Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2025

94 halaman · 94 halaman diproses dengan OCR · 34.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN TAHUNAN 2025
  2. MENEGAKKAN KEADILAN MENDORONGAKUNTABILITASNEGARA
  3. MENEGAKKAN KEADILAN MENDORONG AKUNTABILITAS NEGARA
  4. Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2025 MENEGAKKAN KEADILAN MENDORONG AKUNTABILITAS NEGARA
  5. RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM RI
  6. VISI
  7. MISI
  8. ARAH KEBI- JAKAN
  9. KATA PENGANTAR
  10. RINGKASAN EKSEKUTIF
  11. DAFTAR ISI
  12. SITUASI HAM INDONESIA TAHUN 2025
  13. BAB 01
  14. SITUASI HAM INDONESIA TAHUN 2025
  15. 1.1 PENDAHULUAN
  16. 1.2 PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT
  17. 1.2.1 PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT
  18. Pembunuhan Munir Said Thalib
  19. Peristiwa Bumi Flora Aceh
  20. 1.2.2 PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM
  21. 1.2.3 PROGRAM VERIFIKASI DAN VALIDASI KORBAN
  22. 1.3 PAPUA DAN UPAYA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN BERKELANJUTAN
  23. Masalah Utama
  24. KRONIK HAM DI PAPUA
  25. 1.3.1 AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT
  26. Hak atas Tanah, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan di Papua
  27. Masalah Utama
  28. Kebebasan Sipil dan Partisipasi Politik di Papua
  29. 1.3.2 PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MERAUKE
  30. 1.3.3 KASUS PELEMPARAN BOM MOLOTOV TERHADAP KANTOR JUBI
  31. 1.3.4 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILGUB PAPUA
  32. 1.3.5 KERICUHAN PASCA PEMINDAHAN TAHANAN KASUS MAKAR
  33. Masalah Utama
  34. 1.3.6 PENGUNGSI INTERNAL DAN AKSES TERHADAP LAYANAN DASAR
  35. 1.3.7 MEMBANGUN KEPERCAYAAN MELALUI PENDEKATAN HAM
  36. 1.4 PENILAIAN HAM
  37. PENILAIAN HAM DALAM ANGKA
  38. 4 HAK DASAR YANG DIUKUR
  39. Pekerjaan
  40. PENILAIAN HAM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
  41. 1.4.1 PENILAIAN HAM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
  42. 1.4.2 PENILAIAN HAM PEMERINTAH DAERAH
  43. 72,9
  44. Kabupaten Wonosobo
  45. Kabupaten Manggarai Timur
  46. 64,59
  47. 1.5 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
  48. Dugaan Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Anak oleh Mantan Kapolres Ngada
  49. Kekerasan Seksual terhadap Santriwati di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu, Lombok Barat
  50. ISU STRATEGIS
  51. BAB II ISU STRATEGIS
  52. 2.1 PENDAHULUAN
  53. 2.2 TREN DAN ISU STRATEGIS
  54. PENGADUAN YANG DITERIMA KOMNAS HAM RI TAHUN 2025
  55. 2.2.1 PENGADUAN DI SEKRETARIAT DAERAH
  56. PENGADUAN YANG DITERIMA SEKRETARIAT DAERAH KOMNAS HAM RI
  57. 3 BESAR KATEGORI PELAPOR
  58. 2.2.2PROFIL PELAPOR
  59. 2.2.3LEMBAGA YANG DIADUKAN
  60. 2.2.4WILAYAH ADUAN TERTINGGI
  61. 3 WILAYAH ADUAN TERTINGGI
  62. 2.2.5 LUAR NEGERI
  63. 2.2.6MEKANISME PEMANTAUAN
  64. 2.2.7 MEDIASI HAM
  65. 2.3 KAJIAN DAN PENELITIAN
  66. 2.3.1 KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP)
  67. Penyelesaian 7 Kajian Strategis HAM
  68. 2.3.3 KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
  69. 2.3.4 KAJIAN PETA JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS HAM
  70. 2.3.5 KAJIAN PENANGANAN KONFLIK AGRARIA OLEH KEPOLISIAN
  71. 2.3.6 KAJIAN DAMPAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) BERBASIS ONLINE SCAM TERHADAP HAM
  72. 2.4 PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI HAM
  73. 2.4.1 PENYUSUNAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN (SNP)
  74. 2.4.2PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM
  75. KINERJA UTAMA
  76. 2.4.3PENYEBARLUASAN WAWASAN HAM
  77. 2.4.4 SISTEM INFORMASI DAN PENGETAHUAN HAM
  78. KINERJA UTAMA
  79. 2.5 PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN HAM
  80. 2.5.1 PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DAN PEMBANGUNAN
  81. PENANGANAN
  82. KINERJA UTAMA
  83. 2.5.2 KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
  84. PENANGANAN
  85. KINERJA UTAMA
  86. 2.5.3 PERLINDUNGAN PEMBELA HAM
  87. PENANGANAN
  88. INFORMASI PENANGANAN
  89. KINERJA UTAMA
  90. 2.5.4 PEKERJA MIGRAN DAN PERDAGANGAN ORANG
  91. INFORMASI PENANGANAN
  92. Rekomendasi Komnas HAM RI
  93. PENANGANAN
  94. 2.5.5 KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  95. PENANGANAN
  96. KINERJA UTAMA
  97. 2.5.6 BISNIS DAN HAM
  98. PENANGANAN
  99. KINERJA UTAMA
  100. 2.5.7ISU LINTAS KELOMPOK RENTAN
  101. 2.6 DINAMIKA HAM DAERAH
  102. MALUKU: MENJAGA KOHESI SOSIAL DAN PENCEGAH ESKALASI KONFLIK
  103. KALIMANTAN BARAT: PENYEIMBANG RELASI MASYARAKAT DAN KORPORASI
  104. ACEH: MENGAWAL KEADILAN TRANSISIONAL DAN PENEGAKAN HAM
  105. SUMATRA BARAT: MENGAWASI AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN LINGKUNGAN HIDUP
  106. SULAWESI TENGAH: MENGAWAL PENEGAKAN HAM DALAM EKSPANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF
  107. PAPUA: MENJAGA KESEIMBANGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM SITUASI KONFLIK
  108. PENUTUP
  109. PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM RI
  110. PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM RI
  111. 3.1 PENDAHULUAN
  112. 3.2 REFORMASI BIROKRASI
  113. 3.3 PELAYANAN PUBLIK, PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KERJA
  114. CAPAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
  115. BAIK
  116. RESILIENSI ANGGARAN
  117. 3.4 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
  118. 3.5 PENGUATAN KERANGKA HUKUM
  119. 3.6 KEMITRAAN STRATEGIS NASIONAL DAN INTERNASIONAL
  120. CAPAIAN PENGUATAN KERANGKA HUKUM
  121. Capaian dalam Kemitraan Strategis Nasional dan Internasional
  122. Capaian dalam Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Digitalisasi Pelayanan
  123. 3.7 OPTIMALISASI SARANA, PRASARANA, DAN DIGITAL- ISASI PELAYANAN
  124. 3.8 KOMUNIKASI PUBLIK DAN LITERASI HAM
  125. PENUTUP
  126. CAPAIAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  127. BAB IV PENUTUP

KOMNAS H A M

LAPORAN TAHUNAN 2025

POLISI

MENEGAKKAN KEADILAN MENDORONGAKUNTABILITASNEGARA

MENEGAKKAN KEADILAN MENDORONG AKUNTABILITAS NEGARA

Laporan Tahunan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Jakarta, 2026

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2025 MENEGAKKAN KEADILAN MENDORONG AKUNTABILITAS NEGARA

xii + 75 halaman

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2025

Penulis : Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2025

: Andi Editor

Desain & Tata Letak : Tim Desain

Ukuran Buku : 215 mm x 260 mm

Sumber Foto : Koleksi Komnas HAM & Media

Diterbitkan oleh: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, INDONESIA Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227 E-mail: [email protected] www.komnasham.go.id

OLISI a) Diseminasi SNP b) Pemantauan kasus teror kepala babi a) Pengaduan pro aktif di NTT ke Kantor Tempo b) Koordinasi dengan UNHCR Launching Policy Brief Komnas HAM: Penerapan Prinsip dan Norma HAM dalam c) Pelatihan Sekolah Ramah HAM Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan d) Pelatihan HAM bagi personel TNI Berekspresi dalam Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik MEI MARET JANUARI KALEIDOSKOP KOMNAS HAM RI FEBRUARI JUNI APRIL a) Penembakan oleh oknum TNI kepada polisi a) Bertemu dengan di Way Kanan, Lampung Wamenkum perihal penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area kajian KUHAP KM 45 Tangerang b) Pemantauan atas aduan masyarakat di Kab. Sintang, Kalbar b) Kickoff Penilaian HAM b) Pemantauan lapangan atas aduan masyarakat Pemda di Kabupaten perihal pengembangan PSN Pantai Indak Kapuk II c) Diseminasi HAM bagi civitas akademik di UNU, Wonosobo Padang b) Pemantauan Penggusuran di Tanjung AAN Lombok

c) Verifikasi Korban Pelanggaran HAM berat masa lalu (Tim SKKPHAM)

d) Sosialisasi Perkom tindak lanjut rekomendasi di Padang

JULI AGUSTUS OKTOBER SEPTEMBER DESEMBER NOVEMBER

a) Mediasi di NTT

a) Pemeriksaan rantis brimob yang diduga terlibat insiden dengan alm. Afan Kurniawan (ojol)

b) Demo menuntut penuntasan kasus Munir di Komnas HAM

c) Pemantauan pengungsi di Papua

a) Kegiatan Annual Conference SEANF 2025 tuan rumah Indonesia, di Jakarta

b) Pelatihan HAM bagi personel POLRI

Kawasan Hutan (PKH) Lahan Seluas 81.739 Hektar yang diklaim sebagai Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Lubuk Kembang Bunga

b) Rangkaian Kegiatan Komnas HAM saat Unjuk Rasa Agustus 2025

c) Koordinasi dengan stakeholder di Sumut perihal kajian TPPO (tindak pidana

d) Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi langkah strategis dalam rangka penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat

e) Pengaduan pro aktif di Unair Jawa Timur

a) Penyerahan opini BPK (WTP) TA 2024

b) Kegiatan pemantauan terkait pengungsi di Papua Tengah

c) Kick off meeting Penilaian HAM pada 7 Kementerian/Lembaga tahun 2025

d) Menerima demonstrasi mahasiswa di Setkom Papua

e) Koordinasi dengan Polres Toli-toli, Sulteng

a) Bencana ekologis di Sumatera

b) Sengketa lahan di Sukahaji Bandung

c) Kegiatan pemantauan kasus di PSN Papua Selatan

L A MIUDI

OMM RI OSNER

ÉLI S

O RI ENINAN OSNE

BIAS S

QOMM RI ENNENAN KONNER

OT RO

O RI SUUHAM OR

U EIN

OMAM RI IDAL AKIU

O RI PIKA OMA

PRAD T

OMM RI OEASI EN KOOISI

RAW

OM RI ENUAN TER AIN

NIIIAH

OARI ETU

ER 2

O RI SUSNMN PIAN

RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM RI

TAHUN 2025-2029

"Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif dan Akuntabel untuk Mengembang Kondisi HAM yang Kondusif".

VISI

MISI

1. Memperkuat pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

2. Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel.

TUJUAN

1. Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis.

2. Meningkatnya Efektivitas Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM.

3. Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif, dan Akuntabel

ARAH KEBI- JAKAN

1. Peningkatan Pengarusutamaan Nilai-Nilai HAM dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Bisnis, dan Kehidupan Masyarakat.

2. Penguatan Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Yudisial dan Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat. 3. Peningkatan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah.

4. Penguatan Jaminan Pelindungan Hak atas Kesejahteraan, Penghidupan yang Layak, serta Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

5. Penguatan Jaminan Pelindungan Hak atas Keadilan, Rasa Aman, dan Kebebasan Dasar. 6. Penguatan Pengakuan dan Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia.

7. Penguatan Tanggung Jawab Pemerintah dan Penghormatan Sektor Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Agraria, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

8. Penguatan Penyelenggaraan HAM sebagai Bagian dari Upaya Mewujudkan Perdamaian di Papua.

9. Penguatan Kelembagaan Komnas HAM sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (National Human Rights Institution).

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sepanjang tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa Komnas HAM menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Selain memenuhi mandat konstitusional tersebut, laporan ini juga merupakan wujud akuntabilitas publik Komnas HAM RI dalam menjalankan prinsipprinsip tata kelola yang baik, terutama transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan evaluasi berkelanjutan.

Tahun 2025 berlangsung dalam konteks penting bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Peralihan pemerintahan nasional tidak hanya membawa perubahan arah kebijakan pembangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tetap menjadi bagian integral dari penyelenggaraan negara. Dalam situasi tersebut, Komnas HAM berupaya memperkuat perannya tidak hanya sebagai lembaga yang merespons dugaan pelanggaran HAM, tetapi juga sebagai institusi yang mendorong pengarusutamaan HAM dalam kebijakan publik, pembangunan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Laporan ini merekam berbagai perkembangan, capaian, tantangan, dan kecenderungan kondisi HAM sepanjang tahun 2025. Melalui pengaduan masyarakat, pemantauan kasus, penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, fungsi mediasi, kajian kebijakan, hingga kegiatan pemajuan HAM, Komnas HAM RI memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa isu HAM semakin kompleks dan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum. Konflik agraria, ketimpangan akses terhadap keadilan, perlindungan pekerja migran, kekerasan berbasis gender, tanggung jawab korporasi, hingga perlindungan pembela HAM memperlihatkan keterkaitan yang erat antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI juga melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan HAM. Dalam konteks penegakan HAM, perhatian diberikan pada pengawasan penanganan aksi unjuk rasa dan penggunaan kekuatan oleh aparat negara, penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat, serta penguatan mekanisme pemulihan korban. Dalam konteks pemajuan HAM, Komnas HAM RI memperluas pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM melalui penyebarluasan Standar Norma dan Pengaturan (SNP), pengembangan Penilaian HAM, serta penguatan kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Perhatian khusus juga diberikan pada isu-isu strategis yang semakin menentukan masa depan perlindungan HAM di Indonesia. Komnas HAM RI memperkuat agenda Bisnis dan HAM melalui pengembangan standar Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence), mendorong perlindungan yang lebih efektif bagi pembela HAM, memperkuat pemantauan tindak lanjut rekomendasi, serta mengadvokasi pembaruan kerangka hukum nasional melalui usulan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di bidang agraria, Komnas HAM RI mengembangkan pendekatan penyelesaian konflik berbasis HAM yang menempatkan pemulihan hak masyarakat sebagai tujuan utama. Sementara itu, di Papua, Komnas HAM RI terus melakukan pemantauan dan dialog untuk merespons berbagai persoalan kemanusiaan yang muncul dalam situasi konflik dan pembangunan.

Dalam bidang pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI melanjutkan penyelidikan pro justisia terhadap sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus pembunuhan Munir Said Thalib dan peristiwa Bumi Flora di Aceh. Pada saat yang sama, Komnas HAM RI terus mendorong pemenuhan hak korban melalui penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM), verifikasi data korban, serta penguatan koordinasi dengan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan.

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2025 tidak hanya memuat catatan kinerja kelembagaan, tetapi juga menjadi potret mengenai kondisi HAM Indonesia dalam satu tahun terakhir. Melalui laporan

ini, Komnas HAM RI berupaya menghadirkan dokumentasi yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan isu HAM secara lebih mendalam, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pada masa mendatang. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan HAM di Indonesia.

Kami menyadari bahwa dinamika HAM di Indonesia terus berkembang dan tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam satu laporan tahunan. Karena itu, Komnas HAM RI akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar laporan yang disusun semakin komprehensif, informatif, dan mampu menjawab kebutuhan publik. Pada akhirnya, laporan ini merupakan bagian dari komitmen Komnas HAM RI untuk menjaga akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

Ketua Komnas HAM RI

Anis Hidayah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Situasi hak asasi manusia Indonesia sepanjang tahun 2025 memperlihatkan hubungan yang semakin kompleks antara agenda pembangunan nasional, stabilitas politik, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, dan pemenuhan hak asasi manusia. Berbagai kebijakan strategis pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, mendorong investasi, mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN), memperluas hilirisasi industri, serta memperkuat keamanan nasional telah menghasilkan berbagai capaian pembangunan. Namun pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan tersebut juga memunculkan sejumlah persoalan HAM yang menunjukkan bahwa pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan prinsip keadilan, partisipasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Sepanjang tahun 2025, persoalan HAM tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu kebebasan sipil dan politik, tetapi semakin menunjukkan keterhubungan yang erat dengan persoalan kesejahteraan, akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, dan akses terhadap keadilan. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa HAM merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam bidang hak sipil dan politik, tahun 2025 ditandai oleh meningkatnya perhatian terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan

sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam lanskap HAM nasional tahun ini. Temuan awal Tim Pencarian Fakta enam Lembaga Nasional HAM menunjukkan adanya korban meninggal dunia, korban luka-luka, penangkapan, kerusakan fasilitas publik, serta penjarahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan mekanisme pencegahan konflik sosial, profesionalisme aparat penegak hukum, perlindungan hak warga negara dalam situasi krisis, serta akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan negara.

