Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2024

40 halaman · 40 halaman diproses dengan OCR · 22.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMNAS HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM
  2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM 2024
  3. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2024
  4. KATA PENGANTAR
  5. DAFTAR ISI
  6. DAFTAR TABEL
  7. DAFTAR GAMBAR
  8. BAB I PENDAHULUAN
  9. 1.1 Latar Belakang
  10. 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  11. 1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia
  12. 1.4 Peran Strategis
  13. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  14. 2.1 Rencana Strategis
  15. 1. mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara
  16. 2. membangun keadaban HAM masyarakat
  17. 3. memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional
  18. 4. mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam
  19. 2.2 Rencana Kerja
  20. 2.3 Perjanjian Kinerja
  21. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  22. 3.1 Meningkatnya K/L/D/S yang mengetahui SNP
  23. 3.2 Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan Perundangundangan
  24. 3.2.3 Laporan Hasil Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996
  25. 3.2.4 Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024
  26. 3.2.5 Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan ESG Berbasis HAM di Indonesia
  27. 3.2.6 Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM
  28. 3.3 Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat
  29. 3.3.1 Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI)
  30. Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM)
  31. Pelatihan HAM bagi Personel TNI/Polri
  32. Kemah Generasi
  33. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
  34. Pelatihan Bisnis dan HAM
  35. Pelatihan HAM dan HIV
  36. Monitoring Alumni Pelatihan HAM
  37. 3.3.2 Penyebarluasan Wawasan HAM (Pesan HAM)
  38. Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas)
  39. Publikasi
  40. Kampanye HAM Tanggap Rasa
  41. Festival HAM
  42. Peringatan Hari HAM
  43. Diseminasi Kunjungan
  44. Pengelolaan Perpustakaan
  45. 3.4 Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas/Data HAM)
  46. 3.5 Sertifikasi Komnas HAM atas Pelaksanaan Audit HAM (Penilaian HAM)
  47. 3.6 Tantangan dan Solusi
  48. BAB IV PENUTUP
  49. LAMPIRAN
  50. 2. Rincian K/L/D/S yang Menerima SNP pada Tahun 2024
  51. KOMNAS HAM Jalan Latuharhari No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMNAS HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM 2024

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2024

Penanggung Jawab Endang Sri Melani (Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM)

Pengarah

Endang Sri Melani

Delsy Nike

Hari Reswanto

Penyunting

Ronny Josua Limbong

Lanang Ajie Fardhani

Wahyu Eko Putra

Penata Letak

Lanang Ajie Fardhani

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Jenderal Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2024. Dalam menjalankan perannya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai peran dalam tujuan penguatan norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan peningkatan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat. Selain itu, Biro Dukungan Pemajuan HAM juga memiliki peran dalam mencapai sasaranstrategislembaga,yakni meningkatnyakebijakanK/L/D/S yang mengimplementasikan Standar Norma HAM, meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM, dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat. Sebagai bagian yang tidak terpisah dari komitmen lembaga terhadap upaya pemajuan HAM di seluruh lapisan masyarakat, laporan ini mencerminkan perjalanan, pencapaian, serta tantangan yang telah dihadapi sepanjang tahun berjalan.

Pada tahun 2024, Biro Dukungan Pemajuan HAM terus berupaya memberikan dukungan optimal dalam mendorong pemajuan HAM di Indonesia. Berbagai program dan inisiatif telah diterapkan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang adil, berkeadilan, serta menghormati hak fundamental setiap individu. Laporan ini tidak hanya mencerminkan capaian kinerja, tetapi juga menjadi sarana untuk evaluasi. Upaya perbaikan yang berkelanjutan, serta masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas serta dampak positif yang dihasilkan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Laporan ini diharapkan dapat menunjukkan kerja-kerja pemajuan HAM yang telah dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM. Selain itu, laporan ini menjadi bahan bagi pembaga untuk dapat memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kegiatan, kinerja, dan hasil yang telah dicapai oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro Dukungan Pemajuan HAM menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga mitra dan masyarakat atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan. Semoga laporan ini dapat berkontribusi bagi langkahlangkah pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Jakarta,Februari 2025 Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Endang Sri Melani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI. DAFTAR TABEL .iii DAFTAR GAMBAR .iv 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia 2 1.4 Peran Strategis. 2 BAB II PERENCANAAN KINERJA 4 2.1 Rencana Strategis. 4 2.2 Rencana Kerja... .6 2.3 Perjanjian Kinerja 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .8 3.1 Meningkatnya K/L/D/S yang mengetahui SNP .8 3.2 Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan Perundangundangan 10 3.2.1 Kajian Komnas HAM terhadap Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ……11 3.2.2 Laporan Situasi Tentang Implementasi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada United Nations. .12 3.2.3 Laporan Hasil Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996 ..12 3.2.4 Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024. .12 3.2.5 Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan ESG Berbasis HAM di Indonesia....... 13 3.2.6 Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM ..13 3.3 Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat ..13 3.3.1 Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI) ..16 3.3.2 Penyebarluasan Wawasan HAM (Pesan HAM). ..18 3.4 Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas/Data HAM) ..24 3.5 Sertifikasi Komnas HAM atas Pelaksanaan Audit HAM (Penilaian HAM) ..26 3.6 Tantangan dan Solusi. .…27 BAB IV PENUTUP ...29 LAMPIRAN 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Sumber Daya Manusia Aktif di Biro Dukungan Pemajuan HAM 2024....... 2 Tabel 2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis... ……5 Tabel 3 Tujuan Strategis & Sasaran Strategis Target Biro Dukungan Pemajuan 6 Tabel 4 Rencana Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM T.A. 2024 …6 7 Tabel 5 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2024 Tabel 6 Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2024 .8 Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023-2024 10 Tabel 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja terkait Pengkajian dan Penelitian Tahun 2023 & 2024.. .11 Tabel 9 Target dan Realisasi Populasi Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 s.d. 2024 …14 Tabel 10 Capaian Kinerja Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2024 …14 Tabel 11 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM .14 Tabel 12 Kunjungan Perguruan Tinggi/Lembaga Eksternal ke Kantor Komnas HAM.. ……24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sebaran SNP yang Didiseminasikan Tahun 2024 …9 Gambar 2 Dokumentasi Tanggap Rasa Tahun 2024 .……20 Gambar 3 Sebaran Output Tanggap Rasa Tahun 2024. …21 Gambar 4 Dokumentasi Festival HAM 2024 .……22 Gambar 5 Dokumentasi Hari HAM 2024 ……23 Gambar 6 Kunjungan Salah Satu Universitas ke Kantor Komnas HAM. ……23 Gambar 7 Tampilan Struktur Data Sistem Informasi Data HAM ..25 Gambar 8 Kegiatan Penilaian HAM Kementerian Kominfo, Polri, Kemnaker, dan Kemenkes Tahun 2024. ...26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1993, kiprah Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan HAM di Indonesia telah memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara. Melalui wewenang dan fungsi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Komnas HAM menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penelitian serta penyuluhan. Hal ini guna mendukung tujuan Komnas HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM memegang peran utama dalam memberikan dukungan administratif dan melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM.

Dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM, fungsi pemajuan HAM yang dimiliki Komnas HAM terbagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama adalah fungsi pengkajian dan penelitian. Dalam fungsi ini, kegiatan pengkajian dan penelitian meliputi: pengkajian/penelitian berbagai instrumen HAM internasional; pengkajian/penelitian berbagai peraturan perundangundangan; penerbitan hasil pengkajian/penelitian; studi kepustakaan/lapangan/banding di negara lain; pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; serta kerja sama pengkajian/penelitian. Bagian kedua adalah penyuluhan yang meliputi kegiatan: penyebarluasan wawasan mengenai HAM; upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM; serta kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya dalam bidang HAM.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM perlu untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam mengukur efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan publik, mengawasi penggunaan sumber daya publik, dan memberikan dasar bagi perbaikan serta perubahan kebijakan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, penyusunan laporan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis. Laporan ini memuat capaian atau realisasi atas target-target kinerja yang ditetapkan di Biro Dukungan Pemajuan HAM. Selain itu, laporan ini juga menyampaikan tantangan, kendala, dan solusi yang ditemui oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya selama tahun 2024.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Biro Dukungan Pemajuan HAM memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang HAM. Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang Anggota Komnas HAM pada Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan HAM. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Sekjen Komnas HAM Nomor 19/2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan di bidang pemajuan HAM;

b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan HAM;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan HAM;

d. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

e. pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan di bidang pemajuan HAM;

f. pengelolaan perpustakaan; dan

g. pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Sekjen Komnas HAM 19/2020, susunan organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan nonfungsional (pelaksana). Hingga tahun 2024, dukungan sumber daya manusia di Biro Dukungan Pemajuan HAM adalah sejumlah 42 orang, dengan komposisi pegawai 14 orang di bidang pengkajian dan penelitian, 24 orang di bidang penyuluhan, dan 4 orang sedang melaksanakan tugas belajar. Berikut komposisi sumber daya manusia di Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Tabel 1 Rincian Sumber Daya Manusia Aktif di Biro Dukungan Pemajuan HAM 2024

No.Klasifikasi JabatanJenis JabatanJumlah (orang)
1.Analis KebijakanFungsional
2.Penyuluh SosialFungsional13
3.PustakawanFungsional
4.ArsiparisFungsional
4.Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAMPelaksana6
5.Analis Penyusun KebijakanPelaksana
6.Penyusun Bahan Informasi dan PublikasiPelaksanaL
8.Analis Penyuluhan dan Layanan InformasiPelaksana2

Dengan komposisi nomenklatur jabatan yang tersedia, seluruh program kerja di Biro Dukungan Pemajuan HAM diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Pada tahun 2024, terdapat dinamika yang terjadi di aspek sumber daya manusia seperti beberapa pegawai sedang melaksanakan tugas belajar, adanya pegawai yang meninggal dunia, pegawai yang mengalami sakit hingga mengajukan cuti sakit, dan pegawai yang mengalami mutasi/pindah jabatan/unit kerja. Dengan susunan dan komposisi pegawai yang ada, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah melaksanakan dua pelayanan publik yaitu perpustakaan dan Data HAM. Selain itu, Biro Dukungan Pemajuan HAM juga telah memulai program prioritas nasional yaitu Penilaian HAM kepada beberapa kementerian/lembaga.

