Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

52 halaman · 52 halaman diproses dengan OCR · 2 mnt 24 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP)
  2. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
  3. KATA PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. BAB I PENDAHULUAN
  6. 1. LATAR BELAKANG
  7. 2. DASAR HUKUM
  8. 3. Tugas dan Wewenang
  9. 4. Struktur Organisasi
  10. 5. Peran Strategis
  11. 6. Sistematika Penyajian Laporan
  12. 1) BAB I PENDAHULUAN
  13. 2) BAB II PERENCANAAN KINERJA
  14. 3) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  15. - Capaian Kerja Organisasi
  16. 4) BAB IV PENUTUP
  17. 5) BAB V LAMPIRAN
  18. BAB II PERENCANAAN KERJA
  19. 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
  20. 1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
  21. 2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
  22. 2. Rencana Kerja
  23. C. Layanan Perkantoran
  24. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  25. 1. Capaian Kinerja organisasi
  26. 1) Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
  27. 3) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran
  28. 2. Realisasi Anggaran
  29. Layanan Perkantoran
  30. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM di Sekretariat Komnas HAM Sulteng
  31. BAB IV
  32. PENUTUP
  33. LAMPIRAN
  34. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
  35. TAHUN 2024

T.A 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP)

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah

KOMNAS HAM RI PERWAKILAN SUAWESITENGAH LAPORA\K'NERJAINSTANSIPEMERINTAH(LKJIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk Komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/Instansi kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor sekretariat Komnas HAM di Provinsi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Demikian LKjlP ini kami susun semoga dapat digunakan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Palu, 27 Februari 2025

Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM

Di Provinsi SulawesiTengah

SULAWESI

Edy Sutichno. S.H

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1 BAB I PENDAHULUAN 3 A. Latar Belakang 3 B. Dasar Hukum 4 C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5 D. Struktur Organisasi 6 E. Peran Strategis 7 F. Sistematika Pelaporan 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA 10 A. Rencana Visi, Misi, dan Sasaran Strategis 10 B. Rencana Kerja 12 C. Perjanjian Kinerja 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16 A. Capaian Kinerja 16 B. Realisasi Anggaran 44 BAB IV PENUTUP 47 Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai satu kesatuan kelembagaan dengan Komnas HAM Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang mendapatkan amanah untuk meiaksanakan empat peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dibentuk untuk menangani kasuskasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karenanya, sebagai wujud respon atas rangkaian dimaksud, serta dalam upaya peningkatan perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi masyarakat Sulawesi Tengah yang utuh dan memiliki kemampuan dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan, Komnas HAM melaiui Surat Keputusan Nomor 16/KOMNAS HAM/V /2006, tertanggal 17 Mei 2006 mendirikan Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah, yang selanjutnya diresmikan pendiriannya pada tanggal 22 Mei 2006 di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara struktural, Kantor Perwakilan Komnas HAM berada dibawah Komnas HAM sebagai sebuah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga Negara lainnya, dimana pembentukannya berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan merupakan perangkat operasional Komnas HAM di wilayah Sulawesi Tengah yang menganut dan menerapkan prinsip yang berlaku di Komnas HAM sebagaimana diatur didalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM dan Kode Etik Anggota Komnas HAM. Kantor Perwakilan Komnas HAM sebagaimana tersebut diatas, berkedudukan di Kota Palu, Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Sekretariat Komisi Nasional 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Hak Asasi Manusia di Provinsi, Keberadaan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah.

20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Keberadaan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah.

2. DASAR HUKUM

Daiam upaya peningkatan perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi masyarakat Sulawesi Tengah yang utuh dan memiliki kemampuan dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan, Komnas HAM melalui Surat Keputusan Nomor 16/KOMNAS HAM/V/2006, tertanggal 17 Mei 2006 mendirikan Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah, yang selanjutnya diresmikan pendiriannya pada tanggal 22 Mei 2006 di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, keiengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, sama hainya dengan Komnas HAM Ri di Jakarta, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah juga menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik nasional maupun internasional. Adapun instrumen Nasional antara lain :

1) UUD 1945 beserta amandemennya;

2) Tap MPR No. XVII/MPR/1998;

3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

5) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

6) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

7) Peraturan Sekretaris Jenderai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nomor 20 Tahun 2020

8) Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

4) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

5) Instrumen HAM internasional lainnya.

3. Tugas dan Wewenang

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Pelayanan dukungan teknis operasional;

2) Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya;

3) Pelaksanaan urusan dibidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;

4) Pelayanan administrasi dalam Kerjasama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah daerah;

5) Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah;

6) Serta pelaksanaan fungsi Pemantauan dan Pramediasi, serta desiminasi HAM di Sulawesi Tengah.

4. Struktur Organisasi

PIt. Kepala Sekretariat Komnas HAM Prov. Sulawesi tengah Kasubag Umum EdY Sutichno, S.H SubKoordinator Penegakan HAM Hidar, S.H Ahmad, S.H Indra Fachrozi, S.H Dedi Askary, S.H Titie Deasy, S.E Nurliyanti, S>E Penata Mediasi ahli Analis Pelanggaran HAM Pratama Penyusun Laporan Keuangar Analis Pengelola BMN Jufri Security

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Pada tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Dukung Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) per 31 Desember 2024 sejumlah 6 orang. Dan 3 pegawai diantaranya masih berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Non ASN, namun pada akhir tahun 2024 ketiga pegawai yang berstatus Non ASN telah mengikuti seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Jumlah Pegawai terdiri dari 9 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

