa dan guru dilingkungan sekolah.

Bahwa terhadap tindakan secara paksa tersebut, pemerintah kabupaten Tanah Datar melakukan tindakan pengamanan atas lahan tempat berdirinya bangunan SMP 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin. Pemerintah Kabupaten meminta bantuan kepada Kepolisian Resort Tanah Datar dalam rangka memberikan pengamanan terhadap pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang akan melakukan pengamanan aset.

Kepala Sekolah SMP 2 Batusangkar memindahkan pelaksanaan proses belajar mengajar siswa meliputi gedung perpustakaan daerah, Kantor Dinas Parpora dan Lapangan Cinduamato bagi siswa yang melaksanakan olahraga, sedangkan pelaksanaan proses belajar mengajar bagi siswa SDN 20 Batusangkar dilakukan secara daring.

Bahwa adanya penutupan sekolah karena adanya sengketa lahan oleh orang yang mengaku pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah dan mengakibatkan cedera serta luka-luka para siswa SMPN 2 Batusangkar sebanyak 4 (empat) orang siswa seketika dilakukan perawatan di Rumah sakit M. Ali Hanafiah Batusangkar dan dilakukan visum kepada para korban.

Tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 siswa SMPN 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin melakukan pembelajaran secara daring sedangkan pihak guru tetap berada di lingkungan sekolah untuk mengirimkan tugas kepada siswa yang melakukan pembelajaran di rumah secara daring. Kegiatan pada tanggal 13 November 2023 adalah hari pertama sekolah tatap muka berjalan normal setelah daring dilakukan kegiatan meliputi trauma healing dan sampai saat ini situasi sekolah sudah kondusif.

Dengan adanya tuntutan pengakuan/ klaim atas kepemilikan lahan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar meminta kepada sdr. Purnama Olivvita agar dapat mengajukan permohonan haknya sepanjang telah memiliki kelengkapan persyaratan atau menempuh upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi persoalan yang sudah berlarut tersebut dan mengingat hak atas pendidikan dan hak atas rasa aman dan nyaman merupakan bagian dari hak asasi manusia, Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat menurunkan Tim Pemantauan kelapangan, guna mengetahui persoalan secara lebih mendalam dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait menyangkut solusi penyelesaiannya. Tim Pemantauan diturunkan pada tanggal 31 Januari-02 Februari 2024. Pada intinya Tim menemukan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah dari yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah. Namun pihak yang melakukan penyegelan sekolah mengklaim bahwa mereka tidak merasa menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pada waktu itu diambil kesimpulan bahwa kepada pihak yang melakukan penyegelan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar meminta agar dapat mengajukan permohonan haknya sepanjang telah memiliki kelengkapan persyaratan atau menempuh upaya hukum lainnya sesuai ketentuan perundangundangan. Sepanjang belum ada gugatan anak sekolah tetap bisa sekolah sebagaimana biasanya. Akhirnya di sekolah tersebut bisa dilakukan proses belajar mengajar seperti biasanya dan penggugat melakukan gugatannya ke pengadilan. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, nomor : 7/PDT.G/2024/PN.BSK pada tanggal 15 Oktober 2024 menyebutkan bahwa atas putusan dimaksud saat ini kedudukan hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas tanah dua sekolah yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tersebut dapat terlindungi. Saat ini pihak penggugat melakukan upaya hukum banding di pengadilan. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai pihak yang tetap beritikad baik dan telah mengelola dua sekolah negeri yang telah tercatat aset untuk kepentingan umum dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta akan tetap tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Kasus Meninggalnya Afif Maulana dibawah Jembatan Kuranji Kota Padang dan dugaan penyiksaan terhadap 18 orang remaja yang hendak melakukan tawuran dalam wilayah hukum Polsek Kuranji Padang.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari LBH Padang tanggal 20 Juni 2024, nomor surat: 168/SK-e/LBH- PDG/VI/2024, mengenai dugaan penyiksaan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada saat patrol kepada Alm. Afif Maulana dan terhadap 18 orang remaja yang akan melakukan tawuran di atas jembatan Kuranji Kota Padang.

Adanya dugaan penggunaan kekerasan oleh personel Kepolisian Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat dalam penanganan 18 remaja yang diduga sebagai pelaku tawuran dan peristiwa kematian sdr. Afif Maulana. Berdasarkan informasi 9 Juni 2024 pada dini hari sekelompok anak yang diduga hendak tawuran ditangkap dan dibawa ke Polsek kuranji, selama pemeriksaan mengalami kekerasan, termasuk disetrum, dipukul dan di sundut rokok disuruh berguling hingga muntah, membuka celana serta membuka mulut yang kemudian dimasukan air liur oleh anggota kepolisian. Pukul 11.55 wib warga menemukan mayat Afif Maulana mengambang di bawah jembatan aliran Batang Kuranji dengan kondisi tubuh yang terdapat tanda-tanda yang diduga luka memar di beberapa bagian tubuh seperti pinggang sebelah kiri, punggung, pergelangan tangan, siku, pipi kiri dan luka terbuka di kepala bagian belakang dekat telinga yang masih mengeluarkan darah. Berdasarkan keterangan seorang saksi kepada LBH Padang, Sdr. Afif Maulana berboncengan dengannya dan ikut serta diamankan oleh Kepolisian sehubungan diduga akan terlibat tawuran.

Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian pada malam tersebut, diduga oknum personel Polda Sumatera Barat telah melakukan tindakan penyiksaan terhadap remaja yang diduga sebagai pelaku tawuran. Komnas HAM juga memperoleh keterangan bahwa telah terjadi perlakuan merendahkan martabat dan tidak manusiawi terhadap 18 (delapan belas) remaja yang diduga sebagai pelaku tawuran. Personel Polda Sumatera Barat juga melakukan salah tangkap terhadap 4 (empat) dari 18 (delapan belas) remaja yang dianggap sebagai pelaku tawuran.

Gambar....

2.3.Pemantauan Kasus Dugaan TPKS di Perguruan Tinggi Negeri UIN Imam Bonjol Padang Tanggal 5 Agustus 2024

Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UIN Imam Bonjol Padang sudah menerima sejumlah laporan dari mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Satgas PPKS melakukan rapat pimpinan terbatas dan melakukan pemanggilan oknum dosen untuk tindak lanjut pembuatan BAP, lalu membuat surat peringatan ke dosen. Rektorat menerima pengaduan dan telah membentuk tim 5 untuk penentuan jenis saksi ASN yang akan diberikan. Tim akan memberikan sanksi lalu dibawa ke rapat senat tentang kode etik lalu diusulkan kepusat mengenai apa sanksinya, sekarang ini prosesnya sedang berjalan.

Satgas PPKS pun sudah bergerak menyikapi oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, lalu dilakukan pemanggilan korban oleh PPKS dan telah dilakukan tindakan preventif dosen sebagai pembimbing korban sudah dialihkan ke dosen yang lain. Peristiwa terjadinya pelecehan terhadap mahasiswi yaitu diluar kampus UIN Imam Bonjol Padang saat bimbingan di café, dari pengakuan korban ada perbuatan yaitu memegang paha dan tersenggol pinggulnya, tetapi tidak sampai melakukan hubungan seksual.

Terhadap kasus pelecehan ini akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku atas dugaan oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya. Mengenai kronologi, jumlah korban dan pelaku, Satgas PPKS tidak bisa mengekspos, karena hal ini berkaitan dengan etika, karena memikirkan dampak psikologis bagi korban.

Gambar...

2.4.Dugaan Tindak Kekerasan Terhadap Masyarakat Nagari Kapa yang Berkonflik dengan PT.Permata Hijau Pasaman I di Kenagarian Kapa Kabupaten Pasaman Barat.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Oktober 2024 terkait konflik agraria dan dugaan tindak kekerasan kepada anggota SPI basis Kapa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.58 Wib di lokasi lahan perkebunan yang diduduki oleh kelompok petani/warga Nagari Kapa/ yang tergabung dalam SPI basis Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat diduga telah mengalami tindakan kekerasan terhadap para petani /warga nagari Kapa oleh Aparat Kepolisian dari Polda Sumbar, Polres Pasaman Barat,dan Brimob Polda Sumbar yang melibatkan lebih kurang 200 aparat. Menurut pengadu, upaya Aparat Kepolisian (Polda Sumbar, Polres Pasaman Barat,dan Brimob Polda Sumbar lebih kurang 200 aparat) memasuki area lahan yang diduga dikuasai oleh masyarakat setempat untuk mendampingi karyawan PT PHP melakukan penanaman bibit sawit /replanting di lahan yang di okupasi SPI Kapa, dengan membawa

2 unit eskavator dan 1 jonder pembawa bibit sawit. Bahwa para Anggota

SPI basis Kapa mencoba menghalangi PT. PHP dan Aparat Kepolisian

untuk masuk ke lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan di saat itulah terjadi bentrokan dan pemukulan yang menurut informasi pengadu, diduga dilakukan oleh anggota Brimob Polda Sumbar. Akibat dari bentrokan ini sebanyak 5 orang ibu-ibu pingsan dan 5 orang lainnya ditangkap (Sdr. M. Rafli, Sdr. M Yuzarman, Sdr. Wanda Muzikra, Sdr. Farizandi dan Sdr. Ebon). Disamping itu pihak Perusahaan diduga melakukan perusakan terhadap tanaman yang telah ditanam oleh masyarakat setempat di lokasi lahan dimaksud.

Tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat memperoleh keterangan dari Polres Pasaman Barat bahwa terhadap pemberitaan di media massa tentang terjadinya pergolakan di lahan Kebun Sawit PT. PHP dengan Masyarakat kenagarian Kapa belum tentu sepenuhnya benar. Polres Pasaman Barat juga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat yang menduduki lahan tersebut dan Polres Pasaman Barat siap untuk membantu masyarakat bila dalam penyerahan lahan ke PT. PHP tersebut merasa dirugikan.

Kedatangan Polda Sumbar (Brimob dan Polwan) tersebut atas permintaan PT. PHP sebagai bentuk pengamanan terhadap tim PT.PHP dalam upaya melakukan penanaman bibit sawit di lokasi area yang telah diduduki oleh Masyarakat Kenagarian Kapa. Adapun jumlah Brimob yang berada di lokasi TKP sebanyak 30 orang sedangkan Polwan sebanyak 20 orang. Ketika Tim PT. PHP dan tim Polda datang ke lokasi, masyarakat kenagarian Kapa telah menghadang kedatangan mereka dengan membuat pagar renteng, akibat aksi ulah masyarakat Nagari Kapa tersebut Tim Polda Sumbar menyampaikan agar masyarakat kenagarian Kapa untuk membubarkan diri. Namun Masyarakat Kenagarian Kapa tetap bersikukuh untuk tidak mau mundur. Sewaktu Tim Polda sumbar melakukan pembubaran ke Masyarakat di lahan tersebut timbulah gejolak dan keributan antara tim Polda Sumbar dengan Masyarakat yang menguasai lahan tersebut. Terhadap lahan itu sendiri masyarakat Kapa telah melakukan gugatan sebanyak 3 kali namun hasil dari putusan pengadilan menyatakan bahwa lahan tersebut memang milik PT. PHP yang telah mempunyai HGU yang sah. Tim pemantau Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat juga memperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Didapat informasi bahwa Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pasaman Barat telah menggelar rapat untuk membahas konflik tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman (PHP I) dan masyarakat Kapa, Kecamatan Pasaman, pada Rabu (16/10/2024). Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Pasaman Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Rapat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang telah berlangsung sejak 2020, di mana masyarakat Kapa mengklaim tanah seluas sekitar 483,70 hektar yang berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) PT. PHP I. Rapat tersebut merupakan Rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Usai rapat, Plt. Bupati Risnawanto mengungkapkan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai konflik yang ada, terutama terkait hak plasma yang telah diberikan PT PHP kepada masyarakat bahwa Bupati Pasaman Barat juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi dan percaya pada pihak berwenang dalam menyelesaikan masalah, menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung program reforma agraria sesuai dengan hukum yang berlaku dan berharap masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks kehidupan di Pasaman Barat.

