Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 58.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. RINGKASAN EKSEKUTIF
  3. SASARAN STRATEGI III: TERLAKSANANYA LAYANAN PERKANTORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
  4. DAFTAR ISI
  5. DAFTAR TABEL
  6. DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN DIAGRAM
  7. DAFTAR GAMBAR
  8. DAFTAR BAGAN
  9. DAFTAR DIAGRAM
  10. BAB I PENDAHULUAN
  11. A. LATAR BELAKANG
  12. B. DASAR HUKUM
  13. C. MAKSUD DAN TUJUAN
  14. D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
  15. Jumlah Pegawai:
  16. E. PERAN STRATEGIS
  17. F. PERMASAALAHAN UTAMA
  18. 1. Kualitas Pelayanan Publik
  19. 2. Penyelesaian Perkara
  20. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
  21. G. SISTEMATIKA LAPORAN
  22. I. Bab I PENDAHULUAN
  23. A. Latar Belakang
  24. B. Dasar Hukum
  25. C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
  26. C. Peran Strategis
  27. E. Sistematika Pelaporan
  28. II. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  29. A. Rencana Strategis
  30. C. Perjanjian Kinerja
  31. III. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  32. C. Realisasi Anggaran
  33. IV. Bab IV PENUTUP
  34. V. LAMPIRAN
  35. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  36. A. Rencana Strategis
  37. Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  38. 1) Mengarusutamakan Norma HAM dalam penyelenggaraan negara
  39. 2) Membangun keadaban HAM masyarakat
  40. 3) Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
  41. B. Rencana Kerja
  42. C. Perjanjian Kinerja
  43. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  44. A. Capaian Kinerja Organisasi
  45. B. Analisa Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024
  46. K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
  47. Tabel 12 K/L/D/S yang mengetahui atau menerima diseminasi SNP Tahun 2024
  48. 1.1 Hasil Analisis, Kendala dan Upaya Pemajuan HAM
  49. C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
  50. 2.1. Capaian Pelayanan Pengaduan
  51. Pembukaan Pos Konsultasi dan Pelayanan Pengaduan g.
  52. 2.2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
  53. 1) Penanganan Kasus Reguler
  54. 2) Penanganan Kasus Inisiatif Proaktif
  55. 3) Pengiriman Rekomendasi Komnas HAM
  56. 2.3. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi
  57. 2.4. Hasil Analisis Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
  58. Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran C.
  59. C. Realisasi Anggaran
  60. BAB IV PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
  61. A. Kesimpulan
  62. B. Langkah – Langkah Kedepan
  63. LAMPIRAN
  64. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
  65. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU
  66. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
  67. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU (PERUBAHAN)

LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSIMALUKU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjlP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJiP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator – indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024. Adapun Laporan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kota Ambon, 17 Januari 2024 Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

Anselmus Sowa Bolen

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sebagai perpanjangan tangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rl di daerah telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan pelaporan kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan sistem yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Komnas HAM RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2025 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Penetapan Kinerja setiap tahun. Substansi penyusunan LKjlP didasarkan pada hasil – hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Komnas HAM RI telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM

2. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan Hak Asasi Manusia

3. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)

4. Meningkatnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat

5. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Sasaran strategis tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sesuai Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yang menitik beratkan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis antara lain:

1. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)

2. Meningkatnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik, rata – rata tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah sebesar 99%.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dapat dilihat dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS I: MENINGKATNYA KONDISI YANG KONDUSIF BAGI PELAKSANAAN HAM DI MASYARAKAT

Sasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTargetRealisasiCapaian
Meningkatnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatJumlah orang yang memperoleh penyebarluasan wawasan HAM Kantor Maluku100297297%
Total Rata-rata:297297%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I297%297%

Tabel 1 Capaian Strategis Meningkatnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat

SASARAN STRATEGIS II: MENINGKATNYA PENYELESAIAN KASUS – KASUS PELANGGARAN HAM (UU NO. 39/1999 DAN UU NO. 26/2000)

Sasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTargetRealisasiCapaian
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)Jumlah Pengaduan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilayani604168,33%
Jumlah Perkara yang ditangani melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasan33100%
Jumlah Perkara yang ditangani melalui Mekanisme Mediasi22100%
Total Rata-rata : RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS IITotal Rata-rata :4189,44 %
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II 89,44%89,44%

Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000

SASARAN STRATEGI III: TERLAKSANANYA LAYANAN PERKANTORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTargetRealisasiCapaian
Terlaksananya Layanan Perkantoran dan Pengelolaan KeuanganPersentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib100% 100%99% 99%99%
Persentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran yang efektif dan efisien100%99%99%
Persentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Humas, Keamanan dan Keprotokolan yang Tertib100%99%99%
Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran yang efektif.100%99%99%
Total Rata-rata : RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III99%99%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III 99%99%

Tabel 3 Capaian Strategis Terlaksananya Layanan Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan

Secara umum dapat disimpulkan capaian pada tahun 2024 dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya jumlah Penerima manfaat penyebarluasan wawasan HAM, nilai rata rata capaian pada indikator kinerja di sasaran strategis ini adalah 297%;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui mekanisme Aduan, Pemantauan dan Mediasi, nilai rata-rata capaian kinerja pada setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah 89,44%;

3. Terlaksananya Layanan Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan, nilai rata – rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 99%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2024.

LKjlP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF ii – iv DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL v − vi DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN DIAGRAM vii – viii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1-2 B. Dasar Hukum 1-2 3 C. Maksud Dan Tujuan D. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 3-4 E. Peran Strategis 4-5 F. Permasaalahan Utama 5 G. Sistematika Laporan 5-6 BAB II PERENCANAAN KINERJA 7 A. Rencana Strategis 7 -10 B. Rencana Kerja 10-12 C. Perjanjian Kinerja 12-13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14 A. Capaian Kinerja Organisasi 14-15 B. Analisa Capaian Sasaran Strategis 15 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024: a. Meningkatnya Pemahaman HAM 15-21 Masyarakat b. Meningkatnya Upaya Penanganan 21-34 Kasus Pelanggaran HAM c. Terwujudnya Layanan Operasional 35-40 Perkantoran 41-43 C. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP 44 KESIMPULAN DAN SARAN 44 LAMPIRAN 45 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal) 45-46 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan) 47-48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Strategis Meningkatnya Kondisi iii yang Kondusif Bagi Pelaksanaan HAM di Masyarakat Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan iii Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000) Tabel 3 Capaian Strategis Terlaksananya iv Layanan Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan Tabel 4 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan 9 Indikator Sasaran Strategis Tabel 5 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, 10 Target Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tabel 6.1 Rencana Kerja Penyelesaian Kasus 11 Pelanggaran HAM Di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tabel 6.2 Rencana Kerja Penguatan Kesadaran 11 HAM Msyarakat dan Aparatur Negara di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tabel 6.3 Rencana Kerja Layanan Perkantoran di 12 Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tabel 7 Sasaran Program/Kegiatan Perjanjian 13 Kinerja Tahun 2024 Tabel 8 Sasaran Program/Kegiatan Kantor 14 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tahun 2024 Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 15 2024 Dengan Tahun 2023 Tabel 10 Capaian Kinerja Pemajuan HAM Kantor 15 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024

Tabel 11 Realisasi Kegiatan Peningkatan 17 Kesadaran HAM TAhun 2024 Tabel 12 K/L/D/S yang Mengetahui atau 18 Menerima Diseminasi SNP Tahun 2024 Tabel 13 Target dan realisasi Kinerja Penegakan 21 HAM Tabel 14 22 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan Tabel 15 Jenis Surat Pengaduan 24 Tabel 16 Sebaran Wilayah Aduan 24 Tabel 17 Data Penanganan Kasus Tahun 2024 27 Tabel 18 Penanganan Kasus Inisiatif Pro Aktif 30 Tabel 19 Target Layanan Operasional 35 Tabel 20 Pagu Anggaran per Program dan 41 Kegiatan Tabel 21 42 Realisasi Kinerja Anggaran

DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN DIAGRAM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diseminasi Standar Norma dan 16 Pengaturan No. 12 tetang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum di Kota Tual Gambar 2 Focus Group Discussion Sekolah 17 Ramah HAM di Kota Ambon Gambar 3 Narasumber Penyuluhan “Hak Politik 19 Bagi Penyandang Disabilitas" Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Centre For Election Access of Citizens with Disabelities (PPUAD) Provinsi Maluku Gambar 4 Penerimaan Konsultasi Masyarakat 22 Gambar 5 Pembukaan Pos Pengaduan Pro 26 Aktif di Kota Tual dan Kota Bula Gambar 6 Pra Mediasi Sengketa Penanganan 33 Eks Pengungsi Tahun 1999 di Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah dan Kab. Seram Bagian Barat Gambar 7 Pertemuan Koordinasi Bersama 36 Pemda Provinsi Maluku, Badan Pertanahan Kota Ambon, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Terkait Pengelolaan BMN Khususnya HibahTanah dan Gedung Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Gambar 8 Pertemuan Koordinasi Bersama Pj. 37 Gubernur MalukuTindaklanjut Verifikasi Tahap II SKKPHAM di Maluku Gambar 9 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor 39

Gambar 10 Pertemuan Koordinasi Bersama 24 40 Lembaga Dalam Rangka Kolaborasi 16 HAKTP dan Hari HAM Sedunia 2024 Gambar 11 Meeting of ServiceNetwork 41 Development (Pertemuan Pengembangan Jaringan Layanan) Sekretariat Kommnas HAM di Provinsi Maluku

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat 4 Komnas HAM di Provinsi Maluku Bagan 2 Distribusi Pengaduan 23 Diagram 1 Klasifikasi Hak yang Diadukan 25 Diagram 2 Klasifikasi Pihak yang Diadukan 25

DAFTAR BAGAN

DAFTAR DIAGRAM

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi feedback bagi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2025 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan di Lingkungan Komnas HAM RI.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2020 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2025.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor: 659/PR.05.00/0.3.2/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, perihal Pengumpulan Narasi Awal Laptah dan LKjIP Komnas HAM 2024.

Atas dasar pemikiran tersebut, sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, analisis Akuntabilitas Kinerja, dan realisasi anggaran berbasis kinerja tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kinerja yang baik (Good Governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

2. Mendorong Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku didalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat, sebagaimana mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

11.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024; dan

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat dan delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI dan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Komnas HAM di Perwakilan Maluku merupakan salah satu pelaksana mandat Komnas HAM RI di daerah, sebagaimana Pasal 76 Pasal 76 Undang- Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM dapat mendirikan perwakilan di daerah.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon, dengan wilayah administrasi dengan yurisdiksi wilayah hukum yang meliputi 11 wilayah administratif antara lain Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku.

a) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi dijelaskan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melaksanakan fungsi:

1. Pelayanan dukungan teknis operasional.

2. Pengelolaan urusan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya.

3. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah.

4. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah.

5. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi

c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi. Sebagaimana terlampir:

Plt Kepala Sekretariat Kepala Subbagian Umum Koordinator Sub Tim Kerja Sekretariat Provinsi Maluku Ketua Sub Tim Kerja Ketua Sub Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Penegakan dan Penyuluhan HAM Urusan Umum

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

Jumlah Pegawai:

Jumlah Pegawai:
Plt. Kepala Kantor / Kasubag Umum: 1 Orang
Jabatan Fungsional Tertentu: 2 Orang
JFU / Pelaksana: 5 Orang
Petugas Kebersihan dan Keamanan:2 Orang

Jumlah pegawai keseluruhan kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku: 10 (Sepuluh) Orang.

E. PERAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan mandat, visi dan misi kelembagaan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku mendukung 3 (tiga) peran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan indikatornya adalah jumlah perkara pelanggaran HAM yang ditangani.

2. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat dengan indikatornya adalah tingkat pemahaman HAM masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM dengan indikatornya adalah layanan operasional perkantoran

F. PERMASAALAHAN UTAMA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun permasalahan utama (strategic issued) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Publik

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berupaya mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tersistem, salah satunya adalah dengan keterbukaan informasi publik.

2. Penyelesaian Perkara

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sedang berupaya meningkatkan pelayanan dengan sederhana, dan cepat khususnya dalam pelaksanaan layanan Aduan dan tindak lanjut penanganan kasus.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berupaya mempromosikan aplikasi pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun untuk menyampaikan aduan dengan mudah. dan juga, pengoptimalisasian DUHAM pelayanan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui status perkara secara mandiri.

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku disusun sebagai berikut:

I. Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai penjelasan umum organisasi

B. Dasar Hukum

Pada sub ini menyajikan Landasan Hukum Penyusunan LKjIP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Pada sub bab ini menyajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

C. Peran Strategis

Pada sub bab ini menyajikan penjelasan peran strategis Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

D. Permasalahan Utama

E. Sistematika Pelaporan

Pada sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan LKjIP Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

II. Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini menguraikan rencana strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

B. Rencana Kerja

Pada sub bab ini menguraikan Rencana Kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

C. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini menguraikan Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

III. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisa Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024.

Pada sub bab ini disajikan capaian Sasaran Strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target, serta pelaksanaan kinerja lainnya.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

V. LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran umum, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM yang akan dicapai. Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komnas HAM menetapkan visi misi serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2020-2024. Visi tersebut adalah:

Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1) Mengarusutamakan Norma HAM dalam penyelenggaraan negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2) Membangun keadaban HAM masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor). Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif.

3) Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasalpasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.

Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatkan norma- norma HAM sebagai rujukan dalamMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
penyelenggaraan negaraMeningkatnya peraturan perundang-undangan sejalan yang atau bersesuaian dengan Hak Asasi Manusiaberkesesuaian dengan HAM
Meningkatnya kasus- penyelesaian kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)a. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
19 dan u
Meningkatnya kondisi HAM yang di kondusif masyarakatbagi HAM
Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, dan perlindungan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMa. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM b. Nilai akuntabilitas

Tabel 4 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas mendorong Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada output (keluaran), tetapi juga harus lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas.

Selain itu, hasil akuntabilitas ini juga dapat dijadikan “feedback” agar Komnas HAM RI mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga.

Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku:

NoTujuan StrategisSasaran Strategis
1Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
2Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
3Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Tabel 5 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Target

Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

B. Rencana Kerja

Perencanaan kinerja suatu instansi dicerminkan dalam perjanjian kinerja Satuan Kerja itu sendiri. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi/Satker di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujudnya komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)yang seharusnya dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana kerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024, diantaranya:

a. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

PROGRAM/OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/INDIKATOR RO Kantor Perwakilan Maluku IROTagging RO PN/Non PN NON PNSatuanTarget
RO011. Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan MalukuPerkaraara60
IRO KOMJumlah Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan MalukuPePerkara60
KOM 051. Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM
KOMIKOM DilayaniJumlah Pengaduan Perkara Dugaan Pelanggara HAM yang DilayaniPerkara6060
Pemantauan,052. Penanganan perkara melalui Pemantauan, pengawasan atas pelanggaran HAM052. Penanganan perkara melalui Penyelidikan dan pengawasan atas pelanggaran HAM
KOMKOMIKOM melaluiJumlah Perkara yang ditangani melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasanPerkaracara2
053. Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi IKOM_
IKOMIKOMJumlah perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasiPerkaraara2

Tabel 6.1 Rencana Kerja Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku

b. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

PROGRAM/OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/INDIKATORTagging RO PN/Non PNSatua nTarget
RO007. Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM MalukuOrang100
IROJumlah orang yang memperoleh penyebarluasan wawasan HAM Kantor MalukuOrang100
KOM051. Penyebarluasan wawasan HAM Kantor Perwakilan Malukun HAM Kantor
IKOMJumlah orang yang terdiseminasiOrang100

Tabel 6.2 Rencana Kerja Penguatan Kesadaran HAM Msyarakat dan Aparatur Negara Di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku

c. Layanan Perkantoran

PROGRAM/OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/INDIKATOR RO 994. Layanan Perkantoran IR Persentase Layanan PerkantoranTagging RO PN/Non PN NON PNSatuanTarge t
RO994. Layanan PerkantoranNON PNLayana n1
IR o KO MIR Persentase Layanan Perkantoran oPersen100
KO M IKO M002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
IKO M T BelanjaRealisasi penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor Komnas HAMBulan12
T Belanja Operasional Kantor Perwakilan Maluku

Tabel 6.3 Rencana Kerja Layanan Perkantoran

Di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku

Matriks di atas merupakan Rencana kerja awal tahun Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kali proses pemutakhiran rencana kerja anggaran yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian output.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku pada tahun 2024, telah melakukan perjanjian kinerja dengan

Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024.

