orientasi peda dampak nyata melalu dalam kebijakan nasional. Memastikan alumni pelatihan memiliki rencana tindak lanjut yang konkret. mplementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNR) HAM oleh K/L dan Pemerintah Deerah. Mengelola Data HAM dan Informasi pengaduan secara profesional dan terpisah dari urusan administratif u Monjamin keamanan serta kerahaslaar bagal aset utamadvokasi kobijakan. KOMNAS HAM RI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIATJENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN 2025 PEMAJUAN HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI 2026
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI 2026
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2025
Penanggung Jawab Endang Sri Melani
Pengarah Endang Sri Melani Delsy Nike Hari Reswanto
Tim Penyusun Anastasia Tamaro Lanang Ajie Fardhani Finny Amalia
Penata Letak Lanang Ajie Fardhani
Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Email: [email protected]
Cetakan Pertama, Januari 2026
KATA PENGANTAR
Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional, Laporan Kinerja Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 ini disusun untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Sebagai unit yang mengemban mandat strategis di bidang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM berfokus pada Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara sebagai acuan penyelenggaraan negara, serta penguatan ekosistem yang mendukung terciptanya kondisi hak asasi manusia yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.
Pencapaian kinerja ini berdasarkan sasaran kegiatan "Menguatnya Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia", dengan tiga indikator pencapaian, yaitu: (1) penyampaian hasil pengkajian dan penelitian kepada pihak terkait, (2) penilaian terhadap keselarasan kebijakan kementerian, lembaga, daerah, dan badan usaha dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta (3) peningkatan pengetahuan hak asasi manusia melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan. Sebagai bagian dari komitmen kelembagaan terhadap pemajuan HAM, laporan ini merekam capaian, proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025.
Sepanjang tahun 2025, Biro Dukungan Pemajuan HAM terus mengoptimalkan dukungan substantif melalui berbagai program, kajian, fasilitasi kebijakan, dan inisiatif kolaboratif guna memperkuat pengarusutamaan HAM dalam kebijakan publik. Capaian yang diraih tidak hanya merefleksikan kinerja administratif, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun tata kelola yang adil, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi masukan, saran, dan kritik dari para pemangku kepentingan. Biro Dukungan Pemajuan HAM menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan masyarakat atas dukungan yang diberikan, serta berharap laporan ini dapat memperkuat langkah-langkah strategis dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.
Jakarta, 31 Januari 2026
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Endang Sri Melani
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .2 DAFTAR ISI. 3 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang.. 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5 I.3 Dukungan Sumber Daya Manusia. .6 I.4 Peran Strategis. .7 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...8 II.1 Rencana Strategis ..8 II.2 Rencana Kerja. ..10 II.3 Perjanjian Kinerja. ..11 BAB AKUNTABILITAS KINERJA ...12 III.1 Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Disampaikan kepada Pihak Terkait .13 III.2 Jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip HAM .…26 III.3 Persentase Peningkatan Pengetahuan HAM melalui Penyebarluasan Wawasan dan Pelatihan .. ..32 ...44 III.4 Meningkatnya K/L/D yang Mengetahui SNP BAB IV PENUTUP ..55
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Sebagai lembaga setingkat dengan Lembaga Negara lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang lahir pada tahun 1993 telah memainkan peran strategis dalam memperkuat fondasi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan mandat yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sebagai instrumen utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Keseluruhan mandat tersebut dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta komitmen terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Dalam struktur ketatalaksanaan yang diatur melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020, peran strategis dalam menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Sebagai ujung tombak dukungan substantif dan administratif, Biro ini tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, kajian, dan inisiatif penyuluhan HAM dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat serta pemangku kepentingan.
Secara operasional, mandat pemajuan hak asasi manusia yang diemban oleh Komnas HAM dijabarkan secara rinci dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang membagi fungsi pemajuan ke dalam dua kerangka utama. Pertama, fungsi pengkajian dan penelitian, yang mencakup pengkajian terhadap berbagai instrumen HAM internasional dan peraturan perundangundangan, penerbitan hasil kajian, studi kepustakaan, lapangan, maupun banding di negara lain, serta pembahasan beragam isu strategis yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Kedua, fungsi penyuluhan, yang diarahkan pada penyebarluasan wawasan HAM, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan berbagai organisasi, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua fungsi ini dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan guna membangun ekosistem HAM yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan ketatanegaraan.
Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia hadir sebagai unit kerja yang bertanggung jawab secara langsung dalam mengoperasionalkan agenda pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM. Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional atas mandat yang diamanatkan, Biro Dukungan Pemajuan HAM menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai media transparansi publik dan alat evaluasi strategis. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Laporan ini menyajikan secara sistematis capaian dan realisasi atas target-target kinerja yang telah dirumuskan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM sepanjang tahun 2025. Lebih dari sekadar pencapaian, laporan ini juga menguraikan secara jujur dan reflektif berbagai tantangan, kendala, serta langkah-langkah solutif yang ditempuh dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan. Dengan demikian, laporan akuntabilitas kinerja ini tidak hanya menjadi alat ukur efektivitas pencapaian tujuan publik dan pengawasan penggunaan sumber daya, tetapi juga memberikan fondasi bagi perbaikan berkelanjutan serta penguatan kebijakan ke depan. Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan berbasis data, Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen terhadap tata Kelola yang berkelanjutan, dan berkontribusi untuk terus meningkatkan kualitas dukungan substantif dalam mewujudkan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada martabat manusia
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Biro Dukungan Pemajuan HAM memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan di bidang HAM. Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian serta penyuluhan HAM. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Sekjen Komnas HAM Nomor 19/2020, Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan di bidang pemajuan HAM;
b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan HAM;
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan HAM;
d. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
e. pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan di bidang pemajuan HAM;
f. pengelolaan perpustakaan; dan
g. pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.
I.3 Dukungan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Sekjen Komnas HAM 19/2020, susunan organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan nonfungsional. Dukungan sumber daya manusia adalah sejumlah 49 orang, dengan komposisi pegawai 23 orang di bidang pengkajian dan penelitian dan 26 orang di bidang penyuluhan. Berikut komposisi sumber daya manusia di Biro Dukungan Pemajuan HAM.
| No. | Klasifikasi Jabatan | Jenis Jabatan | Jumlah (orang) |
| 1. | Analis Kebijakan | Fungsional | 12 |
| 2. | Penyuluh Sosial | Fungsional | 15 |
| 3. | Pustakawan | Fungsional | 1 |
| 4. | Arsiparis | Fungsional | 1 |
| 5. | Pemantau Aktivitas HAM | Non Fungsional | 11 |
| 6. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Non Fungsional | 2 |
| 7. | Penata Kelola Pemerintahan | Non Fungsional | 1 |
| 8. | Fasilitator Pemerintahan | Non Fungsional | 3 |
| 9. | Pengadministrasi Perkantoran | Non Fungsional | 2 |
| 10. | Pengolah Data | Non Fungsional | 1 |
| JUMLAH | 49 | ||
Tabel I.1 Data Jabatan Biro Dukungan Pemajuan HAM
Dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal, Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia mengoptimalkan pemanfaatan nomenklatur jabatan yang tersedia untuk memastikan seluruh program kerja berjalan efektif dan akuntabel. Sepanjang tahun 2025, dinamika internal dalam aspek sumber daya manusia—antara lain adanya sejumlah pegawai yang tengah menjalankan tugas belajar—tetap dikelola secara profesional guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro. Di tengah dinamika tersebut, Biro Dukungan Pemajuan HAM tetap menyelenggarakan dua layanan publik utama, yaitu perpustakaan dan pengelolaan Data HAM, yang menjadi pintu akses bagi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang akurat di bidang hak asasi manusia.
Selaras dengan agenda prioritas nasional, Biro Dukungan Pemajuan HAM turut berperan aktif dalam menyelenggarakan program strategis berupa Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Kementerian/Lembaga serta Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Pemerintah Daerah. Program ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam mendorong pengarusutamaan HAM di seluruh lini penyelenggaraan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi publik terhadap prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Melalui sinergi antara pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pelaksanaan program prioritas, Biro Dukungan
Pemajuan HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi strategisnya dalam mewujudkan ekosistem hak asasi manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
I.4 Peran Strategis
Biro Dukungan Pemajuan HAM memiliki peran strategis dalam menguatkan pengarusutamaan hak asasi manusia, yang dijabarkan melalui tiga indikator utama, yaitu: (1) penyampaian hasil pengkajian dan penelitian kepada pihak terkait; (2) penilaian terhadap keselarasan kebijakan kementerian, lembaga, daerah, dan badan usaha dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia; serta (3) peningkatan pengetahuan hak asasi manusia melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan. Melalui fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan, Biro ini bertugas mendukung kerja dan kegiatan Anggota Komnas HAM dalam menyusun kajian terkait pelaksanaan HAM, merumuskan standar norma HAM, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat negara. Ketiga indikator tersebut menjadi kerangka pencapaian kinerja yang merefleksikan kontribusi nyata Biro dalam memperkuat norma-norma HAM sebagai rujukan penyelenggaraan negara serta mendorong terciptanya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat.
Peran strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM juga terefleksikan dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang selaras dengan agenda pengarusutamaan HAM. Biro ini berperan aktif dalam menyelenggarakan program strategis berupa Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Kementerian/Lembaga serta Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Pemerintah Daerah. Program ini merupakan bagian integral dari indikator kedua, yaitu penilaian terhadap keselarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sekaligus menjadi instrumen utama dalam mendorong akuntabilitas institusi publik terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Sebagai bagian dari komitmen kelembagaan terhadap pemajuan HAM, laporan ini merekam capaian, proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025. Melalui sinergi antara pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pelaksanaan program prioritas, peran strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam menguatkan pengarusutamaan HAM terus ditingkatkan guna mewujudkan kondisi hak asasi manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Renstra Komnas HAM 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029. Dalam Renstra tersebut visi lembaga yang ditetapkan adalah "Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif dan Akuntabel untuk Mengembangkan Kondisi HAM yang Kondusif." Melalui visi tersebut, diharapkan lembaga Komnas HAM yang terpercaya akan menjadi acuan bagi pemenuhan HAM.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:
1. Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis
Menguatnya prinsip-prinsip HAM dalam regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan, dan praktik bisnis dilakukan melalui pengarusutamaan nilai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara sistematis. Upaya ini dilaksanakan melalui penilaian HAM terhadap kebijakan dan kinerja Kementerian/Lembaga, penyusunan kajian untuk memastikan keselarasan dengan standar, norma dan pengaturan HAM, serta pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM.
2. Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif, dan Akuntabel
Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negara, tetapi juga berpotensi dilakukan oleh aktor non-negara. Oleh karena itu, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor nonnegara (non-state actor). Dengan pendekatan struktural yang menyasar penyelenggaraan negara dan pendekatan nonstruktural yang menyasar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.
Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:
| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
| Menguatnya Prinsip- Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis | Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang Berkesuaian dengan Prinsip-Prinsip HAM | Persentase Penguatan Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis |
| Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel | Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel | Nilai Reformasi Birokrasi |
Tabel II.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang harus dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Biro Dukungan Pemajuan HAM diharapkan untuk fokus pada pencapaian sasaran kinerja lembaga yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, tidak hanya berorientasi pada keluaran (output), namun juga lebih mendorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga, mitra, dan masyarakat luas.
Hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai "feedback" agar Komnas HAM mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas lembaga ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, serta mengarahkan pada sasaran dan tujuan lembaga. Perumusan Sasaran Strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki peran penting dalam Renstra. Visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis di dalam Renstra berada pada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level eselon 2 (Biro), impact ini diraih melalui adanya outcome. Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis lembaga yang diemban oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:
| No. | Tujuan Strategis | Indikator |
| 1. | Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang berkesesuaian dengan Prinsip- prinsip HAM | Persentase Penguatan Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis |
| 2. | prinsip HAM Meningkatnya Pemahaman HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis | Bisnis Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Ditanggapi oleh Pihak Terkait |
| Persentase Pemahaman HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis | ||
| 3. | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Disampaikan kepada Pihak Terkait |
| Jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip HAM Persentase peningkatan pengetahuan | ||
| Tabel II.2 Tujuan Strategis & Indikator Strategis Target Biro Dukungan Pemajuan | HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | |
Tabel II.2 Tujuan Strategis & Indikator Strategis Target Biro Dukungan Pemajuan
II.2 Rencana Kerja
Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan lembaga Komnas HAM untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen penjabaran dari Renstra. Renja tersebut paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.
| Kode | Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | Volume/Target | Satuan |
| AFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria | 1 | NSPK |
| ABD | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM | 5 | Rekomendasi Kebijakan |
| FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | 1 | Sistem Informasi/Modul |
| Kode | Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | Volume/Target | Satuan |
| AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | 4680 | Orang |
| BIE | Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah | 2 | Pemerintah Daerah |
| QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | 7 | Lembaga |
Tabel II.3 Rencana Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM T.A. 2025
II.3 Perjanjian Kinerja
Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada di bawahnya langsung dan juga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Dalam Renstra 2025-2029, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra selama kurun waktu tersebut, mencakup outcome yang dihasilkan akan menunjukkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis.
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Disampaikan kepada Pihak Terkait | 100 persen |
| Jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip HAM | 9K/L/D | ||
| Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60 | ||
| 60 melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan persen | 60 persen | ||
| melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | persen |
Tabel II.4 Sasaran Program/Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2025
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Untuk meningkatkan pemahaman HAM di masyarakat, berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025, Biro Dukungan Pemajuan HAM menjalankan tugas dengan sasaran program kegiatan yaitu: 1. meningkatnya K/L/D yang mengetahui Standar Norma dan Pengaturan (SNP); 2. meningkatnya hasil pengkajian/penelitian mengenai peraturan perundang-undangan; dan 3. meningkatnya pemahaman HAM masyarakat. Pada pelaksanaannya, sasaran program/kegiatan "Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP dan meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundangundangan" dilaksanakan oleh Tim Kerja Pengkajian dan Penelitian, sedangkan Tim Kerja Penyuluhan melaksanakan kegiatan pada sasaran program/kegiatan "Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat".
Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2025 dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 1. | Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP | Jumlah KLD yang menerima SNP | 100 K/L/D | 142 K/L/D |
| 2. | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan | Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggara negara | 100 Persen | 100 Persen |
| 3. | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | penyelenggara negara Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat | 60 Persen | 61 Persen |
Tabel III.1 Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025
Biro Dukungan Pemajuan HAM
Pada pertengahan tahun 2025, Komnas HAM melakukan reformulasi terhadap Rencana Strategis lembaga yang membuat Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan penyesuaian terhadap matriks rencana capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja 2025 Biro Dukungan Pemajuan HAM (Perubahan Ke-2). Berikut adalah capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM setelah penyesuaian Rencana Strategis Komnas HAM 2025 – 2029:
| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 1. | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Disampaikan kepada | 100 persen | 100 |
| Pihak Terkait Jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras | 9K/L/D | persen 2 K/L/D | ||
| dengan prinsip-prinsip HAM Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan | 60 | |||
| HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | persen | 61 persen |
Tabel III.2 Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Biro
Dukungan Pemajuan HAM (Perubahan Ke-2) Penyesuaian Renstra Komnas HAM 2025 – 2029.
III.1 Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Disampaikan kepada Pihak Terkait
Pada tahun anggaran 2025, pelaksanaan program pengkajian dan penelitian telah difokuskan pada sasaran strategis peningkatan pemahaman HAM di sektor regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan, serta praktik bisnis. Capaian indikator kinerja pada periode ini terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni sebesar 100%. Angka persentase tersebut merepresentasikan 5 (lima) dokumen hasil kajian dan penelitian yang telah disampaikan kepada penyelenggara negara dan mendapat tanggapan positif dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, sebagai wujud tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan yang dirumuskan.
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target 2025 | Realisasi 2025 |
| Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Persentase Hasil Pengkajian dan Penelitian yang Disampaikan | 100 | 100 |
Tabel III.3 Capaian Kinerja Peningkatan Kesadaran HAM Tahun 2025
Guna memberikan gambaran capaian kinerja yang utuh dan akuntabel pada tahun 2025, berikut ini diuraikan progres penyusunan serta tahapan pelaksanaan kajian secara keseluruhan yang telah dikelola oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM:
Kajian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti proses pembaruan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) versi Maret 2025 yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Langkah penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi KUHAP 1981 yang sudah berusia 45 tahun sehingga tidak lagi mampu mengimbangi dinamika masyarakat,sertasebagaibentuk penyelarasan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Urgensi proses penyusunan kajian ini juga diperkuat oleh temuan data pengaduan HAM periode Januari 2023 hingga Desember 2024, di mana Komnas HAM menerima 504 aduan pelanggaran hak atas
rasa aman dan 1.752 aduan terkait hak memperoleh keadilan yang didominasi oleh isu ketidakprofesionalan aparat penegak hukum (khususnya Polri) dalam proses peradilan pidana.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah besarnya mandat dan kewenangan aparat penegak hukum dalam draf RUU HAP yang berpotensi melahirkan kesewenangwenangan, terutama minimnya sistem pengawasan yang ketat dalam praktik upaya paksa. Merespons hal tersebut, sesuai dengan mandat pelindungan HAM, Komnas HAM menyusun kajian secara mendalam guna memastikan RUU HAP mengadopsi prinsip due process of law dan standar Hak Asasi Manusia universal (seperti Deklarasi Umum HAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik/ICCPR).
Proses penyusunan kajian ini menelaah secara komprehensif 11 (sebelas) isu krusial, yaitu: Penyelidikan, Penyidikan, Upaya Paksa, Pra Peradilan, Keadilan Restoratif, Hak Tersangka/Terdakwa/Saksi/Ahli, Kelompok Rentan, Bantuan Hukum, Upaya Hukum, Pembuktian, dan Koneksitas. Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam RUU HAP agar selaras dengan prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari terjadinya pembatasan pemenuhan hak akibat regulasi yang bias. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah, DPR RI, dan aparat penegak hukum dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal.
Berdasarkan temuan data pengaduan serta kajian substansi terhadap pengaturan draf RUU HAP versi Maret 2025, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut:
a. Ditemukan potensi reduksi kewenangan lembaga negara, di mana definisi Penyelidik dibatasi hanya pada pejabat Polri, sehingga mengeksklusi institusi lain (seperti Komnas HAM) yang juga berwenang melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang. Selain itu, kewenangan penghentian penyidikan diperluas tanpa adanya batasan objektif untuk melindungi kelompok rentan.
b. Pengaturan Upaya Paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) sangat rawan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM, sebab mekanisme ini belum mengadopsi kewajiban menghadapkan tersangka ke pengadilan dalam waktu 48 jam (Habeas Corpus) dan minimnya pengawasan berlapis.
c. Mekanisme Praperadilan memiliki kelemahan mendasar karena cenderung pasif, dipimpin oleh hakim tunggal, dan hanya menguji pemenuhan syarat formil/administrasi tanpa menyentuh aspek materiil seperti adanya penyiksaan atau intimidasi.
d. Penerapan Keadilan Restoratif memunculkan tantangan impunitas pada tindak pidana berat (pelanggaran HAM berat), serta adanya potensi praktik "transaksional" akibat relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku jika tidak difasilitasi oleh pihak yang independen.
e. RUU HAP belum menjamin secara komprehensif Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Kelompok Rentan, seperti tidak adanya jaminan akses terhadap seluruh berkas perkara, hak informasi sedini mungkin, perlindungan data pribadi, serta tidak diwajibkannya penyediaan pendamping sedari awal bagi perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan masyarakat adat.
f. Terdapat pembatasan Hak Bantuan Hukum secara diskriminatif pada tindak pidana keamanan negara, masa Upaya Hukum banding yang dinilai terlalu singkat (7 hari), serta tidak adanya mekanisme pengujian keabsahan alat bukti (admissibility test) pada tahap Pembuktian untuk mencegah alat bukti hasil rekayasa atau kekerasan.
Berdasarkan temuan dan analisis substansi tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Pemerintah dan DPR RI untuk merevisi definisi Penyelidik dengan mengakomodasi lembaga negara lain yang diberi wewenang, serta memperkuat mekanisme sistem pengawasan eksternal dan internal secara ketat pada praktik penyidikan dan upaya paksa.
b. Pemerintah dan DPR RI untuk merumuskan ulang kewenangan Praperadilan agar dapat memeriksa keadilan substantif (aspek materiil), diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menetapkan putusan yang final serta mengikat bagi aparat.
c. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan penyediaan pelayanan khusus, pendamping, juru bahasa isyarat, dan pemberian akses informasi proses hukum seluas-luasnya bagi kelompok rentan sedari awal proses pidana.
d. Pemerintah dan DPR RI untuk memastikan independensi pihak fasilitator dalam proses Keadilan Restoratif guna mencegah praktik transaksional, serta menghapus ketentuan yang membatasi hak bantuan hukum advokat pada jenis tindak pidana tertentu.
e. Pemerintah dan DPR RI untuk membentuk mekanisme pengujian keabsahan alat bukti (admissibility test) guna memastikan perolehan bukti terbebas dari tindakan melawan hukum, serta memberikan perpanjangan waktu pengajuan memori banding agar pemenuhan keadilan bagi terdakwa lebih optimal.
Hasil kajian dan rekomendasi RUU KUHAP disampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI serta Kepala Badan Keahlian DPR RI, yang kemudian dilanjutkan melalui Rapat
Gambar III.1 Kajian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Dengar Pendapat (RDP). Secara umum, Komisi III DPR RI menyambut baik dan mengapresiasi rekomendasi tersebut sebagai langkahkrusial dalam memastikan penghormatan HAM pada sistem peradilan pidana nasional. Sebagai respons utama, dewan memberikan catatan kritis yang meminta agar instansi tidak sekadar memberikan masukan yang bersifat normatif, melainkan harus menindaklanjutinya secara konkret dengan menyusun draf rumusan spesifik pasal per pasal (ayat per ayat) yang disertai argumentasi komprehensif.
Hal ini sangat ditekankan oleh pembuat undang-undang guna mencari titik keseimbangan yang adil, sehingga penguatan pelindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa tidak berujung pada pengurangan kewenangan aparat penegak hukum secara berlebihan dalam mengungkap kejahatan.
Kajian atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati (Komutasi)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan proses penyusunan kajian terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati (RPP Komutasi). Langkah ini merespons berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru pada 2 Januari 2026 yang menempatkan hukuman mati tidak lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana alternatif. Penyusunan kajian ini sangat mendesak (urgent) mengingat tingginya jumlah narapidana per 12 Juni 2025, yakni terdapat 579 terpidana mati yang terjebak dalam "fenomena deret tunggu" (death row phenomenon) yang menyiksa secara psikologis, dan 2.166 terpidana seumur hidup yang hidup dalam ketidakpastian.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah dugaan bahwa norma dalam draf RPP Komutasi serta Pasal 100 dan 101 KUHP Baru berpotensi mempersulit akses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan perubahan hukuman. Dalam proses penyusunannya, Komnas HAM menggunakan metode deskriptif kualitatif secara komprehensif, yang mencakup studi literatur, Focus Group Discussion (FGD), serta dialog kebijakan dengan pengemban kewajiban, di antaranya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Setneg, dan Mahkamah Agung.
Untuk memastikan kajian ini didasarkan pada data empiris, proses penyusunan ditopang oleh tinjauan dan pengkajian lapangan secara langsung pada April-Mei 2025. Pengkajian lapangan ini difokuskan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta dan Lapas Perempuan Kelas IIA Medan (Sumut), Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang (Banten), serta kawasan Lapas super maximum hingga medium security di Pulau
Nusakambangan, Jawa Tengah. Selama proses tersebut, Komnas HAM mewawancarai secara mendalam para Kepala Lapas, Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta puluhan narapidana hukuman mati dan seumur hidup untuk memotret secara objektif pemenuhan hak dasar dan harapan mereka terhadap tata cara komutasi.
Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis agar draf RPP Komutasi sungguh-sungguh sejalan dengan standar instrumen HAM, khususnya penghormatan terhadap hak hidup (Kovenan Hak Sipil dan Politik) serta kebebasan dari penyiksaan. Diharapkan proses kajian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk menghadirkan jalan keluar pemidanaan yang adil, tidak diskriminatif, dan berkepastian hukum.
Berdasarkan pengkajian lapangan dan analisis substansi regulasi terhadap draf RPP Komutasi, kajian ini menyimpulkan substansi permasalahan sebagai berikut:
a. Ditemukan syarat komutasi yang diskriminatif bagi terpidana mati sebelum berlakunya KUHP Baru. RPP dan Pasal 101 KUHP mensyaratkan narapidana harus "ditolak grasinya dan tidak dieksekusi 10 tahun sejak penolakan". Ini sangat tidak adil karena banyak narapidana belum/tidak mengajukan grasi akibat minimnya akses informasi hukum, menolak mengaku bersalah demi upaya Peninjauan Kembali (PK), atau takut jika grasi ditolak akan langsung dieksekusi.
b. Substansi penghitungan masa hukuman mengabaikan rasa keadilan. RPP dan Pasal 100 Ayat (5) KUHP menetapkan bahwa pidana seumur hidup pascakomutasi baru mulai dihitung sejak Keputusan Presiden diterbitkan. Artinya, penderitaan masa tahanan narapidana yang telah dijalani selama belasan hingga puluhan tahun menjadi hangus atau tidak diperhitungkan sama sekali sebagai bahan pertimbangan komutasi.
C. Benturan regulasi (kemunduran hukum) bagi terpidana seumur hidup. RPP Komutasi menetapkan syarat narapidana seumur hidup harus menjalani minimal 15 tahun masa pidana untuk diubah menjadi pidana 20 tahun. Padahal, Keppres No. 174/1999 jauh lebih ringan dengan mensyaratkan 5 tahun masa pidana yang telah dijalani. Ketentuan RPP ini melanggar asas lex favor reo yang mengamanatkan penggunaan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.
d. Minimnya pemenuhan hak prosedural di lapangan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa narapidana minim akses informasi sosialisasi RPP dan kurangnya akses bantuan hukum spesifik untuk permohonan komutasi. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran negara secara substansial berdampak buruk pada penurunan kualitas pemenuhan hak-hak dasar (penurunan gizi pangan, suplai air bersih, hingga minimnya jumlah dokter di lapas).
Berdasarkan temuan dan analisis substansi tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Presiden dan Kementerian Hukum untuk merumuskan perhitungan yang adil dengan mengakumulasikan masa hukuman masa lalu (yang lebih dari 10 atau 15 tahun) ke dalam kalkulasi komutasi, serta menghapus kewajiban mutlak pengajuan grasi bagi terpidana lama agar komutasi bisa diajukan secara langsung bagi yang memenuhi kualifikasi.
b. Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan proses birokrasi di meja Presiden tidak berlarut-larut dengan mengakomodasi klausul fiktif positif, di mana usulan perubahan pidana otomatis dianggap disetujui jika Presiden tidak memberikan keputusan melampaui batas waktu yang ditentukan.
c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk meningkatkan kapasitas SDM Bapas, menjamin ketersediaan bantuan hukum serta pelayanan informasi kepada narapidana, dan melibatkan tim penilai (asesmen) yang multisektoral, independen, dan melibatkan masyarakat sipil.
d. Mahkamah Agung untuk merumuskan parameter yang objektif dalam memberikan pertimbangan komutasi kepada Presiden, serta proaktif mendorong seluruh jajaran hakim agar konsisten menerapkan pidana mati semata-mata sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)
Hasil kajian dan rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komutasi disampaikan kepada perwakilan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara melalui forum dialog kebijakan publik.