1.4 Peran Strategis

Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai peran dalam tujuan strategis, yaitu memperkuat norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara dan meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat. Melalui fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan, Biro Dukungan Pemajuan HAM berperan untuk mendukung kerja dan kegiatan Anggota Komnas HAM untuk menyusun kajian berkaitan dengan pelaksanaan HAM, menyusun standar norma HAM, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta aparat negara. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, beberapa sasaran program yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya kementerian/lembaga yang mengetahui Standar Norma HAM, meningkatnya hasil pengkajian/penelitian mengenai peraturan perundang-undangan, dan meningkatnya pemahaman HAM masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut visi lembaga yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab." Melalui visi tersebut, diharapkan lembaga Komnas HAM yang terpercaya akan menjadi acuan bagi pemenuhan HAM.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia sebagaimana terlihat dalam berbagai pasal di Konstitusi. Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata Kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. membangun keadaban HAM masyarakat

Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negara, tetapi juga berpotensi dilakukan oleh aktor non-negara. Oleh karena itu, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (nonstate actor). Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan nonstruktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 7 Tahun 2012, dan UU No. 12 Tahun 2022. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggaraan negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI, menjadi kepemimpinan dalam SEANF pada tahun 2024, dan Wakil Ketua APF periode 2024-2026.

4. mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam

memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM

Watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik. Profesionalitas dipastikan sebagai manifestasi tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip HAM. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAMPersentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi ManusiaPersentase perundang- undangan yang berkesesuaian dengan HAM
Meningkatnya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiMeningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjutiPersentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, dan penegakan perlindungan HAMMeningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAMIndeksReformasi Birokrasi Komnas HAM Nilai Akuntabilitas
Nilai Akuntabilitas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang harus dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Biro Dukungan Pemajuan HAM diharapkan untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada keluaran (output), namun juga lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga, mitra, dan masyarakat luas.

Hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai “feedback” agar Komnas HAM mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga. Perumusan Sasaran Strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki peran penting dalam Renstra. Visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis di dalam Renstra berada pada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level eselon 2 (Biro), impact ini diraih melalui adanya outcome. Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:

Tabel 3 Tujuan Strategis & Sasaran Strategis Target Biro Dukungan Pemajuan

No.Tujuan StrategisSasaran Strategis
1.Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan NegaraMeningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
Meningkatnya peraturan perundang- undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
2.Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakatMendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan lembaga Komnas HAM untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja tersebut paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya. Tabel 4 menunjukkan rencana kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM pada awal tahun 2024 yang mana pada pertengahan tahun 2024 terjadi pengurangan (blokir) anggaran yang tidak kembali dibuka sehingga berakibat pada pengurangan output pada beberapa sasaran kegiatan.

Tabel 4 Rencana Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM T.A. 2024

KodeSasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ KomponenVolume/ TargetSatuan
AFANorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria2NSPK
ABDKebijakan Bidang Hukum dan HAM6Rekomendasi Kebijakan
UABSistem Informasi Pemerintahan1Sistem Informasi/Modul
AEFSosialisasi dan Diseminasi6000Orang
PDFSertifikasi Lembaga7Lembaga

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada di bawahnya langsung dan juga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Dalam Renstra 2020-2024, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yang dihasilkan akan menunjukkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis.

Tabel 5 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2024

No.Sasaran KegiatanIndikator KinerjaTarget
1.Meningkatnya KLD yang mengetahui SNPJumlah K/L/D yang menerima SNP100 KLD100 KLD
2.Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai perundang-undanganPersentase peraturan kajian/penelitian disampaikan penyelenggara negarahasil yang kepada100 persen
3.MasyarakatMeningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 persen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk meningkatkan pemahaman HAM di masyarakat, berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024, Biro Dukungan Pemajuan HAM menjalankan tugas dengan sasaran program kegiatan yaitu: 1. meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP; 2. meningkatnya hasil pengkajian/penelitian mengenai peraturan perundang-undangan; dan 3. meningkatnya pemahaman HAM masyarakat. Pada pelaksanaannya, sasaran program/kegiatan "Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dan meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan" dilaksanakan oleh Tim Kerja Pengkajian dan Penelitian, sedangkan Tim Kerja Penyuluhan melaksanakan kegiatan pada sasaran program/kegiatan "Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat".

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2024 dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2024

NoSasaran KegiatanIndikator KinerjaTargetCapaian
1.Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNPJumlah KLD yang menerima SNP100 K/L/D102 K/L/D
2.Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang- undanganPersentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara100 Persen100 Persen
3.Meningkatnya Pemahaman HAM MasyarakatPersentase tingkat pemahaman HAM masyarakat60 Persen60 Persen

3.1 Meningkatnya K/L/D/S yang mengetahui SNP

Melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komnas HAM, definisi yang digunakan untuk pengukuran Sasaran Strategis 1 adalah implementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Lembaga Stakeholder lainnya (K/L/D/S). Sepanjang tahun 2024, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada 102 K/L/D/S melalui berbagai metode di antaranya melalui diskusi publik, talkshow, dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis, dan videografis. Capaian ini melebihi target yang dimiliki Biro Dukungan Pemajuan HAM yakni sebanyak 100 K/L/D/S. Tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D/S agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan intermal & eksternal mereka. Rincian K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP dapat dilihat pada Lampiran.

SNP tentang Bisnis dan HAM SNP Tempat Tinggal Yang Layak SNP Anti Penyiksaan SNP Keadilan SNP Tanah dan SDA SNP Pembela HAM SNP Berekspresi SNP Kesehatan SNP KBB SNP PDRE 0 5 10 15 20

Gambar 1 Sebaran SNP yang Didiseminasikan Tahun 2024

Selama tahun 2024, SNP yang paling banyak didiseminasikan dan diterapkan oleh K/L/D/S di Indonesia adalah SNP tentang Pembela HAM. Hal ini berkaitan erat dengan masih rendahnya pelindungan hak Pembela HAM di Indonesia dari sisi regulasi, kebijakan, dan tindakan aparat negara. Masih tingginya kasus intimidasi dan kekerasan yang dialami Pembela HAM serta masih rendahnya pemahaman tentang definisi serta pentingnya keberadaan Pembela HAM membuat banyak pihak yang tertarik untuk mengetahui serta menerapkan SNP Pembela HAM.

Komnas HAM berupaya untuk mengenalkan, menyebarluaskan informasi, dan meningkatkan pemahaman SNP HAM agar dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan. Oleh karena itu, Komnas HAM memanfaatkan media sosial untuk mendiseminasikan SNP HAM, salah satunya melalui pembuatan videografis. Pada tahun 2024, videografis yang telah disusun Biro Dukungan Pemajuan HAM adalah videografis SNP HAM tentang Kelompok Rentan dan Pemilihan Umum dan SNP tentang Bisnis dan HAM yang dapat diakses melalui kanal Youtube dan Instagram Komnas HAM. Selama tahun 2024, Komnas HAM telah melakukan upaya mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui diseminasi SNP HAM. Hal ini tidak terlepas dari upaya kolaborasi dari berbagai unit kerja di internal Komnas HAM serta dukungan Anggota Komnas HAM. Berbagai kegiatan diseminasi dilaksanakan melalui bentuk Focus Group Discussion (FGD) mengundang para ahli, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pelaksanaan konsultasi publik hingga audiensi di berbagai kota dan wilayah juga termasuk dalam upaya mendorong pengarusutamaan norma-norma HAM. Pelaksanaan ini juga disebarluaskan melalui media sosial, berita online, serta upaya kerja sama dengan berbagai pihak.

Penyebarluasan wawasan HAM melalui diseminasi SNP HAM telah menunjukkan adanya pemanfaatan atau penggunaan SNP HAM sebagai bahan rujukan tulisan, bahan informasi bagi layanan publik, serta penggunaan dalam bahan ajar maupun bahan sosialisasi bagi para akademisi & organisasi masyarakat sipil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemanfaatan SNP HAM oleh berbagai pihak. Namun, tantangan yang dihadapi adalah adanya kendala monitoring atau pengawasan dari pemanfaatan SNP HAM. Kurangnya SDM yang fokus untuk mendokumentasikan pemanfaatan SNP HAM adalah salah satu kendala yang dihadapi saat ini, sehingga upaya pengimplementasian SNP HAM dalam kebijakan dari K/L/D masih rendah.

Pada tahun 2024, Komnas HAM telah menyusun 2 (dua) SNP yaitu SNP tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak dan SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

SNP masih menjadi program Prioritas Lembaga Tahun 2022-2024 setelah sebelumnya menjadi Prioritas Nasional pada tahun 2019-2021. SNP ditujukan untuk menjadi panduan atau standar acuan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan agar sesuai dengan norma dan prinsip HAM. Salah satu bagian dalam proses penyusunan SNP adalah konsultasi publik yang bertujuan untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP. Proses konsultasi publik diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi dari sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini untuk memenuhi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas hingga dokumen SNP HAM disahkan pada Sidang Paripurna. Hingga tahun 2024, Komnas HAM telah menyusun 15 (lima belas) dokumen SNP yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM.

Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2023-2024

Indikator KinerjaTahun 2023Tahun 2024
TargetRealisasiTargetRealisasi
Jumlah K/L/D yang menerima SNP250250100102

Berdasarkan Tabel 7 perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa capaian jumlah K/L/D yang menerima SNP tetap mencapai target. Target pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan karena penyesuaian target diseminasi SNP sejak tahun 2020 yaitu sebanyak 1.000 K/L/D/S. Kendati demikian, Biro Dukungan Pemajuan HAM tetap berupaya untuk melakukan diseminasi SNP hingga target tercapai bahkan melebihi target yang ada. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan maupun dalam hal penyebarluasan dokumen SNP HAM yang telah disusun sampai pada meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan SNP HAM adalah belum masifnya program diseminasi SNP kepada K/L/D karena terjadinya keterbatasan anggaran akibat pemblokiran serta jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Di samping penyusunan dan diseminasi SNP, Biro Dukungan Pemajuan HAM juga menjalani program penyusunan kajian, pengembangan platform Data HAM, dan Penilaian HAM sebagai program prioritas negara. Selain itu, terdapat beberapa program seperti penyusunan kajian cepat amanat Sidang Paripuma Komnas HAM dan beberapa kegiatan hasil kerja sama dengan lembaga-lembaga ekstermal. Bersamaan dengan itu, terjadi dinamika mutasi dan penugasan beberapa pegawai Biro Dukungan Pemajuan HAM. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Biro Dukungan Pemajuan HAM menggunakan beberapa cara yang memangkas waktu dan sumber daya seperti yang telah disebutkan pada bagian di atas seperti pemanfaatan media/teknologi serta jaringan komunikasi intens dengan beberapa forum masyarakat sipil.

