Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Tahun 2024

60 halaman · 60 halaman diproses dengan OCR · 21.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Kata Pengantar
  2. Daftar Isi
  3. Daftar Tabel
  4. Daftar Gambar
  5. BAB I
  6. Pendahuluan
  7. A. Latar Belakang
  8. B. Tugas dan Fungsi
  9. D. Peran Strategis
  10. E. Sistematika Pelaporan
  11. 1. Bab I PENDAHULUAN
  12. 2. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  13. 3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  14. 4. Bab IV PENUTUP
  15. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  16. BAB II
  17. PERENCANAAN KINERJA
  18. A. Rencana Strategis
  19. 1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara
  20. 2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat
  21. 3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional
  22. B. Rencana Kerja
  23. C. Perjanjian Kinerja
  24. A. Penandatanganan Naskah Kerja Sama
  25. Analisa Efisiensi
  26. B. Tindak Lanjut Kerja Sama
  27. Keanggotaan di Organisasi Internasional
  28. Kendala
  29. Faktor Kegagalan
  30. Faktor
  31. Pemanfaatan Teknologi
  32. Gambar 7 Indeks Reformasi Hukum yang diperoleh Komnas HAM
  33. 1. Rujukan
  34. 1.Layanan Hukum
  35. 2. Layanan Bantuan Hukum
  36. Tabel 11 Matriks Peraturan Komisi
  37. Tabel 12 Matriks Peraturan Sekretaris Jenderal
  38. Analisis Kendala ;
  39. Faktor Keberhasilan :
  40. Faktor Kegagalan
  41. B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
  42. Tim Kerja Hubungan Masyarakat
  43. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial
  44. 3. Penyampaian Informasi Publik
  45. 1) Artikel Berita Website www.komnasham.go.id
  46. 2) Keterangan Pers
  47. 3) Video
  48. Briefing/Diskusi Publik
  49. 4) Konferensi
  50. 5) Media Sosial Komnas HAM
  51. 4. Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM "Komnas HAM Goes to Campus"
  52. 5. Layanan PPID
  53. Layanan PPID 2024
  54. Gambar 9 Layanan PPID Komnas HAM
  55. B. Monitoring dan Evaluasi Kehumasan
  56. A. Tingkat Kepuasan Layanan Kehumasan
  57. 1. Peliputan dan Dokumentasi
  58. 2. Penyusunan keterangan pers
  59. 3. Penyelengaraan Konferensi Pers
  60. 5. Hubungan dengan Media
  61. 7. Layanan Wawancara
  62. 8. Layanan Informasi Publik
  63. B. Kesesuaian Prosedur
  64. C. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai
  65. 2. Cekatan Dalam Memberikan Layanan Informasi dan Kehumasan
  66. D. Waktu Pelayanan
  67. E. Sikap Pegawai
  68. F. Sarana dan Prasarana
  69. G. Usaha Perbaikan untuk Meningkatkan Layanan Informasi dan Kehumasan 1. Penyampaian Informasi ke Publik
  70. 2. Pengelolaan Media Sosial
  71. 3. Penguatan Koordinasi Internal
  72. 4. Sarana dan Prasarana
  73. 5. Pengembangan Kapasitas Pegawai
  74. C. Realisasi Anggaran
  75. ANGGARAN
  76. PENYERAPAN BIRO
  77. PENYERAPAN KELOMPOK KERJA
  78. BAB IV PENUTUP
  79. LAMPIRANI PERJANJIAN KINERJA
  80. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
  81. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
  82. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA (PERUBAHAN)

LKJIP2024 BIRO HUKUM, HUMAS, & KERJASAMA

OMISI NASIONAL HAK KOMNAS JL.LATUHARHARYNO. JAKARTAPU

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama sekaligus sebagai implementasi Perjanjian Kinerja Eselon Il Komnas HAM. Laporan Kinerja menjadi salah satu media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Biro.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran kinerja menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan, yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan capaian kinerja pada periode tertentu.

Sebagai instrumen pengendalian, Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi refleksi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2025 Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

Gatot Ristanto

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI. 2 DAFTAR TABEL 3 DAFTAR GAMBAR. 4 BAB I PENDAHULUAN. 5 A. Latar Belakang. ...5 B. Tugas dan Fungsi. ..5 C. Struktur Organisasi 7 D. Peran Strategis.. 7 E. Sistematika Laporan. .7 BAB II PERENCANAAN KINER. .9 A. Rencana Strategis. ..9 B. Rencana Kerja.. .12 C. Perjanjian Kinerja. ..12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJ ..15 A. Capaian Kinerja. ..15 B. Capaian Kinerja Lainnya. ..35 C. Realisasi Anggaran. ..54 BAB IV PENUTUP. .56 LAMPIRAN. ..57

Daftar Tabel

Tabel 1 Komposisi Pegawai Biro HHK

Tabel 2 Struktur Organisasi Biro HHK

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 4 Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama T.A. 2024

Tabel 5 Sasaran Program Biro HHK

Tabel 6 Capaian SK 1 Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kerjasama Strategis Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 - 2024

Tabel 8 Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri

Tabel 9 Keanggotaan Komnas HAM di Organisasi Internasional

Tabel 10 Capaian SK 2 Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal

Tabel 11 Matriks Peraturan Komisi

Tabel 12 Matriks Peraturan Setjen

Tabel 13 Matriks Kegiatan Penanganan Perkara Bantuan Hukum Komnas HAM 2024

Tabel 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Hukum 2022-2024

Tabel 15 Diagram Uraian Rincian Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyampaian Informasi Publik Tim Kerja Humas Tahun Anggaran 2024

Daftar Gambar

Gambar 1 Penandatanganan MoU Komnas HAM-ELSAM

Gambar 2 Penandatanganan MoU Komnas HAM-TNI

Gambar 3 Klaster Kerja Sama 2024

Gambar 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kerja Sama yang Ditindaklanjuti 2022-2024

Gambar 5 Perbandingan Output Naskah Kerja Sama 2022-2024

Gambar 6 Tampilan tangkapan layar e-Kerjasamawww.ekerjasama.komnasham.go.id

Gambar 7 Indeks Reformasi Hukum yang diperoleh Komnas HAM

Gambar 8 Peraturan dan Rancangan Standar Operasional Prosedur yang disusun Tim Kerja Humas Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Gambar 9 Layanan PPID Komnas HAM

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unsur pelayanan, Komnas HAM mempunyai sebuah Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di Sekretariat Jenderal untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Dalam memberikan pelayanannya, Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang berkecimpung dalam urusan hukum, hubungan masyarakat dan Kerja Sama. Secara struktural tanggungjawab terhadap bidang masing-masing.

B. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perses 19/2020, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

1. Tim Kerja Hukum:

a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidsregels);

c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat:

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan

3. Tim Kerja Sama:

a. pelaksanaan urusan kerja sama

Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di lingkungan Setjen Komnas HAM yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Komposisi Pegawai Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Tahun 2024

NOJABATANJENIS KELAMINMIN
Laki-LakiPerempuan
1.Eselon II1
L2.Jabatan Fungsional55
L3.Jabatan Pelaksana33
4.PPPK2
H5.PPNPN2
Total1110

Tabel 1 Komposisi Pegawai Biro HHK

STRUKTUR ORGANISASI Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Hukum Hubungan Masyarakat Kerja Sama Ketua Sub Tim Kerja Ketua Sub Tim Peraturan Perundang- Ketua Sub Tim Kerja Sama Dalam Kerja Media Sosial Negeri undangan Ketua Sub Tim Ketua Tim Kerja Ketua Sub Tim Informasi Hukum Kerja Sama Luar Kerja Publikasi Negeri Ketua Tim Ketua Sub Tim Kerja Bantuan Kerja Hubungan Hukum Masyarakat Berdasarkan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 128/KP.09/0.0.3/VII/2024 Tanggal 1 Juli 2024

Tabel 2 Struktur Organisasi Biro HHK

D. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai peran sebagai berikut:

Membuat peraturan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM

Memberikan bantuan hukum untuk seluruh Anggota dan pegawai Komnas HAM terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

Melaksanakan layanan informasi publik

Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri

Melaksanakan layanan komunikasi publik

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

2. Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024.

