LKjIP
LAPORAN KINERJA INTANSIPEMERINTAH
Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2024
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PAPUA JLSa Dk VBaw TeipFax (0867) 521592, ewal: komsashanpaputgyohoo.o.id, Jayapura - Papua anas Pengafan Setap Harl Kara ( Senin - Juma)
DAFTAR ISI
Daftar Isi . ii Pengantar iii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Dasar Hukum 1 C. Tugas dan Wewenang. 2 D. Struktur Organisasi.. 2 E. Tantangan Strategis 5 F. Sistematika Laporan . 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA 6 A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.... 7 B. Indikator Kinerja Utama.... 9 C. Perjanjian Kinerja .. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12 A. Capaian Kinerja Organisasi 12 B. Realisasi Anggaran 46 Bab IV PENUTUP 47 Lampiran .. 48
KATA PENGANTAR
Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua tahun 2024 dapat tersusun dan diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lebih dikenal dengan SAKIP. Data yang disajikan dalam LKjlP dapat tersedia melalui informasi yang terangkum dalam perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, serta pengelolaan data kinerja yang merupakan tahapan sebelum terbentuknya pelaporan kinerja. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua yang sesuai dalam penggunaan anggaran Tahun 2024. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua.
Selanjutnya diharapkan LKjIP Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua dapat memberikan data informasi yang akuntabel untuk dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal dalam menyusun kebijakan strategi guna peningkatan kinerja lembaga. Namun demikian Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua menyadari ketidaksempurnaan dari laporan ini, untuk itu kritik dan masukan yang membangun atas penyampaian LKjlP ini menjadi salah satu catatan penting untuk perbaikan pada Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua yang berkelanjutan.
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.
Papua , 01 Januari 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
ONAL HAKKEPALA KOMISINA REPUBI Frits B. Ramandey
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ini pula ditetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 76 Ayat (4) menyebutkan bahwa perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan amanat UU ini dan sejalan dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 45 Ayat (2), Maka di bentuklah Komnas HAM RI Perwakilan Papua, didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor : 20/ Komnas HAM/VIl/2003 Tentang pendirian Perwakilan Komnas HAM di Papua. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi HAM di Papua dan menindaklajuti Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 180/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang usulan pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua. Dalam konteks ini, keberadaan Komnas HAM Perwakilan Papua diharapkan dapat memberikan dampak bagi upaya pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Tanah Papua. Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa hibah Provinsi Papua.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM RI Perwakilan Papua merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM RI Perwakilana Papua kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024; dan
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; danPeraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;
13. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
C. TUGAS DAN WEWENANG
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:
1. Pelayanan dukungan teknis operasional;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan,kerumah tanggaan dan urusan umum lainnya;
3. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
4. Pelaksanaan fungsi Pemantauan dan Pramediasi, serta Desimenasi HAM Di Papua;
5. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di daerah;
6. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Keputusan Sekjen Komnas HAM RI tentang pembentukan Sekretariat HAM di enam perwakilan, menganut struktur yang terdiri dari satu Kepala Sekretariat eselon IVb "Frits B Ramandey", Kasubag Umum eselon Illd "Livand Breemer", Ketua Tim Kerja Penegakan dan Pemajuan eselon Illd "Melchior Weruin", yang di angkat dengan surat Sekjen Komnas HAM RI. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua dilengkapi dengan Bidang/ Bagian Umum dan Bidang/ Bagian Penegakan dan Pemajuan. Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing Bidang/ Bagian .
1. Bidang/ Bagian Umum
Biro Umum Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan di lingkungan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, terdiri dari:
a. Bagian Pengadministrasian Umum
b. Bagian Rumah Tangga
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Tata Usaha
2. Bidang/Bagian Penegakan dan Pemajuan
a. Bidang/Bagian Penegakan HAM Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang/Bagian Pemajuan Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
LIK INDONESIA
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B. Ramandey, S.Sos, MH Kepala Tim Kepala Tim Umum Penegakan & Pemajuan Livand Breemer Melchior Suban Weruin Anggota Tim Umum Anggota Tim Ombilin J Pakpahan Penegakan & Pemajuan Yorgen Numberi Yohana Tukayo Naomi Nasadit Christine M Mansawan Nova Agnes Nere M Ridwan Herdika Cherly Lenny Sagas Nareki Kogoya Ronald Kabes Markus Sikowai Ricky AA Wosiri Lidia Makabori
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua
3. Komposisi Pegawai
Pada tahun 2024 Sekretariat Komnas HAM mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak 17 orang yang terdiri dari 9 PNS , 4 PPPK dan 4 PPNPN.
Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat Komnas HAM Di Provinsi Papua
| No | JUMLAH | KETERANGAN | |
| Negara | 1 Orang | ||
| 5. | 2 | ||
| 6. |
| 7. Analis Kebijakan Ahli | Analis Kebijakan Ahli Pertama | 1 Orang | PPPK* |
| 8. | Penyusun Laporan Keuangan | 1 Orang | PNS |
| 9. | Pengadministrasi Umum | 1 Orang | PKWT |
| 10. | Pengolah Data | 1 Orang | PNS |
| 11. | Pramubakti | 1 Orang | PKWT |
| 12. | Pengemudi | 1 Orang | PKWT |
| 13 | Security | 1 Orang | PKWT |
| Total Pegawai | 16 Orang |
Ket :
E. Tantangan Strategis
*: sejak Maret 2024 beralih status dari PKWT menjadi PPPK
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki mandat dalam kaitannya upaya melaksanakan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024 antara lain: Pelanggaran HAM yang Berat, Permasalahan HAM di Papua, Konflik Agraria, Kelompok Marginal, Perlindungan Pembela HAM, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Bisnis dan HAM, Antisipasi Pemilu 2024, dan Pemantauan RANHAM 2022-2024.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki peran untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024, yaitu:
1. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia);
2. Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat; dan
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
G. Sistematika Penyajian Laporan
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua tahun 2024, dapat menjadi media dalam upaya meninjau kembali segala capaian yang sudah dan akan dilaksanakan. LKjlP ini disusun untuk sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungiawaban kepada Publik secara luas, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39 / 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang ditampilkan dalam laporan ini terdiri atas :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tugas dan Wewenang
D. Struktur Organisasi E. Tantangan Strategis F. Sistematika Penyajian Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis B. Indikator Kinerja Utama
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PAPUA
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun. Dalam Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan visi Komnas HAM yaitu:
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya.
Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yang dilakukan negara (state actor) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor).
Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (non-state actor).
3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan
UBLIK INDONESIA hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.
Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.
Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI.
Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM
Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.
Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsipprinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.
Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai maka ditetapkan tujuan dan Sasaran strategis Komnas HAM sebagai berikut:
1. Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara
2. Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di Masyarakat
3. Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
4. Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Komnas HAM_menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
2. Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (UU No. 39 /1999 dan UU No.26/2000
3. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)
4. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
5. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja. Indikator kinerja disusun untuk menjamin proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah Pasal (3) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Berdasarkan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/44/M.AA.05/2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Komnas HAM perlu melakukan perbaikan terhadap formulasi ukuran yang belum sesuai pada dokumen rencana strategis atau dokumen lainnya yang dimiliki sehingga sasaran kinerja dapat terukur dengan lebih baik.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 2023 Komnas HAM menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 18 tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 009A/Komnas HAM/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
| No. Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | ||
| 1. | Strategis Meningkat Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No | Utama Jumlah Kasus yang ditangani | Laporan hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti | Formulasi Target atau realisasi jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti -x100% |
| 2. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase tingkat kesadaran ham masyarakat | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi tingkat kesadaran HAM masyarakat. | Capaian = Realisasi x 100 % Target Target atau realisasi jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran ham --x100 % Jumlah orang target |
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra 2020-2024 Sekretariat Komnas HAM Perwakilan menuangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan tujuan dari sasaran strategis Komnas HAM di tahun 2023. Perjanjian kinerja dilakukan antara pimpinan unit kerja/ Kepala Sekretariat Provinsi Papua dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
KINDONESIA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua pada tahun 2024, telah melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024. Adapun wujud kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Tahun 2024
| No. | Sasaran/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase Tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 Persen |
| 2. | Meningkat Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No 39/1999 dan UU No. 26/2000 | 1. Jumlah Kasus yang ditangani | 13 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Sekretarian Komnas HAM di Prov Papua | 505.336.000 |
KINDONESIA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan kinerja instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Pengukuran capaian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun untuk pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas Ham di Provinsi Papua.