Gambar III.2 Kajian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komutasi
Secara keseluruhan, pemaparan tersebut membuahkan respons utama yang sangat konstruktif dari seluruh pihak terkait, yang secara bulat menyepakati urgensi transformasi sistem pemidanaan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berperspektif hak asasi manusia. Sebagai bentuk tindak lanjut yang lebih spesifik, Mahkamah Agung secara tegas mendesak perumusan kriteria penilaian perubahan perilaku terpidana yang harus bersifat objektif, transparan, dan melibatkan tim penilai independen. Sejalan dengan pandangan tersebut, Kementerian HAM menunjukkan komitmen nyatanya dengan rencana mengintegrasikan arah kebijakan ini ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode 2026–2030. Sementara itu, dari aspek teknis pembinaan, Ditjen Pemasyarakatan sangat menekankan pentingnya penyelesaian fenomena deret tunggu (death row) melalui instrumen penilaian kelayakan yang mutlak berbasis bukti (evidence-based treatment) serta penelitian kemasyarakatan (litmas) yang komprehensif.
Ringkasan Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Revisi Undang-Undang Pelindungan PMI
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan proses kajian mendalam terhadap penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Langkah krusial ini dilatarbelakangi
oleh kondisi empiris di mana UU PPMI yang berlaku saat ini belum memberikan pelindungan komprehensif di tiga tahapan migrasi (sebelum, selama, dan setelah bekerja), serta belum sepenuhnya selaras dengan standar HAM internasional maupun prinsip kesetaraan gender. Urgensi proses kajian ini juga didorong oleh catatan aduan Komnas HAM periode 2020–2022, yang menerima 257 pengaduan pelanggaran hak PMI dan 170 aduan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus yang terus berkembang cepat, seperti penipuan berbasis daring (online scam).
Adapun pokok permasalahan yang diangkat berfokus pada lemahnya kerangka hukum, tata kelola, dan pemenuhan hak PMI beserta keluarganya di segala tahapan migrasi. Merespons hal tersebut, Komnas HAM menyusun kajian ini melalui mandat kewenangan pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999. Proses penyusunan kajian menggunakan metode kualitatif yang mencakup studi pustaka, analisis terhadap Draf Perubahan Ketiga RUU PPMI (per 26 April 2025), serta tinjauan kondisi di lapangan secara langsung. Untuk memastikan proses tersebut berjalan inklusif, Komnas HAM mengumpulkan data primer melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam yang melibatkan berbagai pihak, yakni perwakilan pemerintah pusat dan daerah, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI dan purna PMI, Perusahaan Penempatan (P3MI), serta Organisasi Masyarakat Sipil yang berfokus pada isu migran, perempuan, dan anak. Data sekunder turut diperkuat dari tinjauan instrumen HAM internasional, laporan Kementerian/Lembaga, serta kajian data aduan.
Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang implementatif dalam mendukung penyusunan Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) atas RUU PPMI. Diharapkan keseluruhan proses penyusunan kajian ini dapat memberikan dasar perubahan pasal yang terukur bagi para pembuat kebijakan guna menjamin pelindungan menyeluruh, memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, mendorong harmonisasi regulasi lintas sektor, serta mengintegrasikan norma ketenagakerjaan global.
Berdasarkan analisis draf regulasi dan proses tinjauan lapangan tersebut, hasil substansi kajian menyimpulkan temuan utama dalam tiga tahapan migrasi sebagai berikut:
a. Tahap Sebelum Bekerja: Ditemukan minimnya akses informasi resmi yang memicu dominasi calo, gagalnya penerapan bebas biaya penempatan yang berujung pada jerat utang, hingga maraknya praktik penahanan dokumen pribadi oleh P3MI yang memenuhi indikator kerja paksa. Selain itu, terdapat kekosongan regulasi pelindungan bagi awak kapal (sektor maritim) serta belum diakuinya skema penempatan langsung (direct hiring) secara legal, yang seringkali menyebabkan pekerja berstatus non-prosedural.
b. Tahap Selama Bekerja: Pelindungan hukum bagi sektor rentan (pekerja domestik, care worker, dan informal) sangat tidak memadai karena tidak ada jaminan spesifik. Pemenuhan hak juga terhambat oleh minimnya bantuan hukum proaktif dari negara di luar negeri, belum optimalnya asas portabilitas jaminan sosial antarnegara, lemahnya koordinasi penanganan TPPO di wilayah perbatasan, serta terabaikannya hak-hak keluarga PMI yang ditinggalkan di tanah air. Terlebih, RUU PPMI belum memiliki mekanisme pelindungan tanggap darurat saat terjadi krisis atau bencana di negara penempatan.
c. Tahap Setelah Bekerja: Terdapat kekosongan hukum terkait mekanisme restitusi atau ganti rugi bagi PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM dan TPPO di luar negeri. Lebih jauh, program reintegrasi dan rehabilitasi belum dilaksanakan secara komprehensif, khususnya bagi purna PMI rentan (seperti penyandang disabilitas dan lansia), serta minimnya sistem pelaporan kepulangan PMI.
Berdasarkan temuan substansi tersebut, Komnas HAM merekomendasikan:
a. Mempertegas dan memprioritaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sosialisasi informasi secara terpadu hingga tingkat desa untuk mencegah dominasi calo.
b. Memasukkan aturan larangan keras praktik penahanan dokumen pribadi yang disertai sanksi pidana tegas, menyusun bab perlindungan khusus bagi pekerja maritim (mengadopsi standar ILO MLC 2006 dan C188), serta mengakui mekanisme direct hiring ke dalam alternatif penempatan.
Menambahkan ketentuan spesifik untuk melindungi sektor rentan (mengacu pada c. ILO C189), mewajibkan penyediaan bantuan hukum gratis yang proaktif di tiap Perwakilan RI, dan memperluas portabilitas jaminan sosial agar mudah diakses di luar negeri.
d. RUU PPMI harus menjamin hak keluarga PMI secara utuh (termasuk pendidikan anak dan layanan psikososial), mengharmonisasikan sanksi dengan UU TPPO untuk mencegah celah hukum eksploitasi, dan menjamin hak PMI non-prosedural agar tidak menjadi korban penahanan sewenang-wenang.
e. Menyertakan regulasi yang mewajibkan negara menyusun protokol tanggap darurat yang komprehensif (evakuasi, kontinjensi) untuk melindungi PMI saat krisis/bencana terjadi di negara penempatan.
f. Membentuk skema restitusi dan ganti rugi pemulihan korban eksploitasi yang dapat diakses secara non-litigatif dari luar negeri, serta mewajibkan penyelenggaraan program reintegrasi (ekonomi, sosial, psikologis) yang berkelanjutan bagi purna PMI secara terkoordinasi antara pusat dan daerah.
Hasil kajian berupa ringkasan kebijakan mengenai peningkatan tata kelola dan pelindungan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) disampaikan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) selaku pemangku kepentingan utama. Dalam forum tersebut, respons utama yang diberikan oleh KP2MI adalah apresiasi yang tinggi atas kontribusi pemikiran yang konstruktif dari instansi. Sebagai tindak lanjut, kementerian menyepakati urgensi penguatan sinergi dan koordinasi lintas lembaga guna memantau perlindungan PMI secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kesepakatan pengawasan ini mencakup seluruh siklus migrasi, mulai dari fase pra-penempatan, masa bekerja di negara tujuan, hingga proses kepulangan kembali ke tanah air. Lebih lanjut,
KP2MI menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan masukan ini sebagai landasan strategis dalam arahkebijakan merumuskan pelindungan yang lebih efektif guna memastikan kehadiran negara dalam menjaga martabat para pahlawan devisa.
Gambar III.3 Ringkasan Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Revisi Undang-Undang Pelindungan PMI
Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan kajian dan menyusun dokumen Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia. ini Langkah strategis dilatarbelakangi oleh kondisi empiris di mana konflik agraria di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang intensitas keberulangannya sangat tinggi dari waktu ke waktu. Konflik ini tidak hanya sekadar sengketa lahan, melainkan telah melahirkan rentetan pelanggaran hak asasi manusia warga negara, termasuk perampasan hak atas tanah, hilangnya sumber penghidupan, hak atas lingkungan yang sehat, hingga meluasnya dampak kekerasan dan kriminalisasi.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam kajian ini berfokus pada tiga dimensi utama pemicu konflik, yakni: pola-pola konflik yang terus berulang di berbagai sektor, kelemahan sistem kelembagaan, serta tumpang tindih regulasi. Dalam proses penyusunannya yang berlangsung panjang dari tahun 2023 hingga 2025, Komnas HAM menerapkan pendekatan berbasis HAM dan menggunakan metode kualitatif yang komprehensif. Proses ini diawali dengan analisis dokumen dan data aduan konflik agraria Komnas HAM periode Januari 2023–Desember 2024. Guna mendapatkan akar permasalahan yang valid, proses penyusunan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan tinjauan lapangan mendalam (Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan IKN, Sulawesi Tengah, hingga Papua). Komnas HAM juga menggelar berbagai Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya pemetaan konflik dengan melibatkan para ahli, pakar agraria, perwakilan Kementerian/Lembaga, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat korban maupun Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan yang utuh bagi pemerintah dalam mengurai kemelut sengketa lahan dan mencegah jatuhnya korban pelanggaran HAM di masa depan. Diharapkan dari seluruh proses penyusunan Peta Jalan ini, lahir rekomendasi kebijakan dan reformasi kelembagaan jangka pendek hingga panjang bagi pemerintah baru, sehingga penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara adil, partisipatif, transparan, dan tidak diskriminatif.
Berdasarkan tinjauan metodologis di lapangan serta hasil analisis substansi terhadap data aduan, regulasi, dan tata kelola agraria, kajian ini menyimpulkan temuan substansi sebagai berikut:
a. Teridentifikasi 8 (delapan) Pola Konflik Agraria Utama yang bersifat struktural dan berulang. Konflik ini mencakup sektor Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Pesisir dan Pulau Kecil, Aset Negara (BMN/BMD), Aset TNI/Polri, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Wilayah Berstatus Khusus/Daerah Istimewa.
b. Ketimpangan Kelembagaan dan Ego Sektoral. Konflik agraria sangat sulit diselesaikan karena kewenangan yang tumpang tindih antar kementerian/lembaga (seperti Kementerian ATR/BPN, KLHK, dll.) dalam satu objek tanah. Ego sektoral ini melahirkan saling tumpang tindih perizinan, ditambah dengan absennya lembaga koordinator khusus yang efektif menangani konflik.
c. Dominasi Korporasi dan Proyek Negara. Pihak korporasi merupakan entitas yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dalam konflik agraria. Pendekatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur (termasuk PSN) sering kali mengesampingkan hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat lokal/adat, yang berdampak pada pengusiran paksa dan hilangnya ruang hidup.
d. Pendekatan Represif dan Kriminalisasi. Dalam penanganan sengketa, pelibatan aparat keamanan (TNI/Polri) kerap berujung pada tindakan intimidasi dan kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya.
e. Hambatan Regulasi dan Pengabaian Hak Masyarakat Adat. Peraturan sektoral yang ada gagal memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat karena tidak adanya pengakuan resmi secara hukum, serta prosedur pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah yang dilakukan tanpa proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).
Berdasarkan hasil substansi dari temuan dan analisis tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Presiden RI untuk membentuk kelembagaan koordinator permanen (seperti Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria/KNuPKA atau Kementerian Koordinator SDAL) yang berada langsung di bawah Presiden dengan kewenangan mengeksekusi penyelesaian sengketa lintas sektor, serta membentuk Pengadilan Khusus Agraria.
b. Pemerintah dan Kementerian terkait agar segera menerapkan integrasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) secara utuh guna meminimalisasi tumpang tindih klaim perizinan wilayah.
c. Pemerintah dan DPR RI untuk merevisi regulasi sektoral agar selaras dengan UU Pokok Agraria (UUPA) dan HAM, serta segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat.
d. Institusi penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) untuk menghentikan segala bentuk represifitas dan kriminalisasi pembela HAM/petani/masyarakat adat melalui penerapan aturan Anti-SLAPP serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan dialogis.
e. Pemerintah dan pelaku usaha untuk melakukan review atas perizinan bidang agraria yang bermasalah, mengutamakan partisipasi bermakna masyarakat terdampak, serta memulihkan hak-hak korban konflik agraria akut (yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun) secara adil.
Gambar III.4 Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM
Hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian KonflikAgrariaBerbasisHAM disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan strategis, yang meliputi institusi Polri, KPK, Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian BUMN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta Komisi XIII DPR RI.
Merespons penyampaian tersebut, seluruh narasumber dan perwakilan instansi yang hadir menyatakan komitmen penuhnya untuk bersinergi menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan. Secara khusus, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI memberikan respons utama berupa penegasan komitmen untuk melakukan tinjauan (review) secara komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta struktur kelembagaan agraria. Langkah strategis dari ranah legislatif ini dinilai krusial guna mengurai hambatan struktural dan regulasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam penanganan konflik agraria di lapangan.
Kajian Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dalam Pendirian Rumah Ibadat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) terkait pendirian rumah ibadat. Langkah ini merespons masih tingginya pengaduan pelarangan dan penolakan rumah ibadat, di mana sepanjang 2020–2024 terdapat 21 kasus
yang diadukan ke Komnas HAM, dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling sering diadukan. Mengingat peribadatan merupakan manifestasi langsung dari hak fundamental yang dijamin konstitusi, kajian ini mendesak dilakukan, terlebih merespons upaya Kementerian Agama yang saat ini tengah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) sebagai regulasi baru pengganti PBM 2006.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah dugaan bahwa syarat administratif dalam PBM 2006 serta peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di lapangan justru berpotensi membatasi penikmatan hak kelompok minoritas atas kebebasan beragama. Dalam proses penyusunannya, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan selama Juli-November 2025 melalui wawancara mendalam, tinjauan data aduan, dan Focus Group Discussion (FGD) yang inklusif dengan melibatkan korban konflik, tokoh agama/masyarakat, pemerintah, dan lembaga masyarakat sipil. Untuk melihat pola diskriminasi secara konkret, proses penelitian mengambil contoh fokus tinjauan kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadat di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hambatan implementasi kebijakan, hambatan proses perizinan, dan efektivitas peran aktor lokal (FKUB dan
Pemda) di lapangan. Diharapkan dari proses evaluasi ini lahir rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang murni berbasis prinsip HAM, melindungi kelompok minoritas dari tirani mayoritas, dan mencegah konflik bernuansa agama.