Adapun wujud kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut:

NoSasaran Program / KegiatanIndikatorTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 %
2Meningkatnya Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani60 Perkara
3Terwujudnya Layanan Operasional PerkantoranPersentase layanan operasional perkantoran100%
Unit MandiriAnggaran
Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi MalukuRp. 508.836.000,- *Blokir Anggaran Rp. 18.083.000,0

Tabel 7 Sasaran Program/Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 diantaranya melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Pengukuran capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun untuk pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi Maluku.

Pada tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, terdapat 3 (tiga) Sasaran yang harus diwujudkan, diantaranya:

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2024Realisasi Tahun 2024% Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat dan Aparatur NegaraPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60%297 Orang297%
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani60 Perkara41 Perkara68,33%
Terwujudnya layanan operasional perkantoranPersentase layanan operasional perkantoran100%1 layanan100%

Tabel 8 Sasaran Program/Kegiatan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tahun 2024

No.Indikator Sasaran Strategis PersentaseSatuan OrangTahun 2023Capaia n %Tahun 2024Capaian %
TargetRealisas iTarge t 60%Realisas i
1Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakatOrang10010099%60%297297%
2Jumlah kasus yang ditanganiPerkara3030100%604189,44%
3Persentase layanan operasional perkantoranLayanan1198%100 %99%99%

Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

B. Analisa Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024

a. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat

Pasal 89 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur fungsi penyuluhan Komnas HAM adalah untuk melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya, dan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Sebagai pelaksanaan fungsi penyuluhan Komnas HAM, pada tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melaksanakan serangkaian kegiatan penguatan kesadaran HAM masyarakat dan Aparatur Negara melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun Aparatur Negara di Provinsi Maluku sesuai rencana kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024.

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2024Realisasi Tahun 2024% Capaian Kinerja
Mendorong Kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di MasyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM di Masyarakat60 %297 Orang297%

Tabel 10 Capaian Kinerja Pemajuan HAM Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024

Selama tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melaksanakan kegiatan antara lain: Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Ramah HAM bagi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Kota Ambon, diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum di Kota Tual, Focus Group Discussion hak atas kesehatan ODHIV dan populasi kunci di Kota Ambon.

Selain itu Sekretariat Komnas HAM di Provinsi juga hadir sebagai Narasumber pada kuliah umum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, antara harapan dan kenyataan diselenggarakan oleh LBH dan HAM Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai Narasumber pada kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD Maluku) di Kota Ambon, dan penyuluhan HAM di SMA Negeri 2 Ambon.

Gambar 1 Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum di Kota Tual

Kegiatan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum melibatkan peserta yang terdiri dari lembaga negara, pemerintah kabupaten/kota, TNl/Polri, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas penyandang disabilitas, dan jurnalis. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran target ditujukan kepada para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan serta masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan peran pemangku kewajiban dan masyarakat mengenai pengarusutamaan HAM dalam pelaksanaan Pemilu yang melindungi hak hak kelompok rentan.

Gambar 2 Focus Group Discussion Sekolah Ramah HAM di Kota Ambon

NoKegiatanCapaian
1Focus Group Discussion Sekolah Ramah HAM di Kota Ambon, 26 Februari 20248 Orang
2Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum di Kota Tual tanggal 7 Maret 2024.30 Orang
3Focus Group Discussion Hak Atas Kesehatan Orang dengan HIV dan Populasi Kunci, Kota Ambon, 23 September 2024.10 Orang
4Penyuluhan "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas" Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Centre For Election Access of Citizens with Disabilities (PPUAD) Provinsi Maluku27 Orang
5Penyebarluasan wawasan HAM bagi Siswa dan Pengajar tingkat SMA di SMA Negeri 2 Ambon tanggal 3 – 4 Desember 2024.222 Orang

Tabel 11 Realisasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2024

Kegiatan Diseminasi SNP HAM kepada aparatur negara dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP untuk mencapai target persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat maupun K/L/D, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP

Ketua KPU Tual; Ketua Bawaslu Tual; Jaksa Kejaksaan Negeri Tual; Kasat Reskrim Polres Tual; Hakim Pengadilan Negeri Tual; Ketua KPPS Ohoi Tual; Kepala Dukcapil Kota Tual; Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual; Kasubid Pelaporan dan Tatatertib LAPAS Tual; Pejabat Fungsional Dinas PMPTSP TK Tual; Sekretaris Dinas Sosial Kota Tual; Kepala Bagian Hukum Kota Tual; Kasi Pelayanan Medis dan Perawatan RSUD Kota Tual; Wakil Rektor I Universitas Doktor Husni Ingratubun (Uningrat) Tual; Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Maluku Tenggara; Kabag Tata Usaha RSUD Karel Sadsuitubun Maluku Tenggara; Direktur Yayasan El Masrum; HMI Cabang Tual; Jurnalis INews TV; Tribun Maluku.com; Wartawan Malukupost.com; Wartawan Sentral Nusantara; Wartawan Suara Damai.com; Dinas Pendidikan Provinsi Maluku; Dewan Guru dan Siswa SMA Negeri 2 Ambon; Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Tabel 12 K/L/D/S yang mengetahui atau menerima diseminasi SNP Tahun 2024

Rangkaian kegiatan sosialisasi dan diseminasi SNP HAM bagi masyarakat dan Aparatur Negara dan FGD yang dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2024 merupakan upaya untuk mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan di 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku.

1.1 Hasil Analisis, Kendala dan Upaya Pemajuan HAM

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Dan Solusinya

Sebagaimana rencana kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024, maka target capaian kinerja yang direncanakan sebanyak 100 orang dan dilaksanakan di 3 wilayah kabupaten/kota yakni Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon Provinsi Maluku. Pada realisasi rencana kerja tersebut, rencana kegiatan sosialisasi dan diseminasi SNP HAM yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran blokir AA.

Dengan adanya pengurangan anggaran blokir yang secara langsung berdampak pada realisasi capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku yang sudah direncanakan sebelumnya, tidak menyurutkan optimisme pelaksana program/kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan realisasi capaian kinerja, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah berhasil melampaui target kinerja jumlah orang yang memperoleh penyebarluasan wawasan HAM di Maluku, dengan jumlah realisasi capaian target sebanyak 297 orang dari target 100 orang.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan kondisi pengurangan alokasi anggaran, tidak terlepas dari efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam membantu realisasi capaian kinerja organisasi meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Selain pengelolaan sumber daya manusia, kemampuan dan motivasi tim kerja yang tinggi serta kerja sama dan kolaborasi antar sub tim kerja di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku juga tidak dapat dipungkiri mempengaruhi dan meningkatkan kinerja tim dalam pencapaian target.

C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam pencapaian target kinerja tersebut adalah dengan adanya kerja sama antara Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dengan berbagai pihak diantaranya SMA Negeri 2 Ambon, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Centre For Election Access of Citizens with Disabilities (PPUAD) Provinsi Maluku, dan organisasi masyarakat yang konsen pada perlindungan dan pemenuhan hak penyintas ODHA-ODHIV maupun populasi kunci yang ada di Kota Ambon.

Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi ketersediaan anggaran yang ada, salah satu upaya strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan HAM “anti bullying, kekerasan seksual dan kenakalan remaja" di SMA Negeri 2 Ambon selama dua hari, dengan jumlah siswa/siswi yang menerima penyuluhan HAM sebanyak 222 orang (siswa/siswi). Kegiatan ini menjadi langkah awal kerja sama Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon sebagai penerima manfaat penyebarluasan wawasan HAM di Kota Ambon dan direncanakan menjadi agenda atau program rutin Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Gambar 3 Narasumber Penyuluhan "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas" Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Centre For Election Access of Citizens with Disabilities (PPUAD) Provinsi Maluku

Upaya strategis Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku lainnya dalam bidang pemajuan HAM adalah membangun jejaring atau kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pengada layanan yang ada di Kota Ambon. Hal ini menjadi modal positif Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM di Provinsi Maluku, salah satunya adalah melakukan koordinasi rutin mengenai situasi dan kondisi pelaksanaan HAM di Provinsi Maluku dan sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan organisasi masyarakat, LSM dan lembaga pengada layanan.