3.2 Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai Peraturan Perundangundangan

Pada tahun 2024, Komnas HAM telah melakukan pengkajian dan penelitian dengan target kinerja meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan prinsip HAM. Sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% yang terdiri dari: satu rekomendasi kebijakan hasil pengkajian atas peraturan perundangundangan yang sesuai dengan HAM, satu rekomendasi kebijakan hasil pengkajian atas instrumen HAM intermasional, dan empat rekomendasi kebijakan hasil pengkajian atas permasalahan HAM. Adapun program kajian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berhasil mendorong peraturan perundang-undangan yang sejalan atau bersesuaian dengan HAM adalah:

2. Laporan Situasi Tentang Implementasi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada United Nations;

3. Laporan Hasil Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996;

4. Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024;

5. Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan ESG Berbasis HAM di Indonesia; &

6. Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap HAM.

Tabel 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja terkait Pengkajian dan Penelitian Tahun 2023 & 2024

Indikator KinerjaTahun 2023Tahun 2024
TargetRealisasiTargetRealisasi
Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara100%100%100%100%

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, capaian Biro Dukungan Pemajuan HAM pada tahun 2024 dalam menghasilkan kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara tetap mencapai 100 persen. Capaian ini menandakan bahwa di tengah tantangan dan kendala yang dihadapi, Biro Dukungan Pemajuan HAM tetap dapat menghasilkan jumlah output yang sesuai dengan target. Hal ini dapat berjalan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mendapatkan solusi.

3.2.1 Kajian Komnas HAM terhadap Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kajian Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) juga memiliki latar belakang yang sama dengan Kajian RUU TNI. Kajian ini bermula dari usulan revisi UU Polri yang dimunculkan oleh DPR pada Mei 2024. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dilakukan pada UU TNI, Komnas HAM juga memandang perlu untuk mengkaji draf RUU Polri agar sesuai dengan prinsip HAM. Hal ini juga dilakukan berdasarkan data kepolisian adalah pihak yang paling sering dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM.

Kajian RUU Polri juga berfokus pada proses formal penyusunan dan pengesahan serta berfokus pada substansi/muatan dalam draf RUU tersebut. Berdasarkan analisis substansi dan tahapan formal UU Polri tersebut dapat Komnas HAM merekomendasikan:

DPR RI tidak tergesa-gesa dalam menetapkan RUU Polri untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan bermakna, serta penetapannya bisa dilanjutkan pada periode persidangan tahun berikutnya;

penggantian beberapa frasa dan istilah; dan

menghapus beberapa draf pasal yang berpotensi menimbulkan dampak HAM.

3.2.2 Laporan Situasi Tentang Implementasi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada United Nations

Pada tahun 2024, Komnas HAM menyusun tiga dokumen yang berkaitan dengan instrumen HAM internasional yang telah Indonesia ratifikasi. Penyusunan ketiga dokumen tersebut melibatkan kolaborasi antar unit kerja di dalam Setjen Komnas HAM terutama Biro Dukungan Pemajuan HAM; Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama; serta Biro Dukungan Penegakan HAM. Ketiga dokumen tersebut berisi daftar isu terkait kondisi dan situasi HAM terkini. Melalui ketiga dokumen tersebut, Komite Internasional terkait dapat menggunakan fakta, isu, atau pertanyaan yang disusun oleh Komnas HAM sebagai bahan untuk berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan implementasi masing-masing Kovenan di Indonesia. Ketiga dokumen tersebut adalah:

Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 75th Session (Februari-Maret 2024);

Submission to Human Rights Committee 140th Session (Maret 2024);

Daftar Isu (list of issues) atas Laporan untuk 39th Session of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

3.2.3 Laporan Hasil Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996

Pada tahun 2024, Komnas HAM menyusun kajian terkait Peristiwa 27 Juli 1996 dengan modalitas hasil investigasi yang telah dilakukan pada masa lalu. Penyusunan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa staf lintas unit kerja (Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM, dan Biro Umum). Hingga saat ini, untuk kebutuhan perlindungan saksi, korban, dan kepentingan lainnya, hasil kajian belum dapat dipublikasikan lebih luas. Namun, kajian ini telah menghasilkan kebaruan dari peristiwa tersebut dan memberi rekomendasi kepada pemerintah guna mencapai pelindungan HAM dan keadilan yang utuh bagi korban serta keluarga.

3.2.4 Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024

Indonesia menghadapi rangkaian pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, di awal tahun 2024 Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden & wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPRD provinsi & kabupaten/kota. Kajian ini berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pilih khusus bagi kelompok rentan pada Pemilu 2024 yang meliputi kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, tahanan & warga binaan pemasyarakatan, pekerja, dan tenaga kesehatan & pasien rumah sakit.

Melalui pengambilan data dan informasi primer serta sekunder, maka Komnas HAM mengambil beberapa kesimpulan serta rekomendasi kepada pengambil kebijakan, yaitu:

perlu adanya evaluasi dan perbaikan regulasi mengenai pelindungan hak atas informasi pada tahapan kampanye bagi kelompok rentan;

perlu adanya pelatihan yang sungguh-sungguh kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu pelindungan hak pilih kelompok rentan.

3.2.5 Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan ESG Berbasis HAM di Indonesia

Kajian ini bermula dari pertemuan Komnas HAM dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan rekomendasi agar adanya kajian relasi konsep Environmental, Social, and Govemance (ESG) dengan HAM. Hal ini sejalan dengan peta jalan pemerintah untuk menyusun kerangka ESG agar diterapkan dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kajian ini berfokus pada indikator ESG yang terkandung dalam standar GRI yang kemudian disandingkan dengan nilai dan prinsip HAM. Lebih lanjut implementasi ESG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dibedah untuk mencari keterkaitannya dengan kontribusi pemenuhan dan perlindungan HAM.

Melalui kertas kebijakan ini, Komnas HAM menemukan bahwa indikator yang lazim digunakan pada konsep ESG belum mengutamakan aspek HAM sebagai arus utama. Namun, penerapan ESG pada beberapa perusahaan terbuka setidaknya memberikan transparansi terkait capaian dan kinerja korporasi dalam penghormatan HAM. Selanjutnya, diharapkan pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan dapat menyusun peraturan yang semakin menguatkan penerapan ESG dalam rangka mendorong penghormatan HAM oleh korporasi dan juga memperkuat kewajiban penghormatan HAM bagi korporasi yang melakukan kegiatan kerja sama bisnis dengan pemerintah/negara.

3.2.6 Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM

Pada periode 2022-2023, Komnas HAM menerima 98 aduan dugaan pelanggaran HAM terkait PSN. Jumlah ini adalah bagian dari 1.675 aduan dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria dan sumber daya alam yang diterima Komnas HAM periode 2021-2023. PSN adalah proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Sebanyak 31 aduan melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 19 aduan melaporkan korporasi, 16 aduan melaporkan pemerintah daerah, 15 aduan melaporkan BUMD/D, 9 aduan melaporkan Polri, dan 3 aduan melaporkan TNI. Hal ini menunjukkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN menyangkut berbagai aktor negara di pusat dan daerah, termasuk korporasi swasta dan negara (BUMN/D).

Pengkajian atas PSN ini sangat penting dan strategis mengingat dampak-dampak dan potensi pelanggaran HAM yang diakibatkannya terutama memicu dan melanggengkan konflik agraria yang mengorbankan masyarakat di banyak wilayah. Tidak semua proyek bisa masuk sebagai PSN, namun harus melalui berbagai tahapan persyaratan yang diatur oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Minimnya ruang partisipasi dan akuntabilitas PSN di mana seleksi dan evaluasi PSN hanya dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menjadi salah satu persoalan utama tingginya dugaan pelanggaran HAM dalam PSN. Setiap rencana penetapan PSN semestinya bisa melibatkan masyarakat terdampak, lembaga negara independen, dan organisasi masyarakat sipil.

3.3 Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat

Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan dalam UU HAM, Komnas HAM merumuskan Sasaran Strategis 4 “Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat" yang telah dicatatkan dalam Renstra 2020-2024. Oleh karena itu, Komnas HAM melaksanakan kerja-kerja pendidikan HAM (penyuluhan, pelatihan, kampanye) dan kerja sama yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pada tahun 2024, target persentase masyarakat yang meningkat kesadaran HAM adalah 60% dari jumlah sampel populasi 1.200 orang. Target ini semakin meningkat setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan Tabel 9.

Tabel 9 Target dan Realisasi Populasi Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun Target (%)20202021202220232024
Target (%)20%30%40%50%60%
Konversi (%) ke Jumlah Orang1.200 × 20% (240 orang)1.200 × 30% (360 orang)1.200 × 40% (480 orang)1.200 x 50% (600 orang)1.200 × 60% (720 orang)
Realisasi87% (209 orang)101% (364 orang)104% (502 orang99.2% (595 orang)93% (669 orang)

Dalam realisasinya, capaian peningkatan kesadaran HAM bervariasi di setiap tahun. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 87% dari target, yaitu sebanyak 209 orang. Kemudian, realisasi meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 namun, realisasi pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 99,2% (595 orang). Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 60% atau setara dengan 720 orang. Namun, realisasi yang dicapai baru mencapai 93% dari target tersebut, yaitu sebanyak 669 orang. Secara keseluruhan, meskipun target tahunan terus meningkat, realisasi pencapaian relatif tinggi dan cenderung mendekati atau bahkan melampaui target di beberapa tahun sebelumnya namun, pada tahun 2024, terdapat sedikit kesenjangan antara target yang ditetapkan dan hasil yang dicapai.

Tabel 10 Capaian Kinerja Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2024

Sasaran StrategisIndikator Sasaran StrategisTarget Tahun 2023Realisasi Tahun 2024% Capaian Kinerja (Realisasi/Target)
Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakatPersentase tingkat kesadaran HAM masyarakat60% (720 orang)55,75% 669 orang93%

Berdasarkan Tabel 10, realisasi yang mengalami peningkatan kesadaran HAM adalah 669 orang (55,75% dari target renstra) atau 92,92%. Meskipun target renstra tidak tercapai 100%, namun capaian yang dihasilkan tetap berdampak mengingat anggaran yang tersedia juga mengalami penurunan. Pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan dan merupakan hasil dari pengembangan kerjasama dengan pihak terkait. Capaian 2024 sebanyak 669 orang yang mengalami peningkatan kesadaran HAM diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kesadaran HAM melalui evaluasi berbagai program/kegiatan di bidang penyuluhan HAM sebagai berikut: Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM), Kemah Generasi, Pelatihan bisnis dan HAM, Pelatihan Kab/Kota HAM, Pelatihan HAM bagi personel TNI/Polri dan Monitoring dan Evaluasi Alumni Pelatihan. Dalam menurunkan Kirkpatrick Evaluation Model, berbagai pendekatan dilakukan baik secara kualitatif, kuantitatif, sampling maupun mix-method.

