LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
0561-736112
www.komnasham.go.id
KATA PENGANTAR
aporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh masing-masing _ instansi atau lembaga negara adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi atau lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari enam Sekretariat Komnas HAM Provinsi yang ada di daerah. Saat ini Sekretariat Komnas HAM Provinsi yang ada di daerah belum menjadi satuan kerja sendiri, sehingga sasaran strategis dan program yang dilaksanakan merupakan bagian dari sasaran strategis Komnas HAM Pusat, begitu pula dengan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN.
Di tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat teralokasi anggaran sebesar Rp. 505.836.000,- dengan blokir perjalanan dinas sebesar Rp. 28.214.000,- menjadi Rp. 477.622.000,- untuk melaksanakan program/kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pemajuan dan Penegakan HAM khususnya di Kalimantan Barat. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat dengan Sekretaris jenderal Komnas HAM sebagai atas Pimpinan Unit Kerja terdapat 3 Sasaran Program/Kegiatan antara lain: 1) Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, 2) Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM mengacu kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 3) Terwujudnya layanan operasional perkantoran.
Dalam pelaksanaan ketiga program tersebut di sepanjang tahun 2024 dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang tersedia dapat direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Proses supervisi dan evaluasi internal Komnas HAM terhadap capaian kinerja yang berjalan sangat membantu dalam mencapai target kinerja guna mencapai tujuan/sasaran strategis lembaga.
Pontianak, Januari 2025
Nelly Yusnita
DAFTAR ISI
Hal Kata Pengantar. ii Daftar Isi iii Daftar Tabel . iv Daftar Gambar V Daftar Grafik vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang. 1 B. Dasar Hukum... 2 C. Tugas dan Wewenang. 2 D. Struktur Organisasi. 3 E. Tantangan Strategis . 4 F. Sistematika Pelaporan. 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA 5 A. Rencana Visi, Misi, dan Sasaran Strategis 5 B. Rencana Kerja. 7 8 C. Perjanjian Kinerja... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11 A. Capaian Kinerja. 11 B. Realisasi Anggaran.. 33 BAB IV PENUTUP 36 Lampiran
Daftar Tabel
Hal Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 8 Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat 10 Tabel 3. Anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat T.A 2024. 10 Tabel 4. Capaikan Kinerja 2024 11 Tabel 5. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024 12 Tabel 6. Perbandingan indicator sasaran strategis dalam mengkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM tahun 2023 dan 2024. 31 Tabel 7. Anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.... 34 Tabel 8. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat 34
Daftar Gambar
Hal 4 Gambar 1. Struktur Orgnaisasi... Gambar 2. Diseminasi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat. 14 Gambar 3. Pelatihan Sekolah Ramah HAM Bagi Guru SMA di Kota Pontianak . 15 Gambar 4. Jumlah Masyarakat dalam Menyampaikan Aduan 18 Gambar 5. Pemantauan ke Lapangan terkait Sengketa Hak atas Tanah di 23 Kabupaten Ketapang.. Gambar 6. Pemantauan terkait Upaya Penyelesaian Kasus Aduan di Kabupaten Sambas. 25 Gambar 7. Perusahaan Smelter Alumina yang diadukan oleh Masyarakat terkait dengan Dampak Lingkungan. 27 Gambar 8. Pemantauan terkait dengan Permasalahan Sengketa Lahan Masyarakat Adat di Kabupaten Ketapang. 29 Gambar 9. Pemantauan terkait dengan Permasalahan Ganti Rugi Lahan di Kabupaten Kayong Utara. 30
Daftar Grafik
Grafik 1. Perbandingan Jumlah Aduan dan Konsultasi Masyarakat Tahun 2023 dan 2024. 12 Grafik 2. Klasifikasi Pengadu dan Klasifikasi Berdasarkan Asal Wilayah.... 19 Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Korban. 20 Grafik 4. Klasifikasi Berdasarkan Intansi yang diadukan. 20 Grafik 5. Klasifikasi Berdasarkan Spesifikasi Hak yang diadukan. 21 Grafik 6. Klasifikasi Berdasarkan Issu Aduan . 22
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Komnas HAM sebagai lembaga Negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya berfungsi melakukan: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Sebagai lembaga mandiri Komnas HAM konsisten dan komitmen untuk membela manusia dan kemanusiaan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran HAM, baik state actor maupun non state actor tanpa diskriminasi dan prasangka.
Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, sehingga tidak memungkinkan bagi Komnas HAM RI yang berkedudukan di Jakarta dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia yang tinggal jauh dari Jakarta pusat ibu kota negara. Berdasarkan pada Pasal 76 ayat (4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat maka didirikanlah Sekretariat Komnas HAM Provinsi di daerah. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Sekretariat di provinsi salah satunya di Kalimantan Barat. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat merupakan kepanjangan tangan dari Komnas HAM RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI di Kalimantan Barat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah sebagai salah satu unit kerja di Komnas HAM, Pimpinan Unit Kerja/Kepala Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM di daerah dan berkoordinasi dengan Sub Komisi Pemajuan dan Sub Komisi Penegakan melalui Biro - Biro terkait.
Laporan Kinerja (LKjIP) 2024 untuk Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Sekretariat selaku Pejabat Eselon Ill. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komnas HAM RI.
B. Dasar Hukum
Mengacu pada Pasal 76 ayat (4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi di daerah salah satunya di Kalimantan Barat. Perwakilan Kalimantan Barat terbentuk berdasarkan Keputusan Komnas HAM No. 010/KomnasHAM/Us/2000 tanggal 06 Juni 2000 tentang Pengukuhan Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. Telah diterbitkannya Peraturan Sekrtaris Jenderal Komnas HAM No. 20 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi. Selanjutnya PeraturanSekretaris Jenderal Komnas HAM No. 032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua yang mengatur terkait organisasi di Sekretariat Perwakilan di Provinsi tidak berlaku lagi. Perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komnas HAM di provinsi mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kaliantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
C. Tugas dan Wewenang
1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi dijelaskan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi.
