INASIONAL HAK ASAS KOMNAS HAN TUHARHARY NO.4BM JAKARTA PUSAT
KOMNAS HAM RI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lebih dikenal dengan SAKIP. Untuk menghasilkan LKjIP yang baik maka perlu memperhatikan bahwa seluruh rangkaian proses sebelum terbentuknya LKjIP telah terpenuhi. Data yang disajikan dalam LKjIP dapat tersedia melalui informasi yang terangkum dalam perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, serta pengelolaan data kinerja yang merupakan tahapan sebelum terbentuknya pelaporan kinerja. Selain itu LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiriyang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komnas HAM didukung oleh APBN, sehingga menjadi salah satu kewajiban Komnas HAM untuk menyampaikan laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, Komnas HAM terus berupaya untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan atas kinerja-kinerja yang dihasilkan setiap tahunnya. Penganggaran berbasis kinerja menjadi landasan dalam merencanakan program-program yang didokumentasikan dalam Rencana Kerja Komnas HAM dan diturunkan dalam bentuk komitmen berupa Perjanjian Kinerja dengan memperhitungkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
LKjIP Komnas HAM disusun secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja terkait sehingga diharapkan dapat menghasilkan rangkaian laporan yang menggambarkan secara holistik peranperan unit kerja dalam pencapaian kinerja lembaga. Selanjutnya diharapkan LKjIP Komnas HAM dapat memberikan data informasi yang akuntabel untuk dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal dalam menyusun kebijakan strategi guna peningkatan kinerja lembaga. Namun demikian Komnas HAM menyadari ketidaksempurnaan dari laporan ini, untuk itu kritik dan masukan yang membangun atas penyampaian LKjIP ini menjadi salah satu catatan penting untuk perbaikan Komnas HAM yang berkelanjutan.
Jakarta, 27 Februari 2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Henry Silka Innah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK. ..... iv DAFTAR DIAGRAM. iv DAFTAR GAMBAR.. RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN. A. LATAR BELAKANG. B. DASAR HUKUM 2 C. TUGAS DAN WEWENANG .3 D. STRUKTUR ORGANISASI .3 E. TANTANGAN STRATEGIS .11 F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN. 17 BAB II PERENCANAAN KINERJA 18 A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..18 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA. .. 22 C. PERJANJIAN KINERJA. ..25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI. …27 B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2024 .. 28 Sasaran Strategis 1. .. 28 .. 28 Sasaran Strategis 1: Sasaran Strategis 2. .. 45 Sasaran Strategis 3.1 ..53 Sasaran Strategis 3.2 .58 ..61 Sasaran Strategis 4. .. 76 Sasaran Strategis 5. ...88 Sasaran Strategis 6.1.... Sasaran Strategis 6.2.. .. 93 BAB IV PENUTUP......... 103 LAMPIRAN I....... . 105 LAMPIRAN II........ 111
DAFTAR TABEL
Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana Komnas HAM Tahun 2024* 10 Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM 2020 - 2024 23 Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2024 Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2024 27 Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. 28 Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024 38 Tabel 3. 4 Jumlah KLD yang menerima SNP Tahun 2024 41 Tabel 3. 5 Jumlah KLD yang menerima SNP Tahun 2024 44 Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. 45 Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2020-2024 53 Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. 53 Tabel 3. 9 Rincian Capaian Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2024 54 Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Target Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2024.. .. 55 Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 58 Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2. dengan Periode Sebelumnya 59 Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 .. 61 Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Target Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung Tahun 2020 - 2024.. .. 61 Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4. ..61 Tabel 3. 16 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM ..62 Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 dengan Periode Sebelumnya.. 74 Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Target Tingkat Pemahaman HAM Masyarakat Tahun 2020 -2024. 75 Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5. 76 Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Target Kerjasama Strategis Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 - 2024. 80 Tabel 3. 21 Tindal Lanjut Kerjasama ..81 Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 ..88 Tabel 3. 23 Rincian Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 ..89 Tabel 3. 24 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2023 dan 2024 91 Tabel 3. 25 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 92 Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 93 Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Tahun 2020–2024 94 Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Komnas HAM 2024 99
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3. 1 KLD yang menerapkan SNP 2024 … 40
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1. 1Data Jumlah Pegawai Komnas HAM tahun 2024 Diagram 1. 2 Data Jumlah Pegawai Komnas HAM Berdasarkan Gender tahun 2024.......... 9 Diagram 1. 3 Data Jumlah Pegawai Komnas HAM Berdasarkan Pendidikan tahun 2024 ....... 10 101 Diagram 3. 1 Nilai Kinerja Anggaran Level Satker Diagram 3. 2 Nilai Kinerja Anggaran Level Eselon I ..101 Diagram 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran Level Lembaga .102
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Tugas dan Wewenang Komnas HAM .3 Gambar 1. 2 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode 2022 - 2027. . 4 Gambar 1. 3 Struktur Kesetjenan Komnas HAM 2024 .5 Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Komnas HAM .5 Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM. .6 Gambar 3. 1 Penandatanganan Nota Kesepahaman ELSAM dan Komnas HAM RI terkait Implementasi SNP No. 13 tentang Bisnis dan HAM. 34 Gambar 3. 2 Peluncuran Kajian "Dampak PSN terhadap HAM" 10 Desember 2024 .. 51 Gambar 3. 3 Kegiatan Kunjungan Universitas .. ... 68 Gambar 3. 4 Podcast Tanggaprasa. .70 .73 Gambar 3. 5 Kirkpatrick Evaluation Model. Gambar 3. 6 Penandatanganan MoU Komnas HAM-ELSAM, 21 Oktober 2024 78 Gambar 3. 7 Penandatanganan MoU Komnas HAM-TNI, 28 Oktober 2024. .79 Gambar 3. 8 Klaster Mitra Kerjasama Komnas HAM 2024. .. 80 Gambar 3. 9 Evaluasi RB Tahun 2024. 89 90 Gambar 3. 10 Rapat Pengisian Rencana Aksi RB
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2024 mencerminkan progres signifikan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berlandaskan pada Rencana Strategis 2020-2024, Komnas HAM berhasil mencapai sejumlah target strategis, termasuk peningkatan kebijakan yang mengimplementasikan norma-norma HAM.
Berikut adalah detail capaian enam sasaran strategis Komnas HAM:
1. Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM Capaian: 104% dari target 100% Jumlah kebijakan yang berhasil diimplementasikan: 26 kebijakan.
2. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM Capaian: 100% dari target 100% Jumlah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan: 100%.
3. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
Capaian: 56.19% dari target 50% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti: 68 rekomendasi.
Capaian: 80% dari target 100% Jumlah penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung: (menghasilkan laporan sebagaimana tertuang dalam IKU dapat diklaim 80%)
4. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat Capaian: 55.7% dari target 60% Jumlah peserta yang mengalami peningkatan kesadaran HAM: 669 orang.
5. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti Capaian: 107% dari target 100% Jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani: 25 naskah.
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM Capaian: Indeks Reformasi Birokrasi: 67.53 (kategori B). Target: 85 (kategori A). Capaian: Nilai Akuntabilitas: 66.61 (kategori B). Target: Target: 80 (Kategori A).
Komnas HAM beroperasi dengan anggaran yang optimal, total sebesar Rp 133,73 miliar, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Anggaran TA 2023 Nomor: DIPA- SP DIPA- 074.01.-0/2024 yang terbagi dua dalam pengelolaannya dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 98.500.879.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 35.229.997.000,- yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan.
Pagu akhir Komnas HAM yang berupa Rupiah Murni (RM) dan Hibah menjadi Rp 148.044.000.000,-, yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 99.269.374.000,- dengan alokasi blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.002.067.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 48.774.996.000,- dengan alokasi blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp 473.666.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 139.598.055.919,- atau sebesar 94,29% dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp 96.369.284.713,- (97,08%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp 43.228.771.206 (88,63%) Pada 16 Januari 2025, Komnas HAM memperoleh Nilai Kinerja
Anggaran dengan predikat "Baik" dengan nilai 85,72. Dengan nilai pada Level Satker 86,79 (Baik), Level Eselon I 85,99, Level Lembaga 85,60 (Baik).
Tahun 2024 Komnas HAM mengampu 7 (tujuh) Output Prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang melekat pada Program Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM, yang terdiri dari 2 (dua) Prioritas Nasional di Biro Dukungan Pemajuan HAM, 3 (tiga) melekat di Biro Dukungan Penegakan HAM, dan 2 (dua) melekat di Komnas Perempuan.
Meskipun terdapat tantangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi, capaian kinerja menunjukkan bahwa enam sasaran strategis telah dilampaui, terutama dalam hal kerjasama strategis dengan berbagai pihak.
Rekomendasi untuk perbaikan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi yang lebih intens dengan pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara lebih efektif di seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka ketercapaian sasaran strategis, Komnas HAM juga terus berupaya untuk melakukan efisiensi dalam setiap tahapanya, Berikut adalah poin-poin terkait efisiensi yang dilakukan oleh Komnas HAM pada setiap sasaran strategis dalam Laporan Kinerja Tahun 2024:
1. Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Optimalisasi Sumber Daya: Menggunakan sumber daya secara efisien untuk memfasilitasi pelatihan dan advokasi guna mendorong implementasi norma HAM.
Kolaborasi dengan Mitra: Bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses pengimplementasian kebijakan.
2. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
○ Pendekatan Terstruktur: Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi peraturan yang perlu disesuaikan, sehingga prosesnya lebih terfokus.
Pemantauan Progres: Menerapkan sistem monitoring untuk menilai efektivitas rekomendasi yang diberikan kepada lembaga terkait.
3. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
。 Peningkatan Kapasitas Tim: Melakukan pelatihan bagi tim penyelidik untuk meningkatkan efisiensi dalam proses investigasi dan pengumpulan data.
o Penggunaan Teknologi: Mengintegrasikan teknologi dalam pengumpulan data dan dokumentasi untuk mempercepat proses penyelidikan.
4. Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
O Efisiensi Program Penyuluhan: Mengadakan kegiatan penyuluhan secara terencana dan terfokus untuk mencapai target jumlah peserta yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah.
○ Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan hasil program untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyuluhan yang diberikan.
5. Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
Penguatan Jaringan Kerja Sama: Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai mitra strategis untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama.
0 Penyusunan Rencana Kerja Bersama: Menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur untuk setiap kerja sama yang ditindaklanjuti.
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Peningkatan Proses Internal: Mengimplementasikan sistem dan prosedur baru yang lebih efisien dalam pengelolaan birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas.
Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan o prosedur untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, Komnas HAM berupaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
BABI
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM mengalami perkembangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (UU No. 39 tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 bahwa Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ini pula ditetapkan tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Disamping kewenangan yang dimandatkan dalam UU No. 39 tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 tahun 2000) dimana dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selain itu, Komnas HAM juga berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 tahun 2008). Kemudian pada tahun 2012 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 tahun 2012), Komnas HAM menjadi salah satu unsur yang terlibat dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya.
Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
(Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
C. TUGAS DAN WEWENANG
Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89 sebagai berikut:
Gambar 1. 1 Tugas dan Wewenang Komnas HAM
Fungsi Pemantauan Fungsi Pengkajian Pengkajian dan penelitian berbagai instrument Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang aksesi dan atau ratifikasi; timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun Fungsi Mediasi pihak yang dilakukan untuk diminta dan didengar hak asasi manusia; keterangannya; Perdamaian kedua belah pihak: Penerbitan hasil pengkajlan dan penelitian; Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan: Pemberian saran kepada para pihak untuk Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang menyelesalkan sengketa melalui pengadilan; perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi dianggap perlu; manusia; dan Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan nasional, regional, maupun internasional di bidang hak yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus asasi manusia. Ketua Pengadilan; Dewan pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, PerwakilanRakyatRepublik Indonesia untuk Fungsi Penyuluhan ditindaklanjuti. bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pemyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia Pengadilan; dan kepada masyarakat Indonesia Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam asasi manusia melalui lembaga Pendidikan formal dan proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapa pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan Kerja sama dengan organizasi, lembaga atau pihak acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian lainnya, balk di tingkat nasional, regional, maupun pendapat Komnas HAM terzebut wajib diberitahukan oleh internasional dalam bidang hak asasi manusia. hakim kepada para pihak.
Tugas dan Wewenang Komnas HAM
D. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 Pasal 76 Ayat 2, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati citacita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Kemudian pada Pasal 78 dijelaskan Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya memiliki kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Sub Komisi. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Anggota Komnas HAM. Sidang Paripurna lah yang menetapkan Peraturan tentang Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.
SUSUNAN KOMISIONER KOMNAS HAM RI PERIODE 2022-2027
KETUA ATNIKE NOVA SIGIRO
WAKIL KETUA WAKIL KETUA BIDANG EKSTERNAL BIDANG INTERNAL ABDUL HARIS S. PRAMONO UBAID T.
KOORDINATOR SUBKOMISI KOORDINATOR SUBKOMISI PEMAJUAN HAM PENEGAKAN HAM/KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN / KOMISIONER PENGAWASAN ANIS HIDAYAH ULI PARULIAN S.
KOORDINATOR KOORDINATOR PENDIDIKAN & PENYULUHAN MEDIASI PUTU ELVINA PRABIANTO MUKTI W.
KOORDINATOR KOORDINATOR PENGADUAN PENGKAJIAN & PENELITIAN HARI KURNIAWAN SAURLIN P. SIAGIAN
4 | Page
Gambar 1. 3 Struktur Kesetjenan Komnas HAM 2024
Nenry Silka Innal SEXRETARIS JENDERAL Noviati Listiyasningsih Didit Eko Setiawan Gatot Ristanto imelda Indriani Saragih Ending on Metart KEPALA BIRO DUKUNGAN KEPALA BIRO PERENCANAAN KEPALA BRO UMUM KEPALA BIRO HUKUM HUBUNGAN KEPALA BIRO DUKUNGAN DAN PENGAWASAN INTERNAL MASYARAKAT &KERJASAMA PENEGAKAN HAM KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL KANTOR SEKRETARIAT PERWAKILAN KOMNAS HAN B ACEH SUMATERA BARAT KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGAH MALUKU PAPUA
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Komnas HAM
SIDANG PARIPURNA Wakil Ketua Wakil Ketua Ketua Internal Eksternal Sekretariat Jenderal Subkomisi Subkomisi Penegakan HAM Pemajuan HAM Biro Perencanaan dan Biro Hukum, Hubungan Biro Dukungan Biro Dukungan Biro Umum Pengawasan Internal Masyarakat dan Kerjasama Penegakan HAM Pemajuan HAM Sekretariat Komnas HAM di Provinsi 1. Sekretariat Komnas HAM Aceh 2. Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat 3. Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat 4. Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah 5. Sekretariat Komnas HAM Maluku 6. Sekretariat Komnas HAM Papua 5 | Page
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Biro Hukum, Hubungan Biro Dukungan Biro Dukungan dan Pengawasan Biro Umum Masyarakat, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Internal Kerjasama Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Subbagian Arsip Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Subbagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM. Pasal 4 menyatakan bahwa Setjen Komnas HAM dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Komnas HAM. Pasal 6 ketentuan yang sama menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, Sesjen Komnas HAM dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) biro.
Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Setjen Komnas HAM terdiri atas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal; Biro Umum; Biro Hukum, Humas dan Kerja sama; Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing biro tersebut:
1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan internal, terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional
2. Biro Umum
Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:
a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:
1) Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol
2) Subbagian Tata Usaha Setjen
3) Subbagian Arsip
d. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di lingkungan Setjen Komnas HAM, terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional
4. Biro Dukungan Penegakan HAM
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional
5. Biro Dukungan Pemajuan HAM
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia, terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional
Selain Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 tahun 2020, terdapat pula Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada tahun 2024, Komnas HAM mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak 385 orang yang terdiri dari 9 orang Anggota Komnas HAM; 293 pegawai di kantor pusat Jakarta (termasuk Sesjen Komnas HAM) yang terdiri dari 220 PNS (termasuk Sesjen Komnas HAM), 23 PPPK, dan 50 PPNPN; dan 81 pegawai di Kantor Perwakilan yang terdiri dari 16 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, 15 Pegawai di Sekretariat Komnas HAM provinsi Sumatera Barat, 15 Pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, 9 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, 9 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, dan 17 pegawai di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua, serta 2 pegawai dalam status penugasan diluar Komnas HAM. Data ini disajikan dalam diagram sebagai berikut:
Penugasan DATA PEGAWAI 2024 Sekretariat Provinsi Papua 4.4% Anggota & Sesjen Komnas Sekretariat Provinsi Maluku 2,6% 2,3% 17 10 Sekretariat Provinsi Kalbar 3,9% 15 Sekretariat Provinsi Sumbar 15 Biro Umum 3,9% 16 130 33,8% Sekretariat Provinsi Aceh 4,2% Biro Dukungan Penegakan 72 18,7% 22 Biro Hukum, Humas, dan 23 45 5,7% Biro Dukungan Pemajuan Biro Perencanaan dan 11,7% 6,0%
Diagram 1. 2 Data Jumlah Pegawai Komnas HAM Berdasarkan Gender tahun 2024
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GENDER
Perempuan 173 44,9% Laki - Laki 212 55,1%
Diagram 1. 3 Data Jumlah Pegawai Komnas HAM Berdasarkan Pendidikan tahun 2024
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
6 32 68 50 228 1 SMA D-3 D-4 S-1 S-2 S-3
Selain sumber daya manusia, Sekretariat Komnas HAM juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sampai dengan akhir tahun 2024 tampak pada komposisi sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana Komnas HAM Tahun 2024*
| KODE BARANG | URAIAN BARANG | UNIT | NILAI PEROLEHAN |
| 131111 | Tanah | 1.493 | 78.324.273.000 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 5.001 | 29.981.101.184 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 8 | 6.587.052.160 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 10.437 | 2.170.052.398 |
| 135111 | Aset Tetap Renovasi | 6 | 1.447.748.857 |
| 136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2 | 1.924.319.025 |
| 162151 | Software | 25 | 2.732.494.400 |
| 162311 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | 1 | 29.970.000 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 20 | 117.296.483 |
| 166113 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional | 2 | 1.426.286.689 |
Data per November 2024
E. TANTANGAN STRATEGIS
Dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 (Renstra), Komnas HAM memiliki 7 (tujuh) isu strategis, yakni:
1. Pelanggaran HAM yang terkait konflik agrarian
2. Pelanggaran HAM yang berat
3. Penataan Kelembagaan
4. Intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan
5. Akses atas keadilan
6. Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat
7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat
Isu strategis ini mengalami perkembangan seiring dengan terpilihnya Komisioner Komnas HAM periode 2022 – 2027. Penguatan isu strategis ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Adapun 9 (sembilan) isu strategis yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM
Sepanjang tahun 2024 aduan yang diterima terkait konflik agraria sebanyak 505 aduan dimana dari total aduan yang diterima tersebut Korporasi 146 aduan, Pemerintah daerah 97 aduan, dan Pemerintah Pusat (Kementerian) 79 aduan menempati 3 terbanyak atas kasus yang diadukan, selain itu dari total aduan yang di adukan terdapat 3 klasifikasi korban tertinggi yakni kelompok masyarakat 263 aduan, individu 171 aduan, dan kelompok masyarakat hukum adat 43 aduan. Secara umum, terdapat enam tipologi detail aduan terkait agraria kepada subjek aduan tersebut yaitu pembangunan infrastruktur, kehutanan, lahan/pertanahan, perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
Atas data aduan yang diterima Komnas HAM terkait konflik agraria pada tahun 2024 Komnas HAM menindaklanjuti hal tersebut salah satunya dengan menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan mengutamakan asas partisipasi publik dan transparansi. Diharapkan dengan disusunnya SNP tersebut dapat meminimalisir atau mengurangi aduan dugaan pelanggaran HAM terkait konflik agraria.
Selain menyusun SNP, Komnas HAM sepanjang tahun 2024 juga menindaklanjuti konflik agraria melalui fungsi Pemantauan dan Mediasi antara lain pemantauan Kasus Penggundulan Petani Desa Saloloang dan Pengusiran Masyarakat Adat Pamaluan sebagai Dampak Pembangunan IKN, pemantauan Kasus Dugaan Kebocoran Gas oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, mediasi Kasus Penggusuran Warga Kampung Bayam karena Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara, mediasi Kasus Lahan dan Dugaan Perusakan Lingkungan oleh PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Toba dan Kabupaten Simalungun, mediasi Kasus lahan PT KAI, mediasi Kasus penggusuran bangunan warga Lorok Indah Desa Margorejo a.n.Kosniyati, dkk, di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati oleh Pemerintah Kabupaten Pati, di Kabupaten Pati Prov. Jawa Tengah.
2. Perlindungan Hak Berpendapat dan Berekspresi
Bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dan merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat dan berekspresi masih menghadapi berbagai ancaman, termasuk kriminalisasi, intimidasi, serta pembatasan akses terhadap platform atau media untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, Komnas HAM menetapkan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu salah satu isu prioritas Komnas HAM 2024-2025.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Komnas HAM melakukan beberapa tindaklanjut antara lain kajian RUU penyiaran, Penyusunan Policy Brief Penerapan Prinsip HAM dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam UU ITE, Pelaksanaan Pengamatan Situasi dan Advokasi Atas Implikasi Penerapan UU ITE, kegiatan penilaian HAM pada Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu Komnas HAM juga memberikan Amicus Curiae pada kasus kriminalisasi Pembela HAM Hari Azhar dan Fatia Mulidiyanti kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui surat dengan Nomor 644/PM.00/AC/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023.
Penguatan Penanganan TPPO berbasis HAM dan Mendorong Perwujudan Kerja Layak Bagi Pekerja, Pekerja Migran dan PRT
Sepanjang tahun 2024 Komnas HAM menerima 33 kasus TPPO, dari total aduan tersebut 13 berasal dari individu (buruh migran) dan 11 Kelompok buruh migran.
12 | Page
Selain itu kaitannya dengan buruh migran, Komnas HAM juga menerima 8 aduan individu buruh migran dan 2 aduan kelompok buruh migran terkait praktik bisnis berbasis ham.
Untuk menindaklanjuti aduan tersebut Komnas HAM memperkuatmekanisme penanganan Hak atas Pekerjaan melalui penyusunan SNP Hak atas Pekerjaan yang Layak. Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi terkait tenaga kerja migran dan pengungsi yang merekomendasikan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM serta instansi pemerintah terkait fokus pada pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok rentan, seperti tenaga kerja migran dan pengungsi. Komnas HAM meminta agar para pengungsi dan migran diberi akses ke layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial.
4. Memperkuat Pengakuan dan Perlindungan bagi Pembela HAM
Komnas HAM memberikan perhatian bagi Pembela HAM (Human Rights Defender) yang kerap menerima dan menghadapi beragam ancaman, kekerasan, dan makin meningkatnya kasus yang menimpa para Pembela HAM, khususnya di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam. Komnas HAM telah menerbitkan Perkom 5/2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan menerbitkan SNP tentang Pembela HAM. Untuk menjawab tantangan tersebut sepanjang tahun 2024 Komnas HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan asesmen kasus-kasus Human Rights Defender di Komnas HAM untuk melihat efektifitas dan urgensi kasus.
2. Melakukan reviu Peraturan Komnas HAM tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan revisi Peraturan Komnas HAM tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia
3. Melakukan asesmen kebutuhan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/organisasi HAM terkait penanganan Pembela Hak Asasi Manusia dan merekomendasikan hasil asesmennya.
4. Bersama dengan Sajogyo Institute (Sains) menyusun dan menyelesaikan policy brief berjudul "Mendorong Kebijakan Perlindungan Pembela HAM yang Inklusif."
5 Finalisasi dokumen "Mekanisme Respons Cepat di Tingkat Lembaga Nasional untuk Perlindungan dan Keamanan Pembela HAM."
FGD guna melakukan reviu Perkom 5/2015 tentang Perlindungan Pembela HAM.
7. Verifikasi Sdr. Sorbatua Siallagan sebagai Pembela HAM dan upaya advokasi terkait proses hukum terhadap Sdr. Sorbatua Siallagan.
5. Memperkuat Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Konflik terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan, khususnya pelarangan pembangunan tempat ibadah, sering kali mencerminkan ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas agama di Indonesia. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya, hambatan terhadap pembangunan tempat ibadah bagi kelompok agama minoritas masih sering terjadi. Pelarangan ini biasanya disebabkan oleh penolakan masyarakat setempat, tekanan kelompok intoleran, atau interpretasi sempit dari peraturan perizinan.
Salah satu faktor utama yang memicu konflik adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, yang mensyaratkan persetujuan dari 90 jemaat dan 60 orang dari masyarakat sekitar, serta rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Prosedur ini sering digunakan sebagai alat untuk menghalangi pembangunan tempat ibadah minoritas, dengan alasan kekhawatiran tentang potensi gangguan sosial, meskipun sebenarnya merupakan diskriminasi terhadap hak kelompok agama minoritas untuk menjalankan ibadah. Dalam menangani pemasalahan ini, Komnas HAM sepanjang tahun 2024 melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Audiensi dengan The Indonesian Institute terkait Perizinan Pendirian Rumah Ibadah;
2. Sarasehan Optimalisasi Penegakan HAM untuk Memperkuat Budaya Nasional dalam Mencegah Radikalisme;
3. FGD Bedah Buku: Mengelola Konflik untuk Memajukan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
4. Koordinasi dengan Kemenkopolhukam, Kemenag dan Kemendagri terkait perkembangan Raperpres KUB
6. Penguatan Praktik Bisnis yang Berbasis HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) dan bisnis memiliki keterkaitan erat dalam dunia modern yang terus berkembang. Peranan pelaku bisnis penting sebagai penggerak pembangunan dan pemenuhan hak ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan bisnis dan investasi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
14 | Page menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di lain, kegiatan bisnis juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah terhadap penghormatan dan pemenuhan HAM lainnya.
Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh Korporasi di Indonesia diperlukan suatu panduan untuk Meningkatkan kesadaran publik dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam kegiatan bisnis korporasi di Indonesia. Pada tahun 2023 Komnas HAM telah Menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM.
Untuk menjawab tantangan tersebut Komnas HAM pada tahun 2024 telah Menyusun program prioritas yakni "Penilaian HAM" dimana selain untuk menilai Pemerintah Pusat dan Daerah, Korporasi juga menjadi objek yang akan dinilai terkait penyelenggaraan bisnis yang di terapkan di suatu Perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM atau masuk perlu ditingkatkan.
7. Pendidikan dan Pelatihan HAM (PAHAMI)
Berbagai upaya terus dilakukan Komnas HAM dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Termasuk di tahun 2024 Komnas HAM menjalankan berbagai program dalam menjalankan fungsi penyuluhan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Untuk menjawab permasalahan tersebut di tahun 2024 Komnas HAM melaksanakan program PAHAMI dimana program tersebut terdiri dari Pelatihan Polisi dan TNI; Pelatihan Business and Human Rights (BHR); Kemah Generasi; Sekolah Ramah HAM (SRHAM); Pelatihan Human Rights Cities (HRC), dan Jelas! (Jelajah Universitas). Diharapkan dengan program tersebut literasi HAM di Masyarakat semakin meningkat.
8. Penguatan Kabupaten/Kota HAM melalui penyebarluasan wawasan HAM
Pemerintah daerah berdasarkan data aduan selalu menjadi 5 teratas sebagai pihak teradu, Komnas HAM dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, dalam hal ini untuk mengurangi angka aduan yang melibatkan pemerintah daerah maka sejak tahun 2014 Komnas HAM melaksanakan program Festival HAM dimana dalam salah satu agenda program tersebut terdapat pelatihan Kabupaten/Kota HAM.
9. Penguatan fungsi penyelidikan berdasarkan UU 26 Tahun 2000
Melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat merupakan mandate dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) yang diberikan kepada Komnas HAM. Hingga saat ini Komnas HAM telah melakukan penyelidikan 17 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dengan 4 (empat) peristiwa telah diputuskan oleh Pengadilan HAM/Ad hoc, sedangkan 13 hasil penyelidikan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan. Meski demikian, saat ini belum ada perkembangan penyelesaian yudisial terhadap terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.
Atas latar belakang tersebut, Komnas HAM membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001 Tahun 2024 dengan lingkup tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan para pihak/stakeholders, melakukan diseminasi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan/atau pemenuhan remedy yang efektif, melakukan verifikasi data korban, dan membuat surat keterangan korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Komnas HAM melakukan diseminasi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia melalui Kuliah Umum yang bertujuan membangun wacana dan diskursus public terkait tanggung jawab dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial maupun pemenuhan hak korban, terutama di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Kuliah Umum telah dilakukan di Universitas Negeri Sebelas Maret pada 29 Februari 2024 dan UIN Bukittinggi pada 22 Maret 2024. Diharapkan para mahasiswa memperoleh pengetahuan atas peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga di masa depan tidak terjadi kembali peristiwa yang serupa.