Tabel 11 Hasil Pengukuran Peningkatan Kesadaran HAM

NoKegiatanMetode Pengukuran KirkpatrickResponden yang Meningkat Kesadaran HAMnya
1Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM)Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator115 org
2Kemah GenerasiPre - Post Test, Pengamatan Fasilitator54 orang
NoKegiatanMetode Pengukuran KirkpatrickResponden yang Meningkat Kesadaran HAMnya
3Pelatihan bisnis dan HAMPre - Post Test, Survey,Pengamatan Fasilitator112 orang
4Pelatihan Kab/Kota HAMPre - Post Test, Survey,Pengamatan Fasilitator300 orang
5Pelatihan HAM bagi personel TNI/PolriPre - Post Test, Survey,Pengamatan Fasilitator51 orang
6.Monitoring AlumniWawancara, Sampling37 orang
Total669 Orang

Kirkpatrick Evaluation Model disesuaikan dengan tujuan dan bentuk kegiatan itu sendiri. Pada program penyuluhan, diseminasi, kampanye, maupun kuesioner disebarkan untuk mengetahui penambahan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan peserta kegiatan (Kirkpatrick Level 2). Sedangkan pada program pelatihan, model evaluasi Kirkpatrick diturunkan dengan mix-method untuk mengukur level 2 dan 3. Peserta pelatihan diukur tingkat perubahan peningkatan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan (Kirkpatrick Level 2) menggunakan pre-test dan post-test sehingga didapatkan perbandingan skor sebelum dan setelah pelatihan. Secara kualitatif dilakukan dengan observasi atau pengamatan proses pelatihan oleh fasilitator untuk mengetahui tingkat pemahaman (Kirkpatrick Level 3) maupun inspirasi yang didapatkan selama proses pelatihan. Monitoring alumni pelatihan juga dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada alumni, rekan kerja maupun atasan mereka; serta pelibatan alumni pada agenda Komnas HAM. Cara ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian pada level 3.

Sidang Paripurna tangal 16-17 Januari 2024 telah menetapkan sembilan isu prioritas lembaga yaitu: penanganan konflik agraria berbasis HAM; perlindungan hak berpendapat dan berekspresi (khususnya terkait penerapan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE); penguatan penanganan TPPO berbasis HAM dan mendorong perwujudan kerja layak, bagi pekerja, pekerja migran dan pekerja rumah tangga; memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi pembela HAM; memperkuat perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; penguatan praktik bisnis yang berbasis HAM; pendidikan dan pelatihan HAM - PAHAMI; penguatan Kabupaten/Kota HAM melalui penyebarluasan wawasan HAM; dan penguatan fungsi penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan hal tersebut, Biro Dukungan Pemajuan membagi program penyuluhan menjadi dua kelompok besar yang disingkat PESAN HAM (Penyebarluasan Wawasan HAM) dan PAHAMI (Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia). Program PESAN HAM terdiri dari Festival HAM, Diseminasi HAM, Tanggap Rasa, Hari HAM, Publikasi, dan Perpustakaan. Sementara itu, program PAHAMI terdiri dari Pelatihan Polisi dan TNI; Pelatihan Business and Human Rights (BHR); Kemah Generasi; Sekolah Ramah HAM (SRHAM); dan Pelatihan Human Rights Cities (HRC). Pada tahun 2024 Biro Dukungan Pemajuan HAM juga mengadakan program Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) yang menyasar target orang muda.

Program Diseminasi Nilai-Nilai HAM 2024 merupakan upaya Komnas HAM untuk mendorong negara agar mau dan mampu melaksanakan kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM secara optimal sehingga mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat dapat tercapai. Agar diseminasi nilai-nilai HAM berjalan efektif, Komnas HAM juga melibatkan para pemangku kepentingan seperti aparatur negara, masyarakat sipil dan pihak swasta. Selain itu, Komnas HAM melibatkan stakeholders di level internasional yang selama ini berperan signifikan untuk mendukung dan mendorong penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya.

3.3.1 Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI)

Program PAHAMI terdiri dari beberapa program kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran HAM. Pada tahun 2024, beberapa program pelatihan merupakan kelanjutan dari pelatihan di tahun 2023. Namun, ada pula pelatihan yang baru dilaksanakan di tahun 2024 yang telah disiapkan pada tahun 2023. Alumni program pelatihan peningkatan kesadaran HAM pada tahun 2024 adalah sebesar 669 orang. Alumni ini berasal dari Pelatihan Sekolah Ramah HAM di Padang dan Pelatihan Sekolah Ramah HAM di Ambon, Kemah Generasi, Pelatihan HAM bagi Personel TNI; Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Bitung dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Manggarai Timur; Seminar dan Kelas Inspirasi Mendorong Pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Bali; & Pelatihan HAM untuk Pemerintah Daerah yang Menjadi First Respondent dalam Pelindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Kelompok Minoritas/Rentan Khususnya Orang dengan HIV-AIDS. Pelatihan-pelatihan ini merupakan pengembangan dari kerja sama dengan pihak terkait seperti Indonesia AIDS Coalition (IAC) dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM)

Komnas HAM memandang penting untuk tetap menghidupkan program SRHAM karena melihat masih besarnya tantangan dan persoalan dalam dunia pendidikan. Masih maraknya kasus kekerasan/bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual di sekolah menjadikan program SRHAM sebagai program yang penting untuk dijalankan demi mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut. Berkaca dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya, Komnas HAM memandang perlu untuk memperbaiki konsep, metode, dan peran Komnas HAM dalam program SRHAM. Program SRHAM harus dikonsepkan ulang agar sesuai dengan konteks dengan strategi yang lebih tepat agar program ini dapat memberikan dampak yang berbeda. Konsep SRHAM diharapkan tidak tumpang tindih dengan konsep sekolah yang lain yang sudah ada (Sekolah Ramah Anak, Sekolah Toleran, Sekolah Hijau, dll), maka beberapa hal perlu dikaji ulang. SRHAM tidak melakukan aktivitas yang serupa dengan konsep sekolah-sekolah karakter/tematik tersebut, namun SRHAM justru melakukan audit terhadap pelaksanaan sekolah-sekolah karakter/tematik itu. Untuk itu diperlukan perumusan indikator-indikator yang menjadi sasaran audit dan penilaian. Kemudian dari audit yang dilakukan akan dikeluarkan rekomendasi kepada pemangku kewajiban dan pihak berwenang. Program penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM tetap menjadi bagian penting dalam program SRHAM. Penyuluhan dan pelatihan (termasuk Training of Trainer) tetap dijalankan untuk meningkatkan kapasitas seluruh komponen dalam dunia pendidikan.

Pelatihan HAM bagi Personel TNI/Polri

Konsep Kegiatan Pelatihan HAM untuk TNI dan POLRI dilaksanakan secara partisipatif yang dikombinasikan dengan paparan narasumber/trainer dari Komnas HAM maupun dari pihak luar seperti akademisi dan pegiat yang berfokus pada isu-isu TNI/POLRI. Kegiatan dipandu oleh fasilitator serta moderator pada sesi-sesi narasumber untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan partisipatif.

Kemah Generasi

Kemah Generasi 2024 merupakan inisiatif pendidikan HAM yang bertujuan memberdayakan generasi muda dalam memahami, mempromosikan, dan mempertahankan HAM di tengah dinamika masyarakat kontemporer. Program ini dirancang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era bonus demografi Indonesia dengan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Kemah Generasi 2024 telah berhasil menjadi platform inklusif yang memupuk pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam isu HAM. Dengan dukungan berkelanjutan, program ini diharapkan menciptakan dampak yang lebih luas, membangun generasi muda yang aktif, toleran, dan peduli pada keadilan sosial.

Kemah Generasi 2024 tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab dan keberanian mereka untuk terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan. Melalui pendekatan yang inklusif, kegiatan yang interaktif, dan bimbingan yang berkelanjutan, Kemah Generasi telah menanamkan benih semangat perubahan di hati 42 generasi muda dari berbagai latar belakang. Hasil yang dicapai, termasuk peningkatan pengetahuan, pengembangan rencana tindak lanjut, dan kolaborasi lintas lembaga, menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk menjadi gerakan yang lebih besar di masa depan. Dengan keberhasilan ini, Komnas HAM dan para mitra berharap dapat melanjutkan program ini dengan dampak yang lebih luas, menjangkau wilayah-wilayah baru, dan terus menyempurnakan pendekatannya. Perjalanan ini masih panjang, tetapi langkah-langkah yang telah dimulai di sini adalah fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan penuh empati.

Pelatihan Kabupaten/Kota HAM

Kabupaten/Kota HAM—Human Rights Cities (HRC) merupakan respons lokal terhadap tantangan global dan juga merupakan respons HAM terhadap tantangan lokal. menurut Deklarasi Gwangju, definisi HRC adalah proses masyarakat lokal dan proses sosial politik dalam konteks lokal ketika HAM memainkan peran utama sebagai nilai dan prinsip yang mendasar. Upaya mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain: perencanaan dan penilaian; pengembangan kapasitas aparat dan masyarakat sipil yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan HAM; serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasional. Lembaga HAM nasional, Komnas HAM, adalah aktor penting dalam upaya membangun Kabupaten/Kota HAM. Komnas HAM selaku lembaga negara yang bertujuan memastikan terwujudnya situasi HAM yang kondusif bagi seluruh warga negara Republik Indonesia perlu untuk berperan dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota HAM. Komnas HAM menyadari pentingnya penguatan pemahaman HAM bagi pemerintah daerah sebagai salah satu dasar implementasi Konsep Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Pada tahun 2024, telah dilakukan dua kali pelatihan Kabupaten Kota HAM yaitu di Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Bitung.

Pelatihan Bisnis dan HAM

Komnas HAM terus berupaya menciptakan situasi kondusif terkait dengan tema bisnis dan HAM. Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM, khususnya bagi kelompok bisnis, terus dilakukan. Sektor pariwisata menjadi pilihan Komnas HAM saat ini. Untuk itu, Komnas HAM menyelenggarakan Seminar dan Kelas Inspirasi "Mendorong Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Bali pada 18-20 Maret 2024.