3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

c. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Tahun 2024 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Renstra Komnas HAM menetapkan visi yaitu:“Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya.

Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM sebagai satu spirit dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan norma-norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara dan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Bermula dari konsep inilah, Komnas HAM menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat tidak hanya dipahami secara sosial, namun juga dipahami secara lebih luas sebagai konsep HAM, yaitu aktor non-negara.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

Sebagai lembaga yang mengemban mandat dari berbagai UU, dapat dilihat bahwa peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam beberapa cakupan, meliputi: (i) membangun kerjasama yang memastikan efektivitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi komnas ham secara kelembagaan.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

Independensi adalah landasan utama terbentuknya Komnas HAM dalam memastikan norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas.

Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu maupun kebijakan dalam skema HAM bisa dilakukan secara maksimal. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

_MisiSasaran
negaraMeningkatnya
Mendorong kondisi
Memperkuat peranMemperkuat peranMenguatnya kerjaMeningkatnya
HAM di tingkat nasional dan Internasional Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembagaKomnas HAM yang ditindaklanjuti Terwujudnya KomnasKomnas HAM yang ditindaklanjuti
HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMHAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan Komnas HAM untuk periode 1 (satu) tahun sebagai dokumen penjabaran dari Renstra. Renja tersebut paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Tabel 4 Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama T.A. 2024

Kode SasaranKegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ KomponenVolum el TargetSatuanAlokasi 2023 (dalam Rupiah)
6594Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaRp4.790.118.000
01.EBALayanan Dukungan Manajemen Internal3Layanan, LaporanRp2.479.830.000
EBA.957Layanan Hukum1LayananRp338.196.000
EBA.957.051Penyusunan Telaahan dan/atau Harmonisasi Produk HukumRp33.918.000
EBA.957.052Koordinasi Hukum dengan StakeholdersRp217.008.000
EBA.957.053Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumRp69.020.000
EBA.957.054Monitoring dan Evaluasi Layanan HukumRp18.250.000
EBA.958Layanan Pemantauan dan Evaluasi1LayananRp4.257.980.000
EBA.958.051Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi PublikRp473.897.000
EBA.958.052Monitoring dan Evaluasi KehumasanRp197.403.000
EBA.958.053Kerja Sama Nasional dan internasionalRp936.715.000
EBA.958.054Keikutsertaan dalam Forum Nasional dan InternasionalRp2.649.965.000
EBA.969Layanan Bantuan Hukum1LayananRp103.866.000
EBA.969.051Pemberian Advokasi dan Bantuan HukumRp56.456.000
EBA.969.052Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan Bantuan HukumRp47.410.000
6594.FABSistem Informasi Pemerintahan2Sistem InformasiRp90.076.000
6594.FAB.001Sistem Informasi Kerjasama2Sistem InformasiRp90.076.000
6594.FAB.001Pengembangan aplikasi kerjasamaRp90.076.000

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Eselon Il merupakan kesepakatan antara Eselon I dan Eselon II untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun, termasuk rincian alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, sekaligus sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun sebagai berikut:

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan InternasionalJumlah kerja sama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional13 MoU/PKS
2.Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimalPersentase terpenuhinya layanan hukum dan layanan bantuan hukum100%

Tabel 5 Sasaran Program Biro HHK

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama didukung oleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp 5.672.240.000. Berdasarkan kebijakan penyesuaian anggaran, terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 882.122.000.

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTahun 2024
TargetRealisasi
Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan InternasionalJumlah kerja sama di tingkat nasional dan internasional13 MoU17 MoU

Tabel 6 Capaian SK 1 Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional

Berdasarkan indikator sasaran strategis, terdapat 17 MoU yang dihasilkan serta terdapat 14 naskah kerja sama strategis ditindaklanjuti. Capaian tahun 2024 ini naik dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 12 naskah kerja sama karena Komnas HAM berinisiatif untuk mengimplementasikan substansi kerja sama dalam bentuk rencana kerja yang harus ditindaklanjuti oleh para mitra kerja.

Sebagai dukungan manajemen kelembagaan, parameter capaian pada 2024 berupa MoU yang pelaksanaanya terdapat di Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM. Bentuk kerja sama yang ditindaklanjuti menjadi indikator capaian SS5.

Klasifikasi kerja sama berdasarkan unit pengampu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan komitmen kerja sama terbagi atas dukungan fungsi, yakni:

Terdapat 10 pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:

1) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Bitung, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2024 di Kota Bitung;

2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan dan Universitas Nusa Cendana tentang Pemajuan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi;

3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan KAPAL PEREMPUAN tentang Pemajuan Hak Asasi Perempuan Pembela HAM;

4) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Muhammadiyah Kupang tentang Pemajuan HAM;

5) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan PP Muhammadiyah tentang Pemajuan HAM;

6) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan UNDIKNAS tentang Pemajuan Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;

7) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Surabaya tentang Pemajuan HAM Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;

8) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) tentang Pemajuan HAM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang Pemajuan HAM; dan

10)Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurani Perdamaian, dan Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Kerja Sama Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gambar 1 Penandatanganan MoU Komnas HAM-ELSAM, 21 Oktober 2024

Kerja sama lainnya terkait Pemajuan dan Penegakan HAM, antara lain:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi;

2) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Perkumpulan Masyarakat Teknologi dan Kemanusiaan Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Kerja sama yang disepakati mitra memiliki beberapa fokus lainnya, di antaranya:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan TNI tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Lingkungan TNI; dan

2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk Mendukung Pemajuan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM.

NDATANGANAN NOTA KESEPAHAM ANTARA KMNASHAM DAN TNI Jak r 2024

Gambar 2 Penandatanganan MoU Komnas HAM-TNI, 28 Oktober 2024

KLASTERMITRAKERIASAMA2024 • BRIN, TNI, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Pemkot Bitung K/L/D • UGM, Universitas Nusa Cendana, CSRC UIN Svarif Hidavatullah, Univ Siahiakirti, Ubaya, UNDIKNAS, UMY, UM Kupang, UII, Perguruan Universitas Sembilan November Kolaka Tinaai • PP Muhammadivah, WALHI, ELSAM, IAC, Datum, Samdhana Institut, IJMI, Nurani Perdamaian, KAPAL Perempuan CSO

Gambar 3 Klaster Kerja Sama 2024

A. Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Metode penentuan kerja sama strategis ini dipertahankan supaya luaran yang dihasilkan terlaksana dengan pertanggungjawaban penuh kepada Kesekjenan Komnas HAM.

Target dan realisasi MoU secara berturut-turut selama tiga tahun (2022-2024) selalu terpenuhi hingga 100%. Secara kuantitas terdapat tren kenaikan target dan realisasi sebagai berikut:

NoTahunIndikatorTargetJumlah Capaian MoUCapaian (%)
12022Jumlah kerja sama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional12 MoU17 MoU141%
2202312 MoU18 MoU150%
3202413 MoU17 MoU130%

Tabel 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kerjasama Strategis Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 - 2024

Update

Pada 2022 Komnas HAM menghasilkan 21 naskah kerja sama (17 Mou, 4 PKs)

Pada 2023 Komnas HAM menghasilkan 29 naskah kerja sama (18 MoU, 11 PKs)

Pada 2024 Komnas HAM menghasilkan 25 naskah kerja sama (17 MoU, 8 PKs)

Gambar 5 Perbandingan Output Naskah Kerja Sama 2022-2024

Untuk mereviu kinerja secara berkesinambungan dalam periode tiga tahun terakhir dipaparkan capaian 2022-2024 berikut ini:

Pada 2022, terdapat penandatanganan 17 naskah kerja sama payung dan 4 naskah kerja sama teknis dengan berbagai mitra strategis di level nasional dan internasional. Secara riil, terdapat 12 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti berupa Perjanjian Kerja Sama serta rencana kerja program dengan biro teknis pengampu.