2. Wewenang dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi:
a. Pelayanan dukungan teknis operasional;
b. Pengelolaan urusan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
c. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
d. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah;
e. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
D. Struktur Organisasi
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.
Gambar 1. Struktur Organisasi
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Subbagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional
E. Tantangan Strategis
Sekretariat Komnas HAM ProvinsiKalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bagian dalam mencapai tujuan strategis Komnas HAM dalam hal penguatan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatkan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat dan terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Sasaran strategis meliputi meningkatkan pemahaman HAM masyarakat, meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dan terwujudnya layanan operasional perkantoran. Adapun yang menjadi tantangan utama Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah dapat mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan keterbatasan sumber daya.
F. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tugas dan Wewenang
D. Struktur Organisasi
E. Tantangan Strategis
F. Sistematika Penyajian Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
B. Indikator Kinerja Utama
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tAHUN 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM yaitu “Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM sebagai satu spirit dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan norma-norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara dan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Bermula dari konsep inilah, Komnas HAM menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat tidak hanya dipahami secara sosial, namun juga dipahami secara lebih luas sebagai konsep HAM, yaitu aktor non-negara.
3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
Sebagai lembaga yang mengemban mandat dari berbagai UU, dapat dilihat bahwa peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam beberapa cakupan, meliputi: (i) membangun kerjasama yang memastikan efektivitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM
Independensi adalah landasan utama terbentuknya Komnas HAM dalam memastikan norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu maupun kebijakan dalam skema HAM bisa dilakukan secara maksimal. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik.
Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis.
Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran |
| Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradap | Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara | Menguatnya norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM |
| Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia | |||
| Membangun | Meningkatnya kondisi | penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM Mendorong kondisi | |
| Masyarakat Memperkuat peran | masyarakat | yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat | |
| HAM di tingkat nasional dan internasional Mewujudkan Komnas | kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | |
| memastikan pemenuhan, penegakan HAM | HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan | HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM | penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM |
B. Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran untuk mewujudkan sasaran strategis Komnas HAM yaitu penguatan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatkan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat dan terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Sasaran strategis meliputi meningkatkan pemahaman HAM masyarakat, meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
dan terwujudnya layanan operasional perkantoran.
Di tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 505.836.000,00. Dalam perjalanan terdapat pemblokiran anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 28.214.000,00 menjadi Rp. 477.622.000,00 yang digunakan untuk mencapai sasaran program/kegiatan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:
1. Diseminasi nilai-nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat sebesar Rp. 92.316.000,00. Kegiatan dilakukan berupa penyebaran Wawasan HAMdi Kalimantan Barat.
2. Perkara dugaan pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 137.319.000,00. Kegiatan berupa penanganan perkara melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasan atas pelanggaran HAM dan Penguatan Fungsi Koordinasi penanganan Aduan dengan Komnas HAM Pusat dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pemantauan dan kasus-kasus yang ditangani Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
3. Layanan perkantoran tersedia sebesar Rp. 247.987.000,00. Anggaran digunakan untuk belanja operasional dan pemeliharaan kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra 2020-2024 Sekretariat Komnas HAM ProvinsiKalimantan Barat menuangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan tujuan dari sasaran strategis Komnas HAM di tahun 2024. Perjanjian kinerja dilakukan antara Pimpinan Unit Kerja / Kepala Sekretariat dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Meningkatkan pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM | 60 Persen |
| 2 | Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000 | Jumlah kasus yang ditangani | 50 perkara |
| 3 | Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan perkantoran | 100 persen |
Tabel 3. Anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
T.A 2024
| No | Unit Mandiri | Anggaran |
| 1 | Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat | Rp. 505.836.000,00 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah, telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang berisikan sasaran program/kegiatan. Perjanjian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Melalui perjanjian kinerja ini Sekretaris Jenderal Komnas HAM selaku atasan langsung Kepala Sekretariat Perwakilan/Pimpinan Unit Kerja akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Realisasi kinerja serta capaikan kinerja tahun 2024 dalam sasaran strategis meningkatkan pemahaman HAM masyarakat mencapai 80,32 dari 60 target yang telah ditetapkan. Sasaran Miningkatakan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000 mencapai 54 perkara dari target 50 perkara, dan layanan operasional perkantoran dengan target 1 layanan dapat tercapai.
Tabel 4. Capaikan Kinerja 2024
| No | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2024 | Capaian % | |
| Target | Realisasi | ||||
| 1 | Meningkatkan pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM | 60 | 80,32 | 133,87 |
| 2 | Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU | Jumlah kasus yang ditangani | 50 Perkara | 54 Perkara | 108 |
| 3 | 39/1999 dan UU 26/2000 Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
Terdapat kenaikan kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2024. Pada sasaran meningkatkan pemahaman HAM Masyarakat pada tahun 2023 dengan target 50 dengan capaikan 70 persen pemahaman HAM dan pada tahun 2024 dengan target 60 masih dapat tercapai sebesar 80,32 pemahaman HAM. Sasaran Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000) pada tahun 2023 dengan target 45 dapat tercapai 44 perkara sedangkan pada tahun 2024 dengan terget 50 perkara dapat tercapai 54 perkara atau dengan besaran 108 persen tercapai melebihi dari target.
Tabel 5. Perbandingan Capaikan Kinerja 2023 dan 2024
| No | Strategis | Satuan | Tahun 2023 | Capaian % | Tahun 2024 | Capaian % | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||||
| pemahaman HAM Masyarakat | tingkat pemahaman | 50 | 70 | 140 | 60 | 80,32 | 133,87 | |
| Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000) | yang ditangani | 45 | 44 Perkara | 98 | 50 Perkara | 54 Perkara | 108 | |
| Terwujudnya layanan operasional perkantoran | layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 | |
1. Meningkatkan Pemahaman HAM Masyarakat
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 89 mengatur fungsi penyuluhan Komnas HAM untuk melakukan penyerbarluasan wawasan HAM kepada masyarakat, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui Lembaga Pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya dan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kaliamantan Barat memiliki target sasaran kegiatan "Meningkatkan Pemahaman HAM Masyarakat" seperti yang tertuang pada renstra 2020-2024.
Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemahaman HAM di masyarakat. Mekanisme pengukuran untuk mencapai target capaian sasaran strategis ini dilakukan dengan melihat hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan meliputi Disiminasi dan Pelatihan Sekolah Ramah HAM. Kegiatan disiminasi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Kalimantan Barat, pada pre test yang telah dilakukan peserta memiliki pemahaman hak asasi manusia sebesar 76 persen. Kegiatan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia dapat memberikan peningkatan pemahaman hak asasi manusia menjadi 84,64 persen berdasarkan peghitungan yang dilakukan melalui post test. Penghitungan tersebut untuk mengukur tingkat pemahaman peserta dari sebelum kegiatan Peningkatan pemahaman HAM masyarakat di wilayah Kalimantan Barat T.A 2024 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Diseminasi Pemajuan dan Penegakan
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Diseminasi Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat pada 25 Juli 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak. Kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyak ketidakpahaman masyarakat akan tugas, fungsi dan layanan yang ada di Komnas HAM. Peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta stakeholder sangat strategis untuk menjadi agen pemajuan HAM bagi lingkungannya dengan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta apa yang dapat dilakukan guna terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM di Kalimantan Barat. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat menghimpun masukan dari masyarakat yang tentunya penting bagi Komnas HAM khususnya terkait isu pelanggaran HAM yang masih terjadi di Kalimantan Barat selain aduan yang telah ditangani oleh Komnas HAM. Kegiatan ini dihadiri sejumlah 40 orang peserta dari berbagai Lembaga negara di Kalimantan Barat, Organisasi Kemahasiswaan, Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat.
Gambar 2. Diseminasi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat
b. Pelatihan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia
Komnas HAM RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berkomitmen dalam pemajuan dan penegakan HAM di Kalimantan Barat. Hal tersebut tertuang pada Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Komnas HAM RI tentang Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 110/NK-PM/2023 dan Nomor: 10/KL.00-MoU/X/2023 pada 16 Oktober 2023 di mana nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM RI dan Pj. Gubernur Kalimantan Barat dalam rangkaian acara Festval HAM di Kota Singkawang. Tiga program penting dalam nota kesepakatan ini pertama, fasilitasi produk hukum daerah pengaturan dengan hasil produk hukum daerah yang ramah HAM di Kalimantan Barat. Kedua, pendidikan dan penyuluhan HAM dengan hasil sekolah telah menerapkan kebijakan Ramah HAM, menurunnya kasus kekerasan di sekolah, terbentuknya kabupaten/kota peduli HAM, dan meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial. Ketiga, koordinasi penanganan kasus dengan hasill meningkatnya pemahaman stakeholder tentang HAM dan mekanisme pengaduannya, rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan kesepakatan/berita acara mendiasi yang ditindaklanjuti. Di tahun 2024 Komnas HAM RI dan Kantor Sekretariat Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Pelatihan Sekolah Ramah HAM bagi Guru SMA di Kota Pontianak. Kegitan ini bertujuan agar sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam prinsip-prinsip inti pengelolaan sekolah untuk menghapus pelanggaran HAM di sekolah serta mengoptimalkan penikmatan HAM bagi seluruh komunitas di sekolah, baik tenaga pendidik, peserta didik dan non pendidik sebanyak 40 orang peserta.
Gambar 3. Pelatihan Sekolah Ramah HAM Bagi Guru SMA di Kota Pontianak
ELATIHAN SEKOLAHRAMAH HAM BAGIGURUTINGKATSMA
Rencana kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024, target capaian kinerja direncankan sebanyak 60 persen dengan kegiatan DIsiminasi dan Sekolah Ramah HAM dilaksanakan di Kota Pontianak semua, namun karena mengingat adanya blokir anggaran maka kegiatan dilaksanakan di Kota Pontianak.
Dengan adanya blokir anggaran yang secara tidak langsung berdampak pada realisasi capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat. Waktu dan tempat yang semula telah direncanakan perlu dilakukan diperlukan penyesuaian ulang sehingga target masih dapat untuk dicapai.
Keberhasilan pencapaian target kinerja apabila dibandingkan kondisi pengurangan alokasi anggaran yaitu dengan efektif dan efektifiktas pengelolaan sumber daya manusia dalam membantu realisasi capaian kinerja organisasi meskipun dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada.
Pencapaian keberhasilan dalam pencapaian target Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Diseminasi yaitu dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemahasiswaan. Selanjutnya dalam kegiatan Sekolah Ramah HAM dengan melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Pemajuan Komnas HAM RI. Optimalisasi Kerjasama dengan pihak lain maupun internal Komnas HAM merupakan kunci pencapaian dari kegiatan yang telah direncanakan.
Kendala dan Upaya Perbaikan
Kendala dan permasalahan yang kerap kali terjadi selama pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kerja sepanjang tahun 2024 antara lain;
a. Pengurangan anggaran kegiatan
b. Permasalahan pemblokiran anggaran yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana
c. Kurangnya sumber daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah
d. Minimnya peningkatan kapasitas pegawai
Upaya perbaikan yang telah dilakukan sebagai langkah antisipasi:
a. Melakukan revinsi anggaran
b. Mengatur ulang pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas
c. Mengikuti berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas baik Bimtek, Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh internal Komnas HAM maupun pihak Eksternal.
d. Kolaborasi Kerjasama dengan beberapa pihak untuk penyelenggaraan kegiatan dalam pemenuhan target.
2. Meningkatan Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000)
a. Penerimaan Pengaduan dan Konsultasi masyarakat
Sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia Pasal 90 (1), setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajkanlaporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2024 telah menerima aduan masyarakat sebanyak 44 dan konsultasi sebanyak 42 Jumlah aduan yang diterima terdiri dari aduan yang langsung diterima dari pengadu secara langsung maupun dari pelimpahan dari Komnas HAM RI. Konsultasi yang diterima dari masyarakat oleh Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat tidak selalu berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM. Layanan aduan memberikan berupa pemberian informasi terkait dengan mekanisme pengaduan, kewenangan Komnas HAM dan layanan Komnas HAM lainnya.