Gambar III.5 Kajian Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dalam Pendirian Rumah Ibadat
Berdasarkan tinjauan data di lapangan serta hasil analisis substansi terhadap implementasi PBM 2006, kajian ini menyimpulkan temuan sebagai berikut:
a. Persyaratan administratif 90-60 menjadi instrumen penghambat utama bagi kelompok agama minoritas. Ketika syarat ini pun telah terpenuhi, penolakan izin tetap sering terjadi karena tekanan politik dan sosial (mayoritanisme). Akses terhadap penyediaan rumah ibadat sementara juga dipersulit dengan syarat administrasi ganda dan masa berlaku yang dibatasi hanya dua tahun.
b. Ditemukan praktik komodifikasi dan pungutan liar dalam perizinan pendirian rumah ibadat. Relasi kuasa yang timpang menyebabkan syarat "dukungan warga setempat" disalahgunakan oleh pihak otoritas atau oknum tertentu untuk memeras (meminta uang atau fasilitas) kelompok pengaju izin dengan dalih pengondisian massa penolak.
c. FKUB gagal menjalankan peran secara independen dan netral. FKUB kerap didominasi pandangan mayoritas, tidak memiliki anggaran mandiri, dan minim literasi HAM. Mandat rekomendasi dari FKUB bukannya menjadi fasilitator dialog, melainkan justru berubah menjadi "hak veto" yang membatasi pendirian rumah ibadat.
d. Pemerintah daerah bersikap diskriminatif dan tunduk pada kepentingan politik lokal/elektoral. Beberapa pemerintah daerah justru menyegel sepihak rumah ibadat minoritas, gagal menyediakan fasilitas rumah ibadat sementara yang layak, hingga mengabaikan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) terkait izin rumah ibadat.
Berdasarkan hasil substansi temuan dan analisis tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat untuk merevisi secara mendasar PBM 2006, khususnya menghapus syarat 90:60 dan rekomendasi FKUB, atau mengubahnya dari instrumen perizinan menjadi sekadar mekanisme pemberitahuan yang sejalan dengan perlindungan HAM.
b. Pemerintah Daerah wajib membangun sistem tata kelola perizinan yang transparan dan bebas komodifikasi, secara aktif memfasilitasi penyediaan tempat ibadat sementara yang layak, serta mematuhi dan mengeksekusi putusan pengadilan tanpa tunduk pada tekanan kelompok dominan.
c. Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait untuk mereformasi peran FKUB murni sebagai lembaga mediasi dan edukasi toleransi (tanpa kewenangan perizinan), memastikan keterwakilan keanggotaan yang proporsional, serta menjamin alokasi anggaran mandiri (hibah) agar FKUB terbebas dari politisasi.
d. Badan Pengawas Pemilu dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap politisasi perizinan rumah ibadat pada kontestasi pemilihan kepala daerah, serta mendorong penguatan kelompok sipil lintas iman di akar rumput untuk memitigasi konflik sosial.
Hasil kajian mengenai evaluasi implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) terkait pendirian rumah ibadat disampaikan kepada Sekretariat Kabinet (Setkab), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Agama RI. Merespons pemaparan tersebut, Setkab dan KSP memberikan tanggapan positif dan berkomitmen untuk menjadikan hasil kajian ini sebagai instrumen strategis dalam penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Langkah harmonisasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan PBM 2006, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
III.2 Jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip HAM
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara, Komnas HAM menetapkan sasaran strategis berupa Terwujudnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Komnas HAM. Kinerja pemenuhan sasaran ini diukur melalui indikator jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah/Badan (K/L/D/B) yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Melalui program Penilaian HAM, instrumen evaluasi sistematis diterapkan untuk memetakan tingkat kepatuhan dan integrasi standar HAM dalam kebijakan penyelenggara negara. Rincian target dan realisasi capaian untuk indikator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip HAM | 7K/L 2 Daerah | 2 Daerah |
Tabel III.4 Capaian Kinerja Jumlah K/L/D/B yang Selaras dengan Prinsip-prinsip HAM
Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, realisasi indikator jumlah K/L/D/B yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip HAM, pada 2025 tercapai pada 2 (dua) Pemerintah Daerah dari total target gabungan 7 K/L dan 2 Daerah. Dinamika pencapaian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
III.2.1. Penilaian HAM pada Pemerintah Daerah
Realisasi pada tingkat daerah telah memenuhi target 100%, yang mencakup pelaksanaan Penilaian HAM di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Manggarai Timur. Penilaian ini difokuskan pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, dan pekerjaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo berhasil meraih kategori Tinggi dengan skor 72,71, didorong oleh capaian JKN yang komprehensif dan inovasi di bidang pendidikan. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur memperoleh kategori Cukup dengan skor 63,75, ditandai dengan langkah progresif dalam pengakuan masyarakat hukum adat. Hasil penilaian ini telah diluncurkan secara resmi pada 22 Desember 2025 dan mendapat respons positif dari kedua pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM guna menyusun rencana pembangunan yang lebih inklusif.
Penilaian HAM Kabupaten Manggarai Timur
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan Penilaian Hak Asasi Manusia (Penilaian HAM) secara komprehensif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan Komnas HAM
untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam lingkup kewajiban pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar warganya pada periode penilaian tahun 2022-2024. Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi, Penilaian HAM difokuskan pada empat hak dasar yang menjadi urusan konkuren daerah, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pangan.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah menganalisis sejauh mana kerangka regulasi, proses pelaksanaan, dan hasil program daerah telah berperspektif HAM, terutama mengingat tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan geografis yang mengisolasi beberapa wilayah. Dalam proses penyusunannya, kajian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mixedmethod) yang dilaksanakan dari bulan Juni hingga Oktober 2025 melalui studi pustaka, survei publik terhadap rumah tangga, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) yang inklusif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta organisasi masyarakat sipil (seperti komunitas adat dan penyandang disabilitas). Untuk memastikan objektivitas, proses penilaian juga melibatkan expert judgement guna menyusun pembobotan nilai akhir.
Penilaian HAM dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh mengenai capaian, hambatan kebijakan, dan tantangan struktural yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Diharapkan dari proses evaluasi ini lahir rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan pedoman operasional dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih berpihak pada pemenuhan HAM di masa depan. Berdasarkan tinjauan data di lapangan serta hasil analisis substansi terhadap dokumen perencanaan dan implementasi kebijakan, kajian ini menyimpulkan temuan sebagai berikut:
a. Ketersediaan dan mutu fasilitas kesehatan belum memadai akibat kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Meskipun cakupan JKN-KIS mencapai 99,90% dan terdapat inovasi "Mobil Siaga Desa", rasio tenaga dokter di daerah ini masih sangat kurang, ketersediaan tenaga psikolog absen, dan rumah sakit/puskesmas sering mengalami krisis akibat pasokan air bersih dan listrik yang tidak stabil.
b. Aksesibilitas sarana pendidikan dasar dan menengah sangat terhambat oleh letak geografis dan minimnya inklusi. Ribuan anak di daerah pedalaman terpaksa berjalan kaki menempuh medan berat akibat infrastruktur yang buruk, sementara akses pendidikan untuk anak penyandang disabilitas sangat terbatas dengan hanya tersedianya 1-2 Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 18 sekolah reguler inklusif.
c. Upaya pelindungan tenaga kerja telah dilakukan, namun belum diimbangi langkah progresif pada perluasan jaminan sosial dan optimalisasi sektor ekonomi potensial. Meskipun Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah mengupayakan pelindungan dasar terkait pengupahan adil, jaminan keselamatan kerja, hingga pelindungan dari PHK, eksploitasi anak, dan pekerja migran, langkah progresif untuk meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial dan kesehatan masih belum terlihat nyata. Selain itu, ketiadaan strategi yang jelas dan belum terbangunnya kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain, pusat, maupun mitra internasional menyebabkan sektor-sektor prospektif yang mampu menciptakan lapangan kerja, seperti budidaya kopi, belum dimanfaatkan secara optimal.
d. Pemenuhan kelayakan pangan terganggu oleh lambatnya diversifikasi dan matinya fasilitas lumbung pangan. Dokumen RPJMD belum sepenuhnya menjabarkan pemenuhan hak pangan bagi kelompok rentan, produktivitas pertanian utama (serealia) menurun drastis, tingkat kelaparan terselubung (PoU) mencapai 13%, dan hanya 3 lumbung pangan yang masih aktif beroperasi di seluruh kabupaten.
Berdasarkan hasil substansi temuan dan analisis tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah agar merevisi dan memperkuat integrasi analisis HAM dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara khusus menyusun Peraturan Daerah mengenai pelindungan petani dan sistem pangan adat, merevitalisasi lumbung pangan lokal, serta menerapkan penganggaran yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.
b. Pemerintah Daerah wajib memeratakan akses pendidikan ke wilayah terpencil. Langkah konkrit meliputi pembangunan sekolah dan infrastruktur penunjang (jalan/jembatan), penambahan fasilitas pendidikan inklusif/SLB, serta memberikan peningkatan kompetensi kepada guru untuk menghadirkan metode pengajaran yang sensitif terhadap budaya lokal.
c. Pemerintah Daerah dan kementerian terkait harus meningkatkan pemenuhan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui program beasiswa ikatan dinas untuk menutupi defisit dokter spesialis, membangun instalasi air bersih dan listrik mandiri bagi puskesmas, serta memperluas cakupan armada "Mobil Siaga Desa" secara merata di wilayah terisolir.
d. Pemerintah Daerah bersama lintas sektor untuk memperluas jaring pengaman sosial. Pemda perlu memperluas secara progresif jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja informal, mengakui dan melindungi mata pencaharian tradisional masyarakat adat, serta mengoptimalkan sektor ekonomi potensial untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Gambar III.6 Penilaian HAM Pemerintah Daerah Manggarai Timur
Laporan Penilaian HAM kinerja Pemerintah Daerah Manggarai Timur ini disampaikan secara transparan melalui Consultative Meeting kepada jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Penilaian ini bersifat terbuka dan transparan untuk Tim Penilai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang telah dinilai.
Setelah Tim Penilai menyampaikan laporan dan rekomendasi dari hasil penilaian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur diberikan masa sanggah untuk memberikan respons ataupun tanggapan terhadap laporan hasil dan rekomendasi yang telah diberikan. Oleh karena itu, pada tahap ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan memberi tanggapan kepada Tim Penilai. Laporan akhir dan nilai komposit Penilaian HAM ini kemudian dibahas melalui Sidang Paripurna untuk dijadikan keputusan resmi yang mengikat dari Komnas HAM, sebelum akhirnya diluncurkan kepada publik.
Penilaian HAM Kabupaten Wonosobo
Dengan latar belakang, mandat, dan tujuan kegiatan yang sama, Komnas HAM juga melakukan penilaian HAM terhadap kinerja pemerintah daerah lain pada tahun 2025, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Langkah strategis ini diimplementasikan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan aparatur daerah dalam merealisasikan kewajiban negaranya—yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya selama periode pengukuran tahun 2022-2024. Sebagai pengejawantahan dari pembagian urusan konkuren, fokus pengawasan pada wilayah ini juga dititikberatkan pada empat pilar layanan dasar yang sama: hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pangan.
Adapun fokus utama dari kajian ini adalah menelaah secara mendalam sejauh mana pengarusutamaanprinsip-prinsip HAM telah terintegrasi ke dalam kerangka regulasi, proses pelaksanaan, hingga capaian hasil program di Kabupaten Wonosobo.
Secara spesifik, penilaian ini menyoroti bagaimana pemerintah daerah merespons kendala-kendala riil di lapangan, seperti tantangan geografis wilayah pegunungan yang menyulitkan pemerataan infrastruktur, keterbatasan anggaran, serta upaya afirmatif bagi kelompok rentan. Pengumpulan data dilaksanakan sepanjang bulan Juni hingga Oktober 2025 melalui pendekatan metode campuran (mixed-method). Tahapan ini mencakup tinjauan dokumen, survei publik yang menggandeng Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia, wawancara mendalam, serta Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat daerah dan elemen masyarakat sipil, yang kemudian diakhiri dengan validasi melalui penilaian pakar (expert judgement).
Berdasarkan tinjauan data di lapangan serta hasil analisis substansi terhadap dokumen yang tersedia dan implementasi kebijakannya, temuan Penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah Wonosobo dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Ketersediaan fasilitas kesehatan telah menjangkau pedesaan dan angka stunting menurun menjadi 16,31% pada 2024, namun pemerataan tenaga kesehatan dan kualitas lingkungan belum optimal. Rasio dokter umum, bidan, dan psikiater terus menurun, tenaga psikolog di puskesmas absen, serta akses air minum aman dan sanitasi layak bagi rumah tangga masih menjadi tantangan mendasar.
b. Akses pendidikan menunjukkan langkah progresif namun masih terhambat oleh disparitas geografis dan infrastruktur.. Pemda telah mengalokasikan anggaran 28-30% APBD, menggratiskan sekolah negeri, dan menjalankan program inklusif seperti Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan "Mayo Sekolah". Akan tetapi, sekitar 35% sekolah di wilayah pegunungan mengalami kerusakan, daerah kekurangan sekitar 1.187 guru SD dan SMP, dan sekolah luar biasa negeri masih nihil.
c. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 4,02% dan regulasi pelindungan pekerja rentan telah tersedia, namun dominasi sektor informal masih tinggi. Lebih dari 260 ribu pekerja informal belum terlindungi jaminan sosial, pengawasan terhadap kesamaan upah masih lemah, dan masih ditemukan pekerja yang dibayar di bawah UMK serta temuan atas kasus pekerja anak.
d. Ketersediaan pangan secara kuantitas cukup dan stabilitas harga terjaga tanpa adanya kasus kelaparan, namun ketahanan cadangan pangan rentan. Kapasitas cadangan pangan daerah masih jauh di bawah kebutuhan ideal untuk intervensi krisis, keseimbangan kualitas gizi masyarakat belum merata, pengawasan keamanan pangan terbatas, dan rantai distribusi masih sangat bergantung pada pengepul (middleman).