Di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, konflik agraria tetap menjadi salah satu isu HAM paling dominan sepanjang tahun 2025. Berbagai pengaduan yang diterima Komnas HAM RI menunjukkan bahwa konflik terkait tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup masih menjadi sumber utama ketegangan antara masyarakat, korporasi, dan negara. Pembangunan infrastruktur, ekspansi investasi, proyek industri, serta berbagai kebijakan pemanfaatan lahan terus menimbulkan sengketa yang berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat, penggusuran, kerusakan lingkungan hidup, dan meningkatnya kerentanan kelompok masyarakat adat, petani, nelayan, dan komunitas lokal.

Perubahan struktur ekonomi nasional juga memperlihatkan munculnya tantangan baru dalam perlindungan HAM. Transformasi digital dan berkembangnya ekonomi platform telah menciptakan peluang ekonomi baru, namun juga memperlihatkan meningkatnya kerentanan pekerja informal dan pekerja berbasis aplikasi yang belum memperoleh perlindungan sosial dan hukum yang memadai. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka perlindungan HAM dalam dunia kerja yang terus berubah akibat perkembangan teknologi dan model ekonomi digital.

Data pengaduan yang diterima Komnas HAM RI sepanjang tahun 2025 memberikan gambaran penting mengenai kondisi HAM nasional. Komnas HAM RI menerima sebanyak 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, hak atas kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak diadukan, disusul hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan HAM di Indonesia semakin memperlihatkan keterhubungan antara dimensi sipil-politik dan dimensi ekonomi, sosial, serta budaya. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap satu hak sering kali berkembang menjadi pelanggaran multidimensi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban secara bersamaan.

Dari perspektif pelapor dan korban, pengaduan tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari kelompok masyarakat dan komunitas yang menghadapi persoalan kolektif terkait tanah, lingkungan hidup, pembangunan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai persoalan HAM yang berkembang saat ini semakin bersifat struktural dan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

Tahun 2025 juga memperlihatkan pentingnya reformasi hukum dalam kerangka penghormatan dan perlindungan HAM. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KU- HAP), penyusunan regulasi mengenai komutasi pidana mati, revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, evaluasi regulasi pendirian rumah ibadat, penyusunan peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM, serta advokasi perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi agenda strate-

gis yang menentukan arah perlindungan HAM Indonesia pada masa mendatang. Melalui berbagai kajian dan rekomendasi kebijakan, Komnas HAM RI berupaya memastikan bahwa reformasi hukum nasional berjalan selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal, memperkuat perlindungan korban, dan meningkatkan akuntabilitas negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap warga negara.

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, berbagai kasus penolakan pendirian rumah ibadat, hambatan administratif, dan tindakan intoleransi menunjukkan bahwa kelompok minoritas agama dan kepercayaan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan hak secara setara. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penyempurnaan kebijakan dan regulasi agar jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terimplementasi secara lebih efektif dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan HAM baru yang semakin kompleks. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan membawa manfaat besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga diikuti oleh meningkatnya ancaman terhadap privasi, keamanan data pribadi, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, eksploitasi digital, serta berkembangnya tindak pidana perdagangan orang berbasis online scam lintas negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola ruang digital berbasis HAM akan menjadi salah satu agenda penting Indonesia pada masa mendatang.

Perlindungan kelompok rentan masih menjadi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, serta kelompok rentan lainnya masih menghadapi diskriminasi, kekerasan, hambatan akses terhadap pelayanan publik, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Berbagai kelompok tersebut sering kali mengalami dampak yang lebih besar dari konflik agraria, perubahan ekonomi, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial yang masih berlangsung.

Situasi HAM tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa persoalan pelanggaran HAM masa lalu belum sepenuhnya terselesaikan. Upaya pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan penguatan jaminan ketidakberulangan masih menghadapi tantangan politik, hukum, dan kelembagaan. Pada saat yang sama, berkembangnya berbagai perdebatan mengenai sejarah nasional, memori kolektif, dan pengakuan terhadap pengalaman korban menunjukkan bahwa persoalan masa lalu masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.

Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, Komnas HAM RI terus memperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai lembaga HAM nasional. Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI melakukan berbagai pembenahan melalui penguatan tata kelola organisasi, reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, penguatan sistem pengetahuan HAM, serta perluasan kerja sama nasional dan internasional. Berbagai upaya tersebut menghasilkan capaian penting, antara lain predikat Reformasi Birokrasi BB (Baik Sekali), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali berturut-turut, predikat Reformasi Hukum AA (Istimewa), serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 96,32. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas organisasi dalam menjalankan mandat perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM secara profesional, independen, dan akuntabel.

Selain memperkuat tata kelola internal, Komnas HAM RI juga memperluas berbagai program pemajuan HAM melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan sistem pengetahuan HAM. Program Sekolah Ramah HAM, pelatihan HAM bagi TNI dan Polri, pengembangan Kabupaten/Kota

HAM, pelatihan Bisnis dan HAM, serta penguatan literasi HAM menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran HAM memerlukan transformasi budaya dan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini menegaskan bahwa HAM bukan hanya instrumen penanganan pelanggaran, tetapijuga kerangka dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Pada tingkat internasional, peran Komnas HAM RI semakin diakui melalui posisi sebagai Ketua Southeast Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) Tahun 2025 dan Wakil Ketua Asia Pacific Forum (APF) periode 2024-2026. Keterlibatan aktif dalam berbagai forum regional dan global memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan standar HAM internasional sekaligus memperluas kerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan HAM kontemporer.

Secara keseluruhan, situasi HAM Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tetap menjadi prasyarat utama bagi pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan HAM Indonesia semakin bersifat multidimensional, melibatkan persoalan keadilan sosial, tata kelola pembangunan, kebebasan sipil, transformasi digital, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan institusi demokrasi. Oleh karena itu, agenda pembangunan nasional ke depan perlu semakin menempatkan HAM sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Pengalaman sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kemampuan negara menjamin martabat manusia, keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR V RINGKASAN EKSEKUTIF vii DAFTAR ISI X BAB 1 SITUASI HAM INDONESIA TAHUN 2025 1 1.1 PENDAHULUAN 6 1.2 PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT 10 1.3 PAPUA DAN UPAYA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN BERKELANJUTAN 13 1.4 PENILAIAN HAM 19 BAB 2 ISU STRATEGIS 25 2.1 PENDAHULUAN 32 2.2 TREN DAN ISU STRATEGIS 33 2.3 KAJIAN DAN PENELITIAN 41 2.4 PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI HAM 44 2.5 PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN HAM 47 2.6 DINAMIKA HAM DAERAH 58 BAB 3 PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM RI 63 3.1 PENDAHULUAN 67 3.2 REFORMASI BIROKRASI 67 3.3 PELAYANAN PUBLIK, PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KERJA 67 3.4 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 68 3.5 PENGUATAN KERANGKA HUKUM 69 3.6 KEMITRAAN STRATEGIS NASIONAL DAN INTERNASIONAL 69 3.7 OPTIMALISASI SARANA, PRASARANA, DAN DIGITALISASI PELAYANAN 70 3.8 KOMUNIKASI PUBLIK DAN LITERASI HAM 71 BAB 4 PENUTUP 73

SITUASI HAM INDONESIA TAHUN 2025

Laporan ini menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan percepatan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun pemerintah gencar mendorong investasi melalui Proyek Strategis Nasional, masih banyak warga yang mengadukan masalah ketidakprofesionalan aparat keamanan serta konflik lahan yang merugikan masyarakat adat dan petani.

BAB 01

Beberapa isu utama mencakup krisis sosial-politik di pertengahan tahun, pencarian keadilan bagi warga kecil, hingga kelanjutan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan Munir dan peristiwa di Aceh. Di wilayah Papua, konflik bersenjata sangat merugikan warga sipil dan mengganggu layanan penting seperti sekolah dan kesehatan. Selain itu, terdapat perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pejabat dan pimpinan lembaga pendidikan. Negara kini berupaya mengevaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan hak dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi dengan baik. Intinya, kemajuan ekonomi harus dibarengi dengan keadilan dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

动

PAUD/TK JULIANI TOROJAYA BUNGA ALAWAN RAPATKOORDINASI DALAMPELAKSANAANPENYELESAIANNONYUDISIAL POLDA SULSEI

KICK-OFF MEETING DAN SEMINAR PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA PADA 7 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA TAHUN 2025

EMBAGA 7 KEMENTERIAN DAN NEGARA TAHUN 2025

BAB 1

SITUASI HAM INDONESIA TAHUN 2025

situasi HAM Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama tidak semata terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada kesenjangan antara percepatan agenda pembangunan negara dengan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan dan pada praktik penyelenggaraan negara.'

1.1 PENDAHULUAN

Tahun 2025 memperlihatkan situasi hak asasi manusia Indonesia yang berada pada persimpangan antara agenda percepatan pembangunan,stabilitas politik,dan meningkatnya tuntutan penghormatan HAM dalam penyelenggaraan negara. Di satu sisi, pemerintah mendorong agenda besar pembangunan melalui ketahanan pangan, investasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), transformasi digital, efisiensi tata kelola pemerintahan, dan penguatan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga menempatkan penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan HAM sebagai bagian dari arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Namun di sisi lain, implementasi berbagai agenda tersebut menunjukkan adanya gap antara percepatan kebijakan negara dengan perlindungan hak-hak warga negara, terutama terkait partisipasi bermakna, akses terhadap keadilan, perlindungan ruang sipil, dan pemenuhan hak kelompok rentan.

Catatan tentang situasi HAM tahun 2025 salah satunya masih tercermin dari masih tingginya angka pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM RI. Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima 3.003 aduan dugaan pelanggaran HAM dimana 2.670 kasus diterima oleh Komnas HAM RI melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI di Jakarta dan 333 kasus diterima oleh 6 Sekretariat Provinsi di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan HAM masih dirasakan luas oleh masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dari jumlah tersebut, isu yang paling banyak diadukan berkaitan dengan ketidakprofesionalan atau tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur sebanyak 512 aduan, disusul persoalan agraria, pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal, ketenagakerjaan, kekerasan dan/atau penyiksaan oleh aparat, serta persoalan akses keadilan. Kepolisian Republik Indonesia tetap menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat dalam dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun.

Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa tantangan HAM di Indonesia semakin kompleks dan saling berkaitan. Di satu sisi, negara terus mendorong berbagai agenda pembangunan, investasi, dan program strategis nasional sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai pengaduan yang diterima Komnas HAM RI memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar terkait akses terhadap keadilan, kesejahteraan, ruang hidup, serta kebebasan sipil dan politik.

Salah satu dinamika paling menentukan situasi HAM Indonesia tahun 2025 adalah

menguatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan, akuntabilitas negara, dan kualitas demokrasi. Hal ini tercermin dalam gelombang demonstrasi dan kerusuhan Agustus- September 2025 yang berkembang menjadi salah satu krisis sosial-politik terbesar pasca-Reformasi. Berdasarkan temuan awal Tim Pencarian Fakta enam Lembaga Nasional HAM, peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa, ribuan korban luka dan penangkapan, serta memunculkan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta persoalan akuntabilitas aparat. Situasi ini juga memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang sipil dan kebebasan demokratis. Pada saat yang sama, perhatian publik terhadap akses keadilan mengemuka melalui kasus Affan, seorang pengemudi ojek online yang dipandang mencerminkan kerentanan warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut dan menekankan pentingnya transparansi proses hukum, penghormatan terhadap due process of law, pemenuhan hak-hak korban, serta akuntabilitas institusi negara. Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan HAM tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga dengan kemampuan negara menjamin akses keadilan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada sektor hukum dan keadilan, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi salah satu kebijakan paling strategis sekaligus kontroversial sepanjang tahun 2025. Pemerintah dan DPR mempercepat revisi KUHAP untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Reformasi tersebut diarahkan pada modernisasi pembuktian, penguatan perlindungan korban, dan mekanisme restorative justice. Namun berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum menyoroti potensi perluasan kewenangan aparat, lemahnya pengawasan terhadap tindakan paksa, ancaman terhadap hak atas peradilan yang adil (fair trial), serta terbatasnya partisipasi publik bermakna dalam proses legislasi. Polemik KUHAP memperlihatkan bahwa reformasi hukum Indonesia masih menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Dalam konteks pembangunan, persoalan kesejahteraan muncul sebagai salah satu isu HAM yang paling dominan sepanjang tahun 2025. Pengaduan masyarakat memperlihatkan bahwa berbagai persoalan terkait tanah, pekerjaan, lingkungan hidup, perumahan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi sumber utama kerentanan. Konflik agraria, penggusuran, pemutusan hubungan kerja, hingga dampak proyek pembangunan terhadap masyarakat lokal menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masih menjadi tantangan besar.

Komnas HAM RI mencatat bahwa konflik agraria menjadi salah satu tren pengaduan tertinggi sepanjang tahun dan menjadi sumber keresahan sosial yang berkembang menjadi eskalasi protes publik di berbagai wilayah. Berdasarkan data Komnas HAM RI, sepanjang periode 2020-2025 terdapat 3.264 aduan konflik agraria dengan konsentrasi tinggi di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah. Konflik tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah, tumpang tindih klaim kepemilikan, ekspansi perkebunan dan pertambangan, pembangunan infrastruktur, hingga proyek strategis nasional yang berdampak pada masyarakat adat, petani, nelayan, dan komunitas lokal.

Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks

pembangunan. Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam sejumlah kasus justru memunculkan konflik baru terkait penguasaan tanah, hilangnya ruang hidup, degradasi lingkungan, dan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan. Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM RI menunjukkan bahwa pembangunan belum selalu diiringi dengan mekanisme perlindungan HAM yang memadai, terutama bagi masyarakat adat, petani, nelayan, pekerja, dan kelompok rentan lainnya.

Konflik agraria yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional tetap menjadi salah satu isu dominan dalam pengaduan HAM. Komnas HAM RI mencatat setidaknya 114 aduan dugaan pelanggaran HAM terkait PSN dalam periode 2020-2023 yang merupakan bagian dari 1.675 aduan konflik agraria dan sumber daya alam. Mayoritas aduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh keadilan. Konflik pembangunan pada sektor pangan, energi, perkebunan, kawasan industri, dan infrastruktur menunjukkan pola berulang berupa lemahnya konsultasi publik, keterbatasan akses informasi, ketimpangan posisi tawar masyarakat, kriminalisasi warga, serta penggunaan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik.

Kasus-kasus pada kawasan PSN, termasuk proyek ketahanan pangan dan energi di Merauke, memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat adat dan hak atas ruang hidup. Komnas HAM RI bahkan mengeluarkan rekomendasi khusus terkait potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek tersebut. Berbagai kajian dan pengaduan masyarakat menunjukkan konflik terkait pengadaan tanah, ketidakjelasan ganti rugi, ancaman terhadap masyarakat adat, hingga degradasi lingkungan hidup akibat ekspansi industri, pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur strategis. Situasi tersebut menunjukkan bahwa orientasi percepatan investasi dan pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip penghormatan hak atas tanah, lingkungan hidup, dan partisipasi bermakna masyarakat terdampak.

Dalam konteks tersebut, isu hak atas pangan juga memperoleh perhatian penting sepanjang tahun 2025. Hak atas pangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketersediaan bahan makanan, tetapi mencakup kualitas pangan, kecukupan gizi, keamanan konsumsi, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan masyarakat untuk mempertahankan sumber penghidupannya. Berbagai kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional perlu memastikan integrasi prinsipprinsip HAM agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hak atas kesehatan, hak anak, hak masyarakat adat, maupun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah memperkuat agenda kesejahteraan melalui pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Namun implementasi di lapangan memperlihatkan kesenjangan kapasitas antar daerah yang masih cukup tajam. Masih terdapat persoalan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, kesenjangan akses digital, perlindungan pekerja informal, tindak pidana perdagangan orang, serta tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Transformasi digital membuka peluang perluasan akses layanan publik dan pendidikan, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan digital yang memengaruhi kesetaraan pemenuhan hak warga negara antarwilayah.

Situasi HAM tahun 2025 juga memperlihatkan pentingnya perlindungan terhadap pembela HAM, aktivis lingkungan, jurnalis, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Berbagai bentuk ancaman, intimidasi, maupun kekerasan terhadap individu yang memperjuangkan kepentingan publik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan chilling effect, yaitu situasi ketika masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik atau terlibat dalam advokasi publik karena khawatir menghadapi risiko keamanan.

Di tingkat daerah, situasi HAM menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian pemerintah daerah mulai mengintegrasikan indikator HAM dalam pelayanan dasar, namun sebagian lainnya masih menghadapi persoalan diskriminasi layanan, lemahnya perlindungan kelompok rentan, minimnya partisipasi warga, serta konflik sumber daya alam. Ketimpangan kapasitas fiskal dan tata kelola daerah menyebabkan kualitas pemenuhan HAM warga negara sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan HAM belum sepenuhnya menjadi pendekatan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, penguatan kolaborasi antara Komnas HAM RI, masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas lokal, media, dan pemerintah menjadi semakin penting. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak dapat dijalankan oleh satu lembaga secara terpisah. Organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, lembaga bantuan hukum, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya memiliki peran penting dalam menjangkau korban, mendokumentasikan pelanggaran, dan memperkuat akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan HAM.