PNS

:4 Orang

Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K): 2 Orang

Pegawai Non ASN (PPNPN) :2 Orang

5. Peran Strategis

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki mandat dalam kaitannya upaya melaksanakan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah sesuai isu strategis, dalam peiaksanaanya Sekretariat menghadapi beberapa tantangan strategis terkait dalam penanganan isu-isu strategis, diantaranya :

1) Persoalan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah sangat kompleks, banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait isu Hak Sipil dan Politik (Hak SIPOL) dan Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak EKOSOB);

2) Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, maupun Korporasi;

3) Masih banyaknya masyarakat korban pelanggaran HAM yang ada di Sulawesi Tengah, belum tahu dan atau belum mendapatkan advokasi untuk melakukan pengaduan pelanggaran HAM;

4) Terbatasnya akses masyarakat yang tinggal di lokasi yang sangat jauh dari ibukota Provinsi, sehingga sulit untuk mendapatkan akses melaporkan dugaan pelanggaran HAM;

5) Belum ada langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang komprehensif dari aparat penegak hukum, legislative dan pemerintah daerah, maupun pihak korporasi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah;

6) Aparatur pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami tentang hak asasi manusia, terlebih pada persoalan HAM di Instansinya masingmasing.

6. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, dapat menjadi media dalam upaya meninjau kembali segala capaian yang sudah dan akan dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disusun sebagaibentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban kepada Publik secara luas sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39 / 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang ditampilkan dalam laporan ini terdiri atas :

1) BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

2) BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan.

3) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

- Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

e. Realisasi Anggaran.

Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5) BAB V LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KERJA

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan meiaiui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2020- 2024. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tAHUN 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM yaitu "Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM sebagai satu spirit dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan norma-norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara dan yang dilakukan oleh aktor nonnegara. Bermula dari konsep inilah, Komnas HAM menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat tidak hanya dipahami secara sosial, namun juga dipahami secara lebih luas sebagai konsep HAM, yaitu aktor non-negara.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

Sebagai lembaga yang mengemban mandat dari berbagai UU, dapat dilihat bahwa peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam beberapa cakupan, meliputi: (i) membangun kerjasama yang memastikan efektivitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi komnas ham secara kelembagaan.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

Independensi adalah landasan utama terbentuknya Komnas HAM dalam memastikan norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu maupun kebijakan dalam skema HAM bisa dilakukan secara maksimal. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

VisiMisiTujuanSasaran
Terwujudnya komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradapMengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negaraMenguatnya norma- norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundangOundangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM
Membangun keadaban HAM MasyarakatMeningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat Meningkatnya kerjasama
Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasionai dan Internasional Mewujudkan Komnas HAMMenguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti Terwujudnya KomnasMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMTerwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

2. Rencana Kerja

Perencanaan kinerja suatu instansi dicerminkan dalam perjanjian kinerja Satuan Kerja itu sendiri. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi/Satker dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujudnya komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)yang seharusnya dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, diantaranya :

a. Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

ROPROGRAM/SASARAN KEGIATAN 010. Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditanganiROPN/ SATUA NONPN NSATUA NTARGET202 4
RO Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah IR O KOMNONPNPerkaraPerkara14
IR OJumlah Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Sulawesi TengahPerkara1414
KOM 051. Penanganan perkara melalui Pemantauan, Penyelidikan dan pengawasan atas pelanggaran HAM
KOMpengawasanIKOM Jumlah Perkara yang ditangani melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasanPerkara10
KOM052. Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi—
IKOM Jumah p<OM Jumia IKOM Jumlah perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasiPerkara4

b. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

ROProgram/ Sasaran KegiatanRO PN/ NON PNSatuanTarget
9006. Oiseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi TengahNON PNOrang90
Jumlah orang yang memperoleh penyebarluasan IR O wawasan HAM Kantor Sulawesi TengahJumlah orang yang memperoleh penyebarluasan90 Orang90
051. Penyebarluasan wawasan HAM Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah
IKOM !Jumlah orang yang terdiseminasi90 Orang90

C. Layanan Perkantoran

ROuaROPN/ NONPNSATUA NTARGE T
ROIR OLayanan perkantoranNON PNPersen100
IR Presentase Layanan Perkantoran O KOPersen100
KO M002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor IKOM IS. Belanja Operasional Kantor
IKOM IS. Belanja Operasional Kantor Perwakilan Sulawesi TengahPersen100

d. Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitrnen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

najemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024, telah melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024. Adapun wujud kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut :

NoSasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase Tingkat HAM pemahaman masyarakat90 Orang
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999) dan UU No. 26 th 2000Jumlah kasus yang ditangani14 perkara
3.Persentase layanan operasional perkantoran100%
ANGGARAN Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah 2024PAGU BLOKIRAnggaran Setelah BlokirRealisasi0%
Rp. 509.336.000Rp.32.674.000Rp. 476.662.000Rp.473.943.14599,43%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja organisasi

Laporan kinerja instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Pengukuran capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun untuk pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas Ham di provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian Kinerja 2024

No Indikator Sasaran StrategisSatuanCapaian 0%
Meningkatkan pemahaman
Meningkatkan upayaJumlah kasus
TPersentase layanan199,43 %

Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dan 2024

NIndikator Sasaran StrategisSatuanTahun 2023Capaia n 0%Tahun 2024Capaia n
TargetRealisas 0%TargetRealisasn 0%
2Meningkatka n pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahama n HAM50701406080,32133,87
2Meningkatka n upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000)Jumlah kasus yang ditangani151387 %1414100
3 layanan operasionalTerwujudnya layanan operasional perkantoran nPersentase layanan perkantora n1 Layana n1 Layanan1001 Layana n1 Layanan100