Pada tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :
Tabel 3.1 : Sasaran Program/Kegiatan
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Di Papua Tahun 2024
| NO | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | % Capaian Kinerja |
| 1 | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat dan Aparatur Negara | Presentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 180 Orang | 172 Orang | 95,55% |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Jumlah kasus yang di tangani | 9 Perkara | 13 Perkara | 144% |
| 3 | dan UU No.26/2000) Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Presentase layanan operasional perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| No. | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2023 | Capaian % 112% | Tahun 2024 | Capaian % | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||||
| 1 | Presentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | Orang | 100 | 112 | 112% | 180 | 172 | 95,55% |
| 2 | Jumlah kasus yang di tangani | Perkara | 6 | 12 | 200% | 9 | 13 | 144% |
| 3 | Presentase layanan operasional perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
1. Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi pemajuan hak asasi manusia dengan melaksanakan kegiatan diseminasi HAM agar dapat menyebarluaskan wawasan tentang Hak Asasi manusia kepada masyarakat, aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum, koorporasi, serta organisasi masyarakat sipil di Papua. Indicator yang digunakan adalah berapa orang yang mendapatkan pemahaman tentang hak asasi manusia sepanjang tahun 2024. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Pemajuan HAM Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Tahun 2024
| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian 2024 |
| Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman Masyarakat | 60 % | 172 | 95,55 % |
IDONESIA
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 pada sasaran program ini adalah
1. Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Pembela HAM Bagi Para Pekerja HAM di Kabupaten Biak Numfor,
Pada tanggal 26 Maret 2024 Bertempat di kantor dewan adat biak , Dalam kegiatan diseminasi ini, Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Frits B. Ramandey tampil sebagai narasumber utama yang pada pokoknya menyampaikan materi mengenai SNP Pembela HAM yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Pembela HAM, Kedudukan Komnas HAM, Maksud dan Tujuan SNP Pembela HAM, Kerangka Hukum Pembela HAM, Hak-Hak Pembela HAM, Pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM, Kewajiban Negara dan Tanggung Jawab Aktor Non Negara terhadap Pembela HAM dan Kewenangan Komnas HAM.
Kegiatan ini dihadiri sebanyak 41 Peserta melibatkan pihak-pihak antara lain Dewan Adat Biak, PETAPA, Peradilan Adat, dan juga Solidaritas Perempuan Papua (SPP).
Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Pembela HAM Bagi Para Pekerja HAM di Kabupaten Biak Numfor
Para peserta terlihat antusias mengikutikegiatanini. Beberapa diantaranya,mengusulkan agar Komnas HAM, selain melakukan sosialisasi/ diseminasi juga mengadakan pelatihan dan penguatan bagi masyarakat adat dalam melakukan kerja-kerja pembelaan HAM di wilayahnya sehingga termotivasi untuk terus melakukan perjuangan dalam upaya mempertahankan hak-hak adat atas tanah, lingkungan yang sehat, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, pemerintahan yang transparan responsive serta anti korupsi.
2. Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Pembela HAM Bagi Para Pekerja HAM di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
Pada tanggal 26 April 2024 Bertempat di Gedung YPMD Kota Jayapura, Narasumber Bapak Frits B Ramandey (Kepala Sekretariat Perwakilan Papua) Kegiatan ini dihadiri sebanyak 22 Peserta melibatkan pihak-pihak antara lain LSM/NGO, Komunitas dan Organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan.
Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Pembela HAM Bagi Para Pekerja HAM di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
Tujuan Komnas HAM Perwakilan Papua melaksanakan Diseminasi SNP Pembela HAM bagi pekerja HAM di Kota Jayapura adalah dalam rangka menyebarluaskan informasi, pengetahuan dan wawasan HAM mengenai SNP tentang Pembela HAM; memperkuat kapasitas Pekerja/Pembela HAM dan Masyarakat Sipil; mendorong implementasi SNP HAM tentang Pembela HAM dan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para Pekerja/Pembela HAM. Diseminasi SNP Pembela HAM tersebut tidak terbatas pada penyebarluasan informasi dan pengetahuan semata tetapi juga berupaya mendorong agar SNP Pembela HAM tersebut dapat diakses, dipahami dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pekerja HAM di Kota Jayapura sebagai panduan dalam melakukan aktivitas pembelaan HAM. Harapannya dengan proses ini, semakin memperkuat peran Pekerja/Pembela HAM dalam melakukan advokasi dan pembelaan terhadap isu-isu HAM di Kota Jayapura.
3. Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi bagi mahasiswa HI Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2024 dilakukan Diseminasi SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta dilanjutkan dengan Diskusi (FGD) Menangkal Radikalisme di Era Global bertempat di Gedung (Aula) P3W Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura. Kegiatan dihadiri sebanyak 37 peserta yang melibatkan : Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional(HI) Universitas Mahasiswa Perwakilan BEM Uncen, mahasiswa dari BEM beberapa Kampus di Kota Jayapura diantaranya USTJ dan UT. Turut hadir juga staf Komnas HAM Perwakilan Papua serta media lokal Jubi dan Cenderawasih Pos.
Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi bagi mahasiswa HI Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura
Mahasiswa yang hadir sangat antusias merespon materi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Mahasiswa meminta Komnas HAM melakukan sosialisasi maupun diseminasi HAM yang melibatkan mahasiswa dalam lingkup yang lebih besar. Kegiatan akan diinisiasi oleh BEM FKIP Uncen.
4. Kegiatan Diseminasi SNP HAM tentang Hak atas Tanah dan SDA serta FGD Efektivitas Perdasus No.23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Provinsi Papua bagi lembaga negara dan pemerintah daerah serta masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat dilaksanakan pada 18 September 2024 di Hotel Horison Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Dalam kegiatan ini Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, tampil sebagai narasumber utama menyampaikan
pokok-pokok materi terkait SNP HAM tentang Hak atas Tanah dan SDA. Selain itu, mendiskusikan terkait draft SNP Hak Masyarakat Adat. Narasumber lainnya pada kegiatan ini ialah Anum Siregar, Direktur ALDP, dengan materi "Efektivitas Perdasus No.23 Tahun 2008", Yusak Reba Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dengan materi "Catatan Hukum atas Penerapan Perdasus No. 23 Tahun 2008", dan Laurens Sibri, Kepala Suku Sibri, dengan materi "Putusan Kasasi terkait Sengketa Kepemilikan Hak Ulayat atas Tanah yang digunakan untuk Pembangunan jalan Ring Road dan Jembatan Yotefa"
Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 38 peserta yang melibatkan unsur masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan masyarakat adat di antaranya adalah YPMD Irja, Kepala Suku Enggros, Kepala Suku Sibri, SKPKC Fransiskan Papua, Elsham Papua, Kepala Suku Ohee Sentani, AMAN Jayapura, WALHI Papua, Dewan Adat Papua, ALDP, JERAT Papua, Kepala LMA Port Numbay, KPCK GKI Di Tanah Papua, Pt PMMA Papua, LBH Peace and Justice, Ondoafi Kayu Batu, dan DAS Namblong.
Kegiatan Diseminasi SNP HAM tentang Hak atas Tanah dan SDA serta FGD Efektivitas Perdasus No.23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Papua
Selain itu, turut hadir perwakilan dari pemerintah dan akademisi di antaranya Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Ketua PN Jayapura, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua, Walikota Jayapura, Ketua BPN Kota Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Kepala BPN Kab. Jayapura, dan Kepala BPN Kota Jayapura. Seluruh staf di Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengikuti kegiatan tersebut, yang masingmasing berperan sebagai panitia guna menyukseskan berjalannya kegiatan.