Secara umum, masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2025 memperlihatkan peningkatan sensitivitas terhadap isu keadilan sosial, ketimpangan kebijakan, akuntabilitas negara, dan penggunaan kekuasaan oleh institusi publik. Ruang digital berkembang menjadi medium utama ekspresi kritik sosial dan pengawasan publik, namun sekaligus memperlihatkan meningkatnya polarisasi informasi, disinformasi, serta kerentanan terhadap pembatasan kebebasan berekspresi. Meningkatnya keresahan sosial terkait biaya hidup, ketimpangan akses, perlindungan tenaga kerja, serta konflik pembangunan menunjukkan bahwa persoalan HAM pada tahun 2025 semakin bersifat struktural dan berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, situasi HAM Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama tidak semata terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada kesenjangan antara percepatan agenda pembangunan negara dengan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara. Tingginya angka pengaduan masyarakat, eskalasi konflik sosial Agustus-September 2025, kasus Affan yang memunculkan tuntutan publik terhadap akses keadilan dan akuntabilitas institusi negara, polemik pembaruan KUHAP, konflik agraria pada proyek strategis nasional, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas negara memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengarusutamaan HAM sebagai strategi pencegahan konflik sosial, penguatan legi-

timasi kebijakan publik, dan pembangunan demokrasi yang inklusif.

1.2 PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT

Komnas HAM RI memiliki mandat khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, sehingga memegang peran penting dalam menjaga akuntabilitas negara dan memastikan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM, Komnas HAM RI telah menyelidiki 16 peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang mencakup berbagai periode sejarah Indonesia. Namun, proses penegakan HAM berat masih menghadapi tantangan yang signifikan karena sebagian besar hasil penyelidikan belum berlanjut ke proses peradilan, sementara perkara yang telah disidangkan belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan yang memadai bagi korban.

Dalam konteks tersebut, upaya Komnas HAM RI tidak hanya diarahkan pada pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga pada memastikan agar hak-hak korban tetap menjadi perhatian utama dalam agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.

1.2.1 PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT

Pada tahun 2025, Komnas HAM melanjutkan penyelidikan pro justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib dan Peris-

tiwa Bumi Flora di Aceh. Kedua kasus diprioritaskan karena merepresentasikan dua dimensi penting perlindungan HAM di Indonesia, yakni perlindungan pembela HAM serta perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata.

Pembunuhan Munir Said Thalib

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib tetap menjadi salah satu perhatian utama Komnas HAM RI karena berkaitan dengan hak atas hidup, perlindungan pembela HAM, dan akuntabilitas negara.

Sepanjang tahun 2025, Tim Ad Hoc Penyelidikan Komnas HAM RI melakukan pemanggilan terhadap 21 saksi dari berbagai institusi, termasuk maskapai penerbangan, kepolisian, dan badan intelijen, serta melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga negara dan melibatkan para ahli untuk memperkuat analisis hukum dan fakta.

Meskipun menghadapi hambatan berupa keterbatasan kewenangan pemanggilan paksa, ketidakhadiran sebagian saksi, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran, proses penyelidikan tetap berjalan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran dan memperkuat akuntabilitas. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan yang memadai serta komitmen seluruh pihak dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatian publik dan sejarah demokrasi Indonesia.

Peristiwa Bumi Flora Aceh

Peristiwa Bumi Flora merupakan salah satu dugaan pelanggaran HAM berat vang terjadi dalam konteks konflik bersenjata di Aceh dan mencerminkan besarnya dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI melanjutkan proses penyelidikan melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan data historis, diskusi dengan organisasi masyarakat sipil, serta peninjauan lokasi peristiwa. Keterlibatan Sekretariat Komnas HAM di daerah turut memperkuat akses informasi dan komunikasi dengan masyarakat terdampak.

Meskipun menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian historis dan keterbatasan sumber daya, proses ini tetap berjalan sebagai bagian dari upaya mengungkap kebenaran dan memperkuat akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan penyelidikan yang berkelanjutan, sensitif terhadap konteks lokal, dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam proses pencarian keadilan.

1.2.2 PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM

Di tengah berbagai tantangan penyelesaian yudisial, upaya pemulihan korban menjadi salah satu agenda penting dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Pendekatan ini memperoleh penguatan sejak pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada tahun 2022 dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023.

Melalui pendekatan tersebut, negara berupaya memperluas akses korban terhadap layanan pemulihan, pengakuan, dan rehabilitasi. SKKPHAM menjadi instrumen penting yang memungkinkan korban mengakses berbagai layanan pemulihan, termasuk bantuan medis dan rehabilitasi psikososial melalui LPSK.

SKKPHAM YANG DITERBITKAN KOMNAS HAM RI

1.2.3 PROGRAM VERIFIKASI DAN VALIDASI KORBAN

Program verifikasi dan validasi korban merupakan bagian penting dari upaya pemulihan korban pelanggaran HAM. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan identitas, status, dan kondisi korban secara akurat sehingga data yang digunakan dalam berbagai program pemulihan, reparasi, maupun layanan negara benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI melaksanakan verifikasi dan validasi korban di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku, Banten, dan Jabodetabek. Melalui kegiatan ini, Komnas HAM RI memperbarui dan memperkuat basis data korban, mengidentifikasi kebutuhan pemulihan yang masih belum terpenuhi, serta memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan pemerintah dapat menjangkau penerima manfaat secara tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada hak-hak korban.

SEBARAN VERIFIKASI & VALIDASI KORBAN PELANGGARAN HAM

Aceh 161 Sulawesi Tengah 107 "Maluku Jakarta Jawa 46 6 Tengah Jawa Banten Timur 123 31 Jawa Barat Yogya 19 60

1.3 PAPUA DAN UPAYA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN BERKELANJUTAN

Hasil pengamatan Komnas HAM sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Papua terus berdampak secara langsung terhadap warga sipil. Korban tidak

hanya berasal dari pihak yang terlibat dalam konflik, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi peristiwa, termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian serius adalah penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk,

Masalah Utama

1. Warga sipil masih menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik bersenjata di Papua.

2. Fasilitas pendidikan dan kesehatan sering kali terganggu atau berhenti beroperasi akibat situasi keamanan.

3. Kelompok rentan menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam situasi konflik.

4. Diperlukan penguatan perlindungan warga sipil oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik serta peningkatan mekanisme akuntabilitas atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

KRONIK HAM DI PAPUA

Aduan yang ditangani 107 Komnas HAM RI

Peristiwa konflik 93 bersenjata

Korban serangan KKB 47 terhadap warga sipil

Warga sipil meninggal akibat serangan KKB

Lokasi pengamatan pengungsi internal

Kabupaten Yahukimo, pada 21-22 Maret 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM RI, serangan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM tersebut menyebabkan korban mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, trauma psikologis, serta mengakibatkan meninggalnya seorang tenaga pendidik. Komnas HAM RI tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan para korban dengan aktivitas militer sebagaimana tuduhan yang disampaikan pelaku. Peristiwa ini berdampak luas terhadap masyarakat karena mengakibatkan terhentinya layanan pendidikan dan kesehatan di sedikitnya 33 distrik. Selain itu, Komnas HAM RI juga menemukan persoalan ketenagakerjaan yang mempengaruhi kondisi kerja tenaga kesehatan dan guru di bawah pengelolaan Yayasan Serafim.

Masih di Kabupaten Yahukimo, Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap penyerangan terhadap para pendulang emas di Distrik Seradala pada 6-9 April 2025 yang mengakibatkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, serangan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan motif tuduhan keterlibatan korban sebagai agen intelijen serta dipengaruhi sentimen ekonomi antara Orang Asli Papua dan kelompok pendatang.

Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan terhadap kematian Abral Wandikbo di Distrik Yuguru, Kabupaten Nduga. Hasil pengamatan menunjukkan adanya dugaan tindakan sewenang-wenang dalam operasi keamanan yang berlangsung sejak Januari 2025, termasuk penangkapan warga sipil dan perusakan fasilitas masyarakat Abral Wandikbo yang ditangkap dengan tuduhan terlibat kelompok bersenjata meninggal dunia pada 25 Maret 2025 setelah mengalami kekerasan dalam masa penahanan. Berdasarkan hasil pemantauan, korban merupakan warga sipil yang diduga merupakan penyandang disabilitas tuna wicara.

Perhatian Komnas HAM RI juga tertuju pada peristiwa kontak tembak antara Satgas Koops Habema TNI dan TPNPB-OPM di Kabupaten Intan Jaya pada 13 Mei 2025. Peristiwa yang terjadi ketika warga sedang beristirahat tersebut menyebabkan kelompok rentan menjadi korban, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tercatat tiga orang mengalami luka-luka, termasuk seorang anak berusia tujuh tahun dan ibunya, sementara lima orang lainnya meninggal dunia, terdiri dari tokoh masyarakat, rohaniawan, warga lanjut usia, dan warga sipil setempat.

1.3.1 AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT

Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebagian lokasi pertambangan berada di pulau-pulau kecil yang termasuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait

Hak atas Tanah, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan di Papua

Selain konflik bersenjata, Komnas HAM RI memberikan perhatian terhadap berbagai proyek pembangunan dan aktivitas ekonomi yang berpotensi berdampak pada hak-hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal.

kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, konflik sosial, dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat setempat.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI meminta keterangan kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Masalah Utama

1. Masyarakat adat masih menghadapi risiko kehilangan ruang hidup akibat proyek pembangunan berskala besar.

2. Mekanisme konsultasi dan persetujuan masyarakat terdampak belum berjalan secara optimal.

3. Potensi konflik agraria dan konflik sosial masih cukup tinggi.

4. Diperlukan pendekatan pembangunan yang menghormati hak masyarakat adat serta memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Kebebasan Sipil dan Partisipasi Politik di Papua

Komnas HAM RI memberikan perhatian terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta hak politik warga negara di Papua.

1.3.2 PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MERAUKE

Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan tebu, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat adat terkait perlindungan hak atas tanah ulayat, hak atas penghidupan yang layak, keberlanjutan identitas budaya, serta pelaksanaan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent) FPIC).

1.3.3 KASUS PELEMPARAN BOM MOLOTOV TERHADAP KANTOR JUBI

Komnas HAM RI memantau perkembangan kasus pelemparan bom molotov terhadap Kantor Redaksi Jubi di Jayapura. Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan jurnalis dan kebebasan pers di Papua.

Untuk memastikan akuntabilitas proses hukum, Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan dan mendorong penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berorientasi pada perlindungan kebebasan pers.

1.3.4 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILGUB PAPUA

Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Pemantauan difokuskan pada perlindungan hak pilih kelompok rentan, netralitas aparat negara, serta pencegahan intimidasi politik. Komnas HAM RI juga mendorong peningkatan koordinasi antarpelenggara pemilu untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan inklusif, jujur, dan adil.

Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap kericuhan yang terjadi pasca pemindahan empat tahanan kasus makar dari Papua ke Makassar. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serta menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat dan pemenuhan hak atas proses hukum yang adil.

1.3.5 KERICUHAN PASCA PEMINDAHAN TAHANAN KASUS MAKAR

Komnas HAM RI menekankan pentingnya penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan dialogis, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.

Masalah Utama

1. Kebebasan pers dan keamanan jurnalis masih memerlukan perhatian serius.

2. Perlindungan hak politik kelompok rentan perlu terus diperkuat dalam setiap proses pemilu.

3. Penggunaan kekuatan oleh aparat harus selalu mengacu pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

4. Pendekatan dialog dan penghormatan terhadap hak-hak sipil menjadi prasyarat penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi di Papua.

1.3.6 PENGUNGSI INTERNAL DAN AKSES TERHADAP LAYANAN DASAR

Salah satu dampak kemanusiaan yang paling nyata dari konflik di Papua adalah meningkatnya jumlah pengungsi internal. Pengungsian yang berlangsung dalam jangka panjang tidak hanya menyebabkan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, dokumen kependudukan, dan sumber penghidupan masyarakat.

Pada tahun 2025, Komnas HAM RI melakukan pengamatan terhadap situasi pengungsi internal di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Maybrat.

Di Kabupaten Yahukimo, gelombang pengungsian terjadi setelah penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk pada Maret 2025. Peristiwa tersebut memicu evakuasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ke Wamena dan Jayapura serta mendorong perpindahan masyarakat ke wilayah-wilayah sekitar. Situasi ini menunjukkan bagaimana konflik bersenjata secara langsung mempengaruhi keberlangsungan layanan publik dan rasa aman masyarakat.

Komnas HAM RI juga melakukan pengamatan terhadap situasi pengungsi dari Kabupaten Puncak yang tersebar di Mimika, Nabire, Ilaga, dan Gome. Berdasarkan hasil pemantauan, sedikitnya 506 pengungsi berada di Mimika dan Nabire, sementara ribuan lainnya masih berada di wilayah terdampak konflik. Tim menemukan berbagai persoalan, antara lain kondisi hunian sementara yang padat, keterbatasan akses pangan, belum tersedianya layanan khusus bagi kelompok rentan, anak-anak yang tidak lagi bersekolah, minimnya dukungan psikososial, keterbatasan sanitasi dan air bersih, serta hilangnya sumber penghidupan akibat tidak dapat mengakses lahan pertanian. Di beberapa lokasi, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda dilaporkan mencapai lebih dari 9.000 jiwa.

Di Kabupaten Jayawijaya, Komnas HAM RI mengamati kondisi pengungsi asal Nduga yang tinggal di Kampung Sekom, Distrik Muliama. Sebagian besar pengungsi menghadapi kesulitan memperoleh dokumen kependudukan, layanan kesehatan, dan akses pendidikan bagi anak-anak. Jarak yang jauh menuju sekolah dan fasilitas kesehatan menyebabkan banyak anak tidak bersekolah secara reguler, sementara kebutuhan dasar sehari-hari bergantung pada kemampuan berkebun dan dukungan masyarakat sekitar. Komnas HAM Rl juga memperoleh informasi mengenai adanya kematian pengungsi akibat sakit selama masa pengungsian.

Sementara itu, di Kabupaten Maybrat, Komnas HAM RI melakukan pengamatan lanjutan terhadap situasi pengungsi yang berasal dari wilayah terdampak operasi keamanan pasca peristiwa Kisor tahun 2021. Meskipun sebagian besar program pemulangan telah dilaksanakan, proses pemulihan belum sepenuhnya selesai. Komnas HAM RI menemukan masih adanya keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya dukungan sarana pertanian, penggunaan sekolah sebagai pos keamanan, serta ketidaksinkronan data pengungsi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Polres Sorong Selatan. Perbedaan data tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan dan koordinasi antarinstansi agar kebijakan penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

1.3.7 MEMBANGUN KEPERCAYAAN MELALUI PENDEKATAN HAM

Situasi HAM di Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Berbagai perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan memperlihatkan bahwa persoalan di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut perlindungan warga sipil, akses terhadap pelayanan dasar, serta kemampuan negara membangun kepercayaan di tengah masyarakat.

Konflik yang masih berlangsung di sejumlah wilayah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Pengungsian internal, terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta keterbatasan aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa konsekuensi konflik sering kali dirasakan secara langsung oleh warga sipil. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi kebutuhan mendasar yang harus ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara.

Pada saat yang sama, berbagai agenda pembangunan yang dijalankan di Papua menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pembangunan tidak hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perspektif ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan mampu memperkuat kesejahteraan sekaligus mengurangi berbagai bentuk ketimpangan yang masih dihadapi masyarakat.

Pengalaman Papua juga memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan HAM memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penguatan dialog, peningkatan kualitas pelayanan publik, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, situasi di Papua tidak hanya menjadi tantangan regional, tetapi juga menjadi cerminan komitmen nasional dalam memastikan bahwa pembangunan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat berjalan secara seimbang untuk mewujudkan keadilan dan martabat bagi seluruh warga negara.