Pada tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :

1) Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat

Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi pemajuan hak asasi manusia dengan melaksanakan kegiatan diseminasi HAM agar dapat menyebarluaskan wawasan tentang Hak Asasi manusia kepada masyarakat, aparatur pemerintah, Aparatur penegak hukum, korporasi, serta organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah. Indikator yang digunakan adalah berapa orang yang mendapatkan pemahaman tentang hak asasi manusia sepanjang tahun 2024. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Program/ Ketaatan Tahun 2024Indikator KinerjaTargetRealisasi0/%
Meningkatnya Pemahaman MasyarakatPersentase tingkat pemahaman masyarakat90120100%
Sasaran Program/ Ketaatan Tahun 2023Indikator KinerjaTargetRealisasi9/%
Meningkatnya Pemahaman MasyarakatPersentase tingkat pemahaman masyarakat90120100%

Dari tabel diatas untuk mencapai sasaran tersebut perlunya didukung program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan, pada tahun sebelumnya belum ada sasaran program/ kegiatan pada sasaran tersebut sehingga belum dapat membandingkan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 pada sasaran program ini adalah :

a. Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Pembela HAM.

Diseminasi HAM ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan diselenggarakan dengan maksud untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan mengenai Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi manusia Nomor 6 tentang Pembela HAM yang dapat menjadi landasan para stake holder termasuk Institusi Pemerintah Pusat maupun daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta para jurnalis untuk dapat melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak pembela HAM.

Kegiatan ini merupakan kegiatan eksternal Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri sekitar 30 peserta undangan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri, Balai Taman Nasional lore Lindu, Akademisi Universitas Tadulako, Unismuh, Alkhairat Palu, Perwakilan dari NGO, serta Jurnalis.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Diseminasi SNP No.6 tentang Pembela HAM, menghasilkan kesimpulan dan saran yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

1. Semua Masukan dan saran merupakan informasi yang sangat baik, sehingga dapat menjadikan pedoman dan rujukan bagi Implementasi SNP terkait Pembela HAM bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi para pembela HAM;

2. Terkait dengan surat keterangan Pembela HAM agar bisa diimplementasikan di lapangan;

3. Upaya kriminalisasi bisa dihindari bagi para Pembela HAM dengan adanya SNP ini, Menjadikan SNP Pembeia HAM sebagai bahan rujukan Ketika terjadi terhadap para pembela HAM;

4. Komnas HAM menjamin kepada pemerintah untuk menjalankan kewajibannya sebagai Representasi Negara agar pembela HAM khususnya di Sulteng dapat dilindungi dalam memperjuangkan hakhak para korban yang terintimidasi.

b. Penyuluhan HAM “Mewujudkan Pilkada Serentak Ramah HAM di Sulawesi Tengah".

Sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan (to fulfill), perlindungan (to protect) dan penghormatan (to respect) terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak konstitusional bagi setiap warga negara, terutama bagi kelompok marginal rentan. Lebih lanjut, penyelenggaraan Pemilu/Pilkada pada dasarnya adalah sebuah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Negara harus mampu mengambil tindakan yang efektif guna memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melaksanakan hak tersebut tanpa hambatan, batasan, dan paksaan dari pihak tertentu sehingga menghasilkan proses Pemilu/Pilkada yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, ayat (2-3) juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan daiam perundang-undangan. Setiap warga negara juga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota seluruh Indonesia. Begitupun dengan Masyarakat Sulawesi Tengah yang kembali memilih Gubernur, Bupati/ Walikota secara serentak, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil pada Pilkada 2024, untuk menentukan kepala daerah pada masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan. Dari proses ini selalu terbangun harapan dan optimisme masyarakat, bahwa kondisi Sulawesi Tengah akan lebih baik dipimpin oleh Kepala Daerah yang berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi/kampanye Pilkada Ramah HAM yang menghadirkan paparan narasumber dari Komnas HAM, Akademisi, dan Tokoh Mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2018, dilanjutkan sesi tanya jawab. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Dedi Askary yang dalam sambutannya menyampaikan salah satu aspek hak asasi manusia sangat relevan dalam konteks pemilihan kepala daerah diantaranya adalah hak dalam memilih pemimpin di bilik suara serta hak dipilih menjadi pemimpin di daerah. Lanjutnya, menyangkut isu-isu seperti tidak ada diskriminasi politik, tidak ada ujaran kebencian berbasis ras, etnis, dan agama.. Kemudian kegiatan dilanjutkan pada kegiatan inti paparan dari Narasumber dan sesi tanya jawab.

Sesi ini dimulai paparan dari Komisioner Komnas HAM Bapak Pramono Ubaid Tantowi dengan topik "Pemenuhan hak konstitusional warga negara pada Pilkada Serentak 2024", kemudian dilanjutkan sesi pemaparan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tadulako Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH, dengan tema "Pemenuhan Ham dalam Bidang Politik dalam Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Tengah", Selanjutnya ditutup oleh pemaparan dari Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH dengan tema "Pemenuhan Ham dalam Bidang Politik dalam Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Tengah". Kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang peserta dari beberapa latar belakang diantaranya Dosen, Dinas Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, KPU, Bawaslu, NGO/LSM dari Kelompok Rentan, dan Akademisi.

c. Kendala

Dari pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, diantaranya:

1. Keterbatasan SDM Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, tidak adanya pegawai yang mengisi dibidang fungsi Penyuluhan sehingga dalam melaksanakankegiatan Diseminasi/Penyuluhan HAM di bantu oleh pegawai dari fungsi yang lain yang berakibat terhambatnya kerja-kerja fungsi yang lain.

