Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM TAHUN 2025

54 halaman · 54 halaman diproses dengan OCR · 16.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. PRAKATA
  3. DAFTAR ISI
  4. A. LATAR BELAKANG
  5. B. ANALISIS PELAKSANAAN FKP
  6. 1. Sumber Input
  7. 2. Bentuk Penyelenggaraan
  8. 3. Tema
  9. 4. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik
  10. 5. Waktu Pelaksanaan
  11. 6. Tim Forum Konsultasi Publik
  12. 7. Pihak yang Terlibat
  13. 8. Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
  14. C. RENCANA AKSI
  15. D. KESIMPULAN
  16. LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan
  17. 1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM
  18. 2. Unit Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM
  19. 3. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah
  20. (Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/1lw-pOLPZFqn QsYFgLSqrnZR6MveHNrh
  21. 5. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
  22. 6. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku
  23. (Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EdIkMBd1S7hTAcBerIGKdoNNcXvjMCgH
  24. 8. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
  25. LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya
  26. Catatan:

LAPORAN FORUM KONSULTASIPUBLIK 2025 00000 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia SHAN JL.LATUHARHARY NO.4BMENTENG JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Forum Konsultasi Publik Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat terlaksana sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan stakeholder dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, hal ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyatakan bahwa keterlibatan stakeholder dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di seluruh unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, semoga masukan-masukan yang diberikan dapat meningkatkan pelayanan publik Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lebih baik.

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

Henry Silka Innah

PRAKATA

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik penyelenggara layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengisian Survei Kepuasan Masyarakat dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana dialog, evaluasi, dan penyampaian masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui forum tersebut diharapkan dapat terbangun komunikasi yang konstruktif antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, sehingga berbagai aspirasi, kritik, serta saran dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi aktif dan kontribusi yang diberikan, Kepala Biro Umum sebagai Kepala Unit yang membidangi pembinaan pelayanan publik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unit pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu:

Biro Dukungan Penegakan HAM;

Biro Dukungan Pemajuan HAM;

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh;

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat;

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat;

Sekretariat Komnas HAM di Provins Maluku;

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah; dan

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disusun laporan hasil konsultasi publik dimasing-masing unit penyelenggaran layanan dan menghasilkan 1 (satu) laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus bahan evaluasi bersama dalam mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Biro Umum,

Didit Eko Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI ..2 A. LATAR BELAKANG .. 3 B. ANALISIS PELAKSANAAN FKP .4 C. RENCANA AKSI 7 D. KESIMPULAN 7 LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan 9 1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM ..9 2. Unit Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM .13 3. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah 18 4. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat 22 5. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat 25 6. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.. 30 7. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh .... 35 8. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua .. 45 49 LAMPIRAN Il Matriks Hasil Tindak lanjut FKP Tahun Sebelumnya 1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM 49

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM,Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

B. ANALISIS PELAKSANAAN FKP

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Sekretaris Jenderal Komnas HAM telah bersurat kepada seluruh OPP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM:

a. Undangan Kepala Biro Umum Nomor 115/OT.05.00/0.3.1.VI/2025 tanggal 6 Juni 2025 perihal Rapat Sosialisasi Forum Konsultasi Publik.

b. Memorandum Sekretaris Jenderal Nomor 55/OT.05.00/0.0.3/IX/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Selanjutnya, Biro Umum melalui Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana melakukan pendampingan kepada beberapa OPP khususnya yang belum pernah melaksanakan FKP, serta mengingatkan seluruh OPP terkait batas waktu pelaporan FKP. Selain itu, beberapa OPP juga telah mengikuti pembinaan dari Kementerian PANRB terkait kebijakan FKP. Berdasarkan hasil pelaksanaan FKP Unit Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM rekapitulasi laporan FKP yang sudah dilakukan, sebanyak 8 OPP (100%) yang terdiri dari 2 OPP Pusat dan 6 OPP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan FKP Unit Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dianalisis melalui 8 (delapan) aspek, sebagai berikut:

1. Sumber Input

Sumber input merupakan sumber data atau informasi berupa saran, masukan, ataupun pengaduan yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam FKP. Seluruh unit layanan menggunakan sumber input berupa hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan masyarakat, masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.

2. Bentuk Penyelenggaraan

Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan secara tatap muka (luring), secara online (daring) dan secara kombinasi keduanya yakni tatap muka dan online (hybrid).Dari total 8 OPP, sebanyak 2 OPP (25 %) melaksanakan FKP secara Hybrid (luring dan daring), sedangkan 6 OPP (75%) melaksanakannya secara tatap muka (luring).

3. Tema

Tema dalam pelaksanaan FKP adalah segala hal yang berkaitan dengan jenis layanan yang dimiliki dan dibahas dalam pelaksanaan FKP. Adapun berdasarkan hasil Laporan FKP yang masuk melalui Biro Umum dapat disimpulkan bahwa seluruh OPP melaksanakan FKP dengan tema Review Standar Pelayanan sebanyak 8 Unit Layanan (100%).

4. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik

Ruang Lingkup FKP adalah ruang lingkup pembahasan dan pemecahan masalah dari tema yang dibahas dalam pelaksanaan FKP. Sebanyak 8 (delapan) Organisasi Pelaksana Pelayanan publik yang sebagian besar membahas terkait jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan termasuk di dalamnya terkait sosialisasi Standar Pelayanan. Selain itu, OPP membahas terkait dengan kapasitas SDM dan Sarpras, dan kemitraan atau koordinasi pelayanan publik dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian pelayanan pengaduan.

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Organisasi Pelayanan Publik (OPP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap. Pada Triwulan II terdapat 1 OPP (12,5%) yang melaksanakan FKP, pada Triwulan III sebanyak 4 OPP (50%), dan pada Triwulan IV sebanyak 3 OPP (37,5%).

6. Tim Forum Konsultasi Publik

Tim Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah personel yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan FKP. Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Kegiatan FKP tersebut dilaksanakan oleh delapan Organisasi Pelayanan Publik (OPP) dengan penanggung jawab (PIC) yang telah ditetapkan, yaitu

NoUnit Pelayanan PublikPIC
1Biro Dukungan Penegakan HAMArba'atun Ova Rosdiana
2Biro Dukungan Pemajuan HAMNur Afifa Fauzia
3Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi TengahMuhamad Dino Wahyudy
4Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan BaratKusmianto
5Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera BaratNami Puspita Sari
6Sekretariat Komnas HAM Provinsi MalukuRudy Kurniawan
7Sekretariat Komnas HAM Provinsi AcehSari Melati
8Sekretariat Komnas HAM Provinsi PapuaNovalia Agnes Nere

7. Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM diantaranya:

a. Penyelenggara Layanan;

b. Pengguna Layanan;

c. Stakeholder Pelayanan Publik;

d. Ahli/Pakar;

e. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan

f. Media Massa.

8. Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi

Hasil yang dimaksud menjelaskan hasil pembahasan dan pemecahan masalah yang dilakukan. Kesimpulan merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi adalah saran/anjuran yang didapat selama pelaksanaan kegiatan dan dapat berupa saran tindak lanjut berdasarkan hasil yang didapat dari FKP. Sebagian besar hasil/kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanaan FKP yang dilaksanakan secara garis besar meliputi:

a. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian pelayanan publik terkait;

b. Penyesuaian Standar Pelayanan;

c. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dan Mengoptimalisasikan penggunaan media sosial;.dan

d. Peningkatan/pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan sarana prasarana.

C. RENCANA AKSI

Biro Umum melalui Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara rutin setiap tahun, khususnya yang terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan FKP yang dilakukan oleh UPP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Seluruh OPP juga akan menindaklanjuti setiap hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan FKP. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan diantaranya:

a. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait;

b. Melakukan revisi standar pelayanan;

c. Publikasi dan sosialisasi standar pelayanan di berbagai media baik media non elektronik maupun elektronik;.dan

d. Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/diklat kepada petugas pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana;.

D. KESIMPULAN

Forum Konsultasi Publik menjadi media informasi, diskusi, sekaligus evaluasi bagi penyelenggara layanan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga Forum ini menjadi amat penting dilakukan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah berjalan dengan baik dan untuk selanjutnya seluruh OPP akan melangkah untuk menyelesaikan masalah pelayanan yang ada dan merealisasikan rencana aksi yang disusun demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan seluruh OPP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Forum Konsultasi Publik juga diharapkan tidak sekadar membahas reviu standar pelayanan, namun dapat menjadi media untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide inovasi pelayanan publik dengan tujuan semakin memberi kemudahan bagi pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya, seperti salah satunya meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan dengan pihakpihak terkait dalam penyelesaian pelayanan publik.

LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan

1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/17KygajR4IKC3UiSPaaMRJK--XiUgNNDE

No.Sumber InputBentuk Penyelenggaraan ( Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.( Daring / Luring / Hybrid) Hybrid yaitu tatap muka dan onlineReview Standar PelayananPelaksanaan FKP mencakup pembahasan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di Komnas HAM. Kegiatan meliputiHari Senin, 19 Mei 2025Arba'atun Roshidaha. Penyelenggara Layanan; adalah Biro Dukungan Penegakan HAM b.Stakeholder Pelayanan Publik; Ombudsman RI, Kementerian PANRB, Komisi Nasional1. Perlu pengembangan dan perbaikan untuk aplikasi DUHAM Online khususnya penambahan fitur yakni chatbot. Aksesibilitas aplikasi DUHAM Online sampai luar negeri dan wilayah 3T, serta penggunaan Bahasa Inggris pada Aplikasi DUHAM Online. 2. Adanya publikasi rutin terkait
diskusi Nasional
diskusi tentang Standar Pelayanan Publik, serta pemaparan Standar Pelayanan Publik Komnas HAM yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 14 Tahun 2024. Forum ini juga menjadi sarana untukdiskusi tentang Standar Pelayanan Publik, serta pemaparan Standar Pelayanan Komnas HAM ditetapkan melalui Keputusan Komnas HAM Nomor 14 Tahun 2024. Forum ini juga menjadi sarana untukDinas PintuNasional sebagai data prioritas yang Republik dapat dijadikan rujukan untuk Indonesia, BPS penyusunan kebijakan; Kanwil DKI 4. Mendorong pembentukan Call Jakarta, Dinas Center pengaduan/seluruh Sosial Provinsi layanan Publik di Komnas DKI Jakarta, Biro HAM, dengan melakukan Organisasi koordinasi dengan Telkom Reformasi Indonesia untuk membentuk Birokrasi Provinsi Call Center; DKI Jakarta, 5. Koordinasi rutin antara petugas di Biro Dukungan Penanaman Penegakan HAM dengan Modal dan admin Instansi dan Pelayanan Kementerian PANRB untuk Terpadu Satu tindak Lanjut aduan di SPAN LAPOR; (DPMPTSP) DKI 6. Mendorong dilakukannya Jakarta. perbaikan Standar Pelayanan c. Ahli/Pakar; Komnas HAM; Sekolah Tinggi 7. Mendorong Biro Umum cq tim
Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) d.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LembagaIlmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) d.OrganisasiIlmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN)kerja Ortala untuk melakukan asesmen ulang terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Komnas HAM; 8. Mendorong penyelenggaraan pemberian penghargaankerja Ortala untuk melakukan asesmen ulang terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Komnas HAM; 8. Mendorong penyelenggaraan pemberian penghargaan khusus kepada pegiat HAM; 9. Menyelenggarakan FGD/diskusi terkait tata caramenghimpun Ilmu masukan Administrasi guna Lembaga penyempurna Administrasi an standar Negara (STIA LAN) penguatan d.Organisasi penyelenggar Masyarakat Sipil pelayanan (OMS)/Lembaga publik Swadaya Komnas HAM Masyarakat tahun 2025 (LSM); agar lebih Solidaritas
Perhimpunan Bantuan Hukum

2. Unit Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/1qxjfp EZ8zuP3xqeC1ExylfZIzRp6Go4

NoSucbor lprut Pantukorn/mttpo:.fanvo.googio.com/anvoholdoror
No.Sumber InputBentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.(Daring / Luring / Hybrid) Hybrid yaitu Tatap Muka dan onlineReview Standar Pelayanana. Rancangan kebijakan; b. Penerapan kebijakan; c. Dampak kebijakan; d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan; e. Permasalahan pelayanan publik.Hari Senin, 28 Juli 2025Nur Afifa Fauziaa. Penyelenggara Layanan; adalah Biro Dukungan Pemajuan HAM b.Stakeholder Pelayanan Publik; Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas1. Mengefektifkan kembali rapat koordinasi rutin untuk memantau dan mengawal pelaksanaan pelayanan Data HAM bersama dengan kontributor Data HAM; 2. Pembaharuan informasi dalam konten konten yang dihasilkan oleh Komnas HAM melalui
Hukum Daniel S terlibat dalam kerjasama dan
Hukum Daniel S Lev, Ahli/Pakar; c. PUSHAM UBAYA (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Gunadarma. d.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembagaterlibat dalam kerjasama dan mengidentifikasikan kebutuhan satu sama lain; 4. Pembaharuan konten terkait dengan kegiatan Mitra Komnas HAM; 5. Digitalisasi atau pencatatan koleksi buku dalam perpustakaan Komnas HAM; 6. Studi Banding dengan Perpustakaan Nasional agar koleksi Perpustakaan dapat
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, PBHI. e. Media Massa. Hukum Online, Jurnalis Forum Keadilan
oO A É6.M Mata aiaan
É6.M Mata aiaan doku asil tarian 1asi Dat AM ÉomM A ada ite an ata s an . dan diperuas.
tarian 1asi Dat AM ÉomM A ada ite an ata s an . dan diperuas.
1asi Dat AM ÉomM A ada ite an ata s an
es
ang dah an
anak eak ott nan 9.en ecn yAns A en tas dan t t oses.kan
inklusivitas.

3. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah

No.Sumber InputBentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.Hybrid) Luring / Tatap MukaReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan;Hari Kamis, 9 Oktober 2025Dino Wahyudya. Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah b.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat1. Perlu dukungan Pemda terkait fasilitas pendukung 2. Perlu ada tempat / ruang pengaduan pelanggaran HAM 3. Sekretariat Komnas HAM wajib memiliki layanan pengaduan online/sosial media 4. Perlu penambahan SDM
e. Survey kepuasan (LSM); Masyarakat Direktur LPS- HAM Sulteng, Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng), Pimpinan Lembagae. Survey kepuasan Masyarakat(LSM); HAM Pimpinan Lembaga Sulawesi Tengah Sulteng), Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum(LSM); Direktur LPS- HAM Sulteng, Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng), Pimpinan5. Membuka ruang pengaduan online 6. Pelibatan pihak terkait dalam penanganan kasus/permasalahan HAM 7. Memaksimalkan fungsi media sosial5. Membuka ruang pengaduan online 6. Pelibatan pihak terkait dalam penanganan kasus/permasalahan HAM 7. Memaksimalkan fungsi media sosial
Indonesia
Indonesia Sulteng, Pimpinan Pewarta Indonesia (PFI), Pimpinan Redaksi Sulteng, Pimpinan Redaksi Tribun Palu, Pimpinan Redaksi Metro TV Pimpinan Redaksi TV Pimpinan Redaksi Radar Palu, Pimpinan Redaksi Radar Sulteng,Foto RRI Redaksi Tribun Palu, Pimpinan Palu, Trans Palu, Redaksi Radar Palu, Pimpinan Redaksi Radar
Pimpinan
Pimpinan Al Pimpinan Pimpinan Redaksi Wahana Sulteng, Pimpinan Redaksi Pimpinan Sulawesi, PimpinanPimpinan Redaksi Harian Mercusuar, Pimpinan Redaksi Media Al Khairaat, Pimpinan Redaksi Antara News Sulteng, Pimpinan Redaksi Wahana News Sulteng, Pimpinan Redaksi Kumparan.com, Pimpinan Redaksi Metro Sulawesi, Pimpinan
Terkini, Pimpinan Sulteng, Pimpinan redaksi Sulteng, Pimpinan redaksi Sulteng, Pimpinan Rakyat.Raya, Pimpinan Redaksi Sulteng Redaksi Harian redaksi Media Kabar Redaksi Pikiran

4. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat (Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L70gGRz_n1ZXI6MVx2-i8wANPc8vfntF

No.SumberBentukTemaRuang Lingkup FKPWaktuTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan /
LInputPenyelenggaraanPelaksanaanRekomendasi
(Daring / Luring /
1.Masukan dan(Daring / Luring / Hybrid) Luring / TatapReviewa. PenyusunanHari Selasa,Kusmiantoa. Penyelenggaraa. Penyelenggara 1. Penyampaian informasilayanan
Masukan dan diskusi saat pelaksanaan FKPLuring / Tatap hasil MukaReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; C. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraa n pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan; e. Survey kepuasan Masyarakat; dan f. Kebijakan lain publik.14 Oktober 2025 pelayanan; Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraa n pelayanan penghargaan; e. Survey kepuasan Masyarakat; dan terkait pelayanan14 OktoberBiroa. Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Barat b.Stakeholder Pelayanan 2. Publik; Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah (Wilayah Kerja Kalimantan Barat), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat,informasi layanan pengaduan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat kepada CSO dan di masyarakat Kalimantan Barat. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi dialog dengan Masyarakat dan stakeholders terkait. 3. Membuat aplikasi tanpa internet. 4. Mengoptimalkan
Kepala Dinas komunikasi dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. c.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Direktur Kalimantan Barat, Link-AR Borneo, Ketua Pontianak, KepalaTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. c.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Direktur Walhi Kalimantan Barat, Ketua Link-AR Borneo, Ketua LBH Pontianak,koordinasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan dengan pengadu dan atau pendamping. 5. Perbaikan fitur online untuk aplikasi DUHAM Online.
Lembaga Banua Talino (LBBT), Ketua Korwil K-SBSIBela Talino Ketua K-SBSI

5. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gJwDC6YsunKvdqQv0Mm0haFMVa3ICbdp

No.Sumber InputBentuk Penyelenggaraan ( Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKPLuring/Tatap MukaReview Standar Pelayanana. Penyediaan informasi yang jelas tentang penyelenggaraan dan prosedurHari Kamis, 3 Juli 2025Nami Puspita Saria.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional1. Penyampaian narasi data pengaduan masyarakat yang ditangani oleh
pengaduan di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat Sekretariat 2. Informasi data aduan
二pengaduan di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat; b. Membangun pelayanan pengaduan yang efektif dan responsif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Sekretariat Komnas HAM di ProvinsiKomnas HAM di Sumatera Barat; pengaduan yang responsif dalam Komnas HAM di Sumatera Barat; c. Membangun pelayanan pengaduan yangProvinsi Sumatera Barat b.Stakeholder Pelayanan Publik; Ketua DPRD Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Padang,Kejaksaa n Tinggi Sumatera Barat,Kapolda Sumatera Barat,Komandan Resor Militer 032/Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud Sutan Sjahrir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Sumatera Barat. 2. Informasi data aduan HAM di provinsi sumatera barat baik yang ditangani oleh DPRD Komnas HAM RI maupun HAM di Sumatera sudah terdapat di website komnasham.go.id pada Pengaduan dan pilih Militer Data Pengaduan. Namun untuk data II informasi aduan HAM Lanud yang ditangani oleh Sjahrir, Komnas Provinsi
efektif dan Pemerintah Kota 3. Penambahan fitur di
efektif dan responsif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat;
Komnas HAM; Badan penanganan
f. Penyusunan mekanisme sanggahan terhadap rekomendasi Komnas HAM
Komnas HAM; Badan f. Penyusunan Pertanahan mekanisme Nasional Provinsi sanggahan Sumatera Barat, terhadap Kepala rekomendasi Wilayah Komnas HAM Direktorat dalam Jenderal menyelesaikan Pemasyarakatan Provinsi pelayananKomnas HAM; f. Penyusunan mekanisme sanggahan terhadap rekomendasi Komnas HAM dalam menyelesaikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat; g. Penyusunan hasil penilaian tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM; h. Pengukuran secara
mekanisme sanggahan terhadap rekomendasi Komnas HAM dalam menyelesaikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat; g. Penyusunan hasil penilaian tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM; h. Pengukuran secara komprehensifWilayah Direktorat JenderalKantor Wilayah Direktorat Jenderal6.M6.Mendorong penyediaan fasilitas
DirektDirektoratpenyediaan sarana dan prasarana
Pemasyarakatanuntukteman-teman
pengaduanProvinsisidisabilitas seperti toilet
Sumatera Barat,Barat,didisabilitas,dan guiding
Kepala KantorKantorblock pada ruang
Wilayahyah
Wilayah
untuk Anak, dan Center pengaduan
Direktur
Perkumpulan Qbar, Perkumpulan PIU Project

6. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

NoSumber InputBentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.Luring/Tatap MukaReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan ;Hari Kamis, 11 September 2025Rudy Kurniawana.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku b.Stakeholder Pelayanan Publik;1.Mendorong dilakukan revisi Ketua Komnas HAM tentang Pelayanan Komnas HAM; 2.MendorongKeputusan Standar Publik
penyelenggara Rehabilitasi Sosial HAM di ProvinsiRehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, c. Ahli/Pakar; AMAN Maluku, Yayasan INAATA Mutiara Maluku, Yayasan Arika Mahina, Yayasan Pelangi Maluku, Persatuan Tunanetra IndonesiaRehabilitasi Sosial HAM Maluku; dengan Yayasan INAATA HAM Mutiara Maluku, Mahina, Yayasan Pelangi Maluku, 4.Mendorong kolaborasi dengandi 3.Mendorong Kolaborasi Dukungan Penegakan pendampingan layanan permohonan data pengaduan HAM;
Hati. d.Organisasi Masyarakat (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon, Maluku, PMII,Sipil HAM; 8.Mendorong dilakukan akomodasi GMKI, Suara Muda teman-teman disabilitas;7.Mendorong pimpinan untuk melakukan revisi UU 39/1999 tentang untuk penambahan fasilitas sarana, prasarana dan
11.M11.Mendorong dilakukan peningkatan kapasitas untuk SDM terkait
2.Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Masukan dan hasil diskusi saat pelaksaan FKP.Luring/Tatap Muka dan diskusiReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan ; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggara an pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan; e. SurveiHari Selasa, 16 September 2025Rudy Kurniawana.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku b.Stakeholder Pelayanan Publik; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Dinas Sosial Kota Ambon, Dinas pendidikan danpelatihan pengelolaan media sosial. 1. Mendorong dilakukan perjanjian kerjasama tentang kolaborasi dan sinergi antara Komnas HAM dengan di OPD di Provinsi Maluku atau Kota Ambon; 2. Mendorong kolaborasi dengan biro Dukungan Penegakan HAM terkait permasalahan pendampingan proses Dinas naturalisasi orang
f. kebijakan lain terkait pelayanan publik.dan Politik Kota Ambon, Tenaga Kerja Kota Ambon, Hukum Maluku, Pendidikan Ambon, Hukum Bangun, Tenga Provinsi Maluku,DP3AMD Kota Dinas Provinsi Maluku, SatuanDinas Biro Provinsi Dinas Kota Bagian Kota Dinas Kerja Ambon, Sosialpenyusunan SOP tenaga layanan pendampingan terhadap anak atau perempuan korban kekerasan; 4. Mendorong kolaborasi dengan Biro Umum terkait penguatan kelembagaan organisasi dan tata laksana Komnas HAM.

7. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cqbmjT8owdZGBVN0heDpxD8zHZykv065

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cqbmjT8owdZGBVN0heDpxD8zHZykv065 No Sumber Bentuk Tema Ruang Lingkup FKP Waktu Tim FKP
NoSumber InputBentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Hasil diskusi saat pelaksanan FKP.Hybrid) Luring/Tatap MukaReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.Hari Selasa, 30 September 2025Sari Melatia.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Aceh b.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Koalisi Non- Governmental Organization (NGO) HAM Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TindakNasional Asasi di 2. Melakukan cepat yang Non- laporan untuk (meniru Tindak informasi1. Meningkatkan sosialisasi layanan penerimaan dan penanganan pengaduan HAM kepada masyarakat; 2. Melakukan pelayanan respon cepat terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat; 3. Mempertimbangkan revisi aturan untuk mengakomodir laporan informasi (meniru model kepolisian) sehingga

Kekerasan (KontraS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), HAkA Yayasan (Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), Sumatera Environmental Initiative (SEI), Flower Aceh, Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banda Aceh, Perwakilan Disabilitas, Yayasan Rumpun Bambu, Yayasan Geutanyo.

pelanggaran HAM langsung ditindaklanjuti oleh Komnas HAM;

4. Surat informasi perkembangan penanganan pengaduan selalu disampaikan kepada Pengadu;

5. Menyediakan platform agar Pengadu dapat mengecek update / perkembangan penanganan kasus yang diadukannya;

6. Mengadakan pengadaan genset atau panel surya untuk kebutuhan daya listrik ketika listrik padam;

7. Menyediakan ruangan khusus untuk penerimaan pengaduan;

c. Media Massa. 8. Menyediakan Juru Aliansi Jurnalis Bahasa Isyarat (JBI) Independen (AJI) untuk tuna rungu
c. Media Massa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh1c. Media Massa. Aliansi Banda Acehc. Media Massa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh10.Layanan dapat(penyandang disabilitas); 9. Peningkatan kualitas dengan 10.Layanan dapat secara online; layanan masyarakat meminjam tempat); 12. Identitaslayanan membuat diakses
——Independen (AJI) Banda Aceh(penyandang disabilitas); 9. Peningkatan kualitas dengan 10.Layanan dapat secara online; 11. Meningkatkan layanan masyarakat meminjam tempat); 12. Identitas danuntuk tuna rungu (penyandang disabilitas); 9. Peningkatan kualitas dengan ruang baca khusus; 10.Layanan kepustakaan yang dapat secara online; 11. Meningkatkan layanan masyarakat meminjam (tidak hanya baca di tempat); 12. Identitaslayanan membuat diakses agar dapat
10.Layanan kepustakaan yang dapat secara online; 11. Meningkatkan layanan masyarakat meminjam (tidak hanya baca di tempat); 12. Identitaskepustakaan yang diakses secara online; agar dapat buku (tidak hanya baca didiakses agar dapat
layanan tempat); 12. Identitas11. Meningkatkan layanan masyarakat meminjam (tidak hanya baca di tempat);agar dapat bukuagar dapat
1masyarakat meminjam tempat); 12. Identitas danlayanan masyarakat meminjam (tidak hanya baca di tempat);agar dapat buku
danmeminjam (tidak hanya baca di tempat); 12. Identitas dandapat buku (tidak hanya baca di
danmeminjam (tidak hanya baca di tempat); 12. Identitas dandapat buku (tidak hanya baca di
12. Identitas danmeminjam (tidak hanya baca di tempat); 12. Identitasdapat buku (tidak hanya baca di
12. Identitas dan(tidak hanya baca di tempat); 12. Identitas dan(tidak hanya baca di
12. Identitas dantempat); 12. Identitas dan pengaduan dijagaPengadu
dan12. Identitas dan pengaduan dijaga kerahasiaannyaPengadu materi
dandan pengaduan dijaga kerahasiaannyamateri
pengaduan dijaga kerahasiaannya demi keamanan dandijaga
kerahasiaannya demi keamanan dan kenyamanannnya
kerahasiaannya demi keamanan dan kenyamanan pengadu;anan dana
demi keamanan dan kenyamanan pengadu;anan dan
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifn
13.kenyamanan pengadu; 13.Proaktifn
13kenyamanan pengadu; 13.Proaktif
1kenyamanan pengadu; 13.Proaktif
1kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
1kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
1kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
1kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
kenyamanan pengadu; 13.Proaktifuntuk
pengadu; 13.Proaktifuntuk
1pengadu; 13.Proaktifuntuk
pengadu; 13.Proaktifuntuk
pengadu; 13.Proaktifuntuk
Hasil Survei KepuasanLuring/Tatap MukaReview Standara. PenyusunanHari Kamis, 2Saria.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasionalmemantau 14.Menginformasikan langkah-langkah aduan peraturan perundangan baik maupun setiap 1. Adanya layanan khusus Nasional pelayanan;memantau implementasi saran tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pihak terkait; 14.Menginformasikan langkah-langkah tindak lanjut atas aduan sesuai peraturan perundangan kepada pengguna layanan (Pengadu) baik ketika penyampaian aduan maupun dalam setiap proses penanganan aduan. 1. Adanya contact person penerimaanimplementasi saran tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pihak terkait; 14.Menginformasikan langkah-langkah tindak lanjut atas sesuai perundangan kepada pengguna layanan (Pengadu) ketika penyampaian aduan dalam proses penanganan aduan.
2.Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Masukan dan hasil diskusi saatLuring/Tatap MukaReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraanHari Kamis, 2 Oktober 2025Sari Melatia.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Aceh b.Stakeholdera.Penyelenggara 1. Adanya adalah Sekretariat Nasional Hak Asasi Manusia 2. Kasus di Provinsi Aceh agarpenanganan aduan. 1. Adanya contact person penerimaan layanan khusus di pelayanan; 2. Kasus dengan resiko tinggi agar melibatkancontact person penerimaan yang di tiap aduan dengan resiko tinggi
colspan="7"
FKP. pelayanan publik; Pelayanan pihak eksternal d. Survei kepuasan Publik; dengan tetap masyarakat; dan memperhatikan e. Kebijakan lain Polda Aceh c.q peraturan terkait pelayanan itwasda Polda perundangan yang publik. Aceh, Kodam berlaku; Iskandar Muda c.q 3. Informasi mengenai Hukum Kodam durasi waktu Iskandar Muda pelayanan harus (Kumdam IM), ditentukan/jelas; Kanwil Kemenkum 4. Menyediakan Aceh, Kanwil BPN khusus ruangan
d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.
e. Kebijakan lain Polda Aceh c.q terkait pelayanan itwasda Polda publik. Aceh, Kodam Iskandar Muda c.qmasyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayananPolda Aceh itwasda
publik.itwasda Aceh,
Aceh, KodamAceh, KodamKodam
Aceh, Kodam Iskandar Muda c.qKodamKodam berlaku;
Iskandar Muda c.qIskandar Muda c.q Kodam3. Informasi mengenai
Hukum Kodam durasi
Iskandar (Kumdamdurasi Muda
(Kumdam Kanwil KemenkumMuda pelayanan IM),
Kanwil Kemenkum Aceh, Kanwil BPNditentukan/jelas;
Aceh, Kanwil BPN Aceh,4. Menyediakan
Aceh, Dinas Pendidikan Provinsikhusus ruangan
Pendidikan Provinsipenerimaan 7
Aceh, Dinaskonsultasi
SyariahDinas (terkait pengaduan
Syariah ProvinsiIslam rahasia pelapor
Provinsi Dinas Tenaga KerjaAceh, /privacy);
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas5. Sebaiknya jika
dan Pendudukpengadu wanita
Penduduk (Disnakermobduk)
(Disnakermobduk) Aceh, RSUD Zainaldilayani oleh
Aceh, RSUD Zainal Abidin Banda Aceh,Petugas wanita.
Aceh, RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, Dinas PendidikanKomnas HAM juga
Abidin Banda Aceh, Dinas Pendidikanbersinergi dengan
Dinas Pendidikan LPSK, Dayah Kota Bandabersinergi LPSK,bersinergi dengan dan
Dinas Pendidikan LPSK, Dayah Kota BandaDinas Pendidikan Dayah Kota BandaLPSK, dan melibatkan lembaga
Aceh,mebaDayah Kota Banda Aceh, Dinasmelibatkan lembaga lain dalam hal
Pendidikan DayahdlaindalaDinas Pendidikan Dayahdalam hal perlindungan
perlindunganPendidikan Dayahperlindungan