5. Kegiatan Diseminasi SNP No.6 tentang Pembela HAM dan Diskusi bertajuk "Teror terhadap Media Jubi Menjelang Pilkada Serentak di Provinsi Papua: Siapa dan Mengapa?." ditujukan bagi jurnalis, organisasi jurnalis, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu yang dilaksanakan pada 21 November 2024 bertempat di Kantor Media Jubi, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Dalam kegiatan ini Ketua Tim Pemantauan dan Penyuluhan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua tampil sebagai narasumber utama menyampaikan pokok-pokok materi terkait SNP HAM No.6 tentang Pembela HAM.
Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi bertajuk "Teror terhadap Media Jubi Menjelang Pilkada Serentak di Provinsi Papua: Siapa dan Mengapa?". Dalam diskusi ini, hadir tiga orang narasumber sebagai pemantik diskusi, yaitu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Frits B. Ramandey dengan materi "Perlindungan Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Kapolresta Jayapura Kombes Pol Victor Mackbon dengan materi "Penegakan Hukum terhadap Gangguan Kebebasan Pers (Teror Terhadap Jurnalis di Kota Jayapura) dan Pembatasan Kebebasan Pers", dan Ketua AJI Kota Jayapura Lucky Ireeuw dengan materi "Menjadi Jurnalis yang Bertanggung Jawab".
Kegiatan ini dihadiri sebanyak 34 peserta melibatkan para jurnalis, organisasi jurnalis, dan lembaga swadaya masyarakat antara lain Media Antara, LBH Papua, ALDP, PBHPTP, AJI Kota Jayapura, Media Jubi, Media JubiTv, Organisasi AWP, PFI, dan LSM Gempur. Selain itu, turut hadir perwakilan dari pemerintah dan aparat kepolisian yaitu Polresta Jayapura, Polsek Heram, dan Ombudsman RI Perwakilan Papua.
DISEMINASI&DISKUSI KEBEBASAN PERS DAN PILKADA KOMNAS
Kegiatan Diseminasi SNP No.6 tentang Pembela HAM dan Diskusi bertajuk "Teror terhadap Media Jubi Menjelang Pilkada Serentak di Provinsi Papua: Siapa dan Mengapa?
Selain kegiatan penyuluhan yang bersumber dari anggaran Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua juga diundang sebagai pemateri/narasumber diberbagai kegiatan diseminasi HAM yang diselenggarakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah/Polri, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang beberapa diantaranya:
1. Pada tanggal Juni 2024, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua yang di wakili oleh Kepala Tim Penegakan & Pemajuan di undang menjadi pemateri pada kegiatan "Diseminasi HAM bagi Brimob Den A" di Gedung Brimob kotaraja
Dalam Kegiatan ini, Kepala Tim Penegakan & Pemajuan Bapak Melchior Weruin menyampaikan materi tentang mandate komnas HAM dalam memberikan pemahaman kepada public akan pentingnya tanggung jawab pemerintah untuk mendorong pemajuan dan promosi HAM, serta peran-peran komnas HAM sebagai Lembaga HAM nasional, anggota Brimob di harapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang prinsip dan tanggung jawab HAM.
2. Pada bulan Agustus 2024 Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua yang di wakili oleh Kepala Tim Penegakan & Pemajuan menjadi penanggap pada kegiatan Diskusi Buku : Papua antara Berkat dan Kutuk Analisis Kronik HAM 2023. Catatan dalam perspektif HAM kegiatan ini di selenggarakan oleh SKPKC Fransiskan Papua. Menghadiri undangan dan menyampaikan bahwa dokumentasi tentang berbagai peristiwa kekerasan di Papua perlu dilakukan agar proses advokasi bisa dilakukan secara terukur tentang berbagai peristiwa yang sudah terjadi dan menentukan arah advokasi Masyarakat sipil papua Bersama NGO serta Lembaga - lembaga keagamaan kedepan. Papua tanah damai dalam prinsip HAM adalah Bagai mana semua pihak berparftisipasi mendorong pemajuan, promosi dan penegakan HAM. Buku yang di terbitkan oleh SKPKC di maknai sebagai suatu dokumentasi berbagai peristiwa kekerasan di Papua agar Masyarakat Papua memahami seperti apa kasus yang telah terjadi dana proses hukumnya sudah sampai di mana penyelesaianya, dalam prinsip HAM penegakan hukum adalah bagian dari penegakan HAM.
3. Pada tanggal 21 Maret 2024 Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua di undang menjadi peserta pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan thema : “ Bagaimana Mewujudkan Keadilan Bagi Korban dan Mencegah Impunitas Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua“ kegiatan ini di selenggarakan Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP)
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperkaya konsep KKR versi Papua untuk mencegah impunitas dan keadilan bagi korban. Staf Komnas HAM Johana Tukayu, hadir mewakili komnas HAM menyanpaikan bahwa komnas HAM Papua menyambut baik proses advokasi dalam rangka mendorong Keputusan presiden tentang pendirian KKR untuk menyelesaian berbagai kasus HAM masala lalu di tanah Papua.
4. Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Provinsi Papua tetap aman dan Kondusif, Maka Bidang Humas Polda Papua mengundang Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua menjadi narasumber pada dialog interaktif Polisi di LPP-TVRI Papua dengan topik : Sosialisasi Penerimaan 10.o00 Bintara Polri. Kegiatan di laksankan Pada tanggal 27 Maret 2024 bertempat di Stasiun LPP-TVRI Papua. Polri memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua untuk di terima menjadi anggota polri adalah suatu bentik Tindakan afirmatif sebagai mana yang tertuang dalam semangat undang-undang otonomi khusus Papua, karena itu komnas HAM berkepentingan untuk terlibat sebagai pengawas eksternal terhadap proses seleksi
BLIK INDONESIA anggota polri di Polda Papua. Konsep afirmatif haruslah di lihat sebagai suatu kebijakan diskriminasi positif yang di berikan oleh negara kepada orang Papua melalui instansi kepolisian, kedepan dengan penerimaan anak-anak papua menjadi polis bisa di jadikan rool model pendekatan penyelsaian konflik di tanah Papua.
5. Pada tanggal 29 Mei 2024 Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua di undang menjadi peserta pada kegiatan diskusi dengan thema : " Update Situasi HAM di Papua- Mencari Jalan Keluar" kegiatan ini di selenggarakan Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) . memberikan perhatian terhadap berbgaoia kasuskasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2024 adalah suatu tanggung jawab moiral social yang di lakukan oleh Lembaga ALDP, untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah kekerasan di papua, adalah bagaimana satuan-satuan tugas TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua haruslah memahami social kultural orang papua sehingga tidak salah dalam melakukan Tindakan dalam merespon berbagai aksi-aksi Masyarakat Papua, jaklan keluar untuk menyelsaikan konflik di Papua Komnas HAM RI perwakilan Papua menawarkan konsep Dialog kemanusia yang kosntituenya lebih sedikit dan mereka sebagai actor utama konflik selama ini, dialog tidak membunu tetapi dialog menawrkan jalan damai bagi masa depan Papua Bersama Indonesia yang bermarthabat.
Tujuan dari kegiatan ini yaitu adanya pemahaman Bersama mengenai permasalahan HAM pada quartal pertama tahun 2024 dan mekanisme penyelesaian yang akan digunakan sebagai referensi dalam Menyusun strategi advokasi bagi Masyarakat sipil.
6. Pada tanggal 7-9 Agustus 2024 . Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua di undang menjadi Pemateri pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan 2024 yang di selenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua kegiatan ini di laksanakan di Suni Hotel Abepura.
Tujuan yg di sampaikan dalam kegiatan adalah penguatan kapasitas anggota Bawaslu Provinsi Papua, dan memberikan pemetaan wilayah -wilayah konflik serta karakteristoik potensi konflik yang harus di antisipasi sebelum pelaksanaan pemilukada serentak di tanah Papua. Bawaslu Papua Bersama sentra penegak hukum menjadi pihak paling penting dalam menekan potensi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon ataupuntim sukses, penegakan hukum harus di ambil oleh gakumdu sehingga memberikan efek jerah, pelibatan kelompok sipil bersenjata perlu di antisiupasi pada sebelum , hari pelaksanaan bahkan sesudah pelaksaan pilkada di tanah Papua.