2. Keterbatasan peningkatan keterampilan bagi personal pegawai di Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang bertujuan mengasah keterampilan pegawai.

3. Adanya Pagu blokir dan pemotongan anggaran yang berimplikasi pada capaian kinerja yang berkualitas. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi kualitas penyebarluasan SNP HAM dan wawasan HAM kepada masyarakat dan aparatur negara.

d. Faktor Keberhasilan

1. Tersedianya tenaga penyuluh yang berkualitas dalam jumlah yang memadai.

2. Tersusunnya program penyebarluasan wawasan HAM diantaranya bagi Aparatur Negara, Kooperasi, Akademisi, Pelajar/Mahasiswa dan NGO/ Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Terwujudnya kemitraan antara Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dengan stakeholder dalam program penyebarluasan wawasan HAM.

4. Efisiensi penggunaan Sumber daya, meiaksanakan kegiatan Diseminasi HAM di kantor sehingga lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran.

e. Upaya Penyelelesaian.

Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan dalam upaya penyelesaian dalam kegiatan desiminasi/penyuluhan diantaranya :

1. Melaksanakan kegiatan Diseminasi dibantu oleh pegawai dari fungsi lain.

2. Mengusulkan/mengikut pelatihan dan bimtek peningkatan kapasitas pegawai.

3. Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengubah mekanisme diseminasi yaitu diseminasi dilaksanakan di sekolah sehingga dapat mengefisiensikan penggunaaan anggaran.

2) Penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39 / 1999 dan UU No.26 / 2000)

a. Selama bulan Januari s/d Desember tahun 2024 Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima laporan pengaduan sebanyak 24 laporan, berbeda pada tahun sebelumnya Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menerima sebanyak 32 laporan, pada tahun 2024 ini terjadi penurunan pengaduan/laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada beberapa indikator yang menjadi faktor penurunan pengaduan/laporan diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah dan Kooperasi terhadap pemahaman Hak Asasi Manusia, yang kedua adalah minimnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM sehingga kepercayaan public terhadap Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah menurun karena adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM, dan yang ketiga adalah minimnya pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia dan kewenangan Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah oleh masyarakat, LSM/NGO, Pemerintah maupun Kooperasi.

Terkait pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dari target capaian kinerja 10 (Sepuluh) kegiatan berdasarkan perkara yang ditangani (No. Kasus) untuk tahun 2024, yakni :

1) Pemantauan Terkait Dugaan Terjadinya Pelanggaran HAM Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Oleh Aktivitas PT Keinz Ventura di Dusun IV Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari - 01 Februari 2024 di Dusun IV Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal diantaranya, Pihak Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara wajib untuk memastikan adanya pengakuan dan pelindungan serta pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga termasuk pelaku usaha di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya.

Negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non yudisial yang efektif, PT. Kienz Ventura selaku Perusahaan atau entitas bisnis dapat menindaklanjuti komitmen mereka terhadap HAM untuk turut berpartisipasi dalam usaha penghormatan dan pelindungan terhadap HAM, serta menghrndari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan operasinya, dengan melakukan uji tuntas HAM (human rights due diligence).

2) Pengamatan Situasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kab. Parigi Moutong dan Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah Kegiatan Pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari - 16 Februari 2024 di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Bahwa hilangnya hak suara bagi Pemilih, khususnya Kelompok Rentan, terutama pasien Rumah SakiUorang sakit, lansia, dan penyandang disabilitas, disebabkan karena tidak adanya kotak suara berjalan bagi mereka (tidak ada perlakuan khusus dari pihak penyelenggara Pemilu), setiap masalah administrasi atau kendala tidak memiliki Surat Pindah Memilih (A5)karena dibatasi hanya sampai H-7 (7hari sebelum hari pencoblosan), Untuk selanjutnya harus menjadi catatan, evaluasi dan perbaikan bagi Penyelenggara Pemilu guna menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas da bermartabat, Memastikan seluruh pelanggaran yang terjadi dilakukan proses penegakkan hukum secara transparan serta maksimal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3) Pemantauan Terkait Dugaan Pelanggaran Administratif dan Perbuatan Sewenang-wenang Bupati Banggai terhadap Pengadu (Abdul Muis Budjang) di Kab. Banggai Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 18-22 Maret 2024 di Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa dari keterangan informasi dan temuan berdasarkan pemantauan yang dilakukan Tim Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menyimpulkan :

i. Bahwa Abdul Muis Budjang selaku pengadu sudah melakukan upaya hukum yang efektif yakni dengan melakukan guagatan keperdataan melalui proses hukum melalui Peradilan, namun gugatan sudah sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung dan ditolak oleh hakim karena gugatan dinilai kurang bukti;

ii. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kab. Banggai tidak menjadikan putusan gugatan pada peradilan dalam menyelesaikan masalah yang dimaksud, namun dapat menggali informasi dengan memanggil para pihak atau saksi yang masih hidup dalam lingkup PD. Banggai Sakti. Yang dapat menjadikan salah satu bukti tuntutan mengingat bahwa Pengadu merupakan mantan Direktur PD. Banggai Sakti yang masih dibawah tanggungjawab Pemerintah Daerah Kab. Banggai;

iii. Mengupayakan keadilan terhadap pengadu Abdul Muis Budjang, terutama hak pembayaran hutang gaji dan tunjangan

Abdul Muis Budjang sebagai Direktur Utama PD Banggai Sakti Selama lima tahun (2001-2006);

iv. Bahwa minimnya pembuktian tertulis dan meninggalnya para saksi menyulitkan dalam proses pencarian informasi;

V. Mendorong Pemerintah Daerah Kab. Banggai melalui Bupati Banggai Asisten II Bagian Pemerintah dan Ekonomi serta DPRD Kab. Banggai untuk mengkaji kembali dasar tuntutan dan mengedepankan asas keadilan dan kemanusian.