Pada 2023, terdapat 18 naskah kerja sama payung dan 11 naskah kerja sama teknis dengan 12 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti.

Pada 2024, terdapat 17 naskah kerja sama payung dan 8 naskah kerja sama teknis dengan 14 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti.

Analisa Efisiensi

Komnas HAM berhasil melakukan efisiensi 3,7% untuk target "Meningkatnya kerja sama strategis yang ditindaklanjuti” sebesar 107% dari total pagu anggaran kerja sama 2024 sebesar Rp 3.398.76.2000 setelah dikurangi blokir perjalanan dinas Kementerian/Lembaga. Efisiensi tersebut tercapai berkat kegiatan-kegiatan pendukung yang menjadi kunci keberhasilan untuk efisiensi waktu, peningkatan koordinasi dan komunikasi serta akselerasi implementasi kerja sama dengan mitra, antara lain:

1) Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama oleh unit kerja pengampu Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memetakan kerja sama yang masih aktif serta tindak lanjutnya. Jika terdapat kerja sama yang belum ditindaklanjuti, maka unit kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan komitmen dengan mitra eksternal.

2) Menyusun rencana tindak lanjut kerja sama bersama unit kerja pengampu Komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama yang disepakati harus diwujudkan mulai dari penyusunan rencana tindak lanjut yang melibatkan langsung unit kerja pengampu.

B. Tindak Lanjut Kerja Sama

Penandatanganan naskah kerja sama memerlukan tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.

No.BidangBentuk Tindak Lanjut/Waktu
1Pemajuan HAMa) 29-31 Juli 2024 - Penyelenggaraan Festival HAM bersama Kantor Staf Presiden, INFID, dan Pemkot Bitung Tahun 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara;
b) 5 Maret 2024 – Komnas HAM Goes to Campus bertema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Universitas c) 3 Desember 2024 – Peluncuran Kajian & Diskusi Publik bertajuk "Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM bersama Komnas HAM dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP

d) 6 Juli 2024 - Orasi Ilmiah Ketua Komnas HAM tentang Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi sebagai Kontribusi Pendidikan Tinggi bagi Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Rapat Senat Terbuka Universitas Pendidikan Nasional, Bali;

e) 14 Oktober 2024 – Konsultasi Publik multipihak Naskah 02 Masyarakat Hukum dan Adat bersama akademi, di antaranya Universitas Surabaya;

f) 9-19 Oktober 2024 - Program design workshop bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran terkait isu Tindak Pidana

2 Penegakan HAMPerdagangan Orang (TPPO) dan mendiskusikan rencana kerja penyusunan peta jalan pencegahan dan penanganan TPPO;
g) 21 Oktober 2024 – Diskusi Publik Implementasi SNP Bisnis dan HAM: Efektivitas dan Relevansi dalam Mendorong Kepatuhan Korporasi terhadap Nilai-Nilai HAM bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
h) 4-10 Desember - Pelatihan bersama TNI dan Polri serta Nurani
L
h) 4-10 Desember - Pelatihan bersama TNI dan Polri serta Nurani Perdamaian, dan Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui studi bersama Kepolisian Filipina
Culture Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui studi bersama Kepolisian Filipina
2
a) Kuliah Umum HAM di UlI, Pembekalan kuliah lapangan
3Pemajuan & Penegakan HAMmahasiswa Universitas Islam Indonesia; b) Diskusi dan Pelatihan bertajuk “Stigma dan Diskriminasi serta Potensi Pelanggaran HAM pada Anak dan Remaja yang Hidup dengan HIV" c) Pelatihan humaniter bersama TNI

Keanggotaan di Organisasi Internasional

Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga masuk dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional.

Tabel 9 Keanggotaan Komnas HAM di Organisasi Internasional

No.Nama OrganisasiTingkat Kerja SamaImplementasi
1South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF)RegionalTechnical Working Group (TWG) & 21st Annual Conference Mou Statelessness in Sabah & Action Plan of Statelessness Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc. NNUAL ERENCE
2the Asia Pacific ForumRegionalChairperson of SEANF 2024-2025
2 (APF)the Asia Pacific Forum (APF)2024-2026The 29th Annual General Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions
Komnas HAM terpilih menjadi Deputy Chairperson of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2024-2026
Member of Drafting Committee for the
3The Global Alliance ofInternasionalOnline NHRI Induction Program, April - May 2024 Online Training Monitoring Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) Programme, 09 September to 11 October 2024
3The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)InternasionalOctober 2024 The GANHRI 2024 Annual Meeting
National Human Rights Institutions (GANHRI)HRINDOVESIA

Kendala

Meskipun secara kuantitatif capaian telah melebihi target, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan untuk pemenuhan kerja sama strategis yang ditindaklanjuti, antara lain:

1. Pedoman Kerja Sama yang baru masih belum disahkan yang berdampak SOP dapat disusun;

2. Pengurusan dasar hukum keanggotaan di organisasi internasional (APF- GANHRI) yang belum tuntas;

3. Memerlukan sistem pengingat (reminder system) pelaksanaan implementasi kerja sama strategis sebagai alat parameter review dan overview mitra kerja sama; dan

4. Jumlah staf yang belum berimbang dengan tugas dan beban kerja.

Berbagai kendala tadi diharapkan menjadi evaluasi dan dilakukan upaya perbaikan berikut ini:

1. Mendorong pengesahan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Kerja Sama dan melanjutkan pembahasan dengan Tim Kerja Hukum untuk penyusunan SOP Kerja Sama/Petunjuk Teknis Kerja Sama;

2. Meminta Kemenkumham/Kementerian pemrakarsa melakukan pertemuan interkem tentang keanggotaan APF-GANHRI

3. Melakukan pengembangan sistem dan penambahan fitur dalam aplikasi e- Kerjasama; dan

4. Mengajukan penambahan staf untuk Tim Kerja Kerja Sama.

Faktor Kegagalan

Beberapa mitra yang menginisiasi kerja sama belum mengajukan rencana tindak lanjut berupa Perjanjian Kerja Sama maupun rencana kerja. Hal ini menyebabkan dokumen kerja sama tidak bisa diimplementasikan ke dalam kerja kelembagaan Komnas HAM. Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) mitra yang belum melaksanakan tindak lanjut kerja sama, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Samdhana Institute, dan Universitas Sembilan November Kolaka (USN Kolaka).

Faktor kegagalan tindak lanjut kerja sama disebabkan beberapa hal: 1) biro pelaksana belum mempersiapkan rencana kegiatan implementatif bersama mitra kerja; dan 2) mitra kerja tidak melakukan komunikasi lebih lanjut tentang kegiatan yang sebelumnya disepakati dalam ruang lingkup kerja sama.

Faktor

Keberhasilan

Keberhasilan target capaian kinerja terlihat dari tren kenaikan jumlah kerja sama. Ketiadaan SOP kerja sama tidak mengurangi kinerja karena adanya dukungan Komisioner dan Pimpinan dalam menginisiasi kerja sama dengan mitra kerja. Metode inisiasi/pengajuan kerja sama dari dua biro teknis, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM dibatasi dengan persetujuan kolektif kolegial dalam Sidang Paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini untuk mengakselerasi kepentingan kelembagaan, metode pengajuan kerja sama beserta rencana kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksana program.