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku berdasarkan jejaring kerja sama dengan organisasi masyarakat khususnya organisasi penyandang disabilitas di Kota Ambon, diundang sebagai narasumber penyuluhan “hak politik bagi penyandang disabilitas" yang diselenggarakan oleh Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Maluku dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang dari berbagai organisasi penyandang disabilitas diantaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Maluku, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Provinsi Maluku. Kegiatan penyebarluasan wawasan HAM yang dilaksanakan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, dimulai dari tahapan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai dengan tersampaikannya nilai-nilai HAM dan muatan SNP HAM baik melalui diseminasi atau FGD, tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Salah satu faktor penyebab kendala pelaksanaan adalah adanya keterbatasan anggaran dan SDM, yakni jumlah Pegawai Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku yang sangat sedikit, dan minimnya peningkatan kapasitas pegawai. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi upaya Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam melakukan diseminasi dan sosialisasi SNP HAM maupun penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat dan aparatur negara, agar tercapainya rencana strategis Komnas HAM 2020-2024.

e. Kendala

Dari pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang dalam pemenuhan target, diantaranya:

a) Adanya Pagu blokir dan pemotongan anggaran yang berimplikasi pada capaian kinerja yang berkualitas. Kondisi ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi kualitas penyebarluasan SNP HAM dan wawasan HAM kepada masyarakat dan aparatur negara.

b) Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yakni jumlah Pegawai Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku yang sangat sedikit.

c) Minimnya peningkatan kapasitas pegawai.

d) Masih minimnya pemahaman masyarakat dan Instansi Pemerintah akan fungsi dan kewenangan Komnas HAM.

f. Upaya

Untuk menghadapi kondisi ini maka dilakukan beberapa langkah antisipasi diantaranya:

a) Melakukan revisi Anggaran dan TOR agar dapat memenuhi target capaian.

b) Mengikuti berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas baik Bimtek, Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh internal Komnas HAM maupun pihak Eksternal.

c) Kolaborasi Kerjasama dengan beberapa pihak untuk penyelenggaraan kegiatan dalam pemenuhan target.

d) Menjadi Narasumber di beberapa kegiatan Jaringan untuk mensosialisasikan Fungsi dan Kewenangan Komnas HAM dan penyebarluasan SNP HAM kepada masyarakat dan aparatur Negara.

b. Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Untuk pelaksanaan upaya penangan kasus pelanggaran ham, dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi; 1). Pelayanan Pengaduan; 2). Pemantauan dan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM; dan 3). Mediasi.

Adapun perbandingan target dan realisasi pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2024Realisas i Tahun 2024% Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasuspelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani60 Perkara41 Perkara68,33%

Tabel 13 Target dan realisasi Kinerja Penegakan HAM

Pemenuhan target dan capaian Kinerja 2024 untuk upaya penanganan kasus Pelanggaran HAM dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Capaian Pelayanan Pengaduan

Selama tahun 2024 jumlah penerimaan berkas/surat masuk terkait pelayanan pengaduan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku menerima sebanyak 129 berkas/surat yang terdiri dari 40 perkara pelanggaran HAM, sedangkan di tahun 2024 berkas/surat pengaduan yang diterima sebanyak 113 berkas/surat yang terdiri dari 41 perkara pelanggaran HAM. Untuk itu, jumlah berkas/surat pengaduan tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 16 berkas/surat dari tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan sebanyak 1 perkara dari tahun sebelumnya yakni 41 perkara pelanggaran HAM.

Berkas/surat pengaduan yang diterima selanjutnya dilakukan verifikasi secara formil dan materiil kelengkapan berkas pengaduan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 dan 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diagendakan dalam pengaduan HAM online (DUHAM Online). Dari 111 berkas pengaduan yang diterima, kemudian dilakukan analisis awal untuk menentukan apakah materi pengaduan tersebut merupakan masalah pelanggaran HAM ataukah tidak.

Hasil analisis awal yang dilakukan menghasilkan 41 kasus yang ditindaklanjuti melalui mekanisme pemantauan dan atau mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) dan (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KOUNAS HAMRI KOMNAS HAM R HALAM PROVING VALLI

Gambar 4 Penerimaan Konsultasi Masyarakat

a. Cara Penyampaian Pengaduan

NoCara PengirimanJumlah
1Datang langsung ke Komnas HAM66
2Diterima lapangan5
3Pos24
4Email-
5Whatsaap Messenger10
6Pro Aktif8
Total113

Tabel 14 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

Dari 113 berkas/surat yang diterima, cara pengiriman berkas pengaduan didominasi melalui cara datang langsung ke Kantor Sekretariat Komnas

HAM di Provinsi Maluku sebanyak 66 berkas/surat, angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 32 berkas/surat dari tahun sebelumnya, sementara melalui pos sebanyak 24 berkas/surat yang mengalami peningkatan sebanyak 14 berkas/surat dari tahun sebelumnya, dan melalui pro aktif sebanyak 8 berkas/surat yang mengalami peningkatan 3 berkas/surat dari tahun sebelumnya.Berkas/surat pengaduan yang dikirim melalui pos dikarenakan pengadu berasal dari daerah kabupaten/kota di luar Kota Ambon, sedangkan pengaduan melalui inisiatif pengaduan pro aktif merupakan inisiatif Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam merespon isu atau peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi melalui media online, media cetak (koran) atau melalui kegiatan pembukaan pos pengaduan pro aktif di lapangan/daerah.

b. Distribusi Penanganan Aduan

Dari 113 berkas/surat yang terdiri dari 41 perkara dugaan pelanggaran HAM yang diterima selama tahun 2024, selanjutnya dianalisis dan dilakukan pendistribusian penanganan melalui mekanisme pemantauan dan mekanisme mediasi.

113 Berkas Kasus 112 Berkas 1 Berkas Pemantauan dan Penyelidikan Mediasi

Bagan 2 Distribusi Pengaduan

c. Jenis Surat Pengaduan

Klasifikasi surat pengaduan yang diterima berdasarkan jenis yang dibagi dalam dua kategori yaitu: surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM dan surat pengaduan yang bersifat tembusan. Dari 113 berkas/surat pengaduan yang diterima, sebanyak 77 berkas/surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, dan 36 berkas/surat pengaduan bersifat tembusan.

NoSifat BerkasJumlah
1Ditujukan langsung kepada Komnas HAM77
2Tembusan36
113

Tabel 15 Jenis Surat Pengaduan

d. Wilayah Peristiwa Kejadian

Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang diadukan tersebar di 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku diantaranya:

No.Wilayah AduanJumlah Aduan
1.Kota Ambon51
2.Kabupaten Maluku Barat Daya5
3.Kabupaten Seram Bagian Timur2
4.Kabupaten Maluku Tengah12
5.Kabupaten Seram Bagian Barat11
6.Kota Tual7
7.Kabupaten Buru-
8.Kabupaten Buru Selatan3
9.Kabupaten Kepulauan Aru12
10.Kabupaten Maluku Tenggara4
11.Kabupaten Kepulauan Tanimbar3
12.Wilayah Luar Maluku3
Total Aduan:113

Tabel 16 Sebaran Wilayah Aduan

e. Klasifikasi Hak yang diadukan

Dari 113 berkas pengaduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, klasifikasi hak yang paling banyak diadukan terdiri dari hak memperoleh keadilan 32 berkas/surat, hak atas kesejahteraan 30 berkas/surat, dan hak anak 22 berkas/surat.

Klasifikasi Hak Yang Di Adukan

Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan. Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak 0 5 10 15 20 25 30 35

Diagram 1 Klasifikasi Hak yang Diadukan

f. Klasifikasi Pihak yang diadukan

Dari kategori klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan selama tahun 2024, terdiri dari Polri 35 berkas/surat, pemerintah daerah 29 berkas/surat dan lembaga pendidikan 10 berkas/surat.

Data ini berbeda dengan klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan, dimana pada tahun 2023 pemerintah daerah menempati urutan pertama sebagai pihak yang paling banyak diadukan yakni 49 berkas/surat, disusul Polri 37 berkas/surat dan korporasi 9 berkas/surat.