4) Pemantauan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas lIB Donggala terhadap warga Binaan (Narapidana/Tahanan), Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 Mei 2024 di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil Kesimpulan atas pertemuan antara para pihak adalah Rutan Klas lIB Donggala, mengambil langkah strategis dengan meiakukan perencanaan dan perbaikan fasilitas dan fungsi Rutan, baik itu berupa infrastruktur, Pelayanan dan Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan harus mengoptimalkan pembinaan terhadap para tahanan dan narapidana, sehingga setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

5) Pemantauan Terkait Kasus Perampasan Lahan Masyarakat Desa Watutau oleh Badan Bank Tanah, Kab. Poso yang Mengakibatkan 7 (Tujuh) Orang Warga Menerima Surat Panggilan dari Polres Poso, Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 20 - 23 Agustus 2024 di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kesimpulannya adalah Meminta agar Badan Bank Tanah yang diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial, umum, kepentingan pembangunan, konsolidasi lahan, pemerataan ekonomi, dan juga Reforma Agraria, menjalankan fungsinya sesuai mandat dalam PP Nomor 64 Tahun 2021, khususnya terhadap masyarakat yang ada di wilayah HPL Badan Bank Tanah, Meminta kepada Pendamping masyarakat Desa Watutau yang telah terbentuk untuk memetakan subjek dan objek lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan, "Hal ini penting agar dinamika penguasaan lahan yang terjadi di lapangan dapat diketahui karena seringkali di lahan eks HGU marak terjadi tumpang tindih penguasaan lahan akibat jual-beli lahan yang terjadi", sehingga nantinya lokasi-lokasi prioritas yang telah di petakan menjadi alat negosiasi bersama Badan Bank Tanah dan Pemkab

Poso, Meminta kepada pihak Polres Poso untuk menghentikan pemanggilan terhadap masyarakat Desa Watutau sambil menunggu tindaklanjut penanganan kasus yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah guna menghindari bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia serta mengembangkan kondisi yang kondusif sesuai dengan mandate dan tujuan Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

6) Pemantauan Terkait kejelasan atas status wilayah Transmigrasi Kancu'u terhadap Masyarakat transmigrasi dan pencemaran lingkungan serta kehilangan salah satu sumber kehidupan masyarakat akibat keberadaan PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) yang berdiri pada tahun 2008 di wilayah kec. Pamona Timur Kab. Poso Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 10-13 September 2A24 di Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pendataan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik masyarakat Transmigrasi Desa Kancu'u saat ini sedang dalam penanganan Pemerintah Kab. Poso melaui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Poso dan BPN Kabupaten Poso, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Pertanahan Nasional Kab, Poso sedang melakukan pengukuran batas-batas wilayah lahan milik masyarakat Transmigrasi Kancu'u dan menargetkan pada akhir tahun akan dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang akan diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga sebanyak 100 KK, sedangkan sisanya akan di lakukan pendataan ulang pada Triwulan berikutnya;

2. Terkait dengan hutang yang dibebankan kepada masyarakat Transmigrasi kepada perusahaan PT. Sawit Jaya Abadi sebanyak Rp. 98.000.000,00 masih dalam bentuk draft dan belum disetujui antara para pihak, dalam hal ini masyarakat

Transmigrasi Desa Kancu'u tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada PT. Sawit Jaya Abadi;

3. Berkaitan dengan pencemaran lingkungan oleh PT. Sawit Jaya Abadi berdasarkan penjelasan Perusahaan menyatakan sampai saat ini pihak perusahaan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dengan adanya sertifikat proper dengan kategori biru yang pelaporannya dianalisa dan dinilai oleh tim independen, Berkaitan dengan kesimpulan diatas pengadu melalui Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso menanggapi respon dari Pemerintah Daerah Kab Poso khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah mengupayakan hak-hak masyarakat transmigrasi Kancu'u agar memperoleh hak-haknya terutama Hak Atas Lahan/tanah dan Hak atas Kesehatan serta Hak atas Pendidikan, Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah Mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Poso melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso yang telah mengupayakan hak-hak masyarakat Transmigrasi untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan status lahan transmigrasi dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan.

7) Pemantauan Terkait Dugaan Terjadinya Pelanggaran HAM Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Oleh Aktivitas PT Keinz Ventura dan PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik) di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara,Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 15 - 18 Oktober 2024 di Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

i. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara wajib untuk memastikan adanya pengakuan dan pelindungan serta pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga, termasuk pelaku usaha di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya. Negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non yudisial yang efektif;

ii. PT. Kienz Ventura dan PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik), selaku Perusahaan atau entitas bisnis harus menindaklanjuti komitmen mereka terhadap HAM untuk turut berpartisipasi dalam usaha penghormatan dan pelindungan terhadap HAM, serta menghindari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan operasinya, dengan melakukan uji tuntas HAM (human rights due diligence).