Kota Banda Aceh, perempuan dan Dinas Lingkungan anak; dan Kehutanan 6. Pembuatan banner (DLHK) Aceh, bahwa tidak dipungut biaya dan c.Organisasi ada timeline waktu Masyarakat Sipil pelayanan; (OMS)/Lembaga 7. Pengadu mendapat Swadaya perlindungan Masyarakat terhadap keamanan. (LSM); Untuk kasus yang mempunyai resiko Komisi Kebenaran tinggi agar Komnas dan Rekonsiliasi HAM melibatkan (KKR) Aceh, eksternal pihak Badan Reintegrasi (pihak terkait Aceh (BRA). lainnya) untuk jaminan keamanan d. Ahli/Pakar; dengan tetap Fakultas Hukum memperhatikan Universitas peraturan Muhamadiyah, perundangan yang Pusat Studi berlaku; 8. Membuat Hukum dan HAM daftar (trend) kasus yang (PUSHAM) Universitas Syiah sering terjadi di Aceh Kuala untuk menjadi bahan

etan melalui mandiri
melalui mandiri yang infasi penllaan enintan pengaduan.mandiri infasi penllaan enintan 早0. nya
penllaan enintan pengaduan. sth ma elss dan standinginfasi penllaan enintan 早0. nya pengaduan. sth
enintan 早0. nya pengaduan.早0. nyaL
早0. nya pengaduan.0L
pengaduan. sth ma
sth ma elss
elss
elss
dan standing
lgalregal
sem aasspek
penanaman
Khususnya
pengadu layanan
elaina
dalam efektif
agar pengaduand
eima petugas apasitask
petugas P tan6
men nya
rangka dalam
legisatif lemagal
dap emtahd
dap oleh
oleh eban penysunan
ueunsn
emian
o Misa eran Aceh)
eran Aceh)A
errkan adat1
ekaan
(secara
de tabat1s.engans
3. P3. P
uberlaku
perun yyangperun yyang
engranengran
eraneran
ump n ptauump n ptau
tidakibkan
yang kdasikdasi
astikan etan
e lablie labli
ip haip ha
m bilembaga
ma antarma publik:
publik:publik:
PeraPadamensosials
ensanHAM
dan HAMHAM1
eas
So d
eb diawee at
1
loksua aytau pet tangi
aytau pet tangi juga api bisa antr A an nd
juga api bisa antr A an nd enyntidak
antr A an nd
an nd enyntidak
enyntidak e bi itu
e bi itu penyang
penyang .udang
.udang
at M
uM Ata
elan 6.isa
Waral
全er ma ÉAceh
arka oleh
rl mi
al ce
. A
online:
onan
secara jak
asru
Karena khusus,
. ac
asa
Kepada eilan一
Kepada eilan
empt ntuk ode
ode ela untuk HAMHAM
ela untuk an i nasHAM
untuk HAM an i nasHAM
an i nas ca ltnsse
ca ltnsfe
epkat1
ela AP
mennaimme
.llasi
legisatif
dap yudiatifonk
unnvasvononKepada
eksutf_eMPM
HAM wawasan
金.ysanka
ekl a)hanya
laKan hanyaber
erktidakintes
atauup
secara ilaKan agar
agar layanan pemberi publik /
eara
Sosisipada1
. an1
pengg anan:
perohonand11
perohonan1
turun ke lapangan); 21.Pelaksanaan program Sosialisasi HAM dan pemahaman kekhususan Aceh sebagai bentuk penghormatan

8. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/1O7UW4nBkOkUnG7tRZ0 Rd2rN6cpTp SV

NoSumber InputBentuk Penyelenggaraan ( Daring / Luring / Hybrid)TemaRuang Lingkup FKPWaktu PelaksanaanTim FKPPihak yang TerlibatHasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.Hasil diskusi saat pelaksanaanLuring / Tatap MukaReview Standar Pelayanana. Penyusunan kebijakanHari Senin, 20 OktoberNovalia Agnesa.Penyelenggara Layanan; adalah Sekretariat1. Peningkatan kualitas kegiatan investigasi dengan peningkatan
pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.后di Provinsi Papua b.Stakeholder Pelayanan Publik;Sekretariat Komnas HAM RI di ProvinsiSekretariat Komnas HAM RI di Provinsi
dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Survei kepuasanPelayanan Publik; Polda Papua,Papua;
pelayanan publik; d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayananKodam Pen2. Pendelegasian kewenangan
pXVII/CeXVII/Cendrawasih,Komnas HAM RI
Kejaksaan Tinggidandukungan
terkait pelayananPapua,PolrestaPolrestaanggaran pendampingan
JayapuraKota,secara langsung
KKanwildenganoleh Kantor
Kementerianan sSekretariat Komnas
KanwilHukumPapua, Papua ;HAM RI di Provinsi
KemeKanwiln HAM3. F3. Peningkatan
Kementerian HAMHAM kekesadaran HAM
rapuaPapuaBaratmasyarakat melalui
WilayahWilayahSosialisasi, Kerja
Papua,Papua, Kapolsekdiseminasi
Heramtermasuk pula
o Orgeniscsikependidikan HAM kepada Siswa dan
c.OrganisasiPera
Masyarakat SipilMasyarakat SipilPerguruan Tinggi;Perguruan Tinggi;
104. Peningkatan4. Peningkatan
OfrLembagakesadaran
11(OMS)/Lembagaembagakeskesadaran HAM
ofiLembagakesadaran
1(OMS)/Lembagakesadaran
1opeommbagakesadaran
1
11
11
1
1
1
Swadaya melalui sosialisasi,
Papua; 8. Optimalisasi kelembagaan termasuk fungsi- fungsi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua; 9. Peningkatan kewenangan Komnas HAM RI dalam penanganan kasus; 10.Perlu adanya ruang koordinasi secara tatap muka bukan hanya melalui surat

LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

MATRIKS HASIL TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Organisasi Pelayanan Publik (OPP)Rekomendasi dan Target PenyelesaianRealisasil Tindak Lanjut
Unit Layanan Biro Dukungan Penegakan HAMPenyampaian narasi data pengaduan masyarakat yang salah satunya berisi pola dugaan pelanggaran HAM akan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan para pihakMelanjutkankegiatanyang telah dilaksanakan dan narasi data aduan yang diberikan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan para pihak
pihakWaktu Tindak Lanjut Desember 2024
dan memahamiPerbaikan fitur baik secara online dan offline menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas serta tersedianya SDM yang memahami penanganan pengaduan kelompok disabilitas melalui peningkatan kapasitasPerencanaan perbaikan fitur daring (online) aplikassi DUHAM Online
Waktu Tindak Lanjut Tahun 2025
Pengintegrasian informasi maupun dokumen pengaduan melalui sistem Duham OnlinePerencanaan perbaikan fitur
Waktu Tindak Lanjut tahun 2024
Mendorong penyediaan ruang laktasi, toilet, toilet disabilitas dan guiding block pada ruang pelayananMembuat Nota Dinas kepada Biro Umum untuk penyediaan ruang laktasi, toilet, toilet disabilitas dan guiding block pada ruang pelayanan pengaduan
Waktu tindak lanjut Juni 2024
Mendorong percepatanKoordinasi dengan Timja Organisasi Tata
PemerintahanLaksana terkait rancangan SOP Administrasi Pemerintahan
Center pengaduan HAMWaktu Tindak lanjut bulan Oktober s/d bulan November 2024
Melakukan optimalisasi kanal pengaduan
Mendorong penetapan keputusanWaktu tindak lanjut tahun 2024
Ketua Komnas HAM telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Komnas HAM
Waktu tindak lanjut Juni 2024
Mendorong penambahan media Melakukan koordinasi dengan Timja publikasi sesuai dengan Ketentuan Hubungan Masyaraat (Humas) untuk dapat
WaWaktu tindak lanjut Juni 2024
Melanjutkan interkoneksi layanan pengaduan HAM Komnas HAM dengan SPAN LAPORMelanjutkan interkoneksi layanan pengaduan HAM Komnas HAM dengan SPAN LAPOR
Waktu tindak lanjut tahun 2024

Catatan:

Untuk unit penyelenggara pelayanan publik lainnya masih belum melakukan FKP, sehingga belum melakukan tindak lanjut pelaksanaan FKP tahun sebelumnya.