40 35 30 25 33 20 15 29 10 0 5 5 2 6 0 0 Polri TNI Kejaksaan Rutan/Lapas BUMN/BUMD Pemerintah Pusat Lembaga Negara Pemerintah Daerah Lembaga Peradilan Lembaga Pendidikan

Diagram 2 Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Pembukaan Pos Konsultasi dan Pelayanan Pengaduan g.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengaduan kepada masyarakat, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melakukan kegiatan dengan strategi pendekatan diri kepada masyarakat sipil, memperpendek birokrasi pengaduan dan mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi atau mengadukan permasalahannya ke Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku. Strategi pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara menyelenggarakan kegiatan pembukaan pos konsultasi dan pengaduan pro aktif di Provinsi Maluku melalui mekanisme kerja sama dengan kampus, organisasi masyarakat, NGO, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan.

Pembukaan pos konsultasi dan pengaduan proaktif merupakan salah satu kegiatan berupa sosialisasi tata cara dan alur pengaduan di Komnas HAM, mekanisme penanganan kasus, penerimaan konsultasi dan pengaduan secara terbuka dengan metode mendatangi masyarakat dan melakukan konsultasi secara gratis sekaligus menerima pengaduan yang disampaikan. Kegiatan pembukaan pos konsultasi dan pelayanan pengaduan yang dilakukan selama tahun 2024 yakni di Kota Tual dan Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, berbagai permasalahan dan kondisi pelaksanaan HAM yang ada di kedua daerah tersebut disampaikan kepada Komnas HAM dan menjadi bahan diskusi sampai dengan tindak lanjut melalui penanganan kasus di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Pada kegiatan pembukaan pos pelayanan pengaduan di Kota Tual, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku bekerja sama dengan Universitas Doktor Husni Ingratubun yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2024. Sedangkan untuk pembukaan pos pelayanan pengaduan di Kota Bula Kabupaten Seram bagian Timur, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 September 2024. Dari dua kegiatan pos pelayanan aduan tersebut terdapat dua konsultasi aduan yang kemudian ditindaklanjuti menjadi penanganan kasus pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Gambar 5 Pembukaan Pos Pengaduan Pro Aktif di Kota Tual dan Kota Bula

2.2. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Sebagaimana Pasal 76 Ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 yang menegaskan tugas Sekretariat Komnas HAM di daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah, maka sesuai mandat fungsi pemantauan dan mediasi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk melaksanakan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan peristiwa yang diduga pelanggaran HAM.

Selama tahun 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang diadukan oleh masyarakat maupun peristiwa dugaan pelanggaran HAM melalui inisiatif pengaduan pro aktif. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku menggunakan 5 mekanisme penanganan sebagai berikut:

1) Surat menyurat yang mencakup surat permintaan keterangan (SPK), surat perkembangan penanganan kasus (SP2K), tanggapan.

2) Pemanggilan.

3) Pemantauan lapangan

4) Pra Mediasi

5) Penyelesaian kasus melalui penutupan, pelimpahan dan rekomendasi dalam kerangka implementasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan mekanisme penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, dilakukan melalui kegiatan pertemuan koordinasi dengan para pihak yang berkepentingan dalam rangka pembahasan kasus dan permintaan keterangan, serta kerja sama dalam penanganan maupun penyelesaian kasus sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga atau pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan pengarusutamaan HAM dalam setiap isu dugaan pelanggaran HAM yang ditangani

NoMekanisme PenangananJumlah KasusJumlah Surat/
1. 2. 3.SuratKegiatan
a. SPK (Permintaan27 Kasus43 Surat
Keterangan) b. SP2K dan28 Kasus35 Surat
Tanggapan c. Terima Kasih20 Kasus24 Surat
Pemanggilan24Sulal
3.Pemantauan lapangan9 Kasus25 Surat
4.Pra Mediasi2 Kasus10 Surat
Kasus Selesai
Penutupan kasus6 Kasus6 Surat
PelimpahanUSural
Total kasus yang ditangani54 Kasus144 Surat
Baru: 41 Lanjutan: 13 Tabel 17 Data Penanganan Kasus Tahun 2024

Tabel 17 Data Penanganan Kasus Tahun 2024

Berdasarkan mekanisme penanganan di atas, selama tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah menangani sebanyak 51 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terdiri dari 41 kasus baru dan 13 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2024 tersebut tidak mencapai target capaian penanganan kasus Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku yakni sebanyak 60 kasus.

Dengan demikian, dari 60 target penanganan kasus capaian kinerja tahun 2024, terdapat kekurangan sebanyak 22 kasus. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan masih terus menjadi prioritas Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM sekalipun diperhadapkan dengan kompleksitas dan berbagai kendala dalam tahapan penanganan.

Terdapat 2 (dua) kriteria kasus yang ditangani Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, yakni kasus berdasarkan aduan masyarakat yang diterima secara tertulis (surat pengaduan) dan kasus yang ditindaklanjuti melalui inisiatif proaktif pengamatan situasi pelaksanaan HAM di Maluku melalui pemberitaan media online dan perkembangan kondisi pelaksanaan HAM terkini.

1) Penanganan Kasus Reguler

Beberapa highlight penanganan kasus yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku selama tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kasus Persetubuhan Anak yang di SP3 Polsek Leihitu

Penghentian penyidikan (SP3) kasus persetubuhan anak oleh 11 terduga pelaku dewasa dan pelaku anak oleh Polsek Leihitu menimbulkan rasa ketidakadilan dan kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban yang berupaya mencari keadilan melalui pengaduan ke Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dan lembaga negara lainnya.

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku menilai bahwa langkah yang diambil oleh Polsek Leihitu tidak tepat, mengingat penghentian penyidikan atas perkara persetubuhan anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak anak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijamin dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku telah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak, dan penyusunan serta analisis temuan faktual. Dari rangkaian penanganan kasus tersebut, Komnas HAM RI telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 586/PM.00/R/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Kapolda Maluku yang pada pokoknya merekomendasikan: 1) Melakukan evaluasi

SP3 dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari korban, dan mendengarkan secara langsung dari korban yang didampingi oleh kuasa hukum, dan psikolog, atas fakta-fakta dan bukti-bukti, melakukan asesmen psikologi terhadap korban; 2) Memberikan penyuluhan hukum kepada keluarga pelaku mengenai TPKS dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia; dan 3) Melakukan upaya preventif terhadap situasi dan kondisi Kamtibmas di Negeri Lima dan Negeri Ureng, sebagai dampak dari dilanjutkannya penanganan perkara ini.

b. Kasus Konflik Agraria Antara Warga Dusun Pelita Jaya, Dusun Resetlemen, Dusun Pulau Osi, dan Dusun Pohon Batu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT Spice Island Maluku

Konflik agraria antara masyarakat Dusun Pelita Jaya, Dusun Resetlemen, Dusun Pulau Osi, dan Dusun Pohon Batu Pohon Batu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT Spice Island Maluku, perusahan yang bergerak di bidang investasi pertanian pisang abaka telah berlangsung sejak Oktober 2023. Konflik antara masyarakat dengan perusahan menyebabkan kericuhan yang terjadi pada 20 Oktober 2023, dan menyebabkan 1 orang warga Dusun Pelita Jaya meninggal dunia.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Dusun Pelita Jaya, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan pemantauan lapangan dan bertemu dengan masyarakat serta para pihak termasuk pemerintah daerah, untuk mengumpulkan informasi, bukti-bukti atau keterangan yang berhubungan dengan kasus, melakukan peninjauan lokasi operasional PT SIM di Desa Kawa, dan memastikan adanya penanganan cepat oleh pemerintah daerah dan pihak kepolisian dalam rangka mengantisipasi potensi konflik yang dapat terjadi antar masyarakat dengan perusahan.