1.4 PENILAIAN HAM

Penilaian HAM merupakan instrumen yang dikembangkan Komnas HAM RI untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, Komnas HAM RI menggunakan pendekatan berbasis HAM (Human Rights Approach). Dengan demikian, HAM tidak hanya dipahami sebagai kerangka penyelesaian pelanggaran, tetapi juga sebagai standar dalam penyusunan kebijakan, pelayanan publik, dan tata kelola birokrasi. Pada tahun 2025, Komnas HAM RI melaksanakan Penilaian HAM terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

PENILAIAN HAM DALAM ANGKA

2 SKEMA PENILAIAN HAM Kementerian Pemerintah dan Lembaga Daerah

4 HAK DASAR YANG DIUKUR

Pekerjaan

Pendidikan

Kesehatan

Pangan

PENILAIAN HAM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Kementerian 69,4 Dalam Negeri

Kementerian 66,9 Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian 62,9 Kesehatan

Kementerian 59,5 P2MI

Kementerian 58 Komunikasi dan Digital

Kepolisian 57,8 Negara Republik Indonesia

Kementerian 54 Ketenagakerjaan

1.4.1 PENILAIAN HAM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Sebagai bagian dari mandat pemajuan HAM, Komnas HAM RI melaksanakan Penilaian HAM terhadap kementerian dan lemba-

ga untuk mengukur sejauh mana prinsipprinsip hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025, Komnas HAM RI menyelenggarakan Kick-Off Meeting dan Seminar Nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sebagai ruang konsolidasi sekaligus penguatan komitmen terhadap pendekatan berbasis HAM dalam penyelenggaraan negara. Pada tahun yang sama Komnas HAM melaksanakan Penilaian HAM terhadap 7 K/L yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian P2MI, Kementerian Komunikasi dan Digital, POLRI dan Kementerian Ketenagakerjaan.

1.4.2 PENILAIAN HAM PEMERINTAH DAERAH

Penilaian HAM terhadap pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip HAM telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, penyelenggaraan layanan publik, dan pengambilan kebijakan daerah. Melalui proses ini, Komnas HAM tidak hanya mengidentifikasi capaian dan tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola yang lebih inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2025, Komnas HAM RI telah melaksanakan Penilaian HAM terhadap 2 (dua) Pemerintahlah Kabupaten, yaitu Wonosobo dan Manggarai Timur yang merupakan representasi dari wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Hasil penilaian menunjukkan bahwa integrasi prinsip HAM di tingkat daerah terus berkembang, meskipun kapasitas dan kualitas implementasinya masih bervariasi antarwilayah.

72,9

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merepresentasikan daerah agraris di kawasan pegunungan Jawa Tengah yang memiliki pengalaman relatif panjang dalam pengembangan pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan. Karakteristik sosial-ekonomi yang didominasi sektor pertanian serta kondisi geografis yang menantang menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan dasar sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kehadiran Wonosobo dalam Penilaian HAM menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Kabupaten Manggarai Timur

64,59

Nilai HAM Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai Timur merepresentasikan daerah berkembang di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang tersebar, serta akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks tersebut, integrasi prinsip HAM menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara inklusif dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Kehadiran Manggarai Timur dalam Penilaian HAM memperlihatkan bahwa upaya pemajuan HAM tidak hanya relevan bagi daerah dengan kapasitas kelembagaan yang relatif kuat, tetapi juga bagi daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan tantangan pembangunan yang lebih kompleks.

1.5 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang memperoleh perhatian Komnas HAM RI sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering kali terjadi dalam situasi ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan korban pada posisi rentan.

Pelaku tidak jarang memanfaatkan jabatan, kewenangan, pengaruh sosial, maupun otoritas moral yang dimilikinya untuk melakukan kekerasan, mengendalikan korban, dan menghambat pengungkapan kasus.

Pemantauan Komnas HAM RI terhadap sejumlah kasus juga memperlihatkan bahwa dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, serta masa depan korban dalam jangka panjang. Karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang memadai bagi korban.

Dua kasus yang mendapat perhatian khusus Komnas HAM RI pada tahun 2025 adalah

dugaan kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada serta dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu, Lombok Barat. Meskipun terjadi dalam konteks yang berbeda, kedua kasus tersebut menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, akuntabilitas institusi, serta perlindungan yang efektif terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Dugaan Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Anak oleh Mantan Kapolres Ngada

Komnas HAM memberikan atensi terhadap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap tiga orang anak dan satu orang dewasa yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dalam penanganan kasus ini, Komnas HAM melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda NTT, korban, saksi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang dan instansi terkait untuk memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban anak.

Berdasarkan hasil pemantauan, Komnas HAM menilai bahwa dugaan tindak pidana tersebut memiliki dampak serius terhadap keamanan, kehidupan, dan proses tumbuh kembang korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perkara ini juga menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan publik oleh aparat negara yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi NTT, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Surat Nomor 357/PM.00/R/V/2025 tanggal 14 Mei 2025. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum yang akuntabel, perlindungan menyeluruh bagi korban, pemulihan psikososial, serta langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kekerasan Seksual terhadap Santriwati di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu, Lombok Barat

Komnas HAM menerima pengaduan terkait dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu, Desa Kekait, Lombok Barat, yang diduga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren sekaligus ketua yayasan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan koordinasi awal dengan pendamping korban dan melaksanakan pemantauan lapangan dengan meminta keterangan dari korban, keluarga korban, pendamping, serta berbagai pihak terkait. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peristiwa yang terjadi dan kondisi perlindungan terhadap korban.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya relasi kuasa yang kuat di lingkungan pesantren, keterbatasan pengawasan eksternal, serta minimnya akses komunikasi antara santri dan keluarga. Komnas HAM juga memperoleh informasi mengenai dugaan penggunaan otoritas dan simbol keagamaan untuk membungkam korban serta adanya tekanan agar korban tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan keagamaan. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif, pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta tata kelola lembaga pendidikan vang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai kebijakan, mekanisme pengawasan, dan langkah-langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk penanganan kasus yang terjadi di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu.

ISU STRATEGIS

Laporan ini menguraikan peran strategis Komnas HAM RI dalam menangani pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 3.003 aduan yang masuk, dengan fokus utama pada pemenuhan hak atas kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman. Konflik agraria menjadi isu yang paling menonjol karena sering melibatkan sengketa lahan antara masyarakat, korporasi, dan proyek pembangunan pemerintah. Institusi yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian RI dan pihak korporasi.

BAB 02

Untuk menangani berbagai kasus tersebut, Komnas HAM RI menjalankan fungsi pemantauan, penyelidikan, serta mediasi sebagai jalan keluar damai di luar pengadilan. Selain menangani kasus, dilakukan pula berbagai kajian penting, seperti revisi hukum acara pidana (RUU KUHAP) dan perlindungan pekerja migran. Upaya pencegahan diperkuat melalui pendidikan, seperti program Sekolah Ramah HAM dan pelatihan bagi aparat TNI/Polri. Ringkasnya, bab ini menekankan perlunya negara hadir untuk melindungi hak warga negara, terutama kelompok rentan, demi mewujudkan keadilan yang merata.

FOCUS GROUP DISCUSSION "MASA DEPAN PEMAJUAN DAN PENGADIAN PENEGAKAN HAM DI KALIMANTAN BARAT" Universitas O5O Pontianak - Jumat, 26 September 2025

DISEMIMISTAK ASISTNANUSA BAGIDOSENDAN MAHASISWA DISEMMISITTAR ASAS MANISIA BAGIDOSENDANMAHASISWA UNIVERSITASNAHDUATULULAMA(UNU)

RAKERNISFUNGSI TEKNISPROPAM TA.2025 POLRES MOROWALI UTARA eduli

ADNS ASINAL A SAS NAUSA REPUBLIK INDONESIA PERNAKILAN PAPUA INIASISIA HOPBADR BAKANWAI IGDIKAMPUNG HITADIPA KABUPATEN NAI KAN MANUSIA

BAB II ISU STRATEGIS

"Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia di Indonesia semakin memperlihatkan karakter yang kompleks dan saling terkait...

2.1 PENDAHULUAN

Penanganan pengaduan masyarakat merupakan salah satu mandat utama Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia. Melalui mekanisme pengaduan, Komnas HAM RI membuka akses bagi setiap orang untuk menyampaikan dugaan pelanggaran HAM, memperoleh perhatian atas permasalahan yang dihadapi, serta mendorong upaya penyelesaian yang berkeadilan. Kehadiran mekanisme ini menjadi bagian penting dari upaya negara untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Setiap pengaduan yang diterima tidak hanya merepresentasikan persoalan hukum atau administratif, tetapi juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap hadirnya negara dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan jaminan atas hak-hak yang terlanggar. Oleh karena itu, penanganan pengaduan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan HAM yang berkembang di masyarakat sekaligus mendorong penyelesaiannya melalui pendekatan yang responsif dan berorientasi pada korban.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima dan menangani berbagai pengaduan yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta berbagai bentuk dugaan pelanggaran HAM lainnya. Beragamnya substansi pengaduan tersebut menunjukkan bahwa isu HAM masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian dan kerja sama berbagai pihak untuk penyelesaiannya.

Dari sisi pengarusutamaan HAM, Komnas HAM RI memiliki tugas dan peran penting dalam mengintegrasikan prinsip, norma, perspektif, dan standar HAM dalam seluruh kebijakan,perencanaan penganggaran, pelaksanaan program, evaluasi, hingga budaya kelembagaan negara dan non-negara. Melalui upaya Pemajuan HAM, Komnas HAM RI melalui fungsi pengkajian dan penelitian serta penyuluhan untuk mendorong HAM sebagai kerangka dasar (governing framework) dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sangat penting untuk memastikan cara berpikir Negara dalam membuat kebijakan, bukan hanya instrumen ketika terjadi pelanggaran.

2.2 TREN DAN ISU STRATEGIS

Aduan yang diterima Komnas HAM RI merupakan salah satu instrumen penting untuk membaca kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Di balik setiap laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat pengalaman konkret mengenai hambatan dalam mem-

peroleh keadilan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh karena itu, pengaduan tidak hanya menjadi pintu masuk bagi penanganan kasus individual, tetapi juga menjadi sumber informasi yang memungkinkan Komnas HAM RI mengidentifikasi kecenderungan, pola pelanggaran, dan persoalan struktural yang berkembang di berbagai wilayah.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.670 pengaduan diterima melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI di Jakarta, sementara 333 pengaduan diterima melalui enam Sekretariat Komnas HAM RI di daerah. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 891 pengaduan tidak diproses lebih lanjut karena hanya bersifat tembusan, sedangkan 1.087 pengaduan lainnya tidak dilanjutkan setelah dilakukan pemeriksaan formil dan materiil. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa pengaduan yang ditangani berada dalam kewenangan Komnas HAM RI dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keberadaan sekretariat daerah memiliki peran yang semakin penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan HAM. Selain menjalankan fungsi penerimaan dan penanganan pengaduan, sekretariat daerah juga menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, memperoleh informasi, serta mengakses berbagai mekanisme penyelesaian yang tersedia. Pada tahun 2025, Sekretariat Komnas HAM RI di Kalimantan Barat menerima dan menangani 69 kasus, Papua 62 kasus, Aceh 58 kasus, Sumatera Barat 51 kasus, Maluku 46 kasus, dan Sulawesi Tengah 44 kasus. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM hadir dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang beragam di berbagai wilayah Indonesia.

PENGADUAN YANG DITERIMA KOMNAS HAM RI TAHUN 2025

2.670

Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI Jakarta

Sekretariat Daerah 333 Komnas HAM RI

Total pengaduan 3.003 diterima tahun 2025

PENEGAKKAN HAM 2025 DALAM ANGKA

Pengaduan 3.003 diterima

Audiensi 97 pengaduan

Kasus ditangani 472 melalui pemantauan

Rekomendasi yang 65 diterbitkan

Pendapat HAM di 11 pengadilan (amicus curiae)

Kasus yang ditangani 90 melalui mediasi

Kesepakatan 6 mediasi

Dari sisi kategori korban, pengaduan didominasi oleh individu atau orang seorang sebanyak 1.360 aduan, diikuti kelompok masyarakat sebanyak 644 aduan dan perempuan sebanyak 235 aduan. Komposisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dialami secara individual, tetapi juga berdampak pada komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menghadapi kerentanan akibat posisi sosial, ekonomi, maupun politik mereka.

Sementara itu, hak atas kesejahteraan menjadi tema yang paling banyak diadukan dengan 955 aduan, diikuti hak memperoleh keadilan sebanyak 939 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 285 aduan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan HAM di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan akses terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan keamanan hidup sehari-hari. Pada saat yang sama, tingginya jumlah aduan pada ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran HAM sering kali saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara dimensi sipil-politik dengan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara keseluruhan, pola pengaduan tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan Komnas HAM RI sebagai salah satu institusi penting untuk mencari perlindungan dan akses keadilan. Pengaduan yang masuk tidak hanya menggambarkan berbagai peristiwa pelanggaran yang dialami korban, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan mendasar yang masih dihadapi dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jumlah pengaduan menunjukkan bahwa persoalan HAM masih hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari konflik agraria, akses terhadap keadilan, sengketa ketenagakerjaan, pelayanan publik, hingga penggunaan kekuasaan oleh aparat negara. Pengaduan yang diterima Komnas HAM RI tidak hanya menggambarkan pengalaman individual korban, tetapi juga menunjukkan pola-pola pelanggaran yang berulang dan bersifat sistemik.

2.2.1 PENGADUAN DI SEKRETARIAT DAERAH

Sebanyak 333 pengaduan dugaan pelanggaran HAM diterima melalui enam Sekretariat Komnas HAM RI di daerah sepanjang tahun 2025. Kehadiran sekretariat daerah menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan dan perlindungan HAM, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan politik yang beragam.

Sekretariat daerah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penerimaan pengaduan, tetapi juga menjadi titik awal perlindungan HAM, penghubung antara masyarakat dan Komnas HAM RI, serta sumber informasi penting untuk memahami perkembangan situasi HAM di tingkat lokal.

Sebaran pengaduan di enam wilayah menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak terkonsentrasi di satu kawasan tertentu, tetapi hadir dalam berbagai konteks lokal yang berbeda.

Dari keseluruhan sekretariat daerah, terdapat catatan penting bahwa sekretariat Kalimantan Barat mencatat jumlah pengaduan tertinggi di antara seluruh sekretariat daerah. Sementara Papua dan Aceh menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pengaduan dan pemantauan HAM di wilayah dengan dinamika sosial-politik yang kompleks. Di tempat lain, sekretariat daerah Maluku dan Aceh menangani kombinasi ka-

PENGADUAN YANG DITERIMA SEKRETARIAT DAERAH KOMNAS HAM RI

Kalimantan 69 Barat 63 Papua 45 Aceh Sumatera 66 Barat 47 Maluku 43 Sulawesi Tengah

Total pengaduan yang 333 diterima melalui enam Sekretariat Daerah

3 BESAR KATEGORI PELAPOR

Individu 1.359 (orang seorang)

Kelompok 640 masyarakat

235 Perempuan

3 BESAR TEMA PELANGGARAN HAM

Hak atas 955 Kesejahteraan

Hak Memperoleh 939 Keadilan

Hak atas 285 Rasa Aman

sus baru dan kasus lanjutan, yang menunjukkan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap penyelesaian kasus HAM.

2.2.2PROFIL PELAPOR

Pengaduan yang diterima Komnas HAM RI sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh individu, tetapi juga berdampak pada kelompok masyarakat dan komunitas tertentu. Keragaman profil korban mencerminkan luasnya spektrum persoalan HAM yang dihadapi masyarakat Indonesia, mulai dari sengketa agraria, konflik pembangunan, persoalan ketenagakerjaan, hingga pembatasan hakhak sipil dan politik. Data ini juga menunjukkan bahwa berbagai kelompok sosial memiliki tingkat kerentanan yang berbeda dalam menghadapi pelanggaran HAM.

Sebagian besar aduan diajukan oleh individu, namun jumlah pengaduan yang melibatkan kelompok masyarakat menunjukkan bahwa banyak persoalan HAM bersifat kolektif dan berkaitan dengan hak atas tanah, lingkungan hidup, ruang hidup, serta akses terhadap pelayanan publik. Di sisi lain, perempuan juga muncul sebagai kelompok yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak yang memerlukan perhatian khusus. Sebaran kategori korban ini memberikan gambaran mengenai kelompok-kelompok yang paling terdampak dan menjadi dasar bagi Komnas HAM RI dalam merumuskan strategi perlindungan, penanganan kasus, serta penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Dari seluruh pengaduan yang diterima pada tahun 2025, hak atas kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak dilaporkan dengan 955 aduan, diikuti hak memperoleh keadilan sebanyak 940 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 285 aduan.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan HAM di Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran terhadap satu hak tertentu. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap satu hak sering berkembang menjadi pelanggaran multidimensi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban secara bersamaan.

Konflik agraria, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan hilangnya tanah atau sumber penghidupan, tetapi juga sering diikuti intimidasi, kriminalisasi, penggunaan kekerasan, dan hambatan dalam memperoleh keadilan. Pola serupa juga ditemukan dalam sengketa ketenagakerjaan, proyek pembangunan, dan penanganan aksi unjuk rasa.

2.2.3LEMBAGA YANG DIADUKAN

Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI dengan 805 aduan. Selanjutnya, korporasi menjadi pihak yang paling banyak diadukan kedua dengan 483 aduan, diikuti individu atau orang perseorangan sebanyak 331 aduan.

Data ini menunjukkan bahwa persoalan HAM masih sangat berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh negara dan relasi yang tidak seimbang antara masyarakat dengan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun politik.

Dalam perspektif HAM, negara merupakan pemangku kewajiban yang bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, tingginya pengaduan terhadap institusi negara menunjukkan adanya kesenjangan yang masih perlu diperbaiki antara mandat perlindungan HAM dan praktik penyelenggaraan kekuasaan di lapangan.