Kendala
Adapun dari beberapa kegiatan Penyuluhan/Diseminasi HAM ini terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Terbatasnya SDM penyuluh HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, mengingat perannya sangat penting untuk memberikan penyuluhan HAM kepada masyarakat.
2. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan diseminasi HAM hanya dilaksanakan di wilayah Jayapura atau Kabupaten terdekat dan di dalam Kota Jayapura . padahal sangat perlu/ penting melaksanakan kegiatan diseminasi HAM di Kabupaten yang terjadi perkara pelanggaran HAM berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat.
UBLIK INDONESIA
3. Tingkat kemahalan di wilayah papua sehingga kegiatan penyuluhan masih di pusatkan di Jayapura serta kabupaten biak yang mudah di jangkau , untuk memunuhi target capaian sesuai perencanaa anggaran komnas ham RI
> Upaya
Untuk menghadapi beberapa kendala tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Memaksimal SDM dan sarana prasana yang tersedia di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
2. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan melaksanakan kegiatan diseminasi/penyuluham HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.
> Keberhasilan
Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
a. Adanya Kerjasama dengan beberapa Kampus , sehingga kegiatan diseminasi HAM dapat terlaksana, dalam hal ini mahasiswa sebagai penerima manfaat.
b. Adanya Kerjasama dengan Masyarakat Adat, Tokoh agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Pemerintah Kampung sehingga kegiatan diseminasi HAM dapat terlaksana di Beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.
c. Efektif penggunaan sumber daya, melaksanakan kegiatan Diseminasi HAM di dalam kota sehingga lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran dan kegiatan bisa terlaksanakan.
d. Tersusunnya program penyebarluasan wawasan HAM diantaranya bagi Aparatur Negara, Kooperasi, Akademisi, Pelajar/Mahasiswa dan NGO/ Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39 1999 dan UU No.26/ 2000)
Pada sasaran strategis ini, merupakan fungsi Penegakan hak asasi manusia dalam rangka penanganan kasus yang diadukan oleh masyarakat korban di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua melalui mekanisme Pemantauan ke lapangan dan Pra Mediasi. Untuk capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM
Indikator kinerjanya adalah jumlah kasus yang ditangani. Target penanganan kasus dalam tahun 2024 adalah 13 perkara. Pada tahun 2024 terdapat 50 berkas laporan pengaduan, dari total laporan tersebut sebagian besarnya diselesaikan atau ditangani melalui cara atau mekanisme pemantauan dan penyelidikan dan pra mediasi. Dari target 13 perkara tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal penanganan kasus di bidang pemantauan sudah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Dari 9 perkara pemantauan dalam Perjanjian Kinerja, saat ini sudah dilakukan dan sudah terpenuhi.
Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan target kinerja dibidang Penegakan HAM (jumlah penanganan perkara).
| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39 /1999 dan UU No.26 / 2000) | Jumlah kasus yang ditangani | 9 Perkara | 13 Perkara | 144% |
Melihat tabel diatas, perkara yang dimasukan ke dalam capaian kinerja adalah yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan pramediasi. Pada tahun 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua melaksanakan 13 kegiatan penanganan pengaduan melalui mekanisme pemantauan HAM dan pra mediasi, menghasilkan target 13 perkara yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan pra mediasi. Namun dalam hal penanganan perkara selain melalui mekanisme pemantauan dan pramediasi, Sebagian besar perkara ditangani melalui mekanisme persuratan yang ditujukan kepada para pihak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan dan pra mediasi sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemantauan Lapangan untuk "Monitoring dan Tindak Lanjut Kesepakatan Pramediasi antara PT. Tandan Sawita Papua dengan sdr. Davids Jaimo dan sdri. Adriana Sorluli di kampung Pitewi distrik arso timur" kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tangga 17-18 Januari 2024 di Kab Keerom.
Menindaklanjuti penanganan kasus dimaksud, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan pada 17 – 18 Januari 2023 di Kabupaten Keerom.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan terimplementasikannya hasil kesepakatan yang telah terutang dalam dokumen kesepakatan pramediasi. Adapun kegiatan monitoring yang telah terlaksana sebagai berikut:
Distrik Arso Timur, Kab. Keerom, 17 Januari 2024, Tim melakukan Koordinasi dan Monitoring Hasil Kesepakatan Pramediasi dengan Sdr. Otto B. Tampubolon (Manager HCCS PT TSP). Doc. Komnas HAM RI Perwakilan Papua
Distrik Arso Timur, Kab. Keerom, 17 Januari 2024, Tim melakukan Pendalaman Informasi dan Koordinasi seeta Monitoring Pramediasi kepada Sdr. Adriana Sorululi (Pengadu). Dokumentasi Komnas HAM RI Perwakilan Papua.
Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, 18 Januari 2024, Tim menerima berkas aduan baru terkait kasus PHK oleh PT TSP kepada karyawannya yang berstatus BHL.. Dokumentasi Komnas HAM RI Perwakilan Papua.
2. Kegiatan Pemantauan “ Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Wamena, Papua Pegunungan ", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Februari 2024 di Kabupaten Jayawijaya.
Berdasarkan keputusan Komnas HAM RI melalui Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
memutuskan bahwa terdapat 4 (empat) isu yang difokuskan dalam rangkaian kegiatan yaitu:
1) Hak Pilih bagi Kelompok Rentan;
2) Peristiwa Diskriminasi, Kekerasan, dan Intimidasi;
3) Hak Kesehatan dan Hak Hidup Petugas Pemilu; dan
4) Netralitas Aparat Negara.
Mengingat adanya situasi khusus serta karakteristik yang berbeda di Kabupaten Jayawijaya, maka tim merumuskan fokus isu turunan dan tambahan sebagai berikut:
1) Pemenuhan Hak Pilih bagi Pengungsi dari Kab. Nduga, dari turunan isu Hak Pilih bagi Kelompok Rentan;
2) Pelaksanaan Pemilu di Daerah Konflik, dari turunan isu Peristiwa Diskriminasi, Kekerasan, dan Intimidasi; dan
3) Pelaksanaan Pemilu dengan Sistem Noken.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA sasn-Wamana Papua
Tim melakukan pemantauan di kantor KPUD Kab. Jayawijaya pada 13 Februari 2024. . Dokumentasi Komnas HAM RI Perwakilan Papua.
Tim memantai proses pemilu dengan sistem noken di Kampung Aikima, Distrik Pisugi pada 14 Februari 2024. Dokumentasi Komnas HAM RI Perwakilan Papua.
3. Kegiatan Pemantauan “ Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Keerom ", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 13-14 Februari 2024 di Kabupaten Keerom.
Komnas HAM RI sebagai lembaga negara melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu pelaksanaan fungsi Komnas HAM RI berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU tersebut adalah pemantauan. Lebih lanjut terkait fungsi pemantauan pada Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komnas HAM RI bertugas dan berwenang melakukan pemantauan yakni pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia di masyarakat. Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Papua melakukan Pemantauan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Keerom untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara dalam mengikuti Pemilu. Kegiatan pemantauan ini merupakan salah bentuk komitmen Komnas HAM RI.
4. Kegiatan Pemantauan “ Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Seputaran Jayapura ", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 13-14 Februari 2024 di Kota Jayapura.
Komnas HAM RI melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu fungsi Komnas HAM RI berdasarkan pasal 89 ayat (3) UU tersebut adalah pemantauan.
Salah satu aspek HAM yang diatur di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan. Pasal 43 Ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
Untuk memastikan pemenuhan dan pelaksanaan hak tersebut di atas, Komnas HAM RI Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan Pengamatan Situasi Pemilu Serentak 2024.