Program yang mendukung keberhasilan capaian hingga 17 naskah MoU pada 2024 karena peran Pimpinan dalam mendistribusikan tugas sebagai pengampu kerja sama serta komitmen melaksanakan 9 Isu Prioritas Lembaga ke dalam timtim bentukan Sidang Paripurna. Implementasi dari kerja sama strategis yang ditandatangani kemudian menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi.

Pemanfaatan Teknologi

Tim Kerja Kerja Sama mempunyai tugas dan fungsi fasilitasi dan koordinasi dengan biro maupun unit kerja lain di Komnas HAM RI perlu didukung digitalisasi penyiapan administrasi dan menangani ragam kerja sama dengan stakeholders internal serta eksternal. Untuk mewujudkan lingkup kerja sama berlandaskan prinsip good governance dan untuk memperkuat hubungan keterkaitan antar Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam peningkatan pelayanan publik melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi memerlukan aplikasi tracking kerja sama.

Aplikasi e-Kerjasama dirancang sebagai pangkalan data kerja sama. Hasilnya, penyajian daftar kerja sama, progress, dan implementasi kerja sama memerlukan pengembangan e-checking yang terintegrasi dalam sistem informasi terpusat. Hal ini agar membuat data kerja sama lebih mudah diakses, cepat, dan real time serta membantu dalam proses monitoring dan evaluasi.

Gambar 6 Tampilan tangkapan layar e- Kerjasama www.ekerjasama.komnasham.go.id

Aplikasi tersebut sangat penting untuk membuat pola alur pengurusan naskah kerja sama antara Komnas HAM RI dengan stakeholders yang sistematis melalui database terintegrasi. Metode kerja yang akan diwujudkan dalam fitur aplikasi e-Kerjasama dimulai dari penjajakan dan

perencanaan, analisa naskah kerja sama, penyusunan draf naskah kerja sama, finalisasi naskah kerja sama hingga penandatanganan serta pendokumentasian terselenggara secara profesional, transparan, dan terarsip dengan baik.

Pada 2024, aplikasi ini menjadi pangkalan data naskah kerja sama yang menyimpan 124 naskah MoU dan PKS dari periode 2016-2024. Saat ini proses unggah data masih dilakukan oleh Analis Kerja Sama. Mitra internal kedepannya dapat memproses kerja sama langsung via aplikasi, dimulai dari pengusulan mitra, pengajuan draf, reviu hingga finalisasi naskah kerja sama.

Sasaran Kegiatan 2: Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTahun 2024
TargetRealisasi
Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukumPersentase terpenuhinya layanan hukum dan100%100%
secara optimallayanan bantuan hukum

Tabel 10 Capaian SK 2 Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

Berdasarkan hal itu, Tim kerja hukum berperan strategis dalam a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (beleidsregels);c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum; d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

Untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024, selain itu penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Komisi Nasional Hak asasi Manusia, berdasarkan penllaian yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM telah disimpulkan hasil indeks Reformasi Hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024 adalah 98,52 dengan kategori AA (ISTIMEWA).

Penilaian tersebut didasarkan pada empat poin penilaian yang terdiri atas:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

2. Kompetensi perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas;

3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; dan

4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan

Gambar 7 Indeks Reformasi Hukum yang diperoleh Komnas HAM

Nomor : PPH-OT.03.03-116

11 November 2024

Sifat : Penting

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

di tempat

1. Rujukan

a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 2020-2024;

NoPenilaianNilai
1Nilai Awal92.60
2Nilai Apresiasi5.92
3Nilai Akhir98.52

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

a.n. Menteri Hukum Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

Tim Kerja Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Layanan Hukum dan Layanan Bantuan dengan rincian kegiatan :

1.Layanan Hukum

a. Penyusunan telaahan dan/atau harmonisasi produk hukum;

b. Koordinasi Hukum dengan Stakeholder;

c. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

d. Monitoring dan Evaluasi Layanan Hukum.

2. Layanan Bantuan Hukum

a. Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum;

b. Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan Bantuan Hukum

Dalam memberi pelayanannya, Biro yang membidangi hukum, pada Sekretariat Jenderal Komnas HAM bertanggung jawab merespons permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup Kelembagaan Komnas HAM maupun Badan Sekretariat Jenderal. Baik permasalahan hukum yang terkait produk hukum maupun kasus/perkara hukum merupakan tugas tim kerja Hukum. Tim Kerja Hukum selalu meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dan juga dalam penanganan perkara hukum pada tahun 2024. dalam melakukan tugas penyusunan peraturan baik Peraturan Komisi maupun Peraturan Setjen dengan rincian Peraturan Komisi sebanyak 4 (empat) dan Peraturan Setjen sebanyak 5 (lima) sebagai berikut :

Tabel 11 Matriks Peraturan Komisi

Daftar Matriks Peraturan Komisi
Tahun 2024
NNoNomor PeraturanTentangditetapkandiundangkanBNRIStatus
FIIIIIIIVyVI1
111Tahun 2024PelayananPengaduan5Januari202412 Januari202422VII Berlaku
22Tahun2024Pencegahandan PenangananKekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM11 Januari26 Januar 202459Berlaku
33Tahun2024Pencabutan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak AsasiManusiaNomor: 005iPERKOMNAS HAMMX/2014 tentangPenerapan Manajemen Risiko di Lingkungan KOMNAS HAM5 November 202426 November 2024885Berlaku
4Pencabutan Peraturan Ketua Komisi NasionalHak AsasiManusia Nomor: 4 Tahun 2019 etang 4Tahun2024 Pemberian Tunjungan KinerjaBagiPegawaid LingkunganKomisiNasionalHak AsasiManusia30 Desember 202431Desember 20241112Berlaku
11

Tabel 12 Matriks Peraturan Sekretaris Jenderal

Daftar Matriks Peraturan Sekretaris Jenderal
Tahun 20241
NoNomor PeraturanTentangditetapkan—
1IIIIIIIVy
111Tahun 2024Perubahan Atas Peraturan Sekretaris JenderalKomisiNasionalHak Asasi Manusia Nomor 1Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diLingkunganKomisiNasionalHakAsasiIV 18 Maret 2024Berlaku
22Tahun 2024Manusia Validata dan Produsen Data dLingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia18 Maret 2024Berlaku
33 Tahun 2023PenyelenggaraanKehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak AsasiManusia17 April 2024Berlaku
44 4 Tahun 2024Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal KomisiNasionalHak AsasiManusia12 Juli 2024Berlaku
55 5Tahun2024Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak AsasiManu ia04 November 2024Berlaku7
AsasiManu ia

Dalam melakukan penanganan perkara pada kegiatan pemberian Advokasi dan bantuan hukum dengan rincian penanganan perkara sebanyak 4 (empat) sebagai berikut :

MATRIKS KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM KOMNAS HAM TAHUN 2024

NONOMOR PERKARAKEDUDUKANSTATUS PERKARA DALAM PERSIDANGANLOCUS SIDANG
1.4/Pid.Pra/2024/PN.CmsTermohon IIITingkat PertamaPengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat
2.251/Pdt.G/2024/PN.BdgTurut Tergugat VIIITingkat PertamaPengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat
3.459/Pdt.G/2024/PN.JktTergugat IIITingkat PertamaPengadilan Negeri Jakarta Pusat
4.180/Pdt.G/2024/PN.SktTurut TergugatTingkat PertamaPengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah

Dalam perbandingan capaian kinerja Indikator Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum 3 (tiga) Tahun dari 2022-2024 sebagian berikut :

Tabel 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2022-2024

Tabcl:CanalanTabel : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022-2024
Biro Hukum, Hubungan Masyatakat dan Kerja Samaat dan Kerja Sama
UniUnit Hukum
一NOTAHUNINDIKATORTARGETCAPAIAN %
IIIIIIIVV
12022Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum100%100% 100%
122023100%100%
32024100%—1
132024100%

Analisis Kendala ;

1. Perubahan peraturan perundang-undangan membutuhkan penyesuaian kebijakan internal;

2. Sumber daya manusia kurangnya tenaga ahli hukum yang kompeten dalam bidang tertentu;

3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pegawai dalam memahami regulasi terbaru;

4. Proses birokrasi yang kompleks dalam penyelesaian perkara hukum;

5. Sistem digitalisasi yang belum optimal menyebabkan keterlambatan dalam akses informasi hukum;

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala di atas, antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan stakeholders terkait perancangan perundang-undangan agar dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan terbaru melalui program penyusunan peraturan;

2. Mengusulkan penambahan staf;

3. Pengembangan kapasitas dan kemampuan staf ditingkatkan melalui pelatihan tentang hukum;

4. Mengajukan penambahan anggaran agar tugas dan fungsi Tim Kerja Hukum dalam penyusunan peraturan dan penanganan perkara berjalan optimal.

Faktor Keberhasilan :

Tingkat koordinasi stakeholder dan penyelesaian dalam mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, kompetensi dan kualitas dalam perancangan peraturan berdasarkan reviu dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang sudah berlaku dan. Nilai indeks reformasi hukum yang istimewa.

Faktor Kegagalan

Waktu pengambilan keputusan menjadi terlambat karena memerlukan koordinasi internal maupun eksternal yang prosesnya cukup panjang. Hal ini mempengaruhi linimasa penyusunan Peraturan Komisi dan Peraturan Sekjen.

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Tim Kerja Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mengemban tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Dalam pelaksanaan tugas hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi melalui Tim Kerja Humas.

Berdasarkan hal itu, Tim Kerja Humas berperan strategis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat serta membangun citra positif lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

Tim Kerja Humas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Informasi Publik, 2) Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 630.751.000,-. Jumlah ini meningkat dibanding Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp 419.926.000,-.

ANGGARAN TIM KERJA HUMAS

TA. 2024

KODEKEGIATANANGGARAN
6594.EBA 958.051PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KEHUMASAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK454.446.000
6594.EBA. 958.052MONITORING DAN EVALUASI KEHUIMASAN176.305.000
TOTAL630.751.000

A. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik Tim Kerja Humas berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas baik dalam hal

layanan kehumasan maupun penyediaan Finalisasi Pedoman informasi publik Kehumasan dan Penyusunan 1 Pedoman Tata Kelola Media dengan uraian Sosial rincian kegiatan Peliputan dan yang dilaksanakan Pendokumentasian 2 Kegiatan Pimpinan dan Tahun pada Anggota Komnas HAM Anggaran 2024 PENINGKATAN KUALITAS sebagai berikut: LAYANAN Penyampaian Informasi KEHUMASAN DAN 3 Publik Media Gathering, Konferensi Pers, PENYAMPAIAN Tabel 15 Diagram Uraian Media Briefing, Keterangan Pers INFORMASI Rincian Kegiatan PUBLIK Peningkatan Kualitas PENGENALAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM Layanan Kehumasan dan "KOMNAS HAM GOES TO CAMPUS" Penyampaian Informasi Publik Tim Kerja Humas Tahun Anggaran 2024 5 LAYANAN PPID 1. Finalisasi Pedoman Kehumasan dan

Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi. Pada Tahun 2024, Tim Kerja Humas telah menyelesaikan rancangan peraturan penyelenggaraan kehumasan yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kemudian Tim Kerja Humas juga menyusun beberapa peraturan turunannya, yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 220 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Media Sosial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola media sosial serta mendukung terbentuknya citra positif lembaga.

Sementara itu, Tim Kerja Humas juga tengah menyusun beberapa aturan lain yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Dokumentasi dan SOP Pelaksanaan Konferensi Pers yang masih berproses.

Berbagai aturan ini diharapkan menjadi pedoman Tim Kerja Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan profesional.

PERATURAN DAN RANCANGAN SOP KEHUMASAN 2024

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Rancangan Keputusan Sekretaris Nasional Hak Asasi Jenderal Komisi Nasional Hak Manusia Nomor 3 Keputusan Sekretaris Asasi Manusia tentang Tahun 2024 tentang Jenderal Komisi Nasional Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Nomor (SOP) Peliputan dan Dokumentasi Kehumasan 220 Tahun 2024 tentang (masih dalam proses persetujuan) Sekretariat Jenderal Tata Kelola Media Sosial Komisi Nasional Hak Sekretariat Jenderal Komisi Asasi Manusia. Nasional Hak Asasi Manusia 3 1

Gambar 8 Peraturan dan Rancangan Standar Operasional Prosedur yang disusun Tim Kerja Humas Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Kelembagaan Komnas HAM

Tim Kerja Humas dalam pelayanan informasi dan kehumasan melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Tim Kerja Humas tercatat melakukan 112 kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan yang hasilnya dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi Komnas HAM.

3. Penyampaian Informasi Publik

Dalam melaksanakan urusan hubungan masyarakat, penyebarluasan data dan informasi serta publikasi, Tim Kerja Humas melakukan penyampaian informasi publik melalui:

1) Artikel Berita Website www.komnasham.go.id

Tim Kerja Humas melakukan produksi informasi hasil peliputan dan pendokumentasian melalui pemberitaan di kanal resmi kegiatan pimpinan dan lembaga www.komnasham.go.id. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas memproduksi 61 artikel website. Artikel ini diharapkan menjadi sumber informasi masyakarat terkait kerja-kerja Komnas HAM.

a ☆

komnasham.go.id/index.php/kabar-latuharhary/ KABAR LATUHARARY KATEGORI Kabar Latuherhary Pengkajian dan Penelitian Pendidkan dan Penyuluhan Pemantaan dan Penyelidica Peranganan Pelanggaran Berat HAM Jelang Hari HAM, Komnas HAM Luncurkan Kaji Pergawnan gahan dan Penanganan TPPO nKorftk 2024 ARSIP KABAR LATUHARHARY Arsip 2024 Arsip 2023 Komnas HAM Terima Kepemimpinan South East Arsip 2022 Pejabet Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kormnas HAM (SEANF) Arsip 2021 Arsip 2020

2) Keterangan Pers

Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas merilis sebanyak 83 keterangan pers yang mencakup pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM yang antara lain berisi tentang kerja-kerja Komnas HAM terkait 9 (sembilan) isu prioritas Komnas HAM, sikap mengenai peristiwa aktual, hasil penanganan kasus, kinerja kelembagaan dan lain-lain. Keterangan pers yang dirilis menjadi sumber informasi bagi media massa.

3) Video

Tim Kerja Humas pada 2024 melakukan inovasi dengan gencar memproduksi video yang memaparkan rangkuman kerja-kerja Komnas HAM dalam sepekan, yang disebut "Potret Komnas HAM dalam Sepekan". Video yang dihasilkan dari kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan ini kemudian dipublikasikan dalam media sosial Komnas HAM. Selain itu Tim Kerja Humas juga memproduksi video pernyataan Anggota Komnas HAM terkait topik tertentu dan video dokumentasi kelembagaan. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas memproduksi 52 video.

Briefing/Diskusi Publik

Tim Kerja Humas juga berkolaborasi dengan media massa dalam melakukan penyampaian informasi publik melalui konferensi pers, media briefing dan diskusi publik tematik. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan 11 konferensi pers, yang membahas perkembangan kenanganan kasus, peluncuran hasil kerja Komnas HAM, dan

4) Konferensi

Pers/Media

kegiatan kelembagaan seperti Festival HAM dan Penandatanganan Kerja Sama. Selain itu juga digelar 4 media briefing dan 4 diskusi publik tematik yang membahas tema spesifik.

5) Media Sosial Komnas HAM

Media Sosial KONTEN 2024 @KOMNAS.HAM 224 post @KOMNASHAM 92 post KOMNAS HAM 149 post @KOMNASHAM 28 post @HUMASKOMNASHAMRI 60 post

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan informasi, Tim Kerja Humas memanfaatkan media sosial dalam publikasi informasi. Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Komnas HAM, kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM serta memahami berbagai isu mengenai HAM. Selain itu, melalui media sosial, dapat terlihat beragam reaksi dan komentar yang berupa informasi, masukan dan kritik dari masyarakat.

Komnas HAM memanfaatkan 4 (empat) kanal media sosial yaitu Instagram, X, Facebook dan Youtube. Pengelolaan media sosial dilakukan secara mandiri oleh Tim Kerja Humas. Sementara, untuk substansi, Tim Kerja Humas bekerja bersama dengan unit kerja yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tim Media Sosial Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PERFORMA MEDIA SOSIAL KOMNAS HAM 2O24 X @KOMNAS.HAM @KOMNASHAM 49.564 engagement 592 engagement 310.680 reach 49.609 reach f @KOMNASHAM KOMNAS HAM 28 engagement 861 engagement 96.518 reach 734 reach

4. Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM "Komnas HAM Goes to Campus"

Komnas HAM terus berupaya menjangkau berbagai kalangan dalam menjalin komunikasi publik, salah satunya melalui pengenalan kelembagaan Komnsa HAM yang disebut "Komnas HAM Goes to Campus".

"Komnas HAM Goes to Campus" digelar Tim Kerja Humas untuk mendekatkan Komnas HAM dengan masyarakat sehingga membuka ruang interaksi yang baik untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman tentang Komnas HAM, tugas dan fungsi serta kinerjanya. Acara ini digelar dalam bentuk kunjungan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM ke perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia yang terbagi dari barat, tengah dan timur Indonesia untuk kemudian dilakukan diskusi tematik/seminar pengenalan kelembagaan dengan mengusung tema-tema hak asasi manusia yang dihadiri oleh akademisi, mahasiswa dan civitas akademika.

Gelaran Komnas HAM Goes to Campus ini terwujud melalui kolaborasi antara Tim Kerja Humas dengan Perguruan Tinggi. Pada 2024, Komnas HAM Goes to Campus diselenggarakan di 3 kota yaitu Bandar Lampung, Kupang dan Ternate yang mencakup 7 Perguruan Tinggi yaitu Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Universitas Khairun Ternate, dengan total jumlah partisipan yang hadir sebanyak 654 peserta. Tema yang didiseminasikan dalam Komnas HAM Goes to Campus 2024 adalah Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

KOMNAS HAM goes to CAMPUS! UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS KHAIRUN Ternate 29-30 Mei 2024 Bandar Lampung 27-28 Februari 2024 Kupang 5 - 6 Maret 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UNIVERSITAS LAMPUNG RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS NUSA UNIVERSITAS UNIVERSITAS KATOLIK CENDANA KUPANG MUHAMMADIYAH KUPANG WIDYA MANDIRA

5. Layanan PPID

Sampai dengan Desember 2024, PPID menerima 24 permintaan data dari masyarakat Pemohon informasi tersebut terdiri dari akademisi (12), Organisasi Masyarakat Sipil (5), Kementerian/Lembaga (5), perorangan (1) dan Organisasi Keagamaan (1).

Layanan PPID 2024

PPID Komnas HAM pada 2024 menerima 24 permohonan informasi, dengan rincian: Hukum, Humas dan Kerja Sama 4,2 % Pemajuan HAM 12.5% Penegakan HAM 83.3% Topik Permohonan Informasi

12 10 8 12 5 5 2 1 1 0 Akademisi Perorangan Organisasi Keagamaan Kementerian/Lembaga Organisasi Masyarakat Sipil Pemohon informasi

Gambar 9 Layanan PPID Komnas HAM

Untuk permintaan-permintaan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM akan direspon PPID dengan meneruskan datanya kepada biro-biro yang relevan di Komnas HAM melalui surat. Selanjutnya biro-biro yang relevan akan menyampaikan data tersebut kepada PPID. Terakhir, PPID akan menyampaikan data kepada si peminta data. Sementara itu, permintaan wawancara dengan Komnas HAM direspon dengan cara PPID melayangkan surat pemberitahuan permintaan wawancara kepada biro-biro yang relevan dengan topik. Selanjutnya biro tersebut akan memberikan waktu untuk wawancara dengan pemohon informasi.

Untuk Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) Komnas HAM juga meraih skor 47.7 atau “predikat kurang informatif”. Hal ini kemudian menjadi ruang perbaikan untuk layanan PPID Komnas HAM

KOMISINFORMASIPUSAT REPUBLIKINDONESIA 90.00 Informatif (90-100) 80.00 81.35 77.11 "Kondisi 70.00 Menuju Informatif (80-89,9) Penerapan 60.00 57.30 50.00 Keterbukaan Cukup Informatif (60-79,9) 47.7 40.00 Informasi Publik 30.00 berdasarkan Kurang Informatif (40-59,9) 20.00 Hasil Monitoring 10.00 dan Evaluasi Tidak Informatif (<39,9) 0.00 Komisi Informasi 2020 2020.5 2021 2021.5 2022 2022.5 2023 2023.5 2024 2024.5 2019.5 Pusat" #HakAndaUntukTahu Informasi Pusat Ri #BukalnformasiPublik

B. Monitoring dan Evaluasi Kehumasan

MEDIA MONITORING PEMBERITAAN MEDIA 1 MASSA DAN MEDIA SOSIAL KOMNAS HAM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI 2 KEHUMASAN

Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja Humas melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi dan kehumasan yang telah dilakukan Tim Kerja Hubungan Masyarakat sepanjang 2024 melalui penyebaran kuesioner yang telah diisi 104 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada 4-22 Desember 2024. Kuesioner mencakup tingkat kepuasan layanan kehumasan, kesesuaian prosedur, kemampuan dan keterampilan pegawai, waktu pelayanan, sikap pegawai, sarana dan prasarana, serta saran untuk meningkatkan layanan informasi dan kehumasan.

A. Tingkat Kepuasan Layanan Kehumasan

1. Peliputan dan Dokumentasi

Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Tim Kerja Humas melakukan 215 kegiatan peliputan dan dokumentasi. Dari hasil kuesioner yang telah diisi, sebanyak 52 pegawai menilai peliputan dan dokumentasi telah dilakukan secara baik, dan sisanya sangat baik.

Peliputan dan Dokumentasi Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 50% 50%

2. Penyusunan keterangan pers

Penyusunan Keterangan Pers 56 46 2 Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

Untuk penyusunan keterangan pers terdapat 2 orang yang menilai kurang baik. Sedangkan 56 orang menyatakan baik, dan 46 sangat baik. Pada 2024, Tim Kerja Humas telah menyusun dan mempublikasikan 83 keterangan pers.

3. Penyelengaraan Konferensi Pers

Layanan informasi dan kehumasan lainnya yang dilakukan Tim Kerja Humas ialah penyelenggaran konferensi pers. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan 11 konferensi pers. Berdasarkan hasil kuesioner, 1 orang pegawai menilai penyelenggaraan konferensi pers kurang baik, 55 orang menyatakan baik dan 48 lainnya menilai sangat baik.

Penyelenggaraan Konferensi Pers 55 48 Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

4. Media Gathering/Media Briefing

67 33 4 Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

Untuk penyelenggaraan media gathering/media briefing, sebanyak 4 orang menilai kurang baik, 67 menyatakan baik, dan 33 lainnya berpendapat sangat baik. Pada 2024, Tim Kerja Humas menyelenggarakan 4 media briefing. Sementara media gathering tidak dapat diselenggarakan dikarenakan agenda pimpinan yang padat.