Dalam pertemuan dengan para pihak, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah mendorong dilakukannya proses perdamaian antara masyarakat empat dusun dengan PT Spice Island Maluku melalui upaya dialog dan mediasi untuk mencari solusi penyelesaian terbaik, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, pencabutan laporan polisi sesuai kesepakatan keluarga korban dengan PT SIM, serta mendorong pihak pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, serta memberikan kepastian status tanah yang menjadi objek sengketa secara komprehensif.

c. Kasus Perundungan Fisik yang Terjadi di SMA Negeri 1 Ambon Pada 16 November 2024, terjadi peristiwa pengeroyokan, penganiayaan (perundungan fisik) terhadap salah satu Siswa SMA Negeri 1 Ambon oleh rekan-rekannya yang menyebabkan korban mengalami sakit kepala, sakit di seluruh badan dan trauma.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan koordinasi dengan Kepala SMA Negeri 1 Ambon dalam rangka permintaan keterangan baik kepada Kepala Sekolah, maupun 5 siswa terduga pelaku. Selanjutnya Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga telah melakukan pertemuan koordinasi dengan para pihak diantaranya Polresta P. Ambon dan P.P. Lease, UPTD PPA DP3A Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Pekerja Rehsos Kemensos RI, dan orang tua korban, dalam rangka mencari solusi penyelesaian terbaik dan pendapat hukum dari para pihak, mengingat korban dan pelaku adalah anak.

2) Penanganan Kasus Inisiatif Proaktif

Selama tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah melakukan penanganan kasus sebanyak 8 kasus berdasarkan inisiatif pengaduan proaktif analis pelanggaran HAM dalam pengamatan situasi dan kondisi pelaksanaan HAM di Maluku. Kasus-kasus inisiatif proaktif tersebut antara lain:

NoKasus
1.Dugaan pelanggaran Pemilu pada TPS 18 Dusun Pelita Jaya Desa Ety Kab. SBB pada pemilu 14 Februari 2024
2.Dugaan praktek politik uang yang dilakukan tim kampanye dan pelibatan anak dalam eksploitasi politik dengan cara bagi uang kepada anak- anak dan ajakan memilih salah satu paslon Gubernur Maluku di Kabupaten Maluku
3.Tenggara Ambruknya dermaga Desa Karey Kec. Aru saat prosesi penyambutan anggota DPRD Husein Tuborfon, yang mengakibatkan 44 warga terluka
4.Ambruknya Dermaga/jembatan Pulau Hatta, Kec. Kepulauan Banda ambruk saat prosesi penyambutan pelaksanaan kampanye tatap muka paslon nomor urut 3 dan menyebabkan delapan warga meninggal dunia
5.Dugaan perbudakan anak buah kapal (ABK) Kapal Asing Run Xeng 03 di perairan Arafuru, Kab. Kepulauan Aru dan menyebabkan enam ABK menceburkan diri dan salah satu ABK meninggal dunia
6.Dugaan praktik politik uang yang dilakukan Umar Key dan pelibatan anak dalam eksploitasi politik dengan cara bagi-bagi uang kepada anak-anak dengan ajakan memilih calon Gubernur Maluku Murad Ismail dalam rekaman video yang beredar di media sosial
7.Dugaan pelanggaran Pemilu pada TPS 18 Dusun Pelita Jaya Desa Ety Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada pemilu 14 Februari 2024 dengan cara membacakan nama orang (Caleg) tertentu pada kartu suara, sementara yang tercoblos adalah nama orang (Caleg) lain.
8.Tidak diberikannya gaji 84 pekerja Pasar Mardika oleh Dinas Perindustrian
Tidak diberikannya gaji 84 pekerja Pasar Mardika oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Maluku sejak bulan Februari sampai dengan Mei
2024 dan bulan September sampai dengan November 2024

Tabel 18 Penanganan Kasus Inisiatif Proaktif

3) Pengiriman Rekomendasi Komnas HAM

Selama tahun 2024, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melalui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah mengeluarkan 1 rekomendasi berdasarkan hasil penanganan kasus di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM terkait kasus persetubuhan anak yang di SP3 Polsek Leihitu.

2.3. Penanganan Kasus Melalui Fungsi Mediasi

Sesuai Pasal 89 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pelaksanaan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang sebagai berikut:

a. Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur lebih lanjut mengenai mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM antara lain:

1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Sebagaimana tugas Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah, dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat korban pelanggaran HAM guna mendapatkan pelayanan dalam rangka pemulihan haknya yang terlanggar, maka Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga menangani aduan masyarakat melalui mekanisme mediasi.

Namun sebagaimana Pasal 96 di atas menjelaskan bahwa mediasi hanya bisa dilakukan oleh Anggota Komnas HAM (Komisioner) maka, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dalam penanganan kasus melalui mekanisme mediasi, tidak dapat bertindak sebagai mediator, sehingga penanganan kasus melalui mekanisme mediasi selama ini dilakukan melalui koordinasi dengan Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM RI.

Pada tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah menindaklanjuti 2 (dua) sengketa melalui mekanisme pra mediasi. Adapun penanganan sengketa tersebut meliputi sebagai berikut:

1) Pra Mediasi Ganti Rugi Penggusuran Tanaman Milik La Mando Pary, Salma Pary Dan Marwangi Pary Oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Untuk Akses Jalan Masuk Pembangunan Embung Di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024.

Dalam proses Pra Mediasi ini Komnas HAM Provinsi Maluku bertemu dengan berbagai pihak diantaranya Pemkab Kabupaten Buru Selatan yang diwakili oleh Sekda Buru Selatan beserta Jajaran terkait, pihak Pengadu dalam hal ini La Mando Pary, Salma Pary Dan Marwangi Pary dan pihak yang diadukan sdr. Atus Tanase dan Kapolres Buru Selatan.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Pemkab Buru Selatan untuk melaksanakan mediasi atas sengketa yang terjadi dan akan menyampaikan secara tertulis hasil dari pertemuan tersebut.

2) Pra Mediasi mengenai belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung terkait penggantian kerugian bagi 213.217 Kepala Keluarga eks pengungsi kerusuhan Maluku dan Maluku Utara tahun 1999 di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Pra Mediasi ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 16 November 2024 dengan rangkaian pertemuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu dilakukan pertemuan juga bersama eks Pengungsi Konflik tahun 1999 dan Kapolres Seram Bagian Timur.

Dalam rangkaian kegiatan ini para pihak sepakat untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM terhadap sisa Pengungsi tahun 1999 yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Maluku dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku.

Gambar 6 Pra Mediasi Sengketa Penanganan Eks Pengungsi Tahun 1999 di Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat

2.4. Hasil Analisis Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Dan Solusinya

Kegagalan pencapaian target 60 perkara dugaan pelanggaran HAM Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku pada tahun 2024 disebabkan oleh faktor perencanaan yang kurang efektif dengan mempertimbangkansumber dayayang tersediaserta mempertimbangkan data pengaduan pada tahun sebelumnya, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tim perencanaan dan tim pelaksana fungsi, serta kurangnya evaluasi perbaikan yang berkelanjutan dalam pencapaian target kinerja. Hal ini menjadi catatan penting Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku kedepan, sebagai evaluasi bersama dan perbaikan dalam pencapaian target kinerja kelembagaan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor lain penyebab tidak tercapainya target 60 perkara Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku disebabkan juga oleh tidak meratanya informasi mengenai tugas, fungsi dan prosedur pelayanan pengaduan Komnas HAM di daerah 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku, dan kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan pengaduan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan pengaduan di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku diantaranya tidak tersedianya sarana pengaduan melalui whatsapp messenger dan sarana pengaduan melalui hotline yang dapat memudahkan masyarakat di daerah dalam penyampaian pengaduan, mengingat letak geografis Maluku yang terdiri dari 92,4% wilayah perairan dan 6,5 % wilayah daratan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pencapaian target kinerja 60 perkara, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah berupaya secara maksimal dengan terus melakukan peningkatan pelayanan pengaduan yang lebih berkualitas kepada masyarakat melalui strategi pendekatan diri kepada masyarakat, dimana Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tidak hanya menerima pengaduan masyarakat secara pasif tetapi juga secara aktif mendatangi masyarakat untuk memberikan konsultasi dan menerima aduan langsung dari masyarakat. Strategi pendekatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tersebut dilakukan dengan pertimbangan letak geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, rentan kendali masyarakat dalam mengakses pelayanan pengaduan di Komnas HAM serta mengacu pada data aduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku pada tahun sebelumnya.