Tim Pengamatan Situasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kota Jayapura memberi perhatian pada dua isu utama yakni: Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Marginal-Rentan dan Potensi Kematian Massal Petugas Pemilu. Selain itu Tim juga memberi perhatian pada kondisi persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kota Jayapura.
Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Papua melakukan Pemantauan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Keerom untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara dalam mengikuti Pemilu. Kegiatan pemantauan ini merupakan salah bentuk komitmen Komnas HAM RI
Bertemu Kasi Penjagaan dan Staf di Rutan Polda Papua
Pertemuan dengan Ketua KPUD Kota Jayapura
KINDONESIA
Pertemuan dengan Bawaslu Kota Jayapura
TPS 901 di Lapas Klas IlA Abepura. Tampak warga binaan sedang antri untuk pencoblosan.
Habel Wanma (52 Tahun) seorang petugas Linmas di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura meninggal dunia pada Kamis, 15 Februari 2024 yang diduga karena kelelahan;
5. Pada 2 April 2024, Tim Pemantauan Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang dipimpin Melchior S Weruin bersama anggota tim melakukan pemantauan lapangan terkait pelaksanaan aksi demo damai yang dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (F-MRPAM).
Berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima surat dari F-MRPAM tertanggal 01 April 2024, perihal Pemberitahuan Aksi. Surat tersebut ditandatangani Ones Suhuniap sebagai penanggung jawab umum. Pada intinya F-MRPAM meminta Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pengawasan dan advokasi dalam kegiatan demo damai tersebut. Menindaklanjuti permintaan tersebut dan untuk memastikan pemenuhan hak menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berekspresi serta mempertimbangkan situasi penyampaian pendapat di muka umum di Papua yang seringkali menimbulkan chaos maka Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan untuk memastikan terpenuhinya hak kebebasan berekspresi warga negara terlaksana sesuai mekanisme yang diatur dalam undangundang.
Tim Pemantau sedang berkoordinasi dengan koordinator aksi
Tim Pemantau sedang berkoordinasi dengan Kabag Ops Polresta Jayapura
6. Kegiatan Pemantauan “Tindak lanjut Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Terina Murib (Pendalaman Keterangan Saksi Kunci Nerice Telenggen di Kabupaten Jayapura) ", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024 di Kabupaten Jayapura.
Tim Komnas HAM RI dipimpin Ketua Tim Pemantauan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Melchior S. Weruin bersama Christine Mansawan dan Muhamad Ridwan Herdika melakukan pendalaman informasi dan keterangan terhadap saksi korban, Nerice Telenggen, terkait peristiwa dugaan penembakan dan mutilasi warga sipil (Tarina Murib) di Kampung Pamebut, Kabupaten Puncak pada 03 Maret 2023. Tim mendatangi rumah Saksi Korban di Sentani, Kabupaten Jayapura pada Sabtu, 18 Mei 2024.
7. Koordinasi dengan kepala Dinas Keterangakerjaan dan Kapolres kerom untuk menindaklanjutiberbagai pengaduan Tindakan sewenangwenang yang di duga di lakukan PT Tandan Sawita Papua di Kab Keerom pada tanggal 16-17 Mei 2024.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah melaksanakan pemantauan lapangan untuk berkoordinasi sekaligus meminta keterangan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja Kab. Keerom serta Kepala Kepolisian Resor Keerom, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, diantaranya:
1. PT. TSP diduga tidak Membayarkan Hak-Hak Ketenagakerjaan yang dijamin dalam BPJS kepada Pekerjanya yang telah meninggal dunia atas nama Sdr. Magdalena Horota, (Nomor Kasus: 461/PK- HAM/IV/2024);
2. PT. TSP diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Sdr. Yus Fita Wulan Sari melalui surat PHK No. 0023/HCCS-TSP/SK PHK/II/2024, dengan alasan PHK mendesak karena melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Jhon Gombo (Pekerja PT. TSP) sebagaimana laporan polisi nomor LP/B/17/I/2024/ SPKT-
KEEROM. Di sisi lain, Sdr. Yus Fita Wulan Sari juga membuat laporan polisi di Polres Keerom namun diduga tidak ditindaklanjuti, (No. Kasus: 317/PK-HAM/III/2024);
3. PT. TSP diduga tidak Membayarkan Uang Pensiunan secara layak kepada ribuan Pekerja yang berstatus sebagai Buruh Harian Lepas (BHL), (No. Kasus: 109/PK-HAM/II/2024);
4. PT. TSP diduga melakukan PHK sepihak kepada Sdr. Davids Jaimo. Selain itu, isterinya Adriana Sorluli juga diminta mengundurkan diri, (No. Kasus: 1560/PK-HAM/X/2023);
5. PT. TSP diduga mempekerjakan karyawannya dengan status BHL dengan tujuan agar terhindar dari segala kewajibannya, seperti yang diadukan Sdr. Emilianus Rafael Tjabuy, Sdr. Yanus Rerei, dan Sdr. Muchtar Kadir, d.k.k., (No. Kasus: 1065/PK-HAM/VIl/2022).
Koordinasi dan Permintaan Keterangan Kadis Perindustrian, Tenaga a. Kerja, dan Transmigrasi Kab. Keerom
Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua diterima Kadispernakertrans yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Yohanis Bonay, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Chiko Rahangmetan dan Staf Senior Mediasi Hubungan Industrial, L. Goldaris Simanjuntak di Ruang Sekretaris Disnakertrans.
Dalam kesempatan tersebut Tim memperoleh informasi dan keterangan sebagai berikut:
> Terkait kasus PHK yang dialami Sdr. Yus Fita Wulan Sari, Dispernakertrans pernah menerima laporan dan telah menggelar pertemuan antara kedua belah pihak dan mendesak PT. TSP agar mempekerjakan kembali yang bersangkutan. Namun, PT.TSP beralasan bahwa keputusan PHK sudah sesuai arahan Kantor Pusat yang didasarkan pada ketentuan/ peraturan perusahaan;
> Dispernakertrans telah membuat risalah atas proses mediasi kasus tersebut, namun hingga saat ini perwakilan PT. TSP belum menandatangani dokumen risalah tersebut;
> PT. TSP tidak pernah melaporkan adanya kegiatan perekrutan para tenaga kerja kepada Dispernakertrans, termasuk pekerja dengan status WNA;
b. Koordinasi dan Permintaan Keterangan Kapolres Keerom
Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang dipimpin Ketua Tim Pemantauan dan Penyuluhan Melchior S. Weruin bersama M. Ridwan Herdika dan Rendy M. Hallatu meminta keterangan Kapolres Keerom pada 17 Mei 2024 di Mapolres Keerom.