AKTOR TERLAPOR

AKTOR TERLAPOR
AKTORJUMLAH ADUAN
Kepolisian RI805
Korporasi479
Individu/Orang Seorang331
Pemerintah Daerah279
Pemerintah Pusat (Kementrian)202
Lembaga Peradilan165
TNI107
BUMN/BUMD103
Lembaga Pendidikan69
Kejaksaan63
Lembaga Negara (Non-Kementrian)59
Kelompok-Masyarakat58
Individu-Pekerja/Profesi33
Lembaga Pelayanan Kesehatan32
Organisasi29
Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara15
Individu - Perempuan13
Pemerintah Negara Lain10
Lembaga Legislatif5
Kelompok - Pekerja4
Kelompok - Masyarakat Adat4
Kelompok - Agama dan Penghayat Kepercayaan4
Warga Negara Asing4
Kelompok Sipil Bersenjata (KSB)3
Individu - Anak1
Individu - Suku1
Kelompok - Anak-Anak1
Tanpa Keterangan Pihak Teradu124
TOTAL3003

2.2.4WILAYAH ADUAN TERTINGGI

Pengaduan yang diterima Komnas HAM RI tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan jumlah pengaduan tertinggi adalah DKI Jakarta (462 aduan), Jawa Barat (332 aduan), dan Jawa Timur (265 aduan).

Namun demikian, jumlah pengaduan tidak selalu mencerminkan tingkat pelanggaran HAM yang sebenarnya. Variasi antarwilayah juga dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan, ketersediaan layanan, kondisi geografis, literasi hukum dan HAM, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang dialaminya.

Dengan demikian, peta pengaduan tahun 2025 tidak hanya menggambarkan sebaran dugaan pelanggaran HAM, tetapi juga menunjukkan ketimpangan akses terhadap keadilan dan perlindungan HAM di berbagai wilayah Indonesia.

3 WILAYAH ADUAN TERTINGGI

462 DKI Jakarta

332 Jawa Barat

265 Jawa Timur

2.2.5 LUAR NEGERI

Selain pengaduan dari dalam negeri, Komnas HAM RI menerima 41 pengaduan yang berasal dari 17 negara tujuan migrasi warga negara Indonesia.

Sebagian besar pengaduan berkaitan dengan pekerja migran Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari eksploitasi kerja, kekerasan fisik dan psikologis, penahanan dokumen, keterbatasan akses bantuan hukum, hingga praktik perekrutan yang tidak sesuai prosedur.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM warga negara Indonesia tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola migrasi dan perlindungan warga negara di luar negeri.

PENGADUAN DARI LUAR NEGERI

NEGARAJUMLAH
Malaysia7
Kamboja6
Arab Saudi5
Irak4
Negara lainnya19
Total41

ISU YANG DIADUKAN

Buruh 23 Migran

Isu 18 lainnya

2.2.6MEKANISME PEMANTAUAN

Fungsi Pemantauan merupakan penanganan aduan Komnas HAM RI yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Permintaan keterangan dan penyampaian perkembangan penanganan kasus melalui korespondensi.

2) Permintaan keterangan melalui pemanggilan

3) Peninjauan lokasi

4) Pemberian rekomendasi

5) Pemberian pendapat HAM di persidangan

6) Pelimpahan kasus ke fungsi lain di Komnas HAM RI

7) Penutupan kasus

Penanganan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait untuk menemukan

data, informasi, dan fakta dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menangani 472 kasus dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan terdiri dari 198 kasus baru yang diterima pada 2025 dan 274 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya. Darijumlah tersebut, sebanyak 99 kasus telah ditangani hingga tahap akhir melalui penerbitan rekomendasi, pelimpahan, dan/ atau penutupan perkara, dengan 65 perkara diantaranyamenghasilkanrekomendasi resmi Komnas HAM RI. Selain itu, Komnas HAM RI juga memberikan 11 pendapat hukum (amicus curiae) untuk membantu pengadilan memahami dimensi HAM dalam perkara-perkara strategis.

MEKANISME PENANGANAN KASUS oleh Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan PERMINTAAN PENINJAUAN PENDAPAT HAM / KORESPONDENSI 2 KASUS SELESAI KETERANGAN LOKASI AMICUS CURIAE MELALUI PEMANGGILAN Penutupan 107 Kasus 171 Surat Permintaon keterangan Rekomendasi 225 Kasus 60 Kasus 342 Surat Tinjauan lapangan 86 Surat Pemanggilan Pendapat HAM 37 Kasus Memorandum SP2K dan Tanggapen 49 Kasus 11 Kasus (38 kegiatan) Pelimpahan 134 Kasus 78 Surat 14 Surat 10 Kasus 87 Surat 208 Surat 10 Surat Total penanganan kasus dugaan 472 pelanggaran HAM pada periode 198 kasus baru 274 kasus lanjutan Januari - Desember 2025

Data tidak beriaku akumulatif, 1 (satu) kasus dapat ditangani dengan beberapa mekanisme

2.2.7 MEDIASI HAM

Selain melakukan pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM RI menjalankan fungsi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berdimensi hak asasi manusia di luar pengadilan. Fungsi ini berangkat dari prinsip bahwa tidak semua persoalan HAM harus diselesaikan melalui proses litigasi. Dalam banyak kasus, dialog, perundingan, dan pencarian solusi bersama dapat menjadi jalan yang lebih efektif untuk memulihkan hubungan para pihak, mengurangi konflik, serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak yang dipersengketakan.

Fungsi mediasi Komnas HAM RI terutama diterapkan pada perkara-perkara perdata yang mengandung dimensi HAM, seperti konflik agraria, sengketa lahan, persoalan pembangunan, sengketa ketenagakerjaan, maupun berbagai konflik antara masyarakat dengan institusi negara atau korporasi. Dalam proses tersebut, Komnas HAM RI bertindak sebagai mediator yang independen untuk membantu para pihak menemukan titik temu berdasarkan prinsip keadilan, ke-

setaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan fungsi mediasi dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pramediasi yang berfokus pada pemetaan masalah, pengumpulan informasi, identifikasi kepentingan para pihak, serta membangun kesediaan untuk berdialog. Tahap kedua adalah mediasi, yaitu proses perundingan yang difasilitasi Komnas HAM RI untuk mencapai kesepakatan bersama. Tahap ketiga adalah pascamediasi yang bertujuan memastikan pelaksanaan kesepakatan maupun tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Sepanjang tahun 2025, fungsi mediasi menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis dalam penyelesaian sengketa HAM. Di tengah meningkatnya kompleksitas konflik yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan korporasi, mediasi menjadi instrumen yang memungkinkan penyelesaian dilakukan secara partisipatif, mengurangi eskalasi konflik, dan membuka ruang pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi para pihak.

CAPAIAN FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI 2025

TAHAPANOUTPUTJUMLAH
PramediasiKasus ditangani90 kasus
PramediasiSurat744 surat
PramediasiBerita Acara Pramediasi30 dokumen
MediasiKasus yang dimediasi13 kasus
MediasiDokumen Berita Acara Kesepakatan6 dokumen
MediasiDokumen Berita Acara Mediasi7 dokumen
PascamediasiTindak lanjut kasus pascamediasi1 dokumen
PascamediasiDokumen Surat Saran9 dokumen
PascamediasiDokumen Surat Rekomendasi4 dokumen
PascamediasiKasus selesai ditangani35 kasus

2.3 KAJIAN DAN PENELITIAN

Pengkajian dan penelitian merupakan instrumen penting dalam pemajuan HAM yang berfungsi memperkuat dasar kebijakan, regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui kegiatan ini, Komnas HAM RI mengidentifikasi berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat serta memberikan masukan berbasis HAM terhadap proses pembentukan kebijakan publik melalui kajian reviu regulasi/peraturan, kajian tematik HAM, dan penerbitan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, DPR RI, kementerian/ lembaga dan lainnya. HAM diharapkan terintegrasi sejak hulu kebijakan (policy upstreaming).

Pada tahun 2025, Komnas HAM RI melaksanakan sejumlah kajian yang mencakup isu reformasi hukum, perlindungan pekerja migran, penyelesaian konflik agraria, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perdagangan orang, hingga penguatan kerangka hukum HAM nasional. Hasil kajian tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

2.3.1 KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP)

Reformasi hukum acara pidana menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian Komnas HAM RI sepanjang tahun 2025. Melalui kajian terhadap RUU KUHAP, Komnas HAM RI menelaah kesesuaian berbagai ketentuan yang diusulkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait jaminan peradilan yang adil (fair trial), perlindungan kelompok rentan, serta pencegahan tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

Penyelesaian 7 Kajian Strategis HAM

1. RUU KUHAP

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Pidana Mati

3. Revisi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

4. Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM

5. Evaluasi Regulasi Pendirian Rumah Ibadat (PBM 2006)

6. Revisi UU 39/1999 (UU HAM)

7. Dampak TPPO Berbasis Online Scam terhadap HAM

Kajian ini menemukan sejumlah isu krusial, antara lain potensi terjadinya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, belum optimalnya perlindungan bagi kelompok rentan dalam seluruh tahapan proses peradilan, serta perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Komnas HAM RI merekomendasikan agar kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, memperoleh perlindungan yang lebih kuat sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Selain itu, Komnas HAM RI juga mendorong agar penerapan keadilan restoratif tidak digunakan dalam perkara pelanggaran HAM berat dan tindak pidana serius lainnya. Kajian ini menjadi bagian dari upaya memastikan reformasi sistem peradilan pidana berjalan sejalan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan HAM.

2.3.2 KAJIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI

Seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Komnas HAM RI melakukan kajian terhadap kebijakan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup melalui mekanisme komutasi. Kajian ini berangkat dari prinsip bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar dan harus memperoleh perlindungan maksimal dalam sistem hukum nasional.

Kajian menunjukkan pentingnya penyusunan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada penilaian yang objektif dalam proses perubahan pidana mati. Komnas HAM RI menekankan bahwa pengaturan mengenai komutasi harus memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi pendekatan pemidanaan yang lebih

berorientasi pada rehabilitasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui kajian ini, Komnas HAM RI mendorong percepatan penyusunan regulasi pelaksana yang dapat memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.3.3 KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terus menghadirkan tantangan perlindungan HAM yang kompleks. Dalam konteks tersebut, Komnas HAM RI melakukan kajian terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan fokus pada efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran.

Kajian menemukan bahwa berbagai mekanisme perlindungan masih lebih berorientasi pada pekerja migran yang terdokumentasi secara resmi, sementara pekerja migran yang tidak memiliki dokumen masih menghadapi kerentanan yang tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya. Oleh karena itu, Komnas HAM RI mendorong penguatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan perlindungan HAM bagi seluruh pekerja migran Indonesia tanpa membedakan status dokumentasinya.

2.3.4 KAJIAN PETA JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS HAM

Konflik agraria tetap menjadi salah satu persoalan HAM yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI. Untuk merespons situasi tersebut, Komnas HAM RI menyusun kajian mengenai peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM sebagai upaya untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif.

Kajian ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga berhubungan dengan pengakuan masyarakat adat, perubahan tata ruang, proyek pembangunan skala besar, serta perlindungan terhadap pembela HAM yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Temuan penting lainnya adalah meningkatnya kecenderungan kriminalisasi terhadap masyarakat dan pembela HAM yang terlibat dalam konflik agraria. Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM RI mendorong penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hak, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM.

2.3.5 KAJIAN PENANGANAN KONFLIK AGRARIA OLEH KEPOLISIAN

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penyelesaian konflik agraria, Komnas HAM RI juga melakukan kajian mengenai penanganan konflik agraria oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk memahami pola-pola penegakan hukum yang berkembang dalam konflik pertanahan dan dampaknya terhadap perlindungan HAM.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus konflik agraria terdapat kecenderungan penggunaan pendekatan pidana terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya. Laporan pidana terkait dugaan pencemaran nama baik, penyerobotan lahan, atau pelanggaran lainnya sering kali muncul sebelum akar konflik agraria itu sendiri diselesaikan. Oleh karena itu, Komnas HAM RI merekomendasikan agar penyelesaian substansi konflik agraria menjadi prio-

ritas utama sebelum penggunaan instrumen pidana, sehingga penegakan hukum tidak justru memperburuk konflik yang sedang berlangsung.

2.3.6 KAJIAN DAMPAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) BERBASIS ONLINE SCAM TERHADAP HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, melalui fungsi pengkajian dan penelitian, melaksanakan kajian mengenai Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus online scam terhadap hak asasi manusia sekaligus melakukan penelaahan terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kerangka hukum dalam memberikan pelindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia pada seluruh tahapan migrasi, yakni sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali ke tanah air, serta belum sepenuhnya selaras dengan standar hak asasi manusia internasional dan prinsip kesetaraan gender.

Urgensi penguatan regulasi juga semakin nyata seiring berkembangnya berbagai modus TPPO berbasis teknologi digital, khususnya online scam, yang memperlihatkan meningkatnya kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi. Sepanjang periode 2020-2022, Komnas HAM menerima 257 pengaduan terkait pelanggaran hak pekerja migran Indonesia dan 170 pengaduan dugaan TPPO, yang menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan dengan pendekatan yang lebih berperspektif hak asasi manusia.

2.3.7 EVALUASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Komnas HAM RI juga melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 mengenai pendirian rumah ibadah. Kajian ini dilakukan sebagai respons terhadap masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait hambatan dalam memperoleh hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai persyaratan administratif yang berlaku sering kali menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk memperoleh akses terhadap rumah ibadah yang layak. Dalam praktiknya, proses perizinan sering berlangsung panjang dan tidak jarang memunculkan konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, Komnas HAM RI merekomendasikan penyederhanaan mekanisme perizinan dengan menempatkan aspek tata ruang dan kebutuhan riil masyarakat sebagai pertimbangan utama. Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diharapkan lebih berperan dalam membangun dialog dan kerukunan sosial daripada menjadi bagian dari mekanisme administratif perizinan.

2.4 PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI HAM

Pengarusutamaan hak asasi manusia merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara. Pendekatan ini menempatkan HAM tidak hanya sebagai isu sektoral yang di-

tangani oleh lembaga tertentu, tetapi sebagai perspektif yang harus terintegrasi dalam perumusan kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan demikian, pengarusutamaan HAM bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan dan kelompok yang berisiko mengalami diskriminasi.

Sepanjang tahun 2025, upaya pengarusutamaan HAM dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong integrasi prinsipprinsip HAM ke dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan kesadaran bahwa perlindungan HAM tidak dapat dicapai hanya melalui penanganan pengaduan atau penyelesaian pelanggaran, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang sistematis dengan membangun budaya penghormatan HAM di seluruh sektor. Dalam konteks tersebut, pengarusutamaan HAM menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola yang demokratis, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada martabat manusia sebagai pusat pembangunan.

2.4.1 PENYUSUNAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN (SNP)

Langkah menyusun SNP Nomor 16 tentang Hak atas Pangan merupakan langkah penting Komnas HAM RI dalam memperkuat kerangka normatif pemenuhan hak atas pangan di Indonesia. SNP ini disusun untuk menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam pedoman yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pangan.

Melalui SNP ini, pangan tidak hanya dipahami sebagai komoditas atau persoalan produksi dan distribusi, tetapi sebagai hak asasi yang harus dijamin negara melalui ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, keberlanjutan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Kehadiran SNP Nomor 16 juga menjadi rujukan untuk memastikan berbagai program strategis nasional di bidang pangan, termasuk ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan kelompok rentan, mengurangi ketimpangan akses, serta mendorong akuntabilitas negara dalam memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2.4.2PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM

Dalam pelaksanaan fungsiPenyuluhan HAM, Komnas HAM tidak hanya menyebarluaskan pengetahuan tentang HAM, tetapi membentuk budaya hukum berbasis HAM, aparatur yang peka HAM, institusi yang responsif dan masyarakat yang sadar HAM. Fungsi Penyuluhan HAM melalui penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kapasitas HAM melalui pendidikan dan pelatihan HAM menargetkan aparat penegak hukum, korporasi, aparatur pemerintah daerah sekolah/kampus, generasi muda, dan kelompok rentan.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) Sedunia 2025 dimaknai sebagai bagian dari pendidikan publik yang menegaskan nilainilai kemanusiaan. Di tengah bencana besar yang melanda Aceh, Komnas HAM RI meniadakan seluruh kegiatan seremonial

dan mengalihkannya menjadi aksi kemanusiaan berupa pengamatan situasi HAM di lokasi pengungsian, penyuluhan kepada masyarakat terdampak, penyaluran bantuan edukatif, donor darah, dan doa bersama.

Selain itu, sepanjang tahun 2025 Komnas HAM RI juga menjalankan agenda memperkuat kapasitas aktor negara dan masyarakat melalui program Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI) yang ditujukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik penyelenggaraan negara, pendidikan, keamanan, pemerintahan daerah, dan dunia usaha.