Pelatihan HAM dan HIV

Pelatihan Pengembangan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah yang Menjadi First Respondent dalam Pelindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Kelompok Minoritas/Rentan Khususnya Orang dengan HIV-AIDS diselenggarakan oleh Komnas HAM dan IAC di 15 kota/kabupaten sepanjang 2024 dan satu kota untuk uji coba (pilot project), dengan total 386 alumni. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas first respondent, seperti: Satpol PP; Dinas Sosial; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dalam memahami dan melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya Orang dengan HIV-AIDS (ODHA). Dengan pendekatan berbasis HAM, pelatihan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas-OPD dalam pencegahan dan penanganan HIV di tingkat daerah. Pelatihan ini telah dilaksanakan di Kota Manado (pilot project), Bekasi, Tangerang Selatan, Semarang, Depok, Surabaya, Surakarta, Bogor, Denpasar, Badung, Buleleng, Malang, Makassar, Pontianak, Bandar Lampung, dan Medan.

Monitoring Alumni Pelatihan HAM

Untuk mengukur peningkatan kesadaran HAM, Komnas HAM melakukan evaluasi dengan metode wawancara mendalam terhadap sampling alumni pelatihan dan kelas inspirasi di Bali dan Depok yang dilakukan tahun sebelumnya. Alumni pelatihan merasa kegiatan yang diikuti sangat seru, menambah pengetahun dan pemahaman mereka soal HAM, serta memperkuat jejaring mereka. Pada tahun ini tidak dilakukan wawancara pada rekan kerja dan atasan karena keterbatasan sumber daya, tetapi seluruh alumni yang diwawancara merekomendasi adanya pelatihan khusus per-kabupaten/kota sehingga isu yang dibawa dapat tersebar lebih banyak ke OPD-OPD dan masyarakat sipil. Sedangkan dari pihak masyarakat sipil, pelatihan ini menambah wawasan mereka dan memperkuat jejaring HAM di daerah masing-masing.

Bagi Non-Government Organization (NGO), pelatihan yang diikuti juga memperkuat pemetaan dan isu yang perlu mereka advokasi di wilayah mereka. Salah satu peserta yang merupakan perwakilan generasi muda dan kewirausahaan juga mulai menerapkan prinsip HAM dalam kewirausahaan yang dia tekuni, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk menjadi talent perusahaannya. Beberapa alumni juga bercerita bahwa mereka menyampaikan pengalaman dan informasi HAM yang diterima dalam pelatihan ke sesama rekan kerja dan lingkungannya. Dari hasil monitoring alumni ini diketahui bahwa pemahaman dan inspirasi penerapan maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari telah mulai dilakukan oleh para alumni (Kirkpatrick level 3).

3.3.2 Penyebarluasan Wawasan HAM (Pesan HAM)

Aktivitas yang dilakukan adalah Kampanye Tanggap Rasa, Festival HAM, Hari HAM, Open Journal System (OJS), diseminasi melalui penerimaan kunjungan, kampanye melalui konten di media sosial dan pengelolaan Perpustakaan. Di tahun 2024 ini ada kegiatan Pesan HAM baru yaitu, Komnas HAM Jelajah Universitas (Komnas HAM Jelas!).

Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas)

Pada tahun 2024 Komnas HAM terus mengembangkan program peningkatan pemahaman HAM ke dalam bentuk kegiatan yang lebih populer dan dapat dinikmati generasi muda, salah satunya melalui kegiatan Komnas HAM Jelas!. Komnas HAM Jelas! merupakan program kolaborasi dari tiga tim yaitu Tim Tanggap Rasa, Tim Diseminasi HAM, dan Tim Publikasi. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Selasa 28 Mei 2024. Kegiatan Komnas HAM Jelas! berisi beberapa rangkaian yang diadakan secara paralel di antaranya Diskusi, Podcast, Komnas HAM Fair, dan Booth Pameran yang melibatkan lintas unit di Komnas HAM.

Diskusi yang diangkat bertema “Bumi di Tengah Kepungan Plastik" diadakan di Gedung Multifungsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung menghadirkan Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM; Yuliana Maria Mediatrix, Dosen Universitas Katolik Parahyangan; Rendy Aditya Wachid, Founder Parongpong RAW Lab (perusahaan pengolahan sampah dan pelestari lingkungan); dan Indra Darmawan, Founder Bening Saguling Foundation (yayasan yang fokus dalam isu pelestarian Sungai Citarum dan pemberdayaan masyarakat) sebagai narasumber. Sedangkan podcast Episode Spesial Komnas HAM Jelas! kita bekerja sama dengan UNPAR Radio Station mengangkat tema "Kebangkitan Nasional: Bangkitnya Pemuda dan Biaya Pendidikannya" dengan narsum Darren dan Masayu (youth/mahasiswa UNPAR) dan telah ditayangkan pada 5 Juni 2024 di Spotify Ruang Tanggap Rasa, Youtube Komnas HAM, dan media-media sosial Komnas HAM.

Publikasi

Publikasi yang dihasilkan oleh Tim Publikasi Tahun 2024 ini di antaranya, ada publikasi cetak dan noncetak. Publikasi cetak terdiri dari buletin dan majalah, sedangkan noncetak terdiri dari penulisan dan pengunggahan artikel di website Komnas HAM pada laman Kabar Latuharhary, aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), berlangganan Canva premium, serta OJS.

Pada tahun 2024, tim publikasi menghasilkan 45 artikel yang dipublikasikan melalui website komnas HAM. Publikasi dalam bentuk cetak yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah Buku Instrumen HAM, Buletin Wacana, dan 2 (dua) edisi Majalah SUAR. Buku Instrumen HAM merupakan buku yang terdiri dari tujuh belas instrumen HAM di Indonesia, yang disusun agar masyarakat lebih mengenal instrumen-instrumen HAM nasional. Pada tahun ini terdapat kebaruan yang dilakukan oleh tim yaitu dengan membuat audio magazine dengan menggandeng pihak ketiga yang kompeten di bidangnya. Tujuan dibuatnya audio magazine ini adalah agar Majalah SUAR dan Buletin Wacana juga bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas netra. Audio magazine SUAR dan Wacana tahun 2024 dapat diakses pada website Komnas HAM www.komnasham.go.id pada halaman Publikasi.

Kegiatan OJS di tahun 2024 berupa call forpaperpada bulan Juli untuk satu edisi. Proses pengumpulan artikel jurnal berlangsung mulai tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2024, jumlah karya yang masuk ke tim redaksi sebanyak 33 karya jurnal dengan ragam tema yang dipilih seperti isu disabilitas, bisnis dan ham, masyarakat adat, perlindungan korban salah tangkap, gender, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak anak, dan lain sebagainya. Dari 33 karya yang masuk, dilakukan kurasi oleh redaksi dan dipilih delapan karya yang akan ditinjau oleh section editor dan selanjutnya diserahkan ke mitra bestari. Dalam proses review oleh mitra bestari menghasilkan 6 karya terbaik yang layak untuk dipublikasikan oleh Jurnal Komnas HAM pada 2024.

Link monitoring dan evaluasi juga disebarkan oleh tim di terbitan cetak, didapatkan monitoring pembaca pada Majalah SUAR Nomor 1 tahun 2024. Sebanyak 28 orang pembaca diketahui bahwa rata-rata pembaca berusia 19-40 tahun. Diberikan beberapa pertanyaan dengan jawaban skala 1-5. 1=sangat tidak menarik; 2=tidak menarik; 3=biasa saja; 4=menarik; 5=sangat menarik. Hasil dari evaluasi tersebut untuk tampilan cover/layout ratarata jawaban pembaca 4,8, Konten Majalah SUAR rata-rata jawaban pembaca 4,7. Terkait kesan Sahabat Publikasi setelah membaca rata-rata jawaban pembaca adalah senang, dan terkait manfaat bagi peningkatan pemahaman semua menjawab Ya.

Kampanye HAM Tanggap Rasa

Kampanye HAM Tanggap Rasa “Apa Rasamu terhadap Rasaku" adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Dukungan Penyuluhan Komnas HAM sejak tahun 2020. Kampanye ini menjadi berbagi rasa dari sebuah ruang masyarakat umum atau komunitas/pendamping/keluarga korban pelanggaran HAM yang disampaikan melalui foto cerita, podcast, video/film, cerita pendek, puisi dengan menggunakan media digital yang populer. Tanggap Rasa bertujuan untuk mempopulerkan nilai-nilai HAM, mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital.

Pada tahun 2024, Kampanye HAM Tanggap Rasa telah melakukan tiga kali diskusi, di antaranya: diskusi tanggap rasa "Bumi di Tengah Kepungan Plastik" di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 28 Mei 2024; FGD "Pengembangan Podcast Audio Visual Ruang Tanggap Rasa" pada 12-13 Februari 2024, dan FGD "Podcast Ruang Tanggap Rasa: Manajemen dan Strategi Pembuatan Podcast yang Lebih Populis" pada 2 Oktober 2024 dengan total keselutuhan peserta diskusi sebanyak 34 orang.

Pada tahun ini Kampanye HAM Tanggap Rasa ada total sebanyak 23 Video Podcast terdiri dari 21 podcast reguler dan 2 podcast edisi spesial yang dipublikasikan di media sosial Spotify dan Youtube. Berikut daftar podcast Ruang Tanggap Rasa tiap episodenya:

Yuk Golpud!

Pengaduan HAM Berinovasi

Transisi Energi dan Hak Asasi Manusia

Diskriminasi di Dunia Kesehatan, Memang Ada ya?

Perubahan Iklim Salah Siapa?

Satu Rasa Bersama Penghayat Kepercayaan

Asiknya Berliterasi HAM

Hilang Healing Generasi Stroberi

Sekolah Ramah HAM, Apaan tuh?

Indonesia: Katanya Toleran?

Jogja: Ke mana Air Mengalir?

Special Edition Komnas HAM Jelas! UNPAR "Kebangkitan Nasional: Bangkitnya Pemuda dan Biaya Pendidikannya

Dongengin HAM

Komikin HAM

Kekerasan Seksual di Sekitar Kita

Kesehatan Reproduksi dan HAM

Teladan Paus, Teladan Keberagaman

Dinasti Politik dalam Perspektif HAM

Anak Zaman Sekarang Katanya Lemah?

AI-BILITAS

Ada Hari HAM 2024

Bincang Santai Tim Papua

Special Edition Hari HAM “Refleksi 25 Tahun Undang-Undang HAM

Gambar 2 Dokumentasi Tanggap Rasa Tahun 2024

Selain itu Kampanye HAM Tanggap Rasa juga mempunyai website sebagai salah satu media kampanye HAM yang dapat diakses melalui link tanggaprasa.id. Website ini menjadi wadah bagi Kampanye HAM Tanggap Rasa untuk menyebarluaskan wawasan HAM dengan media podcast, video HAM, cerita pendek, foto narasi HAM dan juga menampung karya dari masyarakat khususnya pemuda yang tertarik dengan isu-isu HAM. Juga terdapat live chat yang bisa langsung berkomunikasi dengan tim Kampanye HAM Tanggap Rasa. Selain itu juga terdapat fitur inklusif "Listen to Posf' yang membantu teman-teman tunanetra untuk dapat dengan mudah mengakses website tanggaprasa.id.