Dalam kesempatan ini, Tim bertemu Kapolres Keerom AKBP Cristian Aer bersama AKP Jeny L.S, Barury dan Nasruddin. Tim memperoleh keterangan dan informasi sebagai berikut:
Polres Keerom menyatakan benar menerima laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. Pada awalnya Sdr. Gombo melaporkan penganiayaan berat karena terluka parah di bagian tangan terkena Pisau Kater. Luka tersebut menyebabkan korban cacat seumur hidup karena urat besar di bagian tangan putus sehingga jari-jari tangan tidak bisa dikepalkan;
> Merespon laporan ini anggota Polres Keerom telah memanggil dan meminta keterangan terduga pelaku (Yus Fita Wulan Sari) dan para saksi lainnya. Selain itu, anggota Polres Keerom juga memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini keluarga korban bersedia kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan tuntutan meminta ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Namun terduga pelaku menolak dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya membela diri;
> Karena kedua belah pihak masih bertahan dengan tuntutan masing-masing maka anggota Polres Keerom memberikan saran kepada terduga pelaku untuk membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan, laporan ini sesungguhnya bertujuan agar proses penyelesaian secara kekeluargaan dan tuntutan ganti rugi bisa disepakati kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kondisi kasus dan kemampuan terduga pelaku;
> Keesokan harinya, Sdr. Yus Fita Wulan Sari membuat laporan polisi. Merespon laporan ini anggota Polres Keerom kembali memfasilitasi kedua belah pihak untuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam proses ini tercapai kesepakatan bahwa kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan terduga pelaku bersedia membayar ganti rugi pengobatan (uang darah) sebesar 50 juta rupiah;
> Sesuai kesepakatan, pembayaran ganti rugi akan dibayarkan pada tanggal 7 Juni 2024. Apabila Sdr. Yus Fita Wulan Sari tidak dapat memenuhi pembayaran sesuai tanggal tersebut, maka kasus ini akan diselesaikan sesuai mekanisme hukum. Polres Keerom siap melakukan upaya penegakan hukum. Kedua laporan tersebut akan dilakukan penyidikan lebih lanjut;
> Kedua belah pihak telah menyampaikan bukti visum kepada Polres Keerom. Berdasarkan VER, Sdr. Yus Fita mengalami luka memar di bagian badan dan Sdr. Gombo mengalami luka berat di bagian tangan hingga menyebabkan cacat seumur hidup;
> Polres Keerom menyatakan bahwa argumentasi Sdr. Yus Fita melakukan pembelaan diri (noodwer) dianggap tidak kuat/lemah, karena yang seharusnya melakukan pembelaan diri adalah ibunya selaku korban yang dianiaya, bukan Sdr. Yus Fita;
Sdr. Yus Fita juga telah membawa Pisau Kater yang diduga telah disiapkan untuk berjaga-jaga. Apabila pembelaan diri, seharusnya dilakukan secara seketika, tetapi Sdr. Yus Fita Wulan Sari sempat membuka tas dan menyiapkan Pisau Kater, sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai upaya pembelaan diri;
A Kronologi peristiwa berawal dari adanya kesalahpahaman antara isteri korban dengan Ibu Yus Fita. Salah satu faktor kesalahpahaman, diduga karena isteri korban cemburu dengan Ibu Yus Fita, karena selalu dekat dengan korban;
Polres Keerom sering menerima laporan polisi dari PT TSP. Namun, > kebanyakan laporan tersebut hanya terkait dugaan tindak pidana antar sesama karyawannya, misalnya berkelahi atau mabuk;
> Mempertimbangkan kerawanan ini, Polres Keerom menempatkan beberapa Pos Polisi di areal PT. TSP;
> Terkait kasus pencabulan, hingga saat ini orang tua dari korban harusnya mengembalikan uangnya ke pelaku, karena awalnya telah diberi 80 juta rupiah untuk pengobatan dan permasalahan dianggap selesai namun justru keluarganya memperpanjang masalah tersebut dengan melapor ke Polda Papua;
Terkait kronologi pelaporan, Polres Keerom telah membuat laporan polisi, namun pihak pelapor tidak ingin tanda tangan karena ingin masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
8. Kegiatan Pemantauan " Kasus Penembakan Yan Waninussy", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juli 2024 di Manokwari.
Merespon peristiwa ini, Komnas HAM telah berkomunikasi langsung dengan korban dan memperoleh informasi awal terkait kronologis peristiwa dan luka yang dialami. Komnas HAM RI juga menyampaikan Keterangan Pers Nomor 37/HM.00/VIl/2024 yang pada intinya menyatakan keprihatinan dan memberikan atensi serta mendorong proses penegakan hukum secara cepat, transparan, adil dan profesional oleh pihak Kepolisian. Selain itu Komnas HAM RI mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi warga sipil yang melakukan advokasi dan berkontribusi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Kondisi yang dialami Yan Christian Warinussy menunjukan bahwa situasi pelindungan Pembela HAM di Tanah Papua belum membaik. Ancaman dan serangan masih terjadi kepada Pembela HAM karena aktivitasnya dalam melakukan kegiatan pembelaan HAM. Pembela HAM masih mengalami berbagai bentuk serangan dan ancaman, seperti serangan fisik, psikis, stigmatisasi, diskriminasi, penggunaan hukum yang sewenang-wenang, bahkan bisa berujung pada pembunuhan.
Mempertimbangkan hal ini, Komnas HAM RI melalui Kantor Perwakilan Papua melakukan pemantauan sesuai mandat Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu menjalankan fungsi pemantauan terkait kasus penembakan terhadap Yan Christian Warinussy. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan utama untuk penyusunan rekomendasi dan kebijakan guna mendorong pihak-pihak terkait dalam upaya penegakan hukum secara adil dan profesional demi penghormatan dan perlindungan terhadap Pembela HAM di Tanah Papua.
Pada Minggu, 21 Juli 2024, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua, yang dipimpin Frits B Ramandey bersama Melchior S Weruin mendatangi rumah korban, Yan Christian Warinussy (YCW) di Manokwari. Komnas HAM menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan secara informal telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua Barat melakukan penegakan hukum secara profesional dan transparan.
BLIK INDONESIA
Yan Christian Warinussy memberikan keterangan di kediamannya, doc. KHP
Pada Minggu, 21 Juli 2024, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua, yang dipimpin Frits B Ramandey bersama Melchior S Weruin bertemu Kapolda Papua Barat, dalam hal ini diwakili Dirkrimum, Polda Papua Barat, Kombes Novia Jaya dan Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Raja Putra Napitupulu serta sejumlah perwira lainnya di Mansinam Beach, Manokwari. Dalam kesempatan ini, Frits Ramandey menegaskan bahwa kasus yang menimpa YCW tidak hanya dilihat sebagai teror personal semata tetapi memiliki dampak lain yaitu bagi keamanan para pekerja kemanusiaan atau pembela HAM di Tanah Papua. YCW adalah advokat senior yang telah menerima penghargaan HAM internasional dan selama ini banyak memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembelaan hukum dan HAM di Tanah Papua. Kasus ini terjadi di tengah kota dan sesungguhnya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang benderang untuk mengetahui maksud atau motif dibalik tindakan tersebut. Oleh karena itu, Komnas HAM RI meminta Polda Papua Barat bertindak cepat dalam penanganan kasus ini dan menyampaikan progres penanganan kasus ini sudah sejauh mana
Dirkrimum Polda Papua Barat bersama penyidik memberikan keterangannya, doc. KHP
Peninjauan alat bukti proyektil di Polres Manokwari, doc. KHP
9. Kegiatan Pemantauan “ Pemantauan Kasus Penolakan Pembangunan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al – Fitrah oleh Perkumpulan Oikumene Jaya Asri ", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2024 di Kota Jayapura.
Pada Kamis, 29 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua mendatangi Gereja Jemaat GKI Jayapura di Kelurahan Entrop, Kota Jayapura untuk berdialog dengan warga jemaat yang menolak lokasi pembangunan pondok pesantren, yang tergabung dalam Perkumpulan Oikumene Jaya Asri. Warga jemaat yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Pendeta Clasina K. dan 13 orang lainnya.
Ketua Tim sedang berdialog dengan warga yang tergabung dalam Perkumpulan Oikumene Jaya Asri
Pada Kamis, 29 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, mendatangi kantor Yayasan Bina Hasanah Al-Fitrah. Tim bertemu Ketua Yayasan Bina Hasanah Al-Fitrah yaitu H. Sudarman dengan jajarannya.
Tim sedang mmeinta keterangan Ketua Yayasan Bina Hasanah Al – Fitrah beserta jajarannya.
Pada Kamis, 30 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, mendatangi kantor Gubernur Papua dan Walikota Jayapura, untuk bertemu Pj. Gubernur Papua dan Pj. Walikota Jayapura guna melakukan audiens terkait masalah pembangunan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kota Jayapura. Sebelumnya surat permohonan audiensi telah dikirim melalui Surat No: 118/TL Aduan.3.5.6/VIII/ 2024 dan No: 117/TL Aduan.3.5.6/VIII/2024.
Namun, Tim tidak berhasil bertemu Pj. Gubernur Papua maupun Pj. Walikota Jayapura dengan alasan sedang berada di luar kota. Namun, staf yang bertugas menjanjikan akan dijadwalkan ulang dan mengabarkan kembali ke Komnas HAM RI.
10. Kegiatan Pemantauan “ Pemantauan Kasus Pembunuhan Pilot Glen Malcolm Conning di Distrik Alama", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Agustus 2024 di Kabupaten Mimika.