Melalui program Sekolah Ramah HAM (SRHAM) di Banyumas dan Ketapang, Komnas HAM RI mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Di sektor keamanan, pelatihan HAM bagi TNI dan Polri memperkuat pemahaman aparat mengenai instrumen HAM dan Hukum Humaniter Internasional guna mendukung pelaksanaan tugas yang menghormati hak asasi manusia.

Komnas HAM RI juga menanamkan nilainilai HAM kepada generasi muda melalui Kemah Generasi di Baturaden yang menekankan pengembangan toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pada tingkat pemerintahan daerah, program Kabupaten/Kota HAM (Human Rights City/ HRC) di Banda Aceh mendorong integrasi prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Di sektor ekonomi, pelatihan Bisnis dan HAM (Business and Human Rights/BHR) di Batam memperkuat pemahaman pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil mengenai penerapan HAM dalam hubungan kerja, rantai pasok, dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Program PAHAMI menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dengan capaian skor rata-rata pada kisaran 70-80, yang mencerminkan penguatan kapasitas dan kesadaran HAM di berbagai sektor strategis sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran HAM secara berkelanjutan.

KINERJA UTAMA

1. Pelaksanaan Sekolah Ramah HAM (SRHAM) di Banyumas dan Ketapang.

2. Pelatihan HAM bagi TNI dan Polri.

3. Pelaksanaan Kemah Generasi bagi kelompok muda.

4. Pengembangan program Kabupaten/ Kota HAM (Human Rights City).

5. Pelatihan Bisnis dan HAM (BHR) di Batam.

2.4.3PENYEBARLUASAN WAWASAN HAM

Penyebarluasan wawasan HAM merupakan bagian penting dari strategi pemajuan HAM yang bertujuan memperluas pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pada tahun 2025, Komnas HAM RI mengembangkan berbagai kanal komunikasi publik yang menjangkau beragam kelompok masyarakat melalui publikasi, media digital, kampanye partisipatif, serta kegiatan edukasi publik. Pendekatan ini diarahkan untuk menjadikan HAM tidak hanya dipahami sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai isu sosial yang berkembang.

memperkuat budaya HAM sebagai fondasi kehidupan demokratis. Sepanjang tahun 2025, kegiatan penyuluhan dan komunikasi publik telah menghasilkan berbagai produk dan kegiatan strategis.

Melalui kombinasi media cetak, platform digital, forum publik, dan kegiatan peringatan nasional, Komnas HAM RI berupaya membangun ruang dialog yang lebih terbuka antara negara dan masyarakat, sekaligus

KEGIATAN STRATEGIS

PRODUK/KEGIATANJUMLAH
Majalah SUAR2
Artikel Kabar Latuharhary18
Program Tanggap Rasa1 program
Peringatan Hari HAM1 kegiatan nasional
Festival HAM/ Aksi Kemanusiaan1 kegiatan

2.4.4 SISTEM INFORMASI DAN PENGETAHUAN HAM

Pemajuan HAM tidak hanya dilakukan melalui kajian dan penelitian, serta penyuluhan, tetapi juga melalui penguatan layanan sistem pengetahuan yang mendukung produksi, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi HAM. Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI mengembangkan berbagai infrastruktur pengetahuan untuk memperluas akses publik terhadap informasi HAM sekaligus memperkuat basis data dan literasi HAM secara berkelanjutan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan layanan literasi digital perpustakaan, termasuk penyediaan akses referensi melalui Google Books, pengembangan MaP2HAM (Library Pathfinder) dan Indeks Artikel Jurnal, reaktivasi forum literasi L4Book Club, serta pengelolaan Jurnal HAM berbasis Open Journal System (OJS). Selain itu, Komnas HAM RI juga memperkuat pengembangan DATA HAM yang mengintegrasikan data normatif hasil pengkajian dan penelitian dengan data empiris yang berasal dari pengaduan, pemantauan, mediasi, dan penyelidikan.

DATA HAM diharapkan menjadi satu platform rujukan HAM nasional yang mengintegrasikan kerja-kerja pemajuan dengan data empiris dari penanganan pengaduan dan penanganan kasus dugaan pelangggaran HAM. Platform ini juga diharapkan tidak hanya dimanfaatkan bagi internal Komnas HAM, tetapi juga menjadi salah satu layanan publik yang menjadi ruang aman dalam kerjakerja Pemajuan HAM. DATA HAM merangkum seluruh hasil kajian dan penelitian, literatur HAM, wawasan tentang HAM, informasi tentang Penilaian HAM dan jejaring HAM.

Melalui penguatan sistem dan infrastruktur pengetahuan tersebut, Komnas HAM RI tidak hanya menghasilkan pengetahuan HAM, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, pengembangan riset HAM, serta perluasan akses publik terhadap informasi dan literatur HAM.

KINERJA UTAMA

1. Pengembangan layanan literasi digital perpustakaan melalui akses Google Books.

2. Penguatan MaP2HAM (Library Pathfinder) dan Indeks Artikel Jurnal.

3. Reaktivasi forum literasi L4Book Club.

4. Pengelolaan Jurnal HAM berbasis Open Journal System (OJS).

5. Pengembangan DATA HAM yang mengintegrasikan data normatif dan data empiris HAM.

2.5 PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN HAM

2.5.1 PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DAN PEMBANGUNAN

Konflik agraria tetap menjadi isu yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI sepanjang tahun 2025, dengan 639 pengaduan yang sebagian besar melibatkan kelompok masyarakat (375 aduan) dan masyarakat hukum adat (56 aduan). Komposisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekadar sengketa kepemilikan tanah, melainkan konflik kolektif yang menyangkut ruang hidup, sumber penghidupan, dan keberlangsungan komunitas. Dalam banyak kasus, konflik berkembang menjadi persoalan struktural yang melibatkan masyarakat, korporasi, provek strategis nasional, dan aparat keamanan, serta disertai intimidasi, kriminalisasi, penggusuran paksa, dan kekerasan terhadap warga maupun pembela HAM.

Sebaran kasus yang luas, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, hingga Papua, menunjukkan bahwa konflik agraria mengikuti pola pembangunan dan ekspansi ekonomi di berbagai wilayah. Sejumlah kasus strategis memperlihatkan pola yang serupa. Di Merauke, Papua Selatan, pembangunan (Proyek Strategis Nasional) PSN Food Estate dan proyek ketahanan energi menimbulkan konflik dengan masyarakat adat Yei yang mempertahankan hak atas tanah dan hutan adatnya. Di Sukahaji, Bandung, sengketa lahan berkembang menjadi intimidasi, pengusiran paksa, dan kriminalisasi warga yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Sementara itu, aktivitas pertambangan di Raja Ampat dan kawasan Gunung Sinabung memperlihatkan keterkaitan antara eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial di tingkat lokal.

Pola serupa juga terlihat pada konflik di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sengketa lahan masyarakat adat Parsaoran Sibisa di Toba, pengadaan lahan Food Estate di Humbang Hasundutan, serta relokasi warga Kampung Tower di Batam. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa tumpang tindih status lahan, lemahnya pengakuan terhadap wilayah adat dan tanah ulayat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih menjadi sumber utama konflik. Dalam banyak peristiwa, masyarakat berada dalam posisi yang tidak setara ketika berhadapan dengan kepentingan negara maupun korporasi.

Peran Sekretariat Komnas HAM RI di daerah menjadi penting dalam melakukan pemantauan, mediasi awal, dan pengumpulan fakta. Di Maluku, Kalimantan Barat, Aceh, dan Papua, pemantauan menunjukkan pola berulang berupa sengketa lahan, konflik perkebunan, tumpang tindih perizinan, serta lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan agraria tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas sosial, hak budaya, dan keberlanjutan komunitas.

Pengaduan yang diterima Komnas HAM RI menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia masih berakar pada ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah dan wilayah hidupnya. Konflik yang berlangsung berkepanjangan sering berkembang menjadi kriminalisasi, kekerasan, pengusiran paksa, hingga konflik

horizontal antarwarga. Karena itu, penyelesaiannya tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan administratif atau legal formal, melainkan memerlukan pembenahan struktural dalam tata kelola pertanahan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam.

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Pengaduan konflik agraria639
Korban kelompok masyarakat375
Korban masyarakat adat56
Provinsi dengan aduan tertinggiDKI Jakarta (56)
Kajian strategisPeta Jalan Konflik Agraria Berbasis HAM
Kasus strategis dipantauMerauke, Raja Ampat, Bandung, Sinabung, Tesso Nilo
Kasus strategis dimediasiToba, Humbang Hasundutan, Batam

PENANGANAN

Komnas HAM RI menangani berbagai konflik agraria strategis melalui fungsi pengaduan, pemantauan, dan mediasi, antara lain terkait proyek food estate dan ketahanan energi di Merauke, pertambangan nikel di Raja Ampat, sengketa lahan Sukahaji di Bandung, pertambangan dolomit di kawasan Gunung Sinabung, konflik lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, sengketa tanah masyarakat adat Parsaoran Sibisa di Kabupaten Toba, konflik food estate di Humbang Hasundutan, serta relokasi warga terdampak pembangunan kawasan industri di Batam.

Penanganan tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, hak masyarakat adat, dan hak atas lingkungan hidup. Pada tingkat kebijakan, Komnas HAM RI menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM serta mendorong penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dalam pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat.

KINERJA UTAMA

1. Menangani konflik agraria sebagai isu HAM dengan jumlah pengaduan tertinggi pada tahun 2025

2. Melakukan pemantauan terhadap kasuskasus strategis di Merauke, Raja Ampat, Bandung, Sumatera Utara, dan Riau

3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi dan dialog multipihak

4. Menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM sebagai instrumen kebijakan nasional

5. Mendorong penguatan perlindungan hak masyarakat adat dalam proyek pembangunan dan investasi berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)

2.5.2 KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima 35 aduan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun jumlahnya tidak sebesar isu agraria atau kesejahteraan, karakter pelanggaran yang diadukan menunjukkan posisi yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi. Pengaduan-pengaduan tersebut merefleksikan kondisi ruang sipil di Indonesia, termasuk batas-batas yang dihadapi warga negara dalam menyampaikan kritik, pendapat, dan

ekspresi di ruang publik.

Dari sisi korban, individu menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dengan 13 aduan, diikuti kelompok masyarakat sebanyak 9 aduan. Selain itu terdapat aduan yang melibatkan pekerja, organisasi masyarakat sipil, anak, dan masyarakat adat. Komposisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak terbatas pada aktivis atau kelompok tertentu, melainkan menyentuh warga negara dari berbagai latar belakang yang terlibat dalam aktivitas sosial, akademik, maupun politik.

Pihak yang paling banyak diadukan adalah aparat kepolisian dengan 19 aduan, disusul pemerintah pusat, korporasi, lembaga pendidikan, dan individu. Pola ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi umumnya terjadi dalam relasi antara warga dan negara, terutama dalam konteks pengamanan ketertiban umum, penyampaian pendapat di muka umum, serta penggunaan instrumen hukum terhadap kritik publik.

Sebaran kasus menunjukkan konsentrasi di wilayah dengan aktivitas politik dan sosial yang tinggi, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sisi substansi, mayoritas aduan berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang muncul dalam bentuk pembatasan aksi unjuk rasa, kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penangkapan peserta demonstrasi, intimidasi di lingkungan akademik, hingga penggunaan kekerasan dalam pengendalian massa. Selain itu, sejumlah aduan juga menunjukkan persoalan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk penangkapan tanpa prosedur yang memadai dan hambatan akses terhadap bantuan hukum.

Jika dilihat dari hak yang terdampak, pelanggaran tidak hanya menyentuh kebebasan berekspresi itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan ruang sipil sering kali memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Sepanjang tahun 2025 juga muncul sejumlah peristiwa yang menimbulkan perhatian publik, mulai dari pelaporan terhadap aktivis masyarakat sipil, tekanan terhadap kebebasan akademik, penangkapan peserta aksi mahasiswa, hingga intimidasi terhadap media dan jurnalis. Pola yang terlihat menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan berekspresi tidak selalu hadir dalam bentuk larangan yang eksplisit, tetapi sering muncul melalui penggunaan instrumen hukum, tekanan administratif, intimidasi, maupun tindakan yang menciptakan rasa takut untuk menyampaikan pendapat.

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Pengaduan kebebasan35
berekspresi13
Korban individu Korban kelompok一
masyarakat9
POLRI19
pembatasan aksi10
Kasus terkait UU ITE6
Kasus penangkapan6

Secara keseluruhan, data pengaduan tahun 2025 memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi masih menjadi salah satu area yang rentan dalam perlindungan HAM di Indonesia. Di tengah meningkatnya penggunaan ruang digital dan menguatnya partisipasi publik dalam berbagai isu kebijakan, tantangan utama tidak hanya terletak pada jaminan normatif atas kebebasan berekspresi, tetapi juga pada kemampuan negara memastikan bahwa kritik, perbedaan pendapat, kerja jurnalistik, aktivitas akademik, dan partisipasi warga dapat berlangsung tanpa ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi.

PENANGANAN

Komnas HAM RI melakukan pemantauan, permintaan keterangan, dan penerbitan rekomendasi terhadap sejumlah kasus strategis yang berdampak pada kebebasan berekspresi dan ruang sipil, termasuk kasus intimidasi terhadap aktivis KontraS terkait protes pembahasan RUU TNI, penangkapan mahasiswa Universitas Trisakti pasca demonstrasi, penarikan artikel opini publik yang mengkritik kebijakan negara, dugaan pembatasan kebebasan berekspresi terhadap Grup Musik Sukatani, serta teror terhadap media Tempo dan penyerangan Kantor Jubi di Papua. Melalui penanganan kasuskasus tersebut, Komnas HAM mendorong perbaikan prosedur penegakan hukum, perlindungan terhadap jurnalis, aktivis, akademisi, dan pelaku seni, serta memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.

KINERJA UTAMA

1. Menangani 35 pengaduan terkait kebebasan berekspresi dan ruang sipil 2. Melakukan pemantauan terhadap kasuskasus strategis yang melibatkan aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan pekerja seni

3. Menerbitkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers

4. Mendorong perbaikan praktik penegakan hukum dalam penanganan demonstrasi dan ekspresi publik

5. Memperkuat pengawasan terhadap penggunaan instrumen hukum yang berpotensi membatasi kebebasan sipil

2.5.3 PERLINDUNGAN PEMBELA HAM

Berdasarkan pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2025, terdapat total 11 pengaduan dengan korban berasal dari individu maupun kelompok, termasuk perempuan, pekerja, narapidana, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan kelompok masyarakat lainnya. Komposisi ini menunjukkan bahwa pembela HAM tidak selalu hadir sebagai aktivis profesional atau organisasi formal, tetapi juga mencakup individu dan komunitas yang terlibat dalam advokasi, pendampingan korban, atau perjuangan mempertahankan hakhak dasar mereka.

Dari sisi hak yang terdampak, hak memperoleh keadilan menjadi kategori yang paling dominan dengan enam kasus, disusul hak atas rasa aman sebanyak empat kasus dan satu kasus yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Pola ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM tidak semata-mata berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga muncul melalui hambatan akses terhadap keadilan, penggunaan instrumen hukum, serta berbagai bentuk tekanan yang melemahkan posisi mereka dalam proses hukum.

Struktur pihak yang diadukan memperlihat-

kan dominasi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, yang tercatat dalam tujuh laporan. Selain itu terdapat laporan terhadap individu dan korporasi meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Pola ini menunjukkan bahwa kerentanan pembela HAM sering muncul ketika mereka terlibat dalam isu-isu yang menyentuh kepentingan kekuasaan, konflik sosial, sengketa sumber daya alam, atau kritik terhadap kebijakan publik.

Sebaran kasus memperlihatkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM terjadi di berbagai wilayah, mulai dari DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Lampung, Papua Barat, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Distribusi ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi pembela HAM bukan fenomena yang terpusat pada satu wilayah tertentu, melainkan persoalan yang muncul dalam berbagai konteks lokal dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Secara umum, data pengaduan tahun 2025 memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap peran pembela HAM dan perlindungan yang tersedia dalam praktik. Pembela HAM berada dalam posisi yang paradoksal. Di satu sisi mereka berperan penting dalam memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain mereka justru menghadapi ancaman, tekanan, dan risiko hukum ketika menjalankan peran tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM masih menjadi salah satu tantangan penting dalam penguatan sistem HAM di Indonesia.

PENANGANAN

Salah satu kasus penting yang ditangani sepanjang tahun 2025 adalah perkara yang menimpa aktivis Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen Rismansyah dan

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Pengaduan terkait pembela HAM11
Kasus hak mem- peroleh keadilan6
Kasus hak atas rasa aman4
Aduan terhadap POLRI7
Kasus di DKI4

Muzaffar Salim. Kasus ini memperlihatkan kecenderungan penggunaan instrumen pidana terhadap aktivitas advokasi dan ekspresi politik warga negara. Dalam perkara tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan amicus curiae kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menegaskan bahwa kasus tersebut perlu dilihat dalam konteks gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2025. Komnas HAM RI juga menerbitkan Surat Keterangan Pembela HAM bagi kedua aktivis tersebut sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka sebagai pembela HAM.