8) Pemantauan Terkait Dugaan kriminalisasi atas Laporan PT. Bumi Alfa Mandiri terhadap Ketua LPM Gawalise, Ketua Adat Desa Kalora dan Ketua BPD Desa Kalora, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi atas Aksi Penolakan Tambang Type C di Kel. Tipo Kec. Ulujadi, Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada : tanggal 30 Oktober - 01 November 2024, di Desa Kalora, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasii pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Meminta Kepolisian Polda Sulawesi Tengah, selaku Aparat Penegak Hukum untuk memastikan tersedianya pelindungan bagi Pembela HAM atau masyarakat yang memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memastikan berjalannya proses hukum, dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak-hak Pembela HAM, termasuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi Pembela HAM yang menjadi korban, serta menghindari potensi penyalahgunaan hukum yang melanggar hak-hak Pembela HAM;

2. Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperketat pengawasan dan pemberian ijin usaha terkait dengan usaha galian c yang telah menimbulkan dampak lingkungan di wilayah pesisir Palu-Donggala, dengan melakukan evaluasi secara total dan pemberian sanksi bagi pelaku bisnis yang tidak patuh terhadap etika dan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan aktivitas pertambangannya.

9) Pramediasi Terkait Penggusuran Warga Sekitar Kawasan PT. Gunbuster Nickel Indonesia di Kab. Morowali Utara, Kegiatan pramediasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Juni 2024 di Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Pramediasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah teiah melakukan pengumpulan data informasi kepada pihak-pihak yang diduga terlibat atau mngetahui proses penggusuran dan pengosongan milik sdra.Azkar, Indo Intang dan beberapa warga lainya. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sdra. Krispen H Masu, S.STP., M.Si berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Banyaknya investor baru yang masuk dan berdiri di beberapa desa di Morowali Utara membuat konflik agraria yang terjadi rneluas di beberapa titik lokasi tempat perusahaan berdiri. Hal ini juga menyulitkan Pemerintah Daerah kab. Morowali Utara untuk mendata dan memetakan kondisi konflik yang terjadi. Tak jarang informasi mengenai konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara menghimbau masyarakat untuk melaporkan dan menyampaikan terkait permasalahan yang terjadi dan menghindari tindakantindakan agresif serta kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Masyarakat itu sendiri;

2. Bahwa Pemerintah bersedia jika Komnas HAM mengupayakan rnediasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai keadilan dan win-win solution bagi para pihak;

3. PT. Stardust Estate Invesment ( SEI) dan PT BUMANIK selaku Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lahan yang dikelola di dalam area PT. Gunbuster Nickel Industry harus menyelesaikan pembebasan lahan secara clean and clear. Perusahaan tidak boleh menggunakan tindakantindakan yang dapat menimbulkan akar konflik yang sewaktu-waktu bisa bersifat massive. Pentingnya koordinasi, dialog yang dibangun oleh Perusahaan kepada Masyarakat, serta;

4. Melibatkan semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasionai, serta stakeholder lainya untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan pihak Perusahaan terhadap Masyarakat. Mengedepankan asas kehati-hatian dan keterbukaan dalam memverifikasi data/dokumen terhadap lahan Masyarakat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

5. Kepolisian dalam hal ini Polres Morowali Utara mendahulukanRestoratife Justice dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara Perusahaan dengan Masyarakat.

10) Pramediasi Terkait Konflik Lahan antara Nelayan Warga Desa Bungintimbe dengan PT. Sinar Mestika Nusantara yang Mengakibatkan 2 (Dua) Orang Warga Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polres Morowali Utara, kegiatan pramediasi ini dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Juni 2024 di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hai tersebut maka disimpuikan :

1. Terkait kasus konflik agraria terhadap saudara Subardin (55) dan saudara Agus (36) dengan perusahaan PT. Sinar Mestika

Nusantara, tidak dapat lagi dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian mediasi, disebabkan karena sudah ada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam (Berita Acara Kesepakatan Bersama). Dimana saudara Subardin (55) dan Agus (36) mengakui bahwa surat SKPT (16 SKPT) yang diajukan ke pihak Perusahaan PT. Sinar Mestika Nusantara (PT. SMN). Semua SKPT tersebut dipalsukan tanda tangan SIDIK LAODE, S.Ag (mantan Kepala Desa Bungintimbe), dengan bukti Surat Pernyataan SIDIK LAODE, S.Ag pada tanggal 4 April 2024, yang menyatakan tanda tangannya sangat beda dan diduga dipalsukan. Dengan demikian Surat Kesepakatan Bersama adalah merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh masing-masing Pihak.

11) Pramediasi Tukar aset akses jalan Masyarakat/jalan petani pada Perusahaan BTllG (Baoshua Taman Industry Invesment Group) yang cacat administrative/hukum Kegiatan pramediasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 01 November 2024 di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan fakta yang diperoleh, dapat disimpulkan :

1. Kegiatan pramediasi oleh Pengadu (Forum Ambunu Bersatu), Pemerintah Daerah Kab. Morowali, dan PT. Baoshuo Taman Industry Invesment Group (BTIlG), serta Polres Morowali tidak dapat dilakukan dengan Mediasi yang difasilitasi oeh Komnas HAM RI;

2. Bahwa para pihak telah melakukan mediasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kab. Morowali, Polres Morowali, Kejaksaan Negeri Morowali, Dinas Terkait, dan Anggota DPRD Kab. Morowali;

3. Bahwa memorundam of Understunding (MoU) perihal Tukar Asset jalan, kini statusnya sudah dibatalkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Morowali, seluruh pihak baik Masyarakat, petani dan Perusahaan kini memiliki hak akses menggunakan jalan tersebut.