Sehubungan dengan peristiwa ini, pada 7 Agustus 2024 Komnas HAM telah menyatakan sikapnya melalui Keterangan Pers Nomor 37/HM.00/VII/ 2024 yang pada intinya menyampaikan duka cita atas meninggalnya pilot Glen Malcolm Conning dan korban selamat serta mengecam aksi serangan tersebut yang mencederai upaya untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Komnas HAM mendesak agar segera dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Hak hidup, hak bebas dari rasa takut dan hak atas perlakuan yang manusiawi adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi dan menjadi tanggung jawab negara. Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarga akibat aksi kekerasan tersebut.
Merespon kasus ini, Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Papua melakukan pemantauan sesuai mandat Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu menjalankan fungsi pemantauan terkait kasus pembunuhan pilot dan penghadangan terhadap penumpang helikopter. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan utama untuk penyusunan rekomendasi dan kebijakan guna mendorong penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik serta mendorong upaya perdamaian di Tanah Papua.
Pada Selasa, 13 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, dipimpin Frits B Ramandey bersama Melchior S Weruin dan Ombilin J Pakpahan mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Tim bertemu Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Hengki Mulait.
Tim bertemu dan meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra doc. KHP
BLIK INDONESIA
Pada Rabu, 14 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, dipimpin Frits B Ramandey bersama Melchior S Weruin dan Ombilin J Pakpahan mendatangi markas Satgas Damai Cartenz di Timika. Tim bertemu Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Polisi Faizal Ramdani, Kasatgas Humas, Kombes Bayu Suseno, Kasatgas Intel, Kombes Angling bersama jajaran
Tim bertemu dan meminta keterangan Satgas Damai Cartenz, doc. KHP
Pada Rabu, 14 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, dipimpin Frits B Ramandey bersama Melchior S Weruin dan Ombilin J Pakpahan mendatangi markas Polres Mimika di Mil 32 Timika. Tim bertemu Kapolres Mimika, AKBP. I Komang Budiartha, Kasat Reskrim, Iptu Fajar Zadiq bersama jajaran.
Tim bertemu dan memita keterangan Kapolres Mimika, doc. KHP
11. Kegiatan Pemantauan“ Pemantauan Kasus Dugaan Penyiksaan Yeremias Magai", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2024 di di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua menerima pengaduan Sdr. Didimus Uwiya (selanjutnya disebut Pengadu) didampingi kuasa hukumnya Sdr. Yustinus Butu, Sdr. Thomas CH. Syufi, dan Sdr. Aloysius Renwarin pada 03 Oktober 2024. Pada pokoknya pengadu dan kuasa hukumnya melaporkan kasus kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota Polres Nabire kepada seorang tersangka bernama Sdr. Yeremias Magai yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia pada 04 September 2024 di RSUD Nabire. Selain itu, Pengadu juga menegaskan telah mengirim surat pengaduan resmi kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta dan meminta Komnas HAM memberi perhatian dengan melakukan investigasi sesuai kewenangannya.
Pengaduan ini telah diregistrasi dalam Sistem Pengaduan HAM (SPH) dengan Nomor Kasus: 1428/PK-HAM/X/2024. Selanjutnya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan Komisioner Komnas HAM dan diputuskan untuk melakukan pemantauan lapangan, mengingat isu/ kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran HAM yang serius. Tidak jarang penyiksaan mengakibatkan, terjadinya pembunuhan di luar proses hukum atau putusan pengadilan (extra judicial killing). Padahal, tahanan merupakan bagian dari kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlindungan lebih karena kebebasannya sedang dibatasi oleh aparat berwenang. Dalam kaitan dengan hal ini, Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma Pengaturan (SNP) HAM No. 10 tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Berdasarkan hal tersebut dan sesuai arahan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan serta sebagai upaya percepatan tindak lanjut penanganan kasus, meminta Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pemantauan lapangan untuk meminta keterangan saksi-saksi, pihak-pihak terkait lainnya, serta meninjau lokasi guna memastikan ada tidaknya pelanggaran HAM. Hasil pemantauan lapangan akan digunakan sebagai bahan utama penyampaian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
Urgensi pemantauan dan penyelidikan ini diletakkan pada pertimbangan bahwa:
1. Isu penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap para tahanan seringkali terjadi di Indonesia. Tidak jarang, penyiksaan tersebut menyebabkan kematian korban di luar proses hukum/putusan pengadilan (extra judicial killing);
2. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana adalah setiap orang yang ditangkap atau ditahan karena diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (presumption of innocence). Para tahanan merupakan bagian dari kelompok rentan, yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya;
3. Komnas HAM terlibat aktif dalam upaya pencegahan penyiksaan melalui Forum Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman RI, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas;
4. Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma Pengaturan (SNP) HAM No. 10 tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
5. Memastikan bahwa para pelaku penyiksaan harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku;
6. Meminimalisir potensi meluasnya kemarahan/konflik karena ketidakpuasan keluarga korban atas dugaan tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional kepada para tahanan.
Oleh karena itu, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan kegiatan pemantauan kasus dugaan penyiksaan oleh anggota Polres Nabire yang menyebabkan Sdr. Yeremias Magai meninggal dunia pada 04 September 2024 di Kabupaten Nabire pada 15 – 18 Oktober 2024.
RUANG GELAR PERKAR WIRATAMABHAYANGK 15 October 2024 17:08
Meminta Keterangan Kapolres Nabire dan jajarannya, Doc. KHP
Meminta Keterangan Direktur RSUD Nabire dan dr. Aida D. Marpaung, Doc. KHP
Meminta ket erangan Sdr. Ken Boga, Doc. KHP
Meminta keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga korban Sdr. Yeremias Magai dan
Sdr. Ken Boga di kediaman Sdr. Tobias Tagi, Doc. KHP
12. Kegiatan Pemantauan " Pemantauan Kasus Pelemparan Bom Molotov di depan Kantor Jubi Papua", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2024 di di Kota Jayapura.
Pada 16 Oktober 2024, dua orang tak dikenal melakukan pelemparan bom molotov ke Kantor Redaksi Jubi yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Papua sekitar pukul 03.15 WIT mengakibatkan dua mobil operasional Jubi rusak karena terbakar molotov. Beberapa anggota polisi dari Polsek Heram datang dan mengamankan Kantor Redaksi Jubi, juga melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa dan mendokumentasikan sejumlah serpihan pecahan botol kaca yang diduga bom molotov, bekas keset kain perca yang diduga dijadikan sumbu bom molotov, serta kedua mobil yang terbakar akibat lemparan bom molotov. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Kepolisian Daerah Papua dengan nomor laporan Polisi:LP/B/128/X/2024/SPKT/Polda Papua. Laporan itu
UBLIK INDONESIA dicatat sebagai laporan dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 180 jo Pasal 55 KUHP.
Monitoring Komnas HAM
Komnas HAM melakukan monitoring dalam aksi damai yang dilakukan oleh Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua pada 23 Oktober 2024 di Taman Imbi Jayapura. Komnas HAM mendukung upaya Polda Papua dalam mengungkap kasus secara cepat dan transparan
Komnas HAM Perwakilan melakukan monitoring dalam aksi yang dilakukan Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua pada 16 Desember 2024 di Jayapura. Komnas HAM menyampaikan bahwa perlu koordinasi antara Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih untuk mengungkap pelaku.
13. Kegiatan Pemantauan “ Pemilihan Umum (Pemilu) 2024", kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di di Kabupaten Jayapura.
Komnas HAM menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai isu prioritas dari sembilan isu prioritas kerja Komnas HAM. Komnas HAM memandang bahwa penyelenggaran Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government), hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected), dan hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to equal access to public service). Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, hak konstitusional setiap warga negara dijamin dalam Pasal 43 dan 44 UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum yang jujur, umum, bebas, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi.