Tim Pemantau juga memperoleh informasi dari BPN Pasaman Barat bahwa Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun

2024 berdasarkan surat permohonan SPI Sumatera Barat kepada Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor surat 012/K/DPW- SMBR / SPI/IX/ 2023 dan setelah dilaksanakan pengecekan bahwa lokasi yang diusulkan berada di lahan HGU No. 56 yang dimiliki oleh. PT Permata Hijau Pasaman (PHP). Bahwa Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sesuai usulan SPI Sumatera Barat tidak dapat ditindaklanjuti menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) karena lahan tsb di dalam HGU PT. Permata Hijau Pasaman (PT.PHP), dan lahan tersebut tidak terindikasi dalam tanah terlantar dan untuk HGU dari PT.PHP masih aktif dan berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2034.

2.5. Kematian Tersangka Sdr.Ganti Akmal di Polres Agam

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari LBH Padang tanggal 14 Maret 2022, nomor surat: 33/SK-E/LBH- PDG/III/2022, mengenai Sdr. Ganti Akmal korban dugaan pelanggaran HAM berupa dugaan extra judicial killing berujung kepada kematian sewaktu proses penangkapan di kebun milik korban atas tersangka tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Cumanteh, Jorong V Sungai Jariang kelurahan Lubuk Basung

Sdr. Ganti Akmal merupakan korban dugaan tindakan kekerasan oleh aparat pada saat penangkapan yang berujung kepada kematian, tindakan kekerasan (meninggalnya tersangka di luar proses hukum atau keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh aparat terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan, dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana serius.

Kasus yang dilaporkan telah dilakukan penghentian penyidikan oleh Polda Sumatera Barat dengan alasan tidak cukup bukti dan LBH Padang mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat yang sudah diregister di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

LBH Padang meminta dukungan berupa Amicus Curiae dalam permohonan praperadilan kepada Komnas HAM, Komnas HAM telah memberikan pendapat (amicus curiae) dalam perkara Nomor Register 4/Pid.Pra/2024/PN Pdg, pada tanggal 24 April 2024, nomor surat: 304/PM.00.00/AC/IV/2024, dan amicus curiae Komnas HAM telah dikabulkan oleh Pengadilan Kelas IA Padang tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan penyidik untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus meninggalnya Ganti Akmal.

2.6. Pemantauan Kasus Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap 43 orang Santri di Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum Guru di Lingkungan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 1 Agustus 2024.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang masuk laporan ke Polresta Bukittinggi dengan 2 Laporan, Laporan pertama yang dilaporkan oleh keluarga salah satu korban yaitu Ibra Ibrahim dan Laporan kedua yang dilaporkan oleh Madrasah Tarbiyah Islamiya (MTI) Canduang. Dimana terdapat 2 tersangka yaitu Ronald Andany dan Arif Abdullah. Berkas kasus tersebut per tanggal 28 Agustus 2024 sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. sejak kasus ini mencuat MTI telah melakukan tindakan-tindakan dan langkah langkah salah satunya membentuk tim investigasi internal untuk mengumpulkan informasi dan bukti bukti yang relevan. Jumlah korban yang terjadi dalam kasus ini adalah sebanyak 43 orang dimana 3 diantaranya menjadi korban sodomi sedangkan 40 orang korban lainnya hanya korban pelecehan di berbagai area sensitif. Dari 43 orang tersebut ada 6 orang lainnya sudah menjadi alumni di MTI Canduang. Pelaku melakukan aksinya di 2 lokasi, pertama di salah satu ruang aula yang biasa digunakan untuk musyawarah yang disana terdapat satu ruangan yang dulunya merupakan kamar bagi pembina dan rumah pelaku. Pelaksanaan investigasi internal dan kolaborasi dengan pihak berwenang yaitu membentuk tim investigasi khusus, kerjasama dengan pihak berwenang seperti polisi resort kota bukittinggi, dinas P3AP2KB kab. Agam, ikatan psikologi klinis-himpunan psikologi Indonesia (IPK HIMSI) wilayah sumbar, Lembaga Paduli Anak Nagari (PADAN) Sumbar dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua proses hukum dan pendampingan psikologis berjalan sesuai prosedur, dan melakukan audit prosedur dan kebijakan keamanan.