Grafik 1. Perbandingan Jumlah Aduan dan Konsultasi Masyarakat Tahun 2023 dan 2024
44 44 42 15 2023 2024 Jumlah Kasus Jumlah Konsutasi
Pengaduan kepada Komnas HAM dapat disampaikan melalui sejumlah kanal yang telah disediakan antara lain melalui audiensi, datang langsung, pos, e mail dan whatsapp. Berikut klasifikasi berdasarkan cara menyampaikan aduan selama tahun 2024.
Gambar 4. Jumlah Masyarakat dalam Menyampaikan Aduan
On Line/ Audiensi : 00 Duham :03 Surat/Pos:21 Whatsapp: 00 Datang Langsung:20 E Mail : 00
Berkas aduan yang diterima kemudian akan dilakukan proses verivikasi terhadap materiil maupun formil aduan masyarakat. Lingkup verifikasi formil meliputi kelengkapan berkas pengaduan, sebagaimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengadu. Sementara lingkup materiil meliputi substansi pengaduan kaitannya dengan dugaan pelanggaran HAM yang akan diadukan dan kewenanganan komnas HAM dalam melakukan penanganan aduan. Selanjutnya proses penyusunan analisis awal dilakukan terhadap pengaduan yang baru disampaikan oleh masyarakat. Yang kemudian akan ditentukan tindak lanjut penanganan aduan baik pemantauan, penyelidikan atau mediasi atau pelimpahan penanganan ke Komnas HAM RI.
Berdasarkan grafik di atas jumlah kasus yang diterima Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama yaitu 44 perkara. Sedangkan masyarakat yang memanfaatkan layanan konsultasi meningkat, ditahun 2023 tercatat 15 orang/kelompok sedangkan ditahun 2024 tercatat 42 orang/kelompok. Peningkatan jumlah masyarakat yang berkonsultasi dimungkinkan karena telah dilaksanakan diseminasi, pelatihan dan sosialisasi yang selalu menginformasikan layanan pengaduan yang dimiliki Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat yang dapat diakses oleh masyarakat.
Data Pengaduan Masyarakat
Klasifikasi Pengadu
Berdasarkan data pengaduan yang diterima pada umumnya pengaduan berasal dari Kota Pontianak 10, Kabupaten Kubu Raya 9 dan Kabupaten Ketapang 8, Kabupaten Sambas 4, Kabuapten Sanggau 3, Kabupaten Bengkayang 3, Kota Singkawang 2, Kabupaten Landak 2, Kabupaten Sintang 1, Kabupaten Mempawah 1 dan luar Kalbar 1. Adapun sebaran wilayah secara detail dapat dilihat pada grafik dibawah. Pengadu yang menyampaikan aduan merupakan Organisasi/LSM/ Yayasan/Kelompok Masyarakat sebanyak 22 dan individu 17, Advokat / Lembaga Bantuan Hukum / Pengacara 3 dan Perusahaan / Coorporate 2.
Grafik 2. Klasifikasi Pengadu dan Klasifikasi Berdasarkan Asal Wilayah
Advokat/Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara Organisasi/LSM/Yayasa 22 n/kelompok masy Perusahaan/Corporate 17 Perorangan
Luar Kalbar Kota Singkawang Kota Pontianak 10 Kab. Sintang Kab. Sanggau Kab. Sambas 4 Kab. Mempawah Kab. Landak Kab. Kubu Raya 9 Kab. Ketapang 8 Kab. Bengkayang 3
Pengaduan yang disampaikan dengan dengan klasifikasi korban individu– orang seorang dengan jumlah 19, Kelompok-masyarakat dengan jumlah 11, Individu-orang seorang perempuan jumlah 5, individu-Pekerja/Profesi 5, Kelompok-pekerja 4, korporasi dan tanpa keterangan sebanyak 1.
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Korban
Tanpa Keterangan Korban Kelompok - Pekerja Individu - Pekerja / Profesi Korporasi Kelompok - masyarakat 11 Individu - orang seorang-perempuan Individu - orang seorang 17
Klasifikasi Teradu
Berdasarkan data yang diterima selama 2024 intansi yang diaduan merupakan perusahaan/Corporate 13 aduan, Kepolisian 8 aduan, TNI 5 aduan, Pemerintah Daerah 4 aduan, Perorangan 4 aduan, Pemerintah Pusat 3 aduan, Pengadilan 3 aduan, Organisasi/LSM/Yayasan 2 aduan, Lembaga Negara Non Kementerian dan Kejaksaan 1 aduan.
Grafik 4. Klasifikasi Berdasarkan Intansi yang Diadukan
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga negara (Non Kementerian) Pengadilan 3 TNI Kejaksaan Kepolisian 8 Organisasi/LSM/Yayasan 2 Perusahaan/Corporate 13 Perorangan
Klasifikasi Hak Yang Diadukan
Pengaduan yang disampaikan pada umumnya terkait permasalahan tanah atau agrarian yang merupakan ha katas kesejahteraan dengan jumlah aduan sebanyak 29 aduan dari 44 aduan selama tahun 2024.
Pengaduan yang diterima apabila dilihat spesifikasi hak yang diadukan berupa hak atas kepemilikan tanah sebanyak 14, hak untuk memiliki tanah 6, tidak dipenuhi syarat-syarat ketenagakerjaan 5. Untuk detail hak yang lain dapat dilihat pada grafik 5. Hal tersebut sebanding dengan isu aduan yang diterima yaitu berupa konflik agraria sebanyak 21 kasus (grafik 6).
Grafik 5. Klasifikasi berdasarkan spesifikasi hak yang diadukan
01. 2. Lingkungan hidup 01. HAK UNTUK 04.1. Kesewenang-wenangan HIDUP proses hukum di kepolisian/militenPPNS 04.2.Kesewenang-wenangan 04.HAK proses hukum di kejaksaan MEMPEROLEH 3 KEADILAN 04. 3. Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan 05. HAKATAS 05. 5. Mendirikan parpol, LSM atau KEBEBASAN organisasi lainnya PRIBADI 06. 3. Hak atas rasa aman, tenteram dan perlindungan terhadap 06. HAK ATAS RASA 07. 1. Hak untuk mempunyai milik AMAN 07. 2. Hak atas kepemilikan tanah 07. 3. Tidak dipenuhinya syarat- 07. HAKATAS syarat ketenagakerjaan 5 29 14 3 KESEJAHTERAAN 07. 4. Tidak dipenuhinya syaratsyarat kepegawaian 07.7. Pengabaian pemenuhan hak 09.HAK buruh migran PEREMPUAN 09. 4. Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan 12. TANPA 2 Tanpa Keterangan Turunan Hak KETERANGAN HAK
Grafik 6. Klasifikasi berdasarkan Issu aduan
Pelanggaran Administrasi Pemerintahan Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat 2 Perdata Penggusuran / relokasi Ketidakprofesionalan / Ketidaksesuaian prosedur oleh APH Kepegawaian 3 Keluarga 2 lain-lain Kesehatan/lingkungan Ketenagakerjaan 6 Konflik agraria 21 0 5 10 15 20 25
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan dalam penguatan fungsi koordinasi penaganan aduan dengan Komnas HAM RI, hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas penanganan yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan fungsi koordinasi dilaksanakan di Kantor Penghubung Komnas HAM di Balikapapan bersama Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro beserta Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan hasil kinerja yang telah dilaksanakan baik dalam layanan operasional maupun layanan aduan masyarakat.
Selain itu peningkatkan mutu layanan aduan masyarakat khususnya dalam hal publikasi, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan penanganan aduan masyarakat dengan metode pembuatan laporan pertanggungjawaban publik. Publikasi kaitannya layanan aduan masyarakat sangat penting dilakukan dimana kerja-kerja yang telah dilakukan dapat tersampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik. Penyampaian informasi kinerja memerlukan teknik penyampaian yang tepat sehingga masyarakat tertarik untuk membacanya.
b. Penanganan Aduan Melalui Mekanisme Pemantuan
1) Pemantauan Hak Atas Kesejahteraan Sengketa Lahan Warga Dusun Batu Leman dengan PT. Harapan Hibrida Kalbar
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan masyarakat terkait dengan sengketa hak atas tanah antara Warga Dusun Batu Leman Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata dan PT. Harapan Hibrida Kalbar di Kabupaten Ketapang.
Gambar 5. Pemantauan ke Lapangan terkait Sengketa Hak atas Tanah di Kabupaten Ketapang
Pengaduan ini disampaikan oleh Padma Indonesia selaku kuasa warga Dusun Batu Leman atas nama Sdr. Marasyah, dkk terkait pada pembangunan kebun sawit Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Tahap III tahun tanam 2004–2006 yang melibatkan PT Harapan Hibrida Kalbar, PT. Lipat Gunting Estate, Koperasi Kusuma Sawit Mandiri, dan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat telah menindaklanjuti melalui pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan pihak perusahaan pada Oktober 2019 Dasar pertemuan tersebut dikarenakan belum ditindaklanjutinya Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Plasma (KKPA) Tahap III Nomor: 001/BA-CDTER/IV/2009 tanggal 30 April 2009 dan surat subkom Pemantauan Komnas HAM RI kepada Bupati Ketapang Nomor: 870/R-PMT/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Rekomendasi. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melimpahkan kasus kepada bagian mediasi Komnas HAM RI pada September 2021 agar ditindaklanjuti. Atas permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi yang dipimpin oleh Komisioner Mediasi Komnas HAM RI di Kantor Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada 28 Februari 2024 dan menghasilkan Kesepakatan Perdamaian nomor 002/KP/KH-MD.00.00/II/2024. Sehubungan dengan penanganan kasus tersebut, Tim Mediasi Komnas HAM RI bersama dengan Tim Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Pascamediasi pada 11-13 Juli 2024 dengan melaksanakan pertemuan koodinasi dengan Pemerintah Kecamatan Manis Mata dan PT. Harapan Hibrida Kalbar, pertemuan dengan para keluarga ahli waris (Sdr. Marasyah, dkk), dan pertemuan cek lokasi lahan pengganti dengan melibatkan para pihak. Tujuan dari pemantauan pasca mediasi ini adalah untuk memastikan kesepakatan perdamaian dijalankan, memastikan bahwa warga mendapatkan lahan pengganti yang diperuntukkan bagi 6 warga Dusun Batu Leman yang sesuai dengan kriteria yang disepakati para pihak, dan memastikan bahwa 6 warga tersebut menerima sisa hasil produksi yang ditawarkan pihak perusahaan.
2) Penanganan Aduan Hak Atas Kesejahteran Sengketa Lahan Masyarakat Sdri. Jamalia dengan PT. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menerima aduan masyarakat terkait hak atas kesejahteraan (hak atas lahan)
antara Sdri. Jamalia dan PT. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas pada 2022 Pengadu memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hamk Milik (SHM) dan Surat Pernyataan tanah (SPT), namun sejak tahun 2012 di atas tanah tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan dan telah ber-Hak Guna Usaha (HGU). Pengadu masih memegang bukti sah berupa SHM atas kepemilikan tanah, namun perusahaan bisa memiiki HGU. Artinya, peneribitan HGU dapat dikatan tidak clean and clear. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menindaklanjuti dengan meminta keterangan, kalrifikasi, informasi, dan data kepada para pihak. Komisioner Mediasi Komnas HAM RI juga telah memimpin mediasi untuk menyelesaikan permasalahan di atas pada 16 Oktober 2023 di Kantor Bupati Sambas dan menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Nomor 007/KP/MD.00.01/X/2023.
Gambar 6. Pemantauan terkait upaya penyelesaian kasus aduan di Kabupaten Sambas
BarAKHLA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
Sebagai upaya untuk mengembangkan kondisi kondusif dan memastikan para pihak melaksanakan kesepakatan perdamaian, Tim Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan monitoring kesepakatan perdamaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada 14 Maret 2024. Para pihak telah melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Hasil pertemuan tersebut adalah ditandatanganinya Berita Acara Pasca mediasi Nomor 001/BA/KH-MD.00.02/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 serta surat dari Kepala Kantor BPN Sambas yang melaporkan melalui surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sambas bahwa hak milik Sdr. Jamalia dalam HGU PT. Sara Esa Cita telah dihapuskan.