Untuk itulah, pada tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dengan strategi pendekatan kepada masyarakat melaksanakan kegiatan pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan pro aktif di 2 kabupaten/kota yakni Kota Tual dan Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan pro aktif dan FGD situasi pelaksanaan HAM di daerah, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku menemukan fakta bahwa tidak semua masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga lainnya memiliki informasi atau pengetahuan mengenai tugas, fungsi dan prosedur pengaduan di Komnas HAM, sehingga sosialisasi prosedur dan tata cara pengaduan di Komnas HAM sangat penting dilakukan di daerah-daerah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.

d. Kendala

Dari pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang dalam pemenuhan target, diantaranya:

a) Adanya Pagu blokir dan pemotongan anggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan.

b) Sarana dan prasarana IT yang belum maksimal, menghambat proses penginputan kasus.

c) Revisi Anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

e. Upaya

Untuk menghadapi kondisi ini maka dilakukan beberapa langkah antisipasi diantaranya:

a) Melakukan revisi Anggaran dan TOR agar dapat memenuhi target capaian.

b) Kolaborasi Kerjasama dengan beberapa pihak untuk penyelenggaraan kegiatan dalam pemenuhan target.

c) Berkoordinasi dengan Internal Pengelola Aplikasi untuk mengatasi kendala yang ada.

Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran C.

Pada tahun 2024, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melaksanakan fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya.

Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tidak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Program / KegiatanIndikator KinerjaTarget Tahun 2024Realisasi Tahun 2024% Capaian Kinerja
Terwujudnya Layanan Operasional PerkantoranPersentase Layanan Operasional Perkantoran100%100%100%

Tabel 19 Target Layanan Operasional

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tahun 2024, meliputi:

c.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Kantor:

a. Pemenuhan Layanan Operasional meliputi:

Belanja barang keperluan perkantoran

Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos

Belanja barang persediaan barang konsumsi

Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet

Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

b. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan:

Penyusunan UM 15 berkas

Pemberkasan GU 15 berkas

Pemberkasan LS 17 berkas

Pemberkasan LPJ 15 berkas

Penyusunan dan Pelaporan Moneva Program dan Anggaran sebanyak 12 Laporan.

Penyusunan dan Pelaporan Kertas Kerja Reviu PAPBJ per Triwulan 4 Laporan

Validasi dan ADK Berkas SPP 32 berkas

c.2. Perencanaan Program dan Anggaran:

a. Pemberkasan usulan revisi keuangan 6 (enam) Dokumen.

b. Pemberkasan dan Revisi: 2 (dua) dokumen RKA dan 2 (dua) dokumen RKL.

c.3. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Kearsipan, Kelengkapan Rumah Tangga, Humas, Keamanan:

a. Urusan Surat Menyurat telah menerima dan mendistribusi surat masuk dan keluar antara lain:

233 Surat Surat Masuk (Internal + Eksternal)

153 Surat Surat Keluar (Internal + Eksternal)

b. Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan meliputi:

Melakukan dokumentasi dan stock opname berkas kearsipan dengan data:

105 berkas Arsip Aktif

187 berkas Arsip Inaktif 2012 - 2021

Mengikuti Kegiatan Bimtek Kearsipan secara Luring dan Daring.

Gambar 7 Pertemuan Koordinasi Bersama Pemda Provinsi Maluku, Badan Pertanahan Kota Ambon dan Nakertran Provinsi Maluku terkait Pengelolaan BMN khususnya Hibah Tanah dan Gedung kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

c. Kelengkapan Rumah Tangga dilakukan dengan melaksanakan:

Melakukan pemeriksaan dan stok opname BMN dan penggunaan ATK.

Melaksanakan Pemeliharaan Gedung kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku dengan melakukan Pengecatan dan pembuatan kanopi.

Pertemuan koordinasi bersama Pemda Provinsi Maluku dan Bagian Rumah Tangga terkait Pengelolaan BMN khususnya Hibah Tanah dan Gedung kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

d. Kepegawaian dan Humas:

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku telah menerima 1 (satu) staf P3K bagian Arsiparis Terampil yang ditempatkan oleh Komnas HAM RI.

Koordinasi dengan Pemkab Pulau Buru terkait Kerjasama Komnas HAM dengan Pemkab Buru dalam rangka Pelaksanaan Verifikasi SKKP HAM Tahap ke-2 Komnas HAM RI.

Koordinasi sinergitas program kerja antara Komnas Ham Provinsi Maluku dan Lembaga Layanan di Kota Ambon.

Meeting of Service Network Development (Pertemuan Pengembangan Jaringan Layanan) Sekretariat Komnas HAM di Maluku.

Melakukan koordinasi bersama Jejaring Komnas HAM dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Hari HAM 2024.

Gambar 8 Pertemuan Koordinasi Bersama Pj. Gubernur Maluku Tindak Lanjut Verifikasi Tahap II SKKP HAM di Maluku

e. Keamanan

Di Tahun 2024 telah dipenuhi pengadaan Satpam di kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sejumlah 1 (satu) orang, yang di rekrut melalui pengadaan pihak ke 3 (tiga) oleh Komnas HAM RI.

c.4 Analisis, Kendala Dan Upaya

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023.

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoleran, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga yang tertib adalah sebesar 100% atau bisa dikatakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 103,09%.

Pada tahun 2023 Persentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan dengan capaian 98%, hal ini disebabkan belum terlaksananya tata kelola kearsipan yang baik dan benar. Dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai akan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja lainnya. Selain itu penambahan staf arsip membantu kelancaran dalam pengelolaan berkas kearsipan, penambahan Petugas Keamanan juga mempengaruhi kondusifnya keamanan kantor.

c. Kendala

Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, serta Layanan Perkantoran tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain dibutuhkan juga strategi maupun upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini. Adapun kendala dan upaya yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Dimana saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Keterbatasan sarana prasarana pendukung pegawai dalam rangka pelaksanaan Fungsi dan Manajemen Perkantoran.

3. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

4. Rendahnya Pemahaman Aparatur Negara dan masyarakat terhadap Kelembagaan Komnas HAM.

d. Upaya

Dalam menghadapi berbagai hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian kinerja yang telah disepakati, maka Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melaksanakan beberapa upaya dan terobosan untuk pemenuhan target tersebut, Adapun alternatif solusi yang dilakukan antara lain:

1) Merekomendasikan agar dilakukan upaya peningkatan SDM melalui Bimtek Diklat dan Pelatihan yang berorientasi pada pegawaidiperwakilangunamendukungpelaksanaan program/kegiatan.

2) Berkoordinasi dalam penyediaan anggaran bagi pengadaan sarana prasarana pendukung kerja pegawai dalam rangka pemenuhan kinerja pelaksana Fungsi dan Layanan Perkantoran.

3) Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan peningkatan kapasitas SDM melalui beberapa kegiatan baik internal maupun eksternal.

4) Pemanfaatan teknologi dan Informasi untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor.

5) Meningkatkan kerjasama dengan jejaring kelembagaan dalam rangka memberikan ide dan masukan serta motivasi untuk mempromosikan kerja kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Gambar 9 Pertemuan koordinasi Lintas Sektor

c.5 Capaian Kinerja – Kinerja Lainnya

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Komnas HAM RI, maupun Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian/lembaga yang ada di Maluku. Diantaranya:

1. Kerjasama Antar Lembaga guna mendukung pencapaian kinerja kelembagaan meliputi:

1) Koordinasi bersama LBH Universitas Pattimura terkait Pembukaan Acara FGD Dialog Terbatas “Kelompok Rentan dan Pemilu Inklusif".

2) Pertemuan bersama Yayasan Walang Perempuan terkait “Evaluasi Pelaksanaan Hari HAM 2023".

3) Koordinasi terkait Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 bersama BPS Provinsi Maluku di Ambon.

4) Diskusi bersama YPPM terkait Program Democratic Resilience (Memperjuangkan Ruang Sipil Untuk Ketahanan Demokrasi) Di Kota Ambon Dan Kota Masohi Periode 2023-2024.

5) Kerjasama dengan Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku dalam Kegiatan Festival Bagandeng.

6) Koordinasi Penguatan Jejaring Komnas HAM, bersama Lembaga Masyarakat Sipil pada Kantor Sekretariat Komnas HAM Maluku.

7) Koordinasi bersama Kepala Dinas BPN Provinsi Maluku terkait proses percepatan penerbitan Sertifikat tanah yang diajukan oleh Dinas Nakertrans Maluku ke BPN Kota Ambon.