Untuk kegiatan diskusi yang dilaksanakan, metode evaluasi yang digunakan adalah Kirkpatrick. Tim mengembangkan kuesioner online untuk mengukur level 1 (reaksi) dan level 2 (pengetahuan). Dalam sisi pengetahuan, selain materi yang disampaikan, juga dirancang pertanyaan refleksi konsep dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berguna untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tidak hanya tingkat penambahan pengetahuannya. Sampel yang mengisi kuesioner 100% menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan.

Output Tanggap Rasa 2024 Jan 18 orang Feb 220 orang Mar 368 orang Apr 563 orang Mei 721 orang Jun 424 orang Jul 303 orang Agt 234 orang Sep 156 orang Okt 239 orang Nov 63 orang Des 29 orang 200 400 600 800

Gambar 3 Sebaran Output Tanggap Rasa Tahun 2024

Untuk evaluasi kegiatan lainnya, telah dikumpulkan 15 orang untuk mengisi evaluasi berbentuk kuesioner pada tools Survey Monkey di kegiatan diskusi Komnas HAM Jelas!. Berdasarkan survei dapat dikatakan bahwa kampanye ini mengalami tren yang positif, maka perlu adanya kelanjutan program ini. Meskipun begitu, masih ada beberapa tantangan di kegiatan ini yaitu: tidak ada ruangan khusus podcast, sehingga suara dari luar bocor, masuk ke dalam rekaman, website tanggaprasa.id harus migrasi ke Pusat Data Nasional sesuai dengan arahan pemerintah, dan Tim Tanggap Rasa belum memiliki alat penunjang untuk perekaman podcast.

Sebagai wujud nyata dari upaya menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat, program Tanggap Rasa telah berhasil menghadirkan berbagai praktik baik yang memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat. Narasumber yang berasal dari influencer ataupun podcaster dengan follower yang banyak memberikan output, khususnya di website dan Youtube. Selain itu, adanya dukungan dari Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, sehingga dapat menggunakan ruangan cafe asasi untuk rekaman podcast. Ada polling di Spotify, beberapa episode ditambahkan polling "Apakah podcast ini menambah wawasan terkait HAM?" dan mayoritas menjawab "lya".

Festival HAM

Festival HAM merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan pada suatu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan pemerintah daerah dalam rangka mengekspresikan kebijakan dan praktik HAM di daerahnya. Pada tahun 2024, Kota Bitung terpilih menjadi tuan rumah. Festival HAM merupakan kolaborasi multipihak sebagai inisiatif kebangsaan. HAM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, lembaga nasional HAM, dan kelompok masyarakat sipil yang gema dan praktiknya perlu diperluas ke daerah lainnya di Indonesia. Festival HAM dilaksanakan pada 29-31 Juli 2024 dengan tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional". Tema besar ini ditetapkan karena relevan dengan kondisi saat ini dan juga dapat merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah.

Gambar 4 Dokumentasi Festival HAM 2024

Peserta yang hadir tidak hanya dari Kota Bitung atau wilayah Sulawesi Utara saja, tetapi dari beragam daerah seperti dari Jakarta, Ketapang, Bitung, Toraja, Bali, Nusa Tenggara Timur, bahkan dari daerah Jayapura Papua. Asal instansi para peserta pun beragam, ada yang dari kementerian/lembaga pemerintahan, NGO, akademisi, dan masyarakat sipil. Tim panitia dan tim monev Festival HAM 2024 telah menyediakan link dan barcode survei di masing-masing meja atau kursi peserta, serta telah menghimbau para peserta untuk dapat mengisi survei tersebut, namun tercatat masih ada peserta yang tidak mengisi survei. Tercatat sebanyak 813 peserta undangan hadir, mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota, komunitas lokal, organisasi nonpemerintah, masyarakat umum, hingga beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Luar Negeri di Indonesia dan mendapat respons yang cukup baik.

Peringatan Hari HAM

Hari HAM sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember oleh seluruh bangsa-bangsa sebagai upaya untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai HAM sehingga tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi terutama oleh negara. Peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Peringatan Hari HAM 2024 mengangkat tema "25 Tahun Undang- Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas", dengan harapan menjadi momentum untuk menyampaikan dan menguatkan narasi persatuan dan toleransi khususnya untuk generasi muda dalam menyuarakan kedamaian. Menggunakan tagline #KolaborasiUntukHAM dalam setiap rangkaian kegiatan, untuk mempermudah dalam proses kampanye peringatan Hari HAM sehingga diharapkan publik akan mudah mengenali dan mengingat rangkaian kegiatan tersebut.

Gambar 5 Dokumentasi Hari HAM 2024

Rangkaian kegiatan Hari HAM tahun 2024 dimulai dari pra-Hari HAM (pekan HAM dan seruan puisi untuk kemanusiaan), acara puncak hari HAM 10 Desember 2024, dan evaluasi Hari HAM. Ragam kegiatan ini bertujuan untuk menambah daya jangkau peringatan Hari HAM itu sendiri, baik ke generasi muda, aparatur negara, maupun publik. Karena itu, kegiatan yang dilakukan mendapatkan apresiasi positif dan memberikan inspirasi, khususnya bagi kelompok muda yang merupakan kelompok terbesar yang mengikuti rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM 2024. Kegiatan yang dilakukan secara partisipatif melalui seruan puisi untuk kemanusiaan mampu menjangkau anak muda dan peserta yang berasal dari luar Jabodetabek.

Rangkaian kegiatan Hari HAM tahun 2024, yaitu pertemuan dengan para pihak, seruan puisi untuk kemanusiaan, human rights week, dan peringatan Hari HAM 10 Desember 2024. Ragam kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak daya jangkau peringatan Hari HAM itu sendiri, baik ke generasi muda, aparatur negara, maupun publik. Karena itu, kegiatan yang dilakukan mendapatkan apresiasi positif dan memberikan inspirasi, khususnya bagi kelompok muda yang merupakan kelompok terbesar yang mengikuti rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM 2024. Kegiatan yang dilakukan secara partisipatif melalui human rights week yang juga mampu menjangkau orang-orang yang berasal dari luar Jabodetabek.

Gambar 6 Kunjungan Salah Satu Universitas ke Kantor Komnas HAM

Diseminasi Kunjungan

Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024 terdapat 20 kunjungan yang telah diproses oleh tim diseminasi. Dari 20 kunjungan yang telah diproses oleh tim diseminasi, sebanyak 4 (empat) kunjungan dibatalkan oleh pihak kampus. Tim monev juga menyebarkan tautan dan barcode untuk evaluasi peserta kunjungan. Selama tahun 2024, dari total keseluruhan 846 orang peserta kunjungan, sebanyak 261 orang mengisi evaluasi dan merasa bahwa dari hasil kunjungan ke Komnas HAM mendapatkan informasi baru.

Tabel 12 Kunjungan Perguruan Tinggi/Lembaga Eksternal ke Kantor Komnas HAM

Kunjungan Universitas
Kunjungan 1Fakultas Hukum Universitas KuninganJumlah Peserta 80 OrangTanggal Kunjungan 12 Februari 2024Status
Kunjungan 2FISIP Universitas Moestopo10 OrangTeurdan 2024Terjadwal
Kunjungan 3Asean Parliamentaries for Human Rights15 Orang24 Januari 2024 12 Februari 2024Terjadwal
Künjungan'SFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah87 orang27 Februari 2024Terjadwal
Kunjungan 4Sukabumi Fakultas Teknologi Informasi UNTAR (isu KekerasanTerjadwal
Kunjungan 5 Kunjungan 6Seksual terhadap perempuan) Fakultas Teknologi Informasi UNTAR (ISU Bullying)4 orang 5 orang20 Maret 2024 21 Maret 2024Terjadwal
Kunjungan 7Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP90 orang24 Juni 2024Terjadwal
Kunjungan 8Fakultas Hukum Atma Jaya35 Orang02 Mei 2024Terjadwal Terjadwal
Kunjungan 9Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera5 Orang07 Mei 2024Cancel
Kunjungan 10 Kunjungan 11FH Hukum Univ Muria Kudus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia133 Orang05 Juni 2024Terjadwal
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Fakultas Hukum Universitas Pasundan50 Orang15 Juli 2024Cancel
Kunjungan 12 Kunjungan 13Universitas Pamulang1 Orang8 Juli 2024Terjadwal
Kunjungan 14Universitas Bung Karno30 Orang25 Juli 2024Terjadwal
Kunjungan 14 Kunjungan 15Universitas Muhammadiyah Tangerang1 Orang13 August 2024Cencel
Universitas Pertamina95 Orang07 Oktober 2024Cancel
Kunjungan 16FISIPOL UGM50 Orang18 Oktober 2024Terjadwal
Kunjungan 17FH UII20 Orang15 Oktober 2024Terjadwal
Kunjungan 18 Kunjungan 19Magister FH UII100 Orang25 November 2024Terjadwal
Universitas Indonesia dan University of Technology Sydney15 Orang04 Desember 2024Terjadwal
Kunjungan 20Universitas Negeri Jakarta20 Orang12 Desember 2024Terjadwal

Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan Komnas HAM pada tahun 2024 telah melaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi, pengolahan bahan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pelayanan perpustakaan (layanan baca di tempat, sirkulasi-peminjaman, pengembalian, perpanjangan koleksifotokopi, dan referensi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas. Hingga tahun 2024, koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Komnas HAM berjumlah lebih dari 11.000 judul dalam bentuk buku, audio visual, dokumen elektronik, jurnal, artikel jurnal, majalah, dan surat kabar. Koleksi tersebut dapat diakses di website Perpustakaan Komnas HAM yang terdiri atas tiga aplikasi, yaitu katalog online perpustakaan, repositori dokumentasi, dan pathfinder perpustakaan yang bernama MaP2HAM. Penerima manfaat penyebarluasan wawasan HAM adalah masyarakat dan institusi yang bekerja sama dan memanfaatkan pelayanan publik seperti aparat negara, individu (antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat), aktivis HAM, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, perguruan tinggi, sekolah, dan lain-lain).