3) Penanganan Aduan Hak atas Lingkungan Hidup yang sehat dan Hak Hidup antara masyarakat Dusun Sungai Tengar Desa Mekar Utama dengan PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan dari masyarakat Dusun Sungai Tengar terkait aktivitas Smalter Alumina di mana proses bongkar muat Alumina dan Batubara diduga debunya mecemari lingkungan sekitarnya dan berdampak pada masyarakat yang berdomisili disekitar yang berjarak kurang lebih 500 – 700 meter dari Pelabuhan bongkar muat. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menemukan dugaan adanya pencemaran udara dan gangguan kesehatan yang dirasakan masyarakat tersebut termasuk juga pencemaran lingkungan dengan ditemukan dugaan sampah batu bara di tepi pantai sekitar pelabuhan. Komnas HAM telah meminta keterangan pihak perusahaan dan mereka menampik temuan dengan menjelaskan bahwa Agustus 2023 telah dilakukan pengujian oleh Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dengan hasil uji udara masih di bawah ambang batas standar baku mutu.
Gambar 7. Perusahaan Smelter Alumina yang diadukan oleh Masyarakat terkait dengan Dampak Lingkungan
Atas hal tersebut, Komisioner Mediasi Komnas HAM RI memimpin rapat koordinasi dengan mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Hasilnya adalah disepakati untuk dilakukan audit atau uji dampak lingkungan secara menyeluruh yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyampaikan surat kepada PT. WHW untuk menyampaikan laporan penyelesaian seluruh kewajiban berdasarkan surat verifikasi lapangan. Atas surat tersebut telah ditindaklanjuti PT. WHW dengan menyampaikan secara kontiniu laporan progress pelaksanaan kewajiban yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat serta Komnas HAM RI.
Pasca pemantauan lapangan dan pertemuan multipihak yang pimpin Komisioner Mediasi Komnas HAM, serta menerima laporan progress pelaksanaan kewajiban oleh PT. WHW, Sekretariat Kommas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghubungi pengadu untuk mengaupdate kondisi terkini di lapangan. Masyarakat menyampaikan bahwa dampak debu Alumina dan Batubara sudah jauh berkurang bahkan hampir tidak dirasakan warga. Hal ini dampak dari rekayasa teknologi yang dilakukan pihak perusahaan untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan memasang 2 alat penangkap debu dipelabuhan bongkar muat. Selanjutnya masyarakat tidak lagi menuntut agar mereka direlokasi. Mereka berharap perusahaan tetap konsisten melakukan pencegahan pencemaran lingkungan dan memberikan perhatian dan memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, baik dalam mengkases klinik milik perusahaan maupun bantuan transportasi jika butuh pengobatan di rumah sakit di ibu kota kabupaten.
4) Penanganan Aduan Hak Atas Kesejahteraan Sengketa Lahan antara Masyarakat Adat Sabar Bubu Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan PT. Mayawana Perada
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima pelimpahan kasus dari Komnas HAM RI terkait dengan hutan adat milik masyarakat adat Sabar Bubu yang masuk kedalam HGU PT. Mayawana Persada. Hutan adat tersebut telah dijaga secara turun temurun oleh masyarakat karena sebagai sumber air bagi serta tempat mereka mendapatkan hasil alam berupa buah dan binatang buruan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat berharap agar hutan adat mereka dapat dikeluarkan dari HGU perusahaan. Selain itu masyarakat juga melaporkan terkait dengan kebun-kebun mereka yang diserobot perusahaan tanpa persetujuan dan ganti rugi. Perusahaan memiliki HGU seluas 136.710 Ha. Atas permasalahan tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dengan meminta keterangan, klarifikasi, informasi, dan data kepada Masyarakat Adat Sabar Bubu dan stakeholder terkait. Selanjutnya Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat akan meminta klarifikasi kepada pihak PT. Mayawana Persada dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terkait legalitas, aktivitas serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Gambar 8. Pemantauan terkait dengan Permasalahan Sengketa Lahan Masyarakat Adat di Kabupaten Ketapang
5) Penanganan Aduan Hak Atas Kesejahteraan terkait Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Bandara Baru Sukadana di Desa Riam Berasap dan Desa Simpang Tiga Kabupaten Kayong Utara
Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan dari Sdr. Fabian Boby selaku kuasa hukum dari 39 Masyarakat Desa Simpang Tiga dan Desa Raim Berasap terkait nominal biaya pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan Bandar Udara Baru Sukadana di Kayong Utara yang dinilai tidak manusiawi dikarenakan nominal pembebasan lahan per meter persegi adalah Rp 1.000,00. Atas hal tersebut Tim Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan ke lapangan, meminta keterangan, informasi, klarifikasi, dan data kepada KJPP yang melakukan penetapan nilai ganti rugi, Camat Sukadana, Sekretaris Desa Simpang Tiga, Warga Desa Simpang Tiga, Bagian Sengketa Kantah Kayong Utara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara, serta Tim melakukan peninjauan dan pemantauan ke lokasi lahan yang terdampak pembangunan Bandara Baru kayong Utara. Hasilnya adalah ada beberapa warga yang menerima nominal ganti rugi tanpa sepengetahuan kuasa hukum. Kedua, Warga berpendapat proses penetapan nilai ganti rugi yang dilakukan oleh KJPP dan tim tidak transparan dan tiidak terdapat ruang bagi warga yang keberatan untuk bernegosiasi atas nilai yang ditetapkan. Ketiga, diatas lahan warga tersebut ditanami pohon-pohon karet yang usianya puluhan tahun dan masih produktif, beserta tanaman lain. Tindak lanjut dari pemantauan tersebut menyarankan kuasa hukum untuk menyurati Dinas Perhubungan Kayong Utara agar Pemda meminta MAPPI Pusat untuk melakukan penilaian ulang atas nominal biaya pembebasan lahan.
Gambar 9. Pemantauan terkait dengan Permasalahan Ganti Rugi Lahan di Kabupaten Kayong Utara
Realisasi kinerja serta capaikan kinerja tahun 2023 diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 dalam capaian sasaran strategis dalam meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM.
Tabel 6. Perbandingan Indicator Sasaran Strategis dalam Meningkatkan Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM tahun 2023 dan 2024
| Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2023 | Capaian (%) | Tahun 2024 | Capaian (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
| upaya penanganan kasus | Jumlah kasus | 45 | 44 | 98 | 50 | 54 | 108 |
Dari table di atas terlihat terdapat peningkatan target dan peningkatan capaian dalam meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023 target 45 perkara yang terealisasi penanganannya sebanyak 44 perkara atau 98%. Pencapaian kurang 2% dari target. Sedangkan di tahun 2024 target 50 perkara yang ditangani dan terealisasi sebanyak 54 perkara atau 108%. Terdapat pencapaian melampaui target sebanyak 8%. Hal ini tergambar sepanjang tahun 2024 dari 54 perkara yang terealisasi penanganannya terdapat 49 perkara yang dapat diselesaikan baik itu yang diterima di tahun 2023 maupun ditahun 2024. Sedangkan 5 perkara penanganannya dilakukan dengan pelaksanaan fungsi pemantauan. Pencapaian yang lebih baik di tahun 2024 terlaksana dengan memaksimalkan fungsi koordinasi dengan jaringan atau mitra kerja baik pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga negara yang ada di Kalimantan Barat. Koordinasi dengan membangun system rujukan kepada instansi maupun lembaga terkait untuk memaksimalkan tugas fungsi mereka terkait dengan perkara yang diadukan masyarakat. Komnas HAM sesuai dengan mandate Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memastikan negara dalam hal ini pemerintah menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Bentuk koordinasi dapat melalui pertemuan maupun koresponden melalui surat.
Kendala dan Upaya Perbaikan
Kendala dan permasalahan yang kerap kali terjadi selama pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran kerja sepanjang tahun 2024 antara lain;
a. Pengurangan anggaran kegiatan
b. Permasalahan pemblokiran anggaran yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana
c. Kurangnya sumber daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah
Upaya perbaikan yang telah dilakukan
a. Usulan penambahan pegawai
b. Penyesuaian anggaran
c. Mengatur ulang pelaksanaan kegiatan
3. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. Fungsi tersebut merupakan bagian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam layanan operasional perkantoran yang menjadi tantangan utama merupakan adanya blokir anggaran, sehingga dalam mencapai target layanan operasional Perkantoran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan dan revisi anggaran dengan mempertimbangkan efektif dan efektifitas penyusunan anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kondisi yang ada. Optimalisasi dalam belanja dengan mempertimbangkan belanja barang substitusi diperlukan guna dapat mencapai target kinerja.
a. Pelaksanaan pengelolaan Operasional Kantor
Belanja barang perkantoran
Belanja pengiriman surat dinas dan pos
Belanja jasa langganan listrik, telepon serta internet
Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
b. Perencanaan program dan anggaran
Pemberkasan usulan revisi anggaran keuangan 6 (enam) dokumen
Pemberkasan dan revinsi 2 (dua) dokumen RKA dan 2 (dua) dokumen RKL
c. Ketatausahaan
Surat masuk internal 93 surat
Surat masuk eksternal 36 surat
Surat keluar intern 34 surat
Surat Keluar eksternal 16
d. Kelengkapan Rumah Tangga dilakukan dengan melaksanakan
Melakukan Stock Opname dan pemeriksaan kondisi BMN.
Melaksanakan perbaikan dan perawatan Gedung
e. Keamanan
Memiliki 1 (satu) orang petugas keamanan yang dilakukan perekrutan melalui pihak ketiga oleh Komnas HAM RI.
f. Kepegawaian
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat tedapat 16 pegawai
9 orang PNS
4 orang PPPK
2 orang PPNPN
1 orang Outsourching
Dengan 3 orang pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar
B. Realisasi Anggaran
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyerapan/realisasi anggaran sebesar 99,99% selama tahun 2024 dengan jumlah anggaran semula sebesar Rp. 561.382.000,00 yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran baju batik festival HAM, realokasi blokir automatic adjustment ke pemenuhan kebutuhan kekurangan belanja gaji, belanja yang mendukung output PN dan belanja yang mendukung prioritas lembaga dan blokir belanja perjalanan dinas sehingga anggaran yang tersedia hingga akhir tahun sejumlah Rp. 477.622.000,00.
Tabel 7. Anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
| Unit Mandiri | Anggaran Awal | Blokir Aggaran | Setelah Pemotongan | Realisasi | Persentase Capaian |
| Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalbar | Rp 561.382.000,- | Rp. 83.760.000,- | Rp 477.622.000, | Rp.477.585.133,- | 99,99% |
Tabel 8. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
| Uraian | Pagu | Realisasi | Sisa | Prosentase Capaian |
| Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat | Rp. 92.316.000,- | Rp. 92.313.800,- | Rp. 2.200,- | 99,99 |
| Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Kalimantan Barat | Rp. 137.319.000,- | Rp. 137.306.878,- | Rp. 12.122,- | 99,99 |
| 3336.EBA.994 Layanan Perkantoran | Rp. 247.987.000,- | Rp. 247.964.455,- | Rp. 24.000,- | 99,99 |
| Total | Rp. 477.622.000,- | Rp. 477.587.678,- | Rp. 38.322,- | 99,99 |
Kendala dan Upaya Perbaikan
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat kaitannya dengan komponen 052 terkait dengan penguatan fungsi koordinasi penanganan aduan dengan Komnas HAM Pusat yang pada mulanya ditargetkan 2 kegiatan namun hanya tercapai 1 kegiatan yaitu koordinasi terbatas pimpinan unit kerja Kesekjenan Komnas HAM dan koodinasi dan penanganan aduan masyarakat Komnas HAM dengan Sekretariat di Provinsi dan 1 kegiatan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya blokir anggaran.