Merespons meningkatnya laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap pembela HAM (human rights defenders), Komnas HAM RI membentuk Tim Human Rights Defender yang bertugas melakukan asesmen kasus, koordinasi, dan diseminasi terkait perlindungan pembela HAM. Selain itu, sepanjang tahun 2025 dilakukan penguatan kerja sama antar-lembaga melalui Mekanisme Respon Cepat yang melibatkan Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komnas HAM RI juga berkoordinasi dengan Kementerian HAM dalam penyusunan

kerangka perlindungan pembela HAM yang lebih sistematis. Upaya tersebut menghasilkan penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Komnas HAM RI tentang Tata Cara Perlindungan Partisipasi Masyarakat dalam Hak Asasi Manusia. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan kelembagaan bagi individu dan kelompok yang terlibat dalam pembelaan HAM.

KINERJA UTAMA

1. Menangani 11 pengaduan terkait perlindungan pembela HAM

2. Membentuk Tim Human Rights Defenders Komnas HAM

3. Memberikan amicus curiae dalam perkara strategis yang melibatkan pembela HAM

4. Memperkuat mekanisme respons cepat bersama Komnas Perempuan dan LPSK

5. Menyusun kerangka regulasi perlindungan pembela HAM dan partisipasi masyarakat dalam HAM

2.5.4 PEKERJA MIGRAN DAN PERDAGANGAN ORANG

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima 23 pengaduan yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI). Meskipun jumlahnya tidak sebesar isu agraria atau kebebasan sipil, pengaduan yang masuk menunjukkan bahwa pekerja migran tetap berada dalam posisi yang rentan dalam keseluruhan siklus migrasi, mulai dari proses keberangkatan, masa bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan ke Indonesia. Sebagian besar pengaduan berkaitan dengan sengketa ketenagakerjaan dan pemenuhan hak normatif, yang menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran tidak hanya terjadi pada tahap penempatan, tetapi juga pada mekanisme perlindungan yang seharusnya bekerja sepanjang proses migrasi.

Dalam kerangka perlindungan HAM, situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia dengan implementasinya di lapangan. Kerentanan pekerja migran tidak hanya muncul dalam bentuk eksploitasi kerja atau pelanggaran hak ketenagakerjaan, tetapi juga dalam keterbatasan akses terhadap informasi, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Posisi pekerja migran menjadi semakin kompleks karena mereka berhadapan dengan sistem yang melibatkan banyak aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan penempatan, maupun otoritas negara tujuan.

Pengaduan yang diterima Komnas HAM RI juga menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan lintas negara. Dalam praktiknya, fragmentasi kewenangan dan lemahnya integrasi sistem perlindungan sering kali memperlambat penanganan kasus dan pemulihan hak korban. Situasi ini menjadi tantangan penting di tengah meningkatnya mobilitas tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara tujuan.

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Pengaduan pekerja migran23
Negara asal pengaduan luar negeri17 negara
Pengaduan luar41
Kajian strategis1
Kajian TPPO
Online Scam1

Pengaduan tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan pekerja migran terletak pada integrasi sistem perlindungan yang mampu menjamin hak-hak pekerja secara menyeluruh di setiap tahapan migrasi. Tanpa koordinasi yang kuat dan mekanisme perlindungan yang efektif, mobilitas tenaga kerja akan terus berlangsung dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Rekomendasi Komnas HAM RI

1. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyediaan informasi migrasi yang aman hingga tingkat desa.

2. Melarang praktik penahanan dokumen pribadi serta memperkuat perlindungan bagi pekerja maritim dan skema direct hiring.

3. Meningkatkan perlindungan bagi pekerja sektor rentan melalui bantuan hukum yang proaktif dan perluasan akses jaminan sosial lintas negara.

4. Menjamin perlindungan hak keluarga PMI serta memperkuat harmonisasi regulasi dengan kebijakan pemberantasan TPPO.

5. Menyusun mekanisme tanggap darurat untuk melindungi PMI dalam situasi krisis atau bencana di negara penempatan.

6. Mengembangkan sistem restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi yang berkelanjutan bagi PMI korban pelanggaran HAM dan TPPO.

PENANGANAN

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI memperkuat perlindungan pekerja migran melalui penanganan kasus dan reformasi kebijakan secara bersamaan. Komnas HAM RI melakukan kajian terhadap revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) serta dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus online scam untuk mengidentifikasi kerentanan pekerja migran pada seluruh tahapan migrasi.

Hasil kajian yang disampaikan kepada KP2MI, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mencakup penguatan peran pemerintah daerah, larangan penahanan dokumen pribadi, perlindungan bagi pekerja sektor rentan dan maritim, peningkatan bantuan hukum di luar negeri, penguatan perlindungan keluarga pekerja migran, serta pembentukan mekanisme restitusi dan reintegrasi bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang. Rekomendasi ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong reformasi sistem perlindungan pekerja migran yang lebih berbasis HAM.

2.5.5 KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima dan menangani 34 aduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun jumlahnya tidak sebesar isu agraria atau kesejahteraan, data ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama tetap menjadi salah satu titik sensitif dalam relasi antara warga negara, masyarakat, dan pemerintah. Mayoritas korban berasal dari kelompok agama dan penghayat kepercayaan, yang menunjukkan bahwa pelanggaran lebih sering dialami secara kolektif, terutama oleh kelompok minoritas yang menghadapi hambatan dalam menjalankan keyakinannya.

Pihak yang paling banyak diadukan adalah pemerintah daerah, diikuti korporasi, kelompok masyarakat, dan individu. Pola ini

menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama tidak hanya bersumber dari tindakan intoleransi sosial, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan administratif, terutama dalam perizinan rumah ibadah dan pembatasan aktivitas keagamaan. Sebaran kasus terkonsentrasi di Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat memperlihatkan bagaimana keberagaman sosial yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kemampuan tata kelola yang mampu menjamin perlindungan kelompok minoritas.

Bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah intoleransi dan perampasan hak kebebasan beragama, antara lain berupa larangan kegiatan ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, pembatasan aktivitas keagamaan, serta intimidasi terhadap kelompok agama tertentu. Dari perspektif hak asasi manusia, pelanggaran tersebut terutama berdampak pada hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan akses terhadap keadilan. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan praktik yang masih terjadi di lapangan, baik akibat tekanan sosial maupun kebijakan yang diskriminatif.

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Pengaduan kebe- basan beragama34
Korban kelompok agama dan keper-22
cayaan Aduan terhadap pe-
merintah daerah12
Kasus intoleransi dan pembatasan ibadah29
Aduan di Jawa Barat13

PENANGANAN

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap sejumlah kasus strategis kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk persekusi dan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, serta perusakan dan pembubaran kegiatan pendidikan agama Kristen di Padang Sarai, Sumatera Barat. Melalui pemantauan lapangan, pengumpulan fakta, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan, Komnas HAM RI mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok yang terdampak.

Pada tingkat kebijakan, Komnas HAM RI juga melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah yang menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme perizinan, memperkuat perlindungan kelompok minoritas, serta mereformasi peran FKUB agar lebih independen dan berorientasi pada HAM. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan nasional.

KINERJA UTAMA

1. Menangani 34 pengaduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan

2. Melakukan pemantauan terhadap kasuskasus intoleransi yang berdampak luas

3. Menyelesaikan kajian nasional mengenai implementasi PBM 2006

4. Menghasilkan rekomendasi reformasi kebijakan pendirian rumah ibadah

5. Mendorong penguatan perlindungan kelompok agama dan kepercayaan minoritas

2.5.6 BISNIS DAN HAM

Aktivitas ekonomi dan ekspansi investasi telah menjadi salah satu medan utama tantangan HAM di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerima dan memproses 586 aduan terkait bisnis dan HAM, menjadikannya salah satu isu terbesar yang ditangani lembaga ini. Tingginya angka pengaduan menunjukkan bahwa persoalan HAM dalam sektor bisnis tidak bersifat insidental, melainkan berakar pada relasi yang kompleks antara pembangunan ekonomi, penguasaan sumber daya, hubungan industrial, dan tata kelola negara.

Sebagian besar korban berasal dari kelompok masyarakat, pekerja, dan masyarakat hukum adat. Pola ini menunjukkan bahwa dampak kegiatan usaha lebih banyak dirasakan secara kolektif dibanding individual, terutama oleh kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan sumber daya. Di sisi lain, korporasi menjadi pihak yang paling banyak diadukan, disusul badan usaha milik negara dan daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM sering kali muncul dalam relasi antara aktivitas usaha dan masyarakat, baik dalam bentuk konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan, maupun dampak lingkungan.

Konflik agraria menjadi isu yang paling dominan, terutama terkait sengketa lahan dan penguasaan sumber daya alam. Persoalan ketenagakerjaan juga menempati posisi yang menonjol, khususnya terkait upah, pesangon, dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pengaduan mengenai pencemaran lingkungan, penggusuran tanpa ganti rugi yang memadai, konflik sosial, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa dampak kegiatan bisnis melampaui aspek ekonomi dan menyentuh dimensi sosial, budaya, serta lingkungan hidup masyarakat.

Mayoritas aduan berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, yang mencakup pekerjaan, penghidupan, dan akses terhadap sumber daya. Namun demikian, dampaknya juga menjangkau hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman. Pola ini menunjukkan bahwa persoalan bisnis dan HAM tidak dapat dipahami semata sebagai sengketa ekonomi, melainkan sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan martabat manusia.

Data pengaduan memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM di sektor bisnis mengikuti pola yang bersifat struktural, mulai dari penguasaan lahan, hubungan kerja, hingga operasional usaha dan dampak lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi memerlukan penguatan tata kelola bisnis, regulasi yang berperspektif HAM, serta peningkatan akuntabilitas korporasi dan negara dalam seluruh proses pembangunan ekonomi.

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Pengaduan Bisnis dan HAM586
terhadap483
Pengaduan terhadap BUMN/ BUMD103
Konflik agraria terkait bisnis207
Pengaduan ketenagakerjaan154
lingkungan43

PENANGANAN

Tingginya jumlah pengaduan terkait bisnis dan HAM menunjukkan bahwa banyak konflik yang berakar pada lemahnya pemahaman dan integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan perusahaan maupun tata kelola pembangunan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Komnas HAM RI mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui penguatan kapasitas para pemangku kepentingan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan Program Bisnis dan HAM (Business and Human Rights/BHR) sebagai bagian dari agenda Peningkatan Aktualisasi HAM di Indonesia (PAHAMI). Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil mengenai tanggung jawab penghormatan HAM dalam aktivitas bisnis. Pada tahun 2025, pelatihan Bisnis dan HAM dilaksanakan di Kota Batam yang merupakan salah satu kawasan industri dan perdagangan strategis nasional. Kegiatan ini membahas berbagai isu yang menjadi sumber pengaduan masyarakat,termasukkonflik ketenagakerjaan, rantai pasok, dampak pembangunan, dan penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas HAM.

Penguatan kapasitas juga dilakukan di Aceh dan Kalimantan Barat. Di Aceh, kegiatan difokuskan pada penguatan peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani dampak HAM yang muncul dari aktivitas bisnis dan pembangunan. Sementara di Kalimantan Barat, program diarahkan pada persoalan konflik agraria, perlindungan masyarakat adat, dan ketimpangan relasi antara korporasi dan masyarakat dalam mengakses keadilan. Melalui pendekatan ini, Komnas HAM RI mendorong agar HAM tidak dipahami sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai bagian dari tata kelola bisnis yang berkelanjutan dan mampu mencegah munculnya konflik di kemudian hari.

KINERJA UTAMA

1. Menangani 586 pengaduan terkait bisnis dan HAM

2. Mengembangkan Program Business and Human Rights (BHR)

3. Memperkuat penerapan Human Rights Due Diligence

4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan pemerintah daerah

5. Mendorong integrasi prinsip HAM dalam tata kelola bisnis dan investasi

2.5.7ISU LINTAS KELOMPOK RENTAN

Data pengaduan Komnas HAM RI tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menjadi pihak yang paling terdampak dalam berbagai persoalan HAM. Perempuan tercatat dalam 235 pengaduan dan anak dalam 132 pengaduan, sementara masyarakat adat dan pekerja migran menghadapi kerentanan yang tinggi dalam konteks yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak berdampak secara merata, melainkan lebih banyak menimpa kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan, sumber daya, dan mekanisme keadilan.

Perempuan dan anak menghadapi pelanggaran yang bersifat sistemik, terutama dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dalam situasi konflik seperti di Papua, perempuan menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan dan akses ekonomi, sementara anak-anak di wilayah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera Barat mengalami gangguan terhadap pendidikan dan tumbuh kembang mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan

tidak hanya ditentukan oleh identitas sosial, tetapi juga oleh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

Masyarakat adat merupakan kelompok yang paling terdampak dalam konflik agraria dan ekspansi pembangunan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa hak atas tanah, wilayah adat, dan identitas budaya seringkali berhadapan dengan kepentingan investasi dan pembangunan. Lemahnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi yang tidak setara ketika berhadapan dengan korporasi maupun negara, sehingga rentan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Sementara itu, pekerja migran menghadapi kerentanan yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara, terutama di wilayah perbatasan. Keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, penggunaan jalur migrasi non-prosedural, serta berkembangnya praktik perdagangan orang, termasuk melalui modus berbasis digital, memperbesar risiko eksploitasi dan pelanggaran hakhak dasar pekerja migran.

INFORMASI PENANGANAN

INDIKATORPENANGANAN
Aduan yang meli- batkan perempuan235
Aduan yang meli- batkan anak132
Aduan masyarakat adat dalam konflik agraria56
Pengaduan pekerja migran23
Kajian RUU KUHAP1
Pengamatan stateless persons1 wilayah

Secara keseluruhan, pengaduan yang diterima Komnas HAM RI menunjukkan bahwa kelompok rentan merupakan indikator penting untuk membaca kualitas perlindungan HAM di Indonesia. Pola yang berulang memperlihatkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Karena itu, penguatan kebijakan afirmatif, perluasan akses terhadap layanan perlindungan, serta pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak kelompok rentan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa perlindungan HAM tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

2.6 DINAMIKA HAM DAERAH

Dinamika hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak berlangsung secara seragam, melainkan dibentuk oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan geografis yang berbeda di setiap daerah. Karena itu, perlindungan HAM tidak dapat hanya dipahami melalui kebijakan nasional, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana berbagai persoalan tersebut muncul dan ditangani dalam konteks lokal. Dalam ruang inilah sekretariat daerah Komnas HAM RI memegang peran penting sebagai perpanjangan tangan kelembagaan Komnas HAM RI yang menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat, melakukan pemantauan dan peringatan dini terhadap potensi pelanggaran, memfasilitasi mediasi berbagai konflik, serta mendorong pemajuan HAM melalui pendidikan dan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan di daerah.

MALUKU: MENJAGA KOHESI SOSIAL DAN PENCEGAH ESKALASI KONFLIK

Di Maluku, peran Sekretariat Komnas HAM RI terutama terlihat sebagai mekanisme deteksi dini dan pencegahan konflik. Karakter wilayah kepulauan yang terfragmentasi serta sejarah konflik komunal menjadikan fungsi pemantauan dan mediasi memiliki arti yang sangat strategis. Sekretariat tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga berperan membangun komunikasi antar pihak yang berkonflik, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog.

Dalam konteks Maluku, keberadaan sekretariat menjadi penting karena banyak persoalan HAM muncul dalam bentuk konflik sosial yang berkembang secara bertahap. Melalui pemantauan lapangan dan keterlibatan langsung dengan komunitas, sekretariat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas. Peran ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di wilayah kepulauan sangat bergantung pada kemampuan negara menghadirkan mekanisme penyelesaian konflik yang dekat dengan masyarakat.

KALIMANTAN BARAT: PENYEIMBANG RELASI MASYARAKAT DAN KORPORASI

Di Kalimantan Barat, peran sekretariat terutama tampak dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat yang berhadapan dengan kekuatan ekonomi berskala besar. Dominasi konflik agraria, sengketa wilayah adat, dan persoalan ketenagakerjaan menempatkan sekretariat sebagai institusi yang menjembatani ketimpangan relasi antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi.

Melalui pemantauan, klarifikasi, dan mediasi, sekretariat berupaya memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap menjadi bagian dari proses pembangunan ekonomi. Selain menangani pengaduan, sekretariat juga berperan memperkenalkan pendekatan bisnis dan HAM kepada pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, fungsi sekretariat tidak hanya bersifat kuratif dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga preventif melalui penguatan kesadaran bahwa kegiatan ekonomi harus menghormati hak asasi manusia.

ACEH: MENGAWAL KEADILAN TRANSISIONAL DAN PENEGAKAN HAM

Dalam konteks Aceh, sekretariat memegang peran yang lebih kompleks karena beroperasi pada wilayah yang memiliki kekhususan hukum dan sejarah konflik bersenjata. Sekretariat berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip HAM universal dengan norma lokal yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Selain menangani pengaduan dan konflik agraria, sekretariat juga berperan mendukung proses penyelesaian warisan pelanggaran HAM masa lalu melalui keterlibatan dalam verifikasi korban dan pendampingan proses penyelidikan pelanggaran HAM berat. Pada saat yang sama, sekretariat mendorong penguatan perspektif HAM dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan penerapan syariat Islam. Peran ini menjadikan sekretariat sebagai institusi yang menghubungkan agenda keadilan transisional, perlindungan hak kelompok rentan, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang menghormati HAM.

