Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2024

69 halaman · 69 halaman diproses dengan OCR · 36.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM TAHUN 2024
  2. KATA PENGANTAR
  3. DAFTAR ISI
  4. BAB I PENDAHULUAN
  5. 1. Latar Belakang
  6. 2. Dasar Hukum
  7. 3. Tugas dan Wewenang
  8. A. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  9. 1) Pasal 89 ayat (3)
  10. 2) Pasal 89 ayat (4)
  11. 3) Pasal 90
  12. 4) Pasal 91
  13. B. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 1) Pasal 18
  14. 2) Pasal 19 ayat (1)
  15. 3) Pasal 20
  16. 4) Pasal 25
  17. 1) Pasal 4 ayat (2) huruf e
  18. 1) Pasal 13 ayat (1)
  19. 2) Pasal 14 ayat (1)
  20. 3) Pasal 15
  21. 4) Pasal 16 ayat (1)
  22. 5) Pasal 18
  23. 6) Pasal 31 ayat (1)
  24. 7) Pasal 32 ayat (1)
  25. 8) Pasal 36
  26. 1) Pasal 19
  27. 2) Pasal 27 ayat (1)
  28. 3) Pasal 32 ayat (1)
  29. 4) Pasal 34 ayat (2) huruf d
  30. 5) Pasal 35 ayat (1)
  31. 6) Pasal 40 ayat (1)
  32. 1) Pasal 19
  33. 2) Pasal 21
  34. 3) Pasal 29 ayat (1)
  35. 4) Pasal 30 ayat (1)
  36. 5) Pasal 33 ayat (1)
  37. 6) Pasal 35 ayat (1)
  38. 7) Pasal 36
  39. 1) Pasal 5 ayat (2)
  40. 2) Pasal 8
  41. 3) Pasal 9
  42. 1) Pasal 6 ayat (1)
  43. 2) Pasal 21 ayat (1)
  44. 3) Pasal 22 ayat (2)
  45. 4) Pasal 30 ayat (2)
  46. 1) Pasal 26
  47. 2) Pasal 27
  48. 4. Struktur Organisasi
  49. 5. Tantangan Strategis
  50. 6. Sistematika Penyajian Laporan
  51. BAB II
  52. PERENCANAAN KINERJA
  53. 1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis
  54. 2. Indikator Kinerja Utama
  55. 3. Perjanjian Kinerja
  56. BAB III
  57. AKUNTABILITAS KINERJA
  58. 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  59. A. Jumlah Kasus yang Ditangani
  60. 1) Capaian Penanganan Kasus
  61. 2) Tren Capaian Output
  62. 3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan
  63. 1. Analisis Kendala
  64. Minimnya Respon Pihak Terkait dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Penegakan HAM
  65. Kebijakan Pemerintah terkait penghematan dan Refocusing Anggaran
  66. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Belum Ideal
  67. Jumlah Sumber Daya Manusia yang Tidak Ideal dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penanganan Kasus
  68. Mekanisme Pengarsipan
  69. 2. Usaha Perbaikan
  70. Menyampaikan usulan dispensasi penghematan anggaran perjalanan dinas kepada Menteri Keuangan
  71. Optimalisasi Anggaran yang Tersedia
  72. Efektivitas Fungsi Koordinasi
  73. Membentuk Aplikasi Penanganan Kasus yang Terintegrasi
  74. 4) Data Pendukung dan Dokumentasi
  75. B. Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM
  76. 1) Capaian Pengamatan Situasi HAM
  77. 2) Tren Capaian Output
  78. 3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan
  79. 1. Analisis Kendala
  80. Tingginya Dinamika Sosial pada Tahun Demokrasi
  81. Keterbatasan Anggaran
  82. Keterbatasan SDM
  83. Fungsi Koordinasi yang Tidak Efektif
  84. 2. Usaha Perbaikan
  85. Pembatasan Isu Prioritas
  86. Efektivitas Penggunaaan Anggaran
  87. Pelibatan Tenaga Ahli
  88. Efektivitas Koordinasi melalui Perjanjian Kerja Sama Strategis
  89. 4) Data Pendukung dan Dokumentasi
  90. 2) Tren Capaian Output
  91. 3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan
  92. 1. Analisis Kendala
  93. Keterbatasan Alat Bukti
  94. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
  95. Keterbatasan Anggaran
  96. 2. Usaha Perbaikan
  97. Penambahan Anggota Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat
  98. Optimalisasi dan Efektivitas Pemanfaatan TeknologiInformasi
  99. Meningkatkan Fungsi Koordinasi
  100. 4) Data Pendukung dan Dokumentasi
  101. 2) Tren Capaian Output
  102. 3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan
  103. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
  104. Keterbatasan Akses Komunikasi
  105. Mekanisme penyimpanan data hasil verifikasi korban pelanggaran HAM yang Berat
  106. 2. Usaha Perbaikan
  107. Pembentukan Timja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat
  108. Pemetaan Revisi SOP Pemberian Surat Keterangan Korban
  109. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Verifikasi
  110. 4) Data Pendukung dan Dokumentasi
  111. 2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
  112. 1. KEGIATAN PELAYANAN RUTIN
  113. A. Implementasi SeLIP (Sentra Layanan Informasi Pengaduan)
  114. B. Penguatan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan SULAPP, PEKPPP, EPSS, FKP)
  115. 1. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
  116. 2. Penyelenggaraan Aplikasi Perekaman Opini atas Pelayanan Pengaduan (SULAPP)
  117. 3. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
  118. 4. Forum Konsultasi Publik
  119. 2) Sinergi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Kementerian/ Lembaga/ Daerah
  120. 3) Pembaruan Kata Kunci Pengaduan
  121. 4) Layanan Data, Informasi, dan Statistik Pengaduan Pelanggaran HAM
  122. 5) Pengelolaan Arsip Pengaduan
  123. 6) Penguatan Pengetahuan dan Kapasitas Pegawai
  124. 7) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
  125. 2. Inovasi
  126. A. Penyusunan dan Implementasi Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024
  127. C. Penguatan Layanan Kelompok Rentan
  128. D. Respons Cepat Pengaduan
  129. E. Mekanisme Rujukan Pengaduan
  130. K/L RUJUKAN YANG TELAH MEMILIKI MOU DENGAN KOMNAS HAM RI
  131. F. Klinik HAM
  132. G. Benchmarking(Pelayanan Publik)
  133. H. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM)
  134. 2. REALISASI ANGGARAN
  135. A. Pagu Awal dan Pembagian Anggaran
  136. B. Arahan Presiden dan Penghematan Anggaran
  137. C. Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran
  138. REALISASI ANGGARAN BIRO PENEGAKAN HAM
  139. BAB IV PENUTUP
  140. 5. Tekanan Politik dan Intervensi
  141. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
  142. LAMPIRAN
  143. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
  144. LAMPIRAN
  145. TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO DUKUNGAN

PENEGAKAN HAM

TAHUN

GEOTHERMAL KAMIPERCAY BAWA POLUSI KOMNASHAM BUKANSOLUSI BLKAN LAHAN ADALAHJALANKELUAR BUKANSEKEDARKELLUA TANPA PENGHUN UNTUKJALAN-TALAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM TAHUN 2024

Penanggung Jawab Imelda Indriani Saragih (Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM)

Pengarah Imelda Indriani Saragih Unun Kholisa Dyah Nan. S Luluk Sapto Setiyawan M. Ridwan Hamzah Nisa Aralinar

Penyusun

Shalita Theresia Evelyne Hutagalung

Desiderius Ryan Kharisma Putra

Rina Amelia

Riski Marita Eka Saputri

Fatwa Hidayah Purwarini

Satya Kumarajati

Triasa Nitorizki Hawari

Fitri Nursyahlina Batu Bara

Miftakhul Isna

Penata Letak

Andy Prasetyo

KATA PENGANTAR

S

ebagai pelaksana tugas dukungan teknis dan administrasi bagi Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM mengemban fungsi sentral dalam menindaklanjuti kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditangani secara proaktif. Sepanjang tahun 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM menghadapi beragam tantangan strategis dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi yang dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), baik dari sisi kompleksitas kasus pelanggaran HAM maupun dinamika sosial yang berkembang secara cepat, mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Situasi ini menuntut adanya respon yang adaptif, terukur, dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menyikapi kondisi yang penuh tantangan dan sangat dinamis tersebut, Biro Dukungan Penegakan HAM tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa capaian signifikan yang berhasil diraih selama tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM melalui proses penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang responsif dan akuntabel, penguatan kerja sama lintas sektor dalam upaya penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, serta pengembangan sistem informasi penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berbasis teknologi yang mendukung efektivitas pemantauan, pelaporan serta pengarsipan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.

Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2024 ini berisi pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, antara lain terkait capaian penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, pengamatan situasi atas isu-isu HAM tertentu, penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Biro Dukungan Penegakan HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 UU HAM.

Biro Dukungan Penegakan HAM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kolaborasi dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM sepanjang tahun 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi yang konstruktif serta referensi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, 18 Maret 2025 Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM,

Imelda Indriani Saragih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI 2 BAB I PENDAHULUAN 3 1. Latar Belakang 3 2. Dasar Hukum 4 3. Tugas dan Wewenang 4 4. Struktur Organisasi 11 5. Tantangan Strategis 11 6. Sistematika Penyajian Laporan 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA 13 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 13 2. Indikator Kinerja Utama 14 16 3. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17 1. Capaian Kinerja Organisasi 17 2. Capaian Kinerja Lainnya 41 3. Realisasi Anggaran 58 BAB IV PENUTUP 61 LAMPIRAN 63

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam aturanperundang-undangan, khususnya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembukaan UUD NRI 1945 dan UUD NRI 1945 pada Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J telah menegaskan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan berbangsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara belum konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM.

Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan tata negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, penyerobotan lahan, pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi termasuk di ranah digital dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya tampaknya sulit untuk diselesaikan secara menyeluruh, hal ini sebagaimana data ribuan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad negara yang secara konsisten melindungi warganya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan UU HAM, yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan,mediasi, pengkajian dan penelitian, serta fungsi pendidikan dan penyuluhan.

Dalam lingkup Kerja Biro Dukungan Penegakan HAM, pelaksanaan fungsi Komnas HAM meliputi fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU HAM dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM. Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja, yaitu Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan, Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Penyelidikan, dan Pengawasan, Tim Kerja Dukungan Mediasi HAM, Tim Kerja Dukungan Penanganan Isu HAM Aktual, dan Tim Kerja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi, maka Biro Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja

RovoaRovogRovocRovoc yang terukur sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM, terutama di Biro Dukungan Penegakan HAM.

2. Dasar Hukum

A. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

D. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM Nomor 001/Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.

E. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

F. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

G. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

H. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

I. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3. Tugas dan Wewenang

A. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1) Pasal 89 ayat (3)

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.

d. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

2) Pasal 89 ayat (4)

a. Perdamaian kedua belah pihak.

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

3) Pasal 90

a. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

b. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

c. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

d. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

4) Pasal 91

a. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:

1. tidak memiliki bukti awal yang memadai;

2. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;

3. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;

4. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau

5. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

B. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 1) Pasal 18

a. Penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak asasi Manusia dan unsur masyarakat.

2) Pasal 19 ayat (1)

a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.

c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.

d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.

e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Pemeriksaan surat.

2. Penggeledahan dan penyitaan.

3. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempattempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.

4. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

3) Pasal 20

a. Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

b. Paling lambat 7 (tujuh) hasil kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

c. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

RaVogRologRoVogRaVogRae

4) Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

1) Pasal 4 ayat (2) huruf e

Memberikan surat keterangan kepada pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

D. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM Nomor 001/Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.

1) Pasal 13 ayat (1)

Tim yang menangani sengketa melakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang dapat terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

a. Memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999; atau

b. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa; atau

c. Melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi.

2) Pasal 14 ayat (1)

Apabila setelah mempelajari berkas sengketa, Tim yang menangani sengketa memutuskan bahwa penanganan sengketa tersebut dihentikan dan kemudian ditutup berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3) Pasal 15

Apabila setelah mempelajari berkas sengketa, Tim yang menangani sengketa memutuskan untuk melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data sengketa.

4) Pasal 16 ayat (1)

Dalam hal tim yang menangani sengketa melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, kegiatan yang dilakukan tim di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengecekan objek yang dipersengketakan.

b. Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang dipersengketakan.

c. Mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang dipersengketakan.

d. Memastikan pihak yang menjadi prinsipal dari pihak-pihak yang bersengketa.

5) Pasal 18

Apabila dibutuhkan, kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka pra mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali.

6) Pasal 31 ayat (1)

Staf menangani sengketa melalui mediasi dengan bertindak sebagai komediator.