Dukungan dan perlindungan bagi korban yaitu melakukan layanan konseling dan psikologis kepada korban, keluarga korban, Pembina dan seluruh santri di lingkungan MTI, membentuk tim pemulihan asrama, melakukan pendampingan hukum, proteksi privasi dan keamanan. Komunikasi dan transparansi dengan komunitas PP MTI Canduang yaitu melakukan pertemuan terbuka dengan orangtua dan santri, pembaruan berkala terkait tentang perkembangan investigasi dan tindakan lanjutan kepada seluruh komunitas Madrasah, menyediakan saluran komunikasi terbuka dengan menyediakan media pengaduan berupa no kontak maupun kotak pengaduan/saran.Evaluasi dan perbaikan kebijakan internal yaitu melakukan revisi kebijakan perlindungan anak, peningkatan pelatihan untuk staf (karyawan dan guru), dan implementasi prosedur pengawasan yang ketat

2.7. Pemantauan Rencana Eksekusi Tanah di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Saudara Acil dkk, terkait permohonan penundaan eksekusi atas putusan pengadilan Negeri Padang, tanggal 13 Juni 2024. Adanya permohonan penundaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 72/Pdt.G/2013/PN/Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap / Inkrach van gewijade Vide Putusan PengadilanNegeriPadang No 72/Pdt.G/2013/PN/Pdg tanggal 11 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 186 /Pdt/2014/PT.Pdg tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Kasasi mahkamah Agung Ri No 1856 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 1163 PK/Pdt/2022 tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan putusan dalam perkara gugatan perlawanan yang diajukan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Padang telah membahas permasalahan eksekusi ini dengan berbagai pihak dan telah dimediasikan agar eksekusi ini berjalan lancar dengan kekeluargaan dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan tetapi tidak ada kesepakatan untuk eksekusi secara damai. Pernah masuk bantahan warga ke Pengadilan Negeri Padang tetapi dicabut kembali bantahannya dan telah diberi kesempatan untuk bantahan sebanyak 3 kali, sepertinya ada indikasi untuk memperlambat eksekusi.

Pengadilan Negeri Padang akan mencoba komunikasi dengan pihak pemohon agar memberi kesempatan kepada warga dan menunda eksekusi sampai anak-anak siap ujian. Saat ini dilapangan telah ada 3 (tiga) buah rumah yang dikosongkan dan telah ada juga yang membongkar rumahnya serta pemohon juga telah membantu mencarikan mobil untuk memindahkan barangnya.

Adanya kesalahan dari pihak Departemen Pertanian, karena tanah itu telah dikapling-kapling dan diberi kesempatan untuk dibangun dan diberi hak pakai kepada warga dan ada juga ditemukan objek kavling yang akan dijual. Pengadilan Negeri Padang mencoba memanggil pemohon dan mencoba menawarkan agar rumah mereka bisa digantikan dengan rumah kontrakan, jika pemohon bersedia dan Pengadilan Negeri Padang akan mengedepankan rasa kemanusiaan.

2.8. Pemantauan Kasus Eksekusi Tanah yang Diduga Tidak Sesuai dengan Objek Perkara di Pulau Karam Kota Padang.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Saudara Aguswandi Tanjung terkait tidak adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan eksekusi, tanggal 23 Februari 2024.

Saudara Aguswandi Tanjung dan Alm. Faisal Tamin merupakan tergugat/ penggugat rekonpensi/ termohon yang beralamat di Jalan Pulau Karam No. 117 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Pengadu mempunyai masalah yang menyangkut kasus perdata nomor: 112/Pdt.G/2012/PN.Pdg, DBP nomor: 188/Pdt/2013/PT.Pdg, Mari Reg Nomor: 2439.K/Pdt/2014, objeknya garis sepadan/ batas tanah. Permasalahan tersebut terkait dengan pelaksanaan eksekusi tanggal 10 Juni 2012 yang berlarut-larut dan tidak tuntas tanpa ada kejelasan dan kepastian hukum.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan eksekusi No. 14 /Eks. Pdt/ 2022/PN.PDG telah dilakukan pertemuan dengan para pihak yang bersengketa tanggal 13 Juni 2024 yang pada intinya Pengadilan Negeri Kelas 1 A padang akan melakukan pengecekan pelaksanaan isi putusan langsung ke lokasi obyek perkara dan terkait dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang akan melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di Jalan Pulau Karam No 117 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Pada tanggal 20 Agustus 2024 tim Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sumbar bersama Ombudsman Perwakilan Sumbar, Kantor Pertanahan Kota Padang dan Dinas PUPR Kota Padang menyaksikan ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang beserta jajaran melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan isi putusan langsung ke lokasi obyek perkara. Dalam Pelaksanaan pengecekan isi putusan langsung ke lokasi objek perkara tersebut telah dilakukan pengukuran ulang terhadap batas – batas tanah/ bangunan oleh Badan Pertanahan Kota Padang namun batas – batas tersebut belum dapat diketahui secara pasti, karena masing – masing pihak mempertahankan argumennya masing – masing.

Pihak Pengadilan menyarankan kepada masing – masing pihak yang bersengketa untuk merobohkan dinding bangunannya agar diketahui secara pasti batas tanahnya berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Pihak pemohon yakni tjhan Soe Ping, Tjhan Soei Jong bersedia merobohkan dinding bangunannya namun termohon Saudara Aguswandi Tanjung meminta diberikan waktu untuk menyelesaikan dengan pihak kantor Pertanahan Kota Padang terlebih dahulu dan meminta kantor Pertanahan Kota padang melakukan validasi terhadap sertifikat yang dimilikinya.

Gambar....