12) Pemantauan Terkait Permasalahan Plasma Sawit antara Masyarakat dengan PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) yang Berujung Kriminalisasi dan Pengerahan Aparat di Kab. Buol. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan di Desa Balau, Kec. Tiloan, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah, pada tanggal 02 – 06 Desember 2024. Berdasarkan hasil pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Buol dan DPRD Kab. Buol (representasi pemerintah atau negara), segera mengambil langkah-langkah strategis guna menyelesaikan perselisihan dan mengatasi persoalan kemitraan antara PT. HIP dan Koperasi Petani Plasma dan juga berpedoman pada putusan KPPU supaya persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak merugikan yang semakin besar bagi banyak pihak, khususnya masyarakat petani;

2. PT. Hardaya Inti Plantations (HIP), selaku Perusahaan atau entitas bisnis dapat menindaklanjuti komitmen mereka terhadap HAM dengan melaksanakan semua tanggung jawabnya, termasuk merealisasikan perjanjian yang disepakati dan melakukan perbaikan dalam pola kemitraan (Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt Pst);

3. Koperasi Petani Plasma yang mewadahi masyarakat petani harus melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya secara professional dan transparan kepada anggotanya;

4. Kepolisian Polda Sulawesi Tengah dan Polres Buol selaku Aparat Penegak Hukum untuk memastikan tersedianya pelindungan bagi Pembela HAM atau masyarakat yang memperjuangkan haknya atas persoalan kemitraan antara PT. HIP dan Koperasi Petani Plasma, serta memastikan berjalannya proses hukum yang berkeadilan (equality before the law), dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi masyarakat petani yang menjadi korban guna menghindari potensi penyalahgunaan hukum.

13) Pramediasi Terkait Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Watutau dengan Badan Bank Tanah, Kab. Poso serta Adanya Surat Panggilan dari Polres Poso terhadap Masyarakat Desa Watutau, Kec. Lore Peore, Kab. Poso. Kegiatan Pramediasi ini dilaksanakan pada : tanggal 17 - 20 Desember 2024 di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Pramediasi Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, sehingga berdasarkan fakta yang diperoleh, Kami berkesimpulan bahwa :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan konflik agrarian antara masyarakat Desa Watutau dengan Badan Bank Tanah terkait Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Watutau dengan Badan Bank Tanah, Kab. Poso serta adanya Surat Panggilan dari Polres Poso;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso secara teknis akan melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk mengetahui dan mendalami persoalan sengketa tersebut secara langsung kepada masyarakat Desa Watutau, Badan Bank Tanah dan Polres Poso guna untuk penyelesaian kasus.

3. Badan Bank Tanah bersedia untuk melakukan pertemuan bersama, namun harus terlebih dahulu melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan yang ada di pusat guna penyelesaian masalah dimaksud.

4. Masyarakat Desa Watutau juga sudah menyampaikan kesediaannya untuk dilakukan pertemuan bersama atau proses mediasi terkait Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Watutau dengan Badan Bank Tanah.

5. Pada dasarnya Polres Poso selaku aparat penegak hukum hanya menindaklanjuti laporan dari Badan Bank Tanah, sehingga proses hukum yang ditangani oleh Polres Poso tergantung dari pihak pelapor dalam hal ini Badan Bank Tanah, termasuk kemungkinan adanya langkah mediasi atau perdamaian kedua belah pihak;

6. Bahwa terkait terkait Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Watutau dengan Badan Bank Tanah Kab. Poso serta adanya Surat Panggilan dari Polres Poso, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Rekomendasi.

14. Sekretariat Komnas HAM di provinsi Sulawesi Tengah juga Terlibat aktif dan dalam Tim bentukan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mempercepat pelaksanaan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM Berat, serta pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non Yudisial pelanggaran HAM

Berat di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan program pemenuhan korban pelanggaran HAM berat yang dilaksanakan di Kota Palu ini salah satu wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian Non yudisial Pelanggaran HAM Berat yang diterima oleh Pemerintah. Sebanyak 448 penerima manfaat yang merepresentasikan.

146 korban pelanggaran ham berat masa lalu di Sulawesi Tengah mendapat sejumlah program dari pemerintah, antara lain: Kartu Indonesia Sehat Prioritas dari Kemenkes, Program keluarga Harapan, Atensi, dan Sembako dari Kemensos, Pelatihan Usaha Mikro dan penerbitan NIB dari Kemenkop UKM, bingkisan Tahun baru dari Kementerian BUMN, Jasaraharja dan BTN, juga Program perbaikan atau pembangunan rumah layak huni dari Kementerian PUPR. Serta khusus untuk para korban di Sulawesi Tengah, Pemprov Sulteng juga memberikan bantuan bahan pangan.

a. Kendala

Pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, diantaranya:

1. Revisi anggaran yang mempengaruhi rencana dan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pramediasi.

2. Terbatasnya jumlah pegawai bagian Penegakan HAM sehingga mengalami hambatan dalam proses penanganan kasus.

b. Faktor Keberhasilan

Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus melalui mekanisme Pemantauan dan Pramediasi, diantaranya :

1. Terjalinya koordinasi dengan baik antara para pihak dalam maupun pengambilan keterangan/informasi baik melalui surat langsung melalui mekanisme pemantauan dan Pramediasi.

2. Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Jumlah pegawai/pic penanganan kasus yang memadai dan memiliki keterampilan.

4. pemanfaatan keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah dengan strategi pengelolaan SDM yang ada bekerja secara tim, prioritas penanganan kasus pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

c. Upaya Penyelesaian.

Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus melalui mekanisme Pemantauan dan Pramediasi, diantaranya :

1. Menjalin koordinasi dengan stake holder antara para pihak diantaranya Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Kooperasi dalam melakukan upaya penyelesaian dugaan Pelanggaran HAM.

2. Memiliki anggaran dalam pelaksanaan Tugas Fungsi baik melalui mekanisme Pemantauan dan Pramediasi, agar informasi lebih komphernsif sehingga kasus yang ditangani dapat dianalisa dengan baik.