Sejalan dengan mandat Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu menjalankan fungsi pemantauan pelaksanaan HAM. Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada momentum Pemilu Presiden dan Legislatif melakukan Pemantauan Pemilu pada 13-15 Februari 2024. Adapun pemantauan difokuskan pada pemenuhan hak pilih Kelompok Marginal- Rentan. Hasil Pemantauan Komnas HAM menemukan bahwa :
1) Terkait hak pilih penyandang disabilitas, Kabupaten Jayapura belum memililki data pemilih khusus penyandang disabilitas
2) Terkait hak pilih para pasien dan tenaga kesehatan, KPUD Kabupaten Jayapura tidak melakukan persiapan dan skema untuk mengakomodir pemenuhan hak pilih pasien dan tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit;
3) Terkait hak pilih para tahanan, KPUD Kabupaten Jayapura tidak melakukan persiapan dan skema untuk mengakomodir pemenuhan hak pilih para tahanan.
4) Terkait hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan, KPUD Kabupaten Jayapura mengakomodir 1 TPS di Lapas Narkotika Klas IIA Doyo Baru.
5) Kondisi Persiapan dan penyelenggaraan Pemilu belum maksimal karena masih didapati kendala pada distribusi logistik, pemutakhiran DPT dan lemahnya pengawasan, proses pleno rekapitulasi suara di tingkat distrik hingga KPU sangat lamban dan terkesan diulur-ulur;
Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM merekomendasikan kepada berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pemilu diantaranya Pemda Provinsi Papua, KPU dan Bawaslu. Komnas HAM merekomendasikan tiga hal :
1. Meminta KPU Provinsi Papua mengevaluasi kinerja seluruh KPUD Kota/Kabupaten dan bersama-sama merumuskan ulang sistem tata kelola dan mekanisme pemutakhiran data pemilih yang mengakomodir hak pilih Kelompok Marginal-Rentan yang meliputi Penyandang Disabilitas, Pasien dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Warga Binaan Pemasyarakatan dan para Tahanan guna mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah terhadap HAM, termasuk di dalamnya menyediakan akses dan sarana yang memadai dan ramah bagi kelompok rentan;
2. Meminta Gubernur Papua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sanna dengan dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota agar menyediakan dan menyajikan sistem data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan dan penetapan data pemilih termasuk di dalamnya berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya untuk pemetaan data dan persebaran Kelompok Marginal-Rentan di Provinsi Papua;
3. Meminta Bawaslu Provinsi Papua agar meningkatkan pengawasan berenjenjang terhadap kinerja Bawaslu Kota/Kabupaten termasuk Pengawas Distrik pada setiap tahapan pemilu yang mengakomodir hak pilih Kelompok Marginal-Rentan termasuk pula mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, inklusif dan ramah terhadap HAM.
Komnas HAM RI sebagai lembaga negara melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu pelaksanaan fungsi Komnas HAM RI berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU tersebut adalah pemantauan. Lebih lanjut terkait fungsi pemantauan pada Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komnas HAM RI bertugas dan berwenang melakukan pemantauan yakni pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia di masyarakat.
Tps khusus di dalam lapas
Tim Pemantauan dan Wakapolres Kab Jayapura Kompol Zakarias Siriey.
Beberapa warga dari kelompok perempuan Ibu Novi Dimara dkk, tidak ikut memilih karena tidak mendapat Undangan (Form C1) dan nama tidak ada dalam DPT. Mereka adalah warga yang telah bertahun -tahun menetap di Kampung Kwaderware.
Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:
1. Adanya dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pra mediasi pada tahun ini, sehingga dapat dilakukan penanganan pengaduan melalui mekanisme Pemantauan dan pra mediasi.
2. Adanya respon yang baik dari Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten yang ada di Provinsi Papua.
Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian indicator ini adalah :
1. Banyak kasus belum ditindaklanjuti karena kurangnya dukungan anggaran
2. Penanganan kasus belum optimal karena kurangnya anggaran untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi
3. Sistem pelaporan dan analisis belum dilakukan secara cepat dan tepat
> Upaya
1. Melakakukan proses revisi rutin agar dapat memaksimalkan anggaran untuk capaian kerja / target di tahun 2024.
2. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan peningkatan kapasitas SDM melalui beberapa kegiatan baik internal maupun eksternal
3. Tewujudnya Layanan Operasional Perkantoran
Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua memiliki fungsi Pelayanan dukungan teknis operasional, Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Fungsi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran yang merupakan bagian yang tidak kalah penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut :
| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
| Terwujudnya Layanan Operasional | Persentase Layanan Operasional | 100 Persen | 100% | 100% |
Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Tahun 2024, meliputi :
1. Belanja barang keperluan perkantoran
2. Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos
3. Belanja barang persediaan barang konsumsi
4. Belanja jasa langganan listrik, telepon, serta internet
5. Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota
6. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
A Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :
1. Adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran
2. Penggunaan anggaran sesuai alokasi kegiatan yang dilaksanakan.
Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi :
1. Proses GU atau LS yang terlambat berdampak pada kegiatan selanjutnya terhambat
2. Kekurangan SDM untuk penata laporan keuangan.
> Upaya
Untuk menghadapi kondisi ini maka dilakukan beberapa langkah antisipasi diantaranya:
1. Merekomendasikan agar dilakukan upaya peningkatan SDM melalui Bimtek Diklat dan Pelatihan yang berorientasi pada pegawai di perwakilan guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan.
2. Berkoordinasi dalam penyediaan anggaran bagi pengadaan sarana prasarana pendukung kerja pegawai dalam rangka pemenuhan kinerja pelaksana Fungsi dan Layanan Perkantoran.
3. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan peningkatan kapasitas SDM melalui beberapa kegiatan baik internal maupun eksternal.
4. Pemanfaatan teknologi dan Informasi untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor.
5. Meningkatkan kerjasama dengan jejaring kelembagaan dalam rangka memberikan ide dan masukan serta motivasi untuk mempromosikan kerja kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.505.336.000,-Anggaran tersebut bersumber dari DIPA Komnas HAM Tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut :
| No | Sasaran Program/ Kegiatan | KINERJA | ANGGARAN | |||||
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | ||
| (1) | (2) | (3) Persentase | (4) | _ | 1 | _ | _ | _ |
| 1 | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat Jumlah | 180 Orang | 172 | 95.55 % | 128.416.000 | 125.715.500 | 97.90% |
| 2 | Meningkatnyaupaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.26/ 2000) | Jumlah kasus yang ditangani | 9 Perkara | 13 Perkara | 144% | 126.920.000 | 126.904.455 | 99.99 % |
| 3 | Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 250.000.000 | 249.455.721 | 99.78 % |
NDONESIA
BAB IV
PENUTUP
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua merupakan bagian dari Komnas HAM RI yang didirikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di Provinsi Papua. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, maka diperlukan Pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Adapun untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, perlu dilaksanakan strategi, antara lain :
1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus keberadaan dan fungsi dari Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada, walaupun secara jumlah sangat kurang, namun SDM yang ada perlu diberikan peningkatan kapasitas untuk memberikan kualitas kinerja yang baik.
3. Merencanakan dan melaksanakan program secara tepat dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, institusi penegak hukum, CSO agar penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan secara komperehensif di Papua.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua, semoga dapat bahan pertimbangan/evaluasi untuk melaksanakan kegiatan kinerja ditahun berikutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih
Jayapura , 28 Febuari 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua SIONAL HAKKEPALA
INDONESIA
Frits B. Ramandey
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Frits Bernard Ramandey
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,
Frits Bernard Ramandey
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA
| arge | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 persen | |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 7 Perkara |
| Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua | Rp 561.383.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,
Frits Bernard Ramandey
INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Frits Bernard Ramandey
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,
Frits Bernard Ramandey
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA (PERUBAHAN)
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) 1. Persentase tingkat | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | 1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 persen |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Jumlah kasus yang ditangani | 9 Perkara |
| 3. | Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran | 1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| 1. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua | Rp 505.336.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah INDONESIA
Jakarta, 27 Desember 2024 Pimpinan Unit Kerja,
Frits Bernard Ramandey