Pasca adanya kebijakan pemerintah tentang penyelesaian non yudisial peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023, Komnas HAM juga melakukan pemantauan terhadap
16 | Page pelaksanaan program tersebut. Diskusi dilakukan bersama dengan perwakilan korban yang telah mendapatkan pemenuhan hak-hak korban di Palu pada 6 September 2024. Jakarta pada 22 Oktober 2024, dan Aceh pada 24 Oktober 2024. Temuan hasil pemantauan menjadi salah satu bahan penyusunan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2024 adalah sebagai berikut:
BABI
PENDAHULUAN
Menyajikan landasan penyusunan LKjIP berupa dasar hukum dan latar belakang. Selain itu, disajikan pula penjelasan umum organisasi berupa tugas dan wewenang, struktur organisasi, dan tantangan strategis yang dihadapi.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan uraian rencana strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan capaian kinerja organisasi atas setiap sasaran strategis yang telah diperjanjikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu disajikan pula realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang telah diperjanjikan.
BAB IV
PENUTUP
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
BAB II
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun. Visi Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui sidang paripurna, yaitu:
"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
Norma hak asasi manusia (HAM) memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam berbagai pasal konstitusi. Posisi ini diperkuat melalui sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang HAM, yang menjadi landasan bagi berbagai peraturan turunannya. Norma ini tidak hanya dijadikan pijakan hukum, tetapi juga menjadi semangat utama dalam membangun tata kelola negara yang berkeadilan.
Komnas HAM memandang penting untuk memastikan bahwa norma-norma HAM tersebut diterapkan secara efektif dan maksimal. Upaya ini melibatkan berbagai pihak dalam pemerintahan, mulai dari lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, hingga
18 | Page lembaga pendukung atau auxiliary bodies yang menjadi bagian dari tata negara modern Semua elemen ini memiliki peran strategis dalam menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.
Pengarusutamaan norma HAM dipilih sebagai pendekatan utama untuk membangun pemahaman bersama dan penerapan yang konsisten. Pendekatan ini juga berfungsi memastikan pengawasan pelaksanaan norma, sehingga menghasilkan dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Hasil yang diharapkan dari upaya ini mencakup perubahan kebijakan, transformasi perilaku, dan perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dengan cara ini, norma HAM tidak hanya menjadi prinsip dasar, tetapi juga alat nyata untuk menciptakan perubahan positif di semua lini penyelenggaraan negara.
2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
Dalam konsep hak asasi manusia (HAM), pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh negara atau aparaturnya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual, pelanggaran HAM dapat didefinisikan berdasarkan pelaku utamanya, yakni aktor negara (state actor) dan aktor non-negara (non-state actor). Kedua jenis pelaku ini memiliki potensi untuk melanggar HAM dalam berbagai bentuk dan situasi.
Berdasarkan konsep tersebut, Komnas HAM juga melihat masyarakat sebagai subjek penting dalam menjaga dan menciptakan kondisi HAM yang kondusif. Dalam konteks ini, masyarakat dipahami tidak hanya dalam kerangka sosial, tetapi juga dalam perspektif yang lebih luas sebagai aktor non-negara. Hal ini mencakup berbagai kelompok atau individu yang memiliki peran dalam memastikan penghormatan terhadap norma-norma HAM.
Keadaban menjadi elemen kunci dalam interaksi antara aktor negara dan non-negara untuk memastikan norma HAM dapat tumbuh dan berkembang. Keadaban diartikan sebagai penerapan norma HAM secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilar ini menegaskan pentingnya harmoni antara peran negara dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan pendekatan struktural yang ditujukan kepada penyelenggara negara dan pendekatan non-struktural yang berfokus pada masyarakat, diharapkan tercipta kondisi HAM yang optimal di semua sektor. Pendekatan ini memungkinkan norma-norma
19 | Page
HAM diterapkan secara luas, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa.
3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
Komnas HAM memiliki posisi strategis yang tercermin dalam mandatnya sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2000, dan UU No. 7 Tahun 2012, serta norma-norma yang tertuang dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan beragam mandat hukum, peran utama Komnas HAM adalah memastikan bahwa semua aturan hukum dan norma HAM diterapkan secara optimal oleh penyelenggara negara sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, posisi strategis ini tidak akan membawa dampak maksimal tanpa peran aktif yang signifikan. Komnas HAM memaknai peran strategisnya melalui berbagai upaya, seperti: (i) membangun kerja sama yang efektif untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM; (ii) menghasilkan dampak nyata dalam penyelesaian berbagai pelanggaran HAM; (iii) memperkuat daya dukung terhadap kerja-kerja Komnas HAM; dan (iv) memberikan nilai tambah bagi institusi Komnas HAM secara kelembagaan.
Selain menjalankan peran strategis di tingkat nasional, Komnas HAM juga memainkan peran penting dalam komunitas HAM internasional, baik di tingkat regional maupun global. Status akreditasi A dalam skema GANHRI memberikan legitimasi tambahan bagi Komnas HAM untuk menjalankan peran ini secara lebih luas.
Dalam konteks regional dan internasional, peran strategis Komnas HAM meliputi: (i) berbagi pengalaman terbaik melalui kerja sama lintas negara; (ii) memberikan kontribusi dengan membagikan capaian dan praktik terbaik yang telah dicapai di Indonesia; serta (iii) mendorong agar norma-norma HAM yang tumbuh di Indonesia dapat menjadi bagian dari norma internasional yang diakui secara global.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM
Sejak awal berdirinya, independensi telah menjadi landasan utama bagi Komnas HAM. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa norma-norma dan aturan hukum terkait hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif. Sebagai lembaga pengawas yang bebas dari campur tangan kekuasaan, kemandirian Komnas HAM menjadi jaminan agar pengawasan yang dilakukan-baik dalam bentuk rekomendasi, evaluasi kondisi tertentu, maupun kebijakan berbasis HAM-dapat dijalankan secara optimal
Sebagai lembaga yang independen dan berperan penting dalam pelayanan publik, Komnas HAM memastikan tata kelola lembaga dan mekanisme kerja internalnya dijalankan secara profesional. Profesionalitas ini melibatkan penerapan prinsip good governance yang berlandaskan pada nilai-nilai HAM, sehingga tata kelola kelembagaan berjalan dengan akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Tata kelola yang profesional tersebut bertujuan untuk memperkuat peran Komnas HAM sebagai lembaga yang berorientasi pada pelindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang diterapkan memastikan mekanisme kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar HAM.
Dengan tata kelola yang kuat, Komnas HAM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan penguatan institusi HAM di Indonesia. Mekanisme kerja yang profesional dan independen mencerminkan komitmen Komnas HAM untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
Untuk mengevaluasi sejauh mana visi dan misi Komnas HAM periode 2020-2024 telah terlaksana, ditetapkan sejumlah tujuan strategis sebagai panduan pencapaian. Tujuantujuan ini dirancang untuk memastikan implementasi yang terukur dan berorientasi pada hasil, selaras dengan visi Komnas HAM dalam memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut tujuan-tujuan yang dimaksud :
1) Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara;
2) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di Masyarakat;
3) Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;
4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.
Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Komnas HAM menetapkan serangkaian sasaran strategis. Sasaran ini dirancang sebagai langkah konkret yang terukur, berorientasi pada hasil, dan sejalan dengan visi serta misi lembaga dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Sasaran strategis yang dimaksud sebagai berikut:
1) Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM;
2) Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia;
3) Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000);
4) Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat;
5) Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;
6) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
Untuk memastikan sasaran strategis dapat dicapai, Komnas HAM menetapkan Indikator Kinerja sebagai alat ukur utama. Indikator ini dirancang untuk menjamin proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel, baik bagi pelaksana maupun pimpinan, sehingga upaya yang dilakukan organisasi dapat berjalan secara efektif dan mencapai kinerja optimal.
Pentingnya indikator kinerja terletak pada fungsinya untuk mengukur hasil secara objektif dan mendukung pengelolaan organisasi agar tetap efisien. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) merupakan ukuran keberhasilan yang spesifik dan terukur, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan serta sasaran strategis organisasi secara keseluruhan.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman evaluasi kinerja. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa indikator ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan instansi masing-masing. Komnas HAM telah melakukan perbaikan pengukuran kinerja dengan mencabut Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 009A/Komnas HAM/VI/2020 melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 18 Tahun 2023, dan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024.
IKU merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Selain menjadi pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kerja dan anggaran, IKU juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan mengevaluasi capaian kinerja secara keseluruhan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan Komnas HAM berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi lembaga. IKU menjadi landasan utama dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja lembaga secara terukur dan berkelanjutan.
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM 2020 - 2024
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SUMBER DATA | FORMULASI |
| 1. | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasi kan Standar Norma HAM | UTAMA Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Hasil inventarisasi data implementasi Standar Norma HAM | Target atau Realisasi Jumlah kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM X 100% |
| 2. | Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau | Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | Hasil inventarisas peraturan perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | Realisasi x 100% Capaian = Target Target atau Realisasi Jumlah Peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM |
| sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia | undangan yang berkesesuaian dengan HAM | perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM = X 100% Jumlah peraturan perundang-undangan yang menindaklanjuti hasil kajian/ penelitian Komnas HAM Realisasi Capaian = x 100% |
| 3. Meningkatnya Persentase rekomendasi yang penyelesaian kasus | Persentase Laporan hasil | Laporan hasil rekomendasi | tasil Targget atas | Target atau Realisasi Jumlah rekomendasi yang |
| Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah rekomendasi yang | ||||
| 4. | Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | Laporan hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat | HAM Realisasi Capaian = x 100% Target Target atau Realisasi Jumlah penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung = X 100% Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang | |
| 4. | Mendorong kondisi Persentase tingkat yang kondusif bagi kesadaran HAM pelaksanaan HAM masyarakat di masyarakat | Laporan hasil monitoring dan evaluasi tingkat Kesadaran HAM Masyarakat | Realisasi Capaian = x 100% Target Target atau Realisasi Jumlah orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM X 100% Jumlah orang target penyebarluasan wawasan HAM |
| 5. Meningkatnya Presentase Kerjasama Laporan hasil Target atau Realisasi | ||||
| Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Strategis yang ditindaklanjuti | tindak lanjut Kerjasama strategis | Jumlah Kerjasama Strategis ditindaklanjuti X 100% Jumlah Kerjasama Strategis dihasilkan Realisasi Capaian = x 100% Target | |
| 6. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2023 |
| Nilai Akuntabilitas | Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Komnas HAM Tahun 2023 | ||
C. PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas.
Perjanjian Kinerja berfungsi untuk mewujudkan komitmen penerima amanah, serta menyepakati kinerja terukur yang harus dicapai berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak-penerima dan pemberi amanah-mencapai kesepakatan mengenai hasil yang ingin dicapai. Perjanjian Kinerja Komnas HAM disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Agar lebih mencerminkan pelaksanaan kinerja yang berjenjang,
25 | Page
Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2024 ditetapkan sampai dengan tingkat Eselon II dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, hal yang mendasari penjelasan capaian kinerja adalah Perjanjian Kinerja pada tingkat lembaga.
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2024
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1 | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | 100 persen |
| 2 | Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia | Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM | 100 persen |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | 50 persen |
| Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | 100 persen | ||
| 4 | Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat | Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat | 60 persen |
| 5 | Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti | 100 Persen |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A |
| Nilai Akuntabilitas | A |
26 | Page
BAB III
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Komnas HAM dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan,telah berupaya mewujudkan kinerja yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2024 dengan realisasinya.
Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaian-capaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2024
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | CAPAIAN 2024 |
| 1 | Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | 100 % | 104 % |
| 2 | Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia | Persentase perundang undangan yang berkesesuaian dengan HAM | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | 50 % | 56.19 % |
| Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | 100 % | 80% |
| 4 | Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di | Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat | 60 % 55.7 % | 55.7 % |
| 5 | masyarakat Meningkatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti | 100 % | 107 % |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A indeks | B indeks |
| 一 | Komnas HAM | Nilai Akuntabilitas | A nilai | B nilai |
B. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2024
Sasaran Strategis 1:
Indikator Kinerja:
Target:
100%
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Persentase Kebijakan K/L/D yang Mengimplementasikan Standar Norma HAM
| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | % Capaian Kinerja |
| Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | 100% 25 Kebijakan | 26 Kebijakan | 104% |
Sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara agar patuh dalam menjalankan prinsip dan norma HAM. dalam usaha Pemajuan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM melalui fungsi pengkajian dan penelitian telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM. SNP HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM di Indonesia, dimana hal ini sangat berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM.
SNP HAM bertujuan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat, dengan mengacu pada norma HAM yang berlaku secara nasional dan internasional, dengan tidak menghilangkan karakteristik pemberlakuannya di dalam konteks Indonesia.
Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan program Prioritas Nasional (PN) 2019 – 2021, ditujukan untuk para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan, diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip HAM. SNP memiliki fungsi untuk membantu dalam menafsirkan norma dan prinsip HAM dalam bentuk yang implementatif dan operasional agar lebih berdaya guna bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
Sampai dengan tahun 2024 Komnas HAM telah menyusun 15 (lima belas) dokumen SNP yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI:
1. SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP PDRE_KOMNASHAM
SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_KBB_KOMNASHAM
3. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_KKB_KOMNASHAM
4. SNP tentang Hak atas Kesehatan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_Kesehatan_KOMNASHAM
5. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP Ekspresi KOMNASHAM
6. SNP tentang Pembela HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PembelaHAM_KOMNASHAM
7. SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2 November 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP TSDA_KOMNASHAM
8. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 05/PS/00.04/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_Keadilan_KOMNASHAM
9. SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No 06/PS/00.04/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PemulihanHakKorbanPHyB_KOMNASHAM
10. SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNPBebasDariPenyiksaan_KOMNASHAM
11. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melaluihttps://s.id/SNP HTTyL KOMNASHAM
12. SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 10/PS/00.04/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dapat diunduh di https://s.id/SNP_HKRPemilu_KOMNASHAM
13. SNP tentang Bisnis dan HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna 02/PS.00.04/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_BHR_KOMNASHAM
14. SNP tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 012/PS/00.04/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PekerjaanLayak_KOMNASHAM
15. SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 012/PS/00.04/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP MasyarakatAdat KOMNASHAM
SNP tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak dan SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, menjadi tema SNP yang disusun pada TA. 2024. Adapun hal yang menjadi urgensi dari penyusunan kedua tema SNP tersebut adalah sebagai berikut :
1. Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak.
Sepanjang 2020-2023 Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait ketenagakerjaan baik buruh di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri sebanyak 553 aduan. Mayoritas kasus yang diadukan adalah tidak dibayarkan upah dan tunjangan (251 kasus), PHK sewenang-wenang (181 kasus), ketidakjelasan status pekerja (31 kasus), union busting (26 kasus), penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang (17 kasus), larangan pembentukan serikat pekerja (9 kasus), dan lain-lain sebanyak 38 kasus. Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi dan pemerintah pusat. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak berangkat dari kendala perwujudan hak atas kerja layak di Indonesia, yaitu kondisi struktural pasar tenaga kerja, kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan, serta disrupsi inovasi teknologi 4.0.
2. Standar Norma dan Pengaturan tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
Standar Norma dan Pengaturan ini disusun dengan dasar bahwa meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dan kewajiban negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan posisi Masyarakat Hukum Adat masih sangat rentan untuk dilanggar hak-haknya. Komnas HAM menerima aduan terkait konflik vertikal antara negara dengan Masyarakat Hukum Adat paling banyak berkaitan dengan isu agraria. Secara umum, terdapat enam tipologi detail aduan terkait agraria kepada subjek aduan tersebut yaitu pembangunan infrastruktur, kehutanan, lahan/pertanahan, perkebunan, pertambangan, dan perumahan. Adapun sebaran aktor yang diadukan oleh Masyarakat Hukum Adat diantaranya Korporasi dan Pemerintah.
Melalui SNP HAM, upaya pemajuan HAM yang dilakukan untuk mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga yang independen untuk mencapai Sasaran Strategis "Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM" melalui berbagai kebijakan K/L/D yang dibentuk dan/atau diubah mengacu pada norma dan prinsip HAM.
Pada tahun 2024 persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM tercapai 104%, dari target kinerja Komnas HAM berdasarkan Indikator Sasaran Strategis 1 adalah 25 Kebijakan K/L/D. Capaian tersebut teridentifikasi dari berbagai bentuk kebijakan K/L/D yang telah mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan HAM dalam berbagai bentuk kebijakan, diantaranya dalam bentuk kerja sama, pelatihan, kampanye, pendidikan, advokasi, dan perumusan peraturan perundangundangan. Adapun upaya Komnas HAM dalam mendorong K/L/D untuk mengimplementasikan Standar Norma HAM terlihat pada capaian sebagai berikut :
1. Implementasi Standar Norma dan Pengaturan tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam oleh Raoul Wallenberg Institute (RWI) dalam laporan penelitian "Masyarakat Adat Pesisir dan Perubahan Iklim: Perspektif Hak Asasi Manusia"", yang merupakan bagian dari Program Regional Asia Pasifik tentang Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2023. Dokumen ini disusun untuk menangkap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir
Ca| Coastal Indigenous Peoples and Climate Change: A Human Rights Perspective
dalam menghadapi perubahan iklim. Termasuk di dalamnya kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir, serta strategi mitigasi dan adaptasi yang mereka lakukan berhadapan dengan perubahan iklim.
2. Penggunaan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kesehatan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dalam penyusunan Jurnal Ilmiah "Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 5, No. 1 – April 2024;2
3. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menggunakan SNP tentang Pembela HAM sebagai Pandangan hukum atas indikasi pelanggaran HAM peristiwa intimidasi dan pembubaran paksa penyelenggaraan People's Water Forum (PWF) 2024 pada tanggal 23 Mei 2024;3
4. SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam digunakan sebagai bahan tulisan sosial Mongabay "Mendorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM ulasan Lokakarya "Regional Enam Negara Asia tentang Upaya Pengawasan Konflik Tanah," sebagai upaya penyelesaian konflik Agraria berbasis HAM;4
5. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi digunakan sebagai rujukan dalam mendengar Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 dan Ahli Presiden (VI) perihal Pengujian Materiil UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 115/PUU-XXII/2024 tanggal 5 Desember 2024;5
6. SNP tentang Pembela HAM digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan laporan penelitian "Catatan Kelabu Pelindungan terhadap Pembela HAM 2014-2023" oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (The Partnership for Governance Reform). Laporan penelitian ini didukung oleh KAUKUS PEREMPUAN PEMBELA HAM, KEMITRAAN, Protection International, AJI Indonesia, KontraS, ELSAM, Sawit Watch, LBH Apik
Jakarta, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Institute for Criminal Justice Reform, Imparsial, Eknas – WALHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Jakarta, Walhi Riau, LBH Pekanbaru, Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, Jatam Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka;6
Gambar 3. 1 Penandatanganan Nota Kesepahaman ELSAM dan Komnas HAM RI terkait Implementasi SNP No. 13 tentang Bisnis dan HAM.
7. SNP tentang Bisnis dan HAM melalui kerjasama Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan ELSAM, menjadi panduan strategi dan pemaknaan dalam mengefektifkan dan mengkontekskan norma-norma bisnis dan HAM dalam rangka menanamkan nilai-nilai HAM sebagai budaya perusahaan.7
8 SNP yang disusun oleh Komnas HAM digunakan oleh para akademisi dan ahli HAM Indonesia, Belanda, Inggris dan Thailand sebagai rujukan dalam
International Human Rights and Local Courts. Buku ini membahas secara teknis bagaimana hukum hak asasi manusia internasional dapat diterapkan di tingkat domestik melalui studi kasus metodologi hak asasi manusia di peradilan Indonesia.8
9. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Penelitian Kolaborasi APTIK "Peran Media Sosial sebagai Perantara Penyebar Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Studi Putusan Hakim Selama Tahun 2012-2022)" oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Katolik Soegijapranata.9
10. SNP tentang Hak atas Kesehatan serta Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Jurnal "Legal Protection for Human Rights Defenders in Indonesia" oleh Yayasan Pendidikan Islam dan Multikultural dalam International Journal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), Vol. 6, No. 2, (2024)10
11. SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis digunakan oleh Universitas Tarumanagara Jakarta sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Jurnal "Kajian Yuridis Mengenai Diskriminasi Terhadap Suku dan Etnis Studi Kasus Denny Sumargo" dalam Jurnal Multilingual: Journal of Universal Studies, Vol. 4, No. 4, (2024),11
12. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Jurnal "Analisis Problematika Celah Hukum terkait Pengaturan Sanksi Administrasi pada Pengelolaan Rumah Susun" oleh Universitas Surabaya dalam Jurnal Minuta, Vol. 6, No. 2, (2024).12
13. SNP tentang Hak atas Kesehatan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Jurnal "Hukum Kesehatan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia" oleh Universitas Warmadewa dalam Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 1, (2024).13
14. YLBHI dan LBH Jakarta menggunakan SNP tentang Kebebasan Beragama dan Keyakinan sebagai rujukan untuk mengecam tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap Mahasiswa Katolik di Cisauk.14
15. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia merujuk kepada SNP tentang Kebebasan Beragama dan Keyakinan saat mengecam mengecam diskriminasi dan kekerasan oleh kelompok intoleran kepada sejumlah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang.15
16. SNP tentang Pembela HAM digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan buku "Seperempat Abad Reformasi: Catatan Kritis tentang HAM, Sumber Daya Alam, dan Politik", Penerbit Pustaka Pelajar yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)16
17. Pemanfaatan Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi rujukan dalam proses pembelajaran melalui Kerja sama Komnas HAM dengan Universitas Nusa Cendana yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama Komnas HAM dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana tentang Implementasi Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Nomor 02/KL.00- PKS/IV/2024 Nomor 185/UN15.15/DN/2024.17
18. Penggunaan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan sebagai rujukan dalam penyusunan jurnal ilmiah "Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (e-ISSN: 2798-8457), Volume VII, Nomor 2, April 2024
19. Penggunaan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebagai rujukan dalam penyusunan jurnal ilmiah "Hak Pasien dalam Menentukan Layanan Kesehatan dalam Hubungannya dengan Kelas Rawat Inap
Standar BPJS Kesehatan" UNES Law Review (e-ISSN: 2622-7045), Volume Nomor 4, Juni 202418
20. Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Tugas Akhir berjudul "Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Hak Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM" oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
21. Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela Hak Asasi Manusia digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan siaran pers Satya Bumi terkait apresiasi langkah progresif yang dilakukan KLHK. PermenLHK ini adalah salah satu produk yg sudah lama ditunggu para pegiat lingkungan sebagai salah satu upaya memaksimalkan pelindungan hukum terhadap Hak Aktivis Lingkungan.19
22. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menggunakan SNP tentang Pembela Hak Asasi Manusia sebagai pandangan hukum sekaligus rekomendasi terhadap penanganan kasus kriminalisasi advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pendamping hukum bagi korban kekerasan seksual.20
23. LBH Makassar menggunakan Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak sebagai pandangan hukum dalam menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi konflik perbatasan pemukiman warga Ujung Tanah dengan PT Pertamina dan PT Eastern Pearl Flour Mills21
24. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggunakan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagai rujukan dalam Siaran Pers “Update Situasi Penyiksaan 2024: Normalisasi dan Berulangnya Kultur Kekerasan dalam Penegakan Hukum"
25. Manager Kampanye, Advokasi, Media Forest Watch Indonesia (FWI menggunakan SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebagai acuan dalam pandangan hukum mengkritik tindakan KLHK yang mengeluarkan SK Nomor 936/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 dan memberikan izin penyetaraan PT Kirana Cakrawala yang tak memenuhi target tanam dan tak berproduksi selama 10 tahun.22
26. SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Jurnal "The Rights To Land, Food And Tourism Related To Agricultural Land Conversion In Bali: How Subak Play A Role?" oleh Universitas Udayana dalam Law and World, Vol. 10, No. 30, Juli 202423
Perbandingan capaian atas target kinerja Sasaran Strategis dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terhadap meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024
Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
| Indikator Sasaran Strategis | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |||||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| Persentase Kebijakan K/L/D yang mengimpleme ntasikan Standar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87,5% | 100% | 80% | 100% | 104% |
Selain capaian implementasi SNP terhadap kebijakan, pada 2024 hasil implementasi SNP HAM lainnya juga terlihat dalam bentuk pelayanan publik :
Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat digunakan dalam program Antara TV Indonesia "Di Balik Kisah
Eksil 65" yang membahas terkait korban Eksil 65 dan upaya pemerintah dalam penanganan korban pelanggaran HAM yang berat;24
2. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi digunakan sebagai rujukan produk iklan layanan masyarakat (Public Service Announcement) "Bahaya Doxing dan Bahaya Pencemaran Nama Baik" oleh Radio Prambors
3. KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menggunakan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai pandangan hukum untuk mengupayakan dan mengusut kasus pemberhentian Budi Santoso, serta membatalkan Surat Keputusan perihal pemecatan Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
4. KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menggunakan SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai upaya untuk mengecam tindakan Rektor Universitas Riau, Sri Indarta yang melaporkan mahasiswanya ke polisi usai mengkritik UKT26
5. Standar Norma dan Pengaturan HAM digunakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai acuan dalam proses pembelajaran melalui publikasi perpustakaan atas dokumen panduan penggunaan Standar Norma dan Pengaturan HAM;27
Pencapaian tersebut ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP, dilakukan konsultasi publik baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta dilaksanakan pula talkshow dalam proses tahapan penyusunan SNP HAM. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna. Setelah disahkan dalam Sidang Paripurna, sebagai usaha penyebarluasan dokumen SNP HAM yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma
HAM serta mengimplementasikan SNP HAM dalam kebijakan, dilakukan dalam bentuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi.
Grafik 3. 1 KLD yang menerapkan SNP 2024
SNP tentang Bisnis dan HAM SNP Tempat Tinggal Yang Layak SNP Anti Penyiksaan SNP Keadilan SNP Tanah dan SDA SNP Pembela HAM SNP Berekspresi SNP Kesehatan SNP KBB SNP PDRE 0 5 10 15 20
Sepanjang tahun 2024, proses jalannya program kegiatan penyebarluasan SNP HAM pada tahap mengetahui/menerima, menerapkan, hingga mengimplementasikan SNP HAM telah diupayakan melalui berbagai strategi dan langkah akselerasi selama tahun anggaran 2024. Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia (Pusdahamnas) menjadi inovasi terobosan Komnas HAM dalam pengelolaan data dan informasi untuk memperluas dan mempercepat proses penyebarluasan wawasan HAM. Pusdahamnas berperan penting terhadap hasil capaian target kinerja 2024 sebagai alat terhadap penyebarluasan SNP HAM secara digital.
Hal yang menjadi kendala dalam upaya mendorong pengimplementasian SNP HAM, yaitu status produk hukum dari SNP HAM ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dokumen SNP belum dapat disamakan dengan peraturan tertulis yang mengikat secara umum, sementara implementasi SNP HAM menjadi target kinerja salah satu sasaran strategis Komnas HAM untuk dijadikan dasar penyusunan berbagai peraturan kebijakan maupun produk hukum yang berperspektif HAM.
Pada dasarnya, SNP HAM bukanlah sebagai produk hukum yang bersifat mengikat, namun SNP HAM adalah produk yang berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga maupun institusi, pemangku kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun perorangan dalam perumusan kebijakan, undang-undang, atau prosedur yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. SNP HAM ini diperlukan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat, tentu saja SNP HAM diharapkan dapat membantu menciptakan pemahaman dan kesadaran publik mengenai hak-hak yang dijamin dalam hukum serta mengurangi
40 | Page interpretasi yang kontradiktif sehingga terciptanya standar yang seragam dalam penegakan HAM.
Selain itu, SNP HAM ini bertujuan sebagai alat evaluasi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan hak asasi manusia oleh berbagai pihak khususnya lembaga atau institusi yang berwenang menyusun peraturan maupun kebijakan dalam pemenuhan kewajiban negara (to fulfil, to protect, and to respect). Penyusunan dan penentuan isu SNP HAM juga berfungsi untuk menanggapi isu-isu seputar hak asasi manusia yang mungkin belum dibahas secara rinci dalam instrumen hukum yang berlaku serta untuk menjawab tantangan global dalam perlindungan hak asasi manusia. Selain sebagai rujukan penyusunan peraturan perundang-undangan, SNP HAM juga dapat digunakan sebagai referensi dalam proses peradilan, penulisan buku maupun jurnal ilmiah, materi bahan ajar dalam bidang pendidikan, produk layanan publik, sosialisasi, dan produk layanan lainnya.