3. Mengusulkan pelatihan Bimtek terhadap pegawai bagian Penegakan untuk memperdalam keterlampilan dalam penanganan kasus.

3) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran

Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tidak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, meliputi : 1. Belanja barang keperluan perkantoran 2. Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos 3. Belanja barang persediaan barang konsumsi 4. Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet 5. Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota 6. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan.

a. Kendala.

Pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, diantaranya:

1. Proses GU atau LS yang terlambat berdampak pada kegiatan selanjutnya terhambat b. Kekurangan SDM untuk penata laporan keuangan dan perencana, sehingga tugas untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

2. Kekurangan SDM untuk penata laporan keuangan dan perencana, sehingga tugas untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

3. Keuangan, berkas GU dan LS, pembuatan matriks revisi, matriks monev, KAK rencana anggaran progam, hanya dilakukan oleh 2 (satu) orang saja.

b. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya perencanaan yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan.

2. Adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran

3. Penggunaan anggaran sesuai alokasi kegiatan yang dilaksanakan.

a. Upaya Penyelesaian.

Ada beberapa faktor terwujudnya layanan operasional perkantoran secara maksimal, diantaranya :

1. Menyusun perencanaan pelaksaan kegiatan secara berkala.

2. Merevisi anggaran yang ada dengan penyesuian kebutuhan yang ada pada bagian operasional perkantoran.

3. Anggaran terserap sesuai dengan pelaksanaan fungsi Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah baik untuk opersional kantor maupun pelksanaan fungsi penanganan kasus.

2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan realisasi anggaran yang ditargetkan 99 persen. Realisasi tersebut dapat dipenuhi dengan serapan anggaran mencapai 99,43 persen. Total Pagu Tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 509.336.000,00, Anggaran tersebut bersumber dari DIPA Komnas HAM Tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Layanan Perkantoran

Pagu TA 2024 Rp 250.000.000,-

Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM di Sekretariat Komnas HAM Sulteng

a. Fungsi Pemajuan HAM Pagu Anggaran Rp.56.704.000,- (Blokir Rp. 15.412.000).

b. Fungsi Penegakan HAM Pagu Anggaran Rp.202.632.000,- (Blokir Rp. 17.262.000) Kendala

KODEURAIANPAGUREALISAS 1SISA%
Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan, Penyelidikan, dan Pengawasan atas Pelanggaran145.200.000,-130.896.00014.304.00099,96%
Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui57.432.000,-54.394.0003.038.000
mekanisme mediasi—
Disemniasi Nilai-nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas56.704.000,-40.290.000,-16.414.00097,57%
HAM Sulawesi Tengah Belanja Operasional Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah250.000.000,-248.363.145 ,1.636.855 ,99,35 %

a. Kendala.

Pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, diantaranya :

1. Revisi anggaran yang menyebabkan kegiatan terlambat atau sulit dieksekusi.

2. Penjadwalan kegiatan yang sering berubah-ubah disebabkan karena masalah teknis di lapangan atau adanya perubahan jadwal dengan pihak lain.

3. Adanya Blokir anggaran sebesar.

b. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya

1. Dukungan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman dapat meningkatkan penyerapan anggaran.

2. menentukan skala prioritas penanganan perkara yang ditindaklanjuti untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran.

3. melaksanakan kegiatan diseminasi HAM dikantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, menggunakan ruang rapat pertemuan dan mengundang maksimal 30 orang peserta.

c. Upaya Penyelesaian.

Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan Pelaksanaan kegiatan fungsi penanganan kasus melalui mekanisme Pemantauan dan Pramediasi, diantaranya :

1. Penanganan kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme persuratan (Klarifikasi tertulis), sehingga tidak menggunakan mekanisme pemantauan atau Mediasi;

2. Pelaksanaan kegiatan diseminasi berupa sosilalisasi SNP No. 6 tentang Pembela HAM mengundang para stakeholder dapat dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, dapat mengefisiensi anggaran.

3. Penanganan kasus yang penyelesaiannya panjang dapat menggunakan dua mekanisme penaganan melalui pemantauan dan pramediasi sehingga menggunakan anggaran yang besar dan menghasilkan 1 target perkara.

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Komnas HAM RI yang didirikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di Provinsi Suiawesi Tengah. Agar peiaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, maka diperlukan Pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Adapun untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, perlu dilaksanakan strategi, antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus keberadaan dan fungsi dari Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Meningkatnya penyelesaian kasus perkara dugaan pelanggaran HAM yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada, walaupun secara jumlah sangat kurang guna mengakomodir kegiatan fungsi di kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, namun SDM yang ada perlu diberikan peningkatan kapasitas untuk memberikan kualitas kinerja yang baik.

4. Merencanakan dan melaksanakan program secara tepat dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal.

5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, institusi penegak hukum, CSO agar penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan secara komprehensif di Suiawesi Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, semoga dapat bahan pertimbangan/ evaluasi untuk melaksanakan kegiatan kinerja di tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Askary

Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU1. Jumlah kasus ditangani14 Perkara
3.Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit MandiriAnggaran
1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi TengahRp 561.383.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023

Pimpinan Unit Kerja,

A

Dedi Askary

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Askary

Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,

Andfur

Dedi Askary

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (PERUBAHAN)

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani14 Perkara
3.Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit Mandiri 1.Anggaran
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi TengahRp 509.336.000,- *Blokir Perjadin Rp 32.674.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heary Silka Innah

Jakarta, 27 Desember 2024

Pimpinan Unit Kerja,

As

Dedi Askary