2.9. Pemantauan Kasus Ledakan Smelter (Gas) di Pabrik PT.Semen Padang.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima informasi dari Tribunnews tanggal 20 Februari 2024 terkait adanya ledakan smelter (gas) di Pabrik PT. Semen Padang yang mengakibatkan pekerja luka. Setelah Tim Komnas HAM Sumbar melakukan penyelidikan, insiden yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2024 bukanlah ledakan smelter, melainkan letupan akumulator nitrogen di Raw Mill Pabrik Indarung V. peristiwa ini terjadi saat petugas sedang melakukan pengisian nitrogen.

Terdapat 4 (empat) orang korban, keempatnya langsung mendapatkan perawatan pertama di Klinik Semen Padang selanjutnya mereka di rujuk ke RS. M. Djamil Padang, pihak manajemen juga memberikan perhatian dengan menjenguk dan pemberian santunan kepada para korban sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap korban yang mengalami insiden tersebut.

PT. Semen Padang mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terulangnya insiden serupa, dan Pt. Semen Padang juga telah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mencegahnya terulang insiden serupa dengan melakukan sosialisasi dan kampanye di seluruh jajaran perusahaan, melengkapi peralatan mendukung, merevisi instruksi kerja serta membuat job safety analysis (JSA) untuk mengidentifikasi bahaya pada aktivitas non rutin atau baru. Selain itu mengadakan toolbox meeting atau pertemuan rutin di tempat kerja untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan mengedukasi karyawan mengenai risiko serta tindakan pencegahan.

2.10. Kasus Meninggalnya Tiara Faradilla di Kota Payakumbuh

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Hendra Warman, SH, mengenai adanya dugaan unsur tindakan diskriminatif dan Abuse of Power dalam perkara meninggalnya Sdri. Tiara Faradilla sejak tanggal 02 Juni 2021.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya untuk mendapatkan keterangan dan informasi guna memastikan ada tidaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa kematian Sdri. Tiara Faradilla.

Bahwa Polres Payakumbuh telah melakukan serangkaian penyelidikan yang melibatkan berbagai langkah, termasuk visum et repertum (VER), pemeriksaan saksi, konfrontasi antara saksi-saksi dan gelar perkara, polisi juga telah melibatkan dokter yang memeriksa korban dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah kecelakaan lalu lintas. Meski keluarga korban menolak dilakukan otopsi pada awalnya polisi tetap menawarkan opsi autopsi dan melakukan beberapa pemeriksaan ulang. Fakta bahwa kasus ini telah memperoleh putusan hukum tetap di pengadilan menunjukan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Bahwa pihak keluarga korban merasa ada kejanggalan dalam kasus ini, terutama dengan adanya luka-luka pada tubuh korban serta kondisi pakaian dan barang-barangnya yang tidak rusak, namun berdasarkan hasil pemeriksaan medis tidak ada cukup bukti medis yang mendukung dugaan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh faktor selain kecelakaan. Keluarga mengajukan permohonan autopsi ulang dan penyelidikan yang dilakukan polisi tidak menemukan dasar yang cukup kuat untuk melakukan ekshumasi atau autopsi ulang, alasan utamanya adalah minimnya bukti tambahan serta pencabutan keterangan oleh saksi-saksi yang mendukung autopsi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Komnas HAM menilai bahwa proses hukum dalam kasus kematian Sdri. Tiara Faradilla telah melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk penyelidikan, pengumpulan alat bukti, serta gelar perkara, selain itu perkara telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.

Gambar....

2.11. Kasus meninggalnya Aldelia Rahma Siswi SDN 10 Durian Jantung di Kabupaten Padang Pariaman.

Aldelia Rahma siswi SDN 10 Durian Jantung Kabupaten Padang Pariaman terbakar di sekolahnya diduga dilakukan oleh temannya, yang mana Aldelia mengalami luka bakar 80 %.

Pihak sekolah setelah mengetahui Aldelia terbakar lalu membawanya ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit di Lubuk Basung. Dari Rumah Sakit Lubuk Basung kemudian dirujuk kembali ke RS. M Djamil Padang dikarenakan kondisi luka bakarnya mencapai 80%.

Menurut pihak keluarga Aldelia terbakar Karena ulah temannya saat ia diminta wali kelas membakar sampah yang kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Februari 2024, saat membakar sampah salah satu temannya yang diduga nakal menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia, akibat kejadian itu Aldelia mendapatkan luka bakar 80 persen di tubuhnya.

Terkait kasus terbakarnya Aldelia Rahman siswi SDN 10 Durian Jantung ini, pihak keluarga telah melaporkan ke Polres Pariaman yaitu melaporkan pelaku pembakaran dan dua orang oknum guru di SDN 10 Durian Jantung yaitu guru olahraga dan wali kelas. Kemudian Polres Pariaman telah melakukan penyidikan yaitu telah memeriksa 7 orang saksi dan ditemukan adanya kelalaian dalam kasus tersebut, kedua oknum guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka akibat kelalaian menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Pihak keluarga juga melaporkan teman kelas Aldelia yang membuat korban terbakar, sekarang perkembangannya sedang menunggu penetapan dari Pengadilan Negeri Pariaman yaitu dikembalikan ke orang tuanya sesuai perintah dari undang-undang perlindungan anak yang mengatur bahwa untuk anak dibawah umur 12 tahun tidak bisa dijadikan tersangka maka Pengadilan bakal memutuskan perdamaian atau dikembalikan kepada orang tuanya.

Gambar...