7) Pasal 32 ayat (1)

a. Mediator dan Komediator membantu para pihak yang bersengketa merumuskan draft Kesepakatan Mediasi sebagai hasil mediasi.

b. Mediator atau Komediator membacakan rumusan draft Kesepakatan Mediasi.

8) Pasal 36

Dalam hal sengketa dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi, tim yang menangani sengketa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kesepakatan Mediasi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membuat surat kepada para pihak untuk meminta bukti-bukti realisasi Kesepakatan Perdamaian.

b. Apabila diperlukan, melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan data dan bukti-bukti tersebut benar.

c. Meminta laporan dari para pihak bahwa Kesepakatan Perdamaian telah direalisasikan sesuai dengan tahapan yang disepakati.

E. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1) Pasal 19

Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut setelah pemantauan.

2) Pasal 27 ayat (1)

Pemanggilan saksi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengaduan apabila diperlukan Komnas HAM.

3) Pasal 32 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pendapat di Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

4) Pasal 34 ayat (2) huruf d

Tindakan pemantauan dan penyelidikan adalah pemantauan ke lapangan.

5) Pasal 35 ayat (1)

Jika dipandang perlu, dalam rangka penanganan pengaduan, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan lapangan.

6) Pasal 40 ayat (1)

Pengumpulan informasi dapat diambil dari tanggapan-tanggapan tertulis dari semua pihak yang dimintai keterangan, dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, foto-foto, rekaman gambar dan/atau suara, benda fisik lainnya.

F. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

1) Pasal 19

Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat berwenang menerima laporan atau pengaduan.

2) Pasal 21

Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat berwenang melakukan pemeriksaan saksi.

3) Pasal 29 ayat (1)

Jika dipandang perlu penyelidik dapat melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti.

4) Pasal 30 ayat (1)

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan surat.

5) Pasal 33 ayat (1)

Penyelidik dapat melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan penyelidik.

6) Pasal 35 ayat (1)

Penyelidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan setempat berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan.

7) Pasal 36

Penyelidik dapat mendatangkan ahli berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan.

G. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1) Pasal 5 ayat (2)

Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

2) Pasal 8

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.

d. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

3) Pasal 9

a. Perdamaian kedua belah pihak.

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

H. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

1) Pasal 6 ayat (1)

Penerimaan konsultasi dan aduan

2) Pasal 21 ayat (1)

Pemeriksaan formil Berkas Pengaduan dilakukan terhadap identitas Pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

3) Pasal 22 ayat (2)

Pemeriksaan awal materi Pengaduan dilakukan dengan mencermati dan/atau menganalisis bukti permulaan berikut dengan kronologi peristiwa yang diadukan.

4) Pasal 30 ayat (2)

Unit pengolah Arsip Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit kerja pada pencipta Arsip Pengaduan dibentuk dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan Pengaduan Komnas HAM yang meliputi pengelolaan seluruh Arsip Pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1) Pasal 26

Memberikan dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

2) Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi HAM.

b. Pelaksanaan pelayanan pengaduan HAM.

C. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

RovoaRovoRovoaRovoa d. Pelaksanaan dukungan teknis operasional penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

e. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan, dan penyelidikan, serta mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

4. Struktur Organisasi

BIRO DUKUNGAN Berdasarkan SK Sesjen Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tim Kerja dan Sub Tim Kerja serta Anggota Tim Kerja di Lingkungan PENEGAKAN HAM Sekretarian Komnas HAM Biro Dukungan Penegakan HAM Tim Kerja Dukungan Tim Kerja Dukungan Tim Kerja Dukungan Tim Kerja Dukungan Tim Kerja Dukungan Penyelidikan Pemantauan, Penanganan HAM Pelayanan Pengaduan Mediasi HAM Penyelidikan dan Aktual Pelanggaran HAM Berat Pengawasan 1. Sub Tin Kerja 1. Sub Tin Kerja 1. Sub Tim Kerja 1. Sub Tim Kerja 1. Sub Tin Kerja Dukungan Penanganan Dukungan Penanganan Dukungan HAM Aktual Dukungan HAM Kasus Pemantauan, Mediasi Penyelidikan Penyelidikan dan Pelanggaran HAM 2. Sub Tin Kerja Pengavasan Berat Dukungan Pengelolan 2. Sub Tim Kerja 2. Sub Tim Kerja Data Statistik dan 2. Sub Tin Kerja 2. Sub Tin Kerja Dukungan Penguatan Dukungan Layaran Informasi Dukungan Penguatan Fungsi Mediast Administrasi Penegakan HAM Isu Aktual Nasional Hasil Penyelidikan Penegakan HAM 3. Sub Tin Kerja Pelanggaran HAM Dukungan Dokumentast Berat 3. Sub Tim Kerja 3. Sub Tim Kerja Penegakan HAM Dukungan Monitoring Dukungan Monitoring Pasca Mediasi 4. Sub Tin Kerja Pelaksanaan Dukungan Penguatan Rekomendast Kualitas Pelayanan Pub1ik Penegakan TOTAL SDM: 70 ORANG

5. Tantangan Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM didasarkan pada Renstra Komnas HAM 2020-2024. Biro Dukungan Penegakan HAM berperan untuk meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Pelaksanaan kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM mengacu pada indikator kinerja utama berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti dan penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung RI.

6. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Dasar Hukum

3. Tugas dan Wewenang

4. Struktur Organisasi

5. Tantangan Strategis

6. Sistematika Penyajian Laporan

Bab Il Perencanaan Kinerja

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2. Indikator Kinerja Utama

3. Perjanjian Kinerja Biro

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

A. Penanganan kasus

B. Pengamatan atas Situasi HAM

C. Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Judisial

D. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak- Hak Korban

2. Capaian Kinerja Lainnya

3. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Lampiran lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:

VISI

"TERWUJUDNYA KOMNAS HAM YANG KREDIBEL UNTUK KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

MISI

1.MENGARUSUTAMAKAN NORMA HAM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

2.MEMBANGUN KEADABAN HAM MASYARAKAT

3.MEMPERKUAT PERAN STRATEGIS KOMNAS HAM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

4.MEWUJUDKAN KOMNAS HAM SEBAGAI LEMBAGA YANG MANDIRI DAN PROFESIONAL DALAM MEMASTIKAN PEMENUHAN, PERLINDUNGAN, DAN PENEGAKAN HAM

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatkan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundangundangan yang berkesesuaian dengan HAM
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas

Biro Dukungan Penegakan HAM berperan untuk mewujudkan Sasaran Strategis "Meningkatnya Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)" yang diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Meningkatnya Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)" dan dilaksanakan dalam bentuk Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000].

2. Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2023, Komnas HAM menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 18 tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 009A/Komnas HAM/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun

2020 - 2024 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Nasional 29 Hak Asasi Manusia. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Pelaksanaan IKU dalam kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No.Sasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaSumber DataFormulasi Target atau
1.Meningkatnya Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000)Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjutiLaporan Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjutiRealisasi Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti X = 100% Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM Capaian = Realisasix 100% Target
Pelanggaran HAM (UU 39/1999 dan UU 26/2000)Persentase Penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan AgungLaporan Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang BeratTarget atau Realisasi Jumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung = X 100% Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial Capaian = Realisasi x 100% Target

3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Biro Dukungan Penegakan HAM berkomitmen mewujudkan target kinerja terkait peningkatan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan Komnas HAM. Komitmen ini terwujud dalam perjanjian kinerja Biro Dukungan Penegakan yang memuat komitmen Biro Dukungan Penegakan HAM terhadap pelaksanaan sasaran program kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Lembaga. Sepanjang tahun 2024, dokumen perjanjian kinerja dimaksud mengalami perubahan karena terdapat distribusi target indikator kinerja kegiatan dengan Sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi untuk mencegah terjadinya duplikasi klaim capaian yang sama antara pusat dengan Sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2024

Nomor Sasaran Program/KegiatanIndikator Kinerja [3)Target [4]
(1)(2) Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani.Semula 4.470 Perkara Menjadi
Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah pengamatan atas situasi HAMSemula 6 Kegiatan Pengamatan Menjadi 5 Kegiatan Pengamatan
Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanismejudisial Jumlah penangananJumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanismejudisialSemula 1 Hasil Penyelidikan Menjadi 1 Hasil Penyelidikan Semula
korbanJumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upayaPenyelidikan Semula 750 Surat Keterangan
kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hakKeterangan Korban Menjadi 750 Surat Keterangan Korban

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Dukungan Penegakan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan mendukung sasaran kegiatan “Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)" dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2024

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTahun 2024
TargetRealisasiPersentase
Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Jumlah kasus yang ditangani4.470 perkara3.081 perkara68,93%
Jumlah pengamatan atas situasi HAM5 Kegiatan Pengamatan5 Kegiatan Pengamatan100%
Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial Jumlah Penanganan1 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan80% (Draf Laporan Penyelidikan)
Jumlah Penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban750 surat keterangan korban923 surat keterangan korban123%

Penjabaran dan penjelasan capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Kasus yang Ditangani

1) Capaian Penanganan Kasus

Tabel 3.2 Capaian Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun 2024

Indikator Sasaran KinerjaTargetCapaian
Jumlah kasus yang ditangani4.470 perkara3.081 perkara

Capaian sasaran kegiatan penanganan kasus oleh Biro Dukungan Penegakan HAM selama tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 2.625 perkara dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan sebagai perkara dugaan pelanggaran HAM (diberikan ID kasus) dan dicatat dalam sistem penanganan kasus (DUHAM Online).

2. Sebanyak 374 perkara ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan.

3. Sebanyak 82 perkara ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Mediasi.

Pada tahun 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM tidak berhasil mencapai target output capaian yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM dan dokumen perencanaan Komnas HAM karena target yang ditetapkan terlalu besar, sementara upaya penanganan kasus terkendala persoalan keterbatasan anggaran sehubungan dengan kebijakan penghematan APBN oleh Menteri Keuangan RI sehingga kegiatan pemantauan kasus di berbagai daerah banyak yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan kebutuhan penanganan kasus. Meski tidak mencapai target output capaian, Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah berhasil melaksanakan 1.548 konsultasi sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penerimaan Konsultasi oleh Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan

No.Jenis KonsultasiJumlah
1Datang Langsung567
2Aplikasi Perpesanan dan Online515
3Telepon235
4Surel116
5Audiensi Pengaduan115
Audiensi Pengaduan Total1.548

Penanganan konsultasi oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan tidak diperhitungkan sebagai output capaian Biro Dukungan Penegakan HAM karena tidak semua konsultasi merupakan konsultasi aduan kasus pelanggaran HAM dan/atau dapat ditindaklanjuti sebagai aduan kasus pelanggaran HAM.

Meskipun terdapat berbagai kendala, eksternal maupun internal, Biro Dukungan Penegakan HAM tetap berkomitmen untuk melaksanakan penanganan kasus secara berintegritas, profesional, dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kerja-kerja penanganan kasus, seperti pemanfaatan zoom meeting dan pertemuan koordinasi dengan para pihak untuk membahas penanganan kasus berdasarkan pengelompokan isu dan/atau stakeholders terkait, merupakan langkah strategis yang dapat diupayakan untuk menguatkan efektivitas penggunaan sumber daya terkait kerja-kerja penanganan kasus dalam upaya mencapai target output capaian.

2) Tren Capaian Output

Capaian output kasus yang ditangani pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun 2020-2024

TahunTargetCapaian
20244.470 perkara3.081 perkara
20234.470 perkara3.383 perkara
20223.360 perkara3.793 perkara
20212.524 perkara3.319 perkara
20204.632 perkara3.441 perkara

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Tim Kerja Tahun 2020-2024

No.Tim KerjaTahunCapaian
1.Dukungan Pelayanan Pengaduan20202.841 perkara
20212.729 perkara
20223.190 perkara
20232.753 perkara
20242.625 perkara
2Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan2020523 perkara
2021521 perkara
2022555 perkara
2023508 perkara
2024374 perkara
3Dukungan Mediasi202077 perkara
202169 perkara
202248 perkara
2023122 perkara
1202482 perkara82 perkara

Berdasarkan data di atas, capaian output Tim Kerja di Biro Dukungan Penegakan HAM relatif fluktuatif sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Perubahan kebijakan, isu prioritas dan pola penanganan kasus sehubungan dengan pergantian Anggota Komnas HAM sangat mempengaruhi capaian output Biro Dukungan Penegakan pada tahun 2020-2024. Selain itu, berbagai kebijakan Menteri Keuangan Rl terkait mekanisme kinerja dan penghematan APBN secara signifikan turut mempengaruhi efektivitas kinerja dan capaian output Biro Dukungan Penegakan HAM.