3.4 Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas/Data HAM)

Pada tahun 2024, Biro Dukungan Pemajuan HAM masih melanjutkan pengembangan Pusdahamnas diiringi dengan proses pengawasan dan evaluasi. Sistem informasi Pusdahamnas dirancang untuk memuat berbagai hasil pengkajian dan penelitian diantaranya surat rekomendasi, Standar Norma dan Pengaturan, kertas posisi, kertas kebijakan, laporan inkuiri nasional, keterangan pers, laporan tahunan, ringkasan eksekutif, laporan penyelidikan, dan kegiatan HAM tingkat regional dan internasional. Di tahun 2024 atau tahun ketiga pengembangan Pusdahamnas, Biro Dukungan Pemajuan HAM berfokus pada pemanfaatan sistem informasi baik secara internal Komnas HAM dan eksternal Komnas HAM. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Dukungan Pemajuan HAM memutuskan untuk mengubah penyebutan brand Pusdahamnas menjadi "Data HAM" agar semakin mudah dikenal oleh masyarakat secara luas.

Dalam mencapai target ini, Data HAM perlu terus dikembangkan, terutama dalam segi muatan materi dan konten yang ada dalam Data HAM. Selama ini, konten pada Data HAM terbatas pada dokumen atau hasil-hasil kajian, rekomendasi, kertas kebijakan serta SNP yang diproduksi oleh Komnas HAM serta dokumen dari para mitra. Sehingga, Data HAM perlu mengunggah dokumen HAM yang tidak hanya bersumber dari internal komnas ham dan para mitra. Selain itu, Data HAM juga difokuskan dalam pengembangan materi media analisis yang berbasis Artificial Intelligence, agar terus menerus dalam berkembang dan menyajikan informasi up-to-date terutama.

Target Data HAM pada tahun 2024 adalah pada pemanfaatan penggunaan sistem informasi Data HAM. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengisi dan memperkaya konten Data HAM. Saat ini, data dan dokumen pada sistem informasi Data HAM terbatas pada data dan dokumen yang dimiliki oleh Komnas HAM dan mitra, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan penghimpunan Konten dari berbagai sumber baik nasional dan internasional. Untuk itu, tim telah menghimpun data dan dokumen yang dilaksanakan selama tiga bulan yaitu bulan Juli hingga Agustus

日

Gambar 7 Tampilan Struktur Data Sistem Informasi Data HAM

Data HAM juga terus melaksanakan dan mendorong pemanfaatan sistem informasi pusdahaman dengan berbagai pihak yang dapat menjadi mitra. Lembaga yang bekerja sama melalui perjanjian kerja sama, dapat melakukan unggah dokumen yang telah diproduksi secara mandiri. Dengan begitu, Data HAM bukan hanya berpusat pada Komnas HAM namun juga menjadi platform bersama dalam berbagi-pakai data dari berbagai pihak. Pada tahun 2024, setidaknya sudah ada lima lembaga yang berkerjasama dalam pemanfaatan Data HAM, baik itu sebagai mitra dalam berkontribusi data maupun sebagai mitra yang memanfaatkan Data HAM sebagai platform utama untuk mencari referensi. Melalui kerja sama ini juga, mitra dapat memberikan masukan dalam pengembangan sistem informasi pusdahamnan pada tahun-tahun berikutnya agar sistem informasi Data HAM juga dapat terus-menerus digunakan dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi dan data dokumen HAM.

Sistem Informasi Pusdahamnas atau platform Data HAM telah selesai dibangun, selain itu panduan penggunaan media analisis juga telah selesai dan siap untuk digunakan. Hingga Desember 2024, terdapat 691 konten/dokumen telah diunggah ke platform Data HAM. Dokumen tersebut meliputi 292 dokumen jurnal bertema HAM, 183 dokumen kajian/penelitian/ringkasan eksekutif/rekomendasi, 119 dokumen instrumen nasional dan internasional, dan 97 dokumen buku pedoman/buku saku.

3.5 Sertifikasi Komnas HAM atas Pelaksanaan Audit HAM (Penilaian HAM)

Pada tahun 2024, Biro Dukungan Pemajuan HAM menginisiasi program kerja yang menjadi Program Prioritas Nasional, yaitu Penilaian HAM, yang melibatkan kolaborasi antar unit kerja di dalam Komnas HAM. Penilaian HAM adalah proses atau rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi HAM melalui kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Negara (K/L). Penilaian HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM menjadi suatu instrumen strategis merespons dan menjadi sinyal potensi risiko HAM yang mungkin telah terabaikan atau dilanggar. Penilaian HAM sekaligus menjadi tolok ukur atau penegasan komitmen pemerintah untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam menanggapi setiap laporan atau temuan yang bersifat kritis.

Hingga akhir tahun 2024, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah menyelesaikan Cetak Biru Penilaian HAM 2024-2027, Standar Operasional Prosedur Penilaian HAM (SOP Penilaian HAM), dan Laporan Akhir Pelaksanaan Survei Publik HAM. Ketiga dokumen ini adalah penunjang utama pelaksanaan Penilaian HAM. Cetak Biru Penilaian HAM secara komprehensif memberikan rancangan besar program Penilaian HAM yang ditujukan kepada kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, dan korporasi. Sementara itu, SOP Penilaian HAM merupakan panduan pelaksanaan Penilaian HAM secara umum sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses peluncuran hasil penilaian. Survei publik memuat hasil survei mengenai aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek pekerjaan yang layak yang dilakukan di Depok dan Nusa Tenggara Barat.

Gambar 8 Kegiatan Penilaian HAM Kementerian Kominfo, Polri, Kemnaker, dan Kemenkes Tahun 2024

Biro Dukungan Pemajuan HAM telah menyelesaikan pelaksanaan penilaian terhadap 7 (tujuh) K/L sebagai pilot project, yaitu: Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kepolisian RI; Kementerian Komunikasi & Informasi Digital; serta Kementerian Dalam Negeri. Dalam menyelesaikan pilot project Penilaian HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM juga melibatkan perwakilan K/L, kelompok masyarakat sipil, masyarakat umum, dan ahli/expert yang terdiri dari akademisi maupun praktisi. Hingga akhir tahun 2024, proses akhir penilaian ketujuh K/L telah selesai guna pengesahan Sidang Paripurna. Rencananya, hasil penilaian akan diumumkan pada awal tahun 2025.

3.6 Tantangan dan Solusi

Dalam proses mencapai target kinerja dan anggaran, Biro Dukungan Pemajuan HAM menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan yang kerap terjadi sepanjang tahun 2024. Baik fungsi pengkajian & penelitian serta penyuluhan memiliki tantangan dan solusi yang berbeda. Tantangan yang dihadapi Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam menyelenggarakan fungsi pengkajian & penelitian meliputi:

1. masih kurangnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara yang mengakibatkan beban kerja yang tidak merata;

2. adanya keterbatasan anggaran yang disebabkan perubahan yang diamanatkan pemerintah pusat;

3. waktu pengerjaan laporan kajian yang singkat (beberapa program kajian baru mengalami keterlambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan karena beberapa faktor internal dan eksternal);

4. metode penelitian yang sering berubah-ubah dari rencana (penyesuaian dengan situasi/kondisi serta arahan dari Anggota Komnas HAM dan pejabat yang berwenang);

5. stakeholders yang kurang berperan aktif dan inisiatif yang rendah untuk berpartisipasi atau menindaklanjuti rekomendasi kajian/penelitian yang disampaikan.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam menyelenggarakan fungsi penyuluhan selama tahun 2024 meliputi:

1. belum adanya keseragaman penggunaan Kirkpatrick Evaluation Model di semua kegiatan terutama pelatihan dan workshop sehingga data peningkatan pengetahuan dan pemahaman masih sangat beragam;

2. fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum adanya alat-alat podcast, dan ruangan dan meja baca perpustakaan kurang terakomodir dengan baik. Hal ini berdampak pada kualitas perekaman podcast yang kurang maksimal;

3. adanya keterbatasan anggaran seiring dengan blokir atau pengurangan anggaran sehingga kegiatan-kegiatan harus mengubah metode dengan mengikuti anggaran yang tersedia; serta

4. pembuktian output media sosial/website Tanggap Rasa sulit dilakukan karena kebutuhan data by name by address.

Sebagai langkah mitigasi tantangan yang dihadapi, beberapa bentuk upaya perbaikan dan solusi dilakukan. Untuk menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan fungsi pengkajian dan penelitian, Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan, antara lain:

a. rekrutmen tenaga kontrak dan tenaga ahli dari eksternal lembaga;

b. penyesuaian anggaran di awal sesuai kebutuhan pelaksanaan pengkajian/penelitian;

c. mengidentifikasikebutuhanSOPtentangpenyelenggaraanfungsi pengkajian/penelitian agar alur kerja menjadi formal dan baku sehingga perubahan rencana pengkajian/penelitian tidak banyak dilakukan; dan d. tetap menjalin komunikasi dengan stakeholder hingga memberikan tanggapan yang dibutuhkan.

Sementara itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan fungsi penyuluhan HAM, antara lain:

a. pembuatan pre-post test dasar yang dapat digunakan pada semua pelatihan sehingga semua pelatihan dapat diukur secara mix method, maka hasil peningkatan pengetahuan dan pemahaman dapat ditangkap secara lebih komprehensif;

b. penguatan Podcast Ruang Tanggap Rasa seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;

c. pembuatan rencana aksi yang lebih detil sejak awal yang meliputi penjelasan yang rinci, baik berupa rencana yang akan dilakukan sepanjang tahun maupun detil output yang akan dicapai setiap bulannya;

d. penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan capaian output maupun Renstra Komnas HAM dengan penyempurnaan panduan dan pembuatan alat ukur yang valid dan reliabel sehingga monev dapat memotret dengan baik karena menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif;

e. melakukan diseminasi wawasan HAM dengan mengangkat interseksi isu HAM yang dekat dengan masyarakat sehingga mampu menginspirasi perubahan perilaku;

f. penetapan output yang realistis yang menyesuaikan kondisi anggaran;

g. mengoptimalisasi kolaborasi dan strategi yang baik untuk menghadapi tantangan pelanggaran HAM; dan

h. pembagian kerja yang merata agar mendorong lingkungan kerja yang kondusif.

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2024, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah menyelesaikan program kerja di bidang pengkajian/penelitian dan penyuluhan dengan hasil yang telah mencapai target. Kendati demikian, capaian tersebut diraih dengan adanya tantangan serta kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan perubahan-perubahan dari internal serta eksternal lembaga. Dari berbagai tantangan yang ada, Biro Dukungan Pemajuan HAM senantiasa melakukan upaya perbaikan dan adaptasi di antaranya melalui melakukan susunan prioritas program kerja lembaga, efektivitas dan efisiensi sumber daya, serta kolaborasi antar unit kerja internal dan pihak eksternal. Di sisi lain, perlu adanya penguatan monitoring dan evaluasi selama dan setelah program kerja berjalan demi menginspirasi perubahan perilaku yang berkesesuaian dengan HAM. Biro Dukungan Pemajuan HAM terus melakukan berbagai upaya inovatif demi mencapai target yang ada di tengah situasi yang sulit dan menantang.