5. Hubungan dengan Media

Dalam layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja juga melakukan hubungan dengan media. Berdasarkan hasil kuesioner, 52 pegawai menilai hubungan dengan media baik dan sisanya sangat baik.

Hubungan dengan Media Sangat Baik,50% Baik,50%

6. Publikasi melalui Website/Media Sosial

Publikasi melalui Website/Media Sosial Tidak Baik 38% Kurang Baik Baik 54% Sangat Baik

Dalam layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja Humas juga melakukan penulisan berupa artikel untuk website dan memproduksi konten media sosial. Berdasarkan hasil kuesioner terdapat 8 orang menilai publikasi yang dilakukan kurang baik, 56 baik dan 40 orang lainnya sangat baik. Pada tahun 2024. Tim Kerja Humas telah menulis 61 artikel website. Sedangkan untuk konten yang akan dipublikasi di media sosial, Tim Kerja Humas berkolaborasi dengan Tim Media Sosial dan unit kerja lainnya yang telah menghasilkan 224 konten Instagram, 103 konten X, 174 konten Facebook dan 33 konten Youtube.

7. Layanan Wawancara

Layanan Wawancara Baik Kurang Baik Sangat Baik 65 38 1

Untuk layanan wawancara, sebanyak 65 orang menyatakan baik, 38 orang menilai sangat baik dan 1 orang berpendapat kurang baik.

8. Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik Sangat Baik,50% Baik,50%

Dalam layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja Humas juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebanyak 52 orang menilai layanan informasi publik yang telah dilakukan Komnas HAM sangat baik dan sisanya baik. Namun, berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi, kndisi keterbukaan publik Komnas HAM sebesar 47.7 (kurang informatif).

B. Kesesuaian Prosedur

NoJumlah
1 (Tidak Setuju)2 (Kuran g Setuju)3 (Setuju)4 (Sangat Setuju)
1.Apakah prosedur permintaan layanan informasi dan kehumasan mudah dan sesuai dengan aturan?.26438
2.Apakan persyaratan administratif sudah sesuai untuk memenuhi layanannya?.26735
3.Apakah Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan pelayanan yang adil kepada semua pihak?25645

C. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai

1. Kompetensi: Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan dan Pengalaman

55 46 3 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

Dalam pertanyaan “Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat memiliki kompetensi yang baik dalam hal pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman?" sebanyak 46 orang menilai sangat setuju, 55 lainnya menyatakan setuju dan 3 orang kurang setuju.

2. Cekatan Dalam Memberikan Layanan Informasi dan Kehumasan

Kurang Setuju,3 Sangat setuju,46 Setuju,55

Berdasarkan hasil kuesioner, 55 orang menyatakan pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat cekatan dalam memberikan layanan informasi dan kehumasan. 46 orang lainnya menilai setuju dan 3 lainnya kurang setuju.

3. Dapat Diandalkan Dalam Memberikan Layanan Informasi dan Kehumasan

52 49 3 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

Sebanyak 52 pegawai sangat setuju bahwa pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat dapat diandalkan dalam memberikan layanan informasi dan kehumasan, 49 orang setuju dan 3 orang lainnya kurang setuju.

4. Memiliki Pemahaman yang baik Terhadap Substansi/Peraturan terkait Layanan Informasi dan Kehumasan

2% Tidak Setuju 40% Kurang Setuju Setuju 58% Sangat Setuju

Berdasarkan hasil kuesioner, 60 orang menyatakan setuju bahwa pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi/peraturan terkait layanan informasi dan kehumasan. Sedangkan 58 orang sangat setuju, dan 2 orang lainnya kurang setuju.

5. Perlu Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan dalam Layanan Informasi dan Kehumasan

1% Tidak Setuju 40% Kurang Setuju Setuju 59% Sangat Setuju

Untuk pertanyaan “Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam layanan informasi dan kehumasan? “ terdapat 1 orang kurang setuju. Sedangkan 61 orang sangat setuju dan 42 orang lainnya menyatakan setuju.

D. Waktu Pelayanan

D. Waktu PelayananJumlah
NoPertanyaan(Tidak2 (Kuran g3 (Setuju)(Sangat
Setuju)g Setuju)(Setuju)Setuju)
1.Masyarakat memberikan layanan yang cepat? Apakah Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan layanan5746
2.secara tepat waktu sesuai waktu yang ditetapkan? Apakah waktu layanan Tim Kerja Hubungan Masyarakat16241
3.Apakah waktu layanan Tim Kerja Hubungan Masyarakat memudahkan untuk mendapatkan layanan informasi dan kehumasan yang dibutuhkan?16241

E. Sikap Pegawai

E. Sikap PegawaiJumlah
NoPertanyaan1 (Tidak Setuju)2 (Kuran g Setuju)3 (Setuju)4 (Sangat Setuju)
1.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan layanan dengan sopan, ramah dan responsif?.4163
2.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat cepat tanggap dalam memberikan layanan?14954
3.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat selalu disiplin dalam melaksanakan tugas- tugas?15449
4.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat melayani5747
pada waktu dan tempat yang sesuai dengan ketentuan?
5.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersikap sopan kepada pengguna layanan?.4757
6.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersedia mendengarkan dengan baik informasi dari pengguna layanan?.15152
7.Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersedia membantu pengguna layanan sesuai tugas yang diatur dalam ketentuan?5153

F. Sarana dan Prasarana

F. Sarana dan Prasarana
NoPertanyaanJumlah 2 1 (Kuran 3
(Tidak Setuju)(Kuran g Setuju)3 (Setuju)(Sangat Setuju)
1.Apakah kualitas kamera yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai? Apakah kualitas lensa kamera2136029
2.yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai? Apakah kualitas camcorder2155928
3.(camera untuk merekam) yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai? Apakah kualitas tripod (penyangga3146324
4.Apakah kualitas tripod (penyangga kamera/camcorder) yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai?2155928

G. Usaha Perbaikan untuk Meningkatkan Layanan Informasi dan Kehumasan 1. Penyampaian Informasi ke Publik

Dilihat dari respon masyarakat terkait Komnas HAM nampaknya citra Komnas HAM sangat perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat pada media sosial Komnas HAM dan Setiap Kebijakan atau statement Komnas HAM yang tampaknya tidak ditanggapi dengan positif oleh masyarakat. Oleh karena itu kiranya dapat ditingkatkan terkait kegiatan kehumasan yang berkaitan untuk meningkatkan citra organisasi.

Humas itu bukan sekedar "influencer" buat komisioner, tapi lebih ke penerusan informasi lembaga ke publik sehingga bisa dikurangi konten-konten komisioner ngapain aja dan dimana karena its not that important. What important adalah publik diberi tahu stance komnas ham dalam isu-isu hak asasi aktual. we need to touch the grass, semangati teman-teman yang berjuang demi hak asasi bahwa Komnas HAM ya ga berdiri bareng oligarki.

2. Pengelolaan Media Sosial

Agar sosial media Komnas HAM, minimal Instagram dapat dioptimalkan, tidak saja update di grup internal Komnas HAM. Agar setiap agenda dan pekerjaan Tim Komnas HAM di seluruh fungsi dan Kesetjenan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, agar admin Instagram jg dapat aktif merespon masyarakat, minimal untuk hal-hal informatif yang berkaitan dgn fungsi kelembagaan. Perlu melihat kerja admin Gerindra (Mindra) yang dalam waktu terakhir sangat responsif terhadap informasi dan keluhan dari masyarakat pengguna sosial media.