8) Melakukan Koordinasi Bersama Pj. Wali Kota Ambon terkait implementasi pasca disahkan Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Kota Ambon Ramah HAM.

9) Kerjasama antar Lembaga Jejaring dalam Kegiatan Sinergitas terkait Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Anak dalam rangka Peringatan Hari Anak 2024 bersama Yayasan Pelangi Maluku

10) Pertemuan Koordinasi bersama UPT BKN Ambon dalam rangka Pelaksanaan Seleksi CPNS TA 2024 dan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

11) Melakukan Pengawasan Pelaksanaan SKD CPNS pada tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di UPT BKN Ambon.

12) Narasumber dalam acara Sosialisasi Perda Kota Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kota Ambon Ramah HAM diselenggarakan oleh LBH dan HAM Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

13) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Mekanisme Penyelesaian Sertifikat Hibah BMN/BMD Berupa Tanah dan Bangunan bersama BPN Kota Ambon, Nakertrans Provinsi Maluku, BPKAD Maluku.

14) Pertemuan koordinasi antar 24 Lembaga dalam rangka Kolaborasi 16 HAKTP dan Hari HAM Sedunia 2024.

Gambar 10: Pertemuan koordinasi Bersama 24 Lembaga dalam rangka Kolaborasi 16 HAKTP dan Hari HAM Sedunia 2024

2. Untuk meminimalisir kendala kapasitas Sumber Daya Manusia di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku maka telah dilaksanakan Penguatan Kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan antar kelembagaan, diantaranya:

1) FGD Daerah Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 Bidang Kesetaraan Gender yang diselenggarakan oleh Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN dan BAPPENAS RI.

2) Diseminasi "Kesetaraan Gender, Maskulinitas, Pembangunan perdamaian dan agenda WPS di Maluku” di dilaksanakan bersama Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas Pattimura.

3) Mengikuti Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang diselenggarakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku.

4) Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan Staf yang bekerjasama dengan Unit Pengelola Kearsipan Komnas HAM RI.

5) Bimbingan Teknis Penyusunan Moneva dan RKA kerjasama dengan PIC Moneva dan RKA Biro Perencanaan dan Evaluasi Internal Komnas HAM RI.

6) Pertemuan Koordinasi Dengan Perhimpunan Pengacara (PERADI) untuk Memperkuat Informasi, Rujukan, Saran dan Representasi Hukum Terkait HIV/HIV-TB Termasuk yang Mengembangkan dan Mendukung Jaringan Bantuan Hukum Tanpa Berbayar dan Menanggung Biaya Tambahan BL 160", yang diselenggarakan YPKAD.

Gambar 11 Meeting of Service Network Development (Pertemuan Pengembangan Jaringan Layanan) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 Jumlah anggaran berdasarkan DIPA Komnas HAM RI dengan DIPA Nomor; SP DIPA-074.01.1.650236/2024, Tanggal DIPA 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 508.836.000,- (lima ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang kemudian terblokir sebesar Rp. 18.083.000,- (delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah), sehingga total anggaran tersisa sebesar Rp. 490.753.000,- (empat ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum di bawah ini :

NO.JENIS PROGRAMJENIS KEGIATANPAGU (RP.)
1.Program Dukungan ManajemenDukungan Manajemen Administrasi Operasional dan Pemeliharaan KantorRp. 250.000.000,-
2.Program Pemajuan dan Penegakan HAMPemeliharaan Kantor 1. Penyuluhan HAMRp. 42.916.000,-
2. Penegakan HAM 2.1. Pelayanan Aduan. 2.2. Pemantauan HAM 2.3. MediasiRp. 197.837.000,-

Tabel 20 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan

Jenis program dan kegiatan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Program Pemajuan dan Penegakan HAM yang meliputi kegiatan Penyuluhan HAM sebesar Rp. 42.916.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan Penegakan HAM dengan kegiatan Layanan Aduan, Pemantauan HAM dan Mediasi sebesar Rp. 197.837.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Untuk mengetahui keberhasilan penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana, perlu dilakukan Analisa data terkait efektifitas anggaran belanja. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif;

Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif;

Jika hasil pencapaian antara 80%c-c90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif;

Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif;

Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan dikatakan efektif.

NOSASARAN PROGRAM/ KEGIATANKINERJAANGGARANKRITERIA
Indikator KinerjaTargetRealisasi%Pagu (Rp)Realisasi (Rp)%
(1)(2)(3) Persentas(4) 60 persen(5) 297(6) 297%(7) Rp(8) Rp(9) 99,97%Efektif
1Meningkatny a Pemahaman HAM Masyarakat dan Aparatur NegaraPersentas e tingkat pemaham an HAM masyarak at60 persen297 Orang297%Rp 42.916.000Rp 42.901.100
2Meningkatny a Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999) dan UU No. 26/2000Jumlah kasus yang ditangani60 Perkara41 Perkara89,44%Rp 197.837.000Rp 197.708.20099,93%Efektif
3Terwujudnya layanan operasional perkantoranPersentas e layanan operasion al perkantor an1 LayananLayanan99%Rp 250.000.000Rp 249.907.50099,96 %Efektif

Table 21 Realisasi Kinerja Anggaran

c.1. Analisis, Kendala Dan Upaya

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap penyelesaian pelaksanaan urusan keuangan yang tertib adalah sebesar 99,95% atau bisa dikatakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja juga sebesar 99,95%. Pada tahun 2023 realisasi dan capaian lebih kecil dari tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan kebijakan dalam pencapaian nilai kinerja keuangan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai tepat waktu maka akan mempengaruhi kinerja supporting unit dalam mendukung kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

c. Analisa Atas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini telah memenuhi target yang direncanakan, dimana pada target penyerapan anggaran sebesar 98% telah terealisasi sebesar 99,95%. Adapun keberhasilan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat dari perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dimana dengan prosentase anggaran yang terblokir dapat dilaksanakan kegiatan sesuai target yang direncanakan sebagaimana data terlampir.

d. Kendala

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Anggaran tahun 2024:

a) Proses verifikasi atas Laporan GU atau LS yang terlambat berdampak pada kegiatan selanjutnya terhambat;

b) Proses Revisi Anggaran menyebabkan perlunya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

c) Pagu blokir secarah menyeluruh menyebabkan perubahan pada capaian output yang telah disusun dan direncanakan.

d) Kekurangan SDM, sehingga tugas untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, berkas GU dan LS, pembuatan matriks revisi, matriks monev, KAK rencana anggaran program, hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang saja.

e. Upaya

Adapun upaya untuk meminimalisir kendala yang ada maka, dilakukan langkah-langkah antara lain:

a) Menyusun perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan;

b) Memanfaatkan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan program dengan anggaran;

c) Penggunaan anggaran sesuai alokasi kegiatan yang dilaksanakan.

d) Mengefektifkan jumlah staf yang ada untuk membantu pembuatan laporan bersama.

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Komnas HAM RI tahun 2020 -2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tahun 2024 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi layanan Penegakan HAM (Aduan, Pemantauan dan Mediasi), administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

B. Langkah – Langkah Kedepan

Untuk mengatasi kendala-kendala di masa depan dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku maka diperlukan langkah – langkah diantaranya:

1. Penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang dibutuhkan baik CPNS dan P3K.

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Fungsi dan Layanan Perkantoran.

3. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan skill dibidang penanganan perkara berbasis teknologi.

4. Pelatihan teknis bagi seluruh aparatur Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas kerja.

5. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan dan penanganan kasus dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku ini disusun untuk dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anselmus Sowa Bolen

: Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

: Henry Silka Innah Nama

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, Dgsember 2023 Pihak Pertama,

Anselmus Sowa Bolen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU1. Jumlah kasus yang ditangani60 Perkara
3.No.26/2000) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit MandiriAnggaran
1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi MalukuRp 561.383.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023

Pimpinan Unit Kerja,

AnselmusSowa Bolen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anselmus Sowa Bolen

Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,

Anselmus Sowa Bolen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU (PERUBAHAN)

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen
2.Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani60 Perkara
3.No.26/2000) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran100 Persen
Unit MandiriAnggaran
1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi MalukuRp 508.836.000,- *Blokir Perjadin Rp 18.083.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, 27 Dsember 2024 Pimpinan/Unit Kerja,

Anselmus Sowa Bolen