Berdasarkan hasil tersebut, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah wajib memperluas akses layanan kesehatan primer dan meningkatkan kualitas lingkungan sehat. Hal ini dilakukan melalui pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan (termasuk psikolog dan psikiater), penyediaan air minum dan sanitasi layak, serta memperluas kanal aduan khusus dan rahasia bagi pasien penyakit menular.
b. Pemerintah Daerah agar mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah dan mengatasi kesenjangan tenaga pendidik. Langkah konkrit meliputi pemeliharaan rutin sekolah rusak, penambahan dan redistribusi guru dengan insentif khusus, perluasan pendidikan menengah dan SLB negeri, serta penambahan beasiswa yang menjangkau seluruh anak miskin.
c. Pemerintah Daerah harus meningkatkan program pengawasan ketenagakerjaan dan memperluas jaring pengaman sosial. Pemda perlu memastikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal maupun informal, menjamin kesamaan upah tanpa diskriminasi, serta memperkuat program penghentian dan penarikan pekerja anak.
d. Pemerintah Daerah perlu memperkuat kelembagaan pangan dan tata kelola distribusi yang inklusif. Diperlukan penguatan regulasi turunan Perda Ketahanan Pangan, perbaikan infrastruktur distribusi pangan, edukasi gizi seimbang, pelindungan kawasan lahan pertanian, serta pengembangan skema pendanaan alternatif (seperti dana desa atau CSR) untuk menjaga ketahanan pangan kelompok rentan.
Hasil Penilaian HAM kinerja Pemerintah Daerah Wonosobo ini dibahas secara mendalam melalui Consultative Meeting untuk diverifikasi secara langsung bersama
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Merespons pemaparan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo diberikan masa sanggah dan kesempatan berdiskusi
untuk menanggapi laporan serta rekomendasi yang diberikan. Laporan akhir dan nilai komposit Penilaian HAM ini kemudian dibahas melalui Sidang Paripurna untuk dijadikan keputusan resmi yang mengikat dari Komnas HAM, sebelum akhirnya diluncurkan secara publik pada akhir tahun 2025.
Gambar III.7 Penilaian HAM Pemerintah Daerah Wonosobo
III.2.2. Penilaian pada Kementerian dan Lembaga (K/L)
Proses pencapaian target terhadap penilaian terhadap 7 (tujuh) K/L saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum tercatat sebagai capaian final pada periode ini. Meskipun tahapan krusial seperti pengumpulan data primer melalui survei dan data dokumenter telah diselesaikan, penyusunan laporan akhir diproyeksikan baru akan rampung pada pertengahan tahun 2026. Penyesuaian jadwal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah dinamika teknis dan situasional, antara lain perubahan nomenklatur kementerian yang mewajibkan kalibrasi ulang instrumen, dinamika politik yang memengaruhi jadwal audiensi, serta proses pengayaan instrumen baru yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang sehat. Saat ini, proses verifikasi data yang mendalam terus berjalan untuk memastikan kualitas, akurasi, dan independensi hasil akhir sebelum rekomendasi kebijakan diserahkan secara resmi kepada pemerintah pusat.
III.3 Persentase Peningkatan Pengetahuan HAM melalui Penyebarluasan Wawasan dan Pelatihan
Dalam rangka menginternalisasi fungsi penyuluhan dalam UU HAM, Komnas HAM merumuskan Sasaran Strategis 1 "Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis" yang telah dicatatkan dalam Renstra Komnas HAM 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Komnas HAM melaksanakan kerja-kerja Pendidikan HAM melalui penyuluhan, pelatihan, kampanye, publikasi serta kerja sama yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pada tahun 2025, target persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat sebesar 60% dari jumlah target keseluruhan sebesar 4.680 atau sebesar 2.808 orang. Dalam realisasinya, capaian peningkatan kesadaran HAM masyarakat pada tahun 2025 sebesar 106,60% atau sebesar 2.884 orang.
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target 2025 | Realisasi 2025 |
| Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Persentase Peningkatan Pengetahuan HAM melalui Penyebarluasan Wawasan dan Pelatihan | 60% (2.808) | 61% (2.884) |
Tabel III.5 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan HAM melalui Penyebarluasan Wawasan dan Pelatihan
Perwujudan capaian kinerja Peningkatan Pengetahuan HAM melalui Penyebarluasan Wawasan dan Pelatihan diwujudkan melalui dua kegiatan besar yaitu Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI) dan Penyebarluasan Wawasan HAM (PeSan HAM). Berdasarkan tabel berikut, realisasi indikator capaian kinerja persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 106,60% atau sekitar 2.884 orang dari target sebesar 2.808 orang. Capaian ini dihasilkan melalui monitoring kegiatan dan alumni pelatihan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain: Pelatihan Sekolah Ramah HAM di Kabupaten Banyumas, Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM di Kota Batam, Pelatihan Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) di Aceh, Kemah Generasi di Purwokerto, serta Pelatihan HAM bagi Anggota Polri di Banten. Selain itu, capaian juga dihasilkan dari berbagai kegiatan penyebarluasan wawasan HAM lainnya yang dilakukan baik secara luring maupun daring seperti kegiatan kampanye, publikasi, Podcast Ruang Tanggap Rasa, perpustakaan, Open Journal System (OJS) serta Hari HAM.
| No. | Kegiatan | Metode Pengukuran Kirkpatrick | Jumlah Capaian |
| 1. | Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM) | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | 31 orang |
| 2. | Kemah Generasi | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | 30 orang |
| 3. | Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | 23 orang |
| 4. | Pelatihan Kabupaten/Kota HAM | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | 23 orang |
| 5. | Pelatihan HAM bagi Personil TNI/POLRI | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | 50 orang |
| 6. | Pelatihan HAM dan HIV bagi Pemerintah Daerah | Pre - Post Test, Survey, Pengamatan fasilitator | 25 orang |
| 7. | Daerah Penyebarluasan Wawasan HAM | Pengamatan fasilitator Kuisioner | 2.702 orang |
| JUMLAH | 2.884 orang | ||
Tabel III.6 Capaian Kinerja pada Masing-Masing Kegiatan Penyuluhan HAM
Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan metode Kirkpatrick. Kirkpatrick Evaluation Model disesuaikan dengan tujuan dan bentuk kegiatan itu sendiri. Pada program penyuluhan, diseminasi, kampanye, maupun kuesioner disebarkan untuk mengetahui penambahan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan peserta kegiatan (Kirkpatrick Level 2). Sedangkan pada program pelatihan, model evaluasi Kirkpatrick diturunkan dengan mix-method untuk mengukur level 2 dan 3. Peserta pelatihan diukur tingkat perubahan peningkatan pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan (Kirkpatrick Level 2) menggunakan pre-test dan post-test sehingga didapatkan perbandingan skor sebelum dan setelah pelatihan. Secara kualitatif dilakukan dengan observasi atau pengamatan proses pelatihan oleh fasilitator untuk mengetahui tingkat pemahaman (Kirkpatrick Level 3) maupun inspirasi yang didapatkan selama proses pelatihan. Monitoring alumni pelatihan juga dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada alumni, rekan kerja maupun atasan mereka; serta pelibatan alumni pada agenda Komnas HAM. Cara ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai transformasi pengetahuan menjadi perilaku keseharian pada level 3.
III.3.1 Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI)
Program Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia (PAHAMI) Tahun 2025 terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan, antara lain: Pelatihan Sekolah Ramah HAM bagi Tenaga Pendidik Jenjang SMA/SMK di Kabupaten Banyumas, Pelatihan HAM dan Hukum Humaniter bagi Personil TNI di Babinkum TNI, Pelatihan HAM bagi Anggota POLRI di POLDA Banten, Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Aceh, Kemah Generasi di Purwokerto, Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM di Kota Batam, serta Pelatihan HAM dan HIV bagi Pemerintah Daerah sebagai First Responder dalam Pemenuhan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Kelompok Minoritas atau ODHIV-ODHA di Kota Padang bekerjasama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC).
Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM)
Pada tahun 2025, Program SRHAM dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selain pelatihan Program SRHAM juga didukung dengan kegiatan penguatan konseptual melalui Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan HAM melalui Sekolah Rakyat. FGD yang dilaksanakan pada 8 Mei 2025 bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai Sekolah Rakyat dan kaitannya dengan pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penyelenggaraannya. Di Kabupaten Banyumas, pelatihan SRHAM dilaksanakan pada 26–28 Mei 2025 bertempat di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan UNSOED. Sementara itu, pelatihan SRHAM di Kabupaten Ketapang dilaksanakan pada 24-26 Juni 2025 bertempat di Kantor
BKPSDM Ketapang, untuk mendukung kerja-kerja pemajuan HAM Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan Sekolah Ramah HAM berhasil meningkatkan pemahaman tenaga pendidik mengenai prinsip dan praktik Sekolah Ramah HAM serta membangun ruang berbagi pengalaman antar tenaga penduduk. Selain itu, kegiatan ini juga menguatkan dukungan pemangku kepentingan di daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam hal penerapaan Sekolah Ramah HAM. Kegiatan ini juga memperkuat posisi dan kapasitas tenaga pendidik sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah.
Hasil monitoring kualitatif menunjukkan bahwa peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan refleksi, serta menunjukkan kesiapan awal untuk menerapkan prinsip
SRHAM di sekolah masing-masing. Namun demikian, evaluasi juga mencatat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan waktu pelatihan, dinamika administrasi dan efisiensi anggaran yang memengaruhi fasilitas pelaksanaan, serta kebutuhan pendampingan lanjutan agar rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Gambar III.8 Pelatihan Sekolah Ramah HAM (SRHAM)
Pelatihan HAM bagi TNI dan POLRI
Pelatihan HAM dan Hukum Humaniter bagi personel TNI dilaksanakan pada 20-22 Mei 2025 di Mabes TNI, Jakarta Timur, dengan fokus pada tanggung jawab negara dalam HAM, prinsip dasar HAM, serta integrasi Hukum Humaniter Internasional dalam operasi militer, termasuk aturan keterlibatan dan penggunaan kekuatan. Sementara itu, Pelatihan HAM bagi personel Polri pada 17–18 November 2025 di Polda Banten menekankan perlindungan kelompok rentan, pencegahan kriminalisasi pembela HAM, serta penerapan KUHP Baru dan UU Pengadilan HAM dalam tugas kepolisian.
Hasil monitoring menunjukkan peningkatan kesadaran dan komitmen peserta untuk mengintegrasikan nilai HAM dalam kebijakan dan praktik satuan masing-masing, meski masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, variasi pemahaman awal, dan kebutuhan penguatan keterampilan praktis. Secara keseluruhan, pendekatan PAHAMI terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap aparat keamanan, sekaligus menjadi fondasi awal reformasi sektor keamanan yang berorientasi pada penghormatan martabat manusia dan penegakan HAM yang berkeadilan.
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN HAM BAGI PERSONEL TNI
Gambar III.9 Pelatihan HAM bagi TNI dan PÓLRI
Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
Pelatihan Kabupaten/Kota HAM dirancang sebagai ruang belajar bersama yang mempertemukan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam satu forum dialogis. Pendekatan ini bertujuan membangun komunikasi yang setara, memperkuat kesadaran kolektif, serta mendorong kolaborasi lintas aktor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota HAM. Fokus pelatihan mencakup konsep dasar dan prinsipprinsip HAM, instrumen dan mekanisme HAM, pendekatan pembangunan berbasis HAM, serta pengenalan dan perencanaan implementasi Kabupaten/Kota HAM yang dikontekstualisasikan dengan kondisi Aceh, termasuk keterkaitan antara nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan prinsip HAM universal.
Gambar III.10 Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
Salah satu capaian penting dari pelatihan ini adalah munculnya minat dan komitmen awal peserta untuk berpartisipasi dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2025 di Banda Aceh, yang diposisikan sebagai bagian dari keberlanjutan hasil pelatihan dan penguatan jejaring HAM di Aceh. Secara keseluruhan, kegiataninimampu meningkatkan pengetahuan peserta serta membangun ruang dialog serta jejaring kolaboratif di tingkat daerah.
Kemah Generasi merupakan inisiatif pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi generasi muda dalam kerangka Program Peningkatan Aktualisasi HAM di Indonesia (PAHAMI), yang bertujuan memperkuat pemahaman, toleransi, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai HAM serta kelompok rentan di tengah momentum bonus demografi. Kemah Generasi Tahun 2025 dilaksanakan pada 15–19 September 2025 di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah, dengan melibatkan 30 peserta (by name by address) dari kalangan mahasiswa dan non-mahasiswa. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat informasi yang menunjukkan partisipasi tinggi, diskusi yang mendalam, serta berkembangnya kemampuan reflektif peserta dalam membaca persoalan HAM di lingkungan masing-masing.Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan penciptaan ruang aman (safe space) dinilai efektifdalam mendorong empati, keterbukaan, dan keberanian membahas isuisu sensitive.
BE YOUNG. BE HUMAN BEING. Kemah Cenerasi DAY 4
Gambar III.11 Kemah Generasi
Di sisi lain, evaluasi mencatat tantangan berupa keterbatasan durasi dan padatnya jadwal yang memengaruhi kedalaman eksplorasi materi. Keberlanjutan dampak program juga sangat bergantung pada pendampingan pasca-kegiatan, mengingat perubahan perilaku tidak dapat dicapai melalui intervensi jangka pendek. Secara keseluruhan, Kemah Generasi 2025 terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta terkait HAM serta membangun fondasi awal perubahan perilaku. Dengan penguatan mentoring dan jejaring alumni, program ini berpotensi menjadi praktik baik pendidikan HAM bagi generasi muda di Indonesia.
Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM
Pada tahun 2025, pelaksanaan utama Program BHR diwujudkan melalui Pelatihan Bisnis dan HAM yang dilaksanakan di Kota Batam pada 9-11 Juli 2025. Pemilihan Batam didasarkan pada posisinya sebagai kawasan industri strategis nasional dengan karakter perdagangan bebas dan konsentrasi sektor manufaktur, logistik, dan jasa, serta relevansi isu HAM yang mencakup ketenagakerjaan, rantai pasok, dan tanggung jawab sosial Perusahaan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Bisnis dan HAM Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan PAHAMI efektif dalam meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan bisnis pada level pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude),
Gambar III.12 Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM
dengan indikasi awal perubahan pada level praktik. Meskipun peningkatan skor pre-test dan post-test belum secara langsung merepresentasikan dampak jangka panjang, kegiatan ini memberikan fondasi yang kuat bagi penguatan praktik Bisnis dan HAM di Indonesia. Keberlanjutan dampak program memerlukan pendampingan pasca-pelatihan, penguatan jejaring multipihak, serta integrasi Bisnis dan HAM dalam kebijakan dan praktik perusahaan secara berkelanjutan.
Pelatihan HAM dan HIV
Pelatihan HAM dan HIV bagi Pemerintah Daerah sebagai first responder dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak kelompok rentan, khususnya ODHIV/ODHA, diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan layanan publik. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Padang ini diikuti oleh 25 peserta dari unsur pemerintah daerah dan dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban negara, prinsip non-diskriminasi, serta pendekatan berbasis hak dalam penanganan isu HIV.
Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam merespons kebutuhan kelompok rentan secara lebih inklusif, sensitif, dan berorientasi pada perlindungan hak. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan layanan dan kebijakan yang lebih adil, setara, serta selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
Monitoring Alumni Pelatihan HAM
Monitoring Alumni Pelatihan HAM dilaksanakan di Kota Pontianak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi Pelatihan Sekolah Ramah HAM dan Pelatihan HAM dan HIV. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan di Kota Aceh untuk Pelatihan Kabupaten Kota/HAM. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan di Kota Bogor untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi alumni Pelatihan HAM dan HIV di Kota Bogor.
III.3.2 Penyebarluasan Wawasan HAM (PeSan HAM)
Program Penyebarluasan Wawasan HAM (PeSan HAM) berfokus pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi publik terhadap nilai-nilai HAM melalui kegiatan diseminasi dan komunikasi public.
Publikasi
Kegiatan publikasi Komnas HAM Tahun 2025 merupakan bagian integral dari pelaksanaan mandat kelembagaan dan secara konsisten mengupayakan penyebarluasan wawasan HAM kepada publik luas dalam bentuk terbitan cetak dan digital. Produk utama kegiatan publikasi tahun 2025 meliputi penerbitan Majalah SUAR Edisi I dan II, pengelolaan Jurnal HAM melalui Open Journal System (OJS) beserta inovasi konten audio, serta produksi artikel pada kanal Kabar Latuharhary di website resmi Komnas HAM.
1. Penerbitan Majalah SUAR Edisi I dan II
Penerbitan Majalah SUAR Tahun 2025 menjadi tulang punggung publikasi cetak Komnas HAM dengan dua edisi tematik strategis. SUAR Edisi I bertema "Merayakan 2025 dengan PHK: Refleksi Hak atas Pekerjaan di Indonesia" sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, termasuk akibat efisiensi anggaran negara. Disusun melalui kolaborasi tim redaksi lintas peran dan memuat 21 rubrik, edisi ini menghadirkan perspektif komprehensif dari laporan utama hingga esai reflektif, serta mencatat capaian akses digital yang baik. Sementara itu, SUAR Edisi II mengangkat tema "Memperkuat dan Menjaga Nilai HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999", yang menegaskan kontribusi Komnas HAM dalam diskursus revisi regulasi HAM dan menjembatani kajian normatif dengan realitas implementasi.
Praktik baik pada SUAR II terlihat dari kolaborasi lintas biro sejak tahap perencanaan yang membantu menjaga konsistensi substansi dan ketepatan waktu produksi. Namun, tantangan utama kedua edisi terletak pada pengelolaan timeline yang kompleks dan potensi efek domino akibat keterlambatan di tahap awal.
Distribusi SUAR dilakukan secara luas dan terarah kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta masyarakat umum, termasuk melalui berbagai kegiatan tematik seperti pelatihan dan konsultasi publik.
Pengelolaan Jurnal HAM Online/Open Journal System 2.
Sepanjang 2025, pengelolaan Jurnal HAM dilaksanakan secara terencana dan transparan dengan menekankan independensi penilaian serta etika akademik. Fokus diarahkan pada penguatan sistem seleksi naskah, konsistensi mekanisme penilaian substansi, serta optimalisasi peran editor dan reviewer. Dari 67 abstrak yang diterima, 30 judul lolos seleksi awal dan diundang mengirimkan naskah lengkap, namun hanya 22 naskah yang masuk dan seluruhnya diuji plagiarisme dengan batas kesamaan maksimal 20 persen. Penilaian substansi dilakukan melalui mekanisme blind review untuk menjamin objektivitas, dan 12 naskah terpilih selanjutnya ditelaah oleh Mitra Bestari guna memastikan standar akademik yang mendalam. Selain publikasi teks, dikembangkan pula enam konten audio resume jurnal sebagai inovasi diseminasi yang lebih inklusif dan mudah diakses publik.
Tantangan utama meliputi penyamaan standar penilaian antar reviewer, konsistensi timeline editorial, serta keterbatasan sumber daya pada tahap akhir produksi. Meski demikian, proses ini memberikan pembelajaran penting untuk penguatan tata kelola ke depan, termasuk standardisasi SOP editorial, manajemen waktu yang lebih efektif, dan strategi penyebarluasan Call for Paper yang lebih terencana. Secara keseluruhan, pengelolaan Jurnal HAM 2025 menunjukkan komitmen menjaga kualitas ilmiah dan kredibilitas akademik dalam mendukung pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.
3. Publikasi Digital
Selain publikasi cetak dan jurnal ilmiah, Tim Publikasi secara konsisten memproduksi artikel pada kanal Kabar Latuharhary di website resmi Komnas HAM. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 18 artikel berhasil dipublikasikan, dengan dominasi format straight news yang informatif dan lugas, disertai soft news yang reflektif dan kontekstual. Kanal ini berfungsi sebagai media komunikasi publik yang responsif terhadap isu HAM aktual dan kegiatan kelembagaan.
Ruang Podcast Tanggap Rasa
Pada tahun 2025, Podcast Ruang Tanggap Rasa telah memasuki season 5 dengan memproduksi 22 video podcast beserta dengan teaser yang diunggah menjadi short Youtube Komnas HAM Chanel. Semua produksi Ruang Tanggap Rasa dipublikasikan di media-media sosial Komnas HAM, spotify Ruang Tanggap Rasa, dan website www.tanggaprasa.komnasham.go.id.
| No. Episode 1. S5E1 | Episode | Judul Episode |
| 1. | S5E1 | "Efisiensi untuk Semua, Emang Iya?" |
| 2. | S5E2 | “100 Harian: Kita Tidak Baik-Baik Saja" |
| 3. | S5E3 | "Kondisi Perempuan Indonesia Saat Ini" |
| 4. | S5E4 | "Restorative Justice: Jalan Tengah atau Jalan Buntu?" |
| 5. | S5E5 | "Autism: Beyond Labels" |
| 6. | S5E6 | "Pekerjaan yang Layak itu HAK, Bukan Hadiah" |
| 7. | S5E7 | Edisi Spesial KH Jelas! Unsoed "Dunia di Ujung Jari: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Ruang Digital" |
| 8. | S5E8 | Edisi Spesial KH Jelas! Amikom Purwokerto "Jumbo dan Perundungan di Sekitar Kita" |
| 9. | S5E9 | Edisi Spesial KH Jelas! Unika Atmajaya "Kena Tipu, Salah Siapa?" |
| 10. | S5E10 | "Hari Anak Nasional: Cerita Anak dengan Disabilitas" |
| 11. | S5E11 | "Kemah Generasi Mencetak Para Generaksi HAM" |
| 12. | S5E12 | "Ianfu, Apa Kabar Mu?" |
| 13. | S5E13 | "Kisah Pembela HAM" |
| 14. | S5E14 | "Data Aman, Hidup Tenang" |
| 15. | S5E15 | "Beyond Age: Usia Bukan Alasan" |
| 16. | S5E16 | "MBG: Hak Anak Atau Proyek Negara" |
| 17. | S5E17 | "Membaca, Riwayatmu Kini" |
| 18. | S5E18 | "Potensi Ancaman Siber Saat Ini" |
| 19. | S5E19 | "Kepo-in Hari HAM 2025 di Aceh" |
| 20. | S5E20 | Spesial Episode Dalam Momentum Hari HAM 2025 "Hak atas Lingkungan, Hak atas Masa Depan" |
| 21. | S5E21 | Spesial Episode Dalam Momentum Hari HAM 2025 "Revisi UU HAM: Kritik, Risiko, Harapan" |
| 22. | S5E22 | Spesial Episode Dalam Momentum Hari HAM 2025 "Merawat Perdamaian: Refleksi 20 Tahun Perjanjian Helsinki" |
| Tabel III.7 Episode Ruang Podcast Tanggap Rasa | Perdamaian: Refleksi 20 Tahun Perjanjian Helsinki" Tabel III.7 Episode Ruang Podcast Tanggap Rasa |
Tabel III.7 Episode Ruang Podcast Tanggap Rasa
Selain itu Kampanye HAM Tanggap Rasa juga mempunyai website sebagai salah satu media kampanye HAM dapat diakses melalui link yang www.tanggaprasa.komnasham.go.id. Website ini menjadi wadah bagi Kampanye HAM Tanggap Rasa untuk menyebarluaskan wawasan HAM dengan media podcast, video HAM, cerita pendek, foto narasi HAM dan juga menampung karya dari masyarakat khususnya pemuda yang tertarik dengan isu-isu HAM. Selain itu, terdapat live chat yang bisa langsung berkomunikasi dengan tim Kampanye HAM Tanggap Rasa. Selain itu juga terdapat fitur inklusif "Listen to Post" yang membantu teman-teman tunanetra untuk dapat dengan mudah mengakses website www.tanggaprasa.komnasham.go.id.
Diseminasi HAM merupakan salah satu strategi utama Bidang Penyuluhan Komnas HAM dalam menyebarluaskan wawasan hak asasi manusia secara luas dan berkelanjutan. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau masyarakat dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, karakter audiens, serta dinamika isu HAM yang berkembang di tingkat lokal dan nasional. Pada Tahun Anggaran 2025, Kampanye HAM dilaksanakan melalui dua metode utama, yaitu kampanye berbasis media sosial (daring) dan kampanye melalui kunjungan serta diseminasi langsung (luring).
1.Kampanye: Media Sosial
Penyebarluasan wawasan hak asasi manusia secara daring dilakukan melalui berbagai platform media sosial resmi Komnas HAM, meliputi Instagram, TikTok, Facebook, X (Twitter), dan YouTube. Kampanye media sosial dirancang untuk menyampaikan pesan-pesan HAM secara ringkas, visual, dan relevan dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Sepanjang periode Januari-Desember 2025, Tim Diseminasi memproduksi dan mengunggah sebanyak 48 konten kampanye yang tersebar di berbagai platform media sosial. Konten tersebut terdiri dari infografis, videografis, teaser podcast, konten tematik peringatan hari besar, serta kuis interaktif HAM. Materi kampanye disusun dengan mengaitkan nilai-nilai HAM dengan isu aktual, seperti hak atas pekerjaan, kebebasan berekspresi, kesenjangan buruh, ekspresi seni, hak anak, hak masyarakat adat, hingga isu keamanan siber.
Dari sisi capaian, kampanye media sosial menghasilkan total engagement sebanyak 6.488 likes/views di Instagram, 45 likes/reactions di Facebook, dan 7 likes/reposts di X, serta 292 respons masyarakat melalui Kuis HAM berbasis Google Form. Konten dengan tingkat engagement tertinggi adalah Infografis "Belajar HAM dari One Piece" yang diunggah pada bulan Agustus 2025 dengan 2.828 likes, yang menunjukkan bahwa pengemasan isu HAM dengan pendekatan budaya populer dan momentum yang tepat mampu meningkatkan jangkauan dan interaksi publik secara signifikan. Selain itu, konten-konten lain yang merespons isu aktual seperti kasus Sukatani, kebebasan berekspresi (Freedom of Expression), serta tema-tema peringatan hari besar nasional dan internasional turut memperkaya variasi pesan HAM yang disampaikan kepada masyarakat.
2. Diseminasi HAM: Kunjungan
Sepanjang Januari–Desember 2025, Tim Diseminasi Komnas HAM memfasilitasi 13 kunjungan dari berbagai universitas, sekolah, dan instansi pemerintah dengan total 624 peserta. Kunjungan tersebut mencakup perguruan tinggi, sekolah dasar, kementerian, serta institusi pendidikan internasional. Materi yang disampaikan dalam setiap kunjungan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter peserta, meliputi pengenalan peran dan mandat Komnas HAM, prinsip-prinsip HAM, hak perempuan, hak anak, serta isu-isu tematik lainnya.
Capaian tertinggi diperoleh dari kegiatan kunjungan ke SDN Utan Kayu 27, dengan jumlah peserta sebanyak 243 orang, di mana Komnas HAM memberikan edukasi terkait Sekolah Ramah HAM dan internalisasi nilai-nilai HAM dalam lingkungan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa metode kunjungan sangat efektif untuk menjangkau kelompok sasaran secara langsung dan membangun pemahaman HAM sejak usia dini.
Selain itu, Komnas HAM juga melaksanakan Komnas HAM Jelajah Universitas (Komnas HAM Jelas!) yang dilaksanakan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan Universitas Atma Jaya (UNIKA Atma Jaya) dengan menyasar pada komunitas muda/mahasiswa.
Pembelajaran utama dari pelaksanaan kampanye melalui kunjungan adalah bahwa metode luring memungkinkan dialog dua arah yang lebih aktif dan kontekstual. Namun demikian, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan ketersediaan ruang di kantor Komnas HAM, yang membatasi kapasitas penerimaan kunjungan dalam skala besar. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk perencanaan kegiatan serupa di masa mendatang.
Peringatan Hari HAM Sedunia 2025
Pelaksanaan Peringatan Hari HAM Sedunia 2025 dilaksanakan pada 7-12 Desember 2025 di wilayah terdampak bencana di Aceh. Rangkaian kegiatan meliputi pengamatan situasi HAM, penyuluhan kepada masyarakat terdampak, serta penyaluran bantuan edukatif. Tim melakukan pengamatan situasi HAM di 3 kabupaten, 5 kecamatan, dan 19 gampong, yang menghasilkan data dan informasi awal mengenai kondisi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pascabencana. Selain itu, kegiatan donor darah yang diikuti oleh 58 orang, doa bersama, serta keterlibatan unsur pimpinan dan Sekretariat Jenderal Komnas HAM menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi kemanusiaan.
Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Peringatan Hari HAM Sedunia 2025 memberikan kontribusi pada level reaksi dan pengetahuan, sekaligus memperkuat kesadaran publik mengenai keterkaitan antara HAM dan isu kemanusiaan dalam situasi bencana. Penyesuaian desain kegiatan mencerminkan kemampuan adaptif kelembagaan dalam merespons perubahan konteks tanpa meninggalkan mandat penyuluhan HAM. Meskipun perubahan desain dan keterbatasan waktu membatasi jangkauan kuantitatif kegiatan, pendekatan aksi kemanusiaan memperdalam makna peringatan Hari HAM sebagai praktik nyata nilai-nilai kemanusiaan.
Pelaksanaan Hari HAM Sedunia 2025 memberikan pembelajaran bahwa penyebarluasan wawasan HAM perlu dirancang secara fleksibel dan kontekstual, dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan situasi lapangan. Integrasi antara pesan normatif HAM, partisipasi publik, dan respons kemanusiaan menjadi model penting bagi pengembangan strategi PeSan HAM di masa mendatang.
Perpustakaan
Program Pengelolaan Perpustakaan Komnas HAM Tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya penyuluhan dan penyebarluasan wawasan HAM melalui layanan literatur, informasi, dan penguatan literasi bagi publik. Sejak Januari 2025, layanan berjalan secara luring dan daring dengan 226 akses awal yang menunjukkan kecenderungan pemanfaatan layanan digital, khususnya Google Books, di samping Baca di Tempat. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada penghentian langganan media cetak dan keterbatasan pengadaan koleksi baru, sehingga pengelolaan difokuskan pada optimalisasi koleksi elektronik. Sepanjang tahun, layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah Baca di Tempat dan Google Books, dengan pengguna dari internal maupun eksternal, serta didukung inovasi seperti MaP2HAM dan Indeks Artikel Jurnal. Koleksi yang paling banyak diakses berkaitan dengan konflik agraria, Pancasila dan HAM, serta sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Pada tahun 2025, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan untuk memperkuat kualitas dan akuntabilitas layanan, menghasilkan rekomendasi percepatan digitalisasi, peningkatan aksesibilitas, integrasi sistem, dan penguatan promosi literasi HAM.
III.4 Meningkatnya K/L/D yang Mengetahui SNP
Komnas HAM menetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya K/L/D yang Mengetahui SNP untuk menginternalisasi fungsi pengkajian dan penelitian sesuai amanat UU HAM. Sasaran ini tercatat dalam Renstra Komnas HAM 2025-2029. Komnas HAM melaksanakan kerja Pendidikan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini bertujuan mendukung penguatan prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada 2025, Komnas HAM RI melaksanakan program penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP), ditujukan untuk para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai standar acuan, diantaranya dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan melakukan tindakan-tindakan supaya berkesesuaian dengan norma dan prinsip hak asasi manusia.
Penyusunan SNP HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) jo.
Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM. Standar Norma dan Pengaturan HAM menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI, karena menjadi lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menafsirkan norma dan prinsip HAM dalam bentuk yang implementatif dan operasional yang berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/private sector dan setiap individu sebagai pemangku hak untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
Pada 2025, target jumlah K/L/D yang mengalami peningkatan pengetahuan HAM ditetapkan sebanyak 100 KLD. Dalam realisasinya, capaian kinerja peningkatan pengetahuan K/L/D pada tahun 2025 mencapai 142% atau sebanyak 142 KLD. Data tersebut menunjukkan keberhasilan pelampauan target dari rencana yang telah ditetapkan.
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian Kinerja (Realisasi/Target) |
| Meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP | Jumlah K/L/D yang menerima SNP | 100 KLD | 142 KLD | 142% |
Tabel III.8 Tabel Capaian Kinerja Peningkatan K/L/D yang mengetahui SNP
Target ini dicapai dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyebarluasan SNP HAM berdasarkan dokumen SNP yang sampai dengan tahun 2025 Komnas HAM telah menyusun 16 (enam belas) dokumen SNP yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI:
1. SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP PDRE_KOMNASHAM
2. SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP KBB KOMNASHAM
3. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melaluihttps://s.id/SNP KKB_KOMNASHAM
4. SNP tentang Hak atas Kesehatan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP Kesehatan KOMNASHAM
5. SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melaluihttps://s.id/SNP Ekspresi KOMNASHAM
6. SNP tentang Pembela HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP PembelaHAM KOMNASHAM
8. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 05/PS/00.04/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_Keadilan_KOMNASHAM 9. SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No 06/PS/00.04/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PemulihanHakKorbanPHyB_KOMNASHAM 10. SNP tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, dapat diunduh melalui yang https://s.id/SNPBebasDariPenyiksaan_KOMNASHAM 11. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/PS/00.04/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_HTTyL_KOMNASHAM 12. SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum, melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 10/PS/00.04/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dapat diunduh di https://s.id/SNP_HKRPemilu_KOMNASHAM 13. SNP tentang Bisnis dan HAM, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 02/PS.00.04/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_BHR_KOMNASHAM 14. SNP tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 012/PS/00.04/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_PekerjaanLayak_KOMNASHAM 15. SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 012/PS/00.04/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_MasyarakatAdat KOMNASHAM 16. SNP tentang Hak atas Pangan telah disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 13/PS/00.04/XII/2025 tanggal 4-5 November 2025 yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_Pangan_KOMNASHAM
7. SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2 November 2021, yang dapat diunduh melalui https://s.id/SNP_TSDA_KOMNASHAM
Gambar III.13 Dokumen Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM
SNP tentang Hak atas Pangan, menjadi tema SNP yang disusun pada TA. 2025. Adapun hal yang menjadi urgensi dari penyusunan SNP Pangan karena programprogram prioritas nasional untuk mencapai ketahanan pangan yang telah dijalankan pemerintah, melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian pangan berskala besar yang sedianya bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak atas pangan. Namun, program-program tersebut menimbulkan dampak seperti: pergeseran pola konsumsi pangan lokal yang mengakibatkan hilangnya keragaman pangan tradisional akibat dominasi beras sebagai sumber pangan utama; hilangnya akses masyarakat lokal terhadap lahan pertanian karena alih fungsi tanah untuk proyek skala besar; serta timbulnya masalah lingkungan dan kesehatan antara lain: degradasi ekosistem, pencemaran air, dan meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat akibat penggunaan bahan kimia pertanian secara masif.
Perhatian Indonesia terhadap masalah bidang pangan dan gizi tidak terbatas pada: permasalahan agraria dan lingkungan hidup; produktivitas bahan pangan; aksesibilitas ekonomi; tiga beban malnutrisi (kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro, dan kelebihan gizi); dan pelanggaran hak yang disebabkan oleh aktivitas aktor non-negara (seperti pelaku bisnis). Permasalahan-permasalahan tersebut memperlihatkan perlunya penguatan perlindungan hukum serta kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan dan pelindungan hak atas pangan bagi individu dan/atau masyarakat. Melihat kebutuhan tersebut, Komnas HAM menilai penting untuk menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Pangan yang Layak sebagai tafsir atas ketentuan HAM nasional dan internasional.
Pencapaian target kinerja kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM "Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP" ditempuh melalui proses tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari proses penyusunan, dan untuk memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam menyusun dokumen SNP dilakukan konsultasi publik dan talk show baik secara daring dan luring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat Sipil, dan Akademisi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Sebagai upaya penyebarluasan dokumen SNP HAM yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP HAM dalam kebijakan, dilakukan dalam bentuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang sepanjang 2025, kegiatankegiatan penyebarluasan SNP HAM dilaksanakan baik secara daring dan luring sebagai berikut :
| No. | Tanggal | Uraian Kegiatan |
| 1 | 13 Maret 2025 | Penyampaian SNP HAM pada Pertemuan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang baru secara resmi dilantik pada Februari 2025 lalu yang dilaksanakan di Gedung Negara Provinsi Papua Selatan, dan Diseminasi SNP pada dialog dengan pimpinan dan kelompok kerja Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua |
| 2 | 14 Maret 2025 | Selatan (MRPS) di Kantor MRPS, Kota Merauke. Diseminasi SNP Pekerjaan yang Layak pada Konferensi Pers: "Pernyataan Sikap Jaringan Advokasi Kawal RUU PPMI terhadap RUU PPMI. Konferensi pers ini melibatkan partisipasi Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, JBM, BEN SP, Kabar Bumi, Ganas Community Taiwan, SBMI, Pertimig, SEBUMI KSBSI, JBMI Hong Kong, International Migrants Alliance (IMA), IOJI, SPPI, Koalisi Perempuan Indonesia. |
| 3 | 2 Mei 2025 | Perempuan Indonesia. Diskusi Publik dan Launching Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak". Didiseminasikan kepada Kementerian Perekonomian; Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; Divisi Hukum Kepolisian RI; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Ombudsman RI; Kementerian Luar Negeri; LPSK; BPJS Ketenagakerjaan; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; APINDO; TASPEN; Komisi Nasional Disabilitas |
| 4 | 2 Mei 2025 | Publikasi SNP tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak, oleh Serikat Pekerja Kampus melalui medsos @serikatpekerjakampus. |
| 5 | 5 Mei 2025 | Diseminasi SNP HAM dalam audiensi dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor Komnas HAM. Sosialisasi SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat |
| 6 | 9 Mei 2025 | Sosialisasi SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat pada audiensi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. |
| No. | Tanggal | Uraian Kegiatan |
| 7 | 20 Mei 2025 | Penyampaian SNP tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak dalam RDP mendengarkan pandangan/masukan terkait RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga di Baleg DPR RI; Kegiatan terdebut dihadiri oleh Komnas Perempuan, Assistant Professor and Interim Course Coordinator, Public Policy and Management at Monash |
| 8 | 20 Mei 2025 | University Indonesia. Komitmen Komnas HAM bersama Koalisi Adat akan berkolaborasi dalam mendiseminasikan SNP Pelindungan |
| 9 | 27 Mei 2025 | Hak Masyarakat Adat di wilayah Kalimantan Utara. Sosialisasi SNP HAM saat menerima kunjungan mahasiswa Univ Leiden. |
| 10 | 5 Juni 2025 | Sosialisasi SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi pada FGD bertajuk "Quo Vadis: Kebebasan Pers di Tengah Teror dan Pembungkaman" yang diselenggarakan oleh Human Rights Working Group |
| 11 | 12 Juni 2025 | (HRWG). Pengenalan SNP HAM pada kunjungan Komnas HAM dalam pembahasan pengembangan kapasitas ASN. |
| 12 | 16 Juni 2025 | Diseminasi SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam diskusi Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas)" di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. |
| 13 | 24 Juni 2025 | Diseminasi SNP HAM tentang Kebebasan Berpendapat, Beragama, dan Pekerjaan Layak pada Pelatihan Sekolah Ramah HAM Bagi Guru Tingkat SMA/Sederajat di Kabupaten Ketapang, Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan guru dari SMAN 1 Ketapang; SMAN 2 Ketapang; SMAN 3 Ketapang; SMAN 4 Ketapang; SMAS Muhammadiyah Ketapang; SMA Santo Petrus Ketapang; SMKN 1 Ketapang; SMKN 2 Ketapang; SMK 1 Muara Pawan; SMK Santo Petrus Ketapang; SMKS Al Mujahidin; SLB Bina Generasi Terpadu; SLBN Ketapang; |
| 14 | Juni 2025 | SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen Instrumen Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Pangan Dan Gizi oleh FIAN Indonesia. |
| 15 | 10 Juli 2025 | Gizi oleh FIAN Indonesia. Diskusi dan Launching SNP Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Ruang Pleno Utama Lantai 3, Kantor Komnas |
| No. | Tanggal | Uraian Kegiatan |
| HAM Menteng. Hadir dalam kegiatan tersebut; Kementerian ATR/BPN; Kemenkebud; BKDPR RI; Komjak; Kemenhut; Kemendagri; Kemenham; Kemitraan; Kaoem Telapak; Greenpeace Indonesia; Sajogyo Institute; WGII / ICCA; PGI; Sawit Watch; Lakpesdam PBNU; Sanggar Sinara Nusantara; AJWI; JKPP; YCMM; Forest Watch Indonesia; Universitas Indonesia; Samdhana; WALHI; HuMa; Fakta Indonesia; Faktual.net; BPAN; | ||
| 16 | 10 Juli 2025 | Kompas. Audiensi dengan APINDO dan Diseminasi SNP Bisnis dan HAM di Ruang Rapat Komisioner Khusus Lantai 2, Kantor Komnnas HAM. |
| 17 | 11 Juli 2025 | Penyampaian SNP Pelindungan Hak Masyarakat Adat pada Diskusi Pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI. Baleg DPR RI berkomitmen bahwa SNP ini akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan upaya pelindungan, |
| 18 | 15 Juli 2025 | pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Pada audiensi Penilaian HAM terkait Hak Atas Pendidikan, Kementerian Agama RI melalui Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA menyampaikan komitmennya untuk menggunakan SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan SNP HAM lainnya sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan serta |
| 19 | 17 Juli 2025 | dengan hak asasi manusia. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak digunakan oleh Perpustakaan Universitas Leiden sebagai salah satu koleksi terbitan. |