Dalam upaya pencapaian target kinerja 50 perkara, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan upaya penanganan aduan masyarakat secara maksimal. Pelayanan dan penganan aduan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Perkom nomor 1 tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa permasalahan yang ada Sekretariat Komnas HAM Masih mampu untuk mencapai target penanganan sejumlah 54 perkara. Optimalisasi penanganan aduan dilakukan dengan melakukan rapat secara rutin dalam pembahasan penanganan aduan dengan PIC kasus.
Kendala dan permasalahan yang kerap kali terjadi selama pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dalam mencapai sasaran kerja sepanjang tahun 2024 antara lain;
a. Permasalahan pemblokiran anggaran
b. Pengurangan alokasi anggaran kegiatan
c. Kurangnya peningkatan kapasitas melalui Diklat dan Pelatihan Upaya perbaikan yang telah dilakukan:
a. Usulan penyesuaian anggaran / revisi anggaran
b. Mengatur ulang waktu pelaksanaan kegiatan fungsi dan layanan operasional perkantoran
c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
d. Memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan mengikutserta peningkatan kapasitas baik internal maupun eksternal
BAB IV
PENUTUP
Selama tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat telah mengoptimalkan kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Yang telah ditandatangi oleh Pimpinan Unit Kerja dalam hal ini Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat bersama Atasan Pimpinan Unit Kerja yaitu Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Program
Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat di sepanjang tahun 2024 telah mengoptimalkan kinerja mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dalam hal ini Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bersama Atasan Pimpinan Unit Kerja yaitu Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan capaian indikator kinerja untuk meningkatnya pemahaman HAM Masyarakat 133,87%, meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM 108 % dan terwujudnya layanan operasional perkantoran 100%.
Pencapaian program kerja terutama terkait dengan fungsi pemajuan dan penegakan HAM di atas 100% merupakan hasil Kerjasama tim yang solid dan saling melengkapi ditengah keterbatasan sumber daya. Dalam pelaksanaan fungsi pemajuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, kolaborasi diinternal maupun eksternal menjadi sangat penting. Dalam menyelenggarakan pelatihan Sekolah Ramah HAM Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Tim Kerja Pendidikan dan Penyuluhan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang melebihi ekspektasi. Begitu pula dengan peringatan hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2024, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Penyandang Disabilitas menjadi kaya makna dan manfaat sebagai refleksi pemajuan dan penegakan HAM di Kalimantan Barat.
Pencapaian program kerja terkait fungsi penegakan terutama dalam upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Kalimantan Barat di atas 100% juga tidak terlepas dari upaya memaksimalkan fungsi koordinasi dengan instansi serta lembaga terkait serta jaringan/mitra dari berbagai organisasi masyrakat maupun profesi. Masing-masing memiliki peran strategis guna menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM serta memulihkan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat. Tentunya dengan tetap memegang teguh posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independent.
Pada tahun 2025 diharapkan ditengah keterbatasan anggaran yang tersedia Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan fungsi pemajuan HAM dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan banyak khususnya di Kabupaten dengan membuat skala prioritas dan memastikan program pemajuan HAM yang dilaksanakan tepat dalam meningkatkan pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat. Sejauh ini aparatur negara dan masyarakat yang terjangkau dalam upaya pemajuan HAM yang berada di sekitar Kota Pontianak. Namun belum seluruh kabupaten dapat dijangkau Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. Metode hybrid dalam diskusi maupun sosialisasi sejauh ini dapat membantu menjangkau lebih banyak namun dirasakan belum optimal. Dengan tersedianya alokasi anggaran dan staf fungsional penyuluh di tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan capaian indicator kinerja dalam peningkatan pemahaman HAM masyarakat secara makasimal.
Dalam fungsi penegakan khususnya dalam penanganan kasus Unit Pelayanan Pengaduan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025 pengisian data mulai menggunakan aplikasi SULAP untuk melakukan survey bagi setiap pengadu. Aplikasi SULAP merupakan survey kepuasan masyarakat atas layanan yang telah diberikan dalam pengaduan Komnas HAM. Diharapkan hasil survei sebagai salah satu indikator dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan Komnas HAM kepada masyarakat. Selain itu kerjasama dan koordinasi dengan jaringan sangat penting untuk terus dilakukan terutama dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM dengan menjadi narasumber di berbagai kegiatan dengan isu Hak Asasi Manusia.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Lampiran 1
1. Komisioner Mediasi bersama Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat menerima pengadu dan teradu dalam upaya penyelesaian
2. Komisioner Mediasi bersama tim berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya penyelesaian aduan masyarakat
3. Pemantauan terkait dengan Hak Konstitusional Masyarakat dalam Pilkada Serentak
4. Pemantauan di lapangan terkait dengan ganti rugi lahan
5. Diseminasi pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat
6. Pemantauan ke warga masyarakat terkait dengan permasalahan
7. Pemantauan ke lapangan terkait dengan permasalahan sengketa lahan warga masyarakat dengan PTPN IV
8. Kegiatan Pelatihan Sekolah Ramah HAM Bagi Guru Tingkat SMA di Kota Pontianak
ELATIHAN SEKOLAH RAMAH HAM BAGI GURU TINGKAT SMA KO TAPCITIAWAKE
9. Workshop HAM dan Bisnis Bagi Buruh dalam Upaya Membangun Kemitraan Yang Baik Dengan Perusahaan Menutu Sawit Berkelanjutan
43 | L A P O R A N K I N E R J A S E K R E T A R I A T K O M N A S H A M P R O V I N S I K A L I M A N T A N B A R A T
10. Pemantauan kasus aduan masyarakat terkait dengan hak atas lingkungan hidup di PT. WHW
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nelly Yusnita
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,
Nelly Yusnita
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000 | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 50 Perkara |
| 3. | No.26/2000 Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | |
| 1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat | Anggaran Rp 561.382.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
nip
Nelly Yusnita
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nelly Yusnita
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,
Nelly Yusnita
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT (PERUBAHAN)
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 50 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat | Rp 505.836.000,- *Blokir Perjadin Rp 28.214.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024 Pimpinan Unit Kerja,
mi
Nelly Yusnita