3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan

1. Analisis Kendala

Minimnya Respon Pihak Terkait dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Penegakan HAM

Kendala paling umum yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM adalah minimnya respon dari para pihak terkait dalam kerja-kerja penegakan HAM. Rendahnya komitmen dari para pihak yang diadukan untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM pada umumnya disebabkan karena keterbatasan kewenangan Komnas HAM dalam mengikat komitmen para pihak untuk melaksanakan poin-poin rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Selain itu, rekomendasi dan surat pemanggilan Komnas HAM tidak memiliki akibat hukum atau konsekuensi mengikat lainnya sehingga seringkali dimanfaatkan oleh para pihak sebagai celah untuk tidak mematuhi rekomendasi dan surat pemanggilan Komnas HAM. Komitmen dan kesadaran dari para pihak, terutama Pemerintah, terhadap kerjakerja penegakan HAM sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.

Kebijakan Pemerintah terkait penghematan dan Refocusing Anggaran

Kebijakan Pemerintah terkait penghematan dan refocusing anggaran menjadi kendala yang cukup berdampak terhadap kerja-kerja penanganan kasus pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai untuk upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat proaktif maupun yang diterima melalui fungsi pengaduan Komnas HAM, sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas penanganan kasus. Sebagai contoh, aduan terkait proyek strategis nasional food estate di Merauke, Papua Selatan, yang tidak dapat ditangani secara komprehensif oleh Komnas HAM karena tidak memungkin untuk memantau lokasi, memeriksa obyek aduan, dan mengumpulkan data primer secara langsung untuk merumuskan dan mencari kesesuaian fakta dalam upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Lokasi obyek aduan yang berada di daerah cukup terpencil juga menjadi tantangan untuk melakukan permintaan keterangan secara daring maupun pengumpulan data serta dokumentasi melalui media monitoring.

Rovog Vo Vo

Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Belum Ideal

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi memberikan penugasan dan wewenang kepada Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi untuk melaksanakan layanan penerimaan aduan pelanggaran HAM di daerah. Namun pada kenyataannya, Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi tidak hanya melaksanakan layanan penerimaan aduan saja, tetapi juga melaksanakan tugas penanganan kasus yang diterima di daerah kedudukan Kantor Sekretariat Komnas HAM. Hal ini tentu dapat mendukung percepatan penanganan kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh oleh Komnas HAM, namun di sisi lain, penanganan kasus oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi dapat menyebabkan tumpang tindih penanganan dan pencatatan dalam sistem DUHAM.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang Tidak Ideal dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penanganan Kasus

Jumlah sumber daya manusia di Biro Dukungan Penegakan HAM yang sangat terbatas, khususnya terkait penanganan kasus, menyebabkan beban kerja penanganan kasus menjadi sangat tinggi dan sangat tidak ideal untuk melaksanakan penanganan setiap kasus secara komprehensif dan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM.

Mekanisme Pengarsipan

Pengarsipan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum sesuai dengan kaidah kearsipan yang ideal. Haltersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya minimnya sarpras pendukung kearsipan, rendahnya tingkat kesadaran tertib arsip, serta dukungan kompetensi SDM kearsipan yang masih sangat terbatas.

2. Usaha Perbaikan

Menyampaikan usulan dispensasi penghematan anggaran perjalanan dinas kepada Menteri Keuangan

Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Surat Ketua Komnas HAM kepada Menteri Keuangan Rl, mengajukan dispensasi atau kelonggaran penghematan anggaran perjalanan dinas TA 2024 karena tingginya kebutuhan anggaran penanganan kasus, terutama anggaran pemantauan lapangan untuk memantau kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah, terutama pada masa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Optimalisasi Anggaran yang Tersedia

Upaya optimalisasi ini dilakukan dengan memaksimalkan upaya penanganan kasus melalui pengkonsolidasian penanganan kasus berdasarkan subyek, obyek dan lokasi kasus pelanggaran HAM yang sama. Konsolidasi penanganan kasus ini dilaksanakan dalam bentuk gelar kasus bersama kepolisian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau stakeholders lainnya, permintaan keterangan para pihak, maupun pemantauan lapangan terhadap beberapa kasus yang memiliki locus kejadian peristiwa di dalam satu provinsi yang sama.

ovo oV

Efektivitas Fungsi Koordinasi

Struktur organisasi dan tata kerja yang belum ideal serta standar operasional prosedur yang belum memiliki kekuatan hukum, mengharuskan staf penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mampu berkoordinasi dengan Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi serta para pihak lainnya secara efektif dan profesional untuk meminimalisir tumpang tindih tugas penanganan kasus.

Menyusun dan mengesahkan dokumen Blueprint Penanganan Kasus Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia

Dokumen blueprint memuat peta jalan penguatan layanan pengaduan mulai tahun 2023 hingga 2026 yang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Cetak Biru Penanganan Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Blueprint penanganan kasus terintegrasi ini akan mengemas dan merekam semua proses penanganan kasus oleh Komnas HAM secara lengkap dan komprehensif sehingga menghasilkan data penanganan kasus yang akuntabel.

Membentuk Aplikasi Penanganan Kasus yang Terintegrasi

Aplikasi DUHAM merupakan salah satu bentuk konkrit dari dokumen blueprint yang mempermudah pencatatan dan pengarsipan penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM, diantaranya pendistribusian kasus yang bisa dilakukan tanpa tatap muka, penyimpanan dokumen yang lebih cepat untuk diakses, koreksi surat dari pimpinan tanpa tatap muka, pelacakan penanganan kasus untuk mengetahui penanganan yang sudah dilakukan dan terintegrasi dengan masing-masing tim kerja yang menangani kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM.

4) Data Pendukung dan Dokumentasi

LAVANAN PENGADUAN KBNDASHAMEI KONSULTASIK

Penerimaan Pengaduan pada Pelaksanaan Pengaduan Pro Aktif di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan (Lampung, 25 Januari 2024)

GEOTHERMAL KAMIPERCAYA CULEOK ADALA TA BAWA POLUSI NV HIDUP KOMNASHAM L BUKAN LAHAN BUKANSOLUSI ADALAHJALANKELUAR BUKANSEKEDARKELLAR TANPA PENGHUNI UNTUKJALAN-JALAN

Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan melakukan permintaan keterangan kepada Masyarakat Adat Poco Leok dan melakukan peninjauan lokasi di gendang (wilayah) Poco Leok, dalam kasus rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Manggarai (Nusa Tenggara Timur, 4 Maret 2024)

Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan dan Tim Kerja Mediasi melakukan permintaan keterangan dan peninjauan lokasi dalam kasus penembakan yang mengakibatkan 3 [tiga] orang asli Papua meninggal dunia Kabupaten Puncak, (Papua Tengah, 6 - 10 Agustus 2024)

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONE HAK ASASI MAUSIA MEDIASI PRINSIP MEDIASI HAM DASAR HUKUM WENANGAN

Pembukaan Posko Pelayanan Pengaduan Komnas HAM pada Peringatan Hari HAM, Jakarta, 10 Desember 2024

B. Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM

1) Capaian Pengamatan Situasi HAM

Tabel 3.6 Capaian Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM Tahun 2024

Indikator Sasaran KinerjaTargetCapaian
Jumlah Pengamatan atas situasi HAM5 kegiatan pengamatan atas situasi HAM5 kegiatan pengamatan atas situasi HAM

Capaian sasaran kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM terkait pengamatan situasi HAM pada tahun 2024 berhasil mencapai target output capaian dengan menghasilkan 5 laporan pengamatan situasi HAM sebagai berikut:

1. Laporan Pengamatan Situasi Pelaksanaan HAM dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Laporan Pengamatan Situasi Pelaksanaan HAM atas Isu-Isu Strategis (Pengamatan Situasi Pelaksanaan HAM oleh Tim Bentukan Sidang Paripurna Tahun 2024);

3. Laporan Pengamatan Situasi atas Eskalasi Kekerasan di Papua: Pertanggungjawaban Hukum dan HAM;

4. Laporan Pengamatan Situasi Pengungsi Korban Konflik di Kabupaten Nabire dan Mimika;

5. Laporan Pengamatan Situasi Pelaksanaan HAM dalam Pilkada Serentak 2024.

2) Tren Capaian Output

Capaian pengamatan atas situasi HAM tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM Tahun 2020-2024

TahunTargetCapaian
20245 kegiatan pengamatan5 kegiatan pengamatan
20236 kegiatan pengamatan6 kegiatan pengamatan
20225 kegiatan pengamatan5 kegiatan pengamatan
20215 kegiatan pengamatan4 kegiatan pengamatan
20201 kegiatan pengamatan1 kegiatan pengamatan

Tren kegiatan dan laporan hasil pengamatan situasi HAM menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan kegiatan dan laporan hasil pengamatan situasi HAM ini berkaitan erat dengan meningkatnya dinamika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin meningkatnya tingkat kesadaran HAM masyarakat, serta bertambahnya jumlah isu prioritas lembaga yang ditetapkan oleh Komnas HAM pada 2022-2027. Peningkatan kegiatan dan laporan hasil pengamatan situasi HAM ini menunjukkan, komitmen Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dalam setiap lini kehidupan.

3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan

1. Analisis Kendala

Tingginya Dinamika Sosial pada Tahun Demokrasi

Tahun 2024 merupakan tahun demokrasi bagi Bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada kenyataannya menimbulkan gejolak sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah isu HAM strategis turut mencuat dan menimbulkan dinamika dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara, persoalan pelaksanaan HAM atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hingga pelaksanaan HAM dalam penanganan konflik sosial di Tanah Papua. Dinamika sosial yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut mendorong Komnas HAM secara proaktif melaksanakan pengamatan situasi pelaksanaan HAM atas berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat.

Keterbatasan Anggaran

Tingginya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat pada tahun demokrasi pada kenyataannya tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengamatan situasi atas isuisu HAM aktual dan strategis yang terjadi di masyarakat menyebabkan Komnas HAM cg. Biro Dukungan Penegakan HAM harus selektif memilih isu-isu HAM aktual yang akan ditangani dan tidak dapat melaksanakan pengamatan situasi terhadap setiap isu HAM aktual yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa hal, keterbatasan anggaran menempatkan Komnas HAM dalam kondisi sulit karena tidak dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penanganan isu-isu HAM aktual yang terjadi di masyarakat.

Keterbatasan SDM

Selain persoalan keterbatasan anggaran, persoalan keterbatasan SDM juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengamatan situasi HAM. SDM yang terlibat dalam kegiatan pengamatan situasi HAM adalah SDM yang sama yang bertanggung jawab melaksanakan kerja-kerja penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM, sehingga beban kerja SDM di Biro Dukungan Penegakan HAM menjadi sangat tinggi dan jauh dari kata ideal.

Fungsi Koordinasi yang Tidak Efektif

Kegiatan pengamatan situasi HAM juga terkendala persoalan fungsi koordinasi, baik secara internal maupun eksternal. Kendala fungsi koordinasi internal lebih disebabkan karena minimnya SDM dan tinggi beban kerja setiap staf, baik staf di Biro Dukungan Penegakan HAM maupun staf di Biro Dukungan Pemajuan HAM yang turut dilibatkan dalam kegiatan pengamatan situasi HAM. Sementara kendala fungsi koordinasi eksternal lebih disebabkan karena masih minimnya perjanjian kerja sama strategis antara Komnas HAM dengan stakeholders kunci dalam penanganan kasus dan pengamatan situasi HAM.

2. Usaha Perbaikan

Pembatasan Isu Prioritas

Banyaknya isu-isu HAM aktual yang terjadi di masyarakat pada tahun 2024, menyebabkan Komnas HAM melalui Sidang Paripurna menetapkan 9 (sembilan)

isu prioritas lembaga yang akan menjadi fokus pantauan selama tahun 2022- 2027. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Dukungan Penegakan HAM mengemban 5 (lima) isu prioritas Komnas HAM selama tahun 2024, diantaranya persoalan pemenuhan hak konstitusional pada Pemilu dan Pilkada Serentak, perlindungan pembela HAM, pelaksanaan HAM atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, bisnis dan HAM, serta pelaksanaan HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembatasan isu-isu HAM aktual ini bertujuan agar pengamatan situasi HAM yang dilaksanakan bisa lebih terarah, terfokus, komprehensif, akuntabel dan berdampak.

Efektivitas Penggunaaan Anggaran

Efektivitas dan optimalisasi anggaran diupayakan melalui pemanfaatan anggaran secara selektif dan efektif, diantaranya pemanfaatan media monitoring, data sekunder dari koalisi masyarakat sipil, dan penggunaan teknologi informasi lainnya untuk mengurangi kegiatan pengamatan situasi langsung yang memerlukan anggaran cukup besar.

Pelibatan Tenaga Ahli

Pelibatan tenaga ahli dalam penyusunan laporan pengamatan situasi HAM bertujuan untuk memaksimalkan penyajian informasi, analisa data dan temuan, serta rekomendasi strategis kepada para pihak dalam laporan pengamatan situasi HAM, mengingat keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengamatan situasi. Pelibatan ahli diharapkan dapat mengurangi beban kerja staf dalam melaksanakan pengamatan situasi HAM, namun tetap mempertahankan imparsialitas, profesionalitas dan akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan dan menghasilkan laporan pengamatan situasi HAM.

Efektivitas Koordinasi melalui Perjanjian Kerja Sama Strategis

Untuk meningkatkan fungsi koordinasi dengan para stakeholders, terutama dalam upaya efektivitas dan akuntabilitas pengamatan situasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM bekerja sama dengan unit Kerja Sama antar Lembaga Komnas HAM mendorong terlaksananya perjanjian kerja sama dengan para pihak yang memberikan pengaturan strategis, termasuk peran dan fungsi setiap stakeholders dalam kerja-kerja pengamatan situasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM.

4) Data Pendukung dan Dokumentasi

Pengamatan Situasi Pengungsi Konflik dan Kekerasan dari Berbagai Wilayah di Papua yang bertempat di Teluk Kimi Samabusa, Kabupaten Nabire, (Papua Tengah, 4 Juni 2024)

Pengamatan Situasi Pelaksanaan HAM dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 22 Agustus 2024

Pengamatan Situasi HAM atas penembakan 2 (dua) warga sipil di Distrik Dekai Yahukimo, Papua Pegunungan, 23 - 26 September 2024

Pengamatan Situasi Pengungsi di Kabupaten Maybrat [Papua Barat Daya, 27 - 28 Oktober 2024]

Pengamatan Situasi pra Pilkada Serentak 2024 di Kampung Skofro Kabupaten Keerom, (Papua, 29 Oktober 2024)

Pengamatan Situasi Pemungutan Suara di Lapas Kelas Il B Indramayu Indramayu, Jawa Barat, 27 November 2024

C. Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Judisial 1) Capaian Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Judisial

Tabel 3.8 Capaian Jumlah Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Judisial Tahun 2024

Indikator Sasaran KinerjaTargetCapaian
Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial1 penyelidikan1 penyelidikan (80% → 1 Draf Laporan Penyelidikan)

Capaian sasaran kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM terkait penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu peristiwa Bumi Flora dan peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib. Penyelidikan kedua peristiwa ini merupakan penyelidikan lanjutan atas penyelidikan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (multi years investigation).

2. Pada tahun 2024, penyelidikan kasus Bumi Flora di Aceh dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan pendamping dan saksi di Aceh Timur, identifikasi dan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas pada saat peristiwa terjadi, dan peninjauan lokasi peristiwa di Afdeling IV PT Bumi Flora. Selain itu, Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Bumi Flora juga melibatkan anggota tim dari Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh untuk membantu proses penyelidikan, khususnya terkait koordinasi awal dengan para pendamping dan pemeriksaan para saksi. Pelibatan anggota tim dari Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat Bumi Flora. Hingga akhir tahun 2024, Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Bumi Flora belum dapat menyelesaikan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat Bumi Flora sehingga proses penyelidikan akan dilanjutkan pada tahun 2025. Meski demikian, hingga akhir tahun 2024, Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Bumi Flora telah menghasilkan draf laporan penyelidikan yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2025 sejalan dengan target selesainya penyelidikan pelanggaran HAM berat Bumi Flora.

3. Sementara itu, Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib telah memeriksa 14 (empat belas) orang saksi terkait peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib sepanjang tahun 2024. Terhadap 14 (empat belas) saksi tersebut, Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib telah membuat BAP dan menyusun matriks HAM berat berdasarkan dengan resume BAP serta dokumen yang sudah diperoleh dari stakeholders, NGO, maupun media. Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib juga terus melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan PT Garuda Indonesia. Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib menilai bahwa ketiga institusi tersebut memiliki peran penting untuk mengungkap peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib. Selain tiga institusi tersebut, Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib juga berupaya untuk melakukan koordinasi dengan TNI dan BIN serta para ahli lainnya untuk mempercepat penyelesaian penyelidikan peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib.

2) Tren Capaian Output

Capaian sasaran kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM terkait penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Judisial Tahun 2020-2024

TahunTargetCapaian
20241 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan (80%)
20231 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan (80%)
20221 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan (80%)
20211 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan (100%)
20202 hasil penyelidikan1 hasil penyelidikan (50%)

Tren capaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial pasca tahun 2021 cenderung datar, meskipun terdapat perkembangan dalam proses penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat dimaksud. Pada tahun 2020, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap 2 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Paniai dan Timang Gajah. Capaian pada tahun 2020 sebesar 50% karena hasil penyelidikan Paniai telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian tahun 2021 dilanjutkan dengan penyerahan hasil penyelidikan peristiwa Timang Gajah ke Kejaksaan Agung. Pada periode tahun 2022-2024 Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap 2 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yaitu Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib dan Peristiwa Bumi Flora.

Dinamika capaian penyelidikan HAM berat melalui mekanisme judisial ini sangat terkait dengan atensi dan kebijakan Pimpinan Komnas HAM. Kebijakan Pimpinan Komnas HAM akan menentukan eksistensi, fokus dan ketersediaan anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat. Selain itu, sulitnya pengumpulan alat bukti dan proses pemeriksaan obyek serta saksi kunci peristiwa pelanggaran HAM berat turut menjadi faktor penentu kelancaran proses penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat.

3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan

1. Analisis Kendala

Keterbatasan Alat Bukti

Kendala utama yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial adalah minimnya saksi yang masih hidup dan/atau memiliki kemampuan intelegensia yang memadai untuk mengingat dan memberikan keterangan atas peristiwa yang telah terjadi di masa lalu serta terduga pelaku yang telah meninggal dunia. Selain itu, keterbatasan dokumen yang tersedia juga berdampak pada proses pengumpulan alat bukti sehingga penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat tidak dapat dilakukan secara komprehensif

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Anggota tim penyelidikan yang juga merangkap di beberapa tim lain mengakibatkan tidak maksimalnya dalam menjalankan tugas. Selain itu, anggota tim yang tidak semuanya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam kemampuan untuk melakukan penyelidikan.

Keterbatasan Anggaran

Anggaran untuk penyelidikan harus dibagi untuk 2 tim sehingga penyelidikan yang dilakukan kurang optimal. Kedua kendala tersebut dapat dikatakan menjadi kendala utama yang menyebabkan belum selesainya penyelidikan atas 2 kasus tersebut.

2. Usaha Perbaikan

Penambahan Anggota Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM menambah anggota tim penyelidikan pelanggaran HAM berat yang bertujuan untuk membantu proses permintaan keterangan saksi-saksi, penyusunan temuan dan analisis temuan.

Optimalisasi dan Efektivitas Pemanfaatan TeknologiInformasi

Penggunaan skema hybrid dalam pelaksanaan kegiatan, baik rapat internal tim maupun permintaan keterangan para saksi dan ahli secara faktual dapat menyiasati minimnya anggaran yang tersedia. Mekanisme hybrid ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kesediaan waktu para anggota tim dan para pihak, terutama dalam permintaan keterangan saksi dan ahli.

Meningkatkan Fungsi Koordinasi

Komnas HAM melalui Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat senantiasa mengupayakan peningkatan fungsi koordinasi dengan para pihak, baik melalui pertemuan koordinasi terbatas maupun pertukaran informasi, sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan proses penyelidikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial.

Rovoo

4) Data Pendukung dan Dokumentasi

Peninjauan Lokasi Penembakan di Afdeling IV PT. Bumi Flora (Aceh Timur, 27 September 2024)

Tinjauan Lokasi Peristiwa Bumi Flora (Aceh Timur, 27 September 2024]

Koordinasi bersama Irwasum Polri terkait Rencana Pemeriksaan Saksi dari Unsur Kepolisian atas Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib, (Jakarta, 22 Januari 2024)

Pemeriksaan Saksi Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib (Jakarta, 8 Mei 2024]

D. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban 1) Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak- Hak Korban

Tabel 3.10 Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Tahun 2024

Indikator Sasaran KinerjaTargetCapaian
Jumlah Penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban750 surat keterangan923 surat keterangan

Capaian sasaran kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM terkait penanganan kasus pelanggaran HAM berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian surat keterangan korban didasarkan pada rezim permohonan, yang artinya Komnas HAM tidak dapat memberikan surat keterangan korban apabila tidak ada permohonan yang diajukan. Peningkatan capaian disebabkan oleh meningkatnya jumlah permohonan surat keterangan korban. Hal ini juga menjadi salah satu penanda bahwa korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang selama ini menutup diri akibat kekhawatiran adanya stigma, telah mulai membuka diri.

2. Kebijakan program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat yang diinisiasi Pemerintah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat diduga menjadi penyebab meningkatnya jumlah permohonan surat keterangan korban yang ditujukan ke Komnas HAM.

3. Jumlah surat keterangan korban paling banyak diberikan kepada korban Peristiwa 1965/1966 yaitu 715 orang, dilanjutkan oleh korban Peristiwa Rumoh Geudong sebanyak 154 orang, korban Peristiwa Simpang KKA sebanyak 48 orang, korban Peristiwa Penembakan Misterius sebanyak 5 orang, dan korban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebanyak 1 orang.

4. Provinsi Aceh menjadi lokasi dengan angka penerima surat keterangan terbanyak yaitu 202 orang untuk Peristiwa Rumoh Geudong dan Simpang KKA. Selanjutnya lokasi penerima surat keterangan korban tersebar di Provinsi Dl Yogyakarta dengan 170 orang untuk korban Peristiwa 1965/1966 dan Penembakan Misterius; Jawa Tengah dengan 157 orang untuk korban Peristiwa 1965/1966 dan Kerusuhan Mei 1998; Sulawesi Tengah dengan 134 orang, Sumatera Utara dengan 88 orang, Sumatera Barat dengan 82 orang, Banten dengan 39 orang, Jakarta 23 orang, Jawa Barat 21 orang, Sumatera Selatan 1 orang, dan Kalimantan Barat 1 orang yang keseluruhan merupakan korban Peristiwa 1965/1966.

5. Untuk pertama kalinya pada 2024, Komnas HAM memberikan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat kepada 5 orang eksil yang berdomisili di Swedia. Dahulu kelima korban merupakan pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri dan akibat terjadinya Peristiwa 1965/1966 kelima korban kehilangan kewarganegaraannya, sehingga terpaksa menjadi WNA.

2) Tren Capaian Output

Capaian penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Tahun 2020-2024

TahunTargetCapaian
2024750 surat keterangan korban923 surat keterangan korban
2023750 surat keterangan korban930 surat keterangan korban
2022750 surat keterangan korban376 surat keterangan korban
2021250 surat keterangan korban232 surat keterangan korban
2020387 surat keterangan korban218 surat keterangan korban

Sesuai tabel di atas, secara garis besar capaian penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban mengalami tren positif yaitu peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, meski sempat mengalami penurunan di periode 2021. Pemberian surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat yang didasarkan pada rezim permohonan diidentifikasi menjadi penyebab fluktuatifnya capaian. Salah satu faktor pendorong meningkatnya capaian yang terjadi pada periode 2023 dan 2024 disebabkan adanya pengakuan dan penyesalan atas terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang disampaikan oleh Presiden pada 11 Januari 2023. Kemudian Pemerintah menindaklanjutinya melalui perumusan kebijakan program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 930 surat keterangan diterbitkan yang artinya meningkat lebih dari 247% dari capaian tahun 2022 yang hanya sebanyak 376 surat keterangan.

3) Analisis Kendala, Usaha Perbaikan, dan Faktor Keberhasilan serta Kegagalan

1. Analisis Kendala

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Meski secara tren capaian penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban mengalami peningkatan, namun keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Peningkatan jumlah permohonan surat keterangan korban yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang mengerjakan hal tersebut, mengharuskan atau memaksa sumber daya manusia yang tersedia untuk bekerja lebih ekstra. Terlebih sumber daya manusia yang tersedia juga masih memegang tanggung jawab pekerjaan di unit utamanya dan pelaksanaan tugas terkait kerja-kerja dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban masih dianggap sebagai pekerjaan tambahan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya delay process sehingga penerbitan surat keterangan korban kerap kali melebihi batas waktu 60 hari (2 bulan) sebagaimana diatur dalam Perkom nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Keterbatasan Akses Komunikasi

Keterbatasan akses komunikasi merupakan salah satu kendala eksternal yang dihadapi. Sejumlah permohonan surat keterangan korban yang diterima Komnas HAM kerap tidak menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi. Sehingga membuat Tim harus melakukan kunjungan langsung ke rumah pemohon tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Hal ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, dengan hasil yang minim. Berbeda halnya apabila terdapat pendamping yang mengkoordinir para pemohon, hal tersebut tentunya mempermudah dalam melakukan verifikasi lapangan karena pada umumnya pemohon dikumpulkan pada satu tempat sehingga dapat dilakukan verifikasi pada satu waktu dengan jumlah korban yang diverifikasi cukup banyak.

Mekanisme penyimpanan data hasil verifikasi korban pelanggaran HAM yang Berat

Selama ini mekanisme penyimpanan data hasil verifikasi korban pelanggaran HAM yang berat masih menggunakan cara manual. Belum adanya database data korban pelanggaran HAM yang berat yang memanfaatkan teknologi informasi dan keterbatasan akses kerahasiaan bagi semua anggota Tim pelaksana verifikasi, mengakibatkan kerap terjadinya pengulangan verifikasi terhadap korban yang telah memperoleh surat keterangan korban. Hal ini juga didukung kurangnya pemahaman korban maupun pendamping bahwa kebijakan saat untuk saat ini surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat hanya dapat diterbitkan satu kali.

2. Usaha Perbaikan

Pembentukan Timja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat

Selama ini kerja-kerja terkait penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dilakukan oleh sebuah Tim yang bekerja sesuai SK Ketua Komnas HAM dengan masa waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pekerjaan tersebut dianggap sebagai tugas tambahan karena berbeda dengan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Tim di unit utamanya. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya sejak Komnas HAM berdiri memiliki unit khusus yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Vo

Unit tersebut adalah Timja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat yang dibentuk berdasarkan SK Sesjen Komnas HAM Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tim Kerja dan Sub Tim Kerja Serta Anggota Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Komnas HAM, yang terdiri dari dua Subtimja yaitu Subtimja Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat dan Subtimja Dukungan Penguatan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dilakukan oleh Subtimja Dukungan Penguatan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Meski demikian, Timja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait tugas fungsi (uraian pekerjaan) dan penempatan sumber daya manusia yang permanen.

Pemetaan Revisi SOP Pemberian Surat Keterangan Korban

Pada medio pertengahan tahun 2024, Tim telah melakukan diskusi tentang revisi pedoman pemberian surat keterangan korban yang tertuang dalam Perkom nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Perkom yang telah berusia lebih dari enam tahun tersebut memerlukan banyak penyesuaian dengan kondisi saat ini. Beberapa poin yang perlu disesuaikan terkait dengan redifinisi cakupan korban, memastikan pengajuan surat keterangan korban bersifat inklusif dan aplikatif, dan rekonsiliasi prosedur lama dan baru. Pemetaan revisi Perkom direncanakan akan berlanjut di tahun 2025.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi korban pelanggaran HAM yang berat selalu dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung atau luring. Namun pada tahun 2024, Tim memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses verifikasi terhadap 4 orang pemohon surat keterangan yang merupakan eksil berdomisili Swedia. Keempat orang eksil tersebut berkumpul di salah satu rumah korban dan saat proses verifikasi, para korban saling menjadi saksi terhadap peristiwa yang dialami oleh korban lainnya. Verifikasi dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting oleh Tim bersama pendamping yang berada di Indonesia.

4) Data Pendukung dan Dokumentasi

Diskusi Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Bersama dengan Korban Peristiwa Rumoh Geudong, Simpang KKA, dan Jambu Keupok yang Telah Mendapatkan Program Pemulihan Hak Korban sesuai Inpres 2/2023, serta LPSK dan BAPPENAS, (24 Oktober 2024, Banda Aceh)

Verifikasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat di Kabupaten Bantul (Yogyakarta, 23 April 2024]

Verifikasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat di Kabupaten Sigi, (Sulawesi Tengah, 24 Maret 2024)

2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. KEGIATAN PELAYANAN RUTIN

A. Implementasi SeLIP (Sentra Layanan Informasi Pengaduan)

Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Layanan Pengaduan selaku inisiator yakni dengan melakukan pembangunan Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP) yang menerapkan prinsip satu pintu yang inklusif. Inovasi tersebut diantaranya berupa inovasi fisik (penyediaan ruang pengaduan yang inklusif dan nyaman), Inovasi berbasi teknologi (DUHAM Online, Smart Map, SULAPP, SOAP, Surel, dan Whatsapp), dan Inovasi dalam bidang Sumber Daya Manusia berupa diskusi peningkatan kapasitas, pelatihan, diklat, sertareward and punishment.

Terdapat rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM diantaranya adalah penyediaan Ruang Laktasi, Toilet, Metal Detector, pelatihan bela diri bagi petugas keamanan, pengembangan kualitas pelayanan, guiding block, railink, mesin antrian, serta pengembangan sistem yang ramah dan mudah diakses bagi semua jenis penyandang disabilitas.

B. Penguatan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan SULAPP, PEKPPP, EPSS, FKP)

1. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah Pendataan Aduan Hak Asasi Manusia (Smart Map) dan Survei Layanan Penerimaan Pengaduan (SuLAPP). Hasil penilaian yang didapat pada EPSS 2024 ada sedikit peningkatan sebesar 1,82 (cukup) dibandingkan hasil EPSS 2023 yaitu sebesar 1,62 (Kurang).

2. Penyelenggaraan Aplikasi Perekaman Opini atas Pelayanan Pengaduan (SULAPP)

Tim Kerja Layanan Pengaduan pada 2021 membangun aplikasi perekaman opini layanan penerimaan pengaduan. Survei yang dilakukan lebih bersifat khusus pada lingkup layanan penerimaan pengaduan dan dilakukan secara berkala dengan periode 6 (enam) bulanan dengan wilayah /lokus perekaman di Kantor Pusat Komnas HAM. Untuk memperluas wilayah perekaman opini layanan, Tim Kerja Layanan Pengaduan merasa perlu mengembangkan aplikasi pengelolaan opini publik atas layanan penerimaan pengaduan HAM pada tahun anggaran 2023. Pengembangan tersebut guna merekam opini publik dan umpan balik atas layanan penerimaan pengaduan Komnas HAM secara elektronik dari kantor pusat dan 6 kantor sekretariat Komnas HAM di provinsi.

Berdasarkan hasil survei layanan penerimaan pengaduan, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut; bimbingan teknis terkait implementasi SULAPP kepada tim pencacah baik di Sekretariat Komnas HAM di provinsi maupun Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta serta bimbingan teknis terkait kewenangan Komnas HAM dan materi hak asasi manusia, masih perlu diberlakukan pengisian survei menggunakan paper based/kertas kuisioner mengingat perbedaan demografi dan karakteristik pengadu. Selain itu, perlu untuk dilakukan pemasangan pamphlet terkait informasi gratis terhadap pelayanan pengaduan yang diberikan, pamphlet hak-hak pengadu, pamphlet tata cara pengaduan serta pamflet atau banner terkait zona bebas gratifikasi di setiap Kantor Komnas HAM untuk memberikan informasi kepada pengadu.

Ve

SULAPP PERNYATAAN SANGGAHAN SULAPP 1. Survei dilakukan untuk mengukur kepuasan pemberian layanan HAM Ro dan tidak mencakup p 2. Seluruh Informasi data yang diberikan akan dirahasiakan dan Lakukan Survel Layanan Pengaduan

3. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi pelayanan publik tahun 2024 ini didasarkan pada sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE]. Sembilan layanan tersebut adalah layanan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik. Tujuan PEKPPP adalah untuk mendapatkan bahan penyusunan rekomendasi guna memperbaiki pelayanan. Indikator evaluasi pelayanan publik dalam PEKPPP meliputi:

1) Kebijakan pelayanan;

2) Profesionalisme sumber daya manusia (SDM);

3) Sarana dan prasarana;

4) Sistem informasi;

5) Konsultasi pengaduan; dan

6) Inovasi dari unit penyelenggara pelayanan

Hasil indeks pelayanan publik dari PEKPPP menjadi salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi. Selain itu, hasil evaluasi ini juga dijadikan dasar alat ukur untuk memberikan penghargaan kepada OPD yang telah memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk motivasi. Biro Penegakan HAM menjadi Unit Lokus Evaluasi PEKPP pada Tahun 2024. Berikut ini merupakan evaluasi capaian unit di Komnas HAM pada 2021 - 2024.

Tabel 3.12 Evaluasi Capaian Unit di Komnas HAM pada Tahun 2021-2024

Capaian ULE Komnas HAM 2021 - 2024
TahunRuang LingkupNama LokusIPP dan Kategori
2021Core BusinessLayanan Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM3,83 (B)
2022Core BusinessLayanan Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM3,82 (B)
2023 2024AdministrasiBagian Keuangan, Biro Umum3,21 (B-)
BarangBiro Umum3,36 (B-)
JasaBiro Dukungan Penegakan HAM3,63 (B)
2024Core BusinessLayanan Pengaduan Pelanggaran HAM4,26 (A-)

Berdasarkan tabel capaian ULE Komnas HAM diatas, diketahui bahwa pada 2024 ini hasil indeks pelayanan publik mengalami peningkatan dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Komnas HAM melalui Tim Kerja Layanan Pengaduan berupaya memperbaiki layanan publik dan mengupayakan tindak lanjut atas saran yang diberikan oleh KemenPANRB pada evaluasi tahun sebelumnya.

4. Forum Konsultasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelibatan masyarakat juga sejalan dengan pendekatan public service logic yang memposisikan masyarakat sebagai subjek dari pelayanan publik dan memiliki peran dalam menciptakan nilai-nilai dalam pelayanan publik. Pelibatan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Forum Konsultasi Publik atau disebut FKP merupakan salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. FKP diselenggarakan dengan cara komunikasi dua arah, antara penyelenggara layanan dengan masyarakat selaku pengguna layanan. Dalam kegiatan FKP, masyarakat dapat memberikan masukan maupun saran atas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuan dilakukannya FKP yaitu untuk memperoleh perspektif masyarakat serta merumuskan solusi yang mampu untuk dilakukan guna perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan FKP ini direncanakan akan mengundang organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang pernah melakukan pengaduan kepada Komnas HAM pada tahun 2023.

Tindak lanjut dari kegiatan FKP dituangkan dalam dokumen berita acara yang memuat janji perbaikan pelayanan publik. Sementara itu, tindak lanjut dari kegiatan diskusi standar pelayanan dan praktik penyelenggaraan publik yaitu dilakukannya penyusunan dokumen standar pelayanan publik.

1) Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan HAM Online Pengembangan layanan berbasis digital saat ini tengah digalakkan oleh berbagai instansi pemerintahan termasuk Komnas HAM melalui pembangunan aplikasi pengaduan HAM atau yang dikenal sebagai DUHAM Online dan aplikasi pengelolaan data aduan HAM yang disebut dengan Smart MAP Data Aduan. DUHAM Online sendiri mulai dibangun pada 2019 dan kemudian secara bertahap dikembangkan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Pelayanan Pengaduan. Sedangkan pembangunan aplikasi Smart Map dilakukan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2020. Pada Tahun 2024, Tim Kerja Pelayanan Pengaduan kembali menyelenggarakan pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan HAM (DUHAM Online) dan Smart MAP yang bertujuan untuk pemutakhiran dan berkembangnya ruang interaksi publik menjadi lebih inklusif dan memadai. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komnas HAM dan dokumen Cetak Biru (Blueprint) Sistem Penanganan HAM yang Terintegrasi 2023-2026.

Pengembangan dan pembangunan aplikasi layanan publik juga merupakan pendukung terbangunnya Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP) Satu Pintu yang dicanangkan oleh Komnas HAM RI cq. Biro Dukungan Penegakan HAM dan program Satu Data Indonesia. Proses pengembangan kedua aplikasi tersebut telah berlangsung sepanjang 2024 yang dimulai dengan pembentukan tim, penunjukan pengembang, pengumpulan atau requirement poin pengembangan, proses pengembangan aplikasi, hingga monitoring pengembangan. Salah satu rangkaian kegiatan yang penting yang perlu dilaksanakan dalam setiap pengembangan aplikasi yakni pengujian penerimaan pengguna luser acceptance testing), dan yang terakhir proses serah terima pekerjaan.

Dalam proses pengembangannya, Tim Kerja Pelayanan Pengaduan, tidak hanya melibatkan internal tim kerja, melainkan juga lintas Tim Kerja baik dari Pemantauan dan Penyelidikan dan Tim Kerja Mediasi, serta melibatkan dari Kantor Sekretariat Provinsi khusus untuk pengembangan Smart MAP. Pengembangan Smart MAP dimulai pada 9 Juli s.d. 9 Desember 2024. Sedangkan Pengembangan DUHAM Online dilaksanakan pada 23 Agustus s.d. 22 November. Adapun pengembang dari kedua pengadaan tersebut yakni PT Sentra Data dengan total nilai pengembangan Rp 110.000.000,-. Seluruh pekerjaan pengembangan kedua aplikasi tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik dan telah dilakukan pengujian seluruh fitur yang dikembangkan.

Rovog Vo V

2) Sinergi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Kementerian/ Lembaga/ Daerah

Masyarakat faktualnya belum banyak memahami metode dan alur pengaduan yang menjadi kewenangan Komnas HAM. Oleh sebab itu, sinergi dan koordinasi dengan stakeholders menjadi salah satu upaya Lembaga melalui Timja Layanan Aduan untuk membangun jejaring penanganan aduan serta menguatkan kapasitas pendamping di tataran akar rumput (grass root). Tidak hanya itu, langkah ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan Komnas HAM untuk melakukan edukasi masyarakat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan mekanisme penanganan pengaduannya. Beberapa bentuk dari kegiatan ini dapat berupa diskusi interaktif dengan masyarakat, pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan HAM yang melibatkan sejumlah pihak seperti civitas akademika, masyarakat sipil, NGO/CSO, serta penyebarluasan informasi seputar HAM dan prosedur pengaduan di Komnas HAM melalui media, baik televisi dan/atau radio.

Pada Tahun 2024, Timja Layanan Pengaduan telah melaksanakan kegiatan sinergi dan koordinasi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Provinsi Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Kegiatan sinergi dan koordinasi menjadi agenda penting bagi Timja Layanan Aduan karena memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih dekat antara institusi negara dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara langsung. Dengan turun ke daerah, Komnas HAM dapat "menjemput bola", yaitu menerima aduan langsung dari masyarakat yang mungkin mengalami keterbatasan akses untuk datang ke kantor pusat, sehingga memastikan suara mereka didengar tanpa hambatan geografis.

3) Pembaruan Kata Kunci Pengaduan

Komnas HAM menerima dan menangani pengaduan pelanggaran HAM, dimana data pengaduan tersebut dikelola secara statistik dan digital sehingga menghasilkan data pengaduan pelanggaran HAM. Untuk mendukung penyajian informasi data aduan pelanggaran HAM yang lebih akurat, komprehensif dan lebih mudah dipahami, Timja Layanan Pengaduan melakukan pemetaan terhadap pengaduan yang masuk berdasarkan isu HAM pada pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Pemetaan pengaduan tersebut merupakan upaya untuk mengolah data pengaduan di Komnas HAM sehingga diharapkan membantu Komnas HAM dalam menangani kasus dan memberikan masukan terkait kebijakan publik di Indonesia.

Pemetaan pengaduan tersebut dilakukan melalui pembaharuan keywords (Kata Kunci) Pengaduan yang sudah pernah disusun pada tahun 2020. Keywords atau Kata Kunci Pengaduan merupakan unsur-unsur atau elemenelemen dalam sebuah pengaduan yang dapat menjadi kunci dalam proses analisis pengaduan HAM. Kategorisasi Keywords (Kata Kunci) Pengaduan diharapkan dapat menjadi panduan dalam menganalisis dan memetakan peristiwa pelanggaran HAM yang disampaikan oleh pengadu.

Vo

4) Layanan Data, Informasi, dan Statistik Pengaduan Pelanggaran HAM

Penerimaan dan penanganan pengaduan pelanggaran HAM menghasilkan basis data yang dapat dikelola sesuai standar data statistik. Data dan informasi yang dikelola merupakan data primer yang berasal dari masyarakat sebagai korban atau pendamping, pihak diadukan, maupun pihak lain yang terkait dengan pengaduan. Data dan informasi statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk kepentingan penanganan aduan dan kasus, penelitian, pendidikan, sampai dengan pengambilan keputusan.

Layanan data, informasi, dan statistik pengaduan pelanggaran HAM diatur dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 Bab IV tentang Permintaan Informasi. Pada pasal 27 disampaikan bahwa pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi, dapat meminta informasi ke penyelenggara pelayanan pengaduan dan diajukan dalam bentuk tertulis. Pemohon informasi pengaduan harus mematuhi tata cara memperoleh informasi di Komnas HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan yang ditetapkan secara internal, serta memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi dan tujuan penggunaan informasi. Tidak semua data, informasi, dan statistik pengaduan pelanggaran HAM dapat diberikan kepada pemohon informasi. Terdapat informasi pengaduan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Tim Kerja Layanan Pengaduan melalui Sub Timja Layanan Data dan Informasi Statistik Pengaduan telah menerima sebanyak 144 permintaan data. Sebanyak 121 permintaan data dari pihak eksternal dan 23 permintaan data dari pihak internal.

5) Pengelolaan Arsip Pengaduan

Tim Kerja Dokumentasi Penegakan HAM telah melakukan pengelolaan arsip sepanjang tahun 2024. Sebanyak 4.016 berkas aduan telah dilakukan alih media ke dalam aplikasi DUHAM Online guna menunjang penanganan aduan tanpa berbasis berkas fisik. Selain itu, terdapat 50 aduan yang telah dilakukan open file pada tahun 2024 ini. Konsep open file yang dimaksud adalah memberikan tindak lanjut distribusi penanganan atau tanggapan lebih lanjut terhadap aduan-aduan yang sebelumnya bersifat tembusan atau yang sebelumnya dimintakan kelengkapan berkas aduan.

Tim Kerja Dokumentasi Penegakan HAM juga melakukan penyusunan daftar arsip inaktif pengaduan HAM dengan rentang waktu penciptaan 1993-2012 yang dibantu oleh pihak PT Ilham Jasa Solusi (pihak ketiga) sepanjang Juni- Oktober 2024. Daftar arsip inaktif pengaduan HAM ini akan kembali disortir untuk diperiksa secara lebih lanjut terkait pengaduan yang masih aktif atau terkait dengan pelanggaran HAM yang berat. Pasca seleksi tersebut, daftar arsip inaktif kemudian akan menjadi bahan penyusunan daftar usul pindah arsip pengaduan HAM yang akan diserahkan kepada Unit Kearsipan Komnas HAM Rl. Hingga November 2024 terdapat 98 boks arsip inaktif dan terdiri atas

Vo

1095 berkas pengaduan HAM yang telah diajukan dalam daftar usul pindah kepada Unit Kearsipan Komnas HAM.

Selain pengelolaan arsip, Tim Kerja Dokumentasi Penegakan HAM juga melakukan sejumlah kegiatan kearsipan lainnya seperti koordinasi dengan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2024 dan Sulawesi Tengah pada Agustus 2024 terkait pengelolaan dan upaya penyusutan arsip penanganan aduan di masing-masing sekretariat provinsi.

Tim Kerja Dokumentasi Penegakan HAM juga secara berkala melakukan diskusi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka menambah wawasan kearsipan dan berkoordinasi terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan arsip penanganan aduan yang lebih baik. Beberapa diskusi kearsipan yang diselenggarakan dengan narasumber dari ANRI diantaranya Diskusi dengan topik Pengelolaan Arsip Vital pada 7 Maret 2024 dan Diskusi dengan topik Mekanisme Alih Media Arsip pada 7 Agustus 2024.

Tim juga melakukan penolokukuran (benchmarking) arsip berpotensi nilai sejarah dengan sejumlah lembaga kearsipan di provinsi D.I. Yogyakarta, antara lain dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Sleman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada pada September 2024. Kegiatan tersebut turut berkolaborasi dengan Unit Kearsipan Komnas HAM.

6) Penguatan Pengetahuan dan Kapasitas Pegawai

Penguatan kapasitas bagi pegawai Tim Kerja Layanan Pengaduan bertujuan untuk peningkatan layanan publik. Peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya pada pemahaman materi substansi pengaduan, tetapi juga terkait dengan pemberian layanan publik dan pengelolaan data serta dokumentasi pengaduan. Pokja Layanan Pengaduan sepanjang 2024 telah mengadakan 7 (tujuh) kegiatan peningkatan kapasitas pegawai. Ketujuh kegiatan peningkatan kapasitas tersebut secara umum bertujuan untuk:

Meningkatkan kompetensi/keahlian pegawai.

Membantu memenuhi kebutuhan kompetensi/keahlian.

Meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Meningkatkan kolaborasi dan hubungan kerja antar pegawai.

Adapun kegiatan peningkatan kapasitas pegawai diantaranya Diskusi Grup Terfokus Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia, Diskusi terkait Analisis Legal (Legal Analysis) pada Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM, Diskusi Kelompok Terarah terkait Pengelolaan Arsip Vital, Diskusi Kelompok Terarah Penguatan Penanganan Pengaduan Kasus Usia Anak, Diskusi dengan topik Mekanisme Alih Media Arsip, Diskusi Kelompok Terfokus Data Informasi Statistik Pengaduan HAM dengan Memanfaatkan Infografis Berbasis Teknologi QlikView, dan Diskusi Kelompok Terarah tentang Peningkatan Kapasitas Keramahan Pelayanan Publik (Hospitality].

7) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Berdasarkan capaian hasil Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komnas HAM hingga november 2024, Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah menerima 685 konsultasi, melakukan analisa terhadap 1.328 berkas aduan serta telah melakukan Pengelolaan Berkas Arsip dan Arsip Digital sebanyak 1.815 berkas. Dari uraian capaian monev tersebut terlihat bahwa kinerja Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah mencapai lebih dari 200%. Penilaian kinerja Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan tentunya menjadi sangat baik, namun tampak anomali karena capaian targetnya hingga 2 kali lipat dari target awal tahun. Salah satu yang menjadi alasan terjadinya anomali tersebut adalah penetapan R0 di Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan untuk menjadi tempat uji coba pelaksanaan kebijakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Rl sehingga menjadikan penetapan target output Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan dihitung berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan ketika melakukan penanganan kasus. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan di Tahun Anggaran 2025 dalam menetapkan capaian output di awal tahun. Meski demikian, capaian output terkait pengembangan 2 Sistem Informasi, yaitu DUHAM dan Smartmap yang sudah direncanakan di awal tahun telah tercapai pada November 2024.

2. Inovasi

A. Penyusunan dan Implementasi Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024

Pelaksanaan tugas Komnas HAM dalam hal pelayanan pengaduan, baik dari segi kelembagaan dan kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik, cermat, rapi serta tersusun dalam suatu sistem administrasi umum yang akuntabel dan transparan bila didukung dengan tata kelola administrasi yang baik. Untuk itu, Komnas HAM telah menetapkan Peraturan Komnas HAM (Perkom) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan. Pada 12 Januari 2024, peraturan tersebut sudah diundangkan sebagai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 22.

Proses penyusunan dan penetapan Perkom Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan tidak terlepas dari kebutuhan lembaga untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pelayanan publik terkini. Selain itu, terdapat urgensi menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi teknologi informasi dalam pelayanan pengaduan Komnas HAM. Adapun tujuan penyusunan Perkom meliputi:

1) Menetapkan ketentuan pelayanan pengaduan yang terdiri dari kegiatan penerimaan pengaduan hingga pengelolaan arsip pengaduan.

2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan pengaduan, baik pengaduan pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat dan hal lainnya yang menjadi wewenang Komnas HAM.

3) Menyesuaikan muatan pelayanan pengaduan dengan perkembangan hukum, teknologi informasi, serta kebutuhan masyarakat dan organisasi.

4) Meningkatkan akuntabilitas lembaga.

5) Mewujudkan percepatan atas pelayanan prima.

Rovog

Terdapat 5 (lima) usulan pengaturan baru dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pelayanan Pengaduan, seperti:

1) mekanisme respons cepat (quick response) dan kriterianya;

2) kelompok rentan dan kriterianya

3) pelayanan pengaduan bagi kelompok rentan, termasuk pengaturan tentang kelompok disabilitas dan profile assessment;

4) surat perlindungan, kriteria kasus, dan pengaturan terkait kerahasiaannya, termasuk syarat subjektif dan objektif dalam menentukan urgensi diterbitkannya surat perlindungan;

5) mekanisme rujukan.

Pasca pengesahan peraturan tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada pihak internal, khususnya pada Biro Dukungan Penegakan HAM, maupun eksternal Komnas HAM selaku stakeholders dalam pelayanan pengaduan agar Peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Sosialisasi juga dilakukan kepada eksternal Komnas HAM seperti organisasi pendamping korban, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, jurnalis, dan lembaga negara lainnya yang memiliki tugas/fungsi yang beririsan dengan Komnas HAM.

B. Implementasi Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Publik Komnas HAM melalui Cetak Biru Penanganan Pengaduan HAM Terintegrasi

Komnas HAM menerbitkan dokumen Cetak Biru Penanganan Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia. Dokumen ini merupakan produk kebijakan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024. Dokumen ini menjadi panduan strategis untuk memperkuat implementasi layanan pengaduan HAM yang terencana, sistematis, inklusif, dan sesuai prinsip good governance. Tujuan utama cetak biru ini adalah menciptakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Implementasi cetak biru ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang menyelenggarakan layanan inti meliputi penerimaan pengaduan, konsultasi, pengelolaan data informasi, dan arsip pengaduan. Kanal pelaporan daring, seperti DUHAM Online, dan sistem informasi transparan, seperti Smart Map, memastikan aksesibilitas yang setara bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka di wilayah terpencil.

Dokumen cetak biru ini dilengkapi dengan roadmap pengembangan layanan. Hingga Desember 2024, implementasi cetak biru berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), integrasi teknologi informasi, peningkatan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Target capaian penerapan roadmap, disampaikan sebagai berikut:

RovoNovo

Tabel 3.13 Capaian Penerapan Roadmap Pengembangan Layanan

Tabel 3.13 Capaian Penerapan Roadmap Pengembangan Layanan
Program Prioritas Penyusunan CetakTarget Keluaran Dokumen cetak biru yang terintegrasi,Keterangan
Penyusunan Cetak Biru Pelayanan Pengaduan HAM Terintegrasi Sosialisasi CetakDokumen cetak biru yang terintegrasi, mencakup peta proses bisnis, mekanisme rujukan, dan standar layanan berbasis good governance. Internal Komnas HAM dan lembaga mitraTercapai
Sosialisasi Cetak Biru ke Internal dan Lembaga Terkait Pelatihan SDMmemahami isi dan tujuan cetak biru sebagai panduan strategis layanan pengaduan HAM.Tercapai
untuk Layanan Pengaduan Berbasis Teknologi PeningkatanSDM yang terampil dalam menggunakan aplikasi DUHAM Online dan Smart Map untuk mendukung pengaduan daring. Infrastruktur teknologi yang memadaiTercapai
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi Pengembangan Fitur Baru DUHAM OnlineInfrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem informasi pengaduan HAM yang terintegrasi. Sistem DUHAM Online terintegrasi dengan aplikasi atau layanan lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas rujukan pengaduan.Tercapai Tercapai
Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintahpengaduan. Memorandum of Understanding (MoU) baru dengan lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian aduan HAM.Dilaksanakan 2025 berdasarkan implementasi mekanisme
Evaluasi Layanan Melalui Survei Kepuasan MasyarakatData survei kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperkuat layanan pengaduan HAM.rujukan Tercapai
Masyarakat Optimalisasi Sistem Informasi Publikmemperkuat layanan pengaduan HAM. Peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayahTercapai
Implementasi Sistem Pemantauan Pelacakan Aduan Berbasis Dashboard Interaktifterpencil. Dashboard interaktif untuk pelacakan aduan secara real-time, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Tercapai
Interaktif Peningkatan Keterbukaan Informasi kepada PublikPublik dapat memantau status pengaduan dengan mudah melalui sistem yang transparan dan akuntabel.Tercapai

Implementasi roadmap Penanganan Pengaduan HAM periode tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan utama yang mempengaruhi pencapaian target layanan. Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama, terutama untuk pengembangan sistem seperti DUHAM Online dan dashboard pelacakan aduan yang membutuhkan dukungan teknologi memadai. Hambatan ini semakin dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil yang memiliki akses internet terbatas. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal juga menjadi tantangan besar. Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM, khususnya dalam penguasaan teknologi dan penanganan pengaduan kompleks, masih perlu dilakukan agar layanan pengaduan lebih efektif dan efisien.

Tantangan lain terletak pada koordinasi antarinstansi yang seringkali terhambat oleh birokrasi dan perbedaan prioritas. Hal ini berdampak pada pelaksanaan MoU dan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga. Di sisi lain, keterbatasan anggaran memperlambat pelaksanaan program-program prioritas dalam roadmap, seperti pengembangan teknologi dan pelatihan SDM. Selain itu, memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok di wilayah terpencil, tetap menjadi fokus yang harus diperhatikan. Dengan berbagai tantangan tersebut, upaya strategis yang terencana dan penguatan komitmen diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi roadmap secara berkelanjutan.

C. Penguatan Layanan Kelompok Rentan

Timja DPP memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan pengaduan yang inklusif, ramah, dan aksesibel bagi setiap orang, sejalan dengan asas perlakuan setara dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perkom Nomor 1 Tahun 2024. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti pengembangan sistem daring untuk pengaduan HAM, penyediaan leaflet braille, asesmen profil korban, hingga penyediaan fasilitas khusus di ruang penerimaan pengaduan.

Dalam pengembangan Situs Duham, Timja DPP memberikan aksesibilitas lebih baik dengan opsi tampilan ramah disleksia dan buta warna, serta fitur pengaturan ukuran dan jenis huruf sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, pemberian kemudahan layanan juga diberikan secara aksesibel dengan menyediakan leaflet dalam bentuk huruf braille untuk pengadu netra. Penyusunan ini nantinya akan mencangkup informasi dan tata cara pengaduan Komnas HAM, dan akan diberikan di masing-masing kantor sekretariat Komnas HAM Provinsi.

D. Respons Cepat Pengaduan

Respon cepat (guick response) berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 merupakan tahapan kegiatan atas aduan yang dilakukan oleh Tim Kerja Layanan Pengaduan berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi. Selain itu, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan/atau berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa dan/atau kerugian materi.

RovoRovoRovoRovoc

Selama tahun 2024, Tim Kerja Layanan Pengaduan telah mengeluarkan surat sebagai bentuk respons cepat atas aduan sebanyak 7 (tujuh) surat perlindungan yang ditujukan kepada institusi kepolisian dengan isu yang beririsan yang mencakup permasalahan agraria, ketidakprofesionalan/unprosedural oleh APH Human Right Defender (HRD), lingkungan, dan pelanggaran administrasi publik.

E. Mekanisme Rujukan Pengaduan

Komnas HAM menyadari bahwa kehadirannya sebagai instansi yang menerima pengaduan langsung dari masyarakat menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Namun, tidak semua kasus dapat ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Sebagian besar kasus yang diterima, justru lebih efektif diselesaikan oleh K/L lainnya. Dalam hal ini, Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan (Timja DPP) akan memberikan surat terhadap kasus – kasus yang tidak dapat ditangani tersebut melalui pemberian surat, yaitu:

1) Pemberian surat saran aduan

2) Pemberian surat tanggapan pengaduan

3) Pemberian surat permintaan kelengkapan berkas aduan

4) Pemberian surat perlindungan HAM

Timja DPP terus melakukan pengembangan dan perbaikan layanan agar dapat memastikan setiap aduan yang diterima mendapat penanganan yang bukan sekedar cepat, tetapi juga efektif dan tepat sasaran. Terkhusus untuk untuk aduan – aduan yang tidak dapat ditangani oleh Komnas HAM, perlu adanya sistem yang terstruktur, agar setiap aduan, memperoleh kepastian penanganan responsif dan berkualitas. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya inovasi penanganan aduan/kasus, yang selanjutnya disebut sebagai Mekanisme Rujukan Aduan.

Dimulai dengan pemetaan Kementerian/Lembaga (K/L) rujukan, Timja DPP melakukan identifikasi terhadap (K/L) calon rujukan yang memiliki otoritas sumber daya memadai dalam menangani isu yang bersangkutan. Pemetaan ini juga dapat membantu untuk memastikan bahwa setiap aduan, akan direspon secara profesional serta berada di kerangka regulasi yang berlaku pada setiap K/L. Pada akhirnya, Mekanisme Rujukan Aduan ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengaduan yang berfungsi dengan baik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Penentuan K/L rujukan telah dilakukan oleh Timja DPP. Penjabaran terhadap klasifikasi rujukan aduan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a) Pemetaan Kementerian/Lembaga rujukan berdasarkan materi aduan

1. Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal : KPAI, KemenPPPA, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kementerian Sosial, dan Komisi Nasional Disabilitas

2. Pelanggaran Administrasi Pemerintahan

3. Kesewenangan di Pengadilan dan Permasalahan Putusan Pengadilan

b) Pemetaan Kementerian/Lembaga rujukan berdasarkan pemberian layanan

1. Pemberian bantuan hukum : YLBHI, BPHN, LBH Apik

2. Penyediaan tempat tinggal sementera/rumah aman/bantuan : LPSK dan Kementerian Sosial

Sebagai langkah strategis, Timja DPP telah melaksanakan diskusi langsung dengan K/L terkait yang menjadi rujukan aduan yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang kewenangan, prosedur, kesiapan masing-masing instansi dalam menangani aduan publik. Kegiatan ini juga memungkinkan untuk menetapkan alur dan standar mekanisme rujukan yang jelas, sehingga dapat mengurangi potensi tumpang tindih atau keterlambatan dalam proses penanganan aduan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk penjajakan kerjasama antara Komnas HAM dan K/L yang menjadi rujukan. Adapun beberapa MOU yang dibuat antara Komnas HAM dengan K/L rujukan diantaranya sebagai berikut:

K/L RUJUKAN YANG TELAH MEMILIKI MOU DENGAN KOMNAS HAM RI

LPSK tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM dan Hak Asasi Manusia yang berat Komper + LPSK + KPAI + ORI Komper + LPSK + KPAI + ORI KPAI 4 Komper + LPSK + KPAI + ORI MBUDSMA

Komisi Yudisial tentang Kerja Sarma Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Mermihak untuk Pemajuan serta Pelindungan Hak Memperoleh Keadilan Komisi Nasional Disabilitas RI tentang Penghormatan, Pelindungan, dan nenuhan Hak Penyandang Disabill KPPPA KEMENSOS tentang pencegahan dar

Sebagai pilot project, Timja DPP telah menyusun surat rujukan aduan dengan perihal kasus seorang siswa di salah satu SMK di Kota Bekasi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dan saat ini dirinya didampingi oleh orang tua untuk memperjuangkan hak atas pendidikannya mengikuti ujian kenaikan kelas XI, karena telah memperoleh surat Keterangan Pengembalian Siswa dari pihak salah satu SMK di Kota Bekasi. Adapun surat rujukan dibuat oleh Analis Pengaduan dan aduan dirujuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl). Sejauh ini, pilot project tersebut telah berjalan efektif, terlihat dari respon aduan yang diterima diproses dengan cepat, diarahkan ke pihak yang berwenang, dan mendapatkan tanggapan yang sesuai. Pengadu kasus tersebut sempat mendatangi langsung kantor Komnas HAM untuk menanyakan tindak lanjut aduannya, namun analis pengaduan merespon cepat dengan menjelaskan mengenai rujukan aduan yang telah dibuat.

Timja DPP terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar lembaga, memperbaiki proses pemilahan dan pendistribusian berkas sebagaimana kewenangan Subtimja nya, serta melakukan berbagai pembekalan pengetahuan melalui In House Training dan pelatihan – pelatihan lainnya guna memastikan mekanisme rujukan aduan berjalan secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan kelak Timja DPP Komnas HAM dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap sistem pelayanan yang ada.

F. Klinik HAM

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan, tim kerja pelayanan pengaduan memprakarsai pembuatan Klinik HAM yang berkolaborasi dengan berbagai unsur di Komnas HAM. Pada awalnya tim melakukan koordinasi untuk menentukan sistematika dan mekanisme dari Klinik HAM sampai terbentuklah tampilan muka dari Klinik HAM. Meskipun tampilan Klinik HAM sudah terbentuk, akan tetapi Klinik HAM belum bisa digunakan secara maksimal dan masih membutuhkan verifikasi dari PDN (Pusat Data Nasional).

KLINIK HAM Berando Buat Tiket 4Masuk Daftor Klinik HAM Komnas HAM RI Ask Your Question

Tampilan muka https://klinikham.komnasham.go.id/

G. Benchmarking(Pelayanan Publik)

Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ("Kemenpan RB") telah melakukan penilaian atas pelayanan publik Komnas HAM pada Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan dengan nilai 3,63 dari skala 5 (B). Berdasarkan penilaian Kemenpan RB, dikatakan bahwa pelayanan pengaduan Komnas HAM kurang bekerja secara optimal yang terlihat berdasarkan aspek aspek kebijakan pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi. Dalam hal ini, Komnas HAM masih memiliki kendala dalam pemberian pelayanan prima melalui integrasi layanan, ketepatan waktu layanan, layanan inklusi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, Komnas HAM berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan benchmarking pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada publik dengan karakteristik layanan serupa, yaitu memiliki sentra layanan yang terintegrasi dengan predikat pelayanan prima.

Terdapat 2 wilayah yang dijadikan sasaran Benchmarking yakni Pemerintah Provinsi Yogyakarta (Dinas Sosial Pemprov Yogyakarta; DPMPTSP Kota Yogyakarta), dan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan DPMPTSP Kota Bandung). Kedua wilayah tersebut dijadikan lokus untuk penolokukuran karena telah mendapat predikat pelayanan prima dan juga masuk dalam kategori inovasi layanan publik terbaik khusus untuk program Difagana milik Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta. Untuk DPMPTSP Pemprov Jawa Barat telah memiliki 2 inovasi unggulan yakni JELITA (Jabar Electronic Information Assistance) dan MPP digital. Pembangunan MPP Digital ini dikarenakan tingginya biaya pembangunan MPP fisik yang dinilai dapat membebani APBD, sehingga MPP Digital ini dijadikan sebagai solusinya. Selain adanya Jelita dan MPP Digital, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan SP4N LAPOR! dan telah dilakukan pengelolaan atas aduan yang masuk, termasuk rencana tindak lanjutnya meskipun juga telah memiliki kanal aduan lain. Keseluruhan praktik baik, dan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, seyogyanya dapat dipelajari dan dipraktekkan di Komnas HAM khususnya di Bagian Pelayanan Pengaduan. Tentunya dengan memertimbangkan anggaran yang tersedia sehingga inovasi layanan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien.

H. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 90 Tahun 2021, Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih dan Bebas Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dimulai pada Tahun 2020. Berdasarkan Instruksi Ketua Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM menjadi lokus pelaksanaan ZI menuju WBBK dan WBBM karena berperan sebagai pelaksana layanan utama sehingga keberhasilan pembangunan Zl diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Seluruh Staf Biro Dukungan Penegakan HAM (Bogor, 30 Januari 2024]

Pada periode Januari-Oktober 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, antara lain:

1) Penetapan Instruksi Ketua Komnas HAM No. 5 Tahun 2023 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

2) Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 306 Tahun 2023 tentang Tim Pembangunan ZI.

3) Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh staf Biro Dukungan Penegakan HAM.

4) Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zl di Biro Dukungan Penegakan HAM.

5) Monitoring pembangunan Zl oleh Tim Penilai Internal.

Pengajuan unit kerja/satuan kerja berpredikat melalui Sekretaris Jenderal Komnas 6) HAM No. 461/PW.02/0.3.3/VII.2024

7) Biro Dukungan Penegakan HAM telah menerima pengumuman dari Tim Penilai Nasional (TPN) bahwa telah lolos seleksi administrasi. Namun tidak memperoleh Unit yang meraih predikat WBK/WBBM. Diberikan nilai afirmasi dengan menggunakan nilai terendah.

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi [WBK] serta Wilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM) di Biro Dukungan Penegakan HAM (DKI Jakarta, 12 Juni 2023)

Berbagai upaya telah dilakukan, namun Biro Dukungan Penegakan HAM belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Meskipun demikian, upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mencerminkan komitmen Komnas HAM untuk meningkatkan integritas, pelayanan publik, dan budaya anti-korupsi. Sebagai bagian dari upaya ini, Biro Dukungan Penegakan HAM telah mengadakan Diskusi Praktik Baik bersama Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam Pembangunan Zona Integritas.

2. REALISASI ANGGARAN

A. Pagu Awal dan Pembagian Anggaran

Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan pagu awal sebesar Rp 13.855.595.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanganan Rutin: Rp 5.131.595.000

2. Prioritas Nasional: Rp 7.500.000.000

3. Tim Bentukan: Rp 400.000.000

4. Penyelidikan Proyus: Rp 500.000.000

5. Pengembangan Sistem: Rp 324.000.000

Namun, dari total pagu anggaran tersebut, terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp 5.092.620.000,00 yang terdiri dari:

1. Blokir Automatic Adjustment (AA)

2. Blokir Non-AA (Blokir dari Kementerian Keuangan)

Pada blokir non-AA atau blokir dari Kementerian Keuangan terdapat catatan akan dibuka apabila penyerapan anggaran mencapai 60% pada semester 1.

Kemudian, pada 13 Juni 2024, melalui MEM0 KPA Nomor 008, dilakukan pembukaan Blokir Non-AA di Semester 2. Namun, anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM masih terdapat Blokir AA sebesar Rp 2.115.678.000. Pada 21 Agustus 2024, melalui MEM0 KPA Nomor 009 dilakukan pembukaan Blokir Automatic Adjustment (AA), tetapi terdapat relaksasi untuk memenuhi kebutuhan:

1. Kekurangan belanja gaji

2. Belanja yang mendukung output Prioritas Nasional (PN)

3. Belanja yang mendukung Prioritas Lembaga

Sehingga, dari total blokir AA anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM yang dibuka sebesar Rp 2.115.678.000, hanya Rp 300.000.000 yang dikembalikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional.

B. Arahan Presiden dan Penghematan Anggaran

Pada akhir tahun, terdapat arahan Presiden untuk dilakukan penghematan belanja Perjalanan Dinas. Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait penghematan belanja perjalanan dinas K/L Tahun Anggaran 2024, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Nomor S-1023/MK.02/2024 yang menginstruksikan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas.

Biro Dukungan Penegakan HAM awalnya mengalami pemblokiran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 454.133.000. Kemudian, Biro Dukungan Penegakan HAM HAM mengajukan Dispensasi Penghematan sebesar Rp 330.956.000, sehingga anggaran yang masih terblokir menjadi Rp 123.177.000.

C. Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran

Setelah melalui berbagai revisi dan pemblokiran, pagu akhir Biro Dukungan Penegakan HAM adalah Rp 12.001.817.000 dengan blokir Rp 123.177.000 sehingga pagu yang tersedia menjadi Rp 11.878.640.000,00. Berdasarkan data LRA Akrual Sakti, realisasi penyerapan anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM mencapai Rp 11.767.886.773 atau 99,07%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 110.753.227.

Secara singkat, anggaran di Biro Dukungan Penegakan HAM dapat disimpulkan sebagai berikut:

RovoaRovoRovoaRovoa

1. Pagu awal Biro Dukungan Penegakan HAM sebesar Rp 13.855.595.000 mengalami beberapa perubahan akibat pemblokiran dan arahan penghematan.

2. Blokir Non-AA dibuka di Semester 2, namun masih terdapat blokir AA yang tidak sepenuhnya dikembalikan.

3. Penghematan belanja perjalanan dinas dilakukan dengan pengurangan blokir dari Rp 454.133.000 menjadi Rp 123.177.000 setelah dispensasi.

4. Pagu akhir setelah revisi menjadi Rp 11.878.640.000 dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 99,07%.

Berdasarkan LRA AKRUAL DESEMBER 2024

REALISASI ANGGARAN BIRO PENEGAKAN HAM

Sisa Anggaran; 110.753.227 Penyerapan; 11.767.886....

PAGU REVISI Rp 11,878,640,000 REALISASI Rp 11,767,886,773 SISA ANGGARAN Rp 110,753,227 PRESENTASE PENYERAPAN pxp 99,07%

Gambar Perubahan Pagu Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM TA 2024

KRO/ROTargetSatuanPagu AwalPagu Revisi 1Pagu Revisi 2si 2 PagrPagu Revisi 3 Pagu Revisi 4Pagu Revisi 5Pagu Revisi 6____
arèvareevar'sMarPagu Revisi 7Pagu Revisi 8Blokir PaguBlokir SPDRealisasi SP2DPersentaseSísa
BCC.001 FAB.001576Perkara576,000576,000576,000576,000488,113488,113488,113488,113488,113488,113486,96999.77%1,144
1L260,466263,981275,011275,011275,01172,970L119%2,341
BAA.001150Orang193,868193,868182,592182,592161,198173,408162,378162,378162,3781162,378159,801 98.41%2,577
577Berkas290,010290,010289,0372229,0281229,028229,028229,028228,52599.78%503
Perkara2,571,4632,673,6432,289,18512,289,185L1
365Perkara2,517,7382,583,9632,012,289,1852,289,1852,289,1852,289,1852,285,50599.84% 99.38%3,680
BCC.003 BCC.004100Perkara Perkara1,553,979 500,0001,553,979 433,7751,546,479 433,775358,7751,309,187 282,4251,309,187 282,4251,309,187 282,4251,309,187 282,42511,309,1871,301,04108,146 3,458
1 1Laporan400,000400,000372,820311,740311,740282,425 311,740282,425 311,740278,96798.78% 99.49%1,582
BKA.001 PBD.0011Rekomendasi3,300,0003,300,0003,300,0003,300,0002,896,0902,846,0902,846,0902,846,0902,846,0902,846,090310,15898.31%48,112
2Laporan2,200,0002,200,0002,200,0002,200,0001,964,0601,914,06011,914,0601,914,06050,2071,863,8532,797,978 1,829,59798.16%34,256
QKA.001 QKA.0021Laporan2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0001,794,6001,894,6001,894,6001,894,60011,894,60071,894,6001,889,64599.74%4,955
113,855,59513,855,59513,791,91513,819,09512,001,81712,001,81712,001,817 112,001,81712,001,817123,17711,878,64011,767,88699.07%110,754

Alokasi (dalam ribuan rupiah)

BAB IV PENUTUP

Biro Dukungan Penegakan HAM merupakan unit teknis di Komnas HAM yang mengemban tugas memberikan dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, mediasi HAM, serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat. Sepanjang tahun 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM telah berhasil menangani 3.081 perkara, melaksanakan 5 kegiatan pengamatan situasi, 1 hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dan 923 surat keterangan korban pelanggaran HAM (SKKPHAM). Meskipun Biro Dukungan Penegakan HAM tidak berhasil mencapai 100% capaian output berdasarkan perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Komnas HAM, namun Biro Dukungan Penegakan HAM secara konsisten melaksanakan penanganan kasus pelanggaran HAM secara responsif, profesional, akuntabel dan berintegritas. Berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, menjadi faktor penghambat tidak tercapainya capaian output Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2024, diantaranya kebijakan penghematan APBN oleh Menteri Keuangan RI yang membatasi kegiatan pemantauan kasus di berbagai daerah dan tidak idealnya pola kerja di Biro Dukungan Penegakan HAM yang disebabkan oleh keterbatasan SDM sehingga beban kerja para staf di Biro Dukungan Penegakan HAM menjadi sangat tinggi dan rentan terhadap stres.

Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan berbagai langkah strategis dan upaya proaktif untuk menciptakan situasi dan kondisi yang efektif bagi pelaksanaan HAM sesuai mandat Komnas HAM dalam UU HAM, diantaranya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengamatan situasi dan penyelidikan pelanggaran HAM, mediasi sengketa HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan stakeholders lainnya terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang efektif, profesional, akuntabel dan humanis.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Dukungan Penegakan HAM menghadapi sejumlah kendala, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Wewenang

Komnas HAM tidak memiliki wewenang eksekutorial dalam menindak pelanggaran HAM, sehingga rekomendasinya sering kali tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

2. Minimnya Dukungan Hukum dan Kebijakan Beberapa peraturan terkait penanganan kasus HAM masih kurang efektif, terutama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.

3. Belum Efektifnya Mekanisme Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Keterbatasan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menghambat penyelesaian kasus secara cepat dan adil.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Persoalan keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, termasuk tenaga ahli, sangat signifikan mempengaruhi efektivitas penyelidikan serta upaya penanganan kasus lainnya yang dilakukan Komnas HAM.

VRV

5. Tekanan Politik dan Intervensi

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara seringkali menghadapi hambatan karena adanya tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

1. Mendorong revisi regulasi untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM dan memastikan implementasi rekomendasi yang dikeluarkannya.

2. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui forum komunikasi dan kerja sama lintas lembaga.

3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan jumlah tenaga ahli dan anggaran melalui advokasi kepada pemerintah.

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mempercepat publikasi hasil investigasi serta melibatkan masyarakat sipil dan media dalam pemantauan kasus.

5. Advokasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat dukungan terhadap perlindungan HAM.

Dengan upaya ini, Komnas HAM berharap dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus pelanggaran HAM, mendorong penegakan keadilan, serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

2000e 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

: Imelda Indriani Saragih Nama

: Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,

Imelda Indriani Saragih

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1) 1Meninclat(2) Meningkatnyaupaya kasus(3)(4)
penanganan pelanggaran No.39/1999 No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani4470 perkara
2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM6 kegiatan pengamatan 1 hasil
melalui judisialpenyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat mekanismepenyelidikan
berat pemenuhan korban4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang melalui upaya pemenuhan hak-hak750 surat keterangan korban
KegiatanAnggaran
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAMRp 13.855.595.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja, Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,

Imelda Indriani Saragih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

: Imelda Indriani Saragih Nama

Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan: Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,

Inni

Imelda Indrianí Saragih

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM (PERUBAHAN)

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2) upaya kasus(3)(4)
1Meningkatnya upaya kasus penanganan pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM4470 perkara 5 kegiatan pengamatan
situasi HAM 3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM beratpengamatan 1 hasil penyelidikan
melalui mekanisme judisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak750 surat keterangan korban
KegiatanAnggaran
1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAMRp 12.001.817.000,- *Blokir Perjadin Rp 123.177.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, Desember 2024 Pimpinan Unit Kerja,

Imelda Indriani Saragih

KOMNAS HAM RI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

TAHUN 2024