2.12. Pra Mediasi Kasus dikeluarkannya Siswi Putri Wulandari dari Sekolah

Pengadu (PWD) merupakan korban dari seseorang yang yang ia kenal di media sosial instagram pada akhir Bulan Mei 2024. Yang bersangkutan merupakan korban pemerasan, pengancaman dan penyebaran video porno oleh seseorang yang baru ia kenal di media sosial tersebut. Pengadu diminta untuk mengirim video yang bernuansa pornografi oleh terduga pelaku yang bernama Ego yang baru ia kenal tersebut. Apabila pengadu tidak mengikuti keinginan pelaku, maka pelaku mengancam akan menyantet keluarga korban dengan cara guna-guna, karena sebelumnya antara Ego dan korban sudah saling mengirimkan foto keluarganya masingmasing. Merasa dihantui oleh ketakutan akhirnya pengadu mengirimkan video sebagaimana yang diminta oleh terduga pelaku.

Perlakuan ini tidak berhenti sampai disitu. Lebih kurang satu minggu kemudian, Ego kembali meminta video bernuansa pornografi kepada pengadu. Pengadu kesal dan marah, sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Ego. Kemudian Ego mengancam pengadu yang mengatakan bahwa bila tidak mau mengirimkan video, maka diganti dengan mengirimkan uang kepada Ego sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apabila pengadu tidak mengikuti kehendaknya, maka terduga pelaku mengancam akan menyebarkan video yang sudah dikirimkan oleh pengadu sebelumnya. Akhirnya pengadu mengirimkan foto separuh badan.

Tidak berselang lama kemudian, Ego memviralkan video pengadu melalui status instagramnya. Pengadu marah besar dan Ego kemudian menghapus status instagram yang sudah terlanjur tersebar itu. Namun status tersebut sempat terlihat oleh teman pramuka korban, di screenshoot dan diperlihatkan juga ke rekan Pramuka yang lain sampai dilaporkan kepada Guru Pembina Pramuka. Akibat dari peristiwa tersebut pengadu dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan.

Komnas HAM Sekretariat Sumatera Barat kemudian turun kelapangan dan melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yakni antara pihak sekolah dengan pihak korban dan keluarga korban. Mediasi membuahkan kesepakatan dimana PWD tidak dikeluarkan dari sekolah, namun tempat belajar yang bersangkutan dititipkan ke Kantor Lembaga Perlindungan Anak bertempat di Nagari Cubadak Air Pariaman. Ditempat tersebut PWD belajar dengan materi pembelajaran dijemput ke sekolah oleh petugas Lembaga Perlindungan Anak dan selesai pembelajaran, tugas-tugas yang bersangkutan diantar kembali oleh petugas lembaga perlindungan anak ke sekolah yang bersangkutan.

2.13. Pemantauan Dugaan Larangan Beribadah di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kabupaten Limapuluh Kota.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menerima informasi dari Sudarto tanggal 10 Oktober 2024 mengenai dugaan larangan beribadah untuk warga Katolik Jorong Padang Ambacang, Nagari Batu Balang Kabupaten Limapuluh Kota.

Bahwa pada bulan April 2024 warga Katolik Rayon St. Petrus Padang Ambacang menyampaikan surat mengenai permohonan izin melakukan kegiatan beragama yang dilaksanakan di rumah umat Katolik ke Wali Nagari Batu Balang. Surat pemberitahuan tersebut menimbulkan keresahan pada warga Jorong Padang Ambacang karena terkesan Wali Nagari Batu Balang memberi izin kegiatan beribadah umat Katolik di rumahnya. Untuk menyikapi protes warga Jorong Padang Ambacang Wali Nagari Batu Balang mengirim surat ke umat Katolik dengan surat Wali Nagari Nomor: 400/68/WN-BB/X-2024, tanggal 01 Oktober 2024, perihal mohon penghentian kegiatan ibadah di pemukiman Padang Ambacang. Surat Wali

Nagari mengenai mohon penghentian kegiatan ibadah kemudian tersebar di group Whatsapp umat Katolik yang akhirnya membuat keresahan.

Adanya kesalahpahaman pada surat Wali Nagari Batu Balang tanggal 01 Oktober 2024 dikarenakan perihal suratnya yaitu penghentian kegiatan ibadah di pemukiman Padang Ambacang.

Terkait dengan polemik yang timbul akibat surat Wali Nagari tersebut, telah diadakan pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota yang dihadiri oleh Kemenag Limapuluh Kota, Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Penyuluh agama Katolik Kota Payakumbuh, Kesbangpol Kabupaten Limapuluh Kota, Kasi Bimas Islam, Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota, FKUB Kabupaten Limapuluh Kota, Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Batu Balang, hasil pertemuan tersebut adalah:

a. Pelaksanaan kegiatan ibadah yang dilaksanakan di rumah ibadah dan rumah yang dijadikan tempat ibadah harus merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 tahun 2006.

b. Setiap warga negara wajib untuk menjaga dan saling menghormati sesama antar umat beragama dan intra umat beragama.

c. Dalam menjalankan kehidupan beragama, masing-masing pemeluk agama harus mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Apabila dalam hal-hal yang diragukan demi menjaga keamanan dan kedamaian bersama dapat dikomunikasikan dengan Wali Nagari Batu Balang.

Wali Nagari Batu Balang telah meralat surat tanggal 01 Oktober 2024, dan Wali Nagari Batu Balang mengeluarkan surat tanggal 11 Oktober 2024, nomor: 400/80/WN-BB/X-2024, perihal penyampaian hasil rapat koordinasi dengan Kepala Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota dan Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Sumbar kepada warga Katolik Rayon St. Petrus Padang Ambacang. Saat ini kondisi di pemukiman Jorong Padang Ambacang sudah tidak ada permasalahan lagi dan hubungan antar tetangga beda agama pun berjalan normal seperti biasa.

KANTOR WILAYAH KEPA KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA BARAT

Gambar...

2.14. Kasus Polisi Tembak Mati Polisi akibat Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tambang llegal di Kabupaten Solok Selatan

Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari 22 November 2024 bertempat di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar tewas ditembak oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang diduga sebagai orang yang membekingi tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Korban ditembak pelaku dengan cara yang sangat tidak manusiawi, ditembak dari jarak dekat sehingga korban tewas ditempat kejadian. Korban tewas setelah menderita dua luka tembak di bagian kepala. Peluru dari senjata api pelaku mengenai wajah korban yakni bagian pelipis dan pipi dan menembus bagian tekuk, sedangkan senpi yang digunakan tersebut merupakan senjata dinas sehari-hari pelaku. Komnas HAM langsung merespon keras kejadian ini dengan mendesak penegakan hukum yang adil, independen dan transparan. Komnas HAM akan memantau langsung perkembangan kasus tersebut termasuk melalui Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Pertama, Komnas HAM akan memantau proses pidana dan etika terhadap mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan untuk memastikan proses hukumnya berjalan secara adil dan transparan. Kemudian melakukan permintaan keterangan kepada Kapolda Sumatera Barat maupun para saksi serta melakukan pemantauan atau peninjauan ke lapangan.

Gambar....

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan kinerja dibidang Pemajuan HAM maupun kinerja dibidang Penegakan HAM, keduanya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kinerja meningkat dan mengalami efisiensi karena terdapat peningkatan kinerja dibandingkan dengan kinerja tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena antusiasnya peserta untuk mendapatkan diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia oleh Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat. Sedangkan dibidang Penegakan HAM, peningkatan terjadi karena adanya penyelesaian laporan yang juga meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya peningkatan tim kerja yang efektif dan peningkatan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penanganan perkara di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

2.15. Pra Mediasi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit antara Masyarakat Adat Kenagarian Lubuk Basung degan Perusahaan PT.KAMU.

Konflik ini berawal dari telah berakhirnya masa berlaku HGU PT.Karya Megah Utama (PT.KAMU) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Masyarakat adat meminta kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan tanah ulayat mereka yang HGU nya sudah habis untuk dikembalikan ke masyarakat. Sementara perusahaan tidak mau mengembalikan lahan tersebut dengan alasan perusahaan saat ini sedang berada dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU PT.KAMU). Permintaan masyarakat adat dilanjutkan dengan meminta plasma 20 persen di dalam HGU. Perusahaan juga mengklaim bahwa plasma bisa diberikan diluar HGU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi persoalan tersebut perusahaan mencoba mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan anggaran untuk masyarakat adat sebanyak 300 juta pertahun. Namun masyarakat belum puas atas tawaran tersebut dan meminta agar plasma 20 persen di dalam HGU tetap dikabulkan oleh perusahaan. Saat ini pihak perusahaan sedang mempertimbangkan kenaikan kontribusi yang sudah dianggarkan sebanyak 300 juta pertahun tersebut.

SelamatDatang BALAIRUNG KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK BASUNG Gambar..

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan target kinerja dibidang Penegakan HAM (jumlah penanganan perkara). Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kedepan, strategi yang digunakan adalah dengan memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan hak asasi manusia, baik dikalangan masyarakat, mahasiswa, satuan pendidikan menengah, aparat pengambil kebijakan, ormas, maupun media massa. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan ham, diharapkan masyarakat dan pihak terkait akan lebih menyadari akan hak dan kewajiban sehingga bila terjadi persoalan yang ditengarai terindikasi melanggar ham, mereka bisa melaporkannya kepada Komnas HAM, khususnya kepada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun penyebab keberhasilan ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi baik dalam hubungannya dengan pihak eksternal maupun di kalangan internal sendiri.

b. Budaya kerja juga meningkat sehingga pekerjaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.

c. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kuantitas maupun kualitas kinerja juga mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2024.

d. Dukungan penuh dari pimpinan beserta jajaran di Kantor Komnas HAM Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugas di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam hal penanganan perkara kasus pelanggaran ham, ditemukan kendala antara lain :

a. Belum ada Komisioner di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar. Untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran ham, intensitas komunikasi dan konsultasi dengan Komisioner Komnas HAM sangat dibutuhkan.

b. Belum ada nomenklatur Kantor Perwakilan. Hal ini sedikit banyak juga berdampak kepada penanganan perkara di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

c. Anggaran yang terbatas, sehingga belum bisa menjangkau penanganan perkara secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, digunakan strategi komunikasi dan konsultasi yang intens dengan manajemen maupun Pimpinan di Jakarta, serta lebih banyak menggunakan komunikasi dan konsultasi yang bersifat informal sehingga berpengaruh kepada percepatan penanganan perkara di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah adanya sejumlah laporan yang menyedot perhatian publik berskala nasional dan didukung penuh oleh pimpinan di Jakarta dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

3. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran

Pada 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, pengurusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. Fungsi. Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator kinerjanya adalah persentase layanan operasional perkantoran. Target yang ingin dicapai dalam tahun 2024 adalah 1 layanan Berdasarkan hasil pengamatan Tim Kerja Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat, target 1 Layanan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan harapan dengan persentase capaian 100%.