Untuk publikasi di media sosial dibuat semenarik mungkin tidak terpaku hanya pemuatan foto saja tapi bagaimana dapat menampilkan konten video reels yang saat ini banyak mengundang antusias masyarakat di media sosial.

3. Penguatan Koordinasi Internal

Perlu ada publikasi informasi bulanan untuk internal lintas unit terkait data rekapan rangkaian kegiatan Anggota Komnas HAM yang menyasar Sasaran Strategis Komnas HAM, agar kinerja unit kerja pengampu Sasaran Strategis dapat terukur dan diketahui oleh Anggota Komnas HAM dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja antar Anggota Komnas HAM di setiap bulannya.

Masing masing unit ada LO yang dapat mengkomunikasikan materi yang akan dipublikasikan termasuk transfer pengetahuan kepada teman-teman LO di setiap unit agar memudahkan dan mengoptimalkan publikasi lembaga.

Perlu untuk selalu berkoordinasi dengan 6 sekretariat di daerah.

Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknik kepada teman-teman di perwakilan dalam penyusunan keterangan pers dan dokumentasi kegiatan yang baik.

4. Sarana dan Prasarana

Perlu didukung sarana dan prasarana kerja bagi Tim Humas.

Agar layanan informasi dan kehumasan bisa mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baru dan update guna mendukung terciptanya layanan informasi dan kehumasan yang lebih baik lagi.

5. Pengembangan Kapasitas Pegawai

Pelatihan dan Pengembangan (pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, media, dan manajemen krisis).

Untuk meningkatkan kompetensi di bidang layanan informasi dan kehumasan sebaiknya diadakan Pelatihan khusus.

C. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama mengelola anggaran sebesar Rp 4.527.491.000. Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama memastikan setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang mencakup analisis kebutuhan yang mendalam, perencanaan yang matang, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama berupaya untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan sebaik-baiknya demi mendukung tujuan organisasi.

Tabel::
Sasaran kegiatan, Target dan Alokasi Biaya Biro Hukum, Humas dan Kerja Samaa Biro HoSiro Hukan
Tahun 202424
TIM KERJA HUKUM
TAHUN 2024 ALOKASI
KODE1
6594.EBA.9OUTPUTIKOMPONENRGETSATUAN (Rp RIBU)BIAYA
57 6594.EBA.91Layanan337.286.000
Layanan Bantuan Hukum 69dukumT104104.776.000
11
Hubungan Masyarakat
—TAHUN 2024_
KODESASARAN KEGIATANIKLASIFIKASI RINCIAN OUTPUTIRINCIANVOLUMEITA SATUANALOKASI
6594.EBA.9OUTPUTIKOMPONENRGET(Rp RIBU)
6594.EBA.9 58Layanan Hubungan Masyarakat dan InformasiyaraTT1TLayananan37171.30671.300.00020.0
Sm1
Kerja Sama
SASAR_TAHUN 2024_
KODE RINCIAN OUTPUTIRINCIAN OUTPUTIKOMPONENSASARAN KEGIATANIKLASIFIKASIVOLUMEITA SATUANALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
6594.EBA.9 58Kerja Sama antar Lembaga_RGET3.641.130.000
6594.FAB.0 Sistem Informasi Kerja Sama Antar 01rja Sama Ant1Layanan90.076.000000
FLembaga_1
ken he
1
TAHUN 20242024ALOKASI
OUTPUTIKOMPONENRGETSATUANBIAYA (Rp RIBU)
6594.EBA.9 57 6594.EBA.9Layanan Hukum1Layanan337.286.000
69Layanan Bantuan Hukum1Layanan104.776.000
KODESASARAN KEGIATANIKLASIFIKASITAHUN 2024
VOLUMEITA RGETSATUANALOKASI BIAYA
6594.EBA.9OUTPUTIKOMPONEN Layanan Hubungan Masyarakat1(Rp RIBU)
58dan Informasi1Layanan671.300.000
1KODESASARAN KEGIATANIKLASIFIKASITAHUN 2024
VOLUMEITA RGETSATUANALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
OUTPUTIKOMPONEN RGET 1SATUAN LayananBIAYA (Rp RIBU) 3.641.130.000
6596594.EBA.9 58 6594.FAB.0Kerja Sama antar Lembaga Sistem Informasi Kerja Sama Antar1 1Layanan3.641.130.000
Lº36594.FAB.0 01Sistem Informasi Kerja Sama Antar Lembaga1Layanan90.076.000

Dalam periode 2024, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.441.399.713,- atau sebesar 98,10%.

ANGGARAN

PENYERAPAN BIRO

PAGU Rp. 4.527.491.000,-

PENYERAPAN Rp. 4.441.399.713,- (98,10%)

PENYERAPAN KELOMPOK KERJA

SISA Rp. 86.091.185,- (1,90%)

HUKUM Rp. 378.831.281,- (92,87%)

PAGU Rp. 407.902.000,-

HUBUNGAN MASYARAKAT Rp. 610.407.556,- (96,82%)

PAGU Rp. 630.751.000,-

KERJA SAMA Rp. 3.452.197.978,- (98,20%)

PAGU Rp. 3.515.143.000,-

BAB IV PENUTUP

Untuk meningkatkan efektivitas kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama memerlukan strategi perbaikan seperti peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem administrasi digital, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi internal/eksternal. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung kepastian hukum di lingkungan kerja.

Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama telah menyelesaikan program kerja di dukungan manajemen dengan hasil yang telah mencapai target. Capaian tersebut diraih setelah melalui tantangan serta kendala karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan perubahan-perubahan dari internal serta eksternal lembaga. Berbagai upaya perbaikan dan adaptasi dilakukan, antara lain: 1) mendorong pengesahan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Kerja Sama dan melanjutkan pembahasan dengan Tim Kerja Hukum untuk penyusunan SOP Kerja Sama/Petunjuk Teknis Kerja Sama; 2) memintaKemenkumham/Kementerianpemrakarsamelakukanpertemuan interkementerian tentang keanggotaan APF-GANHRI; 3) melakukan pengembangan sistem dan penambahan fitur dalam aplikasi e-Kerjasama; dan 4) mengajukan penambahan staf untuk Tim Kerja Kerja Sama.

Adaptasi lain yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal dengan 6 Sekretariat Perwakilan di daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknik kepada teman-teman di perwakilan dalam penyusunan keterangan pers dan dokumentasi kegiatan kelembagaan yang baik.

Medio tahun 2024, seluruh kegiatan pendukung manajemen di bidang penegakan dan pemajuan HAM diselenggarakan secara partisipatif oleh unit kerja pelaksana. Seluruh hasil dan kegiatan yang dilakukan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama pada 2024 diharapkan menjadi bahan evaluasi serta praktik baik bagi lembaga pada tahuntahun mendatang. Praktik-praktik manajemen good governance tercipta di Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melalui perencanaan kerja yang baik serta pelaksanaan yang efektif dan efisien serta berdampak positif bagi nama baik dan citra Komnas HAM di hadapan para mitra kerja strategis.

LAMPIRANI PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ristanto

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Desember 2023 Pihak Pertama,

Gatot Ristanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional(3) Jumlah Kerjasama Komnas 1. HAM di Tingkat Nasional dan Internasional(4) 13 MoU/PKS
2.Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum100 persen
KegiatanAnggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaRp 5.672.240.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta,Desember 2023 Pimpinan Unit Kerja,

Gatot Ristanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ristanto

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak/Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, 27 Desember 2024 Pihak Pertama,

Gatot Ristanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA (PERUBAHAN)

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1.Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional13 MoU/PKS
2.Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum100 persen
KegiatanAnggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaRp 4.790.118.000 *Blokir Perjadin Rp 262.627.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Jakarta, 23 Desember 2024 Pimpinan Unit Kerja,

Gatot Ristanto