SUMATRA BARAT: MENGAWASI AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN LINGKUNGAN HIDUP

Di Sumatera Barat, pola pengaduan menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan HAM berkaitan dengan akses keadilan, pelayanan publik, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam situasi ini, sekretariat berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memastikan institusi negara menjalankan kewajibannya dalam menghormati dan melindungi hak warga negara.

Peran tersebut terlihat melalui pemantauan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, dugaan kelalaian pelayanan kesehatan, kekerasan seksual, serta dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan hidup. Melalui fungsi ini, sekretariat tidak hanya menangani pelanggaran individual, tetapi juga mengidentifikasi persoalan tata kelola yang menjadi akar munculnya berbagai pengaduan. Keberadaan sekretariat membantu memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan bagian integral dari pemenuhan HAM.

SULAWESI TENGAH: MENGAWAL PENEGAKAN HAM DALAM EKSPANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Di Sulawesi Tengah, sekretariat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa percepatan investasi dan industrialisasi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Tingginya jumlah pengaduan terkait pertambangan, perkebunan, dan konflik lahan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan tantangan HAM yang signifikan.

Melalui pemantauan lapangan, pramediasi, dan dialog dengan para pemangku kepentingan, sekretariat berfungsi sebagai pengawas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas industri ekstraktif. Sekretariat juga berperan memperkuat perlindungan kelompok rentan yang terdampak konflik pembangunan, termasuk petani, masyarakat desa, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang mengalami kriminalisasi. Dalam konteks ini, sekretariat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

PAPUA: MENJAGA KESEIMBANGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM SITUASI KONFLIK

Papua memperlihatkan peran sekretariat yang paling kompleks dibanding wilayah lain karena beroperasi dalam situasi yang dipengaruhi konflik bersenjata, ketimpangan pembangunan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam kondisi demikian, sekretariat tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan pengaduan, tetapi juga menjadi kanal komunikasi antara masyarakat dan negara.

Melalui pemantauan berbagai kasus kekerasan, pengungsian, gangguan layanan publik, serta konflik agraria terkait proyek pembangunan, sekretariat berupaya memastikan bahwa perspektif HAM tetap hadir dalam kebijakan keamanan maupun pembangunan. Peran ini diperkuat melalui kegiatan pemajuan HAM yang melibatkan mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan kelompok rentan.

Di Papua, sekretariat juga berfungsi sebagai sumber informasi lapangan yang penting bagi Komnas HAM RI untuk memahami dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Kehadiran sekretariat memungkinkan peng-

umpulan fakta secara langsung, penyampaian rekomendasi yang berbasis kondisi nyata, serta penguatan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, sekretariat menjadi instrumen strategis untuk membangun jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakat di tengah situasi yang kompleks.

PENUTUP

Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia di Indonesia semakin memperlihatkan karakter yang kompleks dan saling terkait. Pengaduan yang diterima Komnas HAM RI tidak hanya mencerminkan adanya dugaan pelanggaran hak tertentu, tetapi juga menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam hubungan antara negara, pembangunan, dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Salah satu pembelajaran penting adalah bahwa persoalan kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi HAM masyarakat. Konflik agraria, persoalan ketenagakerjaan, akses terhadap pelayanan publik, serta berbagai bentuk kerentanan ekonomi menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tetap menjadi pekerjaan besar yang memerlukan perhatian lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Pembelajaran berikutnya menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan yang signifikan. Berbagai pengaduan memperlihatkan bahwa masyarakat, khususnya kelompok rentan, masih menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, penyelesaian sengketa yang adil, dan pemulihan atas hak-hak yang dilanggar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan akuntabilitas institusi negara serta peningkatan responsivitas aparat penegak hukum terhadap persoalan HAM.

Selain itu, pengalaman penanganan kasus sepanjang tahun 2025 memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM jarang berdiri sendiri. Persoalan hak atas tanah sering beririsan dengan hak atas penghidupan yang layak, konflik keamanan berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan, sementara

kekerasan berbasis gender dan seksual berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa dan perlindungan sosial yang belum memadai. Oleh karena itu, pendekatan sektoral yang terpisah-pisah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan HAM yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, fungsi pemantauan dan penanganan pengaduan tidak hanya berperan sebagai mekanisme respons terhadap laporan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi persoalan struktural, membaca kecenderungan kondisi HAM nasional, serta mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

300M 12.5

BAB

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM RI

Komnas HAM RI dalam memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih profesional dan akuntabel sepanjang tahun 2025. Upaya ini membuahkan hasil membanggakan, di antaranya predikat Reformasi Birokrasi "BB" (Baik Sekali) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

BAB 03

Selain itu, Komnas HAM RI meraih predikat "Istimewa (AA)" dalam Indeks Reformasi Hukum, yang menunjukkan kualitas regulasi internal yang sangat baik. Kepercayaan masyarakat pun tetap tinggi dengan Indeks Kepuasan mencapai 96,32, didukung oleh inovasi layanan digital serta transparansi informasi melalui berbagai artikel dan video edukatif. Di kancah internasional, Komnas HAM memperkuat pengaruhnya dengan menjabat sebagai Ketua SEANF 2025 dan aktif dalam forum HAM dunia. Secara keseluruhan, pengu atan ini merupakan fondasi penting agar Komnas HAM dapat menjalankan mandat perlindungan dan penegakan HAM secara lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks.

l Conference ATIONALHUNNR 22ndAnnual Conference S FORUM (5 SOUTH EAST ASIA NATIONAL HUM INSTITUTIONS FORUM (5 La Mpnden, beate 19

CAPAIAN KINERJA KELEMBAGAAN 2025

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM RI

INDIKATORCAPAIAN
Reformasi BirokrasiBB (Baik Sekali)
Opini BPKWTP (7 kali berturut-turut)
Indeks Perencanaan Pembangunan99,44
IKPA93,48
Tindak Lanjut Temuan BPK93,82%
Reformasi HukumAA (Istimewa)
SPBE3,32
Indeks Kepuasan Masyarakat96,32

Efektivitas pelaksanaan mandat Komnas HAM RI sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan yang kuat, profesional, independen, dan akuntabel. Dalam menghadapi tantangan HAM yang semakin kompleks, penguatan organisasi menjadi kebutuhan strategis agar Komnas HAM RI mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI melakukan berbagai upaya pembenahan kelembagaan yang meliputi penguatan tata kelola organisasi, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan jaringan kerja sama nasional dan internasional, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kapasitas kelembagaan Komnas HAM RI sebagai National Human Rights Institution (NHRl) yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik dalam bidang hak asasi manusia.

3.1 PENDAHULUAN

Tahun 2025 memperlihatkan situasi hak asasi manusia Indonesia yang berada pada persimpangan antara agenda percepatan pembangunan, stabilitas politik, dan meningkatnya tuntutan penghormatan HAM dalam penyelenggaraan negara. Di satu sisi, pemerintah mendorong agenda besar pembangunan melalui ketahanan pangan, investasi, Proyek Strategis Nasional (PSN),

3.2 REFORMASI BIROKRASI

Keberhasilan Komnas HAM RI meraih predikat "Baik Sekali" (BB) dalam penilaian Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa berbagai upaya transformasi kelembagaan yang dilakukan telah menghasilkan kemajuan yang nyata. Predikat ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar administrasi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan pada berbagai aspek tata kelola. Penguatan tersebut mencakup penyempurnaan tata laksana dan proses bisnis, pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit, peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan internal, penguatan kerangka hukum kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3 PELAYANAN PUBLIK, PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KERJA

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 96,32 menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan Komnas HAM RI. Hasil ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan melalui penguatan sistem pelayanan, termasuk pengembangan sebagai sarana yang mempermudah masyarakat mengakses layanan dan memper-

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

BB

Predikat Reformasi Birokrasi BB (Baik Sekali)

CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks 96,32 Kepuasan Masyarakat

CAPAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAIK

67,37

Nilai SAKIP mencapai 67,37, meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya

7X WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali berturut-turut

RESILIENSI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional

oleh informasi yang dibutuhkan. Tingginya tingkat kepuasan tersebut juga menunjukkan bahwa layanan pengaduan dan pendampingan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dari sisi kecepatan, kemudahan, dan ketepatan penanganan.

3.4 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada 2025 Komnas HAM RI mencapai predikat "Baik" pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 67,37 menunjukkan adanya kemajuan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat hubungan antara penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan target kinerja yang ingin dicapai lembaga.

Tahun 2025 juga diwarnai oleh tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Dari total anggaran Komnas HAM RI sebesar Rp 112,82 miliar, dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 41,17 miliar. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi kelembagaan, Komnas HAM RI mengajukan pembukaan blokir anggaran dan memperoleh persetujuan sebesar Rp 24 miliar pada Maret 2025 serta Rp 8,87 miliar pada Oktober 2025. Langkah tersebut memungkinkan berbagai program prioritas tetap dapat dilaksanakan meskipun berada dalam situasi keterbatasan fiskal.

Di bidang akuntabilitas keuangan, Komnas HAM RI kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketujuh kali berturut-turut. Capaian ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam mengelola keuangan dan aset negara secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat kredibilitas kelembagaan dalam menjalankan mandatnya sebagai institusi HAM nasional.

3.5 PENGUATAN KERANGKA HUKUM

Penguatan tata kelolakelembagaan didukung oleh pengembangan kerangka hukum yang kuat serta perluasan jejaring kemitraan. Pada tahun 2025, Komnas HAM RI meraih predikat "Istimewa (AA)" dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan nilai 99,40, yang menunjukkan kualitas tata kelola regulasi dan harmonisasi kebijakan yang semakin baik.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menerbitkan enam Peraturan Komnas HAM RI yang mengatur tindak lanjut rekomendasi, mediasi, kerja sama, Renstra 2025- 2029, standar layanan informasi publik, dan pengkajian. Selain itu, diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Satu Data Indonesia sebagai langkah memperkuat integrasi dan standar data kelembagaan. Di bidang kemitraan, Komnas HAM RI memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga negara, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mendorong pengarusutamaan HAM di berbagai sektor.

3.6 KEMITRAAN STRATEGIS NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam lingkup kemitraan, Komnas HAM RI memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga negara, dunia usaha, dan kalangan akademisi untuk mendorong integrasi perspektif HAM dalam berbagai sektor kebijakan dan pelayanan publik. Berbagai kerja sama tersebut mendukung pelaksanaan program seperti pengkajian kurikulum,

CAPAIAN PENGUATAN KERANGKA HUKUM

Predikat AA (Istimewa) dalam Indeks Reformasi Hukum

Peraturan Komnas HAM RI diterbitkan

Capaian dalam Kemitraan Strategis Nasional dan Internasional

1. Penandatanganan berbagai MoU dan MoA dengan kementerian, lembaga negara, dan perguruan tinggi

2. Ketua SEANF 2025

3. Wakil Ketua APF periode 2024-2026

4. Partisipasi aktif dalam GANHRI, AICHR, dan forum HAM PBB

5. Penguatan kerja sama dengan BSSN, BSrE, Polri, PT KAI, dan LPSK

Capaian dalam Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Digitalisasi Pelayanan

1. Pengembangan layanan administrasi berbasis digital melalui Linktree dan Google Form

2. Standarisasi 12 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

3. Tingkat keterumuman paket pengadaan pada SiRUP mencapai 98,4%

kajian konflik agraria, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Di tingkat internasional, Komnas HAM RI terus memperkuat perannya melalui kepemimpinan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum HAM regional dan global. Posisi sebagai Ketua SEANF 2025 dan Wakil Ketua APF periode 2024-2026 mencerminkan kontribusi Komnas HAM dalam mendorong pengembangan standar HAM serta kerja sama antar lembaga HAM nasional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

3.7 OPTIMALISASI SARANA, PRASARANA, DAN DIGITAL- ISASI PELAYANAN

Pada tahun 2025 Komnas HAM RI melakukan renovasi fasilitas kerja di Gedung Menteng dan Cisadane dilakukan untuk mendukung kebutuhan operasional yang semakin kompleks, termasuk penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang memerlukan ruang kerja dengan standar keamanan dan kerahasiaan yang lebih baik. Perbaikan infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM RI.

Di bidang digitalisasi, Komnas HAM RI mengembangkan berbagai inovasi layanan internal yang mempermudah akses administrasi dan mempercepat proses layanan tata usaha. Pemanfaatan platform berbasis Linktree dan Google Form membantu menyederhanakanalurlayananserta meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Sementara itu, penguatan tata kelola pengadaan dilakukan melalui penyusunan 12 standar operasional prosedur (SOP) pengadaan dan peningkatan keterbukaan informasi pengadaan melalui SiRUP yang mencapai 98,4 persen. Langkah-langkah tersebut memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendukung kelembagaan.

3.8 KOMUNIKASI PUBLIK DAN LITERASI HAM

Komnas HAM RI terus memperkuat keterbukaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, berbagai informasi kelembagaan disampaikan melalui 64 artikel website, 76 keterangan pers, 14 konferensi pers, 49 video dokumenter, serta ratusan konten edukatif di media sosial resmi. Upaya ini menjadikan komunikasi publik sebagai sarana penting untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap isu-isu HAM dan kerja-kerja Komnas HAM RI.

Untuk menjaga kualitas dan konsistensi informasi, Komnas HAM RI menyusun Pedoman Tata Kelola Media Sosial sebagai standar komunikasi kelembagaan. Pedoman ini mendukung penyampaian informasi yang lebih akurat, edukatif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran komunikasi publik dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM.

PENUTUP

Penguatan kelembagaan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan dan pemajuan HAM tidak hanya bergantung pada kualitas penanganan kasus atau substansi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk membangun sistem yang kuat, adaptif, dan akun-

CAPAIAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Artikel dipublikasikan 64 melalui website Komnas HAM RI Keterangan pers 76 diterbitkan Konferensi pers 14 diselenggarakan Video dokumenter 49 diproduksi Lokasi pengamatan 100+ pengungsi internal Penyusunan pedoman 1 tata kelola media sosial Komnas HAM RI

tabel. Berbagai capaian dalam tata kelola, akuntabilitas keuangan, reformasi hukum, transformasi digital, kemitraan strategis, serta komunikasi publik memperlihatkan bahwa Komnas HAM RI terus berupaya memperkuat fondasi kelembagaannya di tengah lingkungan yang semakin kompleks.

X

PENUTUP

BAB

bahwa Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera hanya dapat diwujudkan apabila martabat manusia ditempatkan sebagai pusat dari seluruh kebijakan publik."

BAB IV PENUTUP

Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi hak asasi manusia di Indonesia berada dalam persimpangan yang penting. Di satu sisi, terdapat berbagai kemajuan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, perluasan kesadaran publik terhadap HAM, serta meningkatnya upaya negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan pembangunan. Di sisi lain, berbagai persoalan mendasar masih terus muncul dan menunjukkan karakter yang bersifat struktural, terutama terkait konflik agraria, akses terhadap keadilan, perlindungan kelompok rentan, kebebasan sipil, perlindungan pembela HAM, pekerja migran, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Tingginya jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM RI sepanjang tahun 2025 memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan dan pemulihan hak masih sangat besar.

Situasi HAM di Papua juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan masih menjadi agenda penting bangsa. Berbagai peristiwa kekerasan yang berdampak pada warga sipil memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang ada. Perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum humaniter dan HAM, dialog yang inklusif, serta pembangunan yang berkeadilan tetap menjadi prasyarat utama bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM RI menjalankan mandat perlindungan dan pemajuan HAM melalui berbagai instrumen, mulai dari penerimaan dan penanganan pengaduan, pemantauan, mediasi, penyelidikan, penyusunan rekomendasi, pendidikan HAM, pengkajian kebijakan, hingga penguatan sistem penilaian HAM terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola yang lebih menghormati martabat manusia.

Pada saat yang sama, penguatan kelembagaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan HAM memerlukan institusi yang profesional, independen, adaptif, dan akuntabel. Berbagai capaian dalam reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, transformasi digital, kemitraan nasional dan internasi-

onal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fondasi penting bagi penguatan peran Komnas HAM RI sebagai lembaga nasional HAM yang efektif dan terpercaya.

Ke depan, tantangan HAM diperkirakan akan semakin kompleks seiring percepatan pembangunan, transformasi digital, perubahan iklim, mobilitas penduduk, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial politik yang terus berubah. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus menjadi landasan dalam setiap proses penyelenggaraan negara. HAM tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Komnas HAM RI meyakini bahwa Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera hanya dapat diwujudkan apabila martabat manusia ditempatkan sebagai pusat dari seluruh kebijakan publik. Dengan semangat tersebut, Komnas HAM RI akan terus memperkuat perannya sebagai lembaga independen yang mengawal perlindungan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan bagi para korban, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan nilainilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

www.komnasham.go.id