Adapun kegiatan-kegiatan penyebarluasan SNP HAM yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:
Tabel 3. 4 Jumlah KLD yang menerima SNP Tahun 2024
| No. | Tanggal Kegiatan | Nama Kegiatan |
| 1 | 9 Januari 2024 | Pengenalan SNP HAM dalam kegiatan kunjungan mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Handong Global University (HGU) di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta |
| 2 | 24 Januari 2024 | Implementasi Standar Norma dan Pengaturan tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam oleh Raoul Wallenberg Institute (RWI) dalam dokumen "Masyarakat Adat Pesisir dan Perubahan Iklim: Perspektif Hak Asasi Manusia", yang merupakan bagian dari Program Regional Asia Pasifik tentang Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2023. Dokumen ini disusun untuk menangkap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim. Termasuk di dalamnya kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir, serta strategi mitigasi dan adaptasi yang mereka lakukan berhadapan dengan |
| 3 24 Januari 2024 | 24 Januari 2024 | adaptasi yang mereka lakukan berhadapan dengan perubahan iklim. Diseminasi SNP Pembela HAM saat menerima Kunjungan dari Jaringan Damai Papua (JDP) dan |
| 27 Februari 2024 | 27 Februari 2024 | Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua Implementasi SNP FoE melalui komitmen Universitas Lampung (UNILA) dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan baik di lingkungan kampus. |
| 5 | 28 Februari 2024 | Sosialisasi SNP FoE dalam Diskusi "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi" di UIN Raden Intan Lampung |
| 6 | 28 Februari 2024 | Diseminasi SNP HAM Kelompok Rentan dalam Pemilu dalam FGD Kajian Hak Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum bersama K/L dan NGO |
| 7 | 5 Maret 2024 | Diseminasi SNP FoE dalam kegiatan Komnas HAM Goes to Campus: Pengenalan Kelembagaan dan Diskusi "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia " di Universitas Nusa Cendana (UNDANA) |
| 8 | 5 Maret 2024 | Diseminasi SNP TSDA dalam kegiatan "2024 Asia Preparatory Meeting on UN Mechanisms and Procedures Relating to Indigenous Peoples" di Chiang |
| 9 | 26 Maret 2024 | Mai, Thailand Diseminasi SNP HRD pada Kegiatan Penerapan HAM dalam Tugas dan Fungsi di Kepolisian |
| 10 11 | 24-26 April 2024 26 April 2024 | Diseminasi SNP HAM di Universitas di Yogyakarta Diseminasi SNP Tentang Pembela HAM Bagi Pekerja |
| 11 | 26 April 2024 | Diseminasi SNP Tentang Pembela HAM Bagi Pekerja HAM di Kota Jayapura Diseminasi SNP PDRE pada hari peringatan Hari |
| 12 | 17 Mei 2024 20 Mei 2024 | Diseminasi SNP PDRE pada hari peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) 2024 Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak |
| 13 | atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai Pedoman dalam Pemenuhan, Penghormatan dan Peningkatan Kesadaran HAM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
| 14 | Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM sebagai Pedoman dalam Pemenuhan, Penghormatan dan Peningkatan Kesadaran HAM di UAJY | |
| 15 16 | 29 Mei 2024 4 Juni 2024 | Diseminasi SNP HAM di Universitas Khairun (Unkhair) Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM di |
| 16 17 | 4 Juni 2024 13 Juni 2024 | Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM di Kota Ambon Diseminasi SNP PHyB dalam program TV Oase |
| " | Indonesia mengenai Korban Eksil 65 dan upaya pemerintah dalam penanganan korban pelanggaran HAM yang berat, | |
| 18 19 | 21 Juni 2024 26 Juni 2024 | Seminar Diseminasi SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi @FISIP UNSOED Diseminasi SNP KBB dalam Diskusi Publik |
| S | Pemenuhan Hak Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME Diseminasi SNP Anti Penyiksaan dalam Diskusi Publik | |
| 2026 Juni 2024 | Peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang mengusung tema "Penyiksaan: Asian Value?" | |
| 21 4 Juli 2024 | ||
| 21 22 | 4 Juli 2024 2 Agustus 2024 | KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menggunakan SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai upaya untuk mengusut kasus pemberhentian Budi Santoso, serta membatalkan Surat Keputusan perihal pemecatan Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Diseminasi SNP Nomor 5 Tentang Kebebasan |
| 22 | 2 Agustus 2024 | Diseminasi SNP Nomor 5 Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta diskusi dengan tema "Menangkal Radikalisme di Era Global bagi Mahasiswa di Kota Jayapura" Diskusi Publik dan Diseminasi Standar Norma dan |
| 23 | 7 Agustus 2024 19 September | Diskusi Publik dan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Tema dalam Kebebasan Pers. Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak |
| 24 25 | 19 September 2024 19 September | Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Banten Diseminasi SNP Pembela HAM pada kegiatan |
| 25 | 19 September 2024 24 September | Diseminasi SNP Pembela HAM pada kegiatan Lokakarya Jaringan Perlindungan Keamanan Pembela Lingkungan dan HAM kegiatan Lokakarya Jaringan Perlindungan Keamanan Pembela Lingkungan dan HAM Diseminasi SNP Bisnis dan HAM dalam AICHR- |
| 26 | 24 September 2024 | Diseminasi SNP Bisnis dan HAM dalam AICHR- SEANF Regional Workshop: "Sharing Good Practices and Effective Remedy for Migrant Workers in Business and Human Rights in ASEAN". Acara itu digelar di Conference Room Kantor United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok, Thailand |
| 27 | 30-31 Oktober 20224 | Diseminasi SNP HKR dan Pemilu melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Melalui Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional serta Diskursus Standar Norma dan Pengaturan HAM di Sumatera Utara |
| 28 | 19 November 2024 | Diseminasi SNP HAM melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Melalui Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional serta Diskursus Standar Norma dan Pengaturan HAM di Yogyakarta |
| 29 | 19 November 2024 | Pengenalan SNP HAM dalam kunjungan kerja diplomatik Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kantor Komnas HAM |
Sepanjang tahun 2024, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada lebih dari 100 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Dalam rangka penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dengan meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dilakukan melalui penyebarluasan SNP jumlah K/L/D yang menerima SNP, sebagai berikut:
2https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/9290/5486/
3 https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2024/06/Pandangan-Hukum-LSJ-Bali.pdf
4https://www.mongabay.co.id/2024/03/18/mendorong-penyelesaian-konflik-agraria-berbasis-ham/
5https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11284 Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20105,115.PUU- XXII.2024%20tgl.%205%20Desember%202024.pdf
6https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/10/Catatan-Kelabu-Pelindungan-terhadap-Pembela-HAM-2014- 2023 26092024 Revisi2-2.pdf
7https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/penandatanganan-nota-kesepahaman-antara-elsam-dan-komnas-ham-ri-- bentuk-kolaborasi-dan-komitmen-dalam-implementasi-snp-bisnis-dan-ham
8//www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003431350/international-human-rights-local-courts-eko-riyadi-akselt%C3%B8mte
9 https://repository.unika.ac.id/36021/1/1%20Laporan%20Akhir%20Penelitian%20APTIK%20-%20Media%20Sosial.pdf
10 https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/293/256
https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1006
12https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jmta/article/view/6950/4209
13 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/9290/5486
14https://bantuanhukum.or.id/ylbhi-dan-Ibh-jakarta-mengecam-tindakan-kekerasan-dan-diskriminasi-terhadap-
mahasiswa-katolik-di-cisauk-tangerang-selatan/
15https://www.tempo.co/hukum/kecam-kekerasan-dan-diskriminasi-mahasiswa-katolik-universitas-pamulang-ylbhi-desakaparat-usut-tuntas-dan-penuhi-hak-korban-61230
16https://www.researchgate.net/publication/380719979_Seperempat_ Abad_Reformasi_Catatan_Kritis_tentang_HAM_Su mber Daya_Alam dan_Politik
17 https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2024/05/MoA-KOMNASHAM-RI-x-FISIP-UNDANA-2024.pdf
18https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2190
19https://satyabumi.org/siaran-pers-kriminalisasi-marak-satya-bumi-permenlhk-tentang-pelindungan-hukum-aktivislingkungan-harus-dimaksimalkan/
20https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/03/512/1183471/lsj-fh-ugm-nilai-kasus-meila-nurul-fajriah-tak-layakdilanjutkan
21https://lbhmakassar.org/press-release/konflik-perbatasan-pemukiman-dengan-pt-pertamina-dan-pt-eastern-pearl-flourmills-warga-ujung-tanah-terancam-tergusur/
22 https://betahita,id/news/detail/10644/suka-suka-di-kebun-energi-maluku-utara.html?v=1729565377
23https://doi.org/10.36475/10.2.6
24 https://www.youtube.com/watch?v=5NANBR1fQbo
25https://www.youtube.com/watch?v=3LVOgu6tg8A
26https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240509095604-12-1095681/rektor-unri-disebut-langgar-ham-usai-polisikanmahasiswa-kritik-ukt
27 https://catalogue.ubharajaya.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=50186&keywords=
Tabel 3. 5 Jumlah KLD yang menerima SNP Tahun 2024
K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
1. Advisor to NHRCT, Rattikul Chansuriya; 2. AICHR Cambodia Representative, Sonita Long; 3. Aliansi Demokrasi untuk Papua: ALDP Papua; 4. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh; 5. Amnesty Internasional Indonesia; 6. Antara TV; 7. Arus Pelangi; 8. ASEAN SOGIE Caucus; 9. Asia Indigenous Peoples Pact; 10. Asia Indigenous Youth Platform; 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; 12. BAN PDM Provinsi Maluku; 13. BPBD Provinsi Maluku; 14. Clery Cleffi Institute 15. DEEP Indonesia; 16. Democracy Training Programme; 17. Dewan Adat Papua (DAP); 18. DInas P3A Prov. Maluku; 19. Dinas Pendidikan Prov. Maluku; 20. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI; 21. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat - Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek); 22. Dirreskrimum Polda Aceh; 23. Freedom House; 24. Handong Global University (HGU); 25. HRWG; 26. HUMANUM; 27. International Women's Rights Action Watch; 28. International Work Group for Indigenous Affairs; 29. Jaringan Damai Papua (JDP); 30. Jaringan Kerja Perempuan Papua; 31. Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT Papua); 32. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat; 33. Kapaeeng Foundation Bangladesh; 34. KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA); 35. Kedutaan Besar Amerika Serikat 36. Kedutaan Besar Swedia; 37. Kementerian Dalam Negeri; 38. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 39. Kementerian Luar Negeri; 40. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 41. Kementerian Sosial Republik Indonesia; 42. Kepala Penerangan Kodam ; 43. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; 44. Komisi III DPR RI; 45. Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode; 46. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas); 47. Komisi Nasional Disabilitas (KND); 48. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; 49. KPKC Sinode GKI di Tanah Papua; 50. LBH Apik, LBH Jayapura, LBH Justice and Peace, LBH Padang, LBH Papua; 51. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Papua; 52. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI); 53. Migrant Care; 54. Obviously Sustainable, An Nisaa Yovani; 55. Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM); 56. PERTUNI; 57. Polresta Ambon; 58. Promotion Of Indigenous and Nature Together Myanmar; 59. Pusat Kajian Politik UI; 60. Raoul Wallenberg Institute (RWI) 61. Relawan Banten Bersatu (RBB); 62. Sekolah Tinggi Hukum Jentera; 63. Serikat Pekerja Buruh OAP; 64. Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Papua; 65. SKPKC Fransiskan; 66. SUHAKAM Malaysia; 67. The National Human Rights Commission of Thailand; 68. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues; 69. Tim
Advokasi Internasional Komnas Perempuan; 70. UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 71. UIN Raden Intan Lampung; 72. UIN Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta; 73. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 74. UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples; 75. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang; 76. Universitas Ahmad Dahlan (UAD); 77. Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta; 78. Universitas Atma Jaya Yogyakarta; 79. Universitas Cenderawasih; 80. Universitas Islam Indonesia (UII); 81. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED); 82. Universitas Khairun (Unkhair); Universitas Lampung (UNILA); 84. Universitas Mathla'ul Anwar Banten; 85 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); 86. Universitas Negeri Medan (UNIMED); 87. Universitas Nusa Cendana (UNDANA); 88. Universitas Pelita Harapan (UPH); 89. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; 90. Universitas Sebelas Maret (UNS); 91. Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA); 92. WALHI; 93. Yali Papua; 94. Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa); 95. Yayasan Harapan Ibu Papua (YHI Papua); 96. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (YLKiS); 97. Yayasan Peduli Insan Mulia (YPIM); 98. Yayasan Peduli teman sebaya; 99. Yayasan Pelangi Maluku; 100. Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku 101. Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD Irja); 102. Yayasan Walang Perempuan;
Tantangan dan Upaya Penyelesaian
Sebagai bentuk upaya dalam mengenalkan, menyebarluaskan informasi, dan meningkatkan pemahaman SNP HAM agar dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan, Komnas HAM juga memanfaatkan media sosial untuk mendiseminasikan SNP HAM salah satunya melalui pembuatan videografis. Pada 2024, videografis yang telah disusun adalah videografis SNP HAM tentang Kelompok rentan dan Pemilihan Umum dan SNP tentang Bisnis dan HAM yang dapat diakses melalui kanal youtube dan Instagram Komnas HAM.
Dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan selama 2024, Komnas HAM telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui diseminasi SNP HAM. Hal ini tidak terlepas dari upaya kolaborasi dari berbagai tim kerja di Internal Komnas HAM, dukungan Pimpinan dan anggota Komnas HAM. Pelaksanaan berbagai kegiatan, dari pelaksanaan focus group discussion (FGD) mengundang para Ahli, Akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaksanaan konsultasi publik, hingga audiensi di berbagai kota dan wilayah juga termasuk dalam upaya mendorong pengarusutamaan norma-norma HAM. Pelaksanaan ini juga disebarluaskan melalui media sosial, berita online serta upaya kerja sama dengan berbagai pihak.
45 | Page
Penyebarluasan wawasan HAM melalui diseminasi SNP HAM telah menunjukkan adanya pemanfaatan atau penggunaan SNP HAM sebagai bahan rujukan tulisan, bahan informasi bagi layanan publik serta penggunaan dalam bahan ajar maupun bahan sosialisasi bagi para akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemanfaatan SNP HAM oleh berbagai pihak. Namun yang menjadi catatan adalah adanya kendala monitoring atau pengawasan dari pemanfaatan SNP HAM itu sendiri. Kurangnya SDM yang fokus untuk mendokumentasikan pemanfaatan SNP HAM adalah salah satu kendala yang dihadapi saat ini, sehingga upaya pengimplementasian SNP HAM dalam kebijakan dari K/L/D masih rendah.
Untuk hal ini, pada 2024 Komnas HAM telah mengembangkan Sistem Informasi Pusdahamnas (Pusat Daya HAM Nasional) yaitu teknologi berbasis data sebagai salah satu alat layanan publik Komnas HAM dengan pemanfaatan teknologi untuk memonitor penyebarluasan wawasan HAM, termasuk penyebarluasan SNP HAM. Namun, tentu saja hal ini juga perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan yang terukur dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: peningkatan kerangka monitoring yang terstruktur melalui pengumpulan data dari instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha terkait penerapan SNP HAM. Kemudian selanjutnya perlu untuk mengembangkan indikator yang spesifik, terukur, dan relevan untuk menilai agar SNP HAM dapat diterapkan secara efektif, dan melakukan audit berkala terhadap kebijakan, program, dan praktik yang mengacu pada SNP HAM. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal juga salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi dalam memonitoring pemanfaatan SNP HAM dengan menyediakan mekanisme pengaduan publik dalam upaya transparansi publik.
Hal penting lainnya adalah upaya peningkatan kapasitas aparatur negara, lembaga negara, serta penegak hukum yang dilakukan secara berkala dan tentu saja perlu menyusun panduan teknis bagaimana SNP HAM dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Lebih lanjut, Komnas HAM perlu untuk melakukan koordinasi antar lembaga sebagai tahapan selanjutnya melalui harmonisasi kebijakan dan regulasi yang selaras dengan SNP HAM. Dan tahapan akhir adalah melakukan advokasi dan kesadaran publik melalui kampanye HAM dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SNP HAM dan memperluas jangkauan sosialisasi SNP HAM, khususnya kepada kelompok rentan seperti perempuan dan anak penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
46 | Page
Faktor Keberhasilan
Dari serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dari tahun ke tahun, berbagai hal mempengaruhi dinamika capaian Sasaran Strategis ini. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja kementerian/lembaga termasuk Komnas HAM berdampak secara signifikan akibat kondisi pandemi COVID-19. Situasi pandemi saat itu membuat Komnas HAM harus beradaptasi dan berupaya untuk tetap mengoptimalkan proses jalannya program dan kegiatan dengan melakukan berbagai langkah akselerasi. Komnas HAM memanfaatkan teknologi digital berbasis online untuk memfasilitasi kelancaran jalannya program kerja, seperti kegiatan terkait rapat koordinasi, sosialisasi, audiensi dan kegiatan kerja lainnya. Hal ini juga semata-mata dilakukan karena selama masa pandemi berlangsung sejak awal tahun 2020, terjadi penyesuaian anggaran, dimana berbagai Kementerian/Lembaga mengalokasikan ulang anggaran untuk mendukung programprogram yang mendesak terkait penanganan COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, inovasi pelayanan dilakukan Komnas HAM untuk tetap dapat memberikan layanan dan menjalankan program meskipun dalam situasi pandem. Capaian target kinerja 2020 dan 2021 tercapai 100% tercapai karena Komnas HAM saat itu mengoptimalkan sumber daya untuk kolaborasi dan sinergi kerja sama dengan berbagai pihak, Upaya-upaya tersebut bertujuan agar Komnas HAM tetap dapat memberikan layanan dan menjalankan program guna mencapai target kinerja lembaga untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan HAM
Indikator Kinerja:
Target:
100%
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Persentase Perundang-Undangan yang Berkesesuaian dengan HAM
| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | % Capaian Kinerja |
| a peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan HAM | Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | 100% | 100% | 100% |
Pada tahun 2024, Komnas HAM telah melakukan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan upaya peningkatan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan sesuai dengan prinsip HAM. Target yang direncanakan untuk tahun 2024 yaitu 100% berupa peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM sebagai hasil tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan dari pengkajian/penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada tahun 2024. Hingga Desember 2024, Komnas HAM telah menyampaikan enam rekomendasi kebijakan kepada lembaga eksekutif (pemerintah) dan juga lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai unsur pembentuk peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komnas HAM yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal
45 | Page
Komnas HAM Nomor 201 Tahun 2023, ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang diukur meliputi peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta melingkupi peraturan yang terkait dengan HAM termasuk instrumen HAM internasional dan rancangan peraturan. Pada tahun 2024, Komnas HAM menginisiasi enam kajian tentang HAM yang berkaitan dengan rekomendasi atas perubahan, pembentukan, dan penghapusan peraturan perundangundangan agar sesuai dengan prinsip HAM sebagaimana amanat UU HAM yakni:
1. Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kajian RUU Polri)
Kajian ini bermula dari usulan revisi UU Polri yang dimunculkan oleh DPR pada Mei 2024. Pembahasan RUU Polri perlu dilakukan mengingat bahwa kepolisian terus menjadi pihak teradu tertinggi di Komnas HAM pada beberapa tahun terakhir. Dalam draf RUU Polri, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewenangan yang sangat luas bagi kepolisian termasuk di dalamnya kewenangan dalam ruang siber, keamanan nasional, keimigrasian, dan penyadapan. Kewenangan yang sangat luas tanpa batasan yang jelas berpotensi meningkatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, menurut Komnas HAM pembahasan RUU ini pada tingkat pertama belum diinformasikan secara resmi serta belum memiliki proses konsultasi publik yang memadai.
Melalui kajian ini, Komnas HAM merekomendasikan agar beberapa ketentuan dalam draf RUU Polri disesuaikan atau dihapus untuk memberikan batasan, definisi, dan pengaturan yang jelas dalam kewenangan kepolisian agar tidak sesuai dengan kebutuhan, melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan DPR RI untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan bermakna28, sehingga penetapannya dapat dilanjutkan pada periode persidangan tahun berikutnya. Hingga pada akhir tahun 2024, revisi UU Polri tidak masuk ke Prolegnas 2025 dan tidak lanjut dibahas pada tahun 2024.29
46 | Page
2. Laporan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan atas Instrumen HAM Internasional yaitu Laporan Situasi Tentang Implementasi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada United Nations (UN)
30 Lihat:
Pada tahun 2024, Komnas HAM menyusun tiga dokumen yang berkaitan dengan instrumen HAM internasional yang telah Indonesia ratifikasi. Ketiga dokumen tersebut berisi daftar isu terkait kondisi dan situasi HAM terkini. Di samping itu, ketiga dokumen memberikan rekomendasi bagi badan internasional (PBB) dan Pemerintah Indonesia serta untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan dan pelindungan HAM yang tepat. Ketiga dokumen tersebut adalah:
Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 75th Session (Februari-Maret 2024)
Komnas HAM telah menyampaikan sebuah laporan kepada Komite Ekosob sebagai tambahan atau tindak lanjut dari daftar isu yang telah Komnas HAM sampaikan pada periode kedua pada Januari 2022. Laporan ini memuat beberapa perkembangan isu berkaitan dengan hak atas kesehatan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta konflik agraria. Rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini adalah berfokus pada desakan bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait sistem farmasi dan tata kelola institusi/lembaga kesehatan dan pengawasan obat-obatan. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah mengedepankan prinsip HAM dalam memformulasi seluruh peraturan berkaitan dengan PSN sebagaimana tercantum dalam RAN Bisnis dan HAM. Laporan ini menjadi bahan bagi Komite untuk menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait perkembangan pelaksanaan Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) sebagaimana yang berlangsung pada Sesi 75 yang berlangsung pada 12 Februari- 1 Maret 2024 di Jenewa.30
Submission to Human Rights Committee 140th Session (Maret 2024)
Komnas HAM telah menyampaikan sebuah laporan kepada Komite HAM/Human Rights Committee (HRC) sebagai tambahan atau tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan pada periode kedua pada Januari 2020. Dalam laporan ini Komnas HAM menyoroti beberapa isu seperti isu anti korupsi nondiskriminasi, tindak pencegahan terorisme, pemberantasan impunitas, pelanggaran HAM masa lalu, kekerasan terhadap perempuan, hak untuk hidup, tindak penyiksaan, penanganan kelompok asing, Papua, akses terhadap keadilan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Laporan ini mengandung beberapa fakta dan peristiwa yang menjadi bahan bagi Komite31 untuk merumuskan rekomendasi terhadap Pemerintah Indonesia pada forum yang diselenggarakan pada 11-12 Maret 2024. Rekomendasi yang dimaksud antara lain: dorongan pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat; penyesuaian ketentuan UU Cipta Kerja agar sesuai prinsip HAM; revisi UU ITE agar tidak mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat; revisi UU Terorisme berkaitan peran dan keterlibatan TNI; dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2016 terkait Pendirian Rumah Ibadah agar tidak menghambat pelindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Daftar Isu atas Laporan untuk 39th Session of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
Komnas HAM telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Konvensi Internasional Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya kepada Komite. Laporan ini akan digunakan oleh Komite sebagai bahan untuk memberikan pertanyaan serta rekomendasi terhadap Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi di Indonesia khususnya pada periode kedua.32 Salah satu rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini adalah perubahan UU Imigrasi agar menjadikan detensi sebagai upaya terakhir serta membuat pengaturan alternatif dari penahanan/detensi.
31 Lihat: 32 Lihat:
28 Lihat: https://www.antaranews.com/berita/4244703/komnas-ham-dorong-pemerintah-revisi-ruu-tnidan-polri-sesuai-prosedur
29 Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241112181245-32-1165854/ruu-tni-diusulkanmasuk-prolegnas-dpr-ruu-polri-nihil
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FI DN%2FCO%2F2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2 FIDN%2FCO%2F2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2FC%2F IND%2FQPR%2F2&Lang=en
3. Laporan Hasil Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996
Pada tahun 2024, Komnas HAM menyusun kajian terkait Peristiwa 27 Juli 1996 dengan modalitas hasil investigasi yang telah dilakukan pada masa lalu. Hingga saat ini, untuk kebutuhan perlindungan saksi, korban, dan kepentingan lainnya, hasil kajian belum dapat dipublikasikan lebih luas. Namun, kajian ini telah menghasilkan kebaruan dari peristiwa tersebut dan memberi rekomendasi kepada pemerintah guna mencapai pelindungan HAM dan keadilan yang utuh bagi korban serta keluarga.
Rekomendasi dari kajian ini yaitu mempertimbangkan untuk membentuk Tim Penyelidikan Projustisia terhadap Peristiwa 27 Juli 1996 sesuai dengan mandat dan kewenangan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, diharapkan Komnas HAM dapat melakukan langkah-langkah untuk membantu korban mendapatkan pemulihan melalui mekanisme yang saat ini tersedia. Secara umum, rekomendasi kajian ini merupakan modal bagi Komnas HAM untuk menjalankan perannya dalam penegakan HAM sesuai dengan wewenangnya di UU HAM.
4. Kajian Mendorong Kebijakan ESG untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia
Kajian ini bermula dari pertemuan Komnas HAM dengan Kementerian Keuangan yang merekomendasikan perlunya kajian relasi konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan HAM. Hal ini sejalan dengan peta jalan pemerintah untuk menyusun kerangka ESG agar diterapkan dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kajian ini berfokus pada indikator ESG yang terkandung dalam standar GRI yang kemudian disandingkan dengan nilai dan prinsip HAM. Lebih lanjut, implementasi ESG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dibedah untuk mencari keterkaitannya dengan kontribusi pemenuhan dan perlindungan HAM. Melalui kajian ini, Komnas HAM menyimpulkan terdapat irisan antara prinsip HAM dengan prinsip ESG namun, HAM belum menjadi arus utama melainkan hanyalah salah satu bagian dari banyak indikator yang terkandung dalam prinsip ESG. Kendati demikian pelaksanaan prinsip ESG perlu tetap didorong agar melanjutkan transparansi korporasi dalam upaya penghormatan HAM.
Kajian ini menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk mendorong pembentukan Peraturan Pemerintah terkait kewajiban sektor bisnis menyampaikan laporan keberlanjutan yang menonjolkan pencapaian di bidang HAM serta perlunya Kementerian Keuangan untuk menyediakan regulasi/peta jalan/kebijakan yang mewajibkan penerapan ESG termasuk pelaporannya yang mengedepankan nilai dan prinsip HAM bagi perusahaan yang bermitra dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan dalam penerapan prinsip ESG pada tahap perencanaan dan tahap persiapan dalam proses KPBU.33
5. Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM
Pada periode 2022-2023, Komnas HAM menerima 98 aduan dugaan pelanggaran HAM terkait PSN. Jumlah ini adalah bagian dari 1.675 aduan dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria dan sumber daya alam yang diterima Komnas HAM periode 2021-2023. PSN adalah proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Sebanyak 31 aduan melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 19 aduan melaporkan korporasi, 16 aduan melaporkan pemerintah daerah, 15 aduan melaporkan BUMD/D, 9 aduan melaporkan Polri, dan 3 aduan melaporkan TNI. Hal ini menunjukkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN menyangkut berbagai aktor negara di pusat dan daerah, termasuk korporasi swasta dan negara (BUMN/D).
Pengkajian atas PSN ini penting dan strategis mengingat dampak-dampak dan potensi pelanggaran HAM yang diakibatkannya terutama memicu dan melanggengkan konflik agraria yang mengorbankan masyarakat di banyak wilayah. Kajian ini merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang model pembangunan dalam bentuk PSN karena sangat eksklusif, menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM yang terus berulang. Pada hari HAM internasional, Komnas HAM telah meluncurkan hasil kajian ini dengan mengundang beberapa aktivis dan peneliti sebagai narasumber serta mengundang perwakilan dari kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan; Badan Keahlian DPR; Mahkamah Agung; dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Gambar 3. 2 Peluncuran Kajian "Dampak PSN terhadap HAM" 10 Desember 2024
Dalam perkembangannya untuk meminimalkan dampak HAM dari pelaksanaan PSN, pemerintah melakukan beberapa upaya perbaikan khususnya di Papua yang menjadi salah satu fokus dalam kajian. Upaya tersebut antara lain koordinasi pemerintah pusat dengan kepala daerah (gubernur) untuk melakukan dialog dengan masyarakat terkait food estate,35 pendekatan humanis oleh TNI dalam mengawal PSN36, dan keterlibatan aktif DPR dengan pemerintah37.
33 Lihat: https://kpbu.kemenkeu.go.id/peraturan/download/24-peraturan-menteri-keuangan-republikindonesia-nomor-68-tahun-2024
6. Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024
Indonesia menghadapi rangkaian pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, di awal tahun 2024 Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden & wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPRD provinsi & kabupaten/kota. Kajian ini berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pilih khusus bagi kelompok rentan pada Pemilu 2024 yang meliputi kelompok penyandang disabilitas; lanjut usia; tahanan; warga binaan pemasyarakatan; pekerja dan tenaga kesehatan; & pasien rumah sakit.
Berdasarkan analisis data dan informasi primer serta sekunder yang telah dilakukan, maka Komnas HAM mengambil beberapa rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu perlunya evaluasi dan perbaikan regulasi dan pedoman teknis mengenai pelindungan hak pilih bagi kelompok rentan serta perlu adanya pelatihan yang sungguh-sungguh kepada sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu pelindungan hak pilih kelompok rentan. Begitu juga rekomendasi Komnas HAM terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan pelindungan hak pilih kelompok rentan.
Hasil kajian ini telah disampaikan langsung kepada KPU, Bawaslu, dan pihakpihak yang relevan. Kemudian hasil ini telah mendapat respons dari KPU yang berkaitan dengan butuhnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjangkau kelompok rentan yang sulit mendapatkan akses Kartu Tanda Penduduk dalam upaya memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.38 Selain itu, KPU mulai memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 seperti penyediaan alat bantu bagi pemilih disabilitas netra.39 Bawaslu juga ikut menindaklanjuti fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa kota seperti di Bekasi.40
Dengan telah selesainya dan disampaikannya rekomendasi dari enam kajian tersebut terhadap stakeholder relevan maka, capaian indikator kinerja utama 2.1 pada tahun 2024 telah tercapai hingga 100%. Secara umum, proses penyusunan enam kajian Komnas HAM pada tahun 2024 berjalan cukup lancar. Dalam menyusun kajian, Komnas HAM dibantu oleh beberapa peneliti/akademisi/praktisi/aktivis dari berbagai lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional; Setara Institute; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Wahana Lingkungan Hidup. Keterlibatan peneliti dari luar lembaga Komnas HAM bertujuan untuk memberikan kedalaman analisis terkait dengan fakta serta pengalaman yang relevan sehingga dapat mempertajam rekomendasi yang akan diberikan kepada pemangku kebijakan.
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2020-2024
| Indikator Sasaran Strategis | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | ||||||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | asi | |
| Persentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Sejak tahun 2020, realisasi sasaran strategis 2 selalu memenuhi target 100%. Hal ini sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Hal ini menandakan bahwa rekomendasi yang dibuat Komnas HAM telah disampaikan dengan baik kepada kementerian/lembaga yang relevan sehingga dapat mendorong adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip HAM.
34 Lihat: https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/894271/luncurkan-kajian-dampak-psnkomnas-ham-soroti-dugaan-pelanggaran-dan-transparansi
35 Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2024/12/20/21315551/kemendagri-perintahkan-gubernurpapua-selatan-dialog-dengan-masyarakat-soal
36 Lihat: https://jubi.id/polhukam/2024/tni-janjikan-pendekatan-humanis-proyek-ketahanan-pangandiragukan-para-pembela-ham/
37 Lihat: https://www.tempo.co/hukum/komisi-xiii-dpr-minta-kementerian-ham-turun-tanganselesaikan-kasus-di-psn-rempang-1183527
38 Lihat: https://news.detik.com/pemilu/d-7206542/kpu-jawab-temuan-komnas-ham-soal-kelompoktak-punya-e-ktp-tidak-bisa-nyoblos
39 Lihat: https://www.tempo.co/politik/kpu-sediakan-template-braille-di-tps-untuk-pemilih-disabilitasnetra-1144108
40 Lihat: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/29/16015721/kpu-kota-bekasi-diminta-takabaikan-hak-pilih-kelompok-rentan
Tantangan dan Upaya Penyelesaian
Kendati realisasi sasaran strategis II pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui selama proses penyusunan kajian. Tantangan pertama adalah kurangnya sumber daya manusia khususnya yang berperan dalam teknis pengkajian dan penelitian. Kurangnya sumber daya manusia diakibatkan pada tahun 2024 berjalan, terdapat beberapa pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar. Selain itu, keterbatasan anggaran sempat menjadi tantangan bagi Komnas HAM dalam melakukan aktivitas pengkajian. Adanya beberapa kebijakan blokir anggaran serta pengurangan anggaran perjalanan dinas membuat Komnas HAM harus melakukan penyesuaian besar proses pengambilan data dan informasi di lapangan.
Proses pengkajian dan penelitian juga memiliki beberapa tantangan berupa berubahnya jadwal penggalian data dan informasi serta perubahan metode penelitian. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal lembaga. Selain itu, penyelenggaraan pengkajian dan penelitian di Komnas HAM masih belum memiliki alur atau tata cara yang baku. Hal ini mengakibatkan proses penyusunan kajian sering mengalami perubahan khususnya pada bagian persetujuan untuk publikasi dan advokasi sehingga proses penyelesaian program kajian/penelitian mengalami keterlambatan.
53 | Page
Tantangan eksternal lembaga yang dihadapi adalah pada saat proses advokasi rekomendasi kebijakan. Pada beberapa kesempatan kementerian/lembaga yang menjadi sasaran advokasi rekomendasi kebijakan kurang aktif dan antusias dalam menerima rekomendasi Komnas HAM. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pemahaman terkait kewajiban negara (cq. Pemerintah) dalam pemenuhan dan pelindungan HAM. Hal ini mengakibatkan proses penerimaan rekomendasi serta tindak lanjutnya mengalami hambatan.
Faktor Keberhasilan
Kendati terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan program kerja pengkajian dan penelitian pada tahun 2024, namun Komnas HAM memiliki beberapa cara untuk mengatasi tantangan yang ada sehingga mampu mencapai realisasi 100% dari target tahunan. Dalam melakukan pengkajian dan penelitian Komnas HAM bekerja sama dengan jejaring peneliti, aktivis, praktisi, dan akademisi dalam melakukan penyusunan kajian. Selain mengatasi tantangan berupa keterbatasan jumlah pegawai, cara ini juga memberikan tambahan manfaat berupa kedalaman analisis dan pengetahuan tentang situasi dan kondisi HAM yang riil di berbagai daerah.
Ketika menghadapi situasi yang tidak pasti seperti berubahnya metode, alur kerja, dan kerangka waktu pengkajian di tengah proses, penyesuaian dan adaptasi menjadi faktor utama agar capaian 100% tetap dipenuhi. Penyesuaian tersebut antara lain dengan menyesuaikan strategi dan waktu penggalian data dan informasi di lapangan, memantapkan analisis data sekunder, melakukan komunikasi dan diskusi dengan lembaga masyarakat sipil yang relevan. Penyesuaian ini juga berguna ketika Komnas HAM dihadapkan dengan situasi pengurangan anggaran perjalanan dinas atau ketika terjadinya blokir anggaran.
Dalam menghadapi tahun anggaran 2025, Komnas HAM berupaya untuk melakukan beberapa hal berkaca dengan situasi tantangan yang ditemui pada tahun 2024. Komunikasi yang lebih efektif melalui jalur formal dan informal harus terus dilakukan dengan lembaga mitra Komnas HAM termasuk pada setiap level (pimpinan, manajerial, pegawai fungsional, dan pelaksana). Selain itu, Komnas HAM akan mengembangkan tata cara penyelenggaraan pengkajian dan penelitian di lingkungan Komnas HAM yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 agar proses penyusunan kajian dapat terarah dengan baik dan terukur dari segi waktu serta anggaran.
54 | Page
Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000) INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja 3.1:
Target:
50%
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklajuti
| Sasaran Strategis 3 | Indikator Sasaran Strategis 3.1 | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | % Capaian Kinerja (Realisasi/Target) |
| Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000) | Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti | 50% | 56,19% | 111,48% |
Berdasarkan tabel di atas, capaian Komnas HAM pada 2024 atas rekomendasi yang ditindaklanjuti melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target 50% rekomendasi yang ditindaklanjuti dari target 121 rekomendasi yang dihasilkan, realisasi yang dicapai adalah 56,19% atau sebanyak 68 rekomendasi telah berhasil ditindaklanjuti. Dengan capaian ini, Komnas HAM telah melampaui target hingga 111,48%, mencerminkan keberhasilan dalam implementasi strategi penanganan kasus. Persentase capaian ini merupakan kumulatif dari rekomendasi yang ditindaklanjuti, baik melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, maupun melalui fungsi mediasi.
53 | Page
Tabel 3. 9 Rincian Capaian Rekomendasi Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2024
(*table rincian rekomendasi tercantum dalam Lampiran)
| No | Penerbit Rekomendasi | Kasus yang Ditangani | Rekomendasi yang Dihasilkan | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti | |
| Target (Kasus) | Realisasi (Kasus) | ||||
| 1 | Fungsi Pemantauan, dan Pengawasan Penyelidikan | 365 | 374 | 149 | 43 |
| 2 | Fungsi Mediasi | 100 | 82 | 82 | 25 |
| Total | 465 | 456 | 231 | 68 | |
Berdasarkan data capaian penanganan kasus melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan periode Januari - Desember 2024, capaian penanganan kasus yang telah terlaksana adalah sebanyak 374 kasus atau sebesar 102.47% dari target capaian 365 kasus. Sementara itu, rekomendasi yang dihasilkan oleh fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 149 rekomendasi kepada para pihak atas penanganan terhadap 65 kasus. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan upaya monitoring tindak lanjut rekomendasi, tercatat sebanyak 43 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak terkait penanganan terhadap 27 kasus. Lebih lanjut, penanganan kasus melalui fungsi mediasi, telah melaksanakan penanganan kasus terhadap 82 kasus atau sebesar 82% dari target capaian 100 kasus. Sementara itu, rekomendasi yang dihasilkan oleh fungsi mediasi sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 82 rekomendasi, dimana 25 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh para pihak.
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, Komnas HAM melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan serta fungsi mediasi telah menghasilkan 231 rekomendasi. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 121 rekomendasi, atau sebesar 111,48% dari target capaian. Dari capaian tersebut, sebanyak 68 rekomendasi ditindaklanjuti oleh para pihak. Perbandingan dan tren rekomendasi yang
54 | Page ditindaklanjuti oleh para pihak dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Target Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2024
| No | Tahun | Target (%) dari Penanganan Kasus | Rekomendasi yang Dihasilkan | Target Rekomendasi yang Ditindaklanjuti (%) | Realisasi Rekomendasi Ditindaklanjuti (%) | Capaian (%) |
| 1 | 2020 | 20% dari 599 kasus (129 rekomendasi) | 124 | 31,4% | 31,8% atau 41 rekomendasi yang ditindaklanjuti | 101% |
| 2 | 2021 | 20% dari 531 kasus (106 rekomendasi) | 129 | 40% | 40% atau 52 rekomendasi yang ditindaklanjuti | 100% |
| 3 | 2022 | 20% dari 481 kasus (97 rekomendasi) | 145 | 40% | 44% atau 43 rekomendasi yang ditindaklanjuti | 110% |
| 4 | 2023 | 26% dari 695 kasus (181 rekomendasi) | 258 | 50% | 61,3% atau 111 rekomendasi yang ditindaklanjuti | 122% |
| 5 | 2024 | 26% dari 465 kasus (121 rekomendasi) | 231 | 50% | 56,19% atau 68 rekomendasi yang ditindaklanjuti | 111.48% |
Penanganan kasus dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah rekomendasi yang dihasilkan maupun yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2020, hanya 33% dari rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti, namun angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 56,19% pada tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 61,3% rekomendasi yang ditindaklanjuti, melampaui target 50%.
Meskipun jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 cukup tinggi rekomendasi), tetapi terdapat penurunan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (56,19%) dibandingkan tahun sebelumnya (61,3% pada 2023).
Tantangan dan Upaya Penyelesaian
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini antara lain:
a. Minimnya Respon Pihak Terkait dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Penegakan HAM
Hal ini dapat dikatakan menjadi penyebab yang berulang dan bukan menjadi kewenangan Komnas HAM. Pihak yang menerima rekomendasi Komnas HAM mengetahui bahwa tidak ada akibat hukum apabila mereka tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jika hal tersebut kemudian dianalisis dengan melihat data, jumlah kasus yang dikeluarkan rekomendasi menurun dari 2023 ke 2024, dengan sendirinya rekomendasi yang ditindaklanjuti juga ikut menurun.
b. Kebijakan pemerintah terkait penghematan dan Refocusing Anggaran
Sebelum adanya arahan penghematan belanja perjalanan dinas pada 2024, Komnas HAM dapat melakukan koordinasi dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dikeluarkan, yang biasanya dilaksanakan pada akhir tahun. Namun, karena penghematan tersebut, belanja perjalanan dinas difokuskan untuk menangani kasuskasus yang bersifat mendesak, sehingga Komnas HAM tidak dapat melaksanakan koordinasi tindak lanjut atas rekomendasi dan tidak dapat melakukan pendataan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara komprehensif.
c. Kompleksitas Kasus Pelanggaran HAM
Kompleksitas kasus pelanggaran HAM juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak kasus memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk analisis mendalam dan langkah-langkah khusus untuk memastikan rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini turut mempengaruhi kecepatan dan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang dapat diselesaikan. Kompleksitas kasus mempengaruhi juga para pihak yang direkomendasikan, terkadang membutuhkan waktu lebih untuk dapat menindaklanjutinya bahkan hingga berganti tahun
d. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Selain permasalahan kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan fungsi mediasi dan fungsi pemantauan HAM juga menjadi hambatan dalam meningkatkan tindak lanjut rekomendasi. Kekurangan SDM ini mengakibatkan beban kerja yang lebih tinggi, sehingga efektivitas dalam penyelesaian kasus dan monitoring terhadap implementasi rekomendasi menjadi terpengaruh.
e. Tindak Lanjut Rekomendasi Akhir Tahun
Salah satu tantangan dalam melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi adalah rekomendasi yang keluar mendekati akhir tahun. Pihak yang direkomendasikan sering kali membutuhkan waktu untuk mempelajari atau melaksanakan rekomendasi tersebut. Akibatnya, pelaksanaan rekomendasi baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme penghitungan terkait tindak lanjut rekomendasi yang dirilis mendekati akhir tahun untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaannya.
Meski rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023, Komnas HAM tetap mampu memenuhi target yang ditetapkan, bahkan lebih. Dengan berbagai tantangan yang ada, seperti keterbatasan anggaran, hambatan kerja sama, dan kompleksitas kasus, Komnas HAM berhasil menjaga komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diimplementasikan masih relevan dan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Faktor Keberhasilan
Keberhasilan Komnas HAM tidak lepas dari berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kapasitas dalam penyelidikan dan mediasi, kerja sama dengan pihak terkait, serta penguatan mekanisme pemantauan. Adapun kerjasama dengan pihak terkait dan penguatan mekanisme pemantauan ini menjadi upaya untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya mengingat terdapat keterbatasan SDM dan penghematan belanja. Namun, tantangan-tantangan tersebut perlu menjadi perhatian untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia.
Untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ke depannya, Komnas HAM telah menyusun Peraturan Komnas HAM (Perkom) mengenai tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM. Perkom ini, akan diterapkan pada tahun 2025, diharapkan dapat menjadi tools dalam menilai rekomendasi yang ditindaklanjuti secara lebih akurat. Selain itu, berdasarkan Perkom tersebut, akan dibentuk "desk" khusus yang bertugas untuk memonitoring tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM. Desk ini diharapkan dapat memberikan langkah-langkah yang lebih baik dalam melihat dan mendorong tindak lanjut rekomendasi secara sistematis melalui
a. Penguatan Koordinasi Antar-Instansi
Membentuk forum atau mekanisme tetap untuk berkomunikasi dengan pihak terkait (pemerintah daerah, lembaga negara, atau sektor swasta).
Menyusun perjanjian kerja sama dengan instansi yang memiliki peran dalam implementasi rekomendasi.
b. Evaluasi Berkala
Mengadakan evaluasi berkala terhadap implementasi rekomendasi untuk memahami Dengan adanya Perkom ini, Komnas HAM optimis dapat mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.
58 | Page
Sasaran Strategis 3.2:
Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000) INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja:
Target:
100%
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung
| Sasaran Strategis 3 | Indikator Sasaran Strategis 3.2 | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | % Capaian Kinerja |
| Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No. 26/2000) | Persentase Penyelidikan yang disampaikanke Kejaksaan Agung | 100% (1 Laporan Penyelidikan ke Jaksa Agung) | 80% (Draft Laporan Penyelidikan) | 80% |
Pada 2024, Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yaitu peristiwa Bumi Flora dan peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib. Untuk tim Bumi Flora, telah memasuki tahun ke-4 penyelidikan. Dalam prosesnya, tim telah melaksanakan serangkaian kegiatan yakni, penelusuran dokumen dan berita terkait dengan penetapan Daerah Operasi Militer di Aceh, melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pendamping korban, melakukan pemeriksaan saksi dari berbagai pihak, melakukan diskusi dengan ahli, serta peninjauan lapangan. Rangkaian kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya pendekatan dengan korban dan pendamping korban hingga kemudian adanya kesediaan korban untuk diperiksa oleh tim.
Terkait dengan peyelidikan peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib, saat ini telah memasuki tahun ke-2 penyelidikan pasca ditetapkan pembentukan tim Ad Hoc Penyelidikan pada 6 September 2022. Selama kurun waktu 2 tahun tersebut, tim telah melakukan pemeriksaan saksi dan menyusun BAP, melakukan pengecekan data dan
58 | Page dokumen dari stakeholder, NGO, dan media yang berkaitan dengan peristiwa, serta melakukan serangkaian koordinasi dengan para pihak yang dinilai dapat membantu penyelidikan tersebut. Sampai tahun 2024, kedua tim penyelidikan sedang menyusun draft laporan yang nantinya akan diserahkan ke Jaksa Agung proses selanjutnya.
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2. dengan Periode Sebelumnya
| Indikator Sasaran Strategis 3.2 | Satuan | Tahun 2023 | Capaian (%) | Tahun 2024 | Capaian (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
| Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung | Persentase | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% |
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 adalah 80% dari target 100% untuk 1 laporan hasil penyelidikan. Capaian ini sama dengan realisasi tahun 2023 yakni 80% yakni masih dalam proses penyusunan laporan. Namun, ada perbedaan dari capaian 80% di tahun 2023 dan 80% yang telah dicapai di 2024 yakni terkait dengan data dan informasi tambahan yang diperoleh tim guna disampaikan dalam laporan hasil penyelidikan. Adapun informasi tambahan misalnya terkait dengan saksi yang diperiksa, gambaran atas kondisi lapangan, dan keterangan tambahan dari para pihak yang memperkaya hasil penyelidikan meskipun laporan masih belum selesai disusun.. Persentase capaian mempertimbangkan waktu penyelidikan yang tidak singkat sehingga disusun kriteria penyelidikan melalui persentase klaim capaian sebagai berikut:
| Persentase Capaian | Kriteria Capaian |
| 50% | Penyelidikan Awal |
| 80% | Draft Laporan Hasil Penyelidikan |
| 90% | Laporan Hasil Penyelidikan yang Disahkan oleh Rapat Paripurna Komnas HAM |
| 100% | Laporan Hasil Penyelidikan telah Disampaikan ke Kejaksaan Agung |
59 | Page
Peristiwa Bumi Flora telah memasuki tahun ke-4 penyelidikan. Proses yang dilakukan berupa koordinasi dengan pendamping dan saksi di Aceh Timur, identifikasi dan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas pada saat peristiwa terjadi, dan peninjauan lokasi peristiwa di Afdeling IV PT Bumi Flora. Tahun ini, Tim juga menyertakan anggota dari Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh untuk membantu proses penyelidikan khususnya untuk koordinasi awal dengan para pendamping dan pemeriksaan saksi. Hal tersebut membantu untuk meningkatkan efektifitas kerja tim untuk melakukan penyelidikan. Hingga akhir 2024. Tim belum dapat menyelesaikan penyelidikan, sehingga prosesnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Sepanjang tahun 2024, Tim telah memeriksa 14 (empat belas) orang saksi terkait peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib. Terhadap 14 (empat belas), Tim telah menyusun BAP dan melakukan pembuatan matriks HAM Berat berdasarkan dengan resume BAP serta dokumen yang sudah di peroleh dari stakeholders, NGO, dan media. Tim Penyelidikan juga terus melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait dalam hal ini Polri, Kejaksaan, dan Garuda. Tim Penyelidikan menilai bahwa ketiga institusi tersebut memiliki peran penting dalam membantu penyelidikan Pembunuhan Munir Said Thalib. Selain tiga institusi tersebut, Tim Penyelidikan juga berupaya untuk melakukan koordinasi dengan TNI dan BIN. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 17 (tujuh belas) peristiwa yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang Berat, antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keupok2003, Rumah Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003 dan Kasus Paniai 2014. Berikut ditampilkan data terkait penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM dan yang masih berproses dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. tahun 2024
Penyelidikan peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 21 Tahun 2022 bertugas untuk melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan HAM. Tim kemudian diperpanjang pada tahun 2023 dan tahun 2024 dan telah melalui beberapa kali pergantian anggota tim dikarenakan anggota tim yang sedang melaksanakan tugas belajar.
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2
Persentase Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung
| Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial | Tahapan | Keterangan |
| Penyelidikan Peristiwa Paniai | Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Februari 2020 | 2 |
| Penyelidikan Peristiwa Timang Gajah- Bener Meriah | Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung | Penyelidikan selesai pada 2021 |
| Penyelidikan Peristiwa Bumi Flora | Masih Proses Penyelidikan | Sejak 2020 s.d. 2024 |
| Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib | Masih Proses Penyelidikan | Sejak 2022 s.d. 2024 |
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Target Penyelidikan yang Disampaikan ke Kejaksaan Agung Tahun 2020 - 2024
| Tahun Target (%) Realisasi Penjelasam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 0% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
| 1 Rekomendasi yang diserahkan kekejaksaan agung | Menghasilkan Laporan penyelidikan | Menghasilkan Laporan penyelidikan | Menghasilkan Laporan penyelidikan |
Sebagaimana tercantum dalam tabel presentase capaian sepanjang tahun 2020-2025 hanya pada tahun 2021 Komnas HAM berhasil mencapai target yang ditetapkan, adapun penjelasan sebagaiberikut:
Tahun 2020, pada tahun 2020 melanjutkan penyelidikan tahun 2018 Komnas HAM fokus melakukan penyelidikan terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Aceh antara lain: Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya, serta penyelidikan Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur. Dari peristiwa yang dilakukan penyelidikan tersebut Komnas HAM menghasilkan laporan belum sampai dengan rekomendasi yang diserahkan ke Kejaksaan agung sehingga pada tahun ini capaian Komnas HAM 0%.
Tahun 2021, pada tahun 2021 Komnas HAM masih melanjutkan penyelidikan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini Komnas HAM berhasil menyelesaikan 1 Rekomendasi dari target 2 Rekomendasi yang harus diserahkan ke
Kejaksaan Agung yakni terkait Peristiwa Timang Gajah, sehingga pada tahun 2021 Komnas HAM berhasil memenuhi target yang di tetapkan yakni 50%.
Tahun 2022, pada tahun 2022 Komnas HAM masih melanjutkan penyelidikan Tim Aceh atas kasus yang belum menghasilkan rekomendasi, pada tahun ini Komnas HAM berfokus pada Peristiwa Bumi flora, namun hingga akhir tahun anggaran 2022 penyelidikan peristiwa tersebut baru menghasilkan laporan, sehingga berdasarkan kepses IKU 201 laporan diklaim sebesar 80%.
Tahun 2023, pada tahun 2023 Komnas HAM masih melanjutkan Peristiwa Bumi Flora yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya namun hingga akhir tahun 2023 masih menghasilkan Laporan kembali sehingga target diklaim sebesar 80%.
Tahun 2024, pada tahun 2024 Komnas HAM masih melanjutkan Pristiwa Bumi Flora dan menambahkan Perisiwa Munir namun hingga akhir tahun 2024 masih mnghasilkan laporan sehingga target yang diklaim sebesar 80%.
Tantangan dan Upaya Penyelesaian
Upaya tim untuk melakukan penyelidikan atas 2 peristiwa pelanggaran Ham yang berat tersebut tentunya memiliki kendala, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala Internal meliputi SDM Tim yang merangkap beberapa tim kerja sehingga fokus tim menjadi berkurang. Ini berlaku untuk Tim Penyelidikan Peristiwa maupun Tim Penyelidikan Kematian Munir Said Thalib. Kendala tersebut juga berhubungan dengan jumlah SDM yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan masih sangat minim karena ketiadaan pelatihan untuk penyelidik. Kendala lain yakni terkait dengan anggaran yang tersedia yang jauh dari ideal untuk proses penyelidikan. Anggaran untuk penyelidikan harus dibagi untuk 2 tim sehingga penyelidikan yang dilakukan kurang optimal. Kedua kendala tersebut dapat dikatakan menjadi kendala utama yang menyebabkan belum selesainya penyelidikan atas 2 kasus tersebut.
Kendala eksternal berkaitan dengan batas waktu penyelidikan atas suatu peristiwa yang belum diatur serta tekanan publik yang cukup tinggi terhadap Komnas HAM khususnya dalam penyelesaian kasus Pembunuhan Munir. Sepanjang 2024, Tim Penyelidikan telah menerima aksi kelompok masyarakat sipil, khususnya pada saat memperingati hari kematian Munir Said Thalib. Ditambah kondisi pemerintah yang secara tidak langsung memberikan sinyal tidak mendukung penyelesaian proses penyelidikan. Kendala lain beberapa saksi dan terduga pelaku telah meninggal dunia dan keterbatasan dokumen yang tersedia.
Sasaran Strategis 4:
Indikator Kinerja:
Persentase Tingkat Pemahaman HAM di Masyarakat
Target:
60 %
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Tingkat Pemahaman HAM Masyarakat
| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60% | 92.92% (669 org) |
Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan yang tertuang pada Undang-undang 39 tahun 1999 Pasal 89 ayat (2) tentang HAM, fungsi tersebut adalah (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional dan internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan tersebut, Komnas HAM merumuskan Sasaran Strategis 4 "Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" yang telah dicatatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Karena itu Komnas HAM melaksanakan kerja-kerja pendidikan HAM (penyuluhan, pelatihan, kampanye) dan kerja sama yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut.
Pada tahun 2024 Capaian 2024 sebanyak 669 orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kesadaran HAM melalui evaluasi berbagai Program/Kegiatan di Bidang Dukungan Penyuluhan HAM sebagai berikut: Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM), Kemah Generasi, Pelatihan bisnis dan HAM, Pelatihan Kab/Kota HAM, Pelatihan HAM bagi personel TNI/Polri dan Monitoring dan
Evaluasi Alumni Pelatihan. Dalam menurunkan Kirkpatrick Evaluation Model, berbagai pendekatan dilakukan baik secara kualitatif, kuantitatif, sampling maupun mix-method. Berikut tabel hasil pengukuran peningkatan kesadaran HAM:
Tabel 3. 16 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM
| No | Kegiatan | Metode Pengukuran Kirkpatrick | Responden yang Meningkat Kesadaran |
| 1 | Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM) | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | HAMnya 115 org |
| 2 | Kemah Generasi | Pre - Post Test, Pengamatan Fasilitator | 54 orang |
| 3 | Pelatihan bisnis dan HAM | Pre - Post Test, Survey,Pengamatan Fasilitator | 112 orang |
| 4 | Pelatihan Kab/Kota HAM | Pre - Post Test, Survey,Pengamatan Fasilitator | 300 orang |
| 5 | Pelatihan HAM bagi personel TNI/Polri | Pre - Post Test, Survey,Pengamatan Fasilitator | 51 orang |
| 6. | Monitoring Alumni | Wawancara, Sampling | 37 orang 669 Orang |
| Total | |||
Program PAHAMI (Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia) terdiri dari beberapa program kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran HAM. Pada tahun 2024, beberapa program pelatihan merupakan kelanjutan dari pelatihan di tahun 2023. Namun, ada pula pelatihan yang baru dilaksanakan di tahun 2024, di mana pada tahun 2023 telah mulai dilakukan persiapannya. Ada pun program PAHAMI yakni:
Pelatihan Sekolah Ramah HAM
Komnas HAM memandang penting untuk tetap menghidupkan program SRHAM karena melihat masih besarnya tantangan dan persoalan dalam dunia pendidikan. Masih maraknya kasus kekerasan/bullying, intoleransi, dan kekerasan
62 | Page seksual di sekolah menjadikan program SRHAM sebagai program yang penting untuk dijalankan demi mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Berkaca dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya, Komnas HAM memandang perlu untuk memperbaiki konsep, metode dan peran Komnas HAM dalam program Sekolah Ramah HAM ini. Program SRHAM harus dikonsepkan ulang agar sesuai dengan konteks dengan strategi yang lebih tepat agar program ini dapat memberikan dampak yang berbeda. Konsep SRHAM diharapkan tidak tumpang tindih dengan konsep sekolah yang lain yang sudah ada (Sekolah Ramah Anak, Sekolah Toleran, Sekolah Hijau, dll), maka beberapa hal perlu dikaji ulang. SRHAM tidak melakukan aktifitas yang serupa dengan konsep sekolah-sekolah karakter/tematik tersebut, namun SRHAM justru melakukan audit terhadap pelaksanaan sekolah-sekolah karakter/tematik itu. Untuk itu diperlukan perumusan indikator-indikator yang menjadi sasaran audit dan penilaian. Kemudian dari audit yang dilakukan akan dikeluarkan rekomendasi kepada pemangku kewajiban dan pihak berwenang. Program penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM tetap menjadi bagian penting dalam program SRHAM. Penyuluhan dan pelatihan (termasuk TOT) tetap dijalankan untuk meningkatkan kapasitas seluruh komponen dalam dunia pendidikan.
Pelatihan HAM bagi Personel TNI/Polri
Konsep Kegiatan Pelatihan HAM untuk TNI dan POLRI dilaksanakan secara partisipatif yang dikombinasikan dengan paparan narasumber / trainer dari Komnas HAM maupun dari pihak luar seperti akademisi dan pegiat yang berfokus pada isu – isu TNI / POLRI. Kegiatan dipandu oleh Fasilitator serta moderator pada sesi – sesi narasumber untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan partisipatif.
Kemah Generasi
Kemah Generasi 2024 merupakan inisiatif pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan memberdayakan generasi muda dalam memahami, mempromosikan, dan mempertahankan HAM di tengah dinamika masyarakat kontemporer. Program ini dirancang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era bonus demografi Indonesia dengan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi.
Kemah Generasi 2024 telah berhasil menjadi platform inklusif yang memupuk pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam isu HAM. Dengan
63 | Page dukungan berkelanjutan, program ini diharapkan menciptakan dampak yang lebih luas, membangun generasi muda yang aktif, toleran, dan peduli pada keadilan sosial. Kemah Generasi 2024 tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab dan keberanian mereka untuk terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan. Melalui pendekatan yang inklusif, kegiatan yang interaktif, dan bimbingan yang berkelanjutan, Kemah Generasi telah menanamkan benih semangat perubahan di hati 42 generasi muda dari berbagai latar belakang. Hasil yang dicapai, termasuk peningkatan pengetahuan, pengembangan rencana tindak lanjut (RTL), dan kolaborasi lintas lembaga, menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk menjadi gerakan yang lebih besar di masa depan. Dengan keberhasilan ini, Komnas HAM dan para mitra berharap dapat melanjutkan program ini dengan dampak yang lebih luas, menjangkau wilayah-wilayah baru, dan terus menyempurnakan pendekatannya. Perjalanan ini masih panjang, tetapi langkah-langkah yang telah dimulai di sini adalah fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan penuh empati.
Pelatihan Kab/Kota HAM
Kabupaten/Kota HAM—Human Rights Cities merupakan respon lokal terhadap tantangan global dan juga merupakan respon HAM terhadap tantangan lokal. Definisinya menurut Deklarasi Gwangju adalah proses masyarakat lokal dan proses sosial politik dalam konteks lokal di mana HAM memainkan peran utama sebagai nilai dan prinsip yang mendasar. Upaya mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain: perencanaan dan penilaian, pengembangan kapasitas aparat dan masyarakat sipil yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan HAM, serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasional. Lembaga HAM Nasional, Komnas HAM, adalah aktor penting dalam upaya membangun Kabupaten/Kota HAM. Komnas HAM selaku lembaga negara yang bertujuan memastikan terwujudnya situasi HAM yang kondusif bagi seluruh warga negara Republik Indonesia perlu untuk berperan dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota HAM. Komnas HAM menyadari pentingnya penguatan pemahaman HAM bagi pemerintah daerah sebagai salah satu dasar implementasi Konsep Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Pada 2024, telah dilakukan dua kali pelatihan Kabupaten Kota HAM yaitu di Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Bitung.
Pelatihan Bisnis dan HAM
Bisnis dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat. Kelompok bisnis memiliki peran dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan warga negara. Rangkaian proses bisnis melalui investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memiliki perhatian khusus terhadap tema bisnis dan hak asasi manusia. Komnas HAM, sesuai dalam ketentuan pasal 75 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan salah satu fungsinya yaitu penyuluhan. Komnas HAM terus berupaya menciptakan situasi kondusif terkait dengan tema bisnis dan HAM. Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok bisnis, terus dilakukan. Sektor pariwisata menjadi pilihan Komnas HAM saat ini. Untuk itu, Komnas HAM menyelenggarakan Seminar dan Kelas Inspirasi "Mendorong Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Bali pada 18-20 Maret 2024.
• Monitoring Alumni Pelatihan HAM
Untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM, Komnas HAM melakukan evaluasi dengan metode wawancara mendalam terhadap sampling alumni Pelatihan dan kelas inspirasi di Bali dan Depok yang dilakukan tahun sebelumnya. Alumni pelatihan merasa kegiatan yang diikuti sangat seru, menambah pengetahun dan pemahaman mereka soal HAM, serta memperkuat jejaring mereka. Pada tahun ini tida dilakukan wawancara pada rekan kerja dan atasan karena keterbatasan sumber daya. Tetapi seluruh alumni yang diwawancara merekomendasi adanya pelatihan khusus per kabupaten/kota sehingga isu yang dibawa dapat tersebar lebih banyak ke OPD-OPD dan masyarakat sipil. Sedangkan dari pihak masyarakat sipil, pelatihan ini menambah wawasan mereka dan memperkuat jejaring HAM di daerah masingmasing. Bagi NGO, pelatihan yang diikuti juga memperkuat pemetaan dan isu yang perlu mereka advokasi di wilayah mereka. Salah satu peserta yang merupakan perwakilan generasi muda dan kewirausahaan juga mulai menerapkan prinsip HAM dalam kewirausahaan yang dia tekuni, dengan memberikan kesempatan yang sama
65 | Page bagi siapapun untuk menjadi talent perusahaannya. Beberapa alumni juga bercerita bahwa mereka menyampaikan pengalaman dan informasi HAM yang diterima dalam pelatihan ke sesama rekan kerja dan lingkungannya. Dari hasil monitoring alumni ini diketahui bahwa pemahaman dan inspirasi penerapan maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari telah mulai dilakukan oleh para alumni (Kirkpatrick level 3)
Selain PAHAMI, Komnas HAM dalam upaya penyebarluasan wawasan HAM juga memiliki program-program lainya yang jangkauanya penyebarluasanya lebih meluas, yakni:
1. Pesan HAM (Penyebarluasan Wawasan HAM)
Aktivitas yang dilakukan adalah Kampanye Tanggap Rasa, Festival HAM, Hari HAM, Online Journal System (OJS), diseminasi melalui penerimaan kunjungan, dan kampanye melalui konten di media sosial. Di tahun 2024 ini ada kegiatan Pesan HAM baru yaitu, Komnas HAM Jelajah Universitas (Komnas HAM Jelas!).
Publikasi
Publikasi yang dihasilkan oleh Tim Publikasi Tahun 2024 ini diantaranya, ada publikasi cetak dan non cetak. Publikasi cetak ada buletin dan Majalah, sedangkan non cetak ada penulisan dan pengunggahan artikel di website Komnas HAM pada laman Kabar Latuharhary, aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), berlangganan canva premium, serta Open Journal System (OJS).
Pada tahun 2024, tim publikasi menghasilkan 45 artikel yang dipublikasikan melalui website komnas HAM. Publikasi dalam bentuk cetak yang dihasilkan pada tahun 2024 ialah Buku Instrumen HAM, Bulletin Wacana, dan 2 (dua) edisi Majalah SUAR. Buku Instrumen HAM merupakan buku yang terdiri dari tujuh belas instrumen HAM di Indonesia, yang disusun agar masyarakat lebih mengenal instrumen-instrumen HAM nasional. Pada tahun ini terdapat kebaruan yang dilakukan oleh tim yaitu dengan membuat audio magazine dengan menggandeng pihak ketiga yang kompeten di bidangnya. Tujuan dibuatnya audio magazine ini adalah agar Majalah SUAR dan Buletin Wacana juga bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas netra. Audio magazine SUAR dan Wacana tahun 2024 dapat diakses pada website Komnas HAMwww.komnasham.go.idpada halaman Publikasi.
Open Journal System (OJS) di tahun 2024 melakukan call for paper pada bulan Juli untuk satu edisi. Proses pengumpulan artikel jurnal berlangsung mulai tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2024, jumlah karya yang masuk ke tim redaksi sebanyak 33 karya jurnal dengan ragam tema yang dipilih seperti isu disabilitas, bisnis dan ham, masyarakat adat, perlindungan korban salah tangkap, gender, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak anak, dan lain sebagainya. Dari 33 karya yang masuk, dilakukan kurasi oleh redaksi dan dipilih 8 karya yang akan direview section editor dan selanjutnya diserahkan ke mitra bestari. Dalam proses review oleh mitra bestari menghasilkan 6 karya terbaik yang layak untuk dipublikasikan oleh jurnal komnas HAM pada 2024.
Komnas HAM Jelas!
Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan pada 2024. Dalam kegiatan ini, tim Publikasi berkolaborasi dengan Tim Tanggap Rasa dan Tim Diseminasi Bidang Pendidikan dan Penyuluhan juga dengan Bidang dan Biro lain di Komnas HAM.
Kegiatan Komnas HAM Jelas! dilaksanakan pada 28 Mei 2024 pertama kali di Universitas Katolik Parahyangan Bandung bekerjasama dengan BEM Universitas Katolik Parahyangan. Melalui kegiatan ini, Komnas HAM melakukan penyebarluasan wawasan HAM dengan metode yang dinamis dan popular ke beberapa Universitas di Indonesia. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration terkait isu-isu HAM di era society 5.0. Kegiatan yang dilakukan pada Komnas HAM Jelas! adalah Diskusi Tanggap Rasa "Bumi di Tengah Kepungan Plastik", Podcast Ruang Tanggap Rasa bekerjasama dengan UNPAR Radio Station (URS), Komnas HAM Fair dan Booth Pameran dimana tim melakukan promosi program-program Penegakan dan Pemajuan yang ada di Komnas HAM.
Diseminasi Kunjungan
Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024 terdapat 20 kunjungan yang telah diproses oleh tim diseminasi. Dari 20 kunjungan yang telah diproses oleh tim diseminasi, sebanyak 4 (empat) kunjungan dibatalkan oleh pihak kampus.
Kunjungan 2024
| Kunjungan | Universitas | Jumlah Peserta | Tanggal Kunjungan | Status |
| Kunjungan 1 | Fakultas Hukum Universitas Kuningan | 80 Orang | 12 Februari 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 2 | FISIP Universitas Moestopo | 10 Orang | 24 Januari 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 2 Kunjungan 3 | FISIP Universitas Moestopo Asean Parliamentaries for Human Rights | 15 Orang | 12 Februari 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 4 | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 87 orang | 27 Februari 2024 | |
| Fakultas Teknologi Informasi UNTAR (isu Kekerasan | 1 | 20 Mort 2024 | Terjadwal | |
| Kunjungan 5 Kunjungan 6 | Seksual terhadap perempuan) Fakultas Teknologi Informasi UNTAR (ISU Bullying) | 4 orang 5 orang | 20 Maret 2024 21 Maret 2024 | Terjadwal Terjadwal |
| Kunjungan 7 | Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik UNDIP | 90 orang | 24 Juni 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 8 | Fakultas Hukum Atma Jaya | 35 Orang | 02 Mei 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 9 | Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera | 5 Orang | 07 Mei 2024 | Cancel |
| Kunjungan 10 Kunjungan 11 | FH Hukum Univ Muria Kudus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia | 133 Orang | 05 Juni 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 11 | Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Fakultas Hukum Universitas Pasundan | 50 Orang | 15 Juli 2024 | Cancel |
| Kunjungan 12 Kunjungan 13 | Universitas Pamulang | 1 Orang | 8 Juli 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 13 | Universitas Bung Karno | 30 Orang | 25 Juli 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 14 Kunjungan 15 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | 1 Orang | 13 August 2024 | Cencel |
| Kunjungan 16 | Universitas Pertamina | 95 Orang | 07 Oktober 2024 | Cancel |
| Kunjungan 16 | FISIPOL UGM | 50 Orang | 18 Oktober 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 17 | FH UII | 20 Orang | 15 Oktober 2024 | Terjadwal |
| Kunjungan 18 Kunjungan 19 | Magister FH UII | 100 Orang | 25 November 2024 | Terjadwal |
| Universitas Indonesia dan University of Technology Sydney | 15 Orang | 04 Desember 2024 | forintrrl | |
| Kunjungan 20 | Universitas Negeri Jakarta | 20 Orang | 12 Desember 2024 | Terjadwal Terjadwal |
Gambar 3. 3 Kegiatan Kunjungan Universitas
Tim monev juga menyebarkan link dan barcode untuk evaluasi peserta kunjungan. Selama tahun 2024, dari total keseluruhan 846 orang peserta kunjungan, sebanyak 261 orang mengisi evaluasi dan merasa bahwa dari hasil kunjungan ke Komnas HAM mendapatkan informasi baru.
68 | Page
2. Kampanye HAM Tanggap Rasa
Kampanye HAM Tanggap Rasa "Apa Rasamu terhadap Rasaku" adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Dukungan Penyuluhan Komnas HAM sejak tahun 2020. Kampanye ini menjadi sebuah ruang berbagi rasa dari masyarakat umum atau komunitas/pendamping/keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk mempopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital.
Pada tahun 2024, Kampanye HAM Tanggap Rasa telah melakukan 3 kali diskusi, diantaranya: diskusi tanggap rasa "Bumi di Tengah Kepungan Plastik" di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 28 Mei 2024; FGD "Pengembangan Podcast Audio Visual Ruang Tanggap Rasa" pada 12-13 Februari 2024, dan FGD "Podcast Ruang Tanggap Rasa: Manajemen dan Strategi Pembuatan Podcast yang Lebih Populis" pada 2 Oktober 2024 dengan total keselutuhan peserta diskusi sebanyak 34 orang.
Pada tahun ini Kampanye HAM Tanggap Rasa ada total sebanyak 23 Video Podcast terdiri dari 21 podcast regular dan 2 podcast edisi spesial yang dipublikasikan di media sosial spotify dan youtube. Berikut list podcast Ruang Tanggap Rasa tiap episodenya :
Yuk Golpud!
"Pengaduan HAM Berinovasi"
"Transisi Energi dan Hak Asasi Manusia"
“Diskriminasi di Dunia Kesehatan, Memang Ada ya?"
"Perubahan Iklim Salah Siapa?"
“Satu Rasa Bersama Penghayat Kepercayaan"
“Asiknya Berliterasi HAM"
"Hilang Healing Generasi Stroberi"
"Sekolah Ramah HAM, Apaan tuh?"
"Indonesia: Katanya Toleran?"
Special edition Hari HAM "Refleksi 25 Tahun Undang-Undang HAM"
Ada Hari HAM 2024"
Bincang Santai Tim Papua"
Jogja: Ke mana Air Mengalir?"
Special edition Komnas HAM Jelas! UNPAR "Kebangkitan Nasional: Bangkitnya Pemuda dan Biaya Pendidikannya"
"Dongengin HAM"
"Kekerasan Seksual di Sekitar Kita"
“Komikin HAM”
"Kesehatan Reproduksi dan HAM"
"Teladan Paus, Teladan Keberagaman"
Dinasti Politik dalam Perspektif HAM"
"Anak Zaman Sekarang Katanya Lemah?"
"AI-BILITAS"
KOAS -0 JELAS! DISKUST TANGGAP RASA BUMI DI TENGAH KEPUNGAN PLASTIK Putu Elvina Selasa, 28 Mel 2024 08.30 - 12.00 WIB GRATIS E-SERTIFIKAT Gedung Multifungsi Univ. Katolik Parahyanga
Selain itu Kampanye HAM Tanggap Rasa juga mempunyai website sebagai salah satu media kampanye HAM yang dapat diakses melalui link tanggaprasa.id. Website ini menjadi wadah bagi Kampanye HAM Tanggap Rasa untuk menyebarluaskan wawasan HAM dengan media podcast, video HAM, cerita pendek, foto narasi HAM dan juga menampung karya dari masyarakat khususnya pemuda yang tertarik dengan isu-isu HAM. Juga terdapat live chat yang bisa langsung berkomunikasi dengan tim Kampanye HAM Tanggap Rasa. Selain itu juga terdapat fitur inklusif "Listen to Post" yang membantu teman-teman tunanetra untuk dapat dengan mudah mengakses website tanggaprasa.id.
Output Tanggap Rasa 2024 Jan 18 orang Feb 220 orang Mar 368 orang Apr 563 orang Mei 721 orang Jun 424 orang Jul 303 orang Agt 234 orang Sep 156 orang Okt 239 orang Nov 63 orang Des 29 orang 0 200 400 600 800
3. Festival HAM
Festival Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan pada suatu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengekspresikan kebijakan dan praktik HAM di daerahnya yang pada tahun 2024 Kota Bitung terpilih menjadi tuan rumah. Festival HAM merupakan kolaborasi multipihak sebagai inisiatif kebangsaan.
HAM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, lembaga nasional HAM dan kelompok masyarakat sipil yang gema dan praktiknya perlu diperluas ke daerah lainnya di Indonesia. Tema besar pada pelaksanaan Festival HAM 2023 ini mengangkat tema "MEMAJUKAN DEMOKRASI, PEMENUHAN HAM, DAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT". Tema besar ini ditetapkan karena relevan dengan kondisi saat ini.
71 | Page
Festival HAM 2024 berhasil mengumpulkan berbagai pihak dengan komitmen tinggi terhadap pemajuan hak asasi manusia, baik dari sektor pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Festival ini mencapai tujuannya sebagai platform diskusi produktif yang mendorong langkah konkret dalam pemajuan HAM. Terdapat 132 orang sample peserta eksternal yang mengisi survey dan dikategorikan telah bertambah wawasan dan pengetahuan nya sesuai dengan metode kirkpatrick level 2.
4. Peringatan Hari HAM
Hari HAM sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember oleh seluruh bangsa-bangsa sebagai upaya untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia sehingga tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi terutama oleh negara. Peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.
Pada peringatan hari HAM tahun ini, Indonesia juga memperingati 25 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tema "25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas" dipilih untuk menggugah kesadaran publik akan pentingnya peran HAM dalam memperkuat demokrasi serta membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan adil di masa mendatang, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Ragam kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak daya jangkau peringatan Hari HAM itu sendiri, baik ke generasi muda, aparatur negara, maupun publik. Karena itu, kegiatan yang dilakukan mendapatkan apresiasi positif dan memberikan inspirasi, khususnya bagi kelompok muda yang merupakan kelompok terbesar yang mengikuti rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM 2024. Dari 450 total output rangkaian Peringatan Hari HAM dari awal sampai puncak, terdapat 174 peserta yang mendapatkan pengetahuan baru khususnya terkait HAM.
Pengelolaan Pepustakaan
Perpustakaan Komnas HAM pada tahun 2024 telah melaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi, pengolahan bahan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pelayanan perpustakaan (layanan baca di tempat, sirkulasi - peminjaman, pengembalian, perpanjangan koleksifotokopi, dan referensi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas. Hingga kini koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Komnas HAM berjumlah lebih dari 11.000 judul dalam bentuk buku, audio visual, dokumen elektronik, jurnal, artikel jurnal, majalah, dan surat kabar. Koleksi tersebut dapat diakses di website Perpustakaan Komnas HAM yang terdiri atas tiga aplikasi, yaitu katalog online perpustakaan, repositori dokumentasi, dan pathfinder perpustakaan yang bernama MaP2HAM. Penerima manfaat penyebarluasan wawasan HAM adalah masyarakat dan institusi yang bekerja sama dan memanfaatkan pelayanan publik seperti aparat negara, individu (antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat), aktivis HAM, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, perguruan tinggi, sekolah, dan lain-lain).
Untuk mengukur persentase tingkat kesadaran HAM, digunakan Kirkpatrick Evaluation Model yang telah disesuaikan penerapannya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 3. 5 Kirkpatrick Evaluation Model
Level 4 Mengukur persentase tingkat Level 3 Mengukur penerapan HAM persentase tingkat pada masyarakat pemahaman HAM yang menjadi Level 1 Level 2 Mengukur pada masyarakat target sasaran Mengukur persentase tingkat yang menjadi penyebarluasan persentase pengetahuan HAM target sasaran wawasan HAM tingkat pada masyarakat penyebarluasan penerimaan wawasan HAM yang menjadi target informasi HAM sasaran pada masyarakat penyebarluasan yang menjadi wawasan HAM target sasaran penyebarluasan wawasan HAM
Upaya-upaya ini dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Kirkpatrick Evaluation Model disesuaikan dengan tujuan dan bentuk kegiatan itu sendiri. Pada program penyuluhan, diseminasi, maupun kampanye, kuesioner disebarkan untuk mengetahui penambahan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan peserta kegiatan (Kirkpatrick level 2). Sedangkan pada program pelatihan, model evaluasi Kirkpatrick diturunkan dengan mix method untuk mengukur level 2 dan 3. Peserta pelatihan diukur tingkat perubahan peningkatan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan (Kirkpatrick level 2) menggunakan pretest dan posttest sehingga didapatkan perbandingan skor sebelum dan setelah pelatihan. Secara kualitatif dilakukan dengan observasi atau pengamatan proses pelatihan oleh fasilitator untuk mengetahui tingkat pemahaman (Kirkpatrick level 3) maupun inspirasi yang didapatkan selama proses pelatihan. Monitoring alumni pelatihan juga dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada alumni, rekan kerja maupun atasan mereka; serta pelibatan alumni pada agenda Komnas HAM. Cara ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian pada level 3.
Beberapa kali diseminasi dan kampanye yang dilakukan Festival HAM, dan Hari HAM - juga dituliskan dalam media nasional sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat masih menjadi inspirasi partisipasi publik untuk berkontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM. Isu terkait kelompok minoritas juga banyak menjadi perhatian dan diangkat dalam pelatihanpelatihan yang mendorong pemenuhan HAM kelompok rentan, marginal dan atau minoritas. Faktor lainnya adalah kegiatan yang mulai dilakukan secara tatap muka, sehingga dapat memberikan motivasi perubahan perilaku. Proses diskusi dan interaksi melalui tatap muka, memberikan ruang yang memadai bagi individu untuk dapat lebih reflektif pasca menerima informasi mengenai hak asasi manusia.
Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 dengan Periode Sebelumnya
| Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2023 | Capaian (%) | Tahun 2024 | Capaian (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
| Persentase tingkat kesadaran HAM di | orang | 50% (600 | 49,6% (595 | 99.2% | 60% (720 | 55,7% (669 | 93% |
74 | Page
Dari tabel di atas dijelaskan bahwa target persentase tingkat kesadaran HAMd masyarakat pada tahun 2024 adalah 720 orang atau 60% dari 1200 orang yang merupakan target populasi tahunan sesuai renstra Komnas HAM. Target ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya di 2023 yaitu sebanyak 600 orang atau 50% dari 1200 orang. Pada tahun 2023, realisasi persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat adalah 595 orang, kurang dari target yang ditentukan atau 49,62% dari 1200 orang. Jadi Capaian persentase tingkat kesadaran HAM di masyarakat pada tahun 2023 adalah 99,2% dihitung dari perbandingan realisasi 595 orang dan target 600 orang. Capaian positif lainnya adalah pada tahun 2023 terdapat 9106 orang yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang dilaksanakan Komnas HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Capaian ini melebihi target yang ditentukan sebesar 9000 orang, sehingga pada capaian ini pada tingkatan output mencapai 101,2%. Untuk tahun 2024 ini target nya lebih banyak dari dua tahun sebelum nya yaitu 60% dari 1200 yaitu sebanyak 720 orang dengan realisasi 93% yaitu sebanyak 669 orang. Capaian positif lainnya adalah pada tahun 2024 terdapat 6172 orang yang terpapar atau memperoleh informasi tentang HAM dari kegiatan penyuluhan HAM dan pelatihan HAM yang dilaksanakan Komnas HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Capaian ini melebihi target yang ditentukan sebesar 6000 orang, sehingga pada capaian ini pada tingkatan output mencapai 103% yang secara persentase lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Target Tingkat Pemahaman HAM Masyarakat Tahun 2020 - 2024
| Tahun Target (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | |
| Konversi (%) ke Jumlah Orang | 1.200 × 20% (240 orang) | 1.200 × 30% (360 orang) | 1.200 x 40% (480 orang) | 1.200 × 50% (600 orang) | 1.200 × 60% (720 orang) |
| Realisasi | 87% (209 orang) | 101% (364 orang) | 104% (502 orang | 99.2% (595 orang) | 93% (669 orang) |
Dalam realisasinya, capaian peningkatan kesadaran HAM bervariasi di setiap tahun. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 87% dari target, yaitu sebanyak 209 orang. Kemudian, realisasi meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing mencapai 101% (364 orang) dan 104% (502 orang). Namun, pada tahun 2023, realisasi sedikit menurun menjadi 99,2% (595 orang).
KENDALA DAN UPAYA PERBAIKAN
Faktor yang mempengaruhi serta menjadi tantangan, di antaranya:
Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick
Model evaluasi Kirkpatrick belum dapat diterapkan secara maksimal, terutama pada level strategis, yaitu level 3 (perubahan perilaku) dan level 4 (dampak). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya di Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Kendala Sarana dan Prasarana
Beberapa kegiatan mengalami hambatan akibat fasilitas yang belum memadai, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara optimal.
Keterbatasan Anggaran
Anggaran yang terbatas serta adanya pembatasan penggunaan dana menghambat proses monitoring dan evaluasi hingga ke tingkat sasaran strategis, sehingga efektivitas pengukuran kinerja menjadi kurang optimal.
Permintaan Data Output yang Terbatas
Permintaan data output by name by address pada program media sosial, seperti Podcast Tanggap Rasa dan penyuluhan melalui media sosial, masih sulit dipenuhi. Hal ini dikarenakan data yang tersedia hanya mencakup jumlah viewers, likes, komentar, serta analisis dari Google Analytics yang belum memenuhi syarat untuk klaim output strategis pada level 3 dan 4 metode Kirkpatrick.
Dari beberapa tantangan di atas, Komnas HAM telah melakukan upaya perbaikan atas tantangan pencapaian kinerja Tahun 2024, diantaranya:
Optimalisasi Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui pelatihan khusus terkait metode evaluasi Kirkpatrick.
Menggunakan metode sampling alumni dalam pengukuran level kirkpatrick level 3 dan 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mengusulkan untuk adanya pengadaan fasilitas pendukung program.
Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dengan melakukan pemeliharaan berkala serta efisiensi penggunaan sarana yang tersedia.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif
Melakukan perencanaan anggaran yang lebih detail dan strategis agar setiap program dapat berjalan sesuai prioritas utama.
Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pencairan dana dan mengurangi hambatan birokrasi yang menghambat penggunaan anggaran.
Penguatan Pengelolaan Data Output
Mendorong partisipasi audiens dengan formulir pendaftaran atau survei sederhana saat mengikuti program, sehingga data peserta dapat terdokumentasi dengan lebih baik dan mendapatkan by name by address.
FAKTOR KEGAGALAN
Berkaitan dengan capaian target yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:
Belum adanya keseragaman penggunaan Kirkpatrick Evaluation Model. Kirkpatrick Evaluation Model belum diterapkan di semua kegiatan, terutama pelatihan dan workshop, sehingga data peningkatan pengetahuan dan pemahaman masih sangat beragam.
Fasilitas Sarana dan Prasarana belum memadai. Untuk mendukung kerja-kerja penyuluhan, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, beberapa kegiatan memiliki kendala dalam hal tersebut. Seperti tidak adanya ruangan untuk perekaman Podcast, belum adanya alat-alat Podcast, ruangan dan meja baca perpustakaan kurang terakomodir dengan baik, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada kualitas perekaman Podcast yang kurang maksimal.
Anggaran Terbatas dengan blokir penggunaan anggaran. Setiap tahunnya, tidak dipungkiri bahwa anggaran dukungan penyuluhan sangat minim dan terbatas. Selain itu, anggaran ini pun turut mendapatkan blokir atau pengurangan. Sehingga, kegiatankegiatan harus berubah metode dengan mengikuti anggaran yang tersedia.
Pembuktian output media sosial/website Tanggap Rasa sulit dilakukan karena kebutuhan data by name by address. Capaian output, khususnya output orang terbesar dihasilkan dari program Kampanye HAM Tanggap Rasa dan penyuluhan di media sosial Komnas HAM. Namun, untuk mengukur capaian tersebut atau analisis data
77 | Page output belum maksimal. Karena adanya kebutuhan data by name by address. sedangkan output Tanggap Rasa dan media sosial sulit untuk mendapatkan data by name by address, hanya dapat menampilkan jumlah viewer maupun analytic data.
Beban Kerja yang Tidak Tidak Merata. Dalam sebuah organisasi, penghitungan beban kerja dan manajemen risiko diperlukan sehingga semua staf mendapatkan pembagian kerja yang merata sesuai dengan keahlian dan tingkat tanggung jawabnya. Namun tahun 2023 ini pembagian kerja yang tidak merata masih muncul kembali sebagai salah satu kendala dalam melakukan kerja-kerja Bidang Dukungan Penyuluhan, sehingga dapat berdampak bagi kesehatan staf maupun program yang dijalankan.
Sasaran Strategis 5:
Indikator Kinerja:
Target:
100 %
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Persentase Kerjasama Strategis yang Ditindaklanjuti
| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | % Capaian Kinerja (Realisasi/ Target) |
| Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti | 100% | 107% | 107% |
Capaian dalam Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti dilaksanakan oleh Tim Kerja (Timja) Kerja Sama. Fungsi koordinasi dan administrasi kerja sama Komnas HAM dengan stakeholders menjadi tanggung jawab utama. Sedangkan implementasi kegiatannya menjalin jejaring mitra nasional dan internasional.
Kerja sama dengan stakeholders mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Luaran program SS5 berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatanganibersama para mitra kerja yang terdiri dari Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agremeent (MoA). Naskah kerja sama tadi ditandatangani antara Komnas HAM dengan jejaring mitra Komnas HAM yang terklasifikasi dalam 4 (empat) kategori, yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, CSO/NGO/LSM, dan lembaga/organisasi/badan internasional.
76 | Page
Realisasi kinerja 2024 dapat dipantau dari tindak lanjut kerja sama dengan para mitra di atas. Sebanyak 14 kerja sama ditindaklanjuti dari total 17 kerja sama yang ditandatangani. Besaran ini memerlihatkan 107% capaian kinerja telah tercapai dalam SS5. Komnas HAM menghasilkan 25 naskah kerja sama yang terdiri dari 17 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan 8 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2024, terdapat penurunan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM jika dibandingkan dengan periode 2023, yakni 29 naskah (18 MoU dan 11 PKS).
Berdasarkan indikator sasaran strategis, maka terdapat 14 naskah kerja sama strategis ditindaklanjuti. Capaian tahun 2024 ini naik dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 12 naskah kerja sama karena Komnas HAM berinisiatif untuk mengimplementasikan substansi kerja sama dalam bentuk rencana kerja yang harus ditindaklanjuti oleh para mitra kerja.
Sebagai dukungan manajemen kelembagaan, parameter capaian pada 2024 berupa MoU yang pelaksanaanya terdapat di Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM. Bentuk kerja sama yang ditindaklanjuti menjadi indikator capaian SS5.
Klasifikasi kerja sama berdasarkan unit pengampu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan komitmen kerja sama terbagi atas dukungan fungsi, yakni:
Terdapat 10 pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:
1) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Bitung, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2024 di Kota Bitung;
2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan dan Universitas Nusa Cendana tentang Pemajuan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan KAPAL PEREMPUAN tentang Pemajuan Hak Asasi Perempuan Pembela HAM;
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Muhammadiyah Kupang tentang Pemajuan HAM;
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan PP Muhammadiyah tentang Pemajuan HAM;
6) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan UNDIKNAS tentang Pemajuan Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
7) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Surabaya tentang Pemajuan HAM Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
8) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) tentang Pemajuan HAM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang Pemajuan HAM; dan
10) Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurani Perdamaian, dan Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Kerja Sama Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Gambar 3. 6 Penandatanganan MoU Komnas HAM-ELSAM, 21 Oktober 2024
78 | Page
Kerja sama lainnya terkait Pemajuan dan Penegakan HAM, antara lain:
1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
2) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Perkumpulan Masyarakat Teknologi dan Kemanusiaan Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.
Kerja sama yang disepakati mitra memiliki beberapa fokus lainnya, di antaranya:
1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan TNI tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Lingkungan TNI; dan
2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk Mendukung Pemajuan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM.
Gambar 3. 7 Penandatanganan MoU Komnas HAM-TNI, 28 Oktober 2024
INDATANGANAN NOTA KESEPAHAM ANTARA KMNASHAM DAN TNI Jak 2024
Gambar 3. 8 Klaster Mitra Kerjasama Komnas HAM 2024
KLASTERMITRAKERIASAMA2024 • BRIN, TNI, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Pemkot Bitung K/L/D • UGM, Universitas Nusa Cendana, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Univ Siahiakirti, Ubaya, UNDIKNAS, UMY, UM Kupang, UII, Perguruan Universitas Sembilan November Kolaka Tingai • PP Muhammadivah, WALHI, ELSAM, IAC, Datum, Samdhana Institut, IJMI, Nurani Perdamaian, KAPAL Perempuan cSo
Target dan realisasi sasaran strategis kelima ini secara berturut-turut selama tiga tahun (2022-2024) selalu terpenuhi hingga 100%. Secara kuantitas terdapat tren kenaikan target dan realisasi sebagai berikut:
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Target Kerjasama Strategis Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 - 2024
| No | Tahun | Indikator | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1 | 2022 | Persentase kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 2023 | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | 2024 | 100% | 107% | 107% |
Untuk mereviu kinerja SS5 secara berkesinambungan dalam periode tiga tahun terakhir dipaparkan capaian 2022-2024 berikut:
Pada 2022 ditargetkan 100% (Dari capaian kinerja program sebanyak 6 kerjasama). Tahun 2022 terdapat penandatanganan 17 naskah kerja sama payung dan termasuk 4 naskah kerjasama teknis dengan berbagai mitra strategis di level nasional dan internasional yang merupakan turunan dari kerjasama payung. Dari kerjasama yang dihasilkan diantaranya terdapat 6 kerjasama strategis yang mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM, dari 6 kerjasama strategis keseluruhan ditindaklanjuti.
Pada 2023 ditargetkan 100% (Dari capaian kinerja program sebanyak 12 kerjasama), Tahun 2023 terdapat 18 naskah kerjasama payung dan 11 naskah kerja sama teknis yang merupakan turunan dari kerjasama payung. Dari kerjasama yang dihasilkan diantaranya terdapat 12 kerjasama strategis yang mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM, dari 12 kerjasama strategis keseluruhan ditindaklanjuti.
Pada 2024 ditargetkan 100% (Dari capaian kinerja program sebanyak 13 kerjasama), terdapat 17 naskah kerja sama payung dan 8 naskah kerja sama teknis.Dari kerjasama yang dihasilkan diantaranya terdapat 14 kerjasama strategis yang mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM yang merupakan turunan dari kerjasama payung, dari 14 kerjasama strategis keseluruhan ditindaklanjuti.
Untuk periode 2020-2021 indikator terkait Kerja sama Komnas HAM yang ditindaklanjuti belum dilaporkan pada capaian Kinerja Komnas HAM namun yang dilaporkan adalah Jumlah Kerjasama sama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional pada level sasaran kegiatan dengan indikator Jumlah kerja sama Komnas HAM di tingkat Nasional dan Internasional. Indikator capaian kinerja kerja sama Komnas HAM yang ditindaklanjuti ditingkat Nasional dan Internasional periode 2020-2021 belum menjadi sasaran Indikator kinerja Utama Komnas HAM sehingga capaian 2020-2021 ini tidak bisa dibandingkan.
Tabel 3. 21 Tindal Lanjut Kerjasama
| No. | Bidang | Bentuk Tindak Lanjut/Waktu |
| 1 | Pemajuan HAM | a) 29-31 Juli 2024 - Penyelenggaraan Festival HAM bersama Kantor Staf Presiden, INFID, dan Pemkot Bitung Tahun 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara; |
| Muhammadiyah Kupang; c) 3 Desember 2024 – Peluncuran Kajian & Diskusi Publik bertajuk | 5 Maret 2024 – Komnas HAM Goes to Campus bertema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Universitas Muhammadiyah Kupang; |
81 | Page
Komnas HAM dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah;
d) 6 Juli 2024 - Orasi Ilmiah Ketua Komnas HAM tentang Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi sebagai Kontribusi Pendidikan Tinggi bagi Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Rapat Senat Terbuka Universitas Pendidikan Nasional, Bali;
e) 14 Oktober 2024 – Konsultasi Publik multipihak Naskah 02 Masyarakat Hukum dan Adat bersama akademi, di antaranya Universitas Surabaya;
f) 9-19 Oktober 2024 - Program design workshop bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran terkait isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mendiskusikan rencana kerja penyusunan peta jalan pencegahan dan penanganan TPPO;
g) 21 Oktober 2024 – Diskusi Publik Implementasi SNP Bisnis dan HAM: Efektivitas dan Relevansi dalam Mendorong Kepatuhan Korporasi terhadap Nilai-Nilai HAM bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
Pemajuan & Penegakan HAM
h) 4-10 Desember - Pelatihan bersama TNI dan Polri serta Nurani Perdamaian, dan Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui studi bersama Kepolisian Filipina
a) Kuliah Umum HAM di UII, Pembekalan kuliah lapangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
b) Diskusi dan Pelatihan bertajuk "Stigma dan Diskriminasi serta Potensi Pelanggaran HAM pada Anak dan Remaja yang Hidup dengan HIV"
c) Pelatihan humaniter bersama TNI
Keanggotaan di Organisasi Internasional
Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga masuk dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional.
| juga masuk dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional. Tingkat Kerja | |||
| 1 | South East Asia of National Human Rights Institutions | Sama Regional | Implementasi Technical Working Group (TWG) & 21st Annual Conference |
| (SEANF) | of Statelessness OPCAT, etc. | Mou Statelessness in Sabah & Action Plan of Statelessness Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc. NNUAL ERENCE | |
| 2 | the Asia Pacific Forum (APF) | Regional | Chairperson of SEANF 2024-2025 The 29th Annual General Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions Komnas HAM terpilih menjadi Deputy |
| ––– | National Human Rights Institutions 2024- 2026 | |
| 3 | 2024 | Guiding Principles on the Role of NHRIs in Conflict Situations in the Asia Pacific Online NHRI Induction Program, April – May 2024 Online Training Monitoring Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) Programme, 09 September to 11 October |
| AHRINDONESA |
National Human Rights Institutions 2024- 2026
Dalam pencapaian targetnya pada tahun 2024, Komnas HAM berhasil melakukan efisiensi 3,7% untuk target sasaran strategis "Meningkatnya kerja sama strategis yang ditindaklanjuti" sebesar 107% dari total pagu anggaran kerja sama 2024 sebesar 3.398.76.2000 setelah dikurangi blokir perjalanan dinas Kementerian/Lembaga. Efisiensi tersebut tercapai berkat kegiatan-kegiatan pendukung yang menjadi kunci keberhasilan untuk efisiensi waktu, peningkatan koordinasi dan komunikasi serta akselerasi implementasi kerja sama dengan mitra, antara lain:
1) Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama oleh unit kerja pengampu
Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memetakan kerja sama yang masih aktif beserta tindak lanjutnya. Jika terdapat kerja sama yang belum ditindaklanjuti, maka unit kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan komitmen dengan mitra eksternal.
2) Menyusun rencana tindak lanjut kerja sama bersama unit kerja pengampu
Komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama yang disepakati harus diwujudkan mulai dari penyusunan rencana tindak lanjut yang melibatkan langsung unit kerja pengampu.
Kendala dan Upaya Perbaikan
Meskipun secara kuantitatif capaian telah melebihi target, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan untuk pemenuhan kerja sama strategis yang ditindaklanjuti, antara lain:
1. Pedoman Kerja Sama yang baru masih belum disahkan yang berdampak SOP dapat disusun;
2. Pengurusan dasar hukum keanggotaan di organisasi internasional (APF-GANHRI) yang belum tuntas;
3. Memerlukan sistem pengingat (reminder system) pelaksanaan implementasi kerja sama strategis sebagai alat parameter review dan overview mitra kerja sama;
4. Jumlah staf yang belum berimbang dengan tugas dan beban kerja.
Berbagai kendala tadi diharapkan menjadi evaluasi dan dilakukan upaya perbaikan berikut ini:
1. Mendorong pengesahan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Kerja Sama dan melanjutkan pembahasan dengan Tim Kerja Hukum untuk penyusunan SOP Kerja Sama/Petunjuk Teknis Kerja Sama;
2. Meminta Kemenkumham/Kementerian pemrakarsa melakukan pertemuan interkem tentang keanggotaan APF-GANHRI
86 | Page
3. Melakukan pengembangan sistem dan penambahan fitur dalam aplikasi e-Kerjasama; dan
4. Mengajukan penambahan staf untuk Tim Kerja Kerja Sama.
Faktor Keberhasilan
Keberhasilan target capaian kinerja Sasaran S (SS5) ini terlihat dari tren kenaikan jumlah kerja sama serta kerja sama yang ditindaklanjuti. Ketiadaan SOP kerja sama tidak mengurangi kinerja karena adanya dukungan Komisioner dan Pimpinan dalam menginisiasi kerja sama dengan mitra kerja. Metode inisiasi/pengajuan kerja sama dari dua biro teknis, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM dibatasi dengan persetujuan kolektif kolegial dalam Sidang Paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini untuk mengakselerasi kepentingan kelembagaan, metode pengajuan kerja sama beserta rencana kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksana program.
Program yang mendukung keberhasilan capaian hingga 17 naskah MoU pada 2024 karena peran Pimpinan dalam mendistribusikan tugas sebagai pengampu kerja sama serta komitmen melaksanakan 9 Isu Prioritas Lembaga ke dalam tim-tim bentukan Sidang Paripurna. Implementasi dari kerja sama strategis yang ditandatangani kemudian menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi
Sasaran Strategis 6:
Indikator Kinerja 6.1:
Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Target:
A 88 | Page
Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM
| Sasaran Strategi | Indikator Sasaran Strategis | Target Tahun 2024 | Realisas i Tahun 2024* | % Capaian Kinerja (Realisasi / Target) |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A (85) | B (67.53) | 79,48% |
* Realisasi Tahun 2024 menggunakan Indeks RB Tahun 2023
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah transformasi mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/85/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Indeks RB Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah 67,53 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 23 Rincian Hasil Evaluasi RB Tahun 2023
| No | Penilaian | Bobot | Nilai |
| 1 | RB General | 100 | 66,69 |
| 2 | RB Tematik | 10 | 0,84 |
| Indeks RB | 110 | 67,53 (B) |
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 masih dalam proses penilaian oleh Tim Nasional, sehingga sampai dengan laporan ini disusun belum ada nilai Indeks RB Komnas HAM Tahun 2024.
Guna meningkatkan pelaksanaan RB yang lebih fokus dan terarah, ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 124 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tim bertugas untuk menyusun rencana aksi RB tahun 2024; melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal; memberikan laporan periodik terkait pelaksanaan RB; mengingatkan target waktu dan capaian; serta melakukan koordinasi penyelesaian baik di tingkat tim maupun di tingkat meso.
Gambar 3. 9 Evaluasi RB Tahun 2024
89 | Page
Tahun 2024, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan, dimulai dari pemetaan hasil penilaian RB Tahun 2023 serta berkoordinasi dengan Kementerian PANRB perihal penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan RB tahun 2024. Penginputan rencana aksi telah dilaksanakan pada awal tahun 2024 melalui portalrb.id, dengan mengisi uraian rencana aksi, output, target, rencana anggaran, pelaksana, dan koordinator kegiatan. Untuk memonitoring pelaksanaan RB, dilakukan pengisian monev setiap awal bulan berikutnya pada masing-masing triwulan yang kemudian akan dilakukan evaluasi internal oleh Tim Kerja Pengendalian Internal. Atas hasil evaluasi internal akan diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang disampaikan kepada pimpinan sebagai salah satu evaluasi RB.
Gambar 3. 10 Rapat Pengisian Rencana Aksi RB
Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan RB Tahun 2023, masih terdapat beberapa indikator yang hanya memperoleh nilai afirmasi. Hal ini tentu menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan RB di Komnas HAM. Indikator tersebut diantaranya adalah Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks BerAKHLAK. Guna peningkatan IKK, Sekretariat Jenderal Komnas HAM melakukan koordinasi secara intens dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina untuk menentukan kebijakan yang akan dinilai. Hasil atas koordinasi tersebut maka ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi kebijakan yang diajukan dalam penilaian IKK Tahun 2024. Atas hal ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam penilaian IKK, yang sebelumnya hanya memperoleh nilai 25,79 menjadi 56,96.
Disamping itu, untuk peningkatan Indeks berAKHLAK, Komnas HAM berupaya untuk dapat berpartisipasi dalam survei BerAKHLAK yang diadakan oleh Kementerian
90 | Page
PANRB. Dari tiga survei yang diadakan, Komnas HAM mengikuti dua survei yaitu Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Employee Engagement. Hasil Indeks BerAKHLAK Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam surat KemenPANRB Nomor B/25/S.SM.00.04/2024, Indeks BerAKHLAK Sekretariat Jenderal Komnas HAM memperoleh angka 59,5% (cukup sehat). Indeks ini meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya memperoleh indeks sebesar 1,95%.
Selain dua indikator diatas, Sekretariat Jenderal Komnas HAM tetap berupaya untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai atas indikator-indikator lain yang sudah memperoleh nilai baik dan sempurna. Evaluasi internal maupun eksternal akan ditindaklanjuti sebagai upaya untuk memaksimalkan penerapan RB di Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Tabel 3. 24 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2023 dan 2024
| No | Indikator Sasaran Strategis | Tahun 2023 (Penilaian 2022) | Capaian (%) | Tahun 2024 (Penilaian 2023) | Capaian (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Komnas | A (80,00) | BB (72,37) | 90,46% | A (85) | B (67.53) | 79,48% |
Tahun 2022, Indeks RB Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebesar 72,37 dengan kategori “BB". Adanya penajaman Road Map RB 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, pelaksanaan RB mulai tahun 2023 diarahkan ke dalam dua fokus yaitu fokus penyelesaian isu hulu (RB general) dan penyelesaian isu hilir (RB tematik). RB general lebih memotret kemajuan RB berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. RB tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas Pembangunan.
91 | Page
Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan, sehingga penggunaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi direformulasi ulang. Hal inilah yang menyebabkan penilaian indikator RB tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan secara langsung
Tabel 3. 25 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2020-2024
| TAHUN | 2020 (Nilai 2019) | 2021 (Nilai 2020) | 2022 (Nilai 2021) | 2023 (Nilai 2022) | 2024 (Nilai 2023) |
| Target | 100 | B | BB | BB | A |
| Realisasi | B (67,90) | BB (70,97) | BB (71,54) | BB (72,37) | B (67,53) |
Tabel di atas menunjukkan indeks reformasi birokrasi yang telah dicapai oleh Komnas HAM selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan hasil penilaian reformasi birokrasi Komnas HAM yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, teridentifikasi adanya peningkatan nilai dalam reformasi birokrasi. Untuk penilaian Reformasi Birokrasi Komnas HAM, nilai yang digunakan adalah nilai H-1 tahun, dengan kata lain nilai yang tertera pada tahun berjalan menggunakan nilai tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Komnas HAM mendapatkan nilai 67,90 dengan Indeks B. Untuk capaian di 2020, Komnas HAM menggunakan nilai 2019 dimana Komnas HAM masih menggunakan target dari Renstra periode 2015-2019. Pada tahun 2021, nilai yang diperoleh naik menjadi 70,97 (predikat BB) dari target B, dimana ini merupakan nilai tahun 2020 yang sudah menggunakan Renstra baru periode 2020- 2024. Nilai tahun 2021 yang dipublikasikan pada LKjIP Komnas HAM tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM adalah BB dengan nilai 71,54 dimana target nya adalah BB, dengan kata lain capaian di tahun 2021 sesuai dengan target yang tertera.
KENDALA DAN UPAYA PERBAIKAN
Dengan adanya penerapan perubahan indikator penilaian RB, menjadi RB general dan RB tematik, Sekretariat Jenderal Komnas HAM perlu melakukan berbagai penyesuaian untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh evaluator meso maupun evaluator nasional.
92 | Page
Beberapa aspek membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih sehingga mampu memenuhi indikator yang ditetapkan. Di tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna menunjang RB Setjen Komnas HAM yang lebih baik, diantaranya:
a. Melakukan pemetaan hasil penilaian RB Tahun 2023 serta berkoordinasi dengan Kementerian PANRB perihal penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan RB Tahun 2024.
b. Penetapan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 124 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
c. Penginputan rencana aksi melalui website portalrb.id.
d. Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pembina pada masing-masing indikator.
e. Melakukan pendampingan kepada unit di luar Biro Umum terkait pelaksanaan RB yang diampunya.
f. Berkoordinasi secara intensif dengan Tim RB maupun seluruh unit dan pegawai Komnas HAM guna mendukung pelaksanaan RB Tahun 2024.
g. Mengadakan pertemuan rutin dengan Tim RB terkait persiapan pengisian monitoring dan evaluasi RB.
h. Pengisian monitoring dan evaluasi RB tiap akhir triwulan sebagai bahan evaluasi internal oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.
i. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2024.
Untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, terdapat beberapa hal yang kami pandang perlu untuk ditingkatkan, diantaranya meliputi:
a. Memfokuskan pada catatan hasil penilaian RB oleh evaluator meso dan evaluator nasional guna menyempurnakan capaian tiap indikator.
b. Memfokuskan pelaksanaan RB pada indikator-indikator yang memiliki nilai rendah.
c. Berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina terkait RB tematik sehingga di tahun berikutnya, Komnas HAM mampu turut andil menunjang unsur RB tersebut.
93 | Page d. Meningkatkan koordinasi baik di internal Sekretariat Jenderal Komnas HAM maupun dengan evaluator meso dan evaluator nasional.
e. Skor pemanfaatan e-purchasing yang kecil akibat kurangnya peran pejabat dalam pelaksanaan kegiatan.
f. Sudah terbentuk UKPBJ namun belum sesuai dengan ketentuan.
g. Sudah ada pencanangan Zona Integritas di Komnas HAM, namun unit kerja yang menjadi lokus dipandang belum sesuai dengan capaian yang akan diraih.
h. Melakukan koordinasi dengan instansi meso pengampu RB Tematik untuk penambahan indikator penilaian.
FAKTOR KEGAGALAN
a. Perubahan indikator penilaian RB, menjadi RB general dan RB tematik, Sekretariat Jenderal Komnas HAM perlu melakukan berbagai penyesuaian untuk mencapai targettarget yang ditetapkan oleh evaluator meso maupun evaluator nasional.
b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, beberapa indikator hanya diberikan penilaian afirmasi oleh instansi meso dikarenakan respons terhadap kebijakan yang kurang cepat dalam melakukan penyesuaian, sehingga kurang atau tidak melaksanakan pengisian.
c. Kurangnya koordinasi dengan instansi meso juga menyebabkan adanya penurunan indeks RB. Atas hal ini, Setjen Komnas HAM perlu meningkatkan koordinasi dan memfokuskan pada catatan hasil penilaian RB yang diberikan oleh evaluator eksternal.
94 | Page
Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Indikator Kinerja 6.2:
Nilai Akuntabilitas
Target:
A 93 | Page
Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2024 | CAPAIAN (%) | |
| STRATEGIS | TARGET | REALISASI | (%) | |
| Nilai Akuntabilitas | Nilai Akuntabilitas | A | B | 83,26% |
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menjalani evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komnas HAM memperoleh nilai 66,61 dengan predikat "B", yang berarti ada penurunan sebesar 0,79 dari tahun sebelumnya.
Berikut rincian hasil evaluasi akuntabalitas kinerja Komnas HAM tahun 2024
| NO | KOMPONEN YANG DINILAI | BOBOT | NILAI |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 20,43 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 19,52 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,36 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas KInerja Internal | 25 | 15,31 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 66,61 | |
| Tingkat Akun | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | B |
Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Tahun 2020–2024
| TAHUN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | B | B | BB | BB | A |
| Realisasi | B (nilai 64,00) | B (nilai 65,72) | B (nilai 66,08) | B (nilai 67,40) | B (nilai 66,61) |
Tabel di atas menunjukkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja yang telah dicapai oleh Komnas HAM selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja Komnas HAM yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, teridentifikasi adanya peningkatan nilai dalam akuntabilitas kinerja, meskipun pada tahun 2022–2024, Komnas HAM belum mencapai target yang direncanakan. Adapun kegagalan atas pencapaian target selama tiga tahun tersebut karena tool penilaian yang berubah, semula rujukan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
94 | Page
Instansi Pemerintah. Perbedaan yang mendasar dari perubahan aturan tersebut yakni pada Permenpan 12/2015, komponen penilaian yang digunakan terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan pencapaian kinerja. Sedangkan pada Permenpan 88/2021, komponen penilaian yang digunakan terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sehingga, terjadi perubahan bobot penilaian di tiaptiap komponen.
Kilas balik pada tahun 2020, Komnas HAM mendapatkan nilai 64,00 (predikat B) Pada tahun 2021, nilai yang diperoleh naik menjadi 65,72 (predikat B), menunjukkan adanya upaya perbaikan yang mulai menunjukkan hasil positif. Interpretasi nilai di kedua tahun tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Selanjutnya, pada tahun 2022 dengan nilai 66,08 (predikat B) dan meningkat pada tahun 2023 dengan nilai 67,40 (predikat B). Interpretasi predikat B atas Hasil penilaian SAKIP pada tahun 2022 dan 2023 ini mencerminkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pusat dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Meskipun ada ketidaktercapaian target pada tahun 2022-2024, tabel perbandingan capaian sasaran strategis 6.2, menunjukkan adanya tren kenaikan nilai akuntabilitas. Ini menunjukkan komitmen Komnas HAM untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya. Dengan mempertahankan tren positif ini, Komnas HAM diharapkan dapat meraih nilai yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 2024 dalam upaya meningkatkan nilai Akuntabilitas, Komnas HAM melakukan efisiensi dalam segi penggunaan anggaran. Pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian dokumen rencana kerja menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 462.463.356,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 192.523.883,- dan pada dokumen pemutakhiran pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 32.939.625,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 17.001.300,-, serta pada dokumen pengawasan internal terkait hasil reviu pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 38.128.150 sedangkan pada tahun 2024 menggunakan kurang lebih Rp. 9.221.000 dan terkait hasil evaluasi pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 57.668.900,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan kurang lebih Rp. 28.166.780, serta terkait hasil
95 | Page pemantauan pada tahun 2023 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 21.250.200,- sedangkan pada tahun 2024 menggunakan anggaran kurang lebih Rp. 16.462.000.
Untuk mencapai target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020–2024, yang menargetkan predikat "A" pada tahun 2024, diperlukan upaya dan komitmen dalam manajemen kinerja.
KENDALA DAN UPAYA PERBAIKAN
Pada Tahun 2024 Tim evaluasi internal Komnas HAM telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Unit Kerja/Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2023. Berikut dijabarkan Kendala atau masalah yang ada di setiap Unit Kerja/Biro adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja
Sebagian Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria yang SMART
Sebagian Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), realistis, namun tidak menantang.
2. Pengukuran Kinerja
Sebagian Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan dan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
Sebagian unit kerja belum melaksanakan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
3. Pelaporan Kinerja
Sebagian Dokumen Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu.
Sebagian Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Sebagian Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
Evaluasi Kinerja Internal
Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
96 | Page
5. Pencapaian Kinerja
Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja belum dijadikan acuan dalam pemberian reward/punishment.
Terdapat target yang belum tercapai pada perkara pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme mediasi di kantor pusat dan Sekretarian Komnas HAM di Provinsi Maluku, serta Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua.
Berkaitan dengan masalah di atas, Komnas HAM telah melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas nilai akuntabilitas kinerja antara lain:
1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja untuk membahas pemenuhan kriteria setiap komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.
2. Melaksanakan rapat persiapan penyusunan laporan kinerja baik instansi maupun biro dan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi untuk membahas teknis penulisan laporan kinerja.
Melaksanakan coaching clinik dalam penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2025- 2029
FAKTOR KEGAGALAN
Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komnas HAM Tahun 2024, Sekretariat Jenderal Komnas HAM belum menyampaikan laporan hasil tindak lanjut melalui aplikasi E-Sakip Reviu sehingga belum sepenuhnya dapat dipastikan perbaikan yang telah dilakukan dan terlihat belum adanya perubahan dari dokumen tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan rekomendasi tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya, diantaranya:
Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah berupaya menyusun Perjanjian KInerja (PK) a. untuk seluruh unit kerja dibawahnya, namun kualitas PK sebagian unit kerja belum sepenuhnya baik karena masih ditemukan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome, serta indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja.
b. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan unit kerja belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan dampak dan manfaat langsung bagi msyarakat.
c. Monitoring Rencana Aksi belum dapat diuji karena tidak adanya dokumen rencana aksi yang diunggah dalam aplikasi E-Sakip Reviu dan tidak adanya laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut.
d. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optial dilakukan. hal ini terlihat dari tidak ditemukan dokumen rencana aksi tahun 2024 yang mengakomodir hasil capaian lapaoran kinerja 2023.
Evaluasi internal yang dilakukan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal belum e. sepenuhnya dipastikan, karena belum adanya laporan hasil evaluasi kinerja internal yang diunggah ke dalam aplikasi E-Sakip Reviu dan tindak lanjutnya.
A. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mewujudkan kinerja dan capaian TA 2024, Komnas HAM menerima anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 133.730.876.000,-, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Anggaran TA 2023 Nomor: DIPA- SP DIPA- 074.01.-0/2024 yang terbagi dua dalam pengelolaannya dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 98.500.879.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 35.229.997.000,-
Akan tetapi dalam perjalanannya terdapat beberapa kebijakan diantaranya:
a. Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 (SPAA), khususnya pada catatan kaki SPAA antara lain disebutkan bahwa terdapat anggaran Komnas HAM TA 2024 total sebesar Rp20.320.000.000,- diblokir s.d. Semester I TA 2024;
b. Automatic Adjustment yang disampaikan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Dijelaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI pada penyerahan DIPA TA 2024 dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Dalam hal ini Komnas HAM mendapatkan alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp 8.854.272.000,-, dimana Blokir AA Komnas HAM sebesar Rp 6.521.707.000,- yang
98 | Page dipenuhi dari blokir Non AA sedangkan Komnas Perempuan sebesar 2.332.565.000,-;
c. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-580/MK.02/2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2024 dan Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-225/MK.2/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Buka Blokir Automatic Adjustment Komnas HAM TA 2024 menjelaskan bahwa usulan relaksasi Automatic Adjusment belanja Komnas HAM TA 2024 dapat dipertimbangkan sebesar Rp 8.854.272.000,-;
d. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-345/MK.2/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (BA 074) untuk Tambahan Anggaran Komnas HAM TA 2024 menjelaskan bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan pergeseran anggaran BA BUN dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (BA 074) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Komnas HAM dan Komnas Perempuan TA 2024 sebesar Rp 6.070.703.000,-. Di mana Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Komnas HAM sebesar Rp 763.140.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 5.307.563.000,-
e. Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 yang disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 menjelaskan bahwa besaran efisiensi belanja perjalanan dinas Komnas HAM sebesar Rp 1.822.428.000,-.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-94/MK.5/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Dispensasi Penggunaan Anggaran Penghematan
99 | Page
Belanja Perjalanan Dinas menjelaskan bahwa disetujuinya penggunaan sisa pagu belanja perjalanan dinas sebesar Rp 346.695.000,- dari target penghematan.
g. Adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah.
h. Adanya Hibah Langsung Luar Negeri (HLN) yang terdiri dari United Nations Population Fund (UNFPA) dan The European Union (EU) sebesar 8.242.791.000 yang dialokasikan di Komnas Perempuan.
Tahun 2024 Komnas HAM mengampu 7 (tujuh) Output Prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang melekat pada Program Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM, yang terdiri dari 2 (dua) Prioritas Nasional di Biro Dukungan Pemajuan HAM, 3 (tiga) melekat di Biro Dukungan Penegakan HAM, dan 2 (dua) melekat di Komnas Perempuan.
Pagu akhir Komnas HAM yang berupa Rupiah Murni (RM) dan Hibah menjadi Rp 148.044.000.000,-, yang terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp 99.269.374.000,- dengan alokasi blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.002.067.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp 48.774.996.000,- dengan alokasi blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp 473.666.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 139.598.055.919,- atau sebesar 94,29% dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp 96.369.284.713,- (97,08%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp 43.228.771.206 (88,63%). Pada 16 Januari 2025, Komnas HAM memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan predikat "Baik" dengan nilai 85,72. Dengan nilai pada Level Satker 86,79 (Baik), Level Eselon I 85,99, Level Lembaga 85,60 (Baik).
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Komnas HAM 2024
| Pagu Awal Kode Kegiatan (Rp) | Pagu Awal (Rp) Rupiah Murni | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) dengan | |||||||||||
| Rupiah Murni Hibah | Hibah | Total | Blokir Peria | BlokirPerjadinRupiah Murni | Pengembalian Rupiah Murni | Hibah | Pengembalian Hibah | Total | Persentase (%) | Persentase (%) dengan Pagu Total+ | 8Sie) | |||||
| Program Pemajuan dan Penegakan HAM | 30,154,863,000 | 26,884,775,000 | 7,985,371,000 | 34,870,146,000 | 520,067,000 | 26,116,968,542 | 485,67,22 7,860,737,674 | 485,67,22 7,860,737,674 | 0 | 33,492,032,994 | 97.50% | Blokir 96.05% | 858,046,006 1,378,113,,006 | 858,046,006 1,378,113,,006 | ||
| 5679 | Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara | 9,611,004,000 | 8,247,774,000 | 0 | 0 8,247,774,000 | 187,550,000 | 8,052,338,942 | 28,989,918 | 918 | 0 | 8,023,349,024 0 | 99.54% | 97.28% | 36,874,976 | 224,424,976 | |
| 5680 | Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | 15,081,086,000 | 13,073,661,000 | 0 | 013,073,661,000 | 219,410,000 | 12,808,828,680 | 296,879,086 | 36 | 0 | 12,511,949,594 0 | 97.34% | 95.70% | 342,301,406 | 561,711,406 | |
| 5681 | Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan | 5,462,773,000 | 5.563,340,00 | 7,985,371,00 | 5,563,340,0007,985,371,00013,548,71,00 | 113,107,000 | 5,255,800,920 | ,920 159,804.211 | 159,804,218 7,860,737,674 | 0 | 0 12,956,734,376 | 96.44% | 95.63% | 478,869,624 | 591,976,624 | |
| 二 | dan Pemenuhan Hak Korban Program Dukungan Manajemen | 103,576,013,000 | 112,916,804,000 | 257,420,00 | 257,420,000113,174,224,000 | 0955,666,00 | 955,666,000106,022,398359 | 173,795,427 | 257,419,993 | 0 | 0 106,106,022,925 | 94.55% | 93.75% | 93.7515,05 | 93.7515,05 | |
| 3335 | Peningkatan Kualitas Perencananaan dan Pengawasan Internal | 3,034,660,000 | 2,762,431,000 | 0 | 2,762,431,000 | 84,125,000 | 2,678,052,772 | 3,983,420 | 20 | 0 | 2,674,069,352 | 99.84% | 96.80% | 4,236,648 | 4,236,648 88,361,648 | |
| 3336 | Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan | 65,101,889,000 | 70,395,390,000 | 70,395,390,000 | 0248,3555,00 | 248,355,000 68,815,013,956 | 49,871,215 | 15 | 0 | 68,765,142,741 0 | 98.03% | 97.68% | 97.681191229 | 97.681191229 | ||
| 6594 | Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama | 5,672,240,000 | 4,790,118,000 | 4,790,118,000 | 262,627,000 | 4,449,305,847 | 54,531,845 | 5 | 0 | 4,394,774,002 | 97.07% | 91.75% | 132,716,998 | 132,716,998 395,343,998 | ||
| 6387 Dukungan | 6387 Dukungan Internal mnas Perempuan | 29,767,224,000 | 34,968,865,000 | 257,420,000 | 35,226,285,000 | 360,559,000 | 30,080,025,784 | 65,408,947 | 257,419,993 | 0 | 30,272,036,830 | 86.82% | 85.94% | 4,593,689,170 | 4,593,689,170 4,954,248,170 | |
| TOTAL | 133,730,876,0000 19,80 | 139,801,579,000 | 8,242,791,000 | 148,044,370,000 | 1,475,733,00 | 132,139,366,901 | 01 659,468,649 | 659,468,6498,118,157,667 | 0 | 0139,598,055,919 | 95.24% | 694.29% | 94.29% 6,970,58,081 8,446,314,081 | 8,446,314,081 | ||
| TOTAL | 133,73,87,000 139,801,57,0008,2791,00014,4,37,0001,47,73,000132,139,366,901 | 0139,598,055,919 95.24% 94.29% 6,970,58,081 | ||||||||||||||
Q
Pencapaian nilai Kinerja Akuntabilitas (NKA) di tahun 2024 terjadi peningkatan pada level satuan kerja (satker) namun mengalami penurunan pada level Eselon 1 dan Level Lembaga dibandingkan dengan nilai tahun 2023, hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan perhitungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan KMK No. 466 tahun 2023 penilaian NKA selain terlihat perbedaan pada Efisiensi implementasi SBK, perbedaan juga terlihat pada hubungan kausalitas antara nilai pada level dibawahnya, pada peraturan sebelumnya yakni PMK 22 tahun 2021 pada setiap levelnya akan mengambil bobot nilai level dibawahnya sebesar 50% sedangkan pada KMK 466 tahun 2023 pada setiap levelnya akan selalu menggunakan nilai efisiensi sebesar 25% dan capaian output pada level dibawahnya pada level eselon 1 akan mempertimbangkan 45% nilai output dibawahnya dan pada level Lembaga akan mempertimbangkan nilai output 30% ditambah capaian program 20% hal tersebut yang mengakibatkan pada tahun 2024 semakin tinggi level NKA semakinturun nilai NKA.
Komnas HAM, dalam beradaptasi dengan peraturan NKA terbaru terus mengupayakan kinerja anggaran Komnas HAM selalu mendapatkan nilai terbaik dengan berupaya terus bekerja dengan mempertimbangkan aspek efektif dan efisien. Pada tahun 2024 Komnas HAM mengupayakan hal tersebut dengan Menyusun Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk penanganan pengaduan dan pada tahun 2024 juga komnas HAM telah Menyusun SBKK baru untuk diimplementasikan pada tahun 2025 yakni SBKK terkait penyebarluasan wawasan HAM.
Dengan terus mempertahankan tingkat efisiensi ini, Komnas HAM tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam akuntabilitas, tetapi juga menjadikan efisiensi sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.
Diagram 3. 1 Nilai Kinerja Anggaran Level Satker
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Nilai Satker 90.62 Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik
Diagram 3. 2 Nilai Kinerja Anggaran Level Eselon I
Nilai Eselon I 89.94 Nilai Kinerja Anggaran Baik
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Diagram 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran Level Lembaga Nilai Lembaga 89.51 Nilai Kinerja Anggaran Baik
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
BAB IV
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Komnas HAM tahun 2024 menunjukkan progres yang signifikan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan dukungan anggaran yang optimal dan keberhasilan dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM, Komnas HAM telah berhasil mencapai beberapa target strategis, termasuk peningkatan kebijakan yang mengimplementasikan norma-norma HAM. Namun, tantangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi masih menjadi perhatian utama.
Capaian kinerja menunjukkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan, beberapa telah melampaui target, terutama dalam hal kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Meskipun terdapat kemajuan, aspek akuntabilitas kinerja dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia perlu ditingkatkan lebih lanjut.
Rekomendasi
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Komnas HAM perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, terutama dalam bidang penyelidikan dan mediasi, untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus pelanggaran HAM.
2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Diperlukan sistem yang lebih terstruktur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melanjutkan dan mengembangkan program penyuluhan HAM di lembaga pendidikan dan komunitas untuk memastikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak asasi mereka.
4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Meningkatkan kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong implementasi norma-norma HAM yang lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Advokasi untuk Kebijakan yang Mendukung HAM: Melakukan advokasi yang lebih intensif kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks konflik agraria dan perlindungan kelompok rentan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Komnas HAM dapat lebih efektif dalam menjalankan mandatnya dan berkontribusi pada Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
104 | Page
LAMPIRAN
LAMPIRAN I
Perjanjian Kinerja Awal
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng. Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Atnike Nova Sigiro
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, Desember 2023 Ketua Komnas HAM,
Atnike Nova Sigiro
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (2) | (3) | (4) | |
| K/L/D mengimplementasikan | K/L/D yang mengimplementasikan | 2 | |
| perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia | perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM | ||
| kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyelidikan disampaikan yang ke | 50 persen 100 persen | |
| Mendorong kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat Meningkatnya Kerjasama | 1. Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat | 60 persen | |
| Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | 1. Persentase Kerjasama Strategis yang Ditindaklanjuti | 100 persen | |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2. Nilai Akuntabilitas | A indeks A nilai |
| Lembaga | Anggaran |
| Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Rp 98.500.879.000,- |
Jakarta, Desember 2023 Ketua Komńas HAM
Atnike Nova Sigiro
Perjanjian Kinerja Akhir
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng. Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Atnike Nova Sigiro
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, 27 Desember 2024
Ketua Komnas HAM,
Atnike Nova Sigiro
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (PERUBAHAN)
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (2) Meningkatnya kebijakan | (3) 1. Persentase kebijakan K/L/D | (4) | |
| K/L/D mengimplementasikan | yang mengimplementasikan Standar Norma HAM | ||
| perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian | undangan yang berkesesuaian dengan HAM | ||
| kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) | 1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyelidikan | 50 persen 100 persen | |
| 4 | Mendorong kondisi kondusif bagi pelaksanaan | Kejaksaan Agung 1. Persentase tingkat kesadaran HAM | 60 persen |
| 5 | Meningkatnya Kerjasama Strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti | masyarakat 1. Persentase Kerjasama Strategis yang Ditindaklanjuti | 100 persen |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM | A indeks |
| Lembaga | Anggaran |
| Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Rp 99.269.374.000,- *Blokir Perjadin Rp 1.002.067.000,- |
Jakarta, 27 Desember 2024
Ketua Komnas HAM
Atnike Nova Sigiro
LAMPIRAN II
rekomendasi Komnas HAM RI yang telah ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sebagai berikut:
| berikut: | |||||||
| Fungsi | Nama/Resume Kasus | No. | Hasil Lanjut | Tindak Pihak Tujuan | Kategori | ||
| Pemantauan | sengketa lahan 1 kelompok masyarakat sei litur tasik (serikat petani indonesia) dengan PT Perkebunan Nusantara II | 1 hak | Lanjut Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Menteri ATR/BPN | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) | ||
| Pemantauan | sengketa lahan kelompok masyarakat sei litur tasik (serikat petani indonesia) dengan PT Perkebunan Nusantara II | 2 hukum | proses penegakan hukum | Kapolda Sumatera Utara | KEPOLISIAN | ||
| Pemantauan | Sengketa lahan tanah perkavlingan Ditjen Perkebunan Karawaci, Tangerang, | 3 kasus | Penyelesaian kasus | Direktur Utama PT Satu Stop Sukses | KORPORASI | ||
| Pemantauan | Dugaan kerusakan lingkungan akibat konversi tanaman perkebunan PTPN IV unit Bah Butong yang tidak sesuai izin dan merusak lingkungan | 4 langkah | pengambilan langkah pencegahan | Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV | KORPORASI | ||
| Pemantauan | dugaan kerusakan 5 lingkungan akibat konversi tanaman perkebunan PTPN IV unit Bah Butong yang tidak sesuai izin dan merusak lingkungan | 5 | pemberian sanksi | Bupati Simalungun | PEMERINTAH DAERAH | ||
| Pemantauan | sengketa lahan masyarakat desa sukamulya kecamatan rumpin kabupaten bogor dengan TNI AU Atang Sendjaja | 6 | Penyelesaian kasus | Komandan LANUD Atang Sendjaja | TNI | ||
| Pemantauan | Sengketa lahan masyarakat desa sukamulya kecamatan rumpin kabupaten bogor dengan TNI AU Atang Sendjaja | 7 | Penyelesaian kasus | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | Rekomendasi penanganan kasus dengan PT Muria Sumba Manis | 8 hak | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Gubernur Nusa Tenggara Timur | PEMERINTAH DAERAH |
| Pemantauan | konflik lahan antara masyarakat adat marapu dengan PT Muria Sumba Manis | 9 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Direktur Utama PT Muria Sumba Manis | KORPORASI |
| Pemantauan | Konflik Masyrakat Pulau Rempang | 10 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Kepala Kepolisian Republik Indonesia | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | bentrokan yang melibatkan anggota TNI Kodam XIII/Merdeka dengan rombongan warga yang mengantarkan jenzah | 11 | pemberian sanksi | Panglima Kodam XIII/Merdeka | TNI |
| Pemantauan | kasus Sdr. AW di Polda Metro Jaya | 12 | Digunakannya perspektif HAM dalam proses peradilan | Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | dugaan tindakan kekerasan dan penembakan oleh anggota Polres Seruyan dan Polda Kalimantan Tengah | 13 | Penyelesaian kasus | Kapolda KEPOLISIAN Kalimantan Tengah | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Bitung Sulawesi Utara | 14 | Penyelesaian kasus | Wali Kota Bitung | PEMERINTAH DAERAH |
| Pemantauan | Pengawasan Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pelanggaran UU ITE oleh Sdr. DFMT | 15 | Tindak lanjut sesuai kewenangan | Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia | LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | DFMT Dugaan Penolakan Laporan Polisi Tim Advokasi Dago Elos | 16 | proses penegakan hukum | Kapolda Jawa Barat | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dan Mutilasi sesuai Laporan Polisi nomor LP/A/59/IX/2022/ JATENG RESTABES SEMARANG/SEK SMR BRT | 17 | proses penegakan hukum | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dan Mutilasi sesuai Laporan Polisi nomor LP/A/59/IX/2022/ JATENG RESTABES SEMARANG/SEK SMR BRT | 18 | proses penegakan hukum | Irwasum Kepolisian RI | KEPOLISIAN |
114 | Page
| Pemantauan | peristiwa tindakan kekerasan seksual di Jalan Jayanti Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada 5 April 2024 | 19 | Penyelesaian kasus | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | peristiwa tindakan kekerasan seksual di Jalan Jayanti Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada 5 April | 20 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | 2024 peristiwa tindakan kekerasan seksual di Jalan Jayanti Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada 5 April | 21 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | PJ Gubernur Papua Tengah | PEMERINTAH DAERAH |
| Pemantauan | 2024 peristiwa tindakan kekerasan seksual di Jalan Jayanti Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada 5 April 2024 | 22 | proses penegakan hukum | Kapolres Nabire | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | peristiwa kebocoran gas PT Deli Pulp and Paper Mills-2 di Karawang Jawa Barat | 23 | Tindak lanjut sesuai kewenangan | Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | peristiwa kebocoran gas PT Deli Pulp and Paper Mills-2 di Karawang Jawa Barat | 24 | proses penegakan hukum | Kapolres Karawang | KEPOLISIAN |
| Pemantauan 25 peristiwa proses penegakan | |||||
| Pemantauan | peristiwa meninggalnya Sdr. R di kabupaten Paniai | 25 | proses penegakan hukum | Kapolda Papua | KEPOLISIAN |
| Pemantauan | peristiwa meninggalnya Sdr. R di kabupaten Paniai | 26 hak | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | PJ Gubernur Papua Tengah | PEMERINTAH DAERAH |
| Pemantauan | peristiwa kontak senjata antara satgas operasi damai caertenz dengan kelompok TPNPB- OPM di Intan Jaya yang mengakibatkan 2 korban anak | 27 hak | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | 2 korban anak peristiwa kontak senjata antara satgas operasi damai caertenz dengan kelompok TPNPB- OPM di Intan Jaya yang mengakibatkan | 28 hak | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI | LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | 2 korban anak peristiwa kontak senjata antara satgas operasi damai caertenz dengan kelompok TPNPB- OPM di Intan Jaya yang mengakibatkan | 29 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | PJ Gubernur Papua Tengah | PEMERINTAH DAERAH |
| Pemantauan | 2 korban anak peristiwa kontak senjata antara satgas operasi damai caertenz dengan kelompok TPNPB- OPM di Intan Jaya yang mengakibatkan 2 korban anak | 30 | Perubahan kebijakan di tingkat pelaksana/lokal | Kapolda Papua | KEPOLISIAN |
| Pemantauan 31 Dugaan proses penegakan | |||||
| Dugaan Kesewenangan Proses Seleksi PPPK Formasi Guru di Kabupaten Langkat peristiwa kematian | 31 32 | proses penegakan hukum proses penegakan | Kapolda Sumatera Utara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit | KEPOLISIAN KEPOLISIAN | |
| AM | hukum | Pol. Listyo Sigit Prabowo | |||
| Pemantauan | Rencana Perluasan dan Pengembangan PLTP oleh PT PLN di Wilayah Adat Pocoleok Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 33 | Penyelesaian kasus | Direktur Utama PT PLN | BUMN/BUMD |
| Pemantauan | Penanganan Kasus Tindak Kekerasan dan Penyiksaan Relawan TPN GM oleh Oknum Anggota TNI YOnif 408/Suhbrastha | 34 | pemberian sanksi AD | Kepala Staf TNI AD | TNI |
| Pemantauan | peristiwa penembakan 3 warga OAP di Puncak Jaya | 35 | Kemenkopolhuka m, Panglima TNI, Kapolda Papua, Menteri Desa dan daerah tertinggal, ketua LPSK, PJ Gubernur Papua Tengah dan PJ Bupati Puncak | TNI | |
| Pemantauan | Kenaikan UKT dan IPI di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia | 36 | Tindak lanjut sesuai kewenangan | Jaya Menko PMK, Ketua DPR RI, Menristekdikti | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan peristiwa pembunuhan Sdr. MRR dan Sdri VDA | 37 peristiwa pembunuhan Sdr. MRR dan Sdri VDA | 37 hak | Pemenuhan hak- LPSK masyarakat/korban | LPSK LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) | LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | peristiwa pembunuhan Sdr. MRR dan Sdri VDA | 38 | Tindak lanjut sesuai kewenangan | Kompolnas | LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | peristiwa pembunuhan Sdr. MRR dan Sdri VDA | 39 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | Pembentukan Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (Sepeta) dan Permasalahan Hubungan Kerja Pengemudi Ojek | 40 | Tindak lanjut sesuai kewenangan | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia | PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | Online dengan Perusahaan Pembentukan Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (Sepeta) dan Permasalahan Hubungan Kerja Pengemudi Ojek Online dengan | 41 | Tindak lanjut sesuai kewenangan | Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang | PEMERINTAH DAERAH |
| Pemantauan | Perusahaan dugaan penyiksaan yang mengakibatkan kematian Sdr. YM | 42 | Pemenuhan hak- hak masyarakat/korban | Ketua LPSK | LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) |
| Pemantauan | Kasus Penembakan yang Dilakukan oleh Anggota Polrestabes Semarang terhadap Tiga Orang | 43 | proses penegakan hukum | KEPOLISIAN Kapolda Jawa Tengah | KEPOLISIAN | 2 |
| Pedagang Tergabung Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah (P3SRS) Pihak Kota | yang dalam dan Satuan Susun dengan Pemerintah | kesepakatan mediasi | Kota Palembang Perumda Pasar Palembang Jaya | Daerah | ||
| kesejahteraan antara 6 (enam) warga Dusun Batu Leman dan Harapan Kalbar di Kabupaten Ketapang, | PT | mediasi dilakukan monitoring pascamediasi untuk | dan pascamediasi | Ketapang PT Harapan Hibrida Kalbar | ||
| revitalisasi Banjaran Paguyuban Pedagang Revitalisasi Banjaran Pemerintah Kabupaten | Korban Pasar | mediasi dilakukan monitoring pascamediasi untuk | dan memastikan | Kabupaten Bandung PT Bangun Niaga Perkasa | ||
| antara Pekerja Transjakarta (SPKTJ) | Serikat Kopaja dengan | mediasi dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan | dan | Jakarta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi , dan Energi |
| Mediasi | Dugaan Pelanggaran Hak Normatif Pekerja | kesepakatan mediasi | 93 | 7 | |
| Mediasi | Sengketa Lahan antara Sdri. Jamalia dan PT Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas | 48 | dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi dilakukan | Pemerintah Kabupaten Sambas Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas | Pemerintah Daerah |
| Lahan antara Warga Desa Karang Agung dan Kelompok Tani Sri Gading dan PT Surya Cipta Kahuripan Kabupaten Musi Banyuasin | di | monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi | PT Surya Cipta Kahuripan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | Pemerintah Daerah | |
| Mediasi | Sengketa Relokasi Kios Pasar Renteng Ngangon, RT. 4, RW. 3, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 50 | dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi | Pemerintah Kabupaten Sragen | Pemerintah Daerah |
| Mediasi | Sengketa Hak atas Lahan antara Kelompok Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Desa Sedang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin | 51 Tani | dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi | PT Sri Andal Lestari Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah | Pemerintah Daerah |
| Mediasi | Sengketa Dampak Penggusuran Warga Kampung Bayam yang Tergabung dalam Paguyuban Warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani dalam Pembangunan Jakarta International | OOEZEE | kesepakatan mediasi dan dilakukan monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi | Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) | Pemerintah Daerah |
| Stadium (JIS) oleh PT Jakarta | |||||
| Mediasi | Propertindo (Perseroda) (JakPro) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sengketa rumah | dan Khusus rumah 53 | dilakukan monitoring | PT Garuda Indonesia | Pemerintah Daerah |
| Mediasi | dinas antara antara Ahli Waris Ki Agus Umar (Alm) dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Sengketa Rumah | 54 | monitoring pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi Monitoring rekomendasi | Indonesia (Persero) Tbk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Direktur Jenderal | Daerah Pemerintah Pusat |
| Mediasi | Dinas antara Sdr. Asniar Nur dengan BPS DKI Jakarta | rekomendasi | Jenderal Cipta Karya Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menteri | Pusat Pemerintah | |
| Pulau Rempang, Pulau Galang dan Galang Kecamatan Galang, Kota Provinsi Kepulauan Riau dan Makmur Elok Graha (MEG) | Baru, Batam, PT | n | Koordinator Bidang Perekonomi an RI Menteri Investasi/Ke pala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bada n Pertanahan Nasional | Pusat | |
| Mediasi Sengketa Tanah 13. Monitoring antara Kelompok Tani Keluarga | ||||||
| antara Tani Bersama Tawakal (Sangkoni) seluas Desa Kecamatan Talaga Raya, Buton dengan PT Anugrah Harisma (AHB) Sengketa | Kelompok Keluarga / Zaif 48 Ha di Kokoe, Kabupaten Tengah dengan PT Anugrah Barakah belum | 14. | rekomendasi Energi RI Monitoring Bupati Blitar | Menteri Energi dan Pusat Sumber Daya Mineral Bupati Blitar | Pemerintah | |
| dibayarkannya upah terhadap Penyedia Jasa Penyusun LHKPN a.n. Sdr. Yuni Rachmawati yang Menyusun sdr. Rini (saat ini Bupati Bilitar) dan Sdr. Rahmat (saat ini wakil Bupati Blitar) yang sudah 2 tahun sejak tahun 2020 | dibayarkannya upah terhadap Penyedia Penyusun a.n. Sdr. Rachmawati telah LHKPN Syarifah Bupati dan Sdr. Santoso (saat ini wakil Bupati Blitar) yang sudah 2 tahun sejak tahun | rekomendasi | Bupati Blitar | Pemerintah Daerah | ||
| Mediasi | Sengketa perampasan lahan Masyarakat Orang Rimba Hitam- Hulu dan penolakan perpanjangan HGU PT Sari Aditya Loka di Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam, Kab. Sorolangun, Jambi | dugaan perampasan lahan Adat Orang Rimba Hitam- Hulu dan penolakan perpanjangan HGU PT Sari Aditya Loka di Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam, Kab. | 15. | Monitoring Bupati rekomendasi | Bupati Sarolangun | Pemerinta Daerah |
| Mediasi | Sengketa bantuan pemulangan pengungsi kerusuhan Maluku | dana di | 16. Monitoring | Menteri RI rekomendasi | Sosial Menteri Pusat | Pemerintah Pusat |
| Mediasi | Sengketa penggusuran Universitas Internasional Indonesia (UIII) Sengketa | oleh Islam tidak | 17. 18. | Monitoring rekomendasi | Kepala Kepolisian Resor Depok PT Bukit Asam | Polri BUMN |
| Mediasi | Sengketa adanya ganti untung pindah rumah atas perintah pengosongan | tidak | Monitoring rekomendasi | PT Bukit Asam Tbk | BUMN | |
| Mediasi | rumah Sdr.Mustafa selaku pensiunan Golongan III oleh PT BUKIT (PERSERO) Sengketa | dinas ASAM dugaan | 19. Monitoring | Gubernur Pemerintah | Pemerintah | Pemerintah Daerah dan Polri |
| Mediasi | penghancuran dan perusakan gedung atau bangunan di Lorong Indah, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Pati, Prov. Tengah Sengketa | Kab. Jawa relokasi | 20. | rekomendasi Monitoring | Jawa Tengah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bupati | Daerah dan Polri Pemerintah |
| Mediasi | pedagang Pelita Hilir ke Pasar Baru Kabupaten Murung Raya, Tengah Sengketa revitalisasi | Pasar Bahitom, Kalimantan rencana | 21. | rekomendasi Monitoring rekomendasi | Murung Raya Ketua DPRD Murung Raya Wali Kota Administrasi | Daerah dan DPRD Pemerintah Daerah |
| dari Pertamanan Kehutanan Jakarta berakibat dibongkarnya bangunan Gudang Peluru di Komplek Perumahan Gudang Peluru Jakarta Selatan | Dinas dan DKI yang TK Tebet, | Jakarta Selatan | ||||
| Mediasi | Sengketa tanah di Desa Kecamatan Komba, Kabupaten Manggarai antara Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku dengan Manggarai Timur | Gunung, Kota Timur Kende) Pemkab | 22. | Monitoring rekomendasi | Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Kanwil BPN Prov. NTT | Pemerintah Daerah |
| Mediasi | Sengketa penipuan penggelapan PT Telaga Hikmah 2 (anak PT Argo) terhadap Sdri. | dugaan dan oleh perusahaan Sampoerna | 23. Monitoring | PT rekomendasi Hikmah | Telaga Korporasi | Korporasi |
| (anggota KUD Puger Mulya Desa Pulau Geronggang) | (anggota KUD Puger Mulya Desa Pulau Geronggang) | ||||
| Mediasi | Sengketa pengosongan lahan di Pemakaman Islam Beroanging Kota Makassar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap | 24. | Wali Monitoring rekomendasi | Kota Makasar Daerah | Pemerintah Daerah |
| Mediasi | keluarga Wati Sengketa Hak atas Kesejahteraan terkait Ganti Rugi Tanah Sisa Sdr. Eni Sumiyati yang Terdampak Proyek Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Bawen- Temanggung di Kabupaten Semarang | 25. | tercapai sebuah kesepakatan mediasi | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah- DI Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Semarang | Pemerintah Daerah |