| 20 | 17 Juli 2025 | Diseminasi SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat melalui tulisan BatamNow terkait SNP sebagai acuan pemerintah karena di dalamnya kami memakai rujukan kebijakan internasional dan nasional. |
| 21 22 | 26 Juli 2025 | SNP Pelindungan Hak Masyarakat Adat digunakan Mongabay sebagai bahan tulisan artikel "Langkah Baru Komnas HAM untuk Lindungi Masyarakat Adat. Diseminasi SNP HAM pada Expert Meeting dengan tema |
| 22 | 31 Juli 2025 | Diseminasi SNP HAM pada Expert Meeting dengan tema "Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil di Tingkat Lokal : Peran Komnas HAM dan Standar Norma Prosedur sebagai Rujukan Forum Respon Multi Pihak" yang |
| No. Tanggal | Tanggal | Uraian Kegiatan |
| diselenggarakan oleh YAPPIKA bersama SEPAHAM. | ||
| 23 | 9 Agustus 2025 | Pengenalan SNP HAM pada kegiatan kursus internasional bertajuk "Access to Justice in Southeast Asia and Beyond |
| 24 | 13 Agustus 2025 | 2025. Diseminasi SNP pada Konferensi HAM ke-8 toleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah di Gedung Pringgodigdo, |
| 25 | 13 Agustus 2025 | Universitas Airlangga, Surabaya. Diseminasi SNP MHA dalam Konsultasi Publik penyusunan SNP Hak Atas Pangan di Merauke, Papua |
| 26 | 3-4 September 2025 | Selatan. Diseminasi SNP HAM dalam kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Draf 02 SNP Hak Atas Pangan di Salatiga. |
| 27 | 15-16 September 2025 | Diseminasi SNP HAM dalam kegiatan Studi Lapangan Pembahasan Implementasi PBM Pendirian Rumah Ibadah di Kab. Tangerang dan Kab. Purwakarta. |
| 28 | 11 September 2025 | Melalui SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak, Kemen PKP berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program perumahan nasional mengedepankan hak atas tempat tinggal yang layak, aman, |
| 29 | 1 Oktober 2025 | dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penyampaian SNP Hak Atas Pekerjaan Yang Layak pada wawancara dengan Ruangguru untuk mendalami praktik kerja berbasis kemitraan (gig worker) di sektor pendidikan |
| 30 | 9 Oktober 2025 | (Ruangguru). Diseminasi SNP tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak pada Workshop "Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan |
| 31 | 14 Oktober 2025 | Pekerja Migran Indonesia". Penyampaian SNP Bisnis dan HAM pada rangkaian studi lapangan Kajian Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAMdi Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; |
| 32 | 23 Oktober 2025 | Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Diseminasi SNP tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak pada Sosialisasi Rumah Kita: Upaya Memenuhi Hak Setiap Orang Bertempat Tinggal yang Layak dan Mendapatkan Lingkungan yang Sehat sebagai upaya dalam memenuhi hak setiap orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan memperoleh lingkungan yang sehat |
| No. | Tanggal | Uraian Kegiatan |
| 33 | 5 November 2025 | Sosialisasi SNP Pembela HAM dalam acara Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025. |
| 34 | 13 November 2025 | Diseminasi SNP Tanah dan SDA, SNP Bisnis dan HAM, dan SNP HTTyL pada 30th Annual General Meeting & Biennial Conference of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions yang dilaksanakan pada 11-13 November 2025 di Denarau Island, Fiji. |
| 35 | 17 November 2025 | Diseminasi SNP Pembela HAM pada Workshop Nasional Para Penjaga di Bawah Tekanan: Pembela Lingkungan dan Ruang Sipil di Asia Tenggara Dalam Konteks Mitigasi Perubahan Iklim. |
| 36 | 17 Desember 2025 | SNP Hak Atas Pangan didiseminasikan melalui kegiatan soft launching rangkaian Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM di IPB, dihadiri oleh akademisi dan mahasiswa IPB serta perwakilan OPD Kota Bogor. |
| 37 | 24 Desember 2025 | Sosialisasi SNP Hak atas Pangan dalam diskusi dan pembahasan lingkup Hak atas Pangan dan Kajian Peta Jalan Agraria di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Kementerian Kehutanan. |
Tabel III.9 Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM
Sepanjang tahun 2025, SNP HAM tersebut telah didiseminasikan kepada lebih dari target 100 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui berbagai metode diantaranya melalui Diskusi Publik, Talkshow dan juga pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik seperti podcast, live IG, infografis dan videografis SNP, tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada K/L/D agar dapat menerapkan prinsip dan norma HAM serta mengimplementasikan SNP dalam kebijakan. Perihal Kegiatan penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dengan meningkatnya K/L/D yang mengetahui SNP untuk mencapai target jumlah K/L/D yang menerima SNP, dapat terlihat pada tabel berikut :
K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia; Asia Pacific Network of Environmental Defenders (APNED) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); Assistant Professor and Interim Course Coordinator, Public Policy and Management at Monash; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purwakarta; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tangerang; Badan Legislasi DPR RI; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Salatiga; Bank Sampah Indah; Batamnow; BEN SP; Birmingham Law School; Bizpartner Apindo; BKDPR RI; BPAN; BPJS KETENAGAKERJAAN; Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP); Dala Institute; Department of Foreign Affairs and Trade
K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
(DFA); Dewan Pers; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); Dinas Kesehatan Kota Salatiga; Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Purwakarta; Dinas Pendidikan Kota Salatiga; Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (SMAN 1 Ketapang; SMAN 2 Ketapang; SMAN 3 Ketapang; SMAN 4 Ketapang; SMAS Muhammadiyah Ketapang; SMA Santo Petrus Ketapang; SMKN 1 Ketapang; SMKN 2 Ketapang; SMK 1 Muara Pawan; SMK Santo Petrus Ketapang; SMKS Al Mujahidin; SLB Bina Generasi Terpadu; SLBN Ketapang; MAN 1 Ketapang; MAN 2 Ketapang; SMA Santo Yohanes); Dinas Perdagangan Kota Salatiga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Perpustakaan Jakarta; Dinas Sosial Kota Salatiga; Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab. Tangerang; Dinas UMKM Kota Salatiga; Divisi Hukum Kepolisian RI; Fakta Indonesia; Faktual.net; Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW); Fakultas Syariah UIN Salatiga; Fiji Human Rights and Anti-Discrimination Commission (FHRADC); Forest Watch Indonesia; Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Purwakarta; Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tangerang; Ganas Community Taiwan; Greenpeace Indonesia; Hukumonline; HuMa; Human Rights and Social Development (SPC); Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Salatiga; Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI); Institut Pertanian Bogor (IPB); International Migrants Alliance (IMA); Jaringan Buruh Migran (JBM); Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP); JBMI Hong Kong; Kabar Bumi; Kaoem Telapak; Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kementerian Agama RI (Kemenag); Kementerian ATR/BPN; Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri; Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham); Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud); Kementerian Kehutanan (Kemenhut); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Perekonomian; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI; Kementerian Sosial (Kemensos); Kemitraan; KITLV-Jakarta and Office of Leiden University in Indonesia; Koalisi Adat; Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat; Koalisi Perempuan Indonesia Cab. Salatiga; Koalisi Perempuan Indonesia; Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI); Komisi Nasional Disabilitas; Komite Advokasi APINDO; Komite Jamsos APINDO; Komite Keselamatan Jurnalis; Komite Regulasi APINDO; Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); Kompas; Lakpesdam PBNU; LBH Pers; Lembaga Administrasi Negara (LAN); Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Macau University; Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS) Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT); Mongabay; MUI Kota Salatiga; Nanzan University; National Human Rights Commission of Mongolia (NHRCM); National Human Rights Commission of Taiwan (NHRC Taiwan); National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT); National University of Singapore; Ombudsman Office of Samoa (NHRI Samoa); Ombudsman RI; Pamflet Generasi; PDI-P; Peace Generation Indonesia; Pemerintah Kabupaten Tangerang; Pemerintah Kota Bogor;
K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP
Pemerintah Kota Salatiga; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pemerintah Provinsi Papua Selatan; Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI); Pertimig; Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Kementerian Kehutanan Ruangguru; Sajogyo Institute; Samdhana; San Diego State University; Sanggar Sinara Nusantara; Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dukuh di Salatiga; Sawit Watch; SEBUMI KSBSI; Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI); Serikat Pekerja Kampus; Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM); Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM); SPPI; Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM); TASPEN; Tempo; The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration Universitas Jember; The Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2); The Sydney University School of Law; UN Human Rights Council (UNHRC) - UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change; Unika Atma Jaya Jakarta; Universitas Airlangga; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; University of New South Wales; WALHI; WGII / ICCA; YAPPIKA; Yayasan Auriga Nusantara; Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM); Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Tabel III.10 K/L/D/S yang mengetahui/menerima diseminasi SNP HAM
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban institusional atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian, penelitian, serta penyuluhan hak asasi manusia sepanjang tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, laporan ini menyajikan secara sistematis realisasi kinerja dan anggaran selama satu tahun, sekaligus menguraikan berbagai upaya serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.
Sepanjang tahun 2025, Biro Dukungan Pemajuan HAM berhasil merealisasikan sejumlah target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut antara lain tercermin dari jumlah kementerian, lembaga, dan daerah yang menerima Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia mencapai 142%, serta tingkat pemahaman hak asasi manusia masyarakat yang mencapai 106,60% dari target yang ditentukan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa peran strategis Biro dalam menguatkan pengarusutamaan HAM—melalui tiga indikator utama, yaitu penyampaian hasil pengkajian dan penelitian kepada pihak terkait, penilaian keselarasan kebijakan dengan prinsip HAM, serta peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan—telah dijalankan secara efektif. Namun demikian, capaian yang melampaui target tidak berarti pelaksanaan program kerja terbebas dari kendala dan hambatan. Berbagai tantangan yang muncul justru dikelola oleh Komnas HAM sebagai bahan evaluasi strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
Dinamika internal dan eksternal mewarnai pelaksanaan tugas kelembagaan sepanjang tahun 2025. Di tingkat internal, tantangan sumber daya manusia, seperti adanya sejumlah pegawai yang tengah menjalankan tugas belajar, serta kebijakan efisiensi anggaran negara menjadi faktor yang memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan program. Sebagai respons, Komnas HAM melakukan analisis program yang komprehensif guna menjadi referensi dalam penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas kelembagaan melalui fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan selama tahun 2025, sekaligus menakar ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sehingga dapat diturunkan ke dalam kegiatan yang memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi.
Dalam rangka memperkuat fungsi penyuluhan, berbagai program pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia (PAHAMI)seperti Sekolah Ramah HAM, Kemah Generasi, dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAMterus dikembangkan dan didampingi melalui instrumen pemantauan dan evaluasi. Tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan durasi waktu pembelajaran serta pentingnya pendampingan pasca-kegiatan (mentoring), menunjukkan bahwa pelatihan tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan pengetahuan semata, melainkan harus mampu menginspirasi perubahan perilaku yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, program penyebarluasan wawasan hak asasi manusia (PeSan HAM) ke depan juga perlu terus dikemas secara fleksibel dan kontekstual, dengan mengintegrasikan publikasi digital, kampanye media sosial, serta perluasan jangkauan layanan perpustakaan guna merespons dinamika HAM yang berkembang di masyarakat.
Dari sisi fungsi pengkajian dan penelitian, seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 telah berhasil mendorong pengarusutamaan norma HAM dalam penyelenggaraan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Capaian strategis ini dibuktikan dengan dihasilkannya lima dokumen rekomendasi kebijakan strategis, yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi, Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI), Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria, serta Evaluasi Perizinan Bangunan dan Pengelolaan Rumah Ibadat. Di samping itu, Biro Dukungan Pemajuan HAM juga berhasil menyusun dan mendiseminasikan secara masif Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia, termasuk pengesahan Standar Norma dan Pengaturan terbaru yang mencakup Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan yang Layak, serta Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Kendala utama yang dihadapi dalam upaya penyebarluasan Standar Norma dan Pengaturan HAM serta rekomendasi kebijakan hingga pada tahap implementasi di kementerian, lembaga, dan daerah adalah faktor waktu. Karakteristik pengawalan kebijakan tersebut merupakan kerja-kerja yang bersifat multiyears, sehingga regulasi maupun Standar Norma dan Pengaturan HAM tidak serta-merta dapat terimplementasikan dalam kebijakan sektor hanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu, tantangan fisik seperti keterbatasan ketersediaan ruang kantor untuk memfasilitasi antusiasme kunjungan publik dalam skala besar juga menjadi catatan evaluasi kelembagaan yang perlu mendapat perhatian. Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, kolaborasi lintas lembaga serta upaya diseminasi atas dokumen kajian dan Standar Norma dan Pengaturan HAM terus dilakukan secara berkesinambungan guna mendorong tercapainya sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2025-2029.
Melalui sinergi antara pengelolaan sumber daya, penguatan fungsi pengkajian dan penelitian, serta inovasi dalam fungsi penyuluhan, peran strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam menguatkan pengarusutamaan hak asasi manusia terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur efektivitas pencapaian tujuan publik dan pengawasan penggunaan sumber daya, tetapi juga menjadi fondasi bagi perbaikan berkelanjutan serta penguatan kebijakan ke depan. Dengan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, partisipatif, dan berbasis data, Biro Dukungan Pemajuan HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dukungan substantif dalam mewujudkan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada martabat manusia.