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat 2024 meliputi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Kantor:

a. Pemenuhan Layanan Operasional meliputi:

Belanja barang keperluan perkantoran

Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos

Belanja barang persediaan barang konsumsi

Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet

Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

b. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan:

Penyusunan UM 19 berkas

Pemberkasan GU 19 berkas

Pemberkasan LS 25 berkas

Pemberkasan LPJ 12 berkas

Penyusunan dan Pelaporan Monev Program dan Anggaran sebanyak 12 Laporan

Penyusunan dan Pelaporan Kertas Kerja Reviu PAPBJ per Triwulan 4 Laporan

Validasi dan ADK Berkas SPP 44 berkas

2. Perencanaan Program dan Anggaran:

a. Pengajuan usulan revisi anggaran 7 dokumen

b. Pengajuan dokumen Rencana Program Anggaran 3 dokumen

3. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Kearsipan, Kelengkapan Rumah Tangga

a. urusan Surat Menyurat telah menerima dan mendistribusi surat masuk dan keluar antara lain:

308 Surat Masuk (Internal + Eksternal)

26 Surat Keluar (Internal + Eksternal)

b. Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan meliputi:

Melakukan dokumentasi dan stock Opname berkas kearsipan dengan data

o Berkas arsip Aktif 13 berkas, tidak termasuk arsip pengaduan

o berkas arsip Inaktif 53 berkas, tidak termasuk arsip pengaduan

c. Kelengkapan Rumah Tangga dilakukan dengan melaksanakan:

Melakukan pemeriksaan dan stok opname BMN dan penggunaan ATK.

Melaksanakan Pemeliharaan Gedung kantor dengan melakukan pemeliharaan 2 buah kamar mandi dan toilet

4. Analisis, Kendala dan Upaya

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 2023 dan capaian kinerja 2024

pada 2024 pelaksanaan pengurusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya tercapai 100% begitu juga capaian untuk 2023 juga tercapai 100%. Hal ini luput dari tata kelola administrasi yang baik.

b. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai akan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja lainnya

c. Kendala

Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, serta Layanan Perkantoran tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain dibutuhkan juga strategi maupun upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini. Adapun kendala dan upaya yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas

2. Keterbatasan sarana prasarana pendukung pegawai dalam rangka pelaksanaan Fungsi dan Manajemen Perkantoran

3. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat

4. Rendahnya Pemahaman Aparatur Negara dan masyarakat terhadap Kelembagaan Komnas HAM.

d. Upaya

Dalam menghadapi berbagai hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian kinerja yang telah disepakati, maka Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa upaya dan terobosan untuk pemenuhan target tersebut, Adapun alternatif solusi yang dilakukan antara lain

1. Merekomendasikan agar dilakukan upaya peningkatan SDM melalui Bimtek Diklat dan Pelatihan yang berorientasi pada pegawai di perwakilan guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan.

2. Berkoordinasi dalam penyediaan anggaran bagi pengadaan sarana prasarana pendukung kerja pegawai dalam rangka pemenuhan kinerja pelaksana Fungsi dan Layanan Perkantoran.

3. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan peningkatan kapasitas SDM melalui beberapa kegiatan baik internal maupun eksternal.

4. Pemanfaatan teknologi dan Informasi untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor.

5. Meningkatkan kerjasama dengan jejaring kelembagaan dalam rangka memberikan ide dan masukan serta motivasi untuk mempromosikan kerja kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.

A. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Jumlah anggaran berdasarkan DIPA Komnas HAM RI dengan DIPA Nomor; SP DIPA-074.01.1.650236/2024, Tanggal DIPA 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 506.336.000,- (lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat berhasil menjalankan peran strategisnya. Dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang mencakup analisis kebutuhan yang mendalam, perencanaan yang matang, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan sebaik-baiknya demi mendukung tujuan organisasi. Akan tetapi dalam tahun berjalan terdapat beberapa kali kebijakan pemerintah yang melakukan penghematan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara sehingga alokasi anggaran pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat mendapat pemblokiran alokasi anggaran sebesar 30.566.000.

Tabel...Realisasi Anggaran

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat TA 2024

ProgramKegiatanAlokasiBlokirRealisasi%
Program Dukungan ManajemenDukungan Manajemen Administrasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor250.000.000249.711.09899,98%
Program Pemajuan dan Penegakan HAMPemajuan HAM - Penyuluhan HAM74.274.00074.205.00099,91
Penegakan HAM 2.1 Pemantauan HAM 2.2 Mediasi182.062.00030.566.000151.494.000100%

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2024 capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan sangat baik karena melebihi target kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang sudah diperjanjikan antara Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia.

Kedepan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat akan lebih meningkatkan kinerja dalam rangka penghormatan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dengan rasa optimis bisa dicapai. Paling tidak ada tiga alasan yang mendukung rasa optimis peningkatan kinerja. Pertama, Untuk tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat akan mendapatkan tambahan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung kerja-kerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Kedua, Diharapkan pada tahun 2025 sudah ada penguatan kelembagaan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang sudah dirancang oleh Komnas HAM Republik Indonesia dalam rangka menjawab kebutuhan organisasi.

Demikian laporan kinerja tahun 2024 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dari semua pihak diucapkan banyak terima kasih.

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

: Sultanul Arifin Nama

: Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Sultanul Arifin

Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus ditangani13 Perkara
3.Terwujudnya Layanan Operasional PerkantoranPersentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen

Jakarta, Desember 2023 Atasan Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Unit Kerja, Heary Silka Innah Sultanul Arifin

Unit MandiriAnggaran
1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera BaratRp 561.382.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sultanul Arifin

Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Henry Silka Innah SultanulArifin

Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT (PERUBAHAN)

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani13 Perkara
3.Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit MandiriAnggaran
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat 1.Rp 506.336.000,- *Blokir Perjadin Rp 30.566.000,-

Jakarta, 27 Desember 2024 Atasan Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah Sultanul Arifin