Rekomendasi yang dihasilkan melalui Fungsi Pemantauan
| No. | Pihak Tujuan | Kategori | Lingkup Rekomendasi |
| 1. | Kementerian terkait | Pemerintah Pusat | Perubahan kebijakan di tingkat pelaksana/lokal |
| 2. | Gubernur | Pemerintah Daerah | Penyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban |
| 3. | Bupati/Walikota | Pemerintah Daerah | Penyelesaian kasus, pencegahan konflik meluas, dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban |
| 4. | Perusahaan BUMN | Korporasi | Penyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat |
124 | Page
| 5. Mahkamah Agung 6. Pengadilan | Mahkamah Agung | Lembaga Yudikatif | Penyelesaian kasus dan pengawasan guna memastikan proses peradilan yang objektif |
| 6. | Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara | Lembaga Yudikatif | Digunakannya perspektif HAM dalam jalannya peradilan dan pemberian putusan |
| 7. | Ombudsman RI, LPSK | Lembaga Negara lainnya | Tindak lanjut sesuai kewenangan |
| 8. | Individu/Masyarakat | Masyarakat | Mendorong penyelesaian kasus |
| 9. | Polda/Polres/Polsek | POLRI | Penyelesaian kasus, mencegah konflik meluas, pemenuhan hak-hak korban |
| 10. | Dinas terkait | Pemerintah Daerah | Penyelesaian kasus, mencegah konflik meluas, pemenuhan hak-hak korban |
| 11. | Perusahaan swasta | Korporasi | Penyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak masyarakat |
Rekomendasi yang dihasilkan melalui Fungsi Mediasi
| No. | Nama Kasus | Fungsi | Dokumen |
| 1. | Sengketa antara Pedagang yang Tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dengan Pihak Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya terkait Rencana Revitalisasi Pasar 16 | Mediasi | Berita Acara Pramediasi dan Kesepakatan Mediasi |
| 2. Sengketa hak atas Mediasi | ||||
| 2. 3. | Sengketa hak atas kesejahteraan antara 6 (enam) warga Dusun Batu Leman dan PT Harapan Hibrida Kalbar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Sengketa revitalisasi Pasar | Mediasi Mediasi | Kesepakatan Mediasi Berita Acara Pascamediasi | Mediasi dan Berita Acara Pascamediasi |
| 3. 4. | Sengketa revitalisasi Pasar Banjaran antara Paguyuban Pedagang Korban Revitalisasi Pasar Banjaran dan Pemerintah Kabupaten Bandung | Mediasi | Kesepakatan Mediasi dan Surat Rekomendasi | |
| 4. 5. | Sengketa Ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja Kopaja Transjakarta (SPKTJ) dengan Pengurus Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) Transjakarta terkait Dugaan Pelanggaran Hak Normatif Pekerja | Mediasi | Berita Acara Kesepakatan Mediasi, Surat Rekomendasi | Pramediasi, Kesepakatan Mediasi, Surat |
| 5. 6. | Sengketa Lahan antara Sdri. Jamalia dan PT Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas Sengketa Hak atas Lahan | Mediasi Mediasi | Berita Acara Pascamediasi | Berita Acara Pascamediasi |
| 6. | Sengketa Hak atas Lahan antara Warga Desa Karang Agung dan Kelompok Tani Sri Gading dan PT Surya Cipta Kahuripan di Kabupaten Musi Banyuasin | Mediasi | Berita Acara Pascamediasi | |
| 7. | Sengketa Relokasi Kios Pasar Renteng Ngangon, RT. 4, RW. 3, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | Mediasi | Berita Acara Pascamediasi dan Surat Rekomendasi | Berita Acara Pascamediasi dan |
| 8. | Sengketa Hak atas Lahan antara Kelompok Tani Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari di Desa Sedang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin | Mediasi | Berita Acara Pascamediasi | Berita Acara Pascamediasi |
| 9. | Sengketa Dampak Penggusuran Warga Kampung Bayam yang Tergabung dalam Paguyuban Warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani dalam Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (JakPro) dan Pemerintah Provinsi Daerah | Mediasi dan | Berita Acara Kesepakatan Mediasi, Berita Acara Pascamediasi, dan Surat Rekomendasi | Acara Pramediasi, Kesepakatan Mediasi, Berita Acara Pascamediasi, dan Surat |
| 10. | Sengketa rumah dinas antara antara Ahli Waris Ki Agus Umar (Alm) dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Mediasi | Berita Acara Pascamediasi |
| 11. 12. | Sengketa Rumah Dinas antara Sdr. Asniar Nur dengan BPS DKI Jakarta Sengketa lahan antara | Mediasi Mediasi | Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi |
| 12. 13. | Sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang, Pulau Galang dan Galang Baru, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan PT Makmur Elok Graha (MEG) | Mediasi | Surat Rekomendasi |
| 14. | Sengketa Tanah antara Kelompok Tani Keluarga Bersama Zaif Tawakal (Sangkoni) seluas 48 Ha di Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah dengan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) belum Sengketa | Mediasi | Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi |
| 15. | belum Sengketa dibayarkannya upah terhadap Penyedia Penyusun Jasa LHKPN a.n. Sdr. Yuni Rachmawati yang telah Menyusun LHKPN sdr. Rini Syarifah (saat ini Bupati Bilitar) dan Sdr. Rahmat Santoso (saat | Mediasi | Surat Rekomendasi |
| 2020 Sengketa dugaan perampasan lahan Masyarakat Adat Orang Hitam-Hulu Rimba dan penolakan perpanjangan HGU PT Sari Aditya Loka di Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam, | Mediasi | Surat Rekomendasi | |
| 16. | Kab. Sorolangun, Jambi Sengketa bantuan dana pemulangan pengungsi kerusuhan di Maluku | Mediasi | Berita Acara Pramediasi dan Surat Rekomendasi |
| 17. | Sengketa penggusuran oleh Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) | Mediasi | Berita Acara Mediasi dan Surat Rekomendasi |
| 18. 19. 20. | Sengketa tidak adanya ganti untung pindah rumah atas perintah pengosongan rumah dinas Sdr.Mustafa selaku pensiunan Golongan III oleh PT BUKIT ASAM (PERSERO) Sengketa dugaan penghancuran dan perusakan gedung atau bangunan di Lorong Indah, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kab. | Mediasi Mediasi | Berita Acara Mediasi, Surat Rekomendasi, dan Surat Saran Berita Acara Mediasi dan Surat Rekomendasi |
| 20. | penghancuran dan perusakan gedung atau bangunan di Lorong Indah, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah Sengketa relokasi pedagang Pasar Pelita Hilir ke Pasar Baru Bahitom, Kabupaten Murung | Mediasi | Surat Rekomendasi |
| 21. | Bahitom, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Sengketa rencana revitalisasi taman dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta yang berakibat dibongkarnya bangunan TK Gudang Peluru di Komplek Perumahan Gudang | Mediasi | Surat Rekomendasi |
| 22. 23. | bangunan TK Gudang Peluru di Komplek Perumahan Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan Sengketa tanah di Desa Gunung,Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur antara Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku Kende) dengan Pemkab Manggarai | Mediasi | Surat Rekomendasi |
| 23. 24. | dengan Pemkab Manggarai Timur Sengketa dugaan penipuan dan penggelapan oleh PT Telaga Hikmah 2 (anak perusahaan PT Sampoerna Argo) terhadap Sdri. Mentiony Harianja (anggota KUD Puger Mulya Desa Pulau | Mediasi | Berita Acara Pramediasi dan Surat Rekomendasi |
| 24. di Wati 25. dengan | Desa Pulau Geronggang) Sengketa pengosongan lahan Pemakaman Islam Beroanging Kota Makassar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap keluarga Sengketa kepegawaian antara | Mediasi | Surat Rekomendasi |
| Wati 25. Sengketa kepegawaian antara Sdr. Erlina U.P. Manurung dengan Kecamatan Pusat | Sengketa kepegawaian antara Sdr. Erlina U.P. Manurung Pemerintah Senen, Jakarta | Mediasi | Surat Saran |
128 | Page
| 26. Sengketa Hak atas Lahan Sdr. Maznah binti Alm. A. Kohar di | |||
| 27. | Maznah binti Alm. A. Kohar di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi Sengketa tanah antara ahli waris Alm. Sainan bin Sairan dengan Dirjen Cipta Karya di | Mediasi | Surat Saran |
| 28. | waris Alm. Sainan bin Sairan dengan Dirjen Cipta Karya di Komplek PU, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sengketa lahan antara Sdr. | Mediasi | Surat Saran |
| 29. | Herman Safudin dan Pemerintah Kabupaten Siak Sengketa rencana penggusuran tempat tinggal warga kampung bambu, | Mediasi | Surat Saran |
| 30. | warga kampung bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berdiri diatas tanah milik PT KAI Sengketa terkait tuduhan pencurian bola besi milik PT | Mediasi | Surat Saran |
| 31. | pencurian bola besi milik PT Holcim Indonesia Narogong Sengketa dugaan perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Billy Moon Housing dan Lurah Pondok Gede atas tanah waris | Mediasi | Surat Saran |
| 32. | milik Alm. Mahir bin Kiming di Kp. Tipar RT 007/07 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur pada tahun 2022 Sengketa tidak diterimanya ganti rugi atas tanam tumbuh milik Sdr. Sahia dalam pembersihan jalur yang dilalui | Mediasi | Surat Saran |
| 34. | di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Sengketa Hak atas Kesejahteraan antara Sdr. Trisno dan Amanto dengan PT Perkebunan Nusantara VII terkait Hak atas Pekerjaan dan | Mediasi | Surat Saran |
129 | Page
| 35. 36. | Sengketa Ganti Pengadaan Tanah seluas 20 Ha di Ring Road Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, Sumatera Utara untukKepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat- Sibolga Tahap I Ruas Tebing Tinggi-Pematang Siantar Di Kelurahan Tanjung Pinggir Sengketa penutupan akses jalan/gang terhadap rumah Sdr. Ngadenin dan Peni Lestari | Rugi Mediasi Kota Mediasi | Surat Saran Surat Saran | |
| 37. | Sdr. Ngadenin dan Peni Lestari yang berada di Wilayah RT 003/RW 004, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Sengketa lahan antara warga Perumahan Tunas Jaya | Mediasi | Berita Acara Pramediasi dan | |
| 38. | Perumahan Tunas Jaya Palembang (100 kk) dengan pihak Kodam Il Sriwijaya Sengketa ketenagakerjaan | Mediasi | Surat Saran Surat Saran | |
| 39. | antara Sdr. Sri Haryati dan PT Beautistyle Multi Indo Sengketa pengosongan rumah | Mediasi | Surat Saran | |
| 40. | dinas Sdr. Darwin Masrul Harahap yang merupakan mantan PNS LAPAN yang dilakukan oleh BRIN Sengketa Kepegawaian antara | |||
| 41. | Sdr. Sitti Aisyah dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) | Mediasi Mediasi | Surat Saran | |
| 41. | Sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Rasidi dengan PT Sumber Alfaria Trijaya cabang Serang | Mediasi | Surat Saran | Surat Saran |
| 42. | Sengketa terkait penurunan pangkat sewenang-wenang Sdr. Kristian Alexander dan istrinya a.n. Sdr. Seliger Simbolon | dugaan secara kepada Sdr. Seliger | Mediasi | Surat Saran |
| 43. Sengketa dugaan pembatasan Mediasi Surat Saran | ||||
| 43. 44. | Sengketa dugaan pembatasan dan dipersulitnya akses klaim jaminan sosial/JHT transpuan di khususnya yang meninggal dunia an. Ria Heriyanto, Dadang Suhendar, Kartiko Jananto dkk oleh BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan Sengketa antara 25 orang karyawan a.n Sdr. Zaenal | sosial/JHT para Indonesia, telah yang dunia an. Ria | Mediasi Mediasi | Surat Saran |
| 44. | Ketenagakerjaan/Kesehatan Sengketa antara 25 orang karyawan a.n Sdr. Zaenal Arifin, dkk Percetakan Negara Republik Indonesia | dan Perum | Mediasi | Surat Saran |
| 45. | Indonesia Sengketa antara PDT. Manurung dan HKBP Nommensen Sengketa dugaan | pembayaran gaji Faber dan Universitas | Mediasi Mediasi | Surat Saran |
| 46. | Sengketa dugaan eksekusi rumah dinas tanpa ganti irugi Komplek Batu Api Turangga, Lengkong, Bandung oleh PT KAI Persero | ancaman rumah warga | Mediasi | Surat Saran |
| 47. | KAI Persero Sengketa lahan di Jalan Jatayu Dalam dan Komud Supadio, RW 10 Sastranegara, Kel. Cicendo, Kota Bandung | Kel. Husein | Mediasi | Surat Saran |
| 48. | Sengketa antara Semarang Royale Golf dengan Ngadiono, Mujiman, Siswoyo, Mulyono, Yatman, Slamet, Sudirno dan Lilik Sulistyono selaku ex-caddy yang mengalami pemutusan | ketenagakerjaan | Mediasi | Surat Saran |
| 49. 50. | hubungan kerja secara sepihak Sengketa akibat pembangunan Jalan tol Tebing Tinggi- Parapat-Sibolga (Tahap 1) Sengketa tanah antara warga RT 12 RW 06 Kelurahan | Mediasi Mediasi | Surat Saran Surat Saran | |
| 50. | Sengketa tanah antara warga RT 12 RW 06 Kelurahan Cipinang Besar Jatinegara, Jakarta dengan pemilik sertifikat SHM No. 98/Cipinang Besar a.n. Erna Eman Budi yg sekarang dimiliki oleh Sdr. Purnama Sutanto yang berkekuatan hukum tetap | Selatan, Timur sudah | ||
131 | Page
| 51. Sengketa antara Warga yang Mediasi | |||
| 52. | Tergabung dalam Paguyuban Himpunan Masyarakat Pemilik Tanah Negara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Tegal terkait Penggusuran Bangunan di Jalan Pancasila dan Jalan Kolonel Sudiarto, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah Sengketa Hak atas Lingkungan Hidup antara Warga Desa | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 53. | Hidup antara Warga Desa Mekar Utama dan PT Wel Harvest Winning Alumina Refinery (PT WHW AR) di Ketapang, Kabupaten Kalimantan Barat Sengketa Hak atas Kesejahteraan terkait Hak Tempat Tinggal antara Warga | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 54. | Tempat Tinggal antara Warga Penghuni Rumah/Tanah Negara dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Kedungjati, Jalan Veteran, dan Jalan Erowati Raya, Kota Semarang Hak Sengketa atas Kesejahteraan terkait Ganti Rugi Tanah Sisa Sdr. Eni | Mediasi | Berita Acara Pramediasi dan Kesepakatan Mediasi |
| 55. | Sumiyati yang Terdampak Proyek Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Bawen- Temanggung di Kabupaten Semarang Sengketa dugaan pengrusakan dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Kota Palembang pada | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| Kota | Kota Palembang pada bangunan tempat tinggal dan tempat usaha milik 11 Kepala Keluarga yang berada di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan | ||
| 56. 57. | Sengketa penggusuran lahan perkebunan yang sudah digarap semenjak tahun 2003, seluas +/- 32ha, berlokasi di Dusun Labi-labi, Kelurahan Alang-alang lebar, Kecamatan Alang-alang lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan PT Timur Jaya Grup Sengketa lahan antara Sdr. | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 57. | dengan PT Timur Jaya Grup Sengketa lahan antara Sdr. Mursal, dkk. (warga eks Marga bayat (Suku Anak Dalam-Suku Kubu) dengan PT Bumi Persada Permai | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 58. | Persada Permai Sengketa Hak atas Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup antara Warga Desa Sulewana an Sdr. Malvin Baduge, dkk dan PT Poso Energy di Kabupaten Poso | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 59. | Energy di Kabupaten Poso Sengketa Tanah antara 30 Warga (Ir. Meyliani Yuwono dkk) Komplek Ruko Kanjengan dengan Pemerintah Kota Semarang | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 60. | Sengketa ijin mendirikan tower PT Telkom di Taman Murni, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 61. | Sengketa Ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja Tambang Batu Bara dan Logistik Gunung Megang (SPTBBL-GUMEG) dan PT Royaltama Mulia | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 62. 63. | Kontraktorindo (PT RMK) Sengketa Hak atas Kesejahteraan terkait Sengketa Lahan Garapan antara Kelompok Tani Balai Tani dan PT Mitra Aneka Rezeki di Desa Sedang dan Tanjung Laut, Kabupaten Banyuasin | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 63. | Sengketa lahan antara warga Desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang, | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
133 | Page
| 64. | Sumatera Utara dengan PT Nirvana Memorial Nusantara Sengketa Lahan Masyarakat | |||
| 64. | Sengketa Lahan Masyarakat Desa Sugihan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan | Sengketa Lahan Masyarakat Desa Sugihan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Muara Provinsi Sumatera | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 65. | Sengketa tanah adat antara warga Parbulu Keturunan Ompu Sinta Manurung yang diwakili oleh Sdr. Pdt. Faber S. Manurung, STh, MSc, MM dan PT Toba Pulp Lestari | Sengketa tanah adat antara Keturunan Ompu Sinta Manurung yang diwakili oleh Sdr. Pdt. Faber S. Manurung, STh, MSc, MM dan | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 66. | PT Toba Pulp Lestari Sengketa rumah dinas antara Rostam, Widodo, Timur dan PT KAI Sengketa Lahan Warga Petani | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 67. | KAI Sengketa Lahan Warga Petani Desa Pindol yang tergabung dalam Forum Keadilan Agraria Desa Pindol Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong mengenai belum dibayarkan ganti rugi tanah dan tanaman Akibat Proyek Pembangunan Waduk Lolak | 1 | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 68. | Sengketa lahan antara Para Ahli Waris Sdr. Pejang bin Ijan dan PT Kawasan berikat Nusantara diKecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 69. | Cilincing, Kota Jakarta Utara hak Sengketa kesejahteraan antara Elpison degan PT London Sumatera Indonesia Tbk di Kecamatan Muara Lakitan, Rawas, Kabupaten Musi Sumatera Selatan | atas antara Sdr. Tbk di Lakitan, Rawas, | Mediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 70. | Sengketa lahan seluas ±59 Ha antara Kelompok Tani Hutan Mentingal dengan Manajemen PT Bangkit Sumbawa Sejahtera di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Nusa renggara Barat | ||||
134 | Page
| 71. | Sengketa Masyarakat Labuhan Desa | Tanah Masyarakat Labuhan Dengan Pt. Pelindo Badas (Persero) Yang Terletak Di Labuhan Kecamatan Labuhan Badas, , Kabupaten Sumbawa, Provinsi | Antara Badas Badas, | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 72. | Selatan, Banten | Nusa Tenggara Barat Sengketa Rumah Negara di PUSPITEK Setu, Tangerang Selatan, Banten Sengketa 16 rumah negara | Mediasi Mediasi | Berita Acara Pramediasi Berita Acara Pramediasi | ||
| 73. | Baranangsiang, | Sengketa 16 rumah negara golongan Il yang berlokasi di Perumahan LIPI, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor | Kecamatan | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 74. | Sengketa Dugaan | Bogor Timur, Kota Bogor Hak Kesejahteraan atas Peristiwa Perusakan Pembakaran Rumah Milik Sdr. Cornelis J. Ishak Simon oleh Sekelompok Orang Pada 13 | atas dan | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 75. | Sengketa antara Indofarma | April 2020 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Ketenagakerjaan Serikat dengan Indofarma dan PT Indofarma Global Medika terkait dengan | Ketenagakerjaan Pekerja PT | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | 8 |
| 76. | Sengketa Kesejahteraan Diskriminasi | Global Medika terkait dengan penangguhan upah sepihak sejak Januari – Oktober 2024 Hak Kesejahteraan Diskriminasi Pembongkaran Paksa,Pemindahan | atas terkait Pembongkaran | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | mas |
| 77. | PPK Kemayoran | Penghancuran Barang-barang milik Sdr. Samsuri di lahan kawasan PPK Kemayoran oleh PPK Kemayoran Sengketa lahan HGB milik PT LPI (Laju Perdana Indah) | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 78. | Jering Sengketa | dengan warga dukuh Pule dan Desa Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah | Pundenrejo, | muas | ||
| 78. | Jering Pati, Jawa Tengah Sengketa | Desa Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Hak | Pundenrejo, | Berita Acara Pramediasi | ||
| 78. | Jering | LPI (Laju Perdana Indah) dengan warga dukuh Pule dan Desa | Pundenrejo, | Mediasi Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 78. | Jering | Sengketa lahan HGB milik PT LPI (Laju Perdana Indah) dengan warga dukuh Pule dan | HG m | Mediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 78. | Jering | Sengketa lahan HGB milik PT LPI (Laju Perdana Indah) dengan warga dukuh Pule dan | Me | Mediasi Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 78. | Jering | LPI (Laju Perdana Indah) dengan warga dukuh Pule dan Desa | Pundenrejo, | Mediasi Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 78. | Jering Pati, Jawa Tengah | dengan warga dukuh Pule dan Desa Kecamatan Tayu, Kabupaten | Pundenrejo, | deso | ||
| 78. | Jering Pati, Jawa Tengah | Desa Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah | Pundenrejo, | rilo | ||
| 78. | Keama | Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah | ru KAbupa | |||
| 78. | Sengketa | Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah | u, a bupap | paten | Berita Acara Pramediasi | |
| 78. | Sengketa | Pati, Jawa Tengah Hak | Hak | atas Mediasi | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi |
| Sengketa | Pati, Jawa Tengah Hak | Hak | atas Mediasi | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa | Hak | Hak | atas Mediasi | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa kesejahteraan | Hak | Hak | atas Mediasi terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas Mediasi terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| Sengketa kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 1 | Sengketa kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi |
| kesejahteraan | Hak kesejahteraan | Hak | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi | |
| 1 | kesejahteraan | kesejahteraan Relokasi/Penggusuran | ausuran. te | atas terkait | Berita Acara Pramediasi | Berita Acara Pramediasi |
| 1 | kesejahteraan | kesejahteraan Relokasi/Penggusuran | ausuran. e | atas terkait | liasiBrita Acara P | Berita Acara Pramediasi |
| 1 | kesejal | kesejahteraan Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | asiBerita ACara P | Berita Acara Pramediasi |
| kesejal | kesejahteraan Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | lasiBefila ACcra P | Berita Acara Pramediasi | |
| kesejal | kesejahteraan Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | nasiBenta Acala | Berita Acara Pramediasi | |
| kesejal | kesejahteraan Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | a Acara Pramediasi | ||
| kesejal | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | a Acara Framediasi | ||
| keseja | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | |||
| keseja | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | |||
| keseja | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | |||
| keleka | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | |||
| Roloka | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | |||
| Roloka | Relokasi/Penggusuran | gusuran | terkait | |||
| Reloka | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tobee | |||
| Reloka | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | ||||
| Boloks | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | ||||
| Boloke | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | ||||
| Boloke | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | talsean | |||
| Boloks | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | taleeon | |||
| Boloks | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | talkeon | |||
| LBolol | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | |||
| LPolol | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | |||
| Rolal | Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | |||
| Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | ||||
| Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | ||||
| Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | ||||
| Relokasi/Penggusuran | ggusuran | tokean | ||||
135 | Page
| Kabupaten Subang yang turut Melibatkan PT Pesona Subang | |||
| 79. | Kabupaten Subang yang turut Melibatkan PT Pesona Subang Sejahtera Kabupaten di Subang | Mediasi | Surat Saran |
| Sengketa rumah dinas di Jln. Ketintang No. 1 Komplek Perwira Polri Surabaya Sengketa lahan antara Sdr. | Mediasi Mediasi | Surat Saran Surat Saran | |
| 81. | Kemat bin Kasijan dan PT Darmo Permai Surabaya Sengketa dugaan pelanggaran hak kesejahteraan pekerja dan | Mediasi | Surat Saran |
| 82. | hak serikat pekerja bagi anggota dan pengurus Komisariat Serikat Buruh Sinar (SBSP) Perjuangan CV Edshan Prima Makmur di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Riau oleh manajemen CV Edshan Prima Makmur | ||
| Makmur Sengketa Rumah Dinas antara Sdr. Radjikin bin Abdul Latief dan PT Asuransi Jasa Indonesia | Mediasi | Surat Saran | |
136 | Page
| No. | Fungsi Penerbit Rekomendasi | Tahun | Realisasi Rekomendasi yang dihasilkan kepada para pihak |
| 1 | Fungsi pemantauan dan penyelidikan Fungsi Mediasi | 2020 | 54 Rekomendasi |
| 2021 | 60 Rekomendasi | ||
| 2022 | 97 Rekomendasi | ||
| 2023 | 133 Rekomendasi | ||
| 2024 2020 | 149 rekomendasi | ||
| 2021 | 70 rekomendasi | ||
| 69 Rekomendasi | |||
| 2022 2023 | 48 rekomendasi | ||
| 2024 | 125 rekomendasi | ||
| 2024 | 82 Rekomendasi |
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
138 | Page
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id
Nomor B/670/AA.05/2024 Hal
19 Desember 2024
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
Kepada
Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di
Jakarta
Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan uraian sebagai berikut:
1. Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.
Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Berdasarkan informasi yang disampaikan, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia belum menyampaikan laporan hasil tindak lanjut melalui aplikasi E-Sakip Reviu sehingga belum sepenuhnya dapat dipastikan perbaikan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang masuk kedalam aplikasi E-Sakip Reviu terlihat belum adanya perubahan dari dokumen tahun 2023. Hal ini menyebabkan rekomendasi tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023.
3. Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan nilai 66,61 dengan predikat "B°. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada kementerian/lembaga dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
| Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
| 2023 | 2024 | ||
| 1. Perencanaan Kinerja | 30 | 20,43 | 20,43 |
| 2. Pengukuran Kinerja | 30 | 19,52 | 19,52 |
| 3. Pelaporan Kinerja | 15 | 11,36 | 11,36 |
| 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 16,10 | 15,31 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 67,40 | 66,61 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | B | B | |
1) Perencanaan kinerja
Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2024 sebagai berikut:
Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berupaya menyusun Perjanjian Kinerja (PK) untuk seluruh unit kerja dibawahnya, namun kualitas PK sebagian unit kerja belum sepenuhnya baik, karena masih ditemukan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome, serta indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik,
139 | Page terukur/measurable, relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;
b. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan unit kerja belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat.
2) Pengukuran Kinerja
Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
Monitoring rencana aksi belum dapat diuji karena tidak adanya dokumen rencana aksi yang diunggah dalam aplikasi E-Sakip Reviu dan tidak adanya laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut.
3) Pelaporan Kinerja
Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:
• Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya dokumen rencana aksi tahun 2024 yang mengakomodir hasil capaian laporan kinerja 2023.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 4)
Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat catatan sebagai berikut:
• Evaluasi internal yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Setjen Komnas HAM belum dapat sepenuhnya dipastikan, karena belum adanya laporan hasil evaluasi kinerja internal yang diunggah ke dalam aplikasi E-Sakip Reviu dan tindak lanjutnya.
Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
4. Rekomendasi
1) Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja level Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unit kerja dengan mengawal sasaran strategis yang lebih berorientasi outcome (sesuai levelnya) dan bukan sekedar pelaksanaan program, kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Selain itu, penggunaan beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran perlu disempunakan agar memenuhi SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time bound):
2) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis dan keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada logical framework yang telah disusun sampai ke level individu;
3) Unit kerja agar menyusun dan melakukan monitoring rencana aksi sehingga dapat mengidentifikasi faktor kegagalan/keberhasilan pelaksanaan aksi, kemudian menetapkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan ataupun perumusan aksi dalam rangka mencapai kinerja;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja lebih baik/lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
5) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6) Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dengan meningkatkan kepatuhan pelaporan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada aplikasi E-Sakip Reviu;
7) Meningkatkan kompetensi pegawai terhadap manajemen kinerja melalui berbagai pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Hal tersebut guna meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya implementasi manajemen kinerja yang baik;
8) Melakukan evaluasi internal kepada seluruh unit kerja sehingga secara internal Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memiliki gambaran secara utuh terkait kualitas implementasi SAKIP dari sisi internal.
Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
DA NTERIA panrb
Erwan Agus Purwanto
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Tembusan Yth.:
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B/85/RB.06/2024
1 Februari 2024
Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023
Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
tempat
di
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.
Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
Indeks RB Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2023 adalah 67.53 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
| No Penilaian Bobot @Nilai | Penilaian Bobot | Bobot | @Nilai |
| A | RB General | 100 | 66.69 |
| B | RB Tematik | 10 | 0.84 |
| C | Indeks RB | 110 | 67.53 |
| (B) |
Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diaksesmelalui https://portalrb.menpan.go.id
Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
EMERIA
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,
Erwan Agus Purwanto
Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
144 | Page