Sepanjang tahun 2024, seluruh kegiatan penunjang fungsi pengkajian/penelitian dan penyuluhan Komnas HAM diselenggarakan dengan lancar untuk mendorong pengarusutamaan norma dan prinsip HAM dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, pengarusutamaan prinsip HAM di sektor bisnis juga menjadi langkah yang semakin didorong di Biro Dukungan Pemajuan HAM. SNP HAM masih menjadi dokumen penting yang digunakan Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk mengedepankan advokasi nilai HAM terhadap seluruh K/L/D/S. Aneka kegiatan pengkajian/penelitian yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan rekomendasi yang digunakann sebagai bahan advokasi rekomendasi kebijakan untuk mencapai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkesesuaian dengan HAM. Selain itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan, pengembangan Data HAM, dan pelaksanaan Penilaian HAM menjadi ujung tombak bagi Komnas HAM untuk memajukan pemahaman HAM bagi banyak lapisan masyarakat dan pengambil kebijakan.

Seluruh hasil dan kegiatan yang dilakukan Biro Dukungan Pemajuan HAM pada tahun 2024 ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta praktik baik bagi lembaga pada tahun 2025. Tahun 2024 telah memberikan banyak pelajaran yang baik guna menjadi acuan dalam melakukan perencanaan yang baik serta pelaksanaan yang efektif dan efisien. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi menjadi bekal untuk menyambut tahun 2025 demi pelaksanaan HAM di Indonesia yang semakin maju.

LAMPIRAN

1. Kegiatan Penyebarluasan SNP

1. Kegiata1. Kegiatan Penyebarluasan SNP
No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
19 Januari 2024Pengenalan SNP HAM dalam kegiatan kunjungan mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Handong Global University (HGU) di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Implementasi Standar Norma dan Pengaturan tentang HAM atas Tanah dan Sumber
22024 24 Januari 2024Implementasi Standar Norma dan Pengaturan tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam oleh Raoul Wallenberg Institute (RWI) dalam dokumen "Masyarakat Adat Pesisir dan Perubahan Iklim: Perspektif Hak Asasi Manusia", yang merupakan bagian dari Program Regional Asia Pasifik tentang Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2023. Dokumen ini disusun untuk menangkap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim. Termasuk di dalamnya kerentanan yang dihadapi
324 Januari 2024oleh masyarakat adat pesisir, serta strategi mitigasi dan adaptasi yang mereka lakukan berhadapan dengan perubahan iklim. Diseminasi SNP Pembela HAM saat menerima Kunjungan dari Jaringan Damai Papua (JDP) dan Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
427 Februari 2024Implementasi SNP FoE melalui komitmen Universitas Lampung (UNILA) dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan baik di lingkungan
528 Februari 2024kampus. Sosialisasi SNP FoE dalam Diskusi "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi" di UIN Raden Intan Lampung
628 Februari 2024Diseminasi SNP HAM Kelompok Rentan dalam Pemilu dalam FGD Kajian Hak Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum bersama K/L dan NGO
7 55 Maret 2024Diseminasi SNP FoE dalam kegiatan Komnas HAM Goes to Campus: Pengenalan Kelembagaan dan Diskusi "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia " di Universitas Nusa Cendana (UNDANA)
85 Maret 2024Diseminasi SNP TSDA dalam kegiatan "2024 Asia Preparatory Meeting on UN Mechanisms and Procedures Relating to Indigenous Peoples" di Chiang Mai, Thailand
926 Maret 2024Diseminasi SNP HRD pada Kegiatan Penerapan HAM dalam Tugas dan Fungsi di Kepolisian
1024-26 April 2024Diseminasi SNP HAM di Universitas di Yogyakarta
1126 April 2024Diseminasi SNP Tentang Pembela HAM Bagi Pekerja HAM di Kota Jayapura
1217 Mei 2024Diseminasi SNP PDRE pada hari peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) 2024
1320 Mei 2024Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai Pedoman dalam Pemenuhan, Penghormatan dan Peningkatan Kesadaran HAM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1421 Mei 2024Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM sebagai Pedoman dalam Pemenuhan, Penghormatan dan Peningkatan Kesadaran HAM di UAJY
1529 Mei 2024Diseminasi SNP HAM di Universitas Khairun (Unkhair)
164 Juni 2024Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM di Kota Ambon
1713 Juni 2024Diseminasi SNP PHyB dalam program TV Oase Indonesia mengenai Korban Eksil 65 dan upaya pemerintah dalam penanganan korban pelanggaran HAM yang berat,
1821 Juni 2024Seminar Diseminasi SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi @FISIP UNSOED
1926 Juni 2024Diseminasi SNP KBB dalam Diskusi Publik Pemenuhan Hak Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME
2026 Juni 2024Diseminasi SNP Anti Penyiksaan dalam Diskusi Publik Peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang mengusung tema "Penyiksaan: Asian Value?"
No.Tanggal KegiatanNama Kegiatan
214 Juli 2024KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menggunakan SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai upaya untuk mengusut kasus pemberhentian Budi Santoso, serta membatalkan Surat Keputusan perihal pemecatan Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
222 Agustus 2024Diseminasi SNP Nomor 5 Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta diskusi dengan tema "Menangkal Radikalisme di Era Global bagi Mahasiswa di Kota Jayapura"
23 247 Agustus 2024Diskusi Publik dan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Tema dalam Kebebasan Pers.
2419 September 2024Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Banten
25 2619 September 2024Diseminasi SNP Pembela HAM pada kegiatan Lokakarya Jaringan Perlindungan Keamanan Pembela Lingkungan dan HAM kegiatan Lokakarya Jaringan Perlindungan Keamanan Pembela Lingkungan dan HAM Diseminasi SNP Bisnis dan HAM dalam AICHR-SEANF Regional Workshop: "Sharing
2624 September 2024Diseminasi SNP Bisnis dan HAM dalam AICHR-SEANF Regional Workshop: "Sharing Good Practices and Effective Remedy for Migrant Workers in Business and Human Rights in ASEAN". Acara itu digelar di Conference Room Kantor United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok, Thailand
2730-31 Oktober 2024Diseminasi SNP HKR dan Pemilu melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Melalui Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional serta Diskursus Standar Norma dan Pengaturan HAM di Sumatera Utara
2819 November 2024Diseminasi SNP HAM melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran HAM Melalui Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional serta Diskursus Standar Norma dan Pengaturan HAM di Yogyakarta
2919 November 2024Pengenalan SNP HAM dalam kunjungan kerja diplomatik Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kantor Komnas HAM

2. Rincian K/L/D/S yang Menerima SNP pada Tahun 2024

1. Advisor to NHRCT, Rattikul Chansuriya; 2. AICHR Cambodia Representative, Sonita Long; 3. Aliansi Demokrasi untuk Papua: ALDP Papua; 4. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh; 5. Amnesty Internasional Indonesia; 6. Antara TV; 7. Arus Pelangi; 8. ASEAN SOGIE Caucus; 9. Asia Indigenous Peoples Pact; 10. Asia Indigenous Youth Platform; 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; 12. BAN PDM Provinsi Maluku; 13. BPBD Provinsi Maluku; 14. Clery Cleffi Institute 15. DEEP Indonesia; 16. Democracy Training Programme; 17. Dewan Adat Papua (DAP); 18. Dinas P3A Prov. Maluku; 19. Dinas Pendidikan Prov. Maluku; 20. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI; 21. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat - Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek); 22. Dirreskrimum Polda Aceh; 23. Freedom House; 24. Handong Global University (HGU); 25. HRWG; 26. HUMANUM; 27. International Women's Rights Action Watch; 28. International Work Group for Indigenous Affairs; 29. Jaringan Damai Papua (JDP); 30. Jaringan Kerja Perempuan Papua; 31. Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT Papua); 32. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat; 33. Kapaeeng Foundation Bangladesh; 34. KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA); 35. Kedutaan Besar Amerika Serikat 36. Kedutaan Besar Swedia; 37. Kementerian Dalam Negeri; 38. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 39. Kementerian Luar Negeri; 40. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 41. Kementerian Sosial Republik Indonesia; 42. Kepala Penerangan Kodam ; 43. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; 44. Komisi III DPR RI; 45. Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode; 46. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas); 47. Komisi Nasional Disabilitas (KND); 48. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; 49. KPKC Sinode GKI di Tanah Papua; 50. LBH Apik, LBH Jayapura, LBH Justice and Peace, LBH Padang, LBH Papua; 51. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Papua; 52. Majelis Luhur Kepercayaan

Indonesia (MLKI); 53. Migrant Care; 54. Obviously Sustainable, An Nisaa Yovani; 55. Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM); 56. PERTUNI; 57. Polresta Ambon; 58. Promotion Of Indigenous and Nature Together Myanmar; 59. Pusat Kajian Politik UI; 60. Raoul Wallenberg Institute (RWI) 61. Relawan Banten Bersatu (RBB); 62. Sekolah Tinggi Hukum Jentera; 63. Serikat Pekerja Buruh OAP; 64. Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Papua; 65. SKPKC Fransiskan; 66. SUHAKAM Malaysia; 67. The National Human Rights Commission of Thailand; 68. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues; 69. Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan; 70. UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 71. UIN Raden Intan Lampung; 72. UIN Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta; 73. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 74. UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples; 75. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang; 76. Universitas Ahmad Dahlan (UAD); 77. Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta; 78. Universitas Atma Jaya Yogyakarta; 79. Universitas Cenderawasih; 80. Universitas Islam Indonesia (UII); 81. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED); 82. Universitas Khairun (Unkhair); 83. Universitas Lampung (UNILA); 84. Universitas Mathla'ul Anwar Banten; 85. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); 86. Universitas Negeri Medan (UNIMED); 87. Universitas Nusa Cendana (UNDANA); 88. Universitas Pelita Harapan (UPH); 89. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; 90. Universitas Sebelas Maret (UNS); 91. Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA); 92. WALHI; 93. Yali Papua; 94. Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa); 95. Yayasan Harapan Ibu Papua (YHI Papua); 96. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (YLKiS); 97. Yayasan Peduli Insan Mulia (YPIM); 98. Yayasan Peduli teman sebaya; 99. Yayasan Pelangi Maluku; 100. Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku 101. Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD Irja); 102. Yayasan Walang Perempuan

KOMNAS HAM Jalan Latuharhari No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia